epaper tribune kompas

Kamis, 13 Januari 2011 Akbar Faizal: Pemerintah Harus Hati-hati By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

www.tribunekompas.co.cc

Kenapa Makin Banyak Orang Kaya Baru Indonesia By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Akbar Faizal, mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Hak Menyatakan Pendapat harus disetujui 3/4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai inkonstitusional. Akbar menyatakan putusan ini membuat posisi parlemen menguat.

"Pemerintah juga semakin harus berhati-hati, konsisten dan arif dalam menjalankan pemerintahan," kata Akbar di Jakarta, Rabu (12/1).

Baca hal 9

Anis Matta: Keputusan MK Langkah Bagus By: Anto Jakarta-TRIKOM

Kelas menengah Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Bahkan, dalam satu dekade dari 1999 hingga 2009, kelompok ini telah melonjak dua kali lipat dari 45 juta jiwa menjadi 93 juta jiwa.

Menurut ekonom Dradjad Hari Wibowo, ada sejumlah penyebab mengapa kelompok kelas menengah ini mengalami pertumbuhan pesat. Dradjad mengistilahkan mereka sebagai kelompok orang kaya baru Indonesia.

Pertama, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang semakin membaik. Belakangan ini, semakin banyak penduduk yang mengenyam akses pendidikan sejak diberlakukannya wajib belajar dulu. "Makin banyak sarjana dan pasca sarjana," kata Dradjad, Kamis (13/1).

Kedua, reformasi ekonomi dan politik telah menciptakan banyak orang

jadi di sektor industri. Namun, sektor pertanian juga berkembang lebih pesat.

Ini merupakan resep yang ampuh untuk mengentaskan penduduk miskin.

Namun, pertumbuhan kelas menengah tersebut masih disertai dengan ketimpangan yang cukup besar, terutama dengan buruh, petani dan nelayan.

"Jumlah penduduk miskin yang masih di atas 31 juta jiwa perlu jadi perha-

tian," kata Dradjad.

Mengacu hasil survei Badan Pusat Statistik pada 1999 dan 2009, kelompok menengah-tengah meningkat hampir tiga kali lipat ,dari 7,5 juta menjadi 22 juta jiwa. Kelompok menengah-atas bahkan naik lima kali lipat dari 0,4 juta menjadi 2,23 juta jiwa. Sedangkan, kelompok berkecukupan naik 0,1 juta menjadi 0,37 juta jiwa. n

PDIP: Panja Mafia Pajak Jangan Panggil Gayus By: Anto H Jakarta-TRIKOM

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal dalam undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur syarat kuorum paripurna di parlemen untuk Hak Menyatakan Pendapat dari 3/4 kehadiran menjadi 2/3 saja merupakan langkah yang bagus.

"Itu langkah bagus. Me-

kaya baru terutama dari perkebunan, pertambangan khususnya batu bara dan sebagian kehutanan. Kalau sebelumnya akses terhadap kekayaan sumber alam hanya dikuasai kelompok terbatas, sekarang lebih meluas ke elit-elit politik, daerah, ormas.

"Tetapi, yang punya akses relatif terbatas juga, belum meluas ke rakyat juga," kata dia.

Ketiga, imbas dari booming sektor keuangan, teknologi informasi dan industri kreatif menciptakan orang kaya baru dari kelompok muda. Kelompok ini perlu diperbesar.

Booming ini bukan hanya ter-

Komisi III Bidang Hukum DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Mafia Pajak. Bagi PDI Perjuangan (PDIP), Panja ini tidak boleh menangani satu kasus per kasus, melainkan memperbaiki kinerja atau sistem secara keseluruhan.

"Maka itu, saya secara pribadi mendesak jangan memanggil mereka yang sedang dalam proses pengadilan. Misalnya, jangan panggil Gayus Tambunan," kata anggota Komisi

III dari Fraksi PDIP Topane Gayus Lumbuun, Kamis (13/1).

Menurut Gayus, kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan merupakan bagian kecil dari persoalan pajak yang perlu dibenahi.

Yang terpenting bagi Gayus, bagaimana Direktorat Jenderal Pajak bisa memperbaiki kinerja.

"Bila memanggil mereka yang sedang bersinggungan dengan hukum, itu akan mempengaruhi proses hukum. Biarkan penegak hukum bekerja," ujar politisi kelahiran Manado ini.

B A D T R A C K

R

Gayus menegaskan, titik berat dari Panja ini adalah menjawab keluhan masyarakat soal kinerja perpa-

jakan. Panja ini, menurut dia, ibarat melegal auditkan kinerja perpajakan.

Panja ini akan bekerja sekitar dua bulan. Hasil akhir dari Panja tergantung dua pilihan. Dilanjutkan atau diterima. Bila dilanjutkan, maka hasil Panja akan diteruskan Badan Musyawarah (Bamus) menjadi Panitia Khusus atau Pansus.

"Tapi bila diterima, maka akan langsung direkomendasikan kepada para pihak terkait seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Tentu kedua hasil itu akan diparipurnakan terlebih dahulu," jelas Gayus. n

E C O R D

Djoko Tjandra Masuk Daftar Buronan Tim Pemburu Koruptor

Baca hal 8

By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima, Djoko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus pencairan klaim (cassie) Bank Bali terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia

(BDNI), akhirnya dimasukkan ke dalam daftar buronan Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Hendarman Supandji di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (17/6), mengatakan hal itu dilakukan setelah pihaknya memastikan tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Djoko Tjandara, pasca vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (11/6) tahun lalu. “Saat ini ia dimasukkan kedalam daftar buroan Tim Pemburu Koruptor, padahal sudah dicekal sejak vonis MA itu dijatuhkan, tapi begitu tim jaksa ke rumahnya nggak ada,

jadi sekarang buron,� katanya.

Jaksa Agung mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan pula apakah Djoko Tjandara masih berada di wilayah Indonesia atau sudah berada di luar negeri, dan saat ini TPK sedang mengecek ke sejumlah tempat salah satu diantaranya instansi Imigrasi.

Seperti diketahui Djoko Tjandara bersama dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin divonis dua tahun penjara dalam kasus cassie Bank Bali terhadap BDNI itu, setelah MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) atas vonis keduanya di pengadilan tingkat pertama

dan upaya hukum lainnya.

Putusan ini dibacakan oleh Majelis PK yang diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, dan Artidjo Alkostar pada Kamis (11/6) lalu.

Selain hukuman penjara, Syahril juga harus membayar denda Rp15 juta dan uang sejumlah Rp546.468.544.738 di Bank Bali dan uang tunai Rp28 juta di BNI disita untuk negara.

Sedangkan Djoko selain hukuman penjara, juga Baca hal 8

2 Kamis, 13 Januari 2011

Gonjang-ganjing Harga Minyak HARGA minyak kembali �berulah� akibat kenaikan luar biasa pada pengujung 2010 dan memasuki tahun baru 2011. Harga minyak hari Senin pekan lalu misalnya, mencapai harga tertinggi: light sweet menembus 92,10 dolar AS per barel, atau tertinggi sejak Oktober 2008, dan brent 96,17 dollar AS per barel, tertinggi dalam dua tahun terakhir. Sementara pada perdagangan 5 Januari lalu harga minyak kembali turun di bawah 90 dolar AS per barel.

Me sk i p u n harga minyak m engala mi f lukt u a s i , d i p e r k i rakan terus menaik menembus b a t a s p s i k o l o gis harga 100 dolar AS per barel, s e t i d a k n y a s a mpai kuartal pertama tahun i n i . A d a b e b e r apa faktor yang diperkirakan m ema c u h a rg anya terus naik. Pertama ; me skipu n d a m p a k k r i sis finansial dunia belum se pe n u h n y a s e m b uh, ekonomi dunia akan dihela t u m b u h o l e h k ekuatan raksasa C hina , I ndia , d a n b e b e r a p a negara yang sedang naik daun eko n o m i n y a ( em erging countries), b e r kisa r p ada a n g k a 3 , 1 persen.

Kedua; anomali cuaca akan memicu kenaikan harga minyak karena konsumen utama dan terbesar minyak seperti AS dan negara-negara di Eropa Barat mengalami musim dingin yang ekstrem dan bisa berkepanjangan. Ketiga; fakta bahwa OPEC akan dipimpin oleh Iran, memutuskan tidak akan menaikkan kuota produksinya 24,85 juta barel per hari.

Keempat; sebagian anggota OPEC percaya bahwa dunia akan mampu mengatasi masalah ekonominya abila harga minyak sekitar 100 dolar. Kelima; faktor keamanan di dunia sangat rentan, khususnya terkait konflik di Timteng, apalagi kalau terjadi konflik antara Iran dan AS (Pri Agung Rakhmanto, Kompas, 03/10/11).

Dalam APBN 2011 pemerintah menargetkan harga minyak (Indonesian Crude Price; ICP) pada tingkat 80 dolar AS per barel atau sama dengan target harga minyak dalam APBNP 2010.

Kenyataan yang terjadi sepanjang 2010, ICP sekitar 79,39 dolar, sedangkan pada Desember 2010 ICP mencapai 91 dolar AS. Pada bulanbulan mendatang saat faktor nonekonomi bisa berperan, ICP bisa di atas 100 dolar AS. Menkeu Agus Martowardojo mengemukakan tiap kenaikan harga minyak dunia 1 dolar AS membuat subsidi BBM bertambah Rp 900 miliar. Sebaliknya simulasi yang dilakukan oleh Reforminer Institute (2011) memperkirakan tiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi APBN 80 dolar AS akan memperbesar defisit APBN sekurang-kurangnya Rp 500 miliar.

Di satu sisi, penerimaan negara dari minyak dan gas akan bertambah sekitar Rp 2,55 triliun, tetapi di sisi lain pengeluaran negara dari subsidi energi (BBM, elpiji, dan listrik) juga akan mengalami pertambahan sekurang-kurangnya Rp 1,3 triliun.n

TRIBUNE REDAKSI Gayus ‘Sony Laksono’ dari Bali Hingga Macau Terdakwa mafia pajak dan mafia hukum, Gayus Tambunan kembali bikin geger. Jika sebelumnya, tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok ini terungkap pelesir ke Bali. Kali ini, Gayus justru bepergian ke sejumlah negara sekaligus.

Informasi kepergian Gayus ini bermula dari seorang warga yang menulis surat pembaca di Harian Umum Kompas, Minggu 2 Januari 2011. Kabar ini terungkap satu hari sebelum Gayus membacakan pembelaan atas tuntutan Jaksa selama 20 tahun penjara.

Dalam suratnya, Devina menulis: "Ketika itu seorang pria memakai wig dan kacamata masuk ke ruangan tempat saya menunggu. Setelah melihat foto yang belakangan banyak beredar di surat kabar dan berita TV, saya semakin yakin bahwa orang yang berada dalam satu penerbangan dengan saya ke Singapura tersebut memang Gayus."

Sontak, surat pembaca tersebut menimbulkan kegemparan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bak disambar petir di siang bolong. Merasa kebobolan, Patralis geram dan segera bertindak, membentuk tim investigasi khusus menelusuri pelesiran Gayus ke luar negeri.

Bagaimana seorang Gayus

K O N T A K

bisa pergi, padahal paspor atas nama Gayus sudah disita imigrasi.

