Koran Sumatera Hari ini
Sumsel
Kamis, 29 Oktober 2015 7
Mura, Muratara, Lubuklinggau, Empat Lawang, Pagaralam
lintas
Poktan Karuniaku - TNI Panen Jagung Upsus
PAGARALAM. SHI Pelaksanaan upaya khusus (Upsus) dalam meningkatkan sektor pertanian, meliputi padi, jagung, dan kedelai (PJK), kerjasama pihak Departemen Pertanian TNImembuahkan hasil. Buktinya kemarin, kelompok tani Karuniamu, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara yang dilibatkan dalam program percepatan menuju swasembada pangan, produksi jagung yang dipanen cukup memuaskan. Dandim 0405 Lahat, Letkol CZI Srihartono, melalui Danramil 10 Pagaralam, Kapten Inf. M Kodri, membenarkan telah melaksanakan panen jagung hybrida jenis bibit pertiwi pola Upsus. “Dengan areal lahan yang kita panen seluas sekitar 0,75 hektar di Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara cukup memuaskan,” ucap Kodri seraya menambahkan, giat panen melibakan petani dan anggota Babinsa setempat. Disebutkan Kodri, jenis jagung yang dipanen adalah bibit unggul jenis Pertiwi dengan hasil ubinan 2,5 m2 X 2,5 m2. “Hasil panen 45 bonggol jagung ditimbang memiliki berat sekitar 17,40 kg. Per hektar lahan diperkirakan panen basah (berat kotor, red) tembus sekitar 28,064 ton. “Sementara untuk panen kering (berat bersih, red), sekitar 11,225 ton/ha. Maka jika dikalkulasikan dengan areal tanam Poktan Karuniaku seluas 0,75 ha, maka panen Poktan hari ini (kemarin, red) tembus 8,418 ton,” beber Kodri seraya mengatakan angka ini berdasarkan perhitungan pihak BPS Kota Pagaralam yang dilibatkan pada Upsus. Dihubungi terpisah, Lurah Burung Dinang, Ali Asran SE menilai, Upsus tanaman jagung sangat bagus. Pihaknya kata Asran, mendukung penuh program tersebut. “Sangat bagus dan perlu digalakkan lagi, sehingga bisa menutupi kegagalan panen pada komuniti lainnya,” ucap Asran. Bagi para petani, terutama bagi Poktan Karuniamu, Asran berharap agar tidak jemu untuk menanam jagung di lahan-lahan pertaniannya. “Jika digalakkan lagi, komoditi jagung bisa menopang perekonomian warga setempat,” pungkasnya. (vhn)
Mura Darurat Pencabulan Anak di Bawah Umur ? MUARA BELITI,SHI Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur di wilayah Kabupten Musi Rawas (Mura) salah satunya diakibatkan keengganan korban yang tidak berani melapor ke aparat berwajib. Ini membuat Pemkab Mura bergerak cepat dengan membentuk Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Pejabat Bupati Mura, Riki Junaidi mengatakan kasus pencabulan bukan hanya terjadi di Mura, melainkan hampir disetiap daerah kasus serupapun terjadi, dia pun menginginkan
agar seluruh elemen masyarakat tidak menjustifikasi, terkait Musirawas rentan dengan kasus pencabulan maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Diharapkan P2TP2A ini bisa menjadi advokasi terhadap korban, jadi sistim jemput bola setelah mengetahui langsung dilakukan penyelesaian, karena korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Disini pentingnya peranan lembaga itu,” jelas Riki saat mengambil sumpah anggota P2TP2A di auditorium,
Rabu (28/10). Riki pun menyoroti kasus guru cabul yang terjadi di Muara Lakitan, dirinya berharap kasus pencabulan yang dilakukan oleh pendidik tidak terulang kembali. Dan meminta untuk penegak hukum bisa memproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Mantan Kasat Pol PP Pemprov Sumsel ini berharap pengurus bisa mensosialiasasikan dan memfasilitasi korban, yakni dengan turun kelapangan menegecek keadaan korban. Apabila terlihat ada indikasi mengarah kasus pencabulan dan
KDRT, maka segera dibantu dengan didampingi menuju Polres setempat untuk diselesaikan. Mantan Kasat Pol PP Sumsel ini menjelaskan, kepada lembaga pemberdayaan perempuan dan anak untuk komitmen menyelamatkan masa depan bangsa. Sehingga tidak ada kasus kekerasan dikemudian harinya terutama di Mura. “Bukan hanya pencabulan dan KDRT yang ditangani, melainkan pemberian pendidikan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya harus dijalankan, sehingga tugas dan fungsi berjalan,” pungkasnya. (dya)
