INFO POLISI MABES POLRI YANMAS KPPP POLDA METRO JAYA KADIT SERSE PMJ KASAT SABHARA DANSAT BRIMOBDA GEGANA DISPEN MABES POLRI
021-721800 021-492600 021-5234000 021-5703037 021-5708035 021-8727165 021-8727167 021-7398025
Selasa, 11 Januari 2011
Harga BBG Naik Jadi Rp3.100 By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM
www.tribunekompas.co.cc
Menteri Hukum Sambut Baik Usulan Gayus By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar gas (BBG) di tingkat stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dari sebelumnya Rp2.562 per liter setara premium (LSP) menjadi Rp3.100 per LSP. Kenaikan itu berlaku mulai hari ini, Senin, (10/1). Vice President Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun, menjelaskan selama ini harga jual BBG Pertamina masih di bawah harga pasar. Kondisi tersebut bisa terlihat dari pemain lain yang menjual bahan bakar gas dengan harga lebih tinggi. “Padahal, sebagai bahan Baca hal 9
RIM Bersedia Blokir Situs Porno di Indonesia By: Anto Jakarta-TRIKOM
Research in Motion (RIM), perusahaan pembuat dan pemilik jaringan telepon BlackBerry asal Kanada, berjanji akan membuat filter utuk memblokir situs-situs porno pada jaringan internet mereka di Indonesia. Seperti dikutip dari ZDNet Asia, RIM menyatakan bahwa pembuatan filter tersebut merupakan prioritas utama. RIM akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan semua perusahaan telepon seluler penyelenggara layanan Baca hal 8
Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyambut baik usulan Gayus Tambunan untuk membongkar mafia hukum di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus memberikan apresiasi secara resmi. "Kalau Gayus membongkar semua persoalan mafia, itu yang kita tunggu," ujarnya, kemarin. Menurut Patrialis, pemberantasan mafia hukum yang harus diutamakan, bukan mempersoalkan keinginan Gayus membantu Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pemberantasan mafia yang penting, jangan kasus ecek-ecek seperti ke luar negeri," ujarnya. Ditambahkan Patrialis, niat baik Gayus untuk membantu pemberantasan mafia hukum
harus disambut baik dan tidak perlu bergeser ke mana-mana. Mengenai pemberian keringanan hukuman pada Gayus, Patrialis juga menegaskan dapat dipertimbangkan. Meski demikian, menurut Patrialis, keinginan Gayus untuk menjadi staf ahli tidak mungkin dapat diwujudkan. Hal yang penting adalah mendorong agar Gayus bisa membongkar semua kasus besar, termasuk mafia perpajakan. "Bisa ribuan triliun atau ratusan triliun yang diselamatkan. Pokoknya kita dorong Gayus untuk mebongkar semua kasus besar," ujarnya. Keinginan Gayus jadi staf ahli
disampaikannya dalam pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin siang. "Saya minta dijadikan staf ahli Kapolri, Jaksa Agung, atau Ketua KPK," kata Gayus. Dia pun mengumbar janji apabila keinginannya terkabul, dalam dua tahun Indonesia bersih. "Bukan hanya kakap, paus atau hiu saya tangkap," ujar dia.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo menganggap pernyataan Gayus gertak sambal semata. Apalagi, selama ini pengakuannya terus berubah-ubah. Jaksa Agung Basyrif Arief menganggap keinginan Gayus itu jelas tak dapat diterima. Tapi, kata dia, bila Gayus ingin memberi informasi penting, kejaksaan siap mempelajarinya. n
Polisi Korban Bentrok Massa Masih Kritis By: Anto H Jakarta-TRIKOM Kondisi Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Suparmin, yang menjadi korban saat melerai kerusuhan, pada Minggu malam, antara dua ormas pemuda, hingga petang tadi belum sadarkan diri. "Sementara ini kondisinya masih kritis. Hingga sore ini masih belum sadar. Tadi sempat siuman saat akan dioperasi," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Komisaris Sungkono di RS Sumber Waras, Senin (10/1). AKBP Suparmin menderita luka retak pada tulang mata sebe-
lah kiri dan patah tulang hidung akibat hantaman balok saat kerusuhan terjadi. Saat itu Suparmin berusaha melerai keributan.
"Jadi lukanya bukan karena lemparan batu, tapi dihantam benda tumpul seperti balok. Tapi tadi pagi sudah dilakukan operasi,"
ujar Sungkono. Sungkono menyayangkan peristiwa tersebut terjadi. Karena pada saat itu korban berpakaian dinas kepolisian dan berusaha melerai keributan kelompok massa yang mengamuk. "Itu sangat disayangkan. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Dan pelaku masih dalam pengejaran dari pihak serse" ujar Sungkono. Sore ini, AKBP Suparmin masih terbaring di ruang rawat 311, Gd Pavilun, RS Sumber Waras dengan ditemani kerabat dan sejumlah personel kepolisian. Baca hal 8
P O T R E T
Sejarah Kaum Belanda Depok
By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Pada abad ke-16, saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, hiduplah seorang tuan tanah bernama Cornelis Chastelein yang
mendiami dan membeli sebuah wilayah pertanian dan perkebunan bernama Depok. Cornelis kemudian menjadi Presiden di wilayah yang luasnya ribuan hektare itu. Karena tak sanggup merawat tanahnya yang begitu luas, dia kemudian mengambil dan mempekerjakan budak-budak yang umumnya berasal dari Indonesia bagian timur, seperti Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, Pulau Rote serta Filipina. Setidaknya terdapat 200 budak dipekerjakannya. Tak selayaknya tuan tanah
lainnya di masa itu, Cornelis memperlakukan para budaknya dengan sangat manusiawi. Budakbudak tersebut dirawat, diberikan pendidikan, serta diperkenalkan agama Kristen Protestan lewat sebuah Padepokan Kristiani. Padepokan ini bernama De Eerste Protestante Organisatie van Christenen, disingkat Depok. Dari sinilah nama kota ini berasal. Karena terlihat adanya kesetaraan dengan majikannya, tak pelak masyarakat yang hidup di sekitar perkebunan menyebut para budak itu Belanda Depok.
Suatu saat, Cornelis Chastelein meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1714 karena sakit. Cornelis pun mewariskan perkebunannya pada para budaknya yang telah dibebaskannya. Berikut isi wasiatnya. â€œâ€Ś Maka hoetang jang laen jang di sabelah timoer soengei Karoekoet sampai pada soengei besar, anakkoe Anthony Chastelein tijada boleh ganggoe sebab hoetan itoe misti tinggal akan goenanya boedak-boedak Baca hal 8
Selasa, 11 Januari 2011 Gonjang-ganjing Harga Minyak HARGA minyak kembali �berulah� akibat kenaikan luar biasa pada pengujung 2010 dan memasuki tahun baru 2011. Harga minyak hari Senin pekan lalu misalnya, mencapai harga tertinggi: light sweet menembus 92,10 dolar AS per barel, atau tertinggi sejak Oktober 2008, dan brent 96,17 dollar AS per barel, tertinggi dalam dua tahun terakhir. Sementara pada perdagangan 5 Januari lalu harga minyak kembali turun di bawah 90 dolar AS per barel. Meskipun harga minyak mengalami fluktuasi, diperkirakan terus menaik menembus batas psikologis harga 100 dolar AS per barel, setidaknya sampai kuartal pertama tahun ini. Ada beberapa faktor yang diperkirakan memacu harganya terus naik. Pertama; meskipun dampak krisis finansial dunia belum sepenuhnya sembuh, ekonomi dunia akan dihela tumbuh oleh kekuatan raksasa China, India, dan beberapa negara yang sedang naik daun ekonominya (emerging countries), berkisar pada angka 3,1 persen. Kedua; anomali cuaca akan memicu kenaikan harga minyak karena konsumen utama dan terbesar minyak seperti AS dan negara-negara di Eropa Barat mengalami musim dingin yang ekstrem dan bisa berkepanjangan. Ketiga; fakta bahwa OPEC akan dipimpin oleh Iran, memutuskan tidak akan menaikkan kuota produksinya 24,85 juta barel per hari. Keempat; sebagian anggota OPEC percaya bahwa dunia akan mampu mengatasi masalah ekonominya abila harga minyak sekitar 100 dolar. Kelima; faktor keamanan di dunia sangat rentan, khususnya terkait konflik di Timteng, apalagi kalau terjadi konflik antara Iran dan AS (Pri Agung Rakhmanto, Kompas, 03/10/11). Dalam APBN 2011 pemerintah menargetkan harga minyak (Indonesian Crude Price; ICP) pada tingkat 80 dolar AS per barel atau sama dengan target harga minyak dalam APBNP 2010. Kenyataan yang terjadi sepanjang 2010, ICP sekitar 79,39 dolar, sedangkan pada Desember 2010 ICP mencapai 91 dolar AS. Pada bulan-bulan mendatang saat faktor nonekonomi bisa berperan, ICP bisa di atas 100 dolar AS. Menkeu Agus Martowardojo mengemukakan tiap kenaikan harga minyak dunia 1 dolar AS membuat subsidi BBM bertambah Rp 900 miliar. Sebaliknya simulasi yang dilakukan oleh Reforminer Institute (2011) memperkirakan tiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi APBN 80 dolar AS akan memperbesar defisit APBN sekurang-kurangnya Rp 500 miliar. Di satu sisi, penerimaan negara dari minyak dan gas akan bertambah sekitar Rp 2,55 triliun, tetapi di sisi lain pengeluaran negara dari subsidi energi (BBM, elpiji, dan listrik) juga akan mengalami pertambahan sekurang-kurangnya Rp 1,3 triliun.n
2
TRIBUNE REDAKSI Gayus ‘Sony Laksono’ dari Bali Hingga Macau Terdakwa mafia pajak dan mafia hukum, Gayus Tambunan kembali bikin geger. Jika sebelumnya, tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok ini terungkap pelesir ke Bali. Kali ini, Gayus justru bepergian ke sejumlah negara sekaligus. Informasi kepergian Gayus ini bermula dari seorang warga yang menulis surat pembaca di Harian Umum Kompas, Minggu 2 Januari 2011. Kabar ini terungkap satu hari sebelum Gayus membacakan pembelaan atas tuntutan Jaksa selama 20 tahun penjara. Dalam suratnya, Devina menulis: "Ketika itu seorang pria memakai wig dan kacamata masuk ke ruangan tempat saya menunggu. Setelah melihat foto yang belakangan banyak beredar di surat kabar dan berita TV, saya semakin yakin bahwa orang yang berada dalam satu penerbangan dengan saya ke Singapura tersebut memang Gayus." Sontak, surat pembaca tersebut menimbulkan kegemparan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bak disambar petir di siang bolong. Merasa kebobolan, Patralis geram dan segera bertindak, membentuk tim investigasi khusus menelusuri pelesiran Gayus ke luar negeri. Bagaimana seorang Gayus bisa pergi, padahal paspor atas nama Gayus sudah disita imigrasi. Hasil penelusuran terungkap kemana Gayus melancong. Dengan paspor itu, pada 24 September 2010, Sony pergi ke Macau dengan Mandala Airlines dan kembali ke Jakarta pada 26 September, dengan Garuda. Pada 30 September, Sony berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu, pada 2 Oktober, Sony berada di Singapura untuk kembali ke Indonesia. Awalnya, Gayus tidak mau berkomentar soal pelesiran ke manca negara. Gayus beralasan dia lebih fokus pada pledoi yang telah disiapkan. "Kalau ingin Indonesia lebih bagus. Kalian harus dukung saya, bukan menjelek-jelekkan saya," katanya.