Hasil penelusuran terungkap kemana Gayus melancong.

Dengan paspor itu, pada 24 September 2010, Sony pergi ke Macau dengan Mandala Airlines dan kembali ke Jakarta pada 26 September, dengan Garuda.

Pada 30 September, Sony berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu, pada 2 Oktober, Sony berada di Singapura untuk kembali ke Indonesia.

Awalnya, Gayus tidak mau berkomentar soal pelesiran ke manca negara. Gayus beralasan dia lebih fokus pada pledoi yang telah disiapkan. "Kalau ingin Indonesia lebih bagus. Kalian harus dukung saya, bukan menjelek-jelekkan saya," katanya.

Namun, belakangan, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Anton Bahrul Alam, menyatakan, Gayus mengakui pergi ke luar negeri pada akhir September hingga awal Oktober 2010. "Dari hasil interogasi Gayus, memang benar dia ke sana, ya ke Macau, KL (Kuala Lumpur), Singapura juga," kata Anton Bahrul Alam.

MenurutAnton, Gayus pergi ke Macau pada 24 September 2010.

Namun,Anton mengaku belum mendapatkan informasi tanggal pasti kepergian Gayus ke Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia. "Kepergian Gayus ke tiga negara itu bersama sang istri, MilanaAnggraeni," kata dia.

Makin menghebohkan, lantaran Gayus mengakui juga sempat mampir ke Guangzhou, China. "Gayus ke China lewat Macau," kata polisi.

P E M B A C A

Lambang Garuda Digugat

Anak Sekolah Nonton Bioskop

B

eberapa kali saya perhatikan di Studio 21 maupun XXI banyak sekali anak sekolah menonton bioskop pada jam-jam sekolah. Saya sebagai orang tua merasa prihatin melihat bebasnya anak-anak sekolah keluar masuk bioskop.

Setahu saya, dulu pada 90an, ada larangan anak yang menggunakan seragam sekolah masuk ke tempat-tempat hiburan, termasuk bioskop, baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Tapi anehnya, aturan ini sekarang

Selain ke luar negeri, Gayus juga mengakui pergi ke Bali pada awal November 2010.

Gayus ke Bali bersama anak dan istrinya sejak Kamis 4 November. Dia menumpang Lion Air dengan mengubah identitas menjadi Sony Laksono. Usai menyaksikan turnamen tenis, Gayus kembali ke Rutan Brimob pada 7 November 2010.

Buntut dari kaburnya Gayus dari tahanan, delapan petugas rutan dan Kepala Rutan Brimob dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap. Karutan Kompol Iwan Siswanto diduga disuap Rp368 juta. Sedangkan, Gayus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur pada Senin malam, 22 November 2010. nvivanews.com

sepertinya tidak berlaku lagi sehingga di sejumlah mal, baik bioskop maupun tempat permainan, selalu dipenuhi oleh anak-anak berseragam sekolah.

Saya mengimbau apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah kembali mengeluarkan larangan tersebut?

Annisa Andriani Soetopo Jl Alam Segar, Pondok Indah Jakarta Selatan

D

i saat tim nasional sedang berjuang untuk bisa lolos ke final Piala AFF, terbetik kabar adanya gugatan terhadap lambang negara yang gambarnya ditempel di seragam tim nasional.

Terasa lucu dan menggelikan, bukannya mendukung malah menggugat. Saya sebenarnya tak mempedulikan soal substansi gugatan tersebut. Yang saya persoalkan, mengapa bangsa kita ini selalu meramaikan persoalan-persoalan kecil? Mengapa bukan men-

dukung dan memberikan semangat supaya tim nasional kita lebih berprestasi?

Heri Nurdin Abdullah Jl Raya Condet Jakarta Timur

3

TRIBUNE NASIONAL

ICW: Remisi Ayin, Periksa Kanwil Banten By: Anto Jakarta-TRIKOM Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa atas pengajuan remisi terhadap narapidana suap, Artalyta Suryani. Menurut ICW, Kementerian Hukum dan HAM seharusnya memberikan sanksi kepada pemohon pengajuan remisi itu.

"Kementerian bilang Artalyta tidak boleh menerima remisi, tapi faktanya Kanwil Kemenkumham Banten mengajukan remisi," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, saat dihubungi, Kamis 13 Januari 2011.

Menurut Emerson, jajaran atas kementerian dan bawah sering tidak sinkron dalam hal remisi ini. Menteri, lanjut Emerson, seharusnya memberikan sanksi kepada Kepala Kanwil Banten yang telah mengajukan remisi itu.

"Harus diperiksa, jika ada pelanggaran maka harus diberi sanksi," ujarnya.

Kemarin, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten, Poppy Pudjiaswati membantah adan-

ya gratifikasi dalam mengajukan permohonan remisi untuk terpidana suap Artalyta Suryani alias Ayin. "Naudzubillahi minzalik. Jangan sampai terjadi. Kami benar-benar bekerja profesional," kata Poppy.

Menurutnya, permohonan pengajuan remisi itu didasarkan atas perilaku Ayin yang dinilai berkelakuan baik selama menjalani proses masa hukuman di lapas wanita Tangerang.

Selama menjalani proses masa hukuman, Ayin dinilai

sangat bermanfaat bagi sesama rekan-rekannya sesama napi karena telah memberikan berbagai kursus seperti, kursus bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. "Apakah satu kesalahan harus seumur hidup ditanamkan, orang itu dicap bersalah seumur hidup. Nggak kan?," tuturnya.

Sedangkan Kepala Lapas Wanita Tangerang Etty Nurbaeti menuturkan, tim pengamat pemasyarakatan menyimpulkan bahwa Ayin memang memenuhi syarat un-

tuk mendapatkan remisi. "Tim itu yang mengamati, menilai bagaimana pembinaan sudah dilaksanakan," kata Etty yang juga turut dalam rapat tertutup di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono menegaskan, pihaknya tidak mengabulkan premohonan remisi untuk Ayin yang diajukan kakanwil Banten.

Ia telah mengeluarkan Nota Dinas yang dikirimkan kepada Menkum HAM pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan nomor 116/X/2010 yang salah satu isinya menjelaskan, Artalyta Suryani alias Ayin dijatuhkan sanksi tidak diberikan remisi umum tahun 2010. Karena dinilai telah melanggar disiplin pada saat menjalani masa hukuman di Pondok Bambu.

"Anda kan tahu semua.

Persyaratan mendapat remisi itu kan berkelakuan baik.

Nah, dia berkelakuan baik tidak tahun 2010?," tanya Untung. n

Anas: Putusan MK Bukan Hantu Politik By: Anto Jakarta-TRIKOM Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan yang menyebutkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat harus disetujui 3/4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah inkonstitusional. Keputusan itu, kata Ketua Umum Partai Demokrat ini Anas Urbaningrum, bukanlah ancaman bagi pemerintah.

"Kalau ada yang berspekulasi bahwa keputusan itu meru-

pakan ancaman bagi pemerintah, saya kira itu tidak benar. Itu Bukan ancaman," kata Anas, Kamis (13/1).

Menurut Anas, ini adalah keputusan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Politik, kata Anas, bukan hanya soal angka dan prosentase.

"Politik pasti menghadirkan rasionalitas, akal sehat dan pemahaman tentang kepentingan bangsa. Saya kira itu bukan hantu politik," tegas mantan anggota

Komisi Pemilihan Umum ini.

Anas menegaskan bahwa yang paling penting adalah bagaimana semua lembaga negara termasuk pemerintah, DPR, yudikatif dan lembaga-lembaga lain bekerja yang terbaik sesuai dengan perintah konstitusi dan lingkup tanggungjawabnya masing-masing. "Politician dream adalah bekerja untuk rakyat, bukan impeachment," Anas mengingatkan.

Politisi PDI Perjuangan,

Topane Gayus Lumbun, menilai bahwa keputusan itu bisa mengembalikan spirit demokrasi.

Dan "Keputusan MK ini sangat obyektif konstitusional," kata Gayus.

Putusan MK ini berimplikasi Hak Menyatakan Pendapat bisa bergulir tanpa dukungan Partai Demokrat. Tidak perlu dukungan 3/4 anggota DPR, tapi cukup 2/3 sesuai konstitusi untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. n

Kamis, 13 Januari 2011 Pojok TRIBUNE

Hanura: Kantor DPR Kalah dari Kantor Lurah

By: Anto Jakarta-TRIKOM Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mendukung rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Hanura meminta agar biaya pembangunan diciutkan sampai maksimum Rp800 miliar.

"Kami mentoleransi pembangunan antara Rp600 sampai Rp800 miliar saja," kata salah satu Ketua Hanura, Akbar Faizal, Kamis (13/1).

Langkah penghematan yang bisa dilakukan, kata Akbar, adalah misalnya tak perlu membangun kolam renang maupun berbagai fasilitas rekreasional lainnya. Yang penting adalah fungsinya.

Menurut Akbar, saat ini kondisi ruang kerja anggota DPR sangat sempit, tak memadai. "Ruang kerja kami kalah jauh oleh ruang kerja Lurah," katanya. Itulah kenapa Hanura mendukung pembangunan gedung baru.

Setelah pernyataan Akbar ini, apakah benarkah Fraksi Gerindra satu-satunya yang menolak rencana itu?

Wakil Ketua DPR Anis Matta membantahnya. Dalam rapat terakhir, menurut Anis, Gerindra setuju dengan syarat.

"Kami tak akan lanjut kalau ada satu fraksi yang menolak.

Mereka terima dengan syarat mempertimbangkan kritik masyarakat," kata Anis di Gedung DPR, Rabu, 12 Januari 2011.

Anis mengatakan, gedung DPR tidak dibangun secara monumental tapi disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhannya. Biaya dihitung berdasarkan peraturan standar dari Kementerian Pekerjaan Umum. "Rp7 juta per meter persegi," katanya.

Sebelumnya, Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut rencana proyek pembangunan gedung baru DPR ini. Menurut Gayus, tak semua fraksi menyetujuinya. n

TRIBUNE PARLEMENT

Kamis, 13 Januari 2011

3 Alasan Golkar Dukung Panja Antimafia Pajak

n

POJOK TRIBUNE

Demokrat: Keputusan MK Bukan Ancaman By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempermudah upaya pemakzulan Presiden bukanlah ancaman bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tentang putusan MK soal quorum hak menyatakan pendapat, kalau ada yang berspekulasi itu ancaman bagi pemerintah, saya kira tidak. Bukan ancaman," kata Anas di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, keputusan MK itu berbasis kecocokan dengan ketentuan konstitusi yaitu UUD. Lagipula, katanya masalah politik bukan hanya soal angka dan prosentase, karena politik pasti menghadirkan rasionalitas, akal sehat dan pemahaman tentang kepentingan bangsa.

"Saya kira itu bukan hantu politik. Yang paling penting adalah bagaimana semua lembaga negara yaitu pemerintah, DPR, yudikatif dan lembagalembaga lainnya bekerja yang terbaik sesuai dengan perintah konstitusi dan lingkup tanggungjawabnya masing-masing," ujarnya.

