e-Paper Tribune Kompas

Pendiri RM. Otto Arnanto Redaksi, Sirkulasi, Iklan Telp/Fax: 021-77218057 33731758-7752029 Office: Gedung Autoparts Lt.1 Jalan Margonda Raya No. 20 Depok, Selatan Jakarta. Indonesia

www.tribunekompas.co.cc

Edisi Senin, 14 Desember 2010

Abu Tholut Dibawa ke Jakarta By: Tommy. H Jakarta-Trikom

Ribuan Perangkat Desa Tuntut Jadi PNS

By: Anto. H Jakarta-TRIKOnline

Ribuan personil perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), di Jakarta, Senin, menuntut agar pemerintah mengangkat seluruh perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Umum PPDI Ubaidi Rosyidi ditengah-tengah aksi unjuk rasa mengatakan perangkat desa menginginkan agar tuntutan ini diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang tentang Desa yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemdagri.

"Kita ingin klausul PNS itu dimasukan dalam rancangan undang-undang, apa sulitnya? Kita juga tahu kalau undang-undang itu harus dibahas dengan DPR RI," katanya.

Unjuk rasa PPDI ini telah berulang kali digelar di Jakarta.

Ubaidi mengatakan sudah empat kali perangkat desa berunjuk rasa, namun belum pernah sekalipun bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Menambahkan penjelasan Ubaidi, Sekretaris PPDI Mugiono Munajat mengatakan, pihaknya dapat menerima jika pemerintah memberlakukan tes bagi perangkat desa untuk menjadi PNS, asalkan ada kepastian perangkat desa dapat menjadi PNS. [

Anda mempunyai keluhan, informasi&Solusi mengenai

Pemimpin/Kepala Daerah Idaman Sampaikan melalui SMS, ketik pesan, nama, kirim ke:

TRIB-KOM di nomor: 021-33731758 / 08121072-4589 / Facebook: tribunekompas@yahoo.co.id Email:tribunekompas@gmail.com koran_tribunekompas@yahoo.co.id

IKLAN PROMOSI TRIKOM Hal. 3 - 4 - 5

Pasukan Densus 88 Antiteror Polri, Selasa, membawa tersangka anggota teroris Abu Tholut alias Imron Byhaqi alias Mustofa ke Mabes Polri di Jakarta setelah ditangkap di Kudus, Jateng, beberapa hari lalu.

Abu Tholut yang dikenal sebagai ahli persenjataan dan strategi peperangan jaringan terorisme, ditahan di Polresta Surakarta dan dia sekitar pukul 10.30 WIB dimasukan ke Mobil Barrakedu menuju Bandara Adi Soemarmo Solo menuju Jakarta.

Selain Abu Tholut, empat tersangka teroris lainnya juga diterbangkan ke Jakarta. Mereka, Anwar Efendi warga Pondok Bandeng Kelurahan Kota Bambu, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, kemudian Wardi alias Edi alias Jabal warga pasir Kuda RT 01 RW 02 Desa Kiara Sari, Suka Jaya, Bogor.

Selanjutnya Sukirno alias Kirno warga Desa Curah Malang, Sumobito, Jombang, Jawa Timur, dan Sri Puji Mulyo Siswanto warga RT 02 RW 01 kelurahan banget Ayu Kulon, Genuk

Semarang juga diterbangkan ke Jakarta.

Keempat tersangka dinaikkan ke mobil berbeda, terpisah dengan Abu Tholut.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan, kelima tersangka terorinme tersebut dibawa ke Mabes Polri ke Jakarta untuk pengembangan lebih lanjut.

"Lima tersangka itu, diterbangkan

melalui Bandara Adi Soemarmo Solo menuju Jakarta dengan pengawalan ketat pasukan Densus 88," katanya.

Polisi berhasil menangkap Abu Tholut di Desa Bae Pondok RT 04 RW 03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Jumat (10/12) sekitar pukul 08.30 WIB. Setelah penangkapan Abu Tholut, kemudian polisi menangkap Anwar Efendi, Wardi alias Edi,

Sukirno alias Kirno, dan Sri Puji Mulyo Siswanto, pada Sabtu (11/12).

Polisi juga membawa serta sejumlah barang bukti berupa ratusan amunisi, senjata api satu pucuk pistol, AK 47 beserta magazen, dan satu pucuk pistol jenis FN bareta beserta satu magazen."Swejumlah barang bukti itu, ditemukan di lokasi saat penangkapan kelima tersangka ini," [ kata Iskandar Hasan.[

Pramono: Keistimewaan Yogya Menjadi Rumit By: Siti. N. Jakarta-Trikom

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai masalah keistimewaan Yogya menjadi rumit karena pemerintah atau lingkarannya tidak memberikan alternatif solusi.

Menurut Pram, seolah pemerintah menawarkan harga mati dan disambut keras warga Yogya.

"Padahal bukan di situ saja pengambilan keputusannya, masih ada DPR," kata Pramono di DPR, Senin 13 Desember 2010.

Menurutnya, draf keistimewaan Yogya menjadi heboh karena terlalu banyak disosialisasikan di luar DPR. "Apalagi ini dibarengkan keinginan

pemerintah mendorong gubernur dipilih DPRD," katanya.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan, saat ini semua opsi terbuka. "Bukan semata penetapan Sultan Hamengku Buwono X, ada spirit keistimewaan. Apa yang mereka lakukan itu lebih ke spirit apa yang dilakukan oleh Sultan IX, komitmen September 1945, ini kan yang oleh rakyat Yogya ditagih," kata Pram.

Kemarin, fraksi-fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta membacakan pandangan fraksinya soal keistimewaan Yogyakarta.

Mayoritas fraksi mendukung Sultan [ ditetapkan sebagai Gubernur DIY.[

“Salah Satu Bentuk Kepedulian Artha Graha Terhadap Masyarakat Dalam Bhakti Sosial Soal Kemiskinan, Kesehatan Dan Lingkungan Hidup Yang AnasUntuk Urbaningrum Dipersembahkan Rakyat Indonesia�

Baasyir Disidangkan Januari 2011 By: Warto. H Jakarta-Trikom

Abu Bakar Baasyir, Pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang menjadi tersangka terorisme akan disidangkan pada Januari 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) setelah berkas dan dirinya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jaksel, Senin.

"Secepatnya seusai tahun baru, Abu Bakar disidangkan di PN Jaksel," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jaksel, Muhammad Yusuf, di Jakarta, Senin.

Kejari Jaksel menerima pelimpahan berkas tahap kedua, berkas dan tersangka Abu Bakar Baasyir.

Dalam kasus itu, Baasyir diancam lima pasal berlapis terkait

Undang-Undang (UU) Terorisme Nomor 15 tahun 2003.

Sebelumnya, anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri

menangkap Abu Bakar Baasyir bersama lima pengawalnya di daerah Banjar, Ciamis, Jawa Barat, Senin (9/8) sekitar pukul 08.15 WIB. Polisi menduga Baasyir terkait pelatihan militer jaringan teroris di Aceh Besar karena menunjuk Dulmatin sebagai pemimpin latihan dan menerima laporan rutin seputar teroris di Aceh.

Ribuan peluru dan senjata api laras panjang, menjadi barang bukti Abu Bakar Baasyir yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari Densus 88.

"Berdasarkan data yang kita peroleh dari Densus 88, direncanakan akan dilakukan penyerahan tahap dua, tersangka dan barang buktinya. Untuk barang buktinya ada 66 jenis," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jaksel, [ Muhammad Yusuf.[

Tribun Redaksi

02

Edisi Selasa, 14 Desember 2010

OPINI-ON TAJUK RM. Totok Hariyanto.

Siapkah Menerima Keterbukaan Informasi Siap atau tidak siap semua elemen harus segera menjalankan dan menerapkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi. UU tersebut sempat tertunda selama dua tahun untuk sosialisasi.

Untuk itu menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring, mengingatkan agar seluruh element, termasuk lembaga yang berhubungan dengan masyarakat harus siap menerapkan UU tersebut, termasuk menghadapi sanksi dari gugatan pihak lain.

Dalam UU tersebut disebutkan salah satunya mengenai jeratan hukum minimal satu tahun penjara sebagai ancaman hukuman. Beberapa lembaga dan instansi pemerintah sepertinya siap menjalankan UU tentang keterbukaan informasi tersebut, seperti beberapa Polres di bawah lembaga Kepolisian.

Namun masih banyak yang tidak siap.

Bertolak dari siap atau tidak siap, tetap UU tersebut akan menjerat para pejabat yang “No Coment” ketika dimintai informasi tentang kegiatan, anggaran dan penggunaan anggaranya. Karena setelah tertunda selama dua tahun, mulai tahun 2010 ini UU tersebut efektif diberlakukan.

“Kita sudah sosialisasikan UU tersebut semenjak dua tahun lalu dan sekarang sudah efektif diberlakukan, jadi siap atau tidak siap semua harus menjalankannya tanpa terkecuali,” kata Menkominfo, Tifatul Sembiring, beberapa waktu lalu. Beberapa pihak menyesalkan dan menuduh Kominfo tidak pro aktif dengan dibentuknya UU tersebut.

Bahkan dalam sosialisasi terkesan ogah-ogahan sehingga masyarakat tidak banyak tahu adanya UU tentang keterbukaan informasi tersebut.

“Waktu dua tahun kan tidak sebentar, harusnya jika sosialisasi dilakukan secara serius pasti semua siap menjalankan dan tahu apa sangsinya jika menolak memberi informasi,” jelas salah satu pemerhati hukum, yang tidak ingin disebutkan namanya. Kini saatnya semua pihak mengerti dan siap menerima segala konsekwensinya dengan telah diberlakukannya UU No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi.

Sekarang mari kita ciptakan keterbukaan yang positif demi terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, aman dan berwibawa.

Jangan ada lagi pameo, “kalau bisa dipersulit kenapa juga mesti dipermudah”. Salam. ***

Menagih Keterbukaan Informasi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifaful Sembiring meminta Komisi Informasi lebih mengutamakan sosialisasi dan menunda pemberian sanksi.

Masalahnya, penundaan seperti itu hanya mungkin dilakukan jika menyangkut penanganan sengketa soal informasi publik oleh Komisi Informasi Mestinya lembaga-lembaga publik tidak menganggap enteng pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kelambanan para pejabat publik menyiapkan layanan informasi secara terbuka tak hanya akan mengecewakan masyarakat.

Mereka juga bisa terkena sanksi pidana bila melalaikan kewajiban ini.

Sikap yang meremehkan UU No. 14/ 2008 itu terlihat dari ketidaksiapan mereka menyediakan sarana pendukung.

Menurut Komisi Informasi Pusat—badan yang mengawasi dan menengahi sengketa soal informasi publik—saat ini baru belasan institusi yang benar-benar siap membuka diri.

Padahal undang-undang ini telah memberi waktu dua tahun untuk persiapan.

Amburadulnya persiapan ini akibat pemerintah kurang serius menggelar sosialisasi. Hingga sekarang pun baru tiga daerah yang telah membentuk Komisi Informasi Provinsi, yakni Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

Padahal pelaksanaan undangundang ini amat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, baik di pusat maupun daerah.

Jika lembaga pemerintah belum siap, bisa dibayangkan pula kondisi instansi nonpemerintah yang menikmati anggaran negara.

Mereka hampir tak menunjukkan gereget sama sekali menyongsong pemberlakuan undang-undang itu.

Jangan heran bila Menteri Komunikasi dan Informatika Tifaful Sembiring meminta Komisi Informasi lebih mengutamakan sosialisasi dan menunda pemberian sanksi.

