ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PUTUSAN
ng
Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
gu
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan
A
tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:
ub lik
Nama lengkap
:
MUH. SAMANHUDI ANWAR ;
Tempat lahir
:
Blitar;
52 tahun / 20 Oktober 1965;
Jenis kelamin
:
Laki-laki;
Kebangsaan
:
Indonesia;
Tempat tinggal
:
Jalan Sudanco Supriyadi 22, Kota Blitar;
Agama
:
Islam;
Pekerjaan
:
Walikota Blitar Periode 2016 s.d. 2021;
A gu ng
Selanjutnya disebut dengan Terdakwa I.
Nama lengkap
:
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ;
Tempat lahir
:
Blitar; 64 tahun /13 April 1954;
Jenis kelamin
:
Laki-laki;
Kebangsaan
:
Indonesia;
Tempat tinggal
:
Jalan Kelud No. 20 RT 01/02 Kelurahan Kepanjenlor,
lik
Umur/tanggal lahir :
Agama
:
Islam;
Pekerjaan
:
Wiraswasta;
ep
Selanjutnya disebut dengan Terdakwa II.
ub
Kota Blitar;
Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan): 1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27
on
Hal. 1 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
es
R
Juni 2018.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
TERDAKWA II
In do ne si
ep
Umur/tanggal lahir :
R
ah k
am
ah
TERDAKWA I
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018.
ng
3. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018.
4. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak
gu
tanggal 06 september 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018.
5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan
A
tanggal 23 Oktober 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
ub lik
tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018; 7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ep
Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan
R
tanggal 18 Februari 2019;
Terdakwa II :
In do ne si
ah k
am
ah
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2018, sejak
A gu ng
1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018.
3. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.
tanggal 05 september 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018.
lik
ah
4. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak
ub
tanggal 23 Oktober 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2018, sejak
ep
tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018; 7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
R
Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai
on
Hal. 2 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
es
dengan tanggal 19 Januari 2019;
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan
ng
tanggal 18 Februari 2019;
Terdakwa I Drs. Bambang Arjuna, SH. MH., dan Eko Indartomo kedua
gu
Advokat/Penasihat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Jl. Madura – Perum Griya Rama Blok A1/7, Kuningan Blitar, 6617, berdasarkan surat
A
Penetapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas;
ub lik
ah
Terdakwa II Agung Setiawan, SH., MH dan Djamaludin Arief, SH, kedua
Advokat/Penasihat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di
Penetapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas ;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
ep
ah k
am
Pertokoan Lantai III/29 GOR Tri Lomba Juang Semarang, berdasarkan surat
Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 163/Pid.sus-TPK/2018/PN. Sby.
perkara a quo;
In do ne si
R
tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan
A gu ng
Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 163/Pid.sus-
TPK/2018/PN. Sby. tertanggal 22 Oktober
2018 Tentang Penetapan Hari
Persidangan;
Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan
dalam perkara a quo;
Setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat-surat, keterangan
Setelah mendengarkan dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum pada
lik
ah
Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2018,
ub
Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa I
MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II
ep
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam
ah
ka
m
yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
on
Hal. 3 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
es
R
pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
ng
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
gu
berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada
dalam
tahanan
dan
pidana
denda
sebesar
A
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
ub lik
TOTOK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada
dalam
tahanan
dan
pidana
denda
sebesar
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
ep
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima
ah k
am
ah
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
miliar seratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan
In do ne si
R
pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut
Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh
A gu ng
Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ANWAR berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selesai menjalani pidana pokoknya.
lik
No. BB 1.
JENIS BARANG BUKTI
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan
ub
m
ah
6. Menetapkan agar:
ka
casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada
ep
bagian belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya
R
ah
terdapat SIM Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210
es on
Hal. 4 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
0857 7264 3368 00.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan
R
2.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035,
ng
yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo
gu
Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.
3.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan
A
nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.
4.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan
nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134,
ub lik
ah
yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.
am
5.
6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP
ep
050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800
7.
15 (lima belas) buku cek BII;
8.
5 (lima) buku Bilyet Giro.
9.
1
(satu)
berkas
printout
mutasi
rekening
In do ne si
14 (empat belas) buku cek terpakai BII;
R
6.
A gu ng
ah k
bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:
PT
MAYBANK
INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.
10.
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam)
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu)
lik
11.
berkas mutasi rekening. 12.
1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan
ub
m
ah
berkas mutasi rekening.
BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor
13.
1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,
ah
ep
ka
6281332957688.
dengan
1
sim
card
terpasang
dengan
nomor
es on
Hal. 5 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
081515857258, dengan password 0102.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
R
14.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
a. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp.
ng
100.000,00; dan
b. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam
gu
15.
dengan casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada
A
bagian belakang ponsel SM-A510FD, nomor seri yang tertera pada
bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya
ah
terdapat SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532
ub lik
2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32
am
GB. 16.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035,
ah k
ep
yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo
In do ne si
17.
R
Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan
A gu ng
nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.
18.
1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018
tentang
Penunjukan
dan
Pengangkatan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara
Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pendapatan
Dan
Belanja
lik
Anggaran
Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 19.
1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016
ka
ub
m
ah
Pelaksanaan
tentang
Penunjukan
dan
Pengangkatan
ep
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
ah
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara
Pendapatan
Dan
Belanja
on
Hal. 6 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
Daerah
es
Anggaran
ng
M
Pelaksanaan
R
Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta
ng
20.
Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
gu
sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar.
21.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver
dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada
A
bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya
ub lik
ah
terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan tulisan Transcend
am
Premium 400x 8GB. 22.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih,
ep
dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel
ah k
SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo
In do ne si
3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
A gu ng
23.
R
m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.
131.35-1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
24.
1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan� kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.
1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar
Sdr.
780/291/410.203.3/2015
ah
SUSILO tanggal
PRABOWO
17
Maret
nomor
2015,
perihal
:
:
Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S.
ub
m
kepada
lik
25.
Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).
1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna
ep
ka
26.
Tehnik Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari
ah
2016, Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada
es on
Hal. 7 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
Yth. Bp. Walikota Blitar.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik
R
27.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT.
28.
ng
Moderna Tehnik Perkasa”.
1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa
gu
Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan :
Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca
A
“HUDI”.
29.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan
30.
ub lik
ah
di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember
am
2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst. 31.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian
32.
ep
ah k
Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten
1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan
A gu ng
Customer PT. Sarana Multi Usaha.
34.
In do ne si
33.
R
Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.
1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan
“Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.
35.
1
(satu)
lembar
fotokopi
“Mutual
Check
0%)
1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat
lik
36.
(MC
tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst. 37.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor :
ub
m
ah
Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.
0%
38.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor:
ep
ka
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret
es
1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna
on
Hal. 8 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
39.
R
ah
2018.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
ng
40.
Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.
1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
gu
41.
Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar - Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
43.
ub lik
ah
A
42.
1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
am
Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 44.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
ah k
45.
ep
Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
In do ne si
46.
R
Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
A gu ng
Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N. 47.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.
48.
1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten
50.
1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa
ka
51.
lik
Tulungagung
ub
m
ah
49.
1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
ep
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
ah
813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai
on
Hal. 9 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
ng
M
52.
R
beserta 1 lembar daftar lampirannya.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun
1988
tentang
pengangkatan
menjadi
53.
ng
Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
gu
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
A
Kabupaten Tulungagung.
54.
1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :
Kabupaten Tulungagung
am
55.
1
(satu)
bundel
ub lik
ah
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
dokumen
surat
perjanjian
Nomor:
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret pekerjaan
peningkatan
jalan
(overlay)
ruas
jalan
ep
2018
ah k
Kedungsoko-Gondang, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas
1
(satu)
bundel
dokume
A gu ng
56.
R
pelaksana PT. Jala Bumi Megah surat
In do ne si
Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00
perjanjian
Nomor
:
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018 pekerjaan
peningkatan
jalan
(overlay)
ruas
jalan
Pulosari-
Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi
lik
1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang
58.
1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018
59.
1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:
ub
m
ah
57.
dari
BUD
senilai
Rp.
ep
ka
05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018
2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata
ah
Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu)
on
Hal. 10 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon
es
R
peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor
ng
60.
: 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp.
gu
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan
untuk
peningkatan
jalan
(overlay)
ruas
jalan
Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II,
A
ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan
ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada kegiatan peningkatan jalan
61.
ub lik
ah
(overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan
am
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan
ah k
62.
ep
Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE; 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa
In do ne si
R
tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap
A gu ng
paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.
63.
1
(satu)
Buah
Compact
Disk
(CD)
MAPA02RD25042808 1.
64.
dengan
Nomor
1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM1136,
dengan
IMEI
1:
355110072084427
dan
IMEI
2:
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy
Note
Fan
Edition,
lik
65.
SM-N935F/DS,
dengan
S/N:
RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774. 66.
ub
m
ah
355110072084435, beserta nomor SIM card: 082244720971.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model:
082232605429.
ah
67.
ep
ka
SM-G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard
1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang
es on
Hal. 11 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
silver, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
simcard nomor 081217962635 68.
1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12
69.
ng
(dua belas) nomor.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-
gu
J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor 082231691912
1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162
71.
ub lik
ah
A
70.
1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna
am
biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK. 72.
1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana,
73.
ep
ah k
Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan
In do ne si
3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.
A gu ng
74.
R
tanggal 26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.
75.
1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.
76.
2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.
77.
19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama
6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.
79.
1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan
lik
78.
dan dibelakang berisi angka dan huruf.
1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan
81.
ep
ka
“P. DWI”.
1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna
1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS
on
Hal. 12 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
82.
R
ah
hijau.
es
80.
ub
m
ah
proyek dan nilai.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
1 (satu) bundel catatan ketikan
ng
83.
tanpa judul dengan salah satu
tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di
A
gu
Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.
84.
1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.
85.
1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.
86.
3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan
87.
ub lik
ah
tanda contreng.
1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan
am
tangan dibelakang. 88.
1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan
ep
dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG
2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.
90.
1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan Pembangunan
Bidang
Inprastruktur
A gu ng
“Sinkronisasi
In do ne si
89.
R
ah k
P”.
Pengembangan Wilayah”.
91.
1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan perencanaan”.
92.
1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.
93.
1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan
lik
94.
1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan
ub
didalamnya. 95.
1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.
96.
1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.
97.
ep
ka
m
ah
dengan judul “REPORT PAD”.
3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian
R
ah
dan
es on
Hal. 13 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.
1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.
ng
99.
R
98.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
100.
32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi
gu
nama proyek, angka dan nama orang.
101.
1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,
A
Warna : Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di
ub lik
ah
dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032 3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068 94250829, serta Back Cover dengan
am
tulisan DESIGN BY YAOMEI. 102.
1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan
ep
ah k
isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.
1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan
In do ne si
R
103.
isi delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan
A gu ng
tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-. 104.
1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR
dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.
105.
1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR
(BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100
lik
106.
1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 :
ub
351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di
m
ah
ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.
ka
dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode
ah
107.
ep
: 6201 4000 5757 28845-U.
1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
on
Hal. 14 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13,
ng
M
108.
R
Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Model: 20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit
ng
v2.28.2), beserta dengan Power Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.
1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas
gu
109.
16 GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).
110.
1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor
A
Model SM-N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu
ub lik
ah
Memori Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.
am
111.
1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N :
ep
521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider
dan
Kartu
Sim
Provider Telkomsel dengan
1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO”
A gu ng
merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.
113.
1
(satu)
lembar
tabel
tulisan
“PROYEK
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.
114.
1
(satu)
lembar
tabel
tulisan
“PROYEK
1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.
116.
1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.
117.
2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK
lik
115.
PERKASA.
119.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
120.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
121.
1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST
ep
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.
on
Hal. 15 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
118.
R
ka
KABUPATEN
ub
m
ah
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”.
ah
KABUPATEN
es
112.
R
621005388218535001.
Nomor Kode:
In do ne si
ah k
Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
122.
R
PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.
Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh
ng
ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim,
gu
Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan
tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana"
A
yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
123.
Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh
ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi
merk
:
Verbatim,
ub lik
ah
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R Kapasitas
:
4.7
GB,
Nomor
Kode
:
am
MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh
ep
124.
ah k
ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R Verbatim,
Kapasitas
:
4.7
GB,
Nomor
Kode
:
In do ne si
:
R
merk
MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018
A gu ng
telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
125.
Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas:
es on
Hal. 16 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
2GB , S/N: 00402100000043 dengan nilai hash:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU
A gu ng
126.
1.151.959.732.000,-“.
127.
1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF
128.
3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.
129.
1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
130.
lik
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.
2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.
131.
ub
ah
RANCANGAN APBD TA 2018”.
m
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ah
132.
ep
ka
BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. 4 (empat) lembar “RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN DAERAH
DAN
ORGANISASI
TAHUN
R
PEMERINTAHAN
es on
Hal. 17 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
ANGGARAN 2018”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT
R
133.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN
ng
ANGGARAN 2017”. 134.
2
(dua)
lembar
“PAGU
ANGGARAN
PENDAPATAN
gu
BELANJA SKPD PADA APBD 2018”.
135.
DAN
1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan
catatan tangan di dalamnya.
1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
ub lik
136.
ah
A
tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi
Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di
am
dalamnya. 137.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral, bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan
138.
ep
ah k
tangan di dalamnya.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI”
In do ne si
139.
R
di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss
A gu ng
tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.
140.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.
141.
1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim
lik
142.
Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH
ub
m
ah
dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.
yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1
ka
(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor
ep
Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan
ah
"Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan
on
Hal. 18 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan
ng
M
143.
R
tanda tangan FIRMAN”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di
lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-
ng
R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer
CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan
gu
ROZIQ”.
144.
Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa
A
file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R
ub lik
ah
merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47GCFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer
am
CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”. 145.
1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.35-2821
Tahun
2013
ep
ah k
Nomor
tentang
Pengesahan
Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan
In do ne si
146.
R
Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari
A gu ng
Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.
147.
1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.
35-1564
Tahun
2018
tentang
Pemberhentian
Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
148.
Bupati
1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang
terdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan
lik
Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.
3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017
ep
ka
150.
dan 2018.
3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan
on
Hal. 19 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
2018.
R
ah
151.
es
149.
ub
m
ah
menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E
R
152.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
ng
153.
JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS APAKBRONDOL
gu
JALAN
-
PLANDIREJO,
RUAS
JALAN
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT.
BUMI
MEGAH sumber dana APBD
A
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
ub lik
154.
ah
JALA
JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN),
am
RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA ABADI
sumber
ep
ah k
KARUNIA
dana
APBD
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.
In do ne si
155.
R
18.298.273.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
A gu ng
JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO,
RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I.
GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-
kontrak Rp. 18.965.669.000,00. 156.
1
(satu)
bundel
foto
copy
lik
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai
kontrak
ub
m
ah
08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
pekerjaan
OVERLAY
JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN
ep
ka
IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS
ah
JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-
on
Hal. 20 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan
es
R
2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
157.
R
nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS
ng
JALAN KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
gu
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.
158.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.
A
TUNGGANGRI-BETAK,
JL.
TAWANG-PAGERSARI,
JL.
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-
ub lik
ah
2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan
am
nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00. 159.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
ep
JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal
ah k
07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK)
In do ne si
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
A gu ng
160.
R
dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.
JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.
161.
1
(satu)
bundel
foto
copy
PENINGKATAN/PELEBARAN
kontrak
JALAN
RUAS
pekerjaan JALAN
JALA
BUMI
lik
pelaksana PT.
MEGAH sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
ka
162.
ub
m
ah
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
ep
JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS
ah
JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO -
on
Hal. 21 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
es
R
TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
ng
163.
JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS GENDINGAN
-
BORO,
RUAS
gu
JALAN
JALAN
DESA
SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
A
ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai
164.
ub lik
ah
kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
am
JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR
ah k
ep
PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-092017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
In do ne si
R
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
A gu ng
165.
JALAN
(HOTMIX)
RUAS
JALAN
DESA
TAPAN,
DESA
TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
(OVERLAY)
RUAS
JALAN
KARANGTALUN-
lik
ah
166.
NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN DAN
JALAN
DESA
ub
m
BANGOAN-TAPAN,
RINGINPITU
(BK
PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA MEGAH
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
ep
ka
BUMI
TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN
on
Hal. 22 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS
es
167.
R
ah
Rp. 4.820.168.000,00.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia TANGGUNGGUNUNG
-
TUMPAKMERGO
R
JALAN
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
(DAK)
tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ng
ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN
gu
168.
RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber
A
dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 7.895.999.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
ub lik
ah
169.
JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO
am
KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT - KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS
ah k
ep
JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
In do ne si
R
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
A gu ng
170.
JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN
BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN
RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
171.
lik
nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN
ub
m
ah
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan
(DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
ep
ka
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN
R
ah
172.
on
Hal. 23 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
es
RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN
ng
173.
JALAN
(OVERLAY)
gu
TUMPAKNONGKO pelaksana PT.
RUAS
(DAK)
JALA
JALAN
KARANGTALUN
tertanggal
BUMI
23-05-2018
-
dengan
MEGAH sumber dana APBD
A
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
174.
1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan
ub lik
ah
tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK�.
am
175.
1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret
176.
ep
ah k
2018.
1 (satu) lembar Transaction History Information Account No.
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.
A gu ng
177.
In do ne si
2016.
R
2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus
2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.
178.
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.
2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.
lik
2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017. 180.
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.
ub
m
ah
179.
ka
2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari
ah
181.
ep
2017.
1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction
R
History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date
es on
Hal. 24 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.
R
182.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31
ng
Desember 2016. 183.
1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.
gu
2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016.
184.
1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan
A
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang
ub lik
ah
Pengangkatan sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
am
185.
2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran
186.
ep
ah k
2016 dan 2017.
1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Nomor
Rekening
Bank
Mandiri
1410014097802,
In do ne si
Ningrum,
R
Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2017, penerima Erna Kurniati
A gu ng
Pengirim Bpk M. Samanhudi Anwar Jl. Merdeka 105 Blitar, Jumlah
setoran/transfer/kliring/inkaso Rp 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah).
187.
1.
1 (satu) map warna putih bertuliskan Pemerintah Kota Blitar
Sekretariat Daerah yang di dalamnya berisi : a)
1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat
Ini dan terdapat tulisan tangan “Fisik” (dengan tinta warna hitam)
lik
ah
dan tulisan tangan “Pemenang Modern Tehnik Perkasa” (dengan tinta warna biru).
1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat
ub
m
b)
Ini dan terdapat tulisan tangan “Konsultansi” (dengan tinta warna
ep
ka
hitam) dan tulisan tangan “ Catur Pilar Hutama” dan “Kepala LKPP no 14/2017” (dengan tinta warna biru).
ah
c)
3 (tiga) lembar printout Summary Report dengan Informasi
es on
Hal. 25 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
Lelang : Kode Lelang 763205, Nama Lelang Perencanaan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
d)
R
Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.
7 (tujuh) lembar printout Summary Report dengan Informasi
ng
Lelang : Kode Lelang 953205, Nama Lelang Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar.
11 (sebelas) lembar printout Summary Report dengan
gu
e)
Informasi Lelang : Kode Lelang 931205, Nama Lelang Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan SMPN 3 Blitar, yang pada halaman
biru). 188.
1.
1
(satu)
map
ub lik
ah
A
terakhir terdapat tulisan tangan “3/8-15/8” (dengan tinta warna
warna
abu-abu
kehitaman
bertuliskan
Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan stiker
am
bertuliskan tangan “SMP 3”, yang di dalamnya berisi : a)
5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor :
ah k
ep
188/ 32/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Persiapan Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar,
R
yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan “Ka Bag
1 (satu) bundel fotokopi Perencanaan Pembangunan SMPN
A gu ng
b)
In do ne si
Administrasi Pembangunan” .
3 Kota Blitar Januari 2017.
189.
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Videi General Insurance
Jaminan Pelaksanaan (SB No. : 1935640) Nomor Jaminan:
22.91.01.0570.08.17 Nilai : Rp 567.050.000,- ,dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa sebagai Terjamin (ditandatangani Susilo Prabowo
190.
lik
(ditandatangani Kusnadi selaku Kepala Cabang).
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan, Berita Acara Penanda Tanganan Kontrak Nomor :
ub
m
ah
selaku Direktur), dan PT. Asuransi Umum Videi sebagai Penjamin
420/032/410.110.1/2017 tanggal dua bulan Agustus tahun 2017,
Soesilo Prabowo.
ah
191.
ep
ka
antara Pihak Kesatu Turkamandoko, SE. dengan Pihak Kedua
3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Daftar Kegiatan SKPD TA. 2017
es on
Hal. 26 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
Terkait Dengan Tata Ruang.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1
(satu)
lembar fotokopi
dokumen
Matrik
R
192.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Rencana
Kerja
Pembangunan SMP Negeri 3 di Jalan Ciliwung Kel. Tanggung
ng
Bahan Rakor Bersama Bp. Sekda, Kamis 19 Januari 2017. 193.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Pelaksanaan Pengadaan
gu
Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian
A
Layanan
Pengadaan
Sekretariat
Daerah
Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).
194.
Kota
Blitar
Moh.
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Data Pengadaan Barang/ Jasa
ub lik
ah
yang Dinyatakan Gagal pada Semester I di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30
am
Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan). 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Masterplan Pengembangan
ep
195.
ah k
SMPN 3 Kota Blitar, Unit Usaha Dan Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas
In do ne si
1 (satu) buah buku Laporan Akhir Studi Kelayakan Pengembangan
A gu ng
196.
R
Brawijaya ( UUKBPP-FTUB ).
SMPN 3 Kota Blitar.
197.
5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 222/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perubahan
atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan
lik
198.
4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/
Perubahan
Kedua
atas
ub
325/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang
m
ah
aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
Keputusan
Walikota
Nomor
:
ka
188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan
ep
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran
4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/
on
Hal. 27 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
18/ HK/ 410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang
es
199.
R
ah
2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas
Keputusan
Walikota
R
Perubahan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor
:
188/525/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan
ng
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO). 1.
gu
200.
1 (set) fotokopi dokumen (sesuai dengan aslinya, diparaf
oleh TOTO ROBANDIYO)yang terdiri dari : a)
1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bagian Layanan
A
Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 9
Mei 2018 perihal Permohonan Lelang : Pembangunan Gedung
b)
ub lik
ah
SMPN 3 tahap II.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar
am
Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
c)
ep
ah k
Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar
R
Nomor : 420/46/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal
In do ne si
Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh PPK Pembangunan
A gu ng
Gedung Sekolah TURKAMANDOKO,SE. d)
1 (satu) lembar fotokopi Detail Paket Pengadaan 06.05
Pembangunan Gedung SD dan SMP ID Paket 15333995. e)
3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018.
1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Owner Estimate (OE)
ah
Nama
Kegiatan
:
Pembangunan
Gedung
Sekolah,
lik
f)
Nama
Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Konstruksi SMP 3 Kota
ub
m
Blitar Tahap II, Lokasi : Jl. Ciliwung Kota Blitar, Sumber dana : A-
g)
5 (lima) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pekerjaan
ep
ka
PBD 2017.
Kontruksi
Pembangunan
Gedung
Kegiatan
es
5 (lima) lembar fotokopi Rencana Pelaksanaan Pengadaan
on
Hal. 28 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
h)
R
ah
Pembangunan Gedung Sekolah.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(RPP) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah.
ng
i) 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian
gu
201.
027/032.1/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi,
A
Pembangunan
Gedung
Instansi
Dinas
Sekolah,
Pendidikan,
Pekerjaan
Kegiatan
Belanja
Modal
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar,
ub lik
ah
Nilai Kontrak Rp 11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender, Sumber Dana : APBD Kota Blitar, Tahun
am
Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK PERKASA. 202.
1 (Satu) buah media penyimpanan Merk Sandisk, Model: Ultra
203.
1 buah amplop besar warna coklat dengan tulisan tangan “Buku
R
ah k
SDCZ48-016G.
ep
USB. 3.0, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, SN: BL180325533B
A gu ng
: a)
1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Blitar
0901188288 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR. b)
In do ne si
tabungan Pak Walikota Mandiri + BCA� yang di dalamnya terdapat
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AE 0788450 a.n. MUH.
SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 171-00-0110111-5. c)
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 0497967 a.n.
lik
204.
1 (satu) buah buku tabungan BII nomor buku 1787703 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 1-436-09998-9.
205.
1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No.Paspor B8793310 a.n.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 18-11-2015 No.
ep
ka
DYAH NOVI ASTUTIK. 206.
ub
m
ah
MOCH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 144-00-0471055-1.
ah
Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi
R
Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka
es on
Hal. 29 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 28-12-2015 No.
R
207.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi
ng
Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 14-6-2016 No.
gu
208.
Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi
A
Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.
209.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 22-6-2017 No.
ub lik
ah
Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka
am
105 Blitar, Tunai Rp 100.000.000, 210.
1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
ep
Mandiri Tanggal 25-10-2017 Penerima Nama Muh. Samanhudi
ah k
Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111-5, Pengirim Nama Bpk. M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka No 105 Blitar, Nominal
In do ne si
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 2-2-2018 No. Rekening
A gu ng
211.
R
Rp 50.000.000, -.
090.11.88288 Nama pemilik rekening Muh. Samanhudi Anwar,
Nama Penyetor Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka, Total Rp 45.600.000, -
212.
1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 2-2-2018 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111.5, Pengirim Nama Muh.
lik
50.000.000, -. 213.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2016 dengan tulisan
ub
m
ah
Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Nominal Rp
FOLIO COLBUS warna coklat motif bunga.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2017 dengan tulisan
ep
ka
214.
FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.
ah
215.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2018 dengan merk
es on
Hal. 30 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) buah asli buku Agenda/Verifikasi SPP – SPM – SPJ tahun
R
216.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.
1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 1 dengan merk
ng
217.
Mirage warna biru motif batik.
1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 2 dengan merk
gu
218.
Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.
1 (satu) bundel asli dokumen Foto Existing Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Pekerjaan Pembangunaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II dengan lokas Jalan Ciliwung Kota Blitar.
220.
1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Volume Pembangunan SMP
am
3 Kota Blitar. 221.
ub lik
ah
A
219.
1
(satu)
bundel
asli
dokumen
asli
perhitungan
struktur
ah k
222.
ep
Pembangunan Unit Kelas SMPN3 Kota blitar.
1 (Satu) Unit Handphone Merk: Motorola, Type: M29F9, Model: XT1805,
Warna:
Abu-abu,
SN:
ZY322GSD4J,
IMEI
1:
In do ne si
R
351834090681757, IMEI 2: 351834090681765, yang didalamnya
terdapat SIM Card Telkomsel Putih kode: 0525000003359750, SIM
A gu ng
card Telkomsel Biru Muda, tanpa Memory Card, berserta Casing warna Hitam.
223.
1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: GT-E1272, Warna: Hitam, SN: RV1G120KQAX, IMEI 1: 357542060635000, IMEI 2: 357543060635008, yang didalamnya terdapat SIM Card warna Biru Kode: 6210103111020695.
lik
kapasitas: 8.5 GB, Kode: E0498001141U-09818DL, bertuliskan “Rekap LS 2017 dan 2018 Dinas PUPR Kota Blitar” bertanda tangan Erna Indriyani, tanggal 9-6-2018.
1 (satu) buku rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun
1 (satu) buku rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun
on
Hal. 31 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
2016-2021.
R
ah
226.
ep
2018.
es
225.
ka
1 (Satu) media Penyimpanan DVD+R DL, Merk: GT-PRO Plus,
ub
m
ah
224.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat
R
227.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.
1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat
ng
228.
daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.
1 (satu) buku copy perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja
gu
229.
perangkat daerah (PRKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas
230.
1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2017
ub lik
ah
A
Pendidikan.
Dinas Pendidikan.
am
231.
1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.
1 (satu) bundel printout Sistem Informasi Rencana Umum
ep
ah k
232.
Pengadaan LKPP Pemerintah Daerah Kota Blitar. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
In do ne si
R
233.
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018
A gu ng
Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2
Kegiatan Pembangunan Gedung SD dan SMP, Jumlah Anggaran Rp 23.553.663.000,00.
234.
1 (satu) bundel print out Rencana Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahab I Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Tahab II (2018,2019,2020).
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar printout
lik
ah
235.
layout design Pengembangan SMP N 3 Blitar dimana terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tulisan 2018 : ruang
ub
m
kelas IX beserta 1 (satu) lembar estimasi biaya berdasarkan
ka
tahapan pembangunan tahun 2017 dan 2 (dua) lembar printout
ah
236.
ep
legenda gambar.
1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada
R
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor :
es on
Hal. 32 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
094/MTP.SP/Tim 35 % /X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
237.
R
Permohonan Pemeriksaan di lapangan.
1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada
ng
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 098/MTP.SP/Tim 70 % /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal
gu
Permohonan Pemeriksaan di lapangan.
238.
1 (satu) Flashdisk merk Kingston, Model: DTDUO, Kapasitas: 8
Deview v1.05).
1 (satu) bundel printout rencana pengadaan melalui penunjukkan
ub lik
239.
ah
A
GB, S\N: 1C6F654E3FD0B090894C5C1D (dilihat dengan USB
langsung (PL) dan lelang tahun 2018 Bidang Dikdas (Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kota Blitar yang terdapat tulisan
am
tangan dengan tinta biru diantaranya perintah mas Henry, dst. 240.
1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R SN:
Nilai Hash MD5
Voice_call_(incl._VoIP)_651 05288_62811303268_201806-01_18-33-32.wav
2
Voice_call_(incl._VoIP)_651 79983_62811303268_201806-04_11-44-42.wav
ah
3
Voice_call_(incl._VoIP)_652 17194_62811303268_2018-
4
Voice_call_(incl._VoIP)_652
ka
47065_62811303268_2018-
Voice_call_(incl._VoIP)_652
R
ah
5
ep
06-06_09-30-40.wav
47115_62811303268_2018-
aea5659522169801
06ef4cdea48c14975 fe05da49aed9af0
16d86b97f97b5788f 53e3c35bf1948c7
32ae52fe76acaa728 739c059a21fb41f a71c270d13a14c7e 6733055d927860f4
File
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
on
Hal. 33 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
6b84b656862fd8e0
ub
m
06-05_12-22-02.wav
Jenis
es
1
lik
Nama
A gu ng
No
In do ne si
R
ah k
ep
MAPA02RD25005161 6 yang berisi file :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Voice_call_(incl._VoIP)_652
ng
47229_62811303268_201806-06_09-34-38.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 63106_62811303268_201806-06_16-10-50.wav
8
Voice_call_(incl._VoIP)_652
18-06-05_10-35-06.wav
am
9
Voice_call_(incl._VoIP)_652 14071_6281231122770_20
1
Voice_call_(incl._VoIP)_652
0
17243_6281231122770_20
ep
ah k
18-06-05_11-05-38.wav
R
18-06-05_12-23-04.wav
Voice_call_(incl._VoIP)_652
1
30051_6281231122770_20
A gu ng
1
18-06-05_18-22-42.wav
1
Voice_call_(incl._VoIP)_652
2
31575_6281231122770_20
ah
18-06-05_19-18-27.wav
1
Voice_call_(incl._VoIP)_652
3
42022_6281231122770_20
1
Voice_call_(incl._VoIP)_652
4
54125_6281231122770_20 18-06-06_12-20-15.wav
1
Voice_call_(incl._VoIP)_652
5
54311_6281231122770_20
ep
ka
16bdf2c96fd47faf
4e2aeb954518808c 34a5ae74f47a89d1
5c8e06aa33d4c4a7 ddbc5b21de28e157
10321940807475ac e9748ed309c92df8
93a4d14ad0734d7f eb2e5a723cf5fb59
fa82270de15efcbce c6f1024882cdf57
58ca47577747c79a 8a69f97e320056ff
bf85f290165a42bb2
ub
m
18-06-06_06-09-25.wav
ah
ce9a0a86a01945c7
ub lik
ah
12881_6281231122770_20
8e752095f1e4966e
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
f85bbe1a1006491
03bd4ead035419f7 aa89f9b09a105531
Voice
Voice
es on
Hal. 34 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
18-06-06_12-24-21.wav
Voice
In do ne si
A
gu
7
701471982681661b
lik
6
R
06-06_09-31-50.wav
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Voice_call_(incl._VoIP)_652
6
63735_6281231122770_20
R
1
1
Voice_call_(incl._VoIP)_652
7
74988_6285859824366_20 18-06-07_00-32-24.wav
1
Voice_call_(incl._VoIP)_652
8
85578_6285859824366_20 18-06-07_10-01-47.wav
241.
315fd2b7d409fb487 45a70fa067ab1fa
8b439e290a83323d 1af8bea664d42ab3
0467a7112e0bd0e0 94c0e4159e701291
Voice
Voice
Voice
ub lik
ah
A
gu
ng
18-06-06_16-28-47.wav
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar fotokopi legalisir “Cek No. CP 052044 tanggal 6-62018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna
am
Tehnik Perkasa sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo” dan
ep
“Cek No. CP 052043 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank
ah k
Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani
In do ne si
1 (satu) lembar fotokopi legalisir “ Form Sumber dan Tujuan
A gu ng
242.
R
oleh Susilo Prabowo”
Penggunaan Dana (STPD) Nasabah Pemilik Rekening/Kuasanya atas nama Susilo Prabowo Nomor Rekening 2436001000”
243.
1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar (ditandatangani TOTO ROBANDIYO S.Sos,M.Si.) kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan
lik
Blitar, nomor : 027/249/410.020.6/2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Lelang Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar tahap II. 244.
1 (satu) buah tempat penyimpanan DVD warna hitam polos, yang
a)
ep
di dalamnya terdapat :
ka
ub
m
ah
Gedung SMP Negeri 3 Kota Blitar Tahap II Dinas Pendidikan Kota
1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna
ah
biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “1”) dengan nomor
on
Hal. 35 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
b) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru
es
R
RWD80A-01725 dan W7A00097 B18.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(terdapat tulisan spidol hitam angka “2”) dengan nomor RWD80A01696 dan W7A00098 B2
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup
ng
245.
Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Brigjen
gu
Katamso Kec. Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki P. Sus” dengan tinta warna
A
biru.
246.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec.
ub lik
ah
Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yang memiliki
am
armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru. 247.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup
ep
Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan
ah k
Jl. DI. Panjaitan Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo”
In do ne si
R
dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus”
A gu ng
dengan tinta warna biru. 248.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup
Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir. Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota
Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr.
Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru.
lik
2 (dua) lembar printout Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah PAPBD tahun 2016 yang terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil.
250.
ub
m
ah
249.
1 (satu) lembar printout Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
ka
Kota Blitar P APBD (PAK) Fisik Tahun Anggaran 2016 yang
ah
251.
ep
terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan
on
Hal. 36 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tata
es
R
HAM RI Nomor: AHU-17338.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 02 April
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Karunia Abadi yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang
Susapto, SH Nomor 10 tanggal 06 September 2011 tentang
ng
Pendirian PT. Tata Karunia Abadi. 252.
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan
gu
HAM RI Nomor: C-12656 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sarana Multi Usaha yang
A
dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 228 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Sarana Multi Usaha.
253.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor
ub lik
ah
17 tanggal 17 Juni 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Modern Tehnik.
am
254.
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: C-29368 HT.01.01.TH.3 tanggal 17 Desember
ep
2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Modern Makmur
ah k
Mandiri yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 215 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Modern
In do ne si
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan
A gu ng
255.
R
Makmur Mandiri.
HAM RI Nomor: AHU-18103.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jala Bumi Megah yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 110 tanggal 22 September 2011 tentang Pendirian PT. Jala Bumi Megah.
256.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor
257.
lik
Komanditer CV. Yala Bumi Persada.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor
ub
m
ah
59 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan
18 tanggal 09 Oktober 1991 tentang Pendirian Perseroan
258.
ep
ka
Komanditer CV. Surya Pradana.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris W. Soetomo, SH Nomor 3/83/2
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 59
on
Hal. 37 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
tanggal 09 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.
es
259.
R
ah
tanggal 12 Februari 1983 tentang Pendirian CV. Sapta Sarana.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
260.
R
Purnama Jaya.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor
ng
14 tanggal 28 Februari 1986 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pandan Arum.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor
gu
261.
60 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan
262.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdur Rahman, SH., MKn Nomor 2 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pendirian CV. Arta Kencana Sakti.
263.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 11 tanggal
am
ub lik
ah
A
Komanditer CV. Kartika Perkasa.
06
September
2011
tentang
Pendirian
Perseroan
Komanditer CV. Armada Perkasa. 264.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 312
Airlangga Putra.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 102
In do ne si
R
265.
ep
ah k
tanggal 29 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.
tanggal 13 Juni 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.
A gu ng
Daya Nusantara.
266.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan Nomor: 620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
267.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
lik
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
ka
268.
ub
m
ah
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
ep
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
ah
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor:
on
Hal. 38 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
ng
M
269.
R
620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan
Tempat
Pendidik
Modal Pengadaan
SMPN
3
Kota
ng
Gedung
Konstruksi Belanja
Bangunan
Blitar
Nomor:
027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
gu
270.
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung
A
Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
ub lik
ah
271.
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
am
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3
ah k
272.
ep
Juli 2017.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
In do ne si
R
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3
A gu ng
Juli 2017.
273.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
lik
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.
ka
275.
ub
m
ah
274.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
ep
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
ah
Pekerjaan Konstruksi Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjen Kidul Nomor:
640.DAU/1746/410.102/2017
tanggal
29
R
Lanjutan
es on
Hal. 39 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
November 2017.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 39
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
R
276.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
ng
Pekerjaan Konstruksi Pengurugan di Lingkungan Kelurahan
Kepanjen Kidul Nomor: 600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21
gu
April 2017.
277.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
A
Pekerjaan Konstruksi Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017 tanggal 14 Juli 2017. 3
(tiga)
lembar
copy
dokumen
kontrak
ub lik
ah
278.
027/1863/410.115.3/2017
tanggal
11
Oktober
Nomor:
2017
Dinas
am
Lingkungan Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia
ah k
279.
ep
CV. Sapta Sarana.
1 (satu) bundel asli dokumen Engineer Estimate Pekerjaan
1 (satu) bundel fotocopy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan
In do ne si
280.
R
Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
A gu ng
Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II. 281.
1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
282.
1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4347-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: brook3n.angel@gmail.com
dengan
nama
1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4355-CDR-A80A AZ0
lik
283.
yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: dengan
ub
lembu.suro14@yahoo.com
m
ah
brook3n.angel@gmail.com.pst.
file
nama
file
ka
lembu.suro14@yahoo.com.pst. 1
(Satu)
bundel
copy
Dokumen
Kontrak
Nomor
:
ep
284.