Ditambahkannya, impian seorang politisi adalah bekerja untuk rakyat, bukan melakukan "impeachment". Pada sidang yang digelar Rabu (12/1), MK membuat putusan yang memberi kemudahan kepada DPR untuk menggunakan hak-haknya setelah mengabulkan uji materi atas Pasal 184 ayat (4) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD, majelis hakim konstitusi mempermudah persyaratan bagi anggota DPR jika ingin memakzulkan presiden. Syarat pemakzulan dari sebelumnya harus dihadiri 3/4 dari jumlah anggota DPR (420 anggota dewan) kini kembali ke UUD menjadi 2/3 dari jumlah anggota DPR (373 anggota dewan).

Tiga anggota DPR mengajukan uji materi atas Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27/2009 itu. Pasal itu memuat ketentuan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat DPR. Ketiga anggota DPR itu adalah Lily Chodidjah Wahid (PKB), Bambang Soesatyo (Golkar), dan Akbar Faizal (Hanura). n IKLAN PROMOSI

4

IKLAN PROMOSI

By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

Partai Golkar menyatakan mendukung penuh pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III DPR. Menurut Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo hal itu dilandasi tiga alasan.

"Pertama, Partai Golkar tidak mau tersandera dengan kasus Gayus Tambunan," kata Indra Bambang, Kamis (13/1). Oleh sebab itu, Golkar mengharapkan agar Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang jadi tersangka penggelapan pajak, dipanggil dan didengar keterangannya di hadapan parlemen.

"Katanya Gayus tersangkut dengan 149 perusahaan, buka saja semuanya," kata Indra. "Jangan hanya disebut perusahaan Bakrie terus."

Alasan kedua Golkar, Indra melanjutkan, kepolisian mengumumkan telah menyita harta Gayus senilai Rp74 miliar (berita selengkapnya bisa dibaca di sini). Sebagian, dia tuduhkan berasal dari tiga perusahaan tambang Grup Bakrie.

"Kalaupun itu betul, lalu yang sisanya bagaimana? Di mana penyetorannya? Siapa yang menyetornya?" kata Indra. "Kenapa Satgas Mafia Hukum hanya mengejar Bakrie? Rekayasanya terlalu kentara." Ia menyatakan agar Panja bisa membuktikan benar tidaknya tuduhan itu agar tidak dijadikan komoditas politik.

Yang ketiga, Panja Antimafia

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Pajak diharapkan bisa membongkar jaringan mafia perpajakan di jajaran pemerintah selama ini secara tuntas.

"Bongkar saja tokoh-tokohnya, pejabat-pejabatnya, karena ini akan membuktikan kebobrokan birokrasi," katanya. "Gayus itu bisa ke luar negeri saat ditahan. Bisa ke luar dari tahanan 69 kali seenaknya. Ini buktinya."

Rabu kemarin, 13 Januari 2011, Komisi III Bidang Hukum DPR sepakat membentuk Panja Mafia Pajak. Di hari yang sama di Manado, Sulawesi Utara, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan agar kasus Gayus dibuka secara transparan ke publik IKLAN PROMOSI

agar tidak malah menjadi intrik politik yang merugikan sejumlah pihak, termasuk dirinya. �Buka saja kasus Gayus. Siapa bilang akan memunculkan guncangan politik. Saya tidak percaya,� dia menegaskan.

Soal aliran dana ke Gayus itu, sebelum ini pengacara Bumi Resources, KPC, dan Arutmin-tiga perusahaan tambang Grup Bakrie--Aji Wijaya telah membantahnya. Dia menegaskan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar. "Itu kan hanya pengakuan Gayus. Sementara dalam hukum berlaku prinsip siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan," kata Aji. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

5

TRIBUNE OTDA

Camat Diminta Jaga Aset Pemprov DKI

Kamis, 13 Januari 2011

POJOK TRIBUNE

Pemerkosa Anak Kandung Dijatuhi Hukuman 6 Tahun Penjara

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

Banyaknya aset Pemprov DKI baik berupa gedung hingga tanah, memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak dicuri atau pun diklaim pihakpihak yang tidak bertanggungjawab.

Untuk Itu, para camat di Jakarta Barat diminta meningkatkan pengawasan terhadap aset Pemprov DKI di wilayahnya masing-masing.

Pelimpahan kewenangan kepada camat sebagai implementasi penguatan kecamatan. Dengan pelimpahan kewenangan itu, diharapkan dapat meningkatkan layanan pada masyarakat khususnya di tingkat kecamatan. “Sampai saat ini masih banyak permasalahan, khususnya masalah pertanahan yang menjadi aset Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu saya meminta kecamatan dalam menjalankan tuganya sebagai garda terdepan, menjaga dan mengamankan

By: Wiwik Wonogiri-TRIKOM aset-aset tersebut,” ujar Burhanuddin, Walikota Jakarta Barat, Rabu (12/1).

Diakui Burhanuddin, penyebab permasalahan itu salah satu faktornya, karena masalah tertib administrasi yang lemah. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil aset tersebut. Ia juga meminta dalam menangani pemasalahan

di wilayah, para camat harus dapat menangani permasalahan secara cepat dan tepat agar permasalahan itu tidak berkembang menjadi lebih besar.

“Setiap permasalahan harus dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, tanpa harus dibawa ke tingkat kota. Namun, apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, segera laporkan ke tingkat kota untuk dicarikan solusinya,” ungkapnya. n

KAB Wonogiri Percontohan Advokasi Kepedulian Anak By: Wiwik Wonogiri-TRIKOM Ketua Umum Pos Advokasi Kepedulian Terhadap anak/Pakta Nasional Seto Mulyadi menyatakan, Kabupaten Wonogiri menjadi Kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki Pakta. Hal itu diutarakan Seto pada pelantikan Kepengurusan PAKTA Wonogiri periode 2010 -2014 dengan Koordinator mantan Sekda Wonoiri Suprapto di Gedung Giriwahana Wonogiri.

Dikatakan perlindungan dan IKLAN PROMOSI

jaminan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak sehingga peran serta Pemerintah dan kalangan masyarakat sangat diperlukan .sedanakan pelanggaran hak –hak anak menurut Seto hingga saat ini sulit diketaui karena kasus itu merupakan fenomina gunung es, tetapi pihaknya ahkir– ahkir ini sering mendapat laporan dari berbagai daerah tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan terhadap anak. Untuk itu keberadakan PAKTA di daerah sangat diperlukan untuk memberikan per-

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

lindungan terhadap hak –hak tumbuh kemban anak.

Sementara Koordinator Pos Advokasi Kepedulian Terhadap anak –PAKTA Wonogiri, Suprapto menyatakan dengan terbentuknya PAKTA tersebut, pihaknya segera menyusun program kerja dan mengevaluasi permasalahan yang muncul terkait dengan pelanggaran terhadap hak anak serta serta hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sedangkan acara tersebut dihadiri oleh Bupati Wonogiri H.Danar Rahmanto. n

IKLAN PROMOSI

Pemerkosa anak kandung yang terjadi pekan lalu dengan tersangka Khoirul Huda (60), warga Dusun Kaloran Kelurahan Giritirto Wonogiri hari ini Tgl 11/1 2011 di sidangkan di PN.Wonogiri tersangka merupakan ayah dari korban sebut saja Kantil anak yang masih sekolah disalah satu SMU Wonogiri telah kehilangn masa depannya karena perawannya sudah direnggut oleh ayah kadungnya sendiri. Peristiwa itu terjadi ketika ayah kandungnya mengetaui anaknya melihat film porno di HP milik korban .

Menurut tersangka dihadapan petugas polisi setelah mengetahui anaknya melihat film porno. Paginya, anaknya diajak ke taman Wisata Gajah Mungkur dengan mengendarai sepeda motor Supra. Sesampinya ditempat tersangka menyuruh korban melepas celana dan BH milik korban lalu tersangka meremat –remat payudara korban dan sambil berkata, “Kamu melihat film porno seperti kan,” kata tersangka, dan tersangka bilang, “Awas kalau kamu melakukan sama orang lain .kejadian tersebut terulang lagi dirumahnya sendiri disaat rumah sedang kosong karena ibunya bekerja sebagai PNS. Waktu itu Kantil sedang tidur dikamar lalu tersangka masuk ke kamar Kantil seperti tidak punya rasa dosa tersangka lalu melucuti celana dalam korban, dan BH, lalu terjadilah hubungan selayaknya suami isteri. Melihat kelakuan ayahnya itu korban tidak tahan ,lalu korban melaporkan kejadian ini kepada ibunya yang dilangsungkan melapurkan ke Polisi.

Dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Tomas Tarigan SH, dan anggota masing–masing RAgung Ariwibowo SH,dan Kristiana SH, DAN Jaksa Wahyu sri hartani, yang memberatkan tersangka tersangka tega melakukan perbuatan terhadap anak kandungnya sendiri ,dan yang meringankan tersangka belum pernah dihukum serta mengakui terus terang perbuatanta .tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat 2 UUD No.23 Th ,2002, tentang perlindungan anak dibawah umur dengan Hukuman 6 tahun dan denda Rp60 juta sedangkan barang bukti berupa, sepeda motor, BH, celana dalam dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan . n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Kamis, 13 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Korban Kebakaran Berjejal di Tenda Pengungsian

6

TRIBUNE OTDA

Gubernur Setuju Konsep Pengembangan Ibu Kota

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Kebakaran hebat yang menghanguskan sekitar 20 rumah di pemukiman padat RW 08, Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/1) malam, menyisakan kesedihan mendalam bagi ratusan warga. Mereka terpaksa menempati tenda pengungsian karena tempat tinggalnya rata dengan tanah.

Pantauan di lapangan, korban kebakaran yang terdiri dari 50 KK atau 250 jiwa telah memenuhi dua titik pengungsian, Kamis (13/1) pagi. Yaitu, Balaiwarga RW 08 dan Masjid Jami Syiar Islam yang juga terletak di RW 08.

"Kami sudah datang ke pengungsian ini sejak tadi malam," kata Hidayat, Ketua RW 08, yang rumahnya ikut terbakar dalam peristiwa itu.

Ia menjelaskan, warga sebenarnya telah berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Petugas pemadam juga telah mengerahkan 17 unit mobil pemadam. Namun api yang muncul pukul 21.00 tersebut terlalu besar, sehingga menyulitkan upaya pemadaman. "Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 23.00 atau tiga jam setelah kejadian," tuturnya.

Hidayat berharap segera mendapat bantuan. Untuk saat ini, selain makanan dan air bersih warga juga membutuhkan obat-obatan. Selanjutnya warga juga meminta bantuan untuk kembali membangun rumah mereka.

Kepala Sudin Sosial Jakarta Pusat, Ireni mengatakan, pihaknya saat ini telah mendirikan dapur umum di halaman sekolah Santo Paulus yang terletak tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kemudian, selimut dan tikar juga telah tersedia untuk dibagikan kepada warga. Sementara, untuk obat-obatan juga telah dibantu oleh PMI Jakarta Pusat. "Kita mencoba memberikan bantuan secara maksimal kepada korban kebakaran," ujarnya. n

Pasangan Mesum Digerebek Satpol PP By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Lantaran kedapatan tengah asyik berbuat mesum, sepasang kekasih berusia belasan tahun terpaksa harus berurusan dengan petugas Satpol PP Kecamatan Senen. Ya, NN (16) asal Wonosobo dan kekasihnya RK (17) asal Solo digerebek petugas saat tengah asyik bercumbu di kolong flyover Senen, Jakarta Pusat, Rabu (12/1) sore.

