Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya M. SAMANHUDI ANWAR

Page 1

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PUTUSAN

ng

Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

gu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan

A

tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

ub lik

Nama lengkap

:

MUH. SAMANHUDI ANWAR ;

Tempat lahir

:

Blitar;

52 tahun / 20 Oktober 1965;

Jenis kelamin

:

Laki-laki;

Kebangsaan

:

Indonesia;

Tempat tinggal

:

Jalan Sudanco Supriyadi 22, Kota Blitar;

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Walikota Blitar Periode 2016 s.d. 2021;

A gu ng

Selanjutnya disebut dengan Terdakwa I.

Nama lengkap

:

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ;

Tempat lahir

:

Blitar; 64 tahun /13 April 1954;

Jenis kelamin

:

Laki-laki;

Kebangsaan

:

Indonesia;

Tempat tinggal

:

Jalan Kelud No. 20 RT 01/02 Kelurahan Kepanjenlor,

lik

Umur/tanggal lahir :

Agama

:

Islam;

Pekerjaan

:

Wiraswasta;

ep

Selanjutnya disebut dengan Terdakwa II.

ub

Kota Blitar;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan): 1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27

on

Hal. 1 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

es

R

Juni 2018.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

TERDAKWA II

In do ne si

ep

Umur/tanggal lahir :

R

ah k

am

ah

TERDAKWA I

Halaman 1


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018.

ng

3. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018.

4. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak

gu

tanggal 06 september 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018.

5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan

A

tanggal 23 Oktober 2018;

6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

ub lik

tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018; 7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

ep

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan

R

tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa II :

In do ne si

ah k

am

ah

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2018, sejak

A gu ng

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018.

3. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.

tanggal 05 september 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018.

lik

ah

4. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak

ub

tanggal 23 Oktober 2018;

6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2018, sejak

ep

tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018; 7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

R

Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai

on

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

es

dengan tanggal 19 Januari 2019;

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan

Halaman 2


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan

ng

tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa I Drs. Bambang Arjuna, SH. MH., dan Eko Indartomo kedua

gu

Advokat/Penasihat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Jl. Madura – Perum Griya Rama Blok A1/7, Kuningan Blitar, 6617, berdasarkan surat

A

Penetapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas;

ub lik

ah

Terdakwa II Agung Setiawan, SH., MH dan Djamaludin Arief, SH, kedua

Advokat/Penasihat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di

Penetapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

ep

ah k

am

Pertokoan Lantai III/29 GOR Tri Lomba Juang Semarang, berdasarkan surat

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 163/Pid.sus-TPK/2018/PN. Sby.

perkara a quo;

In do ne si

R

tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan

A gu ng

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 163/Pid.sus-

TPK/2018/PN. Sby. tertanggal 22 Oktober

2018 Tentang Penetapan Hari

Persidangan;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan

dalam perkara a quo;

Setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat-surat, keterangan

Setelah mendengarkan dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum pada

lik

ah

Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2018,

ub

Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa I

MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II

ep

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

ah

ka

m

yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

on

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

es

R

pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

ng

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

gu

berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa

berada

dalam

tahanan

dan

pidana

denda

sebesar

A

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

ub lik

TOTOK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa

berada

dalam

tahanan

dan

pidana

denda

sebesar

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

ep

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima

ah k

am

ah

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

miliar seratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan

In do ne si

R

pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut

Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh

A gu ng

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ANWAR berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selesai menjalani pidana pokoknya.

lik

No. BB 1.

JENIS BARANG BUKTI

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan

ub

m

ah

6. Menetapkan agar:

ka

casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada

ep

bagian belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya

R

ah

terdapat SIM Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210

es on

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

0857 7264 3368 00.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan

R

2.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035,

ng

yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo

gu

Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.

3.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan

A

nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.

4.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan

nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134,

ub lik

ah

yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.

am

5.

6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP

ep

050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800

7.

15 (lima belas) buku cek BII;

8.

5 (lima) buku Bilyet Giro.

9.

1

(satu)

berkas

printout

mutasi

rekening

In do ne si

14 (empat belas) buku cek terpakai BII;

R

6.

A gu ng

ah k

bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:

PT

MAYBANK

INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.

10.

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam)

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu)

lik

11.

berkas mutasi rekening. 12.

1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan

ub

m

ah

berkas mutasi rekening.

BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor

13.

1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,

ah

ep

ka

6281332957688.

dengan

1

sim

card

terpasang

dengan

nomor

es on

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

081515857258, dengan password 0102.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

R

14.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp.

ng

100.000,00; dan

b. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam

gu

15.

dengan casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada

A

bagian belakang ponsel SM-A510FD, nomor seri yang tertera pada

bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya

ah

terdapat SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532

ub lik

2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32

am

GB. 16.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035,

ah k

ep

yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo

In do ne si

17.

R

Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan

A gu ng

nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.

18.

1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018

tentang

Penunjukan

dan

Pengangkatan

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara

Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pendapatan

Dan

Belanja

lik

Anggaran

Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 19.

1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016

ka

ub

m

ah

Pelaksanaan

tentang

Penunjukan

dan

Pengangkatan

ep

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

ah

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara

Pendapatan

Dan

Belanja

on

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

Daerah

es

Anggaran

ng

M

Pelaksanaan

R

Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta

ng

20.

Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

gu

sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar.

21.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver

dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada

A

bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya

ub lik

ah

terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan tulisan Transcend

am

Premium 400x 8GB. 22.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih,

ep

dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel

ah k

SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo

In do ne si

3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

A gu ng

23.

R

m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.

131.35-1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

24.

1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan� kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar

Sdr.

780/291/410.203.3/2015

ah

SUSILO tanggal

PRABOWO

17

Maret

nomor

2015,

perihal

:

:

Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S.

ub

m

kepada

lik

25.

Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).

1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna

ep

ka

26.

Tehnik Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari

ah

2016, Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada

es on

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

Yth. Bp. Walikota Blitar.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik

R

27.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT.

28.

ng

Moderna Tehnik Perkasa”.

1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa

gu

Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan :

Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca

A

“HUDI”.

29.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan

30.

ub lik

ah

di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember

am

2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst. 31.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian

32.

ep

ah k

Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten

1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan

A gu ng

Customer PT. Sarana Multi Usaha.

34.

In do ne si

33.

R

Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.

1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan

“Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.

35.

1

(satu)

lembar

fotokopi

“Mutual

Check

0%)

1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat

lik

36.

(MC

tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst. 37.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor :

ub

m

ah

Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.

0%

38.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor:

ep

ka

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret

es

1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna

on

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

39.

R

ah

2018.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

ng

40.

Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.

1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

gu

41.

Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar - Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

43.

ub lik

ah

A

42.

1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

am

Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 44.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

ah k

45.

ep

Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

In do ne si

46.

R

Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

A gu ng

Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N. 47.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.

48.

1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten

50.

1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa

ka

51.

lik

Tulungagung

ub

m

ah

49.

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

ep

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :

ah

813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai

on

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

ng

M

52.

R

beserta 1 lembar daftar lampirannya.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun

1988

tentang

pengangkatan

menjadi

53.

ng

Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

gu

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

A

Kabupaten Tulungagung.

54.

1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :

Kabupaten Tulungagung

am

55.

1

(satu)

bundel

ub lik

ah

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

dokumen

surat

perjanjian

Nomor:

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret pekerjaan

peningkatan

jalan

(overlay)

ruas

jalan

ep

2018

ah k

Kedungsoko-Gondang, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas

1

(satu)

bundel

dokume

A gu ng

56.

R

pelaksana PT. Jala Bumi Megah surat

In do ne si

Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00

perjanjian

Nomor

:

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018 pekerjaan

peningkatan

jalan

(overlay)

ruas

jalan

Pulosari-

Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi

lik

1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang

58.

1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018

59.

1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:

ub

m

ah

57.

dari

BUD

senilai

Rp.

ep

ka

05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018

2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata

ah

Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu)

on

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon

es

R

peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor

ng

60.

: 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp.

gu

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan

untuk

peningkatan

jalan

(overlay)

ruas

jalan

Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II,

A

ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan

ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada kegiatan peningkatan jalan

61.

ub lik

ah

(overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan

am

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan

ah k

62.

ep

Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE; 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa

In do ne si

R

tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap

A gu ng

paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.

63.

1

(satu)

Buah

Compact

Disk

(CD)

MAPA02RD25042808 1.

64.

dengan

Nomor

1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM1136,

dengan

IMEI

1:

355110072084427

dan

IMEI

2:

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy

Note

Fan

Edition,

lik

65.

SM-N935F/DS,

dengan

S/N:

RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774. 66.

ub

m

ah

355110072084435, beserta nomor SIM card: 082244720971.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model:

082232605429.

ah

67.

ep

ka

SM-G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard

1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang

es on

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

silver, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

simcard nomor 081217962635 68.

1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12

69.

ng

(dua belas) nomor.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-

gu

J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor 082231691912

1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162

71.

ub lik

ah

A

70.

1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna

am

biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK. 72.

1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana,

73.

ep

ah k

Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan

In do ne si

3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.

A gu ng

74.

R

tanggal 26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.

75.

1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.

76.

2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.

77.

19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama

6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.

79.

1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan

lik

78.

dan dibelakang berisi angka dan huruf.

1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan

81.

ep

ka

“P. DWI”.

1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna

1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS

on

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

82.

R

ah

hijau.

es

80.

ub

m

ah

proyek dan nilai.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

1 (satu) bundel catatan ketikan

ng

83.

tanpa judul dengan salah satu

tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di

A

gu

Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.

84.

1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.

85.

1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.

86.

3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan

87.

ub lik

ah

tanda contreng.

1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan

am

tangan dibelakang. 88.

1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan

ep

dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG

2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.

90.

1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan Pembangunan

Bidang

Inprastruktur

A gu ng

“Sinkronisasi

In do ne si

89.

R

ah k

P”.

Pengembangan Wilayah”.

91.

1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan perencanaan”.

92.

1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.

93.

1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan

lik

94.

1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan

ub

didalamnya. 95.

1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.

96.

1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.

97.

ep

ka

m

ah

dengan judul “REPORT PAD”.

3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian

R

ah

dan

es on

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.

1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.

ng

99.

R

98.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

100.

32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi

gu

nama proyek, angka dan nama orang.

101.

1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,

A

Warna : Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di

ub lik

ah

dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032 3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068 94250829, serta Back Cover dengan

am

tulisan DESIGN BY YAOMEI. 102.

1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan

ep

ah k

isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.

1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan

In do ne si

R

103.

isi delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan

A gu ng

tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-. 104.

1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR

dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.

105.

1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR

(BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100

lik

106.

1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 :

ub

351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di

m

ah

ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.

ka

dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode

ah

107.

ep

: 6201 4000 5757 28845-U.

1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

on

Hal. 14 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13,

ng

M

108.

R

Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Model: 20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit

ng

v2.28.2), beserta dengan Power Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.

1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas

gu

109.

16 GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).

110.

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor

A

Model SM-N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu

ub lik

ah

Memori Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.

am

111.

1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N :

ep

521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider

dan

Kartu

Sim

Provider Telkomsel dengan

1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO”

A gu ng

merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.

113.

1

(satu)

lembar

tabel

tulisan

“PROYEK

TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.

114.

1

(satu)

lembar

tabel

tulisan

“PROYEK

1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.

116.

1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.

117.

2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK

lik

115.

PERKASA.

119.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

120.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

121.

1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST

ep

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.

on

Hal. 15 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

118.

R

ka

KABUPATEN

ub

m

ah

TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”.

ah

KABUPATEN

es

112.

R

621005388218535001.

Nomor Kode:

In do ne si

ah k

Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

122.

R

PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.

Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh

ng

ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim,

gu

Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan

tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana"

A

yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

123.

Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh

ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi

merk

:

Verbatim,

ub lik

ah

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R Kapasitas

:

4.7

GB,

Nomor

Kode

:

am

MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh

ep

124.

ah k

ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R Verbatim,

Kapasitas

:

4.7

GB,

Nomor

Kode

:

In do ne si

:

R

merk

MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018

A gu ng

telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

125.

Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas:

es on

Hal. 16 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

2GB , S/N: 00402100000043 dengan nilai hash:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU

A gu ng

126.

1.151.959.732.000,-“.

127.

1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF

128.

3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.

129.

1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

130.

lik

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.

2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.

131.

ub

ah

RANCANGAN APBD TA 2018”.

m

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN

ah

132.

ep

ka

BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. 4 (empat) lembar “RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN DAERAH

DAN

ORGANISASI

TAHUN

R

PEMERINTAHAN

es on

Hal. 17 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

ANGGARAN 2018”.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT

R

133.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN

ng

ANGGARAN 2017”. 134.

2

(dua)

lembar

“PAGU

ANGGARAN

PENDAPATAN

gu

BELANJA SKPD PADA APBD 2018”.

135.

DAN

1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan

catatan tangan di dalamnya.

1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

ub lik

136.

ah

A

tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi

Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di

am

dalamnya. 137.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral, bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan

138.

ep

ah k

tangan di dalamnya.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI”

In do ne si

139.

R

di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss

A gu ng

tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.

140.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.

141.

1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim

lik

142.

Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH

ub

m

ah

dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.

yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1

ka

(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor

ep

Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan

ah

"Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan

on

Hal. 18 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan

ng

M

143.

R

tanda tangan FIRMAN”.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di

lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-

ng

R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer

CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan

gu

ROZIQ”.

144.

Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa

A

file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R

ub lik

ah

merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47GCFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer

am

CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”. 145.

1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.35-2821

Tahun

2013

ep

ah k

Nomor

tentang

Pengesahan

Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan

In do ne si

146.

R

Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari

A gu ng

Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.

147.

1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.

35-1564

Tahun

2018

tentang

Pemberhentian

Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

148.

Bupati

1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang

terdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan

lik

Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.

3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017

ep

ka

150.

dan 2018.

3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan

on

Hal. 19 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

2018.

R

ah

151.

es

149.

ub

m

ah

menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E

R

152.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

ng

153.

JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS APAKBRONDOL

gu

JALAN

-

PLANDIREJO,

RUAS

JALAN

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT.

BUMI

MEGAH sumber dana APBD

A

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

ub lik

154.

ah

JALA

JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN),

am

RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA ABADI

sumber

ep

ah k

KARUNIA

dana

APBD

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.

In do ne si

155.

R

18.298.273.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

A gu ng

JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO,

RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I.

GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI

HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-

kontrak Rp. 18.965.669.000,00. 156.

1

(satu)

bundel

foto

copy

lik

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai

kontrak

ub

m

ah

08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

pekerjaan

OVERLAY

JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN

ep

ka

IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS

ah

JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-

on

Hal. 20 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan

es

R

2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

157.

R

nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS

ng

JALAN KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

gu

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.

158.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.

A

TUNGGANGRI-BETAK,

JL.

TAWANG-PAGERSARI,

JL.

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-

ub lik

ah

2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan

am

nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00. 159.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

ep

JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal

ah k

07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK)

In do ne si

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

A gu ng

160.

R

dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.

JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.

161.

1

(satu)

bundel

foto

copy

PENINGKATAN/PELEBARAN

kontrak

JALAN

RUAS

pekerjaan JALAN

JALA

BUMI

lik

pelaksana PT.

MEGAH sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

ka

162.

ub

m

ah

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

ep

JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS

ah

JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO -

on

Hal. 21 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

es

R

TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

ng

163.

JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS GENDINGAN

-

BORO,

RUAS

gu

JALAN

JALAN

DESA

SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

A

ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai

164.

ub lik

ah

kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

am

JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR

ah k

ep

PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-092017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

In do ne si

R

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

A gu ng

165.

JALAN

(HOTMIX)

RUAS

JALAN

DESA

TAPAN,

DESA

TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

(OVERLAY)

RUAS

JALAN

KARANGTALUN-

lik

ah

166.

NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN DAN

JALAN

DESA

ub

m

BANGOAN-TAPAN,

RINGINPITU

(BK

PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA MEGAH

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

ep

ka

BUMI

TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN

on

Hal. 22 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS

es

167.

R

ah

Rp. 4.820.168.000,00.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia TANGGUNGGUNUNG

-

TUMPAKMERGO

R

JALAN

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK)

tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ng

ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN

gu

168.

RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber

A

dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 7.895.999.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

ub lik

ah

169.

JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO

am

KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT - KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS

ah k

ep

JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

In do ne si

R

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

A gu ng

170.

JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN

BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN

RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

171.

lik

nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN

ub

m

ah

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan

(DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

ep

ka

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN

R

ah

172.

on

Hal. 23 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

es

RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN

ng

173.

JALAN

(OVERLAY)

gu

TUMPAKNONGKO pelaksana PT.

RUAS

(DAK)

JALA

JALAN

KARANGTALUN

tertanggal

BUMI

23-05-2018

-

dengan

MEGAH sumber dana APBD

A

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

174.

1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan

ub lik

ah

tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK�.

am

175.

1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret

176.

ep

ah k

2018.

1 (satu) lembar Transaction History Information Account No.

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.

A gu ng

177.

In do ne si

2016.

R

2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus

2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.

178.

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.

2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.

lik

2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017. 180.

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No.

ub

m

ah

179.

ka

2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari

ah

181.

ep

2017.

1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction

R

History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date

es on

Hal. 24 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.

R

182.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31

ng

Desember 2016. 183.

1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.

gu

2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016.

184.

1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan

A

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang

ub lik

ah

Pengangkatan sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

am

185.

2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran

186.

ep

ah k

2016 dan 2017.

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Nomor

Rekening

Bank

Mandiri

1410014097802,

In do ne si

Ningrum,

R

Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2017, penerima Erna Kurniati

A gu ng

Pengirim Bpk M. Samanhudi Anwar Jl. Merdeka 105 Blitar, Jumlah

setoran/transfer/kliring/inkaso Rp 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah).

187.

1.

1 (satu) map warna putih bertuliskan Pemerintah Kota Blitar

Sekretariat Daerah yang di dalamnya berisi : a)

1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat

Ini dan terdapat tulisan tangan “Fisik” (dengan tinta warna hitam)

lik

ah

dan tulisan tangan “Pemenang Modern Tehnik Perkasa” (dengan tinta warna biru).

1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat

ub

m

b)

Ini dan terdapat tulisan tangan “Konsultansi” (dengan tinta warna

ep

ka

hitam) dan tulisan tangan “ Catur Pilar Hutama” dan “Kepala LKPP no 14/2017” (dengan tinta warna biru).

ah

c)

3 (tiga) lembar printout Summary Report dengan Informasi

es on

Hal. 25 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

Lelang : Kode Lelang 763205, Nama Lelang Perencanaan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

d)

R

Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.

7 (tujuh) lembar printout Summary Report dengan Informasi

ng

Lelang : Kode Lelang 953205, Nama Lelang Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar.

11 (sebelas) lembar printout Summary Report dengan

gu

e)

Informasi Lelang : Kode Lelang 931205, Nama Lelang Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan SMPN 3 Blitar, yang pada halaman

biru). 188.

1.

1

(satu)

map

ub lik

ah

A

terakhir terdapat tulisan tangan “3/8-15/8” (dengan tinta warna

warna

abu-abu

kehitaman

bertuliskan

Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan stiker

am

bertuliskan tangan “SMP 3”, yang di dalamnya berisi : a)

5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor :

ah k

ep

188/ 32/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Persiapan Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar,

R

yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan “Ka Bag

1 (satu) bundel fotokopi Perencanaan Pembangunan SMPN

A gu ng

b)

In do ne si

Administrasi Pembangunan” .

3 Kota Blitar Januari 2017.

189.

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Videi General Insurance

Jaminan Pelaksanaan (SB No. : 1935640) Nomor Jaminan:

22.91.01.0570.08.17 Nilai : Rp 567.050.000,- ,dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa sebagai Terjamin (ditandatangani Susilo Prabowo

190.

lik

(ditandatangani Kusnadi selaku Kepala Cabang).

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan, Berita Acara Penanda Tanganan Kontrak Nomor :

ub

m

ah

selaku Direktur), dan PT. Asuransi Umum Videi sebagai Penjamin

420/032/410.110.1/2017 tanggal dua bulan Agustus tahun 2017,

Soesilo Prabowo.

ah

191.

ep

ka

antara Pihak Kesatu Turkamandoko, SE. dengan Pihak Kedua

3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Daftar Kegiatan SKPD TA. 2017

es on

Hal. 26 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

Terkait Dengan Tata Ruang.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1

(satu)

lembar fotokopi

dokumen

Matrik

R

192.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana

Kerja

Pembangunan SMP Negeri 3 di Jalan Ciliwung Kel. Tanggung

ng

Bahan Rakor Bersama Bp. Sekda, Kamis 19 Januari 2017. 193.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Pelaksanaan Pengadaan

gu

Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian

A

Layanan

Pengadaan

Sekretariat

Daerah

Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).

194.

Kota

Blitar

Moh.

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Data Pengadaan Barang/ Jasa

ub lik

ah

yang Dinyatakan Gagal pada Semester I di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30

am

Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan). 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Masterplan Pengembangan

ep

195.

ah k

SMPN 3 Kota Blitar, Unit Usaha Dan Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas

In do ne si

1 (satu) buah buku Laporan Akhir Studi Kelayakan Pengembangan

A gu ng

196.

R

Brawijaya ( UUKBPP-FTUB ).

SMPN 3 Kota Blitar.

197.

5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 222/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perubahan

atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan

lik

198.

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/

Perubahan

Kedua

atas

ub

325/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang

m

ah

aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

Keputusan

Walikota

Nomor

:

ka

188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan

ep

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/

on

Hal. 27 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

18/ HK/ 410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang

es

199.

R

ah

2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas

Keputusan

Walikota

R

Perubahan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

:

188/525/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan

ng

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO). 1.

gu

200.

1 (set) fotokopi dokumen (sesuai dengan aslinya, diparaf

oleh TOTO ROBANDIYO)yang terdiri dari : a)

1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bagian Layanan

A

Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 9

Mei 2018 perihal Permohonan Lelang : Pembangunan Gedung

b)

ub lik

ah

SMPN 3 tahap II.

1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar

am

Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

c)

ep

ah k

Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar

R

Nomor : 420/46/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal

In do ne si

Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh PPK Pembangunan

A gu ng

Gedung Sekolah TURKAMANDOKO,SE. d)

1 (satu) lembar fotokopi Detail Paket Pengadaan 06.05

Pembangunan Gedung SD dan SMP ID Paket 15333995. e)

3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018.

1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Owner Estimate (OE)

ah

Nama

Kegiatan

:

Pembangunan

Gedung

Sekolah,

lik

f)

Nama

Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Konstruksi SMP 3 Kota

ub

m

Blitar Tahap II, Lokasi : Jl. Ciliwung Kota Blitar, Sumber dana : A-

g)

5 (lima) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan

ep

ka

PBD 2017.

Kontruksi

Pembangunan

Gedung

Kegiatan

es

5 (lima) lembar fotokopi Rencana Pelaksanaan Pengadaan

on

Hal. 28 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

h)

R

ah

Pembangunan Gedung Sekolah.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

(RPP) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah.

ng

i) 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian

gu

201.

027/032.1/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi,

A

Pembangunan

Gedung

Instansi

Dinas

Sekolah,

Pendidikan,

Pekerjaan

Kegiatan

Belanja

Modal

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar,

ub lik

ah

Nilai Kontrak Rp 11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender, Sumber Dana : APBD Kota Blitar, Tahun

am

Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK PERKASA. 202.

1 (Satu) buah media penyimpanan Merk Sandisk, Model: Ultra

203.

1 buah amplop besar warna coklat dengan tulisan tangan “Buku

R

ah k

SDCZ48-016G.

ep

USB. 3.0, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, SN: BL180325533B

A gu ng

: a)

1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Blitar

0901188288 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR. b)

In do ne si

tabungan Pak Walikota Mandiri + BCA� yang di dalamnya terdapat

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AE 0788450 a.n. MUH.

SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 171-00-0110111-5. c)

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 0497967 a.n.

lik

204.

1 (satu) buah buku tabungan BII nomor buku 1787703 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 1-436-09998-9.

205.

1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No.Paspor B8793310 a.n.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 18-11-2015 No.

ep

ka

DYAH NOVI ASTUTIK. 206.

ub

m

ah

MOCH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 144-00-0471055-1.

ah

Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi

R

Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka

es on

Hal. 29 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 28-12-2015 No.

R

207.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi

ng

Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 14-6-2016 No.

gu

208.

Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi

A

Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.

209.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 22-6-2017 No.

ub lik

ah

Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka

am

105 Blitar, Tunai Rp 100.000.000, 210.

1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank

ep

Mandiri Tanggal 25-10-2017 Penerima Nama Muh. Samanhudi

ah k

Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111-5, Pengirim Nama Bpk. M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka No 105 Blitar, Nominal

In do ne si

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 2-2-2018 No. Rekening

A gu ng

211.

R

Rp 50.000.000, -.

090.11.88288 Nama pemilik rekening Muh. Samanhudi Anwar,

Nama Penyetor Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka, Total Rp 45.600.000, -

212.

1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 2-2-2018 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111.5, Pengirim Nama Muh.

lik

50.000.000, -. 213.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2016 dengan tulisan

ub

m

ah

Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Nominal Rp

FOLIO COLBUS warna coklat motif bunga.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2017 dengan tulisan

ep

ka

214.

FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.

ah

215.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2018 dengan merk

es on

Hal. 30 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) buah asli buku Agenda/Verifikasi SPP – SPM – SPJ tahun

R

216.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.

1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 1 dengan merk

ng

217.

Mirage warna biru motif batik.

1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 2 dengan merk

gu

218.

Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.

1 (satu) bundel asli dokumen Foto Existing Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Pekerjaan Pembangunaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II dengan lokas Jalan Ciliwung Kota Blitar.

220.

1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Volume Pembangunan SMP

am

3 Kota Blitar. 221.

ub lik

ah

A

219.

1

(satu)

bundel

asli

dokumen

asli

perhitungan

struktur

ah k

222.

ep

Pembangunan Unit Kelas SMPN3 Kota blitar.

1 (Satu) Unit Handphone Merk: Motorola, Type: M29F9, Model: XT1805,

Warna:

Abu-abu,

SN:

ZY322GSD4J,

IMEI

1:

In do ne si

R

351834090681757, IMEI 2: 351834090681765, yang didalamnya

terdapat SIM Card Telkomsel Putih kode: 0525000003359750, SIM

A gu ng

card Telkomsel Biru Muda, tanpa Memory Card, berserta Casing warna Hitam.

223.

1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: GT-E1272, Warna: Hitam, SN: RV1G120KQAX, IMEI 1: 357542060635000, IMEI 2: 357543060635008, yang didalamnya terdapat SIM Card warna Biru Kode: 6210103111020695.

lik

kapasitas: 8.5 GB, Kode: E0498001141U-09818DL, bertuliskan “Rekap LS 2017 dan 2018 Dinas PUPR Kota Blitar” bertanda tangan Erna Indriyani, tanggal 9-6-2018.

1 (satu) buku rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun

1 (satu) buku rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun

on

Hal. 31 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

2016-2021.

R

ah

226.

ep

2018.

es

225.

ka

1 (Satu) media Penyimpanan DVD+R DL, Merk: GT-PRO Plus,

ub

m

ah

224.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat

R

227.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.

1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat

ng

228.

daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.

1 (satu) buku copy perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja

gu

229.

perangkat daerah (PRKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas

230.

1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2017

ub lik

ah

A

Pendidikan.

Dinas Pendidikan.

am

231.

1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.

1 (satu) bundel printout Sistem Informasi Rencana Umum

ep

ah k

232.

Pengadaan LKPP Pemerintah Daerah Kota Blitar. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

In do ne si

R

233.

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018

A gu ng

Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2

Kegiatan Pembangunan Gedung SD dan SMP, Jumlah Anggaran Rp 23.553.663.000,00.

234.

1 (satu) bundel print out Rencana Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahab I Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Tahab II (2018,2019,2020).

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar printout

lik

ah

235.

layout design Pengembangan SMP N 3 Blitar dimana terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tulisan 2018 : ruang

ub

m

kelas IX beserta 1 (satu) lembar estimasi biaya berdasarkan

ka

tahapan pembangunan tahun 2017 dan 2 (dua) lembar printout

ah

236.

ep

legenda gambar.

1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada

R

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor :

es on

Hal. 32 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

094/MTP.SP/Tim 35 % /X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

237.

R

Permohonan Pemeriksaan di lapangan.

1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada

ng

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 098/MTP.SP/Tim 70 % /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal

gu

Permohonan Pemeriksaan di lapangan.

238.

1 (satu) Flashdisk merk Kingston, Model: DTDUO, Kapasitas: 8

Deview v1.05).

1 (satu) bundel printout rencana pengadaan melalui penunjukkan

ub lik

239.

ah

A

GB, S\N: 1C6F654E3FD0B090894C5C1D (dilihat dengan USB

langsung (PL) dan lelang tahun 2018 Bidang Dikdas (Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kota Blitar yang terdapat tulisan

am

tangan dengan tinta biru diantaranya perintah mas Henry, dst. 240.

1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R SN:

Nilai Hash MD5

Voice_call_(incl._VoIP)_651 05288_62811303268_201806-01_18-33-32.wav

2

Voice_call_(incl._VoIP)_651 79983_62811303268_201806-04_11-44-42.wav

ah

3

Voice_call_(incl._VoIP)_652 17194_62811303268_2018-

4

Voice_call_(incl._VoIP)_652

ka

47065_62811303268_2018-

Voice_call_(incl._VoIP)_652

R

ah

5

ep

06-06_09-30-40.wav

47115_62811303268_2018-

aea5659522169801

06ef4cdea48c14975 fe05da49aed9af0

16d86b97f97b5788f 53e3c35bf1948c7

32ae52fe76acaa728 739c059a21fb41f a71c270d13a14c7e 6733055d927860f4

File

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

on

Hal. 33 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

6b84b656862fd8e0

ub

m

06-05_12-22-02.wav

Jenis

es

1

lik

Nama

A gu ng

No

In do ne si

R

ah k

ep

MAPA02RD25005161 6 yang berisi file :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice_call_(incl._VoIP)_652

ng

47229_62811303268_201806-06_09-34-38.wav Voice_call_(incl._VoIP)_652 63106_62811303268_201806-06_16-10-50.wav

8

Voice_call_(incl._VoIP)_652

18-06-05_10-35-06.wav

am

9

Voice_call_(incl._VoIP)_652 14071_6281231122770_20

1

Voice_call_(incl._VoIP)_652

0

17243_6281231122770_20

ep

ah k

18-06-05_11-05-38.wav

R

18-06-05_12-23-04.wav

Voice_call_(incl._VoIP)_652

1

30051_6281231122770_20

A gu ng

1

18-06-05_18-22-42.wav

1

Voice_call_(incl._VoIP)_652

2

31575_6281231122770_20

ah

18-06-05_19-18-27.wav

1

Voice_call_(incl._VoIP)_652

3

42022_6281231122770_20

1

Voice_call_(incl._VoIP)_652

4

54125_6281231122770_20 18-06-06_12-20-15.wav

1

Voice_call_(incl._VoIP)_652

5

54311_6281231122770_20

ep

ka

16bdf2c96fd47faf

4e2aeb954518808c 34a5ae74f47a89d1

5c8e06aa33d4c4a7 ddbc5b21de28e157

10321940807475ac e9748ed309c92df8

93a4d14ad0734d7f eb2e5a723cf5fb59

fa82270de15efcbce c6f1024882cdf57

58ca47577747c79a 8a69f97e320056ff

bf85f290165a42bb2

ub

m

18-06-06_06-09-25.wav

ah

ce9a0a86a01945c7

ub lik

ah

12881_6281231122770_20

8e752095f1e4966e

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

f85bbe1a1006491

03bd4ead035419f7 aa89f9b09a105531

Voice

Voice

es on

Hal. 34 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

18-06-06_12-24-21.wav

Voice

In do ne si

A

gu

7

701471982681661b

lik

6

R

06-06_09-31-50.wav

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Voice_call_(incl._VoIP)_652

6

63735_6281231122770_20

R

1

1

Voice_call_(incl._VoIP)_652

7

74988_6285859824366_20 18-06-07_00-32-24.wav

1

Voice_call_(incl._VoIP)_652

8

85578_6285859824366_20 18-06-07_10-01-47.wav

241.