600.APBD/488/410.102/2018 tanggal 07 Mei 2018 sumber dana
ah
APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada instansi Dinas
on
Hal. 40 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
796.078.000 (Tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh
es
R
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak Rp
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel copy Dokumen Gambar Rencana Program Pembangunan
dan
keciptakaryaan
kegiatan
ng
285.
R
delapan ribu rupiah) dengan pelaksana CV. SAPTA SARANA.
Pemeliharaan Pembangunan
sarana
prasarana
dan
Rehabilitasi
gu
Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
286.
1 (Satu) bundel copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
A
Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan
kegiatan
Pembangunan
dan
Rehabilitasi
ub lik
ah
Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
am
287.
1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
sarana
ep
prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi
ah k
Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan
1 (Satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
In do ne si
288.
R
Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
A gu ng
Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan
kegiatan
Pembangunan
dan
Rehabilitasi
Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
289.
4
(Empat)
lembar
copy
dokumen
kontrak
Nomor
:
620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket
lik
ah
peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dari DAK Kota
ub
m
Blitar tahun anggaran 2014 dengan nama penyedia jasa CV. YALA
290.
4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor :
ep
ka
BUMI PERSADA.
ah
620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada
on
Hal. 41 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
Peningkatan Jembatan di Jalan AHMAD DAHLAN dengan nilai
es
R
Instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 41
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan
ng
sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. 3
(Tiga)
lembar
gu
291.
copy
dokumen
Surat
Perjanjian
untuk
melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat
Menuju
ke
P2KH
Nomor
:
A
630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai
kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta
ub lik
ah
seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA.
am
292.
4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat
ep
924.783.000
dengan
293.
penyedia
jasa
R
PERKASA.
nama
CV.
KARTIKA
In do ne si
ah k
dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp
4 (empat) lembar dokumen copy kontrak dengan nomor :
A gu ng
630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir
Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.
294.
3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor :
640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai
Gedung Dispenda Kota Blitar. 295.
lik
KARTIKA PERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan
2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan
ub
m
ah
Kontrak Rp 2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV.
ka
Nomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015
ep
dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana
on
Hal. 42 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan
ng
M
296.
R
ah
CV. KARTIKA PERKASA.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 42
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
nomor : 600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015 dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai
ng
kontrak sebesar Rp 198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. 3
(tiga)
lembar
copy dokumen
kontrak
gu
297.
dengan
nomor
:
620.BANPROP/1798/410.102/2015 tanggal 17 September 2015
dengan nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian
A
Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.
3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor :
ub lik
ah
298.
620.BANPROP/1797/410.102/2015 tanggal 17 September 2015
am
dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA
ah k
299.
ep
dengan besaran kontrak Rp 1.738.546.000.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1686/410.102/2015 tanggal 01 September 2015
In do ne si
R
dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan
A gu ng
besaran kontrak Rp 4.628.728.000.
300.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1687/410.102/2015 tanggal 01 September 2015
dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket
pekerjaan
Pembangunan
Gedung
Kesenian
dengan
ub
m
pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000. 302.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor :
ep
ka
lik
ah
301.
ah
640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama
on
Hal. 43 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT.
es
R
paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 43
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
303.
R
MODERN MAKMUR MANDIRI.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :
ng
640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama
paket pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama
gu
pelaksana CV. SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000.
304.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAK-
A
T/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak
Rp
3.951.263.000
dengan
nama
paket
pekerjaan
ub lik
ah
Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH.
am
305.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan
ep
nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan
ah k
Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAK-
In do ne si
306.
R
paket Rp 8.883.332.000.
A gu ng
T/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp 5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo I.
307.
3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAKT/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket
308.
lik
nilai kontrak Rp 8.898.636.000.
3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan Nomor :
ub
m
ah
pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan
620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016
ka
dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi
ep
Utara dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :
on
Hal. 44 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama
es
309.
R
ah
dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
paket pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai
ng
kontrak Rp 3.907.027.000. 310.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor :
gu
620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan
A
dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 3.787.143.000.
311.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor :
ub lik
ah
620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan
am
nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp 9.925.536.000.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan nomor
ep
312.
ah k
640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan
In do ne si
R
nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai
A gu ng
kontrak Rp 4.456.181.000.
a. Barang
bukti
nomor
1 s.d. 185 digunakan untuk pembuktian dalam
perkara lain.
b. Barang bukti nomor 241, 242, dan 245 s.d. 250 terlampir dalam berkas perkara an. MUH. SAMANHUDI ANWAR, dkk;
c. Barang bukti nomor 186 s.d. 221 s.d. 240, 243, 244, dan 251 s.d. 312.
biaya
perkara
sebesar
Rp5.000,00
(lima
ribu
rupiah)
ub
dibebankan kepada Terdakwa.
Setelah mendengarkan dan mempelajari Nota Pembelaan Para Penasihat
ep
Hukum dan Terdakwa I tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
on
ng
Hal. 45 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
secara
R
1. Menyatakan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak terbukti bersalah
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
7. Menetapkan
lik
ah
dikembalikan dari mana benda itu disita;
Halaman 45
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Primair Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
ng
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dakwaan Subsidair Pasal 11
gu
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20
A
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ub lik
dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
3. Menyatakan segala barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
ep
ah k
am
ah
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dari segala
Setelah mendengarkan dan mempelajari Nota Pembelaan Para Penasihat Hukum dan Terdakwa II tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon
In do ne si
R
agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
A gu ng
1. Menyatakan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebankan ongkos perkara kepada negara.
lik
alias TOTOK mohon hukuman yang seringan-ringannya dan mohon untuk
keluarganya berdomisili di Blitar;
ub
dapat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Blitar karena
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dihadapan sidang Pengadilan Tindak Korupsi
pada
Pengadilan
SUBSIDAIRITAS sebagai berikut:
Negeri
Surabaya
dengan
dakwaan
es on
Hal. 46 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ep
Pidana
ah
ka
m
ah
ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
PRIMAIR
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
---------- Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar
ng
periode 2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016
bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pada
gu
bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah SUSILO PRABOWO Alias EMBUN di Jalan Cemara No. 42 Kota
A
Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar Jalan Sudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar, Jl. Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
ah
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ub lik
Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO Alias EMBUN, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau
ep
ah k
am
melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah yaitu menerima uang
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II
In do ne si
R
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui atau patut menduga uang tersebut
diberikan karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR telah memberikan
A gu ng
beberapa proyek kepada SUSILO PRABOWO Alias EMBUN melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya proyek pembangunan SMP
Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun 2018 dan pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar tahun 2018, dan proyek pembangunan jalan di Kota Blitar tahun
anggaran 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
lik
ah
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
ub
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
ď€
ep
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Pada awal tahun 2017, Terdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar
diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian
on
ng
Hal. 47 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
R
membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Halaman 47
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
SUSILO
PRABOWO
Alias
EMBUN
R
proyek
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dan
mengarahkan
HERMANSYAH PERMADI mengalokasikan paket proyek untuk SUSILO ď€
ng
PRABOWO alias EMBUN.
Menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan proyek dengan asosiasi para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO
gu
PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta perwakilan
GAPENSI,
dengan
hasil
penyedia
barang/jasa
hanya
akan
A
mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan
Selain itu, untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan
HERMANSYAH
PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, sehingga pada tahun 2017
ep
SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek atau pekerjaan sebagai
Nama
Nama Paket
A gu ng
No
R
berikut:
.
Perusahaan
Nilai Kontrak
Proyek
In do ne si
ah k
am
ď€
ub lik
ah
pemenang lelang sesuai pembagian.
Nomor Kontrak
1)-----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Peningkatan Rp4.469.300.000,0 620.DAK/924/41 MULTI
Jalan di Jln. Ir.
USAHA
Soekarno
0
0.102/2017
tanggal 14 Juli
Lanjutan
2017
USAHA
Tanjung Bagian Selatan Lanjutan
0
lik
dan Trotoar di Jl.
842/410.102/20 17 tanggal 3 Juli
ub
MULTI
2017
3)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV PURNAMA Peningkatan Rp684.865.000,00 620.DAU/1748/
Mastrip
R
tanggal 29 November 2017
on
Hal. 48 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
410.102/2017
es
Jalan di Jalan
ep
JAYA
ah
ka
m
ah
2)-----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Rehabilitasi Jalan Rp2.719.172.000,0 620.BANPROP/
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
4)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp987.438.000,00 620.BANPROP/ SARANA
dan Trotoar di JL.
841/410.102/20
17 tanggal 3 Juli
ng
Bali Bagian Timur
2017
gu
5)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp1.593.156.000,0 620.BANPROP/ SARANA
dan Trotoar di JL.
0
844/410.102/20
Cemara Bagian
17 tanggal 3 Juli
A
Barat
2017
SARANA
Pagar Taman
am
Tanjungsari
ub lik
ah
6)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Pembuatan Rp493.513.000,00 027/1863/410.1 15.3/2017 tanggal 11 Oktober 2017
dan Trotoar di Jl.
0
PERSADA
Cemara Bagian
17 tanggal 3 Juli
Timur
2017
ep
BUMI
843/410.102/20
In do ne si
A gu ng
R
ah k
7)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp1.867.800.000,0 620.BANPROP/
8)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp2.387.929.000,0 620.BANPROP/ BUMI
dan Trotoar di Jl.
PERSADA
Tanjung Bagian
0
840/410.102/20
17 tanggal 3 Juli
Utara Lanjutan
2017
9)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp931.808.000,00 640.DAU/1746/ NUSANTARA
lik
ah
tanggal 29
Kepanjenkidul
november 2017
ub
Lanjutan
10) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV KARTIKA Penataan Strain Rp294.713.000,00 600.DAU/1411/ Kali Lahar
410.112/2017 tanggal 14 Juli 2017
R
ep
PERKASA
11) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Peningkatan Rp4.509.990.000,0 620.DAK/923/41
on
ng
Hal. 49 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
ka
m
410.102/2017
Kelurahan
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Lahan di
Halaman 49
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan di Jln D.I
0.102/2017
Panjaitan
tanggal 14 Juli 2017
ng
PERKASA
0
R
TEHNIK
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
12) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Pembangunan Rp11.341.000.000, 027/032/410.11 SMP Negeri 3
gu
TEHNIK
A
PERKASA
00
0.1/2017
Kota Blitar
tanggal 15
Agustus 2017
13) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp393.990.000,00 600.DAU/527/4 10.102/2017
Kelurahan Kepanjenkidul
ub lik
Lahan di
tanggal 21 April 2017
Pada tahun 2018, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI kembali
ep
mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN diantaranya
ah k
am
ah
NUSANTARA
proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai
In do ne si
R
Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran
A gu ng
2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
Guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyekproyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya. Selanjutnya pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO
lik
ah
PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II mengajak ke rumah Terdakwa I
Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN menemui
ub
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai
ep
pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I
Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar)
on
ng
Hal. 50 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
R
menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
guna membicarakan pembagian proyek.
Halaman 50
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang Rp23.000.000.000,00
(dua
puluh
tiga
miliar
ng
lebih
rupiah).
Sebagai
kompensasinya Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II.
Menindaklanjuti permintaan Terdakwa I, pada tanggal 6 Juni 2018 SUSILO
gu
ď€
PRABOWO alias EMBUN menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu
A
miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank KCP Kota Blitar dengan menggunakan cek nomor CP052044 dari rekening giro nomor 2436001000 atas nama PT
ub lik
alias EMBUN yang juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap 1 tahun 2017. Selanjutnya sesuai perintah Terdakwa I, uang sejumlah
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut
diberikan kepada Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar. ď€
Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau setidak-tidaknya patut
ep
ah k
am
ah
Moderna Teknik Perkasa yang merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO
menduga uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan karena Terdakwa I telah mengalokasikan beberapa proyek kepada
In do ne si
R
SUSILO PRABOWO alias EMBUN melalui intervensi terhadap proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar baik secara langsung maupun
A gu ng
tidak langsung yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b
ub
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
es on
Hal. 51 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
m
Undang-Undang
ka
lik
ah
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
SUBSIDAIR
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
---------- Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar
ng
periode 2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016
bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pada
gu
bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah SUSILO PRABOWO Alias EMBUN di Jalan Cemara No. 42 Kota
A
Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar Jalan Sudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar, Jl.
Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
ub lik
ah
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah
menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO Alias EMBUN, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
ep
ah k
am
melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji yaitu
berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui atau patut
In do ne si
R
menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
A gu ng
ANWAR selaku Walikota Blitar, atau yang menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut SUSILO PRABOWO alias EMBUN, uang tersebut diberikan karena ada
hubungannya dengan jabatan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ď€
Pada awal tahun 2017, Terdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI
lik
ah
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian
diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas mengenai
ub
mengarahkan HERMANSYAH PERMADI mengalokasikan paket proyek untuk ď€
ep
SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan pryek dengan asosiasi para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO
dengan
hasil
penyedia
barang/jasa
hanya
on
akan
Hal. 52 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
GAPENSI,
es
perwakilan
R
PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
pembagian alokasi proyek dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan
Halaman 52
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya.
Selain itu untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan
ng
ď€
proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan HERMANSYAH
PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait
gu
membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang
terafiliasi dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, sehingga Pada tahun 2017,
A
SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek atau pekerjaan sebagai
No
Nama
Nama Paket
.
Perusahaan
Proyek
ub lik
am
ah
berikut:
Nilai Kontrak
Nomor Kontrak
Jalan di Jln. Ir.
0
USAHA
Soekarno
tanggal 14 Juli
Lanjutan
2017
ep
MULTI
R
ah k
1) ----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Peningkatan Rp4.469.300.000,0 620.DAK/924/41 0.102/2017
dan Trotoar di Jl.
0
842/410.102/20
A gu ng
MULTI
In do ne si
2)-----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Rehabilitasi Jalan Rp2.719.172.000,0 620.BANPROP/
USAHA
Tanjung Bagian
17 tanggal 3 Juli
Selatan Lanjutan
2017
3)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV PURNAMA Peningkatan Rp684.865.000,00 620.DAU/1748/ JAYA
Jalan di Jalan
410.102/2017
lik
dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur
ep
841/410.102/20 17 tanggal 3 Juli 2017
5)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp1.593.156.000,0 620.BANPROP/ dan Trotoar di JL.
R
SARANA
Cemara Bagian
844/410.102/20 17 tanggal 3 Juli
on
Hal. 53 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
0
es
ka
SARANA
ub
4)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp987.438.000,00 620.BANPROP/
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
tanggal 29
November 2017
m
ah
Mastrip
Halaman 53
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2017
R
Barat
6)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Pembuatan Rp493.513.000,00 027/1863/410.1 Pagar Taman
15.3/2017
ng
SARANA
gu
Tanjungsari
tanggal 11
Oktober 2017
BUMI
dan Trotoar di Jl.
PERSADA
Cemara Bagian
0
843/410.102/20
17 tanggal 3 Juli
Timur
2017
ub lik
ah
A
7)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp1.867.800.000,0 620.BANPROP/
BUMI
dan Trotoar di Jl.
PERSADA
Tanjung Bagian
0
ep
am
8)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp2.387.929.000,0 620.BANPROP/
ah k
Utara Lanjutan
840/410.102/20 17 tanggal 3 Juli 2017
In do ne si
NUSANTARA
R
9)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp931.808.000,00 640.DAU/1746/ Lahan di
410.102/2017 tanggal 29
A gu ng
Kelurahan
Kepanjenkidul
november 2017
Lanjutan
10) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV KARTIKA Penataan Strain Rp294.713.000,00 600.DAU/1411/ 410.112/2017
tanggal 14 Juli
lik
2017
Jalan di Jln D.I
PERKASA
Panjaitan
0
0.102/2017
ub
TEHNIK
tanggal 14 Juli 2017
PERKASA
Kota Blitar
00
0.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017
on
Hal. 54 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
R
SMP Negeri 3
M
TEHNIK
es
ep
12) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Pembangunan Rp11.341.000.000, 027/032/410.11
ah
ka
Kali Lahar
11) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Peningkatan Rp4.509.990.000,0 620.DAK/923/41
m
ah
PERKASA
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 54
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
13) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp393.990.000,00 600.DAU/527/4 NUSANTARA
Lahan di
10.102/2017
tanggal 21 April
ng
Kelurahan
2017
gu
Kepanjenkidul
Pada tahun 2018, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI kembali
A
mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN diantaranya
proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai
ub lik
rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek-
ep
proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias
ah k
am
ah
Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu
EMBUN datang ke rumah. Selanjutnya pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO
In do ne si
R
PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II mengajak kerumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek.
Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menemui
A gu ng
Terdakwa I di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH.
AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan
MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) menanyakan proyek
dimaksud
dan
mendapat
jawaban
bahwa
lik
ah
anggaran
anggaran
ub
Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).
Setelah SUSILO PRABOWO alias EMBUN ditunjuk sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tanggal 6 Juni 2018 SUSILO PRABOWO
ep
alias EMBUN menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank KCP Kota Blitar dengan menggunakan cek nomor
Perkasa yang merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO yang juga
on
ng
Hal. 55 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
R
CP052044 dari rekening giro nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih
Halaman 55
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2017.
Selanjutnya
R
mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap 1 tahun sesuai
perintah
Terdakwa
I,
uang
sejumlah
ng
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar. ď€
Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau setidak-tidaknya patut
gu
menduga bahwa penerimaan uang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN terkait
A
dengan jabatan Terdakwa I selaku Walikota Blitar yang mempunyai kekuasaan atau
wewenang
untuk
memberikan
beberapa
proyek
kepada
SUSILO
ub lik
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya menurut pikiran SUSILO PRABOWO alias EMBUN, pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Walikota Blitar. Bahwa
ep
ah k
am
ah
PRABOWO alias EMBUN dengan melakukan intervensi terhadap proses
perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal
Undang-Undang
11
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
In do ne si
R
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
A gu ng
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik
Para
Terdakwa maupun Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah
mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah, Surat-surat, Barang Bukti, dan
lik
ah
keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
ub
1. Saksi WINDHA PARAMITHA, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ď€
Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ep
ka
Bahwa Saksi bekerja sebagai Teller di Maybank Blitar.
on
Hal. 56 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
ď€
es
ah
namun tidak mengenalnya secara dekat.
R
m
A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 56
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa ada nasabah yang bernama SUSILO PRABOWO di Maybank
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Blitar dan merupakan nasabah prioritas yang memiliki uang tabungan
ng
diatas Rp40.000.000.000,-.
Bahwa SUSILO PRABOWO merupakan nasabah pribadi dan juga
perusahaan dan atas dirinya diberikan cek untuk memudahkan
gu
pengambilan uang.
Bahwa pengambilan uang dengan menggunakan cek adalah Teller
A
melakukan konfirmasi kepada pimpinan saksi yakni HENDRI, lalu HENDRI melakukan konfirmasi kepada SN Bank yaitu ERIKA dan
ub lik
ah
ERIKA lalu menyiapkan uangnya. Kemudian SUSILO PRABOWO datang membawa cek yang akan
lalu dihadirkan. Untuk uangnya
biasanya diambil di Bank maupun diantarkan kepada SUSILO
am
PRABOWO.
Bahwa pencairan cek dapat juga dilakukan oleh orang lain selain
ep
SUSILO PRABOWO karena SUSILO PRABOWO merupakan nasabah
Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, ada pencairan cek milik SUSILO
R
ah k
prioritas.
Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, ada pencairan cek milik SUSILO
A gu ng
In do ne si
PRABOWO sejumlah Rp1.000.000.000,-.
PRABOWO sejumlah Rp 500.000.000,-.
Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, ada pencairan cek milik SUSILO
PRABOWO sejumlah Rp1.000.000.000,- yang uang ini diantar langsung oleh saksi ke rumah SUSILO PRABOWO di Jalan Cemara Kota Blitar.
Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, ada laki-laki berpakaian Pemda
lik
ada uang maka uang pencairan cek baru ada pada pukul 12.00 Siang dan uang kemudian dibungkus plastic diantarkan ke rumah SUSILO PRABOWO. Kemudian pada tanggal yang sama, ada juga pencairan
ub
m
ah
yang mencairkan cek sejumlah Rp500.000.000,- namun karena belum
cek sejumlah Rp1.000.000.000,- yang dibungkus kardus warna coklat
ep
ka
yang dicairkan sendiri oleh SUSILO PRABOWO di Maybank pada pukul 16.30 WIB.
es on
Hal. 57 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
keberatan.
R
ah
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 57
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2. Saksi SUSILO PRABOWO Alias EMBUN, Memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR,
ng
namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
Bahwa Saksi merupakan Pengusaha dan mempunyai banyak
gu
perusahaan yakni sesuai dengan BAP saksi.
Bahwa
Saksi
kenal
dengan
HERMANSYAH
PERMADI,
yang
HERMANSYAH PERMADI sudah lama sejak dia belum menjadi Kepala Dinas PUPR.
ub lik
ah
A
merupakan Kepala Dinas PUPR Kota Blitar. Saksi mengenal
Bahwa Perusahaan saksi ada mendapat lebih dari satu pekerjaan di Kota Blitar. Cara mendapatkan pekerjaan tersebut adalah dari jumlah
am
paket
pekerjaan
sudah
HERMANSYAH PERMADI.
dibagi-bagi
yang
dilakukan
oleh
Bahwa selain saksi yang mendapat jatah pekerjaan adalah HENRIN,
ep
ah k
ada
SUKAMTO dan SUKARSO yang merupakan pengusaha di Kota Blitar. Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan mengenai pembagian paket
R
In do ne si
pekerjaan ini kepada HENRIN, SUKAMTO dan SUKARSO karena biasanya saksi dipanggil tersendiri.
A gu ng
Bahwa setelah mendapatkan pembagian jatah pekerjaan, lalu saksi mendapatkan pekerjaan. Saksi tidak ada memberikan uang fee kepada HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas PUPR Kota
Blitar. Saksi biasanya memberikan uang langsung kepada Walikota Blitar yakni Terdakwa.
Bahwa seingat saksi banyak pemberian kepada terdakwa yang
ah
diberikan melalui HERMANSYAH PERMADI maupun diberikan sendiri
lik
oleh saksi, salah satunya ada yang Rp200.000.000,-. Pemberianpemberian uang itu diberikan karena saksi ada mendapat pekerjaan di
ub
m
lingkungan Pemkot Blitar. Istilah saat itu adalah meminta pinjam, ada yang dikembalikan ada yang tidak. Saksi tidak pernah membuat
ep
ka
kwitansi atas pemberian uang-uang tersebut.
Bahwa di tahun 2017 saksi ada juga mendapat pekerjaan, namun
ah
saksi lupa apakah ada pemberian uang kepada Terdakwa yang saksi
es on
Hal. 58 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
berikan melalui HERMANSYAH PERMADI.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 58
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa pekerjaan yang saksi dapatkan di tahun 2017 adalah
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
pembangunan Stadion SUPRIYADI, pembangunan SMPN 3 Blitar
ng
tahap pertama yakni sekitar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) atau Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar).
Bahwa pada saat itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
gu
meminjam uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada saksi.
Bahwa Saksi memang memberikan pinjaman uang seperti itu kepada siapa saja yang butuh, ada yang memakai jaminan dan ada yang tidak memakai jaminan.
ub lik
ah
A
Bahwa pada tanggal 5 juni 2018, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG
am
PURNOMO alias TOTOK dalam satu pertemuan. Awalnya bukan membicarakan masalah proyek, saksi ditelepon oleh Terdakwa I MUH.
ep
SAMANHUDI ANWAR dan mengatakan ingin bertemu saksi. Lalu
ah k
saksi menyampaikan bahwa saksi akan datang ke rumah Dinas
R
Walikota Blitar setelah maghrib. Ketika akan ke rumah Dinas, saksi
In do ne si
lalu mengajak Terdakwa BAMBANG PURNOMO alias TOTOK yang juga merupakan teman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
A gu ng
Bahwa awal pembicaraan adalah mengenai Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR yang membutuhkan sejumlah dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) lalu saksi menjawab kalau satu setengah milyar, saksi susah memenuhinya.
Lalu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan bahwa
akan ada pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 2. Saat itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak menjanjikan karena Terdakwa I
lik
ah
MUH. SAMANHUDI ANWAR menyuruh saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Lalu saksi mengatakan bahwa lelang itu tidak
ub
m
gampang. Namun karena untuk kepentingan yang lebih besar, maka saksi akan mengusahakan uang tersebut kepada Terdakwa I MUH.
ep
ka
SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa saat itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada
ah
mengatakan mengenai fee pekerjaan SMPN 3 sejumlah 8% dari
es on
Hal. 59 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
kontrak setelah potong pajak.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 59
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa kemudian saksi ada mencairkan uang saksi di Bank sebelum
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian ditangkap oleh KPK.
Bahwa untuk tahun 2018 saksi ada mendapatkan 11 proyek.
ng
Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ANWAR di Rumah Dinas Walikota tersebut, tidak ada lagi pertemuan
gu
di rumah saksi dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, saksi ada mencairkan cek PT.
MODERNA TEKNIK sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diletakkan didalam 2 kardus.
ub lik
ah
A
Bahwa pertemuan tanggal 5 Juni 2018 tersebut adalah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelepon saksi meminta saksi datang
am
ke rumah dinas Walikota, namun Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ada meminta saksi mengajak Terdakwa BAMBANG
ep
ah k
PURNOMO alias TOTOK. Yang mengajak Terdakwa BAMBANG PURNOMO alias TOTOK untuk ikut adalah atas inisiatif saksi sendiri. Bahwa Saksi pernah dititipi dokumen perizinan dari terdakwa untuk
R
Bahwa Saksi mendatangi rumah dinas Walikota Blitar sekitar habis
A gu ng
In do ne si
diserahkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Magrib dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda, lalu saksi masuk ke rumah dinas Walikota tanpa melapor ke petugas piket karena sudah biasa. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR lalu menemui
saksi dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK di ruang
tamu rumah dinas Walikota. Saat itu yang dibicarakan pertama kali adalah tentang Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada
lik
dan tidak ada membahas mengenai tukar guling tanah.
Bahwa awalnya saksi tidak mau meminjamkan uang, namun Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan mengenai pekerjaan
ub
m
ah
keperluan mendesak dan ingin meminjam uang satu setengah milyar
pembangunan SMPN 3 Blitar yang fee sejumlah 8% agar diberikan
ep
ka
kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Selain itu ada fee 2% untuk pihak lain, namun saksi lupa untuk siapa.
ah
Bahwa Saksi mau memberikan uang satu setengah milyar tersebut
R
karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR membutuhkan dan
es on
Hal. 60 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
juga adanya proyek pembangunan SMPN 3 Blitar.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 60
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saat pertemuan itu, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ada menelepon SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Blitar). Saksi juga ikut
ng
mendengar percakapan telepon mereka yang isinya adalah Terdakwa
I MUH. SAMANHUDI ANWAR menanyakan mengenai besaran anggaran
pembangunan
SMPN
3
Blitar.
Tujuan
menanyakan
gu
anggaran pembangunan SMP N 3 Blitar adalah untuk menghitung jumlah fee 8 %.
Bahwa saat pertemuan itu, saksi tidak ingat apakah Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan bahwa agar uang itu dititipkan melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
ub lik
ah
A
Bahwa seingat saksi, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak memerintahkan namun hanya mengatakan kepada saksi bahwa
am
“uangnya nanti bisa dititipkan di BAMBANG PURNOMO”. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
ep
mengetahui mengenai perkataan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ah k
ANWAR tersebut, namun memang pertemuan itu ada juga dihadiri
Bahwa
saksi
ada
mengatakan
kepada
Terdakwa
I.
MUH.
In do ne si
R
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
SAMANHUDI ANWAR bahwa saksi takut diawasi OJK, namun hal ini
A gu ng
dikatakan saksi karena saksi pada dasarnya tidak mau memberikan uang tersebut karena jumlahnya yang banyak.
Bahwa setelah pertemuan itu tidak ada lagi pembicaraan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, pada sore harinya saksi ada
mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,-. Lalu saksi ke rumah
lik
uang itu kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Saksi ada turun dari mobil saat menyerahkan uang tersebut dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
ub
m
ah
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan memberikan
TOTOK bahwa “jika yang mengambil bukan pak SAMANHUDI, maka
ep
ka
tidak usah dikasihkan. Kamu tidak usah telepon”. Selain itu saksi juga ada mengatakan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
ah
TOTOK bahwa pemberian uang ini rahasia dan tidak usah diketahui
es on
Hal. 61 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
istri BAMBANG PURNOMO dan agar menyimpannya di mobil dia saja.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 61
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Lalu saksi menyerahkan uang satu setengah milyar dalam kardus tersebut kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa saksi sudah lama mendengar bahwa saksi sudah diikuti oleh
ng
KPK.
Bahwa saat saksi dijemput oleh petugas KPK di rumahnya, saksi ada
gu
menelepon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan
mengatakan agar uang tersebut dibawa lagi ke rumah saksi karena
Bahwa Saksi mengakui kesalahan saksi memberikan uang tersebut.
Bahwa pemberian saksi kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ub lik
ah
A
ada petugas dari KPK.
ANWAR lebih dari satu kali. Namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya.
am
Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan saksi sudah memberikan keterangan tanpa ada tekanan dari penyidik. Saksi
ah k
ep
membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 11 yang pada pokoknya
R
sebagai sebagai berikut :
A gu ng
ANWAR)
In do ne si
(Untuk pemberian uang dari saksi kepada Terdakwa SAMANHUDI
Totalnya saya lupa. Akan tetapi, apabila mendasarkan pada cek yang
ditunjukan oleh Penyidik serta konfirmasi dari saya, pemberian saya adalah sebagai berikut:
Pada tahun 2014, saya memberikan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada SAMANHUDI.
Pada tahun 2016 saya memberikan langsung kepada SAMANHUDI adalah Rp1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
lik
4.600.000.000,- (lima
milyar enam ratus juta rupiah) kepada
SAMANHUDI.
ub
m
ah
Sedangkan, pada tahun 2018 yang saya berikan adalah Rp.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta uang sejak
ep
ka
tahun 2016 itu adalah biasanya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan langsung kepada saksi sendiri dan penyerahan
Bahwa terkait dengan istilah pinjaman, istilah pinjaman itu setahu saksi
on
Hal. 62 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
itu adalah permintaan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
es
R
ah
uang itu dilakukan saksi tanpa perantara.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 62
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dengan menggunakan bahasa pinjam tersebut, namun saksi lupa apakah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengembalikan
ng
ataukah tidak.
Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 8 Agustus 2018 nomor 7 sebagai berikut :
gu
Perhitungan antara pinjaman Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR
dengan nilai proyek yang Saya dapatkan apabila nilai proyek yang
ANWAR maka Saya akan diberikan proyek lainnya dan apabila nilai
proyek yang Saya dapatkan lebih besar dari pinjaman Tersangka M.
ub lik
ah
A
Saya dapatkan lebih kecil dari pinjaman Tersangka M. SAMANHUDI
SAMANHUDI ANWAR maka Saya akan menunggu Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR meminta kembali.
am
Bahwa untuk tahun 2017, saksi ada memakai perusahaan yakni PT. SARANA MULTI USAHA, CV. PURNAMA JAYA, CV. SAPTA
ep
SARANA, CV. PIALA BUMI PERSADA, CV. JAYA NUSANTARA, CV.
ah k
KARTIKA PERKASA.
Bahwa cara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan
In do ne si
R
proyek kepada saksi yakni biasanya paket-paket pekerjaan diserahkan ke Dinas PU Kota Blitar.
Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 8
A gu ng
Agustus 2018 nomor 8 sebagai berikut :
Cara Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR memberikan suatu proyek kepada Saya yaitu dengan memanggil Saya dan menyampaikan
bahwa ada proyek tertentu dan apabila Saya menyanggupinya maka
proyek tersebut akan menjadi milik Saya. Pihak yang menentukan proyek adalah Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR dan Saya juga
lik
SAMANHUDI ANWAR akan menyampaikan kepada kepala SKPD bahwa proyek tertentu adalah milik Saya dan Kepala SKPD akan
ub
m
ah
tidak pernah meminta proyek tertentu. Selanjutnya, Tersangka M.
mengkonfirmasinya kepada Saya. Bahwa
Saksi
pernah
melakukan
percakapan
telepon
dengan
ep
ka
HERMANSYAH PERMADI membicarakan mengenai paket pekerjaan
ah
yang seharusnya sudah jelas didapatkan saksi, yakni pembangunan
on
Hal. 63 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
mengatakan bahwa saksi ikut saja diberikan paket pekerjaan yang
es
R
Stadion, dan pekerjaan lain yang saksi lupa. Saat itu saksi ada
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 63
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mana saja, dan jika ada pekerjaan yang paket spesialisasi agar lelang dilakukan secara benar.
Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada HERMANSYAH
ng
PERMADI
sekitar
Rp5.000.000,-
sebagai
mendapatkan proyek.
telah
Bahwa Saksi memberikan uang besar kepada Kepala Dinas PUPR
gu
terimakasih
Tulungagung karena di Tulungagung yang mengaturnya adalah
mengaturnya adalah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR langsung.
ub lik
ah
A
Kepala Dinas PUPR Tulungagung sedangkan kalau di Blitar yang
Bahwa Saksi kenal dengan M. AMINURKHOLIS selaku Kepala ULP namun saksi tidak pernah memberikan uang kepadanya.
am
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ada meminta saksi untuk membawa serta Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
ah k
ep
TOTOK, yang berinisiatif membawanya adalah saksi.
Bahwa saat saksi menyiapkan uang sejumlah satu setengah milyar
R
tersebut, saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa I MUH.
In do ne si
SAMANHUDI ANWAR. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II
A gu ng
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ada memberitahukan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bahwa uang sudah disiapkan saksi.
Bahwa saat OTT terjadi, yang sampai rumah saksi terlebih dahulu adalah saksi dan kemudian petugas KPK baru datang. Petugas KPK
saat itu menanyakan mengenai apa yang diturunkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan saksi menjawab itu adalah
Bahwa saat di rumah saksi, petugas KPK menyuruh saksi untuk
lik
menelepon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK untuk datang dan membawa uang tersebut. Lalu Terdakwa BAMBANG
ub
m
ah
uang.
PURNOMO alias TOTOK datang membawa uang tersebut yang belum
ep
ka
diserahkan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan uang itu akhirnya disita oleh KPK.
ah
Bahwa saat penangkapan itu, saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa I
es on
Hal. 64 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
MUH. SAMANHUDI ANWAR ada dimana.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 64
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saksi mengenal Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
TOTOK sejak 15 tahun yang lalu karena sama-sama aktif di ORARI
ng
dan sering berhubungan dalam keseharian.
Bahwa biasanya jika saksi mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, yang menyetir adalah saksi.
Bahwa ada anggapan bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
gu
alias TOTOK adalah orangnya saksi karena seringnya saksi bersama-
Bahwa Pembangunan SMPN 3 Tahap 2 belum dikerjakan sampai dengan sekarang.
ub lik
ah
A
sama dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa untuk pembangunan SMPN 3 Tahap 1 pada tahun 2017 dikerjakan oleh saksi namun saksi tidak beranggapan bahwa
am
pembangunan SMPN 3 tahap 2 pasti akan dikerjakan oleh saksi karena adanya tender bebas.
Bahwa Perusahaan saksi sering memenangkan tender proyek jalan di
ep
ah k
Tulungagung dan Blitar.
Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan saksi sering menang karena
R
In do ne si
di daerah Blitar dan Tulungagung yang mempunyai kelengkapan untuk pengerjaan alat hanyalah saksi saja dan tidak dimiliki perusahaan lain.
A gu ng
Bahwa sepengetahuan saksi, dengan adanya alat tersebut maka pembangunan jalan akan semakin efektif dan efisien dan biayanya bisa ditekan.
Bahwa dengan adanya plotting ini justru membatasi pekerjaan yang bisa perusahaan saksi dapatkan karena paket pekerjaan yang didapatkan
saksi
biasanya
didapatkan
karena
kemampuan
lik
begini maka bisa-bisa hanya perusahaan saksi yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Saksi merasa tidak apa dirugikan asalkan pembangunan dapat merata.
ub
m
ah
perusahaan saksi. Namun karena ada kebijakan pemerintah Kota jika
Bahwa seluruh prosedur lelang saksi ikuti sesuai dengan peraturan
ep
ka
dan saksi tidak pernah meminta kepada panitia lelang untuk memenangkan perusahaan saksi.
ah
Bahwa menurut saksi, perusahaan saksi bisa menang karena memang
es on
Hal. 65 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
sudah semestinya menang.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 65
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa II BAMBANG
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
PURNOMO alias TOTOK, saksi tidak pernah menelepon terdakwa I
ng
MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR juga tidak pernah menelepon saksi menanyakan uang tersebut.
Bahwa alasan saksi membawa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
gu
alias TOTOK adalah sebagai saksi dalam pertemuan antara Terdakwa
SAMANHUDI ANWAR dan saksi di Rumah Dinas Walikota sehingga
mereka. Saksi tidak ada niat untuk menjerumuskan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO.
ub lik
ah
A
Terdakwa BAMBANG PURNOMO dapat mengetahui apa pembicaraan
Bahwa Saksi tidak pernah mengajak orang lain selain Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
am
ANWAR di Rumah Dinas Walikota Blitar. Saksi mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pun hanya satu kali yakni pada
ah k
ep
tanggal 5 Juni 2018 tersebut.
Bahwa dalam perjalan pulang, tidak ada percakapan antara saksi dan II
BAMBANG
PURNOMO
alias
R
Terdakwa
TOTOK
mengenai
tersebut.
A gu ng
In do ne si
permintaan uang dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
Bahwa uang sejumlah satu setengah milyar rupiah dalam kardus yang diberikan saksi kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tersebut tidak diniatkan saksi untuk pemberian hadiah kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Insiatif untuk menitipkan uang Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO adalah insiatif
Bahwa
Terdakwa
I
MUH.
SAMANHUDI
ANWAR mengatakan
lik
pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 2 itu anggarannya adalah sekitar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Lalu Terdakwa I
ub
m
ah
saksi.
MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta fee sebesar 8% dan meminta
ep
ka
agar uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
ah
Bahwa Saksi menyiapkan uang satu setengah milyar rupiah tersebut
es on
Hal. 66 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
untuk Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR karena Terdakwa I
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 66
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan bahwa dia ingin meminjam dan nanti akan diganti dengan pekerjaan proyek.
