epaper tribun kompas

Selasa, 25 Januari 2011 Diduga PSK, Enam Wanita China Diciduk By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

Enam wanita berkewarganegaraan Republik Rakyat China (RRC) ditangkap petugas imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Mereka diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Husin Alaydrus dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, mengatakan, dua orang tertangkap tangan sedang melakukan transaksi sebagai PSK dan empat lainnya berada di hotel sama. "Semuanya kami tangkap," katanya, Senin 24 Baca hal 9

Dirjen Pajak Baru Tak Mau Ada ‘Gayus’ Lain By: Anto Jakarta-TRIKOM

www.tribunekompas.co.cc

Polri Gelar Sidang Kode Etik Penyidik Gayus By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Mabes Polri dijadwalkan menggelar sidang kode etik kepada mantan penyidik terdakwa kasus Gayus Tambunan, AKP Sri Sumartini.

“Dijadwalkan Selasa pukul 10.00, di gedung Transnational Crime Coordination Center (TNCC) Mabes Polri,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di sela rapat kerja jajaran Polri dengan Komisi III DPR, Jakarta, kemarin.

Sri Sumartini adalah penyidik kasus Gayus. Dia diduga ikut merekayasa kasus penggelapan, pencucian uang, dan korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Rekayasa itu diduga dilakukan bersama Kompol Arafat Enanie, dan sejumlah penyidik lainnya. Mereka bertemu dengan pengacara Gayus saat itu, Haposan

Baca hal 8

Arafat Enanie. Arafat yang telah divonis lima tahun penjara itu, direkomendasikan agar diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) alias dipecat.

Selain mereka berdua, beberapa anggota Polri lainnya belum disidan-

gkan untuk soal pelanggaran kode etik. Mereka adalah AKBP Mardiyani, Kombes Pol Eko Budi, Kombes Pambudi Pamungkas, serta dua jenderal mantan Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim, yaitu Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Raja Erizman. n

BI Usul Kecilkan Dividen, Bank BUMN Senang By: Anto H Jakarta-TRIKOM

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, akan memperbaiki sistem yang selama ini menjadi kelemahan di Direktorat Jenderal Pajak. Upaya itu untuk mencegah kebobolan seperti terjadi pada kasus Gayus Tambunan.

"Kami akan perbaiki Ditjen Pajak ini supaya tak ada lagi 'Gayus-Gayus' lain," kata Fuad Rahmany

Hutagalung.

Sri Sumartini telah dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Majelis hakim menyatakan Sri Sumartini terbukti menerima suap.

Polri juga telah menggelar sidang kode etik terhadap Kompol

Usulan Bank Indonesia agar bank pemerintah dikenakan dividen lebih rendah mendapat tanggapan positif. Dukungan muncul dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menganggap ide bank sentral itu sejalan dengan rencana Kementerian.

"Apa yang dilihat BI dan BUMN positif, pandangan keduanya sudah sama," kata Menteri Negara BUMN Mustafa Abuba-

kar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2011.

Menurut Mustafa, penarikan dividen yang lebih kecil akan berdampak signifikan pada bank-bank BUMN. Bank-bank ini dianggap akan lebih baik dalam mengembangkan bisnisnya ke depan.

Hitung-hitungan Kementerian BUMN menunjukkan, jika dividen sebesar Rp1 triliun dapat dialihkan untuk ekspansi usaha, rasio pembiayaan perseroan terhadap modal (gearing ratio) diperkirakan

bakal naik hingga 10 kali lipat.

Walau mendukung usul BI, Mustafa mengakui pihaknya masih harus mendalami soal penurunan dividen ini. Terlebih lagi,

Kementerian BUMN masih harus berkonsultasi dengan beberapa pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan. "Lebih bagus komunikasikan dulu, bagaimana strategi yang paling baik," katanya.

Dengan alasan itu, Kementerian BUMN belum bisa memastikan kapan pemberlakuan penurunan dividen tersebut. Yang pasti, selama ini pemerintah mengenakan dividen pada BUMN dengan persentase variatif di Baca hal 8

5 Kasus Korupsi Kakap Masih Belum Tuntas By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Proses hukum kasus-kasus korupsi besar belum selesai hingga ke akar-akarnya. KPK, Kejaksaan Agung dan Polri tidak perlu rebutan perkara-perkara yang masih menggantung tersebut.

Dalam laporan menyambut tahun 2011, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat, ada lima kasus berskala nasional yang proses hukumnya bergulir pada 2010, tapi masih menjadi tanda tanya besar karena belum tuntas hingga tahun

berganti. Kasus itu adalah perkara sistem administrasi badan hukum (sis­minbakum), kasus Depsos, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur

Bank Indonesia (DGSBI) Miran­da Goeltom, kasus Gayus Tam­bunan dan kasus Bank Century.

Pertama, perkara sisminbakum yang menyeret bekas Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, menurut PUKAT, menjadi tanda tanya besar setelah Mahkamah Agung (MA) meng­abulkan permohan kasasi bekas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli At­masasmita. Romli dinyatakan lepas dari segala tuntutan dan dapat menghirup udara bebas.

Kedua, kasus pengadaan sa­rung, mesin jahit dan sapi untuk ban­tuan sosial di Departemen So­sial. Kasus

itu telah menyeret bekas Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Ko­rup­si (Tipikor), Jakarta.

“Biarpun sudah masuk persidangan, tapi kita harus mencermatinya se­belum hakim menjatuhkan vo­ nis,” ujar aktivis PUKAT Hifdzil Alim.

Ketiga, yang juga masih men­ jadi tanda tanya besar adalah ka­sus suap pemilihan DGS BI Miranda Goeltom. Soalnya, mes­kipun sudah ada tersangka baru sebanyak 26 orang, tetapi Komisi PemberanBaca hal 8

2 TRIBUNE REDAKSI

Selasa, 25 Januari 2011

Pendidikan dan Kepentingan Politik

Presiden SBY Saja Mengeluh soal Gaji PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja mengeluhkan gajinya yang tidak naik sekitar 6 hingga 7 tahun terakhir. Bagaimana dengan pegawai atau karyawan, bahkan para buruh yang gaji mereka jauh dari cukup? Karena itu, wajar apabila banyak yang tak habis pikir dengan ucapan yang disampaikan SBY, Jumat (21/1) lalu, saat memberikan pidato pembekalan kepada peserta rapat pimpinan TNI/Polri di Jakarta.

Wajar bila banyak yang bertanya-tanya tentang ucapan SBY itu. Jika ada yang berpendapat ucapan SBY itu hanya humor, dan menilai pihak yang mengomentarinya adalah orang sakit, sepertinya penilaian tersebut terlalu naif dan hanya datang dari orang bodoh atau para pencari muka. Bayangkan, di tengah banyak "orang gajian" yang hidup kembang kempis, SBY yang menerima gaji Rp 63,4 juta plus dana taktis Presiden Rp 2 miliar per bulan masih mengeluh. Apa itu wajar?

Tidak berlebihan apabila Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai keluhan SBY itu adalah suatu yang sangat memalukan. Apa yang disampaikan SBY tidak pada tempatnya sebab SBY bukan hanya presiden bagi anggota TNI dan Polri yang mulai Januari 2011 ini berhak menerima remunerasi (tunjangan prestasi), tetapi juga presiden bagi banyak rakyat yang hidup tidak saja pas-pasan, tetapi miskin.

Keluhan SBY bisa jadi akan membuat luka hati jutaan pekerja yang diikat dengan sistem kontrak atau outsourcing makin dalam. Betapa banyak buruh kini yang hidup tanpa kepastian karena tidak memiliki jaminan kesejahteraan. Masa depan mereka beserta keluarga suram karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan dari pekerjaan. Saat janji-janji pemerintah terhadap jaminan kesejahteraan dan masa depan mereka tak kunjung jadi kenyataan, Presiden justru mengeluhkan gajinya.

Tidak pada tempatnya Presiden mengeluhkannya, apalagi dijadikan sebagai bahan guyonan, sebab sebagian besar rakyat Indonesia masih diselimuti kesulitan. Banyak buruh, karyawan, bahkan pegawai negeri sipil (PNS) yang tak bisa hidup hanya dengan gaji. Tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan masih dominan. Jadi tak pantas jika SBY meminta naik gaji.

Apalagi setiap bulannya selain didukung dana taktis Rp 2 miliar, juga mendapat uang saku setiap melakukan perjalanan ke luar negeri.

Anggapan bahwa ucapan SBY merupakan bentuk simpati terhadap nasib anggota TNI dan Polri yang masih belum sejahtera tidak tepat. Sebab, bukan hanya TNI atau Polri saja yang belum mampu hidup dengan besaran gaji yang mereka terima.

Lagi pula, soal besaran gaji yang diterima Presiden sangat tidak pas dijadikan perbandingkan dengan gaji PNS dan swasta, terlebih buruh, karena Presiden juga memiliki dana taktis yang besarnya luar biasa.

Dibanding presiden berbagai negara lain pun, soal gaji yang tak naik dalam 6-7 tahun bukan hal aneh. Di Amerika Serikat saja, sejak tahun 2001 (10 tahun) dari era Bill Clinton hingga Barack Obama tidak terjadi kenaikan gaji. Bahkan berdasarkan pendapatan per kapita rakyat masing-masing negara, gaji SBY jauh lebih tinggi. Gaji Presiden Indonesia yang mencapai 124.171 dolar per tahun 28 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia, atau lebih tinggi dibanding Perdana Menteri China dan Perdana Menteri India yang ekonominya jauh lebih maju. Jadi SBY tidak pada tempatnya mengeluhkan gajinya, apa pun alasannya. n

Secara historis, perjalanan sistem pendidikan di Indonesia cukup panjang. Seiring masuknya agama Hindu dan Budha ke Tanah Air, pada mulanya masyarakat Nusantara telah mengenal pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan Hindu dan Budha. Agama Hindu yang tampaknya menganut istilah kasta berpegang teguh pada sistem pendidikan feodalistik.

Hanya keluarga Brahmana yang dapat mengenyam pendidikan.

Selain itu, ada juga sistem petapa.

Dalam hal ini, para peserta didik mengunjungi orang yang bertapa sebagai guru yang mengajarkan agama Hindu.

Berbeda halnya dengan agama Budha yang menganut sistem pendidikan yang lebih demokratis dibandingkan dengan agama Hindu. Karena memang di dalam ajaran Budha tidak mengenal kasta, jadi pendidikan diperuntukkan untuk umum dan bukan hanya untuk satu golongan saja.

Adapun di zaman Kesultanan Islam, pendidikan disinkronisasikan dengan misi dakwah.

Pada saat itu sudah dikenal sistem pendidikan surau atau langgar dan sistem pendidikan pondok pesantren. Sistem pesantren ini kemudian dimasukkan ke dalam kancah politik setelah datangnya kolonial Belanda.

Dalam pandangan kaum kolonial, pondok pesantren dianggap sebagai kaum pemberontak.

Atas dasar penilaian ini, maka pesantren tidak lagi tercantum

K O N T A K

dalam statistik pendidikan Hindia Belanda. Upaya untuk menutup pengembangan sistem pendidikan Islam di Nusantara tampaknya terkait dengan kebijakan politik kolonial. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya UndangUndang Sekolah Liar (wilden Scholen Ordonantie), masingmasing tahun 1925 dan 1930.