Masalahnya, penundaan seperti itu hanya mungkin dilakukan jika menyangkut penanganan sengketa soal informasi publik oleh Komisi Informasi.

Bagaimana jika masyarakat menuntut secara pidana lembaga publik yang lalai? Hakim jelas tak bisa mengabaikan ketentuan pidana dalam

undang-undang itu, karena sudah menjadi hukum positif. Di situ jelas dinyatakan, misalnya, lembaga yang lalai menyediakan informasi publik dan merugikan orang lain dapat dihukum satu tahun penjara.

Risiko itulah yang perlu diantisipasi oleh para pejabat publik.

Mereka wajib menyediakan informasi secara transparan mengenai rencana kerja, kinerja, penggunaan anggaran, bahkan perjanjian dengan pihak lain.

Tentu saja, ada sejumlah informasi yang dikecualikan, seperti informasi keamanan negara dan yang menghambat proses penanganan kasus hukum.

Dengan adanya pengecualian itu, memang ada kekhawatiran bahwa undang-undang itu justru akan

menghambat kebebasan pers.

Tapi hal ini tak perlu terlalu dicemaskan, lantaran ada klausul dalam UU Keterbukaan Informasi yang mengutamakan undang-undang yang lebih khusus.

Artinya, jika ada kasus pidana mengenai informasi publik yang berkaitan dengan pers, ketentuan dalam Undang-Undang Pers-lah yang mesti Digunakan.

Yang justru perlu kita cemaskan adalah bila undang-undang itu tak bisa dilaksanakan sama sekali garagara ketidaksiapan berbagai pihak, terutama pemerintah.

Apalagi jika penegak hukum juga berkompromi untuk memproses pelanggaran yang terjadi. Ini akan merugikan kita semua karena upaya menciptakan pemerintahan yang [ transparan terhambat.[

Facebook, SMS & Surat Pembaca Trib-Kom Pemerintahan SBY Lebih Baik Nggak aneh mas toyib soalnya sebelum Pak Sby presidennya pura2 nggak tau sampai2 yang merugikan seperti kasus BLBI ditutup, Para koruptor hidup subur tanpa ada yang ganggu jadi kesimpulannya pemerintah sekarang udah mau terbuka..dan udah lebih baik Tks -- Bandung.

Pemerintah sebagai abdi masyarakat suka bohong

Ini memang memilukan. Jika menurut peraturan maka aparat pemerintah adalah abdi masyarakat dan masyarakat adalah yang harus dilayani alias tuan.

Tapi kenyataannya pelayan itu sering dan suka membohongi tuannya. Jika melihat yang seperti itu apakah wajar perilaku pemerintah yang seperti itu?

Sebagai penerima amanat, sudah seharusnya jika pemerintah tahu diri, namun jika keberatan dengan posisinya, ya.., silahkan mencari posisi di luar pemerintahan. Misal, sebagai wiraswasta, pengusaha, Dll. Pada intinya jika masih betah sebagai pegawai pemerintah, silahkan berperilaku sehat segalanya.

Malu dengan segala fasilitas yang diterima dan dipakai. Bukan malah sebaliknya dengan petentang petenteng sok berkuasa. “Ibu negara aja mau minta maaf karena keluarganya selalu mengganggu dalam perjalannya,”. HMD -- Depok.

Para Balon LELANG PROYEK DI PEMKOT DEPOK Walikota Perhatikan Miskin Dong CUMA FORMALITAS Warga Saya tidak maniak dengan salah Dinas-Dinas Di Pemkot Depok yang mengadakan lelang proyek, kebanyakan hanya formalitas saja.

Menurut pengamatan saya, para panitia lelang jauh-jauh hari sudah di pesan oleh para pemborong yang notabene sudah saling kenal akrab, bahkan uang fee untuk panitia yang cukup lumayan menggiurkan, tidak jarang juga sudah diminta panitia atau diberikan oleh si pemborong. “Tidak masalah uang fee kita kasih dulu, yang penting pekerjaannya di kasihkan ke kita,” ujar salah seorang pemborong yang tidak ingin disebutkan namanya. Dengan fenomena seperti ini, maka tidak berlebihan jika lelang yang diadakan hanya formalitas untuk syarat mengikuti peraturan pemerintah.

Slmt -- Depok

satu balon Walikota Depok. Yang penting balon walikota Depok nantinya orang yang peduli sekali dengan warga Depok yang miskin.

Setahu saya masih banyak warga yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Selama ini warga miskin akan disentuh jika diperlukan.

Lupian -- Depok Bidik Pantau Tribune Kompasonline

Pendiri: RM. Otto Arnanto. Diterbitkan: PT. Wahana Cahaya Sakti Dewan Pembina: H. Ronny Bratawijaya, H.Rintis Yanto.

Penasehat Hukum : Arman. S.H, Bernhard. S.H, Judika Pangaribuan. S.H. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: RM. Totok Hariyanto. Wkl. Pemimpin Redaksi: Yosias Christoffel Siegers.

Pemimpin Perusahaan: Jaiyah Djahalim. Tata Usaha: E. Retnaningsih. Sekretaris Redaksi: Y. Padmono. Redaktur: Bayu. A, Tommy. H, Herryansyah.

Koordinator Liputan: Nurdiansyah, Fahmiyanto. Fothografer: Hendry. S, Rangga. Tata Letak/Design: Gorby Cs. Marketing/Sirkulasi/Iklan: Robyanto (kepala), Teguh Nurdiansyah, Asmawi. Staf Redaksi: M. Sodik, Ruslan Asmawi, Indra Harya Lindra, M. Alex, Syamsi, Budi Hartono, Samdardi, Parman, Wahyu Hidayat. Bogor: Hasibuan, Yusuf. F, Tangerang: Warsito, Bekasi: Kamaruddin, Sukabumi Kab./Kota: Rudi Hernawan (Ka. Biro), Hairullah, Nurhamli, Irpan Sopyan. S, Cianjur: D. Hendrayana.

Purwakarta: Endang R. A. Pantura: Suroyo (Roy), Bandung: Toni Supriadi, Semarang: Bambang Riyanto, Solo/Wonogiri: Wiwik Budipriyanto, Surabaya: Soewardi, Yogyakarta: Astri, Bali: Putu Sumada, Siti Nieroah, Banten/Serang: Untung Haliyana, Alamat Redaksi: Gedung Autoparts (Ramanda) Lt.1 Jln. Margonda Raya No.20 Kota Depok, Selatan Jakarta.Indonesia. Telp/Fax: 021- 77218057, 7752029, 33731758. E-mail: koran_tribunekompas@yahoo.co.id / tribunekompas@gmail.com Facebook: tribunekompase@yahoo.co.id Website: www.tribunekompas.co.cc Nomor Rekening: BNI 0132 857 602, Bukopin 4204000359, BRI 053801015793506.

“Setiap wartawan dan karyawan Surat Kabar Tribune Kompas dalam melaksanakan tugas selalu dibekali surat tugas/kartu pengenal serta namanya tercantum dalam Box Redaksi, selain nama tersebut di atas bukan merupakan wartawan / karyawan Surat Kabar Tribune Kompase, jika ada yang mengaku-aku dimohon menghubungi redaksi atau pihak berwajib”

03

Tribun Obsesi Edisi Selasa, 14 Desember 2010

POJOK TRIBUNE

Melly Goeslaw Merasa Kurang Kurus Selama 2010

Cut Tari Kapok ke Pengadilan Setelah hadir memberi kesaksian dalam sidang Ariel Peterpan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 13 Desember 2010, Cut Tari mengaku kapok. Dia mengatakan alergi menjadi saksi.

By: Anto. H Jakarta-Trikom

By: Anto. H Jakarta-Trikom

Penyanyi sekaligus penulis lagu populer Melly Goeslaw bersyukur karena selama tahun 2010 kariernya berjalan dengan lancar. Ia mengaku tidak menargetkan sesuatu yang harus dicapai selama tahun 2010 ini, begitu juga pada tahun 2011.

"Karier Alhamdulillah dapur saya masih ngebul masih ada yang percaya. Gak ada target yang harus ditargetkan di tahun 2010 dan 2011 pokoknya saya mah kerja sajalah," tuturnya ketika ditemui di acara penyerahan Royalti WAMI (Wahana Musik Indonesia) di TVRI, Senayan, Jakarta Pusat.

Untuk hal yang ia rasa kurang selama tahun 2010 ini adalah masalah berat badan karena kurang kurus. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menguruskan badan setelah ini.

"Kurang kurus hehehehe. Ada banget sih (keinginan menjadi kurus), karena di internet banyak yang posting foto kurus kalau lihat yang jaman dulu kurang mendidih," tuturnya.

Sedang hambatan karir yang ia hadapi selama tahun 2010 tetaplah sama yaitu pembajakan. [

LOWONGAN ANDA PUNYA PENGALAMAN DI BIDANG JURNALISTIK SILAHKAN BERGABUNG BERSAMA KAMI BAWA LAMARAN / CV ANDA KE ALAMAT REDAKSI GD. AUTOPARTS (RAMANDA) LT.1 JALAN MARGONDA RAYA NO 20 KOTA DEPOK TLP. 021-77218057, 33731758

"Baru tahu kalau sidang tuh kaya gini, untung bukan jadi terdakwanya.

Saya nggak mau ke sini lagi. Cukup sudah," ujar Cut Tari kepada VIVAnews.

Cut Tari berharap dia hanya sekali saja memberi kesaksian. Dia kembali mengulang, bahwa setelah bersaksi Senin itu, dia alergi dengan tempat yang bernama pengadilan. "Membuat saya drop, dan nggak nyaman," ujar mantan presenter program televisi Insert itu.

Soalnya, saat menjadi saksi, Cut Tari disodori video asusila antara dia dan Ariel, yang kini menjadi perkara di pengadilan itu. Tersebarnya video itu ke publik membuat Ariel jadi tersangka.

Tari mengakui, dia harus menahan malu saat majelis hakim harus memperlihatkan video itu kepadanya.

"Nggak bisa dibayangin dengan diperlihatkan video itu. Saya nggak tahan tadi. Mau nangis," ujar Cut Tari.

Sidang akan dilanjutkan Kamis besok dengan menghadirkan lima [ saksi lagi.[

Barbara Moore, 77 tahun, dan Laurence Brocklesby, 82 tahun pasangan yang bertemu lewat facebook.

Julia Perez Dipuji Ketua FPI DKI Jakarta By: Anto. H Jakarta-Trikom

Kritikan dan protes yang dilayangkan Front Pembela Islam (FPI) atas Julia Perez mendapatkan respon positif dari artis yang tampil berani itu. Wanita yang akrab disapa Jupe itu menyatakan siap untuk berbenah diri dan tak lagi 'bugil' sembarangan. Dan tentunya FPI bisa bernafas lega tentang hal itu.

"Saya malah bangga sama Jupe, bukan sama DP (Dewi Perssik), yang menyatakan tobat.

Andi Soraya juga," tutur Habib Salim Alatas, Ketua DPD FPI DKI Jakarta, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (13/12).

Pernyataan tobat Jupe tersebut datang dari manajer Jupe yang telah menghubungi Habib. "Managernya minta supaya FPI nggak usah permasalahin. Kita minta biar dia taubat dan jangan buka-buka aurat lagi, ya kalau gitu nggak bakal kita masalahin," jelas Habib.

Menurut Habib, melalui manajernya Jupe menegaskan jika ia tak akan lagi 'buka-bukaan' sembarangan. Lantas apa yang mendasari Jupe untuk bersedia melakoni semua itu?

