epaper tribunekompas

INFO POLISI MABES POLRI YANMAS KPPP POLDA METRO JAYA KADIT SERSE PMJ KASAT SABHARA DANSAT BRIMOBDA GEGANA DISPEN MABES POLRI

021-721800 021-492600 021-5234000 021-5703037 021-5708035 021-8727165 021-8727167 021-7398025

Senin, 10 Januari 2011

Munculkan Nama Ibu Ani, Cuma Sinetron Politik By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

www.tribunekompas.co.cc

Dirjen: KA Penumpang Belum Menguntungkan By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menegaskan bahwa partainya tidak pernah memunculkan nama Ani Yudhoyono sebagai calon presiden untuk pemilihan tahun 2014 mendatang. Menurut dia, nama Ani justru dimunculkan orang-orang di luar Demokrat.

"Dia (Ani Yudhoyono) kan belum dimunculkan, yang memunculkan orang. Itu sinetron politik saja," kata Mubarok usai diskusi 'Mafia Kasus dan Fenomena Hukum di Indonesia' di Jakarta, Minggu (9/1).

Mubarok mengatakan bahwa mestinya nama-nama Baca hal 9

Pesan Elfa Secioria Untuk Anaknya By: Anto Jakarta-TRIKOM

Pemerintah menunda kenaikan tarif layanan kereta api kelas ekonomi. Keputusan ini diambil Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada akhir pekan pertama Januari 2011 ini.

Dirjen Kereta Api Tundjung Indrawan mengatakan, alasan penundaan itu karena pemerintah melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat belum memungkinkan. Sebab, bencana yang mendera sepanjang 2010 telah merusak infrastruktur dan gagal panen sehingga harga beberapa kebutuhan dasar dan pokok naik.

"Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat," kata Tundjung Indrawan dalam jumpa pers di Kementrian Perhubungan, Jakarta Pusat, Minggu (9/1).

Tundjung mengungkapkan, penundaan ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya menunda

kenaikan pada Juli dan Oktober 2010. Meski kenaikan tarif ditunda, pemerintah berjanji memperbaiki dan meningkatkan layanan.

"Standar pelayanan yang ada saat ini perlu dirinci dan ditingkatkan serta diberlakukan sebagai dasar bagi penyediaan layanan," tuturnya.

Menurut Tundjung, pengelolaan kereta angkutan penumpang saat ini tidak menguntungkan. Sehingga, tidak ada investor yang masuk. "Tidak ada perkeretapian yang untung. Kereta api barang, itu baru untung," kata dia.

Maka itu, berkaitan dengan investasi swasta, tarif itu menjadi menentukan. Tundjung mengingat-

kan bahwa hal itu perlu dicermati bersama ke depan bila ingin mengundang investor. "Investor sudah masuk di angkutan barang seperti angkutan batubara di Sumatera Selatan, lintas Lampung-Jambi," ujar dia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa menilai penundaan kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) dan kereta disel (KRD)

Polda Nilai Jalan Berbayar Tak Atasi Macet By: Anto H Jakarta-TRIKOM

Sebelum wafat Elfa Secioria sempat meninggalkan pesan buat anak-anaknya. Dia ingin anaknya bebas memilih bidang dalam berkarir. Namun dengan syarat, harus sukses.

Hal ini dikemukakan oleh anak ketiganya Cesyl Athaya Fauziyya. "Papa pernah bilang kalau papa sudah nggak ada tetap jalani hidup semoga jadi sukses," kata Cesyl saat ditemui di rumahnya Jalan Duta IX Blok LL No 14/15, Kemang Pratama, Bekasi Barat, Minggu

untuk jenis perjalanan jarak dekat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudahlah tepat. PT Kereta Api diperintahkan untuk terlebih dahulu meningkatkan pelayanan sebelum menaikkan tarif.

"Masyarakat banyak yang mengatakan saatnya belum tepat untuk menaikkan tarif kereta api," kata Hatta. n

Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang menurut akan diterapkan di Jakarta tahun ini, menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.

Namun, Polda Metro Jaya menilai prediksi itu bakal sulit dicapai. Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, mengatakan sistem ERP tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan pembenahan angkutan umum di Jakarta.

“Percuma ERP diterapkan kalau angkutan umum masih minim kualitas, kenyamanan, dan

pelayanan. Masyarakat akan membayar berapa pun untuk melewati jalur ERP,” ujarnya.

Royke menilai, jalan ber-

bayar hanyalah salah satu upaya untuk mereduksi jumlah kendaraan yang melintas, yang baru akan efektif dalam jangka panjang.

“Tapi dalam jangka pendek, kemacetan akan tetap terjadi,” katanya.

Menurut dia, sebelum memberlakukan ERP, pemerintah Jakarta harus memastikan tersedianya sarana angkutan umum yang yang nyaman. “Orang akan akan berpikir daripada naik mobil pribadi dengan biaya mahal lebih baik menggunakan angkutan umum.”

Untuk itu, Pemerintah Jakarta harus segera membenahi dan meremajakan angkutan umum.

“Saat ERP diberlakukan, angkutan umum bukan lagi angkutan yang tidak manusiawi,” kata dia.

Baca hal 8

P O T R E T

Tanahabang Bukit yang Menjanjikan Duit

Baca hal 8

By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Siapa menyangka jika kawasan Tanahabang yang kini menjelma menjadi pusat grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara dengan

perputaran uang yang besar, dulunya hanyalah merupakan hamparan tanah perbukitan dengan sejumlah pepohonan khas di atasnya.

Sejarawan asal Betawi, Ridwan Saidi, menuturkan, asal mula berdirinya nama sejumlah daerah di Jakarta bermula dari banyaknya flora atau tumbuhan yang ada di daerah tersebut, termasuk nama Tanahabang. Tanahabang, menurut Ridwan, memiliki ejaan yang sebenarnya yaitu Tenabang yang berasal dari de nabang. Nabang yang dalam bahasa latin disebut

xylocarpus gramtum ini merupakan jenis pohon atau tumbuhan yang memiliki tinggi hingga 20 meter.

“Orang Betawi menyebutnya Tenabang sebagai plesetan dari De Nabang, konsonan D berubah menjadi T. Nabang adalah nama jenis pepohonan yang tumbuh di atas bukit. Nabang, atau Tenabang, akhirnya berubah menjadi Tanahabang,” kata Ridwan.

Tumbuhnya pohon atau tanaman de nabang di kawasan yang kini bernama Tanahabang diprediksi ada sebelum Justinus

Vinck, seorang tuan tanah berkebangsaan Belanda membangun sebuah pasar yang kini bernama pasar Tanahabang pada tahun 1735 atas persetujuan Gubernur Jenderal VOC, saat itu Abraham Patras.

Sementara penggunaan nama Tanahabang sendiri muncul setelah stasiun kereta api berdiri di kawasan tersebut sekitar akhir tahun 1890-an.

Lain Ridwan Saidi lain pula keterangan Yusuf (64) soal nama Baca hal 8

Senin, 10 Januari 2011 Gara-gara Harga Cabai CABAI yang biasa kita sebut cabe, belakangan ini memang harganya melambung, bahkan mencapai Rp60 ribu.

Anehnya saat Hari Raya Idul Fitri 2010 lalu tidak naik, tapi malah di akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 ini membumbung.

Kita masih ingat, penguasa Orde Baru Soeharto sempat kesal dengan harga cabai yang melonjak naik saat menjelang kejatuhannya, bahkan kenaikan cabai menyebabkan inflansi cukup tinggi.

Cabai memang tidak banyak kita perlukan paling banyak sekali makan hanya tiga atau empat butir, tapi kalau makan tanpa cabai rasanya kurang mantap, atau terasa masih ada yang kurang.

Maklum orang Indonesia, paling suka sambal terasi (belacan), makanya makan tanpa sambal seperti hambar. Makanya cabai tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Badan Pusat Statistik (BPS) tetap memasukkan cabai sebagai salah satu indikator untuk menentukan tingkat inflasi.

Baru-baru ini, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati akan terus mendesak BPS untuk menghapus komponen harga cabai dari perhitungan inflasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyanggah akan dihilangkannya cabai dari perhitungan inflasi. Menurutnya, menghilangkan harga cabai hanya berpotensi menimbulkan komoditas lain yang naik.

Kalau cabai dihilangkan nanti giliran bawang merah naik itu gimana?

Nanti dihilangkan juga?

Bagaimana pun kenaikan cabang tentunya berpengaruh pada pengeluaran uang setiap rumah tangga, yang biasanya Rp20 ribu cukup untuk membeli beragam bahan menu makanan, tetapi sejak kenaikan harga cabai, uang Rp20 ribu tersebut tidak cukup. Minimal ditambah Rp10 ribu lagi.

Dengan semakin bertambahnya pengeluaran setiap keluarga, tentunya harga cabai mempengarahui inflasi, dalam artian gejala effective demand yang besar.

Makanya Rusman, selaku Kepala BPS tidak bisa menghilangkan cabai dari surveinya dalam menentukan tingkat inflasi.

Selain itu, tanaman cabai merupakan tanaman yang rawan terserang hama dan rawan cuaca buruk, di saat cuaca buruk, biasanya harga cabai naik. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, bagaimana mengantisipasi kenaikan sejumlah komoditas di saat musim perubahan —setiap awal tahun—.

Bukan menyalahkan BPS yang dianggap salah memasukan cabai sebagai salah satu indikasi kenaikan tingkat inflasi. n

2

TRIBUNE REDAKSI Migrant Care Beberkan Kasus Perkosaan TKW Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) akhirnya angkat bicara soal kasus dugaan perkosaan oleh Menteri Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Rais Yatim kepada Rb, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Banjarnegara, Jawa Tengah.

Padahal pada Selasa 4 Januari lalu, analis kebijakan publik Migrant Care, Wahyu Susilo, saat dihubungi VIVAnews.com, menolak mengomentari kasus ini.

Alasannya, faktor keselamatan.

“Saya no comment dulu. Ini pelik sekali.

Nanti saja setelah kami lapor ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), baru kami sampaikan keterangan resmi,” kata Wahyu saat itu. Siapa yang terancam sampai harus melapor ke LPSK? “Ini juga soal keselamatan orang lain,” kata Wahyu.