Institusi pendidikan yang memenuhi Undang-Undang tersebut dianggap legal dan diberi subsidi dari pemerintah. Sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dianggap liar dan harus dibubarkan.

Untuk mengantisipasi kebijakan politik Hindia Belanda tersebut, sejumlah organisasi sosial keagamaan mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat.

Organisasi Jami’atul Khoiriah

sebagai organisasi yang didirikan oleh para pedagang keturunan Arab mempelopori berdirinya sistem pendidikan modern dalam Islam. Kemudian setelah itu baru diikuti oleh Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya.

Terlepas dari itu semua, ternyata pendidikan erat kaitannya dengan poiitik. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam sistem sebuah negara. Menurut Sirozi, seorang doktor alumnus Monash University of Australia, Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik suatu negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. Senada dengan itu, Paulo Freire juga mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena

P E M B A C A

Lambang Garuda Digugat

Anak Sekolah Nonton Bioskop

B

eberapa kali saya perhatikan di Studio 21 maupun XXI banyak sekali anak sekolah menonton bioskop pada jam-jam sekolah. Saya sebagai orang tua merasa prihatin melihat bebasnya anak-anak sekolah keluar masuk bioskop.

Setahu saya, dulu pada 90an, ada larangan anak yang menggunakan seragam sekolah masuk ke tempat-tempat hiburan, termasuk bioskop, baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Tapi anehnya, aturan ini sekarang

bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan.

Keduanya sering dilihat oleh sebagian orang tidak ada kaitan dan hubungan, padahal politik dan pendidikan saling menopang dan saling mengisi satu sama lain. Pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku dan moralitas masyarakat di suatu negara.

Begitu juga sebaliknya, perilaku politik di suatu negara memberikan karakteristik pendidikan di negara tersebut. Hubungan tersebut merupakan realitas yang telah terjadi sejak munculnya peradaban manusia dan sedang menjadi kajian penting para ilmuwan modern. n muhammad rajab

sepertinya tidak berlaku lagi sehingga di sejumlah mal, baik bioskop maupun tempat permainan, selalu dipenuhi oleh anak-anak berseragam sekolah.

Saya mengimbau apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah kembali mengeluarkan larangan tersebut?

Annisa Andriani Soetopo Jl Alam Segar, Pondok Indah Jakarta Selatan

D

i saat tim nasional sedang berjuang untuk bisa lolos ke final Piala AFF, terbetik kabar adanya gugatan terhadap lambang negara yang gambarnya ditempel di seragam tim nasional.

Terasa lucu dan menggelikan, bukannya mendukung malah menggugat. Saya sebenarnya tak mempedulikan soal substansi gugatan tersebut. Yang saya persoalkan, mengapa bangsa kita ini selalu meramaikan persoalan-persoalan kecil? Mengapa bukan men-

dukung dan memberikan semangat supaya tim nasional kita lebih berprestasi?

Heri Nurdin Abdullah Jl Raya Condet Jakarta Timur

3

TRIBUNE NASIONAL

DPR Bahas RUU Standar Gaji Pejabat Negara By: Asti Jakarta-TRIKOM Pemerintah dan DPR RI segera membahas RUU untuk mengatur struktur gaji dan tunjangan pejabat negara.

"Karena ini menyangkut pejabat negara, maka perlu dibahas secara terbuka," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2011.

Soal gaji pejabat negara mencuat sejak SBY mengemukakan gaji presiden sudah tujuh tahun tidak naik.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR, Ganjar Pranowo, membenarkan Komisi II sedang menyusun draf RUU Kepegawaian, yang di dalamnya juga mengatur soal gaji pegawai negeri. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah pengaturan soal gaji dan tunjangan pejabat negara akan dimasukkan dalam RUU ini, atau dibuatkan RUU terpisah.

"Masih diperdebatkan.

Tapi, banyak masukan agar UU tentang gaji pegawai dan

negara," kata Ganjar. Akibatnya, status anggota DPRD menjadi banci.

Namun, bila pengaturan penggajian pejabat negara dituntut segera rampung, maka yang paling mungkin adalah memasukkannya dalam RUU Kepegawaian, yang sudah selesai dibahas setengah jalan.

"Bila itu pilihannya, maka gaji Presiden masuk di situ, termasuk gaji menteri dan gaji kami di DPR," kata Ganjar.

Sementara itu, Deputi Aparatur dan SDM Kemenpan Ramly Effendi Idris pejabat negara dibuat terpisah. kan, apa yang harus diatur. menyatakan, saat ini KemenBila demikian, maka akan ada Dengan demikian, semua terian PAN bersama Kemendua UU, yaitu UU Aparatur jelas dan tidak ada lagi kelu- terian Keuangan berencana Negara dan Sipil (UU Kepehan," dia menerangkan. merevisi standar penggajian gawaian) dan UU Pejabat NegGanjar menekankan nasional. Ia mengatakan gaji ara," jelas politisi PDIP itu usai kejelasan klasifikasi pejabat pejabat negara, termasuk gaji Rapat Kerja Komisi II dengan negara sangat penting karena Presiden, sudah memerlukan Kementerian Pendayagunaan saat ini pengertian pejabat penyesuaian.

Aparatur Negara. negara sangat sumir. "Misal"Standarisasi sistem Ganjar sendiri cendnya, di pemerintahan daerah penggajian memang dipererung mendukung opsi pemi- ada Kepala Daerah dan DPRD. lukan, agar selisih antara sahan kedua UU tersebut, Kepala Daerah dihitung pejagaji pegawai negeri dengan agar pengkategorian pejabat bat negara, sedangkan anggota pejabat negara tidak terlalu negara lebih jelas. "Misalnya, DPRD tidak. Padahal, pada jauh. Kalau sekarang, selisihapa saja hak protokolernya, saat anggota DPRD dilantik, nya masih terlalu jauh dan apa kewajibannya, apa yang mereka diwajibkan menyertidak bisa dijelaskan," kata boleh dan tidak boleh ia laku- ahkan daftar kekayaan pejabat Ramly. n

Produsen Batu Bara Nego Harga untuk PLN By: Anto Jakarta-TRIKOM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan negosiasi harga pengadaan batu bara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan sejumlah produsen.

Upaya itu untuk menindaklanjuti kenaikan harga komoditas tambang tersebut yang terus meningkat.

"Sekarang masalahnya pada harga, itu memang sedang dine-

gosiasikan," kata Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 24 Januari 2011.

Menurut Darwin, pemerintah berharap produsen batu bara nasional untuk bermurah hati mendedikasikan hasil tambang yang dihasilkan kepada bangsanya, terutama untuk pengadaan batu bara PLN. Namun, ESDM mengin-

gatkan produsen batu bara untuk tetap menjalin hubungan dan mempertahankan jaringannya dengan pasar di luar negeri. "Yang jelas saya mengajak pengusaha batu bara dan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)," katanya.

Sebelumnya, pemerintah mendorong perusahaan pemegang PKP2B itu lebih mementingkan kepentingan domestik untuk keamanan energi nasional.

Apalagi, PLN hingga kini kesulitan dalam membeli batu bara karena harga komoditas tersebut melonjak beberapa waktu terakhir. n

Selasa, 25 Januari 2011 Pojok TRIBUNE

Boediono Jadi Beban Dua Presiden?

By: Anto Jakarta-TRIKOM Boediono menjadi beban dua presiden yakni di era Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kok bisa? Inilah ceritanya. Pertama, dalam skandal Century telah membuat Boediono dianggap publik menyandera Presiden SBY ke dalam jangkar kasus bailout bank kecil yang semula dikuasai Robert Tantular ini.

Kedua, dalam kasus pajak, Boediono yang kini wapres ternyata juga menyandera mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketika itu Boediono diduga melakukan penghapusan potensi penerimaan pajak Bank Mandiri yang jumlahnya triliunan rupiah pada 2003. “Kasus bailout Century mencapai Rp6,7 triliun, sedang kasus penghapusan potensi penerimaan pajak Bank mandiri lebih dari Rp2 trilyun. Kedua hal itu terkait dengan Boediono,” kata Sasmito Hadinegoro, Sekjen APPI (Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia).

Karena kedua hal itulah, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lily Wahid menilai Boediono seharusnya tidak diberi wewenang untuk menuntaskan kasus Gayus. “Posisi pengawasan mafia pajak ke pada Boediono tidak akan menuntaskan persoalan,” papar Lily Wahid. “Saya berani bertaruh Boediono tidak akan berani karena dia punya dosa besar penghapusan potensi penerimaan pajak Bank Mandiri yang jumlahnya triliunan rupiah pada 2003 sebagai Menteri Keuangan,” katanya.

Dengan demikian, Boediono telah menyandera Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus yang berbeda yakni kasus Century untuk SBY dan kasus pajak untuk Megawati. Ini karena dua presiden tersebut tidak mengerti tentang selukbeluk keuangan negara, apalagi soal pajak. “Seandainya SBY dan Megawati tahu, pasti kulit luarnya saja dan tidak mengerti permainannya. Coba telusuri track record Boediono selama ini.

Terlihat jelas dan gamblang apa yang dilakukannya dibalik performance yang santun dan lemah lembut,” tutur Lily Wahid. n

TRIBUNE PARLEMENT

Selasa, 25 Januari 2011

Kenaikan Gaji Presiden Bukan Prioritas

n

POJOK TRIBUNE

Rumah Pengaduan Sudah Tampung 50 Laporan Masyarakat By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Hingga Senin (24/1), Rumah Pengaduan Kebohongan Publik yang digagas Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan sudah mengantongi sekitar 50 pengaduan masyarakat.

"Sejak dibuka pada 19 Januari lalu, Rumah Pengaduan Kebohongan Publik sudah menerima 50 pengaduan dari masyarakat mulai tentang keresahan mereka terhadap aksi pembalakan liar di daerahnya," kata Juru Bicara Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan Fajar Riza Ul Haq mengatakan di Jakarta, Senin (24/1).

Selanjutnya pengaduan terkait anggaran pendidikan yang dinilai tidak cukup menopang kegiatan belajar mengajar hingga masalah warga miskin di Jakarta yang hidup dibawah upah minimum regional.

Fajar yang juga Direktur Eksekutif Maarif Institute for Culture and Humanity mengatakan pihaknya akan mengumpulkan pengaduan-pengaduan tersebut untuk kemudian diserahkan kepada para tokoh agama sebagai data penunjang dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

"Kita ingin membuktikan bahwa apa yang dideklarasikan para tokoh agama beberapa waktu yang lalu mengenai kebohongan pemerintah memang dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan data yang akurat," ujarnya.

Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya tetap menerima pengaduanpengaduan dari masyarakat dan semua data pada Rabu (26/1) mendatang akan ditabulasi dan diserahkan kepada para tokoh agama. Namun, dia menegaskan setiap pengaduan akan diterima apabila disertai dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. n IKLAN PROMOSI

4

IKLAN PROMOSI

sudah lebih dari cukup.

"Saya melihat gaji Presiden tidak menjadi hal yang urgen dan Meskipun belum menjadi prikrusial untuk dinaikkan dalam waktu oritas untuk menaikkan gaji presiden, dekat ini," ujar Pramono. wapres, dan pejabat negara, DPR Dia mengingatkan, Presiden dan pemerintah perlu duduk bersama sudah memperoleh tunjangan yang membahas besaran gaji dan tunjangan berjumlah signifikan. Karena itu, yang layak bagi pejabat negara. tanpa menaikkan gaji sekalipun saat Hal ini disampaikan Wakil ini, menurut Pramono, gaji Presiden Ketua DPR Pramono Anung dari sudah lebih dari mencukupi.

Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR dari "Gaji pejabat negara seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera presiden, menteri, maupun pimpinan (PKS) Anis Matta, dan Wakil Ketua lembaga tinggi negara seperti DPR, DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasaya yakin sudah lebih dari cukup. sional (PAN) Taufik Kurniawan seGaji pasti lebih kecil dari uang jabacara terpisah di Jakarta, Senin (24/1). tan. Tapi besaran uang jabatan sekian Pramono Anung menilai, kenai- kali dari gaji," katanya. kan gaji presiden tidak perlu menjadi Karena itu, menurut Pramono, prioritas. Apalagi dibanding sejumlah Kemkeu tidak perlu mengusulkan negara yang memiliki kondisi ekono- kenaikan gaji Presiden. Menurut dia, mi seperti Indonesia, gaji Presiden RI Presiden cukup fokus terhadap isu By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

nasional ketimbang terus curhat soal gaji. "Saya sendiri, terus terang, tidak pernah memedulikan berapa gaji saya sebagai pimpinan DPR," katanya.

Namun Pramono berpendapat, pernyataan Presiden bahwa gajinya tidak naik selama tujuh tahun bukan berarti keluhan. Menurut dia, Presiden hanya ingin memberikan perhatian khusus terhadap remunerasi anggota TNI dan Polri.

"Konteksnya, Presiden ingin memastikan bahwa pemerintah terus memperhatikan nasib anggota TNI dengan terus memberikan remunerasi," ujar Pramono. Dengan itu, katanya pula, Presiden berharap pernyataan itu memberi motivasi bagi TNI untuk lebih giat mengabdi kepada negara dan membangkitkan semangat juang mereka.

Sementara itu, Anis Matta mengusulkan agar pemerintah melalui Menkeu menyusun rencana tentang jumlah dan besaran gaji pejabat negara, termasuk presiden. "Sebagai pimpinan sebuah negara besar, gaji presiden itu seharusnya lebih layak," ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan Presiden bisa bekerja maksimal tanpa memikirkan gaji yang tidak naiknaik. "Menkeu perlu mengusulkan kenaikan gaji Presiden untuk dibahas di Badan Anggaran DPR," kata Anis.

Menurut dia, dengan menyusun rencana kenaikan gaji bagi pejabat negara, tidak akan lagi terulang pejabat negara seperti presiden mengeluhkan soal gaji. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

5

TRIBUNE OTDA

Pengesahan RTRW DKI Diduga Terkait Proyek Korupsi

Selasa, 25 Januari 2011

POJOK TRIBUNE

RTH DKI Bertambah 80,89 Hektar By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Molornya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI Jakarta 2010-2030, disinyalir terkait dengan proyek sarat korupsi. Indikasi korupsi ini sudah terlihat terkait pemanfaatan lahan di kawasan Mall Taman Anggrek.

Daerah itu merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun ber­alih fungsi dan terus berlanjut se­tiap periode, termasuk di ba­wah kepemimpinan Gubernur DKI Ja­karta Fauzi Bowo. Hal ini diungkap peneliti Indo­nesian Center for Environmental Law (ICEL) Irvan Pulungan.

“Ini kan sebenarnya daerah re­sapan air. Kenapa jadi pusat bis­nis? Itu merupakan salah satu ma­­salah korupsi di tata ruang dan selalu terjadi di setiap pe­rio­de RTRW Jakarta,” ucap Irvan.

Kata Irvan, terkait pe­nyalahgu­naan tata ruang, menu­rut logika hukum, saat belum ada aturan harus dikembalikan kepa­da aturan lama. Artinya pada saat yang sama, lakukan moratorium terha­dap izin-izin yang sudah di­ke­luar­kan. Izin dihentikan dulu ka­rena belum ada peraturan baru, se­hingga ada check and balancing.

Dia menilai, meski menjadi acu­an tata ruang Jakarta, penge­sahan RTRW ini sebaiknya di­tunda. Menurutnya, masih ba­nyak aspek yang perlu dievaluasi dalam Raperda RTRW. Di anta­ranya, dalam perencanaan tata ruang, informasi dan partisipasi masyarakat tidak ada. Kedua, konsistensi pemerintah terhadap rencana yang sudah dibuat mi­nim. Ketiga, ada dugaan korupsi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Keempat, tidak ada pemantauan yang jelas terhadap pelaksaan perencanaan.

IKLAN PROMOSI

Anggota Dewan Wahana Ling­ kungan Hidup (Walhi) Jakarta itu menilai, yang terjadi dalam Ra­perda RTRW ini hanya kelas-ke­las tertentu yang bisa mengakses informasi. Sedangkan masyara­kat awam dan pers, sangat susah mendapatkan informasi menge­nai Raperda RTRW. Padahal, su­dah ada Undang-Undang Ke­ter­bukaan Informasi Publik.

“Yang harus dilakukan seka­rang adalah masyarakat dilibat­kan sejak awal.

Tapi ini tidak ada. Jadi masyarakat tidak mengeta­hui perubahan fungsi yang akan terjadi. Ini menimbulkan indikasi negatif.

Ini ada apa?” tanyanya.

Seandainya Raperda RTRW ini jadi disahkan sesuai yang ditar­getkan DPRD DKI Jakarta pada Februari depan, Irvan me­nilai hal itu rawan digugat. Ma­syarakat pu­nya kekuatan hu­kum sesuai Un­dangUndang No­.26 Tahun 2007 Tentang Pe­nataan Ru­ang, Pasal 66 mengenai Hak, Ke­wa­jiban dan Peran Ma­syarakat.

Dia menyayangkan jika nanti

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

muncul gugatan setelah RTRW di­sahkan.

Jika gu­gatan ini sampai muncul dan me­ nim­bulkan guga­tan, akan mene­lan ang­ garan lagi. Selain itu, Ka­jian Ling­kungan Hi­dup Strategis (KLHS) juga belum jadi.

“Jika ada evaluasi lagi, akan me­makan ang­garan. Jadi kerjaan­nya nggak bakal selesai-selesai,” ucapnya.

Pengamat perkota­an Univer­sitas Trisakit (Usakti) Nir­wono Joga mengatakan, RT­RW 2010-2030 seharusnya sudah disahkan sebelum 2010 berakhir. Saat ini tidak ada peraturan dae­rah RTRW yang berlaku karena RTRW 2000-2010 sudah ber­akhir masa berlakunya.

“Saya sangat khawatir dengan tidak adanya percepatan penye­lesaian RTRW 2030, seolah-olah pembangunan di Jakarta dapat ber­langsung tanpa payung hu­ kum yang jelas. Lambannya pe­ngesahan RTRW 2010-2030 me­ngindikasikan adanya tarik-me­narik kepentingan antara pem­prov, DPRD, dan pengem­bang be­ sar,” jelas Nirwono. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menambah ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 80,89 hektar. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemprov terhadap upaya penambahan RTH di ibu kota.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2007-2012, Pemprov DKI berupaya mengarahkan pembangunan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH kota dan melindungi peruntukan RTH secara konsisten, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, mengatakan ketersediaan RTH yang memadai merupakan salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta. “Pemprov DKI sangat serius melakukan upaya penambahan RTH, karena fungsi RTH sangat penting bagi kehidupan manusia. Yaitu sebagai fungsi ekologis serta fungsi tambahan sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan estetika kota,” kata Sarwo Handayani di Balaikota, Senin (24/1).

Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI dalam menambah RTH antara lain dengan meningkatkan pengadaan lahan RTH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI setiap tahun. Artinya, setiap tahun ada lahan-lahan yang dibebaskan dan dibeli Pemprov DKI untuk dijadikan RTH di ibu kota.

Terbukti selama tiga tahun, luas RTH di Jakarta bertambah menjadi 80,89 hektar. Dengan rincian, pada tahun 2008 terealisasi penambahan RTH seluas 10,45 hektar, pada tahun 2009 bertambah RTH seluas 50,04 hektar, dan tahun 2010 bertambah seluas 20,4 hektar. “Kegiatan ini akan tetap dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Langkah lainnya, lanjut perempuan yang kerap dipanggil Yani ini, penyediaan RTH yang bersinergi dengan prasarana kota berupa koridor hijau sepanjang daerah pengaman jalan dan jalan tol. Serta saluran pengendalian banjir, yakni di sepanjang kanal banjir timur (KBT) dan kanal banjir barat (KBB), bantaran sungai, tepian waduk dan situ serta sepadan rel kereta api. n IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Selasa, 25 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Ratusan Motor Triil Lakukan Turing By: Wiwik Wonogiri-TRIKOM

TRIBUNE OTDA

6

Fauzi Bowo-Prijanto, Kombinasi Pemimpin yang Unik

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

Komunitas Triil se Solo Raya mendeklarasikan Gajah Mungkur Trabas CLUB–GMTC dikawasan Wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Deklrarasi disaksikan Dandim Solo Letkol Inf Agus Subiyanto, Dandim Wonogiri Letkol Murjoko, Kapolres AKBP Nanang Aviavto, dan Bupati H.Danar Rahmanto serta Ketua DPRD Wonogiri Wawan Setyo Nugroho.

Keberadakan GMTC selain sebagai ajang komunikasi komunitas motor Triil, sekaligus juga sebagai sarana sosialisasi tertib berlalulintas. Setelah usai mendeklarasikan Gajah Mungkur Trabas Club– GMTSC, ratusan peserta motor triil melakukan turing yang dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri H.Danar Rahmanto.

Turing awal dengan menjelajai kawasan pegunungan Gajah Mungkur menuju wilayah Kecamatan Selogiri dan kembali ke Wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur.

Sementara Kasat Lantas Polres Wonogiri AKP M Ridwan mewakili Kapolres Wonogiri mengatakan, keberadakan GMTC tersebut tidak hanya kegiatan turing ,tetapi sekaligue mensosialisasikan Undang–Undang No. 22 Tahun 2009, tentang lalulintas dan angkutan jalan. Dengan memahami undang–undang lalulintas dan angkutan jalan diharapkan angka kecelakakan lalu lintas di jalan raya bisa diminimalkan.

Ditempat terpisah peserta dari Ringin Anom Kelurahan Jaten Wonogiri Joko Suwarno lebih terkenalnya Bajang Koplak, mengatakan, dirinya ikut kegitan naik motor triil ini sejak kecil, bahkan mendengar kalau ada kegiatan Gajah Mungkur Trabas Cllub–GMTC dirinya langsung membeli sekaligus 7 motor triil yang disuruh memakai anak buahnya.

Untuk mengikuti kegitan tersebut, selain senang naik Motor Triil sejak kecil Bajang Koplak ternyata juga Paranormal, yang terkenal.

Bajang Koplak juga menghendaki kegiatan ini agar digelar setiap tahun, selain untuk olahraga, biar nama obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur tambah ramai dan dikenal oleh kota–kota lain. n

Februari, Parkir Ganda Blok M Dihapus By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Para pedagang dan pengunjung Blok M Square kini bisa bernapas lega.