"Kata managernya udah capek kali ya. Managernya yang hubungi saya. Bukan bilang mau pake jilbab, tapi dia mau setidaknya berubah," tutupnya. [

“Tarif Iklan Promosi Trib-Kom�

Pemasangan Iklan dapat menghubungi Telp/Fax: 021 - 77218057 - 33731758. Harga belum termasuk PPN 10%.

Harga Per - mmk dan Pembayaran iklan tunai dimuka

DISPLAY

ADVERTORIAL

DUKA CITA

DISPLAY FC HALAMAN MUKA/MMK Lipatan Atas Lipatan Bawah Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-

FC HALAMAN DALAM

FC HALAMAN DALAM Rp. 25.000,BW HALAMAN DALAM Rp. 20.000,-

FC HALAMAN BLKG/MMK: Rp. 50.000,-

Politik, Departemen & BUMN Rp. 30.000,Umum Komersial Rp. 25.000,BW HALAMAN DALAM

FC HALAMAN DALAM/MMK Politik, Departemen & BUMN Rp. 30.000,Umum, Komersial Rp. 25.000,BW HALAMAN DALAM/MMK Politik, Departemen & BUMN Rp. 25.000,Umum, Komersial Rp. 20.000,-

Politik, Departemen & BUMN Rp. 25.000,Umum, Komersial Rp.20.000,CORPORATE FC HALAMAN DALAM Rp. 25.000,BW HALAMAN DALAM Rp. 20.000,-

KOLOM Max 1 kol x 100mmk

Rp. 15.000,-

BARIS Min 3 baris max 5 baris Rp.

10.000,-

04

Tribun Nasional Edisi Selasa, 14 Desember 2010

POJOK TRIBUNE

Dibatalkan, 40 Jadwal Kereta Bogor-Jakarta

SBY Tonton RI-Filipina, Pengamanan Diperketat By: Anto. H Jakarta-Trikom

By: Tommy Depok-Trikom

PT Kereta Api hari ini kembali membatalkan puluhan jadwal perjalanan kereta api jurusan BogorJakarta, dan sebaliknya.

Penyebabnya, perbaikan 35 rangkaian kereta api hingga hari ini masih juga belum selesai.

"Ada sekitar 40 jadwal yang dibatalkan hari ini," kata Juru Bicara PT KA Daerah Operasional I, Mateta Rizalul Haq .

Mateta menjelaskan, dari 414 rangkaian kereta yang ada saat ini, sebanyak 35 rangkaian kereta harus direparasi. "Rangkaian itu sudah tidak memenuhi standar operasi untuk digunakan," jelasnya.

Menurutnya, perbaikan ini sedang diusahakan dapat selesai secepatnya.

Mateta pun mengimbau warga yang biasa menggunakan jasa kereta api untuk menggunakan alat transportasi lain. "Kami juga sudah menginformasikan kepada pengguna kereta melalui pengumuman di stasiun-stasiun dari Bogor-Jakarta dan sebaliknya," jelasnya. [

IKLAN

Polda Metro Jaya akan memperketat pengamanan laga semifinal piala AFF antara Indonesia melawan Filipina. Peningkatan keamanan juga dilakukan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan hadir menonton langsung laga itu di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis malam 16 Desember 2010 mendatang.

"Kami akan menambahkan jumlah kekuatan personel, sekitar 500 anggota. Dalam laga AFF sebelumnya personel yang disiagakan berjumlah 2.000," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar, kemarin.

Nantinya, 2.500 personel gabungan Polda dan Polres yang terdiri dari anggota samapta, reserse, lantas, intelejen dan brimob, akan ditempatkan di sejumlah titik menuju lokasi pertandingan. Sedangkan untuk kelas VVIP akan disterilkan terlebih dahulu dan ditutup bagi penonton biasa.

"Presiden SBY akan menempati kelas kelas VVIP, pengamanannya akan dilakukan oleh Paspamres," tambah mantan Kepala Bidang Humas Humas Polda Sumatra Utara itu.

Sedangkan untuk personel Polri, pengamanan akan dibagi dalam tiga ring penjagaan. Ring 1

Sekertaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Teten Masduki

berada di dalam stadion, sedangkan Ring 2 dan 3 ditempatkan di titik-titik sekitar lokasi pertandingan. Sejumlah kendaraan taktis juga telah dipersiapkan.

Seperti watercannon dan barracuda.

Perwira menengah itu juga menyakini suasana kondusif saat pertandingan berlangsung meskipun diprediksi akan terjadi lonjakan penonton yang cukup signiifikan dari pertandingan

PROMOSI TRIB-KOM

sebelumnya.

"Kami yakini situasi kondusif, namun diharapkan panitia mampu menyediakan tiket, agar para suporter Indonesia tidak kecewa, ketika ingin menonton langsung Timnas Indonesia," ujar dia.

Pada pertandingan terakhir antara Indonesia melawan Thailand, SBY memang tidak menonton langsung karena masih berada di Bali. SBY di Bali menggelar nonton bareng

bersama Ibu Negara dan sejumlah menteri.

"Memang, kemarin saya berada di luar daerah saat pertandingan Timnas berlangsung. Hari Kamis (16 Desember 2010) saya ke Semarang dulu. Tapi, Insya Allah malamnya saya akan tiba di Jakarta, dan akan menonton langsung," ujar SBY saat mendadak menyambangi timnas di Lapangan Blok C, kemarin.[

IKLAN PROMOSI TRIB-KOM

KENCANA VARIASI AUTO ACCESSORIES KACAFILM,CENTRALLOCK,POWERWINDOW,ALARM,FOODSTEP, SARUNGJOK,TANDUK,TAPE,DLL.

H. THALIB HP. 0816-1146-359 PUSATONDERDILMOBILAUTOPARTS(RAMANDA)BLOKA-16 TLP. (021) 7720-5236, JL. MARGONDARAYANO.20 KOTADEPOK

ANGGIRA AUDIO VARIASI - KACA FILM - SOUND & AUDIO CAR. DLL

ARIEF / PUR 0812-1029-9938 / 0813-1667-8994

GEDUNGAUTOPARTS (RAMANDA) BLOK B NO.8-9, JL. MARGONDA RAYA NO. 20 KOTADEPOK

HASTA MOTOR BODYREPAIR, LAS, KETOK&CAT DUCO SERVICE MESIN, KABELBODY, DLL

ONO HP: 0815-1433-5378 JL. RAYA KOTA KEMBANG (SAMPING MASJID NURUL HUDA) DEPOK. 021-7711581, 91983958

05

Tribun Parlement Edisi Selasa, 14 Desember 2010

Respons Presiden atas Sidang Rakyat Yogya

POJOK TRIBUNE Bahas Pelaksanaan Kekhususan Aceh & Papua

By: Tomy. H Jakarta-TRIKOnline

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti aspirasi yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Staf Khususnya, Presiden menyampaikan apresiasi berupa pandangan, saran dan masukan dari rakyat Yogyakarta mengenai Rancangan Undangundang Keistimewaan Yogyakarta.

"Karena saat ini masih tahap penggodokan yang komprehensif, Presiden menyarankan agar masyarakat dapat berpikir jernih untuk menyampaikan usulan substansi yang konstruktif kepada pemerintah maupun DPR," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, Selasa (14/ 12). Velix menjelaskan, Presiden sangat menaruh hormat kepada masyarakat Yogya. Penyelesaian UU Keistimewaan DIY ini merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945. Pemerintah ingin memberikan kepastian payung hukum yang jelas perihal otonomi

By: Alex. H Jakarta - TRIKOnline

Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar rapat paripurna hari ini, Selasa, 14 Desember 2010. Agenda pertama adalah membahas laporan Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Aceh, Papua, dan Papua Barat merupakan tiga provinsi yang memiliki kekhususan dan masingmasing telah diatur undang-undang tersendiri. Dengan status khusus yang disandang Aceh, maka saat ini tinggal satu provinsi yang berstatus istimewa, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun untuk Yogya, Pemerintah masih menyiapkan draf Rancangan Undang-undang tentang Keistimewaan Yogyakarta, yang dijadwalkan disampaikan ke DPR pada bulan ini juga.

Namun untuk agenda keenam, DPR mengundur pembicaraan.

Panitia Kerja RUU tentang Perumahan dan Pemukiman menunda membawa RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun [ 1992 tersebut ke paripurna.[

asimetris bagi Yogyakarta.

Tujuannya, substansi dari keistimewaan ini perlu diwadahi dalam kerangka hukum yang jelas.

Pemerintah, kata Velix, menyusun RUUK tersebut tidak dalam kerangka politik praktis, namun dalam kerangka menyusun tatanan otonomi asimetris yang dapat memadukan pilar

Keistimewaan, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pilar nilainilai demokrasi. Dalam menyusun RUUK ini, prinsip-prinsip kebhinneka-an, kekhususan, hak asalusul daerah, kerakyatan, dan sosial budaya selalu dikedepankan oleh pemerintah.Dalam merumuskan model kepemimpinan DIY, Pemerintah

tidak ingin merancang undangundang yang bertentangan dengan UUD 1945. Presiden mengajak semua pihak untuk mencari titik temu, baik mereka yang meletakkan argumen pada Pasal 18 B Ayat 1, maupun mereka yang berpendapat atas dasar Pasal 18 Ayat 4 Undang-undang Dasar. [

Golkar Laporkan Yudi Latief ke Mabes Polri By: Anto. H Jakarta-TRIBUNe KOMPASe

Sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya melaporkan pengamat politik Yudi Latief ke Mabes Polri. Hal itu terkait pernyataan Yudi Latief dalam sebuah wawancara televisi yang mengaitkan Ketua Umum Golkar, Abu Rizal Bakrie dengan kasus Gayus Tambunan.

"Pada Jumat petang, Yudi Latief mengeluarkan pernyataan seolah Abu Rizal Bakrie itu kongkalikong dengan SBY (Susilo Bambang

IKLAN

Yudhoyono) dalam wawancara soal Gayus di Metro TV," kata Ketua DPD Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie usai mempuat laporan polisi di Mabes Polri, Jakarta, Senin 13 Desember 2010.

"Dia menyebut nama Bang Ical (panggilan akrab Abu Rizal Bakrie) sebanyak tiga kali," tambah Alzier.

Menurut Alzier, sebagai intelektual tidak sepantasnya Yudi Latief mengait-ngaitkan group usaha Bakrie dengan Aburizal Bakrie dan Partai Golkar dalam kasus dugaan

PROMOSI TTRIBRIB- KOM

penyuapan terhadap Gayus Tambunan. Sebab, hal itu tidak ada hubungannya sama sekali.

Dia menambahkan, segala permasalahan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan bukanlah urusan Ical dan partainya. "Apalagi group usaha tersebut sudah menjadi milik publik dan saham group usaha Bakrie juga tidak mayoritas," kata Alzier. "Karenanya tudingan Yudi Latief keblinger dan ngawur."