Tapi, Jumat 7 Januari 2010, Wahyu dan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menggelar keterangan pers di Jakarta Pusat. Migrant Care membeberkan hasil investigasi kasus perkosaan 2007 lalu. LSM yang konsisten memperjuangkan nasib TKI ini melakukan investigasi karena ada pengaduan dari keluarga korban pada 2007 kepada Kedutaan Besar RI di Malaysia. “Dan selang beberapa hari kemudian KBRI meminta Migrant Care untuk melakukan investigasi kasus ini,” kata Anis.

Migrant Care kemudian langsung menemui Rb yang saat itu berusia sekitar 44 tahun. Rb sendiri merupakan TKI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di rumah Menteri Datuk Rais Yatim di Malaysia. Dia kembali ke Indonesia pada 2007. Kasus perkosaan ini diduga terjadi saat Rb bekerja di rumah keluarga pasangan Datuk Rais Yatim dan Datin Masnah.

Berdasarkan pengaduan keluarga

K O N T A K

korban, tercatat Rb pernah bekerja di Malaysia selama delapan tahun. “Ada pengakuan perkosaan, tapi ada permintaan dari korban bahwa dirinya tidak ingin kasusnya diungkap ke ranah publik dan tak ingin kasusnya dibawa ke ranah hukum di Malaysia,” kata Anis.

Migrant Care membantah telah mempublikasikan hasil investigasi ke pihak manapun. Mereka hanya menyerahkannya kepada pihak berwenang. “Kami hanya melapor ke Mabes Polri, Dir. III Bareskrim dengan meminta upaya perlindungan sekiranya itu diperlukan. Kedua, kepada pihak KBRI di Kuala Lumpur,” kata dia.

Kabar ini bermula dari salah satu situs berita Malaysia, Harakah Daily, dengan mengutip bocoran data dari WikiLeaks. WikiLeaks mengacu pada Rocky Bru, seorang blogger Malaysia yang juga mantan Pemimpin Redaksi The Malaysia Mail, sebuah koran gratis di Malaysia. Dalam blog Rocky Bru, muncul tautan (link) pada suatu dokumen mengenai masalah yang menimpa seorang pembantu

P E M B A C A

Anak Sekolah Nonton Bioskop

B

eberapa kali saya perhatikan di Studio 21 maupun XXI banyak sekali anak sekolah menonton bioskop pada jam-jam sekolah. Saya sebagai orang tua merasa prihatin melihat bebasnya anakanak sekolah keluar masuk bioskop. Setahu saya, dulu pada 90-an, ada larangan anak yang menggunakan seragam sekolah masuk ke tempat-tempat hiburan, termasuk bioskop, baik pada jam sekolah maupun di luar

Indonesia, yang disebut berinisial Rb. Dokumen itu adalah laporan investigasi Migrant Care yang bocor di Internet.

Dalam versi asli dokumen itu, nama menteri dan jabatannya tak terlihat karena dicoret menggunakan spidol. Belakangan, nama Rais Yatim ramai disebut-sebut di sejumlah blog, dan laman berita alternatif di Malaysia.

Anis menegaskan, saat melakukan investigasi tahun 2007 lalu, pihaknya tetap menganut dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Saat itu, Migrant Care mengidentifikasi nama korban dan majikan korban sebagai pelaku. “Sesuai dengan hasil investigasi, pelaku menjabat menteri dan berkali-kali juga menjabat menteri,” kata Anis.

Migrant Care mengaku siap digugat balik pemerintah Malaysia. “Kami tidak punya kepentingan untuk tidak berani menghadapi gugatan, atas apa yang kami ungkap berdasarkan kasus yang ada,” kata Anis. n

jam sekolah. Tapi anehnya, aturan ini sekarang sepertinya tidak berlaku lagi sehingga di sejumlah mal, baik bioskop maupun tempat permainan, selalu dipenuhi oleh anak-anak berseragam sekolah. Saya mengimbau apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah kembali mengeluarkan larangan tersebut?

Lambang Garuda Digugat

D

i saat tim nasional sedang berjuang untuk bisa lolos ke final Piala AFF, terbetik kabar adanya gugatan terhadap lambang negara yang gambarnya ditempel di seragam tim nasional.

Terasa lucu dan menggelikan, bukannya mendukung malah menggugat.

Saya sebenarnya tak mempedulikan soal subAnnisa Andriani Soetopo stansi gugatan tersebut.

Jl Alam Segar, Pondok Indah Yang saya persoalkan, Jakarta Selatan mengapa bangsa kita

ini selalu meramaikan persoalan-persoalan kecil? Mengapa bukan mendukung dan memberikan semangat supaya tim nasional kita lebih berprestasi?

Heri Nurdin Abdullah Jl Raya Condet Jakarta Timur

3

TRIBUNE NASIONAL

Kasus Sandiaga, Mereka Tinggal Duduk Semeja

Senin, 10 Januari 2011 Pojok TRIBUNE Mbah Maridjan dan Wawan Dapat Penghargaan

By: Anto Jakarta-TRIKOM

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar menegaskan bahwa perkara dugaan pemalsuan sertifikat lahan Depo Pertamina di Balaraja, Tangerang, yang menyeret nama pengusaha Sandiaga S Uno seharusnya sudah tidak ada.

Hal itu, lanjut Boy, mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) pada 21 Desember 2010 yang menolak permohonan kasasi Edward Soeryadjaja, atas klaim lahan seluas 199.910 m2 yang dipersengketakan.

Putusan MA itu terdaftar dengan nomor 313 K/TUN/2010. Majelis Hakim adalah Supandi, Achmad Sukardja, dan Paulus E Lotulung. Para mejelis itu memutuskan bahwa sertifikat lahan Depo Pertamina itu sah milik PT Jakarta Depo Satelit, rekanan PT Pandan Wangi Sekartaji dimana Sandiaga menjadi direkturnya.

“Kalau ada putusan begitu di MA, ya harusnya ini bukan perkara lagi. Tinggal menunggu mereka (para pihak)

By: Anto Jakarta-TRIKOM

duduk satu meja saja,” kata Boy kepada wartawan di Jakarta, Minggu 9 Januari 2011.

Namun demikian, kata Boy, Mabes Polri sendiri sebenarnya belum mengambil sikap atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. Polri mengalami hambatan untuk mengusut laporan dugaan penggelapan ini.

Hambatan itu adalah asalmuasal kasus yang berawal dari sengketa perdata. Hingga saat ini, penyidik masih mengkaji unsur dugaan tindak pidana kasus itu.

“Sampai saat ini masih meng-

kaji data. Ada juga pemeriksaan saksi,” kata Boy. Sebelumnya Edward, atas nama PT. Siwani Makmur, Tbk, melaporkan PT Pandan Wangi Sekartaji ke Polda Metro Jaya, atas dugaan pemalsuan dan penggelapan dokumen.

Pemalsuan diduga dilakukan oleh rekanan PT Pandan Wangi Sekartaji, yakni PT Jakarta Depo Satelit, pada dokumen kepemilikan sertifikat lahan pembangunan Depo Balaraja. Laporan itu didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tanggal 15 Desember

2009 yang menyatakan sertifikat yang dimiliki Jakarta Depo Satelit sebagai sertifikat palsu.

Namun PT Jakarta Depo Satelit mengajukan banding dan dimenangkan oleh PTUN Jakarta. Pasalnya, dalam proses persidangan, PT Siwani Makmur Tbk tak pernah menghadirkan sertifikat yang asli, tetapi hanya kopi dokumen yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Singapura. Perselisihan terus bergulir ke MA. Edward mengajukan kasasi. Kasasi Edward pun ditolak oleh MA. n

Banjir Lahar Dingin, Muntilan Terisolir By: Anto Jakarta-TRIKOM Kawasan Muntilan terisolir menyusul banjir lahar dingin dari hulu sungai Gunung Merapi.

Ini terjadi setelah terjadi penutupan jalan di dua titik yang menghubungkan jalan utama antara Yogyakarta dan Magelang.

Titik penutupan pertama dilakukan di pintu masuk Muntilan dari arah Magelang.

Ini dilakukan setelah terjadi

peningkatan volume dan arus lahar dingin di Kali Pabelan, Srumpung, Muntilan.

Sedangkan titik penutupan kedua dilakukan di pintu masuk Muntilan dari arah Yogyakarta. Ini dilakukan akibat peningkatan volume lahar dingin yang mengalir ke Kali Putih, Gempol, Jumoyo, Salam.

Kondisi itu membuat sejumlah pengguna jalan

terjebak di antara dua titik penutupan. Sebagian pasrah menunggu hingga jalur dibuka. Namun, sebagian berusaha mencari jalan alternatif untuk keluar dari kekacauan lalu lintas di sekitar kawasan itu.

Selain derasnya lahar dingin yang mengancam masuk ke pemukiman dan jalan raya, aliran itu juga membuat sejumlah warga

panik. Aliran lahar dingin yang membawa material bebatuan dengan ukuran cukup besar memicu getaran di sekitar sungai.

Sejak erupsi Gunung Merapi, beberapa kali terjadi penutupan akses jalan utama Yogyakarta dan Magelang. Banjir lahar dingin tak jarang masuk ke badan jalan dan meninggalkan material lumpur dan bebatuan hingga lebih satu meter. n

Mbah Maridjan, juru kunci Merapi yang wafat dalam erupsi 26 Oktober 2010 lalu, mendapat penghargaan dari Shining World Hero Award dari Supreme Master Ching Hai International Association. Jurnalis VIVAnews, Yuniawan Wahyu Nugroho, yang ikut wafat dalam erupsi itu juga mendapat penghargaan serupa.

Penghargaan diberikan lantaran kepahlawanannya dalam usaha menyelamatkan korban erupsi Merapi.

Mbah Maridjan mendapat gelar kepahlawan lantaran tanggungjawab yang diembannya mampu dilaksanakannya. Dengan keteguhan hatinya, Mbah Maridjan mengemban tugas sebagai juru kunci. "Bahkan apa yang dilakukan oleh Mbah Maridjan melebih pekerjaannya sebagai juru kunci, “ kata Udjang, Koordinator Supreme Master International Asociation cabang Yogyakarta.

Hadiah untuk Wawan diterima langsung oleh istri almarhum, Endah Saptaningsih atau yang akrab disapa Naning, bersama dua putrinya di kediamannya Ambarawa. Selain menerima penghargaan dan plakat, organisasi internasional memberikan uang tunjangan 1.000 dolar Amerika untuk setiap anggota keluarga yang mana terdapat tiga anggota keluarga.