Sebab, masalah parkir ganda yang selama ini dikeluhkan sudah menemui titik terang. Terhitung awal Februari, parkir ganda di Blok M Square dihapus dan diganti dengan sistem parkir baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan pembayaran tarif parkir di dua kawasan tersebut hanya satu kali dengan satu karcis menggunakan tarif progresif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah.

Pembayaran satu kali tarif parkir akan menggunakan sistem teknologi informasi clearing house dengan karcis barcode. Sehingga penghitungan tarif parkir yang akan diterima Unit Pelayanan (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan dan pengelola gedung Blok M Square akan akurat.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan sudah ada kesepakatan antara para pedagang, pengelola gedung Blok M Square dan UPT Perparkiran untuk menghapuskan parkir ganda di dua kawasan yang termasuk Kawasan Pengendalian Perparkiran (KPP). “Ketidakpastian tarif parkir di kawasan Blok M sudah kita selesaikan. Yang jelas tidak akan ada lagi parkir ganda,” kata Fauzi Bowo di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (24/1).

“Kita akan menggunakan sistem informasi teknologi supaya pengendara kendaraan hanya bayar satu kali. Kita akan gunakan karcis barcode, jadi penjaga parkir di dua kawasan tersebut hanya tinggal memindai tanda barcode tersebut untuk menentukan tarif parkir. Paling lambat awal Februari kita laksanakan sistem tersebut,” ungkapnya. n

Tidak terasa tiga tahun sudah duet kepemimpinan Fauzi BowoPrijanto memimpin Jakarta. Pasangan yang dipilih secara langsung dan demokratis pada Pilkada 2007 itu telah menorehkan banyak prestasi dalam membangun DKI Jakarta yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2007-2012.

Sejumlah keberhasilan itu, tak lepas dari sosok keduanya yang saling mengisi satu sama lain, sehingga visi yang tertuang dalam RPJMD tersebut berjalan sesuai rencana awal.

Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ), Arman Zakaria, menilai duet pemimpin Jakarta ini merupakan kombinasi yang unik karena perpaduan antara etnis Betawi dan Jawa. Namun, karena visi keduanya sama-sama ingin menjadikan Jakarta lebih baik lagi, perbedaan itu justru tidak terlihat.

Ia justru menilai sejumlah keberhasilan telah ditorehkan oleh dua pemimpin itu, mulai dari penanganan banjir dan pembangunan kanal banjir timur (KBT), melanjutkan sistem transportasi makro busway dan monorel, meluncurkan program biaya operasional pendidikan (BOP), jaminan pelayanan

kesehatan masyarakat (JPKM), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), pemberdayaan masyarakat lewat program ekonomi masyarakat kelurahan (PEMK) yang merupakan keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK), peningkatan layanan kelurahan dan Kecamatan sebagai front liner pemerintahan, pembangunan ramah lingkungan dan perluasan ruang terbuka hijau (RTH) dengan menutup sejumla stasiun pengisun bahan bakar umum (SPBU), pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lewat rumah susun (rusun), perbaikan kampung, program MHT plus dan program lainnya yang saat ini masih terus

berlanjut.

Karena itu, jika ada sinyalemen sejumlah kalangan yang menilai duet kepemimpinan itu sudah tidak harmonis lagi, ia menilai hal itu sebagai upaya pembunuhan karakter. Walau Pemilukada sudah di depan mata, bukan berarti komitmen keduanya untuk menjadikan Jakarta lebih baik lagi tidak akan terhapuskan oleh intrik politik.

Begitu pun anggapan sejumlah kalangan yang menilai sebelah mata terhadap kesuksesan Fauzi Bowo-Prijanto, ia menilai semua pihak harus mengakui keberhasilan tersebut. Terlebih, hal itu dilakukan dalam kondisi dan situasi saat ini yang teramat sulit. n

11 Lokasi PKL Binaan Dihapus By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Sebanyak 11 lokasi pedagang kaki lima (PKL) binaan resmi di Jakarta Selatan atau dikenal dengan sebutan JS ditutup Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) setempat. Hal ini dikarenakan lokasi JS yang ditempati sekitar 302 PKL tersebut merupakan area publik sehingga mengganggu ketertiban umum.

Kepala Suku Dinas KUMKMP Jakarta Selatan, Doddy S Geso, mengatakan penutupan ke-11 JS tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima serta Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Jakarta Selatan.

Ke-11 pedagang binaan yang ditutup yakni JS 03 di Kelurahan Mentengdalam, JS 04 di Kelurahan Tebetbarat, JS 10 di Kelurahan Mentengatas, JS 15 dan JS 16 di Kelurahan Rawabarat, JS 22 dan JS 24 di Kelurahan Gunung, JS 31 di Kelurahan Kramatpela, JS 32 di Kelurahan Melawai, JS 38 di Kelurahan Srengseng Sawah, serta JS 39 di Kelurahan Pancoran. Para pedagang di tempat itu, terhitung sejak 12 Januari 2011 tidak diperkenankan lagi mem-

buka usaha mereka.

"Kami sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Setelah penutupan mereka bisa langsung pindah ke lokasi binaan di Pasarminggu," kata Doddy S Geso, Senin (24/1). Dijelaskan Doddy, JS yang ditutup tersebut selama ini digunakan untuk berbagai jenis usaha seperti makanan dan minuman, air ledeng, dan tanaman hias.

Setelah menutup 11 lokasi PKL binaan itu, pihaknya lanjut Doddy juga akan menutup lokasi pedagang lainnya.

Sebab, masih ada sebanyak 17 JS di Jakarta Selatan. Ke-17 JS tersebut me-

liputi JS 05 di Kelurahan Manggarai, JS 06 di Kelurahan Bukitduri, JS 07 di Kelurahan Setiabudi, JS 08 di Kelurahan Mentengatas, JS 09 di Kelurahan Karetkuningan, JS 11 di Kelurahan Pasarmanggis, JS 13 di Kelurahan Ragunan, JS 14 di Kelurahan Rawabarat, JS 19 di Kelurahan Selong, JS 20, JS 21, dan JS 23 di Kelurahan Gunung, JS 29 di Kelurahan Kramatpela, JS 35, JS 36, dan JS 37 di Kelurahan Pulo, serta JS 40 di Kelurahan Rawajati.

"Setelah lokasi PKL itu ditutup, kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk pembongkarannya," tandasnya. n

7 TRIBUNE OTDA

Mantan Kapolda Jabar Pimpin PAN Jabar

By: Anto Bandung-TRIKOnline Mantan Kapolda Jawa Barat Edi Darnadi terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat perode 2011-2016 dalam Muswil ke 3 PAN Jabar yang digelar di Hotel Horison, Minggu (23/1) hingga Senin (24/1) kemarin.

Menurut Ketua Panitia Pengarah Muswil DPW PAN Jabar, Yana Ismayana, terpilihnya Edi Darnadi menjadi Ketua DPW PAN Jabar, karena saat ini PAN membutuhkan figur yang kuat dan dapat mempersatukan kembali semua generasi di tubuh PAN Jabar serta memiliki jiwa kepemimpinan. “Mayoritas, ketua DPD berpendapat jika partai memerlukan figur atau tokoh yang mampu merekatkan semua generasi di tubuh PAN Jawa Barat serta memiliki jiwa kepimpinan dan kami melihat Pak Edi mewakili sosok tersebut,” ungkap Yana kepada wartawan usai jumpa pers di Ruang

Burangrang, Hotel Horison, kemarin.

Edi sendiri terpilih setelah 26 Ketua DPD Kabupaten/kota memberikan pandangan umumnya.

Pendapat ke-26 ketua DPD tersebut, menurut Yana, langsung disepakati oleh sebagian besar peserta yang memiliki hak suara sebanyak 677 orang. “Edi Darnadi terpilih bukan berdasarkan hasil voting, tetapi berdasarkan musyawarah mufakat oleh peserta muswil sebagai Ketua DPW PAN Jabar yang baru,” tegas Yana.

Ini, lanjutnya, merupakan kehendak mayoritas peserta yang memiliki hak suara. Para peserta yang memiliki hak suara adalah, utusan DPP 1 suara, DPW 4 suara, DPD kabupaten/ kota 2 suara, DPC 1 suara. Pada pelaksanaan pemilihan, menurut Yana, sebanyak tujuh orang yang maju. Namun, tiga orang kandidat mengundurkan diri pada saat pandangan umum dilakukan. Tiga orang calon mundur itu adalah Dedi Iswadi, Tete Sukarsa,

dan Daeng Muhammad. Di lokasi sama, Edi Darnadi mengatakan, ia memberikan apresiasi terhadap para kader partai yang telah mempercayainya untuk menjadi pemimpin partai. Edi menganggap PAN telah menjadi partai yang semakin diperhitungkan dalam dunia perpolitikan. Selain itu, ia juga berjanji akan melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam PAN dengan melakukan evaluasi kinerja PAN Jabar periode sebelumnya, di awal kepemimpinannya.

“Evaluasi kinerja PAN akan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja PAN Jawa Barat periode sebelumnya seperti memperbaiki kelemahan dan memperkuat kelebihan yang sudah ada. Harapan saya untuk intern, saya menginginkan suatu kekuatan yang kuat untuk semangat perjuangan demi masa depan masyarakat.

Sementara di luar internal, saya berharap seluruh rakyat Jabar bisa bermitra dan bergandengan tangan dengan kita,” tegas Edi. Usai terpilih, Edi Darnadi dan pengurus PAN Jabar langsung mengunjungi PW Muhamadiyah Jawa Barat. Kunjungan ini dalam rangka mensinergikan PAN dengan Muhamadiyah. “Kunjungan ke Muhamadiyah ini dalam rangka silaturahim antara pengurus PAN dengan Muhamadiyah,” kata Ijang Faisal Sekretaris Muswil yang juga Pengurus PAN Jabar. Sementara, pengurus PAN Jabar lainnya, Cecep Zafar Sofyan mengatakan, Pemimpin politik sejati adalah dia yang berkiprah karena politik nilai, mengabdi dan berkorban demi kepentingan umum, risikonya ia harus siap mental untuk hidup minimalis, kebal kritik, berbakat memberi rasa nyaman dan unggul dalam berpikir, berbuat, berbicara maupun menulis. n

Oknum Kejaksaan dan Wartawan Peras Kades By: Rudi H/Irpan, S.s Sukabumi-TRIKOnline Oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak berinisial SH dengan seorang wartawan tabloid mingguan inisial HT, nyaris dimassa lantaran diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa (Kades) Hegarmanah, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jaenudin, kemarin.

Puluhan warga Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara geram terhadap ulah SH dan HT tersebut, beruntung keduanya sepat diamankan polisi ke Mapolsek Warungkiara.

Terbongkarnya dugaan pemerasan yang dilakukan SH dan HT yang mengaku sebagai wartawan dari Tabloid Mingguan, bermula saat keduanya berupaya melakukan pemerasan terhadap Kades Jaenudin

sekitar dua hari yang lalu.

Dengan modus menanyakan bantuan dana gempa yang menurut SH dan HT telah dikorupsi Kades Jaenudin. SH dan HT mengancam akan mempublikasikan serta membawa sangkaan kasus korupsi ini untuk diproses di Kejari Cibadak.

"Padahal saya tidak pernah melakukan penggelapan bantuan gempa

seperti yang mereka tuduhkan.