Suasana sepi dan gelap di kolong flyover itu tampaknya dimanfaatkan kedua pasangan kekasih ini untuk tinggal bersama sehari-hari. Saat digerebek, keduanya tidak dapat mengelak hingga akhirnya digiring petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan nekatnya itu di kantor Kecamatan Senen yang berada tepat di seberang Terminal Bus Senen.

Camat Senen, Hidayatullah mengatakan, pihaknya kerap mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya sejumlah pasangan muda yang melakukan perbuatan mesum di kolong flyover Senen. “Ini atas informasi yang kami dapatkan dari masyarakat. Sebelumnya, kami juga mengamankan empat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kerap beraksi di sekitaran kolong flyover Senen,” ujar Hidayatullah, Rabu (12/1).

Lebih lanjut dikatakan Hidayatullah, terhadap sepasang kekasih yang kedapatan berbuat mesum itu, langsung dikirim ke Panti Sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. “Kolong flyover Senen itu sengaja dijebol oleh para PMKS agar bisa ditempati oleh mereka. Kami juga judah meminta pihak terkait untuk kembali menutupnya. Sehingga diharapkan lokasi itu tidak lahi digunakan untuk kegiatan atau perbuatan ilegal,” tandasnya. n

Konsep `The Greater Jakarta` atau pengembangan wilayah ibu kota Jakarta yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu, ditanggapi positif oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Bang Fauzi, sapaan akrabnya menyatakan, setuju dengan pengembangan wilayah ibu kota hingga mencapai Sukabumi dan Purwakarta. Namun begitu, ditegaskannya, konsep itu harus terlebih dahulu dimatangkan agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Presiden pernah berbicara secara intensif dengan saya selaku Gubernur DKI Jakarta. Kami samasama merasakan jika menata ibu kota Jakarta dengan ruang yang ada seperti saat ini sangatlah sulit,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, Rabu (12/1).

Bergulirnya wacana itu, dituturkan Fauzi Bowo, dikarenakan kondisi ibu kota saat ini membutuhkan penanganan dengan strategi untuk memecahkan beragam masalah yang ada. Dalam konsep "The Greater Jakarta", wilayah ibu kota nantinya bakal diperluas hingga mencapai wilayah Jawa Barat saat ini seperti, Sukabumi dan Purwakarta. Jadi, selain tetap mengembangkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), akan dikembangkan pula wilayah pendukung lainnya seperti Purwakarta dan Sukabumi. “Dengan perluasan

wilayah, pusat pemerintahan bisa bergeser ke bagian tertentu dari kawasan wilayah bersama. Tapi kami masih menunggu langkah selanjutnya terhadap wacana tersebut,” kata Fauzi Bowo.

Dalam konsep "The Greater Jakarta", direncanakan wilayah perekonomian akan tetap berada di sekitar Jakarta. Sedangkan untuk pusat pemerintahan secara perlahan akan bergeser ke wilayah lain yang ada di dalam konsep "The Greater Jakarta". Namun, hingga kini konsep itu masih terlihat mentah, karena pemerintah pusat pun belum memiliki rencana lebih teknis dalam konsep tersebut.

Fauzi pun mengakui, belum secara detail mengetahui konsep "The Greater Jakarta". Termasuk, beban seperti apa yang akan dibagi nantinya antara Jakarta dengan wilayah lainnya saat konsep itu diterapkan. Untuk itu, dirinya akan terlebih dahulu menunggu perkembangan selanjutnya terkait detail konsep "The Greater Jakarta". “Gagasan awalnya telah disampaikan presiden kepada Rektor ITB. Mari kita menunggu perkembangan selanjutnya, karena saya yakin masih akan ada pertemuan dan workshop agar gagasan ini menjadi nyata dan bermanfaat bagi kita semua,” ungkap Fauzi. n

DKI Belajar Tanggulangi Bencana dari Jepang By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Kemampuan pemerintah Jepang yang sigap dalam penanggulangan bencana gempa, membuat Pemprov DKI tertarik untuk berguru kepada institusi penanggulangan bencana milik Negeri Sakura tersebut. Terlebih, sistem penanggulangan bencana di Jepang telah melembaga secara profesional.

“Tim SAR Jepang akan mengadakan seminar besok, semua badan penanggulangan bencana daerah diundang untuk ikut aktif di dalamnya. Dalam seminar akan ada pertukaran informasi tentang penanggulangan bencana dan kebakaran,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta usai menerima delegasi Jepang di Balaikota, Rabu (12/1).

Informasi yang didapatkan dalam seminar, tentunya akan dilihat kembali mana yang cocok dengan perspektif kebutuhan kota Jakarta. Fauzi Bowo menambahkan, Jakarta rawan dengan peristiwa kebakaran, banjir, bahkan belakangan juga ada gempa bumi dan rob. Namun, tidak hanya Jakarta yang mengalaminya, kota-kota besar di Jepang pun turut mengalami hal itu. Hanya

bedanya, di Jepang penanganannya sudah melembaga.

Selain itu kekuatan masyarakat juga diberdayakan. Hal inilah yang akan dirangkum dalam rencana aksi penanggulangan bencana alam dan kebakaran yang sudah terintegrasi di Jepang. Menurut Fauzi Bowo, inilah yang harus dipelajari dan akan dipaparkan di seminar besok.

Perbedaan yang mendasar antara Jepang dan Indonesia, sambung Fauzi Bowo ada pada tingkat kesadaran masyarakatnya.

“Tingkat kesadaran masyarakat kita untuk mencegah bencana alam dan kebakaran masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Salah seorang delegasi Jepang menambahkan, di Jepang untuk penanganan bencana dengan skala kecil cukup ditangani oleh dinas pemadam kebakaran. Namun begitu, jika terjadi bencana skala nasional, pemerintah akan mengambil inisiatif dengan mengerahkan dinas-dinas terkait yang ada di bawah pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana itu. n

7 TRIBUNE OTDA

Konsolidasi Partai Gerinda Jelang Pilkada 2012

Kamis, 13 Januari 2011

POJOK TRIBUNE Sukma-Jajuli “Kencangkan Ikat Pinggang” By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM

By: Yanri/Bekti Jakarta-TRIKOM Rapat kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DKI Jakarta, untuk persiapan konsolidasi Partai menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan tahun 2012 dan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014 berlangsung pada hari Sabtu 8 Januari 2001 di Hotel Accacia, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini S.Andyka. mengatakan, ”Pemprov DKI Jakarta untuk kepentingan masyarakat, secara intensif dan fokus agar mengatasi masalah fundamental di DKI Jakarta.”

Sementara itu Ir. Endah S. Pardjoko, MM menambahkan bahwa Partai Gerindra yakin dengan peningkatan konsolidasi dan kaderisasi partai, dapat memenangkan pemilu 2014 dan menempatkan H. Prabowo Subijanto sebagai calon Presiden 2014.

Rakerda (Rapat kerja Daerah) Partai Gerinda Provinsi DKI Jakarta itu, diikuti oleh para Ketua PAC dan pengurus DPC Se-lima wilayah DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu juga, Rakerda partai Gerinda Dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prof.Dr.Suhardi,M.Sc, sekaligus membuka acara Rakerda dengan ketokan palu tanda dimulainya Rakerda.

Ketua DPD Partai Gerinda Provinsi DKI Jakarta H.M.Taufik memimpin jalanya sidang dengan pembagian komisikomisi,antara lain Komisi I tentang program kerja tahun 2011 dengan pimpinan sidang Ir.Endah s.Pardjoko,MM.sedangkan Komisi II. tentang Rekomendasi dengan pimpinan sidang S.Andyka.

Hasil sidang Komisi I diantaranya :1.Rekrutmen Anggota dan KTA-Nisasi, 2.Kaderisasi, 3.Pembenahan Struktur Partai, 4.Pengadaan kantor Sekertariat PAC dan Ranting, 5.Rekrutmen dan pelatihan Saksi pemilukada Tahun 2012, 6. Persiapan

pemilukada 2012, 7.Mekanisme rekrutmen bakal calon Legislatif pemilu 2014, 8. Penggalagan dana partai, 9.Penertiban Tabloid Jakarta Raya, dan 10. Program-program lainya seperti, kegiatan sosial, advokasi hukum dan politik.

“Hasil sidang Komisi II Rekomendasi ada dua rekomendasi yang disepakati Pertama ditunjukkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pemangku kepentingan masyarakat, agar secara intensif dan fokus mengatasi masalah fundamental di DKI Jakarta ini,” tutur S.Andyka selaku ketua Komisi II. Penjelasan lanjutnya, pertama adalah dengan APBD Tahun 2011 sebesar Rp27,95 trilyun seharusnya Pemprov DKI Jakarta mampu mengurangi jumlah warga miskin secara signifikan. ”Kami mendesak agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengurangi jumlah orang miskin sebanyak 75.000 ( tujuh puluh lima ribu ) pada tahun 2011,kedua dengan APBD tahun 2011 sebesar Rp.27,95 Trilyun, seharusnya pemprov DKI Jakarta mampu mengatasi banjir dan kemacetan secara signifikan,ketiga dalam bidang pembagunan demokrasi,Pemprov DKI Jakararta agar tidak menyalahgunakan fungsi APBD Tahun2011 untuk kepentigan politik dalam ragka merebut kemenagan incumbent dalam Pemilukada tahun2012. Dalam kaitan ini kami mendesak kepada Gubernur, Wakil gubernur,Walikota Kepala Dinas,Camat

dan Lurah agar fokus merealisasikan fungsi APBD tahun2011 untuk kesejahteraan rakyat dan memberikan reward dan funishment kepada aparaturnya berhasil atau gagal merealisasikan APBD sesuai dengan target dan sasaran yang telah dirancangkan.”tandasnya.

Penyerapan anggaran masih kata Andyka harus ditingkatkan karena rendahnya penyerapan anggaran akan berdampak juga rendahnya pencapaian keberhasilan penigkatan kesejahteraan masyarakat.

Keempat agar seluruh Kepala pemangku kepentigan masyarakat pimpinan partai politik, ormas-ormas,organisasi kepemudaan,dan kemahasiswaan serta organisasi profesi agar bersama-sama menciptakan suasana kondusiv.

“Dan hasil rekomendasi kedua ditujukan kepada seluruh jajaran pengurus Partai Gerinda DKI Jakarta agar pengurus Ranting,Pengurus anak Cabang dan Dewan Pimpinan sudah terbentuk dan terkonsulidasi seluruhnya pada akhir bulan maret 2011.Pada akhir bulan Desember 2011 DPD dan DPC dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader sebanyak 24.000 orang dengan pembagian secara profesional dengan ketentuan setiap pengurus Ranting / Kelurahan harus mengirimkan sebanyak 100 orang untuk dilakukan kaderisasi oleh bidang OKK,” tandas Andyka. n

60 Ribu KTP Bakal Diterbitkan Tahun Ini By: Yanri/Bekti Jakarta-TRIKOM Untuk membantu warga Jakarta dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui program KTP mobile, Pemprov DKI Jakarta kini telah menambah jumlah kendaraan KTP mobile dari yang sebelumnya berjumlah enam unit menjadi 10 unit. Penambahan armada telah dilakukan sejak Desember tahun lalu untuk mengantisipasi antusiasme peminat layanan KTP mobile yang dilangsungkan setiap akhir pekan di lima wilayah di DKI Jakarta.

