epaper tribune kompas

www.tribunekompas.co.cc

Jumat, 14 Januari 2011

Menkeu: Soal Pangan, Indonesia dalam Bahaya

Luna Maya Main Sinetron Baru By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM

By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Sejak kasus video asusila mengemuka, artis Luna Maya semakin jauh dari dunia hiburan. Serentetan kontrak kerjanya putus satu persatu.

Padahal sebelumnya, kekasih Ariel ‘Peterpan’ ini adalah salah satu selebritis yang cukup laris.

Namun, Luna tidak pernah merasa putus asa. Pelan-pelan ia terus berusaha bangkit kembali ke dunia hiburan dengan membintangi film serta meluncurkan lagu.

Begitu juga di dunia sinetron, mantan presenter Dahsyat ini kembali pede (percaya diri) untuk tampil. Luna akan menjadi salah Baca hal 9

Sidang PKPU Mandala Digelar 17 Januari By: Anto Jakarta-TRIKOM

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan melambungnya harga pangan dunia bisa membahayakan posisi Indonesia. Ini karena sejumlah eksportir pangan menahan tidak menjual stok bahan makanan.

"Bila produsen pangan menahan ekspor, ini bisa membahayakan Indonesia," kata Agus di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, kemarin.

Kepala Badan Pusat Statisik, Rusman Heriawan sebelumnya memperingatkan bahwa dua negara eksportir beras terbesar dunia, yakni Vietnam dan Thailand akan menahan ekspor pangannya tahun ini. Mereka akan menjaga stok domestik karena lonjakan harga beras dunia.

Menurut Agus, laju inflasi yang tidak terkendali akan terjadi bila harga komoditas di pasar dunia terus melambung. Hal ini sebenarnya sudah terjadi

Baca hal 8

selama Desember 2010, dengan Indeks Harga Pangan FAO mencapai rekor tertinggi. Kenaikan harga pangan itu melebihi yang terjadi pada 2008, ketika lonjakan menyebabkan kerusuhan di sejumlah negara.

Indeks yang menghitung perubahan harga kumpulan bahan pangan seperti sereal, bijih minyak, susu, daging, dan gula rata-rata mencapai 214,7 pada Desember 2010. Sedangkan rekor Juni 2008 hanya di level 213,5. n

Anak Jalanan Jadi Incaran Pelaku Sodomi By: Anto H Jakarta-TRIKOM

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengagendakan sidang perdana permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Mandala Airlines pada Senin, 17 Januari 2011, mendatang.

"Dengan majelis hakim yang diketuai oleh Pramodana Kumara Kusumah Atmadja," kata Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Marsudin Nainggolan,

pada tahun lalu. Saat itu laju inflasi jauh melesat di atas target pemerintah.

"Kalau inflasi yang meningkat, rakyat langsung kena karena daya belinya hilang," ujar dia.

Agus berharap keputusan pemerintah memberikan jatah beras miskin sebanyak dua kali pada Desember 2010 lalu bisa sedikit mengendalikan inflasi. "Pemerintah akan menjaga inflasi agar tidak menyulitkan rakyat," kata Agus. Menkeu mengatakan, pemerintah juga terus berupaya mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Harga pangan dunia melonjak

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirat, mengatakan dalam kurun waktu 2 - 3 tahun terakhir terjadi tiga kasus sodomi yang terungkap.

Sebelum kasus Sartono, 33 tahun, pedofil yang mengaku telah menyodomi 96 anak, terbongkar baru-baru ini di Jakarta, polisi terlebih dulu menangkap dua lainnya, yakni Baekuni alias Babe dan Abang Kacamata.

Yang menarik dari ketiga kasus ini, kata Arist, para pelaku hobi mengincar anak jalanan. Oleh karena itu, Ariest mendesak pemerintah benar-benar melindungi keselamatan anak jalanan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ditambahkan, polisi harus menjerat pelaku dengan pasal berlapis, di antaranya UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal mengatur hubungan seksual dengan anak mendapat ancaman 15 tahun.

328 KUHP tentang penculikan.

Dan melakukan perdagangan anak "UU perlindungan anak yang

B A D T R A C K

R

E C O R D

Terdakwa Korupsi Gubernur Bengkulu Dinonaktif By: Hendriyansah Jakarta-TRIKOM Kementerian Dalam Negeri sudah meneken surat pengusulan penonaktifan terhadap Gubernur Bengkulu, Agusrin N Najamudin.

Penonaktifan ini dilakukan karena Agusrin saat ini berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi.

“Menteri Dalam Negeri sudah menandatangani surat pengusulan pemberhentian sementara atas terdakwa Gubernur Agusrin kepada Presiden RI,” kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, dalam

keterangannya, Kamis 13 Januari 2011.

Rey menjelaskan, usulan ini dilayangkan setelah Kementerian menerima bukti register perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus Agusrin. “Sudah diterima bukti autentik register perkara Gubernur Agusrin sudah ditetapkan sebagai terdakwa serta telah didakwanya yang bersangkutan di PN Jakpus pada 10 Januari,” jelasnya.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menerapkan pasal dengan hukuman maksimal pada Gubernur Bengkulu, Agusrin N

Najamudin dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana perimbangan khusus bagi hasil PBB. “Anda diancam hukuman maksimal seumur hidup, minimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar, minimal Rp200 juta,” kata ketua Majelis Hakim Syarifuddin.

Dalam dakwaan JPU setebal 18 halaman itu, Agusrin diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana. Dalam dakwaan subsider, Agusrin diancam Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama. n

ancamannya 20 tahun, serta pasal 328 ancamannya 12 tahun penjara", kata Arist.

Kendati korbanya sebagian besar adalah anak jalanan, Arist tetap mengingatkan para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya.

Anak rumahan, katanya, tetap diincar.

Seperti Haerullah alias Elung, salah satu korban Sartono.

Arist juga meminta Polri lebih mendalami kasus kekerasan terhadap anak ini, karena bukan sekedar menikmati korban, namun pelaku juga menjual korbannya. n

2 TRIBUNE REDAKSI

Jumat, 14 Januari 2011

Harapan Perbaikan Ekonomi 2011 Pemberantasan Judi Jangan Sebatas Wacana KOMITMEN jajaran kepolisian untuk memberantas judi, adalah program yang tepat. Apalagi ini merupakan kasus prioritas dan program Kapolri dalam upaya memberantas segala bentuk penyakit masyarakat (pekat).

Poldasu juga telah melakukan koordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer Bukit Barisan untuk bersama-sama memberantas judi.

Jika ada oknum anggota Poldasu terlibat membackup judi akan ditindak tegas, sedangkan oknum anggota TNI yang juga terlibat dalam permainan ini, juga akan diberi sanksi.

Upaya pemberantasan judi ini kiranya tidak sebatas wacana, tetapi harus direalisasikan dengan nyata. Karena dirasakan, pasca kepemimpinan Sutanto sebagai Kapolri judi kembali tumbuh hingga pelosok desa. Bagaimana perjudian di masyarakat yang sudah menjadi “tradisi” dalam kehidupan sehari-hari benar-benar bersih. Sejauh ini ada anggapan bahwa polisi hanya mampu menangkap penjudi kelas terinya saja.

Hanya sebatas pemain sedang bandarnya tidak tersentuh. Dalam pemberitaan media massa selalu dihiasi penangkapan pemain judi oleh polisi. Barang bukti yang disitapun hanya ratusan ribu rupiah, bahkan ada yang tidak sampai sepuluh ribu rupiah. Lalu bagaimana dengan bandarnya, apa polisi sulit untuk mengungkap?

Fokus polisi harusnya mulai beralih untuk menangkap para bandar judi, bukan lagi mengejar-ngejar pemainnya. Karena, jika bandar tidak ditangkap maka program polisi untuk menyikat habis peredaran judi masih sebatas retorika. Bandar selalu mengintip kapan ada sela, bahkan selalu mengupayakan agar tindakannya itu dilindungi oleh aparat penegak hukum. Judi memang sulit untuk diberantas dan selalu menjadi problem di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan keinginan yang kuat, semua itu bisa diwujudkan.

Ada beberapa faktor mengapa judi sulit diberantas. Salah satunya adalah keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang coba-coba bermain mata ikut sebagai backing. Ini dapat dibuktikan ketika ada upaya penutupan judi itu selalu terjadi bentrok sesama aparat. Sehingga judi berbagai macam dan model bebas beroperasi. Persoalan inilah yang harus di deperhatikan petinggi-petinggi Polri dan TNI dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat.

Karena penyakit masyarakat tidak akan bisa ‘disembuhkan’ jika aparat penegak hukum sebagai ‘dokter ’nya belum disehatkan terlebih dahulu. Harus ada teori terbalik yang dilakukan Kapolri untuk memberantas penyakit masyarakat, yakni dimulai dari ‘penyembuhan’ internal.

Artinya aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk memberantas judi tidak lagi bisa diimingiimingi oleh bandar judi dan mempunyai komitmen kuat untuk menjunjung tinggi tugasnya. n

Tahun 2010 sudah berlalu dan kini kita menginjak tahun baru 2011. Segala permasalahan yang terjadi pada tahun 2010 mestinya harus dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran dan koreksi diri dalam menghadapi tahun 2011 ini.

Bagaimanapun hampir selama tahun 2010, beragam persoalan berturut-turut menimpa bangsa ini. Mulai dari bencana alam, bencana politik dan bahkan juga bencana hukum yang kesemuanya menjadi beban dalam perjalanan roda pemerintahan menuju kondisi yang lebih baik.

Kita tentu banyak berharap bahwa di tahun yang baru, segala sesuatunya dapat lebih baik lagi. Termasuk, dalam kinerja perekonomian nasional, sepantasnya pencapaian kinerjanya dapat meningkat secara signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Harapan itu tentu tidak mengada-ada. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara di dunia bersama Cina dan India yang mempunyai kinerja baik dibandingkan dengan negaranegara lain di tengah memburuknya perekonomian global.

Kita ingin mempertahankan predikat tersebut dan bahkan meningkatkannya secara lebih baik lagi sehingga pencapaian itu tidak sekadar angka-angka, tetapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Bank Indonesia me-

K O N T A K

nyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai 6 persen. Pertumbuhan tersebut dinilai jauh lebih baik ketimbang 2009. Pertumbuhan 2010 tersebut diimbangi dengan strukturnya yang lebih berimbang di mana ekspor dan investasi tumbuh lebih kuat.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2011 akan terakselerasi dan dapat mencapai 6,0 persen-6,5 persen, selanjutnya pertumbuhan ekonomi 2012 juga meningkat, diperkirakan mencapai 6,1 persen-6,6 persen.