Sesuai prosedur bantuan gempa itu sepenuhnya dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas)," kata Jaenudin.

Meski terus didesak dan diancam kasus ini dibawa ke ranah hukum. Kades yang sudah menjabat selama tiga tahun ini tetap menyangkal atas sangkaan korupsi yang dituduhkan oleh SH dan HT. Namun karena tidak merasa melakukan korupsi dana bantuan gempa bagi warganya. Ia pun tetap bersikukuh menolak tudingan tersebut.

Untuk membuktikan kecurigaannya itu, sehari setelah SH dan HT ke kantornya, Jaenudin bersama Sekretaris Desa (Sekdes) Hegarmanah, Suharyadi sepakat berpura-pura menyanggupi permintaan mereka. n

Selasa, 25 Januari 2011

POJOK TRIBUNE Suami Istri di Gunungguruh Terbakar By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM

Sepasang suami istri di Kampung Muara RT 12/02, Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi terbakar di warung miliknya, kemarin. Beruntung Uyeh Suryatna (37) dan Rosita (34) berhasil diselamatkan karena api cepat dipadamkan warga sekitar.

Namun Uyeh mengalami luka bakar di seluruh anggota badannya sedangkan Rosita mengalami luka bakar di kedua kakinya. Dari keterangan Rosita, kebakaran yang dialaminya itu bermula ketika Suaminya, Uyeh akan memindahkan bensin dari jeriken ke ember.

Namun malang nasib pemilik warung ini malah terbakar saat menuang bensin tersebut. Bensin yang sebagian tumpah di badan Uyeh pun mempercepat sambaran api dari lilin yang digunakan istrinya, Rosita (34) untuk mengelem plastik berisi kripik talas di dekatnya. "Mungkin ada angin, api itu menyambar bensin yang sedang dituangkan suami saya," ujar Rosita saat mendampingi suaminya.

Warga yang mendengar teriakan Rosita pun berdatangan membantu memdamkan api yang sudah membakar sekujur tubuh Uyeh. Upaya warga berhasil mencegah kebakaran meluas. Uyeh beserta istri lantas dilarikan ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi. Di IGD R Syamsudin SH, Uyeh nampak terkapar sambil meringis tak kuasa menahan sakit dan panas dari luka bakar di sekujur tubuhnya itu.

Sementara itu, dokter IGD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, Dewi Kania Maemunah yang menangani korban luka bakar itu mengatakan, Uyeh mengalami luka bakar sangat serius. "Luka bakarnya grade satu hingga grade tiga," ujar Dewi.

Ia juga menyebutkan luka bakar paling parah yang dialami Uyeh adalah di bagian leher. Namun yang dikhawatirkan ada asap bensin dari kobaran api itu terhisap korban. "Jika itu terjadi bisa menyebabkan luka pada organ tubuh bagian dalam," jelasnya.

Lanjut ia, untuk pengobatan kulitnya yang terbakar, Uyeh harus menjalan perawatan sedikitnya satu minggu di rumah sakit. "Namun kalau untuk pemulihan kulit secara total butuh waktu lama," pungkasnya. n

Pelajar Sukabumi Ngaku Diperkosa By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Pelajar Kelas XII salah satu SMA Negeri di Kota Sukabumi, sebut saja Melati (16) mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, kemarin. Warga Desa/Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi itu mengaku menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh RJ (23) warga Desa Cilangla, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan pengakuan Melati, Ia disekap RJ di sebuah penginapan di Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. Pada saat itulah RJ melampiaskan nafsu bejatnya.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, perkenalan Melati dengan RJ berawal dari pesan singkat (SMS) nyasar dari RJ ke Melati.

Sejak saat itu, RJ rajin menghubungi Melati lewat ponsel. Hingga akhirnya lebih dari sebulan hubungan keduanya semakin akrab. Merasa hubungannya dengan Melati sudah kian dekat, RJ pun merancang agenda pertemuan untuk selanjutnya. Setelah janjian ketemu, RJ mengajak Melati putar-putar Sukabumi mengendarai motor. Namun, usai jalan-jalan RJ malah mengajak Melati untuk chek-in di sebuah hotel di Selabintana.

RJ awalnya secara halus mengajak Melati untuk berhubungan suami-istri alias bercinta. Namun, Melati berusaha melawan dan menolak. Bahkan, hampir seharian penuh ia disekap oleh RJ di kamar hotel tersebut. Akhirnya, RJ berhasil melampiaskan nafsu birahinya terhadap Melati yang sudah tidak berdaya. n

Selasa, 25 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Inilah Berbagai Modus ‘Gayus’ Lain di Pajak By: Anto Jakarta-TRIKOM

TRIBUNE HUKRIM

8

Minim, Penghargaan Terhadap Jurnalis di Papua By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan seringkali menerima laporan rekening mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari temuan itu ada yang berjumlah miliaran dari berbagai jenis penyimpangan.

Pjs Irjen Kementerian Keuangan Hadi Rujito mengatakan beberapa temuan penyimpangan itu berupa surat setoran pajak (SSP) palsu yang dilakukan pegawai pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) palsu, penyimpangan pemeriksaan dan mendapatkan gratifikasi.

Namun, kata dia, untuk temuan gratifikasi rata-rata tidak terlalu besar, ada yang mencapai Rp250 juta dari wajib pajak badan.

"Itu yang memberi perusahaan yang tidak terlalu besar," katanya.

Dari temuan PPATK itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh Irjen.

Temuan itu diantaranya simpanan, deposito dan asuransi yang nilainya puluhan miliar. Namun, terkadang Irjen tidak bisa menemukan titik awal penyimpangan karena sulit melakukan pemeriksaan.

"Ada beberapa yang kami telusuri, kami lakukan pengumpulan keterangan, ada indikasi uang itu hasil penyimpangan kami periksa,".

Ujarnya. "Kami lihat apakah ada penyimpangan dalam tugas, kami akan hubungi kantornya, apa kinerjanya dia, kami teliti," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan itu banyak yang sudah ditindak, termasuk merekomendasikan untuk pemberhentian jabatan.

Sayangnya Hadi tidak hapal berapa pegawai yang sudah dipecat tidak hormat itu.

Irjen mengaku beberapa temuan itu diserahkan ke KPK. Karena tidak bisa menyidik, PPATK memberi laporan itu ke pihak kepolisian. "Ada beberapa yang kami pecat ketika dilakukan pengujian di Polri," ujarnya. n

Survei Aliansi Jurnalis Independen di Jayapura, Papua, menemukan fakta mengenaskan. Masih ada jurnalis yang diupah sangat kecil yakni Rp5.000 per berita yang ditulis. "Tanpa ada gaji pokok bulanan,” kata Ketua AJI Jayapura Vikto Mambor saat melansir hasil survei.

Mayoritas, jurnalis diupah di bawah Rp2 juta per bulan. Padahal, lanjut Viktor, resiko seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya di Papua lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. "Saya tidak meniadakan bahwa di daerah lain, pekerja jurnalis tidak berisiko, tapi yang lebih tinggi jelas di Papua," ucapnya.

Namun, sambung Viktor, minimnya penghargaan terhadap pekerja jurnalis di Papua, tidak terlepas dari kondisi umum industri media di Papua yang masih jauh dari ideal, baik secara kekuatan keuangan, periklanan dan kapasitas jurnalisnya.

"Media di Papua belum bisa hidup dan masih jauh dari ideal. Iklan pun belum menjanjikan," kata Viktor.

Menurut Viktor, jika mengacu pada biaya hidup yang mahal di Papua, AJI menyurvei upah jurnalis di Papua idealnya Rp6,4 juta per bulannya. "Berdasarkan, hasil survey AJI Jayapura selama satu tahun sebelumnya, dengan beberapa indikator penting seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan," katanya.

Standar upah ini, kata Mambor, sangat rasional jika dibandingkan dengan harga kebutuhan hidup layak di Papua. Upah ini juga layak, jika disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan profesi jurnalis terhadap informasi dan resiko di lapangan. Komponen makan dan minum adalah kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara untuk kebutuhan sandang seperti membeli kemeja, celana, kaos kaki, kaos dalam dan lain-lain, AJI Jayapura mensurvei dalam satu tahun hanya tiga kali

membeli perlengkapan ini. “Kebutuhan lain yang disurvei adalah kebutuhan bacaan atau membeli buku. Seharusnya wartawan dapat membeli buku, sedikitnya satu bulan sekali. Tapi dengan upah yang minim, mungkin saja hal ini tak dapat terwujud,” kata Viktor.

Sementara di Surabaya, AJI mendapatkan upah layak untuk jurnalis di Surabaya adalah Rp3.864.850.

Angka tersebut didapat setelah dilakukan survei pasar atas 24 item ditambah 10 persen komponen tabungan barang sesuai acuan yang diberikan AJI Indonesia.

Namun, kenyataannya terdapat ketimpangan dalam sistem pengupahan di antara media yang berkantor pusat di Surabaya. Indikasinya, ada perusahaan yang telah memberi upah bulanan Rp4.500.000, jauh di atas angka UMK Surabaya 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 1.115.000.

"Namun, masih banyak perusahaan media di Surabaya yang menggaji wartawan dibawah standar upah layak. Bahkan, jauh di bawah UMK," kata Ketua AJI Surabaya, Yudie Thirzano, Kamis, 20 Januari 2011. n

5 Kasus Korupsi....... sambungan dari hal 1

tasan Korupsi (KPK) belum menetapkan pihak-pihak yang diduga sebagai penyuap menjadi tersangka. Sejauh ini, 26 tersangka dan empat terpidana BI Usul....... sambungan dari hal 1 kasus tersebut berasal dari pihak yang masing-masing bank pelat merah. bukan fokus pada dividen, tapi menurut KPK disuap.

"Saya merasa bersyukur panpada pengembangan usaha," kata “Kasus ini seperti tebang pilih. dangan BUMN dengan BI sama, Mustafa. n Miranda masih bebas, begitu pula Nunun Nurbaetie yang meng­guna­kan alasan sakit lupa ingatan dan sedang Dirjen Pajak...... sambungan dari hal 1 menjalani perawatan di Singapura,” ujar Hifdzil. erimaan pajak yang telah ditetapdi kantornya, Jakarta, Senin 24 Menurut dia, lembaga yang kini kan dalam Anggaran Pendapatan Januari 2011. dipimpin Busyro Muqoddas itu mesti dan Belanja Negara (APBN) 2011 Dalam jangka pendek, Fuad kembali menunjukkan sikap indepensebesar Rp850,3 triliun. Untuk akan memetakan kasus-kasus itu, Fuad meminta kepada seluruh dennya, sehingga tidak terpengaruh inyang selama ini ditemui di institervensi politik. “Ini menjadi PR besar aparat pajak untuk bekerja keras tusinya. Fuad akan melihat akke­tua KPK yang baru,” tandasnya. melebihi target."Saya minta mertivitas transaksi yang terjadi dan Keempat, kasus Gayus Tam­ eka fokus dalam penerimaan negamelihat apakah ada kelemahan di bunan. Menurut PUKAT, kasus ra. Jadi, masyarakat akan menilai dalam sistemnya.

Gayus seperti dibonsai. Soalnya, kami tetap bekerja," tuturnya.