315fd2b7d409fb487 45a70fa067ab1fa

8b439e290a83323d 1af8bea664d42ab3

0467a7112e0bd0e0 94c0e4159e701291

Voice

Voice

Voice

ub lik

ah

A

gu

ng

18-06-06_16-28-47.wav

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi legalisir “Cek No. CP 052044 tanggal 6-62018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna

am

Tehnik Perkasa sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo” dan

ep

“Cek No. CP 052043 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank

ah k

Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani

In do ne si

1 (satu) lembar fotokopi legalisir “ Form Sumber dan Tujuan

A gu ng

242.

R

oleh Susilo Prabowo”

Penggunaan Dana (STPD) Nasabah Pemilik Rekening/Kuasanya atas nama Susilo Prabowo Nomor Rekening 2436001000”

243.

1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar (ditandatangani TOTO ROBANDIYO S.Sos,M.Si.) kepada

Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan

lik

Blitar, nomor : 027/249/410.020.6/2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Lelang Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar tahap II. 244.

1 (satu) buah tempat penyimpanan DVD warna hitam polos, yang

a)

ep

di dalamnya terdapat :

ka

ub

m

ah

Gedung SMP Negeri 3 Kota Blitar Tahap II Dinas Pendidikan Kota

1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna

ah

biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “1”) dengan nomor

on

Hal. 35 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

b) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru

es

R

RWD80A-01725 dan W7A00097 B18.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

(terdapat tulisan spidol hitam angka “2”) dengan nomor RWD80A01696 dan W7A00098 B2

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup

ng

245.

Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Brigjen

gu

Katamso Kec. Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki P. Sus” dengan tinta warna

A

biru.

246.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec.

ub lik

ah

Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yang memiliki

am

armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru. 247.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup

ep

Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan

ah k

Jl. DI. Panjaitan Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo”

In do ne si

R

dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus”

A gu ng

dengan tinta warna biru. 248.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup

Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir. Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota

Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr.

Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru.

lik

2 (dua) lembar printout Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah PAPBD tahun 2016 yang terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil.

250.

ub

m

ah

249.

1 (satu) lembar printout Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

ka

Kota Blitar P APBD (PAK) Fisik Tahun Anggaran 2016 yang

ah

251.

ep

terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan

on

Hal. 36 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tata

es

R

HAM RI Nomor: AHU-17338.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 02 April

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Karunia Abadi yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang

Susapto, SH Nomor 10 tanggal 06 September 2011 tentang

ng

Pendirian PT. Tata Karunia Abadi. 252.

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan

gu

HAM RI Nomor: C-12656 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sarana Multi Usaha yang

A

dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 228 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Sarana Multi Usaha.

253.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor

ub lik

ah

17 tanggal 17 Juni 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Modern Tehnik.

am

254.

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: C-29368 HT.01.01.TH.3 tanggal 17 Desember

ep

2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Modern Makmur

ah k

Mandiri yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 215 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Modern

In do ne si

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan

A gu ng

255.

R

Makmur Mandiri.

HAM RI Nomor: AHU-18103.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jala Bumi Megah yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 110 tanggal 22 September 2011 tentang Pendirian PT. Jala Bumi Megah.

256.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor

257.

lik

Komanditer CV. Yala Bumi Persada.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor

ub

m

ah

59 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan

18 tanggal 09 Oktober 1991 tentang Pendirian Perseroan

258.

ep

ka

Komanditer CV. Surya Pradana.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris W. Soetomo, SH Nomor 3/83/2

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 59

on

Hal. 37 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

tanggal 09 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.

es

259.

R

ah

tanggal 12 Februari 1983 tentang Pendirian CV. Sapta Sarana.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

260.

R

Purnama Jaya.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor

ng

14 tanggal 28 Februari 1986 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pandan Arum.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor

gu

261.

60 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan

262.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdur Rahman, SH., MKn Nomor 2 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pendirian CV. Arta Kencana Sakti.

263.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 11 tanggal

am

ub lik

ah

A

Komanditer CV. Kartika Perkasa.

06

September

2011

tentang

Pendirian

Perseroan

Komanditer CV. Armada Perkasa. 264.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 312

Airlangga Putra.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 102

In do ne si

R

265.

ep

ah k

tanggal 29 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.

tanggal 13 Juni 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.

A gu ng

Daya Nusantara.

266.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan Nomor: 620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

267.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

lik

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

ka

268.

ub

m

ah

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

ep

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

ah

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor:

on

Hal. 38 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

ng

M

269.

R

620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan

Tempat

Pendidik

Modal Pengadaan

SMPN

3

Kota

ng

Gedung

Konstruksi Belanja

Bangunan

Blitar

Nomor:

027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

gu

270.

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung

A

Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

ub lik

ah

271.

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

am

Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3

ah k

272.

ep

Juli 2017.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

In do ne si

R

Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3

A gu ng

Juli 2017.

273.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

lik

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.

ka

275.

ub

m

ah

274.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

ep

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

ah

Pekerjaan Konstruksi Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjen Kidul Nomor:

640.DAU/1746/410.102/2017

tanggal

29

R

Lanjutan

es on

Hal. 39 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

November 2017.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

R

276.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

ng

Pekerjaan Konstruksi Pengurugan di Lingkungan Kelurahan

Kepanjen Kidul Nomor: 600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21

gu

April 2017.

277.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

A

Pekerjaan Konstruksi Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017 tanggal 14 Juli 2017. 3

(tiga)

lembar

copy

dokumen

kontrak

ub lik

ah

278.

027/1863/410.115.3/2017

tanggal

11

Oktober

Nomor:

2017

Dinas

am

Lingkungan Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia

ah k

279.

ep

CV. Sapta Sarana.

1 (satu) bundel asli dokumen Engineer Estimate Pekerjaan

1 (satu) bundel fotocopy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan

In do ne si

280.

R

Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

A gu ng

Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II. 281.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

282.

1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4347-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: brook3n.angel@gmail.com

dengan

nama

1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4355-CDR-A80A AZ0

lik

283.

yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: dengan

ub

lembu.suro14@yahoo.com

m

ah

brook3n.angel@gmail.com.pst.

file

nama

file

ka

lembu.suro14@yahoo.com.pst. 1

(Satu)

bundel

copy

Dokumen

Kontrak

Nomor

:

ep

284.

600.APBD/488/410.102/2018 tanggal 07 Mei 2018 sumber dana

ah

APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada instansi Dinas

on

Hal. 40 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

796.078.000 (Tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh

es

R

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak Rp

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel copy Dokumen Gambar Rencana Program Pembangunan

dan

keciptakaryaan

kegiatan

ng

285.

R

delapan ribu rupiah) dengan pelaksana CV. SAPTA SARANA.

Pemeliharaan Pembangunan

sarana

prasarana

dan

Rehabilitasi

gu

Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

286.

1 (Satu) bundel copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

A

Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan

kegiatan

Pembangunan

dan

Rehabilitasi

ub lik

ah

Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

am

287.

1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Program

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

sarana

ep

prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi

ah k

Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan

1 (Satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

In do ne si

288.

R

Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

A gu ng

Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan

kegiatan

Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

289.

4

(Empat)

lembar

copy

dokumen

kontrak

Nomor

:

620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket

lik

ah

peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dari DAK Kota

ub

m

Blitar tahun anggaran 2014 dengan nama penyedia jasa CV. YALA

290.

4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor :

ep

ka

BUMI PERSADA.

ah

620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada

on

Hal. 41 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

Peningkatan Jembatan di Jalan AHMAD DAHLAN dengan nilai

es

R

Instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan

ng

sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. 3

(Tiga)

lembar

gu

291.

copy

dokumen

Surat

Perjanjian

untuk

melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat

Menuju

ke

P2KH

Nomor

:

A

630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai

kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta

ub lik

ah

seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA.

am

292.

4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat

ep

924.783.000

dengan

293.

penyedia

jasa

R

PERKASA.

nama

CV.

KARTIKA

In do ne si

ah k

dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp

4 (empat) lembar dokumen copy kontrak dengan nomor :

A gu ng

630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir

Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.

294.

3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor :

640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai

Gedung Dispenda Kota Blitar. 295.

lik

KARTIKA PERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan

2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan

ub

m

ah

Kontrak Rp 2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV.

ka

Nomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015

ep

dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana

on

Hal. 42 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan

ng

M

296.

R

ah

CV. KARTIKA PERKASA.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

nomor : 600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015 dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai

ng

kontrak sebesar Rp 198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. 3

(tiga)

lembar

copy dokumen

kontrak

gu

297.

dengan

nomor

:

620.BANPROP/1798/410.102/2015 tanggal 17 September 2015

dengan nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian

A

Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.

3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor :

ub lik

ah

298.

620.BANPROP/1797/410.102/2015 tanggal 17 September 2015

am

dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA

ah k

299.

ep

dengan besaran kontrak Rp 1.738.546.000.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1686/410.102/2015 tanggal 01 September 2015

In do ne si

R

dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan

A gu ng

besaran kontrak Rp 4.628.728.000.

300.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1687/410.102/2015 tanggal 01 September 2015

dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket

pekerjaan

Pembangunan

Gedung

Kesenian

dengan

ub

m

pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000. 302.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor :

ep

ka

lik

ah

301.

ah

640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama

on

Hal. 43 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT.

es

R

paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

303.

R

MODERN MAKMUR MANDIRI.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :

ng

640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama

paket pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama

gu

pelaksana CV. SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000.

304.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAK-

A

T/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak

Rp

3.951.263.000

dengan

nama

paket

pekerjaan

ub lik

ah

Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH.

am

305.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan

ep

nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan

ah k

Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAK-

In do ne si

306.

R

paket Rp 8.883.332.000.

A gu ng

T/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp 5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo I.

307.

3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAKT/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket

308.

lik

nilai kontrak Rp 8.898.636.000.

3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan Nomor :

ub

m

ah

pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan

620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016

ka

dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi

ep

Utara dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :

on

Hal. 44 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama

es

309.

R

ah

dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

paket pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai

ng

kontrak Rp 3.907.027.000. 310.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor :

gu

620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan

A

dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 3.787.143.000.

311.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor :

ub lik

ah

620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan

am

nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp 9.925.536.000.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan nomor

ep

312.

ah k

640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan

In do ne si

R

nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai

A gu ng

kontrak Rp 4.456.181.000.

a. Barang

bukti

nomor

1 s.d. 185 digunakan untuk pembuktian dalam

perkara lain.

b. Barang bukti nomor 241, 242, dan 245 s.d. 250 terlampir dalam berkas perkara an. MUH. SAMANHUDI ANWAR, dkk;

c. Barang bukti nomor 186 s.d. 221 s.d. 240, 243, 244, dan 251 s.d. 312.

biaya

perkara

sebesar

Rp5.000,00

(lima

ribu

rupiah)

ub

dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengarkan dan mempelajari Nota Pembelaan Para Penasihat

ep

Hukum dan Terdakwa I tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

on

ng

Hal. 45 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

secara

R

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak terbukti bersalah

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

7. Menetapkan

lik

ah

dikembalikan dari mana benda itu disita;

Halaman 45


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Primair Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

ng

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dakwaan Subsidair Pasal 11

gu

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

A

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ub lik

dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;

3. Menyatakan segala barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

ep

ah k

am

ah

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dari segala

Setelah mendengarkan dan mempelajari Nota Pembelaan Para Penasihat Hukum dan Terdakwa II tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon

In do ne si

R

agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A gu ng

1. Menyatakan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

4. Membebankan ongkos perkara kepada negara.

lik

alias TOTOK mohon hukuman yang seringan-ringannya dan mohon untuk

keluarganya berdomisili di Blitar;

ub

dapat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Blitar karena

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dihadapan sidang Pengadilan Tindak Korupsi

pada

Pengadilan

SUBSIDAIRITAS sebagai berikut:

Negeri

Surabaya

dengan

dakwaan

es on

Hal. 46 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ep

Pidana

ah

ka

m

ah

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

PRIMAIR

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

---------- Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar

ng

periode 2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016

bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pada

gu

bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah SUSILO PRABOWO Alias EMBUN di Jalan Cemara No. 42 Kota

A

Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar Jalan Sudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar, Jl. Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain

ah

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

ub lik

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO Alias EMBUN, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau

ep

ah k

am

melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah yaitu menerima uang

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II

In do ne si

R

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui atau patut menduga uang tersebut

diberikan karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR telah memberikan

A gu ng

beberapa proyek kepada SUSILO PRABOWO Alias EMBUN melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya proyek pembangunan SMP

Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun 2018 dan pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar tahun 2018, dan proyek pembangunan jalan di Kota Blitar tahun

anggaran 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

lik

ah

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

ub

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,



ep

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awal tahun 2017, Terdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar

diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian

on

ng

Hal. 47 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

R

membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Halaman 47


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

SUSILO

PRABOWO

Alias

EMBUN

R

proyek

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

mengarahkan

HERMANSYAH PERMADI mengalokasikan paket proyek untuk SUSILO 

ng

PRABOWO alias EMBUN.

Menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan proyek dengan asosiasi para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO

gu

PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta perwakilan

GAPENSI,

dengan

hasil

penyedia

barang/jasa

hanya

akan

A

mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan

Selain itu, untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan

HERMANSYAH

PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, sehingga pada tahun 2017

ep

SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek atau pekerjaan sebagai

Nama

Nama Paket

A gu ng

No

R

berikut:

.

Perusahaan

Nilai Kontrak

Proyek

In do ne si

ah k

am



ub lik

ah

pemenang lelang sesuai pembagian.

Nomor Kontrak

1)-----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Peningkatan Rp4.469.300.000,0 620.DAK/924/41 MULTI

Jalan di Jln. Ir.

USAHA

Soekarno

0

0.102/2017

tanggal 14 Juli

Lanjutan

2017

USAHA

Tanjung Bagian Selatan Lanjutan

0

lik

dan Trotoar di Jl.

842/410.102/20 17 tanggal 3 Juli

ub

MULTI

2017

3)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV PURNAMA Peningkatan Rp684.865.000,00 620.DAU/1748/

Mastrip

R

tanggal 29 November 2017

on

Hal. 48 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

410.102/2017

es

Jalan di Jalan

ep

JAYA

ah

ka

m

ah

2)-----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Rehabilitasi Jalan Rp2.719.172.000,0 620.BANPROP/

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

4)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp987.438.000,00 620.BANPROP/ SARANA

dan Trotoar di JL.

841/410.102/20

17 tanggal 3 Juli

ng

Bali Bagian Timur

2017

gu

5)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp1.593.156.000,0 620.BANPROP/ SARANA

dan Trotoar di JL.

0

844/410.102/20

Cemara Bagian

17 tanggal 3 Juli

A

Barat

2017

SARANA

Pagar Taman

am

Tanjungsari

ub lik

ah

6)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Pembuatan Rp493.513.000,00 027/1863/410.1 15.3/2017 tanggal 11 Oktober 2017

dan Trotoar di Jl.

0

PERSADA

Cemara Bagian

17 tanggal 3 Juli

Timur

2017

ep

BUMI

843/410.102/20

In do ne si

A gu ng

R

ah k

7)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp1.867.800.000,0 620.BANPROP/

8)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp2.387.929.000,0 620.BANPROP/ BUMI

dan Trotoar di Jl.

PERSADA

Tanjung Bagian

0

840/410.102/20

17 tanggal 3 Juli

Utara Lanjutan

2017

9)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp931.808.000,00 640.DAU/1746/ NUSANTARA

lik

ah

tanggal 29

Kepanjenkidul

november 2017

ub

Lanjutan

10) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV KARTIKA Penataan Strain Rp294.713.000,00 600.DAU/1411/ Kali Lahar

410.112/2017 tanggal 14 Juli 2017

R

ep

PERKASA

11) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Peningkatan Rp4.509.990.000,0 620.DAK/923/41

on

ng

Hal. 49 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

ka

m

410.102/2017

Kelurahan

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Lahan di

Halaman 49


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan di Jln D.I

0.102/2017

Panjaitan

tanggal 14 Juli 2017

ng

PERKASA

0

R

TEHNIK

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

12) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Pembangunan Rp11.341.000.000, 027/032/410.11 SMP Negeri 3

gu

TEHNIK

A

PERKASA

00

0.1/2017

Kota Blitar

tanggal 15

Agustus 2017

13) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp393.990.000,00 600.DAU/527/4 10.102/2017

Kelurahan Kepanjenkidul

ub lik

Lahan di

tanggal 21 April 2017

Pada tahun 2018, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI kembali

ep

mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN diantaranya

ah k

am

ah

NUSANTARA

proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai

In do ne si

R

Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran

A gu ng

2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyekproyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya. Selanjutnya pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO

lik

ah

PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II mengajak ke rumah Terdakwa I

Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN menemui

ub

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai

ep

pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I

Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar)

on

ng

Hal. 50 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

R

menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

guna membicarakan pembagian proyek.

Halaman 50


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang Rp23.000.000.000,00

(dua

puluh

tiga

miliar

ng

lebih

rupiah).

Sebagai

kompensasinya Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II.

Menindaklanjuti permintaan Terdakwa I, pada tanggal 6 Juni 2018 SUSILO

gu



PRABOWO alias EMBUN menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu

A

miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank KCP Kota Blitar dengan menggunakan cek nomor CP052044 dari rekening giro nomor 2436001000 atas nama PT

ub lik

alias EMBUN yang juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap 1 tahun 2017. Selanjutnya sesuai perintah Terdakwa I, uang sejumlah

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut

diberikan kepada Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar. 

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau setidak-tidaknya patut

ep

ah k

am

ah

Moderna Teknik Perkasa yang merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO

menduga uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan karena Terdakwa I telah mengalokasikan beberapa proyek kepada

In do ne si

R

SUSILO PRABOWO alias EMBUN melalui intervensi terhadap proses pengadaan

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar baik secara langsung maupun

A gu ng

tidak langsung yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b

ub

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

es on

Hal. 51 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

m

Undang-Undang

ka

lik

ah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

SUBSIDAIR

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

---------- Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar

ng

periode 2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016

bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pada

gu

bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah SUSILO PRABOWO Alias EMBUN di Jalan Cemara No. 42 Kota

A

Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar Jalan Sudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar, Jl.

Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain

ub lik

ah

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah

menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO Alias EMBUN, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

ep

ah k

am

melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji yaitu

berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui atau patut

In do ne si

R

menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

A gu ng

ANWAR selaku Walikota Blitar, atau yang menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut SUSILO PRABOWO alias EMBUN, uang tersebut diberikan karena ada

hubungannya dengan jabatan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pada awal tahun 2017, Terdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI

lik

ah

selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian

diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas mengenai

ub

mengarahkan HERMANSYAH PERMADI mengalokasikan paket proyek untuk 

ep

SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

Menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan pryek dengan asosiasi para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO

dengan

hasil

penyedia

barang/jasa

hanya

on

akan

Hal. 52 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

GAPENSI,

es

perwakilan

R

PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

pembagian alokasi proyek dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan

Halaman 52


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya.

Selain itu untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan

ng



proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan HERMANSYAH

PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait

gu

membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang

terafiliasi dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, sehingga Pada tahun 2017,

A

SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek atau pekerjaan sebagai

No

Nama

Nama Paket

.

Perusahaan

Proyek

ub lik

am

ah

berikut:

Nilai Kontrak

Nomor Kontrak

Jalan di Jln. Ir.

0

USAHA

Soekarno

tanggal 14 Juli

Lanjutan

2017

ep

MULTI

R

ah k

1) ----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Peningkatan Rp4.469.300.000,0 620.DAK/924/41 0.102/2017

dan Trotoar di Jl.

0

842/410.102/20

A gu ng

MULTI

In do ne si

2)-----------------------------------------------------------------------------------------------PT SARANA Rehabilitasi Jalan Rp2.719.172.000,0 620.BANPROP/

USAHA

Tanjung Bagian

17 tanggal 3 Juli

Selatan Lanjutan

2017

3)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV PURNAMA Peningkatan Rp684.865.000,00 620.DAU/1748/ JAYA

Jalan di Jalan

410.102/2017

lik

dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur

ep

841/410.102/20 17 tanggal 3 Juli 2017

5)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp1.593.156.000,0 620.BANPROP/ dan Trotoar di JL.

R

SARANA

Cemara Bagian

844/410.102/20 17 tanggal 3 Juli

on

Hal. 53 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

0

es

ka

SARANA

ub

4)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Rehabilitasi Jalan Rp987.438.000,00 620.BANPROP/

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

tanggal 29

November 2017

m

ah

Mastrip

Halaman 53


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2017

R

Barat

6)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV SAPTA Pembuatan Rp493.513.000,00 027/1863/410.1 Pagar Taman

15.3/2017

ng

SARANA

gu

Tanjungsari

tanggal 11

Oktober 2017

BUMI

dan Trotoar di Jl.

PERSADA

Cemara Bagian

0

843/410.102/20

17 tanggal 3 Juli

Timur

2017

ub lik

ah

A

7)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp1.867.800.000,0 620.BANPROP/

BUMI

dan Trotoar di Jl.

PERSADA

Tanjung Bagian

0

ep

am

8)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV YALA Rehabilitasi Jalan Rp2.387.929.000,0 620.BANPROP/

ah k

Utara Lanjutan

840/410.102/20 17 tanggal 3 Juli 2017

In do ne si

NUSANTARA

R

9)-----------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp931.808.000,00 640.DAU/1746/ Lahan di

410.102/2017 tanggal 29

A gu ng

Kelurahan

Kepanjenkidul

november 2017

Lanjutan

10) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV KARTIKA Penataan Strain Rp294.713.000,00 600.DAU/1411/ 410.112/2017

tanggal 14 Juli

lik

2017

Jalan di Jln D.I

PERKASA

Panjaitan

0

0.102/2017

ub

TEHNIK

tanggal 14 Juli 2017

PERKASA

Kota Blitar

00

0.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017

on

Hal. 54 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

R

SMP Negeri 3

M

TEHNIK

es

ep

12) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Pembangunan Rp11.341.000.000, 027/032/410.11

ah

ka

Kali Lahar

11) ---------------------------------------------------------------------------------------------PT MODERNA Peningkatan Rp4.509.990.000,0 620.DAK/923/41

m

ah

PERKASA

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

13) ---------------------------------------------------------------------------------------------CV DAYA Pengurugan Rp393.990.000,00 600.DAU/527/4 NUSANTARA

Lahan di

10.102/2017

tanggal 21 April

ng

Kelurahan

2017

gu

Kepanjenkidul

Pada tahun 2018, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI kembali

A

mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN diantaranya

proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai

ub lik

rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek-

ep

proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa II meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias

ah k

am

ah

Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu

EMBUN datang ke rumah. Selanjutnya pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO

In do ne si

R

PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II mengajak kerumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek.

Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menemui

A gu ng

Terdakwa I di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH.

AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan

MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) menanyakan proyek

dimaksud

dan

mendapat

jawaban

bahwa

lik

ah

anggaran

anggaran

ub

Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Setelah SUSILO PRABOWO alias EMBUN ditunjuk sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tanggal 6 Juni 2018 SUSILO PRABOWO

ep

alias EMBUN menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank KCP Kota Blitar dengan menggunakan cek nomor

Perkasa yang merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO yang juga

on

ng

Hal. 55 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

R

CP052044 dari rekening giro nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih

Halaman 55


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2017.

Selanjutnya

R

mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap 1 tahun sesuai

perintah

Terdakwa

I,

uang

sejumlah

ng

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar. 

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau setidak-tidaknya patut

gu

menduga bahwa penerimaan uang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN terkait

A

dengan jabatan Terdakwa I selaku Walikota Blitar yang mempunyai kekuasaan atau

wewenang

untuk

memberikan

beberapa

proyek

kepada

SUSILO

ub lik

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Blitar baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya menurut pikiran SUSILO PRABOWO alias EMBUN, pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Walikota Blitar. Bahwa

ep

ah k

am

ah

PRABOWO alias EMBUN dengan melakukan intervensi terhadap proses

perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal

Undang-Undang

11

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

In do ne si

R

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

A gu ng

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik

Para

Terdakwa maupun Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah

mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah, Surat-surat, Barang Bukti, dan

lik

ah

keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ub

1. Saksi WINDHA PARAMITHA, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

ep

ka

Bahwa Saksi bekerja sebagai Teller di Maybank Blitar.

on

Hal. 56 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M



es

ah

namun tidak mengenalnya secara dekat.

R

m

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa ada nasabah yang bernama SUSILO PRABOWO di Maybank

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar dan merupakan nasabah prioritas yang memiliki uang tabungan 

ng

diatas Rp40.000.000.000,-.

Bahwa SUSILO PRABOWO merupakan nasabah pribadi dan juga

perusahaan dan atas dirinya diberikan cek untuk memudahkan

gu

pengambilan uang.

Bahwa pengambilan uang dengan menggunakan cek adalah Teller

A

melakukan konfirmasi kepada pimpinan saksi yakni HENDRI, lalu HENDRI melakukan konfirmasi kepada SN Bank yaitu ERIKA dan

ub lik

ah

ERIKA lalu menyiapkan uangnya. Kemudian SUSILO PRABOWO datang membawa cek yang akan

lalu dihadirkan. Untuk uangnya

biasanya diambil di Bank maupun diantarkan kepada SUSILO

am

PRABOWO. 

Bahwa pencairan cek dapat juga dilakukan oleh orang lain selain

ep

SUSILO PRABOWO karena SUSILO PRABOWO merupakan nasabah 

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, ada pencairan cek milik SUSILO

R

ah k

prioritas.

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, ada pencairan cek milik SUSILO

A gu ng

In do ne si

PRABOWO sejumlah Rp1.000.000.000,-.

PRABOWO sejumlah Rp 500.000.000,-.

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, ada pencairan cek milik SUSILO

PRABOWO sejumlah Rp1.000.000.000,- yang uang ini diantar langsung oleh saksi ke rumah SUSILO PRABOWO di Jalan Cemara Kota Blitar.

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, ada laki-laki berpakaian Pemda

lik

ada uang maka uang pencairan cek baru ada pada pukul 12.00 Siang dan uang kemudian dibungkus plastic diantarkan ke rumah SUSILO PRABOWO. Kemudian pada tanggal yang sama, ada juga pencairan

ub

m

ah

yang mencairkan cek sejumlah Rp500.000.000,- namun karena belum

cek sejumlah Rp1.000.000.000,- yang dibungkus kardus warna coklat

ep

ka

yang dicairkan sendiri oleh SUSILO PRABOWO di Maybank pada pukul 16.30 WIB.

es on

Hal. 57 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

keberatan.

R

ah

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2. Saksi SUSILO PRABOWO Alias EMBUN, Memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR,

ng

namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

Bahwa Saksi merupakan Pengusaha dan mempunyai banyak

gu

perusahaan yakni sesuai dengan BAP saksi.

Bahwa

Saksi

kenal

dengan

HERMANSYAH

PERMADI,

yang

HERMANSYAH PERMADI sudah lama sejak dia belum menjadi Kepala Dinas PUPR. 

ub lik

ah

A

merupakan Kepala Dinas PUPR Kota Blitar. Saksi mengenal

Bahwa Perusahaan saksi ada mendapat lebih dari satu pekerjaan di Kota Blitar. Cara mendapatkan pekerjaan tersebut adalah dari jumlah

am

paket

pekerjaan

sudah

HERMANSYAH PERMADI.

dibagi-bagi

yang

dilakukan

oleh

Bahwa selain saksi yang mendapat jatah pekerjaan adalah HENRIN,

ep

ah k

ada

SUKAMTO dan SUKARSO yang merupakan pengusaha di Kota Blitar. Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan mengenai pembagian paket

R

In do ne si

pekerjaan ini kepada HENRIN, SUKAMTO dan SUKARSO karena biasanya saksi dipanggil tersendiri.

A gu ng

Bahwa setelah mendapatkan pembagian jatah pekerjaan, lalu saksi mendapatkan pekerjaan. Saksi tidak ada memberikan uang fee kepada HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas PUPR Kota

Blitar. Saksi biasanya memberikan uang langsung kepada Walikota Blitar yakni Terdakwa.

Bahwa seingat saksi banyak pemberian kepada terdakwa yang

ah

diberikan melalui HERMANSYAH PERMADI maupun diberikan sendiri

lik

oleh saksi, salah satunya ada yang Rp200.000.000,-. Pemberianpemberian uang itu diberikan karena saksi ada mendapat pekerjaan di

ub

m

lingkungan Pemkot Blitar. Istilah saat itu adalah meminta pinjam, ada yang dikembalikan ada yang tidak. Saksi tidak pernah membuat 

ep

ka

kwitansi atas pemberian uang-uang tersebut.

Bahwa di tahun 2017 saksi ada juga mendapat pekerjaan, namun

ah

saksi lupa apakah ada pemberian uang kepada Terdakwa yang saksi

es on

Hal. 58 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

berikan melalui HERMANSYAH PERMADI.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa pekerjaan yang saksi dapatkan di tahun 2017 adalah

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Stadion SUPRIYADI, pembangunan SMPN 3 Blitar

ng

tahap pertama yakni sekitar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) atau Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar).

Bahwa pada saat itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

gu

meminjam uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada saksi.

Bahwa Saksi memang memberikan pinjaman uang seperti itu kepada siapa saja yang butuh, ada yang memakai jaminan dan ada yang tidak memakai jaminan.

ub lik

ah

A

Bahwa pada tanggal 5 juni 2018, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG

am

PURNOMO alias TOTOK dalam satu pertemuan. Awalnya bukan membicarakan masalah proyek, saksi ditelepon oleh Terdakwa I MUH.

ep

SAMANHUDI ANWAR dan mengatakan ingin bertemu saksi. Lalu

ah k

saksi menyampaikan bahwa saksi akan datang ke rumah Dinas

R

Walikota Blitar setelah maghrib. Ketika akan ke rumah Dinas, saksi

In do ne si

lalu mengajak Terdakwa BAMBANG PURNOMO alias TOTOK yang juga merupakan teman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

A gu ng

Bahwa awal pembicaraan adalah mengenai Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR yang membutuhkan sejumlah dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) lalu saksi menjawab kalau satu setengah milyar, saksi susah memenuhinya.

Lalu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan bahwa

akan ada pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 2. Saat itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak menjanjikan karena Terdakwa I

lik

ah

MUH. SAMANHUDI ANWAR menyuruh saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Lalu saksi mengatakan bahwa lelang itu tidak

ub

m

gampang. Namun karena untuk kepentingan yang lebih besar, maka saksi akan mengusahakan uang tersebut kepada Terdakwa I MUH. 

ep

ka

SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa saat itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada

ah

mengatakan mengenai fee pekerjaan SMPN 3 sejumlah 8% dari

es on

Hal. 59 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

kontrak setelah potong pajak.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa kemudian saksi ada mencairkan uang saksi di Bank sebelum

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditangkap oleh KPK. 

Bahwa untuk tahun 2018 saksi ada mendapatkan 11 proyek.

ng

Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ANWAR di Rumah Dinas Walikota tersebut, tidak ada lagi pertemuan

gu

di rumah saksi dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, saksi ada mencairkan cek PT.

MODERNA TEKNIK sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diletakkan didalam 2 kardus. 

ub lik

ah

A

Bahwa pertemuan tanggal 5 Juni 2018 tersebut adalah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelepon saksi meminta saksi datang

am

ke rumah dinas Walikota, namun Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ada meminta saksi mengajak Terdakwa BAMBANG

ep

ah k

PURNOMO alias TOTOK. Yang mengajak Terdakwa BAMBANG PURNOMO alias TOTOK untuk ikut adalah atas inisiatif saksi sendiri. Bahwa Saksi pernah dititipi dokumen perizinan dari terdakwa untuk

R

Bahwa Saksi mendatangi rumah dinas Walikota Blitar sekitar habis

A gu ng

In do ne si

diserahkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

Magrib dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda, lalu saksi masuk ke rumah dinas Walikota tanpa melapor ke petugas piket karena sudah biasa. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR lalu menemui

saksi dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK di ruang

tamu rumah dinas Walikota. Saat itu yang dibicarakan pertama kali adalah tentang Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada

lik

dan tidak ada membahas mengenai tukar guling tanah.

