Koran Sumatera Hari ini Editorial
Membuat Jera Biang Bencana
KABUT asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang mendera Indonesia tahun ini sungguh memprihatinkan. Tak ada lagi secuil pun alasan untuk memberikan toleransi kepada mereka yang menjadi biang bencana karena hanya dengan ketegasan tanpa batas yang bisa mencegah musibah serupa tak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan memang menjadi rutinitas tahunan dalam 18 tahun terakhir. Tatkala musim kemarau tiba, ia datang menghadirkan derita berkepanjangan. Namun, kebakaran lahan tahun ini ialah yang terparah. Begitu luas lahan yang dilalap api, begitu sulit kebakaran dijinakkan, begitu pekat asap manyandera kehidupan, begitu menyedihkan pula nasib jutaan anak bangsa yang terpapar. Kabut asap bahkan tak lagi cuma melanda sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan yang memang menjadi langganan kebakaran lahan dan hutan. Wilayah Sulawesi dan Papua pun kini tak luput dari amuk api. Mustahil disangkal, penyebab utama kebakaran lahan dan hutan ialah kesengajaan manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan malahan menyebut, hampir tidak ada kebakaran lahan dan hutan di Indonesia yang bukan akibat ulah jahat manusia. Faktor alam hanyalah pemantik yang membuat api cepat membesar dan meluas. Mengatasi kebakaran lahan sejatinya perang melawan para penjahat ekologis tersebut. Perang semacam itulah yang mesti dihadapi negara saban tahun dan kali ini digelorakan dengan semangat luar biasa. Amat kentara semangat tempur pemerintah untuk memenangi perang melawan para pembakar lahan. Baik Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak lagi loyo menghadapi mereka. Polri, misalnya, telah menetapkan 243 tersangka dengan perincian 226 perorangan dan 17 orang dari korporasi. Tak cuma kepada individu, Korps Bhayangkara juga
kian garang menindak perusahaan yang tersangkut perkara pembakaran lahan dan hutan. Bahkan, Bareskrim Polri berani menetapkan tujuh korporasi modal asing sebagai tersangka. Lima di antara mereka berbasis di Malaysia, sisanya di Australia dan Tiongkok. Akan tetapi, Kedubes Australia di Jakarta membantah ada perusahaan asal ’Negeri Kanguru’ yang terlibat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak ingin kalah sigap. Ratusan perusahaan tengah menjadi fokus pengusutan. Pencabutan izin pun akan ditimpakan jika mereka terbukti melakukan pelanggaran. Untuk sementara, kita angkat topi atas keseriusan pemerintah tersebut. Namun, kita juga perlu mengingatkan bahwa langkah-langkah itu masih jauh dari cukup untuk memenangi perang melawan kebakaran lahan dan hutan. Keseriusan Polri akan percuma jika mereka melempem di tengah jalan. Atau, jika penegak hukum lainnya, kejaksaan dan pengadilan, bersikap sama seperti yang sudahsudah dengan menuntut dan menghukum ringan para penjahat lingkungan itu. Kegigihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan sia-sia jika tak dibarengi konsistensi ketegasan dalam pengusutan dan penindakan. Kita perlu pula mendesak negara-negara asal korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk juga memberikan sanksi terhadap mereka. Amat tak fair jika mereka lantang mengkritik Indonesia ketika ikut teracuni asap, tetapi diam seribu bahasa tatkala perusahaan mereka terlibat dalam pembakaran lahan dan hutan. Upaya pemadaman titiktitik api memang krusial untuk terus dilakukan, bahkan dilipatgandakan agar kabut asap yang sudah berbulanbulan mencekik jutaan rakyat kita bisa disingkirkan. Pun, penegakan hukum berefek jera bagi pembakar lahan tak kalah utama untuk mencegah bencana serupa terulang.(*)
sumatera Hari Ini Koran Umum SUMATERA HARI INI Website: www.sumateraharini.com Email redaksi: sumaterahariini@gmail.com