K O N T A K
Namun, belakangan, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Anton Bahrul Alam, menyatakan, Gayus mengakui pergi ke luar negeri pada akhir September hingga awal Oktober 2010. "Dari hasil interogasi Gayus, memang benar dia ke sana, ya ke Macau, KL (Kuala Lumpur), Singapura juga," kata Anton Bahrul Alam. MenurutAnton,GayuspergikeMacaupada24September2010.Namun,Antonmengakubelummendapatkan informasitanggalpastikepergianGayuskeSingapuradan KualaLumpur,Malaysia."KepergianGayusketiganegara itubersamasangistri,MilanaAnggraeni,"katadia. Makin menghebohkan, lantaran Gayus mengakui juga sempat mampir ke Guangzhou, China. "Gayus ke China lewat Macau," kata polisi. Selain ke luar negeri, Gayus juga mengakui pergi ke Bali pada awal November 2010. Gayus ke Bali bersama anak dan istrinya sejak Kamis 4 November. Dia menumpang Lion Air dengan mengubah identitas menjadi Sony Laksono. Usai menyaksikan turnamen tenis, Gayus kembali ke Rutan Brimob pada 7 November 2010. Buntut dari kaburnya Gayus dari tahanan,
P E M B A C A
Anak Sekolah Nonton Bioskop
B
eberapa kali saya perhatikan di Studio 21 maupun XXI banyak sekali anak sekolah menonton bioskop pada jam-jam sekolah. Saya sebagai orang tua merasa prihatin melihat bebasnya anakanak sekolah keluar masuk bioskop. Setahu saya, dulu pada 90-an, ada larangan anak yang menggunakan seragam sekolah masuk ke tempat-tempat hiburan, termasuk bioskop, baik pada jam sekolah maupun di luar
delapan petugas rutan dan Kepala Rutan Brimob dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap. Karutan Kompol Iwan Siswanto diduga disuap Rp368 juta. Sedangkan, Gayus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur pada Senin malam, 22 November 2010. Kementerian Hukum dan HAM menemukan sejumlah kejanggalan dalam terbitnya paspor Sony Laksono. Pertama, paspor berasal dari Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Namun, Kantor Imigrasi Jakarta Timur tidak pernah menerbitkan paspor tersebut. "Jadi proses pembuatannya tidak dikerjakan oleh kantor imigrasi manapun. Artinya itu dikerjakan di luar," kata Patrialis. Kedua, paspor itu semula dibuat untuk Margaretha, seorang anak kecil. Tiba-tiba tidak dilanjutkan. "Ibunya sudah membuat surat pernyataan bahwa memang pada waktu itu pembuatan paspor tidak dilanjutkan. Karena belum foto dan wawancara. Hal itu karena orang tuanya ada kesibukan lain," jelas Patrialis. nvivanews.com
jam sekolah. Tapi anehnya, aturan ini sekarang sepertinya tidak berlaku lagi sehingga di sejumlah mal, baik bioskop maupun tempat permainan, selalu dipenuhi oleh anak-anak berseragam sekolah. Saya mengimbau apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah kembali mengeluarkan larangan tersebut?
Lambang Garuda Digugat
D
i saat tim nasional sedang berjuang untuk bisa lolos ke final Piala AFF, terbetik kabar adanya gugatan terhadap lambang negara yang gambarnya ditempel di seragam tim nasional. Terasa lucu dan menggelikan, bukannya mendukung malah menggugat. Saya sebenarnya tak mempedulikan soal subAnnisa Andriani Soetopo stansi gugatan tersebut. Jl Alam Segar, Pondok Indah Yang saya persoalkan, Jakarta Selatan mengapa bangsa kita
ini selalu meramaikan persoalan-persoalan kecil? Mengapa bukan mendukung dan memberikan semangat supaya tim nasional kita lebih berprestasi? Heri Nurdin Abdullah Jl Raya Condet Jakarta Timur
3
TRIBUNE NASIONAL
Alokasi Gas Domestik Naik Jadi 57 Persen
Selasa, 11 Januari 2011 Pojok TRIBUNE Magelang Porak Poranda
By: Anto Jakarta-TRIKOM
Kontrak pasokan gas bumi untuk domestik tahun ini mencapai 4.366 miliar british thermal unit per hari (BBTUD), atau 56,78 persen dari total kontrak. Sisanya, sebanyak 3.322 BBTUD atau 43,22 persen akan dijual ke luar negeri. “Jumlah ini naik cukup signifikan ketimbang tahun lalu,” kata Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Elan Biantoro. Tahun lalu, realisasi pasokan gas domestik sebanyak 4.343 BBTUD atau sekitar 50,18 persen. Sementara itu, gas untuk ekspor sebanyak 4.311 BBTUD atau 49,82 persen. Untuk pembangkit listrik, realisasi 2010 sebanyak 854,88 BBTUD. Tahun ini pasokan meningkat menjadi 1.510,6 BBTUD. Meningkatnya pasokan diharapkan berasal dari Lapangan Wortel (Santos), Lapangan Sungai Kenawang (JOB Pertamina Talisman Jambi Merang), Lapangan Kampung Baru (Energy Equity Sengkang), PetroChina Jabung, dan Lapangan Singa (Medco EP).
By: Astri Yogyakarta-TRIKOM
Sementara itu, realisasi 2010 untuk industri dalam negeri, baik melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) maupun langsung sebanyak 1.203 BBTUD. Selanjutnya, pada tahun ini meningkat menjadi 1.690 BBTUD. Peningkatan pasokan untuk industri diharapkan berasal dari Kalila Bentu dan JOB Pertamina PetroChina East Java. “BP Migas mendorong pemenuhan kebutuhan gas sesuai komitmen kontrak yang telah disepakati,” kata Elan. Kebutuhan domestik, khususnya pasokan gas untuk
pabrik pupuk, listrik, serta industri, tetap mendapat prioritas. Namun, dia mengingatkan, salah satu kendala pemenuhan pasokan gas disebabkan konsumen domestik masih kesulitan untuk menerima harga gas di atas US$5 per mile-mile british thermal unit (MMBTU). Padahal, beberapa pengembangan lapangan memerlukan harga gas yang lebih tinggi untuk menutup keekonomiannya, khususnya untuk area offshore dan deep water yang membutuhkan investasi besar. “Beberapa kontraktor keekonomiannya
menjadi sangat rendah, bahkan masih memerlukan insentif dari pemerintah untuk memenuhi keekonomiannya,” katanya. Selain itu, keterbatasan infrastruktur masih menjadi salah satu kendala. Karena itu, BPMigas mengharapkan pembangunan unit penampungan regasifikasi terapung atau floating storage regasification unit (FSRU) yang akan dibangun di Teluk Jakarta, selesai tepat waktu pada kuartal keempat 2011. “Beroperasinya terminal penerima gas alam cair (LNG) akan memudahkan distribusi dari area defisit ke surplus gas,” ujar Elan. n
Tak Ada Salahnya PSSI Terbuka Soal Dana Sepakbola By: Anto Jakarta-TRIKOM Rencana KPK untuk memeriksa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mendapat dukungan Komisi III DPR RI. PSSI diminta transparan mempertanggungjawabkan uang yang diterima dari negara. "Sekecil apapun uang rakyat harus ada pertanggungjawabnya," ujar anggota
Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding. Bukan hanya uang dari APBN, Sudding meminta KPK juga mengaudit kepala daerah yang mendanai klub binaannya menggunakan uang APBD. "Akuntabilitas keuangan daerah harus dilakukan. KPK harus segera mengungkap jika ada masalah, biar masyarakat tahu semua," tegasnya.