Alzier mengakui, kader partai Golkar di daerah-daerah menilai

perbuatan Yudi Latief itu telah menginjak-injak harkat dan martabat partainya. Tindakan Yudi jelas-jelas mengganggu proses konsolidasi partai. "Dan kami yakin memang hal itu menjadi tujuan yang bersangkutan," kata dia.Laporan itu telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan LP/859/ XII/2010 Bareskrim. Dalam Laporan Polisi (LP) itu Yudi Latief dituduh telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur [ dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.[

IKLAN PROMOSI TRIB-KOM

VACUM VACUMPEMBESAR PEMBESAR

ARABIAN OIL VEGYMUNGIL MUNGIL ARABIAN OIL++ VEGY

1X POMPA LANGSUNG BESAR DAN PANJANG 1X POMPA KUAT LANGSUNG BESARLAMA DAN PANJANG (20-22CM), DAN TAHAN TERBUKTI (20-22CM), KUAT DAN TAHAN LAMASYAHWAT, TERBUKTI PERMANEN, MENGOBATI LEMAH PERMANEN, MENGOBATI LEMAH SYAHWAT, IMPOTENSI DAN EJAKULASI DINI IMPOTENSI DAN EJAKULASI DINI 100% AMAN TANPA EFEK SAMPING 100% AMAN TANPA EFEK SAMPING

PIL BIRU USA NO.1 DIJAMIN 100% ASLI ORIGINAL BERGARANSI 4 BUTIR Rp.200 Rb – 1 BOTOL Rp.900 Rb. PERANGSANG WANITA REAKSI SPONTAN - CIALIS LEVITRA - NANGEN - CHONG HUA - PROCOMIL SPRAY - FATLOS PELANGSING SUPER -AMBEIEN 1 PAKET KAPSUL+OLES -PEMUTIH WAJAH DAN BADAN -PENINGGI BADAN SUPER -PENGGEMUK BADAN SUPER -PENGHILANG BEKAS LUKA -DLL

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250 150 180 145 150

Rb. Rb. Rb. Rb. Rb.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

330 320 300 250 900 330 330 150 150

Rb. Rb. Rb. Rb. Rb. Rb. Rb. Rb. Rb.

ALAT BANTU P/W -

PENY IKAT PINGGANG GETAR PENY TEMPEL GETAR GOYANG VEGY GETAR GOYANG SUARA VEGY GETAR BULU BONEKA FULL BODY MADONA PENY MAJU MUNDUR GETAR PENY MUTIARA GETAR PENY MANUAL SILIKON VEGY MANUAL

AJONG ALAMAT: PUSAT ONDERDIL AUTOPARTS (RAMANDA), JL. MARGONDA RAYA NO. 20, KOTA DEPOK. Telp: (021) 9932-3114 HP: 0813 9052-9489

(ANTAR GRATIS)

STOP PRESS

Tribune Kompas

Untuk Pemasangan Iklan Promosi di-

TRIBUNe KOMPASe e-Paper Hubungi Telp. 021 - 77218057 - 33731758

Tribun Otda

06

Edisi Selasa, 14 Desember 2010

POJOK TRIBUNE

Camat Cibinong Dituntut 1,5 Tahun Pejara

Polri: Semua Tokoh Teroris Lapor ke Ba'asyir By: Anto. H Jakarta-Trikom

Kepolisian RI menegaskan, ada kaitan antara amir Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba'asyir dengan gembong teoris Abu Tholut yang ditangkap di Kudus, Jumat 10 Desember 2010.

By: Yusuf Fadilah Bogor-Trikom

Mantan Camat Ciomas yang kini menjabat Camat Cibinong, Kabupaten Bogor, Rudi Gunawan, yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMAN 1 Ciomas dituntut 1,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Cibinong, kemarin.

Selain Rudi, tim JPU juga membacakan tuntutan untuk tiga terdakwa lainnya, masing-masing, Muhammad Lukman mantan Kadisdik Kabupaten Bogor, Eddy Anang Syahrono dan Akay Sukaya mantan Kepala Desa Sukarhaja dengan tutuntan yang sama yang dibacakan ketua tim JPU Kejaksaan Negeri Cibinong Pinanki Sirna Malasari.

Rudy Gunawan dan Akay Sukaya dituduh telah menikmati dan menerima uang sebesar Rp23 juta yang diberikan oleh terdakwa Eddy Syahroni, pengusaha tanah.

Lava Sembada, selaku pengacara Rudy Gunawan dan Akay Sukaya menilai tuntutan yang dibacakan JPU pada persidangan tersebut tidak berdasaran fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga terkesan memaksakan diri.

"Tuntutan hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang nota bene tidak berdasarkan dan tidak sesuai dengan hasil penyidikan, jadi ngawur!," kata Lava usai persidangan.

Menurut Lava, tuduhan yang sampaikan JPU tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) jo pasal 15 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nom 20 tahun2001 jo pasal 56 ke 2 KUHP. Padahal menurutnya, uang itu adalah biaya administrasi yang diberikan secara resmi oleh Pemda kepada Rudy Gunawan dan Akay Sukaya selaku saksi dalam Surat Pelepasan Hak. "Seperti yang terungkap dalam persidangan, uang itu adalah biaya administrasi, bukan pemberian dari terdakwa Eddy Syahrani, begitu juga pengakuan Eddy, dia tidak pernah memberikan uang kepada Rudi Gunawan dan Akay Sukaya," katanya.

Sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Sudaryadi, displizt menjadi tiga perkara sesuai dengan perannya masing-masing terdakwa yang berbeda. Tim JPU baru membacakan tuntutan untuk Rudi, Lukman dan Akay sementar sidang atas nama Eddy Anang Syahroni [ ditunda minggu depan.[

Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Besar Petrus Golose menunjukan bagan, struktur organisasi jaringan terorisme.

Abu Bakar Ba'asyir digambarkan berada di pucuk bagan. Sementara sejumlah pemimpin kelompok teror ada di bawahnya. Termasuk, Abu Tholut.

"Ada juga Dulmatin, tokoh yang sangat dicari di Filipina, tewas ditembak di Pamulang," ungkap Petrus Golose di Solo, seperti ditayangkan tvOne, Selasa 14 Desember 2010.

Ada lagi Ubaid, yang juga seorang residivis yang pernah tertangkap. "Uang yang berada di Abu Tholut berasal dari Ubaid," tambah Petrus.

Lalu, ada juga Abdullah Sunata yang adalah tokoh sentral kelompok mujahidin Komite Aksi Penanggulangan Krisis (Kompak).

"Kemudian Mustakim, ahli membuat bom, alumni Mindanao yang ditangkap di Medan," kata Petrus.

Dijelaskan dia, grup Mustakim bertanggung jawab atas tewasnya anggota Densus 88, Boas Woisiri.

"Kelompok itu terbiasa dengan pertempuran di hutan dan punya keahlian sniper," tambah Petrus.

Dari sejumlah dokumen yang ditemukan, diketahui kelompok Mustakim bertanggung jawab dari segi pendanaan, operasional, dan persenjataan pada Abu Bakar Ba'asyir."Kalai ditanya bagaimana hubungannya, kita bisa lihat, ini tokoh-tokoh utama laporannya ke Abu Bakar Ba'asyir," kata Petrus.

"Uang juga berasal dari JAT, bendaharanya yang bernama Toyib sedang dalam investigasi," tambah dia.

Jawaban Abu Bakar Ba'asyir Terkait penangkapan Abu Tholut, Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan dalam kasus terorisme sempat berkomentar.

"Abu Tholut ditangkap untuk memberatkan saya, karena dia selalu dikaitkan dengan saya terkait

pelatihan di Aceh," kata Ba'asyir dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh orang dekatnya di Jakarta, Jumat 10 Desember 2010.

Seperti tersangka lainnya, kata Ba'asyir, Abu Tholut juga akan dipaksa polisi memberikan keterangan yang menyatakan keterlibatan Ba'asyir dalam rangkaian pelatihan di Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar beberapa waktu [ lalu.[

Pemkot Bekasi Investigasi Pejabat Terlibat Narkoba

By: Anto. H Jakarta-Trikom

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah menyelidiki mengenai kabar yang menyebutkan bahwa enam pejabat di lingkungan pemerintah daerah itu yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

"Saya sudah mendengar adanya kabar enam orang pejabat Pemkot Bekasi diamankan petugas Polrestro Jakarta Barat dalam penggerebekan yang terjadi tadi pagi pukul 02.30 WIB di Diskotik Crown Jakarta," kata Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Efendi, di Bekasi, Selasa.

Menurut Rahmat, Pemkot Bekasi

telah mengirim tim yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi yang berkoordinasi secara langsung dengan Satuan Unit Narkoba Kepolisian untuk menginvestigasi ke lokasi.

"Saya belum peroleh adanya bukti dari kebenaran kabar tersebut, namun Ketua Pelaksana Harian (Kalahar) BNK Bekasi tengah mengecek ke Satuan Narkoba terkait kebenaran itu. Kalau kabar sudah saya dengar, itu masuk wilayah DKI Jakarta," ujarnya.

Dikatakan Rahmat, Pemkot akan mengambil kebijakan sanksi tegas

bagi para pelaku yang terlibat penyalahgunaan narkoba bila seluruh bukti kuat sudah terkumpul.

"Kita masih menunggu kebenaran bukti dugaan itu dari pihak terkait di wilayah hukum bersangkutan sebelum memberi sanksi," katanya.

Sementara Kapolrestro Bekasi, Kombes Imam Sugianto, membenarkan penggerebekan terhadap enam pejabat di lingkup Pemkot Bekasi oleh Polrestro Jakarta Barat."Saya langsung berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Barat terkait kabar itu. Dan memang benar terjadi

penggerebekan di Diskotik Crown tadi pagi," katanya.

Menurut Imam, para pejabat tersebut sempat diamankan petugas ke Mapolrestro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan.

"Namun tidak ditemukan adanya bukti kuat dari keterlibatan para pejabat tersebut terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga pada saat itu pula langsung dibebaskan," katanya.

Imam mengaku tidak mengetahui identitas secara pasti dari enam pejabat dimaksud. "Saya tidak tahu mereka berasal dari pejabat eselon [ berapa," demikian Imam.[

07

Tribun Otda Edisi Selasa, 14 Desember 2010

POJOK TRIBUNE

IPB Temukan Susu Anti H5N1

Sebagian Besar Pemukiman Warga Cilegon Gelap Gulita By: Anto. H Jakarta-Trikom

Sebagian besar pemukiman padat penduduk di Kota Cilegon gelap gulita, belum diketahui persis penyebab matinya listrik di perumahan warga.

By: Yusuf Fadilah Bogor-Trikom

Peneliti Institut Pertanian Bogor berhasil menemukan fomulasi susu berkhasiat anti flu burung atau H5N1 dan anti diare.

Formuliasi susu anti flu burung dan anti diare ini adalah hasil penelitian Rahmat Hidayat, Dosen Fakultas Kedokteran Hewan, Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner IPB yang dipaparkan dalam Seminar hasilhasil penelitian IPB di IPB International Convention Center, kemarin.

Rahmat berhasil menemukan formula susu berkhasiat anti flu burung dan anti diare merupakan tahun pertama penelitian dari dua tahun yang direncanakan.

"Tujuan akhirnya berupa formulasi susu segar yang berkhasiat anti flu burung dan anti diare," katanya.

Ia menyebutkan anti diare untuk mencegah diare dua jenis diare yakni Escherichia coli dan Salmonella enteritidis.

Rahmat menjelaskan, dipilihnya susu sebagai formula anti flu burung dan anti diari adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi susu pada masyarakat sekaligus memberikan manfaat dengan adanya anti flu burung dan diare.

Rahmat memaparkan, hasil penelitian pada tahun pertama adalah memproduksi imunoglobulin Y anti flu burung dan anti diare yang dibuat dalam tiga sediaan yakni bentuk spray dry kuning telur, freezer dry kuning telur, dan ekstrak murni.

Produksi Ig Y diawali dengan perlakuan pada ayam petelur berupa vaksinasi sebanyak empat kali selama empat minggu.

"Vaksin yang digunakan berupa H5N1 pada minggu pertama dan ketiga, sedangkan E coli dan S enteritidis digunakan setiap minggu," katanya.

Selanjutnya ujar Rahmat, serum dan kuning telur dikoleksi dan diperiksa keberadaan Ig Y anti ketiga agen tersebut sejak minggu pertama pasca vaksinasi terakhir.