Penambahan armada ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menargetkan sebanyak 60 ribu KTP

yang akan diterbitkan tahun ini.

Angka ini meningkat sebanyak 100 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 30 ribu KTP. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Franky Mangatas Pandjaitan mengatakan, penambahan jumlah armada KTP mobile dinilai sangat mendesak untuk mendukung pelak-

sanaan dan pelayanan KTP mobile yang digelar setiap akhir pekan.

“Sebelumnya kami hanya memiliki enam unit armada KTP mobile di mana setiap wilayah kota administrasi terdapat satu unit armada dan satu armada kami siapkan di dinas untuk memback-up jika ada wilayah yang kewalahan saat menggelar KTP mobile,” ujar Franky, Rabu (12/1). n

Gebrakan baru untuk menekan defisit anggaran dilakukan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya dan Wakil Bupati (Wabup) Akhmad Jajuli. Duet kepemimpinan jilid dua yang baru berusia seumur jagung ini, melakukan gebrakan guna menekan defisit anggaran Kabupaten Sukabumi yang konon mencapai angka Rp 288 miliar, salah satunya dengan cara mengurungkan niat memiliki mobil dinas (mobdin) baru di masa jabatannya.

"Bagi saya pribadi tidak memiliki mobil dinas baru, itu tidak jadi masalah. Sebab mobil dinas yang lama saya pikir masih layak pakai. Begitupun dengan mobil dinas Pak Jajuli. Mobil yang sebelumnya digunakan Pak Marwan (wabup sebelumnya) masih bagus, meskipun biasanya pada masa kepemimpinan baru menggunakan mobil baru juga," ujar Sukmawijaya kepada usai menghadiri rapat koordinasi membahas anggaran dan program APBD 2011 di gedung Pendopo Palabuhanratu, kemarin.

Dengan langkah ini kata Sukmawijaya, setidaknya bisa mengefisienkan anggaran disamping kebijakan lain yakni memangkas atau menunda program yang tidak penting dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Untuk menekan defisit, tentunya kita harus pandai mengatur pengelolaan keuangan.

Meskipun pendapatan kita meningkat dari 1,5 Triliun menjadi 1,7 Triliun, namun belanja pegawai juga meningkat. Oleh karena kita melakukan pengetatan sistem keuangan. Yang paling penting tidak menyentuh pada sektor strategis.

Kita juga akan mengurangi pembiayaan untuk honor, kendaraan dinas dan makan minum," terangnya. n

Parpol Dukung Kejari Cibadak By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Upaya pengusutan kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pengadaan obat generik dan perbekalan kesehatan serta pengadaan obat paten dan alat kesehatan (alkes) di RSUD Sekarwangi tahun 2009 sebesar Rp 2,5 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak.

Mendapat dukungan dari sejumlah pimpinan partai politik (parpol) non parlemen. Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi mengatakan, tim penyidik jangan sampai tebang pilih dalam mengusut adanya indikasi korupsi RSUD Sekawangi Cibadak.

Menurut Dadang, tim penyidik sesegera mungkin bisa mempercepat proses penyidikan hingga otak atau tersangka korupsi bisa diketahui. "Kami mendukung proses pengusutan akan adanya indikasi korupsi di RSUD Sekarwangi. Jangan sampai dipeti eskan. Biar masyarakat tahu, siapa saja tersangkanya,"tegas Dadang.

Kepala Kejari Cibadak, Marihot Silalahi mengatakan hasil penyidikan sebetulnya sudah ada kebocoran anggaran. Hanya saja, nominalnya tidak bisa disebutkan. Pasalnya, hitungan tim penyidik masih belum jelas. "Untuk memastikan adanya kebocoran, kami akan menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Sekedar diketahui, Tim penyidik Kejari Cibadak sampai saat ini masih memeriksa saksi yakni Bendahara RSUD Sekarwangi, berinisial RS. Pemeriksaan tersebut masih berkutat kepada prosedur proyek pengadaan obat dan alkes. Hanya saja, kendati tim penyidik sudah mengantongi tersangka sejauh ini belum ada identitas atau berapa jumlahnya. n

TRIBUNE HUKRIM

Kamis, 13 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Susno Minta Hakim Panggil Paksa Saksi yang Mangkir By: Anto Jakarta-TRIKOM Tim penasehat hukum terdakwa kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat Komjen Pol Susno Duadji meminta majelis hakim memerintahkan pemanggilan paksa terhadap sejumlah saksui yang mangkir dalam panggilan sidang.

"Kita meminta majelis untuk membuat penetapan pemnggilan paksa untuk membuat perkara ini jelas," kata Henry Yosodiningrat, kuasa hukum Susno, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/1).

Saksi yang diminta untuk dipanggil paksa adalah Cecep Lukman, Hokian Huat, Slamet Supriandin Vincen Apriono, dan Dadang Aprianto. Mereka selama sidang tidak pernah memenuhi panggilan dengan sejumlah alasan. Padahal dalam kasus dugaan korupsi Rp8 miliar ini mereka adalah saksi yang penting.

Slamet Supriandi merupakan mantan bawahan Susno saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Namun saat ini ia telah berpindah tugas sebagai anggota Badan Intelejen Negara (BIN) di Papua. Ia tidak pernah memenuhi panggilan jaksa.

Sementara itu, Hokian Huat adalah saksi dalam kasus dugaan mafia hukum penanganan perkara PT Salma Arowana Lestari. Ho adalah pemilik saham pada PT Salma Arowana Lestari.

Menanggapi permintaan penasehat hukum itu Ketua Majelis Hakim, Charis Mardianto belum mengambil sikap. n

KPK Periksa 2 Gubernur BI Pesaing Miranda By: Anto Jember-TRIKOM Dua Gubernur Bank Indonesia, Budi Rochadi dan Hartadi A diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan cek pelawat terhadap sejumlah mantan anggota DPR RI. “Diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (13/1).

Diketahui, baik Budi maupun Hartadi datang sekitar pukul 10.15 didampingi sejumlah staf BI. Ketika dikonfirmasi terkait dengan pemeriksaan tersebut, Budi hanya menjawab datar. “Ini mainmain saja,” tegas dia.

Seperti diketahui, hingga kini KPK terus mengejar pihak yang dianggap sebagai pemberi suap kepada sejumlah anggota DPR komisi XI periode 1999-2004. Keduanya, Budi maupun Hartadi adalah orang yang pernah berkompetisi dengan Miranda S. Goeltom dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI pada Juni 2004. n Djoko Tjandra........ sambungan dari hal 1 harus membayar denda Rp15 juta dan dana di Bank Bali sejumlah Rp546.166.116.369 dirampas untuk negara.

Proses eksekusi badan pun dilaksanakan pada Selasa (15/6), namun hanya Syahril yang me-

menuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, sedangkan Djoko yang dipanggil Kejari Jakarta Selatan, tidak memenuhi panggilan dan kini dicari. n

Ariel Merasa Jadi Korban Kebrutalan By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Terdakwa perkara kasus video porno Nazriel Irham atau Ariel Peterpan merasa telah menjadi korban kebrutalan akibat pelanggaran hak-hak privasi, kata kuasa hukum Ariel Peterpan, Boy Afrian Bondjol, dalam nota pembelaan Ariel Peterpan yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Bandung, Kamis.

"Kami mohon Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Nazriel Irham yang sudah sekian lama telah jadi korban kebrutalan akibat pelanggaran hak-hak privasi," katanya.

Dia menyatakan, dalam nota pembelaan terdakwa kasus video mesum tersebut dinyatakan bahwa tidak ada satu pun saksi atau alat bukti yang membuktikan bahwa kliennya membantu dalam hal penyebaran video porno tersebut.

"Selama persidangan berlangsung, tidak pernah ada saksi atau alat bukti yang menyatakan bahwa Ariel turut serta dalam membantu penyebaran video porno tersebut sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim membebaskan Ariel," katanya.

Terkait dengan tiga lembar pembelaan yang dibuat langsung oleh Ariel Peterpan, Boy mengatakan, isi dari tiga lembar pembelaan tersebut ialah jeritan hati seorang Ariel.

"Ya benar, klien kami juga membuat sendiri nota pembelaan sebanyak tiga lembar. Dalam tiga lembar nota pembelaan tersebut berisi tentang jeritan hati seorang Ariel," ujar Boy.

periode. Itu tidak akan mati," kata anis.

Menurut Anis, apabila dalam temuan DPR nanti terlihat bahwa pemerintah tidak menunjukkan usaha yang serius dari dalam penuntasan kasus Bank Century secara hukum, maka DPR bisa menggunakan haknya yang lebih lanjut, dalam hal ini Hak Menyatakan Pendapat.

"Makanya makin kasus Century ini, ditunda-tunda oleh pemerintah, menurut saya ini justru

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Ariel Peterpan, OC Kaligis, mengaku optimistis kliennya bisa divonis bebas oleh Majelis Hakim.

"Saya optimistis, klien saya bisa divonis bebas," ujarnya singkat sebelum persidangan dimulai.

Menyikapi 107 lembar nota pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa Ariel Peterpan, Jaksa Penuntut Umum Rusmato, akan menjawabnya dalam proses persidangan lanjutan yang akan digelar pada 17 Januari 2010.

"Nanti saja, kita akan memberikan jawaban atas nota pembelaan dari kuasa hukum Ariel Peterpan pada persidangan Senin, tanggal 17 Januari 2010," tukas jaksa.

Kekasih artis Luna Maya itu,

dituntut JPU dengan lima tahun penjara dan membayar denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.

Ada hal yang unik dan cukup menarik dalam nota pembelaan terdakwa perkara video porno Ariel Peterpan itu, yakni disisipkan sepenggal cerita novel karya Remy Sylado yang berjudul "Namaku Mata Hari".

Sepenggal cerita dari novel tersebut, menjadi kata pembuka dalam nota pembelaan Ariel Peterpan yang disiapkan oleh kuasa hukumnya.

Dalam pendahuluan nota pembelaannya, dicantumkan sebuah judul bertuliskan "Nazriel Irham, Korban Kebrutalan". n

Dituntut Tujuh Tahun Terdakwa Narkotika Divonis Bebas Murni By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Novarina Adelin Y (25), terdakwa dalam kasus narkotika yang sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara, divonis bebas murni di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu.

Majelis hakim yang diketuai Joni Palayukan, SH, MH, dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa tidak terbukti bersalah memiliki, memakai, menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

JPU Maudin sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana

Anis Matta........ sambungan dari hal 1 mang persyaratan sebelumnya itu kan impeachment itu hampir menjadi suatu yang mustahil, tapi dengan cara begini itu menjadi realistis," ujar Anis di DPR RI, Jakarta, Rabu 12 Januari 2011.

Anis memastikan, bahwa fraksi PKS akan tetap konsisten dengan sikapnya mengenai kasus PT Bank Century di pansus DPR yang lalu.

"Iya, kami konsisten. Sepanjang pemerintah tidak menyelesaikan masalah itu, kasus Century ini akan tetap menjadi isu sepanjang

8

makin memojokkan pemerintah sendiri," kata Anis.