Bahwa Saksi mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I
ng
MUH. SAMANHUDI ANWAR karena saksi akan diberikan pekerjaan.
Kalau saksi tidak mendapat pekerjaan maka saksi tidak akan mau
gu
memberikan uang.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
Walikota Blitar, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah meminta uang kepada saksi.
ub lik
ah
A
sejak kecil. Sebelum Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menjadi
Bahwa Saksi mempunyai tempat yang disewa oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk kegiatan-kegiatan sosial yang harganya
am
mahal.
Bahwa Saksi tidak akan memberikan uang jika tidak diminta oleh
ah k
ep
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa uang Rp1.500.000.000,- diberikan saksi kepada Terdakwa I
R
MUH. SAMANHUDI ANWAR karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
In do ne si
ANWAR perlu namun tidak disebutkan keperluannya. Awalnya saksi
A gu ng
tidak mau memberikan karena jumlahnya yang besar, lalu setelah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelepon SIDIK (Kepala
Dinas Pendidikan Blitar) menanyakan mengenai proyek pekerjaan SMPN 3 Blitar baru saksi berniat untuk memberikannya.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR belum menerima uang satu setengah milyar rupiah tersebut karena uang tersebut baru dititipkan kepada Terdakwa BAMBANG PURNOMO.
ah
Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 5 berupa Cek
lik
Maybank dengan nomor CP 050758 Tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)
ub
m
dengan keterangan transaksi “P. Hudi”. Yang dimaksud dengan “P. Hudi” adalah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Saksi yang
ep
ka
menuliskan sendiri cek tersebut.
Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Cek BII Maybank
ah
dengan Nomor CI 494887 Tanggal 4 Desember 2014 sejumlah
R
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan
es on
Hal. 67 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
transaksi “kepada P.Hudi”. (vide barang bukti 006).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 67
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi membenarkan barang bukti cek BII Maybank pada tahun
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2013 dengan keterangan “I MILYAR KAS P.HUDI”.
ng
Atas keterangan saksi, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan tanggapan sebagai berikut :
o Awalnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memang mau
gu
meminjam uang kepada saksi, namun saksi tidak mau dengan
alasan dikejar KPK dan sebagainya, lalu terdakwa mengelabui saksi
A
dengan alasan pembangunan SMPN 3 Blitar. Terdakwa tidak
berharap banyak atas pinjaman ini dan juga terdakwa tidak tahu
ub lik
ah
bahwa uang sudah sampai di Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Tanggapan Saksi :
am
Saksi memberikan tanggapan bahwa atas pinjaman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR, saksi akan berupaya memberikannya.
ep
o Atas pemberian uang pinjaman dari saksi, ada juga yang sudah
ah k
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bayarkan kepada saksi. Tanggapan Saksi :
In do ne si
R
Saksi tidak ingat pembayaran yang dilakukan Terdakwa I MUH.
A gu ng
SAMANHUDI ANWAR dan saksi tidak pernah menagihnya.
Atas keterangan saksi, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK memberikan tanggapan sebagai berikut :
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak ikut ke dalam
pertemuan antara saksi dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
karena Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK merasa tidak
lik
TOTOK tidak pernah mendengar bahwa uang itu akan dititipkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Jarak antara Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dengan mereka saat itu adalah
ub
m
ah
mempunyai kepentingan dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
sekitar satu setengah meter. Namun Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
ka
alias TOTOK mendengar adanya 8% namun Terdakwa II BAMBANG
ep
PURNOMO alias TOTOK tidak mengerti kesepakatan antara saksi dan
ah
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Saat menyerahkan uang, saksi
R
ada mengatakan bahwa jika tidak ada telepon dari Terdakwa I MUH.
es on
Hal. 68 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
SAMANHUDI ANWAR maka tidak usah dikasihkan.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 68
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Tanggapan saksi :
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Awalnya tidak tahu namun memang ketika saksi serahkan uang kepada
ng
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, terdakwa mengatakan
agar jika Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang ngambil maka berikan dan jika bukan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR maka
gu
tidak usah diberikan.
bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SAMANHUDI dan
ub lik
ah
A
3. Saksi ARI KUSUMAWATI, Memberikan keterangan di persidangan di
Terdakwa BAMBANG PURNOMO, namun saksi kenal dengan Terdakwa SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG PRAYITNO.
am
Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT. GRIYA GRAHA dan Komisaris PT. RORO KENDI yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SUTRISNO selaku Kepala
ep
ah k
Dinas PU Tulungagung yang sering menelepon saksi jika ada kegiatan pekerjaan. Saksi lalu menghadap Terdakwa SUTRISNO dan ditawari
In do ne si
R
pekerjaan, lalu saksi menanyakan mengenai persyaratannya.
Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan lain juga ditelepon oleh
A gu ng
Terdakwa SUTRISNO.
Bahwa secara mekanisme memang saksi dikirimi surat sebelum ditelepon oleh Terdakwa SUTRISNO.
Bahwa Perusahaan saksi juga pernah mengikuti lelang dengan menggunakan
perusahaan
pendamping
sebagai
persyaratan
keabsahan lelang. Namun memang sudah ada plottingan proyek yang
Bahwa untuk pekerjaan di Tulungagung, jika ingin mendapatkan
lik
pekerjaan yang sudah diatur pelelangannya maka harus membayar fee. Yang meminta adalah Terdakwa SUTRISNO.
ub
m
ah
akan diberikan kepada saksi.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bupati Tulungagung dan Bupati
ep
ka
Tulungagung tidak pernah meminta fee kepada saksi. Bahwa cara Terdakwa SUTRISNO meminta fee adalah dengan
ah
mengatakan bahwa jika menginginkan pekerjaan maka ada fee yang
on
Hal. 69 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
dibelakang. Setahu saksi yang diminta adalah semua kontraktor dan
es
R
harus dibayar sebesar 15% dengan rincian 10% dimuka dan 5%
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 69
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
bukan saksi saja. Saksi tahu hal ini dari pengusaha lainnya saat sedang ngobrol.
Bahwa Saksi pada tahun 2014 dan tahun 2017 hanya mengerjakan
ng
pekerjaan di Tulungagung saja, namun pada tahun 2018 ada juga di luar daerah.
Bahwa Saksi sudah lupa berapa tepatnya uang yang sudah saksi
gu
berikan kepada Terdakwa SUTRISNO, namun hal ini ada dalam BAP
Bahwa Saksi membernarkan BAP nomor 21 tanggal 20 Agustus
ub lik
2018.Yang meminta adalah Terdakwa SUTRISNO langsung. Waktu itu
ah
A
saksi.
diminta 5%, namun karena pekerjaan hotmix tidak saksi sendiri yang kerjakan karena juga dikerjakan oleh pabrik, maka saat itu saksi hanya
am
memberikan 2%.
Bahwa Terdakwa SUTRISNO pernah menyampaikan bahwa fee itu
ah k
ep
harus dibayarkan karena untuk memberikan ke Provinsi. Bahwa keterangan dalam BAP nomor 21 tersebut adalah untuk
R
pekerjaan di tahun 2014. Namun untuk selanjutnya, saksi jarang-
Bahwa pada tahun 2017, saksi bersama SANTOSO ada mendapatkan
A gu ng
In do ne si
jarang mendapatkan pekerjaan.
pekerjaan pembangunan pasar Hewan Tulungagung. Saksi juga memberikan fee 15% (10% dan 5%) kepada Terdakwa SUTRISNO
namun pembebanan pemberian dibagi 2 karena 2 orang yang mengerjakan. Angkanya adalah sekitar empat ratus juta untuk 10% dan sekitar seratus juta untuk fee 5%.
Bahwa Saksi pernah mendengar PT. TATA KURNIA ABADI yang
lik
2017 pekerjaan milik PT. TATA KURNIA ABADI mendapatkan temuan dari BPK.
Bahwa Saksi juga merupakan pengurus Asosiasi Pengusaha Jasa
ub
m
ah
merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO, yang pada tahun
Konstruksi Indonesia (APEKSINDO) Tulungagung selaku Ketua. Bahwa yang melakukan plotting proyek di Tulungagung adalah
ep
ka
dilakukan secara bergantian, namun biasanya yang memimpin adalah
ah
Pak WAWAN dan Pak HENDRO, namun saksi tidak tahu pihak dari
on
Hal. 70 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
dengan Dinas PUPR Tulungagung melalui perwakilan. Biasanya yang
es
R
Pemerintah Daerah. Hasil plottingan itu biasanya dikomunikasikan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 70
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
berhubungan dari Dinas PUPR Tulungagung adalah Kepala Dinasnya, namun caranya saksi tidak tahu. Di rapat asosiasi biasanya
ng
disampaikan seperti itu, yakni nanti akan didapatkan pekerjaan dari Dinas PU dan nanti akan dibagikan.
Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak Dinas PUPR Tulungagung
gu
yang memberikan pekerjaan kepada asosiasi tersebut.
Bahwa seluruh Ketua Asosiasi pengusaha konstruksi pernah hadir di
A
hotel Bukit Daun Tulungagung, selain itu juga turut hadir Terdakwa
SUTRISNO selaku Ketua Dinas PUPR Tulungagung dan juga
ub lik
ah
SUKARDI. Yang dibicarakan saat itu adalah Terdakwa SUTRISNO mengatakan bahwa nanti akan ada pekerjaan dan nantinya bisa dikondisikan atau tidak? Yang dimaksud dikondisikan adalah biar
am
nantinya aman, yakni seluruh peserta asosiasi bisa menerima pembagian pekerjaan tersebut. Namun tidak ada pembagian proyek peserta
pertemuan,
yang
disampaikan
oleh
Terdakwa
ep
untuk
ah k
SUTRISNO adalah terkait dengan lelang. Beberapa hari kemudian, 4 (empat) Ketua asosiasi pengusaha kembali melakukan rapat dengan
In do ne si
R
Terdakwa SUTRISNO dengan membawa data pekerjaan.
Bahwa dalam salah satu pertemuan asosiasi dengan Terdakwa
A gu ng
SUTRISNO, pernah ada membicarakan masalah fee. Dikarenakan
jumlah pekerjaan yang sedikit dibanding dengan jumlah kontraktor, maka jika tidak ada fee maka tidak ada pekerjaan, dan jika tidak ada
pekerjaan maka tidak akan ada pembangunan. Hal ini tidak
dibicarakan dalam pertemuan, namun memang sudah menjadi pemahaman bersama. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Terdakwa
Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan di Blitar, namun perusahaan saksi pernah
dipinjam
oleh
perusahaan
lik
SUSILO
PRABOWO
untuk
mengikuti pelelangan pembangunan SMPN 3 Blitar.
ub
m
ah
SUTRISNO kepada saksi dan besaran fee adalah sebesar 15%.
Bahwa Saksi saat itu diberitahu staf saksi bernama KARINA kalau
ep
ka
perusahaan saksi diminta tolong untuk mengikuti lelang di Blitar. Saksi tidak ada memberikan apapun kepada saksi ANDRIANA karena waktu
ah
sudah mepet sehingga saksi meminta tolong kepada ANDRIANA
on
ng
Hal. 71 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
es
Bahwa waktu perusahaan saksi dipinjam itu adalah pada tahun 2017.
M
R
untuk dibantu paling tidak pembuatan RAB saja.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 71
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Kemudian perusahaan saksi mengikuti lelang pembuatan
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
SMPN 3 blitar.
Bahwa Saat mengajukan penawaran lelang, RAB sudah dibuat oleh
ng
pihak SUSILO PRABOWO sehingga saksi hanya memasukkan saja.
Bahwa tidak ada kompensasi yang diberikan kepada saksi terkait
gu
pelelangan Pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar ini, namun memang perusahaan saksi jika meminta dokumen dukungan selalu
Bahwa Saksi tahu dengan SONI CHANDRA yang merupakan
ub lik
kontraktor besar yang mempunyai AMP sama dengan SUSILO
ah
A
diberi.
PRABOWO. Saksi tahunya dari isu-isu saja bahwa jika SUSILO PRABOWO mendapat pekerjaan maka SONI CHANDRA juga
Bahwa Saksi tidak pernah meminta pekerjaan.
Bahwa kalau panggilan dari Terdakwa SUTRISNO, biasanya saksi
ep
ah k
am
mendapatkan pekerjaan.
hanya disuruh menghadap. Sedangkan surat itu diberikan jika ada
Bahwa ada 15 orang ketua asosiasi di Tulungagung, namun hanya
A gu ng
saksi sendiri yang perempuan.
In do ne si
R
sosialisasi ataupun terkait pelelangan.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
menyatakan tidak mengetahui, sedangkan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan keberatan.
4. Saksi EKA YONGTONO, Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SAMANHUDI, BAMBANG
lik
PURNOMO, SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG PRAYITNO. Bahwa Saksi bekerja di PT. MODERNA TEKNIK PERKASA bersamasama dengan saksi ANDRIANA selaku petugas teknik untuk
ub
m
ah
mengkoreksi time schedule dan metode kerja.
Bahwa SUSILO PRABOWO juga memiliki perusahaan PT. SARANA
ep
ka
MULTI USAHA, PT. MODERN MAKMUR MANDIRI, PT. JALA BUMI
ah
MEGAH, PT. TATA KARUNIA ABADI, CV. TAHTA SARANA, CV.
on
Hal. 72 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
CV. ERLANGGA PUTRA, CV. MARGATAMA, CV. KARYA MAKMUR
es
R
KARTIKA PERKASA, CV. JAYA NUSANTARA, CV. PURNAMA JAYA,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 72
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
yang seluruhnya bergerak di bidang jasa konstruksi khususnya jalan dan jembatan. Seluruh perusahaan tersebut adalah beroperasional di
ng
satu gedung, namun untuk administrasinya dipisah. Yang mengurus
perusahaan-perusahaan tersebut adalah bu KONI, saksi selaku
pemeriksa dokumen lelang, pak HERMAN untuk di bagian lapangan,
gu
AHMAD SYARIF merupakan direktur. Jadi seluruh perusahaan itu dijalankan oleh lima orang ini saja.
A
Bahwa
Perusahaan-perusahaan
milik
SUSILO
PRABOWO jika
mengikuti pelelangan akan mencari pendamping dari perusahaan lain,
PRABOWO.
Yang
ub lik
ah
namun tidak harus berasal dari group perusahaan milik SUSILO meminta
agar
mencari
pendamping
dari
perusahaan lain adalah SUSILO PRABOWO. Hal ini dikarenakan
am
secara administrasi jika penawar kurang dari tiga, maka tidak dapat dilakukan pelelangan.
Bahwa untuk pekerjaan jalan, biasanya tidak ada yang mengikuti
ep
ah k
pelelangan karena tidak ada yang memiliki alatnya sehingga biasanya pelelangannya kemudian diulang.
Bahwa Saksi tidak tahu mengenai fee yang diberikan oleh SUSILO
Bahwa SUSILO PRABOWO memang ada mengerjakan pekerjaan di
A gu ng
In do ne si
PRABOWO.
R
Tulungagung dan Blitar.
Bahwa pada awal Mei 2018, saksi ada bertemu SUSILO PRABOWO
dan ditanya mengenai perolehan proyek untuk 4 tahun terakhir. Lalu
saksi mengatakan bahwa ada banyak data sehingga saksi tidak hapal nama-nama
pekerjaan
untuk
4
tahun
terakhir,
lalu
SUSILO
PRABOWO mengatakan jika dikira-kira berapa nominalnya jika
lik
sampai satu setengah milyar, lalu saksi pulang ke Lombok karena ibu saksi baru saja meninggal dunia.
ub
m
ah
seluruh pekerjaan itu dikalikan 1%, lalu saksi menjawab kira-kira satu
Bahwa saat itu saksi tidak tahu mengapa SUSILO PRABOWO
ep
ka
meminta saksi untuk menghitung 1% dari total pekerjaan tersebut karena SUSILO PRABOWO tidak pernah menceritakan apapun soal
Bahwa sebenarnya SUSILO PRABOWO tidak pernah mengatakan
R
ah
itu kepada saksi.
es on
Hal. 73 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
akan memberikan uang kepada siapapun.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 73
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan dan tidak ada tekanan
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
atau paksaan dari penyidik atas BAP saksi.
Bahwa Saksi sudah kenal dengan SUSILO PRABOWO sejak tahun
ng
1993,
namun
baru
bergabung
dengan
perusahaan
PRABOWO pada akhir tahun 2000.
Bahwa SUSILO PRABOWO hanya pada tahun 2018 ini yang meminta
gu
saksi untuk menghitung persentase.
Bahwa Saksi tidak terlalu tahu apakah Terdakwa SYAHRIMULYO kenal dengan SUSILO PRABOWO, namun SUSILO PRABOWO kenal dengan SAMANHUDI.
ub lik
ah
A
SUSILO
Bahwa untuk temuan BPK tahun 2017, secara umumnya tiap tahun memang ada temuan. Namun saksi tidak pernah patungan dengan
am
saksi ARI KUSUMAWATI untuk mengembalikan uang atas temuan
Bahwa Saksi tidak ada jabatan lain di perusahaan lain.
Bahwa Perusahaan milik SUSILO PRABOWO memiliki peralatan AMP
ep
ah k
BPK tersebut.
R
yang menjadi spesialisasi perusahaan yang tidak dimiliki oleh
Bahwa Untuk pekerjaan jalan hotmix, peralatan AMP ini sangat
A gu ng
In do ne si
perusahaan lain.
membantu dalam menekan harga produksi.
Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran proyek yang dikerjakan oleh saksi.
Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 6 sebagai berikut: Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
Proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO
lik
berikut :
1) Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjenkidul, dengan nilai kontrak Rp. 393.990.450,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp
ub
m
ah
alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun 2017 adalah sebagai
351.009.450,-). Dikerjakan oleh CV. DAYA NUSANTARA, dan dari
ep
ka
pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 19.787.200, 2) Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjenkidul Lanjutan, dengan nilai
Rp
830.156.100,-).
Dikerjakan
oleh
CV.
DAYA
on
Hal. 74 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
NUSANTARA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan
es
adalah
R
ah
kontrak Rp. 931.808.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 74
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sebesar Rp 45.232.300,
3) Penataan Strain Kali Lahar, dengan nilai kontrak Rp. 294.713.000,-
ng
(nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp 262.562.400,-). Dikerjakan oleh CV. KARTIKA PERKASA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 13.866.900, -
gu
4) Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip, dengan nilai kontrak Rp.
684.865.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp
pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 31.656.800, -
5) Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari, dengan nilai kontrak Rp.
ub lik
ah
A
610.152.400,-). Dikerjakan oleh CV. PURNAMA JAYA, dan dari
493.513.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp 439.675.100,-). Dikerjakan oleh CV. SAPTA SARANA, dan dari
am
pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 24.742.200, 6) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Bali bagian Timur, dengan nilai
ep
kontrak Rp. 987.438.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak
ah k
adalah Rp 879.717.100,-). Dikerjakan oleh CV. SAPTA SARANA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp
In do ne si
R
49.099.400, -
7) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara bagian Barat, dengan
A gu ng
nilai kontrak Rp. 812.509.560,- (nilai kontrak setelah dipotong
pajak adalah Rp 723.871.960,-). Dikerjakan oleh CV. SAPTA SARANA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 41.576.700, -
8) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara bagian Timur, dengan
nilai kontrak Rp. 1.867.800.000,- (nilai kontrak setelah dipotong
lik
PERSADA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 94.324.600, -
9) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung bagian Utara Lanjutan,
ub
m
ah
pajak adalah Rp 1.664.040.000,-). Dikerjakan oleh CV. YALA BUMI
dengan nilai kontrak Rp. 2.387.929.000,- (nilai kontrak setelah
ka
dipotong pajak adalah Rp 2.127.427.400,-). Dikerjakan oleh CV.
ep
YALA BUMI PERSADA, dan dari pekerjaan ini diperoleh
ah
keuntungan sebesar Rp 123.275.300,-
on
Hal. 75 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
11.341.000.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp
es
R
10) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar, dengan nilai kontrak Rp.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 75
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
10.000.700.000,-). Dikerjakan oleh PT. MODERNA TEHNIK
PERKASA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar
ng
Rp 552.881.600,-
11) Peningkatan Jalan di Jalan D.I. Panjaitan, dengan nilai kontrak Rp.
4.509.990.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp
gu
3.976.990.700,-).
Dikerjakan
oleh
PT.
MODERNA
TEHNIK
PERKASA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar
12) Peningkatan Jalan di Jalan Ir. Soekarno Lanjutan, dengan nilai
ub lik
kontrak Rp. 4.469.300.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak
ah
A
Rp 241.850.200,-
adalah Rp 3.941.110.000,-). Dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI USAHA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp
am
242.206.400,-
13) Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung bagian Selatan,
ep
dengan nilai kontrak Rp. 2.719.172.000,- (nilai kontrak setelah
ah k
dipotong pajak adalah Rp 2.397.815.100,-). Dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI USAHA, dan dari pekerjaan ini diperoleh
In do ne si
R
keuntungan sebesar Rp 145.942.400,-
A gu ng
Dengan demikian, proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun
2017, total nilai kontraknya adalah Rp 31.894.028.010,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp.28.205.227.710,-), dan total jumlah keuntungan
yang
diperoleh
di
tahun
2017
1.626.442.000,-
adalah:
Rp.
lik
alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:
ub
1) Peningkatan Jalan di Jalan Brigjen Katamso Lanjutan, dengan nilai
m
ah
Proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO
kontrak Rp. 3.787.143.000,-, dikerjakan oleh PT. MODERNA
ka
TEHNIK PERKASA.
ep
2) Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol, dengan nilai kontrak
ah
Rp. 9.925.536.000,-, dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI.
on
Hal. 76 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
kontrak Rp. 3.001.480.000,-, dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI
es
R
3) Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Utara, dengan nilai
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 76
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
USAHA.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
4) Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Selatan, dengan nilai
ng
kontrak Rp. 1.708.712.000,-, dikerjakan oleh CV. PANDAN ARUM.
5) Pemeliharaan Jalan di Kec. Sukorejo I, dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,- , dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI.
gu
6) Pemeliharaan Jalan di Kec. Sananwetan, dengan nilai kontrak Rp. 8.898.636.000,- ,dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI.
kontrak Rp. 3.907.027.000,- ,dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI USAHA.
ub lik
ah
A
7) Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Bd. Tanggung, dengan nilai
8) Pembangunan Gedung Kesenian Tahap II, dengan nilai kontrak Rp.4.456.181.000,- , dikerjakan oleh PT. MODERNA TEHNIK
am
PERKASA.
ep
Dengan demikian, proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr.
ah k
SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun 2016, total nilai kontraknya adalah Rp 41.529.422.000,- (nilai kontrak
In do ne si
R
setelah dipotong pajak adalah Rp. 36.636.933.000,-), dan total jumlah keuntungan yang diperoleh di tahun 2016 adalah sekitar 5,5 %
A gu ng
yaitu sekitar Rp. 2.015.031.315,-
Saya tambahkan bahwa pada tahun 2016, ada tiga proyek/ pekerjaan
konstruksi di Kota Blitar yang dikerjakan oleh kontraktor/ perusahaan lain dengan meminjam nama perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN, yaitu :
1) Pemeliharaan Jalan di Kec. Kepanjenkidul, dengan nilai kontrak Rp.
lik
ah
8.883.332.000,-, dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT (salah satu Ketua Asosiasi penyedia jasa konstruksi di Kota Blitar) dan asosiasi
jasa
konstruksi
di
Kota
Blitar,
dengan
ub
m
gabungan
menggunakan nama PT. JALA BUMI MEGAH (perusahaan milik
ka
Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN). PT. JALA BUMI MEGAH
ep
mengikuti lelang pekerjaan tersebut, dan setelah PT. JALA BUMI
ah
MEGAH memenangkan lelang, pekerjaan tersebut sepenuhnya
Kota
Blitar.
PT.
JALA
BUMI
MEGAH
on
Hal. 77 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
tidak
es
di
ng
M
konstruksi
R
dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 77
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mendapatkan imbalan apapun dari Sdr. AGUS PUTUT dan
gabungan asosiasi jasa konstruksi di Kota Blitar. Kesepakatan
ng
awalnya sebenarnya setelah kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa
konstruksi di Kota Blitar akan melaksanakan pekerjaan tersebut
gu
dengan membeli hotmix dari kami (PT. JALA BUMI MEGAH), namun karena ternyata di kemudian hari kami tidak mampu menyediakan
jasa konstruksi di Kota Blitar tidak jadi membelinya dari kami.
ub lik
2) Pemeliharaan Jalan di Kec. Sukorejo II, dengan nilai kontrak Rp.
ah
A
hotmix tersebut, maka Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi
3.951.263.000,- , dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT (salah satu Ketua Asosiasi penyedia jasa konstruksi di Kota Blitar) dan
am
gabungan
asosiasi
jasa
konstruksi
di
Kota
Blitar,
dengan
menggunakan nama PT. JALA BUMI MEGAH (perusahaan milik
ep
Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN). PT. JALA BUMI MEGAH
ah k
mengikuti lelang pekerjaan tersebut, dan setelah PT. JALA BUMI MEGAH memenangkan lelang, pekerjaan tersebut sepenuhnya
di
Kota
Blitar.
PT.
In do ne si
konstruksi
R
dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa JALA
BUMI
MEGAH
tidak
A gu ng
mendapatkan imbalan apapun dari Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa konstruksi di Kota Blitar. Kesepakatan
awalnya sebenarnya setelah kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa
konstruksi di Kota Blitar akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan membeli hotmix dari kami (PT. JALA BUMI MEGAH), namun
lik
hotmix tersebut, maka Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa konstruksi di Kota Blitar tidak jadi membelinya dari kami. 3) Pematangan
Lahan
Taman
Bendo,
dengan
nilai
kontrak
ub
m
ah
karena ternyata di kemudian hari kami tidak mampu menyediakan
Rp.398.140.000,- , saya tidak ingat siapa yang mengerjakan
ka
pekerjaan tersebut, namun dengan meminjam nama CV. DAYA
es on
Hal. 78 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
NUSANTARA (milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 78
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Sedangkan pada tahun 2018, belum ada proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Kota
ng
Blitar.
Atas hal ini saksi membenarkannya. Sebenarnya yang lebih tahu adalah SUSILO PRABOWO, namun karena SUSILO PRABOWO
gu
sudah ditahan dan penyidik meminta saksi agar menghadirkan data keuntungan perusahaan maka keterangan ini adalah berdasarkan data
Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak pemerintah
ub lik
Kota Blitar.
ah
A
yang saksi cari di perusahaan.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menyatakan tidak mengetahui, sedangkan Terdakwa II
5. Saksi
ADRIANA
YUSTININGRUM,
Memberikan
keterangan
di
ep
am
BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan keberatan.
berikut :
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SAMANHUDI dan
R
In do ne si
ah k
persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai
BAMBANG PURNOMO, SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG
A gu ng
PRAYITNO. Saksi hanya tahu dengan Terdakwa SAMANHUDI dan SYAHRIMULYO.
Bahwa Saksi bekerja di PT. MODERNA TEKNIK PERKASA selaku
petugas administrasi yang bertugas menyiapkan administrasi untuk melakukan tender. Saksi mulai bekerja sejak tahun 2013.
Bahwa PT. MODERNA TEKNIK PERKASA dimiliki oleh SUSILO
Bahwa yang sehari-hari mengurusi soal administrasi ada beberapa
lik
orang, namun penanggung jawabnya adalah saksi.
Bahwa SUSILO PRABOWO juga memiliki perusahaan PT. SARANA
ub
m
ah
PRABOWO als EMBUN.
MULTI USAHA, PT. MODERN MAKMUR MANDIRI, PT. JALA BUMI
ep
ka
MEGAH, PT. TATA KARUNIA ABADI, CV. TAHTA SARANA, CV. KARTIKA PERKASA, CV. JAYA NUSANTARA, CV. PURNAMA JAYA,
ah
CV. ERLANGGA PUTRA, CV. MARGATAMA, CV. KARYA MAKMUR.
on
Hal. 79 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
namun untuk administrasinya dipisah. Yang mengurus perusahaan-
es
R
Seluruh perusahaan tersebut adalah beroperasional di satu gedung,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 79
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
perusahaan tersebut adalah bu KONI, pak EKA selaku pemeriksa
dokumen lelang, pak HERMAN untuk di bagian lapangan, AHMAD
ng
SYARIF merupakan direktur. Jadi seluruh perusahaan itu dijalankan oleh lima orang ini saja.
Bahwa sebelumnya memang kalau lelang dilakukan, perusahaan-
gu
perusahaan ini saling berafiliasi saat mengikuti pelelangan pekerjaan, namun setelah ada peraturan larangan perusahaan berafiliasi saat
salah ada pada tahun 2014.
Bahwa Perusahaan-perusahaan milik SUSILO PRABOWO tidak
ub lik
ah
A
mengikuti lelang maka hal ini tidak dilakukan. Perpres ini kalau tidak
pernah mengikuti lelang secara bersama-sama.
Bahwa Saksi pernah mencari pendamping dari perusahaan lain,
am
namun tidak harus berasal dari group perusahaan milik SUSILO PRABOWO.
Yang
meminta
agar
mencari
pendamping
dari
ep
perusahaan lain adalah SUSILO PRABOWO. Hal ini dikarenakan
ah k
secara administrasi jika penawar kurang dari tiga, maka tidak dapat
Bahwa salah satu perusahaan yang pernah dipinjam adalah milik saksi
In do ne si
R
dilakukan pelelangan.
ARI. Ini terjadi saat memasukkan penawaran pekerjaan pembangunan
A gu ng
SMPN 3 Blitar.
Bahwa selain ke perusahaan milik saksi ARI KUSUMAWATI, ada juga peminjaman perusahaan ke malang yakni PT. SUMBER CAHAYA AGUNG.
Bahwa Saksi tidak mengurusi keuangan karena kedua perusahaan itu sering meminta dukungan peralatan kepada perusahaan SUSILO
lik
masing sehingga untuk peminjaman ini kedua perusahaan tersebut tidak perlu dibayar.
Bahwa yang mengurusi soal keuangan perusahaan adalah SUSILO
ub
m
ah
PRABOWO saat mengikuti pelelangan pekerjaan mereka masing-
PRABOWO itu sendiri.
Bahwa sejak saat saksi menjadi pegawai di perusahaan SUSILO
ep
ka
PRABOWO, sudah ada pekerjaan yang dikerjakan di Blitar dan
Bahwa untuk pekerjaan di Tulungagung, perusahaan milik SUSILO
on
Hal. 80 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
PRABOWO yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sejak tahun 2014
es
R
ah
Tulungagung.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 80
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sampai dengan 2017 adalah PT. SARANA MULTI USAHA, PT. MODERNA TEKNIK PERKASA, PT. JALA BUMI MEGAH, PT. TATA
ng
KARUNIA ABADI.
Bahwa Perusahaan milik SUSILO PRABOWO pernah mengerjakan
pekerjaan secara bersama-sama dengan perusahaan milik saksi ARI
gu
KUSUMAWATI.
Bahwa selain join operation (bekerja sama dengan perusahaan ARI
operation dengan perusahaan lain.
Bahwa Saksi lupa nama pekerjaannya, nama-nama pekerjaan ini
ub lik
ah
A
KUSUMAWATI) perusahaan milik SUSILO PRABOWO tidak ada joint
am
sudah saksi sebutkan di BAP saksi dan sudah sesuai dengan BAP.
Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 8 dan 9.
Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP mengenai pekerjaan SUSILO PRABOWO yang ada di Kota Blitar yakni:
ah k
ep
Pada tahun 2016 adalah
a. Jalan Kecamatan Sukorejo dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
R
ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,00
In do ne si
b. Jalan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA
A gu ng
KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,00
c. Lingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536. 000,00
d. Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 2. 739. 591.000,-;
e. Jalan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;
lik
MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-
g. Gedung Kesenian dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,-;
ep
ka
Pada tahun 2017 adalah:
ub
m
ah
f. Jalan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksanan PT JALA BUMI
a. Jalan Mastrip dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai
ah
Rp. 2. 594. 375. 000,-;
R
b. Jalan Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA
es on
Hal. 81 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
ABADI senilai Rp. 3. 775. 929. 000,-;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 81
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
c. Jalan DI Panjaitan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp. 4. 509. 590. 000,-
ng
d. SMP 3 dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp.11. 341. 000. 000,-.
Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama-nama proyek yang pernah
gu
dikerjakan perusahaan SUSILO PRABOWO dari tahun 2014 sampai
penyidikan, atas dasar saksi disuruh telpon ke kantor untuk meminta
data, jadi saksi sudah diminta lampiran kontraknya dari 2014 s.d.
am
2018.
ub lik
ah
A
dengan 2015 akan tetapi data yang diberikan saksi pada saat
Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang data-data plotingan proyek.
Bahwa saat mengikuti pelelangan, saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan juga dari LPSE karena saksi selalu memantau situs LPSE
ah k
ep
dan itu terbuka untuk umum.
Bahwa Setiap pelelangan yang diikuti oleh PT. MODERNA TEKNIK
R
PERKASA tidak selalu dimenangkan oleh PT. MODERNA TEKNIK
In do ne si
PERKASA karena terkadang ada dokumen yang tidak terupload sehingga penawaran menjadi gugur.
A gu ng
Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bagian pelaksana lelang dan tidak pernah bertemu pihak pemerintah Kota Blitar.
Bahwa Saksi mengikuti pelelangan dengan berdasarkan peraturan yang ada.
Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti nomor
153 s.d. 173 yang ditunjukkan di persidangan terkait proyek yang
ah
dilaksanakan oleh perusahaan SUSILO PRABOWO alias EMBUN
KARUNIA ABADI.
ub
m
Atas keterangan saksi ADRIANA YUSTITININGRUM tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menyatakan tidak mengetahui, sedangkan
ep
ka
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan keberatan.
R
6. Saksi ANDRIANI, Memberikan keterangan di persidangan di bawah
on
Hal. 82 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
es
sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
diantaranya menggunakan PT JALA BUMI MEGAH. PT TATA
Halaman 82
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa
Saksi
tidak
kenal
dengan
Terdakwa
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
SAMANHUDI,
SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG PRAYITNO. Saksi hanya
ng
tahu dengan Terdakwa SAMANHUDI dan SYAHRIMULYO. Namun untuk BAMBANG PURNOMO als TOTO saksi kenal.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BAMBANG PURNOMO selaku
gu
penjahit baju.
Bahwa Saksi kenal dengan SUSILO PRABOWO als EMBUN yang
dengan Terdakwa BAMBANG PURNOMO sebagai sesama orang Blitar. Terdakwa BAMBANG PURNOMO sering datang ke rumah
ub lik
ah
A
merupakan suami saksi. SUSILO PRABOWO als EMBUN juga kenal
saksi.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan AGUNG PRAYITNO, saksi pernah
am
melihatnya ketika OTT terjadi.
Bahwa SUSILO PRABOWO als EMBUN pernah menitipkan sesuatu
ah k
ep
kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa AGUNG PRAYITNO. Kemudian Terdakwa AGUNG PRAYITNO datang dan mengambil
R
barang tersebut. Saksi tidak mengetahui isi barang tersebut. Barang
Bahwa isi kardus yang diberikan oleh saksi adalah uang yang menurut
A gu ng
In do ne si
tersebut berupa kardus.
penuturan SUSILO PRABOWO adalah sejumlah Rp1.000.000.000,-. Namun saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak membuka kardus tersebut.
Bahwa Saksi menyerahkan uang itu pada tanggal 6 Juni 2018.
Bahwa sehari-hari SUSILO PRABOWO ini sering bekerja di proyek pemerintah dan sering di lapangan, namun saksi tidak terlalu mengerti.
Bahwa Saat SUSILO PRABOWO menitipkan uang itu, dia tidak apa-apa
dan
hanya
mengatakan
jika
lik
mengatakan
ada
yang
mengambil maka berikan saja. Lalu Terdakwa AGUNG PRAYITNO datang dan mengambil uang itu tanpa mengatakan apa-apa.
ub
m
ah
Bahwa Saksi tidak tahu adanya penitipan uang dari SUSILO
ep
ah
ka
PRABOWO kepada Terdakwa BAMBANG PURNOMO.
Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa AGUNG PRAYITNO itu siapa.
Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, saksi ada acara reuni di luar rumah
es on
Hal. 83 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
sehingga baru datang kerumahnya pada pukul 15.30 WIB. Saat saksi
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 83
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
datang, SUSILO PRABOWO juga baru datang. Saksi juga tahu saat petugas KPK datang ke rumah saksi.
Bahwa Saksi tidak tahu apa kata-kata petugas KPK yang datang ke
ng
rumah saksi tersebut.
Bahwa saat petugas KPK datang ke rumah saksi, tidak ada Terdakwa
gu
BAMBANG PURNOMO als TOTO di rumah saksi, lalu datang
Terdakwa BAMBANG PURNOMO als TOTO ke rumah saksi.
TOTO dan saksi dibawa oleh petugas KPK.
Bahwa Saksi tidak tahu apa isi barang yang dibawa oleh Terdakwa
ub lik
ah
A
Kemudian SUSILO PRABOWO, Terdakwa BAMBANG PURNOMO als
BAMBANG PURNOMO als TOTO.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SYAHRI MULYO.
am
Atas
keterangan
SAMANHUDI
saksi
ANWAR
ANDRIANI menyatakan
tersebut,
tidak
Terdakwa
mengetahui,
I
MUH.
sedangkan
ep
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan
R
ah k
keberatan.
In do ne si
7. Saksi HERMANSYAH PERMADI, Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Bitar.
Bahwa Saksi tahu dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai
A gu ng
kontraktor di Kota Blitar.
Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proyek yang diikuti dan dimenangkan oleh perusahaan yang milik dan/atau terafiliasi dengan
lik
Pada tahun 2016 adalah:
a. Peningkatan Jalan di Jalan Brigjen Katamso Lanjutan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp. 3.787.143.000,-;
ub
m
ah
SUSILO PRABOWO alias MBUN di Kota Blitar adalah sebagai berikut:
ep
ka
b. Peningkatan Jalan di Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536.
ah
000,-;
MULTI
USAHA
dengan
nilai
kontrak
on
Hal. 84 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
gu A
Rp.
es
SARANA
ng
M
PT
R
c. Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Utara dengan pelaksana
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 84
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
3.001.480.000,-;
d. Jalan Kecamatan
Sukorejo I dengan pelaksana PT. TATA
ng
KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,-;
e. Jalan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;
gu
f. Jalan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,-;
MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-;
h. Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Bd. Tanggung dengan pelaksana
ub lik
ah
A
g. Jalan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksana PT JALA BUMI
PT SARANA MULTI USAHA dengan nilai Rp. 3.907.027.000,-; i. Gedung Kesenian Tahap II dengan pelaksana PT MODERNA
am
TEHNIK PERKASA dengan nilai Rp4.456. 181.000,-; Pada tahun 2017 adalah:
ep
a. Pembangunan Jalan Boulevard di Jalan Mastrip dengan pelaksana
ah k
PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp2.594.375.000,-; b. Peningkatan Jalan di Jalan Ir Soekarno Lanjutan dengan pelaksana
c. Peningkatan
jalan di D.I.
