ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
PUTUSAN
Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
gu
memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan
A
Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa: I.
Nama
: MUH. SAMANHUDI ANWAR ;
Tempat lahir
: Blitar;
ub lik
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Jalan Sudanco Supriyadi 22, Kota Blitar;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Walikota Blitar Periode Tahun 2016 sampai
ep
ah k
am
ah
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 20 Oktober 1965;
dengan Tahun 2021;
Tempat lahir
: Blitar;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Jalan Kelud Nomor 20 RT 01/02, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Wiraswasta;
lik
Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan sekarang;
ub
Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
: Terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang
31
Tahun
1999
tentang
R
Nomor
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 1 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
ep
PRIMAIR
ah
ka
m
ah
A gu ng
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 13 April 1954;
In do ne si
: BAMBANG PURNOMO alias TOTOK;
R
II. Nama
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
ng
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
gu
SUBSIDAIR : Terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
A
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
ub lik
ah
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal
am
55 ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;
Membaca tuntutan pidana Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27
ep
ah k
Desember 2018 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II alias
TOTOK
terbukti
secara
sah
dan
In do ne si
PURNOMO
R
BAMBANG
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
A gu ng
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR berada
dalam
tahanan
dan
lik
Terdakwa
pidana
denda
sebesar
ub
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias berada
tahanan
dan
pidana
denda
sebesar
R
dalam
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 2 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
Terdakwa
ep
TOTOK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama
ah
ka
m
ah
berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
ng
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah
gu
putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu
A
tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta
bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang
ub lik
ah
mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
am
5. Menjatuhkan
hukuman
tambahan
kepada
Terdakwa
I
MUH.
SAMANHUDI ANWAR berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I MUH. 6. Menetapkan agar :
R
Nomor
JENIS BARANG BUKTI
A gu ng
BB 1.
In do ne si
ep
ah k
SAMANHUDI ANWAR selesai menjalani pidana pokoknya;
1 (satu) buah handphone/ponsel merek Xiao Mi warna biru
dengan casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri
yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop 4
2.
G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00 1 (satu) buah handphone/ponsel merek Nokia warna hitam,
lik
ah
dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card
ub
m
dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091
3.
2569 9905 01. 1 (satu) buah handphone/ponsel merek Nokia warna biru,
ep
ka
dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 3 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ponsel RM-1134. 1 (satu) buah handphone/ponsel merek Nokia warna biru,
R
4.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card
am
ah
6. 7. 8. 9.
dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775,
CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP
050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan tulisan
"Maybank" dengan nomor 14 (empat belas) buku cek terpakai BII; 15 (lima belas) buku cek BII; 5 (lima) buku Bilyet Giro. 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK
ub lik
A
gu
5.
2018 s.d. 6 Juni 2018. 1 (satu) buah amplop bertulisan "MayBank" yang berisi 6
11.
(enam) berkas mutasi rekening. 1 (satu) buah amplop bertulisan "MayBank" yang berisi 1
12.
(satu) berkas mutasi rekening. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan
In do ne si
ep
10.
R
ah k
INDONESIA, Tbk Nomor 2436001000 periode tanggal 1 Mei
A gu ng
BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor
13.
6281332957688. 1 (satu) buah handphone bertuliskan Oppo dual sim card Tipe CPH1725, dengan 1 sim card terpasang dengan nomor
14.
081515857258, dengan password 0102. 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
a.9.000 (sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan
15.
2.000
(dua
ribu)
lembar
uang
kertas
lik
b.
Rp50.000,00. 1 (satu) buah handphone/ponsel merek
ub
m
ah
Rp100.000,00 dan
pecahan
Samsung warna
hitam dengan casing warna biru, dengan nomor model yang seri
yang
ep
ka
tertera pada bagian belakang ponsel SM-A510FD, nomor tertera
pada
bagian
belakang
ponsel
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB. 1 (satu) buah handphone/ponsel merek Nokia warna hitam,
ng
16.
R
dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01
dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang
17.
dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan
angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan 18.
tersebut yang juga telah dirobek. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung
ub lik
ah
A
gu
ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card
am
nomor
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Pembantu,
Kuasa
Pengeluaran,
Pembantu
R
Penerimaan
Bendahara
Pengguna
Bendahara
Penerimaan dalam
Anggaran, Pengeluaran
dan
Bendaharan
Pelaksanaan
Anggaran
In do ne si
ah k
Bendahara
Anggaran,
ep
Pengguna
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung
A gu ng
Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta
19.
lampirannya. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
188.45/10/013/2016
tentang
Penunjukan
dan
Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu,
Pengeluaran, Bendahara
Bendahara
Penerimaan
dan
lik
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 20.
beserta lampirannya. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
ub
m
ah
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 5 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
rupiah) sejumlah 15000 (lima belas ribu) lembar. 1 (satu) buah handphone/ponsel merek Samsung warna
ah
21.
ep
ka
juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri tertera
pada
bagian
belakang
ng
yang
ponsel
RF1D32E3LWE,yang di dalamnya terdapat SIM Card
gu
dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533736704
A
22.
dan memory card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB. 1 (satu) buah handphone/ponsel merek Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera pada bagian
ub lik
ah
belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada
bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya
am
terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 23.
0000 0700 6454. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri
ep
Nomor 131.35-1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Timur. 1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan” kontrak PT.
25.
Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll. 1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat
In do ne si
R
24.
A gu ng
ah k
tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa
Daerah
Pemerintah Kota Blitar kepada Sdr. Susilo Prabowo Nomor 780/291/410.203.3/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal :
Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan
26.
tukar menukar aset/tanah
yang
berlokasi diJalan S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo). 1(satu) bundle asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna
menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan
ub
27.
lik
Februari 2016, Perihal : Permohonan kembali tukar
m
ah
Tehnik Perkasa Nomor 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22
Jawa
Timur,
Kotamadya
Blitar,
Kecamatan
R
ah
Provinsi
1385
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 6 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
28.
Menukar dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa”. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor
ep
ka
Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tulisan yang terbaca “Hudi”. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang
ng
29.
R
Sananwetan, Kelurahan Bendogerit, terdapat kertas kecil
terbaca “1. PT. Moderna Tehnik Perkasa, Nama Paket :
31.
Peningkatan Jalan di Jalan DI. Panjaitan... “ dst. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 November 2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jalan
DI.
Panjaitan ...” dst. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca
“Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 32.
Kota Blitar ....” dst. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek
ub lik
ah
A
gu
30.
33.
Bumi Megah”. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma
34.
dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat
ep
ah k
am
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala
tulisan “Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah
36.
Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan
A gu ng
In do ne si
terbaca “APBD/N/2017. 1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%)
R
35.
terdapat tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom
37.
BOC 0,40 ....” dst. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor 602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018
Maret 2018. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor
39.
lik
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Ready Mix PT. Moderna Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh Soesilo
40.
ka
29
ub
m
ah
38.
tanggal
Prabowo untuk kepentingan mengikuti pelelangan. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan
ep
Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 7 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
estimator ARIK N.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan
R
41.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator Arik N. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga
ng 42.
gu
Kepanjen - Blitar - Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018
A
43.
44.
oleh estimator Arik N. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan
Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator Arik N. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan
45.
ub lik
ah
Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator Arik N. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan
46.
estimator Arik N. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan
ep
am
Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh
estimator Arik N. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan
In do ne si
47.
R
ah k
Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh
Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator Arik N. 1 (satu) buah
A gu ng 48.
buku
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Daerah Tahun Anggaran 2018. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi
50.
Kabupaten Tulungagung. 1 (satu) bundle dokumen dalam map plastic urutan
51.
perolehan suara Sahto Perdesa. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya
lik
49.
petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/365/032/tahun 1986 tentang
ub
m
ah
Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
pengangkatan calon pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya
ep
ka
52.
petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 8 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Jawa Timur Nomor 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
lembar daftar lampirannya. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran
ng
53.
R
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta 1
satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahunanggaran
A
54.
ah
55.
dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahunanggaran 2018 Nomor 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung. 1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian
ub lik
gu
2018 Nomor 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018
am
Maret
Nomor
tanggal
29
2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Bulusari
(BK
Provinsi),
nilai
Kontrak
Rp4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah. 1 (satu) bundel dokume surat perjanjian Nomor 602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018
tanggal
23
In do ne si
R
56.