Metode pemeriksaan untuk E coli dan S enteritidis adalah Agar Gel Presipitation Test (AGPT) sedangkan H5N1 metode Haemegglutination Inhibition (HI).

Rahmat berkeyakinan formulasi susu tersebut sudah teruji dan terdeteksi dapat mencegah flu burung dan diare (E. Coli dan S enteritidis).

"Sudah terdeteksi dan teruji dapat mencegah anti flu burung dan diari. Jadi semacam imunisasi vaksin atau vaksin pasif," katanya.

Rahmat mengatakan, formulasi anti flu burung dan diare tidak harus dengan susu, tapi bisa dari media lain namun itu memerlukan penelitian lanjutan.susu di [ masyarakat.[

"Sudah hampir tiga jam, sejak pukul 21:00 WIB listrik di rumah kami padam, dan ketika saya telpon ke PLN Cilegon, nomor telponnya tidak diangkat," kata salah seorang warga Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Susi, kemarin.

Dia menjelaskan, pemadaman listrik hampir merata diwilayah Kecamatan Jombang sampai Masigit ini tidak ada pemberitahuan dari pihak PLN Kta Cilegon. "Memang PLN kalau ada pemadaman listrik tidak pernah menyampaikan dan memberitahukan kepada warga sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Wati, warga Kelurahan Masigit menjelaskan, pihak PLN seharusnya memberitahukan kepada warga jik terjadi pemadaman listrik . "Kalau ada pemberitahuan terlebih dahulu kan enak, saya bisa siap-siap seperti membeli lampu penerangan alternatif

Dua tersangka Mujamil dan Achmad Afandi penjual ABG untuk tante girang seperti lampu batre," katanya.

Dengan adanya pemadaman yang dilakukan oleh PT PLN katanya, dirinya dibuat kerepotan, seperti untuk kegiatan cuci mencuci. "Jelas lah, saya kerepotan, sekarang saja katanya.

Pantauan di lokasi, sebangai besar pemukiman warga di Kecamatan Jombang, padam, hingga

kantor Mapolres Kota Cilegon.

Bahkan petugas setempat tidak mengetahui penyebab pemadaman listrik yang secara mendadak.

Manager Unit Pelayanan Jaringan PT PLN Kota Cilegon, Heridwan tidak bisa dimintai penjelasannya mengenai pemadaman listrik yang terajdi di sebagian Kota Cilegon.

Namun berdasarkan informasi yang

diperoleh, pemadaman listrik karena ada gangguan pasokan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilegon.

"Sedang ada ganggun pasokan gas ke PLTU, sepertinya ada pengurangan pasokan gas dari PGN ke PLTGU Cilegon," kata salah seorang petugas operasional PLTGU Cilegon, Supriadi. [

Tim KSDA Bogor Temukan Retakan Gunung Pancar

By: Anto. H Jakarta-Trikom

Tim Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Bogor, Balai BKSDA Jawa Barat, menemukan adanya retakan Gunung Pancar dan telah menerjunkan tim untuk memastikan luasan wilayah yang berpotensi menimbukan bencana itu.

Kepala Bidang KSDA Wilayah I BBKSDA Jawa Barat, Sri Andajani Senin, mengatakan, tim resor Gunung Pancar telah diturunkan dan melihat langsung retakan yang berlokasi di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Sri mengatakan, tim tersebut membenarkan adanya retakan sepanjang 100 meter, lebar 60 cm hingga satu meter dan kedalaman

empat meter pada Blok Ciganteng di ketinggian 800 mdl.

"Tim kita sudah meninjau lokasi, dan kita lokasi retakan ada di Blok Ciganteng di ketinggian 800 mdl," kata Sri. Menurut Sri kondisi ini mengkhawatirkan, karena blok tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Pancar yang saat ini menjadi fokus perhatian KSDA Wilayah I Bogor.

Permasalahan di kawasan di sekitarnya sudah banyak yang berubah oleh warga menjadi kebun singkong. Sementara di bagian atas gunung, pohon masih banyak dan beragam yang tumbuh, tapi di bawah gunung ada yang menggarap kebon singkong.

"Akibatnya, tanah di atasnya tidak sanggup menahan beban, apalagi kontur lereng Gunung

Pancar adalah bebatuan," kata Sri. Di tempat terpisah Zaenal Safrudin Camat Babakan Madang mengatakan, kecil kemungkinan terjadi longsor pada retakan Gunung Pancar akan menimbun dua perkampungan di Desa Bojong Koneng.

Sebab, menurut Zaenal tidak ada kampung yang lokasinya persis di bawah bagian Gunung Pancar yang retak tersebut.

Zaenal mengatakan dirinya sudah melihat langsung lokasi retakan tersebut, dan menurutnya retakan tidak akan mengancam warganya.

"Karena tidak ada kampung yang berada persis di bawahnya.

Kalaupun longsor, mungkin hanya membendung Sungai Cikeruh yang berada persis di bawahnya," kata Camat.

"Mudah-mudahan tidak terjadi

longsor yang sampai menimbulkan bencana bagi warga kami," tambah Zaenal.

Selain itu, kata Zaenal, sebenarnya di lokasi sekitar Gunung Pancar sudah banyak ditanam pohon penghijau yang setiap ada kegiatan penghijauan selalu ditanam di sekitar lokasi.

"Setiap ada program penghijauan kami selalu mengarahkan lokasi penanaman di sekitar Gunung Pancar. Sudah banyak juga pohon yang ditanam di sana," katanya.

Retakan Gunung Pancar diketahui oleh warga setempat sejak seminggu yang lalu. Saat ini warga desa tersebut resah dengan retakan yang menurut Kepala Desa Karang Tengah Suhandri Widyapratama jika terjadi longsor materialnya akan membendung Sungai Cikeruh. [

08

Tribun Otda Edisi Selasa, 14 Desember 2010

POJOK TRIBUNE

Sriwijaya Air Pecah Ban Saat Mendarat di Bandara Husein By: Tony. S Bandung-TRIKOnline

Sriwijaya Air rute SurabayaBandung mengalami pecah ban saat mendarat di Bandara Husein Sastranegara, sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (14/12/2010).

Akibatnya, pesawat terlihat oleng.

Meski begitu pesawat tak sampai keluar landasan.

Hal itu dituturkan petugas bandara yang saat kejadian tengah mengukur landasan di Bandara Husein Sastranegara, Jalan Pajajaran. "Tadi pesawatnya mutermuter dulu di atas tiga kali, seperti ragu mau mendarat. Tapi akhirnya mendarat, lalu bannya pecah.

Pesawatnya terlihat goyanggoyang," ujarnya.

Petugas yang meminta identitasnya disembunyikan itu mengaku shock. "Ya saya shock, takut terjadi apa-apa. Apalagi mobil pemadam kebakaran di bandara telah bersiap," tuturnya.

Menurut informasi yang ia peroleh, ban pesawat kempes saat mendarat. "Makanya pecah," katanya. Pesawat itu, lanjutnya, telat datang. Harusnya datang pukul 09.00 WIB. [

Karyawan PT KA Datangi Kantor Pusat By: Tony. S Bandung-TRIKOnline

Sekitar 300 orang dari Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Se-Jawa dan Sumatera mendatangi kantor PT KA di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Selasa (14/12/2010).

Mereka meminta bukti hasil kesepakatan Direksi PT KA yang akan memenuhi tuntutan mereka.

Senin (13/12) kemarin, digelar pertemuan antara direksi PT KA dan 40 perwakilan dari SPKA. Disepakati, jika direksti berjanji akan memenuhi tuntutan SPKA. Hari ini, mereka datang untuk menagih bukti nyata dari direksi PT KA. "Kita mensyukuri hasil dari tuntutan kami yang disepakati oleh direksi. Kami akan melakukan doa bersama mengenai hasil yang sudah disepakati itu," ujar Ketua Umum SPKA Sri Nurgroho di Kantor PT KA, Jalan Peringtis Kemerdekaan, Selasa (14/12).

Tuntutan tersebut kata Sri, di antaranya meminta direksi PT KA untuk melaksanakan pasa-pasal Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang belum direalisasikan. Perbaiki jaminan pelayanan kesehatan, segera tuntaskan jaminan hari tua atau pensiun, dan berdayakan pegawai internal untuk dipekerjakan di anak perusahaan. "Semua tuntutan kami itu sudah disepakati.

Contohnya dari 33 pasal yang belum terealisasi itu sudah terealisasi, seperti soal kesejahteraan, kesehatan, dan lainnya. Untuk selanjutnya kami akan terus memantaunya," jelas Sri. Total anggota SPKA se-Jawa dan Sumatera ada sekitar 28 ribu [ orang.[

Polri Beber Foto dan Senjata 5 Teroris By: Syamdardi Jakarta-Trikom

Kepolisian Republik Indonesia melakukan gelar perkara kasus penangkapan terorisme. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Iskandar Hassan mengatakan, barubaru ini Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap lima tersangka teroris.

Mereka adalah: gembong teroris Abu Tholut, Anwar Efendi, Wardi alias Edi alias Jabal, Sukirno alias Kirno, dan Sri Puji Mulyo Siswanto.

Kelimanya segera akan dibawa ke Jakarta.

Dalam paparannya di Solo, Polri juga membeberkan foto-foto lima tersangka teroris, senjata, dan amunisi yang dijejerkan.

Menurut Iskandar, Abu Tholut berperan membeli persenjataan dan amunisi yang dipakai para mujahid.

Juga terkait dengan perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penembakan kelompok Toni Togar.

"Dari keterangan ini kita lihat hasil perampokan (CIMB) digunakan untuk operasional maupun membeli persenjataan," kata Iskandar Hassan, seperti ditayangkan langsung tvOne,

Selasa 14 desember 2010.

Iskandar menambahkan, Abu Tholut terkait kasus terorisme pada tahun 2003 dan pernah dihukum.

"Dari pengembangan, kami mendapat informasi, dan pada 10 Desember 2010 kami menangkap Abu Tholut," tambah Iskandar.

Saat menangkapnya di Kudus, Jawa Tengah polisi menemukan

sepucuk senjata api jenis FN dan sejumlah peluru.

Senjata juga ditemukan saat penangkapan para tersangka lainnya.

Misalnya, saat menangkap Wardi, alias Jabal, polisi juga menyita sepucuk senjata jenis AK 47.

Demikian juga saat menangkap Sukirno alias Kirno, di rumahnya, Densus 88 menemukan senjata api

AR 15 lengkap dengan magasin dan peluru 180 butir.

Menurut Iskandar Hassan, pemberantasan terorisme penuh dengan pengorbanan, namun bukan berarti harus menyerah. "Selama 2010 ada kurang lebih 10 anggota kita jadi korban teroris. Tiga di Kebumen, tiga di Aceh, dan empat di Deli Serdang," tambah Iskandar. [

Kesejahteraan Rendah, Polri Rawan Masalah By: Anto. H Jakarta-Trikom

Tim peneliti Kompolnas mengungkapkan potensi masalah di tubuh Kepolisian masih terjadi lantaran disebabkan oleh tingkat kesejahteraan anggota polisi yang masih rendah. “Distribusi dana operasional belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan transparan guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar anggota tim peneliti

Kompolnas dari Universitas 11 Maret Aditya Yuli dalam seminar Kompolnas berjudul 'Reformasi Polri dalam Konteks Potensi, Kompetensi, dan Performansi Kepolisian' di gedung PTIK, Selasa (14/12).