Panjaitan
In do ne si
R
PT SARANA MULTI USAHA senilai Rp4.469.300.000,-; dengan
pelaksana
PT
A gu ng
MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp4.509.990.000,-;
d. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Bali Bagian Timur dengan pelaksana CV SAPTA SARANA senilai Rp987.438.000,-;
e. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Timur dengan
pelaksana
CV
YALA
BUMI
Rp1.867.800.000,-;
PERSADA
senilai
lik
dengan pelaksana CV SAPTA SARANA senilai Rp1.593.156.000,-; g. Rehailitas Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA senilai
ub
m
ah
f. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Barat
Rp2.387.929.000,-;
ka
h. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjug Bagian Selatan
ah
Rp2.719.172.000,-.
ep
Lanjutan dengan pelaksana PT SARANA MULTI USAHA senilai
on
Hal. 85 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
STADION dengan nilai sekitar Rp. 800 juta. Untuk proyek lain belum
es
R
Untuk tahun 2018, SUSILO PRABOWO baru mendapatkan proyek
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 85
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sempat dilelang tetapi sudah terjadi OTT KPK.
Bahwa Saksi pernah menyiapkan daftar proyek yang ada di Dinas
ng
PUPR, selanjutnya saksi serahkan kepada Walikota (Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR) karena diminta oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
gu
ANWAR memberikan arahan secara lisan yakni yang pertama agar
dikerjakan dengan baik, dan yang kedua untuk pekerjaan-pekerjaan
Bahwa setelah saksi mendapatkan arahan dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ANWAR
kemudian
saksi
menyiapkan
dokumen
ub lik
ah
A
jalan agar bisa dilaksanakan oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
administrasi yang nantinya diharapkan bisa membantu SUSILO PRABOWO alias EMBUN melaksanakan kegiatan (proyek) tersebut
am
misalnya mencantumkan dalam dokumen spesifikasi teknis bahwa untuk kegiatan jalan menggunakan alat-alat tertentu yang di Kota Blitar
ah k
ep
hanya dimiliki oleh SUSILO PRABOWO.
Bahwa setelah saksi diberikan arahan kemudian saksi memberikan infromasi kepada asosiasi kontraktor dalam arti bahwa mengenai
In do ne si
R
pekerjaan di Kota Blitar dalam tahun berjalan. Saksi melakukan hal itu karena komunikasi dengan asosiasi di Kota Blitar berjalan cukup baik
A gu ng
dan saksi sebagai pembina jasa konstruksi mendorong agar rekanan lokal bisa mengerjakan di Kota Blitar.
Bahwa tujuan saksi memberikan informasi mengenai pekerjaan kepada
asosiasi
kontraktor,
supaya
mereka
mempersiapkan
administrasi teknis yang nanti mereka (kontraktor) sudah siap pada saat lelang diumumkan.
Bahwa selanjutnya saksi akan mengkomunikasikan daftar paket dan
lik
arahan tersebut kepada asosiasi para kontraktor yang biasanya diwakili oleh SUSILO PRABOWO alias MBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan Alm. BENO yang diwakili anaknya serta perwakilan
GAPENSI.
ub
m
ah
Selanjutnya
untuk proyek lainnya
akan
ep
ka
dibicarakan pembagiannya di asosiasi. Pertemuan tersebut terjadi di kantor. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pada saat terjadi
ah
lelang
maka
tidak
saling
mengambil
alokasi
kontraktor
lain.
es on
Hal. 86 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
Pengaturan untuk menang tidak perlu dilakukan di ULP karena para
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 86
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kontraktor sudah saling memahami proyek masing-masing. Mereka bersepakat sendiri diluar arahan saksi.
Bahwa selain itu, saksi juga berperan untuk mendamaikan apabila
ng
terjadi persoalan pembagian proyek antar kontraktor sehingga pada saat lelang tidak terjadi persoalan.
Bahwa untuk tahun 2018, saksi baru mendapatkan arahan dari
gu
SAMANHUDI yang berpesan untuk proyek jalan untuk SUSILO
Februari atau Maret 2018 di rumah dinas. Akan tetapi, saksi belum sempat
untuk
mengumpulkan
pengusaha
seperti
tahun-tahun
ub lik
ah
A
PRABOWO alias MBUN. Arahan tersebut saksi terima sekitar bulan
sebelumnya karena perencanaan lelang belum selesai dan terjadi OTT KPK.
am
Bahwa pengusaha sudah saling mengerti dan masing-masing proyeknya sehingga mereka bisa mempersiapkan administrasi dan
ah k
ep
teknis masing-masing perusahaan.
Bahwa Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR pernah memberikan
R
arahan pada acara coofe morning di Kantor Dinas PUPR, namun
In do ne si
sifatnya umum. Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR menghimbau
kepada penyedia jasa konstruksi karena sudah bekerja di Kota Blitar
A gu ng
dan mereka sebagian besar warga blitar, kalau mau berpartisipasi di
Kota Blitar silahkan berpartisipasi misalnya ketika hari jadi kita membutuhkan anggaran untuk hadiah dan lain-lain.
Bahwa mereka yang sudah bekerja atau mendapatkan pekerjaan (proyek) di Kota Blitar, dan ketika pemerintah daerah ada acara maka
kita membutuhkan dukungan dari rekanan untuk hadiah dan lain-lain.
Bahwa Saksi tidak ingat apakah SRI BASUKI ada memberikan tanda terima kasih kepada saksi.
Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp250
juta
kepada
SUSILO
PRABOWO
untuk
uang
muka
ep
ka
lik
PRABOWO bisa berupa uang atau material.
ub
m
ah
Dukungan tersebut bisa material atau uang. Dukungan dari SUSILO
pembebasan tanah karena saat itu di akhir tahun dan penjual nya
ah
harus cepat sementara proses administrasi di APBD memakan waktu
es on
Hal. 87 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
maka saksi melakukan inisiatif untuk meminjam uang kepada SUSILO
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 87
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PRABOWO. Selanjutnya setelah uang APBD cair kemudian uang tersebut dikembalikan.
Bahwa Saksi pernah melakukan pembicaraan telepon dengan SUSILO
ng
PRABOWO terkait proyek. Pembicaraan diawali dengan pembicaraan tukar guling SPBU milik SUSILO PRABOWO yang berada ditanah
gu
Pemkot Blitar. SUSILO PRABOWO meminta agar dilakukan lebih
cepat. Hal tesebut mengingat usulan tersebut dikembalikan oleh
Blitar dan GLEBERT sebagai Ketua DPRD Kota Blitar karena tanah
yang digunakan untuk SPBU tidak sesuai peruntukannya. saksi
ub lik
ah
A
DPRD Kota Blitar yang disebutkan AGUS dari Komisi III DPRD Kota
komunikasikan harus segera dirapatkan dengan Sekretaris Daerah.
Bahwa pada pembicaraan kedua, saksi menyampaikan bahwa untuk
am
alokasi paket DAK tahun 2018 yang awalnya dialokasikan untuk SUSILO
PRABOWO sebaiknya
dibagikan
agar merata.
Saksi
ep
menyampaikan bahwa agar ada pemerataan untuk pihak-pihak lain
ah k
seperti MULAD, BENO, KAMTO dan KARSO. SUSILO PRABOWO
R
dikhawatirkan adanya konflik antar kontraktor.
In do ne si
tidak setuju, Namun, pada akhirnya dilakukan tender bebas karena
Bahwa pembicaraan ketiga, saksi menyampaikan bahwa untuk fee
A gu ng
paket Stadion, tanah urug dan gedung kesenian agar diberikan fee
kepada saya bukan kepada Walikota. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung operasional PUPR dan untuk kepentingan diri saksi. Saksi tidak menentukan jumlahnya
berapa. Sedangkan
angka yang
disebutkan adalah nilai paketnya. Saksi mengkomunikasikan bahwa telah berkoordinasi dengan PPK dan PPTK. SUSILO PRABOWO
PRABOWO sudah
lik
mendapatkan proyek Stadion pada tahun 2018.
Bahwa nilai proyek Stadion sejumlah Rp700 juta sekian. Permintaan
ub
fee atas inisiatif saksi sendiri. Untuk kegiatan operasional yang tidak
m
ah
menyanggupi permintaan tersebut. SUSILO
dianggarkan di APBD maka akan kita dukung dengan partsipasi dari
ep
ka
rekanan.
Bahwa spesifikasi teknis yang di Kota Blitar hanya dimiliki oleh
ah
SUSILO PRABOWO alias EMBUN adalah terkait peralatan jalan
R
misalnya Asphalt finisher, tandem roller, tire roller, asphalt sprayer,
es on
Hal. 88 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
dan compressor sebagaimana dijelaskan dalam BAP saksi.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 88
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa meskipun kontraktor tidak memiliki alat Asphalt finisher,
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tandem roller, tire roller, asphalt sprayer, dan compressor, dia bisa ikut
ng
tender dengan menyewa. Itu sifatnya terbuka dan proses tender ada di ULP.
Bahwa Saksi tidak ingat berapa kontraktor yang ikut mendaftar karena
Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pemberian fee.
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jika ada orang diberikan proyek kemudian akan memberikan kickback.
Bahwa saksi membernarkan keterangannya dalam BAP nomor 14
ub lik
ah
A
gu
prosesnya ada di ULP.
yang menyatakan:
“…. Pembicaraan ketiga, saya menyampaikan bahwa untuk fee paket
am
Stadion, tanah urug dan gedung kesenian agar diberikan fee kepada saya bukan kepada Walikota.”
dengan
SUSILO
ep
ah k
Penuntut umum memutarkan rekaman pembicaraan antara saksi PRABOWO
yang
tersimpan
dalam
file
:
R
Voice_call_(incl._VoIP)_63045671_62811303268_2018-04-06_08-32-
es on
Hal. 89 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
55.wav menit 00.07.45 s.d. 00.08.31 dengan transkrip sebagai berikut:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 89
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap rekaman pembicaraan tersebut, pada pokoknya saksi
A gu ng
menerangkan sebagai berikut:
Pembicaraan tersebut antara saksi dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Terkait dengan perkataan saksi “tapi itu di luar pak wali loh, Pak itu”
bahwa itu lebih kepada alasan teknis karena ketiga tiganya dalam
kendali saksi. Saksi tidak mengetahui ada bagian untuk Walikota
lik
Terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
ub
m
ah
(Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR).
berikut:
ka
Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti
ep
tersebut.
ah
Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI membantu
perusahaan
SUSILO
PRABOWO
untuk
R
ANWAR
on
Hal. 90 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
spesifikasi teknis yang di Kota Blitar hanya dimiliki oleh SUSILO
es
mendapatkan pekerjaan (proyek) jalan, sehingga saksi menuliskan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 90
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PRABOWO sebagaimana yang tertulis dalam barang bukti tersebut. Hal itu dilakukan sejak tahun 2016 s.d. tahun 2018.
ng
Saksi menuliskan dalam dokumen tersebut: “di kota blitar dimiliki
oleh sdr. Susilo”. Ini merupakan penjabaran persepsi saksi atas
gu
arahan dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum
A
tersebut, saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
ub lik
ah
Bahwa benar ada penunjukan langsung untuk proyek kepada SRI
BASUKI, dan dalam dokumen barang bukti tersebut memang benar
am
tulisan saksi.
Bahwa saksi membenarkan BAP tanggal 07 Agustus 2018 angka 6
ep
alinea akhir yang berbunyi:
ah k
Dinas PUPR Kota Blitar kemudian meminta partisipasi dari para penyedia jasa konstruksi skala kecil tersebut. Nama-nama yang saya
In do ne si
R
tulis dalam catatan tersebut adalah:
1. TOTOK Priyo Kauman : Sdr. TOTOK (saat ini Wakil Ketua DPRD
A gu ng
Kota Blitar); dst.
26. SRI BASUKI : penyedia jasa konstruksi di Kota Blitar (lupa nama perusahaannya.
Bahwa yang didaftar tersebut itu merupakan orang yang mendapatkan proyek. SRI BASUKI pernah memberikan bantuan/partisipasi kepada
lik
ah
saksi, namun saksi lupa karena jumlahnya seperti itu, apakah SRI BASUKI pernah atau tidak. Data yang disitu kadang-kadang juga tidak
ub
m
semua memberikan dana partisipasi ketika kita memberikan surat untuk memberikan partisipasi pada kegiatan ulang tahun kota.
Bahwa yang memberikan uang partisipasi adalah orang yang
Tahun 2018 saksi pernah ditelepon oleh wakil walikota Blitar yaitu
R
ah
mendapatkan proyek
on
Hal. 91 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
meminta tolong kepada saksi agar mengusahakan SRI BASUKI bisa
es
ep
ka
Partisipasi itu seikhlasnya.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 91
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mendapatkan pekerjaan, namun saksi katakan bahwa pekerjaan sudah berlangsung sehingga SRI BASUKI tidak mendapatkan
ng
pekerjaan.
Bahwa tidak ada kompensasi yang saksi berikan kepada wakil walikota Blitar.
Bahwa pekerjaan dari saksi dilaksanakan oleh MUJIONO, setelah
gu
dilaksanakan oleh MUJIONO kemudian diajukan kembali kepada saksi
ULP.
Bahwa
Saksi memberitahukan
kepada
MUJIONO
bahwa
ada
ub lik
ah
A
untuk saksi tandatangani kemudian setelah itu dikirimkan kembali ke
pengaturan proyek yang dikhususkan kepada SUSILO PRABOWO.
Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proyek pembangunan gedung
am
SMP N 3 Blitar tahap II.
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SUSILO PRABOWO Alias
ah k
ep
EMBUN pernah menemui Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR. Bahwa pelelangan proyek jalan dilakukan secara umum dan bebas,
Barang bukti yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki
In do ne si
R
siapa saja boleh mengikuti.
A gu ng
P. Sus” merupakan persepsi saksi mengenai arahan dari Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa catatan saksi tersebut tidak pernah saksi tunjukkan kepada Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi selaku pembina jasa konstruksi bisa memanggil asosiasiasosiasi pengusaha jasa konstruksi karena secara struktural PU berkewajiban untuk melakukan pembinaan pengusaha jasa konstruksi.
Bahwa informasi yang disampaikan oleh Terdakwa I SAMANHUDI
lik
ANWAR mengenai pekerjaan jalan di kota Blitar yang hanya dimiliki oleh SUSILO PRABOWO, saksi sampaikan secara lisan kepada para usahawan
jasa
konstruksi,
kemudian
mereka
ub
m
ah
berunding
dan
bersepakat diantara mereka sendiri karena ada himbauan tersebut. Bahwa Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak menyampaikan arahan
ep
ka
secara detik namun hanya umum saja bahwa untuk pekerjaan jalan
Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
es on
Hal. 92 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ah
agar diupayakan bisa membantu SUSILO PRABOWO.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 92
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi pernah meminjam uang Rp250.000.000,00 (dua ratus
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
lima puluh juta rupiah) kepada SUSILO PRABOWO.
Bahwa dasar saksi meminjam uang tersebut karena ada proyek
ng
jembatan lingkar.
Bahwa Saksi meminjam uang tersebut karena dalam kondisi darurat,
gu
Bahwa pengguna Anggaran atas proyek tersebut adalah saksi.
kalau mau meminjam kepada Pemda proses administrasinya lama dan memiliki
tanah
sudah
mendesak
pembayarannya.
untuk
dibayarkan
Bahwa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut adalah saksi.
Bahwa Saksi meminjam uang tersebut atas nama pribadi saksi sendiri.
Bahwa terkait peminjaman uang tersebut, saksi pernah melaporkan
ub lik
am
ah
A
yang
secara lisan kepada Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR dengan mengatakan “Ini ada kesulitan pembebasan tanah, saya mohon ijin
ah k
ep
kepada Pak Wali untuk mengambil langkah ini”
Bahwa Saksi beberapa kali menerima uang dari SUSILO PRABOWO
keterangan
saksi
HERMANSYAH
PERMADI,
Terdakwa
I
In do ne si
Atas
R
namun jumlahnya lupa untuk kegiatan kota Blitar.
A gu ng
SAMANHUDI ANWAR membenarkan memberikan arahan kepada saksi
HERMANSYAH PERMADI karena Terdakwa I SMANHUDI ANWAR
mengetahui bahwa yang profesional pekerjaannya adalah SUSILO PRABOWO.
Atas keterangan saksi HERMANSYAH PERMADI, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan;
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pada saat menjadi anggota dewan.
lik
dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
ub
m
ah
8. Saksi MOKHAMAD SIDIK, Memberikan keterangan di persidangan
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
ep
ka
TOTOK pada waktu aktif di ORARI.
Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II
Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
es on
Hal. 93 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ah
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 93
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN,
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
kebetulan SUSILO PRABOWO alias EMBUN senior saksi di SMA 1.
Bahwa Saksi mengetahui bahwa SUSILO PRABOWO sebagai
ng
kontraktor.
Bahwa memang menjadi kebijakan daerah bahwa SMP N 3 Blitar
gu
harus dibangun, dianggarkan. Kemudian pada saat sesuai jadwal
harus dilaksanakan maka kita ajukan untuk dilaksanakan pelelangan.
Bahwa proses pembangunan SMP N 3 Blitar ada tahap pertama dan tahap kedua.
ub lik
ah
A
Selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang maka ya dijalankan.
Bahwa pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama nilai proyeknya sejumlah
Rp
11,3
Miliar
dimana
yang
mengerjakan
proyek
am
pembangunan SMP N 3 Blitar adalah SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan menggunakan perusahaan PT MODERNA TEKNIK
ah k
ep
PERKASA.
Bahwa pembangunan SMP N 3 Blitar tahap kedua nilai proyeknya
R
sejumlah Rp23 Miliar, saksi tidak mengetahui nantinya proyek tersebut
dikerjakan.
A gu ng
Bahwa sumber dana untuk pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama dan kedua berasal dari APBD Kota Blitar.
In do ne si
akan dikerjakan oleh siapa. Sampai sekarang proyek tersebut belum
Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menanyakan terkait nilai proyek SMP N 3 Blitar. Pada saat itu
tanggal 5 Juni 2018 setelah sholat maghrib, saksi berada di ruang keluarga kemudian dihubungi oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
lik
N 3 Blitar), kemudian saksi menanyakan kepada sekretaris dan kabid yang membidangi, selanjutnya saksi mendapatkan angka itu (nilai anggaran SMP N 3 Blitar) dan saksi sampaikan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi tidak diarahkan oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ep
ka
ub
m
ah
ANWAR. Saat itu saksi tidak tahu persis jumlahnya (nilai proyek SMP
ANWAR untuk memenangkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
ah
Bahwa proyek tahun 2017 berupa pembangunan gedung SMP N 3
es on
Hal. 94 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
Blitar tahap I dikerjakan oleh SUSILO PRABOWO aliasn Embun
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 94
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saat itu (tahun 2017) saksi selaku Pengguna Anggaran (PA),
R
selaku PPK adalah KAMANDOKO
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa proyek tersebut
ng
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dikhususkan untuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Bahwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUN tidak pernah memberikan
gu
fee kepada saksi baik tahun 2017 maupun 2018.
Bahwa kegiatan pembangunan gedung SMP N 3 Blitar tahun 2018
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I SAMANHUDI
ANWAR mempunyai calon pelaksana pekerjaan pembangunan SMP N 3 Blitar tahap II tahun 2018.
am
ub lik
ah
A
sudah teranggarkan dalam APBD sejumlah Rp23 miliar
Bahwa Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak pernah mengatakan kepada saksi jika pembangunan gedung SMP N 3 Blitar akan dikerjakan oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN.
Bahwa Saat ini pembangunan gedung SMP N 3 Blitar tahap II belum
ep
ah k
dikerjakan karena belum ada pemenangnya dan belum di lakukan
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II BAMBANG
A gu ng
PURNOMO pernah datang ke kantor walikota.
In do ne si
R
pelelangan.
Atas keterangan saksi, Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR membenarkan menelpon saksi untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO.
Atas keterangan saksi, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan
9. Saksi MOH. AMINURCHOLIS, Memberikan keterangan di persidangan
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
lik
TOTOK
ub
m
ah
dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan
ep
ka
Informatika Pemerintah Daerah Kota Blitar.
Bahwa Saksi mengetahui anggaran proyek SMP N 3 Kota Blitar tahap
ah
dua. Pada waktu itu saksi selaku fungsi kehumasan mengetahui kalau
es on
Hal. 95 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
anggaran proyek SMP N 3 Kota Blitar sekitar Rp23 Miliar.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 95
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa I M. SAMANHUDI
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ANWAR untuk mempertanyakan terkait proyek SMPN 3 Kota Blitar.
Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ng
setelah sholat maghrib. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
menanyakan untuk proyek pembangunan SMP N 3 Blitar apakah
gu
tahun ini tuntas. Saksi selanjutnya menyampaikan bahwa proyek
pembangunan SMP N 3 Blitar tahun ini tuntas. Selanjutnya Terdakwa I
pembangunan SMP N 3 Blitar, seingat saksi kemudian saksi menyampaikan bahwa anggarannya Rp23 Miliar.
ub lik
ah
A
MUH. SAMANHUDI ANWAR menanyakan jumlah anggaran proyek
Bahwa Untuk itu janji kepada masyarakat yang belum dipenuhi tinggal satu yakni pembangunan pasar legi karena menunggu anggaran dari
am
pusat tidak kunjung turun sehingga harus dianggarkan pada tahun 2019.
Bahwa Setelah saksi ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ep
ah k
ANWAR kemudian saksi ditelpon oleh SUSILO PRABOWO alias Pada
saat
itu
SUSILO
PRABOWO
R
EMBUN.
alias
EMBUN
In do ne si
menanyakan kepada saksi apakah saudara barusan ditelpon oleh Pak Wali (Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR). Saksi kemudian
A gu ng
menjawab “KOK TAU?” dan SUSILO PRABOWO mengatakan “SAYA
DISITU”. Berarti pada saat Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon saksi, SUSILO PRABOWO berada disitu (bersama dengan
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR). SUSILO PRABOWO
menyampaikan “AKU SING MBOK OMONGNE NGERTI KABEH”
yakni saksi membicarakan masalah SMP N 3, pembangunan pasar
lik
memang seperti itu yang saksi bicarakan.
Bahwa memang ada beberapa yang kalau anggaran sejumlah Rp50 Miliar yang rencananya untuk pembangunan pasar legi sehingga
ub
m
ah
legi dan masalah pengadaan tanah. Saksi selanjutnya menyampaikan
beban APBD 2019 dikurangi dari sisi yang lain.
Bahwa setelah SUSILO PRABOWO alias EMBUN menghubungi saksi,
ep
ka
dalam pemikiran saksi bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN ingin
Bahwa Penuntut Umum memutarkan rekaman pembicaraan antara
on
Hal. 96 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
saksi dengan SUSILO PRABOWO yang tersimpan dalam file
es
R
ah
meyakinkan kalau mungkin ada proyek SMP N 3 Blitar tahap dua.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 96
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Voice_call_(incl._VoIP)_65231575_6281231122770_2018-06-05_19-
18-27.wav dari menit 00.00.00 s.d. 00.01.09 dengan transkrip sebagai
Atas
rekaman
percakapan
tersebut,
saksi
A gu ng
menerangkan sebagai berikut:
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
berikut:
pada
pokoknya
Bahwa benar itu percakapan antara saksi dengan SUSILO PRABOWO
alias
EMBUN.
Dalam
percakapan
PRABOWO menanyakan mengenai SMP N 3.
itu
SUSILO
Bahwa dalam pembicaraan saksi dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada menyebutkan dua puluh tiga, dan beliau
Bahwa SUSILO PRABOWO menanyakan nilai anggaran SMP N 3
lik
Blitar.
Bahwa Saksi kenal dengan SUSILO PRABOWO karena sama-sama penggemar burung berkicau.
ka
ub
m
ah
bertanya pembangunan SMP N 3 tuntas dua puluh tiga.
Bahwa hubungan antara Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR
ep
dengan SUSILO PRABOWO cukup dekat. Ketika ada suatu acara,
ah
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selalu mencandain SUSILO misalnya
“MBAH
DUDUK
DI
DEPAN,
JANGAN
R
PRABOWO
es on
Hal. 97 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
DIBELAKANG” dan saksi melihat ada keakraban disitu.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 97
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak pernah mengarahkan
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada saksi agar pembangunan gedung SMP N 3 Blitar dikerjakan
ng
oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN.
Bahwa SUSILO PRABOWO tidak pernah menceritakan kepada saksi saat dia berkunjung ke rumah Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR
gu
bersama dengan orang lain.
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II BAMBANG
PURNOMO pernah bertemu dengan Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
am
datang ke kantor walikota
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak pernah datang ke
ep
kantor saksi.
ah k
ub lik
ah
A
karena pernah bertetangga.
Atas keterangan saksi MOH AMINURCHOLIS, Terdakwa I SAMANHUDI
In do ne si
PRABOWO.
R
ANWAR membenarkan menelpon saksi untuk meyakinkan SUSILO
A gu ng
Atas keterangan saksi MOH AMINURCHOLIS, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan
10. Saksi SRI BASUKI, Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
Bahwa Saksi selaku Direktur CV Pelaksanan Patria. Saksi memiliki
lik
KARYA JAYA MANDIRI.
Bahwa Saksi pernah mendapatkan proyek di Kota Blitar yakni proyek drainase di karang tengah dengan nilai proyek kurang lebih
ub
m
ah
perusahaan keluarga yakni CV SRI REJEKI, CV PUTRA PATRIA, CV
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), proyek mushola kantor
ep
ka
Dinas PU, proyek pembangunan trotoar dengan nilai proyek kurang lebih Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta) sekian. Proyek
Bahwa cara saksi mendapatkan proyek penunjukan langsung sebagai
on
Hal. 98 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
berikut: Biasanya setelah ada pengumuman dari PU, saksi sowan
es
R
ah
tersebut semua menggunakan proses penunjukan langsung.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 98
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kepada Kepala Dinas PU (HERMANSYAH PERMADI) dan pernah juga sowan ke Wakil Walikota, tujuan saksi sowan tersebut adalah
ng
untuk meminta pekerjaan kepada HERMANSYAH PERMADI dan Wakil Walikota. Saksi pernah juga sowan ke MUJIONO.
Bahwa pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi, saksi pernah menemui
gu
HERMANSYAH PERMADI meminta untuk mendapatkan pekerjaan.
Saksi menyampaikan kepada HERMANSYAH PERMADI “SAYA
INI
BISA
BERPARTISIPASI
DI
KOTA
BLITAR”.
Selanjutnya
HERMANSYAH PERMADI menyampaikan karena proyeknya sedikit,
ub lik
ah
A
SELAKU PENGUSAHA KECIL, MOHON DIBANTU SEPERTI SAYA
maka tidak menjanjikan, coba untuk ditunggu terlebih dahulu.
Bahwa tidak ada uang yang saksi berikan terkait mendapatkan proyek
am
tersebut. Saksi tidak ada memberikan uang kepada HERMANSYAH PERMADI.
Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan dapat atau
ep
ah k
tidak pekerjaan, namun pada waktu saksi menemui MUJIONO, MUJIONO pernah mengatakan “INI SAYA SAMPAIKAN KE PAK
In do ne si
R
KADIS DULU”.
Bahwa Saksi menemui MUJIONO di kantor Dinas PU untuk meminta
A gu ng
pekerjaan. Saksi menyampaikan kepada MUJIONO seperti yang disampaikan kepada HERMANSYAH PERMADI, namun MUJIONO
menyampaikan bahwa MUJIONO tidak bisa memastikan karena
menyampaikan kepada HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas. MUJIONO menyampaikan bahwa keputusan ada di Kepala Dinas.
tidak memberikan tanggapan.
tidak memberikan tanggapan
MUJIONO,
Memberikan
keterangan
ep
11. Saksi
ub
m
Atas keterangan saksi SRI BASUKI, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
dipersidangan
dibawah
sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
es on
Hal. 99 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ka
lik
ah
Atas keterangan saksi SRI BASUKI, Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 99
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
R
ď€
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas PUPR Kota Blitar.
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 8 sebagai
ng
ď€
berikut:
Setelah ditunjukkan kepada Saya:
gu
1) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
Nomor: 620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
ub lik
2) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
ah
A
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung
am
Bagian Selatan Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
ep
3) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
ah k
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
R
620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
In do ne si
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor:
4) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
A gu ng
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung
Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
5) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
lik
Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
6) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
ub
m
ah
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
ka
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara
ep
Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3
ah
Juli 2017.
on
ng
M
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
es
R
7) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
In d
A
gu
Hal. 100 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 100
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali
Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3
ng
Juli 2017.
8) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket
gu
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.
1) Seluruh
paket
pekerjaan
tersebut
dilakukan
pelelangan umum.
melalui
proses
ub lik
ah
A
Dapat Saya jelaskan bahwa:
2) Perusahaan pelaksana dan pegawai lapangan yang berkordinasi No
Nama Paket
.
Proyek
Pegawai Lapangan
Perusahaan
Jalan PT
SARANA Sdr. SIS jalan (Saya tidak
Lanjutan
aslinya)
Jalan PT
SARANA Sdr.
Jalan CV PURNAMA Lupa
Rehabilitasi
JAYA
Jalan CV
SAPTA Sdr.
ah
SAPTA Sdr.
ub
Jalan CV
(Saya
ingat
nama
SISWANTO
dan Trotoar di JL. SARANA
(Saya
Cemara
nama lengkapnya)
Rehabilitasi
Bagian
Jalan CV YALA BUMI Sdr.
R
ah
ROBI
lengkapnya)
ep
m ka
Rehabilitasi
tidak
lik
Peningkatan
Barat
dan Trotoar di Jl. PERSADA
tidak
ingat
SISWANTO
(Saya
tidak
ingat
on
ng
M
nama
lengkapnya)
Bagian
Bali Bagian Timur
19)
ingat
Tanjung
dan Trotoar di JL. SARANA
18)
(Saya
tidak
di Jalan Mastrip
17)
EKO
dan Trotoar di Jl. MULTI USAHA
Selatan Lanjutan
16)
nama
es
Rehabilitasi
ingat
In do ne si
di Jln. Ir. Soekarno MULTI USAHA
A gu ng
15)
Peningkatan
Nama
ep
ah k
14)
R
am
dengan Saya pada proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut:
In d
A
gu
Hal. 101 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 101
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagian
nama lengkapnya)
R
Cemara
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Timur
Rehabilitasi
ng
20)
Jalan CV YALA BUMI Sdr.
dan Trotoar di Jl. PERSADA
gu
Tanjung
tidak
Bagian
A
Peningkatan
ingat
nama
Jalan PT MODERNA Sdr. SIS jalan (Saya
di Jln D.I Panjaitan
TEHNIK
tidak
ingat
nama
aslinya)
ub lik
PERKASA
ah
(Saya
lengkapnya)
Utara Lanjutan
21)
EKO
*) Nama yang sama pada kolom pegawai lapangan merupakan
am
orang yang sama.
ep
3) Apabila dilihat dari pegawai-pegawai lapangan yang berkordinasi
ah k
dengan Saya misalnya Sdr. SIS jalan (Saya tidak ingat nama aslinya) bekerja pada PT SARANA MULTI USAHA dan PT
In do ne si
R
MODERNA TEHNIK PERKASA, Sdr. EKO (Saya tidak ingat nama
lengkapnya) bekerja pada PT SARANA MULTI USAHA dan CV
A gu ng
YALA BUMI PERSADA, Sdr. SISWANTO (Saya tidak ingat nama
lengkapnya) bekerja pada CV SAPTA SARANA dan CV YALA BUMI
PERSADA,
terdapat
hubungan
antara
perusahaan tersebut.
perusahaan-
4) Saya merasa bahwa ada kejanggalan dari pegawai lapangan yang berkordinasi dengan Saya dimana orang yang sama tetapi perusahaanya berbeda.
berfikir ke arah situ. ď€
ka
lik
atasan Saya ataupun pihak inspektorat karena Saya tidak pernah
ub
m
ah
5) Saya tidak pernah melaporkan temuan kejanggalan tersebut kepada
Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh SRI BASUKI namun lupa
ep
waktunya. SRI BASUKI datang ke kantor Dinas PUPR dan kemudian
ah
saksi menima SRI BASUKI di ruang tamu Bina Marga. SRI BASUKI
on
ng
M
menyampaikan bahwa saksi belum mengetahui dan mencoba
es
R
menyampaikan apakah ada pekerjaan untuk saya. Saksi kemudian
In d
A
gu
Hal. 102 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 102
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
berkoordinasi dahulu dengan kepala dinas. Bahwa yang menentukan untuk mendapatkan pekerjaan adalah kepala dinas (HERMANSYAH
ng
PERMADI).
Bahwa terkait dengan adanya pegawai lapangan yaitu EKO yang dipakai oleh PT SARANA MULTI USAHA dan CV YALA BUMI
gu
PERSADA, saksi tidak mengetahui apa posisinya namun EKO yang
mengendalikan dua kegiatan tersebut (Rehabilitasi Jalan dan Trotoar
Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan).
Bahwa Saksi menduga bahwa kedua perusahaan yang kegiatannya
ub lik
ah
A
di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan dan Rehabilitasi Jalan dan
dikendalikan oleh EKO ada afiliasinya.
Bahwa sama halnya kegiatan yang dikendalikan oleh SIS, perusahaan
am
yang dipakai yaitu PT SARANA MULTI USAHA dan PT MODERNA TEHNIK PERKASA juga berafiliasi yaitu dalam satu grup dan kalau
ah k
ep
tidak salah dimiliki oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengaturan jatah proyek di
R
Kota Blitar, Saksi hanya melaksanakan administrasi teknis dan
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP nomor 9 yaitu
A gu ng
In do ne si
mengendalikan pekerjaan di lapangan.
“Pengaturan jatah proyek pengadaan langsung konstruksi di bawah
dua ratus juta di Kota Blitar sepengetahuan saya merupakan
kewenangan Kepala Dinas PUPR. Sepengetahuan saya setelah
proyek pengadaan langsung di Kota Blitar dibagi, saya dipanggil oleh HERMANSYAH PERMADI dan menyampaikan secara lisan kepada
saya apabila suatu proyek sudah menjadi jatah perusahaan tertentu
walaupun ada banyak paket atau proyek yang saya tangani saya tidak
lik
ah
pernah menuliskan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah proyek beserta nama proyeknya. Saya bisa menghafalnya karena
PERMADI.
Terkait
ub
m
setiap hari saya diberitahu atau diingatkan oleh HERMANSYAH proyek-proyek
yang
dilaksanakan
melalui
ep
ka
pelelangan umum saya tidak mengetahui bagaimana pembagiannya”. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian fee yang
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai hal itu.
es on
ng
M
R
ah
diberikan kepada Terdakwa SAMANHUDI ANWAR.
In d
A
gu
Hal. 103 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 103
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu terkait dengan proyek,
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
namun saksi pernah diajak makan oleh orang lapangan saat saksi
ng
melakukan peninjauan proyek.
Bahwa tidak ada uang saku yang saksi terima saat melakukan peninjauan proyek.
Bahwa HERMANSYAH PERMADI memberitahukan saksi untuk
gu
menyusun spesifikasi teknis. Dasar saksi menyusun adalah hasil dari
Bahwa spesifikasi teknis yang saksi susun bisa dipenuhi oleh perusahaan manapun
Bahwa pelelangan proyek jalan dilakukan secara umum dan bebas, siapa saja boleh mengikuti.
am
ub lik
ah
A
perencanaan pekerjaan.
Bahwa catatan dari HERMANSYAH PERMADI (yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki P. Sus”) tidak ditulis ulang dalam
ep
Bahwa Saksi melaksanakan lelang sudah sesuai dengan aturan
Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa I SAMANHUDI
A gu ng
ANWAR untuk memenangkan perusahaan tertentu.
In do ne si
R
ah k
perencanaan teknis pelelangan.
Atas keterangan saksi MUJIONO, Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak memberikan tanggapan.
Atas keterangan saksi MUJIONO, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan.
12. Saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG, Memberikan keterangan di
lik
berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
Bahwa Saksi merupakan petugas piket rumah dinas Walikota Blitar.
Bahwa Saksi setiap hari jaga piket rumah dinas, dan setelah jaga
ep
ka
malam baru lepas dinas.
ub
m
ah
persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai
Bahwa Selama saksi menjaga rumah dinas Terdakwa I MUH.
ah
SAMANHUDI ANWAR, saksi pernah melihat SUSILO PRABOWO alias
es on
ng
M
R
EMBUN datang ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
In d
A
gu
Hal. 104 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 104
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ANWAR pada tanggal 5 Juni 2018. Pada saat itu saksi pada saat menjaga shift siang.
Bahwa pada saat itu saksi menjaga siang, pergantian jaga itu pada
ng
jam 19.00. Jadi sekitar setelah adzan maghrib, ANDY EKA RISVANANDA datang ke pos dan mengatakan “KALAU ADA TAMU
gu
DARI YANG NAMANYA PAK SUSILO, AGAR
NANTI SAYA
DIRUANGAN DIPANGGIL”. Kemudian sekitar jam 18.30 lebih, ada
A
kendaraan masuk dan turunlah dua orang dan melapor ke pos jaga dan menyampaikan “SAYA DARI PAK SUSILO MAU KETEMU BAPAK
ub lik
ah
WALIKOTA”. Selanjutnya saksi memanggil ajudan walikota dan kemudian ajudan menemui SUSILO PRABOWO. Bahwa ada dua orang yang menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yakni
am
SUSILO PRABOWO dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa Saksi menunggu di depan pos, kemudian memanggil ajudan
ep
yang bernama ANDY EKA RISVANANDA. Selanjutnya ajudan datang
PURNOMO.
Bahwa Saksi mengetahui nama orang yang menemui Terdakwa I
R
In do ne si
ah k
dan menemui SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan BAMBANG
MUH. SAMANHUDI ANWAR adalah BAMBANG PURNOMO pada pemeriksaan
A gu ng
saat
BAMBANG
KPK
PURNOMO.
dan
ditunjukkan
Penyidik
KPK
identitasnya
adalah
menanyakan
sambil
menunjukkan identitas “APAKAH YANG DATANG ORANGNYA INI”.