Anis menambahkan bahwa sekarang hal ini tergantung kepada pemerintah. Jika pemerintah memberikan kesempatan kepada DPR untuk menggunakan hak tersebut, terkait penyelesaian hukum kasus Century, maka ada kemungkinan hak itu pakai oleh parlemen.

"Tapi kalau pemerintah menyelesaikan masalah ini cepat, ya hak itu saya kira tidak perlu dipakai," kata anis. n

penjara selama tujuh tahun, plus denda Rp800 juta, dengan subsider sebulan kurungan.

Manurut JPU, terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan itu di sebuah kamar Apartemen Mediatrania I, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 18 Juni 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.

Namun, hakim berpendapat sebaliknya, karena keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan tidak mendukung tuduhan terhadap terdakwa.

Menurut hakim, saksi dari kepolisian, Bambang Siswanto, mengaku menemukan dan menyita barang bukti berupa sebutir pil ekstasi dari lemari pakaian terdakwa di sebuah kamar apartemen tersebut. Namun, penyitaan itu tidak disaksikan terdakwa dan seorang saksi pun. Kala itu, terdakwa sedang digeledah oleh saksi polisi lain di kamar mandi.

“Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tak bisa dilakukan hanya oleh seorang polisi, harus ada pihak lain yang menyaksikannya, baik oleh terdakwa atau keluarganya, maupun ketua RT setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHAP,” ujar hakim.

Selain itu, keterangan mengenai

barang bukti pun simpang-siur. Saksi dari kepolisian mengatakan barang buktinya berupa sebutir pil ekstasi yang mengandung metamfetamina, sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan setengah butir, sedangkan ketika dibawa ke laboratorium kriminal bentuknya berubah lagi menjadi bubuk.

“Keabsahan barang bukti itu dari segi yuridis patut diragukan, apalagi dalam kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa,” kata majelis hakim dalam pertimbangannya.

Karena itu, hakim memvonis terdakwa dengan bebas murni, dengan perintah supaya JPU mengeluarkan terdakwa dari tahanan sementara.

Putusan itu disambut terdakwa dengan tangis haru. “Terima kasih, Pak Hakim,” ujarnya dengan suara terbata-bata. Sementara itu, Jaksa Dede yang bertindak menggantikan Maudin, menyatakan pikir-pikir dulu sebelum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Seusai menutup persidangan, Hakim Joni menyatakan bahwa di balik kasus ini terdapat pelajaran sangat berharga bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik kepolisian.

“Intinya, semua harus bekerja secara profesional,” katanya, seraya meninggalkan ruang sidang. n

9 TRIBUNE EDUKASI

Kemendiknas Tolak PTN Lakukan Ujian Seleksi

By: Bekti/Yanri Jakarta-TRIKOM

Hasrat Universitas Gadjah Mada yang ingin melakukan ujian seleksi mahasiswa baru secara mandiri terlebih dulu dibandingkan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ditolak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso, Rabu (12/1) kemarin, menyatakan tidak ada kompensasi bagi perguruan tinggi negeri yang akan menjalankan seleksi mandiri lebih awal dibanding Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

"Tidak ada kompensasi bagi kampus manapun, jadi Kemdiknas

tak pernah menyatakan kalau kampus sudah membuat kebijakan dari awal boleh jalan terus," tegasnya.

Sedari awal, menurut dia, pihaknya sudah menyatakan kepada setiap kampus harus mengikuti aturan yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 34 Tahun 2010. "Sejak awal saya sudah mengatakan semuanya harus sesuai aturan," tegasnya.

Pengumuman pembukaan, lanjut Djoko, boleh dilaksanakan kapanpun oleh perguruan tinggi negeri. Akan tetapi khusus pelaksanaan ujiannya tak boleh sebelum SNMPTN, yang akan dilaksanakan pada 1-2 Juni 2011 mendatang. Ia pun menyatakan telah menghubungi para rektor

terkait ujian mandiri tersebut.

"Saya sudah kasih tahu para rektor itu ora ilok kalau ujian sebelum SNMPTN," ungkapnya Selain pelaksanaan ujian mandiri, pengumumannya juga harus dilakukan setelah pengumuman ujian SNMPTN. "Hal ini untuk mencegah adanya bangku kosong di perguruan tinggi negeri," tuturnya.

Sejak awal UGM keukeuh untuk tak merubah jadwal ujian seleksi mandiri, yang telah dijalankan sejak 2003 lalu itu, yang pada pada tahun ini akan dilaksanakan pada 27 Maret mendatang.

Padahal jadwal SNMPTN tertulis sendiri baru akan dilaksanakan tanggal 1-2 Juni 2011. Hal tersebut tentu menimbukan kontroversi. n

ITB Hapur Seleksi Jalur Mandiri By: Soewardi Surabaya-TRIKOM Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melakukan penerimaan mahasiswa baru pada 2011 seluruhnya atau seratus persen melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Penerimaan mahasiswa baru ITB pada 2011 seratus persen lewat jalur SNMPTN, tidak ada lagi jalur seleksi jalur mandiri,” kata Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemiteraan dan Alumni ITB Hasanuddin Z Abidin di Bandung, Kamis.

Penerimaan mahasiswa ITB tahun ini, kata Hasanuddin, akan dilakukan dengan komposisi 60 persen melalui SNMPTN jalur undangan yang berdasarkan penjaringan prestasi akademik serta 40 persen sisanya melalui SNMPTN jalur ujian tertulis dan keterampilan.

Sesuai peraturan Mendiknas Nomor 34 tahun 2010, ITB melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana secara nasional bersama dengan seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia yakni melalui jalur

SNMPTN. Sementara itu berdasarkan PP No.66 tahun 2010, ITB akan mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Jumlahnya sekitar 20 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa baru.

“Bagi calon mahasiswa yang berminat masuk ITB bisa mengakses situs SNMPTN untuk mendaftar dan melakukan pembayaran secara daring di jaringan Bank Mandiri,” kata Hasanuddin. n

Kamis, 13 Januari 2011

POJOK TRIBUNE SNMPTN Akan Rekrut 120 Ribu Mahasiswa Baru By: Anto Jakarta-TRIKOM Kementerian Pendidikan Nasional secara resmi membuka Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk tahun 2011. Khusus untuk tahun ini, selain melalui jalur tertulis dan keterampilan, SNMPTN juga akan membuka jalur undangan. ‘’SNMPTN tahun sebelumnya diikuti 500 ribu peserta yang memperebutkan 82 ribu bangku, kemudian dengan membuka jalur baru direncanakan 800 ribu calon mahasiswa akan mengikuti SNMPTN 2011,’’ ucap Herry Suhardiyanto, Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2011 saat konferensi Pers Launching SNMPTN 2011, Rabu (12/1).

Selain itu tahun ini Pemerintah secara nasional mengatur kuota 60 persen dari SNMPTN dari keseluruhan daya tampung yang dimiliki tiap PTN. Hal ini berdasarkan implementasi dari Peraturan Pemerintah no 66 tahun 2010 dan Peraturan Menteri nomor 34 tahun 2010. ‘’Seluruh perguruan tinggi negeri juga telah menyetujui aturan ini,’’ paparnya yang didampingi Dirjen Dikti Djoko Santosa, Mendiknas Mohammad Nuh Rektor UNY Rochmat Wahab , Ketua Majlis Rektor Perguruan Tinggi Negri (MRPTN) Musliar Kasim.

Dari 800 ribu anak tersebut nantinya akan mampu ditampung sekitar 120 ribu kursi yang akan tersebar di 60 perguruan tinggi negeri. Uang pendaftarannya sendiri khusus untuk jalur tertulis sekitar Rp 150 ribu khusus untuk IPA, IPS dan ujian keterampilan. ’’ Kalau untuk IPC sekitar Rp 175 ribu rupiah,’’ ungkapnya.

Jadwal ujian tertulis, ialah Selasa, tanggal 31 Mei 2011 (tes potensi akademik dan bidang studi dasar) dan Rabu, 1 Juni 2011 (IPA dan IPS). Untuk bidang keterampilan tanggal 3 dan 4 Juni 2011.

Satu hal yang menarik ialah dengan adanya jalur undangan mulai tahun ini. Jalur undangan sendiri akan dibuka tanggal 1 Februari 2011, pengumuman hasilnya ialah 18 Mei 2011. ‘’Jadi awalnya semuanya akan disaring dari sekolah. Pihak sekolah akan mengajukan nama-nama anak yang berprestasi yang nantinya semua akan disaring panitia SNMPTN,’’ ungkapnya.

Pendaftaran jalur undangan, ialah 1 Februari hingga 12 Maret 2011. Pengumuman hasilnya 18 Mei 2011, dan registrasi mahasiswa baru 31 Mei atau 1 Juni 2011.

Selain itu tambah Dirjen Dikti Djoko Santosa, proses seleksi calon mahasiswa dari jalur undangan nantinya akan mempertimbangkan nilai rapor dan juga prestasi yang telah ia capai,misalnya menang Olimpiade Fisika, matematika atau yang lainnya. ‘’Akan tetapi nanti dilihat juga hasil ujian nasional, karena jika ia anak berprestasi maka tentu nilai ujiannya bagus, kalau tidak akan langsung kita coret,’’ papar Djoko.

Selanjutnya Herry Suhardiyanto menjelaskan bahwa nantinya jalur undangan akan menarik 40 ribu calon mahasiswa dan ujian tertulis/keterampilan akan mampu menarik 80 ribu calon mahasiswa. ‘’Pemerintah juga menyediakan dana beasiswa yang disebut bidik misi,’’ tambahnya Beasiswa ini disediakan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi. Presentasenya mereka yang mendapat beasiswa ialah sebesar 20 persen. Jika dirinci melalui jalur undangan sebesar 10 persen sedangkan 10 persen sisanya bisa menggunakan jalur ujian tulis, keterampilan, mandiri dan lainlain. n

Akbar Faisal......... sambungan dari hal 1 Menurut dia, putusan MK ini berimplikasi Hak Menyatakan Pendapat bisa bergulir tanpa dukungan Partai Demokrat. "Konstelasi parlemen semakin berwarna," kata Akbar, satu dari tiga pemohon I gugatan uji materiil atas Pasal 184 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Sebelumnya, penggugat lainnya, politikus Golkar Bambang Soesatyo turut menyambut gembira putusan ini. Menurut Bambang, putusan ini membuka jalan

bagi Hak Menyatakan Pendapat bisa lolos tanpa dukungan Partai Demokrat. "Dengan dikabulkannya gugatan kami, artinya ke depan Presiden tidak boleh bermain-main dalam mengambil suatu keputusan. Sebab, hak penggunaan menyatakan pendapat di DPR dapat berjalan tanpa Demokrat, PAN, dan PKB," kata Bambang.

"Itu juga berarti jalan untuk penuntasan kasus Century terbuka lebar tanpa tergantung pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian,

dan kejaksaan. Dan ini pertama kali terjadi dalam peristiwa hukum kita, anggota DPR yang melakukan gugatan memiliki legal standing di MK, di mana gugatan atas UU yang dibuat DPR dapat dikoreksi oleh anggota DPR lainnya," ujar Bambang Soesatyo.