"Jangka pendeknya, risikoHari ini, Fuad resmi melaku- yang terlibat dalam kasus itu hanya risiko yang sangat tinggi akan pejabat kelas teri tanpa big fish yang kami tutupi. Jangka menengahnya kan serah terima jabatan dengan diucapkan Gayus dalam persidangan Dirjen Pajak sebelumnya, Mokami perbaiki secara komprehenchamad Tjiptardjo, yang akan me- di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. sif," ujarnya.

“Ucapan Gayus itu seharusnya ditelumasuki masa pensiun pada April Menurut Fuad, dirinya akan suri semua lembaga penegak hukum, 2011. n fokus untuk melebihi target pen-

soal­nya itu adalah fakta persidangan,” tegas Hifdzil.

Kelima, kasus Bank Century.

Menurut PUKAT, sejak kasus ini melejit ke permukaan, lembaga penegak hukum belum ada yang bekerja secara maksimal me­nang­ani perkara tersebut. KPK sam­pai saat ini belum bisa mene­mukan dugaan praktik korupsi. Padahal, lembaga superbodi itu telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. “KPK belum maksimal kerjanya dalam skan­dal Century ini, padahal kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 6,7 triliun,” tandas Hifdzil.

Berdasarkan data PUKAT, yang telah diperiksa itu berasal dari beberapa instansi, yaitu Bank Indonesia 31 orang, Bank Cen­tury 39 orang, Lembaga Pen­jamin Simpanan (LPS) 11 orang, Komite Stabilitas Sistem Ke­uangan (KSSK) 12 orang, Badan Pengawas Pasar Modal (Bape­pam) 1 orang dan lainnya 3 orang. “Namun, dalam pemeriksaan yang banyak itu, belum ditemu­kan indikasi korupsi

satu pun,” tandasnya.

Hifdzil berharap, pada tahun ini, KPK, Kejaksaan Agung dan Polri melakukan rekonsiliasi dan mengintensifkan koordinasi an­tara mereka untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. “Faktor pimpinan lembaga yang sama-sama masih baru, mestinya dapat dijadikan sebagai pemicu yang baik,” katanya.

Ketiga institusi tersebut, me­ nurut dia, mestinya tidak rebutan dalam menangani perkara dengan melihat kepentingan yang lebih besar, yakni penegakan hukum. KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri perlu menyadari wewenang masing-masing.

Untuk itu, cara yang paling efektif adalah melaku­kan koordinasi antar pihak. “Misalnya untuk kasus korupsi yang melibatkan Gayus, akan lebih efektif jika diserahkan kepada KPK. Kejaksaan Agung dan Polri fokus pada dugaan pidana lainnya. Penuntasan kasus ini akan jadi indikasi berhasil tidaknya pemberantasan korupsi tahun 2011,” ujarnya. n

9 TRIBUNE EDUKASI

Disdik Kab Bogor Bersekongkol Selewengkan Dana BOS

(RAPBS) 2010. Karena itu, kebijakan Disdik dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD yang menjual Banyak cara yang dilakukan buku tersebut dikeluhkan para guru di oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengebiri Bantuan Opera- Kabupaten Bogor.

Menurut sejumlah guru, pemsional Sekolah (BOS). Di Kabupaten belian buku paket itu sama sekali Bogor, Jabar, misalnya, ketua K3S tidak ada dalam rancangan anggaran bekerja sama dengan Dinas Pendidisekolah sebelumnya, karena itu akan kan setempat dan pengusaha mencetak dan menjual paket buku adminis- sulit mengalokasikan dana BOS guna trasi dan pengayaan kepada setiap SD menutupinya. "Tapi kami diminta untuk tetap membelinya oleh pihak K3S seharga Rp 1,6 juta. seharga Rp 1,6 juta lebih," ujar seorang Dana pembelian buku tersebut guru yang enggan disebutkan namanya bersumber dari BOS Pemerintah Pusat. Pembelian paket buku itu send- sambil menunjukkan buku-buku yang dibeli dengan dana BOS itu. iri tidak ada dalam Rancangan AngMenurut dia, buku itu sebegaran Pendapatan Belanja Sekolah By: Bekti/Yanri Jakarta-TRIKOM

narnya tidak begitu penting bagi sekolah, sehingga tidak menjadi prioritas dalam proses belajar mengajar.

Lagi pula, katanya, harganya terlalu mahal, yakni Rp 1,6 juta dan sangat tidak sebanding dengan manfaatnya. Sebenarnya, lanjut guru SD itu, mereka keberatan dengan pembelian buku tersebut, apa lagi tidak ada dalam RAPBS. Namun, karena ada desakan dari pihak Disdik dan ketua K3S, mereka terpaksa menyisihkan dana BOS untuk melunasinya. "Kami tidak kuat menolak permintaan dari oknum di Disdik, nanti takut akan ada efeknya di belakang," kata sumber tersebut. n

Gubernur Banten Serahkan Hibah Rp 2,5 M By: Bekti/Yanri Banten-TRIKOM

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyerahkan bantuan hibah 2011 sebesar Rp 2,5 miliar bagi Forum Silaturahim Pondok Pesantren Provinsi Banten, Kamis (20/1). Bantuan hibah Rp 2,5 miliar ini diterima Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten KH Ahmad Memun Ali dalam acara peresmian sekretariat dan pembukaan Rapat Kordinasi dan Rapat Kerja FSPP Banten di Serang.

Gubernur mengatakan bantuan hibah bagi pesantren tersebut sebagai wujud konkret dan komitmen pemerintah Provinsi Banten beserta seluruh jajaran,

terhadap keberadaan pondok pesantren agar terus meningkatkan kualitas serta untuk memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji. "Pondok pesantren harus terus meningkatkan kualitas ilmu pendidikan dan teknologi yang dibarengi dengan peningkatan iman dan taqwa," kata Ratu Atut Chosiyah.

Ia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, di Provinsi Banten terdapat 4,956 Pondok Pesantren yang terdiri dari 4.420 pesantren salafi, 421 pesantren modern dan 115 pesantren yang memadukan antara pendidikan salafi dan modern. Dengan keberadaan pondok

pesantren itu, kata Ratu Atut, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten untuk sektor pendidikan. "Ibu berharap, pesantren gabungan antara salafi dan modern harus terus ditingkatkan, karena pesantren tersebut mengajarkan pendidikan keterampilan" kata Atut Chosiyah.

Untuk itu, kata dia, pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendorong FSPP agar terus melakukan pembinaan terhadap ponpes serta meningkatkan kualitas pendidikannya. n

Diduga PSK...... sambungan dari hal 1 Januari 2011.

Keenam wanita itu adalah Wong Yuezhi, Yuon Lan, Tang Jinteng, Zhang Xuehua, You Lianhui, dan Zhan Xivlan.

Penangkapan ini berawal saat Ditjen Imigrasi melakukan operasi pengawasan terhadap warga negara asing di tempattempat hiburan di DKI Jakarta.

Sekitar pukul 20.00, Minggu 23 Januari, sejumlah petugas yang telah menginap di Hotel M, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, mendapati Wong Yuezhi, Yuon Lan, sedang bertransaksi.

"Petugas menyamar masuk ke hotel, tinggal di sana," katanya.

Menurut Husin, keenam wanita itu

sudah berada di Jakarta sejak November 2010. Mereka juga beberapa kali mendatangi Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan sosial budaya. Saat ini, keenam wanita itu masih ditahan Keimigrasian menjalani pemeriksaan. "Kalau memang terbukti mereka akan kami deportasi," katanya. n

Selasa, 25 Januari 2011

POJOK TRIBUNE Jatim Siap Gelar Ujian Nasional By: Soewardi Surabaya-TRIKOM

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Harun mengaku siap menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) Tahun Akademik 2010/2011. Meski ada beberapa perbedaan dibanding pelaksanaan UN tahun lalu, seperti tak ada ujian ulang.

Namun Harun meminta kepala sekolah untuk tak menganggap hal itu sebagai masalah. Ia meminta mereka fokus pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar siswa agar siap menghadapi UN. "Kepala sekolah dan guru harus menyiapkan siswanya agar siap menghadapi UN. Apalagi tahun ini tak ada ujian ulang," kata Harun dalam acara Sosialisasi Ujian Nasional SD/ MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (20/1).

Harun meminta kepada peserta UN untuk biasa saja dalam menghadapi ujian akhir yang menandakan kelulusan tersebut.

Pasalnya jika siswa, guru, maupun kepala sekolah menganggap UN sebagai momok. Maka, saat hari pelaksanaan nanti banyak yang tegang dan seumpanya muncul isu adanya bocoran soal siswa lebih percaya dengan hal itu daripada kemampuan berpikirnya.

"Soal UN akan mencakup kecerdasan afektif, psikomotor, dan kognitif. Jadi guru harus mengondisikan siswa untuk siap menghadapi ujian. Sehingga jika muncul isu bocoran soal, mereka mengabaikannya," jelas Harun.

Adapun, Kepala Biro Bina Mitra Polda Jatim Komisaris Besar Mohammad Fauzi menjamin pengamanan naskah UN mulai pencetakan hingga proses scanning untuk melihat hasil skor peserta UN akan aman. Polda Jatim berjanji tidak akan ada kebocoran soal dalam pelaksanaan UN. "Jajaran kami akan mengawal ketat naskah UN sejak kedatangannya di Bandara Juanda dari Jakarta hingga proses akhir," ucap dia.

Fauzi menyatakan demi kebaikan bersama maka polisi akan berkoordinasi dengan Dindik Jatim terkait pengamanan selama pendistribusian sampai ke tingkat Polres, Polsek, dan sekolah. Sehingga jika sampai naskah UN bocor, itu dapat dipastikan hanya isu belaka. "Kami akan ketat dalam pengamanan. Setelah diamankan, saat didistribusikan juga dikawal kepolisian dan Dinas Pendidikan. Saling cross check semuanya," ujar Fauzi.

Untuk pendistribusian ke Pulau Kangean Sumenep dan Pulau Bawean Gresik, Fauzi mengaku akan melakukannya lebih dulu guna mengantisipasi cuaca buruk dan medan yang sulit. Nantinya, sambung dia, pendistribusian naskah UN ke dua pulau tersebut akan menggunakan helikopter. "Karena sering jika lewat jalur laut cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat kapal tak berani berlayar. Yang itu berpotensi mengganggu jalannya naskah UN dengan kapal," papar Fauzi.

Perlu diketahui, di Jatim jumlah peserta UN sebanyak 1.537.596 siswa. Rinciannya 514.584 siswa SD/MI/SDLB, 560.569 siswa SMP/MTs/SMPLB, dan 362.853 siswa SMA/ MI/SMALB/SMK. n

Selasa, 25 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK Depok Pacu Pembangunan By: Tommy Depok-TRIKOM

S

ukses tim nasional Indonesia lolos ke final Piala AFF 2010 bukan tanpa cela. Untuk itu, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid minta timnas melakukan perbaikan.

Menurut Nurdin, Dalam mewujudkan Depok sebagai kota Niaga dan Per-dagangan perbaikan harus dilakukan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menyampaikan, bahwa di semua sebelum melawan titik Kota DepokMalaysia akan dilakukan proses pem-bangunan guna meningkatdi kan final, 26 dan 29 Desemkenyamanan warga dan menarik minat para investor ke Depok. ber 2010.