Sebelumnya, masyarakat pecinta sepakbola Indonesia yang tergabung dalam Save Our Soccer melaporkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ke KPK atas dugaan korupsi dan suap. Dalam laporannya ke KPK, Jakarta, Senin (10/1), Save Our Soccer melaporkan tiga hal dug-
aan pelanggaran korupsi yang dilakukan PSSI. "Dugaan suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara oleh PSSI dalam pembagian tiket AFF, dugaan penyalahgunaan dana APBN untuk PSSI, dan dugaan penyalahgunaan dana APBD untuk klub di daerah," terang perwakilan Save Our Soccer, Emerson Yuntho. n
Banjir lahar dingin Minggu (9/11) malam mendatangkan dampak yang luar biasa. Hantaman material dalam kapasitas besar menghancurkan sedikitnya 79 rumah dan menenggelamkan ratusan lainnya. Sejumlah wilayah di Magelang porak poranda. Sebanyak 79 rumah yang hancur dan kemudian hanyut terbawa lahar bahkan tinggal menyisakan sebagian fondasi bangunan. Kerusakan yang terjadi sangat parah. Bekas rumah tersebut bahkan telah berubah menjadi sungai dengan timbunan batu dan pasir mencapai tiga meter. Menurut data yang dihimpun, rumah yang paling banyak hilang berada di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, yakni 60 rumah. Perinciannya di Dusun Gempol 49 rumah, Seloireng (5), Tegalsari (5), dan Kadirogo 1 rumah. Adapun rumah yang rusak berat 30 unit dan rusak sedang 13 unit. Selain itu, 11 rumah rusak ringan. ”Total rumah yang rusak atau hilang 124 unit dan yang masih aman dari terjangan lahar 39. Namun sekarang pemiliknya sudah mengungsi,” kata Kepala Desa Jumoyo, Sungkono. Menurutnya, para korban kini mengungsi di Balai Desa Jumoyo dan shelter box Posko Bersama GP Ansor. Kebutuhan logistik pengungsi dipenuhi oleh pemerintah dan donatur. Selain rumah yang rusak dan hilang, dari pengamatan Suara Merdeka tercatat setidaknya 54 tempat usaha baik kios maupun pertokoan yang hancur total dan tidak bisa digunakan lagi. Bahkan ribuan patung dan kerajinan dari batu di pinggir jalan raya Magelang-Yogyakarta juga hilang terbawa lahar. Yang tersisa hanya timbunan material berupa pasir dan batu. Di Dusun Sudimoro, Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, 12 rumah dan satu mushala hanyut bersama aliran lahar Kali Pabelan, di antaranya tempat tinggal Syamsudin dan Mudjari. n
Selasa, 11 Januari 2011 n
POJOK TRIBUNE
Paket UU Bidang Politik Jadi Fokus DPR By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM
Marzuki Alie Anggap Kritik Megawati Wajar By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, menekankan tentang pentingnya penyelesaian paket undang-undang bidang politik dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang III 2010-2011. Tertundanya penyelesaian RUU tersebut dikhawatirkan akan menganggu persiapan Pemilu 2014. Menurut Marzuki,RUU Partai Politik salah satu paket UU bidang politik yang telah disetujui pada masa sidang II yang lalu. Diharapkan agar pembahasan RUU bidang politik lainnya, RUU tentang Perubahan atas UU Penyelenggara Pemilu, dapat segera diselesaikan pada masa sidang III ini. Apabila RUU Penyelenggara Pemilu tidak segera diselesaikan, imbuh Marzuki, maka hal itu dapat mengganggu proses pembahasan RUU bidang politik lainnya, yaitu RUU tentang Perubahan atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan RUU tentang Perubahan atas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dia menambahkan, salah satu komponen paket UU bidang politik, yakni RUU Partai Politik, telah selesai dibahas pada masa persidangan lalu. Menurutnya, hal itu penting karena partai politik adalah pilar dan jantung demokrasi, serta alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. "Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa partai politik. Karena itu, penyempurnaan UU Partai Politik dari waktu ke waktu memang diperlukan sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang berkembang di masyarakat," jelas Marzuki. n
IKLAN PROMOSI
TRIBUNE PARLEMENT
4
IKLAN PROMOSI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, menilai kritik yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sebagai hal yang biasa. Menurutnya, itu hanyalah konsekuensi dari sebuah negara demokrasi. "Dalam era demokrasi, mengkritik, mendukung adalah hal biasa, semua punya kebebasan untuk menyampaikan sikap. Sepanjang sikap itu disampaikan dengan benar sesuai fakta, silakan saja," katanya saat ditemui dalam peringatan puncak Tritura di Balai Sarbini, Jakarta. Politisi Partai Demokrat tersebut mengaku belum mendengar langsung orasi politik Megawati, yang disampaikan dalam acara ulang tahun PDIP ke-38, karena sedang memimpin sidang di DPR RI. Namun, ia menegaskan dirinya dan partainya sebagai penyokong pemerintahan SBY-Boediono selalu terbuka dengan saran dan masukan dari siapa pun. Atas kritik tajam yang disuarakan pesaing SBY dalam dua pemilu
IKLAN PROMOSI
capres terakhir itu, Marzuki mengaku akan mempelajari dengan seksama. Nanti kita lihat, yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita tinggalkan. Prinsip negara demokrasi demikian," lanjutnya. Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik terbuka kepada pemerintah di hari ulang tahun partainya ke-38, Senin 10 Januari 2011. Dia menumpahkan kritik partainya
IKLAN PROMOSI
IKLAN PROMOSI
atas jalannya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik Megawati antara lain mengenai 'bencana mental' yang melanda negeri ini. Hal tersebut. menurut dia, diindikasikan mulai dari kasus Gayus Tambunan, reformasi birokrasi, koalisi Sekretariat Gabungan, hingga 'pamer' data-data makroekonomi yang dinilai tak berbasis pada kerakyatan. n
IKLAN PROMOSI
5
TRIBUNE OTDA
Selasa, 11 Januari 2011
DKI Cabut Izin Bus Reguler di Rute Busway
POJOK TRIBUNE
Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan 38 Anak
By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Untuk memperlancar operasional TransJakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mencabut izin trayek bus regular jalur Grogol-Cililitan. Pencabutan izin itu akan dilakukan pada awal Februari 2011. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, sebanyak 50 persen bus regular yang bersinggungan dengan jalur busway akan dicabut izinnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memilih menggunakan bus Transjakarta sebagai transportasi massal. "Kami akan cabut izin trayek bus regular, baik PPD atau Mayasari Bakti. Kami akan lakukan pada awal Februari," ujar Pristono di Jakarta, Senin, 10 Januari 2011. Pencabutan izin trayek ini dipastikan tidak akan bermasalah dengan perusahaan bus regular, karena perusahaan itu sudah menjadi operator dari bus TransJakarta. Masalah pencabutan trayek ini pun tidak akan mematikan perusahaan itu. "Rute Grogol-Cililitan ini nantinya akan dipindah ke rute lain yang masih membutuhkan dan tidak bersinggungan dengan busway," terangnya. Kepala Personalia Mayasari Bakti Ajang Sodikin mengatakan, keberadaan busway koridor IX dan X memang bersaing dengan bus reguler. Bila selama ini banyak masyarakat yang mengandalkan
By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM
patas sebagai alat transportasi massal, kini masyarakat pasti akan lebih memilih busway sebagai alat transportasi. "Kalau untuk koridor baru (koridor IX-X) penurunannya mencapai 10 persen. Tapi jumlah itu akan terus meningkat sampai 50 persen jika masyarakat sudah sadar akan jalur strategis busway," ungkapnya. Dicontohkan Ajang, pada koridor II jurusan Harmoni-Pulogadung dan
koridor III Harmoni-Kalideres, patas yang dioperasikan pada jalur yang bersebelahan dengan busway ini sudah tidak ada lagi. "Patas AC 03 jurusan Pulogadung-Kalideres sudah tidak ada lagi karena para penumpang sudah menikmati busway. Sementara patas 07 rute yang sama, penurunan penumpangnya sampai 75 persen," tuturnya. n
Demokrat Siapkan Strategi Pilgub DKI 2012 By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Partai Demokrat segera menghidupkan mesin politik menyambut berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta 2012 mendatang. Partai pemenang pemilu itu segera memulai persiapan mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya.
IKLAN PROMOSI
“2012 adalah warming up 2014, setelah pelantikan malam ini segera memanaskan kembali mesin politik demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, disela pelantikan pengurus Demokrat Jakarta di PRJ Kemayoran, Jakarta 9 Januari 2011.