“Penghargaan diberikan kepada Mas Wawan karena tindakan kepahlawanannya yang patut untuk ditiru," kata Udjang. "Dengan hati teguh yang dimiliki dan rasa kemanusiaan yang begitu kuat maka sikapnya ini patut ditiru untuk seluruh manusia. Apalagi sikap yang diambil oleh Mas Wawan ini pada zaman sekarang sangatlah jarang ditemui atau langka," kata Udjang.

Dijelaskan Udjang, organisasi Supreme Master Ching Hai merupakan asosiasi yang gencar menyuarakan gaya hidup vegetarian dan dampak global warming. “Beberapa tokoh dunia juga pernah mendapatkan penghargaan dari organisasi kami, di antaranya Al Gore yang kami anggap sebagai pahlawan karena usahanya yang giat dengan keliling dunia untuk menyuarakan dampak global warming, “ ujarnya. n

Senin, 10 Januari 2011 n

POJOK TRIBUNE

DPD Tetap Dukung Mekanisme Penetapan Sultan By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

Kiai Sepuh Jawa Timur Diimbau Pulang ke PPP

By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta masih berada di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan belum dibahas tuntas. Kendati demikian, dukungan terhadap mekanisme suksesi Gubernur Provinsi DIY dalam bentuk penetapan Sultan HB X sebagai gubernur dan Pakualam IX sebagai wakil gubernur DIY terus menguat.

“Semua anggota DPD RI mewakili 33 provinsi di Indonesia mendukung penetapan Sri Sultan HB X dan Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY,” kata Hafidh Asrom, anggota DPD RI asal Yogyakarta, Sabtu, 8 Januari 2011.

Hafidh menjelaskan, bila DPR nanti memutuskan mekanisme suksesi gubernur dan wakil gubernur DIY dalam bentuk pemilihan, pihaknya akan melakukan advokasi dengan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau di MK menang berarti penetapan, tapi kalau kalah masyarakat yang akan bersikap,” tuturnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap proses pembahasan RUU berjalan lancar. “Nanti kami langsung membahas penetapan atau pemilihan, tidak seperti 2010 yang menjadi tarik ulur,” kata dia.

Menurut Ganjar, saat ini masih ada satu partai, yaitu Partai Demokrat yang menginginkan pembahasan RUU itu diulang. “Kalau ditarik ulur terus lima tahun tidak akan selesai,” ujar Ganjar. n

IKLAN PROMOSI

TRIBUNE PARLEMENT

4

IKLAN PROMOSI

Setelah pada 25 Desember 2010 Partai Persatuan Pembangunan menerima kebulatan tekad kembali dari 36 kiai sepuh Jawa Timur, akhir pekan ini sejumlah kiai sepuh lagi menyusul. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali bersama sejumlah pengurus teras PPP mendatangi kota demi kota di Jawa Timur.

Jika sebelumnya Suryadharma mendatangi wilayah Mataraman (eks Karesidenan Kediri, Karesidenan Bojonegoro, Karesidenan Surabaya), Sabtu 8 Januari 2011 kemarin, bersilaturahmi dengan sejumlah ulama se-tapal kuda (Karesidenan Besuki dan Karesidenan Malang Raya). Di sini, ia kembali menerima kesungguhan para kiai untuk bergabung kembali bersama PPP untuk perjuangan ahlussunnah wal jama'ah pada Pemilu 2014.

Suryadharma didampingi antara lain Suharso Monoarfa (bendahara umum DPP, sekaligus Menpera RI), Chozin Chumaidy (waketum DPP PPP), M. Romahurmuziy (wasekjen DPP/korwil Jatim), Ketua DPW PPP Jatim Musyafa Nur, dan Ketua DPC PPP Kab Pasuruan Agus Asy'ari, dan ketua DPC Kab Probolinggo, Habib Salim.

Safari diawali dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Raudlotul 'Ulum, Besuki, Kabupaten Pasuruan, yang diasuh KH Mas Subadar. Pada kesempatan itu, Suryadharma mengajak para kiai pulang ke PPP sebagai rumah sendiri. Ia menyanggupi permintaan para kiai tentang dijadikannya PPP sebagai garda terdepan perjuangan

IKLAN PROMOSI

Islam ahlussunah wal jama'ah.

"Betapa pentingnya kebutuhan memperjuangkan politik Islam, karena masih banyak aspek kehidupan umat Islam yang belum terakomodir ke dalam sistem hukum negara. PPP siap menjadikan diri sebagai rumah besar politik Islam di Indonesia. Kalau Islam politik yang selama ini ada terus dipinggirkan, dikhawatirkan akan terjadi disharmoni," katanya.

Hadir pada kesempatan pertemuan terbatas di kediaman Kiai Subadar adalah jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama di sekitarnya. Antara lain Rois Syuriah PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Muzakki; Wakil, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Sonhaji; Wakil Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Mukhtarl; Rois Dewan Syuro DPC PKNU Kabupaen Pasuruan, KH Najib Mi'ad; dan Wakil Ketua PCNU Probolinggo, KH Imron Mumakkin.

Suryadharma mengajak para kiai bersama PPP untuk membangun

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

akidah umat, bersama mengentaskan kemiskinan, dengan jalan mengembalikan Jawa Timur sebagai lumbung suara PPP secara nasional.

Sekaligus jalan ini adalah membesarkan Islam dan membesarkan Islam politik di Indonesia.

Para kiai sepuh yang turut mendampingi dalam safari tersebut adalah KH Zainudin (Ploso, Kediri) dan KH Anwar Iskandar (Kediri). Sedangkan para kiai sepuh yang hadir antara lain KH Nuruddin (Probolinggo), KH Fahrurrozi (Bululawang, Malang), KH Abdul Majid Imron, dan KH Abdurrohman Syakur.

Safari berikutnya dilanjutkan ke PP Sidogiri, pondok pesantren tertua di Jawa Timur yang sudah berusia 273 tahun.

Hadir hampir seluruh majelis pengasuh PP Sidogiri antara lain KH Nawawi Abd. Jalil, KH Fuad Nurhasan, KH Bahruddin Thayyib, KH Abdullah Syaukat Siraj, KH Nawawi Sa'doellah. Pada kesempatan tersebut, Suryadharma meminta dukungan para pengasuh atas perjuangan politik Islam yang diemban PPP. n

IKLAN PROMOSI

5

TRIBUNE OTDA

Senin, 10 Januari 2011

Demokrat Siapkan Strategi Pilgub DKI 2012

POJOK TRIBUNE

Hindari Proyek Jalan Layang Antasari-Blok M

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Mulai 2011 ini, Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta tidak lagi menerapkan sistem pengadaan armada menurut koridor, melainkan jaringan. Setiap koridor yang mengalami penumpukan penumpang pada jam sibuk akan dipasok lebih banyak armada untuk mempertahankan headway atau jarak tempuh.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, fleet Management atau manajemen armada diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada penumpang. "Armada sekarang tidak kenal menurut koridor lagi, kami tidak pilah-pilah, kumpulkan bus jadi satu, yang mana yang membutuhkan diberikan," terangnya.

Saat ini jumlah keseluruhan armada bus Transjakarta sebanyak 524 bus, terdiri dari 472 bus tunggal dan 52 bus gandeng. Seluruhnya digunakan mulai dari koridor I sampai X. Rencananya armada akan ditambah lagi tahun ini sebanyak 44 bus dengan menggunakan anggaran APBD 2011 perubahan Rp 180 miliar. Menurut hasil penelitian, pada 2016 dibutuhkan armada sebanyak 781 bus gandeng. "Apalagi pada 2011 akan ada koridor baru yakni Pulogebang-Kampung Melayu," jelasnya.

Udar menegaskan akan tetap menggunakan jalan tol bagi koridor IX Pinang Ranti-Pluit.

Masalah ini sudah dijelaskan kepada Gubernur

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

DKI Jakarta Fauzi Bowo yang semula tak setuju jika busway melintas di jalan tol.

Sejak awal direncanakan jalur koridor IX akan melalui halte Kramatjati. Namun, setelah diujicoba, akhirnya dialihkan melalui jalan tol agar lebih efektif dan headway atau jarak tempuh berjalan optimal.

Awalnya koridor IX dibagi menjadi tiga rute, yakni Pinang Ranti-Cililitan, Cililitan-Grogol dan Grogol-Pluit, karena

jaraknya sangat panjang dan demand penumpang berbeda-beda. Namun, akhirnya sejak Selasa kemarin, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta merubah strategi untuk mencapai headway yang lebih baik.

"Dibuat menjadi dua tipe yakni Pinang Ranti-Pluit langsung khusus bus tunggal, dan UKI-Grogol untuk bus gandeng," paparnya.n

Demokrat Siapkan Strategi Pilgub DKI 2012 By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Partai Demokrat segera menghidupkan mesin politik menyambut berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta 2012 mendatang. Partai pemenang pemilu itu segera memulai persiapan mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya.

IKLAN PROMOSI

“2012 adalah warming up 2014, setelah pelantikan malam ini segera memanaskan kembali mesin politik demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, disela pelantikan pengurus Demokrat Jakarta di PRJ Kemayoran, Jakarta 9 Januari 2011.

IKLAN PROMOSI

Ia mengatakan, partainya telah menyiapkan sejumlah strategi memenangi pemilihan pemimpin Ibu Kota itu. Strategi itu termasuk membangun komunikasi politik dengan partai lain. Namun, dia tidak bersedia membeberkan apa saja strateginya. “Itu sama saja membuka perut saya,” katanya. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Untuk memperbaiki infrastruktur pendukung lalu lintas Jakarta, Pemprov DKI akan melakukan pembangunan jalan layang non tol yang menghubungkan Jl Antasari-Blok M. Agar kemacetan di sekitar lokasi bisa diminimalisir, juga telah disiapkan jalur alternatif yang dapat dilalui oleh pengendara.

Setidaknya ada empat jalur alternatif yang disiapkan.

