epaper tribune kompas

Rabu, 26 Januari 2011 12 Titik Rawan Penyalahgunaan Wewenang Pajak By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

www.tribunekompas.co.cc

KPK Diminta Tak Gamang Tangani Gayus By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan pembentukan panitia khusus hak angket untuk menyelidiki kasus-kasus perpajakan yang merugikan negara.

Ketua Panja Perpajakan Melchias Markus Mekeng mengungkapkan, panitia kerja telah menemukan 12 titik rawan penyalahgunaan kewenangan dalam perpajakan.

"Hampir semua penyimpangan terjadi di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari daerah Baca hal 9

Cara Jakarta Pusat Cegah Warga Tawuran By: Anto Jakarta-TRIKOM

Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat mengajukan tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin dan menuntaskan pengusutan kasus Gayus Halomoan Tambunan. Selain itu mereka juga meminta KPK mengusut pengemplang pajak.

Hal itu diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah saat jumpa pers usai pertemuan koalisi LSM dan tokoh masyarakat bersama pimpinan KPK, di kantor KPK, Jakarta, Selasa 25 Januari 2011. "Kami tak ingin KPK terlihat gamang menangani kasus Gayus," kata Febri.

Karena itu, Febri melanjutkan, koalisi berharap KPK dapat menangani kasus Gayus tanpa pandang bulu.

Baca hal 8

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyatakan menerima dukungan gabungan sejumlah LSM dan tokoh masyarakat dengan senang hati. Kedatangan para tokoh masyarakat dan sejumlah LSM itu, menurut Busyro, merupakan bentuk tingginya semangat masyarakat melawan kejahatan korupsi."Ini bukti bahwa ideologi gerakan rakyat masih hidup," kata Busyro.

Lembaga dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam koalisi tersebut antara lain ICW, Indonesian Human Rights Watch (Imparsial), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Adapun tokoh yang turut hadir antara lain pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar dan sastrawan Radhar Panca Dahana. n

Gara-gara Suporter Kereta Api Rugi Rp247 Juta By: Anto H Jakarta-TRIKOM

Kerap terjadinya bentrok dan tawuran antarwarga di Johar Baru, membuat Walikota Jakarta Pusat berencana mengadakan aneka pelatihan keterampilan. Rencananya Walikota akan menggandeng sejumlah pengusaha di Jakarta Pusat.

"Pelatihan keterampilan ini, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan warga bertindak anarkis," kata Walikota Jakarta Pusat, Syaefullah dalam pertemuan warga Johar

Selain itu, koalisi ini juga menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara harus memimpin perang melawan korupsi, mafia pajak, dan mafia hukum. Pembersihan institusi penegak hukum dan lembaga negara, seperti kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Ditjen Pajak, Kementerian Hukum dan HAM, juga harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

PT Kereta Api mengalami kerugian sedikitnya Rp247 juta akibat ulah pelemparan yang dilakukan suporter sepakbola.

Sejumlah kaca jendela rangkaian kereta mengalami rusak dan pecah.

Asisten Manajer Humas Eksternal PT Kereta Api Heri Winarno mengatakan, kerusakan kaca setidaknya terjadi pada Kereta Malabar, Argo Anggrek, Gaya

Baru Malam Utara, Gaya Baru Malam Selatan, Matra Remaja.

"Itu baru yang terhitung sampai hari ini," kata dia di Surabaya, Selasa 25 Januari 2011.

Bahkan Kereta Matra Remaja dan Gaya Baru Malam Selatan, yang masing-masing memiliki 427 dan 490 kaca, seluruhnya pecah. Kerugian itu belum termasuk pengembalian tiket para penumpang yang membatalkan perjalanannya.

Heri menyebutkan, perusakan antara lain terjadi di Lamongan,

Jawa Timur, beberapa hari lalu.

Bahkan, akibat aksi pelemparan, Helby seorang wanita yang tengah hamil, penumpang KA Argo Anggrek mengalami kontraksi.

Karena ketakutan, wanita asal Sidoarjo itu tiarap menghindari 'hujan batu'. Sampai saat ini Helby masih dirawat di RS Ikatan Bidan Indonesia, Surabaya.

"Biayanya ditanggung PT Kereta Api," katanya.

Untuk menghindari peristiwa serupa, Kereta Api mulai hari ini memberlakukan larangan suporter naik kereta jika hendak menyaksikan pertandingan sepakbola.

"Suporter yang memiliki tiket kami angkut dengan bus yang disediakan Baca hal 8

Aset Bupati Tegal Kembali Disita By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Satu persatu aset Bupati Tegal Agus Riyanto dipereteli Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Kali ini, tim penyidik menyita belasan alat berat senilai Rp 1,4 miliar milik tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tersebut.

Penyitaan dilakukan Selasa (25/1) kemarin sekitar pukul 11.00, dipimpin Ketua Tim Penyidik Gatot Guno Sembodo. Alat berat sebanyak 14 jenis itu disita dari PT Kuwaka Kajen yang bergerak di bi-

dang pengaspalan jalan. Di antaranya dua dump truk, satu unit aspal finisher, dan satu set universal pentometer.

Dari PT Kuwaka, alat berat

tersebut sebelumnya dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Slawi. Dari situ kemudian dititipkan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal untuk dirawat.

“Benar, penyitaan kami lakukan untuk memastikan kembalinya kerugian negara dalam kasus Jalingkos ini,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Widyopramono.

Kajati menjelaskan, alat berat itu diduga merupakan investasi Agus Riyanto. Dana investasi berasal dari pinjaman Pemkab Tegal kepada Bank Jateng sebesar Rp 2,225 miliar.

Seharusnya dana pinjaman itu digunakan Pemkab Tegal, namun dibel-

okkan tersangka untuk investasi pribadi.

Penyimpangan dana pinjaman Bank Jateng itu semakin menguatkan perbuatan korupsi Agus. Sebelumnya Agus Riyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati sejak 20 September 2010. Dia dinilai bertanggung jawab atas penyimpangan APBD Kabupaten Tegal 2006/2007 sebesar Rp 1,73 miliar.

“Jadi penyitaan ini tidak asal sita, tapi berdasarkan pada bukti pemeriksaan,” tegas Kajati.

Keterlibatan Agus Riyanto diketahui berdasarkan kesaksian Baca hal 8

2 TRIBUNE REDAKSI

Rabu, 26 Januari 2011

Menguak Angka Riil Kemiskinan

KPK Bakal Tiarap

B

EGITU Busyro Moqoddas terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, Kamis 25 Oktober 2010, banyak yang berpikir KPK akan langsung menggebrak. Tidak hanya kepala daerah "bermasalah" yang akan dijadikan tersangka, tetapi berbagai kasus korupsi besar, seperti kasus Bank Century, kasus suap pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, sampai pada kasus mafia pajak, akan ditangani KPK dengan cepat dan melahirkan keputusan hukum yang tepat.

Tapi apa yang terjadi? Hingga Selasa, 25 Januari 2011, kemarin Busyro yang persis sudah tiga bulan terpilih sebagai Ketua KPK, atau dua bulan lebih 5 hari sejak dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Desember 2010, ternyata belum membuat gebrakan apa-apa. Apa yang terjadi? Apakah KPK sudah "mati suri" atau sudah menjadi institusi yang berada di belakang penguasa?

Harapan banyak pihak ternyata masih berupa harapan.

Busyro dalam memimpin KPK belum mampu membuat apaapa. Setidaknya itu kesan lewat mata telanjang. Apa yang ditangani KPK masih saja sisa-sisa kasus lama, bahkan ada kesan keputusan KPK menjadikan beberapa kepala daerahgubernur, wali kota, bupati-menjadi tersangka karena "pesanan" partai berkuasa. Padahal masa kepemimpinan Busyro hanya berlaku untuk satu tahun. Ada kekhawatiran, KPK selama dipegang Busyro tak akan berbuat apa-apa.

Kecemasan bahwa KPK akan berubah menjadi mandul tak hanya datang dari masyarakat banyak, pengamat, atau kalangan praktisi hukum biasa, tetapi hal serupa nyatanya juga datang dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dia menilai KPK memperlihatkan gelagat bakal "tiarap".

Padangan itu terkait dengan peran KPK dalam menangani kasus mafia pajak, dengan "bintang utama" Gayus Tambunan.

Penilaian Mahfud itu dikemukakan dalam percakapan dengan wartawan di Jakarta, kemarin, menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Haryono Umar bahwa KPK tidak bisa menangani kasus Gayus, dengan alasan Gayus bukan penyelenggara negara. Padahal sebelumnya KPK sudah menangani kasus suap yang melibatkan Artalyta Suryani yang bukan penyelenggara negara. KPK terkesan berada di bawah tekanan, sehingga berusaha menutupi dengan alasan yang dicari-cari.

KPK saat ini tidak berdaya, meski berdasarkan konsep undang-undang korupsi disebutkan, siapa pun yang melakukan pelanggaran dan merugikan keuangan negara adalah koruptor, dan dalam ukuran tertentu kasus itu dapat ditangani KPK. Jadi tidak ada alasan KPK untuk memilah-milah antara kasus yang melibatkan penyelenggara negara atau bukan.

Dengan kondisi yang ada, para pemimpin KPK, terlebih Ketua KPK Busyro Moqoddas, perlu membekali diri dengan "pil berani".

KPK perlu meyakinkan kembali masyarakat yang telah terlanjur banyak berharap. Ini penting karena KPK di bawah pimpinan yang baru sekarang boleh dibilang belum berbuat apa-apa. KPK seolah-olah sudah kehilangan nyali atau sudah "dijinakkan". Contoh lain yang menguatkan dugaan itu adalah ketidakberdayaan KPK menghadapi Miranda S Goeltom dan Nunun Nurbaeti terkait kasus cek perjalanan dalam kasus pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. n

A

khir-akhir banyak kalangan masyarakat mempersoalkan kepemimpinan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono.

Ada berbagai macam tudingan yang ditujukan kepada pemerintah. Ini lantaran publikasi terkait klaim hasil kinerja pemerintah yang menunjukkan keberhasilan.

Sementara kondisi senyatanya dinilai tidak sesuai dengan klaim sukses itu.

Awalnya pemerintah mengklaim selama setahun ini pihaknya banyak meraih keberhasilan dan sukses dalam sektor ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8%. Pertumbuhan telah menurunkan angka kemiskinan dari 14,2% pada 2009 menjadi 13,1% pada 2010. Itu adalah data BPS yang dijadikan parameter pemerintahan SBY dalam mengkampanyekan keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya.

Persoalannya, mungkinkah kita ragu terhadap data BPS itu?

Tentu, validitas data BPS tidak perlu kita ragukan. Hanya saja, seiring dengan meroketnya angka inflasi yang menyentuh 6,9% pada 2010, pemerintah juga masih menggunakan standar lama dalam menentukan definisi garis kemiskinan.

Untuk mengukur standar kemiskinan, pemerintah masih menggunakan standar lama, pengeluaran di bawah Rp 7.075

K O N T A K

per hari dalam kategori sebagai penduduk miskin. Dengan kriteria itu, pada 2010, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1,5 juta hingga menjadi 31,02 juta jiwa. Sementara data Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sendiri, jumlah orang miskin mencapai 76,4 jiwa, dan data beras untuk orang miskin (Raskin) berjumlah 69,8 jiwa.