Jalan
ep
ah k
Ruas
A gu ng
Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo
Kulon,
Tanjungsari,
jalan
ruas
ruas
jalan
Serut-Kepuh,
PlosokandangRuas
Jalan
Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Jalan
Desa
Ketanon,
nilai
kontrak
Rp5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi. 1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun
58. 59.
Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang. 1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor
lik
57.
m
ah
Ruas
05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
ub
senilai Rp2.106.176.000,00 kepada EkaYongtono, ST,MM,
ka
PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran
ep
angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 9 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di KabupatenTulungagung (BK Provinsi). 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D)
ng 60.
05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai Rp1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala
Bumi Megah keperluan untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I,
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK
ub lik
ah
A
gu
Nomor
Provinsi) pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas
am
61.
jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi). 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan
Keputusan Nomor
Dalam
131.35-2821
Negeri
Tahun
2013
Republik tentang
ep
Indonesia
Menteri
Jawa Timur Syahri Mulyo, SE; 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita
In do ne si
62.
R
ah k
pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi
Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari
A gu ng
selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir.
Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu
lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita
63.
Acara Pengangkatan Sumpah. 1 (satu) buah Compact Disk
64.
MAPA02RD25042808 1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, model:
(CD)
dengan
Nomor
nomor
SIM
card:
082244720971. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam,
ub
65.
beserta
lik
355110072084435,
m
ah
RM-1136, dengan IMEI1 355110072084427 dan IMEI 2:
66.
S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam,
ep
ka
model Galaxy Note Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 10 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
model SM-G130H/DS, dan S/N R51FA0KCALY beserta
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia simcard 082232605429. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna depan putih,
R
67.
silver,
model
Tipe:
ng
belakang
X9009,
S/N:
68.
M900911A13A2619 beserta simcard nomor 081217962635. 1 (satu) lembar daftar proyek (nama kegiatan) yang
69.
berjumlah 12 (dua belas) nomor. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna emas,
gu 70.
model: SM-J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan
beserta Simcard Simpati Nomor 082231691912. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Silver, belakang sebagian hitam, model Tipe : X9009, S/N :
ub lik
A ah
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor
am
71.
08121722162. 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK. 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan
ep
ah k
72.
Pucanglaban,
Bidang
Kegiatan
Sarana
In do ne si
Jalan Aspal”. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan”
A gu ng
73.
R
Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan
dibelakangnya. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan. 1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan
76. 77.
tulisan “Notebox XB 7804”. 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%. 19 (sembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama
78. 79.
proyek dan nilai. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka. 1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan di
80.
depan dan dibelakang berisi angka dan huruf. 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan
81.
tulisan “P. DWI”. 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan
82.
warna hijau. 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “Petugas
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 11 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
ep
ub
lik
74. 75.
ah
ka
m
ah
dengan tanggal 26 April 2018 dengan tulisan tangan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
catatan tangan. 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah
ng
83.
R
Teknis Lapangan Bidang Bina Marga Tahun 2017” dengan
satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan
Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan
87.
dengan tanda contreng. 1 (satu) sampul catatan bertuliskan “Paperline” dengan
88.
tulisan tangan dibelakang. 1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan
A ah
ub lik
tulisan tangan. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “Ded”. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “Supervisi”. 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka
gu 84. 85. 86.
89. 90.
tangan “AGUNG P”. 2 (dua) catatan “Crown Victoria” yang berisi tulisan tangan. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu
ep
am
tangan dengan salah satu tulisan “Rekap” dengan tanda
dan Pengembangan Wilayah”. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu
92. 93.
tulisan “laporan perencanaan”. 1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan. 1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang
94.
dilampirkan dengan judul “Report Pad”. 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan
95. 96.
tangan di dalamnya. 1 (satu) lembar tabel “Realisasi DAK Bidang Jalan”. 1 (satu) bundle dafta kegiatan 2018 dengan tempelan note
97.
berwarna biru. 3 (tiga) lembar
salah
satu
tulisan
lik
(DAK)”. 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “Usulan
99. 100.
Komisi B”. 1 (satu) bundel tabel “Kegiatan Fisik Reguler Tahun 2017”. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan
101.
tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek Oppo,
ub
98.
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 12 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
ep
ah m
dengan
“Penggantian Jembatan (ruas jalan Gandong-Bantengan)
ah
ka
kertas
In do ne si
R
91.
A gu ng
ah k
tulisan “Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
warna putih, tipe A1603, Nomor seri M160311A19A5645,
IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982,
ng
yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator Telkomsel
dengan Nomor Kode : 6210 0032 3235 5845 02, dan Kartu
gu
SIM
A
102.
Operator
Tri
dengan
Nomor
Kode
:
8990006894250829, serta back cover dengan tulisan Design By Yaomei. 1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “Campur Darat”
dengan isi lima belas lembar Rp100 ribu sehingga berjumlah Rp1.500.000,00. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “Kabid”
ub lik
103.
ah
2,
dengan isi delapan lembar uang Rp100 ribu, satu lembar
am
Rp20 ribu dan tiga lembar Rp10 ribu sehingga total 104.
Rp850.0000,00. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan sehingga total Rp1.500.000,00. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan
R
105.
ep
ah k
“Kalidawir dengan isi lima belas lembar uang Rp100 ribu
uang Rp100 ribu dengan total Rp1.900.000,00. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merek
A gu ng
106.
In do ne si
“Kordinator (Bonyolangu)” dengan isi sembilan belas lembar
Samsung, Model SM-B310E, Nomor Seri RR1K201EFBZ,
IMEI 1: 351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/ 09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat
dengan Nomor Kode : 6201 4000 5757 28845-U. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan
108.
Barang/Jasa Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2
lik
ah
107.
13, Model: 20344,S/N: CB30926285 yang didalamnya
m
terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat
ub
dengan Win Audit v2.28.2), beserta dengan Power Adaptor
109.
kode 11S36200251ZZ 30036BGHZ. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Ultra warna hitam,
ep
ka
merek Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 13 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
kapasitas 16 GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan USBDeview). 1(satu) unit Handphone merek Samsung, warna hitam,
R
110.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
Nomor Model SM-N900, Imei: 358916051574163, S/N:
RF1DCZQST3A, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM
gu
Provider Telkomsel dan Kartu Memori merek Sandisk Ultra
A
111.
Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case. 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi, warna hitam, Model: MAG
138,
Imei
1:
865591032763767,
Imei
2
:
865591032763775, S/N : 521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan
ub lik
Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001. 1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.
113.
MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan. 1 (satu) lembar table tulisan “Proyek Kabupaten
114.
Tulungagung Tahun Anggaran 2018”. 1(satu) lembar table tulisan “Proyek
115. 116.
Tulungagung Tahun Anggaran 2017”. 1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “Proyek”. 1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul
117.
batik. 2 (dua) bundle copy Akta Notaris PT Moderna Tehnik
118. 119. 120. 121.
Perkasa. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris PT Tata Karunia Abadi. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris PT Jala Bumi Megah. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris PT Sarana Multi Usaha. 1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “Check List
122.
Pengumuman Pelelangan Tahun 2018”. Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan Eliana
Fitrianingrum
yang
terletak
di
lokasi
lik
ah
oleh
Kabupaten
In do ne si
R
ep
112.
A gu ng
ah k
am
ah
Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor
ub
m
DVD-R merek
Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan
123.
ditandatangani pada tanggal 4-7-18. Penyitaan data “folder upload” dari
ep
ka
"Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang komputer
yang
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 14 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
digunakan oleh Eliana Fitrianingrum yang terletak di lantai 2
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merek
: Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB,
ng
Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan
tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18. Penyitaan data “folder upload” dari
komputer
yang
digunakan oleh Eliana Fitrianingrum yang terletak di lantai 2
lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merek
: Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB,
Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan
ub lik
ah
A
gu
124.
tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai Adriana" yang
am
125.
ditandatangani pada tanggal 4-7-18. Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120,
ep
sebagaimana tuntutan Penuntut Umum; 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis
127.
“DAU 1.151.959.732.000,-“. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis
128. 129.
“Draf Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018”. 3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”. 1 (satu) lembar “Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan
130.
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018”. 2 (dua) lembar “perbandingan APBD 2017 dengan R-APBD
131.