Koran SUMATERA HARI INI terbit sejak 2 Desember 2013 Penerbit: PT Sumeks Minggu Jaya Alamat Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Gedung Graha Pena Jalan Kol. H Barlian 773 Palembang. Telepon / Fax (0711) 5612777. Perwakilan Jakarta: Komp. Widuri Indah Blok A3 Jalan Palmerah Barat No 353 telepon (021) 5330976 Fax (021) 5322629
Komisaris Utama : Suparno Wonokromo Komisaris : Dwi Himawan Direktur Utama : Triyono Junaidi General Manager: Triyono Junaidi, Pemimpin Perusahaan: Sirojudin, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab: Hari Budiyanto, Redaktur Pelaksana : Novi Hariyanto, Redaktur: Kemas A Rivai, Wiwin Kurniawan, Novi Haryanto, Bethanica,Maulana Natagara, Iin (Xpresi) Fotografer: Budiman, Manajer Pracetak: Irfan Rusdiansyah, Pracetak: Okta Fery, Samuji, M. Nugra Manajer Pemasaran : Agus Mawandi. Pemasaran : Apriandi, Azhar,Kusnul Khotimah, Joni Kalimantara. Wartawan SHI di daerah: Heri Julianto (Banyuasin), Fredy Kurniawan (Ogan Ilir), Novas Riyadi (Prabumulih dan Pali), Wahyu Kurniawan, (Musi Banyuasin), Evan Fajrullah (Pagar Alam), Raden Ahmad Baidowi (OKI), Mardiah Ruslanie (Lubuklinggau, MurataraMusirawas), Heriyansah (OKU), Andriansyah (OKU Selatan), Gusti Panghurian (OKU Timur), Rudi Hartono ( Empat Lawang), Dedi Susanto (Muara Enim), Imam Rustandi (Lahat) Biro: Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangkabelitung, Riau, Kepri, Padang, Medan, Aceh.
Opini
Senin, 26 Oktober 2015 14
Berharap Pelanggan Disiplin Membayar Rekening Listrik Oleh: H. Kliwon Suyoto Penulis adalah pemerhati masalah sosial, ekonomi dan transportasi tinggal di Tebingtinggi.
PT PLN akan memberikan sanksi kepada pelanggan listrik pasca bayar (pakai meteran biasa) yang tidak tepat waktu membayar tagihan bulanan. Sanksi yang akan dikenakan mulai dari denda sampai pemutusan aliran listrik ke rumah. Besarnya denda bervariasi sesuai dengan besarnya pemakaian daya. Untuk batas daya 450 VA dan 900 VA Rp 3.000/bulan; batas daya 1.300 VA Rp 5.000/bulan; batas daya 2.200 VA Rp10.000/bulan; batas daya 3.500-5.500 VA Rp50.000/bulan. Khusus pelanggan dengan batas daya 6.600-14.000 VA, dendanya 3 persen dari tagihan rekening listrik (minimum Rp. 75.000) per bulan; pelanggan dengan batas daya di atas 14.000 VA, dendanya 3 persen dari tagihan rekening listrik (minimum Rp. 100.000) per bulan. Namun bila dalam 30 hari tunggakan tidak dilunasi, maka PLN berhak memutuskan aliran listrik sementara terhadap pelanggan yang menunggak (Analisa, 16 September 2015). Bila hingga memasuki 60 hari dari pemutusan listrik sementara - atau pada hari ke - 90 - pelanggan belum juga melakukan pelunasan maka PLN berhak melakukan tindakan bongkar rampung atas semua instalasi milik PLN, seperti alat pembayar dan pemutus/ APP/kWh Meter serta Saluran masuk pelayanan/kabel listrik mulai dari tiang sampai kWh Meter setelah sebelumnya PLN memberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Sambungan Listrik. Edukasi Pelanggan Kebijakan ini bukan berarti PT PLN arogan, tetapi lebih
dimaksudkan untuk mendidik (edukasi) pelanggan agar disiplin membayar tagihan pemakaian listrik secara tepat waktu. Sebab, dari 57,3 juta pelanggan PLN saat ini terdapat 36 juta pelanggan yang masih menggunakan meteran dengan nilai tunggakan yang sangat besar, di berbagai daerah tunggakan mencapai milyaran. Edukasi ini diperlukan demi sehatnya keuangan PT PLN, yang saat ini sedang dikejar target membangun 200 unit pembangkit listrik seluruhnya berkapasitas 35.000 MW, yang sudah dimasukkan dalam kelompok proyek strategis. Paling lambat pada bulan Oktober 2015 pembangunan pembangkit 35.000 MW ini akan