Berbeda dengan standar Bank Dunia. World Bank mendefinisikan pengeluaran seseorang di bawah 2 dolar AS atau sekitar Rp 18.000 per hari (kurs 1 $ = Rp 9.000) dikelompokan sebagai orang miskin. Nah, jika standar itu yang digunakan pemerintah tentu jumlah penduduk miskin di negeri ini naik dua kali lipat menjadi sekitar 62,1 juta jiwa.

Terlepas dari itu, seiring

dengan meroketnya angka inflasi, tentu harga kebutuhan pokok juga mengalami peningkatan. Misalnya, harga cabai dari Rp 40 ribu naik menjadi Rp 100 ribu atau mengalami kenaikan sekitar 150 persen. Pun begitu juga (mengalami kenaikan) dengan harga kebutuhan komoditas lainnya. Artinya, harga uang rupiah pun semakin murah.

Melihat kondisi itu, mestinya pemerintah mengubah definisi standar garis kemiskinan dari angka pengeluran Rp 7.075 per hari sesuai dengan kondisi perekonomian nasional (inflasi). Dengan begitu, polemik soal standar kemiskinan tidak akan abstrak dan ambigu, seperti yang seringkali terjadi setiap laporan akhir tahun kondisi ekonomi.

Sebab, jika ukuran standar angka kemiskinan tidak disesuaikan

P E M B A C A

Lambang Garuda Digugat

Anak Sekolah Nonton Bioskop

B

eberapa kali saya perhatikan di Studio 21 maupun XXI banyak sekali anak sekolah menonton bioskop pada jam-jam sekolah. Saya sebagai orang tua merasa prihatin melihat bebasnya anak-anak sekolah keluar masuk bioskop.

Setahu saya, dulu pada 90an, ada larangan anak yang menggunakan seragam sekolah masuk ke tempat-tempat hiburan, termasuk bioskop, baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Tapi anehnya, aturan ini sekarang

dengan peningkatan angka inflasi, setiap kali keberhasilan pemerintah akan menjadi bola politik yang cenderung menjadi ‘bumerang’ bagi pemerintah sendiri. Jika standar itu dipertahankan, kredibilitas pemerintahan sering mengalami sasaran kecaman masyarakat.

Melihat data di atas, wajar jika kalangan masyarakat sipil dari tokoh lintas agama hingga masyarakat pergerakan - mulai mempersoalkan klaim keberhasilan pemerintahan SBY selama tahun 2010. Klaim keberhasilan pemerintah bagi mereka sama sekali tidak sesuai dengan potret kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Bahasa ‘kebohongan publik’pun menjadi bahasa yang akrab di telinga para pengkritik pemerintah. n badrut tamam

sepertinya tidak berlaku lagi sehingga di sejumlah mal, baik bioskop maupun tempat permainan, selalu dipenuhi oleh anak-anak berseragam sekolah.

Saya mengimbau apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah kembali mengeluarkan larangan tersebut?

Annisa Andriani Soetopo Jl Alam Segar, Pondok Indah Jakarta Selatan

D

i saat tim nasional sedang berjuang untuk bisa lolos ke final Piala AFF, terbetik kabar adanya gugatan terhadap lambang negara yang gambarnya ditempel di seragam tim nasional.

Terasa lucu dan menggelikan, bukannya mendukung malah menggugat. Saya sebenarnya tak mempedulikan soal substansi gugatan tersebut. Yang saya persoalkan, mengapa bangsa kita ini selalu meramaikan persoalan-persoalan kecil? Mengapa bukan men-

dukung dan memberikan semangat supaya tim nasional kita lebih berprestasi?

Heri Nurdin Abdullah Jl Raya Condet Jakarta Timur

3

TRIBUNE NASIONAL

Tujuh Terduga Teroris Ditangkap

Klaten Tengah, dan Yuda Anggoro (20) warga Dusun/ Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum. Ketiganya ditangkap di rumahnya masingmasing sehingga mengundang kerumunan warga yang penasaran. Sedangkan satu orang, Joko Lelono (18) warga Dusun Mutihan, Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk ditangkap dalam perjalanan. Joko Lelono ditangkap di jalan Desa Jogodayoh, Kecamatan Kalikotes, saat mengendarai sepeda motor Honda Grand B-6943-TNV bersama ayahnya.

Di Kabupaten Sukoharjo, Densus menangkap

Roki Aprisdianto alias Atok (21) di Dusun Tegalwaru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Rohmat (45) ayah kandung Joko Lelono mengatakan kaget dengan penangkapan anaknya. Sebelum ditangkap dia dan anaknya hendak mengambil gerobak di sawah. ’’Saya kaget sebab saat di jalan mau ke sawah dicegat empat orang dan dibawa,’’ katanya, Selasa (25/1).

Dia baru mengetahui jika yang membawa anaknya Densus setelah ada petugas datang. Saat menangkap dia tidak diberi surat selembar pun. Dia tidak yakin anaknya terlibat kejahatan. Sebab menurut penjual es keliling itu, anaknya masih duduk di SMK. Joko baru beberapa hari pulang setelah mengikuti program kerja lapangan (PKL) di Solo.

Sehari-harinya anaknya hanya mengajar di TPA dan tidak pernah pergi jauh. Tidak hanya Rohmat, ibu kandung Tri Budi Santosa yakni Mujiyem (40) juga tidak yakin anaknya terlibat kegiatan macammacam. n

gubernur, dan bupati/wali kota. ”Penyesuaian gaji pejabat negara telah lama dibahas oleh tim reformasi birokrasi. Tim tersebut tidak hanya membahas pemberian remunerasi untuk pejabat di level pusat dan daerah, namun juga penyesuaian gaji untuk semua lembaga yang masuk dalam kategori pejabat negara tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, kenaikan itu tidak akan membebani anggaran negara.

Deputi Sumberdaya Aparatur Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ramli Effendi Idris Naibaho mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merencanakan penyusunan standardisasi gaji nasional.

Dia menjelaskan, sistem penggajian yang berlaku sekarang memiliki kekurangan, yakni ketidakjelasan alasan pengalokasian nominal. n

By: Wiwik Klaten-TRIKOM Tujuh orang terduga jaringan terorisme ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo, kemarin.

Tujuh orang yang digerebek di beberapa tempat berbeda itu diduga merupakan kelompok yang meletakkan rangkaian paket bom di delapan lokasi di Klaten dan Yogyakarta. Polisi mengamankan barang bukti sebanyak 60 item berupa alat elektronik, buku, CPU, senjata tajam, kabel, jam, dan lainnya.

Ketujuh terduga yang masih berusia muda itu ditangkap tim Densus antara pukul 09.00-12.00. Di Klaten kali pertama yang digerebek adalah rumah kontrakan Agung Jati Santosa (20) di Dusun Krapyak, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan.

Tim Densus dengan dua mobil bersenjata lengkap mengepung rumah di pinggir jalan tersebut. Agung dibawa dengan mobil oleh empat anggota. Beberapa barang bukti dalam tas diamankan

polisi. Tim selanjutnya bergerak cepat menuju rumah Arga Wiratama (18), siswa SMKN 2 Klaten, warga Dusun/Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah. Di rumah yang ada di gang sempit tersebut polisi membawa Arga dan sejumlah barang bukti satu rak.

Siswa SMKN 2 Klaten itupun dibawa Densus dengan mobil. Tim kemudian bergerak menangkap Nugroho Budi Santosa (19) di rumahnya di Dusun Jiwonalan, Desa Mutihan, Kecamatan Gantiwarno, Tri Budi Santosa (20) warga Dusun Wukiran, Desa Jomboran, Kecamatan

Gaji Presiden Akan Dinaikkan By: Anto Jakarta-TRIKOM Gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun ini akan dinaikkan. Hal itu akan dilakukan bersamaan dengan kenaikan gaji 8.000 pejabat negara lainnya. ”Ini dilakukan karena selama tujuh tahun gaji presiden belum mendapat kenaikan,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Selasa (25/1).

Agus mengatakan, sebe-

narnya Kementerian Keuangan telah mengajukan penyesuaian gaji pejabat negara sejak tiga tahun lalu. Namun hingga kini belum pernah ada persetujuan karena itu merupakan hal yang tidak sederhana.

Lebih lanjut dikatakannya, pejabat negara yang gajinya juga akan dinaikkan di antaranya wakil presiden, pimpinan DPR, pimpinan MPR, ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan,

Rabu, 26 Januari 2011 Pojok TRIBUNE

Muncul Crop Circle Lagi

By: Astri Yogyakarta-TRIKOM Fenomena misterius crop circle kembali muncul. Kali ini, keanehan tersebut terlihat di Srimartani, Piyungan, Bantul, kemarin. Pola yang nyaris sama dengan crop circle di Berbah, Sleman, tersebut berada di persawahan milik empat petani setempat dengan diameter sekitar 30 meter, lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di Berbah.

Kemarin, masyarakat Yogyakarta geger setelah warga Jogotirto, Berbah, Sleman, menemukan pola misterius terbentuk dari padi-padi yang roboh di sawah setempat. Pola itu berbentuk lingkaran, berdiameter 70 meter, dengan pola-pola lebih kecil di dalamnya.

Ukurannya sangat simetris. Tak ada yang melihat proses terbentuknya sehingga ada yang yakin makhluk asing (UFO) pembuatnya.

Jasiman, penduduk Piyungan yang mengetahui pertama kali adanya crop circle mengatakan, semula dia mengira robohnya padi akibat angin. Setelah melihat dari kejauhan ternyata robohnya padi membentuk pola tertentu yang mirip temuan di Berbah. Dia kemudian melaporkan ke perangkat desa yang meneruskan ke polisi dan instansi terkait. ’’Tidak ada yang tahu bagaimana proses terjadinya, tahu-tahu sudah berbentuk seperti itu,’’ ujar Jasiman, kemarin.

Temuan kedua ini membuat masyarakat antusias untuk melihat dari dekat seperti pada temuan pertama. Kedua pola misterius itu pun menjadi objek wisata.

Ribuan orang hilir-mudik menyaksikannya. Warga setempat mengais rezeki dengan berjualan makanan, minuman serta parkir kendaraan.

Namun wisata UFO, demikian warga setempat menyebutnya, kemarin memakan korban jiwa. Seorang pengunjung, Aldo, tewas ketika melihat crop circle di Sleman. Dia tampaknya kaget dan jatuh terpeleset dari atas bukit setelah petir menyambar. n

TRIBUNE PARLEMENT

Rabu, 26 Januari 2011

Golkar: Ganti Segera Personel Satgas

n

POJOK TRIBUNE

Pansus Angket Pajak Dinilai sebagai Terobosan By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Usul sejumlah anggota dari sembilan fraksi di DPR untuk membentuk Pansus Hak Angket Perpajakan terus bergulir. Pansus Hak Angket Perpajakan itu dinilai sebagai sebuah terobosan di tengah ketidakmampuan aparat penegak hukum membongkar kasus-kasus mafia pajak. Bahkan, ada kecenderungan aparat penegak hukum justru ikut bermain sebagai mafia pajak sehingga merugikan negara triliunan rupiah per tahun.