Pertama, Jl Cipete Raya-Jl Fatmawati-Jl Panglima Polim-Jl Melawai-Jl Tirtayasa. Kedua, pengendara juga bisa melewati Jl Puri Mutiara-Jl Benda-Jl Kemang Raya-Jl Bangka. Ketiga, Jl Puri Mutiara-Jl Benda-Jl Kemang Raya-Jl Prapanca 1-Jl Panglima Polim 9-Jl Panglima Polim Raya. Atau alternatif terakhir bisa juga lewat Jl Cipete Raya-Jl H Junaidi-Jl Damai-Jl Panglima Polim 9-Jl Panglima Polim Raya.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo, mengatakan jalur alternatif yang disediakan ditujukan agar mengurangi volume kendaraan yang akan menuju Blok M. Sehingga pengendara yang biasanya melalui jalan itu diharapkan dapat menggunakan jalur alternatif yang tersedia. "Empat jalur alternatif tersebut kami sediakan untuk mengurangi kemacetan," kata Ery. Selain itu, agar tidak mengganggu pengendara yang melintas, Dinas PU DKI Jakarta juga telah memperhitungkan keadaan di lokasi. Di antaranya dengan melakukan pengerjaan pondasi pada pukul 22.00 malam sampai pukul 05.00 pagi, dan untuk pengerjaan pengecoran siang hari tetap memperhatikan volume kendaraan atau pada saat kondisi lalu lintas tidak padat.

Sementara untuk pengerjaan pembangunan setiap Sabtu dan Minggu atau hari libur pekerjaan dilakukan pada siang dan malam hari. Namun, saat siang hari tetap tersedia dua jalur kendaraan. Pengerjaan jalan layang non tol Antasari-Blok M, tambahnya, rencananya akan rampung pada Agustus 2012 mendatang. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Senin, 10 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Kawasan Monas Bakal Diperketat

TRIBUNE OTDA

6

Fauzi Tak Tahu Soal Mobil Tamu DPRD

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

Agar kebersihan dan keindahan tetap terjaga di kawasan wisata Monas, pihak pengelola berencana lebih memperketat pengawasan tempat wisata bersejarah tersebut. Salah satunya yakni, dengan memperketat pengawasan terhadap pengunjung Monas, terutama dari para pedagang asongan yang kerap berjualan di areal kawasan Monas. Sebab, belakangan ini, kawasan Monas menjadi kotor dengan sampah, terutama saat memasuki akhir pekan atau hari libur nasional.

Kondisi itu diakui Kepala UPT Monas, Rini Haryani yang menyatakan, banyaknya sampah di kawasan Monas dapat dijumpai terutama saat memasuki akhir pekan saat Monas banyak dikunjungi masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta kepada aparat terkait untuk melakukan penjagaan dan pengawasan yang lebih ketat di setiap sudut kawasan Monas agar terbebas dari para pedagang asongan. “Jika sampah tetap dibiarkan berserakan, saya khawatir pengunjung yang datang menjadi kecewa,” ujar Rini.

Menanggapi hal ini, Kasie Operasi Satpol PP Jakarta Pusat, Bernard Pasaribu menuturkan, pihaknya berencana lebih memperketat pengawasan kepada setiap pengunjung Monas. Bahkan, bila perlu menurutnya, setiap pengunjung yang datang akan diseleksi untuk memastikan apakah yang bersangkutan datang untuk berekreasi atau untuk berjualan.

Sebab, diungkapkan Bernard, para pedagang yang berjualan di areal Monas masuk dengan cara menyembunyikan barang dagangannya menggunakan tas berukuran besar. “Kami akan awasi setiap pengunjung yang datang. Penyeleksian pengunjung tentu tidak akan dilakukan secara mencolok karena khawatir mengganggu atau membuat tidak nyaman pengunjung lainnya,” kata Bernard. n

Wacana pengadaan mobil bagi tamu VIP DPRD DKI Jakarta terus mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan.

Tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta itu menegaskan, yang ada hanyalah kendaraan dinas yang dipinjamkan ke DPRD DKI Jakarta, bukan pengadaan mobil vagi tamu VIP DPRD DKI Jakarta.

“Tidak ada pengadaan mobil VIP DPRD. Yang ada, hanyalah kendaraan dinas yang dipinjamkan ke DPRD DKI Jakarta. Kendaraan itu harus dikembalikan saat yang bersangkutan tak lagi menjadi anggota dewan,” ujar Fauzi Bowo, di Balaikota.

Lebih lanjut, diungkapkan Fauzi Bowo, dirinya sama sekali tidak mengetahui soal pengadaan mobil bagi tamu VIP DPRD DKI Jakarta yang dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011.

“Tanyakan saja kepada Ketua DPRD, kalau memang usulan itu benar dari dia. Sebagai gambaran, saya saja tidak punya mobil khusus untuk tamu,” kata Bang Fauzi, sapaan akrabnya.

Dirinya menambahkan, nantinya an ada pihak-pihak yang menilai kewajaran, kebutuhan dan anggaran mobil bagi tamu VIP DPRD tersebut.

Meski begitu, Fauzi mengaku, jika pengadaan bus untuk tamu DPRD itu bisa dimaklumi.

Sebelumnya, pengadaan mobil bagi tamu DPRD DKI Jakarta diperkirakan menelan anggaran Rp 2,5 miliar untuk satu mobil merek Lexus.

Meski pengadaan ini berasal dari

Ketua DPRD DKI Jakarta. Namun sejumlah anggota dewan justru menyatakan ketidaksetujuannya. Sebab, mereka menilai, pengadaan mobil bagi tamu VIP saat ini bukanlah kebutuhan mendesak.

Anggota Badan Aanggaran (Banggar), S Andyka mengungkapkan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sebelumnya tidak menyetujui pengadaan mobil tamu tersebut.

“BURT sudah mencoretnya. Tapi sekarang ada lagi? Ini tidak wajar dan tidak relevan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Diungkapkan Andyka, seharusnya pimpinan dewan bisa lebih bijak. Anggaran pengadaan mobil tamu sebesar Rp 2,5 miliar, sebai-

Laporkan Jika ada Pungutan KTP

6 Puskesmas dan 1 RSUD Akan Dibangun By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan biaya terjangkau, Pemprov DKI pada tahun ini akan membangun 6 puskesmas kecamatan dengan fasilitas rawat inap dan 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta Selatan. Dengan penambahan tempat layanan kesehatan ini, semakin melengkapi 44 puskesmas kecamatan dan 295 puskesmas kelurahan yang lebih dulu ada di DKI Jakarta.

“Kesehatan menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, keberadaan rumah sakit maupun puskesmas sangat vital bagi kehidupan masyarakat,” kata Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, mewakili Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dalam Peringatan HUT ke-86 Perkumpulan dan RS Husada, Jakarta Pusat.

Keberadaan seluruh puskesmas tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup, utamanya di bidang kesehatan bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, selain biaya yang murah, pelayanan yang baik dan optimal, sejumlah puskesmas yang ada di Jakarta juga sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang cukup lengkap guna menunjang kebutuhan warga ibu kota. Tidak hanya itu, untuk memberikan pelayanan prima, sejumlah puskesmas kini beroperasi selama 24 jam penuh serta didukung oleh beberapa tenaga dokter spesialis, termasuk menyediakan fasilitas seperti layaknya rumah bersalin. Salah satunya seperti di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. n

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Masih adanya laporan dari sejumlah warga tentang pungutan saat pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) memang cukup memprihatinkan. Karena, Pemprov DKI Jakarta telah lama menggratiskan pembuatan KTP di ibu kota. Untuk itu, bagi masyarakat yang merasa dimintai biaya saat ingin membuat atau memperpanjang KTP, diminta segera melapor.

Sehingga pihak yang berwenang bisa mengambil tindakan secepatnya.

"Masyarakat harus ada keberanian untuk melaporkan apabila terjadi penyimpangan saat ingin mengurus KTP atau kartu keluarga (KK). Tentunya disertakan dengan bukti-bukti konkrit," kata Frangky Mangatas Pandjaitan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

Ia menjelaskan, biaya untuk pembuatan KTP baru, perpanjangan, ataupun pindahan seluruhnya gratis. Sementara untuk mengurus perpanjangan KTP yang habis masa berlakuknya barulah dikenakan denda senilai Rp 10 ribu. Sedangkan untuk pembuatan KK, hanya dikenai biaya administrasi Rp

knya dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. “Kalau memang harus dibelikan mobil untuk tamu VIP, angka itu terlampau besar.

Mereknya pun tidak perlu Lexus,” paparnya.

Sementara itu, peneliti dari Indonesia Budget Center, Roy Salam mengatakan, dianggarkannya mobil tamu VIP menunjukkan DPRD DKI Jakarta sudah kehilangan sensitifitasnya. “Mobil itu sebetulnya tidak diperlukan. Hal yang tidak rasional jika pemerintah banyak menghabiskan anggaran untuk sesuatu yang tidak penting. Terlebih DPRD pun belum memperlihatkan kinerja dan keberpihakannya kepada masyarakat,” jelas Roy. n

3000. "Seharusnya apabila ada warga yang dikenakan biaya di luar biaya yang saya sebutkan, langsung lapor ke lurah setempat sebagai komandan wilayah,” ujarnya.

Franky juga mengimbau, masyarakat mengurus sendiri pembuatan KTPdan KK. Begitu juga apabila akan melakukan perpanjangan.

“Lebih baik masyarakat datang sendiri untuk mengurusnya, tidak usah memakai jasa orang lain, jadi pemungutan liar bisa dihindari,” jelas dia Menurut Franky, pihaknya juga telah membuat program agar warga yang sibuk tetap dapat melakukan perpanjangan KTPtanpa harus datang ke kelurahan, ataupun menggunakan jasa orang lain. “Setiap hari Sabtu, per wilayah di DKI Jakarta sudah berjalan program KTP Mobile. Satu wilayah itu ada dua mobil. Jadi untuk DKI Jakarta ada 10 mobil yang melayani perpanjangan KTP,” terangnya.

Seperti contoh, lanjut dia, beberapa waktu lalu di Jakarta Timur ada sekitar 300 warga yang dilayani untuk perpanjangan KTP secara mobile. Program ini sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

“Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan. Tidak ada target berapa warga yang mempunyai KTP ataupun memperpanjang KTP, kami upayakan semua warga memiliki KTP dan memperpanjang KTPnya,” tandasnya. n

7

TRIBUNE OTDA

Guru Honor Sukabumi Ancam Duduki Pendopo

Senin, 10 Januari 2011 POJOK TRIBUNE 100 Juta Untuk Korban Merapi

By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Meski sudah mendapatkan dana insentif dari program BOS kabupaten.

Namun ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Guru Honorer (PTGH) Kabupaten Sukabumi, dalam waktu dekat mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran dan menduduki Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi.