IKLAN PROMOSI
Ia mengatakan, partainya telah menyiapkan sejumlah strategi memenangi pemilihan pemimpin Ibu Kota itu. Strategi itu termasuk membangun komunikasi politik dengan partai lain. Namun, dia tidak bersedia membeberkan apa saja strateginya. “Itu sama saja membuka perut saya,” katanya. n
IKLAN PROMOSI
IKLAN PROMOSI
Kepolisian Resor Kepulauan Seribu mengungkap kasus perdagangan anak di bawah umur untuk memuaskan hasrat para lelaki hidung belang. Dari penelurusan polisi, sudah 38 anak yang menjadi korbannya. Kasus perdagangan anak ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku bernama Sartono, 34 tahun, di kawasan Stasiun Kota, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Kepulauan Seribu, Ajun Komisaris Reynold Hutagalung, berdasarkan laporan korban berinisial HRL, 14 tahun, bersama MJL orangtuanya, yang tinggal di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, teridentifikasi nama Sartono sebagai pelakunya. Dari keterangan korban. Sartono memberi iming-iming telepon genggam kepada HRL. Hal yang sama juga dilakukan terhadap korban lain yang kemudian menjadi korban pencabulan bahkan disodomi. Setelah itu, hampir kebanyakan korban kemudian dijual kepada mereka yang memiliki kelainan seksual yang berada di beberapa kota, seperti Serang, Cikampek, Purwakarta, dan Bandung. Mereka yang menjadi korban dijual dengan harga Rp50 ribu. "Tersangka mengaku sudah 38 kali melakukan kejahatan tersebut terhadap anak di berbagai kota. Sementara ini kami baru menangani satu korban di wilayah kami, dan kami terus melakukan deteksi korban lainnya," ungkap Reynold, Senin 10 Januari 2011. Pihaknya telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus tersebut. Dan petugas menyita barang bukti berupa tiga unit telepon genggam milik pelaku. Menurut Reynold, Sartono mengaku sudah melakukan pencabulan terhadap anak jalanan sebelum menikah. Pertemuan dengan HRL terjadi saat dia berjualan mainan di Kepulauan Seribu. n
IKLAN PROMOSI
IKLAN PROMOSI
Selasa, 11 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Kawasan Monas Bakal Diperketat
TRIBUNE OTDA
6
Busway Koridor XI Beroperasi Oktober 2011 By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM
By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM
Agar kebersihan dan keindahan tetap terjaga di kawasan wisata Monas, pihak pengelola berencana lebih memperketat pengawasan tempat wisata bersejarah tersebut. Salah satunya yakni, dengan memperketat pengawasan terhadap pengunjung Monas, terutama dari para pedagang asongan yang kerap berjualan di areal kawasan Monas. Sebab, belakangan ini, kawasan Monas menjadi kotor dengan sampah, terutama saat memasuki akhir pekan atau hari libur nasional. Kondisi itu diakui Kepala UPT Monas, Rini Haryani yang menyatakan, banyaknya sampah di kawasan Monas dapat dijumpai terutama saat memasuki akhir pekan saat Monas banyak dikunjungi masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta kepada aparat terkait untuk melakukan penjagaan dan pengawasan yang lebih ketat di setiap sudut kawasan Monas agar terbebas dari para pedagang asongan. “Jika sampah tetap dibiarkan berserakan, saya khawatir pengunjung yang datang menjadi kecewa,” ujar Rini. Menanggapi hal ini, Kasie Operasi Satpol PP Jakarta Pusat, Bernard Pasaribu menuturkan, pihaknya berencana lebih memperketat pengawasan kepada setiap pengunjung Monas. Bahkan, bila perlu menurutnya, setiap pengunjung yang datang akan diseleksi untuk memastikan apakah yang bersangkutan datang untuk berekreasi atau untuk berjualan. Sebab, diungkapkan Bernard, para pedagang yang berjualan di areal Monas masuk dengan cara menyembunyikan barang dagangannya menggunakan tas berukuran besar. “Kami akan awasi setiap pengunjung yang datang. Penyeleksian pengunjung tentu tidak akan dilakukan secara mencolok karena khawatir mengganggu atau membuat tidak nyaman pengunjung lainnya,” kata Bernard. n
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengoperasikan bus Transjakarta Koridor XI, PulogebangKampung Melayu, pada Oktober 2011. Guna mempercepat proses pelaksanaannya, persiapan lelang akan dilaksanakan pada Februari 2011. Kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, bila tidak ada hambatan, pada Mei atau Juni pemenang tender sudah dapat menandatangani kontrak. “Kami usahakan mempercepat teknis perencanaannya, ini merupakan tantangan untuk bisa mengoperasikan Transjakarta Koridor XI,” ujar Udar di Jakarta, Senin malam, 10 Januari 2011. Pembangunan koridor tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp180 miliar, sedangkan bus yang dibutuhkan sebanyak 44 bus gandeng. Koridor ini diharapkan dapat mengangkut sekitar 30 ribu penumpang per hari di Jakarta Timur dan sekitarnya. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, menilai pemilihan rute Kampung MelayuPulogebang untuk busway sudah tepat. Meski demikian, rute busway yang sebenarnya dibutuhkan warga DKI adalah Ciledug-Blok M. “Tapi itu memang tidak bisa diadakan karena lebar jalan yang terbatas,” tuturnya. Rute Transjakarta Koridor XI, lanjut dia, dapat mengangkut masyarakat yang berasal dari Bekasi Utara dan Jakarta Timur. Namun rute ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi kepadatan kendaraan di Jakarta. Dia berharap pengoperasian bus dapat dilakukan secara optimal.
Sayangnya, rencana Pemprov untuk bisa mengoperasikan 15 koridor kemungkinan tidak bisa dilakukan. Terutama untuk Koridor XIII (Ciledug-Blok M), Koridor XIV (Kalimalang-Blok M), dan Koridor XV (Depok-Manggarai). TransJakarta hanya akan dibangun hingga koridor XII (Tanjung Priuk-Pluit). Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Sarwo Handayani, membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan untuk tahun anggaran 2011, penambahan koridor busway hanya dilakukan untuk koridor XI dengan rute Kampung Melayu-Pulogebang. Pada 2012 akan membangun Koridor XII dengan rute Tanjungpriok-Pluit. Menurutnya, kemampuan ang-
Laporkan Jika ada Pungutan KTP
6 Puskesmas dan 1 RSUD Akan Dibangun By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan biaya terjangkau, Pemprov DKI pada tahun ini akan membangun 6 puskesmas kecamatan dengan fasilitas rawat inap dan 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta Selatan. Dengan penambahan tempat layanan kesehatan ini, semakin melengkapi 44 puskesmas kecamatan dan 295 puskesmas kelurahan yang lebih dulu ada di DKI Jakarta. “Kesehatan menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, keberadaan rumah sakit maupun puskesmas sangat vital bagi kehidupan masyarakat,” kata Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, mewakili Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dalam Peringatan HUT ke-86 Perkumpulan dan RS Husada, Jakarta Pusat. Keberadaan seluruh puskesmas tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup, utamanya di bidang kesehatan bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, selain biaya yang murah, pelayanan yang baik dan optimal, sejumlah puskesmas yang ada di Jakarta juga sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang cukup lengkap guna menunjang kebutuhan warga ibu kota. Tidak hanya itu, untuk memberikan pelayanan prima, sejumlah puskesmas kini beroperasi selama 24 jam penuh serta didukung oleh beberapa tenaga dokter spesialis, termasuk menyediakan fasilitas seperti layaknya rumah bersalin. Salah satunya seperti di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. n
By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Masih adanya laporan dari sejumlah warga tentang pungutan saat pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) memang cukup memprihatinkan. Karena, Pemprov DKI Jakarta telah lama menggratiskan pembuatan KTP di ibu kota. Untuk itu, bagi masyarakat yang merasa dimintai biaya saat ingin membuat atau memperpanjang KTP, diminta segera melapor. Sehingga pihak yang berwenang bisa mengambil tindakan secepatnya.
"Masyarakat harus ada keberanian untuk melaporkan apabila terjadi penyimpangan saat ingin mengurus KTP atau kartu keluarga (KK). Tentunya disertakan dengan bukti-bukti konkrit," kata Frangky Mangatas Pandjaitan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Ia menjelaskan, biaya untuk pembuatan KTP baru, perpanjangan, ataupun pindahan seluruhnya gratis. Sementara untuk mengurus perpanjangan KTP yang habis masa berlakuknya barulah dikenakan denda senilai Rp 10 ribu. Sedangkan untuk pembuatan KK, hanya dikenai biaya administrasi Rp
garan Pemprov DKI untuk melanjutkan tiga koridor lainnya tidak memadai. “Kami melihat kemampuan anggaran daerah,” katanya. Setelah dikaji ulang, ternyata jalur busway yang harus dibangun di tiga koridor tersebut tidak dapat dilakukan tanpa membuat jalan layang. Misalnya seperti koridor yang akan melalui kawasan Pasar Minggu (Koridor XIV), tidak mungkin tanpa jalan layang, karena jalur jalannya sempit. Dengan lebar yang ada sekarang, lalu lintas di jalur tersebut selalu mengalami kemacetan yang parah. Maka, pilihan yang paling baik adalah dengan membangun jalan layang. n
3000. "Seharusnya apabila ada warga yang dikenakan biaya di luar biaya yang saya sebutkan, langsung lapor ke lurah setempat sebagai komandan wilayah,” ujarnya. Franky juga mengimbau, masyarakat mengurus sendiri pembuatan KTPdan KK. Begitu juga apabila akan melakukan perpanjangan. “Lebih baik masyarakat datang sendiri untuk mengurusnya, tidak usah memakai jasa orang lain, jadi pemungutan liar bisa dihindari,” jelas dia Menurut Franky, pihaknya juga telah membuat program agar warga yang sibuk tetap dapat melakukan perpanjangan KTPtanpa harus datang ke kelurahan, ataupun menggunakan jasa orang lain. “Setiap hari Sabtu, per wilayah di DKI Jakarta sudah berjalan program KTP Mobile. Satu wilayah itu ada dua mobil. Jadi untuk DKI Jakarta ada 10 mobil yang melayani perpanjangan KTP,” terangnya. Seperti contoh, lanjut dia, beberapa waktu lalu di Jakarta Timur ada sekitar 300 warga yang dilayani untuk perpanjangan KTP secara mobile. Program ini sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. “Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan. Tidak ada target berapa warga yang mempunyai KTP ataupun memperpanjang KTP, kami upayakan semua warga memiliki KTP dan memperpanjang KTPnya,” tandasnya. n