Dalam identitas yang ditunjukkan penyidik tersebut itu ada nama
Bahwa Saksi menjaga di bagian depan di pos jaga.
Bahwa Saksi baru sekali itu bertemu dengan SUSILO PRABOWO
lik
alias EMBUN. Pada waktu datang dua orang itu tidak membawa apaapa.
Bahwa Saksi tidak mengetahui BAMBANG PURNOMO sering datang,
ub
m
ah
tertulis BAMBANG PURNOMO.
ep
ka
dan saksi hanya mengetahui saat itu saja.
Atas keterangan saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG tersebut,
PURNOMO
pada
pokoknya
R
ah
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG tidak
mengajukan
keberatan
es on
ng
M
tanggapan/keberatan.
In d
A
gu
Hal. 105 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 105
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
13. Saksi ANDY EKA RISVANANDA, Memberikan keterangan di persidangan
ng
dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi merupakan ajudan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
gu
ANWAR.
Bahwa pada waktu itu ketika saksi diminta oleh Terdakwa I MUH.
untuk menunggu beliau berdua datang
(SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK), tetapi pada saat itu saksi tidak tahu, setahu saksi hanya
ub lik
ah
A
SAMANHUDI ANWAR
SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang datang.
Bahwa pada sekitar jam 18.00 lebih, Terdakwa I SAMANHUDI
am
ANWAR yang memberitahu saksi bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang akan datang ke rumah dinas. Karena saksi belum
ep
mengetahui dan belum pernah ketemu orangnya, maka saksi bertanya
ah k
kepada yang jaga yakni AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG dan mas
R
ANDI dengan mengatakan “MAS MINTA TOLONG, KALAU PAK
In do ne si
EMBUN DATANG, KASIH TAHU SAYA”. Selanjutnya saksi pergi ruang ajudan dan pada saat itu sudah mendekati waktu isyak. Sekitar
A gu ng
adzan isyak, SUSILO PRABOWO datang dan yang datang itu dua
orang. Pada saat itu saksi dipanggil, akan tetapi saksi tidak menemui
secara langsung karena beliau setelah saksi dipanggil, saksi langsung ke ruang tamu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan memberitahu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kalau SUSILO
PRABOWO alias EMBUN datang dengan salah satu orang. Setelah itu
beliau berdua (SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan BAMBANG
lik
tamu terdapat ruang transit.
ub
dan ternyata orangnya sudah masuk dari pintu barat. Disebelah ruang
Bahwa SUSILO PRABOWO jalan sendiri melalui pintu sebelah barat.
Bahwa ruang transit itu ada pintu masuk dari sebelah utara dan
ep
ka
m
ah
PURNOMO alias TOTOK) masuk melalui pintu barat dan saksi keluar
sebelah barat. Ruang transit biasanya untuk kegiatan dinas yakni
Bahwa ruang transit tidak selalu dipakai untuk acara.
es on
ng
M
R
ah
tempat transit para pejabat Forkopimda dan lain-lain sebelum acara.
In d
A
gu
Hal. 106 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 106
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR langsung menemui
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
SUSILO PRABOWO alias EMBUN di ruang transit. Antara ruang tamu
ng
dan ruang transit itu berhubungan karena ada pintu di dalam. Selanjutnya saksi langsung sholat isyak dan tarawih, dan Terdakwa I
MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah mengetahui kalau saksi sholatnya
gu
tepat waktu.
Bahwa kami belum ada SOP terkait penerimaan tamu. Saksi pasti
Karena belum ada SOP yang baku, jadi ajudan sebelumnya yang bernama YOGA.
ub lik
ah
A
diajari oleh ajudan-ajudan sebelumnya bagaimana menerima tamu.
Bahwa jadi kalau menerima tamu, kita harus mengetahui apakah tamu dinas atau tamu selain dinas. Tidak pernah ada klasifikasi tamu dinas
am
dan tamu pengusaha. Karena saksi hanya menanyakan misalkan dari pegawai kan kelihatan karena memakai seragam sedangkan tamu
ah k
ep
umum kan memakai kemeja atau yang lain.
Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan SUSILO
R
PRABOWO alias EMBUN. Saksi pernah mendengar nama SUSILO
In do ne si
PRABOWO alias EMBUN ketika saksi pertama kali jadi ajudan, saksi diceritakan oleh senior (YOGA) ada beberapa teman-teman bapak.
A gu ng
Bahwa arahan dari senior tidak secara spesifik menyebutkan nama, jadi kalau ada tamu atau siapapun yang datang nanti kamu pasti akan tahu siapa orang yang sering datang.
Bahwa Saksi tidak membawa SUSILO PRABOWO alias EMUN ke
ruang transit, namun SUSILO PRABOWO alias EMBUN berjalan sendiri ke ruang transit.
Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan SUSILO PRABOWO
lik
menggunakan HP ajudan. Saksi diperintahkan oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk menelpon SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan ketika sudah terkoneksi kemudian saksi serahkan kepada
ub
m
ah
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR da nada pembicaraan antara
ep
ka
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, saksi kemudian menjauh dan tidak mendengar
ah
pembicarannya. Bahwa ini sudah diajari dari ajudan sebelum-
es on
ng
M
R
sebelumnya dan kontaknya sudah ada.
In d
A
gu
Hal. 107 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 107
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi baru sekali itu bertemu dengan SUSILO PRABOWO
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
alias EMBUN. Pada waktu datang dua orang itu tidak membawa apa
ng
apa.
Bahwa Saksi tidak mengetahui BAMBANG PURNOMO sering datang, dan saksi hanya mengetahui saat itu saja.
gu
Atas keterangan saksi ANDY EKA RISVANANDA tersebut, Terdakwa I
MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
A
pada pokoknya tidak mengajukan keberatan tanggapan/keberatan.
ub lik
ah
14. Saksi TURKAMANDOKO, Memberikan keterangan di persidangan di
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar
Bahwa Saksi merupakan PPK untuk kegiatan pembangunan SMPN 3
ep
ah k
Blitar tahun 2017
Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Bahwa Saksi mengetahui proyek belanja modal pembangunan SMP N
R
In do ne si
am
bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
A gu ng
3 Blitar. Saksi mengetahui pemenang tender dan pada saat penandatanganan kontrak.
Bahwa PEPI sfatnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN membawa
kontrak tersebut kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN untuk
ditandatangani. Saksi baru sekali ini menandatangani kontrak dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, kalau yang lain saksi tidak
mengetahuinya. Untuk penandatanganan kontrak yang lain, kalau bisa
lik
dinas.
Bahwa biasanya SUSILO PRABOWO alias EMBUN sering ke luar kota atau keluar negeri, makanya untuk bagian teknik memang lewat anak
ub
m
ah
dihubungi untuk datang ke dinas maka penandatanganan kontrak di
buahnya.
Bahwa yang melakukan demontrasi terkait pembangunan SMP N 3
ep
ka
adalah penggarap sawah. Sebenarnya sawah itu tidak digunakan atau
namun
orang-orang
R
disewakan
tetap
menggarap
sawah
itu.
on
ng
M
Kemungkinan ketika itu mau dibangun SMP N 3 dia merasa
es
ah
digarap karena mulai tahun 2000 katanya kelurahan sudah tidak
In d
A
gu
Hal. 108 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 108
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kehilangan atau tidak menggarap sawah lagi sehingga dia melakukan demonstrasi.
Bahwa Saksi berada di tengah-tengah demonstrasi, pada waktu itu
ng
pengukuran tanah. Kemudian ada sebagian warga yang mengatakan
“ALAH PALINGAN YANG MENANG EMBUN”. Saksi tidak mengetahui
gu
alasan warga yang mengatakan nanti yang menang EMBUN lagi.
Bahwa sepengetahuan saksi SUSILO PRABOWO alias EMBUN
Bahwa pembangunan SMP N 3 Blitar dibangun dalam dua tahap.
ub lik
Tahap pertama dilakukan pada tahun 2017 dengan pemenang tender
ah
A
memenangkan proyek SMA 4.
PT MODERNA TEKNIK PERKASA. Pembangunan tahap pertama meliputi pembangunan kelas 7 dan kelas 8, pembangunan tahap
am
kedua meliputi pembangunan kelas 9, gedung internal termasuk masjid dan parkir.
Bahwa sepengetahuan saksi nilai pembangunan SMP N 3 Blitar tahap
ep
Saksi tidak pernah ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa pada saat penandatanganan kontrak pembangunan SMP N 3
A gu ng
In do ne si
R
ah k
dua sekitar Rp 23 Miliar. Saksi mengetahui dari anggaran DPA.
Blitar tahap pertama, SUSILO PRABOWO tidak datang ke kantor dinas. Saksi tidak kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Bahwa karena tidak diatur penandatangan kontrak bahwa direktur harus hadir maka penandatanganan kontrak melalui PEPI (staf
SUSILO PRABOWO alias EMBUN) dengan cara setelah dokumen sudah jadi kemudian saksi menyampaikan “MAS INI SUDAH JADI,
lik
PRABOWO datang dan kemudian akhirnya tanda tangan. Sebenarnya
mengatakan saya bawa sendiri.
ub
itu tidak bentuk keistimewaan karena PEPI sendiri bisanya dia
Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku PPK.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kedekatan antara Terdakwa I MUH.
ep
ka
m
ah
GIMANA PAK EMBUN BISA TANDA TANGAN”. Pada waktu SUSILO
SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
ah
Bahwa Saksi menunjuk konsultan pengawas sehingga semua saksi
on
ng
M
hadir. Bahwa PPK memiliki kewajiban yakni mengawasi dan
es
R
serahkan kepada konsultan pengawas dan sekali-sekali saksi juga
In d
A
gu
Hal. 109 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 109
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mengendalikan pelaksanaan kontrak. Saksi ada melakukan rapatrapat per tahapan itu, saksi menggunakan laporan dari konsultan
ng
pengawas.
Bahwa menurut hasil konsultan pengawas pekerjaan pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama itu bagus, karena secara teknis saksi
gu
tidak mengetahui masalah bangunan. Saksi lulusan STM dan pendidikan S-1 dibidang Ekonomi.
A
Bahwa setelah tiga bulan pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama selesai, kemudian ada pemeriksaan oleh inspektorat dan BPK. Ada
ub lik
ah
temuan dari Inspektorat yakni sejumlah Rp94.000.000,00 (Sembilan
puluh empat juta rupiah) dan dari BPK sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dan terhadap temuan tersebut
am
sudah dikembalikan ke kas negara. Temuan dari inspektorat yang saksi ingat adalah ada item yang belum dikerjakan seperti lab pipa.
ah k
ep
Seingat saksi, temuan BPK mengenai masalah pintu.
Bahwa temuan tersebut sudah dikembalikan oleh rekanan. Saksi mengirimkan surat kepada rekanan terkait ada temuan dari inspektorat
In do ne si
R
dan BPK.
Bahwa karena laporan dari konsultan pengawas dan Panitia
A gu ng
Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) menunjukkan pekerjaan selesai 100 % maka saksi berani menandatangani BA serah terima.
Bahwa Saksi sebagai PPK pernah datang ke SMP N 3 Blitar.
Bahwa selama saksi sebagai PPK mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan SMP N 3 Blitar tahun 2017, Direktur (SUSILO
PRABOWO alias EMBUN) tidak pernah datang menemui saksi karena
Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN
Bahwa
Saksi
kenal
dengan
HERMANSYAH
PERMADI
dan
ep
MOKHAMAD SIDIK
ka
lik
menangani adalah PEPI.
ub
m
ah
dari perusahaan SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang biasa
Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol bertiga dengan HERMANSYAH
ah
PERMADI dan MOKHAMAD SIDIK membicarakan mengenai proyek
es on
ng
M
R
pembangunan SMP N 3 Blitar.
In d
A
gu
Hal. 110 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 110
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa pernah ada rapat di ruang asisten dan dipimpin oleh asisten,
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
yang diundang rapat tersebut adalah Kepala OPD. Rapat itu intinya
ng
menugaskan Kepala OPD untuk menyiapkan dokumen agar sudah siap ketika yang demontrasi itu menempuh jalur hukum. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak hadir dalam rapat tersebut.
Bahwa tidak pernah ada arahan tertentu terkait spesifikasi teknis
gu
terkait pembangunan SMP N 3 Blitar.
Bahwa seingat saksi bahwa pengajuan surat untuk dilakukan pelelangan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap dua pada bulan Mei.
ub lik
ah
A
Bahwa atasan saksi adalah kepala bidang.
Bahwa pada saat bulan Juni atasan saksi selaku kepala dinas adalah
am
MOKHAMAD SIDIK.
Bahwa MOKHAMAD SIDIK tidak pernah mengatakan kepada saksi
ep
ah k
bahwa untuk proyek SMP N 3 Blitar tahap dua nanti yang mengerjakan SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Bahwa tidak pernah ada arahan dari Terdakwa dan HERMANSYAH
R
A gu ng
In do ne si
PERMADI dan MOKHAMAD SIDIK.
Atas keterangan saksi TURKAMANDOKO tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO pada pokoknya tidak mengajukan keberatan tanggapan/keberatan.
15. Saksi TOTO ROBANDIYO, Memberikan keterangan di persidangan di
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi selaku Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar.
lik
Bahwa Saksi hanya mengetahui pelelangan proyek pembangunan
ub
m
ah
bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
SMP N 3 tahap dua. Pada bulan Mei ada surat permohonan lelang
ep
ka
kepada kami, kemudian kami meminta teman-teman apakah bisa dilakukan pelelangan atau tidak, ternyata penilaian dari teman-teman
ah
tidak bisa dilakukan pelelangan sehingga dikembalikan lagi kepada
on
ng
M
kemudian kami memeriksa dan memenuhi syarat untuk dilakukan
es
R
teman-teman. Setelah itu dilengkapi dan diajukan lagi kepada kami,
In d
A
gu
Hal. 111 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 111
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pelelangan dan kami menunjuk teman-teman pokja untuk melakukan
proses pelelangan. Dalam proses itu mungkin melakukan kaji ulang
ng
atau review atas dukungan yang akan dilelang, setelah di review
ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan atau kita hitung itu
tidak mencukupi waktu untuk dilelang maka kami kembalikan dokumen
gu
ke dinas pendidikan.
Bahwa saksi tidak mendapatkan informasi mengenai siapa yang akan
Bahwa atasan saksi adalah Asisten, dan Sekda merupakan atasan asisten.
ub lik
ah
A
mengerjakan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap dua.
Bahwa tidak pernah ada arahan terkait pesiapan pelelangan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap dua.
am
Bahwa saksi pernah mendapatkan dokumen dari PPK Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pelelangan proyek pembangunan
ah k
ep
SMP N 3 Blitar tahap dua pada bulan Maret.
R
Atas keterangan saksi TOTO ROBANDIYO tersebut, Terdakwa I MUH.
In do ne si
SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO pada
A gu ng
pokoknya tidak mengajukan keberatan tanggapan/keberatan.
Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa I
SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II
MUH.
BAMBANG PURNOMO Alias TOTOK di
depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I :
lik
masa jabatan 2016 s.d. 2021, dan ini merupakan periode yang kedua Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menjabat selaku Walikota Blitar.
ub
Bahwa Tugas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar adalah memimpin jalannya roda pemerintahan.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kenal dengan SUSILO
ka
m
ah
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar
ep
PRABOWO alias EMBUN karena dahulu merupakan tetangga Terdakwa I
ah
MUH. SAMANHUDI ANWAR. Selang beberapa tahun yang Terdakwa I
on
ng
M
EMBUN pindah namun rumahnya tetap di dekat Terdakwa I MUH.
es
R
MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ingat lagi, SUSILO PRABOWO alias
In d
A
gu
Hal. 112 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 112
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SAMANHUDI ANWAR. Rumah itu yang terletak di Jalan Anjasmoro (rumah pribadi).
ng
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dilantik menjadi Walikota Blitar pada periode kedua dengan SK Menteri Dalam Negeri.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pernah menelpon SUSILO
gu
PRABOWO alias EMBUN dan mengatakan “DIMANA MBAH”, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN menjawab masih di Jakarta. SUSILO
dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan “KASIHAN TOTOK ITU MBAH,
ub lik
ah
A
PRABOWO alias EMBUN juga menyampaikan bahwa di Jakarta bersama
BELIKAN HARI RAYA”. SUSILO PRABOWO alias EMBUN kemudian tertawa saja. Kebetulan itu acara paguyuban dan dilakukan pada bulan
am
puasa.
Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ep
menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK namun tidak
ah k
diangkat, kemudian Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK telepon Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan diangkat. Selanjutnya
In do ne si
R
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan “MBAHE NENGDI
TO?” dan dijawab “MASIH TIDUR MUNGKIN”. Setelah itu Terdakwa I MUH.
A gu ng
SAMANHUDI ANWAR tidak menelpon kepada SUSILO PRABOWO karena
dalam pemahaman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, maka SUSILO PRABOWO alias
EMBUN sudah diberi tahu oleh Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Terdakwa II
lik
Bahwa Pada sore hari tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR berada di ruang tamu rumah dinas yang bersebelahan dengan ruang transit karena ada tamu. Kemudian ajudan Terdakwa I MUH.
ub
SAMANHUDI ANWAR datang dan memberi kabar bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang ke rumah dinas.
ep
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ingat apakah sebelumnya mengetahui kalau SUSILO PRABOWO alias EMBUN mau
R
on
ng
M
datang.
es
ah
ka
m
ah
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pada sekitar jam 09.00 WIB.
In d
A
gu
Hal. 113 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 113
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR lupa apakah pernah memerintahkan ajudan apabila SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang
ng
ke rumah dinas, agar disuruh masuk.
Bahwa ajudan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang baru bernama ANDI.
gu
Bahwa Pertemuan antara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR, SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
ANWAR datang ke ruangan (ruang transit) itu, mereka (SUSILO PRABOWO
alias EMBUN dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO) sudah duduk di
ub lik
ah
A
alias TOTOK masih sore. Pada waktu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ruangan. Kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN ngobrol/berbicara mengenai masalah tukar guling. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
am
mengatakan “MBAH YANG TUKAR GULING BELUM SAYA TANDA TANGANI, SAYA BELUM TAHU HASILNYA RAPAT, NANTI KALAU
ep
SUDAH TAHU HASIL RAPAT, INSHA ALLAH AKAN SAYA BERI TAHU”.
ah k
Bahwa tanah SPBU milik pemerintah dan sudah disewa SUSILO PRABOWO
alias
EMBUN
mungkin
sebelum
Terdakwa
I
MUH.
In do ne si
R
SAMANHUDI ANWAR lahir dan kemudian mau ditukar dengan tanah SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Proses tukar guling tersebut belum final.
A gu ng
Bahwa setelah pembicaraan tukar guling kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan kepada SUSILO PRABOWO “MBAH, AKU SILIHONO DUIT, AKU BUTUH DUIT (MBAH, AKU DIPINJAMI DUIT,
AKU BUTUH DUIT)”. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN
mengatakan tidak berani mengambil uang banyak karena SUSILO PRABOWO alias EMBUN takut ditarget
KPK. Terdakwa
I
MUH.
lik
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta pinjam uang kepada SUSILO PRABOWO, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah menyebut nilai Rp1,5 Milyar. Untuk merayu SUSILO PRABOWO alias
ub
m
ah
SAMANHUDI ANWAR kemudian merayu-rayu dan sulit. Pada waktu
EMBUN kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan
ka
“MBAH INI ADA PROYEK SIAPA TAU KAMU BISA IKUT, INI SMP 3”,
ep
selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN menanyakan “NILAINYA
ah
BERAPA”, dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengetahui,
on
ng
M
MOH. AMINURCHOLIS tidak mengetahui, kemudian Terdakwa I MUH.
es
R
lalu menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Kominfo). Karena
In d
A
gu
Hal. 114 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 114
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SAMANHUDI ANWAR menghubungi MUHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas
Pendidikan) dan dia juga tidak mengetahui nilainya. Selanjutnya Terdakwa I
ng
MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon HERMANSYAH PERMADI dan kemudian diberi tahu nilai proyeknya oleh HERMANSYAH PERMADI bahwa nilai proyeknya Rp23 Miliar sekian.
gu
Bahwa terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan “Gini lho Mbah, ada proyek, ya nanti aku dipotong itu ya gak apa-apa” maksudnya
uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan nanti dibayar memakai
proyek itu. Hal tersebut sebenarnya saya ucapkan untuk mengelabui Sdr.
ub lik
ah
A
bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan istilah meminjam
SUSILO PRABOWO alias EMBUN saja, agar. SUSILO PRABOWO alias EMBUN memberikan uang.
am
Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN “MBAH NANTI KAN BISA IKUT”
ah k
SULIT,
APAKAH
ep
kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “SEKARANG ITU NANTI
SAYA
IKUT
BISA
MENANG?
KARENA
SEKARANG SEKARANG SISTEMNYA TERBUKA”. Terdakwa I MUH.
In do ne si
R
SAMANHUDI ANWAR kemudian meminta SUSILO PRABOWO alias
EMBUN untuk mencoba saja. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias
A gu ng
EMBUN pulang.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengetahui SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengerjakan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama pada saat November/Desember 2017. Pada saat
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menawarkan proyek kepada
SUSILO PRABOWO dengan nilai sejumlah Rp23 Miliar, Terdakwa I MUH.
lik
mengerjakan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama. Bahwa tidak ada fee untuk proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap
ub
pertama.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan kepada SUSILO PRABOWO “MBAH, TOTALE 23 MILIAR LHO MBAH. AKU
ep
ka
m
ah
SAMANHUDI ANWAR sudah mengetahui bahwa SUSILO PRABOWO yang
PINJAM 1,5 MILIAR. ITUNG-ITUNGAN 8 % DARI 23 MILIAR. 2 %
ah
KASIHKAN KE PAK (MOKHAMAD) SIDIK. TAPI PAK SIDIK PASTI GAK
on
ng
M
tersebut untuk mengelabui SUSILO PRABOWO alias EMBUN agar bisa
es
R
MAU NERIMA.” Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan hal
In d
A
gu
Hal. 115 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 115
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
memberikan pinjaman kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Namun SUSILO PRABOWO alias EMBUN diam dan tidak merespon, dan
ng
SUSILO PRABOWO alias EMBUN pulang. Setelah itu Terdakwa MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak berfikir bahwa akan diberi pinjaman oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN, dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
gu
ANWAR tidak menghubungi SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Bahwa seingat Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bahwa Terdakwa I
PRABOWO alias EMBUN untuk menyerahkan uang melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ub lik
ah
A
MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah memerintahkan SUSILO
ANWAR tidak pernah mendengar SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan uangnya
nanti dititip melalui Terdakwa II BAMBANG
am
PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak pernah
ep
mengantarkan uang kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan
ah k
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah melihat uang itu. Bahwa keesokan hari pada pagi hari banyak tamu, termasuk ada teman-
In do ne si
R
teman pemda itu datang menyerahkan itu dan menyampaikan hasil rapat sementara bahwa tukar guling tanah yang punya SUSILO PRABOWO alias
A gu ng
EMBUN diperuntukkan gudang dan laboratorium. Selanjutnya itu difotokopi baru kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon SUSILO PRABOWO alias EMBUN namun off atau SUSILO PRABOWO sedang
menerima telepon, baru kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan meminta Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK datang tempat Terdakwa
I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Kebetulan saat itu Terdakwa I MUH.
ANWAR
memiliki
jambu
lik
SAMANHUDI
kristal.
Terdakwa
I
MUH
ub
SAMANHUDI ANWAR kemudian mengatakan “TOK KAMU KESINI, TAK KASIH JAMBU”. Bahwa
Terdakwa
I
ep
Bahwa kegiatan tukar guling yang menjadi leading sector adalah Dinas PU. MUH.
HERMANSYAH PERMADI.
SAMANHUDI
ANWAR
kenal
dengan
proyek. Kalau proyek jalan itu, kedengaran Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
on
ng
es
R
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah memploting
M
In d
A
gu
Hal. 116 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
SAMANHUDI ANWAR sedang makan jambu dan Terdakwa I MUH.
Halaman 116
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ANWAR mesti kena SUSILO PRABOWO alias EMBUN karena SUSILO PRABOWO alias EMBUN memiliki alat untuk jalan. Terdakwa
I
MUH.
SAMANHUDI
ANWAR
ng
Bahwa
tidak
pernah
memerintahkan HERMANSYAH PERMADI untuk memberikan proyek jalan
kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN namun Terdakwa I MUH.
gu
SAMANHUDI ANWAR pernah memberikan pengarahan secara umum.
Bahwa setahun sekali Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pasti saat
pasti bertemu dengan rekanan-rekanan dan disitulah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan secara umum. Pengarahan
ub lik
ah
A
hari raya, diundang di dinas-dinas. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
itu adalah mereka harus professional karena sistemnya itu terbuka, harus belajar IT dan macam-macam, kemudian yang keduanya bangunan harus
am
bagus dan yang ketiga “karena kamu mencari rejeki di Blitar mbok ya o ada partisipasi untuk kegiatan hari jadi Kota Blitar”. Maksud Terdakwa I MUH.
ep
SAMANHUDI ANWAR bahwa tiap-tiap dinas itu harus tampil, karena di Kota
ah k
Blitar itu pada saat hari jadi, ada stan-stan yang memamerkan semua dinas
R
ada asosiasi maka mereka harus punya dana sendiri.
In do ne si
dan UKM. Kegiatan tersebut sudah anggarannya, akan tetapi kalau disitu Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta partisipasi dari
A gu ng
kontraktor dan ini tidak memaksa. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan “KAMU DAPAT REJEKI, MBOK YA O PARTISIPASI IKUT MENYEMARAKKAN HARI JADI ITU”.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ketika pinjam uang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN pasti mengembalikan. Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR sudah mengembalikan semua pinjaman. Terdakwa I
MUH. SAMANHUDI ANWAR sering pinjam kemana-mana jadi bisa gali
lik
SUSILO PRABOWO alias EMBUN pasti dikembalikan antara sebulan atau
ub
empat bulan pasti Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kembalikan. Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pinjam uang ke teman-
ep
teman. Teman-teman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada yang pekerjaannya peternak ayam.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menyatakan tidak benar
on
ng
es
R
atas keterangan SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang mengatakan
M
In d
A
gu
Hal. 117 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
lubang tutup lobang. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pinjam ke
Halaman 117
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kalau pinjam tidak pernah dikembalikan.
ng
Bahwa Terhadap barang bukti slip setoran rekening milik Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR yang ditemukan di staf (bahawan) Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ANWAR
yang
bernama
NINUK,
Terdakwa
I
MUH
gu
SAMANHUDI ANWAR menjelaskan bahwa kalau dibawa sendiri kan sering hilang, jadi Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR titipkan ke bagian
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR titipkan ke NINUK. Setoran Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak banyak, karena setahun itu
ub lik
ah
A
umum. Jadi kalau Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR setor maka
cuma Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sumber uang tersebut yang besar berasal dari usaha futsal Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
am
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memiliki 13 lapangan, sumber pembeliannya sebelum Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ep
menjadi anggota DPRD Blitar. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ah k
bekerja macam-macam diantaranya berdagang dan terus terang Terdakwa I
Bahwa
Terdakwa
R
usaha jual beli tanah.
I
MUH.
SAMANHUDI
In do ne si
MUH. SAMANHUDI ANWAR dahulu penjudi. Terdakwa I juga menjalankan
ANWAR meminjam
uang
A gu ng
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) itu, Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR berani menghitung bahwa sudah dikembalikan dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan.
Bahwa untuk mengelabui SUSILO PRABOWO alias EMBUN agar
meberikan pinjaman, maka Terdakwa I MUH.SAMANHUDI ANWAR mengatakan ada proyek pembangunan SMP N 3 Blitar sejumlah Rp23 Miliar
lik
% untuk MUHAMAD SIDIK dan MUHAMAD SIDIK pasti tidak mau. Angka 8 % dan 2 % itu spontanitas dari Terdakwa I MUH.SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengetahui bahwa MUHAMAD
ub
m
ah
dan meminta fee 8 % untuk Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan 2
SIDIK tidak mau karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ka
mengetahui karakter MUHAMAD SIDIK dan MUHAMAD SIDIK juga tidak
ep
pernah meminta-minta. Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR mendengar
ah
kejujuran MUHAMAD SIDIK bahwa MUHAMAD SIDIK tidak mau kalau
R
dikasih uang. Praktek pemberian uang kepada MUHAMAD SIDIK ada, akan
es on
ng
M
tetapi MUHAMAD SIDIK tidak mau menerima.
In d
A
gu
Hal. 118 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 118
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa semua melaporkan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR adalah pimpinannya. Dia
ng
(HERMANSYAH PERMADI) memiliki proyek yang tahap pertama sudah
siap “ini..ini.. ini”, kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta untuk disosialisasikan supaya tidak ramai.
gu
Bahwa pada saat ada sosialisasi itu ada yang nyeletuk, pada waktu mau
pengarahan itu ada usul kalau mau ada proyek agar disosialisasikan telebih
ah
A
dahulu
kepada
rekanan.
Menurut
pemahaman
Terdakwa
I
MUH
SAMANHUDI ANWAR, bahwa maksud kontraktor meminta sosialisasi bahwa di Blitar itu sudah dibuka mengenai pelelangan proyek.
ub lik
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah meminta HERMANSYAH PERMADI untuk mengatur atau membagi proyek.
am
Cara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR melunasi hutang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN adalah SUSILO PRABOWO alias
ep
EMBUN mengambil uang ke rumah dan mungkin baru sekali Terdakwa I
ah k
MUH. SAMANHUDI ANWAR mengantarkan ke rumah SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
In do ne si
R
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah pernah hutang-
A gu ng
hutang, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pernah ngontrak ke rumahnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN lima belas tahun.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menjadi Walikota sejak tahun 2010.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ketika Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bangun tidur di hotel di daerah Solo. Terdakwa I
MUH. SAMANHUDI ANWAR bangun tidur jam tujuh, kemudian Terdakwa I
lik
text bahwa rumah walikota digrebek KPK dan walikota menjadi tersangka. Setelah itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR membangunkan teman Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR dan meminta untuk melihat.
ub
m
ah
MUH. SAMANHUDI ANWAR melihat metro tv dan kaget melihat running
Kemudian teman mengantarkan stasiun dan pulang ke Blitar sedangkan
ep
ka
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR naik kereta dan langsung ke Jakarta untuk klarifikasi ke KPK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di
ah
KPK kalau tidak salah tanggal 8 sesudah ada berita di TV. Terdakwa I MUH.
on
ng
M
KPK. Kalau seperti yang disampaikan oleh Terdakwa II BAMBANG
es
R
SAMANHUDI ANWAR tanggal 7 mengetahui berita OTT dan tanggal 8 di
In d
A
gu
Hal. 119 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 119
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PURNOMO, bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dalam perjalanan ke Blitar.
ng
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon BAMBANG PURNOMO alias TOTOK itu cuman menanyakan keberadaan SUSILO
PRABOWO alias EMBUN. terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
gu
mempunyai pikiran dimana ada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK maka pasti ada SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
SAMANHUDI ANWAR mengatakan kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN untuk meminjam uang, SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak
ub lik
ah
A
Bahwa pada saat pertemuan bertiga di rumah dinas, Terdakwa I MUH.
menyanggupi dan langsung pulang dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak berfikir akan diberi pinjaman uang dan Terdakwa tidak ada
am
kontak-kontakan. Selanjutnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pergi ke Solo.
ep
Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kenal
ah k
dengan sahabat Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang bernama ONDOS dan ONDOS itu akrab dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
In do ne si
R
Dimana pada waktu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mencalonkan dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR melalui ONDOS meminjam
A gu ng
uang ke SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kampanye. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ANWAR mengatakan kepada ENDOS supaya mencoba meminjam kepada SUSILO
PRABOWO
alias
EMBUN.
Kemudian
Terdakwa
I
MUH.
SAMANHUDI ANWAR pulang ke hotel dan ditelpon dan ENDOS datang ke
rumah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan memberikan uang
sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berselang tiga bulan,
lik
ah
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengembalikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata uang sejumlah
ub
ENDOS menyampaikan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR “INI UANG YANG 200 SAYA TERIMA, DAN YANG 200 BUAT KAMU”.
ep
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mulai pinjam uang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN pada tahun 2013 dan selama ini
ah
ka
m
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan. Pada saat itu
on
ng
M
aman saja.
es
R
terhadap pinjaman itu dikembalikan semua berarti setiap pinjam aman-
In d
A
gu
Hal. 120 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 120
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Keperluan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK adalah mencari SUSILO
ng
PRABOWO untuk meminjam uang.
Bahwa maksud Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Kepala
Dinas Pendidikan di depan SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan di loud
gu
speaker (dikeraskan volumenya) adalah untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN agar Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
ah
A
mendapatkan pinjaman dengan iming-iming proyek SMP N 3 Blitar sebesar
8 % namun SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “APAKAH ITU KENA SAYA, WONG ITU LELANGNYA LELANG BEBAS”.
ub lik
Bahwa dalam hubungannya dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI tidak menitipkan sesuatu kepada Terdakwa
am
II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa Penuntut Umum memutarkan rekaman pembicaraan telepon antara
ep
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO alias
ah k
EMBUN yang tanggal 6 Juni 2018 jam 09.34.38 tersimpan dengan nama file
R
Voice_call_(incl._VoIP)_65247229_62811303268_2018-06-06_09-34-38
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
dengan transkrip sebagai berikut:
R
Atas pemutaran rekaman pembicaraan telepon tersebut, Terdakwa I MUH.
es on
ng
M
SAMANHUDI ANWAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
In d
A
gu
Hal. 121 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 121
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa benar ini percakapan antara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO.
ng
Bahwa suratnya mau dibawa ke Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ANWAR, surat itu mungkin untuk HERMANSYAH. Terkait kata-kata Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan nanti surat saya tanda
gu
tangani maksudnya biar SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak
menghubungi Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR karena sedang
Terkait kata-kata SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang mengatakan “IKI ENGKO TOTOK LHO YO” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH.
ub lik
ah
A
ada acara.
SAMANHUDI ANWAR dengan mengatakan “YA” bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengerti, maksudnya SUSILO
am
PRABOWO alias EMBUN tidak menghubungi Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR terus karena jam 09.00 Itu ada pertemuan hari
ep
lahirnya Bung Karno.
ah k
Bahwa lebih dahulu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR telepon ini
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
A gu ng
Terdakwa II :
In do ne si
R
baru kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK bekerja sebagai penjahit.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan
lik
ORARI dimana SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai ketua dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO sebagai bendahara.
ub
Bahwa sepengetahuan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN bekerja sebagai kontraktor. Terdakwa
II
BAMBANG
PURNOMO
alias
TOTOK
kurang
ep
Bahwa
mengetahui SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengerjakan proyek dimana saja.
R
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mendengar
on
ng
es
bahwa SUSILO PRABOWO mengerjakan proyek di Kota Blitar.
M
In d
A
gu
Hal. 122 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
SUSILO PRABOWO kira-kira sepuluh tahun yang lalu dalam organisasi
Halaman 122
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar karena
ng
merupakan tetangga satu kelurahan. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
alias TOTOK kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pada waktu di PDI.
gu
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui
HERMANSYAH PERMADI pada saat dia menjadi Kepala Dinas Perindag
pemerintah. Jadi Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kalau membayar bea itu ke Dinas Perindag. Jadi Terdakwa II BAMBANG
ub lik
ah
A
karena kios Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK milik
PURNOMO tahu itu pada saat dipanggil untuk sosialiasi untuk kenaikan pajak.
am
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mendengar bahwa HERMANSYAH PERMADI sekarang menjabat sebagai Kepala
ep
Dinas PU.
ah k
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ingat sekali kejadian tanggal 5 Juni 2018.
In do ne si
R
Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
A gu ng
TOTOK barusan datang dari Jakarta dengan SUSILO PRABOWO alias
EMBUN. Bahwa berlima di Surabaya diundang acara mantan Wakil Presiden Budiono. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
berangkat tanggal 2 Juni 2018 dan tanggal 5 Juni 2018 datang (pulang ke blitar) kemudian tidur. Selanjutnya pada jam 07.30 Terdakwa II BAMBANG
PURNOMO alias TOTOK bangun tidur lalu melihat HP dan ada telepon (panggilan tidak terjawab) dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
lik
dan mengatakan “TADI MENELPON ADA APA” kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR cuman menanyakan “MBAHE KEMANA, KOK SAYA TELP TIDAK ADA”. Yang dimaksud mbahe adalah SUSILO PRABOWO.
ub
m
ah
Akhirnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menelpon balik
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kemudian menyampaikan
ep
ka
bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN masih tidur capai karena tadi malam baru saja datang bersama Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
ah
TOTOK dari Jakarta. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
R
tidak mengetahui kepentingan apa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR
es on
ng
M
mencari SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
In d
A
gu
Hal. 123 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 123
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa siangnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menelpon SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan menyampaikan “PAK
ng
SUS, TADI SAYA DI BEL DITANYAIN KATANYA MAH DIMANA” kemudian
SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “TIDAK USAH, WIS REPOT NDAK USAH”.
gu
Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
alias TOTOK menelpon Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan
rumah untuk bertemu dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mau
mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, akan tetapi
ub lik
ah
A
mengatakan bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR akan ke
ditolak oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dengan alasan ruwet takut nanti kaya yang di Purbalingga di tangkap KPK”.
am
Bahwa sekitar sore hari mau maghrib, SUSILO PRABOWO menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO dan mengatakan “KAMU DIMANA” lalu “SAYA
DI
RUMAH”.
SUSILO
PRABOWO
alias
EMBUN
ep
dijawab
ah k
menyampaikan bahwa sebentar lagi akan datang ke rumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Tidak lama kemudian SUSILO
In do ne si
R
PRABOWO alias EMBUN datang dan mengajak Terdakwa II BAMBANG
PURNOMO untuk menemani SUSILO PRABOWO alias EMBUN ke rumah
A gu ng
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang ke rumah Terdakwa II
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya ikut
dengan SUSILO PRABOWO menemani ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang berlokasi di Jalan Sudanco Supriyadi Kota
lik
Bahwa sesampainya di rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kemudian SUSILO PRABOWO keluar dari mobil dan mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK untuk ikut masuk ke
ub
rumah dinas. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa
ep
II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK masuk ke ruangan yang ada karpet merahnya.
Bahwa pada waktu Terdakwa II BAMBANG PURNOMO dan SUSILO
Terdakwa
I
MUH.
SAMANHUDI
ANWAR
on
ng
kemudian
es
ANWAR,
R
PRABOWO masuk ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
M
In d
A
gu
Hal. 124 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Blitar.