DAK Rp 17,2 Miliar Batal Benahi Fisik Sekolah
PAGARALAM. SHI Rencana pembangunan rehab fasilitas sekolah di Kota Pagaralam melalui suntikan dana alokasi khusus (DAK) di tahun 2015, batal. “Tahun 2015 ini DAK 2015 senilai sekitar Rp17,2 miliar untuk rehab fasilitas fisik sekolah mulai tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, batal. Mengingat waktu pengerjaan sudah mepet di penghujung tahun,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagaralam, Drs Supawi Cekman, kemarin. Batalnya realisasi ini katanya, sudah disepakati oleh sejumlah kepala sekolah penerima DAK yang ada di Kota Pagaralam. “Para kepala sekolah sudah meneken kesepakatan untuk menolak pengerjaan DAK. Lantaran dikhawatirkan pengerjaannya tidak tepat waktu, atau tidak sesuai yang diharapkan,” ujarnya. Padahal pihak Disdik Kota Pagaralam sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal. Seperti MoU dengan kepala sekolah penerima swakekola DAK, sejak 3 Juli silam. Termasuk RAB, administrasi, desain gambar, hingga penagihan tahap I mencapai 30 persen. “Awalnya, persiapan sudah dilakukan. Namun dikhawatirkan hingga akhir Desember 2015, pengerjaan tidak capai target. Jangan sampai pengerjaan di lapangan terkesan dipaksakan dan kualitasnya masih dipertanyakan,” singgungnya. Disebutkannya juga, DAK ini melakukan rehab berat sarana fisik sekolah. Diantaranya, bangunan ruang belajar kelas, kantor, dan Labor. “Tahun 2016 mendatang tetap kita usulkan namanama sekolah yang masuk dalam skala prioritas,” katanya. Disinggung mengenai dana DAK yang batal. Ditegaskan Supawi, dana senilai Rp17,2 miliar ini akan kembali ke Pusat, atau masuk dana alokasi umum (DAU). “Padahal saat ini dana DAK sudah masuk ke Kas daerah, siap untuk dicairkan,” pungkasnya. (vhn)
ingin berlangganaN hubungi Agus: 08197811000
Korwas Empat Lawang, Unseri, saat melakukan Monev di SMKN 1 Empat Lawang, Rabu (28/10).
foto vhan/shi
Evaluasi Kinerja Kepsek, Pengawas Lakukan Monev TEBING TINGGI. SHI Untuk mengetahui program kerja kepala sekolah (Kepsek) sudah berjalan atau sebaliknya, tentunya diperlukan pengawasan dan evaluasi ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seperti yang dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan Empat Lawang, Rabu (28/10), saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di SMK
Negeria 1 Empat Lawang. Pantauan koran ini, Monev di sekolah ini dilakukan oleh Lima orang pengawas, yang terjun langsung ke setiap jurusan yang ada di sekolah tersebut. Para pengawas mempertanyakan setiap program kerja Kepsek yang sudah dibuat, apakah sudah berjalan atau terkendala sesuatu. “Jika program Kepseknya sudah berjalan, berarti harus dibina lebih baik lagi. Jika ada kendala, akan kita carikan solusi terbaiknya,” ungkap Koordinator Pengawas (Korwas) se Kabupayen Empat Lawang, Unseri, kemarin disela-sela melakukan Monev
di SMK Negeri 1 Empat Lawang. Lanjut Unseri, Monev yang dilakukan terhadap kinerja dan porgram kerja Kepsek se Empat Lawang, dilakukan satu kali dalam setahun. Akan tetapi, Monev secara umum atau pembinaan, dilakukan secara rutin setiap saat, terlebih saat-saat dibutuhkannya evaluasi yang mendesak. “Jika sifatnya pembinaan, kita tidak mengenal waktu dan dilakukan setiap saat. Sebab, pembinaan yang dilakukan secara kontinue, bisa meningkatkan pendidikan itu sendiri. Tujuan utama kita semua, agat pendidikan secara umum di Empat Lawang ini, bisa lebib