7
TRIBUNE OTDA
Guru Honor Sukabumi Ancam Duduki Pendopo
Selasa, 11 Januari 2011 POJOK TRIBUNE 100 Juta Untuk Korban Merapi
By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Meski sudah mendapatkan dana insentif dari program BOS kabupaten. Namun ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Guru Honorer (PTGH) Kabupaten Sukabumi, dalam waktu dekat mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran dan menduduki Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi. Ancaman ribuan tenaga honor tersebut dipicu oleh ketidak jelasan nasib mereka selama ini yang kurang mendapat perhatian serius dari Pemkab Sukabumi. Padahal pada kenyataannya pengabdian guru honorer sebenarnya sama dengan guru berstatus PNS. Ketua PTGH Kabupaten Sukabumi, Wangsa Dijaya mengatakan, dalam memperjuangkan nasibnya, ribuan guru honorer tidak akan pernah surut hingga tuntutannya dipenuhi. Di aksi unjuk rasa nanti, guru honorer hanya menuntut legalitas formal dari Pemkab Sukabumi agar pengabdian selama ini selaku tenaga pengajar mempunyai payung hukum dan tidak akan terusik pihak manapun. ''Selama ini tugas mengajar dari guru honorer hanya bermodal surat pengangkatan dari pihak kepala sekolah. Tentu bagi kami hal ini menjadi sebuah persoalan yang cukup serius. Sebab jika sewaktu-waktu kepala sekolah sentimen terhadap guru honorer, mereka akan mudah memecat kami,'' kata Wangsa. Wangsa menegaskan, legalitas formal dari Pemkab Sukabumi, itu dibutuhkan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer. Sebab tingkat kesejahteraan guru honorer saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pendapatan seorang guru honorer kalah dibandingkan buruh pabrik yang saat ini
By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM
upahnya dipatok sebesar Rp 850.000. ''Paling tinggi seorang guru honorer mendapatkan penghasilan sebesar Rp 500.000. Bahkan masih banyak guru honorer yang pendapatannya masih teramat minim. Ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan buruh pabrikan,'' katanya. Sementara itu, Dewan Pertimbangan PTGH Kabupaten Sukabumi, Riswan menilai, perjuangan guru honorer untuk mendapatkan legalitas dari Pemkab Sukabumi sudah berlangsung selama hampir empat tahun lebih. Akan tetapi Pemkab Sukabumi sampai detik ini belum berani mengeluarkan SK pengangkatan guru honorer mengingat belum adanya payung hukum. ''Target kami hanya satu yakni ingin semua guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun harapan itu sulit terwujud mengin-
gat formasi lowongan CPNS yang tersedia sangat terbatas. Maka dari itu, kami hanya menuntut legalitas formal dari pemkab agar keberadaan guru honorer bisa diangkat menjadi guru kontrak,'' tegas Riswan. Bahkan dalam pertemuan terakhir, lanjut Riswan, Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Akhmad Jajuli menjanjikan seluruh guru honorer untuk diangkat menjadi tenaga kontrak. ''Kami akan tadi janji dari Wakil Bupati yang pernah menjanjikan guru honorer akan diangkat menjadi tenaga kontrak. Jika dalam tahun 2011 ini tidak terealisasi, maka guru honorer akan melakukan unjuk rasa. Kami juga akan mendesak DPRD bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk memberi peluang kami bisa diangkat menjadi tenaga kontrak,'' kata Riswan. n
Melalui lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi. Belum lama ini dana hasil pengumpulan infak dan shadaqah warga Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 100 juta, berhasil disalurkan untuk para korban pasca bencana letusan Gunung Merapi Yogyakarta. Penyaluran sendiri diberikan langsung ke lokasi pasca bencana oleh Ketua BAZ, Mustafa Kamal, Wakil Ketua BAZ, Atjeng T, Syah. Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Sukabumi, Anwari dan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sukabumi. "Bantuan yang kami serahkan merupakan bantuan tahap pertama. Bantuannya berasal dari hasil pengumpulan infak dan shadaqah warga Kabupaten Sukabumi, khususnya bantuan dari seluruh anggota Korpri Kabupaten Sukabumi. 40 persen dari warga serta 60 persen bantuan itu dari anggota Korpri," terang Mustafa. Mustafa mengatakan, di lokasi bencana, bantuan yang disalurkan untuk para korban pasca letusan Gunung Merapi, itu secara simbolis diserahkan kepada Lumbung Zakat Indonesia Kabupaten Sleman Yogyakarta. " Mudah-mudahan tidak lama lagi bantuan selanjutnya bisa kita serahkan," pungkas pria murah senyum ini. n
Rp 20 Miliar Siap Dikucurkan
Penetapan UMK Harus Transparan By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Penetapan Surat Kepututusan (SK) Gubernur Jawa Surat Nomor 561/ Kep.1564-Bangsos/2010 pada 19 November 2010, mengenai kenaikan Upah Mininum Karyawan (UMK) terus mendapatkan perhatian. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kabupaten Sukabumi mulai menerapkan SK tersebut. Penerapanya sendiri dilakukan dengan cara di sosialisasikan langsung kepada karyawan atau setelah karyawan mendapatkan upah tersebut. Seperti di perusahaan garment PT Dua Sekawan Respati. Perusahaan yang beralamat di Jalan Bangkongreang Desa Banda Kecamatan Cicurug ini, secara gamblang memperlihatkan kenaikan UMK Rp 850 ribu kepada pada karyawan. “Perusahaan kami sudah sepakat mengenai SK dari gubernur, sebab perusahaan sadar jika SK tersebut harus di jalankan untuk kesejehteraan karyawan,” kata Kepala Personalia Dua Sekawan Respati (DSR), Daday.
By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM
Menurutnya, trasnparansi kepada karyawan perlu dilakukan. Dengan begitu upaya stabilitas serta peningkatan hasil maksimal akan dicapai oleh perusahaan, dan kesejahtraan karyawanpun akan meningkat. “Karyawan yang berjumlah sekitar 500 orang ini pun menyambut suka cita UMK ini,” ujarnya. Daday mengatakan, untuk hitungan upah Rp 850 ribu ini murni di berikan kepada karyawan dan berbeda urusan upah kerja lembur karyawan. “ Gaji pokok
tetap Rp 850 ribu, sedangkan untuk uang lembur lain lagi yaitu sekitar tujuh ribu sampai sembilan ribu. Kisaran upahnya tergantung dari jam lembur,” ungkapnya. Sementara itu, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sukabumi, Baban Syahbani mengatakan, SPSI akan terus melakukan peninjauan dan audit penerapan SK gubernur tersebut terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi. n
Pemerintah Pusat melalui APBN, akan menurunkan bantuan 20 miliar untuk pembangunan infarstruktur Kabupaten Sukabumi. Dengan total anggaran sekitar Rp 1,9 Triliun untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011. Bantuan tersebut akan di tujukan kepada bidang Infrastruktur meliputi Jalan kabupaten, irigasi, pembangunan dan perbaikan kantor desa serta perbaikan rumah tidak layak huni serta bidang pertanian. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, Ujang Fahlpulwaton, dalam penyampaian anggaran rencana pembangunan Sukabumi, di Kecamatan Kalapanunggal, kemarin. Ia menuturkan, sekitar Febuari hingga maret 2011, anggaran akan turun kepada sektor yang dibutuhkan. Anggaran tersebut turun ketika adanya berita pembangunan sektor yang benar membutuhkan dari kabupaten, setelah itu diajukan ke DPRD provinsi. Ujang mewanti-wanti kepada masyarakat supaya turut mendukung turunnya anggaran dan menjadi pemantau anggaran tersebut. upaya tidak adanya salah penggunaan, sebab anggran tersebut merupakan uang yang didapatkan dari masyarakat. Ketika ada sektor yang sudah di cantumkan dalam agenda pembangunan namun di lapangan tidak ada masyarakat berhak menuntut. n
TRIBUNE HUKRIM
Selasa, 11 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Pengawasan di Lapas Dinilai Lemah By: Anto Jakarta-TRIKOM Lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan) menjadi indikasi lemahnya penegakan hukum di lembaga tersebut. Hal ini bisa dilihat atas kasus Gayus Tambunan dan pertukaran tahanan atau “joki” narapidana (napi) di LP Kelas II-A Bojonegoro, Jawa Timur. “Memang sistem pengawasan dan penegakan hukum kita masih sangat lemah. Harus banyak pembenahan agar tidak terjadi hal-hal seperti di Bojonegoro dan kasus Gayus,”kata pakar hukum acara pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda. Sebelumnya terjadi kasus pertukaran narapidana yang terbongkar pada Jumat (31/12), saat Kasiyem, 55, yang merupakan napi dalam kasus pupuk bersubsidi dengan vonis tiga bulan 15 hari, meminta Karni, 50, untuk menggantikan dirinya dalam LP dengan mendapatkan imbalan Rp10 juta. n
Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kabulog By: Anto Jember-TRIKOM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan mantan Kepala Bulog (Kabulog) Divre Jawa Timur, Muharto, yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah untuk gudang Bulog Jember. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan tanah gudang Bulog senilai Rp2,2 miliar di PN Jember, Jawa Timur, Rabu, dengan agenda putusan sela. "Majelis hakim menolak eksepsi secara keseluruhan yang diajukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukum terdakwa," kata hakim ketua Priyo Utomo dalam persidangan. Menurut dia, eksepsi yang diajukan terdakwa Muharto sudah memasuki pokok-pokok materi persidangan, sehingga harus dibuktikan dalam sidang selanjutnya," tuturnya menjelaskan. n