Ancaman ribuan tenaga honor tersebut dipicu oleh ketidak jelasan nasib mereka selama ini yang kurang mendapat perhatian serius dari Pemkab Sukabumi. Padahal pada kenyataannya pengabdian guru honorer sebenarnya sama dengan guru berstatus PNS. Ketua PTGH Kabupaten Sukabumi, Wangsa Dijaya mengatakan, dalam memperjuangkan nasibnya, ribuan guru honorer tidak akan pernah surut hingga tuntutannya dipenuhi.

Di aksi unjuk rasa nanti, guru honorer hanya menuntut legalitas formal dari Pemkab Sukabumi agar pengabdian selama ini selaku tenaga pengajar mempunyai payung hukum dan tidak akan terusik pihak manapun. ''Selama ini tugas mengajar dari guru honorer hanya bermodal surat pengangkatan dari pihak kepala sekolah. Tentu bagi kami hal ini menjadi sebuah persoalan yang cukup serius.

Sebab jika sewaktu-waktu kepala sekolah sentimen terhadap guru honorer, mereka akan mudah memecat kami,'' kata Wangsa.

Wangsa menegaskan, legalitas formal dari Pemkab Sukabumi, itu dibutuhkan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer. Sebab tingkat kesejahteraan guru honorer saat ini masih jauh dari yang diharapkan.

Pendapatan seorang guru honorer kalah dibandingkan buruh pabrik yang saat ini

By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM

upahnya dipatok sebesar Rp 850.000. ''Paling tinggi seorang guru honorer mendapatkan penghasilan sebesar Rp 500.000. Bahkan masih banyak guru honorer yang pendapatannya masih teramat minim. Ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan buruh pabrikan,'' katanya.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan PTGH Kabupaten Sukabumi, Riswan menilai, perjuangan guru honorer untuk mendapatkan legalitas dari Pemkab Sukabumi sudah berlangsung selama hampir empat tahun lebih.

Akan tetapi Pemkab Sukabumi sampai detik ini belum berani mengeluarkan SK pengangkatan guru honorer mengingat belum adanya payung hukum. ''Target kami hanya satu yakni ingin semua guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun harapan itu sulit terwujud mengin-

gat formasi lowongan CPNS yang tersedia sangat terbatas. Maka dari itu, kami hanya menuntut legalitas formal dari pemkab agar keberadaan guru honorer bisa diangkat menjadi guru kontrak,'' tegas Riswan.

Bahkan dalam pertemuan terakhir, lanjut Riswan, Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Akhmad Jajuli menjanjikan seluruh guru honorer untuk diangkat menjadi tenaga kontrak. ''Kami akan tadi janji dari Wakil Bupati yang pernah menjanjikan guru honorer akan diangkat menjadi tenaga kontrak. Jika dalam tahun 2011 ini tidak terealisasi, maka guru honorer akan melakukan unjuk rasa.

Kami juga akan mendesak DPRD bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk memberi peluang kami bisa diangkat menjadi tenaga kontrak,'' kata Riswan. n

Melalui lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi. Belum lama ini dana hasil pengumpulan infak dan shadaqah warga Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 100 juta, berhasil disalurkan untuk para korban pasca bencana letusan Gunung Merapi Yogyakarta.

Penyaluran sendiri diberikan langsung ke lokasi pasca bencana oleh Ketua BAZ, Mustafa Kamal, Wakil Ketua BAZ, Atjeng T, Syah. Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Sukabumi, Anwari dan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sukabumi.

"Bantuan yang kami serahkan merupakan bantuan tahap pertama. Bantuannya berasal dari hasil pengumpulan infak dan shadaqah warga Kabupaten Sukabumi, khususnya bantuan dari seluruh anggota Korpri Kabupaten Sukabumi.

40 persen dari warga serta 60 persen bantuan itu dari anggota Korpri," terang Mustafa.

Mustafa mengatakan, di lokasi bencana, bantuan yang disalurkan untuk para korban pasca letusan Gunung Merapi, itu secara simbolis diserahkan kepada Lumbung Zakat Indonesia Kabupaten Sleman Yogyakarta. " Mudah-mudahan tidak lama lagi bantuan selanjutnya bisa kita serahkan," pungkas pria murah senyum ini. n

Rp 20 Miliar Siap Dikucurkan

Penetepan UMK Harus Transparan By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Penetapan Surat Kepututusan (SK) Gubernur Jawa Surat Nomor 561/ Kep.1564-Bangsos/2010 pada 19 November 2010, mengenai kenaikan Upah Mininum Karyawan (UMK) terus mendapatkan perhatian. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kabupaten Sukabumi mulai menerapkan SK tersebut.

Penerapanya sendiri dilakukan dengan cara di sosialisasikan langsung kepada karyawan atau setelah karyawan mendapatkan upah tersebut. Seperti di perusahaan garment PT Dua Sekawan Respati. Perusahaan yang beralamat di Jalan Bangkongreang Desa Banda Kecamatan Cicurug ini, secara gamblang memperlihatkan kenaikan UMK Rp 850 ribu kepada pada karyawan. “Perusahaan kami sudah sepakat mengenai SK dari gubernur, sebab perusahaan sadar jika SK tersebut harus di jalankan untuk kesejehteraan karyawan,” kata Kepala Personalia Dua Sekawan Respati (DSR), Daday.

By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM

Menurutnya, trasnparansi kepada karyawan perlu dilakukan. Dengan begitu upaya stabilitas serta peningkatan hasil maksimal akan dicapai oleh perusahaan, dan kesejahtraan karyawanpun akan meningkat. “Karyawan yang berjumlah sekitar 500 orang ini pun menyambut suka cita UMK ini,” ujarnya.

Daday mengatakan, untuk hitungan upah Rp 850 ribu ini murni di berikan kepada karyawan dan berbeda urusan upah kerja lembur karyawan. “ Gaji pokok

tetap Rp 850 ribu, sedangkan untuk uang lembur lain lagi yaitu sekitar tujuh ribu sampai sembilan ribu. Kisaran upahnya tergantung dari jam lembur,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sukabumi, Baban Syahbani mengatakan, SPSI akan terus melakukan peninjauan dan audit penerapan SK gubernur tersebut terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi. n

Pemerintah Pusat melalui APBN, akan menurunkan bantuan 20 miliar untuk pembangunan infarstruktur Kabupaten Sukabumi. Dengan total anggaran sekitar Rp 1,9 Triliun untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011.

Bantuan tersebut akan di tujukan kepada bidang Infrastruktur meliputi Jalan kabupaten, irigasi, pembangunan dan perbaikan kantor desa serta perbaikan rumah tidak layak huni serta bidang pertanian.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, Ujang Fahlpulwaton, dalam penyampaian anggaran rencana pembangunan Sukabumi, di Kecamatan Kalapanunggal, kemarin. Ia menuturkan, sekitar Febuari hingga maret 2011, anggaran akan turun kepada sektor yang dibutuhkan. Anggaran tersebut turun ketika adanya berita pembangunan sektor yang benar membutuhkan dari kabupaten, setelah itu diajukan ke DPRD provinsi.

Ujang mewanti-wanti kepada masyarakat supaya turut mendukung turunnya anggaran dan menjadi pemantau anggaran tersebut. upaya tidak adanya salah penggunaan, sebab anggran tersebut merupakan uang yang didapatkan dari masyarakat. Ketika ada sektor yang sudah di cantumkan dalam agenda pembangunan namun di lapangan tidak ada masyarakat berhak menuntut. n

TRIBUNE HUKRIM

Senin, 10 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Pengawasan di Lapas Dinilai Lemah By: Anto Jakarta-TRIKOM Lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan) menjadi indikasi lemahnya penegakan hukum di lembaga tersebut.

Hal ini bisa dilihat atas kasus Gayus Tambunan dan pertukaran tahanan atau “joki” narapidana (napi) di LP Kelas II-A Bojonegoro, Jawa Timur. “Memang sistem pengawasan dan penegakan hukum kita masih sangat lemah. Harus banyak pembenahan agar tidak terjadi hal-hal seperti di Bojonegoro dan kasus Gayus,”kata pakar hukum acara pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda.

Sebelumnya terjadi kasus pertukaran narapidana yang terbongkar pada Jumat (31/12), saat Kasiyem, 55, yang merupakan napi dalam kasus pupuk bersubsidi dengan vonis tiga bulan 15 hari, meminta Karni, 50, untuk menggantikan dirinya dalam LP dengan mendapatkan imbalan Rp10 juta. n

Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kabulog By: Anto Jember-TRIKOM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan mantan Kepala Bulog (Kabulog) Divre Jawa Timur, Muharto, yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah untuk gudang Bulog Jember.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan tanah gudang Bulog senilai Rp2,2 miliar di PN Jember, Jawa Timur, Rabu, dengan agenda putusan sela. "Majelis hakim menolak eksepsi secara keseluruhan yang diajukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukum terdakwa," kata hakim ketua Priyo Utomo dalam persidangan.

Menurut dia, eksepsi yang diajukan terdakwa Muharto sudah memasuki pokok-pokok materi persidangan, sehingga harus dibuktikan dalam sidang selanjutnya," tuturnya menjelaskan. n

Megawati: Penegakan Hukum 2010 Buruk By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai tahun 2010 diwarnai dengan praktik hukum yang buruk.

Padahal, kepatuhan pada hukum yang merupakan fondasi tertib sosial dan rasa saling percaya. Menurut dia, hukum seolaholah ditampilkan sebagai garda terdepan untuk melayani keadilan dengan begitu banyak kasus hukum yang dipamerkan. Namun, praktik penegakannya masih sangat buruk karena sangat terlihat diskriminasinya dan hanya untuk pencitraan semata.

“Penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan sehingga hukum lebih mudah ditegakkan pada rakyat jelata. Namun,tidak berdaya ketika menghadapi mafia pajak seperti Gayus Tambunan, kejahatan perbankan seperti kasus Bank Century, serta pencurian kekayaan alam kita. Hal inilah yang menjadi masalah pokok kita selama 2010, hukum justru takluk di telapak kaki kekuasaan,” kata Megawati dalam pandangan awal tahunnya.

Menurut Presiden RI kelima itu, dalam situasi hukum yang seperti inilah, metode street justice marak berkembang.Banyak disaksikan betapa pada 2010 ditandai oleh hadirnya kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan. ”Mereka membakar,mengusir, mengadili,bahkan ada yang terbunuh

atas nama hukum,agama,dan keadilan tanpa negara dapat berbuat banyak,”ujarnya. Selain itu, pada 2010 juga ada paradoks yang luar biasa terhadap prestasi perekonomian.