Halaman 124
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mempersilahkan masuk. Selanjutnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
alias TOTOK dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN duduk dengan posisi
ng
duduk SUSILO PRABOWO duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK duduk terpaut satu bangku. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias
gu
EMBUN memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan menanyakan mengenai tukar guling SPBU kok lama belum selesai.
menanyakan mengenai tukar guling SPBU kepada Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR yang sudah lama selesai tetapi belum ditandatangan
ub lik
ah
A
Bahwa pada saat pertemuan tersebut SUSILO PRABOWO Alias EMBUN
kemudian dijawab “besok saya tanda tangani nanti kamu yang bawa sendiri” akan tetapi SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menolak karena tidak enak
am
dan tidak etis. Setelah itu Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan kepada Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN terkait proyek SMP3 Kota
ep
Blitar dengan mengatakan “saya butuh uang”, dilanjut Sdr. MUH.
ah k
SAMANHUDI ANWAR menelepon Sdr. KHOLIS Kepala Dinas Kominfo menanyakan jumlah nilainya untuk relokasi SMP3 Kota Blitar. Kemudian
In do ne si
R
setelah itu menelpon Sdr. HERMANSYAH PERMADI Kepala PU Kota Blitar
“benar totalnya 23 ya” kemudian Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR
A gu ng
menelepon Sdr. SIDIK Kepala Dinas Pendidikan “anggaran itu gak keliru dijawab oleh Sdr. SIDIK enggak”, semua telepon yang dilakukan Sdr. MUH.
SAMANHUDI ANWAR di loud speaker sehingga saya dan Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN bisa mendengar.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO mengetahui untuk proyek pembangunan SMP N 3 Kota Blitar pagunya sejumlah Rp23 Miliar.
lik
kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan “komplit 8 %”.
ub
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mendengar SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengatakan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR “bahwa uang besok, Saya suruh mengantarkan
ka
m
ah
Bahwa setelah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selesai telpon,
ep
TOTOK (panggilan MUH. SAMANHUDI ANWAR dan SUSILO PRABOWO
es on
ng
M
R
ah
Alias EMBUN kepada BAMBANG PURNOMO)”.
In d
A
gu
Hal. 125 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 125
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pamit pulang kepada Terdakwa I
ng
MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK berada di rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak lama, kurang lebih 10
gu
s.d. 15 menit. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak sempat makan atau minum di rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
mobil SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengeluh kepada Terdakwa II
BAMBANG PURNOMO alias EMBUN karena merasa “diplekotho/dikerjain”
ub lik
ah
A
ANWAR. Pada saat Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN pulang, di
oleh Terdakwa I. MUH. SAMANHUDI ANWAR karena hanya mau pinjam uang. Selanjutnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias EMBUN diantar
am
pulang ke rumah oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Pada saat pulang itu, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak diberikan uang
ep
oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
ah k
Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pagi hari, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO mengikuti acara gelar pasukan ORARI untuk kegiatan hari raya,
In do ne si
R
kemudian SUSILO PRABOWO pulang dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO langsung ke rumah SUSILO PRABOWO. Disana SUSILO
A gu ng
PRABOWO alias EMBUN langsung berganti pakaian dan langsung ke kantor KPT Kabupaten dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
TOTOK menunggu di mobil. Setelah dari sana, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ANWAR dan disampaikan bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
TOTOK mau dikasih jambu. Setelah itu pada jam 12.00 SUSILO
PRABOWO alias EMBUN keluar dan mengajak makan, namun Terdakwa II
lik
ah
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menolak karena mau diberi jambu oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Atas penyampaian tersebut,
ub
DIAPUSI”. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya diantar pulang oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
ep
Bahwa rumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK terletak di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor. Rumah Terdakwa II BAMBANG
ah
ka
m
SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “KOWE KARO HUDI
es on
ng
M
R
PURNOMO alias TOTOK menyatu dengan usaha tailor.
In d
A
gu
Hal. 126 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 126
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa pada saat Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pulang, tidak ada telepon dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
ng
Bahwa sekitar pukul 11:00 WIB Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kemudian
berangkat ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
gu
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya bertemu
dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di Joglo. Kemudian
guling SPBU yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I MUH.
SAMANHUDI ANWAR dan sambil berkata ““tolong ini dikasihkan kepada
ub lik
ah
A
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan fotokopi surat tukar
Mbah, kolomnya udah ditindaklanjuti dan di tandatangan”. Setelah menerima fotocopy surat tukar guling SPBU kemudian Terdakwa II
am
BAMBANG
PURNOMO
alias
TOTOK
menuju
ke
rumah
SUSILO
PRABOWO Alias EMBUN untuk menyerahkan fotocopy surat tukar guling
ep
yang sudah di tandatangan tersebut kepada SUSILO PRABOWO Alias
ah k
EMBUN.
Bahwa pada sore hari SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelepon
In do ne si
R
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan menanyakan “ada
dimana kemudian dijawab ada di rumah di depan sedang membersihkan
A gu ng
burung” kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan bahwa akan datang kerumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa tidak lama kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang ke
rumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kota Blitar. Pada saat itu SUSILO PRABOWO datang
sendirian dengan mengendarai Mobil Mitsubishi Kuda dengan No. Pol AG
lik
kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK “tolong garasinya dibuka, jangan sampai ketahuan nyoya” dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya mengiyakan. SUSILO PRABOWO
ub
m
ah
688 PD. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN menyampaikan
selanjutnya membawa dua buah kardus yang berisi uang namun Terdakwa
ka
II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak mengetahui jumlahnya karena
ep
posisi di lak-ban. Dalam pemahaman Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
ah
alias TOTOK uang tersebut adalah yang disuruh oleh SUSILO PRABOWO
es on
ng
M
R
alias EMBUN semalam.
In d
A
gu
Hal. 127 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 127
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa selanjutnya setelah menitipkan uang kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, kemudian mengatakan “ini tidak usah kamu
ada
ng
antar, nunggu ditelpon dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR, nanti
yang datang mengambil namun tidak tahu” dan nanti kalau tidak
diambil dianterkan lagi ke SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
gu
Bahwa cara SUSILO PRABOWO menitipkan uang kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO adalah pada waktu datang, Terdakwa II BAMBANG
EMBUN
dan
BAMBANG
PURNOMO
alias
TOTOK
bersama-sama
memindahkan uang ke mobil Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
ub lik
ah
A
PURNOMO disuruh membuka garasi, selanjutnya SUSILO PRABOWO alias
TOTOK yang tersimpan di garasi. Selanjutnya SUSILO PRABOWO agak lama cerita-cerita atau ngobrol berada di rumah Terdakwa II BAMBANG
am
PURNOMO alias TOTOK.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK lupa kardus apa
ep
yang digunakan untuk membungkus uang, seingat Terdakwa II BAMBANG
ah k
PURNOMO alias TOTOK antara kardus indomie atau kardus aqua.
R
Bahwa sebelumnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN pernah menitipkan
In do ne si
uang kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, dia ada
keperluan dan menyampaikan “tulung titip, nanti kalau ada yang namanya
A gu ng
INTAN tolong kasihkan” uang tersebut ditaruh di tempat jahitan dan tidak
lama kemudian orang yang bernama INTAN datang. Kemudian dibuka ada uang dan istri Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK marah
“kamu titipi uang terlalu banyak, kalau ada diambil orang bagaimana, untuk nukari rumahmu gak bisa, kalau kamu dititipi gak usah”.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan
lik
tahun.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pernah menerima uang dari SUSILO PRABOWO terkait uang dari SPBU, uang tersebut
ub
m
ah
Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah lama kurang lebih selama 7
disimpan/ditaruh dalam tas kresek, dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO
ep
ka
alias TOTOK tidak menghitungnya. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui itu uang dari SPBU karena Terdakwa II
ah
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK satu mobil dan ikut dengan SUSILO
es on
ng
M
R
PRABOWO alias EMBUN.
In d
A
gu
Hal. 128 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 128
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
TOTOK adalah tukang jahit. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
ng
TOTOK tidak pernah menerima order jahitan dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak pernah
gu
menerima order pengadaan seragam pegawai Kota Blitar.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK hafal nomor polisi
A
mobilnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
polisi mobilnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.
ub lik
ah
Bahwa Terdakwa II MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengetahui nomor Bahwa yang menyediakan lawyer atau pendampingan hukum Terdakwa II
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK adalah SUSILO PRABOWO alias
am
EMBUN.
Bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang menyediakan lawyer untuk
ah k
ep
Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK karena Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK disuruh oleh SUSILO PRABOWO
R
alias EMBUN sehingga SUSILO PRABOWO alias EMBUN bertanggung
In do ne si
jawab dengan kondisi Terdakwa II SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
A gu ng
Bahwa Terdakwa II tidak mengerti SUSILO PRABOWO alias EMBUN mau memberikan pinjamanm karena Terdakwa II tidak ikut bicara.
Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengetahui dan tidak kepikiran pada keesokan harinya akan dititipi uang oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menyatakan
mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di
ah
persidangan berupa barang bukti nomor 20 berupa uang sejumlah Rp
lik
1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar,
ub
bahwa benar uang tersebut merupakan uang yang dititip oleh SUSILO
m
ep
PRABOWO alias EMBUN.
Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat yang
on
ng
1) 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan
es
dijadikan alat bukti di persidangan sebagai berikut :
R
ka
In d
A
gu
Hal. 129 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 129
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal
R
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 11
Februari
2016
tentang
Pengangkatan
sdr.
MUH.
ng
SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
2) 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung
gu
No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung SD dan SMP, Jumlah Anggaran Rp 23.553.663.000,00.
420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang
ditandatangani
oleh
Kepala
Dinas
Pendidikan
ub lik
ah
A
3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor :
Kota
Blitar
MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.
4) 1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian
am
027/032.1/410.110.1/2017
tanggal
15
Agustus
2017,
Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi, Instansi Dinas Pendidikan, Kegiatan Pembangunan
ep
Gedung Sekolah, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
ah k
Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar, Nilai Kontrak Rp 11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender, Sumber Dana : APBD
PERKASA.
In do ne si
R
Kota Blitar, Tahun Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK
A gu ng
5) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 325/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota
Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
6) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 18/ HK/
Walikota
Nomor
:
lik
Keputusan
188/525/HK/410.010.2/2017
tentang
ub
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO). 7) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Jalan,
Lokasi
Pekerjaan
ep
Peningkatan
Jl.
Brigjen
Katamso
Kec.
Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya
8) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan
on
ng
es
R
dimiliki P. Sus� dengan tinta warna biru.
M
In d
A
gu
Hal. 130 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan atas
Halaman 130
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec. Kepanjenkidul Kota
Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo”
ng
dan “di Kota Blitar yang memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.
9) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan
gu
Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan Jl. DI. Panjaitan
Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan
A
“di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.
ub lik
ah
10) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir. Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan
am
tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru. (empat)
lembar
dokumen
copy
kontrak
dengan
nomor
:
ep
11) 4
ah k
630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota
In do ne si
R
Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.
A gu ng
12) 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program
Pembangunan
keciptakaryaan
dan
kegiatan
Pemeliharaan
sarana
Pembangunan
dan
prasarana
Rehabilitasi
Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
13) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 32/ HK/
410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Persiapan
pertama
terdapat
tulisan
tangan
(Empat)
lembar
copy
“Ka
ub
Pembangunan” . 14) 4
lik
halaman
dokumen
Bag
kontrak
Administrasi
Nomor
:
620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi
ka
m
ah
Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar, yang pada
ep
Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket peningkatan
ah
jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan
on
ng
M
dengan sumber dana dari DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 dengan
es
R
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah)
In d
A
gu
Hal. 131 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 131
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
15) 4
R
nama penyedia jasa CV. YALA BUMI PERSADA. (Empat)
lembar
copy
dokumen
kontrak
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan
Nomor
:
ng
620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada Instansi Dinas
Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket Peningkatan Jembatan
di
Jalan
AHMAD
DAHLAN
dengan
nilai
kontrak
Rp
gu
1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus
delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot
A
Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA.
pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH
ub lik
ah
16) 3 (Tiga) lembar copy dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket
Nomor : 630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus
am
dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 17) 4
(Empat)
lembar
copy
dokumen
kontrak
dengan
Nomor
:
ep
620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket
ah k
Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur
18) 4
(empat)
R
penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. lembar
dokumen
copy
kontrak
In do ne si
Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama
dengan
nomor
:
A gu ng
630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama paket
Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.
19) 3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai Kontrak Rp
Blitar.
20) 2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor :
ub
600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015 dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai
ep
kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 21) 2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor :
ah
ka
lik
dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota
m
ah
2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA
on
ng
M
pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp
es
R
600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015 dengan nama
In d
A
gu
Hal. 132 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 132
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. (tiga)
lembar
copy
dokumen
kontrak
dengan
ng
22) 3
nomor
:
620.BANPROP/1798/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan
nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan
gu
nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.
620.BANPROP/1797/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan
nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan
ub lik
ah
A
23) 3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor :
nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp 1.738.546.000.
am
24) 3
(tiga)
lembar
copy
dokumen
kontrak
dengan
Nomor
:
610.BANPROP/1686/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan
ep
nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan
4.628.728.000. (tiga)
lembar
copy
R
25) 3
dokumen
kontrak
dengan
Nomor
:
In do ne si
ah k
Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp
610.BANPROP/1687/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan
A gu ng
nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso dengan
nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.
26) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket
pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian dengan pelaksana PT.
lembar
copy
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama paket
ub
pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI.
ep
28) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama paket
ah
ka
(dua)
lik
27) 2
m
ah
MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000.
R
pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama pelaksana CV.
es on
ng
M
SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000.
In d
A
gu
Hal. 133 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 133
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
29) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAKT/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak Rp
ng
3.951.263.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH.
30) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-
gu
T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana
PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan Pemeliharaan Jalan Di
A
Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai paket Rp 8.883.332.000.
T/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana
ub lik
ah
31) 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAK-
PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp 5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo
am
I.
32) 3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAK-
ep
T/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana
ah k
PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan nilai kontrak Rp 8.898.636.000. lembar
copy
dokumen
Kontrak
dengan
Nomor
:
In do ne si
(tiga)
R
33) 3
620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan
A gu ng
nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi Utara dengan
nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.
34) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama paket
pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama
35) 2
lembar
copy
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
ub
620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak
36) 3
(tiga)
lembar
ep
Rp 3.787.143.000.
ah
ka
(dua)
lik
3.907.027.000.
m
ah
pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp
copy
dokumen
kontrak
dengan
Nomor
:
on
ng
M
pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan nama
es
R
620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket
In d
A
gu
Hal. 134 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 134
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp 9.925.536.000. (dua)
lembar
copy dokumen
Surat
Perjanjian
ng
37) 2
dengan
nomor
640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama paket
pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan nama
gu
pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 4.456.181.000.
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan
Jalan
di
Jl.
Ir.
Soekarno
Lanjutan
Nomor:
ub lik
ah
A
38) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
39) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
am
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan
ep
Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
ah k
40) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
In do ne si
R
Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor: 620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
A gu ng
41) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidik SMPN 3 Kota Blitar Nomor: 027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
42) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
lik
Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 43) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
ub
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
ep
44) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
ah
ka
m
ah
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan
R
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor:
es on
ng
M
620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
In d
A
gu
Hal. 135 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 135
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
45) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
ng
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
46) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
gu
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017
A
tanggal 29 November 2017.
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan
Lahan
di
Kel.
ub lik
ah
47) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Kepanjen
Kidul
Lanjutan
Nomor:
640.DAU/1746/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.
am
48) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi di
Lingkungan
Kelurahan
Kepanjen
Kidul
Nomor:
ep
Pengurugan
ah k
600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21 April 2017. 49) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
In do ne si
R
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017
A gu ng
tanggal 14 Juli 2017.
50) 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak Nomor: 027/1863/410.115.3/2017
tanggal 11 Oktober 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia CV. Sapta Sarana.
Menimbang
bahwa
Penuntut
Umum
juga
barang
ub
JENIS BARANG BUKTI
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.
ep
1.
bukti
lik
No. BB
es on
ng
M
R
ah
ka
m
ah
dipersidangan sebagai berikut :
mengajukan
In d
A
gu
Hal. 136 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 136
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.
3.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.
gu
ng
R
2.
ub lik
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:
6.
14 (empat belas) buku cek terpakai BII;
7.
15 (lima belas) buku cek BII;
8.
5 (lima) buku Bilyet Giro.
9.
1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.
In do ne si
R
ep
5.
A gu ng
ah k
am
ah
A
4.
11.
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.
12.
1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.
13.
1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725, dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan password 0102.
15.
c. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan d. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM
ub
1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
es on
ng
M
R
ep
m
14.
ah
ka
lik
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.
ah
10.
In d
A
gu
Hal. 137 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 137
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01.
gu
ng
16.
R
Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB.
A
17.
18.
1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
19.
1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
A gu ng
In do ne si
R
ep
ub lik
ah 21.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB.
ub
3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang
ep
23.
R
m
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.
ka
22.
on
ng
M
In d
A
gu
Hal. 138 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar.
ah
20.
es
am
ah k
1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.
Halaman 138
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan” kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.
25.
1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).
gu
ng
24.
A
1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.
27.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa”.
28.
1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.
29.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.
ep
ub lik
26.
A gu ng
In do ne si
R
31.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.
32.
1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.
34.
1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.
35.
1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.
36.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.
37.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor :
ep
ub
33.
on
ng
R
m ka
lik
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.
ah
30.
es
ah am
ah k
In d
A
gu
Hal. 139 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 139
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor: 602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.
39.
1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan.
gu
ng
38.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
42.
1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
43.
1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
44.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
45.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
46.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.
In do ne si
R
ep
ub lik
41.
A gu ng
ah k
am
ah
A
40.
48.
1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
49.
1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung
51.
1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.
52.
1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai
ub
1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa
es on
ng
M
R
ep
m
50.
ah
ka
lik
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.
ah
47.
In d
A
gu
Hal. 140 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 140
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.
54.
1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung
A
gu
ng
53.
56.
1 (satu) bundel dokume surat perjanjian Nomor : 602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi
58.
1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018
59.
1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
ub
60.
lik
1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang
ah
57.
1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten
es
on
ng
M
R
ah
ep
ka
m
In do ne si
ep
A gu ng
R
ah k
am
ub lik
1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian Nomor: 602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan KedungsokoGondang, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah
ah
55.
In d
A
gu
Hal. 141 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 141
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tulungagung (BK Provinsi)
1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.352821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;
62.
1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah. 1 (satu) Buah Compact MAPA02RD25042808 1.
Disk
(CD)
dengan
64.
1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor SIM card: 082244720971.
65.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.
66.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SMG130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429.
67.
1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor 081217962635
68.
1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua belas) nomor.
69.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SMJ250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor 082231691912
ep
In do ne si
R
lik
71.
1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.
72.
1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.
73.
1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal
R
ep
ub
1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162
on
ng
es
ah m ka
70.
M
In d
A
gu
Hal. 142 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Nomor
ub lik
63.
A gu ng
ah k
am
ah
A
gu
ng
61.
Halaman 142
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.
75.
1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.
76.
2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.
gu
ng
74.
19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan nilai. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.
79.
1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.
80.
1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.
81.
1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.
82.
1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
83.
1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.
85.
1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.
86.
3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda contreng.
87.
1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan dibelakang.
lik
84.
ah
1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.
89.
2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.
90.
1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.
91.
1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan perencanaan”.
ub
88.
es on
ng
M
R
ep
m ka
In do ne si
R
ep
ub lik
78.
A gu ng
ah k
am
ah
A
77.
In d
A
gu
Hal. 143 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 143
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.
93.
1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan judul “REPORT PAD”.
94.
1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.
gu
ng
R
92.
1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.
96.
1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.
3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.
98.
1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.
99.
1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.
100.
32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.
101.
1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo, Warna : Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032 3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY YAOMEI.
ep
ub lik
97.
A gu ng
In do ne si
R
103.
1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.
104.
1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.
105.
1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR (BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.
106.
1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000
ub
on
ng
M
R
ep
m ka
ah
lik
1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.
ah
102.
es
ah k
am
ah
A
95.
In d
A
gu
Hal. 144 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 144
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
5757 28845-U.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.
108.
1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model: 20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).
110.
1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SM-N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.
111.
1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.
112.
1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.
114.
1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”.
115.
1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.
116.
1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.
117.
2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.
118.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.
119.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
120.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
121.
1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.
ub
on
ng
es
R
ep
m ka
lik
1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.
ah
113.
M
In d
A
gu
Hal. 145 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
In do ne si
ep
A gu ng
R
am
ah k
ub lik
109.
ah
A
gu
ng
107.
Halaman 145
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
123.
Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
125.
Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N: 00402100000043 dengan nilai hash:
es on
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ub lik
Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
ep
124.
am
ah
A
gu
ng
R
122.
In d
A
gu
Hal. 146 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 146
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU
R
126.
ng
1.151.959.732.000,-“. 127.
1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF
gu
RANCANGAN APBD TA 2018”.
A
128.
3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.
1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
130.
ub lik
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.
2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.
131.
2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ep
ah k
am
ah
129.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
4
(empat)
lembar
“RINGKASAN
APBD
In do ne si
132.
R
BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. MENURUT
URUSAN
A gu ng
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018”.
133.
5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN
135.
lik
SKPD PADA APBD 2018”.
1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan
ep
tangan di dalamnya.
1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
R
136.
on
ng
es
Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di
M
In d
A
gu
Hal. 147 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan
ka
m
134.
ub
ah
ANGGARAN 2017”.
Halaman 147
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
137.
R
dalamnya.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral,
ng
bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di
gu
138.
sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss
tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi
140.
ub lik
catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”. 141.
1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim
ep
ah k
am
ah
A
139.
dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan
In do ne si
R
142.
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang
A gu ng
terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu)
keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data
Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.
143.
Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan
lik
lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk
:
Verbatim,
Kapasitas
:
4.7
GB,
Serial
Number
ub
MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file
ep
144.
dari komputer yang digunakan oleh
ah
ka
m
ah
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di
yang terletak di lokasi
on
ng
M
Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 –
es
R
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :
In d
A
gu
Hal. 148 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 148
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.
ng
1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
gu
145.
1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.
1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
148.
1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
149.
1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.
150.
3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan 2018.
151.
3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.
In do ne si
R
ep
ub lik
147.
A gu ng 153.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
155.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS
ep
R
ka
ub
m
154.
on
ng
M
In d
A
gu
Hal. 149 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
E
lik
2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.
ah
152.
es
ah k
am
ah
A
146.
Halaman 149
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00.
ub lik
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.
158.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.
ep
157.
A gu ng
In do ne si
R
160.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-062017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.
ub
162.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
R
m
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
ka
161.
on
ng
M
In d
A
gu
Hal. 150 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.
ah
159.
es
ah k
am
ah
A
gu
156.
ng
R
JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.
Halaman 150
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
165.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
In do ne si
R
A gu ng
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
168.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-032018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai
ub
ep
R
ka
m
167.
on
ng
M
In d
A
gu
Hal. 151 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
lik
ah
166.
es
ah k
ub lik
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.
ep
164.
am
ah
A
gu
163.
ng
R
(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
Halaman 151
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
171.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
172.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.
173.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
lik
1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”.
175.
1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.
176.
1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.
R
ep
ub
174.
on
ng
M
In d
A
gu
Hal. 152 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
A gu ng
In do ne si
R
ep
am
ah k
ub lik
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.
ah
170.
es
A
gu
ng
169.
R
kontrak Rp. 7.895.999.000,00.
Halaman 152
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.
178.
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.
180.
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.
181.
1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.
182.
1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.
183.
1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016.
184.
1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
ep
A gu ng
In do ne si
R
am
ah k
ub lik
1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.
ah
179.
A
gu
ng
R
177.
186.
1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2017, penerima Erna Kurniati Ningrum, Nomor Rekening Bank Mandiri 1410014097802, Pengirim Bpk M. Samanhudi Anwar Jl. Merdeka 105 Blitar, Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso Rp 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah).
ub
m
1. 1 (satu) map warna putih bertuliskan Pemerintah Kota Blitar Sekretariat Daerah yang di dalamnya berisi :
ep
ka
187.
lik
2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
ah
185.
es on
ng
M
R
ah
a) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan terdapat tulisan tangan “Fisik” (dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “Pemenang Modern Tehnik Perkasa” (dengan tinta warna biru).
In d
A
gu
Hal. 153 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 153
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
R
b) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan terdapat tulisan tangan “Konsultansi” (dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “ Catur Pilar Hutama” dan “Kepala LKPP no 14/2017” (dengan tinta warna biru).
d) 7 (tujuh) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 953205, Nama Lelang Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar.
ub lik
e) 11 (sebelas) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 931205, Nama Lelang Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan SMPN 3 Blitar, yang pada halaman terakhir terdapat tulisan tangan “3/8-15/8” (dengan tinta warna biru).
1. 1 (satu) map warna abu-abu kehitaman bertuliskan Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan stiker bertuliskan tangan “SMP 3”, yang di dalamnya berisi :
ep
188.
ah k
am
ah
A
gu
c) 3 (tiga) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 763205, Nama Lelang Perencanaan Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.
A gu ng
In do ne si
R
a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 32/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Persiapan Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar, yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan “Ka Bag Administrasi Pembangunan” . b) 1 (satu) bundel fotokopi Perencanaan Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Januari 2017.
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan, Berita Acara Penanda Tanganan Kontrak Nomor : 420/032/410.110.1/2017 tanggal dua bulan Agustus tahun 2017, antara Pihak Kesatu Turkamandoko, SE. dengan Pihak Kedua Soesilo Prabowo.
191.
3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Daftar Kegiatan SKPD TA. 2017 Terkait Dengan Tata Ruang.
192.
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Matrik Rencana Kerja Pembangunan SMP Negeri 3 di Jalan Ciliwung Kel. Tanggung Bahan Rakor Bersama
ub
ep
on
ng
es
R
ka
m
190.
M
In d
A
gu
Hal. 154 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Videi General Insurance Jaminan Pelaksanaan (SB No. : 1935640) Nomor Jaminan: 22.91.01.0570.08.17 Nilai : Rp 567.050.000,- ,dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa sebagai Terjamin (ditandatangani Susilo Prabowo selaku Direktur), dan PT. Asuransi Umum Videi sebagai Penjamin (ditandatangani Kusnadi selaku Kepala Cabang).
lik
ah
189.
Halaman 154
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).
gu
ng
193.
R
Bp. Sekda, Kamis 19 Januari 2017.
ub lik
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Data Pengadaan Barang/ Jasa yang Dinyatakan Gagal pada Semester I di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).
1 (satu) buah buku Laporan Akhir Masterplan Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar, Unit Usaha Dan Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ( UUKBPP-FTUB ).
196.
1 (satu) buah buku Laporan Akhir Studi Kelayakan Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar.
197.
5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 222/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
ep
195.
A gu ng
In do ne si
R
ah k
am
ah
A
194.
199.
4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 18/ HK/ 410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor : 188/525/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
200.
1. 1 (set) fotokopi dokumen (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO)yang terdiri dari :
m
ub
ep
a) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 9 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang : Pembangunan Gedung SMPN 3
es on
ng
M
R
ah
ka
lik
4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 325/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
ah
198.
In d
A
gu
Hal. 155 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 155
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
tahap II.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.
d) 1 (satu) lembar fotokopi Detail Paket Pengadaan 06.05 Pembangunan Gedung SD dan SMP ID Paket 15333995.
ub lik
ah
A
gu
c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/46/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh PPK Pembangunan Gedung Sekolah TURKAMANDOKO,SE.
am
e) 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018.
ah k
ep
f) 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Owner Estimate (OE) Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah, Nama Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Konstruksi SMP 3 Kota Blitar Tahap II, Lokasi : Jl. Ciliwung Kota Blitar, Sumber dana : A-PBD 2017.
In do ne si
R
g) 5 (lima) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah.
A gu ng
h) 5 (lima) lembar fotokopi Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah. i) 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
ub
lik
1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian 027/032.1/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Instansi Dinas Pendidikan, Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar, Nilai Kontrak Rp 11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender, Sumber Dana : APBD Kota Blitar, Tahun Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK PERKASA.
1 (Satu) buah media penyimpanan Merk Sandisk, Model: Ultra USB. 3.0, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, SN: BL180325533B SDCZ48016G.
203.
1 buah amplop besar warna coklat dengan tulisan tangan “Buku tabungan Pak Walikota Mandiri + BCA� yang di dalamnya terdapat :
on
ng
es
R
ep
202.
M
In d
A
gu
Hal. 156 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
201.
Halaman 156
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
a) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Blitar 0901188288 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR.
ng
b) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AE 0788450 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 171-00-0110111-5.
gu
c) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 0497967 a.n. MOCH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 144-00-0471055-1. 1 (satu) buah buku tabungan BII nomor buku 1787703 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 1-436-09998-9.
1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No.Paspor B8793310 a.n. DYAH NOVI ASTUTIK.
206.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 18-11-2015 No. Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.
207.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 28-12-2015 No. Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.
208.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 14-6-2016 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.
In do ne si
R
ep
ub lik
205.
A gu ng 210.
1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 25-10-2017 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111-5, Pengirim Nama Bpk. M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka No 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 2-2-2018 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening Muh. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka, Total Rp 45.600.000, -
212.
1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 2-2-2018 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111.5, Pengirim Nama Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.
on
ng
M
R
ep
ub
m
211.
ah
ka
lik
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 22-6-2017 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 100.000.000, -
ah
209.
es
ah k
am
ah
A
204.
In d
A
gu
Hal. 157 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 157
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna coklat motif bunga.
214.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2017 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.
215.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2018 dengan merk Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.
gu
ng
R
213.
1 (satu) buah asli buku Agenda/Verifikasi SPP – SPM – SPJ tahun 2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga. 1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 1 dengan merk Mirage warna biru motif batik.
218.
1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 2 dengan merk Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.
219.
1 (satu) bundel asli dokumen Foto Existing Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Pekerjaan Pembangunaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II dengan lokas Jalan Ciliwung Kota Blitar.
220.
1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Volume Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.
221.
1 (satu) bundel asli dokumen asli perhitungan struktur Pembangunan Unit Kelas SMPN3 Kota blitar.
222.
1 (Satu) Unit Handphone Merk: Motorola, Type: M29F9, Model: XT1805, Warna: Abu-abu, SN: ZY322GSD4J, IMEI 1: 351834090681757, IMEI 2: 351834090681765, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Putih kode: 0525000003359750, SIM card Telkomsel Biru Muda, tanpa Memory Card, berserta Casing warna Hitam.
223.
1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: GT-E1272, Warna: Hitam, SN: RV1G120KQAX, IMEI 1: 357542060635000, IMEI 2: 357543060635008, yang didalamnya terdapat SIM Card warna Biru Kode: 6210103111020695.
In do ne si
R
ep
ub lik
217.
224.
1 (Satu) media Penyimpanan DVD+R DL, Merk: GT-PRO Plus, kapasitas: 8.5 GB, Kode: E0498001141U-09818DL, bertuliskan “Rekap LS 2017 dan 2018 Dinas PUPR Kota Blitar” bertanda tangan Erna Indriyani, tanggal 9-6-2018.
225.
1 (satu) buku rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2018.
226.
1 (satu) buku rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016-2021.
227.
1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat
es on
ng
R
ep
ub
m ka
lik
ah
A gu ng
ah k
am
ah
A
216.
In d
A
gu
Hal. 158 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 158
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.
1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.
229.
1 (satu) buku copy perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (PRKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.
gu
ng
228.
1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan. 1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.
232.
1 (satu) bundel printout Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP Pemerintah Daerah Kota Blitar.
233.
1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung SD dan SMP, Jumlah Anggaran Rp 23.553.663.000,00.
234.
1 (satu) bundel print out Rencana Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahab I Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Tahab II (2018,2019,2020).
In do ne si
R
ep
ub lik
231.
A gu ng 236.
1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 094/MTP.SP/Tim 35 % /X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan di lapangan.
237.
1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 098/MTP.SP/Tim 70 % /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan di lapangan.
238.
1 (satu) Flashdisk merk Kingston, Model: DTDUO, Kapasitas: 8 GB, S\N: 1C6F654E3FD0B090894C5C1D (dilihat dengan USB Deview
ub
ep
R
m ka
on
ng
M
In d
A
gu
Hal. 159 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar printout layout design Pengembangan SMP N 3 Blitar dimana terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tulisan 2018 : ruang kelas IX beserta 1 (satu) lembar estimasi biaya berdasarkan tahapan pembangunan tahun 2017 dan 2 (dua) lembar printout legenda gambar.
ah
235.
es
ah k
am
ah
A
230.
Halaman 159
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
v1.05).
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel printout rencana pengadaan melalui penunjukkan langsung (PL) dan lelang tahun 2018 Bidang Dikdas (Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kota Blitar yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru diantaranya perintah mas Henry, dst.
240.
1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R SN: MAPA02RD25005161 6 yang berisi file :
No
am
1
Jenis File
Nilai Hash MD5
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5105288_62811303268_ 2018-06-01_18-3332.wav
6b84b656862fd8e0aea565 9522169801
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5179983_62811303268_ 2018-06-04_11-4442.wav
06ef4cdea48c14975fe05d a49aed9af0
Voice
16d86b97f97b5788f53e3c 35bf1948c7
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5247065_62811303268_ 2018-06-06_09-3040.wav
32ae52fe76acaa728739c0 59a21fb41f
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5247115_62811303268_ 2018-06-06_09-3150.wav
a71c270d13a14c7e67330 55d927860f4
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5247229_62811303268_ 2018-06-06_09-3438.wav
701471982681661b8e752 095f1e4966e
lik
ce9a0a86a01945c716bdf2 c96fd47faf
Voice
on
ng
M
R
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5263106_62811303268_ 2018-06-06_16-1050.wav
Voice
es
ka
ah
7
ub
6
m
ah
5
ep
4
In do ne si
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5217194_62811303268_ 2018-06-05_12-2202.wav
A gu ng
3
R
ah k
ep
2
Nama
ub lik
ah
A
gu
ng
239.
In d
A
gu
Hal. 160 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 160
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Voice_call_(incl._VoIP)_6 5212881_628123112277 0_2018-06-05_10-3506.wav
4e2aeb954518808c34a5a e74f47a89d1
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5214071_628123112277 0_2018-06-05_11-0538.wav
5c8e06aa33d4c4a7ddbc5 b21de28e157
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5217243_628123112277 0_2018-06-05_12-2304.wav
10321940807475ace9748 ed309c92df8
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5230051_628123112277 0_2018-06-05_18-2242.wav
93a4d14ad0734d7feb2e5a 723cf5fb59
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5231575_628123112277 0_2018-06-05_19-1827.wav
fa82270de15efcbcec6f102 4882cdf57
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5242022_628123112277 0_2018-06-06_06-0925.wav
58ca47577747c79a8a69f9 7e320056ff
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5254125_628123112277 0_2018-06-06_12-2015.wav
bf85f290165a42bb2f85bbe 1a1006491
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5254311_628123112277 0_2018-06-06_12-2421.wav
03bd4ead035419f7aa89f9 b09a105531
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5263735_628123112277 0_2018-06-06_16-2847.wav
315fd2b7d409fb48745a70f a067ab1fa
ub
Voice
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5274988_628585982436 6_2018-06-07_00-32-
8b439e290a83323d1af8be a664d42ab3
Voice
ng
R
ka
m
ah
15
16
on
ng
M
R
ah
17
Voice
es
14
ep
A gu ng
13
Voice
In do ne si
ah k
12
ep
am
11
R
ah
A
10
ub lik
gu
9
lik
8
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
In d
A
gu
Hal. 161 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 161
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
0467a7112e0bd0e094c0e 4159e701291
ub lik
A
1 (satu) lembar fotokopi legalisir “ Form Sumber dan Tujuan Penggunaan Dana (STPD) Nasabah Pemilik Rekening/Kuasanya atas nama Susilo Prabowo Nomor Rekening 2436001000”
243.
1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar (ditandatangani TOTO ROBANDIYO S.Sos,M.Si.) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 3 Kota Blitar Tahap II Dinas Pendidikan Kota Blitar, nomor : 027/249/410.020.6/2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Lelang Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar tahap II.
ep
ah
242.
A gu ng
In do ne si
R
ah k
am
Voice
1 (satu) lembar fotokopi legalisir “Cek No. CP 052044 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo” dan “Cek No. CP 052043 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo”
gu
241.
Voice_call_(incl._VoIP)_6 5285578_628585982436 6_2018-06-07_10-0147.wav
ng
18
R
24.wav
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
244.
1 (satu) buah tempat penyimpanan DVD warna hitam polos, yang di dalamnya terdapat :
246.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yang memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.
es on
ng
M
R
ep
ub
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Brigjen Katamso Kec. Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki P. Sus” dengan tinta warna biru.
m
245.
ah
ka
b) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “2”) dengan nomor RWD80A01696 dan W7A00098 B2
lik
ah
a) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “1”) dengan nomor RWD80A01725 dan W7A00097 B18.
In d
A
gu
Hal. 162 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 162
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan Jl. DI. Panjaitan Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.
248.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir. Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru.
ub lik
2 (dua) lembar printout Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah P-APBD tahun 2016 yang terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil.
250.
1 (satu) lembar printout Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar P APBD (PAK) Fisik Tahun Anggaran 2016 yang terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil.
251.
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-17338.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 02 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tata Karunia Abadi yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 10 tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian PT. Tata Karunia Abadi.
ep
249.
A gu ng
In do ne si
R
253.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 17 tanggal 17 Juni 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Modern Tehnik. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: C-29368 HT.01.01.TH.3 tanggal 17 Desember 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 215 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri.
255.
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-18103.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jala Bumi Megah yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 110 tanggal 22 September 2011 tentang Pendirian PT. Jala Bumi
on
ng
M
R
ep
ub
m
254.
ah
ka
lik
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: C-12656 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sarana Multi Usaha yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 228 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Sarana Multi Usaha.
ah
252.
es
ah k
am
ah
A
gu
ng
R
247.
In d
A
gu
Hal. 163 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 163
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Megah.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 59 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Yala Bumi Persada.
257.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 18 tanggal 09 Oktober 1991 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Surya Pradana.
gu
ng
256.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris W. Soetomo, SH Nomor 3/83/2 tanggal 12 Februari 1983 tentang Pendirian CV. Sapta Sarana.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 59 tanggal 09 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Purnama Jaya.
260.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 14 tanggal 28 Februari 1986 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pandan Arum.