Pertumbuhan tersebut didukung konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang membaik, serta masih solidnya kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di

negara mitra dagang, terutama di kawasan Asia. Sementara, inflasi pada 2011 dapat diarahkan pada kisaran sasarannya, yaitu 4 persen-6 persen pada 2011 dan 3,5 persen-5,5 persen pada 2012.

Saat menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 di depan DPR, 16 Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2011 akan mencapai 6,3 persen.

Pada perjalanannya, pemerintah mengubah pertumbuhan 2011 itu menjadi 6,4 persen.

Perubahan asumsi tersebut telah mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa yang tidak seperti diperkirakan dengan kemungkinan pertumbuhan in-

P E M B A C A

Lambang Garuda Digugat

Anak Sekolah Nonton Bioskop

B

eberapa kali saya perhatikan di Studio 21 maupun XXI banyak sekali anak sekolah menonton bioskop pada jam-jam sekolah. Saya sebagai orang tua merasa prihatin melihat bebasnya anak-anak sekolah keluar masuk bioskop.

Setahu saya, dulu pada 90an, ada larangan anak yang menggunakan seragam sekolah masuk ke tempat-tempat hiburan, termasuk bioskop, baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Tapi anehnya, aturan ini sekarang

vestasi, ekspor, serta konsumsi domestik yang membaik. Kita tentu menyambut baik keyakinan pemerintah akan kemampuannya untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi, menjadi 6,4 persen.

Namun, pemerintah tentunya telah mempertimbangkan berbagai kendala dan risikonya. Idealnya, pencapaian pertumbuhan tersebut juga telah memperhitungkan dampak terhadap sektor lain, seperti penyerapan tenaga kerja, angka kemiskinan, dan pemerataan di daerah-daerah. Seperti diketahui, salah satu yang sering mendapat perhatian ketika membicarakan pencapaian pertumbuhan adalah penyerapan tenaga kerja. n

sepertinya tidak berlaku lagi sehingga di sejumlah mal, baik bioskop maupun tempat permainan, selalu dipenuhi oleh anak-anak berseragam sekolah.

Saya mengimbau apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah kembali mengeluarkan larangan tersebut?

Annisa Andriani Soetopo Jl Alam Segar, Pondok Indah Jakarta Selatan

D

i saat tim nasional sedang berjuang untuk bisa lolos ke final Piala AFF, terbetik kabar adanya gugatan terhadap lambang negara yang gambarnya ditempel di seragam tim nasional.

Terasa lucu dan menggelikan, bukannya mendukung malah menggugat. Saya sebenarnya tak mempedulikan soal substansi gugatan tersebut. Yang saya persoalkan, mengapa bangsa kita ini selalu meramaikan persoalan-persoalan kecil? Mengapa bukan men-

dukung dan memberikan semangat supaya tim nasional kita lebih berprestasi?

Heri Nurdin Abdullah Jl Raya Condet Jakarta Timur

3

TRIBUNE NASIONAL

DPR Nilai Tepat Putusan MK Soal Kuorum Menyatakan Pendapat By: Anto Jakarta-TRIKOM Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penghapusan pasal 184 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur kuorum untuk mengajukan hak menyatakan pendapat sungguh tepat.

"Dengan dikabulkannya permohohan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, maka kuorum untuk mengajukan hak menyatakan pendapat tidak lagi 3/4 dari anggota Dewan yang hadir tapi cukup dihadiri 2/3 dari anggota Dewan, maka pengajuan hak menyatakan pendapat sudah sah," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis.

Menurut Bambang, dirinya beserta dua anggota DPR RI, Akbar Faizal dan Lily Wahid sebagai pemohon uji materi, sangat menyambut baik putusan MK tersebut.

Mereka menilai, pasal

184 ayat (4) UU No 27 tahun 2009 itu tidak sejalan dengan konstitusi dan mempersulit kewenangan konstitusional.

Pasal 184 ayat (4) UU No 27 tahun 2009, menurut dia, bertentangan dengan pasal 7b ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, usul menyatakan pendapat terkait dengan usul permohonan pemberhentian presiden cukup mendapat dukungan 2/3 dari jumlah anggota DPR dan disetujui sedikit 2/3 dari anggota DPR. "Bagaimana mungkin UU

yang kedudukannya di bawah UUD, bisa mendapat legitimasi lebih kuat," kata Bambang.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, perubahan jumlah kuorum yang ditentukan jauh lebih besar dalam pasal 184 ayat (4) UU No 27 tahun 2009, juga merupakan bentuk pengurangan hak konstitusional DPR yang sangat menyulitkan anggota DPR menjalankan fungsi "check and balance" terhadap kebijakan pemerintah.

Perbedaan jumlah kuorum ini, kata dia, juga bisa dianggap sebagai upaya untuk merusak tatanan kehidupan demokrasi, karena seolah-olah dibuat untuk kepentingan kekuasaan.

Menurut Bambang, dengan dikabulkannya permohonan tersebut, artinya ke depan presiden agar lebih sungguhsungguh dalam mengambil suatu keputusan, karena hak menyatakan pendapat dapat disetujui di DPR tanpa kehadiran Fraksi Partai Demokrat yang merupakan partai pengusung pemerintah.

"Itu juga berarti jalan untuk penuntasan kasus Bank Century terbuka tanpa tergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan," katanya.

Dengan dikabulkannya permohonan uji materi pasal 184 ayat (4) UU No 27 tahun 2009, maka kehadiran sebanyak 370 (67 persen) anggota DPR pada rapat paripurna, sudah kuorum untuk menyetujui usulan hak menyatakan pendapat. n

Anas: Putusan MK Bukan Hantu Politik By: Anto Jakarta-TRIKOM Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan yang menyebutkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat harus disetujui 3/4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah inkonstitusional. Keputusan itu, kata Ketua Umum Partai Demokrat ini Anas Urbaningrum, bukanlah ancaman bagi pemerintah.

"Kalau ada yang berspekulasi bahwa keputusan itu meru-

pakan ancaman bagi pemerintah, saya kira itu tidak benar. Itu Bukan ancaman," kata Anas, Kamis (13/1).

Menurut Anas, ini adalah keputusan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Politik, kata Anas, bukan hanya soal angka dan prosentase.

"Politik pasti menghadirkan rasionalitas, akal sehat dan pemahaman tentang kepentingan bangsa. Saya kira itu bukan hantu politik," tegas mantan anggota

Komisi Pemilihan Umum ini.

Anas menegaskan bahwa yang paling penting adalah bagaimana semua lembaga negara termasuk pemerintah, DPR, yudikatif dan lembaga-lembaga lain bekerja yang terbaik sesuai dengan perintah konstitusi dan lingkup tanggungjawabnya masing-masing. "Politician dream adalah bekerja untuk rakyat, bukan impeachment," Anas mengingatkan.

Politisi PDI Perjuangan,

Topane Gayus Lumbun, menilai bahwa keputusan itu bisa mengembalikan spirit demokrasi.

Dan "Keputusan MK ini sangat obyektif konstitusional," kata Gayus.

Putusan MK ini berimplikasi Hak Menyatakan Pendapat bisa bergulir tanpa dukungan Partai Demokrat. Tidak perlu dukungan 3/4 anggota DPR, tapi cukup 2/3 sesuai konstitusi untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. n

Jumat, 14 Januari 2011 Pojok TRIBUNE

Hanura: Kantor DPR Kalah dari Kantor Lurah

By: Anto Jakarta-TRIKOM Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mendukung rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Hanura meminta agar biaya pembangunan diciutkan sampai maksimum Rp800 miliar.

"Kami mentoleransi pembangunan antara Rp600 sampai Rp800 miliar saja," kata salah satu Ketua Hanura, Akbar Faizal, Kamis (13/1).

Langkah penghematan yang bisa dilakukan, kata Akbar, adalah misalnya tak perlu membangun kolam renang maupun berbagai fasilitas rekreasional lainnya. Yang penting adalah fungsinya.

Menurut Akbar, saat ini kondisi ruang kerja anggota DPR sangat sempit, tak memadai. "Ruang kerja kami kalah jauh oleh ruang kerja Lurah," katanya. Itulah kenapa Hanura mendukung pembangunan gedung baru.

Setelah pernyataan Akbar ini, apakah benarkah Fraksi Gerindra satu-satunya yang menolak rencana itu?

Wakil Ketua DPR Anis Matta membantahnya. Dalam rapat terakhir, menurut Anis, Gerindra setuju dengan syarat.

"Kami tak akan lanjut kalau ada satu fraksi yang menolak.

Mereka terima dengan syarat mempertimbangkan kritik masyarakat," kata Anis di Gedung DPR, Rabu, 12 Januari 2011.

Anis mengatakan, gedung DPR tidak dibangun secara monumental tapi disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhannya. Biaya dihitung berdasarkan peraturan standar dari Kementerian Pekerjaan Umum. "Rp7 juta per meter persegi," katanya.

Sebelumnya, Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut rencana proyek pembangunan gedung baru DPR ini. Menurut Gayus, tak semua fraksi menyetujuinya. n

TRIBUNE PARLEMENT

Jumat, 14 Januari 2011 n

POJOK TRIBUNE

Hasyim: Ansor Harus Mampu Tolak Politik Uang By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi berharap Kongres ke-14 Gerakan Pemuda Ansor di Surabaya mampu menolak politik uang dan intervensi dari luar.

"Saya berharap Kongres Ansor mampu menolak intervensi dan `money politics`, sekalipun itu sulit, karena demokrasi di Indonesia telah berubah menjadi `industri`," kata Hasyim.

Menurut dia, kapitalisme yang mencengkeram kuat Indonesia membuat nilai luhur demokrasi menjadi layaknya sebuah industri, yakni industri penghasil hak suara yang kemudian dijual kepada konsumen."Tentu pembelinya adalah kelompok berduit dan kekuasaan yang tidak percaya diri bahwa dia didukung rakyat, dan uangnya pun pasti bukan uang pribadi," katanya.

Menurut Hasyim, tanda-tanda terjadinya politik uang dan intervensi di kongres Ansor sebenarnya mudah dilihat. "Yakni siapa yang menang di kongres? Apakah yang independen ataukah yang mendadak menang, karena kekuatan tukang intervensi?," katanya.