Pendapat itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Nudirman Munir dan Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (25/1).

Nudirman Munir mencontohkan, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) malah terkesan terlibat dalam kasus mafia pajak demi kepentingan politis tertentu.

Lemahnya aparat penegak hukum dalam memberantas mafia pajak membuat potensi pajak yang hilang (potential loss) dan merugikan negara mencapai triliunan rupiah. "Pemasukan untuk negara makin lama kian menyedihkan dari banyaknya oknum pajak dan sistem pajak yang merugikan," katanya.

Romahurmuziy menegaskan, partainya mendukung penuh usulan hak angket pajak yang telah diajukan 30 anggota kepada pimpinan DPR, Senin (24/1). Keberadaan Panja Mafia Hukum dan Mafia Pajak yang dibentuk Komisi III DPR dinilai belum cukup untuk membongkar kasus-kasus yang melibatkan mafia pajak tersebut.

Pembentukan Pansus Angket Perpajakan, menurutnya, juga merupakan bagian dari merespons instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penuntasan kasus Gayus Tambunan. "Fenomena kasus Gayus sudah sedemikian besar, belum lagi Bahasyim," ujarnya. n IKLAN PROMOSI

4

IKLAN PROMOSI

By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta agar keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dievaluasi. Ia juga meminta agar personel Satgas diganti. "Saya kira, kinerja Satgas sepatutnya dievaluasi. Karena ini hak prerogatif presiden, kita hanya bisa mengusulkan dievaluasi dan diganti orang-orang di dalam Satgas tersebut," kata Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical, di Jakarta, Selasa (25/1).

Ical menegaskan, pergantian itu mutlak dilakukan kalau benar informasi bahwa Satgas melakukan tindakan di luar tugas-tugas mereka.

"Sudah selayaknya Satgas memberikan laporan kepada Presiden, bukan menyampaikan pernyataan kepada

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

masyarakat," kata Ical.

Ia juga mengingatkan, Satgas dalam bekerja tidak melakukan politisasi kasus-kasus hukum. "Jangan kasus-kasus hukum dibawa ke ranah politik. Hal-hal ini yang saya kira harus dihentikan Satgas," katanya.

Aburizal juga menuding ada kelompok yang mendesain seolah-olah terjadi pertemuan dirinya dengan terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan di Bali, namun ternyata skenario yang dibuatnya salah. "Jadi skenarionya salah. Hari Jumat Gayus di Bali, sementara Jumat saya masih di Palembang, Sabtu baru ke Bali," katanya.

Ia menambahkan, kedatangannya ke Bali memang benar-benar ingin menyaksikan pertandingan tenis. Aburizal juga mengakui sangat menyukai olahraga tenis.

"Saya ini pemain tenis, semenIKLAN PROMOSI

tara Gayus kan tidak. Terus ada orang yang memainkan ini, tapi skenarionya salah. Tuhan tidak tidur," katanya.

Ical juga menjelaskan, sangat bodoh jika dirinya harus bertemu langsung dengan Gayus. Apalagi, dirinya tidak pernah terlibat langsung dalam mengurus perusahaannya.

"Di Bumi Resources saham keluarga kami hanya minoritas, hanya tiga persen," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Ade Komarudin mengusulkan agar pembasmian mafia pajak di Ditjen Pajak menjadi prioritas Satgas PMH, dan bukan malah melakukan politisasi hukum dengan menyerang pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai, sangat tepat Menkeu Agus Martowardojo memilih Fuad Rahmani sebagai Dirjen Pajak, karena ia orang luar yang mampu membersihkan Ditjen Pajak.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengatakan bahwa lembaga antikorupsi tersebut "tiarap" ketika banyak pihak menginginkannya menangani kasus mafia pajak Gayus Tambunan. "KPK terkesan mau tiarap saja," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Selasa, menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Haryono Umar yang mengatakan tidak akan mengambil kasus mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, karena dia bukan penyelenggara negara. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

5

TRIBUNE OTDA

715 Bidang Trase Kering KBT Akan Dibebaskan

POJOK TRIBUNE

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Keberadaan kanal banjir timur (KBT) terbukti efektif mengurangi banjir yang terjadi di ibu kota hingga 30 persen. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta pun hingga kini terus menyempurnakan keberadaan KBT tersebut. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta berencana membebaskan lahan untuk trase kering KBT di Jakarta Timur sebanyak 715 peta bidang. Namun, tidak menutup kemungkinan, lahan trase kering ini akan bertambah, mengingat masih terdapat 45 peta bidang di Kelurahan Cipinangbesar Selatan dan 267 peta bidang di Kelurahan Pulogebang. Sehingga jika ditotal, ada sebanyak 1.207 peta lahan yang harus dibebaskan untuk trase kering ini. Penambahan lahan ini sangat dimungkinkan karena di dua kelurahan itu masih belum dilakukan pengukuran tanah dan verifikasi data.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, kondisi awal tahun 2011 ini jumlah lahan yang telah diukur oleh BPN sebanyak 715 peta bidang yang tersebar di 10 kelurahan. Dari jumlah itu, 504 peta bidang di antaranya sudah dilakukan pemberkasan di kantor kelurahan. Dokumennya pun telah lengkap, sehingga tinggal menunggu dilakukannya proses pembayaran.

Kecepatan pengumpulan berkas atau administrasi itu sangat tergantung pada masyarakat selaku pemilik lahan.

“Sangat dimungkinkan akan ada penambahan lahan yang dibebaskan untuk trase kering. Karena sampai sekarang belum dilakukan pengukuran dan pengumuman atau sosialisasi ke masyarakat juga belum dilakukan, terutama di Kelurahan Cipinangbesar IKLAN PROMOSI

Selatan dan Pulogebang,” ujar Prijanto, saat meninjau progres report penanganan KBT di kantor Tim P2T Jakarta Timur, Selasa (25/1).

Agar proses pembebasan lahan trase kering cepat tuntas, Prijanto meminta pada seluruh pemilik lahan agar melengkapi berkas atu administrasi terkait dengan tanahnya. Misalnya, SPPT PBB, akta jual beli dan sebagainya.

Percepatan pembebasan lahan KBT ini juga bergantung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, selaku pihak yang mengeluarkan SPPT PBB. Biasanya, SPPT itu baru dikeluarkan melalui kelurahan pada awal Maret.

Dari SPPT itu, Pemprov DKI juga dapat mengetahui harga NJOP lahan yang akan dibebaskan untuk trase kering nanti.

Dirinya memastikan, tidak ada kendala dalam pembebasan lahan trase kering di tahun ini. Sebab payung hukum untuk pembebasan tanah telah terbit. Misalnya, untuk pembayaran

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

ganti rugi atas tanah negara yang ditempati warga, akan mendapatkan ganti rugi sebanyak 25 persen dari NJOP. Kemudian, lahan dengan AJB (akta jual beli) yang diterbitkan di atas tahun 2005, boleh dilakukan pembebasan.

Termasuk sisa tanah yang tidak produktif, boleh dilakukan pembebasan.

Sementara itu, Ketua Tim P2T Jakarta Timur, Arifin Ibrahim, mengatakan, secara umum ke-715 peta bidang yang akan dibebaskan tidak ada masalah yang fatal. Hanya saja, memang perlu dilakukan penanganan lebih lanjut, khususnya terhadap 211 peta bidang. Sedangkan yang 504 peta bidang lainnya tinggal menunggu pembayaran.

Masalah yang melekat pada 211 peta bidang itu antara lain, ada SPPT PBB-nya yang belum turun, ada yang meminta pengukuran ulang, ada yang surat tanahnya hilang, bersengketa dengan pihak ketiga seperti PD Sarana Jaya, Perum Perumnas maupun pihak keluarga. n

IKLAN PROMOSI

Rabu, 26 Januari 2011

IKLAN PROMOSI

Wagub Minta Program Tak Penting Dialihkan By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Untuk menerapkan prinsip efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Wagub DKI Jakarta Prijanto meminta sejumlah program yang tidak terlalu penting untuk dialihkan kepada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah.

Sebab, saat ini masih banyak gedung yang kondisi fisik bangunannya sangat memprihatinkan.

Dinas Pendidikan DKI mencatat, sedikitnya ada 74 gedung sekolah yang seharusnya direhabilitasi total. Terdiri dari 52 gedung SMP, 16 gedung SMA, dan 6 gedung SMK. “Saya melihat ada beberapa program pengadaan barang di Dinas Pendidikan DKI yang semestinya bisa ditunda malah sudah ada di APBD. Harusnya program seperti itu dapat dialihkan ke rehabilitasi gedung. Apalagi saya sudah mengecek ke Dinas Pendidikan ternyata program pengadaan sejumlah barang itu masih bisa ditunda,” tegas Prijanto, usai meninjau progress report kanal banjir timur (KBT) di Jakarta Timur, Selasa (25/1).

Beberapa program yang tidak semestinya diprioritaskan antara lain adalah, pengadaan papan tulis IT yang nilainya mencapai Rp 6 miliar. Kemudian pengadaan ensiklopedia senilai Rp 4 miliar, pengadaan Al-Quran serta sejumlah pengadaan lainnya. “Ada juga pengadaan barang yang nilainya Rp 150 juta per unit, ternyata dianggarkan oleh Dinas Pendidikan. Padahal di beberapa sekolah, barang itu sudah ada dan masih dapat dianggarkan oleh komite sekolah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan sejumlah program pengadaan barang yang tidak semestinya dianggarkan, seharusnya memang dapat dialihkan ke program yang menjadi skala prioritas, seperti rehabilitasi terhadap gedung sekolah yang rawan ambruk. Menurutnya, usulan perubahan itu dapat dilakukan pada APBD Perubahan nanti.

“Kami juga sangat menyayangkan adanya program yang semestinya dapat dikesampingkan, ternyata sudah muncul sejak awal. Untuk mengatasi hal seperti ini, memang sudah sepantasnya dialihkan saat APBD Perubahan,” jelasnya.

Taufik juga mengaku tidak tahu masuknya sejumlah program pengadaan barang tersebut. Sebab, yang ia tahu sejumlah program itu sudah ada di Dinas Pendidikan DKI. Di wilayah Jakarta Timur saja, saat ini terdapat 157 sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan perlu dilakukan rehabilitasi. Sayangnya, tidak seluruh sekolah itu akan mendapatkan kesempatan rehabilitasi. “Paling hanya ada 22 sekolah yang akan direhab pada 2011 ini,” tambah Zainal Abidin, Kasudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Timur. n IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Rabu, 26 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Ratusan Motor Triil Lakukan Turing By: Wiwik Wonogiri-TRIKOM

TRIBUNE OTDA

6

Fauzi Bowo-Prijanto, Kombinasi Pemimpin yang Unik

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

Komunitas Triil se Solo Raya mendeklarasikan Gajah Mungkur Trabas CLUB–GMTC dikawasan Wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Deklrarasi disaksikan Dandim Solo Letkol Inf Agus Subiyanto, Dandim Wonogiri Letkol Murjoko, Kapolres AKBP Nanang Aviavto, dan Bupati H.Danar Rahmanto serta Ketua DPRD Wonogiri Wawan Setyo Nugroho.