Hak menyatakan pendapat DPR adalah hak yang lebih kuat dari hak interpelasi dan hak angket. Hak ini berisi hak menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presi-

den melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, jika hak ini dikeluarkan, maka Mahkamah Konstitusi harus menindaklanjuti dengan sidang atas Presiden dan Wakil Presi-

den. Kemudian jika terbukti seperti yang disampaikan DPR, MK memberikan putusan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk disidangkan.

Untuk diketahui, Partai Demokrat merupakan fraksi terbesar saat ini, dengan jumlah anggota 148 orang atau 26,42 persen dari 560 anggota DPR. Namun, memakai asumsi 2/3 sebagai syarat, suara Demokrat jika ditambah anggota PAN dan PKB akan mencapai 222 orang alias lebih dari sepertiga anggota DPR. n

Kamis, 13 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK 65 Banpol di Depok Ditarik Lagi By: Tommy Depok-TRIKOM

10

TRIBUNE DEPOK

Di Depok Pejabat Perempuan Lebih Berani Ketimbang Pria

S

ukses tim nasional Indonesia lolos ke final Piala AFF 2010 bukan tanpa cela. Untuk itu, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid minta timnas melakukan perbaikan.

Menurut Nurdin, perbaikan harus dilakukan sebelum melawan Malaysia di final, 26 dan 29 Desember 2010. Kebangkitan Malaysia harus diwaspadai.

“Masih ada panik di belakang. Itu sangat penting karena tingkat permainan Santernya berita tentang diberhentikannya 65 anggota Bantuan Polisi di Pol PP (Polisi Pamong Praja) Kota Depok, akhirnya sampai pada titik happyending.

Setelah melalui banyak proses termasuk unjuk rasa penyampaian asidang lanjutan Ariel pirasi serta meminta perlindungan kepada wakil rakyat di gedung DPRD yang keenam telah Depok.

Pemerintah Kota selesai digelar di Penga- Depok hari Selasa 11/01, diwakili Tim anggaran bersama Badan Anggaran DPRD Depok, memutuskan tetap memberikan dilan Negeri Bandung, anggaran untuk perekrutan Senin 20 Desember 2010. banpol pada Tahun Anggaran 2011. “Artinya para anggota banpol Para saksi pun telah tidak jadi diberhentikan karena anggarannya tetap ada,” kata ketua DPRD dihadirkan, antara lain Depok, Rintisyanto.

Beberapa anggota banpol menyatakan kegembiraannya setelah Luna Maya, Puri Lasmi, mengetahui keberadaannya tetap dipertahankan di Pemkot Depok. “Kami Anggit Gagah Pratama bersyukur karena tidak jadi menjadi pengangguran karena pak dan Redjoy, yangkami diduga walikota tetap bijaksana sebagai penyebar video dengan memberdayakan kami menjaga ketertiban di Ariel.

Kota Depok,” ujar beberapa anggota Banpol saat ditemui Trikom, asusila kemarin.

Namun, menurut itu, Kasno ketua LSM GEMMAD Kota Depok, mengaJaksaSementara Penuntut Umum, takan agar para anggota banpol kembali bekerja dengan sungguh-sungguh Rusmanto, Sarah Amalia serta mensyukuri apa yang yang dijadwalkan hadir didapatkan. “Semoga semua berjalan lancar tanpa ada anggapan mirng lagi soal banpol.” Kata Kasno. n

S

F

Penodongan di Angkot

oto mesra Rahma Azhari dengan pelatih kesebeBy: Heriyansah lasan tim nasional Filipina, Depok-TRIKOM Simon McMenemy ramai diperbincangkan. Berbagai Sutoyo dan Sutiman terpaksa dilarikan ke Rrumah Sakit Bhayangkomentar baik yang mendukara karena terluka akibat penodongan yang mereka alami di dalam kung ataupunkota yang(angkot). bernada Keduanya terluka di bagian kepala dan angkutan miring bertaburan. telinga.

Tetapi, Rahma tak Penodongan terjadi di dalam angkot T11 jurusan Cililitanmau bicara banyak.

Megar Sari.

Saat Ia kedua korban naik ke angkot, di dalam kendaraan hanya menjawab mensudah ada enamdan penumpang lain. Keenam penumpang itu ternyata kawanan "Berdasarkan laporan sopir, kejadian tersebut jelaskan soalperampok. inidalam akun berlangsung pada pukul 20.30," ujar Kapolsek Cimanggis, Kompol twitter pribadinya @RaADede Yudi.

Kejadian dimulai dari lampu merah Cibubur. Setelah menyadari keenam penumpang tersebut perampok, Suherman, sopir angkot tersebut tak sengaja menabrak trotoar. "Sopirnya panik karena ada perampokan lalu menabrak trotoar. Ketika mobil berhenti, para perampok kabur." tambah Dede.

Dede mengatakan tidak ada indikasi kerja sama antara sopir dan para perampok. Ia juga menambahkan, para perampok membawa senjata tajam. "Tapi, kemungkinan sudah mereka bawa kabur," ujar Dede.

Hingga kemarin, kedua korban belum dapat memberikan keterangan. "Kami belum bisa memastikan di mana TKP karena korban belum dapat memberikan keterangan. n

By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Demokrasi yang telah lama bergulir di Indonesia tercinta ini Membuat kita terlena dengan hal hal yang di luar nalar pemikiran kita tidak pernah berpikir bahwa kaum perempuan pun mempunyai hak yang sama dengan laki laki.

Keluarga setiap orang tentu bangga apabila orang tuanya seorang pejabat apalagi orang tuanya yang perempuan,dan ini sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga nya.

Itulah yang membuat pejabat perempuan lebih berani melakukan pelanggaran di kantor dan lebih berani melakukan tindakan korupsi daripada pejabat laki laki, ini terbukti Di kota depok ini kajari kota depok sudah menangkap dua pejabat perempuan Dr Mien Hartati,Mantan kepala dinas kesehatan dan TR.Mantan bendahara umum setda kota depok yang melakukan dua kali pencairan SP2D Hendrik Silalahi Derektur CV.Putra

Jaya Mukti,Menurut LSM,Lembaga Perjuangan hak konsumen Indonesia olan marpaung mengatakan sebenarnya masih banyak pejabat perempuan yang terlibat korupsi diantaranya Kabag jalan lingkungan kota depok Fenty yang tahun 2009 sudah dinyatakan tersangka tapi tidak ditahan sampai sekarang, apakiranya yang terjadi di Kari kota depok, kenapa ada pilih kasih? Kejaksaan harus membuka fail fail nya karena siapa saja yang sudah terperiksa seharusnya perkaranay harus sudah di teruskan karena hal tersebut sudah sampai kekejaksaan agung berkas berkas perkaranya, tidak ada alas an kejaksaan tidak membuka kasus ini kembali.Senada dengan Kasno/Gammad.mengatakan kenapa kejari depok hanya punya nyali untuk perempuan aje ,sedangkan yang melakukan korupsi dekota depok ini banyak pejabat laki laki yang terlibat korupsi termasuk walikota, nayta kan temuan BPK Tertanggal 20 mei 2009 jelas ada pembayaran yang tidak sesuai

dengan peraturan yang tberlaku tapi kenapa tidak di periksa kejaksaan ?.kasno mengatakan bahwa korupsi bukan karena banyak nya nilai yang di korupsi tetapi sudah ada niat untuk melakukan,Tida masuk diakal kalau bahasnya yang mengatakan bahwa masalah itu sudah di putih kan , kalau itu terjadi berarti masalah korupsi di negri depok ini akan tambah marajalela kalau ketahuan kita pulangin,kalau tidak ketahuan diam diam aje.Besar kemungkinan mereka melakukan itu karena mereka mendapatkan Sakses Fee dari Rekanan, jadi kejaksaan kota depok jangan pilih kasih , kasian keluarga yang yang dua orang yang telah ditahan atau mereka berdua ini kurang memberikan upeti makanya mereka di jadikan tumbal oleh atasan nya ? sekalipun keluarganya ikut menyicipi apa yang dilakukan orang tuanya, tapi biar lebih adil siapa saja yang terlibat melakukan korupsi harus di tangkap dan di penjarakan seperti Dr Mien hartati dan TH. n

Tipikor Sudah Saatnya Periksa Pejabat Pemda Depok By: Heriyansah Depok-TRIKOM Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia yang telah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah kota depok seharus nya memberikan rekomundasi kepada Tipikor untuk memeriksa pejabat yang sudah terindikasi melakukan Korupsi,bukan karena jumlahnya tapi sudah ada niat untuk melakukan korupsi harus di periksa oleh tipikor.

Menurut pemantauan ketua Lembaga perjuangan hak konsumen Indonesia Oloan Marpaung mengatakan kepada wartawan warta Indonesia di kantornya bahwa korupsi yang terjadi di pemda kota depok sesuai denga temuan Oleh BPK.No.23A/LHP/ XVIII.BDG/05/2009. Tanggal 20 Mei 2009 bahwa ada 7.

Terdapat penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)

Ganda oleh bagian keuangan kota depok Rp.425.402.400,00. pelakunya sudah di tahan walau pun sudah dikembalikan alias bahasa kreen pekabat pemda sudah di putihkan. Nasmun kriminalnya tetap berjalan tetapi kenapa hanya saru orang yang ditahan bukan karena di kembalikan,kalau semuanya demikian yah kalau ketahuan dikembalikan kalau tidak diam diam aje enak bangat jadi pejabat katanya menirukan kejadian yang terjadi.PT.Pradas Depok merugikan pemerintah kota depok sebesar Rp.264.172.075,00.

Perngadaan Alat tulis Kantor (ATK)Sekretaris Daerah Tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.38.308.750,00.Pajak Reklame pada tigapuluh enam stasiun pengisian Bahan Bakar umum(SPBU) Di wilayah kota depok Tahun

2008 belum dikenakan minimal sebesar Rp. 36.656.400,00.

Kekurangan Volume pada enam paket pekerjaan jalan Dinas pekerjaan umum Sebesar Rp.149.257.755,42. Kekurangan Volume pada enama paket pekerjaan pembangunan USB/RKB pada dinas pendidikan sebesar Rp.79.329.807,07.Dan kekurangan Volume pekerjaan pada pembangunan lahan parker UPS Sukatani Sebesar Rp.51.693.015,41.

Dan Pemberian Bantuan Sosial sebesar Rp.1.066.750.000,00. yang terlrealisasi 90,42% dari hasil p[emeriksaan BPK Kata oloan Marpaung realisasi bantuan social Tahun 2008 selama tiga bulamn terakhir deketahui terdapat pemberian bantuan social secara berturut turut kepada organisasi dan masyrakat yang sama setiap tahunnya. n

11

TRIBUNE DEPOK Kamis, 13 Januari 2011

Ketua Pembebasan Ganti Rugi Cijago Tunduk Kepada Bawahan By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Sudah tidak rahasia umum lagi semua akan orang lakukan asal tercapai dia punya cita cita tidak terkecuali Walikota depok H.Nurmahmudi Isma`il.

Pada tanggal 20 September 2007 jam 14.49 WIB, Walikota Depok H,Nurmahmudi Isma`il mengatakan tidak akan sampai ada konsinyasi masalah pembebsan lahan Cijago. Dia mengatakan pemerintah kota Depok akan memberikan ganti untung dan ia optimis negosiasi pembebasan lahan untuk tol Cijago segera selesai 18 Februari 2009.