2018”. 2 (dua) lembar ketikan “Pagu Anggaran Pendapatan Dan
132.
Belanja SKPD Pada Perubahan APBD 2017”. 4 (empat) lembar “Ringkasan Apbd Menurut Urusan
In do ne si
R
126.
133.
lik
Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2018”. 5 (lima) lembar “Ringkasan Perubahan APBD Menurut
ub
m
ah
A gu ng
ah k
Kapasitas: 2GB , S/N: 00402100000043 dengan nilai hash:
Anggaran 2017”. 2 (dua) lembar “Pagu Anggaran Pendapatan Dan Belanja
135.
SKPD Pada APBD 2018”. 1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 15 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
ep
134.
R
ah
ka
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
yang berisi catatan tangan di dalamnya. 1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
ng
136.
R
dengan tulisan “Bank UMKM Jawa Timur” disampulnya
Aset Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan
spiral, bertuliskan “EF” dan “CP Prima” di sampulnya yang
139.
“BNI” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss
tulisan
ub lik
138.
berisi catatan tangan di dalamnya. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan
ah
A
gu
137.
BPKAD
Pemerintah
Kabupaten
am
Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya 140.
adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan tulisan
BPKAD
Pemerintah
Kabupaten
ep
emboss
adalah tulisan “26-04-2016”. 1 (satu) Buku Cek Graha Yasa Anugrah, PT di Bank Jatim
142.
dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder
In do ne si
R
141.
A gu ng
ah k
Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya
dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh
Firman Syah yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merek : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 –
0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV
tangan Firman”. Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder
lik
143.
dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1
ub
m
ah
NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda
(satu) keping DVD- R merek : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB,
ep
ka
Serial Number MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV Nindya Krida (ROZIQ) 20 Juli
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 16 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan
R
144.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang
ng
terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merek : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB,
gu
Nomor Kode : CMDR47G- CFMWM03 – 0007 F114,
(ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan Roziq�. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor
131.35-2821
Tahun
2013
tentang
Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi
ub lik
ah
A
145.
dengan tulisan tangan "Data Komputer CV Nindya Krida
Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati
am
146.
Tulungagung. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara
Gubernur
Jawa
Timur
kepada
Bupati
Tulungagung. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri
ep
ah k
147.
dari
Nomor 131. 35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian
In do ne si
R
148.
Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian Sutrisno yang
A gu ng
terdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan
menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Kepala Dinas PUPR. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017
150.
dan 2018. 3 (tiga) lembar data proyek Susilo Prabowo Tahun 2016,
151.
2017 dan 2018. 3 (tiga) lembar data proyek Sony Sandra Tahun 2016, 2017
152.
dan 2018. 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E
153.
Procurement yang berisi data Tahun 2016 dan 2017. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
lik
149.
ub
m
ah
Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
ka
Jalan Ruas Jalan Sumberdadap - Apakbrondol, Ruas Jalan
ep
Apakbrondol - Plandirejo, Ruas Jalan Pucanglaban - Molang
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 17 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
(DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. Jala
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bumi Megah sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
2016 (DAK) dengan nilai kontrak
Rp18.795.455.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi
ng
154.
kontrak pekerjaan peningkatan
A
gu
jalan ruas jalan kidangan - purworejo (lanjutan), ruas jalan
ruas jalan Pagerwojo - Bendungan tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
2016
(DAU) dengan nilai kontrak Rp18.298.273.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
ub lik
155.
ah
Gambiran - Penampihan, ruas jalan Gandong - Sanan, dan
Jalan (Overlay) Ruas Jalan Srikaton – Kaliboto, Ruas Jalan
am
Jeli – Picisan, Ruas Jalan Sanggrahan – Junjung, Ruas Jalan Gondang – Dukuh, Ruas Jalan Punjul – Picisan, Jalan
ep
Oerip Soemoharjo, Jalan I. Gusti Ngurah Rai GG. 8,
ah k
Pembangunan Konstruksi Hotmix Kawasan GOR Lembu Peteng (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. Megah
sumber
dana
APBD
Kabupaten
In do ne si
Bumi
R
Jala
Tulungagung Tahun Anggaran 2016 (BK) dengan nilai
kontrak Rp18.965.669.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Overlay Jalan
A gu ng 156.
Hasanudin III, Jalan Pahlawan I-II-III & V, Jalan P. Sudirman
IV, Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo – Ringin Pitu, Jalan M. Sujadi I, ruas jalan Bangoan Selatan, Jalan Mastrip I, ruas jalan Plosokandang-Tunggulsari (DAK+) tertanggal 14-10-
(DAK+) dengan nilai kontrak Rp8.046.963.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Overlay Ruas Jalan
Karangrejo-Catut (DAK+) tertanggal
ub
157.
lik
dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016
m
ah
2016 dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber
14-10-2016 2016
(DAK+) dengan nilai kontrak Rp5.211.198.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Overlay Ruas
R
ah
158.
ep
APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 18 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
ka
dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah sumber dana
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Jalan Tunggangri-Betak, Jalan Tawang-Pagersari, Jalan Karangtalun-Tumpaknongko (DAK+) tertanggal 14-10-2016
ng
dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber dana
APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016
A
gu
159.
jalan ruas Jalan Cuwiri - Pagerwojo (DAK) tertanggal 07-062017 dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah sumber dana
APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp3.759.023.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
ub lik
160.
ah
(DAK+) dengan nilai kontrak Rp6.041.114.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan peningkatan
Jalan Ruas Jalan Karangtalun - Ngubalan (DAK) tertanggal
am
07-06-2017 dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber
dana
161.
2017
Kabupaten
(DAK)
ep
ah k
Anggaran
APBD
Rp4.931.487.000,00. 1 (satu) bundel
foto
Tulungagung
dengan
copy
nilai
kontrak
Tahun kontrak
pekerjaan
In do ne si
R
Peningkatan/Pelebaran Jalan Ruas Jalan Pucanglaban Molang (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. Bumi
A gu ng
Jala
Megah
sumber
Tulungagung Tahun Anggaran
162.
dana
APBD
Kabupaten
2017 (DAK) dengan nilai
kontrak Rp3.364.903.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Sambitan-Bono, Ruas Jalan Besuki-Keboireng Dan Ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. Tata Karunia
163.
2017
(DAU)
Rp6.089.714.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi
lik
Anggaran
dengan
nilai
kontrak
kontrak pekerjaan peningkatan
ub
m
ah
Abadi sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun
jalan (Hotmix) ruas jalan Punjul - Picisan, ruas jalan
ep
ka
Gendingan - Boro, Ruas Jalan Desa Sukowiyono Dan Ruas Jalan Jarakan - Mojoarum tertanggal 20-09-2017 dengan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 19 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
pelaksana PT. Tata Karunia Abadi – PT. Roro Gendhis
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(KSO) sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
2017
(DAU)
Rp4.773.500.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi
ng
164.
dengan
nilai
kontrak
kontrak pekerjaan Peningkatan
Bago - Plosokandang, Ruas Jalan Supriadi IV ( Pasar Pring ), Ruas Jalan Yos Sudarso III (Lap. Pasar Pahing) dan
Ruas Jalan Gebang - Sanan tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah sumber dana APBD
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (DAU) 165.
ub lik
ah
A
gu
Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Desa Plandaan, Ruas Jalan
dengan nilai kontrak Rp5.214.146.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
am
Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan
Desa
Bangoan
tertanggal
13-09-2017
dengan
ep
pelaksana PT. Jala Bumi Megah sumber dana APBD 2017 (DAU)
dengan nilai kontrak Rp2.992.349.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan
(Overlay)
Ruas
Jalan
In do ne si
166.
R
ah k
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
Karangtalun-
A gu ng
Ngubalan(Lanjutan), Jalan Desa Ketanon, Ruas Jalan
Bangoan-Tapan, Dan Jalan Desa Ringinpitu (BK Provinsi) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
167.
2017 (BK Provinsi) dengan nilai kontrak
Rp4.820.168.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Pemeliharaan
lik
Tanggunggunung-Tumpakmergo (DAK) tertanggal 12-062017 dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp4.448.353.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Pelebaran Jalan
ep
ka
168.
ub
m
ah
Berkala Jalan Ruas Jalan Bandung-Besuki Dan Ruas Jalan
Ruas Jalan Karangrejo - Sendang (DAK) tertanggal 23-03-
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 20 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
2018 dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
(DAK) dengan nilai kontrak Rp7.895.999.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
ng
169.