Bahwa awalnya saksi tidak mau meminjamkan uang, namun Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan mengenai pekerjaan

ub

m

ah

keperluan mendesak dan ingin meminjam uang satu setengah milyar

pembangunan SMPN 3 Blitar yang fee sejumlah 8% agar diberikan

ep

ka

kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Selain itu ada fee 2% untuk pihak lain, namun saksi lupa untuk siapa.

ah

Bahwa Saksi mau memberikan uang satu setengah milyar tersebut

R

karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR membutuhkan dan

es on

Hal. 60 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

juga adanya proyek pembangunan SMPN 3 Blitar.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saat pertemuan itu, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menelepon SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Blitar). Saksi juga ikut

ng

mendengar percakapan telepon mereka yang isinya adalah Terdakwa

I MUH. SAMANHUDI ANWAR menanyakan mengenai besaran anggaran

pembangunan

SMPN

3

Blitar.

Tujuan

menanyakan

gu

anggaran pembangunan SMP N 3 Blitar adalah untuk menghitung jumlah fee 8 %.

Bahwa saat pertemuan itu, saksi tidak ingat apakah Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan bahwa agar uang itu dititipkan melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. 

ub lik

ah

A

Bahwa seingat saksi, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak memerintahkan namun hanya mengatakan kepada saksi bahwa

am

“uangnya nanti bisa dititipkan di BAMBANG PURNOMO”. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK

ep

mengetahui mengenai perkataan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ah k

ANWAR tersebut, namun memang pertemuan itu ada juga dihadiri

Bahwa

saksi

ada

mengatakan

kepada

Terdakwa

I.

MUH.

In do ne si

R

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

SAMANHUDI ANWAR bahwa saksi takut diawasi OJK, namun hal ini

A gu ng

dikatakan saksi karena saksi pada dasarnya tidak mau memberikan uang tersebut karena jumlahnya yang banyak.

Bahwa setelah pertemuan itu tidak ada lagi pembicaraan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang lain.

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, pada sore harinya saksi ada

mengambil uang sejumlah Rp1.500.000.000,-. Lalu saksi ke rumah

lik

uang itu kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Saksi ada turun dari mobil saat menyerahkan uang tersebut dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

ub

m

ah

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan memberikan

TOTOK bahwa “jika yang mengambil bukan pak SAMANHUDI, maka

ep

ka

tidak usah dikasihkan. Kamu tidak usah telepon”. Selain itu saksi juga ada mengatakan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

ah

TOTOK bahwa pemberian uang ini rahasia dan tidak usah diketahui

es on

Hal. 61 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

istri BAMBANG PURNOMO dan agar menyimpannya di mobil dia saja.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Lalu saksi menyerahkan uang satu setengah milyar dalam kardus tersebut kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

Bahwa saksi sudah lama mendengar bahwa saksi sudah diikuti oleh

ng

KPK.

Bahwa saat saksi dijemput oleh petugas KPK di rumahnya, saksi ada

gu

menelepon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan

mengatakan agar uang tersebut dibawa lagi ke rumah saksi karena

Bahwa Saksi mengakui kesalahan saksi memberikan uang tersebut.

Bahwa pemberian saksi kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ub lik

ah

A

ada petugas dari KPK.

ANWAR lebih dari satu kali. Namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya.

am

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan saksi sudah memberikan keterangan tanpa ada tekanan dari penyidik. Saksi

ah k

ep

membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 11 yang pada pokoknya

R

sebagai sebagai berikut :

A gu ng

ANWAR)

In do ne si

(Untuk pemberian uang dari saksi kepada Terdakwa SAMANHUDI

Totalnya saya lupa. Akan tetapi, apabila mendasarkan pada cek yang

ditunjukan oleh Penyidik serta konfirmasi dari saya, pemberian saya adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2014, saya memberikan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada SAMANHUDI.

Pada tahun 2016 saya memberikan langsung kepada SAMANHUDI adalah Rp1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).

lik

4.600.000.000,- (lima

milyar enam ratus juta rupiah) kepada

SAMANHUDI. 

ub

m

ah

Sedangkan, pada tahun 2018 yang saya berikan adalah Rp.

Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta uang sejak

ep

ka

tahun 2016 itu adalah biasanya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan langsung kepada saksi sendiri dan penyerahan

Bahwa terkait dengan istilah pinjaman, istilah pinjaman itu setahu saksi

on

Hal. 62 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

itu adalah permintaan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

es

R

ah

uang itu dilakukan saksi tanpa perantara.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dengan menggunakan bahasa pinjam tersebut, namun saksi lupa apakah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengembalikan 

ng

ataukah tidak.

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 8 Agustus 2018 nomor 7 sebagai berikut :

gu

Perhitungan antara pinjaman Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR

dengan nilai proyek yang Saya dapatkan apabila nilai proyek yang

ANWAR maka Saya akan diberikan proyek lainnya dan apabila nilai

proyek yang Saya dapatkan lebih besar dari pinjaman Tersangka M.

ub lik

ah

A

Saya dapatkan lebih kecil dari pinjaman Tersangka M. SAMANHUDI

SAMANHUDI ANWAR maka Saya akan menunggu Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR meminta kembali.

am

Bahwa untuk tahun 2017, saksi ada memakai perusahaan yakni PT. SARANA MULTI USAHA, CV. PURNAMA JAYA, CV. SAPTA

ep

SARANA, CV. PIALA BUMI PERSADA, CV. JAYA NUSANTARA, CV.

ah k

KARTIKA PERKASA. 

Bahwa cara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan

In do ne si

R

proyek kepada saksi yakni biasanya paket-paket pekerjaan diserahkan ke Dinas PU Kota Blitar.

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 8

A gu ng

Agustus 2018 nomor 8 sebagai berikut :

Cara Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR memberikan suatu proyek kepada Saya yaitu dengan memanggil Saya dan menyampaikan

bahwa ada proyek tertentu dan apabila Saya menyanggupinya maka

proyek tersebut akan menjadi milik Saya. Pihak yang menentukan proyek adalah Tersangka M. SAMANHUDI ANWAR dan Saya juga

lik

SAMANHUDI ANWAR akan menyampaikan kepada kepala SKPD bahwa proyek tertentu adalah milik Saya dan Kepala SKPD akan

ub

m

ah

tidak pernah meminta proyek tertentu. Selanjutnya, Tersangka M.

mengkonfirmasinya kepada Saya. Bahwa

Saksi

pernah

melakukan

percakapan

telepon

dengan

ep

ka

HERMANSYAH PERMADI membicarakan mengenai paket pekerjaan

ah

yang seharusnya sudah jelas didapatkan saksi, yakni pembangunan

on

Hal. 63 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

mengatakan bahwa saksi ikut saja diberikan paket pekerjaan yang

es

R

Stadion, dan pekerjaan lain yang saksi lupa. Saat itu saksi ada

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mana saja, dan jika ada pekerjaan yang paket spesialisasi agar lelang dilakukan secara benar.

Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada HERMANSYAH

ng

PERMADI

sekitar

Rp5.000.000,-

sebagai

mendapatkan proyek.

telah

Bahwa Saksi memberikan uang besar kepada Kepala Dinas PUPR

gu

terimakasih

Tulungagung karena di Tulungagung yang mengaturnya adalah

mengaturnya adalah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR langsung. 

ub lik

ah

A

Kepala Dinas PUPR Tulungagung sedangkan kalau di Blitar yang

Bahwa Saksi kenal dengan M. AMINURKHOLIS selaku Kepala ULP namun saksi tidak pernah memberikan uang kepadanya.

am

Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ada meminta saksi untuk membawa serta Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

ah k

ep

TOTOK, yang berinisiatif membawanya adalah saksi.

Bahwa saat saksi menyiapkan uang sejumlah satu setengah milyar

R

tersebut, saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa I MUH.

In do ne si

SAMANHUDI ANWAR. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II

A gu ng

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ada memberitahukan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bahwa uang sudah disiapkan saksi.

Bahwa saat OTT terjadi, yang sampai rumah saksi terlebih dahulu adalah saksi dan kemudian petugas KPK baru datang. Petugas KPK

saat itu menanyakan mengenai apa yang diturunkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan saksi menjawab itu adalah

Bahwa saat di rumah saksi, petugas KPK menyuruh saksi untuk

lik

menelepon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK untuk datang dan membawa uang tersebut. Lalu Terdakwa BAMBANG

ub

m

ah

uang.

PURNOMO alias TOTOK datang membawa uang tersebut yang belum

ep

ka

diserahkan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan uang itu akhirnya disita oleh KPK.

ah

Bahwa saat penangkapan itu, saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa I

es on

Hal. 64 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

MUH. SAMANHUDI ANWAR ada dimana.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saksi mengenal Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK sejak 15 tahun yang lalu karena sama-sama aktif di ORARI 

ng

dan sering berhubungan dalam keseharian.

Bahwa biasanya jika saksi mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, yang menyetir adalah saksi.

Bahwa ada anggapan bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

gu

alias TOTOK adalah orangnya saksi karena seringnya saksi bersama-

Bahwa Pembangunan SMPN 3 Tahap 2 belum dikerjakan sampai dengan sekarang.

ub lik

ah

A

sama dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

Bahwa untuk pembangunan SMPN 3 Tahap 1 pada tahun 2017 dikerjakan oleh saksi namun saksi tidak beranggapan bahwa

am

pembangunan SMPN 3 tahap 2 pasti akan dikerjakan oleh saksi karena adanya tender bebas.

Bahwa Perusahaan saksi sering memenangkan tender proyek jalan di

ep

ah k

Tulungagung dan Blitar.

Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan saksi sering menang karena

R

In do ne si

di daerah Blitar dan Tulungagung yang mempunyai kelengkapan untuk pengerjaan alat hanyalah saksi saja dan tidak dimiliki perusahaan lain.

A gu ng

Bahwa sepengetahuan saksi, dengan adanya alat tersebut maka pembangunan jalan akan semakin efektif dan efisien dan biayanya bisa ditekan.

Bahwa dengan adanya plotting ini justru membatasi pekerjaan yang bisa perusahaan saksi dapatkan karena paket pekerjaan yang didapatkan

saksi

biasanya

didapatkan

karena

kemampuan

lik

begini maka bisa-bisa hanya perusahaan saksi yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Saksi merasa tidak apa dirugikan asalkan pembangunan dapat merata. 

ub

m

ah

perusahaan saksi. Namun karena ada kebijakan pemerintah Kota jika

Bahwa seluruh prosedur lelang saksi ikuti sesuai dengan peraturan

ep

ka

dan saksi tidak pernah meminta kepada panitia lelang untuk memenangkan perusahaan saksi.

ah

Bahwa menurut saksi, perusahaan saksi bisa menang karena memang

es on

Hal. 65 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

sudah semestinya menang.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa II BAMBANG

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO alias TOTOK, saksi tidak pernah menelepon terdakwa I

ng

MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR juga tidak pernah menelepon saksi menanyakan uang tersebut.

Bahwa alasan saksi membawa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

gu

alias TOTOK adalah sebagai saksi dalam pertemuan antara Terdakwa

SAMANHUDI ANWAR dan saksi di Rumah Dinas Walikota sehingga

mereka. Saksi tidak ada niat untuk menjerumuskan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO. 

ub lik

ah

A

Terdakwa BAMBANG PURNOMO dapat mengetahui apa pembicaraan

Bahwa Saksi tidak pernah mengajak orang lain selain Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

am

ANWAR di Rumah Dinas Walikota Blitar. Saksi mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pun hanya satu kali yakni pada

ah k

ep

tanggal 5 Juni 2018 tersebut.

Bahwa dalam perjalan pulang, tidak ada percakapan antara saksi dan II

BAMBANG

PURNOMO

alias

R

Terdakwa

TOTOK

mengenai

tersebut.

A gu ng

In do ne si

permintaan uang dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

Bahwa uang sejumlah satu setengah milyar rupiah dalam kardus yang diberikan saksi kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tersebut tidak diniatkan saksi untuk pemberian hadiah kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa Insiatif untuk menitipkan uang Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO adalah insiatif

Bahwa

Terdakwa

I

MUH.

SAMANHUDI

ANWAR mengatakan

lik

pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 2 itu anggarannya adalah sekitar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Lalu Terdakwa I

ub

m

ah

saksi.

MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta fee sebesar 8% dan meminta

ep

ka

agar uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

ah

Bahwa Saksi menyiapkan uang satu setengah milyar rupiah tersebut

es on

Hal. 66 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

untuk Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR karena Terdakwa I

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan bahwa dia ingin meminjam dan nanti akan diganti dengan pekerjaan proyek.

Bahwa Saksi mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I

ng

MUH. SAMANHUDI ANWAR karena saksi akan diberikan pekerjaan.

Kalau saksi tidak mendapat pekerjaan maka saksi tidak akan mau

gu

memberikan uang.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

Walikota Blitar, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah meminta uang kepada saksi. 

ub lik

ah

A

sejak kecil. Sebelum Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menjadi

Bahwa Saksi mempunyai tempat yang disewa oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk kegiatan-kegiatan sosial yang harganya

am

mahal. 

Bahwa Saksi tidak akan memberikan uang jika tidak diminta oleh

ah k

ep

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa uang Rp1.500.000.000,- diberikan saksi kepada Terdakwa I

R

MUH. SAMANHUDI ANWAR karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

In do ne si

ANWAR perlu namun tidak disebutkan keperluannya. Awalnya saksi

A gu ng

tidak mau memberikan karena jumlahnya yang besar, lalu setelah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelepon SIDIK (Kepala

Dinas Pendidikan Blitar) menanyakan mengenai proyek pekerjaan SMPN 3 Blitar baru saksi berniat untuk memberikannya.

Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR belum menerima uang satu setengah milyar rupiah tersebut karena uang tersebut baru dititipkan kepada Terdakwa BAMBANG PURNOMO.

ah

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 5 berupa Cek

lik

Maybank dengan nomor CP 050758 Tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)

ub

m

dengan keterangan transaksi “P. Hudi”. Yang dimaksud dengan “P. Hudi” adalah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Saksi yang 

ep

ka

menuliskan sendiri cek tersebut.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Cek BII Maybank

ah

dengan Nomor CI 494887 Tanggal 4 Desember 2014 sejumlah

R

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan

es on

Hal. 67 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

transaksi “kepada P.Hudi”. (vide barang bukti 006).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi membenarkan barang bukti cek BII Maybank pada tahun

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan keterangan “I MILYAR KAS P.HUDI”.

ng

Atas keterangan saksi, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan tanggapan sebagai berikut :

o Awalnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memang mau

gu

meminjam uang kepada saksi, namun saksi tidak mau dengan

alasan dikejar KPK dan sebagainya, lalu terdakwa mengelabui saksi

A

dengan alasan pembangunan SMPN 3 Blitar. Terdakwa tidak

berharap banyak atas pinjaman ini dan juga terdakwa tidak tahu

ub lik

ah

bahwa uang sudah sampai di Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Tanggapan Saksi :

am

Saksi memberikan tanggapan bahwa atas pinjaman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR, saksi akan berupaya memberikannya.

ep

o Atas pemberian uang pinjaman dari saksi, ada juga yang sudah

ah k

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bayarkan kepada saksi. Tanggapan Saksi :

In do ne si

R

Saksi tidak ingat pembayaran yang dilakukan Terdakwa I MUH.

A gu ng

SAMANHUDI ANWAR dan saksi tidak pernah menagihnya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK memberikan tanggapan sebagai berikut :

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak ikut ke dalam

pertemuan antara saksi dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

karena Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK merasa tidak

lik

TOTOK tidak pernah mendengar bahwa uang itu akan dititipkan kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Jarak antara Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dengan mereka saat itu adalah

ub

m

ah

mempunyai kepentingan dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

sekitar satu setengah meter. Namun Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

ka

alias TOTOK mendengar adanya 8% namun Terdakwa II BAMBANG

ep

PURNOMO alias TOTOK tidak mengerti kesepakatan antara saksi dan

ah

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Saat menyerahkan uang, saksi

R

ada mengatakan bahwa jika tidak ada telepon dari Terdakwa I MUH.

es on

Hal. 68 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

SAMANHUDI ANWAR maka tidak usah dikasihkan.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tanggapan saksi :

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya tidak tahu namun memang ketika saksi serahkan uang kepada

ng

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, terdakwa mengatakan

agar jika Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang ngambil maka berikan dan jika bukan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR maka

gu

tidak usah diberikan.

bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SAMANHUDI dan

ub lik

ah

A

3. Saksi ARI KUSUMAWATI, Memberikan keterangan di persidangan di

Terdakwa BAMBANG PURNOMO, namun saksi kenal dengan Terdakwa SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG PRAYITNO.

am

Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT. GRIYA GRAHA dan Komisaris PT. RORO KENDI yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SUTRISNO selaku Kepala

ep

ah k

Dinas PU Tulungagung yang sering menelepon saksi jika ada kegiatan pekerjaan. Saksi lalu menghadap Terdakwa SUTRISNO dan ditawari

In do ne si

R

pekerjaan, lalu saksi menanyakan mengenai persyaratannya.

Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan lain juga ditelepon oleh

A gu ng

Terdakwa SUTRISNO.

Bahwa secara mekanisme memang saksi dikirimi surat sebelum ditelepon oleh Terdakwa SUTRISNO.

Bahwa Perusahaan saksi juga pernah mengikuti lelang dengan menggunakan

perusahaan

pendamping

sebagai

persyaratan

keabsahan lelang. Namun memang sudah ada plottingan proyek yang

Bahwa untuk pekerjaan di Tulungagung, jika ingin mendapatkan

lik

pekerjaan yang sudah diatur pelelangannya maka harus membayar fee. Yang meminta adalah Terdakwa SUTRISNO. 

ub

m

ah

akan diberikan kepada saksi.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bupati Tulungagung dan Bupati

ep

ka

Tulungagung tidak pernah meminta fee kepada saksi. Bahwa cara Terdakwa SUTRISNO meminta fee adalah dengan

ah

mengatakan bahwa jika menginginkan pekerjaan maka ada fee yang

on

Hal. 69 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

dibelakang. Setahu saksi yang diminta adalah semua kontraktor dan

es

R

harus dibayar sebesar 15% dengan rincian 10% dimuka dan 5%

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

bukan saksi saja. Saksi tahu hal ini dari pengusaha lainnya saat sedang ngobrol.

Bahwa Saksi pada tahun 2014 dan tahun 2017 hanya mengerjakan

ng

pekerjaan di Tulungagung saja, namun pada tahun 2018 ada juga di luar daerah.

Bahwa Saksi sudah lupa berapa tepatnya uang yang sudah saksi

gu

berikan kepada Terdakwa SUTRISNO, namun hal ini ada dalam BAP

Bahwa Saksi membernarkan BAP nomor 21 tanggal 20 Agustus

ub lik

2018.Yang meminta adalah Terdakwa SUTRISNO langsung. Waktu itu

ah

A

saksi.

diminta 5%, namun karena pekerjaan hotmix tidak saksi sendiri yang kerjakan karena juga dikerjakan oleh pabrik, maka saat itu saksi hanya

am

memberikan 2%. 

Bahwa Terdakwa SUTRISNO pernah menyampaikan bahwa fee itu

ah k

ep

harus dibayarkan karena untuk memberikan ke Provinsi. Bahwa keterangan dalam BAP nomor 21 tersebut adalah untuk

R

pekerjaan di tahun 2014. Namun untuk selanjutnya, saksi jarang-

Bahwa pada tahun 2017, saksi bersama SANTOSO ada mendapatkan

A gu ng

In do ne si

jarang mendapatkan pekerjaan.

pekerjaan pembangunan pasar Hewan Tulungagung. Saksi juga memberikan fee 15% (10% dan 5%) kepada Terdakwa SUTRISNO

namun pembebanan pemberian dibagi 2 karena 2 orang yang mengerjakan. Angkanya adalah sekitar empat ratus juta untuk 10% dan sekitar seratus juta untuk fee 5%.

Bahwa Saksi pernah mendengar PT. TATA KURNIA ABADI yang

lik

2017 pekerjaan milik PT. TATA KURNIA ABADI mendapatkan temuan dari BPK. 

Bahwa Saksi juga merupakan pengurus Asosiasi Pengusaha Jasa

ub

m

ah

merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO, yang pada tahun

Konstruksi Indonesia (APEKSINDO) Tulungagung selaku Ketua. Bahwa yang melakukan plotting proyek di Tulungagung adalah

ep

ka

dilakukan secara bergantian, namun biasanya yang memimpin adalah

ah

Pak WAWAN dan Pak HENDRO, namun saksi tidak tahu pihak dari

on

Hal. 70 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

dengan Dinas PUPR Tulungagung melalui perwakilan. Biasanya yang

es

R

Pemerintah Daerah. Hasil plottingan itu biasanya dikomunikasikan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

berhubungan dari Dinas PUPR Tulungagung adalah Kepala Dinasnya, namun caranya saksi tidak tahu. Di rapat asosiasi biasanya

ng

disampaikan seperti itu, yakni nanti akan didapatkan pekerjaan dari Dinas PU dan nanti akan dibagikan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak Dinas PUPR Tulungagung

gu

yang memberikan pekerjaan kepada asosiasi tersebut.

Bahwa seluruh Ketua Asosiasi pengusaha konstruksi pernah hadir di

A

hotel Bukit Daun Tulungagung, selain itu juga turut hadir Terdakwa

SUTRISNO selaku Ketua Dinas PUPR Tulungagung dan juga

ub lik

ah

SUKARDI. Yang dibicarakan saat itu adalah Terdakwa SUTRISNO mengatakan bahwa nanti akan ada pekerjaan dan nantinya bisa dikondisikan atau tidak? Yang dimaksud dikondisikan adalah biar

am

nantinya aman, yakni seluruh peserta asosiasi bisa menerima pembagian pekerjaan tersebut. Namun tidak ada pembagian proyek peserta

pertemuan,

yang

disampaikan

oleh

Terdakwa

ep

untuk

ah k

SUTRISNO adalah terkait dengan lelang. Beberapa hari kemudian, 4 (empat) Ketua asosiasi pengusaha kembali melakukan rapat dengan

In do ne si

R

Terdakwa SUTRISNO dengan membawa data pekerjaan.

Bahwa dalam salah satu pertemuan asosiasi dengan Terdakwa

A gu ng

SUTRISNO, pernah ada membicarakan masalah fee. Dikarenakan

jumlah pekerjaan yang sedikit dibanding dengan jumlah kontraktor, maka jika tidak ada fee maka tidak ada pekerjaan, dan jika tidak ada

pekerjaan maka tidak akan ada pembangunan. Hal ini tidak

dibicarakan dalam pertemuan, namun memang sudah menjadi pemahaman bersama. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Terdakwa

Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan di Blitar, namun perusahaan saksi pernah

dipinjam

oleh

perusahaan

lik

SUSILO

PRABOWO

untuk

mengikuti pelelangan pembangunan SMPN 3 Blitar. 

ub

m

ah

SUTRISNO kepada saksi dan besaran fee adalah sebesar 15%.

Bahwa Saksi saat itu diberitahu staf saksi bernama KARINA kalau

ep

ka

perusahaan saksi diminta tolong untuk mengikuti lelang di Blitar. Saksi tidak ada memberikan apapun kepada saksi ANDRIANA karena waktu

ah

sudah mepet sehingga saksi meminta tolong kepada ANDRIANA

on

ng

Hal. 71 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

es

Bahwa waktu perusahaan saksi dipinjam itu adalah pada tahun 2017.

M

R

untuk dibantu paling tidak pembuatan RAB saja.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Kemudian perusahaan saksi mengikuti lelang pembuatan

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 3 blitar.

Bahwa Saat mengajukan penawaran lelang, RAB sudah dibuat oleh

ng

pihak SUSILO PRABOWO sehingga saksi hanya memasukkan saja.

Bahwa tidak ada kompensasi yang diberikan kepada saksi terkait

gu

pelelangan Pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar ini, namun memang perusahaan saksi jika meminta dokumen dukungan selalu

Bahwa Saksi tahu dengan SONI CHANDRA yang merupakan

ub lik

kontraktor besar yang mempunyai AMP sama dengan SUSILO

ah

A

diberi.

PRABOWO. Saksi tahunya dari isu-isu saja bahwa jika SUSILO PRABOWO mendapat pekerjaan maka SONI CHANDRA juga 

Bahwa Saksi tidak pernah meminta pekerjaan.

Bahwa kalau panggilan dari Terdakwa SUTRISNO, biasanya saksi

ep

ah k

am

mendapatkan pekerjaan.

hanya disuruh menghadap. Sedangkan surat itu diberikan jika ada

Bahwa ada 15 orang ketua asosiasi di Tulungagung, namun hanya

A gu ng

saksi sendiri yang perempuan.

In do ne si

R

sosialisasi ataupun terkait pelelangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

menyatakan tidak mengetahui, sedangkan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi EKA YONGTONO, Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SAMANHUDI, BAMBANG

lik

PURNOMO, SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG PRAYITNO. Bahwa Saksi bekerja di PT. MODERNA TEKNIK PERKASA bersamasama dengan saksi ANDRIANA selaku petugas teknik untuk

ub

m

ah

mengkoreksi time schedule dan metode kerja.

Bahwa SUSILO PRABOWO juga memiliki perusahaan PT. SARANA

ep

ka

MULTI USAHA, PT. MODERN MAKMUR MANDIRI, PT. JALA BUMI

ah

MEGAH, PT. TATA KARUNIA ABADI, CV. TAHTA SARANA, CV.

on

Hal. 72 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

CV. ERLANGGA PUTRA, CV. MARGATAMA, CV. KARYA MAKMUR

es

R

KARTIKA PERKASA, CV. JAYA NUSANTARA, CV. PURNAMA JAYA,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang seluruhnya bergerak di bidang jasa konstruksi khususnya jalan dan jembatan. Seluruh perusahaan tersebut adalah beroperasional di

ng

satu gedung, namun untuk administrasinya dipisah. Yang mengurus

perusahaan-perusahaan tersebut adalah bu KONI, saksi selaku

pemeriksa dokumen lelang, pak HERMAN untuk di bagian lapangan,

gu

AHMAD SYARIF merupakan direktur. Jadi seluruh perusahaan itu dijalankan oleh lima orang ini saja.

A

Bahwa

Perusahaan-perusahaan

milik

SUSILO

PRABOWO jika

mengikuti pelelangan akan mencari pendamping dari perusahaan lain,

PRABOWO.

Yang

ub lik

ah

namun tidak harus berasal dari group perusahaan milik SUSILO meminta

agar

mencari

pendamping

dari

perusahaan lain adalah SUSILO PRABOWO. Hal ini dikarenakan

am

secara administrasi jika penawar kurang dari tiga, maka tidak dapat dilakukan pelelangan.

Bahwa untuk pekerjaan jalan, biasanya tidak ada yang mengikuti

ep

ah k

pelelangan karena tidak ada yang memiliki alatnya sehingga biasanya pelelangannya kemudian diulang.

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai fee yang diberikan oleh SUSILO

Bahwa SUSILO PRABOWO memang ada mengerjakan pekerjaan di

A gu ng

In do ne si

PRABOWO.

R

Tulungagung dan Blitar.

Bahwa pada awal Mei 2018, saksi ada bertemu SUSILO PRABOWO

dan ditanya mengenai perolehan proyek untuk 4 tahun terakhir. Lalu

saksi mengatakan bahwa ada banyak data sehingga saksi tidak hapal nama-nama

pekerjaan

untuk

4

tahun

terakhir,

lalu

SUSILO

PRABOWO mengatakan jika dikira-kira berapa nominalnya jika

lik

sampai satu setengah milyar, lalu saksi pulang ke Lombok karena ibu saksi baru saja meninggal dunia. 

ub

m

ah

seluruh pekerjaan itu dikalikan 1%, lalu saksi menjawab kira-kira satu

Bahwa saat itu saksi tidak tahu mengapa SUSILO PRABOWO

ep

ka

meminta saksi untuk menghitung 1% dari total pekerjaan tersebut karena SUSILO PRABOWO tidak pernah menceritakan apapun soal 

Bahwa sebenarnya SUSILO PRABOWO tidak pernah mengatakan

R

ah

itu kepada saksi.

es on

Hal. 73 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

akan memberikan uang kepada siapapun.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan dan tidak ada tekanan

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

atau paksaan dari penyidik atas BAP saksi.

Bahwa Saksi sudah kenal dengan SUSILO PRABOWO sejak tahun

ng

1993,

namun

baru

bergabung

dengan

perusahaan

PRABOWO pada akhir tahun 2000.

Bahwa SUSILO PRABOWO hanya pada tahun 2018 ini yang meminta

gu

saksi untuk menghitung persentase.

Bahwa Saksi tidak terlalu tahu apakah Terdakwa SYAHRIMULYO kenal dengan SUSILO PRABOWO, namun SUSILO PRABOWO kenal dengan SAMANHUDI.

ub lik

ah

A

SUSILO

Bahwa untuk temuan BPK tahun 2017, secara umumnya tiap tahun memang ada temuan. Namun saksi tidak pernah patungan dengan

am

saksi ARI KUSUMAWATI untuk mengembalikan uang atas temuan 

Bahwa Saksi tidak ada jabatan lain di perusahaan lain.

Bahwa Perusahaan milik SUSILO PRABOWO memiliki peralatan AMP

ep

ah k

BPK tersebut.

R

yang menjadi spesialisasi perusahaan yang tidak dimiliki oleh

Bahwa Untuk pekerjaan jalan hotmix, peralatan AMP ini sangat

A gu ng

In do ne si

perusahaan lain.

membantu dalam menekan harga produksi.

Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran proyek yang dikerjakan oleh saksi.

Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 6 sebagai berikut: Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO

lik

berikut :

1) Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjenkidul, dengan nilai kontrak Rp. 393.990.450,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp

ub

m

ah

alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun 2017 adalah sebagai

351.009.450,-). Dikerjakan oleh CV. DAYA NUSANTARA, dan dari

ep

ka

pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 19.787.200, 2) Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjenkidul Lanjutan, dengan nilai

Rp

830.156.100,-).

Dikerjakan

oleh

CV.

DAYA

on

Hal. 74 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

NUSANTARA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan

es

adalah

R

ah

kontrak Rp. 931.808.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sebesar Rp 45.232.300,

3) Penataan Strain Kali Lahar, dengan nilai kontrak Rp. 294.713.000,-

ng

(nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp 262.562.400,-). Dikerjakan oleh CV. KARTIKA PERKASA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 13.866.900, -

gu

4) Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip, dengan nilai kontrak Rp.

684.865.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp

pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 31.656.800, -

5) Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari, dengan nilai kontrak Rp.

ub lik

ah

A

610.152.400,-). Dikerjakan oleh CV. PURNAMA JAYA, dan dari

493.513.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp 439.675.100,-). Dikerjakan oleh CV. SAPTA SARANA, dan dari

am

pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 24.742.200, 6) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Bali bagian Timur, dengan nilai

ep

kontrak Rp. 987.438.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak

ah k

adalah Rp 879.717.100,-). Dikerjakan oleh CV. SAPTA SARANA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp

In do ne si

R

49.099.400, -

7) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara bagian Barat, dengan

A gu ng

nilai kontrak Rp. 812.509.560,- (nilai kontrak setelah dipotong

pajak adalah Rp 723.871.960,-). Dikerjakan oleh CV. SAPTA SARANA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 41.576.700, -

8) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara bagian Timur, dengan

nilai kontrak Rp. 1.867.800.000,- (nilai kontrak setelah dipotong

lik

PERSADA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp 94.324.600, -

9) Rehab Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung bagian Utara Lanjutan,

ub

m

ah

pajak adalah Rp 1.664.040.000,-). Dikerjakan oleh CV. YALA BUMI

dengan nilai kontrak Rp. 2.387.929.000,- (nilai kontrak setelah

ka

dipotong pajak adalah Rp 2.127.427.400,-). Dikerjakan oleh CV.

ep

YALA BUMI PERSADA, dan dari pekerjaan ini diperoleh

ah

keuntungan sebesar Rp 123.275.300,-

on

Hal. 75 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

11.341.000.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp

es

R

10) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar, dengan nilai kontrak Rp.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

10.000.700.000,-). Dikerjakan oleh PT. MODERNA TEHNIK

PERKASA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar

ng

Rp 552.881.600,-

11) Peningkatan Jalan di Jalan D.I. Panjaitan, dengan nilai kontrak Rp.