Pukul 10.22 WIB Hilman petugas dari Depertemen Pekerjaan Umum mengatakan, semua dana untuk pembasan lahan maupun konstruksi sudah tersedia.

Investor menunggu perkembangan pembebasan lahan yang dilakukan oleh P2T untuk mulai konstruksi, Menteri PU, Djoko Kirmanto mengatakan, proyek ini merupakan salah satu tol yang tidak mendapat dukungan dana talangan badan layanan umum maupun jaminan kelebihan tanah (Land Capping) jadi bertentangan dengan apa yang terjadi dilapangan.

Maka tidak heran kalau pembebasan jalan Tol Cijago ini kemungkinan sampai habis masa jabatan H.Nurmahmudi Isma`il priode kedua Walikota Depok jalan tol Cijago ini belum tentu boleh dilalui, karena Pejabat P2T tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka menerapkan

peraturan suka-suka dan mengancam warga apabila bertahan akan dititipkan uang ganti untungnya di pengadilan. Sementara walikota mengatakan, tidak akan sampai terjadi ada penitipan di pengadilan. “Maka siapa sebenarnya yang berkuasa di depok ini, apakah benar berita yang mengatakan bahwa anggota DPRD dan pejabat yang ada di kota Depok semua kebagian karena mereka menitip harga per meter, makanya walikota Depok tidak boleh berbuat apa-apa kepada pejabat P2T yang tidak dapat menuntaskan pembebasan lahan untuk jalan tol ini,” ujar Anur Landia, Warga Kemirimuka yang terkena pembebasan ini.

“Masa lima tahun berkuasa baru 3 km saja yang dapat di bebaskan sedangkan panjang jalan yang akan di bebaskan 14,5 km.

Kalau kita lihat lamanya pembebasan ini, yah sekitar 19 tahun lagi baru boleh bebas. Sampai detik ini kita tidak tahu siapa nya sebenarnya investornya karena tidak mungkin investor mau lama lama, proyeknya kalau badgetnya sudah tersedia, siapa yang sudah setuju dengan harga sudah langsung dapat bayaran, ternyata yang ngajukan pembebasasan pun harus antri seperti antri sembako,” tambahnya.

Senada dengan Abul yang tanahnya terkena di RT 02 Kemirimuka bahwa memang pihaknya tidak tahu siapa yang berkuasa di Depok karena tidak ada yang bertanggung jawab.

“Tanya walikota H.Nurmahmudi

Proyek APBD 2010 Molor, Distarkim Tutup Mata By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Isma`il mengatakan tanya P2T. Tanya Setda dan Assisten tetap saja, juga mengatakan hal yang sama.

Sampai tahun 2011 ini masih banyak warga yang telah setuju harganya tapi belum dibayarkan sedangkan harga satuan sudah berobah karena harga tahun berjalan. “Maka kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolres Depok yang telah membentuk Tipikor di kota Depok, agar uang masyarakat ini jangan di korupsikan. Hal yang sama di ucapkan Simatupang dari Cisalak yang juga terkena pembebasan jalan tol cijago ini kami siap memeberikan data data kepada pihak Tipikor apabila di butuh kan ujarnya.

Rencana pembangunan tol Cijago sudah digulirkan sejak tahun 2005 lalu. Pembebasan lahan ini dibagi menjadi tiga seksi.

Proyek jalan tol Cinere-Jagorawi memiliki panjang 14,7 km dan diperkirakan memerlukan lahan seluas 135 hektare. n

PLN UPJ Sawangan Tarik Tunggakan Pelanggan Hingga Rp3,6 M By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Shock teraphy yang di lakukan oleh PLN UPJ Sawangan untuk mengurangi tingginya jumlah tunggakan pelanggan listrik di wilayah tersebut, nampaknya cukup membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kurun waktu dua bulan, UPJ Sawangan berhasil memperkecil jumlah tunggakan dari Rp6 miliar hingga mencapai Rp2,4 miliar.

Sebelumnya, pelanggan yang sering melakukan tunggakan pembayaran listrik di PLN UPJ Sawangan, mencapai 20 ribu pelanggan setiap bulannya. Namun pada 3 bulan terakhir PLN UPJ Sawangan mencanangkan program pemutusan 1000 sambungan listrik perhari.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua bulan lalu, jumlah tunggakan berkurang, hingga 60 persen. Bila sebelumnya tunggakan yang ada sebesar Rp6 miliar, kini menjadi Rp2,4 miliar. Artinya shock teraphy yang diterapkan pihak PLN UPJ Sawangan, mampu menurunkan angka tunggakan hingga Rp3,6 miliar.

Menurut SPI Penagihan PLN UPJ Sawangan, Rosmana, shock

TRIBUNE DEPOK

Akibat lambatnya proses pembangunan kantor kelurahan kedaung, kecamatan Sawangan, kota Depok, pelayanan masyarakat diwilayah ini terhambat.

Sebab, kantor sementara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat tidak memenuhi standar kantor sebagaimana mustinya. Disamping terkesan kumuh, kantor sementara Kelurahan kedaung ini terlihat sangat sempit dan pengap.

Lambatnya proses pembangunan kantor lurah kedaung yang seharusnya selesai per tanggal 29 november 2010 lalu, juga menimbulkan berbagai pertanyaan dikalangan Masyarakat.

Menurut Saeful, ketua LPM kelurahan Kedaung, proses pembangunan kantor lurah yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Paradang Putrabadi ini, SPK atau surat perintah kerjanya sudah diterima sejak tanggal 1 September 2010, dan harus selesai pada tanggal 29 November 2010 lalu. Namun, entah kenapa hingga kini, proyek yang dianggarkan dari APBD 2010 sebesar Rp340 juta ini, pengerjaannya baru mencapai 80 persen.

Padahal, harusnya kantor lurah ini sudah ditempati sejal sebulan lalu.

Saeful menambahkan, terkait dengan masalah tersebut dirinya sudah memberitahu pihak distarkim kota Depok. tapi hingga kini belum ada upaya apapun dari pihak Distarkim kota depok berkaitan dengan masalah tersebut.

Bahkan tambah Saeful pihak distarkim mengaku belum menerima laporan tentang keterlambatan Pembangunan kantor tersebut. Saeful mengaku pihaknya sudah sering berupata untuk melakukan pertemuan dengan Mandor atau pemborong proyek tersebut namun selalu tak berhasil.

Proyek pembangunan kantor lurah kedaung yang berdiri diatas lahan 300 meter Persegi dengan luas bangunan lebih kurang 200 meter persegi ini rencanannya Akan dibangun aula dibagian belakangnya yang dibiayai oleg apbd 2011. namun jika Pengerjaannya mengalami keterlambatan seperti ini saeful menyangsikan rencana Tersebut tidak terealisasi pada tahun ini. n

Pendapatan Disdukcapil Naik 15 Persen Dari Target By: Anto Bogor-TRIKOM

teraphy yang yang dilakukan PLN UPJ Sawangan cukup berhasil. Dalam kurun waktu 2 bulan, PLN UPJ Sawangan sudah berhasil menarik tunggakan dari pelanggan sebesar Rp3,6 miliar.

Lebih jauh dikatakan Rosmana, penunggakan pembayaran listrik yang terjadi di UPJ Sawangan kebanyakan akibat dari faktor ekonomi masyarakat yang masih labil. Untuk bulan ini saja, Rosmana menambahkan, tagihan yang masih menunggak mencapai 91 ribu pelanggan.

Pelanggan listrik di PLN UPJ Sawangan yang mencakup wilayah Sawangan, Bojongsari, Parung Bingung, Cinangka, Ciseeng, dan Gunung

Sindur ini, memang masuk dalam kategori wilayah yang sering melakukan tunggakan. Setiap bulannya, penunggakan di wilayah tersebut bisa mencapai angka 20 ribu pelanggan dari 112 ribu jumlah pelanggan yang ada.

Dalam program pemutusan 1000 sambungan perhari yang dilakukan oleh PLN UPJ Sawangan tercatat ada 680 pelanggan yang sambungan listriknya dibongkar habis oleh PLN. Dari 10 ribu pelanggan yang terkena pemutusan sementara. Rosmana berharap, program ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan disiplin masyarakat pengguna listrik, untuk membayar tepat waktu. n

Sedikitnya 18.520 warga Kota Bogor selama Tahun 2010 mengantongi akta kelahiran. Membludaknya para pemohon akta kelahiran, berkaitan dengan program pemberian dispensasi Walikota Bogor.

Lewat program Disepensasi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) nomor 24/2010 tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran. Antara lain mempermudah warga untuk mengurus Akte Kelahiran tanpa harus mengurus lewat peradilan, bagi yang lahir sebelum tanggal 30 Desember 2006.

Warga cukup mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dengan membawa persyaratan berupa surat pengantar dari RT/RW, surat keterangan dari rumah sakit/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari kelurahan, foto copy akta nikah orang tua, dan foto copy KK/ KTP orang tua.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor Syaeful Anwar menjelaskan bahwa jumlah warga yang mengantongi akta kelahiran sepanjang Tahun 2010 sebanyak 32.661 warga. n

Kamis, 13 Januari 2011

www.tribunekompase.co.cc

Penyiksa TKW di Saudi Divonis 3 Tahun Penjara By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Pengadilan di Kota Madinah, Arab Saudi, menghukum seorang warganya tiga tahun penjara.

Perempuan yang tidak disebutkan namanya itu dinyatakan bersalah menyiksa seorang pembantunya asal Indonesia, Sumiati Binti Salan Mustapa.

Demikian putusan sidang pengadilan, Minggu 9 Januari 2011, seperti yang dikabarkan laman Saudi Gazette. Itu merupakan sesi keempat sidang pengadilan atas kasus penyiksaan kepada Sumiati.

Kasus ini telah memperoleh perhatian besar bagi publik di Saudi sendiri dan di Indonesia. Kulit kepala perempuan muda itu terkelupas. Wajahnya luka parah, lebam, dan alis matanya rusak. Yang paling mengenaskan, bibir bagian

atasnya hilang terpotong.

Tak hanya itu, dua kaki TKW asal Dompu ini nyaris lumpuh, kulit tubuhnya terkelupas, dan jari-jari tangannya pun retak. November lalu,

Sumiati telah menjalani operasi dan perlu waktu lama untuk pulih.

Kasus ini pun memaksa Indonesia dan Arab Saudi untuk berunding dan berjanji

lebih optimal dalam menjamin perlindungan para pembantu rumah tangga (PRT) asal tanah air yang bekerja di kerajaan itu.

Menurut jaksa penuntut,

Abdul Rahman Al-Muhammadi, penyiksa Sumiati itu didakwa atas kasus penyelundupan manusia, yang diatur dalam hukum publik.

Namun, selain tuntutan penjara, pihak pengacara Sumiati juga menuntut agar terpidana memberi ganti rugi kepada korban. Permintaan itu akan diproses dalam sesi sidang selanjutnya.

Sementara itu, pengacara terpidana berencana mengajukan banding dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima vonis. Setelah sidang selama dua jam, terpidana langsung dibawa ke penjara.

Namun, dia akan dihadirkan lagi dalam sidang berikut yang akan mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak korban.

Menurut penuntut, bukti-bukti gugatan itu sudah cukup kuat dengan merujuk luka-luka, baik fisik dan mental, yang diderita Sumiati. n