Kemudian, kata dia, setelah terpilih, apakah Ketua Umum Ansor terpilih mengabdi ke Ansor ataukah mengabdikan Ansor ke pihak lain dengan kompensasi keuntungan perseorangan. "Lalu, organisasi Ansor setelah kongres dibawa kemana? Dinamis atau kelumpuhan?," katanya.

Namun demikian, pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok ini yakin di kalangan Ansor masih terdapat kader-kader militan yang memegang idealisme dan nilai-nilai perjuangan Ansor. "Saya berdoa, semoga kongres Ansor `selamet` sebagai ganti ucapan selamat berkongres," kata mantan Ketua Ansor Jawa Timur ini.

Sementara itu, Choirul Sholeh Rasyid, salah seorang kandidat ketua umum mengatakan Ansor harus dikembalikan ke khittah sebagai bagian dari alat perjuangan NU. "Niat yang baik ini tentunya harus diwujudkan dengan cara-cara yang baik pula," kata Choirul yang telah berkiprah di Ansor lebih dari dua dasa warsa itu. n IKLAN PROMOSI

4

IKLAN PROMOSI

Anggota DPR Harapkan Panja Ungkap Mafia Pajak

By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani berharap Panitia Kerja Pembarantasan Mafia Perpajakan yang dibentuk Komisi III bisa mengungkap sindikat dan motif para mafia perpajakan agar semuanya menjadi jelas.

"Panja yang dibentuk Komisi III harus bisa mengungkap bagaimana para mafia bisa membocorkan pajak yang seharusnya disetor ke negara hingga puluhan triliun," kata Ahmad Yani pada diskusi dialektika demokrasi "Menuntaskan Kasus Mafia Hukum", di ruang wartawan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Yani, mengungkap kasus mafia pajak, apalagi sudah ada tersangka Gayus Tambunan, tidak sesulit yang dibayangkan asalkan ada keinginan dan komitmen yang kuat.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini mencontohkan, pada kasus dugaan penggelapan pajak dengan barang bukti uang hingga sekitar Rp100 miliar, tapi Gayus hanya dituduh melakukan penggelapan pajak pada satu perusahaan saja yang nilainya hanya sekitar Rp500 juta.

"Gayus hanya dijerat pasal ringan pada penggelapan pajak oleh satu perusahaan saja," katanya.

Yani menambahkan, di Kejaksaan Gayus Tambunan hanya dijerat dengan pasal penggelapan. Padahal dalam perspektif bagian dari mafia

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

perpajakan, Garus bisa juga dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Hal ini, kata dia, bisa diusut dari berapa lama Gayus Tambunan bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan berapa besar gajinya yang dikaitkan dengan uang sekitar Rp100 miliar yang dimilikinya.

"Jika uang yang dimilikinya, jumlahnya jauh lebih besar dari rasio waktu dan gajinya, maka patut diduga yang dimilikinya bisa diperoleh dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang," katannya.

Menurut dia, keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) juga turut mengalihkan substansi persoalan, IKLAN PROMOSI

misalnya dengan menyatakan plesiran Gayus ke luar negeri dan praktik pembuatan paspor palsu.

Yani menduga, apa yang diusut polisi mengenai dugaan adanya praktik pembuatan paspor palsu merupakan bagian dari skenario, karena Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sudah menyatakan, bahwa blanko paspor itu asli, hanya data dalam paspor itu yang palsu. "Itu artinya paspor itu aspal, asli tapi palsu," katanya.

Ahmad Yani berharap, Panja Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Komisi III DPR bisa mengungkap substansi persoalan mafia pajak, tidak hanya sebatas pada Gayus juga perusahaan pengemplang pajak, berapa banyak perusahaan yang terlibat. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

5

TRIBUNE OTDA

DKI Targetkan PAD Sektor Pariwisata Rp 2 Triliun

Jumat, 14 Januari 2011

POJOK TRIBUNE

Industri Besar Lakukan Pencurian Air Tanah By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Sektor pariwisata tampaknya masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menargetkan PAD sebesar Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata. Jumlah ini lebih besar dibanding perolehan PAD tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Terlebih, di tahun ini, DKI Jakarta bersama Palembang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menggelar kegiatan olahraga terbesar di kawasan ASEAN yakni, Sea Games 2011.

“Kami optimis mampu menghasilkan Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata untuk PAD DKI Jakarta. Apalagi, tahun ini Jakarta juga ditunjuk sebagai penyelenggara Sea Games bersama Palembang.

Kami akan bekerja keras mewujudkannya dan menjadi tuan rumah yang baik

tentunya,” ujar Arie Budhiman, Kepala Disparbud DKI Jakarta, Kamis (13/1).

Dijelaskan Arie, optimisme itu juga didasari pada pencapaian perolehan PAD dari sektor pariwisata di tahun 2010 yang mencapai target sebesar Rp 1,9 triliun.

Selain itu, sepanjang tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ke DKI Jakarta juga mengalami peningkatan. Untuk

wisatawan mancanegara terdapat sebanyak 1,9 juta orang yang memilih Jakarta sebagai destinasi wisatanya. Angka ini meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai 1,7 juta orang. Sedangkan untuk wisatawan nusantara, dikatakan Arie, di tahun 2010 lalu jumlahnya mencapai 18 juta jiwa atau lebih tinggi dibanding tahun 2009 yang hanya sekitar 16 juta jiwa. n

Februari, Perda RTRW Bakal Disahkan By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM DPRD DKI Jakarta menargetkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 akan disahkan menjadi perda pada Februari mendatang.

Rencananya, pembahasan raperda ini akan mulai dibahas pada akhir Januari secara intensif dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana berharap, Februari mendatang, pembaIKLAN PROMOSI

hasan mengenai Raperda RTRW 20102030 dapat rampung. Pasalnya, reperda ini dinilai penting dan sangat diperlukan warga Jakarta. “Seharusnya Raperda RTRW sudah disahkan akhir tahun 2010 lalu. Namun, karena disibukkan dengan pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2011, alhasil pembahasan Raperda RTRW menjadi tertunda,” ujar Triwisaksana, Kamis (13/1).

Jika perda ini diterapkan, dijelaskan Sani, sapaan akrabnya, jalan-jalan protokol di ibu kota akan disesuaikan dengan jalur pejalan kaki maupun jalur sepeda. Meski begitu, penerapan perda

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

ini masih bergantung pada anggaran yang dimiliki pemerintah. Dengan adanya peraturan mengenai pejalan kaki dan jalur bagi pengguna sepeda, diyakini Sani, kota Jakarta nantinya akan semakin tertata rapi dan memiliki nilai estetika tinggi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Wiriyatmoko menyambut baik rencana dewan untuk memulai pembahasan draft Raperda RTRW DKI Jakarta 2010-2030. “Kami sudah serahkan draftnya. Saat ini kami tinggal menunggu anggota dewan untuk mulai membahas dan mengesahkannya,” kata Wiriyatmoko. n IKLAN PROMOSI

Penyedotan air tanah secara berlebihan tanpa izin di Jakarta Selatan, ternyata tidak hanya dilakukan oleh kalangan industri kecil saja, industri skala besar pun melakukan perbuatan tercela tersebut. Untuk mencegah terulangnya kasus pencurian air tanah yang berimplikasi terjadinya penurunan tanah di Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta Selatan terus memonitor keberadaan sumur-sumur air tanah tersebut.

Data KLH Jakarta Selatan, dari 100 industri yang dimonitor diketahui memiliki 191 sumur. Namun, hanya 97 sumur yang legal, sedangkan 94 sumur lainnya adalah ilegal. Ironisnya, itu tidak hanya milik industri kecil saja, tetapi industri besar juga banyak yang memiliki sumur ilegal tersebut.

Ke-100 tempat usaha yang dimonitor tersebut tersebar di 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Kecamatan Kebayoranbaru merupakan wilayah yang paling banyak ditemukan sumur ilegal yakni sebanyak 20 titik. Disusul Kecamatan Cilandak 15 titik, dan Kecamatan Setiabudi 15 titik.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta Selatan, Yusiono Anwar Supalal, mengatakan pihaknya terus memonitor industri yang menggunakan air bawah tanah. Namun, untuk memberikan izin dan menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar merupakan kewenangan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta. "Kewenangan kita hanya memonitor, kemudian kita berikan laporan ke BPLHD untuk ditindaklanjuti," kata Yusiono.

Selain tanpa izin, biasanya banyak pula industri yang menggunakan air tanah melebihi kapasitas yang diperbolehkan. Untuk tahun ini, pihaknya juga menargetkan akan memonitor 100 tempat usaha lainnya yang menggunakan sumur bawah tanah. "Target tahun ini juga 100 tempat usaha, dengan lokasi yang berbeda," ujarnya.

Ia menambahkan agar air tanah tidak cepat habis, masyarakat diimbau untuk membuat sumur resapan dan lubang resapan biopori (LRB). Tercatat sampai dengan November 2010 di Jakarta Selatan mempunyai 15.750 titik sumur resapan dengan total volume 62.223,86 meter kubik. Sementara untuk jumlah lubang resapan biopori sebanyak 212.787 buah. n

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

IKLAN PROMOSI

Jumat, 14 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Korban Kebakaran Gratis Urus Dokumen Kependudukan By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM

6

TRIBUNE OTDA

Masyarakat Gelar Kirab Pusaka Ki Ageng Wonolelo

By: Astri Yogyakarta-TRIKOM

Derita korban kebakaran RW 08, Kelurahan Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat sedikit terobati. Meski harus tinggal di tenda pengungsian karena tempat tinggal dan seluruh harta benda hangus dilalap api, namun mereka masih bisa tersenyum karena dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran yang juga ikut terbakar akan diganti dengan yang baru tanpa dipungut biaya alias gratis.

Saat ini, sebanyak lima petugas Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Pusat telah diterjunkan ke lokasi kerbakaran untuk mendata jumlah korban kebakaran yang kehilangan dokumen kependudukan.