4.509.990.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp

gu

3.976.990.700,-).

Dikerjakan

oleh

PT.

MODERNA

TEHNIK

PERKASA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar

12) Peningkatan Jalan di Jalan Ir. Soekarno Lanjutan, dengan nilai

ub lik

kontrak Rp. 4.469.300.000,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak

ah

A

Rp 241.850.200,-

adalah Rp 3.941.110.000,-). Dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI USAHA, dan dari pekerjaan ini diperoleh keuntungan sebesar Rp

am

242.206.400,-

13) Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung bagian Selatan,

ep

dengan nilai kontrak Rp. 2.719.172.000,- (nilai kontrak setelah

ah k

dipotong pajak adalah Rp 2.397.815.100,-). Dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI USAHA, dan dari pekerjaan ini diperoleh

In do ne si

R

keuntungan sebesar Rp 145.942.400,-

A gu ng

Dengan demikian, proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun

2017, total nilai kontraknya adalah Rp 31.894.028.010,- (nilai kontrak setelah dipotong pajak adalah Rp.28.205.227.710,-), dan total jumlah keuntungan

yang

diperoleh

di

tahun

2017

1.626.442.000,-

adalah:

Rp.

lik

alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:

ub

1) Peningkatan Jalan di Jalan Brigjen Katamso Lanjutan, dengan nilai

m

ah

Proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO

kontrak Rp. 3.787.143.000,-, dikerjakan oleh PT. MODERNA

ka

TEHNIK PERKASA.

ep

2) Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol, dengan nilai kontrak

ah

Rp. 9.925.536.000,-, dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI.

on

Hal. 76 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

kontrak Rp. 3.001.480.000,-, dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI

es

R

3) Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Utara, dengan nilai

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

USAHA.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Selatan, dengan nilai

ng

kontrak Rp. 1.708.712.000,-, dikerjakan oleh CV. PANDAN ARUM.

5) Pemeliharaan Jalan di Kec. Sukorejo I, dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,- , dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI.

gu

6) Pemeliharaan Jalan di Kec. Sananwetan, dengan nilai kontrak Rp. 8.898.636.000,- ,dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI.

kontrak Rp. 3.907.027.000,- ,dikerjakan oleh PT. SARANA MULTI USAHA.

ub lik

ah

A

7) Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Bd. Tanggung, dengan nilai

8) Pembangunan Gedung Kesenian Tahap II, dengan nilai kontrak Rp.4.456.181.000,- , dikerjakan oleh PT. MODERNA TEHNIK

am

PERKASA.

ep

Dengan demikian, proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr.

ah k

SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Kota Blitar pada periode tahun 2016, total nilai kontraknya adalah Rp 41.529.422.000,- (nilai kontrak

In do ne si

R

setelah dipotong pajak adalah Rp. 36.636.933.000,-), dan total jumlah keuntungan yang diperoleh di tahun 2016 adalah sekitar 5,5 %

A gu ng

yaitu sekitar Rp. 2.015.031.315,-

Saya tambahkan bahwa pada tahun 2016, ada tiga proyek/ pekerjaan

konstruksi di Kota Blitar yang dikerjakan oleh kontraktor/ perusahaan lain dengan meminjam nama perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN, yaitu :

1) Pemeliharaan Jalan di Kec. Kepanjenkidul, dengan nilai kontrak Rp.

lik

ah

8.883.332.000,-, dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT (salah satu Ketua Asosiasi penyedia jasa konstruksi di Kota Blitar) dan asosiasi

jasa

konstruksi

di

Kota

Blitar,

dengan

ub

m

gabungan

menggunakan nama PT. JALA BUMI MEGAH (perusahaan milik

ka

Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN). PT. JALA BUMI MEGAH

ep

mengikuti lelang pekerjaan tersebut, dan setelah PT. JALA BUMI

ah

MEGAH memenangkan lelang, pekerjaan tersebut sepenuhnya

Kota

Blitar.

PT.

JALA

BUMI

MEGAH

on

Hal. 77 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

tidak

es

di

ng

M

konstruksi

R

dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mendapatkan imbalan apapun dari Sdr. AGUS PUTUT dan

gabungan asosiasi jasa konstruksi di Kota Blitar. Kesepakatan

ng

awalnya sebenarnya setelah kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa

konstruksi di Kota Blitar akan melaksanakan pekerjaan tersebut

gu

dengan membeli hotmix dari kami (PT. JALA BUMI MEGAH), namun karena ternyata di kemudian hari kami tidak mampu menyediakan

jasa konstruksi di Kota Blitar tidak jadi membelinya dari kami.

ub lik

2) Pemeliharaan Jalan di Kec. Sukorejo II, dengan nilai kontrak Rp.

ah

A

hotmix tersebut, maka Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi

3.951.263.000,- , dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT (salah satu Ketua Asosiasi penyedia jasa konstruksi di Kota Blitar) dan

am

gabungan

asosiasi

jasa

konstruksi

di

Kota

Blitar,

dengan

menggunakan nama PT. JALA BUMI MEGAH (perusahaan milik

ep

Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN). PT. JALA BUMI MEGAH

ah k

mengikuti lelang pekerjaan tersebut, dan setelah PT. JALA BUMI MEGAH memenangkan lelang, pekerjaan tersebut sepenuhnya

di

Kota

Blitar.

PT.

In do ne si

konstruksi

R

dikerjakan oleh Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa JALA

BUMI

MEGAH

tidak

A gu ng

mendapatkan imbalan apapun dari Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa konstruksi di Kota Blitar. Kesepakatan

awalnya sebenarnya setelah kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa

konstruksi di Kota Blitar akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan membeli hotmix dari kami (PT. JALA BUMI MEGAH), namun

lik

hotmix tersebut, maka Sdr. AGUS PUTUT dan gabungan asosiasi jasa konstruksi di Kota Blitar tidak jadi membelinya dari kami. 3) Pematangan

Lahan

Taman

Bendo,

dengan

nilai

kontrak

ub

m

ah

karena ternyata di kemudian hari kami tidak mampu menyediakan

Rp.398.140.000,- , saya tidak ingat siapa yang mengerjakan

ka

pekerjaan tersebut, namun dengan meminjam nama CV. DAYA

es on

Hal. 78 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

NUSANTARA (milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Sedangkan pada tahun 2018, belum ada proyek yang dikerjakan Perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Kota

ng

Blitar.

Atas hal ini saksi membenarkannya. Sebenarnya yang lebih tahu adalah SUSILO PRABOWO, namun karena SUSILO PRABOWO

gu

sudah ditahan dan penyidik meminta saksi agar menghadirkan data keuntungan perusahaan maka keterangan ini adalah berdasarkan data

Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak pemerintah

ub lik

Kota Blitar.

ah

A

yang saksi cari di perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menyatakan tidak mengetahui, sedangkan Terdakwa II

5. Saksi

ADRIANA

YUSTININGRUM,

Memberikan

keterangan

di

ep

am

BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan keberatan.

berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SAMANHUDI dan

R

In do ne si

ah k

persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

BAMBANG PURNOMO, SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG

A gu ng

PRAYITNO. Saksi hanya tahu dengan Terdakwa SAMANHUDI dan SYAHRIMULYO.

Bahwa Saksi bekerja di PT. MODERNA TEKNIK PERKASA selaku

petugas administrasi yang bertugas menyiapkan administrasi untuk melakukan tender. Saksi mulai bekerja sejak tahun 2013.

Bahwa PT. MODERNA TEKNIK PERKASA dimiliki oleh SUSILO

Bahwa yang sehari-hari mengurusi soal administrasi ada beberapa

lik

orang, namun penanggung jawabnya adalah saksi. 

Bahwa SUSILO PRABOWO juga memiliki perusahaan PT. SARANA

ub

m

ah

PRABOWO als EMBUN.

MULTI USAHA, PT. MODERN MAKMUR MANDIRI, PT. JALA BUMI

ep

ka

MEGAH, PT. TATA KARUNIA ABADI, CV. TAHTA SARANA, CV. KARTIKA PERKASA, CV. JAYA NUSANTARA, CV. PURNAMA JAYA,

ah

CV. ERLANGGA PUTRA, CV. MARGATAMA, CV. KARYA MAKMUR.

on

Hal. 79 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

namun untuk administrasinya dipisah. Yang mengurus perusahaan-

es

R

Seluruh perusahaan tersebut adalah beroperasional di satu gedung,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

perusahaan tersebut adalah bu KONI, pak EKA selaku pemeriksa

dokumen lelang, pak HERMAN untuk di bagian lapangan, AHMAD

ng

SYARIF merupakan direktur. Jadi seluruh perusahaan itu dijalankan oleh lima orang ini saja.

Bahwa sebelumnya memang kalau lelang dilakukan, perusahaan-

gu

perusahaan ini saling berafiliasi saat mengikuti pelelangan pekerjaan, namun setelah ada peraturan larangan perusahaan berafiliasi saat

salah ada pada tahun 2014. 

Bahwa Perusahaan-perusahaan milik SUSILO PRABOWO tidak

ub lik

ah

A

mengikuti lelang maka hal ini tidak dilakukan. Perpres ini kalau tidak

pernah mengikuti lelang secara bersama-sama. 

Bahwa Saksi pernah mencari pendamping dari perusahaan lain,

am

namun tidak harus berasal dari group perusahaan milik SUSILO PRABOWO.

Yang

meminta

agar

mencari

pendamping

dari

ep

perusahaan lain adalah SUSILO PRABOWO. Hal ini dikarenakan

ah k

secara administrasi jika penawar kurang dari tiga, maka tidak dapat

Bahwa salah satu perusahaan yang pernah dipinjam adalah milik saksi

In do ne si

R

dilakukan pelelangan.

ARI. Ini terjadi saat memasukkan penawaran pekerjaan pembangunan

A gu ng

SMPN 3 Blitar.

Bahwa selain ke perusahaan milik saksi ARI KUSUMAWATI, ada juga peminjaman perusahaan ke malang yakni PT. SUMBER CAHAYA AGUNG.

Bahwa Saksi tidak mengurusi keuangan karena kedua perusahaan itu sering meminta dukungan peralatan kepada perusahaan SUSILO

lik

masing sehingga untuk peminjaman ini kedua perusahaan tersebut tidak perlu dibayar. 

Bahwa yang mengurusi soal keuangan perusahaan adalah SUSILO

ub

m

ah

PRABOWO saat mengikuti pelelangan pekerjaan mereka masing-

PRABOWO itu sendiri.

Bahwa sejak saat saksi menjadi pegawai di perusahaan SUSILO

ep

ka

PRABOWO, sudah ada pekerjaan yang dikerjakan di Blitar dan

Bahwa untuk pekerjaan di Tulungagung, perusahaan milik SUSILO

on

Hal. 80 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

PRABOWO yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sejak tahun 2014

es

R

ah

Tulungagung.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sampai dengan 2017 adalah PT. SARANA MULTI USAHA, PT. MODERNA TEKNIK PERKASA, PT. JALA BUMI MEGAH, PT. TATA 

ng

KARUNIA ABADI.

Bahwa Perusahaan milik SUSILO PRABOWO pernah mengerjakan

pekerjaan secara bersama-sama dengan perusahaan milik saksi ARI

gu

KUSUMAWATI.

Bahwa selain join operation (bekerja sama dengan perusahaan ARI

operation dengan perusahaan lain. 

Bahwa Saksi lupa nama pekerjaannya, nama-nama pekerjaan ini

ub lik

ah

A

KUSUMAWATI) perusahaan milik SUSILO PRABOWO tidak ada joint

am

sudah saksi sebutkan di BAP saksi dan sudah sesuai dengan BAP. 

Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 8 dan 9.

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP mengenai pekerjaan SUSILO PRABOWO yang ada di Kota Blitar yakni:

ah k

ep

Pada tahun 2016 adalah

a. Jalan Kecamatan Sukorejo dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

R

ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,00

In do ne si

b. Jalan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA

A gu ng

KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,00

c. Lingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536. 000,00

d. Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 2. 739. 591.000,-;

e. Jalan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;

lik

MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-

g. Gedung Kesenian dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,-;

ep

ka

Pada tahun 2017 adalah:

ub

m

ah

f. Jalan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksanan PT JALA BUMI

a. Jalan Mastrip dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai

ah

Rp. 2. 594. 375. 000,-;

R

b. Jalan Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA

es on

Hal. 81 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

ABADI senilai Rp. 3. 775. 929. 000,-;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

c. Jalan DI Panjaitan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp. 4. 509. 590. 000,-

ng

d. SMP 3 dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp.11. 341. 000. 000,-.

Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama-nama proyek yang pernah

gu

dikerjakan perusahaan SUSILO PRABOWO dari tahun 2014 sampai

penyidikan, atas dasar saksi disuruh telpon ke kantor untuk meminta

data, jadi saksi sudah diminta lampiran kontraknya dari 2014 s.d.

am

2018.

ub lik

ah

A

dengan 2015 akan tetapi data yang diberikan saksi pada saat

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang data-data plotingan proyek.

Bahwa saat mengikuti pelelangan, saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan juga dari LPSE karena saksi selalu memantau situs LPSE

ah k

ep

dan itu terbuka untuk umum.

Bahwa Setiap pelelangan yang diikuti oleh PT. MODERNA TEKNIK

R

PERKASA tidak selalu dimenangkan oleh PT. MODERNA TEKNIK

In do ne si

PERKASA karena terkadang ada dokumen yang tidak terupload sehingga penawaran menjadi gugur.

A gu ng

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bagian pelaksana lelang dan tidak pernah bertemu pihak pemerintah Kota Blitar.

Bahwa Saksi mengikuti pelelangan dengan berdasarkan peraturan yang ada.

Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti nomor

153 s.d. 173 yang ditunjukkan di persidangan terkait proyek yang

ah

dilaksanakan oleh perusahaan SUSILO PRABOWO alias EMBUN

KARUNIA ABADI.

ub

m

Atas keterangan saksi ADRIANA YUSTITININGRUM tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menyatakan tidak mengetahui, sedangkan

ep

ka

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan keberatan.

R

6. Saksi ANDRIANI, Memberikan keterangan di persidangan di bawah

on

Hal. 82 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

es

sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

diantaranya menggunakan PT JALA BUMI MEGAH. PT TATA

Halaman 82


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa

Saksi

tidak

kenal

dengan

Terdakwa

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMANHUDI,

SYAHRIMULYO, SUTRISNO dan AGUNG PRAYITNO. Saksi hanya

ng

tahu dengan Terdakwa SAMANHUDI dan SYAHRIMULYO. Namun untuk BAMBANG PURNOMO als TOTO saksi kenal.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BAMBANG PURNOMO selaku

gu

penjahit baju.

Bahwa Saksi kenal dengan SUSILO PRABOWO als EMBUN yang

dengan Terdakwa BAMBANG PURNOMO sebagai sesama orang Blitar. Terdakwa BAMBANG PURNOMO sering datang ke rumah

ub lik

ah

A

merupakan suami saksi. SUSILO PRABOWO als EMBUN juga kenal

saksi. 

Bahwa Saksi tidak kenal dengan AGUNG PRAYITNO, saksi pernah

am

melihatnya ketika OTT terjadi. 

Bahwa SUSILO PRABOWO als EMBUN pernah menitipkan sesuatu

ah k

ep

kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa AGUNG PRAYITNO. Kemudian Terdakwa AGUNG PRAYITNO datang dan mengambil

R

barang tersebut. Saksi tidak mengetahui isi barang tersebut. Barang

Bahwa isi kardus yang diberikan oleh saksi adalah uang yang menurut

A gu ng

In do ne si

tersebut berupa kardus.

penuturan SUSILO PRABOWO adalah sejumlah Rp1.000.000.000,-. Namun saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak membuka kardus tersebut.

Bahwa Saksi menyerahkan uang itu pada tanggal 6 Juni 2018.

Bahwa sehari-hari SUSILO PRABOWO ini sering bekerja di proyek pemerintah dan sering di lapangan, namun saksi tidak terlalu mengerti.

Bahwa Saat SUSILO PRABOWO menitipkan uang itu, dia tidak apa-apa

dan

hanya

mengatakan

jika

lik

mengatakan

ada

yang

mengambil maka berikan saja. Lalu Terdakwa AGUNG PRAYITNO datang dan mengambil uang itu tanpa mengatakan apa-apa. 

ub

m

ah

Bahwa Saksi tidak tahu adanya penitipan uang dari SUSILO

ep

ah

ka

PRABOWO kepada Terdakwa BAMBANG PURNOMO. 

Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa AGUNG PRAYITNO itu siapa.

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, saksi ada acara reuni di luar rumah

es on

Hal. 83 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

sehingga baru datang kerumahnya pada pukul 15.30 WIB. Saat saksi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

datang, SUSILO PRABOWO juga baru datang. Saksi juga tahu saat petugas KPK datang ke rumah saksi.

Bahwa Saksi tidak tahu apa kata-kata petugas KPK yang datang ke

ng

rumah saksi tersebut.

Bahwa saat petugas KPK datang ke rumah saksi, tidak ada Terdakwa

gu

BAMBANG PURNOMO als TOTO di rumah saksi, lalu datang

Terdakwa BAMBANG PURNOMO als TOTO ke rumah saksi.

TOTO dan saksi dibawa oleh petugas KPK. 

Bahwa Saksi tidak tahu apa isi barang yang dibawa oleh Terdakwa

ub lik

ah

A

Kemudian SUSILO PRABOWO, Terdakwa BAMBANG PURNOMO als

BAMBANG PURNOMO als TOTO. 

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SYAHRI MULYO.

am

Atas

keterangan

SAMANHUDI

saksi

ANWAR

ANDRIANI menyatakan

tersebut,

tidak

Terdakwa

mengetahui,

I

MUH.

sedangkan

ep

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO menyatakan tidak mengajukan

R

ah k

keberatan.

In do ne si

7. Saksi HERMANSYAH PERMADI, Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Bitar.

Bahwa Saksi tahu dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai

A gu ng

kontraktor di Kota Blitar.

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proyek yang diikuti dan dimenangkan oleh perusahaan yang milik dan/atau terafiliasi dengan

lik

Pada tahun 2016 adalah:

a. Peningkatan Jalan di Jalan Brigjen Katamso Lanjutan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp. 3.787.143.000,-;

ub

m

ah

SUSILO PRABOWO alias MBUN di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

ep

ka

b. Peningkatan Jalan di Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536.

ah

000,-;

MULTI

USAHA

dengan

nilai

kontrak

on

Hal. 84 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

gu A

Rp.

es

SARANA

ng

M

PT

R

c. Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Utara dengan pelaksana

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

3.001.480.000,-;

d. Jalan Kecamatan

Sukorejo I dengan pelaksana PT. TATA

ng

KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,-;

e. Jalan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;

gu

f. Jalan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,-;

MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-;

h. Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Bd. Tanggung dengan pelaksana

ub lik

ah

A

g. Jalan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksana PT JALA BUMI

PT SARANA MULTI USAHA dengan nilai Rp. 3.907.027.000,-; i. Gedung Kesenian Tahap II dengan pelaksana PT MODERNA

am

TEHNIK PERKASA dengan nilai Rp4.456. 181.000,-; Pada tahun 2017 adalah:

ep

a. Pembangunan Jalan Boulevard di Jalan Mastrip dengan pelaksana

ah k

PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp2.594.375.000,-; b. Peningkatan Jalan di Jalan Ir Soekarno Lanjutan dengan pelaksana

c. Peningkatan

jalan di D.I.

Panjaitan

In do ne si

R

PT SARANA MULTI USAHA senilai Rp4.469.300.000,-; dengan

pelaksana

PT

A gu ng

MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp4.509.990.000,-;

d. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Bali Bagian Timur dengan pelaksana CV SAPTA SARANA senilai Rp987.438.000,-;

e. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Timur dengan

pelaksana

CV

YALA

BUMI

Rp1.867.800.000,-;

PERSADA

senilai

lik

dengan pelaksana CV SAPTA SARANA senilai Rp1.593.156.000,-; g. Rehailitas Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA senilai

ub

m

ah

f. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Barat

Rp2.387.929.000,-;

ka

h. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjug Bagian Selatan

ah

Rp2.719.172.000,-.

ep

Lanjutan dengan pelaksana PT SARANA MULTI USAHA senilai

on

Hal. 85 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

STADION dengan nilai sekitar Rp. 800 juta. Untuk proyek lain belum

es

R

Untuk tahun 2018, SUSILO PRABOWO baru mendapatkan proyek

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sempat dilelang tetapi sudah terjadi OTT KPK.

Bahwa Saksi pernah menyiapkan daftar proyek yang ada di Dinas

ng

PUPR, selanjutnya saksi serahkan kepada Walikota (Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR) karena diminta oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

gu

ANWAR memberikan arahan secara lisan yakni yang pertama agar

dikerjakan dengan baik, dan yang kedua untuk pekerjaan-pekerjaan

Bahwa setelah saksi mendapatkan arahan dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ANWAR

kemudian

saksi

menyiapkan

dokumen

ub lik

ah

A

jalan agar bisa dilaksanakan oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

administrasi yang nantinya diharapkan bisa membantu SUSILO PRABOWO alias EMBUN melaksanakan kegiatan (proyek) tersebut

am

misalnya mencantumkan dalam dokumen spesifikasi teknis bahwa untuk kegiatan jalan menggunakan alat-alat tertentu yang di Kota Blitar

ah k

ep

hanya dimiliki oleh SUSILO PRABOWO.

Bahwa setelah saksi diberikan arahan kemudian saksi memberikan infromasi kepada asosiasi kontraktor dalam arti bahwa mengenai

In do ne si

R

pekerjaan di Kota Blitar dalam tahun berjalan. Saksi melakukan hal itu karena komunikasi dengan asosiasi di Kota Blitar berjalan cukup baik

A gu ng

dan saksi sebagai pembina jasa konstruksi mendorong agar rekanan lokal bisa mengerjakan di Kota Blitar.

Bahwa tujuan saksi memberikan informasi mengenai pekerjaan kepada

asosiasi

kontraktor,

supaya

mereka

mempersiapkan

administrasi teknis yang nanti mereka (kontraktor) sudah siap pada saat lelang diumumkan.

Bahwa selanjutnya saksi akan mengkomunikasikan daftar paket dan

lik

arahan tersebut kepada asosiasi para kontraktor yang biasanya diwakili oleh SUSILO PRABOWO alias MBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan Alm. BENO yang diwakili anaknya serta perwakilan

GAPENSI.

ub

m

ah

Selanjutnya

untuk proyek lainnya

akan

ep

ka

dibicarakan pembagiannya di asosiasi. Pertemuan tersebut terjadi di kantor. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pada saat terjadi

ah

lelang

maka

tidak

saling

mengambil

alokasi

kontraktor

lain.

es on

Hal. 86 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

Pengaturan untuk menang tidak perlu dilakukan di ULP karena para

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

kontraktor sudah saling memahami proyek masing-masing. Mereka bersepakat sendiri diluar arahan saksi.

Bahwa selain itu, saksi juga berperan untuk mendamaikan apabila

ng

terjadi persoalan pembagian proyek antar kontraktor sehingga pada saat lelang tidak terjadi persoalan.

Bahwa untuk tahun 2018, saksi baru mendapatkan arahan dari

gu

SAMANHUDI yang berpesan untuk proyek jalan untuk SUSILO

Februari atau Maret 2018 di rumah dinas. Akan tetapi, saksi belum sempat

untuk

mengumpulkan

pengusaha

seperti

tahun-tahun

ub lik

ah

A

PRABOWO alias MBUN. Arahan tersebut saksi terima sekitar bulan

sebelumnya karena perencanaan lelang belum selesai dan terjadi OTT KPK.

am

Bahwa pengusaha sudah saling mengerti dan masing-masing proyeknya sehingga mereka bisa mempersiapkan administrasi dan

ah k

ep

teknis masing-masing perusahaan.

Bahwa Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR pernah memberikan

R

arahan pada acara coofe morning di Kantor Dinas PUPR, namun

In do ne si

sifatnya umum. Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR menghimbau

kepada penyedia jasa konstruksi karena sudah bekerja di Kota Blitar

A gu ng

dan mereka sebagian besar warga blitar, kalau mau berpartisipasi di

Kota Blitar silahkan berpartisipasi misalnya ketika hari jadi kita membutuhkan anggaran untuk hadiah dan lain-lain.

Bahwa mereka yang sudah bekerja atau mendapatkan pekerjaan (proyek) di Kota Blitar, dan ketika pemerintah daerah ada acara maka

kita membutuhkan dukungan dari rekanan untuk hadiah dan lain-lain.

Bahwa Saksi tidak ingat apakah SRI BASUKI ada memberikan tanda terima kasih kepada saksi.

Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp250

juta

kepada

SUSILO

PRABOWO

untuk

uang

muka

ep

ka

lik

PRABOWO bisa berupa uang atau material.

ub

m

ah

Dukungan tersebut bisa material atau uang. Dukungan dari SUSILO

pembebasan tanah karena saat itu di akhir tahun dan penjual nya

ah

harus cepat sementara proses administrasi di APBD memakan waktu

es on

Hal. 87 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

maka saksi melakukan inisiatif untuk meminjam uang kepada SUSILO

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PRABOWO. Selanjutnya setelah uang APBD cair kemudian uang tersebut dikembalikan.

Bahwa Saksi pernah melakukan pembicaraan telepon dengan SUSILO

ng

PRABOWO terkait proyek. Pembicaraan diawali dengan pembicaraan tukar guling SPBU milik SUSILO PRABOWO yang berada ditanah

gu

Pemkot Blitar. SUSILO PRABOWO meminta agar dilakukan lebih

cepat. Hal tesebut mengingat usulan tersebut dikembalikan oleh

Blitar dan GLEBERT sebagai Ketua DPRD Kota Blitar karena tanah

yang digunakan untuk SPBU tidak sesuai peruntukannya. saksi

ub lik

ah

A

DPRD Kota Blitar yang disebutkan AGUS dari Komisi III DPRD Kota

komunikasikan harus segera dirapatkan dengan Sekretaris Daerah. 

Bahwa pada pembicaraan kedua, saksi menyampaikan bahwa untuk

am

alokasi paket DAK tahun 2018 yang awalnya dialokasikan untuk SUSILO

PRABOWO sebaiknya

dibagikan

agar merata.

Saksi

ep

menyampaikan bahwa agar ada pemerataan untuk pihak-pihak lain

ah k

seperti MULAD, BENO, KAMTO dan KARSO. SUSILO PRABOWO

R

dikhawatirkan adanya konflik antar kontraktor.

In do ne si

tidak setuju, Namun, pada akhirnya dilakukan tender bebas karena

Bahwa pembicaraan ketiga, saksi menyampaikan bahwa untuk fee

A gu ng

paket Stadion, tanah urug dan gedung kesenian agar diberikan fee

kepada saya bukan kepada Walikota. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung operasional PUPR dan untuk kepentingan diri saksi. Saksi tidak menentukan jumlahnya

berapa. Sedangkan

angka yang

disebutkan adalah nilai paketnya. Saksi mengkomunikasikan bahwa telah berkoordinasi dengan PPK dan PPTK. SUSILO PRABOWO

PRABOWO sudah

lik

mendapatkan proyek Stadion pada tahun 2018.

Bahwa nilai proyek Stadion sejumlah Rp700 juta sekian. Permintaan

ub

fee atas inisiatif saksi sendiri. Untuk kegiatan operasional yang tidak

m

ah

menyanggupi permintaan tersebut. SUSILO

dianggarkan di APBD maka akan kita dukung dengan partsipasi dari 

ep

ka

rekanan.

Bahwa spesifikasi teknis yang di Kota Blitar hanya dimiliki oleh

ah

SUSILO PRABOWO alias EMBUN adalah terkait peralatan jalan

R

misalnya Asphalt finisher, tandem roller, tire roller, asphalt sprayer,

es on

Hal. 88 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

dan compressor sebagaimana dijelaskan dalam BAP saksi.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa meskipun kontraktor tidak memiliki alat Asphalt finisher,

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tandem roller, tire roller, asphalt sprayer, dan compressor, dia bisa ikut

ng

tender dengan menyewa. Itu sifatnya terbuka dan proses tender ada di ULP.

Bahwa Saksi tidak ingat berapa kontraktor yang ikut mendaftar karena

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pemberian fee.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jika ada orang diberikan proyek kemudian akan memberikan kickback.

Bahwa saksi membernarkan keterangannya dalam BAP nomor 14

ub lik

ah

A

gu

prosesnya ada di ULP.

yang menyatakan:

“…. Pembicaraan ketiga, saya menyampaikan bahwa untuk fee paket

am

Stadion, tanah urug dan gedung kesenian agar diberikan fee kepada saya bukan kepada Walikota.”

dengan

SUSILO

ep

ah k

Penuntut umum memutarkan rekaman pembicaraan antara saksi PRABOWO

yang

tersimpan

dalam

file

:

R

Voice_call_(incl._VoIP)_63045671_62811303268_2018-04-06_08-32-

es on

Hal. 89 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

55.wav menit 00.07.45 s.d. 00.08.31 dengan transkrip sebagai berikut:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap rekaman pembicaraan tersebut, pada pokoknya saksi

A gu ng

menerangkan sebagai berikut:

 Pembicaraan tersebut antara saksi dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

 Terkait dengan perkataan saksi “tapi itu di luar pak wali loh, Pak itu”

bahwa itu lebih kepada alasan teknis karena ketiga tiganya dalam

kendali saksi. Saksi tidak mengetahui ada bagian untuk Walikota

lik

Terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

ub

m

ah

(Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR).

berikut:

ka

 Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti

ep

tersebut.

ah

 Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI membantu

perusahaan

SUSILO

PRABOWO

untuk

R

ANWAR

on

Hal. 90 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

spesifikasi teknis yang di Kota Blitar hanya dimiliki oleh SUSILO

es

mendapatkan pekerjaan (proyek) jalan, sehingga saksi menuliskan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PRABOWO sebagaimana yang tertulis dalam barang bukti tersebut. Hal itu dilakukan sejak tahun 2016 s.d. tahun 2018.

ng

 Saksi menuliskan dalam dokumen tersebut: “di kota blitar dimiliki

oleh sdr. Susilo”. Ini merupakan penjabaran persepsi saksi atas

gu

arahan dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum

A

tersebut, saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

ub lik

ah

 Bahwa benar ada penunjukan langsung untuk proyek kepada SRI

BASUKI, dan dalam dokumen barang bukti tersebut memang benar

am

tulisan saksi. 

Bahwa saksi membenarkan BAP tanggal 07 Agustus 2018 angka 6

ep

alinea akhir yang berbunyi:

ah k

Dinas PUPR Kota Blitar kemudian meminta partisipasi dari para penyedia jasa konstruksi skala kecil tersebut. Nama-nama yang saya

In do ne si

R

tulis dalam catatan tersebut adalah:

1. TOTOK  Priyo Kauman : Sdr. TOTOK (saat ini Wakil Ketua DPRD

A gu ng

Kota Blitar); dst.

26. SRI BASUKI : penyedia jasa konstruksi di Kota Blitar (lupa nama perusahaannya.

Bahwa yang didaftar tersebut itu merupakan orang yang mendapatkan proyek. SRI BASUKI pernah memberikan bantuan/partisipasi kepada

lik

ah

saksi, namun saksi lupa karena jumlahnya seperti itu, apakah SRI BASUKI pernah atau tidak. Data yang disitu kadang-kadang juga tidak

ub

m

semua memberikan dana partisipasi ketika kita memberikan surat untuk memberikan partisipasi pada kegiatan ulang tahun kota.