Secara statistik telah terjadi peningkatan prestasi makroekonomi.

Namun,di ujung ekstrem yang lain terdengar suara rintihan bagian terbesar rakyat kelas bawah yang semakin terhimpit secara ekonomi dan tercampakkan secara sosial. ”Tingkat kemiskinan terus bertahan, sementara angka pengangguran terus bertahta angkuh pada tingkat yang mencemaskan.Dalam perspektif ekonomi tampak sebuah kondisi yang secara ideologis berseberangan dengan citacita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”ungkapnya. Kondisi seperti

Tanahabang......... sambungan dari hal 1

Penanganan Kasus Gayus Setengah Hati

Tanahabang. Berdasarkan penuturan orangtuanya dulu, nama Tanahabang diambil dari kata tanah merah yang digunakan sebagai markas tentara. “Konon cerita yang saya dengar, daerah Tanahabang dulu menjadi daerah penempatan tentara Mataram saat akan menyerang tentara VOC atau Belanda. Karena banyak terdapat orang Jawa, mereka menyebut daerah tanah merah ini, menjadi Tanahabang,” kata Yusuf, tokoh masyarakat Tanahabang yang bermukim di Pasar Kambing, Jakarta Pusat.

Pengakuan Yusuf ini sesuai dengan cerita sejarah mengenai daerah Tanahabang pada tahun 1628, di mana saat itu daerah Tanahabang masih berupa rawa dan

By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

perkebunan yang banyak ditanam tanaman teh, kacang, melati, dan juga sirih di atas tanah perkebunan yang berwarna merah.

Cerita lain yang berkembang, pemberian nama Tanahabang, akibat perang antara tentara VOC dengan tentara Mataram di daerah tersebut. Banyaknya tentara yang gugur dari pihak tentara Mataram dan bersimbah darah, membuat tentara Mataram yang asli Jawa menyebutnya Tanahabang, atau tanah merah karena darah. Namun terlepas dari beragam versi yang ada, Tanahabang kini telah menjelma menjadi kawasan perdagangan dengan keuntungan ekonomis yang sangat menjanjikan. n

Polda Nilai......... sambungan dari hal 1 Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Organda DKI, saat ini terdapat sedikitnya 22.776 bus angkutan umum yang telah uzur. Bahkan 16.460 di antaranya sudah tidak layak beroperasi.

Sebagaimana telah diberitakan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen

8

Kebutuhan Lalulintas Melalui Pembatasan Kendaraan Bermotor menetapkan ada empat kawasan akan ditetapkan sebagai lokasi jalan berbayar, yakni: Jalan MH Thamrin, Sudirman, HR Rasuna Said, dan kawasan Kota Tua. Pemberlakuan kebijakan ini tinggal menunggu payung hukum dari pemerintah pusat. n

Penanganan kasus dugaan mafia pajak dan hukum yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus Holomoan Partahanan Tambunan dinilai hanya setengah hati.

Hal ini karena kasus tersebut banyak melibatkan oknum petinggi di lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kuasa hukum Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mengatakan, harus ada keseriusan dari lembaga hukum untuk menangani kasus tersebut.

“Sekarang gimana mau serius jika petinggi Polri, petinggi kejaksaan, sampai hakimnya juga terlibat

kasus ini,”ungkap Buyung di Jakarta kemarin.

Buyung mengaku pesimistis kasus yang melibatkan kliennya itu akan bisa dituntaskan.Apalagi, kejaksaan dan kepolisian tidak bisa diharapkan lagi menuntaskan itu.“Harus ada keseriusan luar biasa. Kalau perlu,tangan besi untuk menyelesaikan kasus ini,”katanya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum itu berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas dengan memerintahkan kepolisian dan kejaksaan agar tidak main-main dalam penanganan kasus ini.

Buyung beranggapan, selama menangani kasus Gayus,polisi dan

itu, menurut Mega, merupakan lahan yang sangat subur bagi bersemainya benih- benih ketidakpuasan yang bisa berubah menjadi kekuatan yang mengancam persatuan bangsa.

Arah pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar telah membuat pemerintah lalai akan fungsi distribusi yang berkeadilan. ”Sudah saatnya kita canangkan kembali cita-cita kemakmuran yang berkeadilan sebagai skala prioritas tertinggi,” harap Megawati.

Lebih lanjut Megawati mengungkapkan, sebagai bangsa, kualitas kepemimpinan bangsa semakin tergerus oleh ketidakmampuan di dalam menentukan ke arah mana bangsa ini akan berlayar. n

jaksa hanya mengikuti arahan dan perintah-perintah dari atasannya.

Begitu pula hakim,yang hanya menerima perkara yang diajukan jaksa.

“Kami akan meminta pengadilan memberikan penetapan agar kasus Gayus, terkait mafia hukum dan mafia pajak, dibuka.Apalagi, kejaksaan dan kepolisian tidak bisa diharapkan lagi untuk menuntaskan kasus itu,”kata dia.

Selain meminta ketegasan Presiden, Adnan Buyung juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengambil alih penanganan kasus Gayus kendati dia pesimistis KPK bersedia mengambil alih kasus Gayus ini karena sudah ditangani kepolisian. n

Pesan Elfa........ sambungan dari hal 1 9 Januari 2011.

Menurut Cesyl, ayahnya adalah sosok yang terbuka dan tidak memaksakan kehendak.

Bahkan Elfa tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk jadi penyanyi. "Semua terserah kamu aja cuma terakhirnya harus sukses. Itu kata papa," ujarnya.

"Walaupun kita keluarga

musik tapi kamu pengen nari ya udah nggak papa yang penting sukses," lanjut gadis yang sekarang duduk di bangku SMP ini.

Hariza Ivan Kamil, anak pertama almarhum, mengaku hal yang paling ia kenang dari ayahnya adalah rasa cinta kepada keluarga dan temen-temennya yang begitu besar.

Dia salut dengan ayahnya yang tidak pernah memaksa dirinya dalam menjalani hidup.

"Buktinya saya waktu itu ikut silat dan main bola tetap didukung papa. Sampai akhirnya karena kita adalah keluarga musik saya sadar sendiri bahwa kita harus bermain musik," tuturnya. n

9

TRIBUNE EDUKASI

Rekening LiarAda di PTN

Senin, 10 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Guru PNS Harus Lebih Fokus

By: Anto Jakarta-TRIKOM

By: Anto Jakarta-TRIKOM Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh membantah ada rekening liar di kementerian yang dipimpinnya. Sebab, menurutnya, rekening liar tersebut justru terdapat di sejumlah satuan kerja di perguruan tinggi negeri. ’’Tidak ada rekening liar di Kemendiknas. Namun yang menjadi tanggung jawab Kemendiknas bukan hanya di pusat. PTN yang tersebar di seluruh Indonesia juga menjadi tanggung jawab Kemendiknas,’’katanya, dalam jumpa pers di kantornya.

Menurut dia, setiap PTN tidak hanya memiliki satu rekening, tetapi sangat banyak. Hal itu terkait dengan fleksibilitas dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Seharusnya, lanjut dia, sebelum

membuka rekening tersebut, PTN meminta izin kepada Kementerian Keuangan terlebih dahulu. Sebab, rektor dan jajaranya mengalami pergantian dalam jangka waktu tertentu.

Karena itu, Kemendiknas mengaku terus-menerus melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan rekening. Apa yang menjadi temuan BPK adalah dampak ketidaktahuan PTN mengenai penggunaan anggaran.

Terus Berbenah ’’Temuan rekening liar oleh BPK tidak otomatis ada korupsi. Sebab, uang dan pencatatanya ada. Meski demikian, di masa mendatang tidak boleh lagi ada penggunaan anggaran sebelum ada izin dari Kemenkeu,’’tegas Nuh. Menurutnya, kerja sama Kemendiknas-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan dimaksudkan untuk

membuat jajarannya takut melakukan penyimpangan atau korupsi. ’’Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, dan membuat kebijakan yang berbasis pada prinsip good governance.

Karena kalau seseorang tidak melakukan penyimpangan gara-gara takut, berarti belum menjadi bagian dari proses internalisasi kesadaran,’’tuturnya.

Bisa jadi, lanjutnya, yang bersangkutan justru terpaksa atau akan berkreasi dengan membuat teknik tertentu agar tidak dikategorikan sebagai tindak korupsi. Di tempat sama, Sekjen Kemendiknas Doddy Nandika menambahkan, pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap rekening liar di lingkungannya. ’’Kami masih melakukan pembenahan dan jumlahnya makin sedikit,’’tegasnya.n

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang tidak jadi menarik guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajar di sekolah swasta, dipandang positif oleh beberapa pihak. Namun guru PNS harus konsisten untuk fokus mengajar 24 jam/minggu di sekolah swasta.

Ketua Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Jateng Muh Zen Adv menyatakan, pembatalan kebijakan untuk menarik guru PNS di sekolah swasta perlu diapresiasi. Namun jika tidak jadi ditarik, konsekuensinya guru PNS tersebut harus tetap konsisten mengajar 24 jam/minggu di sekolah swasta sebagai penguatan sekolah itu. ‘’Hal ini perlu diapresiasi secara positif.

Belum disahkan kebijakan yang dilatarbelakangi dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) ini, karena terjadi banyak kritikan, sehingga Kemendiknas membatalkannya,’’ urainya.

Konsekuensinya, guru PNS yang nyambi di sekolah swasta harus fokus memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang guru dan dosen.

Yaitu wajib mengajar 24 jam/minggu bagi yang sudah bersertifikasi. n

Pendidikan Karakter Belum Jadi Perhatian

Penarikan Guru PNS Berdampak Buruk bagi Sekolah Swasta

By: Anto Jakarta-TRIKOM

By: Soewardi Surabaya-TRIKOM

Pendidikan karakter bagi peserta didik di seluruh tingkatan pendidikan, belum menjadi perhatian para pengajar. Peserta didik hanya ditekankan pada penguasaan iptek dan skill, bahkan pendidikan diharapkan menghasilkan lulusan yang siap kerja. ‘’Dengan kata lain, peserta didik hingga kini hanya ditekankan bermental kuli. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang diamanahkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yakni, berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab,’’ kata Anggota Tim Rencana Strategis Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Sarjuni SAg MHum. Secara operasional, sasaran proses pendidikan adalah membangun paradigma baru dalam pendidikan. Proses pendidikan yang demikian akan menguntungkan dan bisa menyejahteraan banyak warga. n

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Zainuddin Maliki, mengecam rencana keputusan pemerintah yang akan menarik guru pegawai negeri sipil (PNS) dari sekolah swasta. Menurutnya, kebijakan tersebut termasuk sangat drastis dan bisa membuat perubahan signifikan dalam dunia pendidikan.