baik dan semakin maju sari waktu ke waktu,” jelas Unseri. Sementara itu, Kepsek SMK Negeri 1 Empat Lawang, Saipul Efendy berharap, Monev yang dilakukan oleh para pengawas, agar benarbenar dilakukan sesuai prosedur dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan sebuah sekolah. “Kami siap di cek satu persatu setiap jurusan yang ada, agar tahu dimana kekurangan kami dan tahu bagaimana cara memperbaiki kekurangan tersebut. Secara umum, saya ingin sekolah ini bisa maju setiap tahun, bukan sebaliknya,” ujar Saipul. (rh)
LUBUKLINGGAU,SHI Sejumlah pengusaha, baik yang bergerak di bidang kuliner, perhotelan dan pusat perbelanjaan di Kota Lubuklinggau, diketahui masih banyak yang belum memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal ini pun, dikhawatirkan dapat menyebabkan keberadaan sejumlah tempat usaha tersebut, bakal mencemari lingkungan, dikarenakan tidak paham dalam melakukan pembu-
angan limbah. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Lubuklinggau, Herdawan mengungkapkan bahwa setiap pelaku usaha, terkhusus usaha yang bergerak di bidang kuliner, diwajibkan memiliki SPPL. Sebab, diakuinya surat tersebut sebagai bentuk komitmen pengusaha dalam menjalankan usahanya agar tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. “Sekarang ini kita memberikan pengawasan intensif terhadap usahausaha, terutama yang dekat dengan
sungai dan irigasi, dikarenakan memang lokasi-lokasi tersebut, rentan menjadi tempat pembuangan limbah oleh pelaku usaha. Kita pastikan akan turun ke lokasi jika nanti ada ditemukan kasus seperti ini,” ungkapnya saat memberikan sosialisasi izin pembuatan SPPL kepada pengusaha, kemarin (28/10). Dirinya pun berharap, sosialisasi yang diberikan pihaknya bisa memunculkan kesadaran pemilik usaha untuk sadar lingkungan. Sebab, diakuinya pencemaran ling-
kungan merupakan hal yang dapat menimbulkan masalah kompleks di masyarakat. “Kalau pelaku usaha sudah membuat SPPL, maka mereka tahu bahwa harus membuat tempat pembuangan sendiri. Jadi, dengan begitu tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya,” kata dia. Dijelaskannya, prosedur penerbitan SPPL tidak terlalu rumit, hanya saja pelaku usaha terkadang enggan meprosesnya karena dianggap merupakan hal remeh. (dya)
PAGARALAM. SHI Kondisi kemarau panjang yang melanda areal perkebunan di wilayah Pagaralam, tidak menutup kemungkinan mengancam produksi komoditi utama di tanah Besemah, kopi. Hingga semester I 2015 ini, baru tercatat sekitar 3.769,95 ton biji kering yang dipanen petani, tersebar di lima kecamatan. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagaralam, Ir M Syarbani, melalui Kabid Kelembagaan
dan Hasil Produksi Perkebunan, Sudrajat SP, mengatakan produksi semester pertama di 2015, adalah separuh dari total produksi per tahun, jika dibandingkan angka produksi panen di 2014 silam, sekitar 7.465,5 ton biji kering,dipanen di lahan seluas 7.576 hektar tanaman menghasilkan. “Produksi kopi sebagai komoditi utama perkebunan di Pagaralam pada 2016 mendatang terancam merosot akibat kemarau panjang,” ujarnya. Dirincikannya, produksi tanaman
kopi yang ada di lima kecamatan, untuk semester pertama di areal perkebunan kawasan Pagaralam Utara mencapai 417, 4 ton biji kering. Di Pagaralam Selatan mencapai 361,94 ton dan di Dempo Selatan sekitar 538,95 ton. Sementara, panen petani dengan produksi cukup tinggi di Dempo Utaratembus 1.107,58 ton dan 1.343,08 ton di Dempo Tengah. “Untuk produksi semester II akan dilakukan pendataan lagi pada Desember nanti. Namun belum bisa
dipastikan, apakah produksi total di 2015 ini turun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” katanya. Sebelumnya juga diakui Sudrajat, akibat cuaca, panen tahun ini tidak banyak seperti tahun sebelumnya. “Tiap tahun lahan kopi petani terus mengalami penurunan, dari sekitar 8 ribuan hektar lebih, saat ini berkurang menjadi 7.576 hektar. Sementara perluasan area perkebunan tanaman kopi tidak dimungkinkan dilakukan,” pungkasnya.(vhn)
Puluhan Usaha Dilinggau Tak Miliki SPPL
Semester I, Produksi Kopi Hanya Tembus 3,8 Ribu Ton