Kebangkitan ” Contohnya saja di tahun 2010, Depok akan membangun sub termiMalaysia nal baru,harus yangdiwaspadai. manfaatnya mengurangi beban masuk mobil melalui jalan “Masih ada panik di bela- menyebabkan macet, sub terminal ini akan Margonda yang seringkali kang.

Itu sangat berakibat pada penting tumbuhnya pusat-pusat per-dagangan yang baru, sehingga karena tingkatjuga permainan diharapkan menarik minat masyarakat dari luar Depok dapat berkunjung ke Kota Depok untuk berbelanja,” jelas walikota di dam-pingi sejumlah undangan seperti Wakil Ketua DPRD Dipo Wongso, Dandim Kodim 0508 Suroso,Direktur Ramayana Setiadi dan Direktur Jakarta Intiland Ugik Kurniadi, di Depok. idang lanjutan Ariel Di tahun 2010, tambah Walikota, untuk daerah Cinere juga akan yang keenam telah dilakukan proses pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan. selesai digelar di Penga“Penyempurnaan jalan ini guna pembenahan dan yang terpenting dalam dilan Negeri Bandung, rangka20 memfasilitasi warga Cinere dan Limo mengatasi kemacetan yang Senin Desember 2010. kerap terjadi,” ujar walikota.

Para saksi pun telah Di saatantara yang sama dihadirkan, lain Walikota Depok mengucapkan terimakasih kepada Jakarta Intiland dan Rama-yana Group yang telah berinvestasi sebesar Luna Maya, Puri Lasmi, 86 Milyar.

“Dari pemba-ngunan ini telah menyerap 650 tenaga kerja baru Anggit Gagah Pratama yangRedjoy, berasal yang dari Kota Depok. Hal ini berarti Depok telah mengurangi dan diduga pengangguran,” jelas walikota. sebagai penyebar video Namun asusila Ariel. demikian, walikota menghimbau akan dampak sosial bagi pembangunan kepada segenap investor yang ada. Kita tidak mau pemNamun, menurut bangunan di Depok meng-hasilkan konflik-konflik baru seperti curanJaksa Penuntut Umum, mor, narkoba, preman, copet dan sebagainya, oleh karena itu semua Rusmanto, Sarah Amalia pihak harus bisa bekerja yang dijadwalkan hadir sama untuk selalu menciptakan suasana yang kondusif. n

S

F

Depok Sediakan Lahan untuk Madrasah

oto mesra Rahma Azhari By: Heriyansah dengan pelatih kesebeDepok-TRIKOM lasan tim nasional Filipina,

TRIBUNE DEPOK

Demam Perceraian di Kota Depok By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Angka perceraian terus saja meningkat. Menurut data yang disampaikan Pengadilan Agama Kota Depok, perceraian yang terjadi pada 2010 di Depok mencapai 40 persen.

Dengan kata lain, dari tiga ribu pasangan yang menikah dan tercatat di kantor Kementerian Agama Kota Depok di tahun 2010, ada 1.200 pasang di antaranya bercerai.

Jumlah ini merupakan perceraian yang sudah selesai diproses.

Dadang, salah seorang staf di Pengadilan Agama Kota Depok, mengatakan bahwa penggugat kebanyakan berasal dari pihak wanita atau istri.

"Ada beberapa faktor yang memengaruhi perceraian ini," katanya.

Yang paling umum, ungkapnya, adalah ketidakcocokkan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi pun cukup berpengaruh. "Mungkin suami tidak memberi nafkah atau semacam itu. Gugatan yang dilaporkan juga karena suami berselingkuh atau suka memukul di rumah," ujarnya. Selain itu, lingkungan pun dapat menjadi pemicu perceraian.

Setelah penggugat mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama, mereka diminta kembali memikirkan keputusan perceraian ini. "Pengadilan mengusahakan agar mereka kembali rujuk sebelum proses sidang selanjutnya," ujar Dadang.

Kalau memang dalam proses mediasi mereka dapat rujuk kembali, gugatan dapat dicabut. "Hal itu akan mempermudah pekerjaan Pengadilan Agama," paparnya.

Kepala Seksi Bimas Islam dan Perjalanan Haji Kemenag Kota Depok, HU Supriyatna, mengaku prihatin dengan kondisi seperti ini.

Ia mengaku banyak pasangan yang mengeluh karena kondisi rumah tangga mereka. Kementerian Agama berupaya sekeras mungkin memberikan nasihat kepada pasangan yang bermasalah ini agar kembali rujuk.

Sebelum mereka menikah, ungkapnya, mereka diberi bimbingan,

bangunan MAN. Pada tahun 2008, kata dia, dana untuk MAN ini sudah muncul di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sekitar 600 juta. Namun, ketika akan direalisasikan pada bulan Mei, anggaran untuk MAN di Depok ini terkena kebijakan anggaran saving."Saya pikir maksudnya ditabung dulu dan realisasinya diundur. Ternyata anggaran tersebut memang tidak ada," ujar Kadar. Ini berarti pembangunan MAN tidak dapat direalisasikan.

Kadar menyatakan telah mengajukan kembali pada 2009, 2010, dan 2011, namun hasilnya tetap nihil. Dia berharap agar permintaan ini dapat segera dilaksanakan karena merupakan keinginan masyarakat Depok n

nasihat keagamaan, dan konsultasi di KUA. Ini gunanya agar mereka menghargai pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan penting. "Jangan sampai nanti setelah mereka menikah, satu-dua bulan kemudian mengeluh dan ingin bercerai. Ini namanya tidak menghargai pernikahan itu sendiri," katanya.

Ia berharap agar ada kesadaran dalam diri masing-masing yang akan menikah, untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. "Kita harus menjaga benteng pertahanan kita agar tidak lemah. Pernikahan itu merupakan ibadah dan pahalanya besar.

Jangan sampai pernikahan menjadi dosa untuk kita," katanya.

Sementara itu, dibandingkan 2009, jumlah pernikahan di Kota Depok menurun drastis pada 2010.

Di 2010, kantor Kementerian Agama Kota Depok hanya menerima sekitar tiga ribu pasang saja. Sedangkan, pada 2009 tercatat sekitar 11 ribu orang yang menikah pada tahun tersebut.

Supriyatna mengatakan, orangorang menganggap 2009 merupakan tahun yang spesial, jadi banyak yang memilih untuk menikah pada tahun tersebut. Sedangkan pada 2010, orang kebanyakan menikah pada 10-102010.

Mengenai keinginan Kota Depok untuk melaksanakan pemekaran Kantor Urusan Agama (KUA) masih belum dapat dicapai. Padahal, menurut Kasubag TU Kementerian Agama Kota Depok, H Kadar, dia telah mengajukan untuk melakukan pemekaran KUA di Kota Depok sejak adanya pemekaran kecamatan di kota ini pada 2009.

KUA di Depok sendiri masih berada di enam kecamatan induk, yakni Cimanggis, Pancoran Mas, Sukmajaya, Sawangan, Beji, dan Limo. Kementerian Agama pada 2010 telah menerima sekitar 500 pengajuan pemekaran KUA di seluruh Indonesia, namun baru terealisasi setengahnya. n

Auto-Cad Inspirasi Bakso Kotak bakso gepeng, Rohman bercerita, ia dan teman-temannya menciptakan bakso bentuk lain. Terinspirasi dari Memasuki kawasan Kukusan, salah satu program yang dipakainya Depok, tak lengkap rasanya apabila setiap hari dalam perkuliahan, Autokita tidak mencicipi sebuah sajian Cad, ia menciptakan bakso kotak. unik di sana. Terletak tak jauh dari Pembuatan bakso kotak tidak sulit perempatan Kukusan, berdirilah dan hampir sama dengan bakso biasa. sebuah warung kecil yang menyajiBila bakso dibuat bulat-bulat dengan tankan sejumlah makanan yang digemari gan, bakso kotak dibentuk dengan cetamasyarakat, yaitu bakso. kan yang dibuat sendiri. “Kami membuat Bakso yang dijual di sini tersendiri cetakannya, ada enam cetakan golong unik karena bentuknya yang untuk bakso kotak,” ujar Joko Hartanto tidak biasa, yaitu kotak. Bakso ini (21), pencetak bakso kotak sekaligus merupakan usaha yang awalnya dirin- keponakan Rohman. tis oleh seorang mahasiswa UniversiBakso dicetak berukuran sekitar tas Indonesia yang berasal dari Solo.

5x2x2 cm. Setiap hari Rohman memIa dan teman-temannya membutuhkan kurang lebih 20 kilogram buka usaha bersama untuk memenuhi daging untuk membuat semua bakso. biaya hidup di rantau pada 2005.

Mereka memulai pekerjaannya Usaha ini sukses menjadikannya sar- sejak pagi. Rohman khususnya, memulai jana. Setelah lulus, usaha ini dilanjut- pekerjaannya sejak pukul tiga pagi. “Saya kan oleh kakaknya, Rohman (37). kan harus beli bahan-bahannya dulu ke Ketika sedang terkenalnya pasar,” katanya. Setelah itu, Joko dan

By: Heriyansah Depok-TRIKOM Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyediakan lahan seluas 6.000 meter persegi di daerah Jatijajar untuk pembangunan madrasah aliyah negeri (MAN). Tanah itu masih kosong, belum ada bangunan madrasah di atasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Depok, H Kadar, mengatakan pada tahun 2007 telah mengirimkan permintaan untuk membangun MAN ini ke Kementerian Agama. Itu menindaklanjuti permintaan masyarakat Depok untuk merealisasikan pem-

10

karyawan melakukan sisanya.

Karyawan mulai mempersiapkan dagangan pada pukul enam hingga pukul delapan. Setelah itu, barulah pukul 10 mereka siap menerima tamu. Tamu dapat menikmati keunikan bakso ini dari pukul 10 hingga pukul 21.30.

Tentang keuntungan, hampir semua pedagang berkata hal yang sama. “Yang namanya berdagang, keuntungan itu relatif,” kata bapak tiga anak ini. “Kadang habis, terkadang juga tidak. Pasang-surut dalam berdagang itu biasa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, omzetnya akan naik pada saat-saat tertentu seperti Lebaran atau ketika ada pesanan. Biasanya untuk hajatan.

Harga yang ditawarkan pun tidak menguras kantong. Satu porsi bakso kotak dijual seharga Rp 7.000 saja. Kalau tidak sanggup menghabiskan semuanya, pembeli juga bisa memesan setengah porsi dengan harga Rp 4.000. n

11

TRIBUNE DEPOK Selasa, 25 Januari 2011

Dishub Depok Didatangi Puluhan Sopir Angkot By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Kantor Dinas perhubungan kota Depok Jawa Barat Rabu (19/1) didatangi puluhan sopir angkot D.09 jurusan terminal Depok Pasar Pucung Kalimulya.

Kedatangan mereka menuntut agar adanya pengalihan10 angkot D.09 menjadi D.08. Kedua, tidak boleh ada persinggungan jalur.

Ketiga, penambahan jam operasi bagi angkot D.09. “Kami minta Dishub memenuhi tiga tuntutan kami. Kalau tidak kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” ancam salah seorang sopir angkot D09, Rusni Kasim.

Menurut Rusni, permintaan pengalihan 10 unit angkot D.09 menjadi D.08 dilatar belakangi alasan rasional. Jumlah angkot D09 saat ini mencapai 56 angkot.