Keberadakan GMTC selain sebagai ajang komunikasi komunitas motor Triil, sekaligus juga sebagai sarana sosialisasi tertib berlalulintas. Setelah usai mendeklarasikan Gajah Mungkur Trabas Club– GMTSC, ratusan peserta motor triil melakukan turing yang dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri H.Danar Rahmanto.

Turing awal dengan menjelajai kawasan pegunungan Gajah Mungkur menuju wilayah Kecamatan Selogiri dan kembali ke Wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur.

Sementara Kasat Lantas Polres Wonogiri AKP M Ridwan mewakili Kapolres Wonogiri mengatakan, keberadakan GMTC tersebut tidak hanya kegiatan turing ,tetapi sekaligue mensosialisasikan Undang–Undang No. 22 Tahun 2009, tentang lalulintas dan angkutan jalan. Dengan memahami undang–undang lalulintas dan angkutan jalan diharapkan angka kecelakakan lalu lintas di jalan raya bisa diminimalkan.

Ditempat terpisah peserta dari Ringin Anom Kelurahan Jaten Wonogiri Joko Suwarno lebih terkenalnya Bajang Koplak, mengatakan, dirinya ikut kegitan naik motor triil ini sejak kecil, bahkan mendengar kalau ada kegiatan Gajah Mungkur Trabas Cllub–GMTC dirinya langsung membeli sekaligus 7 motor triil yang disuruh memakai anak buahnya.

Untuk mengikuti kegitan tersebut, selain senang naik Motor Triil sejak kecil Bajang Koplak ternyata juga Paranormal, yang terkenal.

Bajang Koplak juga menghendaki kegiatan ini agar digelar setiap tahun, selain untuk olahraga, biar nama obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur tambah ramai dan dikenal oleh kota–kota lain. n

Februari, Parkir Ganda Blok M Dihapus By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Para pedagang dan pengunjung Blok M Square kini bisa bernapas lega.

Sebab, masalah parkir ganda yang selama ini dikeluhkan sudah menemui titik terang. Terhitung awal Februari, parkir ganda di Blok M Square dihapus dan diganti dengan sistem parkir baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan pembayaran tarif parkir di dua kawasan tersebut hanya satu kali dengan satu karcis menggunakan tarif progresif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah.

Pembayaran satu kali tarif parkir akan menggunakan sistem teknologi informasi clearing house dengan karcis barcode. Sehingga penghitungan tarif parkir yang akan diterima Unit Pelayanan (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan dan pengelola gedung Blok M Square akan akurat.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan sudah ada kesepakatan antara para pedagang, pengelola gedung Blok M Square dan UPT Perparkiran untuk menghapuskan parkir ganda di dua kawasan yang termasuk Kawasan Pengendalian Perparkiran (KPP). “Ketidakpastian tarif parkir di kawasan Blok M sudah kita selesaikan. Yang jelas tidak akan ada lagi parkir ganda,” kata Fauzi Bowo di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (24/1).

“Kita akan menggunakan sistem informasi teknologi supaya pengendara kendaraan hanya bayar satu kali. Kita akan gunakan karcis barcode, jadi penjaga parkir di dua kawasan tersebut hanya tinggal memindai tanda barcode tersebut untuk menentukan tarif parkir. Paling lambat awal Februari kita laksanakan sistem tersebut,” ungkapnya. n

Tidak terasa tiga tahun sudah duet kepemimpinan Fauzi BowoPrijanto memimpin Jakarta. Pasangan yang dipilih secara langsung dan demokratis pada Pilkada 2007 itu telah menorehkan banyak prestasi dalam membangun DKI Jakarta yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2007-2012.

Sejumlah keberhasilan itu, tak lepas dari sosok keduanya yang saling mengisi satu sama lain, sehingga visi yang tertuang dalam RPJMD tersebut berjalan sesuai rencana awal.

Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ), Arman Zakaria, menilai duet pemimpin Jakarta ini merupakan kombinasi yang unik karena perpaduan antara etnis Betawi dan Jawa. Namun, karena visi keduanya sama-sama ingin menjadikan Jakarta lebih baik lagi, perbedaan itu justru tidak terlihat.

Ia justru menilai sejumlah keberhasilan telah ditorehkan oleh dua pemimpin itu, mulai dari penanganan banjir dan pembangunan kanal banjir timur (KBT), melanjutkan sistem transportasi makro busway dan monorel, meluncurkan program biaya operasional pendidikan (BOP), jaminan pelayanan

kesehatan masyarakat (JPKM), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), pemberdayaan masyarakat lewat program ekonomi masyarakat kelurahan (PEMK) yang merupakan keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK), peningkatan layanan kelurahan dan Kecamatan sebagai front liner pemerintahan, pembangunan ramah lingkungan dan perluasan ruang terbuka hijau (RTH) dengan menutup sejumla stasiun pengisun bahan bakar umum (SPBU), pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lewat rumah susun (rusun), perbaikan kampung, program MHT plus dan program lainnya yang saat ini masih terus

berlanjut.

Karena itu, jika ada sinyalemen sejumlah kalangan yang menilai duet kepemimpinan itu sudah tidak harmonis lagi, ia menilai hal itu sebagai upaya pembunuhan karakter. Walau Pemilukada sudah di depan mata, bukan berarti komitmen keduanya untuk menjadikan Jakarta lebih baik lagi tidak akan terhapuskan oleh intrik politik.

Begitu pun anggapan sejumlah kalangan yang menilai sebelah mata terhadap kesuksesan Fauzi Bowo-Prijanto, ia menilai semua pihak harus mengakui keberhasilan tersebut. Terlebih, hal itu dilakukan dalam kondisi dan situasi saat ini yang teramat sulit. n

11 Lokasi PKL Binaan Dihapus By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Sebanyak 11 lokasi pedagang kaki lima (PKL) binaan resmi di Jakarta Selatan atau dikenal dengan sebutan JS ditutup Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) setempat. Hal ini dikarenakan lokasi JS yang ditempati sekitar 302 PKL tersebut merupakan area publik sehingga mengganggu ketertiban umum.

Kepala Suku Dinas KUMKMP Jakarta Selatan, Doddy S Geso, mengatakan penutupan ke-11 JS tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima serta Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Jakarta Selatan.

Ke-11 pedagang binaan yang ditutup yakni JS 03 di Kelurahan Mentengdalam, JS 04 di Kelurahan Tebetbarat, JS 10 di Kelurahan Mentengatas, JS 15 dan JS 16 di Kelurahan Rawabarat, JS 22 dan JS 24 di Kelurahan Gunung, JS 31 di Kelurahan Kramatpela, JS 32 di Kelurahan Melawai, JS 38 di Kelurahan Srengseng Sawah, serta JS 39 di Kelurahan Pancoran. Para pedagang di tempat itu, terhitung sejak 12 Januari 2011 tidak diperkenankan lagi mem-

buka usaha mereka.

"Kami sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Setelah penutupan mereka bisa langsung pindah ke lokasi binaan di Pasarminggu," kata Doddy S Geso, Senin (24/1). Dijelaskan Doddy, JS yang ditutup tersebut selama ini digunakan untuk berbagai jenis usaha seperti makanan dan minuman, air ledeng, dan tanaman hias.

Setelah menutup 11 lokasi PKL binaan itu, pihaknya lanjut Doddy juga akan menutup lokasi pedagang lainnya.

Sebab, masih ada sebanyak 17 JS di Jakarta Selatan. Ke-17 JS tersebut me-

liputi JS 05 di Kelurahan Manggarai, JS 06 di Kelurahan Bukitduri, JS 07 di Kelurahan Setiabudi, JS 08 di Kelurahan Mentengatas, JS 09 di Kelurahan Karetkuningan, JS 11 di Kelurahan Pasarmanggis, JS 13 di Kelurahan Ragunan, JS 14 di Kelurahan Rawabarat, JS 19 di Kelurahan Selong, JS 20, JS 21, dan JS 23 di Kelurahan Gunung, JS 29 di Kelurahan Kramatpela, JS 35, JS 36, dan JS 37 di Kelurahan Pulo, serta JS 40 di Kelurahan Rawajati.

"Setelah lokasi PKL itu ditutup, kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk pembongkarannya," tandasnya. n

7 TRIBUNE OTDA

Mantan Kapolda Jabar Pimpin PAN Jabar

By: Anto Bandung-TRIKOnline Mantan Kapolda Jawa Barat Edi Darnadi terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat perode 2011-2016 dalam Muswil ke 3 PAN Jabar yang digelar di Hotel Horison, Minggu (23/1) hingga Senin (24/1) kemarin.

Menurut Ketua Panitia Pengarah Muswil DPW PAN Jabar, Yana Ismayana, terpilihnya Edi Darnadi menjadi Ketua DPW PAN Jabar, karena saat ini PAN membutuhkan figur yang kuat dan dapat mempersatukan kembali semua generasi di tubuh PAN Jabar serta memiliki jiwa kepemimpinan. “Mayoritas, ketua DPD berpendapat jika partai memerlukan figur atau tokoh yang mampu merekatkan semua generasi di tubuh PAN Jawa Barat serta memiliki jiwa kepimpinan dan kami melihat Pak Edi mewakili sosok tersebut,” ungkap Yana kepada wartawan usai jumpa pers di Ruang

Burangrang, Hotel Horison, kemarin.

Edi sendiri terpilih setelah 26 Ketua DPD Kabupaten/kota memberikan pandangan umumnya.

Pendapat ke-26 ketua DPD tersebut, menurut Yana, langsung disepakati oleh sebagian besar peserta yang memiliki hak suara sebanyak 677 orang. “Edi Darnadi terpilih bukan berdasarkan hasil voting, tetapi berdasarkan musyawarah mufakat oleh peserta muswil sebagai Ketua DPW PAN Jabar yang baru,” tegas Yana.

Ini, lanjutnya, merupakan kehendak mayoritas peserta yang memiliki hak suara. Para peserta yang memiliki hak suara adalah, utusan DPP 1 suara, DPW 4 suara, DPD kabupaten/ kota 2 suara, DPC 1 suara. Pada pelaksanaan pemilihan, menurut Yana, sebanyak tujuh orang yang maju. Namun, tiga orang kandidat mengundurkan diri pada saat pandangan umum dilakukan. Tiga orang calon mundur itu adalah Dedi Iswadi, Tete Sukarsa,

dan Daeng Muhammad. Di lokasi sama, Edi Darnadi mengatakan, ia memberikan apresiasi terhadap para kader partai yang telah mempercayainya untuk menjadi pemimpin partai. Edi menganggap PAN telah menjadi partai yang semakin diperhitungkan dalam dunia perpolitikan. Selain itu, ia juga berjanji akan melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam PAN dengan melakukan evaluasi kinerja PAN Jabar periode sebelumnya, di awal kepemimpinannya.

“Evaluasi kinerja PAN akan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja PAN Jawa Barat periode sebelumnya seperti memperbaiki kelemahan dan memperkuat kelebihan yang sudah ada. Harapan saya untuk intern, saya menginginkan suatu kekuatan yang kuat untuk semangat perjuangan demi masa depan masyarakat.