Dia menambahkan, birokrasi keuangan yang kurang jelas mengakibatkan anggaran yang dicairkan harus melalui banyak pemotongan yang membuat kesejahteraan tersebut menjadi rendah.“Juga kurangnya kesempatan

anggota polisi untuk menempuh pendidikan tinggi dan kurangnya pembinaan dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, khususnya pembinaan yang baik oleh perwira terhadap bintara,” terangnya. Dia juga menjelaskan, ada berbagai masalah lain seperti sarana dan prasarana kepolisian sudah baik dari segi kuantitas namun relatif kurang dalam hal kualitas. “Pemeliharaan sarana dan prasarana masih belum memadai distribusi juga belum

merata. Penyediaan sarana prasarana belum mempertimbangkan tantangan tugas secara optimal,” paparnya.

“Selain itu masih ada ketidaktegasan dalam penegakan hukum berkenaan dengan tindak kejahatan maupun pelanggaran yang melibatkan aparat,” katanya. Hasil penelitian ini dilakukan di empat Polda yang diambil sebagai sampel yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Bali, Polda Kalimantan Selatan, dan Polda NTT. [

Mendagri: Gubernur Yogya Tetap Dipilih

By: Anto. H Jakarta-TRIKOnline

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah tetap menawarkan konsep pemilihan gubernur pada Daerah Istimewa Yogyakarta secara demokratis dan bukan penunjukan sultan secara langsung menjadi gubernurnya.

"Kita tetap pada konsep bahwa gubernur Yogya itu tetap dipilih secara demokratif namun sultan

tetap juga punya hak istimewa, kata Mendagri di Padang, Selasa.

Mendagri berada di Padang menjadi pembicara utama dalam seminar internasional diselenggarakan tiga universitas negeri di Padang bekerjasama dengan Universitas Deakin Australia.

Menurut dia, dalam RUU tersebut telah dijelaskan bahwa pemilihan gubernur Yogya itu tetap secara demokratis. Jika sultan ingin ikut

pemilihan, ia harus mengikuti prosedurnya.

Dalam UU No.12 tahun 2007 telah ada syarat-syarat menjadi gubenur, yakni soal pendidikan, umur dan lainnya, jadi daerah harus mengikuti ketentuan itu.

Gamawan juga menegaskan bahwa jika sultan Jogya tetap jadi gubernur, maka seluruh rakyat di daerah itu akan kehilangan kesempatan jadi gubernur.

"Padahal rakyat Yogya kan ada haknya juga jadi gubernur," katanya.

Dia mengatakan, meski DPRD Yogya sudah menetapkan penunjukan langsung sultan menjadi Gubernur, pemerintah tetap akan mengajukan konsep pemilihan gubernur secara demokratis.

"Kita tunggu saja keputusan DPR apakah akan meluluskan RUU [ ini atau tidak," katanya.[

Tribun Edukasi & Olahraga

09

Edisi Selasa, 14 Desember 2010

POJOK TRIBUNE Pendidikan Pesantren Dinilai Berhasil Bentuk Karakter By: Anto. H Jakarta-Trikom

Pola-pola pendidikan berbasis karakter yang berkembang di pondok pesantren dinilai berhasil.Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional ingin memasukkan tradisi pendidikan pesantren ke sekolah umum.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, pada Seminar Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Melalui Pola Pendidikan Pesantren di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta. Dia menyatakan, pada 2011 pendidikan karakter dijadikan gerbong untuk menanamkan karakter mulai dari sekolah.

Mendiknas mencontohkan, nilai-nilai yang diberikan dalam pendidikan karakter adalah kepedulian dan kejujuran. "Kita kontekstualisasikan dengan masalah korupsi, pendidikan bencana, lingkungan hidup, dan lalu lintas. " ujarnya.

Prumusan pendidikan karakter, kata Mendiknas, melibatkan unsurunsur pondok pesantren, aktivis kristiani, dan lembaga lainnya. "Yang ingin kita bangun nilai universal," [ ucapnya.[

Rumus Kelulusan Tetap Berat Sebelah

By: Anto. H Jakarta-TRIKOnline

Jika pemerintah menawarkan sistem kelulusan dengan pembagian hasil ujian nasional (UN) 60 % ditambah ujian akhir sekolah (UAS) 40 % dinilai belum signifikan untuk melakukan perubahan terhadap sistem kelulusan.

Hal itu dikarenakan UN dan UAS masih dilakukan pada tahap akhir pembelajaran sehingga pada akhirnya UN akan tetap menjadi penentu kelulusan.

"Karena bobotnya 60 persen untuk UN maka UN akan memveto nilai UAS yang juga dilakukan pada akhir pembelajaran. Sistem ini tetap tidak memberikan rasa keadilan pada peserta didik," ujar Ketua Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman di Jakarta.

Suparman mengatakan, jika pemerintah ingin tetap mempertahankan UN, maka untuk menentukan kelulusan peserta didik tidak hanya digabungkan dengan nilai akhir UAS tetapi digabung dengan nilai semester 3, 4, 5 dan 6/ UAS lalu ditambahkan dengan UN. Dengan cara itu, hasil rata-rata setelah dibagi 5 menjadi sama dengan 5 atau 5,5 atau 6,00. [

Tidak Wajib, UN Menjadi Acuan Masuk PTN By: Anto. H Jakarta-Trikom

Beberapa Perguruan Tinggi Negeri menyatakan, peraturan bahwa Ujian Nasional (UN) menjadi acuan masuk Perguruan Tinggi negeri (PTN) bukan suatu kewajiban.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Yonny Koesmaryono mengatakan, berdasarkan PP No. 60 Tahun 2010 pasal 5, hasil UN dapat dipertimbangkan untuk dapat menjadi acuan masuk PTN. Dengan kata “dapat dipertimbangkan” itu, kata Yonny, PTN bisa menggunakan nilai UN dan bisa juga tidak.

Menurut Yonny, dalam Permen No. 34 disebutkan bahwa PTN harus mengundang mahasiswa kurang mampu yang berprestasi. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah menggunakan nilai UN. “Tahun depan baru mulai akan diberlakukan, panitia akan mengundang secara nasional siapa saja calon mahasiswa miskin berprestasi yang bisa masuk

PTN, tapi yang menyeleksi tetap PTN,” kata dia.

Yonny menjelaskan, berdasarkan PP No. 60 Tahun 2010, penerimanaan mahasiswa baru 60 persen dari seleksi nasional. Di IPB, kata Yommy, 40 persen calon mahasiswa akan direkrut melalui sistem undangan dan 20 persennya akan direktrut melalui seleksi tulis.

“Calon mahasiswa melalui sistem

undangan akan diseleksi secara nasional melalui nilai rapor dan UN, serta peringkat sekolahnya,” jelas Yonny.Dengan perekrutan undangan seperti itu, ungkap Yonny, dapat memudahkan PTN menjaring mahasiswa miskin yang berprestasi.

Pasalnya, selama ini PTN kesulitan menjaring calon mahasiswa miskin melalui sistem seleksi tertulis nasional.

Hal yang senada diungkapkan Rektor Institut Teknologi Bandung, Akhmaloka. Dia mengatakan, ITB juga akan mengundang mahasiswa miskin berprestasi melalui sistem undangan yang sistem seleksinya menggunakan nilai UN. Bedanya dengan IPB, kata Akhmaloka, kuota calon mahasiswa melalui jalur undangan ke ITB hanya 20 persen saja. [

Kak Seto: Kurikulum Overload Langgar Hak Anak By: Anto. H Jakarta-Trikom

Seto Mulyadi menegaskan kurikulum yang "overload" sehingga membuat anak tertekan merupakan pelanggaran terhadap hak anak.

"Terlalu banyak pekerjaan rumah, aturan yang ketat, cara mengajar yang monoton, membuat anak frustasi, itu melanggar hak anak," kata Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto saat berorasi di "Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) 2010 bagi Pelajar SMA seDKI Jakarta" di Jakarta.

Banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi pada pelajar, merokok, tawuran, hingga bunuh diri yang dilakukan anak akhir-akhir ini sedikit banyak karena tekanan yang ada di sekitarnya.

"Setiap hari anak harus berangkat pagi-pagi, bawa tas penuh buku yang

berat, semua serba tegang. Padahal mereka butuh suasana menyenangkan, penuh dengan senyuman, pelukan, belaian," lanjut Seto.

Karena itu, ia mengatakan kurikulum pendidikan yang membuat anak tertekan dan frustasi tersebut harus diubah. Belajar, menurut dia, seharusnya dapat dilakukan dengan suasana menyenangkan, baik secara formal maupun nonformal.

Orasi penggiat pendidikan "homeschooling" di Indonesia ini dilakukan di hadapan ribuan anak SMA dari sekitar 100 sekolah di DKI Jakarta yang memenuhi stadion bulu tangkis Gelora Bung Karno. Acara "Kampanye HAM 2010 bagi Pelajar SMA se-DKI Jakarta" sendiri dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, anggota Komisi III DPR RI, Ketua LPSK, dan jajaran [ Kementerian Hukum dan HAM.[

PSSI Beri Uang Saku Timnas Filipina By: Anto. H Jakarta-Trikom

PSSI tak bersedia untuk berbagi keuntungan laga semifinal Piala AFF 2010 dengan Federasi Sepakbola Filipina (PFF). Sebagai gantinya, PSSI setuju memberikan uang saku bagi timnas Filpina.

"Saya menolak profit sharing.

Agak susah mewujudkannya, karena terkait tanggung jawab Panitia Lokal (LOC)," kata Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid seusai menghadiri latihan timnas Indonesia di Senayan, Jakarta, Selasa 14 Desember 2010.

"Ketika tanggung jawab ada di kita, profit sharing itu bukan hal yang wajib. Namun kalau mereka meminta, ya semacam uang saku, kita akan bicarakan berapa jumlahnya," lanjut pria yang akrab disapa Puang itu.

Filipina dinyatakan tak mampu

menjadi tuan rumah leg 1 semifinal Piala AFF 2010. Federasi Sepakbola ASEAN (AFF) menilai Filipina tidak memiliki stadion yang layak untuk menjamu Indonesia.

PFF pun memutuskan untuk menggelar jatah laga kandangnya di Indonesia. Namun, rencana ini diikuti dengan permintaan untuk berbagi keuntungan dari penjualan tiket sebesar 5$ untuk setiap lembarnya.

"Sore ini pukul 15.00 WIB, akan digelar pertemuan antara tim negosiasi dari Filipina, AFF dan Indonesia. Besok, saya juga akan bertemu dengan Presiden PFF (Jose Mari Martinez) untuk memutuskan permintaan mereka," beber Nurdin.

Nurdin menambahkan, LOC akan menanggung seluruh akomodasi timnas Filipina hingga leg 2 digelar.

Selain itu, ongkos keberangkatan dan kepulangan The Azkals juga akan [ menjadi tanggungan LOC.[

Tribun Depok

10

Edisi Selasa, 14 Desember 2010

H.Nur Mahmudi Isma’il

TRIBUNE DEPOK

Tersangka Kasus UPS Jadi Buronan By: Didik.

Depok-TRIKOnline

Salah satu tersangka kasus korupsi Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak, Suhendra, dijadikan buronan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok.

Suhendra masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah tidak memenuhi panggilan Kejari Depok untuk ketiga kalinya.

Suhendra sulit ditemukan, entah itu di rumah ataupun kantornya, yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pasar (KUKM&P) Kota Depok. Dihubungi melalui telepon selulernyaXpun tidak aktif.

"Suhendra kini menjadi buronan meskipun belum ditetapkan sebagai Panitia Lomba dan Ibu Lurah/ DPO karena sudah tiga kali ketua PKK Kemirimuka.(X) dipanggil kejari, ia tidak datang," ungkap Kepala Kejari Depok, Zulkifli Siregar.