Megawati: Penegakan Hukum 2010 Buruk By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai tahun 2010 diwarnai dengan praktik hukum yang buruk. Padahal, kepatuhan pada hukum yang merupakan fondasi tertib sosial dan rasa saling percaya. Menurut dia, hukum seolaholah ditampilkan sebagai garda terdepan untuk melayani keadilan dengan begitu banyak kasus hukum yang dipamerkan. Namun, praktik penegakannya masih sangat buruk karena sangat terlihat diskriminasinya dan hanya untuk pencitraan semata. “Penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan sehingga hukum lebih mudah ditegakkan pada rakyat jelata. Namun,tidak berdaya ketika menghadapi mafia pajak seperti Gayus Tambunan, kejahatan perbankan seperti kasus Bank Century, serta pencurian kekayaan alam kita. Hal inilah yang menjadi masalah pokok kita selama 2010, hukum justru takluk di telapak kaki kekuasaan,” kata Megawati dalam pandangan awal tahunnya. Menurut Presiden RI kelima itu, dalam situasi hukum yang seperti inilah, metode street justice marak berkembang.Banyak disaksikan betapa pada 2010 ditandai oleh hadirnya kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan. ”Mereka membakar,mengusir, mengadili,bahkan ada yang terbunuh
Sejarah Kaum........ sambungan dari hal 1 itoe mardaheka, dan djoega mareka itoe dan toeroen-temoeroennja tijada sekali-sekali boleh potong ataoe memberi izin akan potong kajoe dari hoetan itoe boewat penggilingan teboe… dan mareka itoe tijada boleh bikin soewatoe apa djoega jang boleh djadi meroesakkan hoetan itoe dan kasoekaran boeat toeroen-temoeroennja,…” Kemudian ratusan budak tersebut kemudian dikelompokan menjadi 12 fam atau marga dan mewarisi surat wasiat dari Cornelis untuk merawat perkebunan tersebut. Belasan marga tersebut yaitu Laurenz, Loen, Leander, Jonathans, Toseph, Yakob, Sudira, Samuel, Zadoch, Isac, Bakas dan Tholence. Seiring perkembangan zaman, wilayah yang disebut Depok pada zaman Corne-
lis Chastelein, kini hanyalah sebuah Kecamatan bernama Pancoran Mas Depok. Komunitas Belanda Depok sendiri masih dapat dijumpai di kawasan Depok Lama karena terdapat sebuah yayasan kumpulan mereka yang diberi nama Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC). Salah satu keturunan mereka yang juga anggota YLCC, Suzana Leander menuturkan, sebelum menjadi yayasan, YLCC hanya sebuah lembaga yang didirikan sebagai lambang persatuan budak-budak, serta tempat berkumpul komunitas mereka. kini, setidaknya ada tujuh ribu warga komunitas Belanda Depok yang terdaftar di Lembaga Cornelis Chastelein (LCC). Mereka tersebar di berbagai daerah dan negara. Di antara
atas nama hukum,agama,dan keadilan tanpa negara dapat berbuat banyak,”ujarnya. Selain itu, pada 2010 juga ada paradoks yang luar biasa terhadap prestasi perekonomian. Secara statistik telah terjadi peningkatan prestasi makroekonomi. Namun,di ujung ekstrem yang lain terdengar suara rintihan bagian terbesar rakyat kelas bawah yang semakin terhimpit secara ekonomi dan tercampakkan secara sosial. ”Tingkat kemiskinan terus bertahan, sementara angka pengangguran terus bertahta angkuh pada tingkat yang mencemaskan.Dalam perspektif ekonomi tampak sebuah kondisi yang secara ideologis berseberangan dengan citacita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”ungkapnya. Kondisi seperti
mereka, sepertiganya adalah keturunan asli Belanda yang menikah dengan orang Indonesia atau keluarga Belanda yang lebih senang tinggal di Indonesia. Sebutan Belanda Depok sebetulnya hanya label belaka bagi orang pribumi yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah Belanda kala itu. Mereka menyandang 12 marga pekerja Cornelis Chastelein. Saat Cornelis Chastelein meninggal pada tahun 1714, dia sempat menuliskan wasiat yang diberikan kepada budak-budak untuk merawat
melayat anggotanya yang meninggal dunia. Versi keduanya, kelompok lain menyerang lawannya ketika membeli air mineral. Namun, kepolisian belum bisa memastikan versi mana yang benar. Tawuran antar massa itu, terjadi pukul 18.30 WIB hingga 22.00 WIB, Minggu, 9 Januari
tanah dan warisan miliknya. Hingga kini, warisan-warisan tersebut masih tersisa dan hampir semua terawat dengan baik meski sudah berubah fungsi. Contohnya, Istana Presiden Cornelis Chastelein, di Jalan Pemuda yang kini menjadi Rumah Sakit Harapan Depok. Di belakang rumah sakit tersebut, dulu terdapat gudang penyimpanan padi bagi para budak. Salah satu keturunan mereka yang juga anggota YLCC, Suzana Leander mengatakan, sekolah pertama para budak adalah SD Pancoran
itu, menurut Mega, merupakan lahan yang sangat subur bagi bersemainya benih- benih ketidakpuasan yang bisa berubah menjadi kekuatan yang mengancam persatuan bangsa. Arah pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar telah membuat pemerintah lalai akan fungsi distribusi yang berkeadilan. ”Sudah saatnya kita canangkan kembali cita-cita kemakmuran yang berkeadilan sebagai skala prioritas tertinggi,” harap Megawati. Lebih lanjut Megawati mengungkapkan, sebagai bangsa, kualitas kepemimpinan bangsa semakin tergerus oleh ketidakmampuan di dalam menentukan ke arah mana bangsa ini akan berlayar. n Mas 02 yang hingga kini masih menjadi sekolah tanpa perubahan di bentuk bangunan gedung. Selain itu, gereja Immanuel tempat mereka beribadah, kini sudah dihibahkan kepada GPIB Jakarta Barat. “Ada lagi aset kami, yaitu Pemakaman Kamboja di Depok Lama, serta lapangan sepak bola di belakang RS Hermina. Semuanya masih terawat dengan baik, termasuk YLCC ini, ada yang kami sewakan seperti Rumah Sakit,” kata papar Suzana di Pancoran Mas Depok. n
RIM Bersedia........ sambungan dari hal 1 BlackBerry untuk mengimplementasikan pemblokiran tersebut. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengancam menghentikan layanan akses Blackberry
Polisi Korban........ sambungan dari hal 1 Sejauh ini, polisi masih memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab terjadinya keributan itu. Ada dua versi yang diterima polisi terkait keributan tersebut. Versi pertama menyebutkan ada sekelompok massa yang mencegat kelompok lain saat akan
8
2010, dan berhasil dibubarkan setelah ratusan anggota Polres Metro Jakarta Barat berdatangan ke lokasi kejadian. Selain mengakibatkan 13 orang korban luka serius, bentrokan antarkelompok massa itu menyebabkan 21 unit kendaraan roda dua rusak.n
di Indonesia jika RIM tidak memblokir konten porno pada batas waktu yang ditentukan, 21 Januari 2010. Menyusul rencana tersebut, protes para pengguna BlackBerry pun merebak. Namun, protes itu tidak menyurutkan niat Tifatul untuk memblokir layanan akses Blackberry di Indonesia. Ia tetap akan melakukannya jika RIM tak segera mengindahkan tututannya. “Niat melarang layanan yang terindikasi tak patuhi hukum, walau tak populer, harus dilakukan agar ada kepastian dan dihormatinya hukum negeri ini,” kata Tifatul di laman twitter-nya @tifsembiring, Minggu malam, 9 Januari 2011. “Diskriminatif jika biarkan Blackberry lolos.” Ancaman pemblokiran
layanan Blackberry tidak hanya dilayangkan oleh pemerintah Indonesia. Negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan India mengancam pemblokiran terkait masalah keamanan. Meski begitu ancaman tersebut dapat dihindari oleh RIM di Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, sementara di India masih dalam perbincangan. Indonesia merupakan pasar penting bagi RIM di Asia Pacifik. Berdasarkan laporan Boston Consulting Group pengguna Internet di Brazil, Rusia, China, India, dan Indonesia diperkirakan bertambah dua kalipat menjadi 1,2 miliar pada tahun 2015 dari 610 juta pengguna. n
9
TRIBUNE EDUKASI
Pengadaan Meja Kursi SMP Disdik Bermasalah
Selasa, 11 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Guru PNS Harus Lebih Fokus
By: Anto Jakarta-TRIKOM
By: Bekti/Yanri Jakarta-TRIKOM Pengadaan barang Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta kususnya pengadaan meja kursi siswa SMP yang dilaksanakan panitia pengadaan barang/ jasa tahun anggaran 2010 dengan pengumuman No 152/ULP/BM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dengan HPS sebesar Rp.9.561.879.600, tidak berjalan sebagaimana lazimnya. Hal tersebut saat ini menjadi sorotan LSM Forum Pemerhati Keadilan Indonesia. Menurut keterangan ketua umum LSM FPKI, Arena Yadi bahwa pengadaan meja kursi tersebut bermasalah. Hal ini terbukti dari 7 perusahaan penyedia barang /jasa ( rekanan )yang memasukkan penawaran harga,terdapat 2( dua) penawaran dengan harga terendah, PT Citra Heber Sejahtera RP.8.031.967.944,-dan PT Pelangi Jaya Utama Mandiri Rp.8.592.994.500, na-
mun teryata yang diumumkan sebagai pemenang justru dari penawaran harga lebih tinggi yaitu PT Tridharma Mutiara sebesar RP.8.894.976.000. Dengan mengacu KEPPRES No.80 tahun2003 dengan jelas menekankan hal-hal yang tidak substansial tidak boleh menggugurkan penawaran, menyangkut persyaratan administrasi perlu sangat dibatasi,tujuanya agar panitia pengadaan tidak kehilagan kesempatan mendapatkan barang/jasa dengan harga terendah.“Melihat selisih perbandingan harga relatif cukup besar Rp.863.008.056, rasanya tidak logis bila panitia pengadaan mengusulkan PT Tridharma Mutiara sebagai pemenang,” jelas Arena Yadi. Sementara itu, jika mengacu kepada SK GUB DKI Jakarta No.108 Tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan APBD Propinsi DKI Jakarta,dimana dalam pasal 7 (a) (b) dan (c) dinyatakan pelaksanaan ang-