R
dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018
Jalan (Overlay) Ruas Jalan Pulosari - Sumberejo Kulon, Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin - Kapten Kasihin, Ruas Jalan
Desa Plandaan Dan Ruas Jalan Desa Ketanon tertanggal
23-03-2018 dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber
dana
Anggaran 170.
APBD
Kabupaten
2018
(DAU)
Tulungagung
dengan
nilai
Tahun
kontrak
ub lik
ah
A
gu
Ruas Jalan Plosokandang - Tanjungsari, Ruas Jalan Serut -
Rp5.265.440.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi
kontrak pekerjaan Peningkatan
am
Jalan (Overlay) Ruas Jalan Kedungsoko - Gondang, Ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, Ruas Jalan Basuki
ep
Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu Dan Ruas
ah k
Jalan Bulusari (BK Provinsi) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah sumber dana APBD Anggaran
2018
(BK
In do ne si
Tahun
PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp4.271.026.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
A gu ng
171.
Tulungagung
R
Kabupaten
Jalan (Overlay) Ruas Jalan Ngantru - Padangan (DAK)
tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
172.
2018
(DAK)
dengan
nilai
kontrak
Rp4.767.800.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Pelebaran Jalan
lik
2018 dengan pelaksana PT. Tata Karunia Abadi sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 173.
2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp3.936.866.000,00. 1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan Peningkatan
ub
m
ah
Ruas Jalan Panjerejo - Selorejo (DAK) tertanggal 23-05-
ep
ka
Jalan (Overlay) Ruas Jalan Karangtalun - Tumpaknongko (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. Jala
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 21 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Bumi Megah sumber dana APBD Kabupaten Tulungagung
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Rp4.930.003.000,00. 1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221
ng
174.
2018 (DAK) dengan nilai kontrak
R
Tahun Anggaran
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tulisan Dinas PUPR Tulung Agung beserta data
gu
didalamnya yang dimasukan dalam folder “Permintaan
A
175.
176.
KPK�. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account
Nomor 2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 201828 Maret 2018. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account
177.
ub lik
ah
Nomor 2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account
178.
2016-31 Desember 2016. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account
ep
am
Nomor 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember
2016-30 November 2016. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account
In do ne si
179.
R
ah k
Nomor 2436123456 IDR Posting Date From 1 November
Nomor 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account
A gu ng 180.
Nomor 2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-
181.
25 Januari 2017. 1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (satu) lembar Transaction
History
Information
Account
Nomor
Desember 2016. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account
lik
182.
Nomor 2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 183.
2016-31 Desember 2016. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account
ub
m
ah
2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-27
2016-17 November 2016. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
R
ah
Petikan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 22 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
184.
ep
ka
Nomor 2436123456 IDR Posting Date From 1 November
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr. Muh. Samanhudi
Anwar sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021. 2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas
ng
185.
gu
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun
A
186.
Anggaran 2016 dan 2017. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/
inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2017, penerima Erna Kurniati Ningrum, Nomor Rekening Bank Mandiri 1410014097802, Pengirim Bpk M. Samanhudi Anwar Jalan
am
187.
ub lik
ah
Merdeka 105 Blitar, Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 1 (satu) map warna putih bertuliskan Pemerintah Kota Blitar Sekretariat Daerah yang di dalamnya berisi :
a) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang
ah k
ep
Saat Ini dan terdapat tulisan tangan “Fisik” (dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “Pemenang Modern
In do ne si
R
Tehnik Perkasa” (dengan tinta warna biru). b) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang
A gu ng
Saat Ini dan terdapat tulisan tangan “Konsultansi”
(dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “ Catur Pilar Hutama” dan “Kepala LKPP nomor 14/2017” (dengan tinta warna biru).
c) 3 (tiga) lembar printout Summary Report dengan
Informasi Lelang Kode Lelang 763205, Nama Lelang Perencanaan Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.
lik
ah
d) 7 (tujuh) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang Kode Lelang 953205, Nama Lelang
ub
m
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar.
ka
e) 11 (sebelas) lembar print out Summary Report dengan
ep
Informasi Lelang Kode Lelang 931205, Nama Lelang
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 23 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan SMPN 3 Blitar,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
15/8” (dengan tinta warna biru). 1 (satu) map warna abu-abu kehitaman bertuliskan
ng
188.
R
yang pada halaman terakhir terdapat tulisan tangan “3/8-
Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan
A
gu
stiker bertuliskan tangan “SMP 3”, yang di dalamnya berisi :
a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/32/HK/410.010.2/2017
tanggal
3
Januari
2017
tentang Tim Persiapan Pelaksanaan Pembangunan SMP
Negeri 3 Kota Blitar, yang pada halaman pertama tulisan
Pembangunan”.
tangan
“Ka
Bag
Administrasi
ub lik
ah
terdapat
am
b) 1 (satu) bundel fotokopi Perencanaan Pembangunan 189.
SMPN 3 Kota Blitar Januari 2017. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Videi General Insurance
ep
Jaminan Pelaksanaan (SB Nomor 1935640) nomor jaminan
ah k
22.91.01.0570.08.17 nilai Rp567.050.000,00, dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa sebagai Terjamin (ditandatangani
In do ne si
R
Susilo Prabowo selaku Direktur), dan PT. Asuransi Umum Videi sebagai Penjamin (ditandatangani Kusnadi selaku Kepala Cabang). 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Blitar
A gu ng 190.
Dinas Pendidikan, Berita Acara Penanda Tanganan Kontrak Nomor 420/032/410.110.1/2017 tanggal dua bulan Agustus
dengan Pihak Kedua Soesilo Prabowo. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Daftar Kegiatan SKPD
192.
Tahun Anggaran 2017 terkait dengan tata ruang. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Matrik Rencana Kerja
Pembangunan SMP Negeri 3 di Jalan Ciliwung, Kelurahan Tanggung, Bahan Rakor Bersama Bp. Sekda, Kamis 19 193.
ka
lik
191.
ub
m
ah
tahun 2017, antara Pihak Kesatu Turkamandoko, SE.
Januari 2017. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Pelaksanaan
ep
Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 24 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan). 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Data Pengadaan Barang/
ng
194.
A
gu
Jasa yang Dinyatakan Gagal pada Semester I di Bagian
195.
Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Sekretariat
Daerah
Kota
Blitar
Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan). 1 (satu) buah buku Laporan Akhir
Moh.
Masterplan
ub lik
ah
Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar, Unit Usaha Dan Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Fakultas
Teknik
Universitas
Brawijaya
196.
(UUKBPP-FTUB ). 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Studi Kelayakan
197.
Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor
ep
ah k
am
Masyarakat
R
188/222/HK/410.010.2/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang
In do ne si
Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188/15/HK/
A gu ng
410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Toto
198.
Robandiyo). 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/325/HK/410.010.2/2017
tanggal
30
Agustus
2017
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor
188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit
lik
Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh 199.
Toto Robandiyo). 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor
ub
m
ah
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Blitar
ka
188/18/HK/410.010.2/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang
ep
Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188/525/HK/
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 25 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan aslinya, diparaf oleh Toto Robandiyo). 1 (set) fotokopi dokumen (sesuai dengan aslinya, diparaf
ng
200.
R
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai
oleh Toto Robandiyo)yang terdiri dari :
a) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bagian
A
gu
Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 9 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang Pembangunan Gedung SMPN 3 tahap II.
b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota
ub lik
ah
Blitar Nomor 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Mokhamad
am
Sidik, SSos., M.AP.
c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota
ep
Blitar Nomor 420/46/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018
ah k
perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh
R
PPK Pembangunan Gedung Sekolah Turkamandoko,SE.
In do ne si
d) 1 (satu) lembar fotokopi Detail Paket Pengadaan 06.05
A gu ng
Pembangunan Gedung SD dan SMP ID Paket 15333995.
e) 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018.
f) 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Owner Estimate
(OE) Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah, Nama
Pekerjaan
:
Perencanaan
Pembangunan
lik
ah
Konstruksi SMP 3 Kota Blitar Tahap II, Lokasi : Jalan Ciliwung Kota Blitar, Sumber dana : A- PBD 2017.
g) 5 (lima) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK)
ub
m
Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan h)
5
(lima)
lembar
fotokopi
ep
ka
Pembangunan Gedung Sekolah.