segera diberi payung hukum berupa Peraturan Presiden (Analisa, 19 September 2015). Digolongkan sebagai proyek strategis, karena akan memperkuat infrastruktur enerji listrik nasional. Tidak sekedar untuk meningkatkan populasi masyarakat pengguna listrik PLN, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan daya saing infrastruktur energi listrik Indonesia, sehingga mendorong investor asing maupun nasional berinvestasi di Indonesia. Sebab selama ini banyak pemodal nasional yang lebih memilih berinvestasi di negara lain karena listrik di Indonesia tidak handal. Diakui, rasio elektrifikasi nasional tahun 2014 berada pada 84,3 persen dan diharapkan meningkat menjadi 85,9 persen pada akhir 2015, namun dari 230 juta penduduk di Indonesia baru 57,3 juta (25 persen) yang sudah menikmati layanan listrik PLN. Itu pun dengan tingkat
keandalan yang masih belum memuaskan, sering “byar-pet”. PLN pada tahun 2015 menargetkan durasi lama gangguan listrik (Saidi) mencapai 300 menit per pelanggan dengan frekuensi gangguan (Saifi) 6,5 kali per pelanggan (CNN Indonesia, 21 Januari 2015). Artinya, masyarakat yang sudah menikmati layanan listrik PLN perlu menyadari pentingnya disiplin memenuhi kewajiban - melunasi tagihan pemakaian listrik - tidak membiasakan untuk menunggak pembayarannya. Karena masih banyak wilayah yang belum difasilitasi aliran listrik - sekitar 15 persen lagi - masih banyak rakyat Indonesia - sekitar 42,7 persen dari jumlah penduduk yang belum menjadi pelanggan listrik PLN. Sering Diabaikan Pengalaman penulis sebagai agen Fastpay - jual tiket KA, pesawat, bayar listrik - sering kali berhadapan dengan masyarakat yang sengaja menunda pembayaran rekening listrik. Datang sekedar untuk menanyakan besar tagihan, tetapi tidak segera membayarnya. Ada diantaranya yang melakukan pembayaran empat bulan sekali, rela dikenai denda. Mungkin karena besaran dendanya terlalu kecil ? Sebagai pelanggan PLN kita diharapkan tidak hanya berkeluh-kesah saat layanan listrik “byar-pet,” tidak hanya berharap layanan PLN selalu bagus, tidak hanya menuntut hak sebagai konsumen, tetapi juga harus disiplin dalam memenuhi kewajiban sebagai pelanggan termasuk disiplin dalam membayar tagihan pemakaian listrik secara tepat waktu.
Tidak menunggak, yang secara akumulasi se-Indonesia nilainya sangat besar. Saat ini jumlah tunggakan pelanggan listrik sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Walaupun besarannya secara nasional tidak pernah diungkap PT PLN, namun dari sejumlah pemberitaan media massa hampir semua daerah ada tunggakan rekening listrik bernilai Milyaran. General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Dyananto mengatakan, per 15 Juni 2015, total tunggakan pembayaran listrik pelanggan untuk wilayah Sumut menembus angka Rp 666,264 Miliar (Medan Bisnis, 19 September 2015). Padahal sebagai BUMN pelayanan publik, PT PLN harus bersiap menghadapi ledakan jumlah pelanggan menjadi 78,4 juta pada tahun 2024, yang harus dipersiapkan dari sekarang, setiap tahun perlu penambahan 2,2 juta pelanggan. Tentunya setiap tahun harus ada penambahan daya listrik baru, harus ada investasi, harus ada dana, yang sebagian diantaranya diharapkan dari pembayaran pelanggan. Diakui, layanan pra bayar sistem Token - sebagai inovasi dan terobosan menjadi jurus ampuh menangkal penunggakan. Tetapi untuk merubah seluruhnya menjadi pra bayar juga perlu investasi, sehingga baru yang ampuh mengatasi problem tunggakan, sehingga baru 36 juta dari 57,3 juta pelanggan PLN yang sudah menggunakan sistem Token. Ironisnya, belum lama ini sistem Token juga menuai kritik dari Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Ada dugaan pihak ketiga mitra