"Nantinya, korban kebakaran akan dibuatkan sejumlah dokumen kependudukan yang terbakar tanpa harus repot-repot mendatangi kantor kelurahan setempat. Karena saat ini, sebanyak lima petugas dari Sudin Dukcapil Jakarta Pusat telah ditugaskan mendata korban kebakaran untuk selanjutnya dibuatkan dokumen yang baru secara gratis," ujar Mohammad Hatta, Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

Pelayanan ini, kata M Hatta, merupakan wujud kepedulian Pemkot Jakarta Pusat terhadap warga korban kebakaran. Penggantian dokumen kependudukan ini selain untuk mewujudkan tertib administrasi, juga memudahkan warga untuk berbagai keperluan semisal akta kelahiran untuk masuk sekolah dan KTP untuk membuat SIM. n

Jembatan Kalibata Dipasangi Mata Kucing By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Pembangunan Jembatan Kalibata, Jakarta Selatan, yang baru rampung 20 Desember 2010, akan diuji coba kelaikannya. Namun, sebelum dilakukan uji coba, jembatan itu akan dipasangi mata kucing terlebih dahulu. Namun, mata kucing yang digunakan bukanlah mata dari hewan lucu tersebut, melainkan mata kucing berupa rambu lalu lintas yang berguna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

Selain mata kucing, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga akan memasang sejumlah rambu lain berupa rambu pengurangan kecepatan saat berkendara. "Jika rambu-rambunya sudah lengkap, bisa kita uji coba," ujar Muhammad Akbar, Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI, Kamis (13/1).

Untuk pemasangan rambu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Dalam melakukan uji coba, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian dan Dinas PU DKI Jakarta. Jika uji coba berhasil dilakukan maka jembatan akan dibuka untuk umum. "Tetapi tetap dievaluasi dan jika ada kekurangan maka diperbaiki. Jika kondusif seterusnya akan dibuka," jelasnya.

Ia menambahkan pengoperasian jembatan Kalibata sangat diperlukan.

Sebab saat ini, sering terjadi penumpukan kendaraan yang melintas di lokasi. Sehingga diharapkan, setelah jembatan dioperasikan akan mengurangi kemacetan.

"Antrean kendaraan yang melintas di bawah jembatan sudah semakin panjang, terlebih pada jam-jam sibuk," tandasnya. n

Masyarakat Dusun Pondok Wonolelo, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menggelar upacara adat Saparan dan kirab pusaka Ki Ageng Wonolelo pada Jumat (14/1).

"Puncak upacara adat Ki Ageng Wonolelo akan digelar di Balai Desa Widodomartani, Ngemplak, Sleman, mulai pukul 13.00 WIB," kata Ketua Panitia Tony Suryanto Purwanto, Kamis.

Menurut dia, puncak upacara pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan pada malam, tetapi mulai tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan pada siang.

"Prosesi upacara adat Saparan diawali dengan pengajian akbar sebagai upaya meneruskan perjuangan Ki Ageng Wonolelo sebagai ulama besar dan penyebar agama Islam," katanya.

Dalam prosesi kirab pusaka ditampilkan semua pusaka peninggalan Ki Ageng Wonolelo, di antaranya kitab suci Al Quran, baju Onto Kusuma, kopiah, bongkahan mustoko masjid, dan tongkat.

Kirab pusaka dimulai dari halaman Balai Desa Widodomartani menuju makam Ki Ageng Wonolelo.

Kirab juga diiringi drum band SMP Negeri I Ngemplak, bregada Ganggeng Samodra, bregada Muspika Kecamatan Ngemplak, Putri Bhayangkari, Putri Domas, para santri dan alim ulama, gunungan apem, sesaji, bregada Ki Ageng

Wonolelo, dan bregada ungel-ungelan.

Ia mengatakan, selesai prosesi kirab pusaka dilanjutkan dengan penyebaran apem seberat satu ton sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan YME yang berupa rezeki, kesehatan, keselamatan, dan ketenteraman.

"Apem yang disebarkan sebagai simbolisme sedekah untuk diperebutkan pengunjung yang dianggap dapat mendatangkan keberkahan hidup," katanya.

Menurut dia, Ki Ageng Wonolelo dengan nama asli Jumadi Geno merupakan keturunan Prabu Brawijaya V sekaligus sebagai

tokoh penyebar agama Islam pada masa kerajaan Mataram.

Tokoh tersebut bermukim di Dusun Pondok Wonolelo dan memiliki ilmu kebatinan yang tinggi pada masa itu.

"Berhubung memiliki ilmu yang tinggi, Ki Ageng Wonolelo pernah diutus raja Mataram ke Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang saat itu membangkang terhadap Mataram. Ki Ageng Wonolelo berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya," katanya.

Nama Ki Ageng Wonolelo atau Jumadi Geno semakin tersohor dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak orang yang berdatangan untuk berguru. n

9.670 Pohon Ditanam di Sepanjang Jl Antasari By: Bekti/Saptono Jakarta-TRIKOM Untuk mengurai masalah kemacetan di ibu kota, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah membangun proyek jalan layang non tol (JLNT) Antasari-Blok M. Meski sempat menebang sekitar 500 pohon berjenis angsana untuk kepentingan proyek tersebut, namun Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta berjanji akan menggantinya dengan menanam sebanyak 9.670 pohon yang terdiri dari 16 jenis seperti, soga, flamboyan, kenari, trambesi, mahoni, dan lain sebagainya. Dengan begitu, dipastikan proyek JLNT Antasari-Blok M tidak akan menghilangkan nuansa hijau yang sebelumnya dominan di kawasan tersebut.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo, mengatakan, pembangunan JLNTAntasari-Blok M membutuhkan tiang pondasi yang akan dipasang di jalan sepanjang 4.846 meter tersebut. Tiang pondasi itu akan didirikan dengan jarak 40 meter antara satu tiang dengan tiang lainnya.

Sedangkan pohon yang ada nantinya akan ditanam di sepanjang JLNT tersebut dengan jarak 5-10 meter antara satu pohon dengan pohon lainnya. “Dengan jarak tiang pondasi

jalan yang cukup panjang dibandingkan jarak pohon yang tumbuh, maka tidak semua pohon terkena penebangan. Kami sudah memperhitungkannya dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta untuk mengganti pohon yang ditebang,� ujar Ery, Kamis (13/1).

Nantinya, sambung Ery, ribuan pohon yang baru juga akan ditanam di ruang terbuka hijau (RTH) dan sejumlah taman interaktif di bawah koordinasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Kepala Bidang Jembatan Dinas PU DKI Jakarta, Novizal, mengungkapkan, pembangunan JLNT AntasariBlok M merupakan pembangunan jalan layang berwawasan lingkungan dengan mempertahankan konsep penghijauan.

Diungkapkannya, pohon-pohon yang ditebang tepat berada dengan posisi tiang beton pondasi jalan layang itu didirikan. “Memang ada pohon yang ditebang, tapi kami akan menggantinya lebih banyak lagi. n

7 TRIBUNE OTDA

Kapolres Wonogiri Diminta Tindak Pelaku Penganiayaan

By: Wiwik Wonogiri-TRIKOM Mendapat perlakuan kasar yang mengakibatkan luka memar dipipi hingga opname disalah satu rumah sakit di Sukoharjo, Lusti Candra 37, warga Sendang Wonogiri melaporkan tersangka Ipda M, Kanit Reskrim Polsekta Wonogiri ke Mapolres Wonogiri.

Didampingi tiga Penasehat Hukum Heru S Notonegoro, Junet Wijayanto dan AKBP Purnawirawan Marsito, korban Lustin Candra telah diperiksa Tim Reskrim Polres Wonogiri sebagai saksi Kor-

ban.

Menurut Heru S Notonegoro, enganiayakan yang dilakukan oleh tersangka Ipda M terhadap korban Lustin Candra yang juga merupakan pacar pelaku terjadi pada malam tahun baru.

Dalam pemeriksakan di Polres Wonogiri, korban Lustin Candra mengaku pasca penganiayakan juga mengalami trauma. Terkait kasus tersebut penasehat Hukum korban Lustin Candra Heru S Notonegoro meminta Kapolres Wonogiri menindak tegas dan adil, tanpa harus memandang pelakunya perwira Kepolisian.

Sedangkan pelaku saat ditemui wartawan mengaku, pelaku hanya membalas karena Lustin Candra mendahului menendang dirinya. “Jadi saya balas,” terang tersangka.

Sementara Kapolres Wonogiri AKBP Nanang Avianto menyatakan ,pihaknya telah mengambil tindakan internal dengan membebaskan tugasnya Ipda M dari jabatan Kanit Reskrim Polsekta Wonogiri, dan ditarik ke Mapolres Wonogiri setempat untuk mempermudah pengawasan.

Selain itu pihaknya tetap memproses kasus tersebut sesuai prosedur Hukum yang ada, baik dari sisi pidana, maupun sisi etik Kepolisian.n

Gara-Gara Facebook, Siswa SMA Babak Belur By: Wiwik Wonogiri-TRIKOM Siswa salah satu SMA di Wonogiri babak belur karena jadi sasaran kesalahfahaman dari siswa SMK juga di Wonogiri. Waktu itu Ilham Trimarsono (16), warga Dusun Joho Rt 05/04 Kelurahan Giriwono, bersama sama teman– temanya nongkrong di Warung Hik,yang terletak di samping SMA tersebut.

Sekitar pukul 21.00 kemarin, datang segerombolan siswa sejumlah 11 orang yang diketaui Siswa SMK ,di Wonogiri, seketika itu Siswa SMK, langsung menendang kemaluan, dan memukul mata korban hingga sobek.

Setelah korbanya roboh gerombolan itu meninggalkan kor-

Sidoharjo, Wonogiri. Kedua tersangka tersebut lalu dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk diproses lebih lanjut.

Dihadapan petugas Polisi tersangka sebetulnya mencari orang yang bernama Rosid, karena tersangka tidak bertanya dulu maka tersangka langsung memukul korban.

Kapolres Wonogiri AKBP Nanang Avianto melalui Kasat eskrim AKP Sugiyo mengatakan, ban setelah ada warga yang ingin karena cuma gara–gara facebook menolong. Kejadian itu langsung tersangka mencari orang yang berdilaporkan ke Polres Wonogiri dan nama Rosid karena tidak bertanya korban dilarikan ke RSU Wonodulu maka salah sasaran. giri.

“Kini tersangka sedang kami Tim Reskrim Pulres Wonogiri periksa yang dilangsungkan dengan malam itu juga berhasil membekuk penahanan .sedangkan tersangka tersangka, kakak beradik Agung dijerat dengan Pasal 170, dengan Triatmoko (17) dan Teguh Maryancaman hukuman 5-7 tahun,” jelas anto (16) Warga Kedung Gupit, Kapolres. n

Jumat, 14 Januari 2011

POJOK TRIBUNE Sukma-Jajuli “Kencangkan Ikat Pinggang” By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM

Gebrakan baru untuk menekan defisit anggaran dilakukan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya dan Wakil Bupati (Wabup) Akhmad Jajuli. Duet kepemimpinan jilid dua yang baru berusia seumur jagung ini, melakukan gebrakan guna menekan defisit anggaran Kabupaten Sukabumi yang konon mencapai angka Rp 288 miliar, salah satunya dengan cara mengurungkan niat memiliki mobil dinas (mobdin) baru di masa jabatannya.