Bahwa yang memberikan uang partisipasi adalah orang yang

Tahun 2018 saksi pernah ditelepon oleh wakil walikota Blitar yaitu

R

ah

mendapatkan proyek

on

Hal. 91 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

meminta tolong kepada saksi agar mengusahakan SRI BASUKI bisa

es

ep

ka

Partisipasi itu seikhlasnya.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mendapatkan pekerjaan, namun saksi katakan bahwa pekerjaan sudah berlangsung sehingga SRI BASUKI tidak mendapatkan 

ng

pekerjaan.

Bahwa tidak ada kompensasi yang saksi berikan kepada wakil walikota Blitar.

Bahwa pekerjaan dari saksi dilaksanakan oleh MUJIONO, setelah

gu

dilaksanakan oleh MUJIONO kemudian diajukan kembali kepada saksi

ULP. 

Bahwa

Saksi memberitahukan

kepada

MUJIONO

bahwa

ada

ub lik

ah

A

untuk saksi tandatangani kemudian setelah itu dikirimkan kembali ke

pengaturan proyek yang dikhususkan kepada SUSILO PRABOWO. 

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proyek pembangunan gedung

am

SMP N 3 Blitar tahap II. 

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SUSILO PRABOWO Alias

ah k

ep

EMBUN pernah menemui Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR. Bahwa pelelangan proyek jalan dilakukan secara umum dan bebas,

Barang bukti yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki

In do ne si

R

siapa saja boleh mengikuti.

A gu ng

P. Sus” merupakan persepsi saksi mengenai arahan dari Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa catatan saksi tersebut tidak pernah saksi tunjukkan kepada Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa Saksi selaku pembina jasa konstruksi bisa memanggil asosiasiasosiasi pengusaha jasa konstruksi karena secara struktural PU berkewajiban untuk melakukan pembinaan pengusaha jasa konstruksi.

Bahwa informasi yang disampaikan oleh Terdakwa I SAMANHUDI

lik

ANWAR mengenai pekerjaan jalan di kota Blitar yang hanya dimiliki oleh SUSILO PRABOWO, saksi sampaikan secara lisan kepada para usahawan

jasa

konstruksi,

kemudian

mereka

ub

m

ah

berunding

dan

bersepakat diantara mereka sendiri karena ada himbauan tersebut. Bahwa Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak menyampaikan arahan

ep

ka

secara detik namun hanya umum saja bahwa untuk pekerjaan jalan

Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

es on

Hal. 92 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

agar diupayakan bisa membantu SUSILO PRABOWO.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi pernah meminjam uang Rp250.000.000,00 (dua ratus

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) kepada SUSILO PRABOWO.

Bahwa dasar saksi meminjam uang tersebut karena ada proyek

ng

jembatan lingkar.

Bahwa Saksi meminjam uang tersebut karena dalam kondisi darurat,

gu

Bahwa pengguna Anggaran atas proyek tersebut adalah saksi.

kalau mau meminjam kepada Pemda proses administrasinya lama dan memiliki

tanah

sudah

mendesak

pembayarannya.

untuk

dibayarkan

Bahwa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut adalah saksi.

Bahwa Saksi meminjam uang tersebut atas nama pribadi saksi sendiri.

Bahwa terkait peminjaman uang tersebut, saksi pernah melaporkan

ub lik

am

ah

A

yang

secara lisan kepada Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR dengan mengatakan “Ini ada kesulitan pembebasan tanah, saya mohon ijin

ah k

ep

kepada Pak Wali untuk mengambil langkah ini”

Bahwa Saksi beberapa kali menerima uang dari SUSILO PRABOWO

keterangan

saksi

HERMANSYAH

PERMADI,

Terdakwa

I

In do ne si

Atas

R

namun jumlahnya lupa untuk kegiatan kota Blitar.

A gu ng

SAMANHUDI ANWAR membenarkan memberikan arahan kepada saksi

HERMANSYAH PERMADI karena Terdakwa I SMANHUDI ANWAR

mengetahui bahwa yang profesional pekerjaannya adalah SUSILO PRABOWO.

Atas keterangan saksi HERMANSYAH PERMADI, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pada saat menjadi anggota dewan.

lik

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ub

m

ah

8. Saksi MOKHAMAD SIDIK, Memberikan keterangan di persidangan

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

ep

ka

TOTOK pada waktu aktif di ORARI.

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II

Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.

es on

Hal. 93 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN,

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan SUSILO PRABOWO alias EMBUN senior saksi di SMA 1.

Bahwa Saksi mengetahui bahwa SUSILO PRABOWO sebagai

ng

kontraktor.

Bahwa memang menjadi kebijakan daerah bahwa SMP N 3 Blitar

gu

harus dibangun, dianggarkan. Kemudian pada saat sesuai jadwal

harus dilaksanakan maka kita ajukan untuk dilaksanakan pelelangan.

Bahwa proses pembangunan SMP N 3 Blitar ada tahap pertama dan tahap kedua.

ub lik

ah

A

Selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang maka ya dijalankan.

Bahwa pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama nilai proyeknya sejumlah

Rp

11,3

Miliar

dimana

yang

mengerjakan

proyek

am

pembangunan SMP N 3 Blitar adalah SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan menggunakan perusahaan PT MODERNA TEKNIK

ah k

ep

PERKASA.

Bahwa pembangunan SMP N 3 Blitar tahap kedua nilai proyeknya

R

sejumlah Rp23 Miliar, saksi tidak mengetahui nantinya proyek tersebut

dikerjakan.

A gu ng

Bahwa sumber dana untuk pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama dan kedua berasal dari APBD Kota Blitar.

In do ne si

akan dikerjakan oleh siapa. Sampai sekarang proyek tersebut belum

Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menanyakan terkait nilai proyek SMP N 3 Blitar. Pada saat itu

tanggal 5 Juni 2018 setelah sholat maghrib, saksi berada di ruang keluarga kemudian dihubungi oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

lik

N 3 Blitar), kemudian saksi menanyakan kepada sekretaris dan kabid yang membidangi, selanjutnya saksi mendapatkan angka itu (nilai anggaran SMP N 3 Blitar) dan saksi sampaikan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa Saksi tidak diarahkan oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ep

ka

ub

m

ah

ANWAR. Saat itu saksi tidak tahu persis jumlahnya (nilai proyek SMP

ANWAR untuk memenangkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

ah

Bahwa proyek tahun 2017 berupa pembangunan gedung SMP N 3

es on

Hal. 94 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

Blitar tahap I dikerjakan oleh SUSILO PRABOWO aliasn Embun

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saat itu (tahun 2017) saksi selaku Pengguna Anggaran (PA),

R

selaku PPK adalah KAMANDOKO

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa proyek tersebut

ng

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhususkan untuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

Bahwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUN tidak pernah memberikan

gu

fee kepada saksi baik tahun 2017 maupun 2018.

Bahwa kegiatan pembangunan gedung SMP N 3 Blitar tahun 2018

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I SAMANHUDI

ANWAR mempunyai calon pelaksana pekerjaan pembangunan SMP N 3 Blitar tahap II tahun 2018.

am

ub lik

ah

A

sudah teranggarkan dalam APBD sejumlah Rp23 miliar

Bahwa Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak pernah mengatakan kepada saksi jika pembangunan gedung SMP N 3 Blitar akan dikerjakan oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN.

Bahwa Saat ini pembangunan gedung SMP N 3 Blitar tahap II belum

ep

ah k

dikerjakan karena belum ada pemenangnya dan belum di lakukan

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II BAMBANG

A gu ng

PURNOMO pernah datang ke kantor walikota.

In do ne si

R

pelelangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR membenarkan menelpon saksi untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO.

Atas keterangan saksi, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan

9. Saksi MOH. AMINURCHOLIS, Memberikan keterangan di persidangan

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

lik

TOTOK 

ub

m

ah

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan

ep

ka

Informatika Pemerintah Daerah Kota Blitar.

Bahwa Saksi mengetahui anggaran proyek SMP N 3 Kota Blitar tahap

ah

dua. Pada waktu itu saksi selaku fungsi kehumasan mengetahui kalau

es on

Hal. 95 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

anggaran proyek SMP N 3 Kota Blitar sekitar Rp23 Miliar.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa I M. SAMANHUDI

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR untuk mempertanyakan terkait proyek SMPN 3 Kota Blitar.

Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

ng

setelah sholat maghrib. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

menanyakan untuk proyek pembangunan SMP N 3 Blitar apakah

gu

tahun ini tuntas. Saksi selanjutnya menyampaikan bahwa proyek

pembangunan SMP N 3 Blitar tahun ini tuntas. Selanjutnya Terdakwa I

pembangunan SMP N 3 Blitar, seingat saksi kemudian saksi menyampaikan bahwa anggarannya Rp23 Miliar. 

ub lik

ah

A

MUH. SAMANHUDI ANWAR menanyakan jumlah anggaran proyek

Bahwa Untuk itu janji kepada masyarakat yang belum dipenuhi tinggal satu yakni pembangunan pasar legi karena menunggu anggaran dari

am

pusat tidak kunjung turun sehingga harus dianggarkan pada tahun 2019.

Bahwa Setelah saksi ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ep

ah k

ANWAR kemudian saksi ditelpon oleh SUSILO PRABOWO alias Pada

saat

itu

SUSILO

PRABOWO

R

EMBUN.

alias

EMBUN

In do ne si

menanyakan kepada saksi apakah saudara barusan ditelpon oleh Pak Wali (Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR). Saksi kemudian

A gu ng

menjawab “KOK TAU?” dan SUSILO PRABOWO mengatakan “SAYA

DISITU”. Berarti pada saat Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon saksi, SUSILO PRABOWO berada disitu (bersama dengan

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR). SUSILO PRABOWO

menyampaikan “AKU SING MBOK OMONGNE NGERTI KABEH”

yakni saksi membicarakan masalah SMP N 3, pembangunan pasar

lik

memang seperti itu yang saksi bicarakan.

Bahwa memang ada beberapa yang kalau anggaran sejumlah Rp50 Miliar yang rencananya untuk pembangunan pasar legi sehingga

ub

m

ah

legi dan masalah pengadaan tanah. Saksi selanjutnya menyampaikan

beban APBD 2019 dikurangi dari sisi yang lain.

Bahwa setelah SUSILO PRABOWO alias EMBUN menghubungi saksi,

ep

ka

dalam pemikiran saksi bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN ingin

Bahwa Penuntut Umum memutarkan rekaman pembicaraan antara

on

Hal. 96 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

saksi dengan SUSILO PRABOWO yang tersimpan dalam file

es

R

ah

meyakinkan kalau mungkin ada proyek SMP N 3 Blitar tahap dua.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Voice_call_(incl._VoIP)_65231575_6281231122770_2018-06-05_19-

18-27.wav dari menit 00.00.00 s.d. 00.01.09 dengan transkrip sebagai

Atas

rekaman

percakapan

tersebut,

saksi

A gu ng

menerangkan sebagai berikut:

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

berikut:

pada

pokoknya

 Bahwa benar itu percakapan antara saksi dengan SUSILO PRABOWO

alias

EMBUN.

Dalam

percakapan

PRABOWO menanyakan mengenai SMP N 3.

itu

SUSILO

 Bahwa dalam pembicaraan saksi dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada menyebutkan dua puluh tiga, dan beliau

Bahwa SUSILO PRABOWO menanyakan nilai anggaran SMP N 3

lik

Blitar. 

Bahwa Saksi kenal dengan SUSILO PRABOWO karena sama-sama penggemar burung berkicau.

ka

ub

m

ah

bertanya pembangunan SMP N 3 tuntas dua puluh tiga.

Bahwa hubungan antara Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR

ep

dengan SUSILO PRABOWO cukup dekat. Ketika ada suatu acara,

ah

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selalu mencandain SUSILO misalnya

“MBAH

DUDUK

DI

DEPAN,

JANGAN

R

PRABOWO

es on

Hal. 97 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

DIBELAKANG” dan saksi melihat ada keakraban disitu.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak pernah mengarahkan

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi agar pembangunan gedung SMP N 3 Blitar dikerjakan 

ng

oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN.

Bahwa SUSILO PRABOWO tidak pernah menceritakan kepada saksi saat dia berkunjung ke rumah Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR

gu

bersama dengan orang lain.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II BAMBANG

PURNOMO pernah bertemu dengan Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR. 

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

am

datang ke kantor walikota 

Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak pernah datang ke

ep

kantor saksi.

ah k

ub lik

ah

A

karena pernah bertetangga.

Atas keterangan saksi MOH AMINURCHOLIS, Terdakwa I SAMANHUDI

In do ne si

PRABOWO.

R

ANWAR membenarkan menelpon saksi untuk meyakinkan SUSILO

A gu ng

Atas keterangan saksi MOH AMINURCHOLIS, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan

10. Saksi SRI BASUKI, Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

Bahwa Saksi selaku Direktur CV Pelaksanan Patria. Saksi memiliki

lik

KARYA JAYA MANDIRI.

Bahwa Saksi pernah mendapatkan proyek di Kota Blitar yakni proyek drainase di karang tengah dengan nilai proyek kurang lebih

ub

m

ah

perusahaan keluarga yakni CV SRI REJEKI, CV PUTRA PATRIA, CV

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), proyek mushola kantor

ep

ka

Dinas PU, proyek pembangunan trotoar dengan nilai proyek kurang lebih Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta) sekian. Proyek

Bahwa cara saksi mendapatkan proyek penunjukan langsung sebagai

on

Hal. 98 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

berikut: Biasanya setelah ada pengumuman dari PU, saksi sowan

es

R

ah

tersebut semua menggunakan proses penunjukan langsung.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

kepada Kepala Dinas PU (HERMANSYAH PERMADI) dan pernah juga sowan ke Wakil Walikota, tujuan saksi sowan tersebut adalah

ng

untuk meminta pekerjaan kepada HERMANSYAH PERMADI dan Wakil Walikota. Saksi pernah juga sowan ke MUJIONO.

Bahwa pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi, saksi pernah menemui

gu

HERMANSYAH PERMADI meminta untuk mendapatkan pekerjaan.

Saksi menyampaikan kepada HERMANSYAH PERMADI “SAYA

INI

BISA

BERPARTISIPASI

DI

KOTA

BLITAR”.

Selanjutnya

HERMANSYAH PERMADI menyampaikan karena proyeknya sedikit,

ub lik

ah

A

SELAKU PENGUSAHA KECIL, MOHON DIBANTU SEPERTI SAYA

maka tidak menjanjikan, coba untuk ditunggu terlebih dahulu. 

Bahwa tidak ada uang yang saksi berikan terkait mendapatkan proyek

am

tersebut. Saksi tidak ada memberikan uang kepada HERMANSYAH PERMADI.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan dapat atau

ep

ah k

tidak pekerjaan, namun pada waktu saksi menemui MUJIONO, MUJIONO pernah mengatakan “INI SAYA SAMPAIKAN KE PAK

In do ne si

R

KADIS DULU”.

Bahwa Saksi menemui MUJIONO di kantor Dinas PU untuk meminta

A gu ng

pekerjaan. Saksi menyampaikan kepada MUJIONO seperti yang disampaikan kepada HERMANSYAH PERMADI, namun MUJIONO

menyampaikan bahwa MUJIONO tidak bisa memastikan karena

menyampaikan kepada HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas. MUJIONO menyampaikan bahwa keputusan ada di Kepala Dinas.

tidak memberikan tanggapan.

tidak memberikan tanggapan

MUJIONO,

Memberikan

keterangan

ep

11. Saksi

ub

m

Atas keterangan saksi SRI BASUKI, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

dipersidangan

dibawah

sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

es on

Hal. 99 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ka

lik

ah

Atas keterangan saksi SRI BASUKI, Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

R



In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Kota Blitar.

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 8 sebagai

ng



berikut:

Setelah ditunjukkan kepada Saya:

gu

1) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

Nomor: 620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

ub lik

2) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

ah

A

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung

am

Bagian Selatan Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

ep

3) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

ah k

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

R

620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

In do ne si

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor:

4) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

A gu ng

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung

Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

5) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

lik

Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

6) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

ub

m

ah

Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

ka

Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara

ep

Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3

ah

Juli 2017.

on

ng

M

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

es

R

7) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

In d

A

gu

Hal. 100 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali

Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3

ng

Juli 2017.

8) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket

gu

Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.

1) Seluruh

paket

pekerjaan

tersebut

dilakukan

pelelangan umum.

melalui

proses

ub lik

ah

A

Dapat Saya jelaskan bahwa:

2) Perusahaan pelaksana dan pegawai lapangan yang berkordinasi No

Nama Paket

.

Proyek

Pegawai Lapangan

Perusahaan

Jalan PT

SARANA Sdr. SIS jalan (Saya tidak

Lanjutan

aslinya)

Jalan PT

SARANA Sdr.

Jalan CV PURNAMA Lupa

Rehabilitasi

JAYA

Jalan CV

SAPTA Sdr.

ah

SAPTA Sdr.

ub

Jalan CV

(Saya

ingat

nama

SISWANTO

dan Trotoar di JL. SARANA

(Saya

Cemara

nama lengkapnya)

Rehabilitasi

Bagian

Jalan CV YALA BUMI Sdr.

R

ah

ROBI

lengkapnya)

ep

m ka

Rehabilitasi

tidak

lik

Peningkatan

Barat

dan Trotoar di Jl. PERSADA

tidak

ingat

SISWANTO

(Saya

tidak

ingat

on

ng

M

nama

lengkapnya)

Bagian

Bali Bagian Timur

19)

ingat

Tanjung

dan Trotoar di JL. SARANA

18)

(Saya

tidak

di Jalan Mastrip

17)

EKO

dan Trotoar di Jl. MULTI USAHA

Selatan Lanjutan

16)

nama

es

Rehabilitasi

ingat

In do ne si

di Jln. Ir. Soekarno MULTI USAHA

A gu ng

15)

Peningkatan

Nama

ep

ah k

14)

R

am

dengan Saya pada proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut:

In d

A

gu

Hal. 101 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagian

nama lengkapnya)

R

Cemara

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur

Rehabilitasi

ng

20)

Jalan CV YALA BUMI Sdr.

dan Trotoar di Jl. PERSADA

gu

Tanjung

tidak

Bagian

A

Peningkatan

ingat

nama

Jalan PT MODERNA Sdr. SIS jalan (Saya

di Jln D.I Panjaitan

TEHNIK

tidak

ingat

nama

aslinya)

ub lik

PERKASA

ah

(Saya

lengkapnya)

Utara Lanjutan

21)

EKO

*) Nama yang sama pada kolom pegawai lapangan merupakan

am

orang yang sama.

ep

3) Apabila dilihat dari pegawai-pegawai lapangan yang berkordinasi

ah k

dengan Saya misalnya Sdr. SIS jalan (Saya tidak ingat nama aslinya) bekerja pada PT SARANA MULTI USAHA dan PT

In do ne si

R

MODERNA TEHNIK PERKASA, Sdr. EKO (Saya tidak ingat nama

lengkapnya) bekerja pada PT SARANA MULTI USAHA dan CV

A gu ng

YALA BUMI PERSADA, Sdr. SISWANTO (Saya tidak ingat nama

lengkapnya) bekerja pada CV SAPTA SARANA dan CV YALA BUMI

PERSADA,

terdapat

hubungan

antara

perusahaan tersebut.

perusahaan-

4) Saya merasa bahwa ada kejanggalan dari pegawai lapangan yang berkordinasi dengan Saya dimana orang yang sama tetapi perusahaanya berbeda.

berfikir ke arah situ. 

ka

lik

atasan Saya ataupun pihak inspektorat karena Saya tidak pernah

ub

m

ah

5) Saya tidak pernah melaporkan temuan kejanggalan tersebut kepada

Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh SRI BASUKI namun lupa

ep

waktunya. SRI BASUKI datang ke kantor Dinas PUPR dan kemudian

ah

saksi menima SRI BASUKI di ruang tamu Bina Marga. SRI BASUKI

on

ng

M

menyampaikan bahwa saksi belum mengetahui dan mencoba

es

R

menyampaikan apakah ada pekerjaan untuk saya. Saksi kemudian

In d

A

gu

Hal. 102 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

berkoordinasi dahulu dengan kepala dinas. Bahwa yang menentukan untuk mendapatkan pekerjaan adalah kepala dinas (HERMANSYAH 

ng

PERMADI).

Bahwa terkait dengan adanya pegawai lapangan yaitu EKO yang dipakai oleh PT SARANA MULTI USAHA dan CV YALA BUMI

gu

PERSADA, saksi tidak mengetahui apa posisinya namun EKO yang

mengendalikan dua kegiatan tersebut (Rehabilitasi Jalan dan Trotoar

Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan). 

Bahwa Saksi menduga bahwa kedua perusahaan yang kegiatannya

ub lik

ah

A

di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan dan Rehabilitasi Jalan dan

dikendalikan oleh EKO ada afiliasinya. 

Bahwa sama halnya kegiatan yang dikendalikan oleh SIS, perusahaan

am

yang dipakai yaitu PT SARANA MULTI USAHA dan PT MODERNA TEHNIK PERKASA juga berafiliasi yaitu dalam satu grup dan kalau

ah k

ep

tidak salah dimiliki oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengaturan jatah proyek di

R

Kota Blitar, Saksi hanya melaksanakan administrasi teknis dan

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP nomor 9 yaitu

A gu ng

In do ne si

mengendalikan pekerjaan di lapangan.

“Pengaturan jatah proyek pengadaan langsung konstruksi di bawah

dua ratus juta di Kota Blitar sepengetahuan saya merupakan

kewenangan Kepala Dinas PUPR. Sepengetahuan saya setelah

proyek pengadaan langsung di Kota Blitar dibagi, saya dipanggil oleh HERMANSYAH PERMADI dan menyampaikan secara lisan kepada

saya apabila suatu proyek sudah menjadi jatah perusahaan tertentu

walaupun ada banyak paket atau proyek yang saya tangani saya tidak

lik

ah

pernah menuliskan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah proyek beserta nama proyeknya. Saya bisa menghafalnya karena

PERMADI.

Terkait

ub

m

setiap hari saya diberitahu atau diingatkan oleh HERMANSYAH proyek-proyek

yang

dilaksanakan

melalui

ep

ka

pelelangan umum saya tidak mengetahui bagaimana pembagiannya”. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian fee yang

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai hal itu.

es on

ng

M

R

ah

diberikan kepada Terdakwa SAMANHUDI ANWAR.

In d

A

gu

Hal. 103 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu terkait dengan proyek,

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi pernah diajak makan oleh orang lapangan saat saksi 

ng

melakukan peninjauan proyek.

Bahwa tidak ada uang saku yang saksi terima saat melakukan peninjauan proyek.

Bahwa HERMANSYAH PERMADI memberitahukan saksi untuk

gu

menyusun spesifikasi teknis. Dasar saksi menyusun adalah hasil dari

Bahwa spesifikasi teknis yang saksi susun bisa dipenuhi oleh perusahaan manapun

Bahwa pelelangan proyek jalan dilakukan secara umum dan bebas, siapa saja boleh mengikuti.

am

ub lik

ah

A

perencanaan pekerjaan.

Bahwa catatan dari HERMANSYAH PERMADI (yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki P. Sus”) tidak ditulis ulang dalam

ep

Bahwa Saksi melaksanakan lelang sudah sesuai dengan aturan

Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa I SAMANHUDI

A gu ng

ANWAR untuk memenangkan perusahaan tertentu.

In do ne si

R

ah k

perencanaan teknis pelelangan.

Atas keterangan saksi MUJIONO, Terdakwa I SAMANHUDI ANWAR tidak memberikan tanggapan.

Atas keterangan saksi MUJIONO, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO tidak memberikan tanggapan.

12. Saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG, Memberikan keterangan di

lik

berikut: 

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

Bahwa Saksi merupakan petugas piket rumah dinas Walikota Blitar.

Bahwa Saksi setiap hari jaga piket rumah dinas, dan setelah jaga

ep

ka

malam baru lepas dinas.

ub

m

ah

persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

Bahwa Selama saksi menjaga rumah dinas Terdakwa I MUH.

ah

SAMANHUDI ANWAR, saksi pernah melihat SUSILO PRABOWO alias

es on

ng

M

R

EMBUN datang ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

In d

A

gu

Hal. 104 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ANWAR pada tanggal 5 Juni 2018. Pada saat itu saksi pada saat menjaga shift siang.

Bahwa pada saat itu saksi menjaga siang, pergantian jaga itu pada

ng

jam 19.00. Jadi sekitar setelah adzan maghrib, ANDY EKA RISVANANDA datang ke pos dan mengatakan “KALAU ADA TAMU

gu

DARI YANG NAMANYA PAK SUSILO, AGAR

NANTI SAYA

DIRUANGAN DIPANGGIL”. Kemudian sekitar jam 18.30 lebih, ada

A

kendaraan masuk dan turunlah dua orang dan melapor ke pos jaga dan menyampaikan “SAYA DARI PAK SUSILO MAU KETEMU BAPAK

ub lik

ah

WALIKOTA”. Selanjutnya saksi memanggil ajudan walikota dan kemudian ajudan menemui SUSILO PRABOWO. Bahwa ada dua orang yang menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yakni

am

SUSILO PRABOWO dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. 

Bahwa Saksi menunggu di depan pos, kemudian memanggil ajudan

ep

yang bernama ANDY EKA RISVANANDA. Selanjutnya ajudan datang

PURNOMO.

Bahwa Saksi mengetahui nama orang yang menemui Terdakwa I

R

In do ne si

ah k

dan menemui SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan BAMBANG

MUH. SAMANHUDI ANWAR adalah BAMBANG PURNOMO pada pemeriksaan

A gu ng

saat

BAMBANG

KPK

PURNOMO.

dan

ditunjukkan

Penyidik

KPK

identitasnya

adalah

menanyakan

sambil

menunjukkan identitas “APAKAH YANG DATANG ORANGNYA INI”.

Dalam identitas yang ditunjukkan penyidik tersebut itu ada nama

Bahwa Saksi menjaga di bagian depan di pos jaga.

Bahwa Saksi baru sekali itu bertemu dengan SUSILO PRABOWO

lik

alias EMBUN. Pada waktu datang dua orang itu tidak membawa apaapa. 

Bahwa Saksi tidak mengetahui BAMBANG PURNOMO sering datang,

ub

m

ah

tertulis BAMBANG PURNOMO.

ep

ka

dan saksi hanya mengetahui saat itu saja.

Atas keterangan saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG tersebut,

PURNOMO

pada

pokoknya

R

ah

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG tidak

mengajukan

keberatan

es on

ng

M

tanggapan/keberatan.

In d

A

gu

Hal. 105 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi ANDY EKA RISVANANDA, Memberikan keterangan di persidangan  

ng

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa Saksi merupakan ajudan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

gu

ANWAR.

Bahwa pada waktu itu ketika saksi diminta oleh Terdakwa I MUH.

untuk menunggu beliau berdua datang

(SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK), tetapi pada saat itu saksi tidak tahu, setahu saksi hanya

ub lik

ah

A

SAMANHUDI ANWAR

SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang datang. 

Bahwa pada sekitar jam 18.00 lebih, Terdakwa I SAMANHUDI

am

ANWAR yang memberitahu saksi bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang akan datang ke rumah dinas. Karena saksi belum

ep

mengetahui dan belum pernah ketemu orangnya, maka saksi bertanya

ah k

kepada yang jaga yakni AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG dan mas

R

ANDI dengan mengatakan “MAS MINTA TOLONG, KALAU PAK

In do ne si

EMBUN DATANG, KASIH TAHU SAYA”. Selanjutnya saksi pergi ruang ajudan dan pada saat itu sudah mendekati waktu isyak. Sekitar

A gu ng

adzan isyak, SUSILO PRABOWO datang dan yang datang itu dua

orang. Pada saat itu saksi dipanggil, akan tetapi saksi tidak menemui

secara langsung karena beliau setelah saksi dipanggil, saksi langsung ke ruang tamu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan memberitahu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kalau SUSILO

PRABOWO alias EMBUN datang dengan salah satu orang. Setelah itu

beliau berdua (SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan BAMBANG

lik

tamu terdapat ruang transit.

ub

dan ternyata orangnya sudah masuk dari pintu barat. Disebelah ruang 

Bahwa SUSILO PRABOWO jalan sendiri melalui pintu sebelah barat.

Bahwa ruang transit itu ada pintu masuk dari sebelah utara dan

ep

ka

m

ah

PURNOMO alias TOTOK) masuk melalui pintu barat dan saksi keluar

sebelah barat. Ruang transit biasanya untuk kegiatan dinas yakni

Bahwa ruang transit tidak selalu dipakai untuk acara.

es on

ng

M

R

ah

tempat transit para pejabat Forkopimda dan lain-lain sebelum acara.

In d

A

gu

Hal. 106 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR langsung menemui

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO PRABOWO alias EMBUN di ruang transit. Antara ruang tamu

ng

dan ruang transit itu berhubungan karena ada pintu di dalam. Selanjutnya saksi langsung sholat isyak dan tarawih, dan Terdakwa I

MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah mengetahui kalau saksi sholatnya

gu

tepat waktu.

Bahwa kami belum ada SOP terkait penerimaan tamu. Saksi pasti

Karena belum ada SOP yang baku, jadi ajudan sebelumnya yang bernama YOGA. 

ub lik

ah

A

diajari oleh ajudan-ajudan sebelumnya bagaimana menerima tamu.

Bahwa jadi kalau menerima tamu, kita harus mengetahui apakah tamu dinas atau tamu selain dinas. Tidak pernah ada klasifikasi tamu dinas

am

dan tamu pengusaha. Karena saksi hanya menanyakan misalkan dari pegawai kan kelihatan karena memakai seragam sedangkan tamu

ah k

ep

umum kan memakai kemeja atau yang lain.

Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan SUSILO

R

PRABOWO alias EMBUN. Saksi pernah mendengar nama SUSILO

In do ne si

PRABOWO alias EMBUN ketika saksi pertama kali jadi ajudan, saksi diceritakan oleh senior (YOGA) ada beberapa teman-teman bapak.

A gu ng

Bahwa arahan dari senior tidak secara spesifik menyebutkan nama, jadi kalau ada tamu atau siapapun yang datang nanti kamu pasti akan tahu siapa orang yang sering datang.

Bahwa Saksi tidak membawa SUSILO PRABOWO alias EMUN ke

ruang transit, namun SUSILO PRABOWO alias EMBUN berjalan sendiri ke ruang transit.

Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan SUSILO PRABOWO

lik

menggunakan HP ajudan. Saksi diperintahkan oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk menelpon SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan ketika sudah terkoneksi kemudian saksi serahkan kepada

ub

m

ah

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR da nada pembicaraan antara

ep

ka

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, saksi kemudian menjauh dan tidak mendengar

ah

pembicarannya. Bahwa ini sudah diajari dari ajudan sebelum-

es on

ng

M

R

sebelumnya dan kontaknya sudah ada.

In d

A

gu

Hal. 107 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi baru sekali itu bertemu dengan SUSILO PRABOWO

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

alias EMBUN. Pada waktu datang dua orang itu tidak membawa apa

ng

apa.

Bahwa Saksi tidak mengetahui BAMBANG PURNOMO sering datang, dan saksi hanya mengetahui saat itu saja.

gu

Atas keterangan saksi ANDY EKA RISVANANDA tersebut, Terdakwa I

MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

A

pada pokoknya tidak mengajukan keberatan tanggapan/keberatan.

ub lik

ah

14. Saksi TURKAMANDOKO, Memberikan keterangan di persidangan di 

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar

Bahwa Saksi merupakan PPK untuk kegiatan pembangunan SMPN 3

ep

ah k

Blitar tahun 2017

Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

Bahwa Saksi mengetahui proyek belanja modal pembangunan SMP N

R

In do ne si

am

bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A gu ng

3 Blitar. Saksi mengetahui pemenang tender dan pada saat penandatanganan kontrak.

Bahwa PEPI sfatnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN membawa

kontrak tersebut kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN untuk

ditandatangani. Saksi baru sekali ini menandatangani kontrak dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, kalau yang lain saksi tidak

mengetahuinya. Untuk penandatanganan kontrak yang lain, kalau bisa

lik

dinas.

Bahwa biasanya SUSILO PRABOWO alias EMBUN sering ke luar kota atau keluar negeri, makanya untuk bagian teknik memang lewat anak

ub

m

ah

dihubungi untuk datang ke dinas maka penandatanganan kontrak di

buahnya.