PT PLN membebani pelanggan dengan aneka pungutan melalui sistem Token. Nilai pulsa yang dibeli pelanggan tidak sesuai dengan nominal uang yang dibayarkan. PT PLN kena “jurus kepret” Rizal Ramli. Bertolak dari sejumlah hal yang telah diuraikan di atas, lewat tulisan ini kita berharap masyarakat - pelanggan PLN - menyadari urgensi peningkatan layanan listrik di negeri ini. Menyadari, bahwa peningkatan layanan listrik perlu investasi oleh PLN, sebagian dananya diharapkan dari pelanggan yang harus membayar tepat waktu, tidak menunggak. Jangan salahkah PLN bila harus mengenakan sejumlah sanksi di atas, karena semua ini demi pemerataan layanan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus juga demi meningkatkan keunggulan berinvestasi di Indonesia. Semoga !!(*)
surat pembaca
Informasi bukan hanya Monopoli Jurnalis! Anda memiliki keluhan atas pelayanan publik, kekurangpuasan atas pelayan atau barang yang Anda beli? Atau punya informasi peristiwa atau kejadian penting lainnya? Informasi Anda sangat dinantikan oleh para pembaca Sumatera Hari Ini. Bila ingin berbagi informasi, Anda bisa menuliskan dan mengirimkan ke rubrik ini melalui email redaksi: sumaterahariini@gmail.com atau ke alamat Redaksi Gedung Graha Pena Jalan Kol. H Barlian 773 Palembang. Keluhan, tanggapan ataupun informasi yang Anda kirim akan kami muat setelah melalui verifikasi singkat, dalam batas kesopanan, tidak menyinggung SARA, tidak bernada menghakimi dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.
Iklan: Neti destriyani,Rinaldi. Accounting/Financial : Aprilia Rahmayanti. M Fitriansyah TARIF IKLAN: Iklan baris. Rp. 10.000- per baris (Maksimal 8 baris). Iklan Display (umum, dagang, lelang). BW (hitam putih)), halaman dalam. Rp. 35.000,-per mm kolam, Iklan Warna Halaman 1 (satu) full colour (FC) Rp. 100.000,-per mm kolom. Halaman Dalam FC. Rp. 55.000,-per mm kolom. Iklan Sosial BW (duka cita) Rp. 5.000,-per mm kolom, Harga langganan Koran. Rp. 40.000,untuk diluar kota ditamba ongkos kirim. Nomor rekening Koran Sumatera Hari ini Bank Sumsel Babel No Rek: 140 610 1408 a/n PT Sumatera Hari Ini. Bank BNI Cabang Palembang No Rek: 1009 777 774 a/n PT Sumatera Hari Ini. Pencetak: Percetakan PT Sumex Intermedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan).
Kontak biro Iklan Sumatera hari ini Biro Iklan : Biro Iklan : Biro Iklan : Biro Iklan : Biro Iklan : Biro Iklan : Biro Iklan :
Megaad, Alamat kantor Jl. Lingkaran I No. 305 Palembang, Telp/HP: 0711-313626 /322222, Email: mukti@mdp.co.id Cindo, Alamat kantor Jl. Candi Angsoko II No. 3 (Belakang PT Tangkas) Telp/Hp/Fax : 0711-353570 / 7040577 / 0711-320909 Email: sumeks_cindo@yahoo.com Triguna , Alamat kantor Jl. Kol. Atmo No. 419/4 Telp/Fax: 0711-312603 Sekanak, Alamat kantor: Jl. Depaten Baru No. 157 Sekanak 28 Ilir Telp/Fax 0711-357207 Musi Raya, Alamat kantor Jl. Musi Raya No. 226 Sako Kenten Telp/HP: 0711-7015463 / 08127857079 Email: singarimbun_adi@yahoo.co.id Ar15 Adv, Alamat kantor Jl. Swadaya No. 1036 Telp/HP : 0711-7060841 Email: arisfadv@yahoo.com R42 studio, Alamat kantor Komp. YPP Jl. Tombak No. 552 A Sekip Ujung Telp/Fax: 0711-9138071 / 0711 376563
Email: opin_sp@yahoo.com
Wartawan Sumatera Hari Ini selalu dibekali press card (kartu pers). Wartawan Sumatera Hari Ini tidak boleh menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
foto: Budiman / Sumatera Hari Ini
Senjata Tradisional. Berbagai senjata Tradisional di pamerkan pada Pameran Senjata-senjata Tradisional Sesumatra, yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Oktober 2015. Pameran ini menghadirkan segala jenis senjata tradisional koleksi museum-museum di tujuh provinsi yang berada di pulau Sumatera.