Sedangkan D08 baru memiliki 13 armada. Artinya, pengalihan 10 angkot D.09 menjadi D.08 merupakan langkah bijak untuk membagi rizki.

“Sekarang ini, diantara para sopir angkot D09 sudah berebut penumpang. Sekalipun koperasi sudah mengatur pembagian waktu narik yakni 2:1, dua hari narik satu hari istirahat tetap saja masih terjadi perebutan penumpang,” tambahnya.

Pembagian waktu narik tersebut, kata Husni, belum menjadi solusi permanen mangatasi penghasilan para sopir angkot D09 yang minim. Ia berharap, pengalihan 10 unit angkot trayek D09 ke D08 dapat mengatasi permasalahan ini.

“Kita sebagai pemilik trayek lama memohon kepada petinggi Dishub untuk memenuhi tuntutan kami. Jangan hanya kami yang dijadikan korban,” tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan sopir angkot D.09 Ade Naga menerangkan, trayek D.09 beroprasi dari mulai Terminal Depok, Jalan Margonda Raya, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Raden Saleh, Jalan Asrama Divisi Infantri 1 Kostrad, Jalan H Musa, Jatimulya, Kampung Bulak, Pertigaan Cilodong, dan Kampung Sawah.

Sedangkan D08, kata dia, dimulai dari Kampung Sawah,

Jalan A Ridho, Jalan Abdul Gani I, Abdul Gani 2, Jalan Raya Abdul Gani, Jalan M Nasir, Jalan H Musa, Pertigaan Cilodong, Kampung Bulak, Tole Iskandar, Siliwangi, Terminal Depok.

Kita bersinggungan di pertigaan Kampung Bulak, H Musa, dan Jalan Ridho. Sementara penumpang yang paling banyak ada di H Musa dan Jalan Ridho.Ia berharap, persinggungan tersebut dapat segera diatasi.

“Kita tidak melarang pengoprasian D08. Hanya saja kita minta pengaturannya tidak bersinggungan dengan trayek kita saat ini,” ujarnya. n

PLN UPJ Sawangan Tarik Tunggakan Pelanggan Hingga Rp3,6 M By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Shock teraphy yang di lakukan oleh PLN UPJ Sawangan untuk mengurangi tingginya jumlah tunggakan pelanggan listrik di wilayah tersebut, nampaknya cukup membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kurun waktu dua bulan, UPJ Sawangan berhasil memperkecil jumlah tunggakan dari Rp6 miliar hingga mencapai Rp2,4 miliar.

Sebelumnya, pelanggan yang sering melakukan tunggakan pembayaran listrik di PLN UPJ Sawangan, mencapai 20 ribu pelanggan setiap bulannya. Namun pada 3 bulan terakhir PLN UPJ Sawangan mencanangkan program pemutusan 1000 sambungan listrik perhari.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua bulan lalu, jumlah tunggakan berkurang, hingga 60 persen. Bila sebelumnya tunggakan yang ada sebesar Rp6 miliar, kini menjadi Rp2,4 miliar. Artinya shock teraphy yang diterapkan pihak PLN UPJ Sawangan, mampu menurunkan angka tunggakan hingga Rp3,6 miliar.

Menurut SPI Penagihan PLN UPJ Sawangan, Rosmana, shock

teraphy yang yang dilakukan PLN UPJ Sawangan cukup berhasil. Dalam kurun waktu 2 bulan, PLN UPJ Sawangan sudah berhasil menarik tunggakan dari pelanggan sebesar Rp3,6 miliar.

Lebih jauh dikatakan Rosmana, penunggakan pembayaran listrik yang terjadi di UPJ Sawangan kebanyakan akibat dari faktor ekonomi masyarakat yang masih labil. Untuk bulan ini saja, Rosmana menambahkan, tagihan yang masih menunggak mencapai 91 ribu pelanggan.

Pelanggan listrik di PLN UPJ Sawangan yang mencakup wilayah Sawangan, Bojongsari, Parung Bingung, Cinangka, Ciseeng, dan Gunung

Sindur ini, memang masuk dalam kategori wilayah yang sering melakukan tunggakan. Setiap bulannya, penunggakan di wilayah tersebut bisa mencapai angka 20 ribu pelanggan dari 112 ribu jumlah pelanggan yang ada.

Dalam program pemutusan 1000 sambungan perhari yang dilakukan oleh PLN UPJ Sawangan tercatat ada 680 pelanggan yang sambungan listriknya dibongkar habis oleh PLN. Dari 10 ribu pelanggan yang terkena pemutusan sementara. Rosmana berharap, program ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan disiplin masyarakat pengguna listrik, untuk membayar tepat waktu. n

TRIBUNE DEPOK Mantan Polisi Diganjar 10 Tahun Penjara By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Oknum polisi Sofyan Tsauri akhirnya divonis 10 tahun penjara oleh majelas hakim pengadilan negeri Depok karena terbukti menyuplai senjata dan melatih kelompok teroris Aceh.Sofyan merupakan mantan anggota Polresta Depok dengan pangkat terakhir Brigadir.Sofyan sempat bertugas di bagian Samapta Polres Depok.Ia mulai bergabung di Polres Depok sekitar tahun 2000.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun kepadanya karena terbukti dengan meyakinkan sebagai penyuplai senjata bagi pelatihan teroris di Aceh. ”Memperhatikan berbagai keterangan saksi dalam persidangan. Terbukti keterlibatan terdakwa dalam kegiatna teroris sangat jelas,” kata Dwiarso Budi Santriato, hakim ketua dalam persidangan pembacaan vonis terdakwa di PN Depok, Rabu (19/1).

Sofyan tambah Budi, sempat memberikan pelatihan menembak di lapangan tembak milik Polri. Selanjutnya melakukan pelatian di Aceh. Keterlibatan terdakwa terbukti melanggar Undang-undang (UU) Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api, melanggar Pasal 15 jo Pasal 9, Pasal 15 jo Pasal 7 dan Pasal 13 huruf a UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ”Berdasarkan bukti dan keterangan yang cukup. Terdakwa divonis 10 tahun penjara. Dipotong dengan masa tahanan dan membayar biaya persidangan Rp.5000,”ujar Budi yang didampingi Hakim anggota Sahari Adami dan Lucas H Batuha. n

Kesbang Depok Bentuk FKDM By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol Linmas) Kota Depok Jawa Barat Selasa (18/1) mengelar kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat di daerah. Kegiatan dipusatkan di aula lantai 1 Balaikota Depok.

Kegiatan yang dimotori oleh kantor Kesbangpolinmas dan dihadiri oleh Walikota Depok, seluruh Lurah dan Camat se-Kota Depok terselenggara atas dasar Permendagri No.12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

Dalam Permendagri dijelaskan bahwa kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbuinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Saat ini FKDM hanya tingkat kota saja.

“Untuk menindaklanjuti Permendagri tersebut, maka sosialisasi ini diadakan sekaligus untuk membentuk FKDM pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan” ungkap Kasie Bina dan Ideologi Kantor Kesbangpolinmas Dodi Rustiadi.

Sementara Walikota Depok dalam arahannya mengatakan, FKDM merupakan perwakilan resmi masyarakat yang harus mampu menyerap info yang berkembang dan turut melakukan pencerahan sehingga tercipta tujuan Pemerintahan yang mulia. Tujuan Pemerintahan yang utama adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing tingkat kota.n

Selasa, 25 Januari 2011

www.tribunekompase.co.cc

Suhu Politik Jelang 2014 Memanas Sejak 2011 By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Suhu politik jelang Pemilu 2014 diprediksi mulai memanas pada 2011 ini. Tarik ulur kepentingan akan kian runcing, terutama diantara partai koalisi pendukung pemerintahan SBY. "Sulit mengharapkan koalisi solid," kata CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Kamis 20 Januari 2011.

Menurut Eep, enam tahun lebih memimpin, Yudhoyono tidak disiplin dalam mengelola koalisi.

Dia menilai ketidakdisiplinan itu disebabkan presiden merasa dipilih 61 persen rakyat dan hanya dalam satu putaran. Dua modal itu cenderung memanjakan dirinya.

Pertarungan politik 2014 yang mempengaruhi ketidaksolidan koalisi. "Demokrat dan Golkar saat ini istilahnya eye ball to eye ball confrontation," katanya.

Eep menangkap indikasi saling kunci antara Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie dan partai yang ditukangi SBY, Demokrat.

"Aburizal merasa memiliki modal ekonomi yang cukup. SBY sendiri tidak bisa mempertimbangkan sesuatu tanpa Golkar," katanya.

Sehingga, kata dia, di mata mitra koalisi lainnya Demokrat lebih memperhatikan Golkar.

Gejala itu memang tampak pada refleksi akhir tahun Fraksi PKS dan PPP yang menganggap pola komunikasi Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak sehat. Bahkan ada sejumlah anggota kedua fraksi itu mewacanakan poros tengah jilid dua.

"SBY tidak punya kemampuan untuk bisa memuaskan atau mengakomodasi kepentingan partai menengah dan kecil. Keadaan ini tidak bisa membuat solid," tambah Eep. Faktor yang juga membuat koalisi tidak solid, urai Eep, adalah dinamika politik internal partai politik yang bergabung di koalisi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh ketua partai.. "Anggota dewan saat ini melakukan transaksi otonom.

Kalaupun pegang Ketua fraksi, tetap bisa dilecehkan begitu saja," ujarnya. n

Cristiano Ronaldo Blak-blakan Soal Anak By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Selama ini Ronaldo selalu tertutup jika membicarakan anak semata wayangnya. Tetapi, kini ia mulai berbagi cerita soal kebahagiaan dan pengalamannya menjadi seorang ayah.

Ini adalah pertama kalinya pria asal Portugal ini mau terbuka soal putranya. Ia menceritakan secara blak-blakan soal kehidupan barunya sebagai ayah di sebuah media berbahasa Spanyol.

Pesepakbola yang kini merumput di klub Real Madrid itu mengaku banyak yang berubah dalam kehidupannya sejak ia memiliki anak.

Banyak kegiatan dan hal baru yang ia temui sejak kehadiran anaknya. “Tentu saja saya mengganti popok. Itu bukan hal yang saya sukai tapi tetap lakukan itu,� kata Ronaldo seperti dikutip dari Daily Mail, Jumat 21 Januari 2011.

Tetapi, ia tak perlu menjaga anaknya hingga larut malam. Karena sebagai pesepakbola ia membutuhkan istirahat yang cukup. Sang anak pun mengerti. Hanya, Ronaldo mengatakan ia memiliki pengalaman menarik seputar jam tidur putranya. “Anak saya tidurnya awal. Tetapi, ibu saya menceri-

takan anak saya terus menangis dan saat itu saya sedang bertanding. Ternyata setelah saya bikin gol, lima menit kemudian ia tertidur,� ujarnya sambil tersenyum.

Dalam membesarkan putranya itu, Ronaldo dibantu ibunya, Dolores dan kedua kakak perempuannya, Elma dan Katia.

Soal siapa ibu dari anaknya itu, Ronaldo memang tak mau bicara. Ia merahasiakan jati diri wanita tersebut. Tetapi, kabar yang beredar wanita itu adalah seorang mahasiswa Inggris berusia 20 tahun.

Wanita itu menerima bayaran 10 juta poundsterling untuk menyerahkan hak asuhnya kepada Ronaldo. n