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan (RPP) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 26 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
(SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). 1 (satu) jilid dan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat
ng
201.
R
i) 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Perjanjian 027/032.1/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus
Pendidikan, Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
SMPN
3
Blitar,
Nilai
Kontrak
Rp11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender, Sumber Dana : APBD Kota Blitar, Tahun 202.
ub lik
ah
A
gu
2017, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Instansi Dinas
Anggaran 2017, Penyedia PT. Moderna Tehnik Perkasa. 1 (satu) buah media penyimpanan merek Sandisk, Model:
am
Ultra USB. 3.0, warna : hitam, Kapasitas: 16 GB, SN: 203.
BL180325533B SDCZ48-016G. 1 buah amplop besar warna coklat dengan tulisan tangan
ah k
ep
“Buku tabungan Pak Walikota Mandiri + BCA� yang di dalamnya terdapat :
In do ne si
R
a) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Blitar 0901188288 atas nama Muh. Samanhudi Anwar.
A gu ng
b) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AE 0788450 atas nama Muh. Samanhudi Anwar Nomor Rekening 171-000110111-5.
c) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 0497967 atas nama Moch. Samanhudi Anwar No Rekening 144-000471055-1.
1 (satu) buah buku tabungan BII nomor buku 1787703 atas
lik
nama Muh. Samanhudi Anwar No Rekening : 1-436-09998205.
9. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor
206.
B8793310 atas nama Dyah Novi Astutik. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 18-11-2015
ub
m
ah
204.
ep
ka
Nomor Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar,
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 27 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Alamat Jalan Merdeka 105 Blitar, tunai Rp50.000.000,00.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 28-12-2015
R
207.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M.
ng
Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar,
A
gu
208.
209.
Alamat Jalan Merdeka 105 Blitar, tunai Rp50.000.000,00. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 14-6-2016
Nomor Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M.
Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jalan Merdeka 105 Blitar, tunai Rp50.000.000,00. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 22-6-2017
Nomor Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M.
am
210.
ub lik
ah
Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jalan Merdeka 105 Blitar, tunai Rp100.000.000,00. 1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri
tanggal
25-10-2017
Penerima
Nama
Muh.
Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111-5, Merdeka Nomor 105 Blitar, nominal Rp50.000.000,00. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 2-2-2018 Nomor
R
211.
ep
ah k
Pengirim Nama Bpk. M. Samanhudi Anwar, Alamat Jalan
In do ne si
Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening Muh.
A gu ng
Samanhudi Anwar, Nama Penyetor Muh. Samanhudi 212.
Anwar, Alamat Jalan Merdeka, total Rp45.600.000,00. 1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri tanggal 2-2-2018 Penerima Nama Muh. Samanhudi
Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111.5, Pengirim Nama
nominal Rp50.000.000,00. 1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2016 dengan
214.
tulisan Folio Colbus warna coklat motif bunga. 1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2017 dengan
215.
tulisan Folio Colbus warna biru motif bunga. 1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2018 dengan
lik
213.
ub
m
ah
Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jalan Merdeka 105 Blitar,
216.
pink, orange. 1 (satu) buah asli buku Agenda/Verifikasi SPP – SPM – SPJ
ep
ka
merek Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau,
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 28 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
tahun 2016 dengan tulisan Folio Colbus warna biru motif
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bunga. 1 (satu) buah asli buku verifikasi tahun 2017 buku 1 dengan
R
217.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
merek Mirage warna biru motif batik. 218.
1 (satu) buah asli buku verifikasi tahun 2017 buku 2 dengan
gu
merek Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau,
pink, orange. 1 (satu) bundel asli dokumen Foto Existing Kegiatan
Pembangunan Gedung Sekolah Pekerjaan Pembangunaan
SMPN 3 Kota Blitar Tahap II dengan lokas Jalan Ciliwung 220.
Kota Blitar. 1 (satu) bundel
221.
Pembangunan SMP 3 Kota Blitar. 1 (satu) bundel asli dokumen asli perhitungan struktur
222.
Pembangunan Unit Kelas SMPN3 Kota blitar. 1 (satu) Unit Handphone merek Motorola, Type: M29F9,
ub lik
am
ah
A
219.
asli
dokumen
Back
Up
Volume
ah k
ep
Model: XT1805, warna : abu-abu, SN: ZY322GSD4J, IMEI 1: 351834090681757, IMEI 2: 351834090681765, yang
In do ne si
R
didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel putih kode: 0525000003359750, SIM card Telkomsel Biru Muda, tanpa
Memory Card, berserta Casing warna hitam. 1 (satu) Unit Handphone merek : Samsung, Model: GT-
A gu ng 223.
E1272,
warna
hitam,
357542060635000, didalamnya
224.
SN:
IMEI
terdapat
2:
SIM
RV1G120KQAX,
IMEI
357543060635008, Card
warna
Biru
1:
yang
Kode:
6210103111020695. 1 (satu) media Penyimpanan DVD+R DL, merek : GT-PRO
lik
bertuliskan “Rekap LS 2017 dan 2018 Dinas PUPR Kota Blitar� bertanda tangan Erna Indriyani, tanggal 9-6-2018. 1 (satu) buku rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar
226.
Tahun 2018. 1 (satu) buku rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar
227.
Tahun 2016-2021. 1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja
ub
225.
ep
ka
m
ah
Plus, kapasitas: 8.5 GB, Kode: E0498001141U-09818DL,
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 29 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja
ng
228.
R
Pendidikan.
perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas
230.
Pendidikan. 1 (satu) buku copy perubahan rencana kerja anggaran
satuan kerja perangkat daerah (PRKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan. 1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran
231.
2017 Dinas Pendidikan. 1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
ub lik
ah
A
gu
229.
232.
2018 Dinas Pendidikan. 1 (satu) bundel printout Sistem Informasi Rencana Umum
233.
Pengadaan LKPP Pemerintah Daerah Kota Blitar. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran
ep
ah k
am
perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran
satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun DPA SKPD :
In do ne si
R
Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor
1.01 1.01.01 06 05 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung SD dan SMP, Jumlah Anggaran Rp23.553.663.000,00. 1 (satu) bundel print out Rencana Pembangunan SMPN 3
A gu ng 234.
Kota
235.
Blitar
Tahab
I
Tahun
2017
dan
Rencana
Pembangunan Tahab II (2018,2019,2020). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar
printout layout design Pengembangan SMP N 3 Blitar dimana
terdapat
tulisan
tangan
dengan
tinta
hitam
236.
lik
lembar estimasi biaya berdasarkan tahapan pembangunan tahun 2017 dan 2 (dua) lembar printout legenda gambar. 1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa
ub
m
ah
diantaranya tulisan 2018 : ruang kelas IX beserta 1 (satu)
kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota 2017
Permohonan
Pemeriksaan
di
R
ah
lapangan.
perihal
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 30 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
Oktober
ep
ka
Blitar Nomor 094/MTP.SP/Tim 35 % /X/2017 tanggal 23
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa
R
237.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota
ng
Blitar Nomor 098/MTP.SP/Tim 70 % /XI/2017 tanggal 24
Nopember 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan di
A
gu
238.
239.
lapangan. 1 (satu) Flashdisk merek
Kingston, Model: DTDUO,
Kapasitas: 8 GB, S\N: 1C6F654E3FD0B090894C5C1D (dilihat dengan USB Deview v1.05). 1 (satu) bundel printout rencana pengadaan melalui
penunjukkan langsung (PL) dan lelang tahun 2018 Bidang
ub lik
ah
Dikdas (Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan
am
Kota Blitar yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru 240.
diantaranya perintah mas Henry, dst. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 31 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
SN: MAPA02RD25005161 6 yang berisi file :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nama
R
No. 1.
ng
2.
4. 5. 6.
8.
am
9.
ep
10.
ah k
11.
R
12. 13.
A gu ng
14. 15. 16. 17.