Sementara di luar internal, saya berharap seluruh rakyat Jabar bisa bermitra dan bergandengan tangan dengan kita,” tegas Edi. Usai terpilih, Edi Darnadi dan pengurus PAN Jabar langsung mengunjungi PW Muhamadiyah Jawa Barat. Kunjungan ini dalam rangka mensinergikan PAN dengan Muhamadiyah. “Kunjungan ke Muhamadiyah ini dalam rangka silaturahim antara pengurus PAN dengan Muhamadiyah,” kata Ijang Faisal Sekretaris Muswil yang juga Pengurus PAN Jabar. Sementara, pengurus PAN Jabar lainnya, Cecep Zafar Sofyan mengatakan, Pemimpin politik sejati adalah dia yang berkiprah karena politik nilai, mengabdi dan berkorban demi kepentingan umum, risikonya ia harus siap mental untuk hidup minimalis, kebal kritik, berbakat memberi rasa nyaman dan unggul dalam berpikir, berbuat, berbicara maupun menulis. n

Oknum Kejaksaan dan Wartawan Peras Kades By: Rudi H/Irpan, S.s Sukabumi-TRIKOnline Oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak berinisial SH dengan seorang wartawan tabloid mingguan inisial HT, nyaris dimassa lantaran diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa (Kades) Hegarmanah, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jaenudin, kemarin.

Puluhan warga Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara geram terhadap ulah SH dan HT tersebut, beruntung keduanya sepat diamankan polisi ke Mapolsek Warungkiara.

Terbongkarnya dugaan pemerasan yang dilakukan SH dan HT yang mengaku sebagai wartawan dari Tabloid Mingguan, bermula saat keduanya berupaya melakukan pemerasan terhadap Kades Jaenudin

sekitar dua hari yang lalu.

Dengan modus menanyakan bantuan dana gempa yang menurut SH dan HT telah dikorupsi Kades Jaenudin. SH dan HT mengancam akan mempublikasikan serta membawa sangkaan kasus korupsi ini untuk diproses di Kejari Cibadak.

"Padahal saya tidak pernah melakukan penggelapan bantuan gempa

seperti yang mereka tuduhkan.

Sesuai prosedur bantuan gempa itu sepenuhnya dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas)," kata Jaenudin.

Meski terus didesak dan diancam kasus ini dibawa ke ranah hukum. Kades yang sudah menjabat selama tiga tahun ini tetap menyangkal atas sangkaan korupsi yang dituduhkan oleh SH dan HT. Namun karena tidak merasa melakukan korupsi dana bantuan gempa bagi warganya. Ia pun tetap bersikukuh menolak tudingan tersebut.

Untuk membuktikan kecurigaannya itu, sehari setelah SH dan HT ke kantornya, Jaenudin bersama Sekretaris Desa (Sekdes) Hegarmanah, Suharyadi sepakat berpura-pura menyanggupi permintaan mereka. n

Rabu, 26 Januari 2011

POJOK TRIBUNE Suami Istri di Gunungguruh Terbakar By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM

Sepasang suami istri di Kampung Muara RT 12/02, Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi terbakar di warung miliknya, kemarin. Beruntung Uyeh Suryatna (37) dan Rosita (34) berhasil diselamatkan karena api cepat dipadamkan warga sekitar.

Namun Uyeh mengalami luka bakar di seluruh anggota badannya sedangkan Rosita mengalami luka bakar di kedua kakinya. Dari keterangan Rosita, kebakaran yang dialaminya itu bermula ketika Suaminya, Uyeh akan memindahkan bensin dari jeriken ke ember.

Namun malang nasib pemilik warung ini malah terbakar saat menuang bensin tersebut. Bensin yang sebagian tumpah di badan Uyeh pun mempercepat sambaran api dari lilin yang digunakan istrinya, Rosita (34) untuk mengelem plastik berisi kripik talas di dekatnya. "Mungkin ada angin, api itu menyambar bensin yang sedang dituangkan suami saya," ujar Rosita saat mendampingi suaminya.

Warga yang mendengar teriakan Rosita pun berdatangan membantu memdamkan api yang sudah membakar sekujur tubuh Uyeh. Upaya warga berhasil mencegah kebakaran meluas. Uyeh beserta istri lantas dilarikan ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi. Di IGD R Syamsudin SH, Uyeh nampak terkapar sambil meringis tak kuasa menahan sakit dan panas dari luka bakar di sekujur tubuhnya itu.

Sementara itu, dokter IGD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, Dewi Kania Maemunah yang menangani korban luka bakar itu mengatakan, Uyeh mengalami luka bakar sangat serius. "Luka bakarnya grade satu hingga grade tiga," ujar Dewi.

Ia juga menyebutkan luka bakar paling parah yang dialami Uyeh adalah di bagian leher. Namun yang dikhawatirkan ada asap bensin dari kobaran api itu terhisap korban. "Jika itu terjadi bisa menyebabkan luka pada organ tubuh bagian dalam," jelasnya.

Lanjut ia, untuk pengobatan kulitnya yang terbakar, Uyeh harus menjalan perawatan sedikitnya satu minggu di rumah sakit. "Namun kalau untuk pemulihan kulit secara total butuh waktu lama," pungkasnya. n

Pelajar Sukabumi Ngaku Diperkosa By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Pelajar Kelas XII salah satu SMA Negeri di Kota Sukabumi, sebut saja Melati (16) mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, kemarin. Warga Desa/Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi itu mengaku menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh RJ (23) warga Desa Cilangla, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan pengakuan Melati, Ia disekap RJ di sebuah penginapan di Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. Pada saat itulah RJ melampiaskan nafsu bejatnya.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, perkenalan Melati dengan RJ berawal dari pesan singkat (SMS) nyasar dari RJ ke Melati.

Sejak saat itu, RJ rajin menghubungi Melati lewat ponsel. Hingga akhirnya lebih dari sebulan hubungan keduanya semakin akrab. Merasa hubungannya dengan Melati sudah kian dekat, RJ pun merancang agenda pertemuan untuk selanjutnya. Setelah janjian ketemu, RJ mengajak Melati putar-putar Sukabumi mengendarai motor. Namun, usai jalan-jalan RJ malah mengajak Melati untuk chek-in di sebuah hotel di Selabintana.

RJ awalnya secara halus mengajak Melati untuk berhubungan suami-istri alias bercinta. Namun, Melati berusaha melawan dan menolak. Bahkan, hampir seharian penuh ia disekap oleh RJ di kamar hotel tersebut. Akhirnya, RJ berhasil melampiaskan nafsu birahinya terhadap Melati yang sudah tidak berdaya. n

TRIBUNE HUKRIM

Rabu, 26 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Salahi Aturan, Anggaran Lexus Rp2,5 M Dihapus By: Anto Jakarta-TRIKOM

Anggaran pengadaan mobil VIP untuk tamu khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) senilai Rp2,5 miliar akhirnya dihapuskan. Penghapusan anggaran ini akan menyudahi kontroversi rencana pembelian mobil Lexus jenis LX-570.

"Tidak perlu saat ini, dan tidak ada kaitan dengan kepentingan umum, kami tunda," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 25 Januari 2011.

Lebih jauh, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey menjelaskan, pengadaan mobil itu memang sudah menyalahi aturan. Sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur, pengajuan pengadaan kendaraan dinas operasional hanya bisa dilakukan BPKD, sedangkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya tidak bisa. "Dari segi prosedur sudah tidak tepat, sehingga wajib dihapuskan. Sekretaris Dewan (pihak yang mengajukan mobil VIP) adalah SKPD. Jadi tidak boleh," tegasnya.

Sukri menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki alasan khusus untuk menghapus alokasi anggaran untuk pengadaan mobil VIP itu. Terutama jika dilihat dari segi manfaatnya.

Keputusan Kemendagri bersifat mengikat, sehingga DPRD tidak bisa mengelak. Kalaupun membantah, pengajuan pengadaan mobil VIP tamu DPRD bisa diputuskan atau dibatalkan secara sepihak. "Mereka wajib menyetujui untuk dihapus," katanya.

DPRD DKI sudah menyetujui penghapusan anggaran itu dan tidak akan memprotesnya. Selain itu, tambah dia, apabila Dewan membutuhkan kendaraan untuk menjamu tamu, Pemerintah DKI bersedia meminjamkan mobil ‘Enjoy Jakarta’.

Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD DKI, Prya Ramadhani mengatakan, sudah seharusnya pengajuan mobil itu dihapuskan. "Dari awal kan sudah tidak disetujui, karena kurang efisien," katanya. Sebelumnya DPRD DKI mengalokasikan untuk pengadaan satu unit mobil tamu VIP khusus dewan seharga Rp2,5 miliar. n Gara-gara Suporter....... sambungan dari hal 1 PT Kereta Api," kata Heri.

Selanjutnya, untuk mengawal aturan itu, PT Kereta Api memberlakukan razia terhadap suporter

di sejumlah wilayah yang dilalui kereta dari Jakarta. "Yakni, di Jakarta, Semarang, dan Bojonegoro," katanya. n

Cara Jakarta Pusat...... sambungan dari hal 1 Baru di Mapolres Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2011.

Kecamatan Johar Baru terkenal sebagai kawasan marak tawuran. Hampir setiap bulan terjadi bentrok massa yang dipicu hal sepele. Di antaranya di Kelurahan Kampung Rawa, Kelurahan Galur dan Kelurahan Tanahtinggi.

Tawuran terakhir terjadi pada hari Minggu lalu, 23 Januari, yang warga Kampung Rawa, Johar Baru. Akibat tawuran itu, sejumlah rumah warga rusak parah.

Lalu lintas di sekitar lokasi pun sempat ditutup.

Sementara itu, dalam pertemuan yang dihadiri Kapolres

Jakarta Pusat, Kombes Hamidin serta puluhan warga Johar Baru, disepakati tujuh poin. Salah satu poin penting kesepakatan itu adalah warga yang melanggar kesepakatan dengan melakukan bentrok, polisi akan langsung mempidanakan.

Warga juga diminta untuk menghindari provokasi dari pihak tidak bertanggungjawab yang mengganggu kerukunan.

Sementara itu, Camat Johar Baru, Marsigit meminta aparat kepolisian menindak tegas provokator dan pelaku jika kembali terjadi bentrok. "Ini salah satu isi kesepakatan," ujarnya. n

8

Bereskrim Polri Tetapkan 36 Tersangka

By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Badan Reserse dan Kriminal Polri sudah menetapkan 36 tersangka kasus Bank Century. "Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan proses penyidikan terhadap beberapa kasus tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum terkait Bank Century," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Selasa.

Rekapitulasi berkas perkara

yang saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri terkait Bank Century berjumlah 34 berkas, ujarnya.

Anton menambahkan ada 16 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P21), 12 berkas dikembalikan untuk dilengkapi (P19), berkas perkara penyidikan enam berkas dan berkas daftar pencarian orang empat berkas.

"Dari berkas tersebut, Bareskrim telah memeriksa saksi sebanyak 235 orang, 36 orang tersangka, tersangka yang sudah divonis 15 orang, dalam proses penuntutan dua orang, masih diproses 14 orang, sebelas orang ditahan

dan DPO sebanyak enam orang," katanya seperti dikutip Antara.

Adapun nama tersangka kasus Bank Century di antaranya adalah Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim dan Linda Wangsa Dinata.