Bahwa yang melakukan demontrasi terkait pembangunan SMP N 3

ep

ka

adalah penggarap sawah. Sebenarnya sawah itu tidak digunakan atau

namun

orang-orang

R

disewakan

tetap

menggarap

sawah

itu.

on

ng

M

Kemungkinan ketika itu mau dibangun SMP N 3 dia merasa

es

ah

digarap karena mulai tahun 2000 katanya kelurahan sudah tidak

In d

A

gu

Hal. 108 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

kehilangan atau tidak menggarap sawah lagi sehingga dia melakukan demonstrasi.

Bahwa Saksi berada di tengah-tengah demonstrasi, pada waktu itu

ng

pengukuran tanah. Kemudian ada sebagian warga yang mengatakan

“ALAH PALINGAN YANG MENANG EMBUN”. Saksi tidak mengetahui

gu

alasan warga yang mengatakan nanti yang menang EMBUN lagi.

Bahwa sepengetahuan saksi SUSILO PRABOWO alias EMBUN

Bahwa pembangunan SMP N 3 Blitar dibangun dalam dua tahap.

ub lik

Tahap pertama dilakukan pada tahun 2017 dengan pemenang tender

ah

A

memenangkan proyek SMA 4.

PT MODERNA TEKNIK PERKASA. Pembangunan tahap pertama meliputi pembangunan kelas 7 dan kelas 8, pembangunan tahap

am

kedua meliputi pembangunan kelas 9, gedung internal termasuk masjid dan parkir.

Bahwa sepengetahuan saksi nilai pembangunan SMP N 3 Blitar tahap

ep

Saksi tidak pernah ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa pada saat penandatanganan kontrak pembangunan SMP N 3

A gu ng

In do ne si

R

ah k

dua sekitar Rp 23 Miliar. Saksi mengetahui dari anggaran DPA.

Blitar tahap pertama, SUSILO PRABOWO tidak datang ke kantor dinas. Saksi tidak kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

Bahwa karena tidak diatur penandatangan kontrak bahwa direktur harus hadir maka penandatanganan kontrak melalui PEPI (staf

SUSILO PRABOWO alias EMBUN) dengan cara setelah dokumen sudah jadi kemudian saksi menyampaikan “MAS INI SUDAH JADI,

lik

PRABOWO datang dan kemudian akhirnya tanda tangan. Sebenarnya

mengatakan saya bawa sendiri.

ub

itu tidak bentuk keistimewaan karena PEPI sendiri bisanya dia 

Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku PPK.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kedekatan antara Terdakwa I MUH.

ep

ka

m

ah

GIMANA PAK EMBUN BISA TANDA TANGAN”. Pada waktu SUSILO

SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

ah

Bahwa Saksi menunjuk konsultan pengawas sehingga semua saksi

on

ng

M

hadir. Bahwa PPK memiliki kewajiban yakni mengawasi dan

es

R

serahkan kepada konsultan pengawas dan sekali-sekali saksi juga

In d

A

gu

Hal. 109 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mengendalikan pelaksanaan kontrak. Saksi ada melakukan rapatrapat per tahapan itu, saksi menggunakan laporan dari konsultan 

ng

pengawas.

Bahwa menurut hasil konsultan pengawas pekerjaan pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama itu bagus, karena secara teknis saksi

gu

tidak mengetahui masalah bangunan. Saksi lulusan STM dan pendidikan S-1 dibidang Ekonomi.

A

Bahwa setelah tiga bulan pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama selesai, kemudian ada pemeriksaan oleh inspektorat dan BPK. Ada

ub lik

ah

temuan dari Inspektorat yakni sejumlah Rp94.000.000,00 (Sembilan

puluh empat juta rupiah) dan dari BPK sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dan terhadap temuan tersebut

am

sudah dikembalikan ke kas negara. Temuan dari inspektorat yang saksi ingat adalah ada item yang belum dikerjakan seperti lab pipa.

ah k

ep

Seingat saksi, temuan BPK mengenai masalah pintu.

Bahwa temuan tersebut sudah dikembalikan oleh rekanan. Saksi mengirimkan surat kepada rekanan terkait ada temuan dari inspektorat

In do ne si

R

dan BPK.

Bahwa karena laporan dari konsultan pengawas dan Panitia

A gu ng

Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) menunjukkan pekerjaan selesai 100 % maka saksi berani menandatangani BA serah terima.

Bahwa Saksi sebagai PPK pernah datang ke SMP N 3 Blitar.

Bahwa selama saksi sebagai PPK mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan SMP N 3 Blitar tahun 2017, Direktur (SUSILO

PRABOWO alias EMBUN) tidak pernah datang menemui saksi karena

Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN

Bahwa

Saksi

kenal

dengan

HERMANSYAH

PERMADI

dan

ep

MOKHAMAD SIDIK

ka

lik

menangani adalah PEPI.

ub

m

ah

dari perusahaan SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang biasa

Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol bertiga dengan HERMANSYAH

ah

PERMADI dan MOKHAMAD SIDIK membicarakan mengenai proyek

es on

ng

M

R

pembangunan SMP N 3 Blitar.

In d

A

gu

Hal. 110 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa pernah ada rapat di ruang asisten dan dipimpin oleh asisten,

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diundang rapat tersebut adalah Kepala OPD. Rapat itu intinya

ng

menugaskan Kepala OPD untuk menyiapkan dokumen agar sudah siap ketika yang demontrasi itu menempuh jalur hukum. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak hadir dalam rapat tersebut.

Bahwa tidak pernah ada arahan tertentu terkait spesifikasi teknis

gu

terkait pembangunan SMP N 3 Blitar.

Bahwa seingat saksi bahwa pengajuan surat untuk dilakukan pelelangan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap dua pada bulan Mei.

ub lik

ah

A

Bahwa atasan saksi adalah kepala bidang.

Bahwa pada saat bulan Juni atasan saksi selaku kepala dinas adalah

am

MOKHAMAD SIDIK. 

Bahwa MOKHAMAD SIDIK tidak pernah mengatakan kepada saksi

ep

ah k

bahwa untuk proyek SMP N 3 Blitar tahap dua nanti yang mengerjakan SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Bahwa tidak pernah ada arahan dari Terdakwa dan HERMANSYAH

R

A gu ng

In do ne si

PERMADI dan MOKHAMAD SIDIK.

Atas keterangan saksi TURKAMANDOKO tersebut, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO pada pokoknya tidak mengajukan keberatan tanggapan/keberatan.

15. Saksi TOTO ROBANDIYO, Memberikan keterangan di persidangan di

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Bahwa Saksi selaku Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar.

lik

Bahwa Saksi hanya mengetahui pelelangan proyek pembangunan

ub

m

ah

bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SMP N 3 tahap dua. Pada bulan Mei ada surat permohonan lelang

ep

ka

kepada kami, kemudian kami meminta teman-teman apakah bisa dilakukan pelelangan atau tidak, ternyata penilaian dari teman-teman

ah

tidak bisa dilakukan pelelangan sehingga dikembalikan lagi kepada

on

ng

M

kemudian kami memeriksa dan memenuhi syarat untuk dilakukan

es

R

teman-teman. Setelah itu dilengkapi dan diajukan lagi kepada kami,

In d

A

gu

Hal. 111 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pelelangan dan kami menunjuk teman-teman pokja untuk melakukan

proses pelelangan. Dalam proses itu mungkin melakukan kaji ulang

ng

atau review atas dukungan yang akan dilelang, setelah di review

ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan atau kita hitung itu

tidak mencukupi waktu untuk dilelang maka kami kembalikan dokumen

gu

ke dinas pendidikan.

Bahwa saksi tidak mendapatkan informasi mengenai siapa yang akan

Bahwa atasan saksi adalah Asisten, dan Sekda merupakan atasan asisten.

ub lik

ah

A

mengerjakan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap dua.

Bahwa tidak pernah ada arahan terkait pesiapan pelelangan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap dua.

am

Bahwa saksi pernah mendapatkan dokumen dari PPK Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pelelangan proyek pembangunan

ah k

ep

SMP N 3 Blitar tahap dua pada bulan Maret.

R

Atas keterangan saksi TOTO ROBANDIYO tersebut, Terdakwa I MUH.

In do ne si

SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO pada

A gu ng

pokoknya tidak mengajukan keberatan tanggapan/keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa I

SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II

MUH.

BAMBANG PURNOMO Alias TOTOK di

depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

lik

masa jabatan 2016 s.d. 2021, dan ini merupakan periode yang kedua Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menjabat selaku Walikota Blitar.

ub

 Bahwa Tugas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar adalah memimpin jalannya roda pemerintahan.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kenal dengan SUSILO

ka

m

ah

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar

ep

PRABOWO alias EMBUN karena dahulu merupakan tetangga Terdakwa I

ah

MUH. SAMANHUDI ANWAR. Selang beberapa tahun yang Terdakwa I

on

ng

M

EMBUN pindah namun rumahnya tetap di dekat Terdakwa I MUH.

es

R

MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ingat lagi, SUSILO PRABOWO alias

In d

A

gu

Hal. 112 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

SAMANHUDI ANWAR. Rumah itu yang terletak di Jalan Anjasmoro (rumah pribadi).

ng

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dilantik menjadi Walikota Blitar pada periode kedua dengan SK Menteri Dalam Negeri.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pernah menelpon SUSILO

gu

PRABOWO alias EMBUN dan mengatakan “DIMANA MBAH”, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN menjawab masih di Jakarta. SUSILO

dengan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan “KASIHAN TOTOK ITU MBAH,

ub lik

ah

A

PRABOWO alias EMBUN juga menyampaikan bahwa di Jakarta bersama

BELIKAN HARI RAYA”. SUSILO PRABOWO alias EMBUN kemudian tertawa saja. Kebetulan itu acara paguyuban dan dilakukan pada bulan

am

puasa.

 Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

ep

menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK namun tidak

ah k

diangkat, kemudian Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK telepon Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan diangkat. Selanjutnya

In do ne si

R

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan “MBAHE NENGDI

TO?” dan dijawab “MASIH TIDUR MUNGKIN”. Setelah itu Terdakwa I MUH.

A gu ng

SAMANHUDI ANWAR tidak menelpon kepada SUSILO PRABOWO karena

dalam pemahaman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, maka SUSILO PRABOWO alias

EMBUN sudah diberi tahu oleh Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Terdakwa II

lik

 Bahwa Pada sore hari tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR berada di ruang tamu rumah dinas yang bersebelahan dengan ruang transit karena ada tamu. Kemudian ajudan Terdakwa I MUH.

ub

SAMANHUDI ANWAR datang dan memberi kabar bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang ke rumah dinas.

ep

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak ingat apakah sebelumnya mengetahui kalau SUSILO PRABOWO alias EMBUN mau

R

on

ng

M

datang.

es

ah

ka

m

ah

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pada sekitar jam 09.00 WIB.

In d

A

gu

Hal. 113 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR lupa apakah pernah memerintahkan ajudan apabila SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang

ng

ke rumah dinas, agar disuruh masuk.

 Bahwa ajudan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang baru bernama ANDI.

gu

 Bahwa Pertemuan antara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR, SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

ANWAR datang ke ruangan (ruang transit) itu, mereka (SUSILO PRABOWO

alias EMBUN dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO) sudah duduk di

ub lik

ah

A

alias TOTOK masih sore. Pada waktu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ruangan. Kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN ngobrol/berbicara mengenai masalah tukar guling. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

am

mengatakan “MBAH YANG TUKAR GULING BELUM SAYA TANDA TANGANI, SAYA BELUM TAHU HASILNYA RAPAT, NANTI KALAU

ep

SUDAH TAHU HASIL RAPAT, INSHA ALLAH AKAN SAYA BERI TAHU”.

ah k

Bahwa tanah SPBU milik pemerintah dan sudah disewa SUSILO PRABOWO

alias

EMBUN

mungkin

sebelum

Terdakwa

I

MUH.

In do ne si

R

SAMANHUDI ANWAR lahir dan kemudian mau ditukar dengan tanah SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Proses tukar guling tersebut belum final.

A gu ng

 Bahwa setelah pembicaraan tukar guling kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan kepada SUSILO PRABOWO “MBAH, AKU SILIHONO DUIT, AKU BUTUH DUIT (MBAH, AKU DIPINJAMI DUIT,

AKU BUTUH DUIT)”. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN

mengatakan tidak berani mengambil uang banyak karena SUSILO PRABOWO alias EMBUN takut ditarget

KPK. Terdakwa

I

MUH.

lik

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta pinjam uang kepada SUSILO PRABOWO, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah menyebut nilai Rp1,5 Milyar. Untuk merayu SUSILO PRABOWO alias

ub

m

ah

SAMANHUDI ANWAR kemudian merayu-rayu dan sulit. Pada waktu

EMBUN kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan

ka

“MBAH INI ADA PROYEK SIAPA TAU KAMU BISA IKUT, INI SMP 3”,

ep

selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN menanyakan “NILAINYA

ah

BERAPA”, dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengetahui,

on

ng

M

MOH. AMINURCHOLIS tidak mengetahui, kemudian Terdakwa I MUH.

es

R

lalu menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Kominfo). Karena

In d

A

gu

Hal. 114 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

SAMANHUDI ANWAR menghubungi MUHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas

Pendidikan) dan dia juga tidak mengetahui nilainya. Selanjutnya Terdakwa I

ng

MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon HERMANSYAH PERMADI dan kemudian diberi tahu nilai proyeknya oleh HERMANSYAH PERMADI bahwa nilai proyeknya Rp23 Miliar sekian.

gu

 Bahwa terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan “Gini lho Mbah, ada proyek, ya nanti aku dipotong itu ya gak apa-apa” maksudnya

uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan nanti dibayar memakai

proyek itu. Hal tersebut sebenarnya saya ucapkan untuk mengelabui Sdr.

ub lik

ah

A

bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan istilah meminjam

SUSILO PRABOWO alias EMBUN saja, agar. SUSILO PRABOWO alias EMBUN memberikan uang.

am

 Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN “MBAH NANTI KAN BISA IKUT”

ah k

SULIT,

APAKAH

ep

kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “SEKARANG ITU NANTI

SAYA

IKUT

BISA

MENANG?

KARENA

SEKARANG SEKARANG SISTEMNYA TERBUKA”. Terdakwa I MUH.

In do ne si

R

SAMANHUDI ANWAR kemudian meminta SUSILO PRABOWO alias

EMBUN untuk mencoba saja. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias

A gu ng

EMBUN pulang.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengetahui SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengerjakan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama pada saat November/Desember 2017. Pada saat

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menawarkan proyek kepada

SUSILO PRABOWO dengan nilai sejumlah Rp23 Miliar, Terdakwa I MUH.

lik

mengerjakan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap pertama.  Bahwa tidak ada fee untuk proyek pembangunan SMP N 3 Blitar tahap

ub

pertama.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan kepada SUSILO PRABOWO “MBAH, TOTALE 23 MILIAR LHO MBAH. AKU

ep

ka

m

ah

SAMANHUDI ANWAR sudah mengetahui bahwa SUSILO PRABOWO yang

PINJAM 1,5 MILIAR. ITUNG-ITUNGAN 8 % DARI 23 MILIAR. 2 %

ah

KASIHKAN KE PAK (MOKHAMAD) SIDIK. TAPI PAK SIDIK PASTI GAK

on

ng

M

tersebut untuk mengelabui SUSILO PRABOWO alias EMBUN agar bisa

es

R

MAU NERIMA.” Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan hal

In d

A

gu

Hal. 115 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

memberikan pinjaman kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Namun SUSILO PRABOWO alias EMBUN diam dan tidak merespon, dan

ng

SUSILO PRABOWO alias EMBUN pulang. Setelah itu Terdakwa MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak berfikir bahwa akan diberi pinjaman oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN, dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

gu

ANWAR tidak menghubungi SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

 Bahwa seingat Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bahwa Terdakwa I

PRABOWO alias EMBUN untuk menyerahkan uang melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ub lik

ah

A

MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah memerintahkan SUSILO

ANWAR tidak pernah mendengar SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan uangnya

nanti dititip melalui Terdakwa II BAMBANG

am

PURNOMO alias TOTOK.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak pernah

ep

mengantarkan uang kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan

ah k

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah melihat uang itu.  Bahwa keesokan hari pada pagi hari banyak tamu, termasuk ada teman-

In do ne si

R

teman pemda itu datang menyerahkan itu dan menyampaikan hasil rapat sementara bahwa tukar guling tanah yang punya SUSILO PRABOWO alias

A gu ng

EMBUN diperuntukkan gudang dan laboratorium. Selanjutnya itu difotokopi baru kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon SUSILO PRABOWO alias EMBUN namun off atau SUSILO PRABOWO sedang

menerima telepon, baru kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan meminta Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK datang tempat Terdakwa

I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Kebetulan saat itu Terdakwa I MUH.

ANWAR

memiliki

jambu

lik

SAMANHUDI

kristal.

Terdakwa

I

MUH

ub

SAMANHUDI ANWAR kemudian mengatakan “TOK KAMU KESINI, TAK KASIH JAMBU”.  Bahwa

Terdakwa

I

ep

 Bahwa kegiatan tukar guling yang menjadi leading sector adalah Dinas PU. MUH.

HERMANSYAH PERMADI.

SAMANHUDI

ANWAR

kenal

dengan

proyek. Kalau proyek jalan itu, kedengaran Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

on

ng

es

R

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah memploting

M

In d

A

gu

Hal. 116 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

SAMANHUDI ANWAR sedang makan jambu dan Terdakwa I MUH.

Halaman 116


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ANWAR mesti kena SUSILO PRABOWO alias EMBUN karena SUSILO PRABOWO alias EMBUN memiliki alat untuk jalan. Terdakwa

I

MUH.

SAMANHUDI

ANWAR

ng

 Bahwa

tidak

pernah

memerintahkan HERMANSYAH PERMADI untuk memberikan proyek jalan

kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN namun Terdakwa I MUH.

gu

SAMANHUDI ANWAR pernah memberikan pengarahan secara umum.

 Bahwa setahun sekali Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pasti saat

pasti bertemu dengan rekanan-rekanan dan disitulah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan secara umum. Pengarahan

ub lik

ah

A

hari raya, diundang di dinas-dinas. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

itu adalah mereka harus professional karena sistemnya itu terbuka, harus belajar IT dan macam-macam, kemudian yang keduanya bangunan harus

am

bagus dan yang ketiga “karena kamu mencari rejeki di Blitar mbok ya o ada partisipasi untuk kegiatan hari jadi Kota Blitar”. Maksud Terdakwa I MUH.

ep

SAMANHUDI ANWAR bahwa tiap-tiap dinas itu harus tampil, karena di Kota

ah k

Blitar itu pada saat hari jadi, ada stan-stan yang memamerkan semua dinas

R

ada asosiasi maka mereka harus punya dana sendiri.

In do ne si

dan UKM. Kegiatan tersebut sudah anggarannya, akan tetapi kalau disitu  Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta partisipasi dari

A gu ng

kontraktor dan ini tidak memaksa. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengatakan “KAMU DAPAT REJEKI, MBOK YA O PARTISIPASI IKUT MENYEMARAKKAN HARI JADI ITU”.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ketika pinjam uang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN pasti mengembalikan. Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR sudah mengembalikan semua pinjaman. Terdakwa I

MUH. SAMANHUDI ANWAR sering pinjam kemana-mana jadi bisa gali

lik

SUSILO PRABOWO alias EMBUN pasti dikembalikan antara sebulan atau

ub

empat bulan pasti Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kembalikan.  Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pinjam uang ke teman-

ep

teman. Teman-teman Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada yang pekerjaannya peternak ayam.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menyatakan tidak benar

on

ng

es

R

atas keterangan SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang mengatakan

M

In d

A

gu

Hal. 117 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

lubang tutup lobang. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pinjam ke

Halaman 117


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kalau pinjam tidak pernah dikembalikan.

ng

 Bahwa Terhadap barang bukti slip setoran rekening milik Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR yang ditemukan di staf (bahawan) Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ANWAR

yang

bernama

NINUK,

Terdakwa

I

MUH

gu

SAMANHUDI ANWAR menjelaskan bahwa kalau dibawa sendiri kan sering hilang, jadi Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR titipkan ke bagian

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR titipkan ke NINUK. Setoran Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak banyak, karena setahun itu

ub lik

ah

A

umum. Jadi kalau Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR setor maka

cuma Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sumber uang tersebut yang besar berasal dari usaha futsal Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

am

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memiliki 13 lapangan, sumber pembeliannya sebelum Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

ep

menjadi anggota DPRD Blitar. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

ah k

bekerja macam-macam diantaranya berdagang dan terus terang Terdakwa I

 Bahwa

Terdakwa

R

usaha jual beli tanah.

I

MUH.

SAMANHUDI

In do ne si

MUH. SAMANHUDI ANWAR dahulu penjudi. Terdakwa I juga menjalankan

ANWAR meminjam

uang

A gu ng

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) itu, Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR berani menghitung bahwa sudah dikembalikan dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan.

 Bahwa untuk mengelabui SUSILO PRABOWO alias EMBUN agar

meberikan pinjaman, maka Terdakwa I MUH.SAMANHUDI ANWAR mengatakan ada proyek pembangunan SMP N 3 Blitar sejumlah Rp23 Miliar

lik

% untuk MUHAMAD SIDIK dan MUHAMAD SIDIK pasti tidak mau. Angka 8 % dan 2 % itu spontanitas dari Terdakwa I MUH.SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengetahui bahwa MUHAMAD

ub

m

ah

dan meminta fee 8 % untuk Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan 2

SIDIK tidak mau karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

ka

mengetahui karakter MUHAMAD SIDIK dan MUHAMAD SIDIK juga tidak

ep

pernah meminta-minta. Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR mendengar

ah

kejujuran MUHAMAD SIDIK bahwa MUHAMAD SIDIK tidak mau kalau

R

dikasih uang. Praktek pemberian uang kepada MUHAMAD SIDIK ada, akan

es on

ng

M

tetapi MUHAMAD SIDIK tidak mau menerima.

In d

A

gu

Hal. 118 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa semua melaporkan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR karena Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR adalah pimpinannya. Dia

ng

(HERMANSYAH PERMADI) memiliki proyek yang tahap pertama sudah

siap “ini..ini.. ini”, kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR meminta untuk disosialisasikan supaya tidak ramai.

gu

 Bahwa pada saat ada sosialisasi itu ada yang nyeletuk, pada waktu mau

pengarahan itu ada usul kalau mau ada proyek agar disosialisasikan telebih

ah

A

dahulu

kepada

rekanan.

Menurut

pemahaman

Terdakwa

I

MUH

SAMANHUDI ANWAR, bahwa maksud kontraktor meminta sosialisasi bahwa di Blitar itu sudah dibuka mengenai pelelangan proyek.

ub lik

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak pernah meminta HERMANSYAH PERMADI untuk mengatur atau membagi proyek.

am

 Cara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR melunasi hutang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN adalah SUSILO PRABOWO alias

ep

EMBUN mengambil uang ke rumah dan mungkin baru sekali Terdakwa I

ah k

MUH. SAMANHUDI ANWAR mengantarkan ke rumah SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

In do ne si

R

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah pernah hutang-

A gu ng

hutang, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pernah ngontrak ke rumahnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN lima belas tahun.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menjadi Walikota sejak tahun 2010.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ketika Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR bangun tidur di hotel di daerah Solo. Terdakwa I

MUH. SAMANHUDI ANWAR bangun tidur jam tujuh, kemudian Terdakwa I

lik

text bahwa rumah walikota digrebek KPK dan walikota menjadi tersangka. Setelah itu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR membangunkan teman Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR dan meminta untuk melihat.

ub

m

ah

MUH. SAMANHUDI ANWAR melihat metro tv dan kaget melihat running

Kemudian teman mengantarkan stasiun dan pulang ke Blitar sedangkan

ep

ka

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR naik kereta dan langsung ke Jakarta untuk klarifikasi ke KPK. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di

ah

KPK kalau tidak salah tanggal 8 sesudah ada berita di TV. Terdakwa I MUH.

on

ng

M

KPK. Kalau seperti yang disampaikan oleh Terdakwa II BAMBANG

es

R

SAMANHUDI ANWAR tanggal 7 mengetahui berita OTT dan tanggal 8 di

In d

A

gu

Hal. 119 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PURNOMO, bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dalam perjalanan ke Blitar.

ng

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon BAMBANG PURNOMO alias TOTOK itu cuman menanyakan keberadaan SUSILO

PRABOWO alias EMBUN. terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

gu

mempunyai pikiran dimana ada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK maka pasti ada SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

SAMANHUDI ANWAR mengatakan kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN untuk meminjam uang, SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak

ub lik

ah

A

 Bahwa pada saat pertemuan bertiga di rumah dinas, Terdakwa I MUH.

menyanggupi dan langsung pulang dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak berfikir akan diberi pinjaman uang dan Terdakwa tidak ada

am

kontak-kontakan. Selanjutnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pergi ke Solo.

ep

 Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kenal

ah k

dengan sahabat Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang bernama ONDOS dan ONDOS itu akrab dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

In do ne si

R

Dimana pada waktu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mencalonkan dan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR melalui ONDOS meminjam

A gu ng

uang ke SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kampanye. Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ANWAR mengatakan kepada ENDOS supaya mencoba meminjam kepada SUSILO

PRABOWO

alias

EMBUN.

Kemudian

Terdakwa

I

MUH.

SAMANHUDI ANWAR pulang ke hotel dan ditelpon dan ENDOS datang ke

rumah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan memberikan uang

sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berselang tiga bulan,

lik

ah

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mengembalikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata uang sejumlah

ub

ENDOS menyampaikan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR “INI UANG YANG 200 SAYA TERIMA, DAN YANG 200 BUAT KAMU”.

ep

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR mulai pinjam uang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN pada tahun 2013 dan selama ini

ah

ka

m

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan. Pada saat itu

on

ng

M

aman saja.

es

R

terhadap pinjaman itu dikembalikan semua berarti setiap pinjam aman-

In d

A

gu

Hal. 120 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Keperluan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK adalah mencari SUSILO

ng

PRABOWO untuk meminjam uang.

 Bahwa maksud Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon Kepala

Dinas Pendidikan di depan SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan di loud

gu

speaker (dikeraskan volumenya) adalah untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN agar Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

ah

A

mendapatkan pinjaman dengan iming-iming proyek SMP N 3 Blitar sebesar

8 % namun SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “APAKAH ITU KENA SAYA, WONG ITU LELANGNYA LELANG BEBAS”.

ub lik

 Bahwa dalam hubungannya dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I MUH. SAMANHUDI tidak menitipkan sesuatu kepada Terdakwa

am

II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

 Bahwa Penuntut Umum memutarkan rekaman pembicaraan telepon antara

ep

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO alias

ah k

EMBUN yang tanggal 6 Juni 2018 jam 09.34.38 tersimpan dengan nama file

R

Voice_call_(incl._VoIP)_65247229_62811303268_2018-06-06_09-34-38

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

dengan transkrip sebagai berikut:

R

Atas pemutaran rekaman pembicaraan telepon tersebut, Terdakwa I MUH.

es on

ng

M

SAMANHUDI ANWAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

In d

A

gu

Hal. 121 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa benar ini percakapan antara Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan SUSILO PRABOWO.

ng

 Bahwa suratnya mau dibawa ke Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ANWAR, surat itu mungkin untuk HERMANSYAH. Terkait kata-kata Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan nanti surat saya tanda

gu

tangani maksudnya biar SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak

menghubungi Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR karena sedang

 Terkait kata-kata SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang mengatakan “IKI ENGKO TOTOK LHO YO” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH.

ub lik

ah

A

ada acara.

SAMANHUDI ANWAR dengan mengatakan “YA” bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengerti, maksudnya SUSILO

am

PRABOWO alias EMBUN tidak menghubungi Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR terus karena jam 09.00 Itu ada pertemuan hari

ep

lahirnya Bung Karno.

ah k

 Bahwa lebih dahulu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR telepon ini

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

A gu ng

Terdakwa II :

In do ne si

R

baru kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR menelpon

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK bekerja sebagai penjahit.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan

lik

ORARI dimana SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai ketua dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO sebagai bendahara.

ub

 Bahwa sepengetahuan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN bekerja sebagai kontraktor. Terdakwa

II

BAMBANG

PURNOMO

alias

TOTOK

kurang

ep

 Bahwa

mengetahui SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengerjakan proyek dimana saja.

R

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mendengar

on

ng

es

bahwa SUSILO PRABOWO mengerjakan proyek di Kota Blitar.

M

In d

A

gu

Hal. 122 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

SUSILO PRABOWO kira-kira sepuluh tahun yang lalu dalam organisasi

Halaman 122


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar karena

ng

merupakan tetangga satu kelurahan. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

alias TOTOK kenal dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR pada waktu di PDI.

gu

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui

HERMANSYAH PERMADI pada saat dia menjadi Kepala Dinas Perindag

pemerintah. Jadi Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kalau membayar bea itu ke Dinas Perindag. Jadi Terdakwa II BAMBANG

ub lik

ah

A

karena kios Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK milik

PURNOMO tahu itu pada saat dipanggil untuk sosialiasi untuk kenaikan pajak.

am

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mendengar bahwa HERMANSYAH PERMADI sekarang menjabat sebagai Kepala

ep

Dinas PU.

ah k

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ingat sekali kejadian tanggal 5 Juni 2018.

In do ne si

R

 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

A gu ng

TOTOK barusan datang dari Jakarta dengan SUSILO PRABOWO alias

EMBUN. Bahwa berlima di Surabaya diundang acara mantan Wakil Presiden Budiono. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK

berangkat tanggal 2 Juni 2018 dan tanggal 5 Juni 2018 datang (pulang ke blitar) kemudian tidur. Selanjutnya pada jam 07.30 Terdakwa II BAMBANG

PURNOMO alias TOTOK bangun tidur lalu melihat HP dan ada telepon (panggilan tidak terjawab) dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

lik

dan mengatakan “TADI MENELPON ADA APA” kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR cuman menanyakan “MBAHE KEMANA, KOK SAYA TELP TIDAK ADA”. Yang dimaksud mbahe adalah SUSILO PRABOWO.

ub

m

ah

Akhirnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menelpon balik

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kemudian menyampaikan

ep

ka

bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN masih tidur capai karena tadi malam baru saja datang bersama Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

ah

TOTOK dari Jakarta. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK

R

tidak mengetahui kepentingan apa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR

es on

ng

M

mencari SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

In d

A

gu

Hal. 123 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa siangnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menelpon SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan menyampaikan “PAK

ng

SUS, TADI SAYA DI BEL DITANYAIN KATANYA MAH DIMANA” kemudian

SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “TIDAK USAH, WIS REPOT NDAK USAH”.

gu

 Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

alias TOTOK menelpon Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan

rumah untuk bertemu dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mau

mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, akan tetapi

ub lik

ah

A

mengatakan bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR akan ke

ditolak oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dengan alasan ruwet takut nanti kaya yang di Purbalingga di tangkap KPK”.

am

 Bahwa sekitar sore hari mau maghrib, SUSILO PRABOWO menelpon Terdakwa II BAMBANG PURNOMO dan mengatakan “KAMU DIMANA” lalu “SAYA

DI

RUMAH”.

SUSILO

PRABOWO

alias

EMBUN

ep

dijawab

ah k

menyampaikan bahwa sebentar lagi akan datang ke rumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Tidak lama kemudian SUSILO

In do ne si

R

PRABOWO alias EMBUN datang dan mengajak Terdakwa II BAMBANG

PURNOMO untuk menemani SUSILO PRABOWO alias EMBUN ke rumah

A gu ng

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

 Bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang ke rumah Terdakwa II

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya ikut

dengan SUSILO PRABOWO menemani ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR yang berlokasi di Jalan Sudanco Supriyadi Kota

lik

 Bahwa sesampainya di rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kemudian SUSILO PRABOWO keluar dari mobil dan mengajak Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK untuk ikut masuk ke

ub

rumah dinas. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa

ep

II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK masuk ke ruangan yang ada karpet merahnya.

 Bahwa pada waktu Terdakwa II BAMBANG PURNOMO dan SUSILO

Terdakwa

I

MUH.