"Bagi saya pribadi tidak memiliki mobil dinas baru, itu tidak jadi masalah. Sebab mobil dinas yang lama saya pikir masih layak pakai. Begitupun dengan mobil dinas Pak Jajuli. Mobil yang sebelumnya digunakan Pak Marwan (wabup sebelumnya) masih bagus, meskipun biasanya pada masa kepemimpinan baru menggunakan mobil baru juga," ujar Sukmawijaya kepada usai menghadiri rapat koordinasi membahas anggaran dan program APBD 2011 di gedung Pendopo Palabuhanratu, kemarin.

Dengan langkah ini kata Sukmawijaya, setidaknya bisa mengefisienkan anggaran disamping kebijakan lain yakni memangkas atau menunda program yang tidak penting dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Untuk menekan defisit, tentunya kita harus pandai mengatur pengelolaan keuangan.

Meskipun pendapatan kita meningkat dari 1,5 Triliun menjadi 1,7 Triliun, namun belanja pegawai juga meningkat. Oleh karena kita melakukan pengetatan sistem keuangan. Yang paling penting tidak menyentuh pada sektor strategis.

Kita juga akan mengurangi pembiayaan untuk honor, kendaraan dinas dan makan minum," terangnya. n

Parpol Dukung Kejari Cibadak By: Rudi H/Irpan Sukabumi-TRIKOM Upaya pengusutan kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pengadaan obat generik dan perbekalan kesehatan serta pengadaan obat paten dan alat kesehatan (alkes) di RSUD Sekarwangi tahun 2009 sebesar Rp 2,5 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak.

Mendapat dukungan dari sejumlah pimpinan partai politik (parpol) non parlemen. Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi mengatakan, tim penyidik jangan sampai tebang pilih dalam mengusut adanya indikasi korupsi RSUD Sekawangi Cibadak.

Menurut Dadang, tim penyidik sesegera mungkin bisa mempercepat proses penyidikan hingga otak atau tersangka korupsi bisa diketahui. "Kami mendukung proses pengusutan akan adanya indikasi korupsi di RSUD Sekarwangi. Jangan sampai dipeti eskan. Biar masyarakat tahu, siapa saja tersangkanya,"tegas Dadang.

Kepala Kejari Cibadak, Marihot Silalahi mengatakan hasil penyidikan sebetulnya sudah ada kebocoran anggaran. Hanya saja, nominalnya tidak bisa disebutkan. Pasalnya, hitungan tim penyidik masih belum jelas. "Untuk memastikan adanya kebocoran, kami akan menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Sekedar diketahui, Tim penyidik Kejari Cibadak sampai saat ini masih memeriksa saksi yakni Bendahara RSUD Sekarwangi, berinisial RS. Pemeriksaan tersebut masih berkutat kepada prosedur proyek pengadaan obat dan alkes. Hanya saja, kendati tim penyidik sudah mengantongi tersangka sejauh ini belum ada identitas atau berapa jumlahnya. n

TRIBUNE HUKRIM

Jumat, 14 Januari 2011 POJOK TRIBUNE Susno Minta Hakim Panggil Paksa Saksi yang Mangkir By: Anto Jakarta-TRIKOM Tim penasehat hukum terdakwa kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat Komjen Pol Susno Duadji meminta majelis hakim memerintahkan pemanggilan paksa terhadap sejumlah saksui yang mangkir dalam panggilan sidang.

"Kita meminta majelis untuk membuat penetapan pemnggilan paksa untuk membuat perkara ini jelas," kata Henry Yosodiningrat, kuasa hukum Susno, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/1).

Saksi yang diminta untuk dipanggil paksa adalah Cecep Lukman, Hokian Huat, Slamet Supriandin Vincen Apriono, dan Dadang Aprianto. Mereka selama sidang tidak pernah memenuhi panggilan dengan sejumlah alasan. Padahal dalam kasus dugaan korupsi Rp8 miliar ini mereka adalah saksi yang penting.

Slamet Supriandi merupakan mantan bawahan Susno saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Namun saat ini ia telah berpindah tugas sebagai anggota Badan Intelejen Negara (BIN) di Papua. Ia tidak pernah memenuhi panggilan jaksa.

Sementara itu, Hokian Huat adalah saksi dalam kasus dugaan mafia hukum penanganan perkara PT Salma Arowana Lestari. Ho adalah pemilik saham pada PT Salma Arowana Lestari.

Menanggapi permintaan penasehat hukum itu Ketua Majelis Hakim, Charis Mardianto belum mengambil sikap. n

KPK Periksa 2 Gubernur BI Pesaing Miranda By: Anto Jember-TRIKOM Dua Gubernur Bank Indonesia, Budi Rochadi dan Hartadi A diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan cek pelawat terhadap sejumlah mantan anggota DPR RI. “Diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (13/1).

Diketahui, baik Budi maupun Hartadi datang sekitar pukul 10.15 didampingi sejumlah staf BI. Ketika dikonfirmasi terkait dengan pemeriksaan tersebut, Budi hanya menjawab datar. “Ini main-main saja,” tegas dia.

Seperti diketahui, hingga kini KPK terus mengejar pihak yang dianggap sebagai pemberi suap kepada sejumlah anggota DPR komisi XI periode 1999-2004.

Keduanya, Budi maupun Hartadi adalah orang yang pernah berkompetisi dengan Miranda S. Goeltom dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI pada Juni 2004. n Sidang PKPU........ sambungan dari hal 1 Kamis, 13 Januari 2011.

Selanjutnya, dalam jangka waktu tiga hari setelah sidang perdana, majelis akan menetapkan apakah nanti dibuat PKPU sementara atau justru ditolak. "Sesuai dengan UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU," tambahnya.

Bila kelak diputuskan untuk PKPU sementara, maka kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara pihak yang berperkara untuk menentukan apakah dilanjutkan dengan PKPU tetap yang

8

ditempuh dalam jangka waktu 45 hari.

"Untuk diterima harus disetujui 1/2 dari kreditur dan 2/3 dari para pihak (kreditur dan debitur)," katanya.

Selama PKPU tetap, lanjut Marsudin, maka debitur memiliki waktu paling lambat 270 hari untuk membereskan hutang atau negosiasi perdamaian. "Pada masa itu bukan lagi urusan pengadilan, namun tetap diawasi oleh hakim pengawas," ujarnya. n

Ariel Merasa Jadi Korban Kebrutalan By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Terdakwa perkara kasus video porno Nazriel Irham atau Ariel Peterpan merasa telah menjadi korban kebrutalan akibat pelanggaran hak-hak privasi, kata kuasa hukum Ariel Peterpan, Boy Afrian Bondjol, dalam nota pembelaan Ariel Peterpan yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Bandung, Kamis.

"Kami mohon Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Nazriel Irham yang sudah sekian lama telah jadi korban kebrutalan akibat pelanggaran hak-hak privasi," katanya.

Dia menyatakan, dalam nota pembelaan terdakwa kasus video mesum tersebut dinyatakan bahwa tidak ada satu pun saksi atau alat bukti yang membuktikan bahwa kliennya membantu dalam hal penyebaran video porno tersebut.

"Selama persidangan berlangsung, tidak pernah ada saksi atau alat bukti yang menyatakan bahwa Ariel turut serta dalam membantu penyebaran video porno tersebut sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim membebaskan Ariel," katanya.

Terkait dengan tiga lembar pembelaan yang dibuat langsung oleh Ariel Peterpan, Boy mengatakan, isi dari tiga lembar pembelaan tersebut ialah jeritan hati seorang Ariel.

"Ya benar, klien kami juga membuat sendiri nota pembelaan sebanyak tiga lembar. Dalam tiga lembar nota pembelaan tersebut berisi tentang jeritan hati seorang Ariel," ujar Boy.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Ariel Peterpan, OC Kaligis, mengaku optimistis kliennya bisa divonis bebas oleh Majelis Hakim.

"Saya optimistis, klien saya bisa divonis bebas," ujarnya singkat sebelum persidangan dimulai.

Menyikapi 107 lembar nota pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa Ariel Peterpan, Jaksa Penuntut Umum Rusmato, akan menjawabnya dalam proses persidangan lanjutan yang akan digelar pada 17 Januari 2010.

"Nanti saja, kita akan memberikan jawaban atas nota pembelaan dari kuasa hukum Ariel Peterpan pada persidangan Senin, tanggal 17 Januari 2010," tukas jaksa.

Kekasih artis Luna Maya itu,

dituntut JPU dengan lima tahun penjara dan membayar denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.

Ada hal yang unik dan cukup menarik dalam nota pembelaan terdakwa perkara video porno Ariel Peterpan itu, yakni disisipkan sepenggal cerita novel karya Remy Sylado yang berjudul "Namaku Mata Hari".

Sepenggal cerita dari novel tersebut, menjadi kata pembuka dalam nota pembelaan Ariel Peterpan yang disiapkan oleh kuasa hukumnya.

Dalam pendahuluan nota pembelaannya, dicantumkan sebuah judul bertuliskan "Nazriel Irham, Korban Kebrutalan". n

Dituntut Tujuh Tahun Terdakwa Narkotika Divonis Bebas Murni By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM Novarina Adelin Y (25), terdakwa dalam kasus narkotika yang sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara, divonis bebas murni di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu.

Majelis hakim yang diketuai Joni Palayukan, SH, MH, dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa tidak terbukti bersalah memiliki, memakai, menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

JPU Maudin sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun, plus denda Rp800 juta, dengan subsider sebulan kurungan.

Manurut JPU, terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan itu di sebuah kamar Apartemen Mediatrania I, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 18 Juni 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.

Namun, hakim berpendapat sebaliknya, karena keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan tidak mendukung tuduhan terhadap terdakwa.

Menurut hakim, saksi dari kepolisian, Bambang Siswanto,

mengaku menemukan dan menyita barang bukti berupa sebutir pil ekstasi dari lemari pakaian terdakwa di sebuah kamar apartemen tersebut.

Namun, penyitaan itu tidak disaksikan terdakwa dan seorang saksi pun.

Kala itu, terdakwa sedang digeledah oleh saksi polisi lain di kamar mandi.

“Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tak bisa dilakukan hanya oleh seorang polisi, harus ada pihak lain yang menyaksikannya, baik oleh terdakwa atau keluarganya, maupun ketua RT setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHAP,” ujar hakim.

Selain itu, keterangan mengenai barang bukti pun simpang-siur. Saksi

dari kepolisian mengatakan barang buktinya berupa sebutir pil ekstasi yang mengandung metamfetamina, sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan setengah butir, sedangkan ketika dibawa ke laboratorium kriminal bentuknya berubah lagi menjadi bubuk.

“Keabsahan barang bukti itu dari segi yuridis patut diragukan, apalagi dalam kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa,” kata majelis hakim dalam pertimbangannya.

Karena itu, hakim memvonis terdakwa dengan bebas murni, dengan perintah supaya JPU mengeluarkan terdakwa dari tahanan sementara. n

9 TRIBUNE EDUKASI

Kemendiknas Tolak PTN Lakukan Ujian Seleksi

By: Bekti/Yanri Jakarta-TRIKOM

Hasrat Universitas Gadjah Mada yang ingin melakukan ujian seleksi mahasiswa baru secara mandiri terlebih dulu dibandingkan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ditolak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso, Rabu (12/1) kemarin, menyatakan tidak ada kompensasi bagi perguruan tinggi negeri yang akan menjalankan seleksi mandiri lebih awal dibanding Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

"Tidak ada kompensasi bagi kampus manapun, jadi Kemdiknas

tak pernah menyatakan kalau kampus sudah membuat kebijakan dari awal boleh jalan terus," tegasnya.

Sedari awal, menurut dia, pihaknya sudah menyatakan kepada setiap kampus harus mengikuti aturan yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 34 Tahun 2010. "Sejak awal saya sudah mengatakan semuanya harus sesuai aturan," tegasnya.

Pengumuman pembukaan, lanjut Djoko, boleh dilaksanakan kapanpun oleh perguruan tinggi negeri. Akan tetapi khusus pelaksanaan ujiannya tak boleh sebelum SNMPTN, yang akan dilaksanakan pada 1-2 Juni 2011 mendatang. Ia pun menyatakan telah menghubungi para rektor

ITB Hapur Seleksi Jalur Mandiri By: Soewardi Surabaya-TRIKOM Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melakukan penerimaan mahasiswa baru pada 2011 seluruhnya atau seratus persen melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Penerimaan mahasiswa baru ITB pada 2011 seratus persen lewat jalur SNMPTN, tidak ada lagi jalur seleksi jalur mandiri,” kata Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemiteraan dan Alumni ITB Hasanuddin Z Abidin di Bandung, Kamis.

Penerimaan mahasiswa ITB tahun ini, kata Hasanuddin, akan dilakukan dengan komposisi 60 persen

melalui SNMPTN jalur undangan yang berdasarkan penjaringan prestasi akademik serta 40 persen sisanya melalui SNMPTN jalur ujian tertulis

terkait ujian mandiri tersebut.

"Saya sudah kasih tahu para rektor itu ora ilok kalau ujian sebelum SNMPTN," ungkapnya Selain pelaksanaan ujian mandiri, pengumumannya juga harus dilakukan setelah pengumuman ujian SNMPTN. "Hal ini untuk mencegah adanya bangku kosong di perguruan tinggi negeri," tuturnya.

Sejak awal UGM keukeuh untuk tak merubah jadwal ujian seleksi mandiri, yang telah dijalankan sejak 2003 lalu itu, yang pada pada tahun ini akan dilaksanakan pada 27 Maret mendatang.

Padahal jadwal SNMPTN tertulis sendiri baru akan dilaksanakan tanggal 1-2 Juni 2011. Hal tersebut tentu menimbukan kontroversi. n

dan keterampilan.

Sesuai peraturan Mendiknas Nomor 34 tahun 2010, ITB melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana secara nasional bersama dengan seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia yakni melalui jalur SNMPTN. Sementara itu berdasarkan PP No.66 tahun 2010, ITB akan mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

Jumlahnya sekitar 20 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa baru. n

Luna Maya......... sambungan dari hal 1 satu tokoh dalam sinetron berjudul 'Nada Cinta'. ''Saya ingin memberikan hiburan yang baru, ternyata ada sinetron yang bisa.

Saya pede bisa memberikannya. Ini sinetron yang terbaru yang saya bintangi,'' katanya saat ditemui di kantor MD, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2011.

Pertimbangan artis asal Bali ini menerima peran tersebut adalah karena merasa

ada perbedaan dalam sineteron tersebut.

'Saya pikir sinetron ini nggak jadi dibikin, ditawari skrip dan peran saya suka kemudian saya terima. Saya belum pernah dapat peran ini, saya tanya ceritanya bagaimana.

Jujur, sebelumnya ada tawaran striping tapi saya tidak suka perannya dan saya tidak menerima,'' katanya.

Dalam sinetron yang akan ditayangkan salah satu stasiun TV swasta

itu, Luna akan berperan sebagai Susan, seorang guru cheerleaders di sebuah sekolah. Lantas bagaimana perasaannya? ''Saya merasa nggak kemanamana ya. Setelah sekian lama nggak syuting memang agak kagok. Terima kasih buat pemain-pemain, lama nggak syuting akhirnya ketemu dengan teman-teman baru,'' katanya. n

Jumat, 14 Januari 2011

POJOK TRIBUNE SNMPTN Akan Rekrut 120 Ribu Mahasiswa Baru By: Anto Jakarta-TRIKOM

Kementerian Pendidikan Nasional secara resmi membuka Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk tahun 2011. Khusus untuk tahun ini, selain melalui jalur tertulis dan keterampilan, SNMPTN juga akan membuka jalur undangan. ‘’SNMPTN tahun sebelumnya diikuti 500 ribu peserta yang memperebutkan 82 ribu bangku, kemudian dengan membuka jalur baru direncanakan 800 ribu calon mahasiswa akan mengikuti SNMPTN 2011,’’ ucap Herry Suhardiyanto, Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2011 saat konferensi Pers Launching SNMPTN 2011, Rabu (12/1).

Selain itu tahun ini Pemerintah secara nasional mengatur kuota 60 persen dari SNMPTN dari keseluruhan daya tampung yang dimiliki tiap PTN. Hal ini berdasarkan implementasi dari Peraturan Pemerintah no 66 tahun 2010 dan Peraturan Menteri nomor 34 tahun 2010. ‘’Seluruh perguruan tinggi negeri juga telah menyetujui aturan ini,’’ paparnya yang didampingi Dirjen Dikti Djoko Santosa, Mendiknas Mohammad Nuh Rektor UNY Rochmat Wahab , Ketua Majlis Rektor Perguruan Tinggi Negri (MRPTN) Musliar Kasim.

Dari 800 ribu anak tersebut nantinya akan mampu ditampung sekitar 120 ribu kursi yang akan tersebar di 60 perguruan tinggi negeri. Uang pendaftarannya sendiri khusus untuk jalur tertulis sekitar Rp 150 ribu khusus untuk IPA, IPS dan ujian keterampilan. ’’ Kalau untuk IPC sekitar Rp 175 ribu rupiah,’’ ungkapnya.

Jadwal ujian tertulis, ialah Selasa, tanggal 31 Mei 2011 (tes potensi akademik dan bidang studi dasar) dan Rabu, 1 Juni 2011 (IPA dan IPS). Untuk bidang keterampilan tanggal 3 dan 4 Juni 2011.

Satu hal yang menarik ialah dengan adanya jalur undangan mulai tahun ini. Jalur undangan sendiri akan dibuka tanggal 1 Februari 2011, pengumuman hasilnya ialah 18 Mei 2011. ‘’Jadi awalnya semuanya akan disaring dari sekolah. Pihak sekolah akan mengajukan nama-nama anak yang berprestasi yang nantinya semua akan disaring panitia SNMPTN,’’ ungkapnya.

Pendaftaran jalur undangan, ialah 1 Februari hingga 12 Maret 2011. Pengumuman hasilnya 18 Mei 2011, dan registrasi mahasiswa baru 31 Mei atau 1 Juni 2011.

Selain itu tambah Dirjen Dikti Djoko Santosa, proses seleksi calon mahasiswa dari jalur undangan nantinya akan mempertimbangkan nilai rapor dan juga prestasi yang telah ia capai,misalnya menang Olimpiade Fisika, matematika atau yang lainnya. ‘’Akan tetapi nanti dilihat juga hasil ujian nasional, karena jika ia anak berprestasi maka tentu nilai ujiannya bagus, kalau tidak akan langsung kita coret,’’ papar Djoko.

Selanjutnya Herry Suhardiyanto menjelaskan bahwa nantinya jalur undangan akan menarik 40 ribu calon mahasiswa dan ujian tertulis/keterampilan akan mampu menarik 80 ribu calon mahasiswa. ‘’Pemerintah juga menyediakan dana beasiswa yang disebut bidik misi,’’ tambahnya Beasiswa ini disediakan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi. Presentasenya mereka yang mendapat beasiswa ialah sebesar 20 persen. Jika dirinci melalui jalur undangan sebesar 10 persen sedangkan 10 persen sisanya bisa menggunakan jalur ujian tulis, keterampilan, mandiri dan lainlain. n

Jumat, 14 Januari 2011 TRIBUNE DEPOK 65 Banpol di Depok Ditarik Lagi By: Tommy Depok-TRIKOM

10

TRIBUNE DEPOK

Di Depok Pejabat Perempuan Lebih Berani Ketimbang Pria

S

ukses tim nasional Indonesia lolos ke final Piala AFF 2010 bukan tanpa cela. Untuk itu, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid minta timnas melakukan perbaikan.

Menurut Nurdin, perbaikan harus dilakukan sebelum melawan Malaysia di final, 26 dan 29 Desember 2010. Kebangkitan Malaysia harus diwaspadai.

“Masih ada panik di belakang. Itu sangat penting karena tingkat permainan Santernya berita tentang diberhentikannya 65 anggota Bantuan Polisi di Pol PP (Polisi Pamong Praja) Kota Depok, akhirnya sampai pada titik happyending.

Setelah melalui banyak proses termasuk unjuk rasa penyampaian asidang lanjutan Ariel pirasi serta meminta perlindungan kepada wakil rakyat di gedung DPRD yang keenam telah Depok.