garan belanja Daerah didasarkan atas perinsip-prinsip hemat, efisien,dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disaratkan selain itu tetap memeggang azas transparan akuntabilitas dan kelayakan. “Sehingga, selisih harga Rp.863.008.056 apakah tidak bertentaggan dengan bunyi pasal tersebut,” tanya Arena Yadi. Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta,Dwi Rio Sambodo fraksi PDI Perjuagan, menyikapi hal tersebut sangat prihatin jika benar-benar telah terjadi permasalahan pada pengadaan kursi meja bagi SMP . “Kami sebagai anggota Dewan akan menindak lanjuti hal ini,jika terbukti tidak akan segan-segan membawa permasalahan ini agar di proses sesuai hukum yang berlaku,“ tegas Rio. Sampai berita ini di turunkan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta belum dapat dimintai keterangannya. n
Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang tidak jadi menarik guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajar di sekolah swasta, dipandang positif oleh beberapa pihak. Namun guru PNS harus konsisten untuk fokus mengajar 24 jam/minggu di sekolah swasta. Ketua Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Jateng Muh Zen Adv menyatakan, pembatalan kebijakan untuk menarik guru PNS di sekolah swasta perlu diapresiasi. Namun jika tidak jadi ditarik, konsekuensinya guru PNS tersebut harus tetap konsisten mengajar 24 jam/minggu di sekolah swasta sebagai penguatan sekolah itu. ‘’Hal ini perlu diapresiasi secara positif. Belum disahkan kebijakan yang dilatarbelakangi dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) ini, karena terjadi banyak kritikan, sehingga Kemendiknas membatalkannya,’’ urainya. Konsekuensinya, guru PNS yang nyambi di sekolah swasta harus fokus memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Yaitu wajib mengajar 24 jam/minggu bagi yang sudah bersertifikasi. n
Pendidikan Karakter Belum Jadi Perhatian
Penarikan Guru PNS Berdampak Buruk bagi Sekolah Swasta
By: Anto Jakarta-TRIKOM
By: Soewardi Surabaya-TRIKOM
Pendidikan karakter bagi peserta didik di seluruh tingkatan pendidikan, belum menjadi perhatian para pengajar. Peserta didik hanya ditekankan pada penguasaan iptek dan skill, bahkan pendidikan diharapkan menghasilkan lulusan yang siap kerja. ‘’Dengan kata lain, peserta didik hingga kini hanya ditekankan bermental kuli. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang diamanahkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yakni, berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab,’’ kata Anggota Tim Rencana Strategis Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Sarjuni SAg MHum. Secara operasional, sasaran proses pendidikan adalah membangun paradigma baru dalam pendidikan. Proses pendidikan yang demikian akan menguntungkan dan bisa menyejahteraan banyak warga. n
Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Zainuddin Maliki, mengecam rencana keputusan pemerintah yang akan menarik guru pegawai negeri sipil (PNS) dari sekolah swasta. Menurutnya, kebijakan tersebut termasuk sangat drastis dan bisa membuat perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. “Jika hal itu benar dilakukan maka termasuk kebijakan revolusioner. Melihat keadaan sekolah swasta di Indonesia, kebijakan penarikan guru bantu di sekolah swasta itu bisa menimbulkan
dampak buruk,” kata Zainuddin di Surabaya. Zainuddin menyatakan bahwa kebijakan menaruh guru PNS di sekolah swasta merupakan bentuk subsidi pemerintah dalam dunia pendidikan sebagai upaya untuk mempercepat pemerataan
kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah swasta. Melihat banyak sekolah swasta yang relatif tertinggal dibanding negeri, Zainuddin berpendapat pemerintah masih memiliki kewajiban untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan antara swasta dengan negeri. n
Harga BBG.......... sambungan dari hal 1 bakar yang tidak disubsidi, BBG sudah selayaknya dijual sesuai harga keekonomiannya,” kata Harun. Sebelumnya, harga jual BBG Pertamina Rp2.562 per LSP mengacu pada Surat Menneg BUMN No. S-248/
MBU/2006 tanggal 26 Juni 2006. Sementara itu, pemain lain di sektor yang sama sudah mematok harga hingga Rp3.600 per LSP. “Karena itu, Pertamina tidak bisa melakukan investasi yang besar untuk merevitalisasi SPBG. Padahal kami juga dituntut
untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen,” ujarnya. Harun menambahkan, melalui penyesuaian harga itu, Pertamina akan meningkatkan pelayanan, terutama revitalisasi SPBG-SPBG Pertamina. Revitalisasi penting karena salah satu
pengguna BBG terbesar adalah bus TransJakarta yang berukuran besar, sehingga dibutuhkan desain dan luas SPBG yang memadai. “Saatini,adaenamSPBG Pertaminayangberoperasi,dandirencanakan merevitalisasidelapanSPBG,”ujarnya. Selain BBG, Pertamina juga
menyediakan produk bahan bakar gas lainnya yang merupakan produk turunan dari LPG, yaitu liquefied gas for vehicle (LGV) dengan merek Vi-Gas. Vi-Gas dinilai cocok digunakan untuk kendaraan kecil, baik umum ataupun pribadi. n
Selasa, 11 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK Mahasiswi UI Disekap dan Disetrum di Citos By: Heriyansah Depok-TRIKOM
Seorang mahasiswi Universitas Indonesia menjadi korban salah sasaran aksi penganiayaan di toilet Cilandak Town Square (Citos) , Jakarta Selatan. Mahasiswi ukseshukum tim nasional fakultas bernama Irni, 20 tahun itu dianiaya pria Indonesia lolos keRDRH. final Aksi itu dilakukan teryang diketahui berinisial sangka lantaran mencurigai kalau Irni adalah orang Piala AFF 2010diabukan yang melakukan teror terhadap tanpa cela. Untuk itu, Ketuaistrinya. Berdasarkan informasi sang istri yang berjanji Umum PSSI, Nurdin Halid mengatur janji dengan peneror di kawasan Plaza minta timnas melakukan Senayan, RHRD kemudian mendatangi pusat belanja perbaikan. itu dan berusaha mencari peneror. Tidak diketahui dengan jelas apa alasannya sehingga Irni kemudian Menurut Nurdin, yang dicurigai sebagai pelakunya. perbaikan harus dilakukan Menurut Kapolsek Cilandak, Komisaris Azhar sebelum melawan Malaysia Nugraha, dari Plaza Senayan, Irni yang mengendari mobil didibuntuti final, 26 danyang 29menggunakan Desem- motor di Cilandak Town pelaku ber 2010. Kebangkitan Square. Saatharus beradadiwaspadai. di toilet Cilandak Town Square, Irni Malaysia kemudian dianyiaya. Pelaku “Masih ada panik di bela-terus saja memukuli dan menyekap sambil memaksa Irni mengakui perbuatankang. Itu sangat penting nya. Kurang puas, pelaku bahkan menyetrum Irni karena permainan dengantingkat alat seperti senter. Meski demikian tetap saja, Irni tidak mengerti dan mengakui aksi teror yang telah dituduhkan RHRD terhadap dirinya. Setelah melihat nomor telepon Irni yang ternyata berbeda dengan peneror, RHRD kemudian idang lanjutan Ariel dengan santainya pergi meninggalkan korban yang telah yang keenam telah lemas dan tergolek tak berdaya di dalam toilet. Tapi karena tidak terima dengan perlakuan RHRD, selesai digelar di PengaIrni kemudian berteriak minta dilan Negeri Bandung,tolong. Dan karena curiga ada RHRD yang keluar dari toilet wanita, petugas kemudian Senin 20 Desember 2010. mengamankannya dan membawa ke Polsek Cilandak. n
TRIBUNE DEPOK
10
Pelantikan Nur Belum Tentu 26 Januari 2011
S
S
Para saksi pun telah dihadirkan, antara lain LunaRS Maya, Puri Lasmi, Sentra Medika Janji Anggit Gagah Pratama Layani dan Redjoy, yangWarga diduga Miskin By: Heriyansah sebagai penyebar video Depok-TRIKOM asusila Ariel. Namun, menurut Rumah Sakit (RS) Sentra Medika di Jalan Raya Mayor Oking Jayaatmaja No.9 KecamaJaksa Penuntut Umum, tan Cibinong akhirnya diresmikan oleh BuRusmanto, Sarah Amalia pati Bogor H. Rachmat Yasin, Senin (10/11). yang dijadwalkan hadir
Meski Rumah Sakit tersebut tergolong elit, manajemen RS Sentra Medika berjanji akan tetap melayani warga miskin (gakin) di Kabupaten Bogor. Buktinya, RS berlantai lima itu menyiapkan pelayanan kelas III lebih banyak oto mesrakelas Rahma Azhari VIP. dibanding II ataupun dengan pelatih komitmen kesebe- kami untuk melayani “Ini menjadi masyarakat yang membutuhkan. lasan tim nasional Filipina, Rumah Sakit Sentra Medika ini akan dijadikan Simon McMenemy ramaisebagai Rumah Sakit pilihan dengan pelayanan terbaik dan biaya terjangkau. diperbincangkan. Berbagai Walaupun bangunan terlihat megah dan dilengkapi komentar yang menduperalatan baik canggih, kami akan tetap melayani warga kung ataupun yang bernada miskin,� ujar Direktur Utama RS Sentra Medika Cibinong drg. Suherman Widyatomo. miring bertaburan. Dijelaskan Suherman kehadiran RS SenTetapi, Rahma tak tra Medika di Ibukota Kabupaten Bogor ini mau bicara banyak. Ia tentunya mempermudah masyarakat yang ingin hanya menjawab dan men- kesehatan. Sebab mendapatkan pemeliharaan jelaskan soal inidalam selain strategis, lokasiakun RS Sentra Medika juga twitter @RaAbebaspribadinya dari kemacetan. n
F
By: Heriyansah Depok-TRIKOM Gonjang-ganjir soal pelantikan walikota depok Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad masih terus menjadi topok pembicaraan hangat di kalangan eksekutif maupun legislatif kota Depok. Ada kalangan memprediksikan nur mahmudi tidak akan dilantik pada 26 januari mendatang. Banyak kalangan yang memprediksi tidak akan terjadi pelantikan walikota Depok pada 26 Januari mendatang. Prediksi ini semata mata hanya karena didasari oleh perkembangan di depok yang kian hari makin memanas. Apalagi beberapa parpol
yang ada di kota Depok nampaknya memiliki suara sama, yakni menghormati proses dan keputusan hukum yang sedang berjalan. Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya menolak keras pelantikan walikota depok, dan mengancam akan mem-PAW-kan anggotanya, kini nampak sejalan dengan beberapa partai lainnya. Mad Arif, ketua fraksi PDIP DPRD Kota Depok,dprd kota depok, ketika ditemui saat resesnya mengatakan, dewan tidak akan menghalangi pelantikan itu. Namun proses hukum yang sedang berjalan, harus tetap diselesaikan dulu.