Ia mengatakan, Suhendra kini dalam pencarian untuk proses hukum pemeriksaan tersangka. Jika ditemukan, lanjutnya, Suhendra akan langsung dijebloskan ke dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.

Proses pencarian terhadap Suhendra, tambahnya, akan terus dilanjutkan hingga proses penetapan DPO. Dia berharap, tersangka korupsi ini bisa segera memenuhi panggilan Kejari Depok agar proses hukumnya dapat berjalan lancar.

"Jika sudah ditetapkan sebagai DPO, kami akan melibatkan pihak kepolisian, Polresta Depok, untuk membantu pencarian dan penangkapan Suhendra," katanya.

Plt Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Depok, Rohim, mengatakan, pihak Kejari Depok masih terus mencari keberadaan Suhendra untuk dilakukan proses hukum.

Pihaknya telah mendatangi kantornya di Dinas KUKM&P Kota Depok, ternyata ia sudah lama tidak masuk kerja. Lalu, pihaknya juga mendatangi kediamannya di bilangan Jatijajar, Cimanggis.

Keluarganya mengatakan, Suherman sudah tidak pulang [ selama dua pekan terakhir.[

Lecehkan Wartawan, PT MPM Minta Maaf By: Didik.

Depok-TRIKOnline

Kasus pelecehan terhadap profesi wartawan terus terjadi di Kota Depok. General Manager PT Miftah Putra Mandiri (MPM), Hendri Wahyu Wibowo, yang melecehkan profesi kewartawanan terhadap wartawan Okezone, Marieska Harya Virdhani, pun meminta maaf.

Kejadian berawal ketika puluhan warga Perumahan Griya Putra Mandiri, Jalan Raya Cipayung, Citayam, Depok berunjuk rasa di kantor PT MPM di Jalan Arif Rahman Hakim, Beji, Depok, Sabtu (11/12).

Warga perumahan itu merasa dibohongi pihak pengembang yang tidak menepati janjinya untuk memasang jaringan listrik di perumahan tersebut. Warga juga menuntut pengembang memperbaiki jalan yang rusak.

Dalam pertemuan tersebut, wartawan Okezone, Marieska, merekam pembicaraan dalam rapat.

Tiba-tiba sang General Manager mengambil perekam tersebut, kemudian mematikan dan membantingnya di atas meja. "Saya kaget dan terkejut karena sebelumnya saya juga telah meminta izin untuk meliput pertemuan

tersebut," ungkap Marieska, Ahad (12/12) pagi.

Marieska pun disuruh keluar agar tidak meliput pertemuan itu. Lalu, Marieska mengadukan hal itu kepada Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kota Depok. Saat dikonfirmasi melalui pesan pendek, Hendri tidak mengakui melakukan tindakan pelecehan tersebut. "Tidak ada demo dan tidak ada pembantingan. Warga hanya besilaturahim," tandas Hendri.

Tidak terima dengan pengakuan tak bersalah Hendri, Pokja Wartawan Kota Depok pun langsung mendatangi kantor PT Miftah Putra Mandiri. Ketua Pokja Wartawan Kota Depok, Nahyudi, menyatakan akan melakukan proses hukum jika tidak ada pernyataan minta maaf secara tertulis dari pihak PT Miftah Putra Mandiri.

Presiden Direktur PT Miftah Putra Mandiri, Miftah Sunandar, mengatakan, kesalahan anak buahnya merupakan kesalahannya.

Miftah pun mengakui kelalaian anak buahnya yang sudah mengintimidasi wartawan. Tapi, ia berkelit hal itu dilakukan secara tidak sengaja.

Ketua Pokja Wartawan Depok dari SCTV, Nahyudi, mengatakan, pihaknya tetap menuntut pihak pengembang untuk meminta maaf secara tertulis dalam waktu 1x24 jam serta memperbaiki tape recorder atau

perekam milik Marieska. Jika tidak, tambahnya, wartawan akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum.Pada Ahad (12/12) pagi, Hendri Wahyu Wibowo mendatangi kediaman Marieska. Menurut Marieska, kedatangan Hendri untuk

meminta maaf terhadap kasus pengrusakan perekamnya. Hendri berjanji PT Miftah Putra Mandiri akan mengirimkan surat pernyataan permintaan maaf resmi secara tertulis di atas materai dengan kop surat perusahaannya. [

Ratusan Pedagang Pasar Datangi LBH By: Tommy Depok-TRIKOnline

Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta di datangi ratusan pedagang Pasar Kemiri Muka, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

“Kita mendatangi LBH Jakarta untuk mengadukan kasus pedagang dengan PT Petamburan, agar ditangani lebih fokus dan professional.

Langkah tersebut diambil setelah kita mendapat masukan dari Bambang Widjajanto.” kata M Ghufron, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia (APPSI) Kota Depok, kemarin.

Ghufron memaparkan, Bambang

memberikan nasihat agar para pedagang menyerahkan berkasberkas kasus seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat (Jabar) tahun 1986, surat perjanjian antara PT Petamburan Jaya Raya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, serta kronologis dari kasus tersebut. “Kita sedang mengumpulkan itu semua. Kita yakin bisa memenangi kasus ini.

Sebelumnya, PT Peramburan Jaya Raya memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Bandung pada 16 November 2010 lalu. Para pihak tergugat yaitu Pemkab Bogor, Pemkot Depok dan para pedagang Pasar Kemiri Muka, pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Keputusan final ada MA. Kita sangat berharap pedagang dapat

memenagkan kasus ini,” paparnya.

Menurut Ghufron, pengajuan dua orang saksi dari Koperasi Bina Karya sebagai perwakilan pedagang Pasar Kemiri Muka dalam sidang di Pengadilan Tinggi Bandung, tidak sah. Sebab, pihak Pasar Kemiri Muka telah mengajukan sebanyak 300 orang untuk dijadikan saksi. “Kok hanya dua yang dijadikan saksi,” tutrnya.

Ghufron mengungkapkan, seluruh pedagang berharap LBH Jakarta dapat melakukan gugatan balik dalam hal perdata dan pidana kepada beberapa pihak. Akan menggugat balik PT Petamburan Jaya Raya serta Pemkab Bogor selaku pemilik aset Pasar Kemiri Muka sebelum diserahkan Pemkot Depok.

Sedangkan gugatan perdata,

selain dua pihak yang diajukan gugatan pidana, pihaknya akan menggugat Pemkot Depok, Koperasi Bina Karya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok serta DPRD Kota Depok.

“Khusus DPRD Kota Depok, masih dalam pertimbangan. Kenapa kita gugat DPRD, karena menyetujui pengecoran lahan pasar yang ternyata lahannya diklaim PT Petamburan Jaya Raya,’’ungkapnya.

Untuk memperkuat gugatan balik, pihaknya telah berhasil mengumpulkan Surat Perjanjian antara PT Petamburan Jaya Raya dengan Pemkab Bogor dalam mengelola Pasar Kemiri Muka serta dugaan penipuan yang dilakukan PT Petamburan Jaya Raya karena [ dianggap ‘wanprestasi.[

KPK Harus Tuntaskan Korupsi Big Fish KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

PENGUMUMAN Dalam rangka penyelengaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dengan ini KPU Kota Depok membuka pendaftaran bagi organisasi masyarakat untuk menjadi Pemantau pemilu. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 27 Agustus 2010, pengambilan formulir pendaftaran dan persyaratan lainnya dapat menghubungi Pokja Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, bertempat di : Sekretariat Kantor KPU Kota Depok Jl. Kartini No. 19 Depok Tlp. 021-7773605 Demikian untuk menjadi perhatian.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK Ttd POKJAPEMANTAU PEMILU

By: Tommy Depok-TRIKOnline

Hari Anti Korupsi Se-dunia 9 Desember 2010, seyogiyanya KPK merapat ke Kota Depok untuk segera mengambil alih kasus korupsi besar yang sudah lama masuk angin, karena diduga kasus besar itu melibatkan orang yang memiliki pengaruh di Pemkot Depok. Apakah komitmen bangsa untuk percepatan pemberantasan korupsi (Quick Win) masih bisa diharapkan? Serta untuk mendapatkan kepercayaan dari publik (public trust).

Kendati di seluruh kota telah mendapatkan segudang predikat dari Departeman terkait soal pelayanan publik, untuk melaksanakan sistem keuangan yang baik, dan penggunaan LPSE, bukan berarti

predikat yang diperoleh Kota itu seolah KPK percaya begitu saja.

Seperti di Pemerintahan Kota Depok, KPK menilai baik dan bersih dari tindak perbuatan korupsi.? “Siapa bilang tidak ada kasus korupsi besar (Big Fish) di Pemkot Depok,” kata Yohanes Bunga, Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan (KPP) Kota Depok.

Yohanes memaparkan, mulai tahun 2006-2010 Kejaksaan Negeri Depok baru menuntaskan tiga kasus pidana korupsi tingkat “kelas teri”, bahkan kerugian negara yang ditimbulkan pun kecil2. Ketiga kasus tersebut yakni, korupsi pembangunan jalan sentosa Juanda senilai Rp 1,4 miliar, korupsi pengadaan pohon untuk Daerah Aliran Sungai Ciliwung senilai Rp 400

juta, kemudian kasus bansos Pengadaan Alat Kesehatan THTM senilai Rp 800 juta,” paparnya.

Menurut Yohanes, akan menyusul kasus korupsi mark up dan membuat kelompok kerja fiktif untuk operasionalisasi UPS di Dinas Pasar senilai Rp 432 juta.

Meskipun semua itu dilimpahkan ke pengadilan, tapi indikator dalam penuntasan kasus korupsi di Kota Depok yang semakin marak terhadap tingkat kepuasan masyarakat Depok tidak cukup hanya menuntaskan tiga kasus di atas.

Padahal diketahui banyak kasus dugaan korupsi yang kelas kakap (Big Fish) yang patut diduga menyalahi aturan dari tata cara penggunaan keuangan negara,” [ tuturnya.[

Tribun Depok

11

Edisi Selasa, 14 Desember 2010 H. Rintisyanto

Dana Santunan Kematian Langgar Permendagri

TRIBUNE DEPOK

Inflasi di Depok Tertinggi

By: Tommy.

Depok-TRIKOnline

Koordinator Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang ) Kota Depok, Cahyo Putranto, kepada Radar Online, Senin ((13/12/ 2010) mengungkapkan bahwa pihaknya mencium adanya korupsi dana santunan kematian yang dikelolah oleh Diskersos Kota Depok.

Kasus ini menjadi bahan pergunjingan di berbagai kalangan, khususnya di Kota Depok. Dugaan korupsi ini yang disinyalir melibatkan pejabat Depok, pasalnya kegiatan tersebut, tanpa payung hukum yang jelas seperti, Perda, Perwa atau SK Wali Kota. Bahkan bukan RPMJD yang dijadikan payung hukumnya dan yang lebih parah lagi adalah adanya perubahan/penambahan Kode Rekening fiktip 522 04 04,” ungkap Cahyo.

Menurut Cahyo, Pemkot Depok menggunakan RPJMD sebagai payung hukum pelaksanaan Santunan kematian selama 3 periode/ tahap. Seharusnya bukan RPJMD yang digunakan, tapi peraturan yang lebih rinci/spesifik seperti Perda, Perwa atau minimal SK Walikota seperti halnya di Kabupaten Jembrana (salah satu daerah yg dijadikan Study Banding oleh Pemkot Depok) yang menggunakan SK Bupati dalam pelaksanaan Santunan kematian di Kabupaten.Jembrana,” tuturnya.

By: Tommy.