Pemerintah Kota selesai digelar di Penga- Depok hari Selasa 11/01, diwakili Tim anggaran bersama Badan Anggaran DPRD Depok, memutuskan tetap memberikan dilan Negeri Bandung, anggaran untuk perekrutan Senin 20 Desember 2010. banpol pada Tahun Anggaran 2011. “Artinya para anggota banpol Para saksi pun telah tidak jadi diberhentikan karena anggarannya tetap ada,” kata ketua DPRD dihadirkan, antara lain Depok, Rintisyanto.

Beberapa anggota banpol menyatakan kegembiraannya setelah Luna Maya, Puri Lasmi, mengetahui keberadaannya tetap dipertahankan di Pemkot Depok. “Kami Anggit Gagah Pratama bersyukur karena tidak jadi menjadi pengangguran karena pak dan Redjoy, yangkami diduga walikota tetap bijaksana sebagai penyebar video dengan memberdayakan kami menjaga ketertiban di Ariel.

Kota Depok,” ujar beberapa anggota Banpol saat ditemui Trikom, asusila kemarin.

Namun, menurut itu, Kasno ketua LSM GEMMAD Kota Depok, mengaJaksaSementara Penuntut Umum, takan agar para anggota banpol kembali bekerja dengan sungguh-sungguh Rusmanto, Sarah Amalia serta mensyukuri apa yang yang dijadwalkan hadir didapatkan. “Semoga semua berjalan lancar tanpa ada anggapan mirng lagi soal banpol.” Kata Kasno. n

S

F

Penodongan di Angkot

oto mesra Rahma Azhari dengan pelatih kesebeBy: Heriyansah lasan tim nasional Filipina, Depok-TRIKOM Simon McMenemy ramai diperbincangkan. Berbagai Sutoyo dan Sutiman terpaksa dilarikan ke Rrumah Sakit Bhayangkomentar baik yang mendukara karena terluka akibat penodongan yang mereka alami di dalam kung ataupunkota yang(angkot). bernada Keduanya terluka di bagian kepala dan angkutan miring bertaburan. telinga.

Tetapi, Rahma tak Penodongan terjadi di dalam angkot T11 jurusan Cililitanmau bicara banyak.

Megar Sari.

Saat Ia kedua korban naik ke angkot, di dalam kendaraan hanya menjawab mensudah ada enamdan penumpang lain. Keenam penumpang itu ternyata kawanan "Berdasarkan laporan sopir, kejadian tersebut jelaskan soalperampok. inidalam akun berlangsung pada pukul 20.30," ujar Kapolsek Cimanggis, Kompol twitter pribadinya @RaADede Yudi.

Kejadian dimulai dari lampu merah Cibubur. Setelah menyadari keenam penumpang tersebut perampok, Suherman, sopir angkot tersebut tak sengaja menabrak trotoar. "Sopirnya panik karena ada perampokan lalu menabrak trotoar. Ketika mobil berhenti, para perampok kabur." tambah Dede.

Dede mengatakan tidak ada indikasi kerja sama antara sopir dan para perampok. Ia juga menambahkan, para perampok membawa senjata tajam. "Tapi, kemungkinan sudah mereka bawa kabur," ujar Dede.

Hingga kemarin, kedua korban belum dapat memberikan keterangan. "Kami belum bisa memastikan di mana TKP karena korban belum dapat memberikan keterangan. n

By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Demokrasi yang telah lama bergulir di Indonesia tercinta ini Membuat kita terlena dengan hal hal yang di luar nalar pemikiran kita tidak pernah berpikir bahwa kaum perempuan pun mempunyai hak yang sama dengan laki laki.

Keluarga setiap orang tentu bangga apabila orang tuanya seorang pejabat apalagi orang tuanya yang perempuan,dan ini sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga nya.

Itulah yang membuat pejabat perempuan lebih berani melakukan pelanggaran di kantor dan lebih berani melakukan tindakan korupsi daripada pejabat laki laki, ini terbukti Di kota depok ini kajari kota depok sudah menangkap dua pejabat perempuan Dr Mien Hartati,Mantan kepala dinas kesehatan dan TR.Mantan bendahara umum setda kota depok yang melakukan dua kali pencairan SP2D Hendrik Silalahi Derektur CV.Putra

Jaya Mukti,Menurut LSM,Lembaga Perjuangan hak konsumen Indonesia olan marpaung mengatakan sebenarnya masih banyak pejabat perempuan yang terlibat korupsi diantaranya Kabag jalan lingkungan kota depok Fenty yang tahun 2009 sudah dinyatakan tersangka tapi tidak ditahan sampai sekarang, apakiranya yang terjadi di Kari kota depok, kenapa ada pilih kasih? Kejaksaan harus membuka fail fail nya karena siapa saja yang sudah terperiksa seharusnya perkaranay harus sudah di teruskan karena hal tersebut sudah sampai kekejaksaan agung berkas berkas perkaranya, tidak ada alas an kejaksaan tidak membuka kasus ini kembali.Senada dengan Kasno/Gammad.mengatakan kenapa kejari depok hanya punya nyali untuk perempuan aje ,sedangkan yang melakukan korupsi dekota depok ini banyak pejabat laki laki yang terlibat korupsi termasuk walikota, nayta kan temuan BPK Tertanggal 20 mei 2009 jelas ada pembayaran yang tidak sesuai

dengan peraturan yang tberlaku tapi kenapa tidak di periksa kejaksaan ?.kasno mengatakan bahwa korupsi bukan karena banyak nya nilai yang di korupsi tetapi sudah ada niat untuk melakukan,Tida masuk diakal kalau bahasnya yang mengatakan bahwa masalah itu sudah di putih kan , kalau itu terjadi berarti masalah korupsi di negri depok ini akan tambah marajalela kalau ketahuan kita pulangin,kalau tidak ketahuan diam diam aje.Besar kemungkinan mereka melakukan itu karena mereka mendapatkan Sakses Fee dari Rekanan, jadi kejaksaan kota depok jangan pilih kasih , kasian keluarga yang yang dua orang yang telah ditahan atau mereka berdua ini kurang memberikan upeti makanya mereka di jadikan tumbal oleh atasan nya ? sekalipun keluarganya ikut menyicipi apa yang dilakukan orang tuanya, tapi biar lebih adil siapa saja yang terlibat melakukan korupsi harus di tangkap dan di penjarakan seperti Dr Mien hartati dan TH. n

Tipikor Sudah Saatnya Periksa Pejabat Pemda Depok By: Heriyansah Depok-TRIKOM Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia yang telah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah kota depok seharus nya memberikan rekomundasi kepada Tipikor untuk memeriksa pejabat yang sudah terindikasi melakukan Korupsi,bukan karena jumlahnya tapi sudah ada niat untuk melakukan korupsi harus di periksa oleh tipikor.

Menurut pemantauan ketua Lembaga perjuangan hak konsumen Indonesia Oloan Marpaung mengatakan kepada wartawan warta Indonesia di kantornya bahwa korupsi yang terjadi di pemda kota depok sesuai denga temuan Oleh BPK.No.23A/LHP/ XVIII.BDG/05/2009. Tanggal 20 Mei 2009 bahwa ada 7.

Terdapat penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)

Ganda oleh bagian keuangan kota depok Rp.425.402.400,00. pelakunya sudah di tahan walau pun sudah dikembalikan alias bahasa kreen pekabat pemda sudah di putihkan. Nasmun kriminalnya tetap berjalan tetapi kenapa hanya saru orang yang ditahan bukan karena di kembalikan,kalau semuanya demikian yah kalau ketahuan dikembalikan kalau tidak diam diam aje enak bangat jadi pejabat katanya menirukan kejadian yang terjadi.PT.Pradas Depok merugikan pemerintah kota depok sebesar Rp.264.172.075,00.

Perngadaan Alat tulis Kantor (ATK)Sekretaris Daerah Tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.38.308.750,00.Pajak Reklame pada tigapuluh enam stasiun pengisian Bahan Bakar umum(SPBU) Di wilayah kota depok Tahun

2008 belum dikenakan minimal sebesar Rp. 36.656.400,00.

Kekurangan Volume pada enam paket pekerjaan jalan Dinas pekerjaan umum Sebesar Rp.149.257.755,42. Kekurangan Volume pada enama paket pekerjaan pembangunan USB/RKB pada dinas pendidikan sebesar Rp.79.329.807,07.Dan kekurangan Volume pekerjaan pada pembangunan lahan parker UPS Sukatani Sebesar Rp.51.693.015,41.

Dan Pemberian Bantuan Sosial sebesar Rp.1.066.750.000,00. yang terlrealisasi 90,42% dari hasil p[emeriksaan BPK Kata oloan Marpaung realisasi bantuan social Tahun 2008 selama tiga bulamn terakhir deketahui terdapat pemberian bantuan social secara berturut turut kepada organisasi dan masyrakat yang sama setiap tahunnya. n

11

TRIBUNE DEPOK Jumat, 14 Januari 2011

Ketua Pembebasan Ganti Rugi Cijago Tunduk Kepada Bawahan By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Sudah tidak rahasia umum lagi semua akan orang lakukan asal tercapai dia punya cita cita tidak terkecuali Walikota depok H.Nurmahmudi Isma`il.

Pada tanggal 20 September 2007 jam 14.49 WIB, Walikota Depok H,Nurmahmudi Isma`il mengatakan tidak akan sampai ada konsinyasi masalah pembebsan lahan Cijago. Dia mengatakan pemerintah kota Depok akan memberikan ganti untung dan ia optimis negosiasi pembebasan lahan untuk tol Cijago segera selesai 18 Februari 2009.

Pukul 10.22 WIB Hilman petugas dari Depertemen Pekerjaan Umum mengatakan, semua dana untuk pembasan lahan maupun konstruksi sudah tersedia.

Investor menunggu perkembangan pembebasan lahan yang dilakukan oleh P2T untuk mulai konstruksi, Menteri PU, Djoko Kirmanto mengatakan, proyek ini merupakan salah satu tol yang tidak mendapat dukungan dana talangan badan layanan umum maupun jaminan kelebihan tanah (Land Capping) jadi bertentangan dengan apa yang terjadi dilapangan.

Maka tidak heran kalau pembebasan jalan Tol Cijago ini kemungkinan sampai habis masa jabatan H.Nurmahmudi Isma`il priode kedua Walikota Depok jalan tol Cijago ini belum tentu boleh dilalui, karena Pejabat P2T tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka menerapkan

peraturan suka-suka dan mengancam warga apabila bertahan akan dititipkan uang ganti untungnya di pengadilan. Sementara walikota mengatakan, tidak akan sampai terjadi ada penitipan di pengadilan. “Maka siapa sebenarnya yang berkuasa di depok ini, apakah benar berita yang mengatakan bahwa anggota DPRD dan pejabat yang ada di kota Depok semua kebagian karena mereka menitip harga per meter, makanya walikota Depok tidak boleh berbuat apa-apa kepada pejabat P2T yang tidak dapat menuntaskan pembebasan lahan untuk jalan tol ini,” ujar Anur Landia, Warga Kemirimuka yang terkena pembebasan ini.