“Jika hal itu benar dilakukan maka termasuk kebijakan revolusioner. Melihat keadaan sekolah swasta di Indonesia, kebijakan penarikan guru bantu di sekolah swasta itu bisa menimbulkan

dampak buruk,” kata Zainuddin di Surabaya.

Zainuddin menyatakan bahwa kebijakan menaruh guru PNS di sekolah swasta merupakan bentuk subsidi pemerintah dalam dunia pendidikan sebagai upaya untuk mempercepat pemerataan

kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah swasta.

Melihat banyak sekolah swasta yang relatif tertinggal dibanding negeri, Zainuddin berpendapat pemerintah masih memiliki kewajiban untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan antara swasta dengan negeri. n

Munculkan Nama .......... sambungan dari hal 1 capres tak disebutkan dalam tahuntahun ini. "Idealnya 2013 dan 2014," kata mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Tapi, bagaimana bila akhirnya Ani Yudhoyono maju sebagai capres? "Saya tidak berpikir cocok

atau tidak cocok," kata dia.

Bahkan, Demokrat berpikir calon presiden tak harus dari internal partai. Calon presiden, bisa dari mana saja. "Yang penting sesuai dengan agenda negara," kata dia.

Menurut Mubarok, saat ini

masih terlalu jauh untuk menyebut nama-nama calon presiden. "Silakan munculkan nama-namanya, pasti tidak akan jadi. Akan habis ditembakin, karena masih jauh," kata dia.

Nama Ani Yudhoyono sendiri sudah jauh hari disurvei sebagai calon

presiden oleh Indo Barometer. Pada survei yang dilakukan Agustus 2010, Ani Yudhoyono mendapat peringkat ke enam mengalahkan Surya Paloh, Suryadharma Ali, dan Hatta Rajasa.

Berikut urutan hasilnya: Megawati urutan pertama (21,8 persen), Prabowo

Subianto (15,5 persen), Wiranto (8,7 persen),Aburizal Bakrie (5,6 persen), Muhaimin Iskandar (3,5 persen),Ani Yudhoyono (3,4 persen), Surya Paloh (3,3 persen), Hatta Rajasa (2,0 persen), SuryadharmaAli (0,3 persen), dan Luthi Hasan Ishaaq (0,3 persen).

Senin, 10 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK Harga Cabai Di Depok Masih Melambung Tinggi By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Harga cabai di Kota Depok hingga kini masih terhitung tinggi. Bahkan menembus hingga Rp.70ribu per kg. Kondisi ini banyak dikeluhkan kaum ibu rumah ukses nasional tangga dantim pedagang makanan. Di Pasar Kemiri Indonesia lolos keharga finalcabai merah keriting Muka, Kecamatan Beji harganya antara Rp 69ribu-70ribu/kg.

Piala AFFbervariasi 2010 bukan Padahal, pekan sebelumnya hanya Rp 53ribu/kg. tanpa cela. Untuk itu, Ketua Hutapea, penjual cabai menuturkan memasuki Umum PSSI, Nurdin Halid akhir tahun harga sejumlah sayuran selalu mengalaminta timnas Termasuk melakukan mi kenaikan. cabai merah keriting. Hal ini perbaikan. dikarenakan kondisi cuaca yang buruk dan berakibat padaMenurut tanaman sayur.

“Kalau akhir tahun pasti harga Nurdin, naik.

Kenaikannya nggak tanggung-tanggung,” kata perbaikan harus dilakukan dia ditemui di Pasar Kemiri Muka,kemarin sebelum melawan Malaysia Kenaikan harga cabai merah keriting, samdibungnya, final, 26mulai dan terjadi 29 Desempada awal Desember 2010. ber 2010.

Kebangkitan Dari harga Rp 15ribu/kg pada November 2010, kemudianharus berangsur naik menjadi Rp 40ribu/kg.

Malaysia diwaspadai.

Lonjakan harga kembali terjadi memasuki Hari Natal “Masih ada panik di belakemarin. “Harga per kilonya sampai Rp.53ribu. kang. Itu sangat penting Sekarang malah naik lagi jadi Rp.69 ribu/kg,” kata karena tingkat permainan pria dengan logat batak kental.

Hutapea menyiasati kenaikkan harga dengan tidak membeli dalam jumlah banyak. Hal itu dilakukan agar dagangannya yang tidak laku tidak busuk.

“Kalau busuk sudah pasti dibuang. Sekarang belinya idang lanjutan Ariel sedikit-sedikit saja. Yang penting ada,” terangnya. yang keenam telah Kondisi serupa terjadi pula di Pasar Depok Jaya, Kecamatan selesai digelar Pancoranmas. di Penga- Harga cabai di pasar ini lebih tinggi Rp 2.000/kg dibanding pasar lain. dilan Negeri Bandung, Juju, salah satu penjual mengaku harga tinggi meSenin 20 Desember 2010. nyebabkan jumlah penjualan berkurang. n

TRIBUNE DEPOK

10

Pelantikan Nur Belum Tentu 26 Januari 2011

S

S

Para saksi pun telah dihadirkan, antara lain Luna Maya, Puri Lasmi, Sabar Arifin Ditemukan Anggit Gagah Pratama Meninggal Peron Stasiun dan Redjoy, yangdi diduga By: Heriyansah sebagai penyebar video Depok-TRIKOM asusila Ariel.

Namun, Sesosok mayatmenurut ditemukan di salah satu peron Stasiun Depok Lama, Senin (3/1)/ Korban Jaksa Penuntut Umum, ditemukan sekitar pukul Rusmanto, Sarah Amalia08.20 WIB. pedagang yang berada di yang Seorang dijadwalkan hadir

sekitar lokasi mengatakan sempat melihat korban sebelum meninggal. Dia mengatakan, saat itu pria yang bernama Sabar Arifin (60) ini sedang duduk menanti kereta di peron tersebut. otoEntah mesramengapa, Rahma Azhari tiba-tiba lelaki tersebut denganambruk. pelatih kesebeterjatuh, Warga lalu membawanya ke Balai Pengobatan Depok yang terletak di lasan tim nasional Filipina, dalam area stasiun tersebut.

Simon McMenemy ramai Kapolsek Pancoran Mas Depok AKP diperbincangkan.

Berbagai Ismail Usman mengatakan, korban diduga komentar baik yang penyakit mendu- jantung.Jenazah meninggal karena kung ataupunpada yangpukul bernada ditemukan 08.20. Kematiannya wajar.

“Dugaan sementara ia meninggal akibat miring bertaburan. penyakit jantung karena ia membawa obatobaTetapi, Rahma tak tan,” ujarnya. mau bicara banyak. Ia Jenazah pria yang bertempat tinggal di hanya menjawab dan RT menkompleks Ratu Jaya 02/RW 05 tersebut jelaskan soal dibawa inidalam selanjutnya keakun Rumah Sakit Harapan twitter pribadinya @RaAyang berada di kota Depok untuk divisum. n

F

By: Heriyansah Depok-TRIKOM Gonjang-ganjir soal pelantikan walikota depok Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad masih terus menjadi topok pembicaraan hangat di kalangan eksekutif maupun legislatif kota Depok.

Ada kalangan memprediksikan nur mahmudi tidak akan dilantik pada 26 januari mendatang.

Banyak kalangan yang memprediksi tidak akan terjadi pelantikan walikota Depok pada 26 Januari mendatang. Prediksi ini semata mata hanya karena didasari oleh perkembangan di depok yang kian hari makin memanas. Apalagi beberapa parpol

yang ada di kota Depok nampaknya memiliki suara sama, yakni menghormati proses dan keputusan hukum yang sedang berjalan.

Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya menolak keras pelantikan walikota depok, dan mengancam akan mem-PAW-kan anggotanya, kini nampak sejalan dengan beberapa partai lainnya.

Mad Arif, ketua fraksi PDIP DPRD Kota Depok,dprd kota depok, ketika ditemui saat resesnya mengatakan, dewan tidak akan menghalangi pelantikan itu. Namun proses hukum yang sedang berjalan, harus tetap diselesaikan dulu.

Lebih jauh Mad Arif mengatakan, siapa yang berani jamin walikota akan dilantik pada tanggal 26 Januari mendatang? Sebab menurutnya, semua partai yang di DPRD kota Depok, tetap ingin menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Kendati mad arif menambahkan, dewan juga tidak dapat menghalangi keputusan mahkamah konstitusi dan mendagri. Sedangkan PDIP sendiri, tetap akan mendukung siapapun yang dilantik, selama sesuai prosedur dan tidak ada keluhan dari masyarakat. Walaupun, PDIP di kota Depok telah menentukan sikap politiknya, yakni menjadi partai oposisi. n

Warga Limo Masih Butuh UPS By: Heriyansah Depok-TRIKOM Masalah Unit Pengelolaan Sampah (UPS), memang masalah yang pelik.

Meski demikian, keberadaan sangat dibutuhkan di masyarakat. Namun terkadang, kehadirannya tidak dikehendaki di tengah tengah masyarakat.

Mendengar kata UPS, masyarakat pasti akan berkonotasi pada hal hal yang bersifat bau, jorok, dan kotor.

Namun keberadaan UPS ini, khususnya di kota Depok, dirasakan sudah sangat diperlukan. Sebab kuota sampah yang dihasilka warga Depok, tak akan tertampung hanya dengan mengandal TPA saja.

Soal sosialisasilah yang memiliki peran peran besar agar masyarakat mau nenerima kehadiran ups di wilayahnya. Seperti yang dilakukan di wilayah kecamatan Limo, kota Depok.

Kecamatan ini merupakan

satu-satunya kecamatan di kota Depok yang setiap kelurahannya sudah memiliki unit pembuangan sampah.

Bahkan, menurut sekretaris kecamatan Limo, Muchsin Mawardi, ada satu kelurahan lagi yang mengingikan berdirinya UPS di kecamatan Limo.

Artinya, kecamatan Limo yang hanya terdiri dari 4 kelurahan, akan segera memiliki 5 UPS. Lebih jauh dikatakan Muchlis, masyarakat limo terlihat antusias dengan berdirinya UPS, karena menyadari betapa

pentingnya keberadaan ups tersebut.