6b84b656862fd8e0 aea5659522169801
Voice
06ef4cdea48c14975 fe05da49aed9af0
Voice
16d86b97f97b5788f 53e3c35bf1948c7
Voice
32ae52fe76acaa728 739c059a21fb41f
Voice
a71c270d13a14c7e 6733055d927860f4
Voice
701471982681661b 8e752095f1e4966e
Voice
ce9a0a86a01945c7 16bdf2c96fd47faf
Voice
4e2aeb954518808c 34a5ae74f47a89d1
Voice
5c8e06aa33d4c4a7 ddbc5b21de28e157
Voice
10321940807475ac e9748ed309c92df8
Voice
93a4d14ad0734d7f eb2e5a723cf5fb59
Voice
fa82270de15efcbce c6f1024882cdf57
Voice Voice
bf85f290165a42bb2 f85bbe1a1006491
Voice
03bd4ead035419f7 aa89f9b09a105531
Voice
315fd2b7d409fb487 45a70fa067ab1fa
Voice
8b439e290a83323d 1af8bea664d42ab3
Voice
0467a7112e0bd0e0 94c0e4159e701291
Voice
lik
58ca47577747c79a 8a69f97e320056ff
1 (satu) lembar fotokopi legalisir “Cek Nomor CP 052044 nama
PT.
ub
tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas
m
ah
18.
241.
Jenis File
ub lik
ah
7.
Nilai Hash MD5
In do ne si
A
gu
3.
Voice_call_(incl._VoIP)_651 05288_62811303268_201806-01_18-33-32.wav Voice_call_(incl._VoIP)_651 79983_62811303268_201806-04_11-44-42.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 17194_62811303268_201806-05_12-22-02.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 47065_62811303268_201806-06_09-30-40.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 47115_62811303268_201806-06_09-31-50.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 47229_62811303268_201806-06_09-34-38.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 63106_62811303268_201806-06_16-10-50.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 12881_6281231122770_20 18-06-05_10-35-06.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 14071_6281231122770_20 18-06-05_11-05-38.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 17243_6281231122770_20 18-06-05_12-23-04.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 30051_6281231122770_20 18-06-05_18-22-42.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 31575_6281231122770_20 18-06-05_19-18-27.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 42022_6281231122770_20 18-06-06_06-09-25.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 54125_6281231122770_20 18-06-06_12-20-15.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 54311_6281231122770_20 18-06-06_12-24-21.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 63735_6281231122770_20 18-06-06_16-28-47.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 74988_6285859824366_20 18-06-07_00-32-24.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 85578_6285859824366_20 18-06-07_10-01-47.wav
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Moderna
Tehnik
Perkasa
sebesar
ka
Rp1.500.000.000 (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
ep
yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo” dan “Cek Nomor
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 32 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
CP 052043 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp500.000.000,00
(lima
ratus
juta
yang
ditandatangani oleh Susilo Prabowo”. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir “ Form Sumber dan Tujuan
ng
242.
rupiah)
gu
Penggunaan Dana (STPD) Nasabah Pemilik Rekening/
A
243.
Kuasanya atas nama Susilo Prabowo Nomor Rekening
2436001000”. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari
Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar (ditandatangani Toto Robandiyo
ub lik
ah
S.Sos,M.Si.) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 3 Kota Blitar
am
Tahap II Dinas Pendidikan Kota Blitar, nomor 027/249/ 410.020.6/2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Lelang Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar tahap II. 1 (satu) buah tempat penyimpanan DVD warna hitam polos,
ep
ah k
244.
yang di dalamnya terdapat :
In do ne si
R
a) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “1”)
A gu ng
dengan nomor RWD80A-01725 dan W7A00097 B18.
b) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA
warna biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “2”) dengan nomor RWD80A-01696 dan W7A00098 B2
245.
1
(satu) bundel fotokopi Bab I
Lingkup Pekerjaan Jalan
Peningkatan
Jalan,
Brigjen Katamso
Lokasi
Kecamatan
246.
lik
Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki P. Sus” dengan tinta warna biru. 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis,
ub
m
ah
Pekerjaan
Spesifikasi Teknis,
Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan
ka
Jalan Ciliwung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang
ep
terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr.
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 33 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Susilo” dan “di Kota Blitar yang memiliki armada truk aspal
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru. 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis,
R
247.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jalan Panjaitan, Lokasi Pekerjaan Jalan
DI.
DI.
Panjaitan,
A
gu
Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar,
248.
yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal
terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru. 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jalan Ir. Soekarno
ub lik
ah
Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jalan Ir. Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan
am
“di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru. 2 (dua) lembar printout Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah
ep
ah k
249.
P-APBD tahun 2016 yang terdapat tulisan nama-nama
A gu ng
Perumahan Kota Blitar P
APBD
(PAK)
In do ne si
R
250.
orang dengan menggunakan pensil. 1 (satu) lembar printout Dinas Pekerjaan Umum dan Fisik
Tahun
Anggaran 2016 yang terdapat tulisan nama-nama orang
251.
dengan menggunakan pensil. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor
AHU-17338.AH.01.01.Tahun 2012
tanggal 02 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tata Karunia Abadi yang dilampiri dengan
Kehakiman
Dan
HT.01.01.TH.2004
HAM
lik
September 2011 tentangPendirian PT. Tata Karunia Abadi. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri RI
Nomor
ub
252.
m
ah
copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 10 tanggal 06
tanggal
19
Mei
2004
C-12656 tentang
ka
Pengesahan Akta Pendirian PT. Sarana Multi Usaha yang
ep
dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 34 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Nomor 228 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sarana Multi Usaha. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH
R
253.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
Nomor 17 tanggal 17 Juni 1992 tentang Perubahan 254.
Anggaran Dasar PT. Modern Tehnik. 1 (satu) bundel copy dokumen
Keputusan
Menteri
tanggal 17
Desember 2003 tentang Pengesahan Akta
Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 215
tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Modern Makmur 255.
Mandiri. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum
ub lik
ah
A
gu
Kehakiman Dan HAM RI Nomor C-29368 HT.01.01.TH.3
am
Dan HAM RI Nomor
AHU-18103.AH.01.01.Tahun 2012
tanggal 10 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jala Bumi Megah yang dilampiri dengan
ah k
ep
copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 110 tanggal 22 September 2011 tentang Pendirian PT. Jala Bumi
A gu ng
Nomor 59 257.
24
Agustus
1990
tentang
Pendirian Perseroan Komanditer CV. Yala Bumi Persada. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 18
258.
tanggal
In do ne si
R
256.
Megah. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH
tanggal
09
Oktober
1991
tentang
Pendirian Perseroan Komanditer CV. Surya Pradana. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris W. Soetomo, SH Nomor 3/83/2 tanggal 12 Februari 1983 tentang Pendirian CV.
lik
Sapta Sarana. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 59 tanggal 09 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pernamajaya; 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH
261.
28
Februari
1986
tentang
Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pandan Arum. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 60
tanggal
24
Agustus
1990
tentang
R
ah
tanggal
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 35 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
ka
Nomor 14
ub
260.
ep
m
ah
259.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kartika Perkasa. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdur Rahman, SH., MKn
R
262.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
Nomor 2 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pendirian CV. Arta 263.
Kencana Sakti. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH
ah
A
264.
265.
06
September
2011
tentang
Pendirian Perseroan Komanditer CV. Armada Perkasa. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 312 tanggal 29 April 2011 tentang Pendirian
Perseroan Komanditer CV. Airlangga Putra. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH
ub lik
gu
Nomor 11 tanggal
Nomor 102 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pendirian
am
266.
Perseroan Komanditer CV. Daya Nusantara. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian
tanggal 14 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum
In do ne si
267.
Soekarno Lanjutan Nomor 620.DAK/924/410.102/2017
R
ah k
Ir.
ep
Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jalan
dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian
A gu ng
Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jalan
268.
Tanjung Bagian Selatan Lanjutan Nomor
620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jalan
DI
2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Kota
Blitar
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidik SMPN 3
Blitar Nomor 027/032/410.110.1/2017 tanggal 15
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 36 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
Agustus 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum
R
ah
270.
Surat
ep
ka
Kota
tentang
Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal
ub
Perjanjian
Ruang
lik
269.
m
ah
Panjaitan Nomor 620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian
Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar Jalan
Tanjung
Bagian
Utara
ng
di
A
gu
271.
272.