Robert Tantular pemegang saham Bank Century dalam perkara tindak pidana perbankan memberikan fasilitas L/C kepada sepuluh debitur bank yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan.

Karena tindakannya tersebut Bank Century mengalami kerugian sebesar 178 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 1,78 triliun. n

Aset Bupati....... sambungan dari hal 1 terpidana Edi Prayitno alias Edi Jayeng, mantan Kabag Agraria Pemkab Tegal periode 2006. Dalam persidangan, Edi menyebut dirinya suruhan Bupati Tegal Agus Riyanto.

Sebelumnya, Kejati juga menyita sebuah rumah milik Bupati Tegal di Kompleks Cibolerang Blok F 12, Kota Bandung, Jumat (21/1) lalu.

Pemilik PT Kuwaka Kajen Hasan Suryadi di sela-sela penyitaan mengatakan, Agus Riyanto dan Edi Jayeng memang menginvestasikan modal ke PT Kuwaka pada tahun 2006. Sesuai dengan kesepakatan, penyertaan modal itu atas nama istriistri tersangka, yakni Marhamah (istri Agus Riyanto) dan Aryani Wulandari

(istri Edi Jayeng). Investasi yang ditanamkan ke perusahaan itu masingmasing sebesar Rp 700 juta. ’’Sesuai dengan penghitungan saya, saham yang dimiliki kedua orang itu senilai Rp 1,050 miliar,’’ katanya.

Menurut dia, alasan penyitaan sebagian aset milik PT Kuwaka dilakukan karena saham yang diinvestasikan kedua orang itu diduga berasal dari uang Jalingkos. Barangbarang yang disita merupakan alat produksi aspal hotmix. Alat-alat itu sudah tidak beroperasi selama dua tahun karena tidak ada pesanan. ’’Penyitaan tidak merugikan perusahaan, namun mengganggu

produksi. Tapi masih tetap bisa beroperasi,’’ terangnya.

Tim Penyelidik Kejati Gatot Guno Sembodo menjelaskan, penyitaan alat berat PT Kuwaka berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Jalingkos. Penyitaan itu merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya Kejati menyita sebuah rumah yang diduga hasil korupsi Jalingkos. ’’Kami tidak asal menyita, tapi berdasarkan buktibukti penyelidikan,’’ katanya.

Lebih lanjut dikatakan, penyitaan aset selanjutnya masih menunggu perkembangan kasus tersebut.

Pihaknya juga belum berani memberikan penjelasan tentang pemanggilan Bupati Tegal. n

9 TRIBUNE EDUKASI

Disdik Kab Bogor Bersekongkol Selewengkan Dana BOS

(RAPBS) 2010. Karena itu, kebijakan Disdik dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD yang menjual Banyak cara yang dilakukan buku tersebut dikeluhkan para guru di oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengebiri Bantuan Opera- Kabupaten Bogor.

Menurut sejumlah guru, pemsional Sekolah (BOS). Di Kabupaten belian buku paket itu sama sekali Bogor, Jabar, misalnya, ketua K3S tidak ada dalam rancangan anggaran bekerja sama dengan Dinas Pendidisekolah sebelumnya, karena itu akan kan setempat dan pengusaha mencetak dan menjual paket buku adminis- sulit mengalokasikan dana BOS guna trasi dan pengayaan kepada setiap SD menutupinya. "Tapi kami diminta untuk tetap membelinya oleh pihak K3S seharga Rp 1,6 juta. seharga Rp 1,6 juta lebih," ujar seorang Dana pembelian buku tersebut guru yang enggan disebutkan namanya bersumber dari BOS Pemerintah Pusat. Pembelian paket buku itu send- sambil menunjukkan buku-buku yang dibeli dengan dana BOS itu. iri tidak ada dalam Rancangan AngMenurut dia, buku itu sebegaran Pendapatan Belanja Sekolah By: Bekti/Yanri Jakarta-TRIKOM

narnya tidak begitu penting bagi sekolah, sehingga tidak menjadi prioritas dalam proses belajar mengajar.

Lagi pula, katanya, harganya terlalu mahal, yakni Rp 1,6 juta dan sangat tidak sebanding dengan manfaatnya. Sebenarnya, lanjut guru SD itu, mereka keberatan dengan pembelian buku tersebut, apa lagi tidak ada dalam RAPBS. Namun, karena ada desakan dari pihak Disdik dan ketua K3S, mereka terpaksa menyisihkan dana BOS untuk melunasinya. "Kami tidak kuat menolak permintaan dari oknum di Disdik, nanti takut akan ada efeknya di belakang," kata sumber tersebut. n

Gubernur Banten Serahkan Hibah Rp 2,5 M By: Bekti/Yanri Banten-TRIKOM

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyerahkan bantuan hibah 2011 sebesar Rp 2,5 miliar bagi Forum Silaturahim Pondok Pesantren Provinsi Banten, Kamis (20/1). Bantuan hibah Rp 2,5 miliar ini diterima Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten KH Ahmad Memun Ali dalam acara peresmian sekretariat dan pembukaan Rapat Kordinasi dan Rapat Kerja FSPP Banten di Serang.

Gubernur mengatakan bantuan hibah bagi pesantren tersebut sebagai wujud konkret dan komitmen pemerintah Provinsi Banten beserta seluruh jajaran, terhadap keberadaan pondok pesantren agar terus meningkatkan kualitas serta untuk memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji. "Pondok pesantren harus terus meningkatkan kualitas ilmu pendidikan dan teknologi yang dibarengi dengan peningkatan iman dan taqwa," kata Ratu Atut Chosiyah.

Ia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, di Provinsi Banten terdapat 4,956 Pondok Pesantren yang terdiri dari 4.420 pesantren salafi, 421 pesantren modern dan 115 pesantren yang memadukan antara pendidikan salafi dan modern. Dengan keberadaan pondok pesantren itu, kata Ratu Atut, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten untuk sektor pendidikan. n

Rabu, 26 Januari 2011

POJOK TRIBUNE Jatim Siap Gelar Ujian Nasional By: Soewardi Surabaya-TRIKOM

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Harun mengaku siap menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) Tahun Akademik 2010/2011. Meski ada beberapa perbedaan dibanding pelaksanaan UN tahun lalu, seperti tak ada ujian ulang. Namun Harun meminta kepala sekolah untuk tak menganggap hal itu sebagai masalah. Ia meminta mereka fokus pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar siswa agar siap menghadapi UN. "Kepala sekolah dan guru harus menyiapkan siswanya agar siap menghadapi UN. Apalagi tahun ini tak ada ujian ulang," kata Harun dalam acara Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI/SDLB, SMP/ MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (20/1).

Harun meminta kepada peserta UN untuk biasa saja dalam menghadapi ujian akhir yang menandakan kelulusan tersebut. Pasalnya jika siswa, guru, maupun kepala sekolah menganggap UN sebagai momok. Maka, saat hari pelaksanaan nanti banyak yang tegang dan seumpanya muncul isu adanya bocoran soal siswa lebih percaya dengan hal itu daripada kemampuan berpikirnya.

"Soal UN akan mencakup kecerdasan afektif, psikomotor, dan kognitif. Jadi guru harus mengondisikan siswa untuk siap menghadapi ujian. Sehingga jika muncul isu bocoran soal, mereka mengabaikannya," jelas Harun.

Adapun, Kepala Biro Bina Mitra Polda Jatim Komisaris Besar Mohammad Fauzi menjamin pengamanan naskah UN mulai pencetakan hingga proses scanning untuk melihat hasil skor peserta UN akan aman. Polda Jatim berjanji tidak akan ada kebocoran soal dalam pelaksanaan UN. "Jajaran kami akan mengawal ketat naskah UN sejak kedatangannya di Bandara Juanda dari Jakarta hingga proses akhir," ucap dia.

Fauzi menyatakan demi kebaikan bersama maka polisi akan berkoordinasi dengan Dindik Jatim terkait pengamanan selama pendistribusian sampai ke tingkat Polres, Polsek, dan sekolah. Sehingga jika sampai naskah UN bocor, itu dapat dipastikan hanya isu belaka. "Kami akan ketat dalam pengamanan. Setelah diamankan, saat didistribusikan juga dikawal kepolisian dan Dinas Pendidikan.

Saling cross check semuanya," ujar Fauzi. n

12 Titik Rawan..... sambungan dari hal 1 sampai pusat," kata Mekeng saat jumpa pers di DPR, Jakarta, Selasa 25 Januari 2011.

Menurut Mekeng, 12 titik rawan tersebut, yaitu: 1. Proses pemeriksaan, penagihan, dan pengadilan pajak, 2.

Pada proses keberatan pajak, 3. Proses banding pajak, 4. Proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak, 5. Proses penuntutan (Kejaksaan), 6. Proses persidangan (Pengadilan Negeri), 7. Wajib pajak (plus konsultan pajak), 8. Oknum pejabat pajak, 9.

Oknum pengadilan pajak, 10. Main

rekayasa akuntansi, 11. Main melalui fasilitas pajak, 12. Main melalui peraturan perpajakan.

Mekeng mengungkapkan, telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pembiaran terhadap pelanggaran perundang-undangan.

Dia menuturkan, Panja Pajak telah memintakan audit investigasi pada Badan Pemeriksa Keuangan terhadap enam perusahaan, yakni PT Permata Hijau Sawit, Asian agri Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Alfa Kurnia, PT ING Internasional, dan RS Emma Mojokerto.

"Disimpulkan bahwa proses kinerja pemeriksaan dan penyidikan serta kegiatan terkait lainnya terhadap enam Wajib Pajak belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga tidak sepenuhnya efektif," kata Mekeng.

Mekeng mengungkapkan, telah ditemukan banyak pemeriksa pajak tidak profesional. Penyebabnya, kurangnya kemampuan dan integritas. Akibatnya, mutu pemeriksaan rendah. "Kami juga menemukan jawaban konfirmasi termasuk kasus faktur pajak fiktif," katanya.

Menurut dia, petugas pajak biasa

memainkan proses penagihan, pembayaran masuk ke kantong pribadi petugas pajak dengan menghilangkan kohir. Pada proses account representative terjadi negosiasi proses himbauan.

"Contohnya menjual data," ujarnya.

Anggota Panja dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarat Sirait mengatakan Panja Pajak bekerja berdasarkan hasil audit BPK. Menurutnya, audit investigasi BPK sudah menemukan dugaan pelanggaran sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara. “Kami akan membuat Pansus Angket Pajak, namun

akan diputuskan DPR apakah akan dilebur atau tidaknya,� kata Maruarar.

"Nantinya memilih opsi apakah akan membentuk pansus sendiri atau gabungan antara komisi XI dan III." Sementara itu anggota Fraksi Demokrat Achsanul Qosasih mengatakan, lebih baik panitia khusus disatukan. Dia akan mengusulkan penggabungan itu dalam rapat Badan Musyawarah. Namun, dia tidak setuju langsung menggunakan hak angket.

Dia usul dibentuk Panitia Khusus Pengawasan Perpajakan. n

Rabu, 26 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK Depok Pacu Pembangunan By: Tommy Depok-TRIKOM

S

ukses tim nasional Indonesia lolos ke final Piala AFF 2010 bukan tanpa cela. Untuk itu, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid minta timnas melakukan perbaikan.