Lebih jauh Mad Arif mengatakan, siapa yang berani jamin walikota akan dilantik pada tanggal 26 Januari mendatang? Sebab menurutnya, semua partai yang di DPRD kota Depok, tetap ingin menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kendati mad arif menambahkan, dewan juga tidak dapat menghalangi keputusan mahkamah konstitusi dan mendagri. Sedangkan PDIP sendiri, tetap akan mendukung siapapun yang dilantik, selama sesuai prosedur dan tidak ada keluhan dari masyarakat. Walaupun, PDIP di kota Depok telah menentukan sikap politiknya, yakni menjadi partai oposisi. n
Warga Limo Masih Butuh UPS By: Heriyansah Depok-TRIKOM Masalah Unit Pengelolaan Sampah (UPS), memang masalah yang pelik. Meski demikian, keberadaan sangat dibutuhkan di masyarakat. Namun terkadang, kehadirannya tidak dikehendaki di tengah tengah masyarakat. Mendengar kata UPS, masyarakat pasti akan berkonotasi pada hal hal yang bersifat bau, jorok, dan kotor. Namun keberadaan UPS ini, khususnya di kota Depok, dirasakan sudah sangat diperlukan. Sebab kuota sampah yang dihasilka warga Depok, tak akan tertampung hanya dengan mengandal TPA saja. Soal sosialisasilah yang memiliki peran peran besar agar masyarakat mau nenerima kehadiran ups di wilayahnya. Seperti yang dilakukan di wilayah kecamatan Limo, kota Depok. Kecamatan ini merupakan
satu-satunya kecamatan di kota Depok yang setiap kelurahannya sudah memiliki unit pembuangan sampah. Bahkan, menurut sekretaris kecamatan Limo, Muchsin Mawardi, ada satu kelurahan lagi yang mengingikan berdirinya UPS di kecamatan Limo. Artinya, kecamatan Limo yang hanya terdiri dari 4 kelurahan, akan segera memiliki 5 UPS. Lebih jauh dikatakan Muchlis, masyarakat limo terlihat antusias dengan berdirinya UPS, karena menyadari betapa
pentingnya keberadaan ups tersebut. Dengan berdirinya UPS, nantinya tidak ada lagi penumpukan sampah sampah di wilayah. Sebab, tidak memliki ketergantungan soal pengangkutan dan kapasitas TPA. Bahkan, kata Muchlis, untuk pertengahan tahun ini seluruh UPS yang ada di kecamatan Limo, rencananya sudah akan mulai beroperasi. Bisa dipastikan, jika keempat UPS ini beroperasi, tidak ada lagi penumpukan sampah diwilayah kecamatan Limo. n
11
TRIBUNE DEPOK
Demokrat Bukan Partai Koalisi
Selasa, 11 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK Wacana 7,5%, Momok untuk Parpol Kecil di Depok
By: Heriyansah Depok-TRIKOM
By: Heriyansah Depok-TRIKOM Pernyataan politik sikap Partai Demokrat terhadap pemerintahan kota Depok, ternyata tidak sekeras PDIP. Yang jelas jelas menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana pelantikan walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Partai Demokrat dalam sikap politiknya, lebih menginginkan jalan bersama dengan pemerintah kota Depok. Partai Demokrat lebih nampak hati hati dalam menanggapi persoalan tersebut. Menurut Edi Sitorus, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD kota Depok, Demokrat sebagai partai pengusung lebih menyoroti pada proses peradilan yang
sedang berjalan. Demokrat melihat, ini merupakan proses hukum yang harus dilakukan dan dijalani. Menurut Edi, Demokrat lebih menyoroti tentang persoalan cacat hukum yang dilakukan oleh kpud kota Depok, dibanding dengan setuju atau tidaknya walikota Depok dilantik. Sebab, tambah Edi, siapaun yang menjadi walikota Depok, Demokrat akan tetap mendukung jika sesuai dengan prosedur. Karena, tambah edi, tidak mungkin dewan mengabaikan keputusan hukum yang sedang berjalan. Lebih jauh anggota komisi c ini mengatakan, permasalah yang ada di kota Depok, seharusnya bisa dijadikan pembelajaran politik untuk di daerah daerah lain. Bahkan untuk
di indonesia. Sebab, tambah Edi, apa yang terjadi di kota Depok, jelas mencerminkan betapa tidak sempurnanya undang undang yang dimiliki oleh negeri ini. Dimana ada lembaga peradilan seperti PTUN Bandung, tiba tiba menyatakan keputusan KPUD Depok tidak benar, kendati MK sudah mengiyakan dan memutuskan hasil kerja KPUD kota Depok. Bagi Demokrat, tambah Edi, yang terpenting saat ini bukanlah harus mendukung dan tidak mendukung siapa walikota Depok. Karena siapaun walikota Depok, Partai Demokrat tetap akan bermitra selama hal itu untuk kepentingan rakyat. n
Anggaran Reses Lecehkan Dewan
Pendapatan Disdukcapil Naik 15 Persen Dari Target
By: Heriyansah Depok-TRIKOM Reses anggota DPRD kota Depok selama 6 hari yang terhitung mulai awal Januari hingga tanggal 6 Januari, ternyata menimbulkan berbagai kesan dikalangan anggota dewan. Ada anggota dewan yang enjoy menjalani resesnya, dan tak sedikit pula yang kecewa serta merasa dilecehkan dengan anggaran reses yang cuma Rp100 ribu per hari. Anggaran reses anggota DPRD kota yang jumlahnya hanya sebesar Rp600 ribu per anggota dewan, ternyata sempat menjadi perbincangan hangat. Bahkan tidak sedikit anggota dewan yang merasa kecewa dan dilecehkan dengan jumlah anggaran yang terbilang minim itu. Menurut Mad Arif, anggota komisi D DPRD kota Depok, anggaran yang diberikan untuk reses anggota DPRD kota Depok terhitung sangat minim, jika dibanding dengan di daerah daerah lain. Mad Arif sendiri tidak mengetahui pasti apa penyebab minimnya anggaran itu. Padahal menurutnya, dewan masih memiliki cukup anggaran. Mad Arif menggambarkan, di
Adanya wacana tentang pencapaian perolehan target sebanyak 7,5 persen oleh parpol ternyata menimbulkan banyak asumsi dikalangan partai politik. Di Depok, beberapa partai politik yang tidak mendapatkan kursi di dprd tingkat kota menyatakan hal tersebut sebagai bentuk arogansi partai besar. Perolehan target sebanyak 7,5 persen yang baru baru ini diwacanakan ternyata tidak selamanya mendapat reaksi yang positif. Beberapa kader dari parpol yang tidak mendapatkan kursi di dprd kota depok menyatakan kalau hal itu tidak demokrasi, sebab tidak mengakomondir semua aspirasi di berbagai lapisan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang menyatakan kalau hal tersebut adalah bagian dari bentuk arogansi partai besar. Menanggapi masalah tersebut, Edi Sitorus anggota fraksi partai demokrat DPRD kota Depok menyatakan salah dalam penafsiran bila ada yang menyatakan rumor tersebut adalah bentuk arogansi partai partai besar. Menurut Edi, pada dasarnya semua partai politik adalah sama, dan bisa terlihat besar atau kecilnya adalah pada saat pemilu atau pilkada. Jadi, tambah edi, ketika wacana itu digulirkan dan kemudian direalisasikan, posisi partai dalam keadaan yang sama. Lebih jauh Edi menambahkan, wacana 7,5 persen mungkin sebagai warning untuk semua parpol berlomba. Agar tidak semua orang membuat parpol, tapi harus mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi rakyat. Edi menggambarkan, di negara negara maju Eropa seperti Amerika, tidak memiliki banyak jumlah partai politik. n
By: Anto Bogor-TRIKOM
daerah lain seperti Tangerang atau Bogor, anggaran reses anggota dewan bisa mencapai jumlah 18 hingga 30 juta per orang. Sementara untuk kota Depok, hanya Rp600 ribu per orang. Menurut Mad Arif, nilai sebesar ini tidak saja membuat kecewa anggota dewan, tapi juga membuat anggota dewan merasa dilecehkan. Kendati demikian, sebagai wakil rakyat dirinya akan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya, yakni memantau berbagai perkembangan serta keluhan masyarakat di daerah wilayah pemili-
hannya. Menjalani reses ini, Mad Arif sudah hampir mengunjungi 10 kelurahan di dua kecamatan, yakni Bojongsari dan Sawangan. Keluhan masyarakat yang banyak diterimanya, menurut Mad Arif kebanyakan adalah soal pemerataan pembangunan yang masih belum merata kedaerah pelosok Depok. Mad Arif juga mencatat, sedikitnya lebih dari 6 kantor kelurahan di kecamatan Sawangan dan Bojongsari sudah tidak laik pakai, dan harus segera di renovasi. n
Sedikitnya 18.520 warga Kota Bogor selama Tahun 2010 mengantongi akta kelahiran. Membludaknya para pemohon akta kelahiran, berkaitan dengan program pemberian dispensasi Walikota Bogor. Lewat program Disepensasi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) nomor 24/2010 tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran. Antara lain mempermudah warga untuk mengurus Akte Kelahiran tanpa harus mengurus lewat peradilan, bagi yang lahir sebelum tanggal 30 Desember 2006. Warga cukup mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dengan membawa persyaratan berupa surat pengantar dari RT/RW, surat keterangan dari rumah sakit/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari kelurahan, foto copy akta nikah orang tua, dan foto copy KK/KTP orang tua. Kepala Disdukcapil Kota Bogor Syaeful Anwar menjelaskan bahwa jumlah warga yang mengantongi akta kelahiran sepanjang Tahun 2010 sebanyak 32.661 warga. n
www.tribunekompase.co.cc
Selasa, 11 Januari 2011
Penyiksa TKW di Saudi Divonis 3 Tahun Penjara By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Pengadilan di Kota Madinah, Arab Saudi, menghukum seorang warganya tiga tahun penjara. Perempuan yang tidak disebutkan namanya itu dinyatakan bersalah menyiksa seorang pembantunya asal Indonesia, Sumiati Binti Salan Mustapa. Demikian putusan sidang pengadilan, Minggu 9 Januari 2011, seperti yang dikabarkan laman Saudi Gazette. Itu merupakan sesi keempat sidang pengadilan atas kasus penyiksaan kepada Sumiati. Kasus ini telah memperoleh perhatian besar bagi publik di Saudi sendiri dan di Indonesia. Kulit kepala perempuan muda itu terkelupas. Wajahnya luka parah, lebam, dan alis matanya rusak. Yang paling mengenaskan, bibir bagian atasnya hilang terpotong. Tak hanya itu, dua kaki TKW asal Dompu ini nyaris lumpuh, kulit tubuh-
nya terkelupas, dan jari-jari tangannya pun retak. November lalu, Sumiati telah menjalani operasi dan perlu waktu lama untuk pulih. Kasus ini pun memaksa Indonesia dan Arab Saudi untuk berunding dan berjanji lebih optimal dalam menjamin perlindungan para pembantu rumah tangga (PRT)
asal tanah air yang bekerja di kerajaan itu. Menurut jaksa penuntut, Abdul Rahman Al-Muhammadi, penyiksa Sumiati itu didakwa atas kasus penyelundupan manusia, yang diatur dalam hukum publik. Namun, selain tuntutan penjara, pihak pengacara Sumiati juga menuntut agar
terpidana memberi ganti rugi kepada korban. Permintaan itu akan diproses dalam sesi sidang selanjutnya. Sementara itu, pengacara terpidana berencana mengajukan banding dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima vonis. Setelah sidang selama dua jam, terpidana langsung dibawa
ke penjara. Namun, dia akan dihadirkan lagi dalam sidang berikut yang akan mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak korban. Menurut penuntut, bukti-bukti gugatan itu sudah cukup kuat dengan merujuk luka-luka, baik fisik dan mental, yang diderita Sumiati. n