Lanjutan
Nomor
620.BANPROP/ 840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan
Cemara Bagian Timur Nomor 620.BANPROP/843/410.102/ 2017 tanggal 3 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum
ub lik
ah
dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar
am
di Jalan Cemara Bagian Barat Nomor 620.BANPROP/844/ 273.
410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum
ep
Paket Pekerjaan
Jalan
Bali
Bagian
Jalan Timur
dan Nomor
620.BANPROP/841/ 410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum
A gu ng
274.
di
R
Trotoar
Konstruksi Rehabilitasi
In do ne si
ah k
dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian
dan Penataan
Ruang
Kota
Blitar
tentang
Surat
Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di
275.
Jalan
Mastrip
Nomor 620.DAU/1748/410.102/2017
tanggal 29 November 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
276.
640.DAU/1746/410.102/2017
lik
Kidul Lanjutan Nomor
tanggal 29 November 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum
ub
m
ah
Pekerjaan Konstruksi Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjen
dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian
ka
Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan di Lingkungan
ep
Kelurahan Kepanjen Kidul Nomor 600.DAU/527/410.102/
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 37 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
2017 tanggal 21 April 2017.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
R
277.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
ng
Pekerjaan Konstruksi Fisik Penataan Strain Kali Lahar
410.115.3/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia CV.
279.
Sapta Sarana. 1 (satu) bundel asli dokumen Engineer Estimate Pekerjaan
280.
Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan
281.
Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan
ub lik
am
ah
A
gu
278.
Nomor 600.DAU/1411/410.112/2017 tanggal 14 Juli 2017. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak Nomor 027/1863/
Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II. 1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4347-CDR-A80A
ep
ah k
282.
AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari brook3n.angel@gmail.com.pst. 1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4355-CDR-A80A
A gu ng
283.
In do ne si
R
akun email: brook3n.angel@gmail.com dengan nama file
AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari
akun email: lembu.suro14@yahoo.com dengan nama file
284.
lembu.suro14@yahoo.com.pst. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kontrak Nomor 600.APBD/ 488/410.102/2018 tanggal 07 Mei 2018 sumber dana APBD
Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada instansi Dinas
lik
Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pelaksana CV. 285.
SAPTA SARANA. 1 (satu) bundel copy Dokumen Gambar Rencana Program dan
Pemeliharaan
ep
ka
Pembangunan
ub
m
ah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak
sarana
prasarana
keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Umum
Pekerjaan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 38 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
Fasilatas
R
ah
Sarana/Prasarana
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun Anggaran 2018. 1 (satu) bundel copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri
ng
286.
R
Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi
(HPS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana
A
gu
prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan
287.
Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan
Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi
Tahun Anggaran 2018. 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan syaratsyarat (RKS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan dan
Rehabilitasi
ub lik
ah
sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana
Fasilatas
Umum
am
Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion 288.
Supriyadi Tahun Anggaran 2018. 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya
ah k
ep
(RAB) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan
In do ne si
R
Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi Tahun Anggaran 2018. 4 (empat) lembar copy
A gu ng 289.
dokumen
kontrak
Nomor
620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket peningkatan
jalan
di
Jalan
Mengkudu
dengan nilai kontrak Rp932.370.300 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah)
lik
290.
2014 dengan nama penyedia jasa CV. Yala Bumi Persada. 4 (empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor 620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada
ub
m
ah
dengan sumber dana dari DAK Kota Blitar tahun anggaran
Instansi Dinas Pekerjaan umum Pemkot Blitar dengan Jalan AHMAD
ep
ka
nama paket Peningkatan Jembatan di
DAHLAN dengan nilai kontrak Rp1.391.388.000 (satu miliar
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 39 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 39
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan Tahun Anggaran
2014 dengan nama
penyedia CV. Surya Pradana. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Perjanjian untuk
ng
291.
A
gu
melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di 410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp1.085.120.000 (satu miliar Delapan puluh lima
juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV.
Surya Pradana. 4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor
ub lik
292.
ah
Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor 630.DAK/140/
620.DAK/140/410.102/2014
tanggal
07
Agustus
2014
am
dengan nama paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo
293.
ep
ah k
dengan nilai kontrak sebesar Rp924.783.000,00 dengan nama penyedia jasa CV. Kartika Perkasa. 4 (empat) lembar dokumen copy kontrak dengan nomor tanggal
07
Agustui
2014
In do ne si
R
630.DAU/125/410.102/2014
dengan nama paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion
A gu ng
dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV.
294.
SAPTA SARANA. 3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan
Nomor 640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014
dengan nilai Kontrak Rp2.261.462.000 dengan nama pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar. 2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK)
lik
295.
dengan Nomor 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12
ub
November 2015 dengan Nama pekerjaan Pembangunan
m
ah
penyedia jasa CV. Kartika Perkasa dengan nama paket
296.
Rp197.683.000 dengan pelaksana CV. Kartika perkasa. 2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK)
ep
ka
Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 40 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
dengan nomor 600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
November 2015 dengan nama pelaksana CV. Daya Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp198.055.000
ng
dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan
298.
BANPROP/1798/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan nama paket Rehabilitasi Trotoar Jalan Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. Purnama Jaya
dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000,00. 3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan
ah
Nomor
620.BANPROP/1797/410.102/2015
ub lik
A
gu
297.
Gedung Kesenian. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.
tanggal
17
September 2015 dengan nama pekerjaan Rehabilitasi
am
Trotoar Jalan Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. Airlangga Putra dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000,00. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor
ep
ah k
299.
610.BANPROP/1686/410.102/2015 tanggal 01 September
In do ne si
R
2015 dengan nama pelaksana PT. Tata Karunia Abadi dengan nam pekerjaan Peningkatan Jalan di Jalan
A gu ng
Ciliwung
300.
Lanjutan
dengan
besaran
kontrak
Rp4.628.728.000,00. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor
610.BANPROP/1687/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di
Jalan Brigjen Katamso dengan nama pelaksana CV.
301.
lik
dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian dengan pelaksana PT. Modern Makmur Mandiri
ub
m
ah
Nomor 640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015
302.
ka
Purnama Jaya dengan nilai kontrak Rp1.833.475.000,00. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan
dengan nilai kontrak Rp4.521.459.000,00 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor
ep
640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 41 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 41
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
pelaksana PT. Modern Makmur Mandiri. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan
ng
303.
R
dengan nilai kontrak sebesar Rp3.392.462.000,00 dengan
Nomor 640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015
gu
dengan nama paket pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota
A
304.
Blitar dengan nama pelaksana
CV.
Surya
Pradana
dengan nilai kontrak Rp787.741.000,00. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor
620.DAK-T/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak Rp3.951.263.000 dengan nama paket
am
305.
ub lik
ah
pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. Jala Bumi Megah. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor
620.DAK-T/1646/410.102/2016
tanggal
04
November 2016 dengan nama pelaksana PT. Jala Bumi Kecamatan
Kepanjen
Kidul
dengan
niai
paket
Rp8.883.332.000,00. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor
In do ne si
R
306.
ep
ah k
Megah dengan nama pekerjaan Pemeliharaan Jalan di
A gu ng
620.DAK-T/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. Tata Karunia Abadi dengan
nilai kontrak Rp5.844.707.000,00 dengan nama paket
307.
pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo I. 3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor
620.DAK-T/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. Tata Karunia Abadi dengan
Sananwetan dengan nilai kontrak Rp8.898.636.000,00 3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan Nomor
lik
308.
ub
620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus
m
ah
nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan
2016 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Sarana
Multi
Usaha
ep
ka
Jalan Tanjung Sisi Utara dengan nama pelaksana PT. dengan
nilai
kontrak
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 42 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Rp3.001.480.000,00
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 42
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan
R
309.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016
ng
dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi
D.I Bd Tanggung dengan nama pelaksana PT. Sarana
A
gu
310.