Menurut Nurdin, Dalam mewujudkan Depok sebagai kota Niaga dan Per-dagangan perbaikan harus dilakukan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menyampaikan, bahwa di semua sebelum melawan titik Kota DepokMalaysia akan dilakukan proses pem-bangunan guna meningkatdi kan final, 26 dan 29 Desemkenyamanan warga dan menarik minat para investor ke Depok. ber 2010.

Kebangkitan ” Contohnya saja di tahun 2010, Depok akan membangun sub termiMalaysia nal baru,harus yangdiwaspadai. manfaatnya mengurangi beban masuk mobil melalui jalan “Masih ada panik di bela- menyebabkan macet, sub terminal ini akan Margonda yang seringkali kang.

Itu sangat berakibat pada penting tumbuhnya pusat-pusat per-dagangan yang baru, sehingga karena tingkatjuga permainan diharapkan menarik minat masyarakat dari luar Depok dapat berkunjung ke Kota Depok untuk berbelanja,” jelas walikota di dam-pingi sejumlah undangan seperti Wakil Ketua DPRD Dipo Wongso, Dandim Kodim 0508 Suroso,Direktur Ramayana Setiadi dan Direktur Jakarta Intiland Ugik Kurniadi, di Depok. idang lanjutan Ariel Di tahun 2010, tambah Walikota, untuk daerah Cinere juga akan yang keenam telah dilakukan proses pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan. selesai digelar di Penga“Penyempurnaan jalan ini guna pembenahan dan yang terpenting dalam dilan Negeri Bandung, rangka20 memfasilitasi warga Cinere dan Limo mengatasi kemacetan yang Senin Desember 2010. kerap terjadi,” ujar walikota.

Para saksi pun telah Di saatantara yang sama dihadirkan, lain Walikota Depok mengucapkan terimakasih kepada Jakarta Intiland dan Rama-yana Group yang telah berinvestasi sebesar Luna Maya, Puri Lasmi, 86 Milyar.

“Dari pemba-ngunan ini telah menyerap 650 tenaga kerja baru Anggit Gagah Pratama yangRedjoy, berasal yang dari Kota Depok. Hal ini berarti Depok telah mengurangi dan diduga pengangguran,” jelas walikota. sebagai penyebar video Namun asusila Ariel. demikian, walikota menghimbau akan dampak sosial bagi pembangunan kepada segenap investor yang ada. Kita tidak mau pemNamun, menurut bangunan di Depok meng-hasilkan konflik-konflik baru seperti curanJaksa Penuntut Umum, mor, narkoba, preman, copet dan sebagainya, oleh karena itu semua Rusmanto, Sarah Amalia pihak harus bisa bekerja yang dijadwalkan hadir sama untuk selalu menciptakan suasana yang kondusif. n

S

F

Depok Sediakan Lahan untuk Madrasah

oto mesra Rahma Azhari By: Heriyansah dengan pelatih kesebeDepok-TRIKOM lasan tim nasional Filipina,

TRIBUNE DEPOK

Demam Perceraian di Kota Depok By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Angka perceraian terus saja meningkat. Menurut data yang disampaikan Pengadilan Agama Kota Depok, perceraian yang terjadi pada 2010 di Depok mencapai 40 persen.

Dengan kata lain, dari tiga ribu pasangan yang menikah dan tercatat di kantor Kementerian Agama Kota Depok di tahun 2010, ada 1.200 pasang di antaranya bercerai.

Jumlah ini merupakan perceraian yang sudah selesai diproses.

Dadang, salah seorang staf di Pengadilan Agama Kota Depok, mengatakan bahwa penggugat kebanyakan berasal dari pihak wanita atau istri.

"Ada beberapa faktor yang memengaruhi perceraian ini," katanya.

Yang paling umum, ungkapnya, adalah ketidakcocokkan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi pun cukup berpengaruh. "Mungkin suami tidak memberi nafkah atau semacam itu. Gugatan yang dilaporkan juga karena suami berselingkuh atau suka memukul di rumah," ujarnya. Selain itu, lingkungan pun dapat menjadi pemicu perceraian.

Setelah penggugat mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama, mereka diminta kembali memikirkan keputusan perceraian ini. "Pengadilan mengusahakan agar mereka kembali rujuk sebelum proses sidang selanjutnya," ujar Dadang.

Kalau memang dalam proses mediasi mereka dapat rujuk kembali, gugatan dapat dicabut. "Hal itu akan mempermudah pekerjaan Pengadilan Agama," paparnya.

Kepala Seksi Bimas Islam dan Perjalanan Haji Kemenag Kota Depok, HU Supriyatna, mengaku prihatin dengan kondisi seperti ini.

Ia mengaku banyak pasangan yang mengeluh karena kondisi rumah tangga mereka. Kementerian Agama berupaya sekeras mungkin memberikan nasihat kepada pasangan yang bermasalah ini agar kembali rujuk.

Sebelum mereka menikah, ungkapnya, mereka diberi bimbingan,

bangunan MAN. Pada tahun 2008, kata dia, dana untuk MAN ini sudah muncul di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sekitar 600 juta. Namun, ketika akan direalisasikan pada bulan Mei, anggaran untuk MAN di Depok ini terkena kebijakan anggaran saving."Saya pikir maksudnya ditabung dulu dan realisasinya diundur. Ternyata anggaran tersebut memang tidak ada," ujar Kadar. Ini berarti pembangunan MAN tidak dapat direalisasikan.

Kadar menyatakan telah mengajukan kembali pada 2009, 2010, dan 2011, namun hasilnya tetap nihil. Dia berharap agar permintaan ini dapat segera dilaksanakan karena merupakan keinginan masyarakat Depok n

nasihat keagamaan, dan konsultasi di KUA. Ini gunanya agar mereka menghargai pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan penting. "Jangan sampai nanti setelah mereka menikah, satu-dua bulan kemudian mengeluh dan ingin bercerai. Ini namanya tidak menghargai pernikahan itu sendiri," katanya.

Ia berharap agar ada kesadaran dalam diri masing-masing yang akan menikah, untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. "Kita harus menjaga benteng pertahanan kita agar tidak lemah. Pernikahan itu merupakan ibadah dan pahalanya besar.

Jangan sampai pernikahan menjadi dosa untuk kita," katanya.

Sementara itu, dibandingkan 2009, jumlah pernikahan di Kota Depok menurun drastis pada 2010.

Di 2010, kantor Kementerian Agama Kota Depok hanya menerima sekitar tiga ribu pasang saja. Sedangkan, pada 2009 tercatat sekitar 11 ribu orang yang menikah pada tahun tersebut.

Supriyatna mengatakan, orangorang menganggap 2009 merupakan tahun yang spesial, jadi banyak yang memilih untuk menikah pada tahun tersebut. Sedangkan pada 2010, orang kebanyakan menikah pada 10-102010.

Mengenai keinginan Kota Depok untuk melaksanakan pemekaran Kantor Urusan Agama (KUA) masih belum dapat dicapai. Padahal, menurut Kasubag TU Kementerian Agama Kota Depok, H Kadar, dia telah mengajukan untuk melakukan pemekaran KUA di Kota Depok sejak adanya pemekaran kecamatan di kota ini pada 2009.

KUA di Depok sendiri masih berada di enam kecamatan induk, yakni Cimanggis, Pancoran Mas, Sukmajaya, Sawangan, Beji, dan Limo. Kementerian Agama pada 2010 telah menerima sekitar 500 pengajuan pemekaran KUA di seluruh Indonesia, namun baru terealisasi setengahnya. n

Auto-Cad Inspirasi Bakso Kotak bakso gepeng, Rohman bercerita, ia dan teman-temannya menciptakan bakso bentuk lain. Terinspirasi dari Memasuki kawasan Kukusan, salah satu program yang dipakainya Depok, tak lengkap rasanya apabila setiap hari dalam perkuliahan, Autokita tidak mencicipi sebuah sajian Cad, ia menciptakan bakso kotak. unik di sana. Terletak tak jauh dari Pembuatan bakso kotak tidak sulit perempatan Kukusan, berdirilah dan hampir sama dengan bakso biasa. sebuah warung kecil yang menyajiBila bakso dibuat bulat-bulat dengan tankan sejumlah makanan yang digemari gan, bakso kotak dibentuk dengan cetamasyarakat, yaitu bakso. kan yang dibuat sendiri. “Kami membuat Bakso yang dijual di sini tersendiri cetakannya, ada enam cetakan golong unik karena bentuknya yang untuk bakso kotak,” ujar Joko Hartanto tidak biasa, yaitu kotak. Bakso ini (21), pencetak bakso kotak sekaligus merupakan usaha yang awalnya dirin- keponakan Rohman. tis oleh seorang mahasiswa UniversiBakso dicetak berukuran sekitar tas Indonesia yang berasal dari Solo.

5x2x2 cm. Setiap hari Rohman memIa dan teman-temannya membutuhkan kurang lebih 20 kilogram buka usaha bersama untuk memenuhi daging untuk membuat semua bakso. biaya hidup di rantau pada 2005.

Mereka memulai pekerjaannya Usaha ini sukses menjadikannya sar- sejak pagi. Rohman khususnya, memulai jana. Setelah lulus, usaha ini dilanjut- pekerjaannya sejak pukul tiga pagi. “Saya kan oleh kakaknya, Rohman (37). kan harus beli bahan-bahannya dulu ke Ketika sedang terkenalnya pasar,” katanya. Setelah itu, Joko dan

By: Heriyansah Depok-TRIKOM Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyediakan lahan seluas 6.000 meter persegi di daerah Jatijajar untuk pembangunan madrasah aliyah negeri (MAN). Tanah itu masih kosong, belum ada bangunan madrasah di atasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Depok, H Kadar, mengatakan pada tahun 2007 telah mengirimkan permintaan untuk membangun MAN ini ke Kementerian Agama. Itu menindaklanjuti permintaan masyarakat Depok untuk merealisasikan pem-

10

karyawan melakukan sisanya.

Karyawan mulai mempersiapkan dagangan pada pukul enam hingga pukul delapan. Setelah itu, barulah pukul 10 mereka siap menerima tamu. Tamu dapat menikmati keunikan bakso ini dari pukul 10 hingga pukul 21.30.

Tentang keuntungan, hampir semua pedagang berkata hal yang sama. “Yang namanya berdagang, keuntungan itu relatif,” kata bapak tiga anak ini. “Kadang habis, terkadang juga tidak. Pasang-surut dalam berdagang itu biasa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, omzetnya akan naik pada saat-saat tertentu seperti Lebaran atau ketika ada pesanan. Biasanya untuk hajatan.

Harga yang ditawarkan pun tidak menguras kantong. Satu porsi bakso kotak dijual seharga Rp 7.000 saja. Kalau tidak sanggup menghabiskan semuanya, pembeli juga bisa memesan setengah porsi dengan harga Rp 4.000. n

11 TRIBUNE DEPOK

Dishub Depok Didatangi Puluhan Sopir Angkot By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Kantor Dinas perhubungan kota Depok Jawa Barat Rabu (19/1) didatangi puluhan sopir angkot D.09 jurusan terminal Depok Pasar Pucung Kalimulya.