261.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 60 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kartika Perkasa.
262.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdur Rahman, SH., MKn Nomor 2 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pendirian CV. Arta Kencana Sakti.
In do ne si
R
ep
ub lik
259.
A gu ng
ah k
am
ah
A
258.
264.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 312 tanggal 29 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Airlangga Putra.
265.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 102 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Daya Nusantara.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan Nomor: 620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
267.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
es on
ng
M
R
ep
ub
m
266.
ah
ka
lik
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 11 tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Armada Perkasa.
ah
263.
In d
A
gu
Hal. 164 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 164
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor: 620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
269.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidik SMPN 3 Kota Blitar Nomor: 027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
271.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
272.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
273.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
274.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.
275.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjen Kidul Lanjutan Nomor: 640.DAU/1746/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.
276.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan di Lingkungan Kelurahan Kepanjen Kidul Nomor: 600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21 April 2017.
277.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017
ep
ub lik
270.
lik
ub
ep
on
es
R
ng
M
In d
A
gu
Hal. 165 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
am
ah
A
gu
ng
R
268.
Halaman 165
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tanggal 14 Juli 2017.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak Nomor: 027/1863/410.115.3/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia CV. Sapta Sarana.
279.
1 (satu) bundel asli dokumen Engineer Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
280.
1 (satu) bundel fotocopy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
Estimate
282.
1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4347-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: brook3n.angel@gmail.com dengan nama file brook3n.angel@gmail.com.pst.
283.
1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4355-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: lembu.suro14@yahoo.com dengan nama file lembu.suro14@yahoo.com.pst.
284.
1 (Satu) bundel copy Dokumen Kontrak Nomor : 600.APBD/488/410.102/2018 tanggal 07 Mei 2018 sumber dana APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak Rp 796.078.000 (Tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pelaksana CV. SAPTA SARANA.
In do ne si
R
ep
ub lik
1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
1 (satu) bundel copy Dokumen Gambar Rencana Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
lik
ah
285.
1 (Satu) bundel copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
287.
1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas
es
on
ng
M
R
ep
ub
m
286.
ah
ka
Pekerjaan
281.
A gu ng
ah k
am
ah
A
gu
ng
278.
In d
A
gu
Hal. 166 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 166
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (Satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
gu
ng
288.
R
Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
ub lik
4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada Instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket Peningkatan Jembatan di Jalan AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA.
291.
3 (Tiga) lembar copy dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA.
ep
In do ne si
R
A gu ng
4 (empat) lembar dokumen copy kontrak dengan nomor : 630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.
294.
3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai Kontrak Rp 2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung
on
ng
M
R
ep
ub
m
293.
ah
ka
4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA.
lik
ah
292.
es
ah k
4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak Nomor : 620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dari DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 dengan nama penyedia jasa CV. YALA BUMI PERSADA.
290.
am
ah
A
289.
In d
A
gu
Hal. 167 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 167
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015 dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA.
gu
ng
ub lik
2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : 600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015 dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor : 620.BANPROP/1798/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.
298.
3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor : 620.BANPROP/1797/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp 1.738.546.000.
299.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1686/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 4.628.728.000.
300.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1687/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.
ep
297.
302.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI.
on
ng
M
R
ep
ub
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000.
m
301.
ah
ka
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
am
ah
A
296.
es
295.
R
Dispenda Kota Blitar.
In d
A
gu
Hal. 168 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 168
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama paket pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000.
304.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAKT/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak Rp 3.951.263.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH.
A
gu
ng
R
303.
306.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAKT/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp 5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo I.
307.
3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAKT/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan nilai kontrak Rp 8.898.636.000.
ep
A gu ng
In do ne si
R
309.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.907.027.000.
ub
311.
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket
ep
on
ng
R
m
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 3.787.143.000.
ka
310.
M
In d
A
gu
Hal. 169 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan Nomor : 620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi Utara dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.
ah
308.
es
am
ah k
ub lik
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai paket Rp 8.883.332.000.
ah
305.
Halaman 169
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
R
pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp 9.925.536.000.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan nomor 640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 4.456.181.000.
A
gu
312.
Menimbang bahwa bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut
Umum telah menunjukkan barang bukti
digunakan untuk memperkuat pembuktian;
kepada para saksi, Para Terdakwa dan karena itu barang bukti tersebut dapat
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat-surat, Keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan
ep
ah k
am
Para Penasihat Hukum Terdakwa, oleh
ub lik
ah
Umum telah disita secara sah menurut hukum, dan dihadapan Majelis, Penuntut
diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
R
1. Bahwa Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR adalah Walikota Blitar periode
In do ne si
2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari
A gu ng
2016 dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK merupakan seorang swasta;
2. Bahwa Terdakwa II kenal SUSILO PRABOWO alias EMBUN 10 tahun yang lalu karena aktif dalam organisasi ORARI dimana SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai Ketua dan Terdakwa II sebagai Bendahara, dan Terdakwa II kenal
dengan Terdakwa I sebagai tetangga satu kelurahan dan sekitar 7 tahunan bersama Terdakwa I di PDI;
lik
ah
3. Bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah
ub
kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang menggunakan bendera PT MODERNA MULTI PERKASA dan perusahaan yang terafiliasi dengan group tersebut yakni: PT SARANA MULTI USAHA, PT TATA KARUNIA ABADI dan PT
4. Bahwa
pada
ep
JALA BUMI MEGAH;
tahun 2018, Terdakwa
I dan
HERMANSYAH PERMADI
proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai
on
ng
es
R
mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN diantaranya
M
In d
A
gu
Hal. 170 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
Kota Blitar memberikan beberapa pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan
Halaman 170
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran
ng
2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
gu
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I. Kemudian pada sore
A
hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II
untuk menemani ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil Mitsubishi
ub lik
ah
Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;
EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu dengan
SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk berhadapan
Terdakwa I MUH. dengan SUSILO
PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat duduk Terdakwa II terpaut satu bangku. Dalam pertemuan itu Terdakwa I bilang kepada SUSILO PRABOWO
ep
ah k
am
6. Bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar SUSILO PRABOWO alias
alias EMBUN mau pinjam uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek
In do ne si
R
pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk
meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH.
A gu ng
AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI
(Kepala Dinas PU) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan
mendapat jawaban dari pembangunan
SMP
Rp23.000.000.000,00
HERMANSYAH PERMADI
Negeri
(dua
3
puluh
Blitar tiga
Tahap miliar
2
rupiah),
bahwa anggaran tersedia
sejumlah
sedangkan
MOH.
ah
pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;
lik
AMINURCHOLIS dan MOHAMMAD SIDIK tidak tahu jumlah anggaran proyek
7. Bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN uang fee
ub
Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada MOHAMMAD SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta
ep
rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya agar dititipkan kepada Terdakwa II;
SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengambil uang dari Bank Maybank dari
on
ng
es
R
8. Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa I pada tanggal 6 Juni 2018
M
In d
A
gu
Hal. 171 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar
Halaman 171
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
rekening giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang
merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejumlah
ng
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai kesepakatan sebelumnya yakni agar uangnya dititipkan kepada Terdakwa II, maka SUSILO
PRABOWO alias EMBUN pada sore harinya ke rumah Terdakwa II di Jalan
gu
Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar menitipkan uang 2 kardus sejumlah
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut oleh
A
Terdakwa II kemudian disimpan digarasi dimasukkan kedalam mobil Terdakwa II;
milik
ub lik
miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN tersebut, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan kepada Terdakwa II “Nanti kalau diambil pak Wali ya serahkan. Tapi kalau tidak diambil kembalikan ke rumah saya. Kamu gak usah telepon”;
10. Bahwa kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN pulang ke rumah yang
ep
ah k
am
ah
9. Bahwa setelah Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu
ternyata di rumahnya telah ada Penyidik KPK dan menyuruhnya menelpon Terdakwa II dengan mengatakan “datang ke rumah, uang itu bawa aja ke rumah.
In do ne si
R
Neng kene enek KPK” dan Terdakwa II ingin tahu “KPK itu koyo opo”. Kemudian
SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II ditangkap dan uang Rp 1,5 M
A gu ng
disita oleh KPK.
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum
yang terungkap di depan persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksisaksi, bukti surat-surat, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum
yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam
menentukan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut
lik
ah
Umum;
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara SUBSIDAIRITAS,
ub
dakwaan PRIMAIR terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR namun
apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis akan
ep
mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR.
Menimbang bahwa di dalam Dakwaan
PRIMAIR Para Terdakwa didakwa
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
on
ng
es
R
melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
M
In d
A
gu
Hal. 172 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR. Apabila
Halaman 172
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
ng
yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; 2. Menerima hadiah;
gu
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak
A
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
ub lik
melakukan perbuatan.
Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” Menimbang bahwa unsur “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”
menurut Majelis bersifat alternatif karena adanya kata “atau” pada unsur tersebut. Subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri ataupun sebagai
ep
ah k
am
ah
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
penyelenggara negara, sehingga dengan demikian dalam pembuktian dapat dipilih atau cukup hanya salah satu unsur yang dibuktikan, dan apabila salah satu dari 2
In do ne si
R
(dua) pilihan elemen unsur tersebut terpenuhi, maka telah terbukti unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara.
A gu ng
a. Pengertian Pegawai Negeri
Yang dimaksud Pegawai Negeri, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-
UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 meliputi:
a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
lik
ah
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
ub
bantuan dari keuangan negara atau daerah;atau
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
ep
Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999,
on
ng
es
R
yang dimaksud Pegawai Negeri adalah:
M
In d
A
gu
Hal. 173 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
Halaman 173
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
“ Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang diserahi tugas
ng
dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Selain itu dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud Pegawai Aparatur Sipil Negara
gu
Sipil
adalah:
A
“Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
ub lik
peraturan perundang-undangan”.
Menurut Pasal 92 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa :
“Dalam sebutan pegawai negeri termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang,
ep
ah k
am
ah
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah”. b. Pengertian Penyelenggara Negara
In do ne si
R
Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
A gu ng
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sesuai
Penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan
lik
ah
fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
ub
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” meliputi: 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
ep
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 3. Menteri;
5. Hakim;
on
ng
es
R
4. Gubernur;
M
In d
A
gu
Hal. 174 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 2
Halaman 174
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
ng
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
gu
Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:
Presiden dan Wakil Presiden;
b.
Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
ub lik
a.
c.
Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.
Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e.
Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali
ep
hakim ad hoc;
g.
Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h.
Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
i.
Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j.
Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k.
In do ne si
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
R
f.
A gu ng
ah k
am
ah
A
Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu :
Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l.
Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n.
Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
lik
ah
Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR adalah Walikota Blitar periode 2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
ub
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK merupakan seorang swasta yang telah turut serta melakukan tindak pidana bersama dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI
ep
ANWAR, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para
ini menunjukkan Para Terdakwa sebagai subyek hukum sehat jasmani dan rohani
on
ng
es
R
Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal
M
In d
A
gu
Hal. 175 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 dan Terdakwa II
Halaman 175
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dan tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang bahwa Terdakwa II meskipun tidak berstatus sebagai pegawai
ng
negeri atau penyelenggara negara, namun karena telah turut serta melakukan tindak
pidana bersama dengan Terdakwa I maka pertanggungjawaban pidana diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.
Dengan demikian
gu
Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan satu kesatuan subyek hukum yang tidak
dapat dipisahkan dalam mewujudkan sempurnanya delik. Perbuatan Terdakwa II
A
merupakan tindak pidana karena dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I yang berstatus sebagai penyelenggara negara sehingga makna unsur pegawai negeri atau
ub lik
ah
penyelenggara negara dapat dilekatkan kepada para Terdakwa.
Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Penyelenggara Negara” telah
Ad. 2. Unsur “Menerima hadiah” a) Pengertian “menerima”
Menimbang bahwa kata “menerima” sesungguhnya tidak memiliki arti khusus
ep
ah k
am
terpenuhi;
baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam istilah hukum, namun demikian yang perlu dicermati adalah bagaimana memaknai kata “menerima” sesuai dengan
In do ne si
R
konteksnya;
Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan
A gu ng
Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451, kata “menerima” berarti: “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan,
dikirimkan dsb”, oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud
maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian “menerima” dalam
unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima
lik
ah
sesuatu berupa kebendaan yang berwujud;
Menimbang bahwa ADAMI CHAZAWI dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil
ub
mengatakankan:
“bahwa di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur
ep
kesengajaan secara diam/terselubung. Menerima suatu hadiah atau janji haruslah secara nyata hadiah atau janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau
diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala, dengan
on
ng
es
R
penyelenggara negara, bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda
M
In d
A
gu
Hal. 176 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
dan Formil Korupsi di Indonesia”, penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 74,
Halaman 176
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
demikian obyek sesuatu janji yang diberikan akan sempurna. Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari
ng
sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika
dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan
gu
perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Namun, oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam
A
rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima
tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup pembuktian
ub lik
ah
adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan
b) Pengertian “hadiah” 1) Menurut Yurisprudensi:
ep
a) Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 mengartikan maksud dari “hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sama halnya
ah k
am
itu”.
seperti yang dimaksud pada Pasal 5, “sesuatu” tersebut baik berupa
In do ne si
R
benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau
benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas
A gu ng
Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.
b) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor
77K/Kr/1973 menyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan
tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa
lik
ah
melainkan istri dan/ atau anak-anak terdakwa.
ub
Menimbang bahwa ADAMI CHAZAWI dalam buku yang sama dalam halaman 171 menyatakan:
“pengertian “hadiah”menurut tata bahasa lebih mengacu pada pengertian
ep
benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda/ hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah
diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang
on
ng
es
R
selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni
M
In d
A
gu
Hal. 177 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
2) Menurut pendapat Ahli:
Halaman 177
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam
kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap
ng
terwujud secara sempurna”.
Menimbang bahwa R. WIYONO dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
gu
halaman 97-98 mengartikan:
“hadiah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda
A
berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak
berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual
ub lik
ah
(HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran”.
am
Menimbang bahwa DARWAN PRINTS dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bhakti, tahun 2002 halaman 53
ep
menyatakan “hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa”.
ah k
Menimbang
bahwa menurut
pendapat ADAMI CHAZAWI (dalam
bukunya ”Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, Edisi Pertama,
yang
menyatakan
“Sesungguhnya,
jika
objek
In do ne si
58-59
R
Cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang), pada halaman sesuatu
benda
A gu ng
memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan
kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang
menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak
pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam
perbuatan itu telah selesai dilakukan”.
lik
perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana
ub
Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian menerima hadiah dapat bermakna berpindahnya penguasaan baik secara fisik ataupun non fisik atas suatu barang atau benda yang memiliki nilai
ep
dari si pemberi kepada penerima atau orang lain yang ditunjuk oleh penerima atau atas sepengetahuan penerima.
SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I.
on
ng
es
R
Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon
M
In d
A
gu
Hal. 178 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk
Halaman 178
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kemudian pada sore hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II untuk menemani
ke rumah Terdakwa I dengan
ng
mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;
Menimbang bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar
SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk
gu
dengan
berhadapan dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat
A
duduk Terdakwa II terpaut satu bangku. Dalam pertemuan itu Terdakwa I
bilang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN mau pinjam uang sebesar
ub lik
ah
Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO
am
alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas
ep
Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI (Kepala Dinas PU)
ah k
menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban dari HERMANSYAH PERMADI
bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3
In do ne si
R
Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar
rupiah), sedangkan MOH. AMINURCHOLIS dan MOHAMMAD SIDIK tidak
A gu ng
tahu jumlah anggaran proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;
Menimbang bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias
EMBUN uang fee sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada
MOHAMMAD SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO
lik
agar dititipkan kepada Terdakwa II;
Menimbang bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa I
pada
ub
tanggal 6 Juni 2018 SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengambil uang dari Bank Maybank dari rekening giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),
ep
EMBUN sejumlah
sesuai kesepakatan sebelumnya yakni agar uangnya dititipkan kepada
rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar
on
ng
es
R
Terdakwa II, maka SUSILO PRABOWO alias EMBUN pada sore harinya ke
M
In d
A
gu
Hal. 179 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
PRABOWO alias EMBUN nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya
Halaman 179
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
menitipkan uang 2 kardus sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah). Uang tersebut oleh Terdakwa II kemudian disimpan digarasi
ng
dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa II;
Menimbang bahwa setelah Terdakwa II menerima uang sejumlah
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO
gu
PRABOWO alias EMBUN tersebut, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan kepada Terdakwa II agar uang tersebut
diserahkan
A
langsung kepada Terdakwa I dan proses penyerahannya Terdakwa II tidak
Menimbang bahwa penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa II
ub lik
ah
menghubungi Terdakwa I melalui telepon;
tersebut menurut Majelis sama dengan penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menerima secara tidak langsung karena
am
penerimaan uang tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang mana kesepakatan
ep
tersebut adalah “Terdakwa I ngomong kepada SUSILO PRABOWO alias
ah k
EMBUN nanti uangnya bisa dititipkan Pak Bambang Purnomo (Terdakwa II)”. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias
In do ne si
R
TOTOK menerima uang titipan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN adalah sesuai
A gu ng
kehendak Terdakwa I atau dengan kalimat lain Terdakwa II merupakan orang yang ditunjuk oleh Terdakwa I untuk menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN;
Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menerima hadiah” telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur
“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan
sesuatu
dalam
jabatannya
yang
dengan
lik
ah
kewajibannya”
bertentangan
ub
Menimbang bahwa frase kalimat unsur “diketahui atau patut diduga” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu frasa terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian
ep
juga pada frasa kalimat “agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila
on
ng
es
R
salah satu frasa telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.
M
In d
A
gu
Hal. 180 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
a. Pengertian “padahal diketahui atau patut diduga”
Halaman 180
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Menimbang bahwa Unsur ”diketahui atau patut diduga” adalah istilah
yang berhubungan dengan kesengajaan (dolus) dari pelaku tindak pidana
ng
korupsi, istilah kesengajaan juga banyak digunakan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan seperti dalam Pasal 110, Pasal 220, Pasal 250, Pasal 275 dan Pasal 419 KUHP.
gu
Menimbang bahwa MAHRUS ALI dalam bukunya Asas, Teori dan
Praktek Hukum Pidana Korupsi, penerbit UII Press, 2013 pada halaman 142-
A
143 menyatakan unsur “diketahui” menunjukkan kepada aspek kesengajaan
(dolus), sedangkan unsur “patut diduga” menunjukkan pada pro parte dolus
ub lik
ah
proparte culpa, unsur “diketahui atau patut diduga” harus diarahkan kepada perbuatan menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan
atau
tidak
melakukan
am
bertentangan dengan kewajibannya.
sesuatu
dalam
jabatannya,
yang
Menimbang bahwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31
ep
Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
ah k
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang diadopsi dari
In do ne si
R
Pasal 419 angka 1 KUHP yang mempunyai kemiripan dengan rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang
A gu ng
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menimbang bahwa menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya Hukum
Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, 2005 pada halaman 79 menyatakan:
”Perbedaan antara Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b
lik
gambaran batin si pembuat pegawai negeri sebelum atau ketika hendak menerima sesuatu atau menerima janji tersebut tetapi suap menurut Pasal 12
ub
huruf a dan b secara tegas dicantumkan unsur tentang keadaan batin si pegawai negeri yang menerima suap tersebut, yakni berupa kesengajaan (mengetahui) dan kealpaan (patut menduga).
ep
Menimbang bahwa lebih lanjut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya tersebut pada halaman 192 menyatakan bahwa unsur “diketahui atau patut
R
diduga” adalah unsur “kesalahan” si pembuat dalam korupsi menerima suap
on
ng
es
Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yaitu :
M
In d
A
gu
Hal. 181 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
adalah pada Pasal 5 ayat (2) tidak diperlukan tentang bagaimana sikap atau
Halaman 181
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
a) Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang ditujukan bahwa ”hadiah
atau janji” itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak
ng
berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan;
b) Bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang
gu
dengan kewajiban jabatannya.
bertentangan
b. Pengertian unsur “bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau
A
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu”
Terdapat pendapat beberapa ahli hukum (doktrin) mengenai pengertian unsur ini
1)
ub lik
ah
yaitu:
Adami Chazawi, dalam pembahasan mengenai Pasal 5 ayat (1) huruf b yang memiliki relevansi dengan Pasal 12 huruf b, menyatakan bahwa
am
pengertian unsur “berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya” dalam unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b perlu sudah diwujudkan sebelum si pegawai
ep
menerima hadiah, ditinjau dari arah yang dituju dari unsur kesalahan yakni
ah k
pemberian itu sebagai akibat atau sebab karena pegawai negeri itu telah berbuat
atau
tidak
berbuat
sesuatu
yang
bertentangan
dengan
In do ne si
R
kewajibannya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa korupsi pegawai negeri pemberi suap pada pegawai negeri menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b akan
A gu ng
terwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atau berhubungan
dengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuat menurut Pasal 5
ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telah diterima oleh
pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi. (Vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal.201-203).
R. Wiyono, menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri
lik
atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berbuat maupun untuk tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam
melaksanakan
tugasnya
ub
m
ah
2)
dikatakan
bertentangan
dengan
ka
kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:
ep
- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu
ah
padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang
R
terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara
es on
ng
M
negara yang bersangkutan;
In d
A
gu
Hal. 182 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 182
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan
ng
kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus
gu
berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
(Vide: R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal. 61)
ub lik
ah
A
bersangkutan.
Pengertian lain menurut beberapa yurisprudensi yang relevan dengan
permasalahan ini antara lain :
am
1) Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat “in zijn bediening” dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat ”dalam jabatannya” dalam Pasal 5 ayat (1)
ep
telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai
ah k
wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika
untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. MARI
Nomor
A gu ng
2) Putusan
39/K/Kr/1963
tanggal
3
In do ne si
R
karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan
Agustus
1963
menyebutkan ”tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu
tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud
dengan
pemberiannya
memperoleh
pelayanan
yang
berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan
unsur
“dalam
jabatannya
yang
kewajibannya” Terdapat
beberapa
pengertian
bertentangan
mengenai
“dalam
dengan
jabatannya
yang
bertentangan dengan kewajibannya” dalam hukum positif kita, antara lain : Menurut
Undang-undang
RI
Nomor
ep
1)
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
ah
ka
m
c. Pengertian
lik
sebagai kenalan”.
ub
ah
sedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumah
es on
ng
M
R
dan Nepotisme.
In d
A
gu
Hal. 183 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 183
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4 yang berbunyi :
ng
”Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.
Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi:
gu
“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas
dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan
maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk
apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
ub lik
ah
A
tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni
berlaku.” 2)
Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
am
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
ah k
Daerah menyatakan:
ep
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: e.
In do ne si
R
menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
Relevan dengan ketentuan ini, Sianturi menyatakan bahwa ”bagi pegawai
A gu ng
negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan
yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas
tindakan yang bersifat melawan undang-undang.” (vide : Sianturi, Tindak Pidana di
Menimbang bahwa pada tahun 2018, Terdakwa I dan HERMANSYAH
ub
mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN
diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018
ep
ka
m
PERMADI
dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus
Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon SUSILO
on
ng
es
R
tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
M
In d
A
gu
Hal. 184 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ah
KUHP Berikut Uraiannya, hal. 75).
Halaman 184
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I. Kemudian pada
sore hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II
ng
untuk menemani ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;
Menimbang bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar
SUSILO
gu
PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk berhadapan
dengan SUSILO
A
PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat duduk Terdakwa II terpaut satu bangku.
Dalam pertemuan itu Terdakwa I bilang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN
ub lik
ah
mau pinjam uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek pembangunan SMP
PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI menanyakan
anggaran
ep
ah k
am
Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO
proyek
HERMANSYAH PERMADI
dimaksud
dan
(Kepala Dinas PU)
mendapat
jawaban
dari
bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar
sedangkan MOH. AMINURCHOLIS
In do ne si
R
Tahap 2 tersedia sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), dan MOHAMMAD SIDIK tidak tahu jumlah
A gu ng
anggaran proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;
Menimbang bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias
EMBUN uang fee sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP
Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada MOHAMMAD SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima
ratus juta rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN
Menimbang bahwa permintaan Terdakwa I tersebut kemudian dipenuhi oleh
SUSILO
PRABOWO
alias
EMBUN
dengan
lik
ah
nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya agar dititipkan kepada Terdakwa II;
menitipkan
uang
sejumlah
ub
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK sebagaimana yang telah diuraikan unsur sebelumnya.
ep
Menimbang bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67
on
ng
es
R
angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
M
In d
A
gu
Hal. 185 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II
Halaman 185
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
ng
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
gu
a) Terdakwa I berkewajiban memimpin jalannya urusan pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dibidang pengadaan
A
barang/jasa.
termasuk pengadaan Barang/jasa dilakukan secara adil, transparan dan
ub lik
ah
b) Terdakwa I berkewajiban memastikan jalannya urusan pemerintahan
tidak diskriminatif, yang artinya semua peserta dalam proses pengadaan barang/jasa haruslah diperlakukan sama (equal treatment), dan prosesnya
am
harus terbuka.
c) Terdakwa I selaku penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan dengan
ah k
perbuatan
penuh
tercela,
rasa
tanggungjawab
ep
tugas
tanpa
pamrih
baik
dan
untuk
tidak
melakukan
kepentingan
pribadi,
keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan
In do ne si
R
dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A gu ng
Menimbang bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II telah menerima uang fee
sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai kompensasi karena Terdakwa I telah memberikan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar
Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 (ploting
proyek) kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebesar Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018
Terdakwa II dan SUSILO
lik
ah
PRABOWO alias EMBUN secara sadar menghadiri pertemuan dengan Terdakwa I di rumah dinas Terdakwa I. Terdakwa II mendengar dan mengikuti pembicaraan antara
ub
mengenai proyek SMP N 3 Blitar. Terdakwa II juga mendengar bahasa permintaan fee yakni terkait 8 % dan 2 %. Terdakwa II juga mendengar Terdakwa I menelpon
ep
MUHAMAD SIDIK dan MOH. AMINURCHOLIS yang menanyakan anggaran SMP N 3 Blitar. Selain itu Terdakwa II secara sadar
tanpa keberatan menjadi perantara
EMBUN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Terdakwa
on
ng
es
R
(intermediary) dari Terdakwa I dengan menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias
M
In d
A
gu
Hal. 186 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa I yang pada pokoknya membahas
Halaman 186
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
II kenal SUSILO PRABOWO alias EMBUN 10 tahun yang lalu karena aktif dalam
organisasi ORARI dimana SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai Ketua dan
ng
Terdakwa II sebagai Bendahara, dan Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sebagai
tetangga satu kelurahan dan sekitar 7 tahunan bersama Terdakwa I di PDI, sehingga hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN
gu
sangat erat;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa I dan mengetahui dan menghendaki untuk menerima uang dari SUSILO
A
Terdakwa II
PRABOWO alias EMBUN yang merupakan fee proyek pembangunan SMP N 3 Blitar
ub lik
ah
dengan kalimat lain dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat kesengajaan
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ”Padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi;
ep
ah k
am
yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan.
In do ne si
R
Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan ”Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan,
A gu ng
menyuruh melakukan atau turut melakukan.”
Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:
a. yang melakukan (pleger);
b. yang menyuruh melakukan (doen pleger); yang turut serta melakukan (mede pleger). mengatakan
bahwa
Pasal
55
KUHP
(berarti
termasuk
lik
Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut : -
Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
-
Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
-
Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu
R
ep
-
on
ng
es
untuk melakukan tindak pidana.
M
In d
A
gu
Hal. 187 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
SR.Sianturi
ub
c.
Halaman 187
Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu
R
-
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
kejahatan.1
ng
Syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah : 1.
adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking).
2.
gu
ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking). Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini,
A
menyebutkan ada tiga kemungkinan :
Pompe
1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan
ub lik
ah
delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
am
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.2
ep
Hal senada juga dikatakan Roeslan Saleh, yang menyatakan sebagai
ah k
berikut:
“ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara
In do ne si
R
mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau
tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu
A gu ng
persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta
lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya�.3
Perbedaan mendasar antara turut serta dengan penganjuran Pasal 55
ayat (1) ke-2 KUHP kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal penganjuran, si penganjur hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan
lik
melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang
ub
langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik.4
Dalam Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620,
2 3
on
ng
4
SR. Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal. 329 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 hal. 31, 34 Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 11 Barda Nawawi Arif, Op.cit., hal. 34,36
es
1
ep
dinyatakan :
R
ka
m
ah
cara-cara limitatif yang ditentukan oleh UU dan orang yang dianjurkan
In d
A
gu
Hal. 188 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 188
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah
ng
bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”
gu
Sementara itu, Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan :
”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan
A
secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan
Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955
Nomor 1/1955/M.Pid
ub lik
ah
perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”
menyatakan “dalam hal dua orang atau lebih dituduh
bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal 418 dan 419
am
KUHP, tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut, incasu tidak perlu
ep
mereka semua melakukan tindakan menerima uang”.
ah k
Yurisprudensi tersebut bersesuaian dengan putusan MARI tanggal 7 Maret 2012 No. 2547 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa MOCHTAR
In do ne si
R
MUHAMMAD, yang pada halaman 234-236 menyatakan “dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-sama dengan telah terjadinya
A gu ng
penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada
salah seorang dari kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima
sejumlah uang telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima atau memberi
lik
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (deelneming), istilah bersama-sama telah
ub
dapat dipahami dan tidak perlu didikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para
ep
pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik. Sedangkan
on
ng
es
R
tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini, merujuk
M
In d
A
gu
Hal. 189 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
uang.
Halaman 189
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam forum privilegiatum 23 Desember 1955 Nomor
R
pada Putusan MA
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang diobyektifkan.
ng
Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I. Kemudian pada
sore hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II
gu
untuk menemani ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;
A
Menimbang bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar
SUSILO
PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu dengan Terdakwa I
dengan SUSILO
ub lik
ah
MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk berhadapan
PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat duduk Terdakwa II terpaut satu bangku.
mau pinjam uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO
ep
ah k
am
Dalam pertemuan itu Terdakwa I bilang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN
PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas
anggaran
dimaksud
dan
mendapat
jawaban
dari
bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar
A gu ng
HERMANSYAH PERMADI
proyek
(Kepala Dinas PU)
In do ne si
menanyakan
R
Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI
Tahap 2 tersedia sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), sedangkan MOH. AMINURCHOLIS
dan MOHAMMAD SIDIK tidak tahu jumlah
anggaran proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;
Menimbang bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias
EMBUN uang fee sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP
Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada MOHAMMAD
lik
ah
SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN
ub
Menimbang bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa I pada tanggal 6 Juni 2018 SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengambil uang dari Bank Maybank
merupakan
perusahaan
milik
ep
dari rekening giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang SUSILO
PRABOWO
alias
EMBUN
sejumlah
sebelumnya yakni agar uangnya dititipkan kepada Terdakwa II, maka SUSILO
on
ng
es
R
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai kesepakatan
M
In d
A
gu
Hal. 190 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya agar dititipkan kepada Terdakwa II;
Halaman 190
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PRABOWO alias EMBUN pada sore harinya ke rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar menitipkan uang
2
kardus
sejumlah
ng
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut oleh Terdakwa II kemudian disimpan digarasi dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa II; Menimbang
bahwa
setelah
Terdakwa
II
menerima
uang
sejumlah
gu
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) SUSILO PRABOWO alias EMBUN tersebut, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan kepada
A
Terdakwa II agar uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa I dan proses penyerahannya Terdakwa II tidak menghubungi Terdakwa I melalui telepon;
PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I
ub lik
ah
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut SUSILO
dan Terdakwa II terbukti bersama-sama
Terdakwa I adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) dan Terdakwa II berperan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger); Menimbang bahwa dengan demikian
unsur “Mereka yang melakukan,
ep
ah k
am
melakukan tindak pidana korupsi dengan peranan PRABOWO alias EMBUN dan
menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan� telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
In do ne si
R
semua unsur
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
A gu ng
undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair, maka dengan demikian Para Terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
lik
ah
sebagaimana Dakwaan Primair, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan
ub
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I melalui Terdakwa II meskipun telah
menerima uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai kompensasi karena Terdakwa I akan
ep
memberikan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 (ploting proyek) kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, namun karena
Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 6 Juni 2018, maka Terdakwa I dan Terdakwa II
on
ng
es
R
uang tersebut telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi
M
In d
A
gu
Hal. 191 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
Dakwaan Subsidair;
Halaman 191
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh harta dari tindak pidana korupsi, dan uang sebesar Rp
R
tidak
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut karena digunakan untuk
ng
melakukan tindak pidana korupsi maka harus dirampas untuk negara;
Menimbang bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Desember
2018 menyatakan bahwa Terdakwa I telah memperoleh uang sejumlah Rp
gu
6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah) berasal dari fee proyek dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejak tahun 2014 s.d. 2018, namun sejumlah
A
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sudah dilakukan penyitaan.
Dengan demikian menjadi pengurang atas kewajiban beban pembayaran uang
ub lik
ah
pengganti. Terdakwa I dalam perkara aquo sudah menikmati uang sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) sehingga
Terdakwa I
seratus juta rupiah);
Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam Nota Pembelaan tertanggal 10 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti menerima
ep
ah k
am
patut untuk dimintakan uang pengganti sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar
pemberian uang sebanyak 5 (lima) kali yakni sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah)
In do ne si
R
karena tidak didukung bukti-bukti yang sah;
Menimbang bahwa menurut Majelis untuk dijatuhi pidana tambahan berupa
A gu ng
pembayaran uang pengganti harus ada kerugian keuangan negara. Untuk
mengetahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) harus dibuktikan secara teliti dan komprehensif terlebih
dahulu proyek-proyek manakah yang memberikan keuntungan bagi SUSILO PRABOWO alias EMBUN sehingga dapat memberikan fee kepada Terdakwa I, dan
berdasarkan fakta dipersidangan pemberian uang sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) hanya disebutkan oleh saksi SUSILO PRABOWO alias
lik
ah
EMBUN sehingga tidak dapat diketahui proyek-proyek mana yang dapat memberikan keuntungan kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, sehingga SUSILO
ub
seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I;
Menimbang bahwa karena yang menerangkan “memberikan uang sebesar Rp
ep
5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah)” hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yakni SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan berdasarkan tulisan
alias EMBUN, maka tidaklah membuktikan bahwa terdakwa I dipastikan menerima
on
ng
es
R
“P.Hudi” pada Bonggol Cek yang ditulis secara sepihak oleh SUSILO PRABOWO
M
In d
A
gu
Hal. 192 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
PRABOWO alias EMBUN memberikan fee sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar
Halaman 192
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
uang yang tertulis di cek tersebut, apalagi dalam persidangan Terdakwa I membantahnya, sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum
ng
dan terhadap Terdakwa I tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah); Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut rakyat
gu
kepercayaan
yang
telah menciderai
telah memilihnya secara langsung dengan menaruh
harapan kepada Terdakwa I sebagai Walikota Blitar untuk memimpin pelaksanaan
menghindarkan Pemimpin Daerah dari
A
program pembangunan Kota Blitar, untuk
kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan
ub lik
ah
tindak pidana korupsi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum
bahwa terhadap Terdakwa I dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,
Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri
Para Terdakwa
ep
ah k
am
hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;
sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
In do ne si
Negara,
R
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan
berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Para Terdakwa
A gu ng
berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b
KUHAP, menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan maksud agar Para Terdakwa tidak melarikan diri pada saat harus melaksanakan hukuman penjara berdasarkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Menimbang bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mohon
hukuman yang seringan-ringannya dan mohon untuk dapat menjalani hukuman di
lik
ah
Lembaga Pemasyarakatan Blitar karena keluarganya berdomisili di Blitar; Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa II
ub
alias TOTOK yang mohon hukuman yang seringan-
ringannya, namun Majelis tidak dapat mempertimbangkan permohonan Terdakwa II untuk dapat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Blitar karena masalah
ep
eksekusi atas putusan perkara a quo menjadi kewenangan pihak Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan
R
Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya
on
ng
es
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
M
In d
A
gu
Hal. 193 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
BAMBANG PURNOMO
Halaman 193
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Menimbang bahwa bukti surat No. 1 s/d 50 dan barang bukti berupa BB No. 1 s/d 312
ng
statusnya akan disebutkan dalam amar putusan; (KUTIP BARANG BUKTI)
Menimbang bahwa Nota Pembelaan Para Penasihat Hukum dan Terdakwa I tertanggal 10 Januari 2019 menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara
gu
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
A
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI
ub lik
ah
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dimuka
karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
ep
ah k
am
ayat (1) ke-1 KUHP;
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
In do ne si
R
RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair, maka Majelis tidak sependapat
A gu ng
dengan pembelaan Para Penasihat Hukum dan Terdakwa I tersebut; Menimbang,
bahwa
sebelum
menjatuhkan
putusan
Majelis
akan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
tidak dapat jadi teladan yang baik bagi
masyarakat;
lik
ah
2. Terdakwa I sebagai Walikota
3. Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
ub
1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
ep
3. Terdakwa I telah berjasa dalam pembangunan di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur sehingga memperoleh berbagai penghargaan;
on
ng
es
R
4. Terdakwa II mohon maaf dan menyesali perbuatannya.
M
In d
A
gu
Hal. 194 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
Hal-hal yang meringankan:
Halaman 194
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
ng
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
gu
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-
ub lik
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur
am
ah
A
undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.
dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
ep
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
ah k
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Primair;
In do ne si
R
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan
A gu ng
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 500.000.000,00 (lima
dan denda sebesar Rp
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO Alias
lik
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
ub
bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum
Terdakwa I
ep
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan pidana
on
ng
es
R
tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5
M
In d
A
gu
Hal. 195 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
TOTOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar
Halaman 195
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia MUH. SAMANHUDI ANWAR selesai
R
(lima) tahun setelah Terdakwa I menjalani pidana pokoknya;
JENIS BARANG BUKTI
gu
BB
ng
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
No.
1.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan
belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian
belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM
ub lik
ah
A
casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian
Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.
am
2.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035,
ep
yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel
ah k
bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor
In do ne si
R
3.
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor
A gu ng
4.
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.
5.
6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP
lik
buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor: 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;
7.
15 (lima belas) buku cek BII;
8.
5 (lima) buku Bilyet Giro.
9.
1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA,
ep
ub
6.
Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018. 10.
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam)
on
ng
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas
es
11.
R
berkas mutasi rekening.