620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jalan Brigjen
Katamso Lanjutan dengan nama pelaksana PT. Moderna Tehnik Perkasa dengan nilai kontrak Rp3.787.143.000. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan
ub lik
311.
ah
Multi Usaha dengan nilai kontrak Rp3.907.027.000,00. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor
Nomor 620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016
am
dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan nama pelaksana PT. Tata Karunia Abadi dengan besaran kontrak Rp9.925.536.000,00 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan
ep
ah k
312.
nomor 640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016
In do ne si
R
dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan nama pelaksana PT. Moderna
A gu ng
Tehnik Perkasa dengan nilai kontrak Rp4.456.181.000,00 a. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 185 digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;
b. Barang bukti Nomor 241, Nomor 242, dan Nomor 245 sampai dengan Nomor 250 terlampir dalam berkas perkara an. MUH. Samanhudi Anwar, dkk;
c. Barang bukti Nomor 186 sampai dengan Nomor 221 sampai dengan
dikembalikan dari mana benda itu disita;
lik
Nomor 312;
dibebankan kepada Terdakwa;
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 43 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
ep
ub
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
ka
m
ah
Nomor 240, Nomor 243, Nomor 244, dan Nomor 251 sampai dengan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 43
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
R
Membaca
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Korupsi
pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby tanggal
ng
24 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II
PURNOMO alias TOTOK terbukti bersalah melakukan tindak Pidana
gu
korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur
A
ancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
ub lik
ah
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam
am
dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pidana
penjara
selama
5
(lima)
tahun
dan
denda
sebesar
ep
ah k
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
R
selama 5 (lima) bulan;
In do ne si
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
A gu ng
TOTOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
lik
6. Menghukum Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selesai menjalani pidana pokoknya; 7. Menetapkan barang bukti berupa :
ub
selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ep
a. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 185 dikembalikan
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 44 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;
ah
ka
m
ah
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
b. Barang bukti Nomor 20 berupa uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00
ng
(seratus ribu rupiah) sejumlah 15000 (lima belas ribu) lembar, dirampas untuk negara;
c. Barang bukti Nomor 241, Nomor 242, dan Nomor 245 sampai dengan
gu
Nomor 250 terlampir dalam berkas perkara atas nama Muh.
A
Samanhudi Anwar, dkk;
d. Barang bukti Nomor 186 sampai dengan Nomor 240, Nomor 243, Nomor 244, dan Nomor 251 sampai dengan Nomor 312 dikembalikan
ub lik
ah
dari mana benda itu disita;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing
am
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca
Putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
Korupsi
pada
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY tanggal
ah k
ep
16 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
− Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
In do ne si
R
I. MUH. SAMANHUDI ANWAR;
− Mengubah putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
A gu ng
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby. tanggal 24 Januari 2019 sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan
kepada para Terdakwa, redaksional amar putusan Nomor 1 dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tersebut di atas telah terbukti
lik
bersama-sama";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar
Rp400.000.000,00
ub
m
ah
bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
(empat
ratus
juta
rupiah)
dengan
ka
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 45 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
ep
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 45
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
alias TOTOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan
ng
denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
gu
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
A
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menghukum Terdakwa I. MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan pidana
ub lik
ah
tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik
selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I. MUH. SAMANHUDI
am
ANWAR selesai menjalani pidana pokoknya; 7. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 185 dikembalikan
ah k
ep
kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain; Barang bukti Nomor 241, Nomor 242, dan Nomor 245 sampai dengan
In do ne si
R
Nomor 250 terlampir dalam berkas perkara atas nama Muh. Samanhudi Anwar, dkk ;
A gu ng
Barang bukti Nomor 186 sampai dengan Nomor 240, Nomor 243, Nomor 244, dan Nomor 251 sampai dengan Nomor 312 dikembalikan dari mana benda itu disita;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua
tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Akta
Permohonan
Kasasi
Nomor
lik
15/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby juncto Nomor 14/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY juncto Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera
ub
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2019, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 46 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
Tinggi Surabaya tersebut;
ep
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
ah
ka
m
ah
Membaca
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Akta
Permohonan
Kasasi
R
Membaca
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor
18/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby juncto Nomor 14/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY
ng
juncto Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Penasihat Hukum
gu
Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi
A
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;
ub lik
ah
Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2019 dari Penuntut Umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I,
am
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2019;
Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2019 dari Penasihat Hukum
ah k
ep
Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mei 2019;
A gu ng
Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;
In do ne si
R
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21
Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 26 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26
April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
lik
Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-
alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tersebut secara formal dapat diterima;
ub
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ep
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 47 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
I pada tanggal 3 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut
ah
ka
m
ah
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 47
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
ng
pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei 2019. Dengan
demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,
gu
oleh karena itu permohonan kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi
A
I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;
ub lik
ah
Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut,
am
Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: -
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak
-
ep
ah k
salah dalam menerapkan hukum;
Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
In do ne si
R
Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
A gu ng
sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa
dan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama� sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
-
Bahwa Terdakwa I Muh. Samanhudi Anwar selaku Walikota Blitar
lik
menerima hadiah berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alias Embun sebagai imbalan proyek diantaranya pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 2 Tahun 2018
ub
m
ah
bersama-sama dengan Terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok telah
dengan nilai Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh
ka
puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan
ep
pembangunan fasilitas pendukung Stadion Blitar Tahun 2018 senilai
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 48 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
delapan ribu rupiah) serta pembangunan jalan di Kota Blitar Tahun Anggaran 2017;
Bahwa untuk proyek pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 2, Terdakwa I
ng
-
meminta fee proyek sebesar 8% (delapan persen) dari nilai proyek dan
dipenuhi oleh Susilo Prabowo alias Embun serta diberikan melalui
gu
Terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok tetapi kemudian diketahui
A
dan tertangkap Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekaligus
-
merampas uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai
ub lik
ah
jumlah uang pengganti tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum
tidak dapat membuktikan secara rinci dengan benar bahwa uang
am
sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) yang menurut dakwaan Penuntut Umum harus dibebankan kepada Terdakwa I sebagai uang pengganti karena merupakan fee sejumlah proyek yang -
ep
ah k
diberikan kepada Susilo Prabowo alias Embun;
Bahwa dakwaan Penuntut Umum hanya didasari pengakuan Susilo
In do ne si
R
Prabowo alias Embun yang menuliskannya pada bonggol cheque yang nilai pembuktiannya tidak kuat;
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I juga tidak dapat
A gu ng
-
dibenarkan karena sesuai fakta hukum dalam persidangan Terdakwa
terbukti telah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dengan memberikan proyek kepada Susilo Prabowo dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan melalui Terdakwa II;
-
Bahwa terhadap penjatuhan pidana kurungan pengganti pidana denda
perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa jumlah pembayaran denda
lik
proporsional dengan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda putusan
Judex
Facti
sehingga
harus
diperbaiki
ub
sebagaimana
sebagaimana amar putusan di bawah ini; -
Bahwa dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut
ep
Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut tidak beralasan
R
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 49 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
menurut hukum, oleh karena itu ditolak dengan perbaikan;
ah
ka
m
ah
yang dijatuhkan kepada masing – masing Para Terdakwa tidak
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 49
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
ng
undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;
Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak
gu
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/PID.SUSTPK/2019/PT SBY tanggal 16 April 2019 yang mengubah putusan
A
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby tanggal 24 Januari 2019 harus diperbaiki
ub lik
ah
mengenai sepanjang terhadap Terdakwa I mengenai pidana pengganti denda;
am
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
Mengingat Pasal 12 huruf bUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
ah k
ep
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
In do ne si
R
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1)
A gu ng
KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta MENGADILI
lik
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dan Pemohon Kasasi - Memperbaiki
Putusan
ub
II/TERDAKWA I. MUH. SAMANHUDI ANWAR tersebut; Pengadilan
Tindak
Pidana
Korupsi
pada
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY
ka
ep
tanggal 16 April 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana
R
ah
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.Sus/TPK/
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 50 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
m
ah
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 50
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2018/PN Sby tanggal 24 Januari 2019 tersebut sepanjang terhadap Terdakwa I mengenai pidana pengganti denda menjadi selama 6 (enam) kurungan
dan
barang
bukti
berupa
ng
bulan
uang
sebanyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dirampas untuk negara;
gu
- Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada
A
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro,
ub lik
ah
S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut
am
Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
ah k
ep
juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
A gu ng
Hakim-Hakim Anggota,
In do ne si
R
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.
Ketua Majelis,
Ttd.
Ttd.
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. Ttd.
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd
lik
ah
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 51 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
ep
ka
ub
m
Untuk salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera. Panitera Muda Pidana Khusus
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
on In d
A
gu
ng
M
Halaman 52 dari 52 halaman, Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019
es
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
Suharto,S.H.,M.Hum. NIP : 196006131985031002
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52