Depok-TRIKOnline

Chayo menjelaskan, kegiatan yang menyangkut orang banyak tersebut adalah asuransi dana santunana kematian bagi warga Depok ini jelas sudah menyalahi penggunaan keuangan Negara/ Daerah senilai Rp 42,8 Milyar, dengan rinciannya kegiatan athap I. tahun 2007-2008 Rp 9,5 Milyar, Tahap II. 2008-2009 Rp 12,5 Milyar, dengan penambahan Rp 3,5 Milyar. Yang aneh nya lagi di ABT menjadi Rp 16 Milyar, serta Tahap ke III 2009-2010 senilai Rp 17,3 Milyar,” jelasnya.

Cahyo juga mengingatkatkan, yang harus dikonsultasikan kepada Mendagri sesuai Pasal 77 ayat (11) adalah mengenai payung hukum dan adanya perubahan/penambahan

kode Rekening 522 04 04. Pelaksanaan Santunan Kematian yang tidak pernah mendapat persetujuan atau jawaban dari Mendagri. Ini jelas telah melanggar Permendagri No 13 Tahun 2006,” imbuhnya.

Untuk mengetahui apakah ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur pidana korupsi dan menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian Negara, maka perlu KPK segera mengusut dana non budgeter/dana santunan kematian yang diduga akibat pengelolaannya dipihak ketigakan dapat menimbulkan kerugian negara,” ucapnya.

Agar masyarakat mengetahui dan lebih paham bahwa pelaksanaan dana santunan kematian dari tahap I hingga tahap ke III tersebut bermasalah serta melanggar hukum.

Karena prosesnya telah melanggar Permendagri no 13 thn 2006. untuk itu, KPK wajib 'menyidik' permasalahan ini karena diduga telah merugikan keuangan daerah Rp.40 milyar lebih.

"LSM Gelombang mendesak pihak KPK RI, di bawah kepemimpinan Busro Muqaddas agar serius dalam menangani kasus korupsi dana santunan kematian ini, serta mengungkapkan para pelakunya tanpa tebang pilih,” tandasnya. [

DPRD Depok Bahas Perda Retribusi RPH

By: Luthfi.

Depok-TRIKOnline

Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Depok yang tidak berfungsi, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok bertindak. Kini, DPRD Depok tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi RPH. "Raperda tersebut masih dibahas secara serius. Saya berharap raperda itu dapat menjadi perda pada akhir tahun ini," kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPH, Robby Aswan, baru-baru ini.

Pembuatan Perda RPH untuk membiayai pelaksanaan pemerintah

kota (pemkot) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai pengganti Perda RPH Nomor 6 Tahun 2001. Penerbitan perda ini juga mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.

"Hewan ternak yang akan dikenakan retribusi, yaitu hewan ternak potong yang dagingnya lazim dikonsumsi, terdiri atas ternak ruminansia dan ternak unggas," kata Robby.

Kelompok ternak ruminansia terdiri atas ternak besar, seperti sapi, kerbau, kuda, unta. Ternak kecil

adalah domba, kijang, menjangan, dan rusa. Sedangkan kelompok ternak unggas terdiri atas ayam, angsa, itik.

Raperda yang nantinya menjadi perda tersebut juga mengatur petugas pemeriksaan yang dilakukan dokter hewan atau petugas keurmaster (petugas pemeriksa daging), yang ditunjuk dinas bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di RPH. "RPH dan rumah pemotong swasta dikenakan retribusi. Sedangkan pedagang kecil tidak dikenakan retribusi," kata Robby.

Anggota Raperda Pansus RPH

lainnya, Aceng Toha, mengatakan, subjek retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan atas penyediaan fasilitas RPH, termasuk pelayanan kesehatan hewan sebelum dipotong.

Struktur dan besaran tarif retribusi diatur dalam Bab VI Pasal 8.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan frekuensi pelayanan, pemeriksaan hewan ternak, jenis hewan ternak.

Jasa pemotongan ternak ruminansia jenis sapi, kerbau, kuda biayanya sebesar Rp 25 ribu per ekor.

Kambing, domba, rusa, kijang sebesar Rp 5.000 per ekor. [

Kota Depok menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk bulan November di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pemkot Depok pun membentuk dan mengukuhkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok, baru-baru ini.

Pembentukan TPID Kota Depok itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/519/kpts/ekonomi/huk/2010 tentang Tim Pengendalian Inflasi Kota Depok. TPID Kota Depok akan beranggotakan sebanyak 15 orang.

Berdasarkan data dari Tim Koordinasi Pengendalian Inflasi Jabar, pada November 2010, Kota Depok mencatat inflasi sebesar 1,08 persen.

Pada bulan-bulan sebelumnya, rata-rata inflasi bulanan di Kota Depok sekitar 0,6 persen hingga 0,7 persen, sedangkan secara akumulasi hingga November 2010, tingkat inflasi Kota Depok sebesar 7,01 persen dan tingkat inflasi year on year (rata-rata tahunan) sebesar 7,16 persen.

Sedangkan, hingga November 2010, akumulasi inflasi Jabar telah mencapai 5,84 persen. Tingkat inflasi Kota Depok jauh lebih besar dari target inflasi Jabar sebesar 6 persen dan inflasi tingkat nasional sebesar 5,9 persen. Secara akumulasi, tingkat inflasi Kota Depok tertinggi setelah Kota Bandung dan Bekasi.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, mengatakan besarnya tingkat inflasi tersebut disebabkan meningkatnya harga beras di Depok.

Dari tingkat inflasi Kota Depok sebesar 1,08 persen pada November 2010, beras menyumbang inflasi terbesar, yakni 0,78 persen. Sisanya dari komoditi daging ayam, bawang merah, dan minyak goreng.

Namun, kelitnya, terjadinya kenaikan harga beras disebabkan oleh kurangnya persediaan beras untuk memenuhi kebutuhan beras hingga akhir tahun 2010. "Untuk jumlahnya, saya belum dapat menyebutkannya. Tapi, persediaan beras di Depok cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Nur Mahmudi yang ditemui Republika usai menghadiri acara Rakor Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Daerah Jabar di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (9/12) pagi.

Ia menjelaskan naiknya harga beras terjadi karena sentimen lingkungan para pedagang beras di Depok dengan Jakarta. Kenaikan harga beras di Jakarta secara langsung akan meningkatkan harga beras di Kota Depok. Kini, harga eceran beras di pasaran sekitar Rp 5.500 hingga Rp 8.000 per kilogram, [ bergantung pada jenis berasnya.[

12 Edisi Selasa, 14 Desember 2010

www.tribunekompas.co.cc

Demo Ricuh Warnai Kedatangan SBY di Surabaya By: Soewardi Surabaya-Trikom

Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Surabaya disambut aksi demo sekelompok mahasiswa. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan pendemo dengan aparat kepolisian.

Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) wilayah Teritori VI menggelar demonstrasi di Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya, tempat Presiden akan memberikan kuliah umum.

Aksi demo juga berlangsung di depan kampus Universitas Airlangga Surabaya.

Aksi demo di kampus Unair berakhir ricuh setelah sekelompok mahasiswa melempari kepolisian dengan batu. Dalam aksi ini, tiga mahasiwa diamankan polisi karena terlibat baku pukul.

Kericuhan ini terjadi saat kepolisian menghalau kelompok mahasiswa gabungan BEM se-Surabaya yang mencoba memaksa

masuk kampus.

Sementara di kampus ITS, barisan mahasiswa paling depan juga memaksa masuk dengan mendorong barikade polisi.

Dalam aksinya ratusan mahasiswa juga menyanyikan lagu grup Palang Merah Remaja (PMR). Namun, liriknya dipelesetkan menjadi: 'Pak ayo pak ayo main dorongdorongan. Daripada dorong beneran pikiran pusing tidak karuan. Belum didorong, kok bapak dorong duluan'.

Humas BEM-SI Teritori VI, Dalu Nuzlul Kirom mengatakan aksi mahasiswa yang digelar itu menuntut untuk bertemu langsung dengan SBY. Mereka akan menyampaikan enam tuntutan yang diberi nama 'Nampan Mahasiswa'.

"Nampan mahasiswa

merupakan kepanjangan Enam Harapan Mahasiswa," katanya.

Selama 3 hari kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Presiden yang didampingi 14 menteri akan berkantor di Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

Kepala Humas dan Protokoler Pemprov Jatim, Gunarto menjelaskan Presiden akan berdialog dengan 300 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diundang secara khusus ke Gedung Grahadi, hari ini.

Selanjutnya, pukul 14.00 WIB hari ini SBY dijadwalkan akan mengunjungi perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT Perwita Nusaraya di kawasan [ Krian, Sidoarjo.[

H. Naming D Bothin S.sos

Penipuan Kamera di Internet, Sekeluarga Dibui By: Anto. H Jakarta-Trikom

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membekuk keluarga penipu penjualan kamera melalui internet.

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Komisaris Besar Yan Fitri Halimansyah, mengatakan penangkapan ketiga tersangka yang masingmasing berinisial AW (26), YF (25) dan LL (30) berawal dari laporan 13 korban penjualan

kamera melalui situs www.duniacamera.blogspot.

"Mereka tergiur dengan situs itu. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan orang tapi banyak yang tidak melapor," katanya.

Kata dia, dalam melakukan aksinya, ketiga tersangka menampilkan gambar-gambar kamera digital dengan harga murah. "Semula harganya Rp 16 juta, tetapi oleh para tersangka dijual seharga Rp 10 juta. Barang yang dijual fiktif,"

ujarnya.

Para korban yang tertarik membeli kamera lalu menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam situs itu.

"Tersangka menjanjikan kamera digital akan dikirimkan setelah korban mentransfer uang," katanya.Namun setelah uang ditransfer, korban tak kunjung menjadapatkan kamera digital pesanannya.

"Beberapa minggu kemudian korban melapor ke Polda Metro Jaya," katanya.

Kepala Satuan Cyber Crime, Ajun Komisaris Besar Swondo Nainggolan menuturkan para tersangka merupakan satu keluarga.

Mereka melakukan aksinya selama setahun dan meraup keuntungan ratusan juta rupiah."Uang digunakan untuk berfoya-foya seperti berbelanja dan taruhan. Dua tersangka wanita yaitu YF (25) dan LL (30) merupakan adik kakak. Sementara AW (26) diakui sebagai suami YF dan

telah hidup bersama. Mereka mempelajari penipuan secara otodidak," katanya.

Ketiga tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda di Gunung Sahari dan Pasar Baru Jakarta Pusat. Saat ditangkap disita barang bukti berupa laptop yang digunakan untuk membuat situs dan mengaksesnya, buku tabungan berisi rekening hasil kejahatan dan telepon genggam yang dipakai untuk meyakinkan para korban.

Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Polda Metro Jaya. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, setiap bulannya sepanjang tahun 2010 terjadi puluhan kasus penipuan via internet di Jabodetabek.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharudin Djafar mengatakan, jumlah kasus ini ditenggarai lebih tinggi dari laporan yang masuk ke polisi. "Sebab banyak warga yang masih [ enggan melapor," katanya.[

Pimpinan Dan Segenap Anggota Dewan Beserta Seluruh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Mengucapkan

Selamat Tahun Baru 1432 Hijriyah “Semoga Keimanan, Keteguhan, Kesabaran Dan Ketabahan Nabi Muhammad SAW. Selalu Menjadi Tauladan Bagi Kita Semua” TTD (Drs. RINTIS YANTO, MM)

TTD (BUDHI CHAERUDIN, SH, MH)

Ketua DPRD Depok

Sekretaris DPRD Depok

Beli Korannya Dapatkan Pahalanya ... Rp 100,- Dari Koran Yang anda Beli Disumbangkan Untuk “Biaya Pendidikan Anak Yatim Piatu”