M
In d
A
gu
Hal. 196 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol
Halaman 196
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mutasi rekening. 12.
1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN
13.
ng
Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.
1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,
dengan
1
sim
card
terpasang
gu
081515857258, dengan password 0102.
14.
1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
dengan
nomor
dan
f. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.
15.
ub lik
ah
A
e. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00;
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian
am
belakang ponsel SM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM
ep
Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan
ah k
memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan
R
16.
In do ne si
nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel
A gu ng
bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01.
17.
1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.
18.
1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
lik
ah
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
ub
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
19.
ep
Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
ah
ka
m
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran
on
ng
M
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
es
R
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
In d
A
gu
Hal. 197 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 197
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
20.
ng
Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta
Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah
gu
15000 (Lima Belas Ribu) lembar.
21.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan
belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card
ub lik
ah
A
casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian
dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB.
am
22.
1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E,
ep
nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX,
ah k
yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.
131.35-1564
Tahun
2018
Tanggal
In do ne si
3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
R
23.
25
April
2018
Tentang
A gu ng
Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
24.
1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan” kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.
25.
1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar
kepada
Sdr.
SUSILO
PRABOWO
nomor
:
780/291/410.203.3/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal : Panggilan
lik
tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).
1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik
ub
26.
Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016,
ep
Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar. 27.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik
R
Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT.
on
ng
es
Moderna Tehnik Perkasa”.
M
In d
A
gu
Hal. 198 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
(untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan
Halaman 198
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa
R
28.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan :
29.
ng
Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl.
gu
DI. Panjaitan... “ dst.
30.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember
A
2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.
1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.
32.
ub lik
ah
31.
1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.
am
33.
1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.
1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom
ep
34.
1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel
A gu ng
36.
In do ne si
35.
R
ah k
Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.
yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.
37.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor : 602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.
38.
1
(satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor:
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.
39.
1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna
40.
lik
kepentingan mengikuti pelelangan.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
41.
ub
Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
42.
ep
Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
R
43.
on
ng
es
Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
M
In d
A
gu
Hal. 199 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk
Halaman 199
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
R
44.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
ng
45.
Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
46.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
gu
Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.
47.
1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
A
Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.
1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
49.
ub lik
ah
48.
1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung
am
50.
1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa
1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
ah k
ep
51.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
beserta 1 lembar daftar lampirannya.
1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
A gu ng
52.
In do ne si
R
813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
53.
1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
lik
54.
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :
Kabupaten Tulungagung 1
(satu)
bundel
dokumen
surat
perjanjian
Nomor:
ep
55.
ub
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-
ah
ka
m
ah
Kabupaten Tulungagung.
on
ng
M
Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi
es
R
Gondang, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK
In d
A
gu
Hal. 200 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 200
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
56.
R
Megah 1
(satu)
bundel
dokume
surat
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
perjanjian
Nomor
:
ng
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo
Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh,
gu
Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00
A
pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi
1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang
ub lik
ah
57.
58.
1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018
59.
1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:
am
05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai
Rp.
2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia
ep
Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan
ah k
jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan
Provinsi)
1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
A gu ng
60.
In do ne si
R
peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK
05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai
Rp.
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan
untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)
61.
1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan
2821
Tahun
2013
tentang
ub
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35pengesahan
pengangkatan
Bupati
62.
ep
Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE; 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal
ah
ka
lik
Tulungagung (BK Provinsi)
m
ah
pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten
on
ng
M
Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai
es
R
tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada
In d
A
gu
Hal. 201 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 201
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
63.
1
R
dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah. (satu)
Buah
Compact
Disk
(CD)
64.
ng
MAPA02RD25042808 1.
dengan
Nomor
1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435,
gu
beserta nomor SIM card: 082244720971.
65.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy
A
Note Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SM-
ub lik
ah
66.
G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429. 67.
1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang
am
silver, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor 081217962635
1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua
ep
68.
ah k
belas) nomor.
1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-
R
69.
A gu ng
Nomor 082231691912 70.
In do ne si
J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati
1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian
hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162
71.
1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.
72.
1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan
73.
lik
Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.
1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal
ub
26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.
75.
1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox
ep
74.
XB 7804”.
2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.
77.
19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.
on
ng
es
R
76.
M
In d
A
gu
Hal. 202 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan
Halaman 202
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.
79.
1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan
R
78.
80.
ng
dibelakang berisi angka dan huruf.
1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.
1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.
gu
81. 82.
1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS
A
LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “
ub lik
ah
83.
Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten
84.
1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.
85.
1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.
86.
3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda
ep
ah k
am
Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.
contreng.
1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan
R
87.
1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan
A gu ng
88.
In do ne si
tangan dibelakang.
dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.
89.
2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.
90.
1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.
1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan
1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.
93.
1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan
94.
ub
dengan judul “REPORT PAD”.
lik
92.
1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan
ep
didalamnya. 95.
1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.
96.
1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna
97.
R
biru.
3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian
on
ng
M
In d
A
gu
Hal. 203 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
“laporan perencanaan”.
es
91.
Halaman 203
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.
1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.
99.
1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.
100.
ng
98.
32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.
1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo, Warna :
gu
101.
Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 :
terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210
0032 3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode :
ub lik
ah
A
863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya
89900068 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY YAOMEI.
am
102.
1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi
ep
103.
ah k
delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga
1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR
In do ne si
104.
R
lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.
A gu ng
dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.
105.
1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR (BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.
106.
1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model :
SM-B310E,
Nomor
Seri
:
RR1K201EFBZ,
IMEI
1
:
lik
terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.
1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
ub
107.
Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.
1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:
ep
108.
20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta
ah
ka
m
ah
351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya
R
dengan Power Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan
es on
ng
M
nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.
In d
A
gu
Hal. 204 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 204
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16
R
109.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).
1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model
ng
110.
SM-N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori
gu
Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.
111.
1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138,
521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu
Sim
Provider
621005388218535001.
am
112.
ub lik
ah
A
Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N :
Telkomsel
dengan
Kode:
1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.
1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG
ep
113.
114.
1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG
R
ah k
TAHUN ANGGARAN 2018”.
1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.
A gu ng
115.
In do ne si
TAHUN ANGGARAN 2017”.
116.
1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.
117.
2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK
118.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.
119.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
120.
1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
121.
1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST
122.
lik
PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.
Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang
ub
m
ah
PERKASA.
dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas :
ep
ka
4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
ELIANA
yang
terletak
di
lantai
2
lokasi
on
ng
FITRIANINGRUM
es
Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh
R
123.
M
In d
A
gu
Hal. 205 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Nomor
Halaman 205
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2,
ng
dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
124.
Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh FITRIANINGRUM
gu
ELIANA
yang
terletak
di
lantai
2
lokasi
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :
dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
125.
ub lik
ah
A
Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4,
Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:
lik ub
1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU 1.151.959.732.000,-“.
127.
ep
126.
1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF
3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.
on
ng
es
128.
R
RANCANGAN APBD TA 2018”.
M
In d
A
gu
Hal. 206 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
00402100000043 dengan nilai hash:
Halaman 206
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
R
129.
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.
2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD
ng
130.
2018”.
131.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
gu
BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”.
132.
4
(empat)
lembar
“RINGKASAN
APBD
MENURUT
URUSAN
A
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018”.
5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT
ub lik
ah
133.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017”.
am
134.
2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PADA APBD 2018”.
1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan
ep
135.
ah k
tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan
1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
In do ne si
136.
R
tangan di dalamnya.
A gu ng
Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya.
137.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral, bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
138.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss
lik
tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss
ub
140.
tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi
141.
ep
catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang
on
ng
es
Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan
R
142.
M
In d
A
gu
Hal. 207 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
139.
Halaman 207
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode :
ng
CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.
Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan
gu
143.
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di
merk
:
Verbatim,
Kapasitas
:
4.7
GB,
Serial
Number
MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV
ub lik
ah
A
lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R
NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”. 144.
Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file
am
dari komputer yang digunakan oleh
yang terletak di lokasi
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :
ep
Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 –
ah k
0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.
In do ne si
1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
R
145.
131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati
A gu ng
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
146.
1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.
147.
1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung
1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri
lik
148.
dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS,
ub
pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.
150.
3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan
ep
149.
2018.
3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.
on
ng
es
R
151.
M
In d
A
gu
Hal. 208 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Provinsi Jawa Timur.
Halaman 208
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2
(dua)
bundel
data
pengadaan
yang
diproses
R
152.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
melalui
E
PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ng
153.
RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN
APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -
gu
MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
A
2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
154.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ub lik
ah
RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS
JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal
am
01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan
ah k
155.
ep
nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN
In do ne si
R
JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN,
A gu ng
JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU
PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.
156.
1
(satu)
bundel
foto
copy
kontrak
pekerjaan
OVERLAY
JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV,
lik
ah
JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL.
ub
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN (DAK+)
R
KARANGREJO-CATUT
tertanggal
14-10-2016
dengan
on
ng
M
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
es
157.
ep
Rp. 8.046.963.000,00.
ah
ka
m
PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016
In d
A
gu
Hal. 209 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 209
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia TA
2016
(DAK+)
dengan
R
TULUNGAGUNG
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
5.211.198.000,00.
kontrak
Rp.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.
ng
158.
nilai
TUNGGANGRI-BETAK,
JL.
TAWANG-PAGERSARI,
JL.
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016
gu
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak
A
Rp. 6.041.114.000,00.
159.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ub lik
ah
RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak
am
Rp. 3.759.023.000,00. 160.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-
ah k
2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
1
(satu)
bundel
foto
In do ne si
161.
R
kontrak Rp. 4.931.487.000,00.
copy
kontrak
pekerjaan
A gu ng
PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
162.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO
lik
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
163.
ub
dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN
ka
m
ah
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
ep
GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN
ah
RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan
on
ng
M
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
es
R
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)
In d
A
gu
Hal. 210 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 210
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00. 164.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ng
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS
gu
JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.
JALA
BUMI
A
TULUNGAGUNG
MEGAH TA
2017
sumber (DAU)
dana dengan
5.214.146.000,00.
KABUPATEN
nilai
kontrak
Rp.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ub lik
ah
165.
APBD
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
am
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
166.
ah k
(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN
In do ne si
R
JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
A gu ng
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
167.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN
BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber
168.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN
ub
RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-032018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai
169.
ep
kontrak Rp. 7.895.999.000,00.
ah
ka
lik
nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
m
ah
dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
on
ng
M
JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -
es
R
(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS
In d
A
gu
Hal. 211 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 211
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON
ng
tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
gu
170.
(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS
A
JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS
ub lik
ah
JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.
am
4.271.026.000,00. 171.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal
ah k
23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai
In do ne si
172.
R
kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN
A gu ng
RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.
173.
1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO
lik
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan
ub
174.
tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”. 1
(satu) lembar Transaction
History Information
ep
175.
Account No.
2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018. (satu) lembar Transaction
History Information
Account No.
2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus
on
ng
es
1
R
176.
M
In d
A
gu
Hal. 212 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
(DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
Halaman 212
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
177.
1
R
2016. (satu)
bundel Transaction
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
History Information
Account
No.
ng
2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 1
(satu)
bundel Transaction
gu
178.
History Information
Account
No.
2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.
A
179.
(satu)
bundel Transaction
History Information
Account
No.
2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017. 1
(satu)
bundel Transaction
History Information
Account
ub lik
180.
ah
1
No.
2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.
am
181.
1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.
1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.
ep
ah k
182.
2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember
In do ne si
183.
R
2016.
1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.
A gu ng
2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016.
184.
1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan
sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
lik
186.
1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
ub
Mandiri tanggal 31 Agustus 2017, penerima Erna Kurniati Ningrum,
Anwar
Jl.
setoran/transfer/kliring/inkaso
40.000.000
Blitar, (empat
Jumlah puluh
juta
1 (satu) map warna putih bertuliskan Pemerintah Kota Blitar
on
ng
1.
Rp
105
R
Rupiah). 187.
Merdeka
ep
Samanhudi
es
ka
Nomor Rekening Bank Mandiri 1410014097802, Pengirim Bpk M.
M
In d
A
gu
Hal. 213 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
m
ah
185.
Halaman 213
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Sekretariat Daerah yang di dalamnya berisi :
a) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan
ng
terdapat tulisan tangan “Fisik” (dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “Pemenang Modern Tehnik Perkasa” (dengan tinta warna biru).
A
gu
b)
1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan
terdapat tulisan tangan “Konsultansi” (dengan tinta warna hitam)
dan tulisan tangan “ Catur Pilar Hutama” dan “Kepala LKPP no 14/2017” (dengan tinta warna biru).
3 (tiga) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang
ub lik
ah
c)
: Kode Lelang 763205, Nama Lelang Perencanaan Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.
am
d)
7 (tujuh) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 953205, Nama Lelang Belanja modal
ah k
e)
ep
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar. 11 (sebelas) lembar printout Summary Report dengan Informasi
R
Lelang : Kode Lelang 931205, Nama Lelang Pengadaan Jasa
In do ne si
Konsultan Pengawasan SMPN 3 Blitar, yang pada halaman
terakhir terdapat tulisan tangan “3/8-15/8” (dengan tinta warna
A gu ng
biru).
188.
1.
1 (satu) map warna abu-abu kehitaman bertuliskan Pemerintah
Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan stiker bertuliskan tangan “SMP 3”, yang di dalamnya berisi :
a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 32/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim
Persiapan Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar,
lik
Administrasi Pembangunan” .
Kota Blitar Januari 2017.
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Videi General Insurance Jaminan
ep
189.
ub
b) 1 (satu) bundel fotokopi Perencanaan Pembangunan SMPN 3
Pelaksanaan (SB No. : 1935640) Nomor Jaminan: 22.91.01.0570.08.17 Nilai : Rp 567.050.000,- ,dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa sebagai
ah
ka
m
ah
yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan “Ka Bag
on
ng
M
Asuransi Umum Videi sebagai Penjamin (ditandatangani Kusnadi
es
R
Terjamin (ditandatangani Susilo Prabowo selaku Direktur), dan PT.
In d
A
gu
Hal. 214 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 214
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
selaku Kepala Cabang). 190.
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Blitar Dinas
ng
Pendidikan, Berita Acara Penanda Tanganan Kontrak Nomor : 420/032/410.110.1/2017 tanggal dua bulan Agustus tahun 2017, antara
Pihak Kesatu Turkamandoko, SE. dengan Pihak Kedua Soesilo
gu
Prabowo.
191.
3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Daftar Kegiatan SKPD TA. 2017
A
Terkait Dengan Tata Ruang.
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Matrik Rencana Kerja Pembangunan
SMP Negeri 3 di Jalan Ciliwung Kel. Tanggung Bahan Rakor Bersama
ub lik
ah
192.
Bp. Sekda, Kamis 19 Januari 2017. 193.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Pelaksanaan Pengadaan
am
Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian Layanan
ep
Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos.
ah k
(tanpa tandatangan).
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Data Pengadaan Barang/ Jasa yang
R
194.
In do ne si
Dinyatakan Gagal pada Semester I di Bagian Layanan Pengadaan
Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016,
A gu ng
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).
195.
1 (satu) buah buku Laporan Akhir Masterplan Pengembangan SMPN 3
Kota Blitar, Unit Usaha Dan Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ( UUKBPP-FTUB ).
lik
197.
5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 222/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perubahan atas
ub
Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang
ep
ka
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Perubahan
on
ng
es
4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 325/
R
198.
M
In d
A
gu
Hal. 215 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
1 (satu) buah buku Laporan Akhir Studi Kelayakan Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar.
m
ah
196.
Halaman 215
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kedua atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017
tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
ng
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).
199.
4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 18/
gu
HK/ 410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan atas
Keputusan Walikota Nomor : 188/525/HK/410.010.2/2017 tentang
A
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO). 1.
1 (set) fotokopi dokumen (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh
ub lik
ah
200.
TOTO ROBANDIYO)yang terdiri dari : a)
1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bagian Layanan
am
Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 9 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang : Pembangunan Gedung
ah k
b)
ep
SMPN 3 tahap II.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor :
420/1134/410.110.1/2018
tanggal
8
Mei
2018
perihal
In do ne si
R
Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.
1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor
A gu ng
c)
: 420/46/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan
Lelang yang ditandatangani oleh PPK Pembangunan Gedung Sekolah TURKAMANDOKO,SE.
d)
1 (satu) lembar fotokopi Detail Paket Pengadaan 06.05
Pembangunan Gedung SD dan SMP ID Paket 15333995.
e)
3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
f)
lik
ah
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Owner Estimate (OE) Nama
ub
m
Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah, Nama Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Konstruksi SMP 3 Kota Blitar Tahap
g)
ep
ka
II, Lokasi : Jl. Ciliwung Kota Blitar, Sumber dana : A-PBD 2017. 5 (lima) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan
5 (lima) lembar fotokopi Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
on
ng
M
h)
es
Sekolah.
R
ah
Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung
In d
A
gu
Hal. 216 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 216
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kontruksi
Pembangunan
R
Pekerjaan
Pembangunan Gedung Sekolah.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Gedung
Kegiatan
ng
i) 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
201.
1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian
gu
027/032.1/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi,
Instansi
Dinas
Pendidikan,
Kegiatan
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar, Nilai Kontrak Rp
11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender,
ub lik
ah
A
Pembangunan Gedung Sekolah, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan
Sumber Dana : APBD Kota Blitar, Tahun Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK PERKASA.
am
202.
1 (Satu) buah media penyimpanan Merk Sandisk, Model: Ultra USB. 3.0, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, SN: BL180325533B SDCZ48-
ah k
203.
ep
016G.
1 buah amplop besar warna coklat dengan tulisan tangan “Buku
1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Blitar 0901188288 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR.
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AE 0788450 a.n. MUH.
A gu ng
b)
In do ne si
a)
R
tabungan Pak Walikota Mandiri + BCA� yang di dalamnya terdapat :
SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 171-00-0110111-5.
c)
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 0497967 a.n. MOCH.
SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 144-00-0471055-1.
204.
1 (satu) buah buku tabungan BII nomor buku 1787703 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 1-436-09998-9.
lik
206.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 18-11-2015 No. Rekening
ub
0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai
207.
ep
Rp 50.000.000, -.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 28-12-2015 No. Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama
ah
ka
1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No.Paspor B8793310 a.n. DYAH NOVI ASTUTIK.
m
ah
205.
R
Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai
es on
ng
M
Rp 50.000.000, -.
In d
A
gu
Hal. 217 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 217
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 14-6-2016 No. Rekening
R
208.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama
ng
Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.
209.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 22-6-2017 No. Rekening
gu
090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama
Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai
A
Rp 100.000.000, -
1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri
Tanggal 25-10-2017 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor
ub lik
ah
210.
Rekening 171.00.0110111-5, Pengirim Nama Bpk. M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka No 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.
am
211.
1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 2-2-2018 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening Muh. Samanhudi Anwar, Nama
ep
Penyetor Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka, Total Rp
ah k
45.600.000, 212.
1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri
In do ne si
R
Tanggal 2-2-2018 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111.5, Pengirim Nama Muh. Samanhudi Anwar,
A gu ng
Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.
213.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna coklat motif bunga.
214.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2017 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.
215.
1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2018 dengan merk Olean
1 (satu) buah asli buku Agenda/Verifikasi SPP – SPM – SPJ tahun
lik
216.
2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga. 1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 1 dengan merk Mirage warna biru motif batik.
1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 2 dengan merk
ep
218.
ub
217.
Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange. 219.
1 (satu) bundel asli dokumen Foto Existing Kegiatan Pembangunan
R
Gedung Sekolah Pekerjaan Pembangunaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap
on
ng
es
II dengan lokas Jalan Ciliwung Kota Blitar.
M
In d
A
gu
Hal. 218 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.
Halaman 218
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Volume Pembangunan SMP 3
R
220.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Kota Blitar.
1 (satu) bundel asli dokumen asli perhitungan struktur Pembangunan
ng
221.
Unit Kelas SMPN3 Kota blitar.
222.
1 (Satu) Unit Handphone Merk: Motorola, Type: M29F9, Model: Warna:
gu
XT1805,
Abu-abu,
SN:
ZY322GSD4J,
IMEI
1:
351834090681757, IMEI 2: 351834090681765, yang didalamnya
card Telkomsel Biru Muda, tanpa Memory Card, berserta Casing warna Hitam.
223.
ub lik
ah
A
terdapat SIM Card Telkomsel Putih kode: 0525000003359750, SIM
1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: GT-E1272, Warna: Hitam, SN: RV1G120KQAX, IMEI 1: 357542060635000, IMEI 2:
am
357543060635008, yang didalamnya terdapat SIM Card warna Biru Kode: 6210103111020695.
1 (Satu) media Penyimpanan DVD+R DL, Merk: GT-PRO Plus,
ep
224.
ah k
kapasitas: 8.5 GB, Kode: E0498001141U-09818DL, bertuliskan “Rekap LS 2017 dan 2018 Dinas PUPR Kota Blitar� bertanda tangan Erna
In do ne si
R
Indriyani, tanggal 9-6-2018.
1 (satu) buku rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2018.
226.
1 (satu) buku rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun
A gu ng
225.
2016-2021.
227.
1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.
228.
1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.
1 (satu) buku copy perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja
lik
perangkat daerah (PRKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.
1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
(DPA-SKPD) Kota
1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat (DPA-SKPD) Kota
Pendidikan.
Blitar tahun anggaran 2018
Dinas
on
ng
1 (satu) bundel printout Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
es
daerah
232.
Dinas
R
231.
Blitar tahun anggaran 2017
ep
Pendidikan.
ub
230.
M
In d
A
gu
Hal. 219 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
229.
Halaman 219
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
LKPP Pemerintah Daerah Kota Blitar. 233.
1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
ng
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2 Kegiatan Pembangunan
Gedung
SD
dan
SMP,
Jumlah
gu
23.553.663.000,00.
234.
Anggaran
Rp
1 (satu) bundel print out Rencana Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar
A
Tahab I Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Tahab (2018,2019,2020).
1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar printout
ub lik
ah
235.
II
layout design Pengembangan SMP N 3 Blitar dimana terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tulisan 2018 : ruang kelas IX
am
beserta 1 (satu) lembar estimasi biaya
berdasarkan tahapan
pembangunan tahun 2017 dan 2 (dua) lembar printout legenda
ah k
236.
ep
gambar.
1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat Pembuat
Komitmen
Dinas
Pendidikan
Kota
Blitar
Nomor
:
Permohonan Pemeriksaan di lapangan.
1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat
A gu ng
237.
In do ne si
R
094/MTP.SP/Tim 35 % /X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal
Pembuat
Komitmen
Dinas
Pendidikan
Kota
Blitar
Nomor
:
098/MTP.SP/Tim 70 % /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan di lapangan.
238.
1 (satu) Flashdisk merk Kingston, Model: DTDUO, Kapasitas: 8 GB,
S\N: 1C6F654E3FD0B090894C5C1D (dilihat dengan USB Deview
1 (satu) bundel printout rencana pengadaan melalui penunjukkan
lik
239.
langsung (PL) dan lelang tahun 2018 Bidang Dikdas (Seksi Sarana dan
ub
Prasarana) Dinas Pendidikan Kota Blitar yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru diantaranya perintah mas Henry, dst. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R SN:
ep
240.
Nama
Nilai Hash MD5
Jenis File
on
ng
M
No
es
R
MAPA02RD25005161 6 yang berisi file :
ah
ka
m
ah
v1.05).
In d
A
gu
Hal. 220 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 220
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Voice_call_(incl._VoIP)_65
R
105288_62811303268_201
ng
8-06-01_18-33-32.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65
A
3
8-06-04_11-44-42.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65 217194_62811303268_201 8-06-05_12-22-02.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65 247065_62811303268_201 8-06-06_09-30-40.wav
am
5
Voice_call_(incl._VoIP)_65
247115_62811303268_201
ah k
ep
8-06-06_09-31-50.wav 6
Voice_call_(incl._VoIP)_65
R
247229_62811303268_201 8-06-06_09-34-38.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65
A gu ng
7
263106_62811303268_201 8-06-06_16-10-50.wav
8
Voice_call_(incl._VoIP)_65 212881_6281231122770_2 018-06-05_10-35-06.wav
9
Voice_call_(incl._VoIP)_65 214071_6281231122770_2
ah
018-06-05_11-05-38.wav 10
Voice_call_(incl._VoIP)_65
018-06-05_12-23-04.wav
32ae52fe76acaa7287 39c059a21fb41f
a71c270d13a14c7e67 33055d927860f4
701471982681661b8 e752095f1e4966e
ce9a0a86a01945c716 bdf2c96fd47faf
4e2aeb954518808c34 a5ae74f47a89d1
5c8e06aa33d4c4a7dd bc5b21de28e157
10321940807475ace9 748ed309c92df8
93a4d14ad0734d7feb 2e5a723cf5fb59
Voice_call_(incl._VoIP)_65
fa82270de15efcbcec6
231575_6281231122770_2
f1024882cdf57
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
on
ng
R
ah
018-06-05_18-22-42.wav
M
3e3c35bf1948c7
ep
ka
Voice_call_(incl._VoIP)_65
230051_6281231122770_2
12
16d86b97f97b5788f5
ub
m
217243_6281231122770_2
11
05da49aed9af0
ub lik
ah
4
06ef4cdea48c14975fe
Voice
es
gu
179983_62811303268_201
a5659522169801
In do ne si
2
6b84b656862fd8e0ae
lik
1
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
In d
A
gu
Hal. 221 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 221
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Voice_call_(incl._VoIP)_65
ng
242022_6281231122770_2
14
Voice_call_(incl._VoIP)_65
gu
018-06-06_06-09-25.wav
254125_6281231122770_2
A
15
018-06-06_12-20-15.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65 254311_6281231122770_2
16
Voice_call_(incl._VoIP)_65
263735_6281231122770_2
am
018-06-06_16-28-47.wav 17
Voice_call_(incl._VoIP)_65
ep
274988_6285859824366_2
ah k
018-06-07_00-32-24.wav
Voice_call_(incl._VoIP)_65
R
18
69f97e320056ff
bf85f290165a42bb2f8 5bbe1a1006491
03bd4ead035419f7aa 89f9b09a105531
ub lik
ah
018-06-06_12-24-21.wav
58ca47577747c79a8a
285578_6285859824366_2
5a70fa067ab1fa
8b439e290a83323d1 af8bea664d42ab3
0467a7112e0bd0e09 4c0e4159e701291
A gu ng
018-06-07_10-01-47.wav
315fd2b7d409fb4874
241.
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
Voice
In do ne si
13
R
018-06-05_19-18-27.wav
1 (satu) lembar fotokopi legalisir “Cek No. CP 052044 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo” dan “Cek No. CP 052043 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus
1 (satu) lembar fotokopi legalisir “ Form Sumber dan Tujuan
lik
242.
Penggunaan Dana (STPD) Nasabah Pemilik Rekening/Kuasanya atas
243.
ub
nama Susilo Prabowo Nomor Rekening 2436001000”
1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar
ep
ka
m
ah
Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo”
(ditandatangani TOTO ROBANDIYO S.Sos,M.Si.) kepada Pejabat
ah
Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP
tanggal
22
Juni
2018,
perihal
Lelang
on
ng
M
027/249/410.020.6/2018
es
R
Negeri 3 Kota Blitar Tahap II Dinas Pendidikan Kota Blitar, nomor :
In d
A
gu
Hal. 222 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 222
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar tahap II. 244.
1 (satu) buah tempat penyimpanan DVD warna hitam polos, yang di
ng
dalamnya terdapat :
a) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru
(terdapat tulisan spidol hitam angka “1”) dengan nomor RWD80A-
gu
01725 dan W7A00097 B18.
b) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru
A
(terdapat tulisan spidol hitam angka “2”) dengan nomor RWD80A01696 dan W7A00098 B2
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan
ub lik
ah
245.
Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Brigjen Katamso Kec. Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar
am
hanya dimiliki P. Sus” dengan tinta warna biru. 246.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan
ep
Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec. Kepanjenkidul
ah k
Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr.
R
Susilo” dan “di Kota Blitar yang memiliki armada truk aspal terbanyak
247.
In do ne si
P.Sus” dengan tinta warna biru.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan
A gu ng
Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan Jl. DI.
Panjaitan Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat
tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar
yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.
248.
1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan
Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir.
lik
tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar
ub
yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru.
2 (dua) lembar printout Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah P-APBD tahun
2016
yang terdapat
menggunakan pensil.
tulisan nama-nama
orang dengan
Blitar P APBD (PAK) Fisik Tahun Anggaran 2016 yang terdapat tulisan
on
ng
es
1 (satu) lembar printout Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota
R
250.
ep
249.
M
In d
A
gu
Hal. 223 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat
Halaman 223
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
nama-nama orang dengan menggunakan pensil. 251.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI
ng
Nomor: AHU-17338.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 02 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tata Karunia Abadi
yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 10
gu
tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian PT. Tata Karunia Abadi.
252.
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan
tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sarana Multi Usaha yang
dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 228
ub lik
ah
A
HAM RI Nomor: C-12656 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Mei 2004
tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Sarana Multi Usaha. 253.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 17
am
tanggal 17 Juni 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Modern Tehnik.
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan
ep
254.
ah k
HAM RI Nomor: C-29368 HT.01.01.TH.3 tanggal 17 Desember 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri yang
In do ne si
R
dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 215 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri.
1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI
A gu ng
255.
Nomor: AHU-18103.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jala Bumi Megah
yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 110 tanggal 22 September 2011 tentang Pendirian PT. Jala Bumi Megah.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 59
lik
tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Yala Bumi Persada.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 18
ub
257.
tanggal 09 Oktober 1991 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.
258.
ep
Surya Pradana.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris W. Soetomo, SH Nomor 3/83/2 tanggal 12 Februari 1983 tentang Pendirian CV. Sapta Sarana.
tanggal 09 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.
on
ng
es
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 59
R
259.
M
In d
A
gu
Hal. 224 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
256.
Halaman 224
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Purnama Jaya.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
260.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 14
ng
tanggal 28 Februari 1986 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pandan Arum.
261.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 60
gu
tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kartika Perkasa.
A
262.
tanggal 14 Mei 2009 tentang Pendirian CV. Arta Kencana Sakti.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 11
ub lik
263.
ah
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdur Rahman, SH., MKn Nomor 2
tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Armada Perkasa.
am
264.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 312 tanggal 29 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.
ah k
265.
ep
Airlangga Putra.
1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 102
Daya Nusantara.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
A gu ng
266.
In do ne si
R
tanggal 13 Juni 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan
Jalan
di
Jl.
Ir.
Soekarno
620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.
267.
Lanjutan
Nomor:
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
lik
268.
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan
di
Jl.
DI
ub
Peningkatan
Panjaitan
Nomor:
620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
ep
269.
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidik SMPN
ah
ka
m
ah
Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
on
ng
M
2017.
es
R
3 Kota Blitar Nomor: 027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus
In d
A
gu
Hal. 225 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 225
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
R
270.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
ng
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
271.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
gu
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor:
A
620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
ub lik
ah
272.
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.
am
273.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
ep
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor:
ah k
620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 274.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
In do ne si
R
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017
A gu ng
tanggal 29 November 2017.
275.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan
Lahan
di
Kel.
Kepanjen
Kidul
Lanjutan
Nomor:
640.DAU/1746/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.
276.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
di Lingkungan
Kelurahan
Kepanjen
lik
Pengurugan
Kidul Nomor:
600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21 April 2017.
2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
ub
277.
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
tanggal 14 Juli 2017. 278.
3
(tiga)
ep
Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017
lembar
copy
dokumen
kontrak
Nomor:
Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan
on
ng
es
R
027/1863/410.115.3/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Dinas Lingkungan
M
In d
A
gu
Hal. 226 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi
Halaman 226
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
279.
1
R
Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia CV. Sapta Sarana. (satu)
bundel
asli
dokumen
Engineer
Estimate
280.
ng
Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
1 (satu) bundel fotocopy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
gu
281.
Pekerjaan
Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.
1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4347-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya
tersimpan
file
hasil
brook3n.angel@gmail.com
download
dari
dengan
akun
email:
nama
ub lik
ah
A
282.
file
brook3n.angel@gmail.com.pst. 283.
1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4355-CDR-A80A AZ0 yang di
am
dalamnya
tersimpan
file
lembu.suro14@yahoo.com
hasil
download
dari
dengan
akun
email:
nama
file
ah k
284.
1
ep
lembu.suro14@yahoo.com.pst. (Satu)
bundel
copy
Dokumen
Kontrak
Nomor
:
R
600.APBD/488/410.102/2018 tanggal 07 Mei 2018 sumber dana APBD
In do ne si
Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada instansi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak Rp 796.078.000
A gu ng
(Tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pelaksana CV. SAPTA SARANA.
285.
1
(satu)
bundel
copy
Dokumen
Gambar
Rencana
Program
Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan
kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum
Pekerjaan
Pembangunan
Fasilitas
1 (Satu) bundel copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan
Umum
ub
kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Pekerjaan
Pembangunan
Fasilitas
Pendukung
Stadion
1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan
keciptakaryaan
kegiatan
dan
Pemeliharaan
Pembangunan
sarana dan
prasarana Rehabilitasi
on
ng
M
Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas
es
Program
R
287.
ep
Supriyadi TA 2018.
ah
ka
Stadion
lik
286.
m
ah
Supriyadi TA 2018.
Pendukung
In d
A
gu
Hal. 227 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 227
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
288.
R
Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1 (Satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan
ng
Program
keciptakaryaan
dan
kegiatan
Pemeliharaan Pembangunan
sarana
dan
prasarana
Rehabilitasi
Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas
gu
Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.
289.
4
(Empat)
lembar
copy
dokumen
kontrak
Nomor
:
A
620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket peningkatan
ub lik
ah
jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dari DAK Kota Blitar tahun anggaran
am
2014 dengan nama penyedia jasa CV. YALA BUMI PERSADA. 290.
4
(Empat)
lembar
copy
dokumen
kontrak
dengan
Nomor
:
ah k
Dinas
Pekerjaan
ep
620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada Instansi Umum
Pemkot
Blitar
dengan
nama
paket
Peningkatan Jembatan di Jalan AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak
In do ne si
R
Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga
ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari
A gu ng
DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA.
291.
3 (Tiga) lembar copy dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus
2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan
292.
(Empat)
lembar
copy
dokumen
kontrak
dengan
Nomor
:
620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama
ub
paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000
293.
4
(empat)
lembar
ep
dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA.
ah
ka
4
lik
SURYA PRADANA.
m
ah
puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV.
dokumen
copy
kontrak
dengan
nomor
:
on
ng
M
paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir
es
R
630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama
In d
A
gu
Hal. 228 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 228
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.
3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor :
ng
294.
640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai Kontrak Rp 2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA
gu
PERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar.
2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015
dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung
ub lik
ah
A
295.
Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA.
am
296.
2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : 600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015
ep
dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak
ah k
sebesar Rp 198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. (tiga)
lembar
copy
dokumen
620.BANPROP/1798/410.102/2015
kontrak
tanggal
17
dengan
nomor
:
In do ne si
3
R
297.
September
2015
A gu ng
dengan nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.
298.
3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor : 620.BANPROP/1797/410.102/2015
tanggal
17
September
2015
dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian
299.
(tiga)
lembar
copy
dokumen
kontrak
tanggal
ub
610.BANPROP/1686/410.102/2015
01
dengan
Nomor
September
:
2015
dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan besaran
3
(tiga)
lembar
copy
dokumen
R
610.BANPROP/1687/410.102/2015
kontrak
tanggal
01
dengan
Nomor
September
:
2015
on
ng
M
dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen
es
300.
ep
kontrak Rp 4.628.728.000.
ah
ka
3
lik
besaran kontrak Rp 1.738.546.000.
m
ah
Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan
In d
A
gu
Hal. 229 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 229
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Katamso dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :
ng
301.
640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian dengan pelaksana PT.
gu
MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000.
302.
2
(dua)
lembar
copy
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR
ub lik
ah
A
640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama paket
MANDIRI. 303.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :
am
640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama paket pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama pelaksana CV.
ah k
304.
ep
SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAKT/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak
In do ne si
R
Rp 3.951.263.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI
A gu ng
MEGAH.
305.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan
Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai paket Rp 8.883.332.000.
306.
lik
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp
Kecamatan Sukorejo I. 307.
ub
5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di
3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAK-
ep
m
ah
T/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama
T/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket pekerjaan
ah
ka
3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAK-
R
Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan nilai kontrak
es on
ng
M
Rp 8.898.636.000.
In d
A
gu
Hal. 230 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 230
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3
(tiga)
lembar
copy
dokumen
Kontrak
R
308.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan
Nomor
:
620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan
ng
nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi Utara dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :
gu
309.
610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama paket
pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.907.027.000.
310.
2
(dua)
lembar
copy
ub lik
ah
A
pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama
Nomor
dokumen
Nomor
dokumen
Surat
Perjanjian
:
620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket
am
pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai
ah k
311.
3
(tiga)
lembar
ep
kontrak Rp 3.787.143.000. copy
kontrak
dengan
:
620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket
In do ne si
R
pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp
A gu ng
9.925.536.000.
312.
2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan nomor 640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama
paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai
untuk pembuktian dalam perkara lain;
lik
a. Barang Bukti No. 1 s.d. 185 dikembalikan kepada Penuntut Umum
b. Barang Bukti No. 20 berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu
ub
m
ah
kontrak Rp 4.456.181.000.
Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus
ka
Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar, dirampas
ep
untuk negara;
ah
c. Barang Bukti No. 241, 242, dan 245 s.d. 250 terlampir dalam berkas
on
ng
M
d. Barang Bukti No. 186 s.d. 221 s.d. 240, 243, 244, dan 251 s.d. 312.
es
R
perkara an. MUH. SAMANHUDI ANWAR, dkk;
In d
A
gu
Hal. 231 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 231
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dikembalikan dari mana benda itu disita;
ng
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
gu
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17
A
Januari 2019, oleh kami Agus Hamzah, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Sangadi, SH. dan Bagus Handoko, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan
ub lik
ah
ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis , tanggal 24 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu oleh
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Para Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.
Hakim Hakim Anggota , Ttd.
R
Sangadi, SH., Ttd.
Hakim Ketua, Ttd. Agus Hamzah, SH., MH.
In do ne si
ep
ah k
am
Syahrizal, SH., MH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penuntut
Panitera Pengganti Ttd. Sjahrizal SH., MH.
es on
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
Bagus Handoko, SH., MH.
In d
A
gu
Hal. 232 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 232