Dengan berdirinya UPS, nantinya tidak ada lagi penumpukan sampah sampah di wilayah. Sebab, tidak memliki ketergantungan soal pengangkutan dan kapasitas TPA. Bahkan, kata Muchlis, untuk pertengahan tahun ini seluruh UPS yang ada di kecamatan Limo, rencananya sudah akan mulai beroperasi.

Bisa dipastikan, jika keempat UPS ini beroperasi, tidak ada lagi penumpukan sampah diwilayah kecamatan Limo. n

11

TRIBUNE DEPOK

Demokrat Bukan Partai Koalisi

Senin, 10 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK Pemusnahan Barang Bukti Ex Raskin

By: Hendriyansah Depok-TRIKOM By: Hendriyansah Depok-TRIKOM Pernyataan politik sikap Partai Demokrat terhadap pemerintahan kota Depok, ternyata tidak sekeras PDIP. Yang jelas jelas menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana pelantikan walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Partai Demokrat dalam sikap politiknya, lebih menginginkan jalan bersama dengan pemerintah kota Depok.

Partai Demokrat lebih nampak hati hati dalam menanggapi persoalan tersebut. Menurut Edi Sitorus, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD kota Depok, Demokrat sebagai partai pengusung lebih menyoroti pada proses peradilan yang

sedang berjalan. Demokrat melihat, ini merupakan proses hukum yang harus dilakukan dan dijalani.

Menurut Edi, Demokrat lebih menyoroti tentang persoalan cacat hukum yang dilakukan oleh kpud kota Depok, dibanding dengan setuju atau tidaknya walikota Depok dilantik. Sebab, tambah Edi, siapaun yang menjadi walikota Depok, Demokrat akan tetap mendukung jika sesuai dengan prosedur. Karena, tambah edi, tidak mungkin dewan mengabaikan keputusan hukum yang sedang berjalan.

Lebih jauh anggota komisi c ini mengatakan, permasalah yang ada di kota Depok, seharusnya bisa dijadikan pembelajaran politik untuk di daerah daerah lain. Bahkan untuk

di indonesia. Sebab, tambah Edi, apa yang terjadi di kota Depok, jelas mencerminkan betapa tidak sempurnanya undang undang yang dimiliki oleh negeri ini.

Dimana ada lembaga peradilan seperti PTUN Bandung, tiba tiba menyatakan keputusan KPUD Depok tidak benar, kendati MK sudah mengiyakan dan memutuskan hasil kerja KPUD kota Depok.

Bagi Demokrat, tambah Edi, yang terpenting saat ini bukanlah harus mendukung dan tidak mendukung siapa walikota Depok.

Karena siapaun walikota Depok, Partai Demokrat tetap akan bermitra selama hal itu untuk kepentingan rakyat. n

Anggaran Reses Lecehkan Dewan

Pendapatan Disdukcapil Naik 15 Persen Dari Target

By: Heriyansah Depok-TRIKOM Reses anggota DPRD kota Depok selama 6 hari yang terhitung mulai awal Januari hingga tanggal 6 Januari, ternyata menimbulkan berbagai kesan dikalangan anggota dewan. Ada anggota dewan yang enjoy menjalani resesnya, dan tak sedikit pula yang kecewa serta merasa dilecehkan dengan anggaran reses yang cuma Rp100 ribu per hari.

Anggaran reses anggota DPRD kota yang jumlahnya hanya sebesar Rp600 ribu per anggota dewan, ternyata sempat menjadi perbincangan hangat. Bahkan tidak sedikit anggota dewan yang merasa kecewa dan dilecehkan dengan jumlah anggaran yang terbilang minim itu.

Menurut Mad Arif, anggota komisi D DPRD kota Depok, anggaran yang diberikan untuk reses anggota DPRD kota Depok terhitung sangat minim, jika dibanding dengan di daerah daerah lain. Mad Arif sendiri tidak mengetahui pasti apa penyebab minimnya anggaran itu. Padahal menurutnya, dewan masih memiliki cukup anggaran.

Mad Arif menggambarkan, di

Kepala Kantor PMKP Kota Depok Drs. Zalfinus Irwan mewakili Sekretaris Daerah Kota Depok melaksanakan pemusnahan barang bukti ex raskin dari Kelurahan Depok. Acara yang bertempat di TPA Cipayung ini, dihadiri oleh perwakilan Pengadilan Negeri Depok, Kodim, Polres, DPRD Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas dan Kelurahan Depok.

Dalam acara tersebut Zalfinus menyampaikan dasar pemusnahan barang bukti ini adalah keputusan Pengadilan Negeri Depok, hasil uji lab dari Badan POM yang menyatakan bahwa beras ex raskin sudah tidak layak konsumsi serta sesuai keputusan Walikota Depok tentang pembentukan Tim Pemusnahan Ex Barang Bukti Raskin.

Beras yang diangkut dari Kelurahan Depok kemudian dimusnahkan di TPA Cipayung dengan cara diurai ke kolam penampungan sampah kemudian dicampur dengan sampah dengan menggunakan excavator. n

By: Anto Bogor-TRIKOM

daerah lain seperti Tangerang atau Bogor, anggaran reses anggota dewan bisa mencapai jumlah 18 hingga 30 juta per orang. Sementara untuk kota Depok, hanya Rp600 ribu per orang.

Menurut Mad Arif, nilai sebesar ini tidak saja membuat kecewa anggota dewan, tapi juga membuat anggota dewan merasa dilecehkan. Kendati demikian, sebagai wakil rakyat dirinya akan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya, yakni memantau berbagai perkembangan serta keluhan masyarakat di daerah wilayah pemili-

hannya.

Menjalani reses ini, Mad Arif sudah hampir mengunjungi 10 kelurahan di dua kecamatan, yakni Bojongsari dan Sawangan. Keluhan masyarakat yang banyak diterimanya, menurut Mad Arif kebanyakan adalah soal pemerataan pembangunan yang masih belum merata kedaerah pelosok Depok. Mad Arif juga mencatat, sedikitnya lebih dari 6 kantor kelurahan di kecamatan Sawangan dan Bojongsari sudah tidak laik pakai, dan harus segera di renovasi. n

Sedikitnya 18.520 warga Kota Bogor selama Tahun 2010 mengantongi akta kelahiran.

Membludaknya para pemohon akta kelahiran, berkaitan dengan program pemberian dispensasi Walikota Bogor.

Lewat program Disepensasi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) nomor 24/2010 tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran. Antara lain mempermudah warga untuk mengurus Akte Kelahiran tanpa harus mengurus lewat peradilan, bagi yang lahir sebelum tanggal 30 Desember 2006.

Warga cukup mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dengan membawa persyaratan berupa surat pengantar dari RT/RW, surat keterangan dari rumah sakit/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari kelurahan, foto copy akta nikah orang tua, dan foto copy KK/KTP orang tua.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor Syaeful Anwar menjelaskan bahwa jumlah warga yang mengantongi akta kelahiran sepanjang Tahun 2010 sebanyak 32.661 warga. n

www.tribunekompase.co.cc

Senin, 10 Januari 2011

KPK Bidik Backing Gayus By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membidik orang-orang yang berada di belakang kasus Gayus Tambunan. Sebagaimana disebutkannya dalam pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (3/1). "Kita masih melakukan tahap penelusuran awal.

Data-data dan informasi mengenai siapa mafia di belakang kasus Gayus ini masih kita kumpulkan," kata Haryono Umar, wakil ketua KPK Bidang Pencegahan.

Haryono mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan beberapa data dan informasi awal tersebut. Di nantaranya, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat Ketua KPK Busyro Muqoddas mengunjungi kantor PPATK, Kamis (6/1) lalu. Namun, kata Haryono, tidak semua laporan itu langsung diterima dan dijadikan bukti oleh KPK. "Ya, kita tidak bisa menerima mentah-mentah laporan itu, apalagi kita sebutkan laporan itu kepada publik," ujarnya.

Menurut dia, lapo-

ran itu masih dalam tahap pemeriksaan dan kajian.

Setelah bisa menyimpulkan, lanjutnya, KPK akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang menangani kasus suap Gayus. Namun, soal desakan pengambilalihan kasus Gayus dari kepolisian oleh KPK, Haryono mengatakan, pihaknya belum akan me lakukan hal tersebut. Sebab, kata dia, kasus suap Gayus itu merupakan pidana umum yang bukan me rupakan kewenangan KPK untuk

menanganinya.

Diungkapnya namanama di belakang kasus Gayus juga sangat diharapkan Indonesian Coruption Watch (ICW). Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho mengatakan, selama ini penanganan kasus suap Gayus Tambunan tidak pernah jelas.

Hanya segelintir orang yang tersentuh penanganan hukumnya. "Yang besarbesar dan di belakang itu ke mana. Ini yang harus dikejar oleh para penegak hukum," kata Emerson.

Ia menegaskan, cara

Gayus pelesiran ke luar negeri juga harus menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Karena, kata dia, hal itu telah melibatkan oknum petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. "Apakah petugas itu tidak tahu jika itu Gayus. Meskipun ia pakai wig dan kacamata, wajahnya itu sangat familiar," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai G o l k a r, B a m b a n g S o e satyo, mendesak aparat penegak hukum mengusut jaringan mafia di

balik pelesiran Gayus ke Singapura, Makau, dan Malaysia. “Jaringan mafia ini harus diusut tuntas.

Ti d a k m u n g k i n G a y u s bisa leluasa bepergian ke luar negeri jika tidak ada backing-nya,” ungkapnya, sebagaimana dikutip Antara.

Menurut Soesatyo, pengakuan Gayus yang membenarkan dirinya pergi ke luar negeri, harus dijadikan entry point untuk menguak semuanya. “Termasuk membongkar siapa saja mereka yang ada dalam jaringan mafia tersebut,” katanya.

Mudahnya Gayus Tambunan bepergian ke luar negeri merupakan pukulan telak bagi aparat penegak hukum dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

"Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita kian merosot tajam.

Masyarakat secara telanjang dipertontonkan oleh bobroknya mentalitas aparat penegak hukum yang dengan mudahnya dibeli dengan uang," kata Bambang Soesatyo menegaskan.

Ia juga mempertanyakan kinerja satgas mafia hukum. "Sekarang apa yang mereka lakukan, bila kasus ini tak pernah tuntas," ungkapnya. n