SAMANHUDI

ANWAR

on

ng

kemudian

es

ANWAR,

R

PRABOWO masuk ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

M

In d

A

gu

Hal. 124 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Blitar.

Halaman 124


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mempersilahkan masuk. Selanjutnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

alias TOTOK dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN duduk dengan posisi

ng

duduk SUSILO PRABOWO duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK duduk terpaut satu bangku. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias

gu

EMBUN memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan menanyakan mengenai tukar guling SPBU kok lama belum selesai.

menanyakan mengenai tukar guling SPBU kepada Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR yang sudah lama selesai tetapi belum ditandatangan

ub lik

ah

A

 Bahwa pada saat pertemuan tersebut SUSILO PRABOWO Alias EMBUN

kemudian dijawab “besok saya tanda tangani nanti kamu yang bawa sendiri” akan tetapi SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menolak karena tidak enak

am

dan tidak etis. Setelah itu Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan kepada Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN terkait proyek SMP3 Kota

ep

Blitar dengan mengatakan “saya butuh uang”, dilanjut Sdr. MUH.

ah k

SAMANHUDI ANWAR menelepon Sdr. KHOLIS Kepala Dinas Kominfo menanyakan jumlah nilainya untuk relokasi SMP3 Kota Blitar. Kemudian

In do ne si

R

setelah itu menelpon Sdr. HERMANSYAH PERMADI Kepala PU Kota Blitar

“benar totalnya 23 ya” kemudian Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR

A gu ng

menelepon Sdr. SIDIK Kepala Dinas Pendidikan “anggaran itu gak keliru dijawab oleh Sdr. SIDIK enggak”, semua telepon yang dilakukan Sdr. MUH.

SAMANHUDI ANWAR di loud speaker sehingga saya dan Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN bisa mendengar.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO mengetahui untuk proyek pembangunan SMP N 3 Kota Blitar pagunya sejumlah Rp23 Miliar.

lik

kemudian Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR ada mengatakan “komplit 8 %”.

ub

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mendengar SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengatakan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR “bahwa uang besok, Saya suruh mengantarkan

ka

m

ah

 Bahwa setelah Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR selesai telpon,

ep

TOTOK (panggilan MUH. SAMANHUDI ANWAR dan SUSILO PRABOWO

es on

ng

M

R

ah

Alias EMBUN kepada BAMBANG PURNOMO)”.

In d

A

gu

Hal. 125 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pamit pulang kepada Terdakwa I

ng

MUH. SAMANHUDI ANWAR.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK berada di rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak lama, kurang lebih 10

gu

s.d. 15 menit. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak sempat makan atau minum di rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

mobil SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengeluh kepada Terdakwa II

BAMBANG PURNOMO alias EMBUN karena merasa “diplekotho/dikerjain”

ub lik

ah

A

ANWAR. Pada saat Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN pulang, di

oleh Terdakwa I. MUH. SAMANHUDI ANWAR karena hanya mau pinjam uang. Selanjutnya Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias EMBUN diantar

am

pulang ke rumah oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN. Pada saat pulang itu, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak diberikan uang

ep

oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

ah k

 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pagi hari, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO mengikuti acara gelar pasukan ORARI untuk kegiatan hari raya,

In do ne si

R

kemudian SUSILO PRABOWO pulang dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO langsung ke rumah SUSILO PRABOWO. Disana SUSILO

A gu ng

PRABOWO alias EMBUN langsung berganti pakaian dan langsung ke kantor KPT Kabupaten dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

TOTOK menunggu di mobil. Setelah dari sana, Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ANWAR dan disampaikan bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

TOTOK mau dikasih jambu. Setelah itu pada jam 12.00 SUSILO

PRABOWO alias EMBUN keluar dan mengajak makan, namun Terdakwa II

lik

ah

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menolak karena mau diberi jambu oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Atas penyampaian tersebut,

ub

DIAPUSI”. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya diantar pulang oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

ep

 Bahwa rumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK terletak di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor. Rumah Terdakwa II BAMBANG

ah

ka

m

SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan “KOWE KARO HUDI

es on

ng

M

R

PURNOMO alias TOTOK menyatu dengan usaha tailor.

In d

A

gu

Hal. 126 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa pada saat Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pulang, tidak ada telepon dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

ng

 Bahwa sekitar pukul 11:00 WIB Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ditelpon oleh Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR kemudian

berangkat ke rumah dinas Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

gu

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya bertemu

dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di Joglo. Kemudian

guling SPBU yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I MUH.

SAMANHUDI ANWAR dan sambil berkata ““tolong ini dikasihkan kepada

ub lik

ah

A

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan fotokopi surat tukar

Mbah, kolomnya udah ditindaklanjuti dan di tandatangan”. Setelah menerima fotocopy surat tukar guling SPBU kemudian Terdakwa II

am

BAMBANG

PURNOMO

alias

TOTOK

menuju

ke

rumah

SUSILO

PRABOWO Alias EMBUN untuk menyerahkan fotocopy surat tukar guling

ep

yang sudah di tandatangan tersebut kepada SUSILO PRABOWO Alias

ah k

EMBUN.

 Bahwa pada sore hari SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelepon

In do ne si

R

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK dan menanyakan “ada

dimana kemudian dijawab ada di rumah di depan sedang membersihkan

A gu ng

burung” kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan bahwa akan datang kerumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

 Bahwa tidak lama kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN datang ke

rumah Terdakwa II BAMBANG PURNOMO di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kota Blitar. Pada saat itu SUSILO PRABOWO datang

sendirian dengan mengendarai Mobil Mitsubishi Kuda dengan No. Pol AG

lik

kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK “tolong garasinya dibuka, jangan sampai ketahuan nyoya” dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK selanjutnya mengiyakan. SUSILO PRABOWO

ub

m

ah

688 PD. Selanjutnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN menyampaikan

selanjutnya membawa dua buah kardus yang berisi uang namun Terdakwa

ka

II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak mengetahui jumlahnya karena

ep

posisi di lak-ban. Dalam pemahaman Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

ah

alias TOTOK uang tersebut adalah yang disuruh oleh SUSILO PRABOWO

es on

ng

M

R

alias EMBUN semalam.

In d

A

gu

Hal. 127 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa selanjutnya setelah menitipkan uang kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, kemudian mengatakan “ini tidak usah kamu

ada

ng

antar, nunggu ditelpon dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR, nanti

yang datang mengambil namun tidak tahu” dan nanti kalau tidak

diambil dianterkan lagi ke SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

gu

 Bahwa cara SUSILO PRABOWO menitipkan uang kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO adalah pada waktu datang, Terdakwa II BAMBANG

EMBUN

dan

BAMBANG

PURNOMO

alias

TOTOK

bersama-sama

memindahkan uang ke mobil Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

ub lik

ah

A

PURNOMO disuruh membuka garasi, selanjutnya SUSILO PRABOWO alias

TOTOK yang tersimpan di garasi. Selanjutnya SUSILO PRABOWO agak lama cerita-cerita atau ngobrol berada di rumah Terdakwa II BAMBANG

am

PURNOMO alias TOTOK.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK lupa kardus apa

ep

yang digunakan untuk membungkus uang, seingat Terdakwa II BAMBANG

ah k

PURNOMO alias TOTOK antara kardus indomie atau kardus aqua.

R

 Bahwa sebelumnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN pernah menitipkan

In do ne si

uang kepada Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, dia ada

keperluan dan menyampaikan “tulung titip, nanti kalau ada yang namanya

A gu ng

INTAN tolong kasihkan” uang tersebut ditaruh di tempat jahitan dan tidak

lama kemudian orang yang bernama INTAN datang. Kemudian dibuka ada uang dan istri Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK marah

“kamu titipi uang terlalu banyak, kalau ada diambil orang bagaimana, untuk nukari rumahmu gak bisa, kalau kamu dititipi gak usah”.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK kenal dengan

lik

tahun.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK pernah menerima uang dari SUSILO PRABOWO terkait uang dari SPBU, uang tersebut

ub

m

ah

Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR sudah lama kurang lebih selama 7

disimpan/ditaruh dalam tas kresek, dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO

ep

ka

alias TOTOK tidak menghitungnya. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mengetahui itu uang dari SPBU karena Terdakwa II

ah

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK satu mobil dan ikut dengan SUSILO

es on

ng

M

R

PRABOWO alias EMBUN.

In d

A

gu

Hal. 128 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

 Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

TOTOK adalah tukang jahit. Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

ng

TOTOK tidak pernah menerima order jahitan dari Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK tidak pernah

gu

menerima order pengadaan seragam pegawai Kota Blitar.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK hafal nomor polisi

A

mobilnya SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

polisi mobilnya Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR.

ub lik

ah

 Bahwa Terdakwa II MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengetahui nomor  Bahwa yang menyediakan lawyer atau pendampingan hukum Terdakwa II

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK adalah SUSILO PRABOWO alias

am

EMBUN.

 Bahwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang menyediakan lawyer untuk

ah k

ep

Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK karena Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK disuruh oleh SUSILO PRABOWO

R

alias EMBUN sehingga SUSILO PRABOWO alias EMBUN bertanggung

In do ne si

jawab dengan kondisi Terdakwa II SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

A gu ng

 Bahwa Terdakwa II tidak mengerti SUSILO PRABOWO alias EMBUN mau memberikan pinjamanm karena Terdakwa II tidak ikut bicara.

 Bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak mengetahui dan tidak kepikiran pada keesokan harinya akan dititipi uang oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

 Bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK menyatakan

mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di

ah

persidangan berupa barang bukti nomor 20 berupa uang sejumlah Rp

lik

1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar,

ub

bahwa benar uang tersebut merupakan uang yang dititip oleh SUSILO

m

ep

PRABOWO alias EMBUN.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat yang

on

ng

1) 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan

es

dijadikan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

R

ka

In d

A

gu

Hal. 129 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 129


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

R

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 11

Februari

2016

tentang

Pengangkatan

sdr.

MUH.

ng

SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

2) 1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung

gu

No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung SD dan SMP, Jumlah Anggaran Rp 23.553.663.000,00.

420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang

ditandatangani

oleh

Kepala

Dinas

Pendidikan

ub lik

ah

A

3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor :

Kota

Blitar

MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.

4) 1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian

am

027/032.1/410.110.1/2017

tanggal

15

Agustus

2017,

Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi, Instansi Dinas Pendidikan, Kegiatan Pembangunan

ep

Gedung Sekolah, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

ah k

Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar, Nilai Kontrak Rp 11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender, Sumber Dana : APBD

PERKASA.

In do ne si

R

Kota Blitar, Tahun Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK

A gu ng

5) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 325/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota

Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

6) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 18/ HK/

Walikota

Nomor

:

lik

Keputusan

188/525/HK/410.010.2/2017

tentang

ub

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO). 7) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Jalan,

Lokasi

Pekerjaan

ep

Peningkatan

Jl.

Brigjen

Katamso

Kec.

Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya

8) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan

on

ng

es

R

dimiliki P. Sus� dengan tinta warna biru.

M

In d

A

gu

Hal. 130 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan atas

Halaman 130


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec. Kepanjenkidul Kota

Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo”

ng

dan “di Kota Blitar yang memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.

9) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan

gu

Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan Jl. DI. Panjaitan

Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan

A

“di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.

ub lik

ah

10) 1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir. Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan

am

tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru. (empat)

lembar

dokumen

copy

kontrak

dengan

nomor

:

ep

11) 4

ah k

630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota

In do ne si

R

Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.

A gu ng

12) 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program

Pembangunan

keciptakaryaan

dan

kegiatan

Pemeliharaan

sarana

Pembangunan

dan

prasarana

Rehabilitasi

Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

13) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 32/ HK/

410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Persiapan

pertama

terdapat

tulisan

tangan

(Empat)

lembar

copy

“Ka

ub

Pembangunan” . 14) 4

lik

halaman

dokumen

Bag

kontrak

Administrasi

Nomor

:

620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi

ka

m

ah

Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar, yang pada

ep

Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket peningkatan

ah

jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan

on

ng

M

dengan sumber dana dari DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 dengan

es

R

ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah)

In d

A

gu

Hal. 131 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15) 4

R

nama penyedia jasa CV. YALA BUMI PERSADA. (Empat)

lembar

copy

dokumen

kontrak

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Nomor

:

ng

620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada Instansi Dinas

Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket Peningkatan Jembatan

di

Jalan

AHMAD

DAHLAN

dengan

nilai

kontrak

Rp

gu

1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus

delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot

A

Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA.

pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH

ub lik

ah

16) 3 (Tiga) lembar copy dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket

Nomor : 630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus

am

dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 17) 4

(Empat)

lembar

copy

dokumen

kontrak

dengan

Nomor

:

ep

620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket

ah k

Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur

18) 4

(empat)

R

penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. lembar

dokumen

copy

kontrak

In do ne si

Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama

dengan

nomor

:

A gu ng

630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama paket

Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.

19) 3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai Kontrak Rp

Blitar.

20) 2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor :

ub

600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015 dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai

ep

kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 21) 2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor :

ah

ka

lik

dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota

m

ah

2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA

on

ng

M

pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp

es

R

600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015 dengan nama

In d

A

gu

Hal. 132 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. (tiga)

lembar

copy

dokumen

kontrak

dengan

ng

22) 3

nomor

:

620.BANPROP/1798/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan

nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan

gu

nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.

620.BANPROP/1797/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan

nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan

ub lik

ah

A

23) 3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor :

nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp 1.738.546.000.

am

24) 3

(tiga)

lembar

copy

dokumen

kontrak

dengan

Nomor

:

610.BANPROP/1686/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan

ep

nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan

4.628.728.000. (tiga)

lembar

copy

R

25) 3

dokumen

kontrak

dengan

Nomor

:

In do ne si

ah k

Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp

610.BANPROP/1687/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan

A gu ng

nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso dengan

nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.

26) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket

pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian dengan pelaksana PT.

lembar

copy

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama paket

ub

pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI.

ep

28) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama paket

ah

ka

(dua)

lik

27) 2

m

ah

MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000.

R

pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama pelaksana CV.

es on

ng

M

SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000.

In d

A

gu

Hal. 133 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

29) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAKT/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak Rp

ng

3.951.263.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH.

30) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-

gu

T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana

PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan Pemeliharaan Jalan Di

A

Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai paket Rp 8.883.332.000.

T/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana

ub lik

ah

31) 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAK-

PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp 5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo

am

I.

32) 3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAK-

ep

T/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana

ah k

PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan nilai kontrak Rp 8.898.636.000. lembar

copy

dokumen

Kontrak

dengan

Nomor

:

In do ne si

(tiga)

R

33) 3

620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan

A gu ng

nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi Utara dengan

nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.

34) 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama paket

pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama

35) 2

lembar

copy

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

ub

620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak

36) 3

(tiga)

lembar

ep

Rp 3.787.143.000.

ah

ka

(dua)

lik

3.907.027.000.

m

ah

pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp

copy

dokumen

kontrak

dengan

Nomor

:

on

ng

M

pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan nama

es

R

620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket

In d

A

gu

Hal. 134 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp 9.925.536.000. (dua)

lembar

copy dokumen

Surat

Perjanjian

ng

37) 2

dengan

nomor

640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama paket

pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan nama

gu

pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 4.456.181.000.

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan

Jalan

di

Jl.

Ir.

Soekarno

Lanjutan

Nomor:

ub lik

ah

A

38) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

39) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

am

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan

ep

Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

ah k

40) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

In do ne si

R

Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor: 620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

A gu ng

41) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidik SMPN 3 Kota Blitar Nomor: 027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

42) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

lik

Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 43) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

ub

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

ep

44) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

ah

ka

m

ah

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan

R

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor:

es on

ng

M

620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

In d

A

gu

Hal. 135 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

45) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

ng

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

46) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

gu

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017

A

tanggal 29 November 2017.

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan

Lahan

di

Kel.

ub lik

ah

47) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Kepanjen

Kidul

Lanjutan

Nomor:

640.DAU/1746/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.

am

48) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi di

Lingkungan

Kelurahan

Kepanjen

Kidul

Nomor:

ep

Pengurugan

ah k

600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21 April 2017. 49) 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

In do ne si

R

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017

A gu ng

tanggal 14 Juli 2017.

50) 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak Nomor: 027/1863/410.115.3/2017

tanggal 11 Oktober 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia CV. Sapta Sarana.

Menimbang

bahwa

Penuntut

Umum

juga

barang

ub

JENIS BARANG BUKTI

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.

ep

1.

bukti

lik

No. BB

es on

ng

M

R

ah

ka

m

ah

dipersidangan sebagai berikut :

mengajukan

In d

A

gu

Hal. 136 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.

3.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.

gu

ng

R

2.

ub lik

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:

6.

14 (empat belas) buku cek terpakai BII;

7.

15 (lima belas) buku cek BII;

8.

5 (lima) buku Bilyet Giro.

9.

1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.

In do ne si

R

ep

5.

A gu ng

ah k

am

ah

A

4.

11.

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.

12.

1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.

13.

1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725, dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan password 0102.

15.

c. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan d. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM

ub

1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

es on

ng

M

R

ep

m

14.

ah

ka

lik

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.

ah

10.

In d

A

gu

Hal. 137 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01.

gu

ng

16.

R

Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB.

A

17.

18.

1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.

19.

1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

A gu ng

In do ne si

R

ep

ub lik

ah 21.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB.

ub

3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang

ep

23.

R

m

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.

ka

22.

on

ng

M

In d

A

gu

Hal. 138 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar.

ah

20.

es

am

ah k

1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.

Halaman 138


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan” kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

25.

1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).

gu

ng

24.

A

1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.

27.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa”.

28.

1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.

29.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.

ep

ub lik

26.

A gu ng

In do ne si

R

31.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.

32.

1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.

34.

1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.

35.

1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.

36.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.

37.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor :

ep

ub

33.

on

ng

R

m ka

lik

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.

ah

30.

es

ah am

ah k

In d

A

gu

Hal. 139 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 139


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor: 602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.

39.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan.

gu

ng

38.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

42.

1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

43.

1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

44.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

45.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

46.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.

In do ne si

R

ep

ub lik

41.

A gu ng

ah k

am

ah

A

40.

48.

1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

49.

1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung

51.

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.

52.

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai

ub

1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa

es on

ng

M

R

ep

m

50.

ah

ka

lik

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.

ah

47.

In d

A

gu

Hal. 140 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.

54.

1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung

A

gu

ng

53.

56.

1 (satu) bundel dokume surat perjanjian Nomor : 602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi

58.

1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018

59.

1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

ub

60.

lik

1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang

ah

57.

1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten

es

on

ng

M

R

ah

ep

ka

m

In do ne si

ep

A gu ng

R

ah k

am

ub lik

1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian Nomor: 602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan KedungsokoGondang, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah

ah

55.

In d

A

gu

Hal. 141 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tulungagung (BK Provinsi)

1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.352821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;

62.

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah. 1 (satu) Buah Compact MAPA02RD25042808 1.

Disk

(CD)

dengan

64.

1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor SIM card: 082244720971.

65.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.

66.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SMG130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429.

67.

1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor 081217962635

68.

1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua belas) nomor.

69.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SMJ250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor 082231691912

ep

In do ne si

R

lik

71.

1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.

72.

1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.

73.

1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal

R

ep

ub

1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162

on

ng

es

ah m ka

70.

M

In d

A

gu

Hal. 142 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Nomor

ub lik

63.

A gu ng

ah k

am

ah

A

gu

ng

61.

Halaman 142


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.

75.

1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.

76.

2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.

gu

ng

74.

19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan nilai. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.

79.

1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.

80.

1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.

81.

1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.

82.

1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

83.

1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.

85.

1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.

86.

3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda contreng.

87.

1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan dibelakang.

lik

84.

ah

1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.

89.

2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.

90.

1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.

91.

1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan perencanaan”.

ub

88.

es on

ng

M

R

ep

m ka

In do ne si

R

ep

ub lik

78.

A gu ng

ah k

am

ah

A

77.

In d

A

gu

Hal. 143 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 143


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.

93.

1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan judul “REPORT PAD”.

94.

1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.

gu

ng

R

92.

1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.

96.

1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.

3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.

98.

1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.

99.

1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.

100.

32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.

101.

1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo, Warna : Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032 3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY YAOMEI.

ep

ub lik

97.

A gu ng

In do ne si

R

103.

1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.

104.

1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.

105.

1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR (BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.

106.

1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000

ub

on

ng

M

R

ep

m ka

ah

lik

1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.

ah

102.

es

ah k

am

ah

A

95.

In d

A

gu

Hal. 144 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

5757 28845-U.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.

108.

1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model: 20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).

110.

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SM-N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.

111.

1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.

112.

1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.

114.

1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”.

115.

1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.

116.

1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.

117.

2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.

118.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.

119.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

120.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

121.

1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.

ub

on

ng

es

R

ep

m ka

lik

1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.

ah

113.

M

In d

A

gu

Hal. 145 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

In do ne si

ep

A gu ng

R

am

ah k

ub lik

109.

ah

A

gu

ng

107.

Halaman 145


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

123.

Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

125.

Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N: 00402100000043 dengan nilai hash:

es on

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ub lik

Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

ep

124.

am

ah

A

gu

ng

R

122.

In d

A

gu

Hal. 146 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU

R

126.

ng

1.151.959.732.000,-“. 127.

1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF

gu

RANCANGAN APBD TA 2018”.

A

128.

3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.

1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

130.

ub lik

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.

2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.

131.

2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN

ep

ah k

am

ah

129.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

4

(empat)

lembar

“RINGKASAN

APBD

In do ne si

132.

R

BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. MENURUT

URUSAN

A gu ng

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018”.

133.

5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN

135.

lik

SKPD PADA APBD 2018”.

1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan

ep

tangan di dalamnya.

1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

R

136.

on

ng

es

Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di

M

In d

A

gu

Hal. 147 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan

ka

m

134.

ub

ah

ANGGARAN 2017”.

Halaman 147


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

137.

R

dalamnya.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral,

ng

bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di

gu

138.

sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss

tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi

140.

ub lik

catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”. 141.

1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim

ep

ah k

am

ah

A

139.

dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan

In do ne si

R

142.

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang

A gu ng

terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu)

keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data

Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.

143.

Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan

lik

lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk

:

Verbatim,

Kapasitas

:

4.7

GB,

Serial

Number

ub

MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file

ep

144.

dari komputer yang digunakan oleh

ah

ka

m

ah

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di

yang terletak di lokasi

on

ng

M

Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 –

es

R

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :

In d

A

gu

Hal. 148 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.

ng

1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.

gu

145.

1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.

1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

148.

1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

149.

1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.

150.

3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan 2018.

151.

3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.

In do ne si

R

ep

ub lik

147.

A gu ng 153.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

155.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS

ep

R

ka

ub

m

154.

on

ng

M

In d

A

gu

Hal. 149 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

E

lik

2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.

ah

152.

es

ah k

am

ah

A

146.

Halaman 149


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00.

ub lik

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.

158.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.

ep

157.

A gu ng

In do ne si

R

160.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-062017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.

ub

162.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

R

m

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

ka

161.

on

ng

M

In d

A

gu

Hal. 150 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.

ah

159.

es

ah k

am

ah

A

gu

156.

ng

R

JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.

Halaman 150


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

165.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

In do ne si

R

A gu ng

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

168.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-032018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai

ub

ep

R

ka

m

167.

on

ng

M

In d

A

gu

Hal. 151 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

lik

ah

166.

es

ah k

ub lik

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.

ep

164.

am

ah

A

gu

163.

ng

R

(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

Halaman 151


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

171.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

172.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.

173.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

lik

1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”.

175.

1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.

176.

1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.

R

ep

ub

174.

on

ng

M

In d

A

gu

Hal. 152 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

A gu ng

In do ne si

R

ep

am

ah k

ub lik

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.

ah

170.

es

A

gu

ng

169.

R

kontrak Rp. 7.895.999.000,00.

Halaman 152


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.

178.

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.

180.

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.

181.

1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.

182.

1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.

183.

1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016.

184.

1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

ep

A gu ng

In do ne si

R

am

ah k

ub lik

1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.

ah

179.

A

gu

ng

R

177.

186.

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2017, penerima Erna Kurniati Ningrum, Nomor Rekening Bank Mandiri 1410014097802, Pengirim Bpk M. Samanhudi Anwar Jl. Merdeka 105 Blitar, Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso Rp 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah).

ub

m

1. 1 (satu) map warna putih bertuliskan Pemerintah Kota Blitar Sekretariat Daerah yang di dalamnya berisi :

ep

ka

187.

lik

2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

ah

185.

es on

ng

M

R

ah

a) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan terdapat tulisan tangan “Fisik” (dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “Pemenang Modern Tehnik Perkasa” (dengan tinta warna biru).

In d

A

gu

Hal. 153 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

R

b) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan terdapat tulisan tangan “Konsultansi” (dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “ Catur Pilar Hutama” dan “Kepala LKPP no 14/2017” (dengan tinta warna biru).

d) 7 (tujuh) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 953205, Nama Lelang Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar.

ub lik

e) 11 (sebelas) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 931205, Nama Lelang Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan SMPN 3 Blitar, yang pada halaman terakhir terdapat tulisan tangan “3/8-15/8” (dengan tinta warna biru).

1. 1 (satu) map warna abu-abu kehitaman bertuliskan Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan stiker bertuliskan tangan “SMP 3”, yang di dalamnya berisi :

ep

188.

ah k

am

ah

A

gu

c) 3 (tiga) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 763205, Nama Lelang Perencanaan Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.

A gu ng

In do ne si

R

a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 32/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim Persiapan Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar, yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan “Ka Bag Administrasi Pembangunan” . b) 1 (satu) bundel fotokopi Perencanaan Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Januari 2017.

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Blitar Dinas Pendidikan, Berita Acara Penanda Tanganan Kontrak Nomor : 420/032/410.110.1/2017 tanggal dua bulan Agustus tahun 2017, antara Pihak Kesatu Turkamandoko, SE. dengan Pihak Kedua Soesilo Prabowo.

191.

3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Daftar Kegiatan SKPD TA. 2017 Terkait Dengan Tata Ruang.

192.

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Matrik Rencana Kerja Pembangunan SMP Negeri 3 di Jalan Ciliwung Kel. Tanggung Bahan Rakor Bersama

ub

ep

on

ng

es

R

ka

m

190.

M

In d

A

gu

Hal. 154 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Videi General Insurance Jaminan Pelaksanaan (SB No. : 1935640) Nomor Jaminan: 22.91.01.0570.08.17 Nilai : Rp 567.050.000,- ,dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa sebagai Terjamin (ditandatangani Susilo Prabowo selaku Direktur), dan PT. Asuransi Umum Videi sebagai Penjamin (ditandatangani Kusnadi selaku Kepala Cabang).

lik

ah

189.

Halaman 154


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).

gu

ng

193.

R

Bp. Sekda, Kamis 19 Januari 2017.

ub lik

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Data Pengadaan Barang/ Jasa yang Dinyatakan Gagal pada Semester I di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).

1 (satu) buah buku Laporan Akhir Masterplan Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar, Unit Usaha Dan Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ( UUKBPP-FTUB ).

196.

1 (satu) buah buku Laporan Akhir Studi Kelayakan Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar.

197.

5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 222/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

ep

195.

A gu ng

In do ne si

R

ah k

am

ah

A

194.

199.

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 18/ HK/ 410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor : 188/525/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

200.

1. 1 (set) fotokopi dokumen (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO)yang terdiri dari :

m

ub

ep

a) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 9 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang : Pembangunan Gedung SMPN 3

es on

ng

M

R

ah

ka

lik

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 325/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

ah

198.

In d

A

gu

Hal. 155 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tahap II.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.

d) 1 (satu) lembar fotokopi Detail Paket Pengadaan 06.05 Pembangunan Gedung SD dan SMP ID Paket 15333995.

ub lik

ah

A

gu

c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/46/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh PPK Pembangunan Gedung Sekolah TURKAMANDOKO,SE.

am

e) 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018.

ah k

ep

f) 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Owner Estimate (OE) Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah, Nama Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Konstruksi SMP 3 Kota Blitar Tahap II, Lokasi : Jl. Ciliwung Kota Blitar, Sumber dana : A-PBD 2017.

In do ne si

R

g) 5 (lima) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah.

A gu ng

h) 5 (lima) lembar fotokopi Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah. i) 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

ub

lik

1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian 027/032.1/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Instansi Dinas Pendidikan, Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar, Nilai Kontrak Rp 11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender, Sumber Dana : APBD Kota Blitar, Tahun Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK PERKASA.

1 (Satu) buah media penyimpanan Merk Sandisk, Model: Ultra USB. 3.0, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, SN: BL180325533B SDCZ48016G.

203.

1 buah amplop besar warna coklat dengan tulisan tangan “Buku tabungan Pak Walikota Mandiri + BCA� yang di dalamnya terdapat :

on

ng

es

R

ep

202.

M

In d

A

gu

Hal. 156 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

201.

Halaman 156


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

a) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Blitar 0901188288 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR.

ng

b) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AE 0788450 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 171-00-0110111-5.

gu

c) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 0497967 a.n. MOCH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 144-00-0471055-1. 1 (satu) buah buku tabungan BII nomor buku 1787703 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 1-436-09998-9.

1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No.Paspor B8793310 a.n. DYAH NOVI ASTUTIK.

206.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 18-11-2015 No. Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.

207.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 28-12-2015 No. Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.

208.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 14-6-2016 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.

In do ne si

R

ep

ub lik

205.

A gu ng 210.

1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 25-10-2017 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111-5, Pengirim Nama Bpk. M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka No 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 2-2-2018 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening Muh. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka, Total Rp 45.600.000, -

212.

1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 2-2-2018 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111.5, Pengirim Nama Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.

on

ng

M

R

ep

ub

m

211.

ah

ka

lik

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 22-6-2017 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 100.000.000, -

ah

209.

es

ah k

am

ah

A

204.

In d

A

gu

Hal. 157 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157


In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna coklat motif bunga.

214.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2017 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.

215.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2018 dengan merk Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.

gu

ng

R

213.

1 (satu) buah asli buku Agenda/Verifikasi SPP – SPM – SPJ tahun 2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga. 1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 1 dengan merk Mirage warna biru motif batik.

218.

1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 2 dengan merk Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.

219.

1 (satu) bundel asli dokumen Foto Existing Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Pekerjaan Pembangunaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II dengan lokas Jalan Ciliwung Kota Blitar.

220.

1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Volume Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.

221.

1 (satu) bundel asli dokumen asli perhitungan struktur Pembangunan Unit Kelas SMPN3 Kota blitar.

222.

1 (Satu) Unit Handphone Merk: Motorola, Type: M29F9, Model: XT1805, Warna: Abu-abu, SN: ZY322GSD4J, IMEI 1: 351834090681757, IMEI 2: 351834090681765, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Putih kode: 0525000003359750, SIM card Telkomsel Biru Muda, tanpa Memory Card, berserta Casing warna Hitam.

223.

1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: GT-E1272, Warna: Hitam, SN: RV1G120KQAX, IMEI 1: 357542060635000, IMEI 2: 357543060635008, yang didalamnya terdapat SIM Card warna Biru Kode: 6210103111020695.

In do ne si

R

ep

ub lik

217.

224.

1 (Satu) media Penyimpanan DVD+R DL, Merk: GT-PRO Plus, kapasitas: 8.5 GB, Kode: E0498001141U-09818DL, bertuliskan “Rekap LS 2017 dan 2018 Dinas PUPR Kota Blitar” bertanda tangan Erna Indriyani, tanggal 9-6-2018.

225.

1 (satu) buku rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2018.

226.

1 (satu) buku rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016-2021.

227.

1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat

es on

ng

R

ep

ub

m ka

lik

ah

A gu ng

ah k

am

ah

A

216.

In d

A

gu

Hal. 158 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 158


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.

1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.

229.

1 (satu) buku copy perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (PRKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.

gu

ng

228.

1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan. 1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Blitar tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.

232.

1 (satu) bundel printout Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP Pemerintah Daerah Kota Blitar.

233.

1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2 Kegiatan Pembangunan Gedung SD dan SMP, Jumlah Anggaran Rp 23.553.663.000,00.

234.

1 (satu) bundel print out Rencana Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahab I Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Tahab II (2018,2019,2020).