“Masa lima tahun berkuasa baru 3 km saja yang dapat di bebaskan sedangkan panjang jalan yang akan di bebaskan 14,5 km.

Kalau kita lihat lamanya pembebasan ini, yah sekitar 19 tahun lagi baru boleh bebas. Sampai detik ini kita tidak tahu siapa nya sebenarnya investornya karena tidak mungkin investor mau lama lama, proyeknya kalau badgetnya sudah tersedia, siapa yang sudah setuju dengan harga sudah langsung dapat bayaran, ternyata yang ngajukan pembebasasan pun harus antri seperti antri sembako,” tambahnya.

Senada dengan Abul yang tanahnya terkena di RT 02 Kemirimuka bahwa memang pihaknya tidak tahu siapa yang berkuasa di Depok karena tidak ada yang bertanggung jawab.

“Tanya walikota H.Nurmahmudi

Proyek APBD 2010 Molor, Distarkim Tutup Mata By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Isma`il mengatakan tanya P2T. Tanya Setda dan Assisten tetap saja, juga mengatakan hal yang sama.

Sampai tahun 2011 ini masih banyak warga yang telah setuju harganya tapi belum dibayarkan sedangkan harga satuan sudah berobah karena harga tahun berjalan. “Maka kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolres Depok yang telah membentuk Tipikor di kota Depok, agar uang masyarakat ini jangan di korupsikan. Hal yang sama di ucapkan Simatupang dari Cisalak yang juga terkena pembebasan jalan tol cijago ini kami siap memeberikan data data kepada pihak Tipikor apabila di butuh kan ujarnya.

Rencana pembangunan tol Cijago sudah digulirkan sejak tahun 2005 lalu. Pembebasan lahan ini dibagi menjadi tiga seksi.

Proyek jalan tol Cinere-Jagorawi memiliki panjang 14,7 km dan diperkirakan memerlukan lahan seluas 135 hektare. n

PLN UPJ Sawangan Tarik Tunggakan Pelanggan Hingga Rp3,6 M By: Heriyansah Depok-TRIKOM

Shock teraphy yang di lakukan oleh PLN UPJ Sawangan untuk mengurangi tingginya jumlah tunggakan pelanggan listrik di wilayah tersebut, nampaknya cukup membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kurun waktu dua bulan, UPJ Sawangan berhasil memperkecil jumlah tunggakan dari Rp6 miliar hingga mencapai Rp2,4 miliar.

Sebelumnya, pelanggan yang sering melakukan tunggakan pembayaran listrik di PLN UPJ Sawangan, mencapai 20 ribu pelanggan setiap bulannya. Namun pada 3 bulan terakhir PLN UPJ Sawangan mencanangkan program pemutusan 1000 sambungan listrik perhari.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua bulan lalu, jumlah tunggakan berkurang, hingga 60 persen. Bila sebelumnya tunggakan yang ada sebesar Rp6 miliar, kini menjadi Rp2,4 miliar. Artinya shock teraphy yang diterapkan pihak PLN UPJ Sawangan, mampu menurunkan angka tunggakan hingga Rp3,6 miliar.

Menurut SPI Penagihan PLN UPJ Sawangan, Rosmana, shock

TRIBUNE DEPOK

Akibat lambatnya proses pembangunan kantor kelurahan kedaung, kecamatan Sawangan, kota Depok, pelayanan masyarakat diwilayah ini terhambat.

Sebab, kantor sementara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat tidak memenuhi standar kantor sebagaimana mustinya. Disamping terkesan kumuh, kantor sementara Kelurahan kedaung ini terlihat sangat sempit dan pengap.

Lambatnya proses pembangunan kantor lurah kedaung yang seharusnya selesai per tanggal 29 november 2010 lalu, juga menimbulkan berbagai pertanyaan dikalangan Masyarakat.

Menurut Saeful, ketua LPM kelurahan Kedaung, proses pembangunan kantor lurah yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Paradang Putrabadi ini, SPK atau surat perintah kerjanya sudah diterima sejak tanggal 1 September 2010, dan harus selesai pada tanggal 29 November 2010 lalu. Namun, entah kenapa hingga kini, proyek yang dianggarkan dari APBD 2010 sebesar Rp340 juta ini, pengerjaannya baru mencapai 80 persen.

Padahal, harusnya kantor lurah ini sudah ditempati sejal sebulan lalu.

Saeful menambahkan, terkait dengan masalah tersebut dirinya sudah memberitahu pihak distarkim kota Depok. tapi hingga kini belum ada upaya apapun dari pihak Distarkim kota depok berkaitan dengan masalah tersebut.

Bahkan tambah Saeful pihak distarkim mengaku belum menerima laporan tentang keterlambatan Pembangunan kantor tersebut. Saeful mengaku pihaknya sudah sering berupata untuk melakukan pertemuan dengan Mandor atau pemborong proyek tersebut namun selalu tak berhasil.

Proyek pembangunan kantor lurah kedaung yang berdiri diatas lahan 300 meter Persegi dengan luas bangunan lebih kurang 200 meter persegi ini rencanannya Akan dibangun aula dibagian belakangnya yang dibiayai oleg apbd 2011. namun jika Pengerjaannya mengalami keterlambatan seperti ini saeful menyangsikan rencana Tersebut tidak terealisasi pada tahun ini. n

Pendapatan Disdukcapil Naik 15 Persen Dari Target By: Anto Bogor-TRIKOM

teraphy yang yang dilakukan PLN UPJ Sawangan cukup berhasil. Dalam kurun waktu 2 bulan, PLN UPJ Sawangan sudah berhasil menarik tunggakan dari pelanggan sebesar Rp3,6 miliar.

Lebih jauh dikatakan Rosmana, penunggakan pembayaran listrik yang terjadi di UPJ Sawangan kebanyakan akibat dari faktor ekonomi masyarakat yang masih labil. Untuk bulan ini saja, Rosmana menambahkan, tagihan yang masih menunggak mencapai 91 ribu pelanggan.

Pelanggan listrik di PLN UPJ Sawangan yang mencakup wilayah Sawangan, Bojongsari, Parung Bingung, Cinangka, Ciseeng, dan Gunung

Sindur ini, memang masuk dalam kategori wilayah yang sering melakukan tunggakan. Setiap bulannya, penunggakan di wilayah tersebut bisa mencapai angka 20 ribu pelanggan dari 112 ribu jumlah pelanggan yang ada.

Dalam program pemutusan 1000 sambungan perhari yang dilakukan oleh PLN UPJ Sawangan tercatat ada 680 pelanggan yang sambungan listriknya dibongkar habis oleh PLN. Dari 10 ribu pelanggan yang terkena pemutusan sementara. Rosmana berharap, program ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan disiplin masyarakat pengguna listrik, untuk membayar tepat waktu. n

Sedikitnya 18.520 warga Kota Bogor selama Tahun 2010 mengantongi akta kelahiran. Membludaknya para pemohon akta kelahiran, berkaitan dengan program pemberian dispensasi Walikota Bogor.

Lewat program Disepensasi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) nomor 24/2010 tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran. Antara lain mempermudah warga untuk mengurus Akte Kelahiran tanpa harus mengurus lewat peradilan, bagi yang lahir sebelum tanggal 30 Desember 2006.

Warga cukup mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dengan membawa persyaratan berupa surat pengantar dari RT/RW, surat keterangan dari rumah sakit/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari kelurahan, foto copy akta nikah orang tua, dan foto copy KK/ KTP orang tua.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor Syaeful Anwar menjelaskan bahwa jumlah warga yang mengantongi akta kelahiran sepanjang Tahun 2010 sebanyak 32.661 warga. n

Jumat, 14 Januari 2011

www.tribunekompase.co.cc

Demi Flyover, City Walk Bakal Kena Gusur?

By: Heriyansah Jakarta-TRIKOM

Pembangunan jalan layang Kampung Melayu - Tanah Abang atau flyover Casablanca dan flyover Antasari jalur Blok M - Cipete akan diikuti dengan pembebasan lahan. Tak sedikit kediaman warga Ibukota yang juga bakal kena gusur gara-gara dua proyek ini.

Pembangunan flyover Tanah Abang - Kampung Melayu akan menggerus lahan di sekitar Jalan KH Mas Mansyur dan sekitar flyover Karet, Sudirman.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo, menerangkan untuk pelebaran putaran jalan layang Karet di seberang TPU Karet, sejumlah bangunan yang sudah ada di situ harus merelakan lahan mereka saat ini. Itu termasuk sejumlah gedung mentereng seperti City Walk dan Sudirman Park.

"Harusnya memang kewajiban

mereka menyerahkannya karena jalan yang satu ruas itu tidak sama dengan sampingnya, jadi mempersempit ruas jalan," kata Ery. Selain itu, di kawasan Jalan KH Mas Mansyur, sebuah bengkel

berukuran 5 x 20 meter pun bakal kena gusur. "Saat turun di Jalan Mas Mansyur maka otomatis kendaraan akan berputar di Jembatan Karet, saat putaran itu baru tersedia satu lajur. Itu juga semacam

kewajiban," ia menegaskan.

Saat ini, Dinas PU DKI tengah menginventarisir lahan mana saja yang akan dibebaskan.

Untuk membebaskan lahan, Ery menjelaskan DPU DKI Jakarta

mendapat anggaran dari APBD tahun 2011 senilai Rp15 miliar.

Sementara itu, Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Novizal menerangkan pembebasan lahan akan dilakukan di tempat-tempat yang menjadi titik naik (on ramp) maupun titik turun (off ramp) di dua flyover tersebut.

Untuk flyover Cipete - Blok M yang melalui Jalan Antasari, penggusuran lahan akan dilakukan di sekitar Pasar Cipete.

"Yang mendesak untuk dibebaskan adalah lahan sekitar 1000 meter persegi. Yang 500 meter untuk pelebaran jalan pada titik naik dan 500 meter pada titik turun," ujarnya.

Novizal mengungkapkan penggusuran terpaksa harus dilakukan karena titik naik dan titik turun flyover Antasari - Blok M akan memakan satu jalur jalan di Jalan Cipete Raya. n