Kedatangan mereka menuntut agar adanya pengalihan10 angkot D.09 menjadi D.08. Kedua, tidak boleh ada persinggungan jalur.

Ketiga, penambahan jam operasi bagi angkot D.09. “Kami minta Dishub memenuhi tiga tuntutan kami. Kalau tidak kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” ancam salah seorang sopir angkot D09, Rusni Kasim.

Menurut Rusni, permintaan pengalihan 10 unit angkot D.09 menjadi D.08 dilatar belakangi alasan rasional. Jumlah angkot D09 saat ini mencapai 56 angkot.

Sedangkan D08 baru memiliki 13 armada. Artinya, pengalihan 10 angkot D.09 menjadi D.08 merupakan langkah bijak untuk membagi rizki.

“Sekarang ini, diantara para sopir angkot D09 sudah berebut penumpang. Sekalipun koperasi sudah mengatur pembagian waktu narik yakni 2:1, dua hari narik satu hari istirahat tetap saja masih terjadi perebutan penumpang,” tambahnya.

Pembagian waktu narik tersebut, kata Husni, belum menjadi solusi permanen mangatasi penghasilan para sopir angkot D09 yang minim. Ia berharap, pengalihan 10 unit angkot trayek D09 ke D08 dapat mengatasi permasalahan ini.

“Kita sebagai pemilik trayek lama memohon kepada petinggi Dishub untuk memenuhi tuntutan kami. Jangan hanya kami yang dijadikan korban,” tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan sopir angkot D.09 Ade Naga menerangkan, trayek D.09 beroprasi dari mulai Terminal Depok, Jalan Margonda Raya, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Raden Saleh, Jalan Asrama Divisi Infantri 1 Kostrad, Jalan H Musa, Jatimulya, Kampung Bulak, Pertigaan Cilodong, dan Kampung Sawah.

Sedangkan D08, kata dia, dimulai dari Kampung Sawah,

Jalan A Ridho, Jalan Abdul Gani I, Abdul Gani 2, Jalan Raya Abdul Gani, Jalan M Nasir, Jalan H Musa, Pertigaan Cilodong, Kampung Bulak, Tole Iskandar, Siliwangi, Terminal Depok.

Kita bersinggungan di pertigaan Kampung Bulak, H Musa, dan Jalan Ridho. Sementara penumpang yang paling banyak ada di H Musa dan Jalan Ridho.Ia berharap, persinggungan tersebut dapat segera diatasi.

“Kita tidak melarang pengoprasian D08. Hanya saja kita minta pengaturannya tidak bersinggungan dengan trayek kita saat ini,” ujarnya. n

PLN UPJ Sawangan Tarik Tunggakan Pelanggan Hingga Rp3,6 M By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Shock teraphy yang di lakukan oleh PLN UPJ Sawangan untuk mengurangi tingginya jumlah tunggakan pelanggan listrik di wilayah tersebut, nampaknya cukup membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kurun waktu dua bulan, UPJ Sawangan berhasil memperkecil jumlah tunggakan dari Rp6 miliar hingga mencapai Rp2,4 miliar.

Sebelumnya, pelanggan yang sering melakukan tunggakan pembayaran listrik di PLN UPJ Sawangan, mencapai 20 ribu pelanggan setiap bulannya. Namun pada 3 bulan terakhir PLN UPJ Sawangan mencanangkan program pemutusan 1000 sambungan listrik perhari.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua bulan lalu, jumlah tunggakan berkurang, hingga 60 persen. Bila sebelumnya tunggakan yang ada sebesar Rp6 miliar, kini menjadi Rp2,4 miliar. Artinya shock teraphy yang diterapkan pihak PLN UPJ Sawangan, mampu menurunkan angka tunggakan hingga Rp3,6 miliar.

Menurut SPI Penagihan PLN UPJ Sawangan, Rosmana, shock

teraphy yang yang dilakukan PLN UPJ Sawangan cukup berhasil. Dalam kurun waktu 2 bulan, PLN UPJ Sawangan sudah berhasil menarik tunggakan dari pelanggan sebesar Rp3,6 miliar.

Lebih jauh dikatakan Rosmana, penunggakan pembayaran listrik yang terjadi di UPJ Sawangan kebanyakan akibat dari faktor ekonomi masyarakat yang masih labil. Untuk bulan ini saja, Rosmana menambahkan, tagihan yang masih menunggak mencapai 91 ribu pelanggan.

Pelanggan listrik di PLN UPJ Sawangan yang mencakup wilayah Sawangan, Bojongsari, Parung Bingung, Cinangka, Ciseeng, dan Gunung

Sindur ini, memang masuk dalam kategori wilayah yang sering melakukan tunggakan. Setiap bulannya, penunggakan di wilayah tersebut bisa mencapai angka 20 ribu pelanggan dari 112 ribu jumlah pelanggan yang ada.

Dalam program pemutusan 1000 sambungan perhari yang dilakukan oleh PLN UPJ Sawangan tercatat ada 680 pelanggan yang sambungan listriknya dibongkar habis oleh PLN. Dari 10 ribu pelanggan yang terkena pemutusan sementara. Rosmana berharap, program ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan disiplin masyarakat pengguna listrik, untuk membayar tepat waktu. n

Rabu, 26 Januari 2011

TRIBUNE DEPOK Mantan Polisi Diganjar 10 Tahun Penjara By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Oknum polisi Sofyan Tsauri akhirnya divonis 10 tahun penjara oleh majelas hakim pengadilan negeri Depok karena terbukti menyuplai senjata dan melatih kelompok teroris Aceh.Sofyan merupakan mantan anggota Polresta Depok dengan pangkat terakhir Brigadir.Sofyan sempat bertugas di bagian Samapta Polres Depok.Ia mulai bergabung di Polres Depok sekitar tahun 2000.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun kepadanya karena terbukti dengan meyakinkan sebagai penyuplai senjata bagi pelatihan teroris di Aceh. ”Memperhatikan berbagai keterangan saksi dalam persidangan. Terbukti keterlibatan terdakwa dalam kegiatna teroris sangat jelas,” kata Dwiarso Budi Santriato, hakim ketua dalam persidangan pembacaan vonis terdakwa di PN Depok, Rabu (19/1).

Sofyan tambah Budi, sempat memberikan pelatihan menembak di lapangan tembak milik Polri. Selanjutnya melakukan pelatian di Aceh. Keterlibatan terdakwa terbukti melanggar Undang-undang (UU) Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api, melanggar Pasal 15 jo Pasal 9, Pasal 15 jo Pasal 7 dan Pasal 13 huruf a UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ”Berdasarkan bukti dan keterangan yang cukup. Terdakwa divonis 10 tahun penjara. Dipotong dengan masa tahanan dan membayar biaya persidangan Rp.5000,”ujar Budi yang didampingi Hakim anggota Sahari Adami dan Lucas H Batuha. n

Kesbang Depok Bentuk FKDM By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol Linmas) Kota Depok Jawa Barat Selasa (18/1) mengelar kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat di daerah. Kegiatan dipusatkan di aula lantai 1 Balaikota Depok.

Kegiatan yang dimotori oleh kantor Kesbangpolinmas dan dihadiri oleh Walikota Depok, seluruh Lurah dan Camat se-Kota Depok terselenggara atas dasar Permendagri No.12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

Dalam Permendagri dijelaskan bahwa kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbuinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Saat ini FKDM hanya tingkat kota saja.

“Untuk menindaklanjuti Permendagri tersebut, maka sosialisasi ini diadakan sekaligus untuk membentuk FKDM pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan” ungkap Kasie Bina dan Ideologi Kantor Kesbangpolinmas Dodi Rustiadi.

Sementara Walikota Depok dalam arahannya mengatakan, FKDM merupakan perwakilan resmi masyarakat yang harus mampu menyerap info yang berkembang dan turut melakukan pencerahan sehingga tercipta tujuan Pemerintahan yang mulia. Tujuan Pemerintahan yang utama adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing tingkat kota.n

Rabu, 26 Januari 2011

www.tribunekompase.co.cc

DKI Ubah Desain Dasar MRT

Dangdut Modern Ala Dewi Perssik

By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Desain Mass Rapid Transit (MRT) tahap I dengan rute Lebak Bulus-Bundaran Indonesia, mengalami sejumlah perubahan. Saat ini, Basic Engineering Design (BED) atau desain dasar kontruksi telah diserahkan kepada PT Nippon Koei, perusahaan konsultan asal Jepang yang ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Disampaikan Gubernur Fauzi Bowo, ada beberapa hal yang dikoreksi. Di antaranya: rangkaian gerbong kereta yang digunakan jadi berjumlah enam atau delapan gerbong.

Tapi, keputusan final masih akan menunggu penjelasan apa untung rugi menggunakan rangkaian enam atau delapan gerbong.

Perubahan ini akan berdampak pada penyesuaian bentuk fisik stasiun MRT. "Semua yang saya ajukan terkait pertanyaan teknis. Sebagian besar sudah diselesaikan konsultan BED," Fauzi Bowo menerangkan.

Sementara itu, proses admin-

By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

istrasi proyek pembangunan MRT telah mendekati tahap akhir. Setelah BED MRT selesai disempurnakan, tender dokumen segera dibuat.

Pembangunan fisik akan dibagi dalam beberapa paket tender dokumen.

"Februari, kita akan buatkan tender dokumen untuk pengerjaan fisik MRT Tahap I, termasuk pelaksanaan pra kualifikasi tender," kata Fauzi lagi.

MRT merupakan moda transportasi massal berbasis rel yang akan membentang sekitar 110,3

kilometer. Jalurnya terdiri dari Koridor Selatan - Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang 23,3 kilometer dan Koridor Timur - Barat sepanjang 87 kilometer.

Pembangunan Koridor Selatan - Utara dilakukan dalam dua tahap. Tahap I akan menghubungkan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, sepanjang 15,2 kilometer dengan 13 stasiun--tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Jalur ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2016. n

Sebagai pengusung musik dangdut, Dewi Perssik alias Depe berjanji akan terus setia pada jenis musik ini dan akan terus menjaga kelestariannya.

"Inti dari dangdut itu bukan goyangannya, tapi bagaimana kita dapat menghargai karya musik dalam negeri. Dengan menghargai musik dalam negeri berarti kita ikut melindungi aset budaya bangsa," kata Dewi Perssik.

Sejak bergabung dengan Republik Cinta Manajemen pimpinan Ahmad Dhani, Depe sudah mempercayakan arahan musik

dangdutnya lewat garapan 'tangan dingin' musisi senior berbakat itu.

"Aku cukup berinovasi dengan dangdut yang lebih elegan dengan aliran musik kontemporer Indonesia hasil sentuhan ajaib Ahmad Dhani. Inovasi di sini juga dicampur dengan aliran musik lain tanpa menghilangkan ciri khas dangdutnya, biasanya disebut 'mixed fresh'," ucap janda Saipul Jamiil tersebut.

Namun Depe masih merahasiakan kapan lagu dangdut 'mixed fresh' miliknya akan diluncurkan.

Ia menyerahkan seluruh keputusan dan penggarapan pada Ahmad Dhani sebagai bos RCM. "Saya manut saja," kata Depe.n