In do ne si

R

ep

ub lik

231.

A gu ng 236.

1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 094/MTP.SP/Tim 35 % /X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan di lapangan.

237.

1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 098/MTP.SP/Tim 70 % /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan di lapangan.

238.

1 (satu) Flashdisk merk Kingston, Model: DTDUO, Kapasitas: 8 GB, S\N: 1C6F654E3FD0B090894C5C1D (dilihat dengan USB Deview

ub

ep

R

m ka

on

ng

M

In d

A

gu

Hal. 159 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar printout layout design Pengembangan SMP N 3 Blitar dimana terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tulisan 2018 : ruang kelas IX beserta 1 (satu) lembar estimasi biaya berdasarkan tahapan pembangunan tahun 2017 dan 2 (dua) lembar printout legenda gambar.

ah

235.

es

ah k

am

ah

A

230.

Halaman 159


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

v1.05).

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel printout rencana pengadaan melalui penunjukkan langsung (PL) dan lelang tahun 2018 Bidang Dikdas (Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kota Blitar yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru diantaranya perintah mas Henry, dst.

240.

1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R SN: MAPA02RD25005161 6 yang berisi file :

No

am

1

Jenis File

Nilai Hash MD5

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5105288_62811303268_ 2018-06-01_18-3332.wav

6b84b656862fd8e0aea565 9522169801

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5179983_62811303268_ 2018-06-04_11-4442.wav

06ef4cdea48c14975fe05d a49aed9af0

Voice

16d86b97f97b5788f53e3c 35bf1948c7

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5247065_62811303268_ 2018-06-06_09-3040.wav

32ae52fe76acaa728739c0 59a21fb41f

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5247115_62811303268_ 2018-06-06_09-3150.wav

a71c270d13a14c7e67330 55d927860f4

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5247229_62811303268_ 2018-06-06_09-3438.wav

701471982681661b8e752 095f1e4966e

lik

ce9a0a86a01945c716bdf2 c96fd47faf

Voice

on

ng

M

R

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5263106_62811303268_ 2018-06-06_16-1050.wav

Voice

es

ka

ah

7

ub

6

m

ah

5

ep

4

In do ne si

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5217194_62811303268_ 2018-06-05_12-2202.wav

A gu ng

3

R

ah k

ep

2

Nama

ub lik

ah

A

gu

ng

239.

In d

A

gu

Hal. 160 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Voice_call_(incl._VoIP)_6 5212881_628123112277 0_2018-06-05_10-3506.wav

4e2aeb954518808c34a5a e74f47a89d1

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5214071_628123112277 0_2018-06-05_11-0538.wav

5c8e06aa33d4c4a7ddbc5 b21de28e157

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5217243_628123112277 0_2018-06-05_12-2304.wav

10321940807475ace9748 ed309c92df8

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5230051_628123112277 0_2018-06-05_18-2242.wav

93a4d14ad0734d7feb2e5a 723cf5fb59

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5231575_628123112277 0_2018-06-05_19-1827.wav

fa82270de15efcbcec6f102 4882cdf57

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5242022_628123112277 0_2018-06-06_06-0925.wav

58ca47577747c79a8a69f9 7e320056ff

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5254125_628123112277 0_2018-06-06_12-2015.wav

bf85f290165a42bb2f85bbe 1a1006491

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5254311_628123112277 0_2018-06-06_12-2421.wav

03bd4ead035419f7aa89f9 b09a105531

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5263735_628123112277 0_2018-06-06_16-2847.wav

315fd2b7d409fb48745a70f a067ab1fa

ub

Voice

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5274988_628585982436 6_2018-06-07_00-32-

8b439e290a83323d1af8be a664d42ab3

Voice

ng

R

ka

m

ah

15

16

on

ng

M

R

ah

17

Voice

es

14

ep

A gu ng

13

Voice

In do ne si

ah k

12

ep

am

11

R

ah

A

10

ub lik

gu

9

lik

8

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

In d

A

gu

Hal. 161 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0467a7112e0bd0e094c0e 4159e701291

ub lik

A

1 (satu) lembar fotokopi legalisir “ Form Sumber dan Tujuan Penggunaan Dana (STPD) Nasabah Pemilik Rekening/Kuasanya atas nama Susilo Prabowo Nomor Rekening 2436001000”

243.

1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar (ditandatangani TOTO ROBANDIYO S.Sos,M.Si.) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 3 Kota Blitar Tahap II Dinas Pendidikan Kota Blitar, nomor : 027/249/410.020.6/2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Lelang Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar tahap II.

ep

ah

242.

A gu ng

In do ne si

R

ah k

am

Voice

1 (satu) lembar fotokopi legalisir “Cek No. CP 052044 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo” dan “Cek No. CP 052043 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo”

gu

241.

Voice_call_(incl._VoIP)_6 5285578_628585982436 6_2018-06-07_10-0147.wav

ng

18

R

24.wav

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

244.

1 (satu) buah tempat penyimpanan DVD warna hitam polos, yang di dalamnya terdapat :

246.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yang memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.

es on

ng

M

R

ep

ub

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Brigjen Katamso Kec. Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar hanya dimiliki P. Sus” dengan tinta warna biru.

m

245.

ah

ka

b) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “2”) dengan nomor RWD80A01696 dan W7A00098 B2

lik

ah

a) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru (terdapat tulisan spidol hitam angka “1”) dengan nomor RWD80A01725 dan W7A00097 B18.

In d

A

gu

Hal. 162 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan Jl. DI. Panjaitan Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.

248.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir. Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru.

ub lik

2 (dua) lembar printout Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah P-APBD tahun 2016 yang terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil.

250.

1 (satu) lembar printout Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar P APBD (PAK) Fisik Tahun Anggaran 2016 yang terdapat tulisan nama-nama orang dengan menggunakan pensil.

251.

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-17338.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 02 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tata Karunia Abadi yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 10 tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian PT. Tata Karunia Abadi.

ep

249.

A gu ng

In do ne si

R

253.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 17 tanggal 17 Juni 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Modern Tehnik. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: C-29368 HT.01.01.TH.3 tanggal 17 Desember 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 215 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri.

255.

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-18103.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jala Bumi Megah yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 110 tanggal 22 September 2011 tentang Pendirian PT. Jala Bumi

on

ng

M

R

ep

ub

m

254.

ah

ka

lik

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: C-12656 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sarana Multi Usaha yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 228 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Sarana Multi Usaha.

ah

252.

es

ah k

am

ah

A

gu

ng

R

247.

In d

A

gu

Hal. 163 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Megah.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 59 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Yala Bumi Persada.

257.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 18 tanggal 09 Oktober 1991 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Surya Pradana.

gu

ng

256.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris W. Soetomo, SH Nomor 3/83/2 tanggal 12 Februari 1983 tentang Pendirian CV. Sapta Sarana.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 59 tanggal 09 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Purnama Jaya.

260.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 14 tanggal 28 Februari 1986 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pandan Arum.

261.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 60 tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kartika Perkasa.

262.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdur Rahman, SH., MKn Nomor 2 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pendirian CV. Arta Kencana Sakti.

In do ne si

R

ep

ub lik

259.

A gu ng

ah k

am

ah

A

258.

264.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 312 tanggal 29 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Airlangga Putra.

265.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 102 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Daya Nusantara.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan Nomor: 620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

267.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

es on

ng

M

R

ep

ub

m

266.

ah

ka

lik

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 11 tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Armada Perkasa.

ah

263.

In d

A

gu

Hal. 164 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. DI Panjaitan Nomor: 620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

269.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidik SMPN 3 Kota Blitar Nomor: 027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

271.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

272.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

273.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor: 620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

274.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.

275.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan Lahan di Kel. Kepanjen Kidul Lanjutan Nomor: 640.DAU/1746/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.

276.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan di Lingkungan Kelurahan Kepanjen Kidul Nomor: 600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21 April 2017.

277.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017

ep

ub lik

270.

lik

ub

ep

on

es

R

ng

M

In d

A

gu

Hal. 165 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

am

ah

A

gu

ng

R

268.

Halaman 165


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

tanggal 14 Juli 2017.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak Nomor: 027/1863/410.115.3/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia CV. Sapta Sarana.

279.

1 (satu) bundel asli dokumen Engineer Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

280.

1 (satu) bundel fotocopy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

Estimate

282.

1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4347-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: brook3n.angel@gmail.com dengan nama file brook3n.angel@gmail.com.pst.

283.

1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4355-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya tersimpan file hasil download dari akun email: lembu.suro14@yahoo.com dengan nama file lembu.suro14@yahoo.com.pst.

284.

1 (Satu) bundel copy Dokumen Kontrak Nomor : 600.APBD/488/410.102/2018 tanggal 07 Mei 2018 sumber dana APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak Rp 796.078.000 (Tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pelaksana CV. SAPTA SARANA.

In do ne si

R

ep

ub lik

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

1 (satu) bundel copy Dokumen Gambar Rencana Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

lik

ah

285.

1 (Satu) bundel copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

287.

1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas

es

on

ng

M

R

ep

ub

m

286.

ah

ka

Pekerjaan

281.

A gu ng

ah k

am

ah

A

gu

ng

278.

In d

A

gu

Hal. 166 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

gu

ng

288.

R

Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

ub lik

4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada Instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket Peningkatan Jembatan di Jalan AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA.

291.

3 (Tiga) lembar copy dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA.

ep

In do ne si

R

A gu ng

4 (empat) lembar dokumen copy kontrak dengan nomor : 630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.

294.

3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai Kontrak Rp 2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung

on

ng

M

R

ep

ub

m

293.

ah

ka

4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA.

lik

ah

292.

es

ah k

4 (Empat) lembar copy dokumen kontrak Nomor : 620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dari DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 dengan nama penyedia jasa CV. YALA BUMI PERSADA.

290.

am

ah

A

289.

In d

A

gu

Hal. 167 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015 dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA.

gu

ng

ub lik

2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : 600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015 dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. 3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor : 620.BANPROP/1798/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.

298.

3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor : 620.BANPROP/1797/410.102/2015 tanggal 17 September 2015 dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp 1.738.546.000.

299.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1686/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 4.628.728.000.

300.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 610.BANPROP/1687/410.102/2015 tanggal 01 September 2015 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.

ep

297.

302.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI.

on

ng

M

R

ep

ub

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000.

m

301.

ah

ka

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

am

ah

A

296.

es

295.

R

Dispenda Kota Blitar.

In d

A

gu

Hal. 168 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama paket pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000.

304.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAKT/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak Rp 3.951.263.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH.

A

gu

ng

R

303.

306.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAKT/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp 5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo I.

307.

3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAKT/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan nilai kontrak Rp 8.898.636.000.

ep

A gu ng

In do ne si

R

309.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.907.027.000.

ub

311.

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan Nomor : 620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket

ep

on

ng

R

m

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 3.787.143.000.

ka

310.

M

In d

A

gu

Hal. 169 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan Nomor : 620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi Utara dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.

ah

308.

es

am

ah k

ub lik

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai paket Rp 8.883.332.000.

ah

305.

Halaman 169


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

R

pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp 9.925.536.000.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan nomor 640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp 4.456.181.000.

A

gu

312.

Menimbang bahwa bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut

Umum telah menunjukkan barang bukti

digunakan untuk memperkuat pembuktian;

kepada para saksi, Para Terdakwa dan karena itu barang bukti tersebut dapat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat-surat, Keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan

ep

ah k

am

Para Penasihat Hukum Terdakwa, oleh

ub lik

ah

Umum telah disita secara sah menurut hukum, dan dihadapan Majelis, Penuntut

diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

R

1. Bahwa Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR adalah Walikota Blitar periode

In do ne si

2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari

A gu ng

2016 dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK merupakan seorang swasta;

2. Bahwa Terdakwa II kenal SUSILO PRABOWO alias EMBUN 10 tahun yang lalu karena aktif dalam organisasi ORARI dimana SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai Ketua dan Terdakwa II sebagai Bendahara, dan Terdakwa II kenal

dengan Terdakwa I sebagai tetangga satu kelurahan dan sekitar 7 tahunan bersama Terdakwa I di PDI;

lik

ah

3. Bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah

ub

kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang menggunakan bendera PT MODERNA MULTI PERKASA dan perusahaan yang terafiliasi dengan group tersebut yakni: PT SARANA MULTI USAHA, PT TATA KARUNIA ABADI dan PT

4. Bahwa

pada

ep

JALA BUMI MEGAH;

tahun 2018, Terdakwa

I dan

HERMANSYAH PERMADI

proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai

on

ng

es

R

mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN diantaranya

M

In d

A

gu

Hal. 170 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

Kota Blitar memberikan beberapa pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan

Halaman 170


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran

ng

2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

gu

5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I. Kemudian pada sore

A

hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II

untuk menemani ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil Mitsubishi

ub lik

ah

Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;

EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu dengan

SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk berhadapan

Terdakwa I MUH. dengan SUSILO

PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat duduk Terdakwa II terpaut satu bangku. Dalam pertemuan itu Terdakwa I bilang kepada SUSILO PRABOWO

ep

ah k

am

6. Bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar SUSILO PRABOWO alias

alias EMBUN mau pinjam uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek

In do ne si

R

pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk

meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH.

A gu ng

AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI

(Kepala Dinas PU) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan

mendapat jawaban dari pembangunan

SMP

Rp23.000.000.000,00

HERMANSYAH PERMADI

Negeri

(dua

3

puluh

Blitar tiga

Tahap miliar

2

rupiah),

bahwa anggaran tersedia

sejumlah

sedangkan

MOH.

ah

pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;

lik

AMINURCHOLIS dan MOHAMMAD SIDIK tidak tahu jumlah anggaran proyek

7. Bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN uang fee

ub

Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada MOHAMMAD SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta

ep

rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya agar dititipkan kepada Terdakwa II;

SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengambil uang dari Bank Maybank dari

on

ng

es

R

8. Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa I pada tanggal 6 Juni 2018

M

In d

A

gu

Hal. 171 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar

Halaman 171


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

rekening giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang

merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejumlah

ng

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai kesepakatan sebelumnya yakni agar uangnya dititipkan kepada Terdakwa II, maka SUSILO

PRABOWO alias EMBUN pada sore harinya ke rumah Terdakwa II di Jalan

gu

Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar menitipkan uang 2 kardus sejumlah

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut oleh

A

Terdakwa II kemudian disimpan digarasi dimasukkan kedalam mobil Terdakwa II;

milik

ub lik

miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN tersebut, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan kepada Terdakwa II “Nanti kalau diambil pak Wali ya serahkan. Tapi kalau tidak diambil kembalikan ke rumah saya. Kamu gak usah telepon”;

10. Bahwa kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN pulang ke rumah yang

ep

ah k

am

ah

9. Bahwa setelah Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu

ternyata di rumahnya telah ada Penyidik KPK dan menyuruhnya menelpon Terdakwa II dengan mengatakan “datang ke rumah, uang itu bawa aja ke rumah.

In do ne si

R

Neng kene enek KPK” dan Terdakwa II ingin tahu “KPK itu koyo opo”. Kemudian

SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II ditangkap dan uang Rp 1,5 M

A gu ng

disita oleh KPK.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum

yang terungkap di depan persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksisaksi, bukti surat-surat, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum

yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam

menentukan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut

lik

ah

Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara SUBSIDAIRITAS,

ub

dakwaan PRIMAIR terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR namun

apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis akan

ep

mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR.

Menimbang bahwa di dalam Dakwaan

PRIMAIR Para Terdakwa didakwa

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

on

ng

es

R

melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

M

In d

A

gu

Hal. 172 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR. Apabila

Halaman 172


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ng

yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; 2. Menerima hadiah;

gu

3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

A

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

ub lik

melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” Menimbang bahwa unsur “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”

menurut Majelis bersifat alternatif karena adanya kata “atau” pada unsur tersebut. Subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri ataupun sebagai

ep

ah k

am

ah

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta

penyelenggara negara, sehingga dengan demikian dalam pembuktian dapat dipilih atau cukup hanya salah satu unsur yang dibuktikan, dan apabila salah satu dari 2

In do ne si

R

(dua) pilihan elemen unsur tersebut terpenuhi, maka telah terbukti unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara.

A gu ng

a. Pengertian Pegawai Negeri

Yang dimaksud Pegawai Negeri, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-

UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 meliputi:

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

lik

ah

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

ub

bantuan dari keuangan negara atau daerah;atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

ep

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999,

on

ng

es

R

yang dimaksud Pegawai Negeri adalah:

M

In d

A

gu

Hal. 173 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

Halaman 173


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

“ Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang diserahi tugas

ng

dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud Pegawai Aparatur Sipil Negara

gu

Sipil

adalah:

A

“Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu

ub lik

peraturan perundang-undangan”.

Menurut Pasal 92 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa :

“Dalam sebutan pegawai negeri termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang,

ep

ah k

am

ah

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah”. b. Pengertian Penyelenggara Negara

In do ne si

R

Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

A gu ng

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sesuai

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan

lik

ah

fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan

ub

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” meliputi: 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;

ep

2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 3. Menteri;

5. Hakim;

on

ng

es

R

4. Gubernur;

M

In d

A

gu

Hal. 174 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 2

Halaman 174


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

ng

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

gu

Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

Presiden dan Wakil Presiden;

b.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

ub lik

a.

c.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e.

Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali

ep

hakim ad hoc;

g.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

h.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

i.

Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j.

Menteri dan jabatan setingkat menteri;

k.

In do ne si

Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

R

f.

A gu ng

ah k

am

ah

A

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu :

Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

l.

Gubernur dan wakil gubernur;

m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n.

Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

lik

ah

Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR adalah Walikota Blitar periode 2016 s.d. 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

ub

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK merupakan seorang swasta yang telah turut serta melakukan tindak pidana bersama dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI

ep

ANWAR, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para

ini menunjukkan Para Terdakwa sebagai subyek hukum sehat jasmani dan rohani

on

ng

es

R

Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal

M

In d

A

gu

Hal. 175 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 dan Terdakwa II

Halaman 175


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dan tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa II meskipun tidak berstatus sebagai pegawai

ng

negeri atau penyelenggara negara, namun karena telah turut serta melakukan tindak

pidana bersama dengan Terdakwa I maka pertanggungjawaban pidana diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Dengan demikian

gu

Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan satu kesatuan subyek hukum yang tidak

dapat dipisahkan dalam mewujudkan sempurnanya delik. Perbuatan Terdakwa II

A

merupakan tindak pidana karena dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I yang berstatus sebagai penyelenggara negara sehingga makna unsur pegawai negeri atau

ub lik

ah

penyelenggara negara dapat dilekatkan kepada para Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Penyelenggara Negara” telah

Ad. 2. Unsur “Menerima hadiah” a) Pengertian “menerima”

Menimbang bahwa kata “menerima” sesungguhnya tidak memiliki arti khusus

ep

ah k

am

terpenuhi;

baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam istilah hukum, namun demikian yang perlu dicermati adalah bagaimana memaknai kata “menerima” sesuai dengan

In do ne si

R

konteksnya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan

A gu ng

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451, kata “menerima” berarti: “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan,

dikirimkan dsb”, oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud

maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian “menerima” dalam

unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima

lik

ah

sesuatu berupa kebendaan yang berwujud;

Menimbang bahwa ADAMI CHAZAWI dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil

ub

mengatakankan:

“bahwa di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur

ep

kesengajaan secara diam/terselubung. Menerima suatu hadiah atau janji haruslah secara nyata hadiah atau janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau

diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala, dengan

on

ng

es

R

penyelenggara negara, bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda

M

In d

A

gu

Hal. 176 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

dan Formil Korupsi di Indonesia”, penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 74,

Halaman 176


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

demikian obyek sesuatu janji yang diberikan akan sempurna. Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari

ng

sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika

dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan

gu

perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Namun, oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam

A

rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima

tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup pembuktian

ub lik

ah

adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan

b) Pengertian “hadiah” 1) Menurut Yurisprudensi:

ep

a) Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 mengartikan maksud dari “hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sama halnya

ah k

am

itu”.

seperti yang dimaksud pada Pasal 5, “sesuatu” tersebut baik berupa

In do ne si

R

benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau

benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas

A gu ng

Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

b) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor

77K/Kr/1973 menyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan

tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa

lik

ah

melainkan istri dan/ atau anak-anak terdakwa.

ub

Menimbang bahwa ADAMI CHAZAWI dalam buku yang sama dalam halaman 171 menyatakan:

“pengertian “hadiah”menurut tata bahasa lebih mengacu pada pengertian

ep

benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda/ hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah

diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang

on

ng

es

R

selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni

M

In d

A

gu

Hal. 177 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

2) Menurut pendapat Ahli:

Halaman 177


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam

kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap

ng

terwujud secara sempurna”.

Menimbang bahwa R. WIYONO dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

gu

halaman 97-98 mengartikan:

“hadiah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda

A

berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak

berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual

ub lik

ah

(HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran”.

am

Menimbang bahwa DARWAN PRINTS dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bhakti, tahun 2002 halaman 53

ep

menyatakan “hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa”.

ah k

Menimbang

bahwa menurut

pendapat ADAMI CHAZAWI (dalam

bukunya ”Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, Edisi Pertama,

yang

menyatakan

“Sesungguhnya,

jika

objek

In do ne si

58-59

R

Cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang), pada halaman sesuatu

benda

A gu ng

memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan

kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang

menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak

pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam

perbuatan itu telah selesai dilakukan”.

lik

perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana

ub

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian menerima hadiah dapat bermakna berpindahnya penguasaan baik secara fisik ataupun non fisik atas suatu barang atau benda yang memiliki nilai

ep

dari si pemberi kepada penerima atau orang lain yang ditunjuk oleh penerima atau atas sepengetahuan penerima.

SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I.

on

ng

es

R

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon

M

In d

A

gu

Hal. 178 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk

Halaman 178


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kemudian pada sore hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II untuk menemani

ke rumah Terdakwa I dengan

ng

mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar

SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk

gu

dengan

berhadapan dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat

A

duduk Terdakwa II terpaut satu bangku. Dalam pertemuan itu Terdakwa I

bilang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN mau pinjam uang sebesar

ub lik

ah

Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO

am

alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas

ep

Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI (Kepala Dinas PU)

ah k

menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban dari HERMANSYAH PERMADI

bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3

In do ne si

R

Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar

rupiah), sedangkan MOH. AMINURCHOLIS dan MOHAMMAD SIDIK tidak

A gu ng

tahu jumlah anggaran proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias

EMBUN uang fee sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada

MOHAMMAD SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO

lik

agar dititipkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa I

pada

ub

tanggal 6 Juni 2018 SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengambil uang dari Bank Maybank dari rekening giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang merupakan perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),

ep

EMBUN sejumlah

sesuai kesepakatan sebelumnya yakni agar uangnya dititipkan kepada

rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar

on

ng

es

R

Terdakwa II, maka SUSILO PRABOWO alias EMBUN pada sore harinya ke

M

In d

A

gu

Hal. 179 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

PRABOWO alias EMBUN nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya

Halaman 179


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

menitipkan uang 2 kardus sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima

ratus juta rupiah). Uang tersebut oleh Terdakwa II kemudian disimpan digarasi

ng

dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa II menerima uang sejumlah

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO

gu

PRABOWO alias EMBUN tersebut, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan kepada Terdakwa II agar uang tersebut

diserahkan

A

langsung kepada Terdakwa I dan proses penyerahannya Terdakwa II tidak

Menimbang bahwa penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa II

ub lik

ah

menghubungi Terdakwa I melalui telepon;

tersebut menurut Majelis sama dengan penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menerima secara tidak langsung karena

am

penerimaan uang tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN yang mana kesepakatan

ep

tersebut adalah “Terdakwa I ngomong kepada SUSILO PRABOWO alias

ah k

EMBUN nanti uangnya bisa dititipkan Pak Bambang Purnomo (Terdakwa II)”. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias

In do ne si

R

TOTOK menerima uang titipan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima

ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN adalah sesuai

A gu ng

kehendak Terdakwa I atau dengan kalimat lain Terdakwa II merupakan orang yang ditunjuk oleh Terdakwa I untuk menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menerima hadiah” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur

“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut

diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan

sesuatu

dalam

jabatannya

yang

dengan

lik

ah

kewajibannya”

bertentangan

ub

Menimbang bahwa frase kalimat unsur “diketahui atau patut diduga” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu frasa terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian

ep

juga pada frasa kalimat “agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila

on

ng

es

R

salah satu frasa telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

M

In d

A

gu

Hal. 180 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

a. Pengertian “padahal diketahui atau patut diduga”

Halaman 180


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Menimbang bahwa Unsur ”diketahui atau patut diduga” adalah istilah

yang berhubungan dengan kesengajaan (dolus) dari pelaku tindak pidana

ng

korupsi, istilah kesengajaan juga banyak digunakan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan seperti dalam Pasal 110, Pasal 220, Pasal 250, Pasal 275 dan Pasal 419 KUHP.

gu

Menimbang bahwa MAHRUS ALI dalam bukunya Asas, Teori dan

Praktek Hukum Pidana Korupsi, penerbit UII Press, 2013 pada halaman 142-

A

143 menyatakan unsur “diketahui” menunjukkan kepada aspek kesengajaan

(dolus), sedangkan unsur “patut diduga” menunjukkan pada pro parte dolus

ub lik

ah

proparte culpa, unsur “diketahui atau patut diduga” harus diarahkan kepada perbuatan menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan

atau

tidak

melakukan

am

bertentangan dengan kewajibannya.

sesuatu

dalam

jabatannya,

yang

Menimbang bahwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31

ep

Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

ah k

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang diadopsi dari

In do ne si

R

Pasal 419 angka 1 KUHP yang mempunyai kemiripan dengan rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang

A gu ng

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya Hukum

Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, 2005 pada halaman 79 menyatakan:

”Perbedaan antara Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b

lik

gambaran batin si pembuat pegawai negeri sebelum atau ketika hendak menerima sesuatu atau menerima janji tersebut tetapi suap menurut Pasal 12

ub

huruf a dan b secara tegas dicantumkan unsur tentang keadaan batin si pegawai negeri yang menerima suap tersebut, yakni berupa kesengajaan (mengetahui) dan kealpaan (patut menduga).

ep

Menimbang bahwa lebih lanjut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya tersebut pada halaman 192 menyatakan bahwa unsur “diketahui atau patut

R

diduga” adalah unsur “kesalahan” si pembuat dalam korupsi menerima suap

on

ng

es

Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yaitu :

M

In d

A

gu

Hal. 181 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

adalah pada Pasal 5 ayat (2) tidak diperlukan tentang bagaimana sikap atau

Halaman 181


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

a) Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang ditujukan bahwa ”hadiah

atau janji” itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak

ng

berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan;

b) Bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang

gu

dengan kewajiban jabatannya.

bertentangan

b. Pengertian unsur “bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau

A

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu”

Terdapat pendapat beberapa ahli hukum (doktrin) mengenai pengertian unsur ini

1)

ub lik

ah

yaitu:

Adami Chazawi, dalam pembahasan mengenai Pasal 5 ayat (1) huruf b yang memiliki relevansi dengan Pasal 12 huruf b, menyatakan bahwa

am

pengertian unsur “berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya” dalam unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b perlu sudah diwujudkan sebelum si pegawai

ep

menerima hadiah, ditinjau dari arah yang dituju dari unsur kesalahan yakni

ah k

pemberian itu sebagai akibat atau sebab karena pegawai negeri itu telah berbuat

atau

tidak

berbuat

sesuatu

yang

bertentangan

dengan

In do ne si

R

kewajibannya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa korupsi pegawai negeri pemberi suap pada pegawai negeri menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b akan

A gu ng

terwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atau berhubungan

dengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuat menurut Pasal 5

ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telah diterima oleh

pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi. (Vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal.201-203).

R. Wiyono, menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri

lik

atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berbuat maupun untuk tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam

melaksanakan

tugasnya

ub

m

ah

2)

dikatakan

bertentangan

dengan

ka

kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

ep

- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu

ah

padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang

R

terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara

es on

ng

M

negara yang bersangkutan;

In d

A

gu

Hal. 182 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan

ng

kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri

atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus

gu

berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

(Vide: R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal. 61)

ub lik

ah

A

bersangkutan.

Pengertian lain menurut beberapa yurisprudensi yang relevan dengan

permasalahan ini antara lain :

am

1) Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat “in zijn bediening” dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat ”dalam jabatannya” dalam Pasal 5 ayat (1)

ep

telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai

ah k

wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika

untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. MARI

Nomor

A gu ng

2) Putusan

39/K/Kr/1963

tanggal

3

In do ne si

R

karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan

Agustus

1963

menyebutkan ”tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu

tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud

dengan

pemberiannya

memperoleh

pelayanan

yang

berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan

unsur

“dalam

jabatannya

yang

kewajibannya” Terdapat

beberapa

pengertian

bertentangan

mengenai

“dalam

dengan

jabatannya

yang

bertentangan dengan kewajibannya” dalam hukum positif kita, antara lain : Menurut

Undang-undang

RI

Nomor

ep

1)

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

ah

ka

m

c. Pengertian

lik

sebagai kenalan”.

ub

ah

sedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumah

es on

ng

M

R

dan Nepotisme.

In d

A

gu

Hal. 183 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4 yang berbunyi :

ng

”Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi:

gu

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas

dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan

maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk

apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

ub lik

ah

A

tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni

berlaku.” 2)

Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

am

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

ah k

Daerah menyatakan:

ep

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: e.

In do ne si

R

menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

Relevan dengan ketentuan ini, Sianturi menyatakan bahwa ”bagi pegawai

A gu ng

negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan

yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas

tindakan yang bersifat melawan undang-undang.” (vide : Sianturi, Tindak Pidana di

Menimbang bahwa pada tahun 2018, Terdakwa I dan HERMANSYAH

ub

mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN

diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018

ep

ka

m

PERMADI

dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.526.300,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon SUSILO

on

ng

es

R

tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

M

In d

A

gu

Hal. 184 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

ah

KUHP Berikut Uraiannya, hal. 75).

Halaman 184


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I. Kemudian pada

sore hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II

ng

untuk menemani ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar

SUSILO

gu

PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu dengan Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk berhadapan

dengan SUSILO

A

PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat duduk Terdakwa II terpaut satu bangku.

Dalam pertemuan itu Terdakwa I bilang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN

ub lik

ah

mau pinjam uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek pembangunan SMP

PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI menanyakan

anggaran

ep

ah k

am

Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO

proyek

HERMANSYAH PERMADI

dimaksud

dan

(Kepala Dinas PU)

mendapat

jawaban

dari

bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar

sedangkan MOH. AMINURCHOLIS

In do ne si

R

Tahap 2 tersedia sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), dan MOHAMMAD SIDIK tidak tahu jumlah

A gu ng

anggaran proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias

EMBUN uang fee sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP

Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada MOHAMMAD SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima

ratus juta rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN

Menimbang bahwa permintaan Terdakwa I tersebut kemudian dipenuhi oleh

SUSILO

PRABOWO

alias

EMBUN

dengan

lik

ah

nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya agar dititipkan kepada Terdakwa II;

menitipkan

uang

sejumlah

ub

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK sebagaimana yang telah diuraikan unsur sebelumnya.

ep

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67

on

ng

es

R

angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

M

In d

A

gu

Hal. 185 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II

Halaman 185


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

ng

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

gu

a) Terdakwa I berkewajiban memimpin jalannya urusan pemerintahan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dibidang pengadaan

A

barang/jasa.

termasuk pengadaan Barang/jasa dilakukan secara adil, transparan dan

ub lik

ah

b) Terdakwa I berkewajiban memastikan jalannya urusan pemerintahan

tidak diskriminatif, yang artinya semua peserta dalam proses pengadaan barang/jasa haruslah diperlakukan sama (equal treatment), dan prosesnya

am

harus terbuka.

c) Terdakwa I selaku penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan dengan

ah k

perbuatan

penuh

tercela,

rasa

tanggungjawab

ep

tugas

tanpa

pamrih

baik

dan

untuk

tidak

melakukan

kepentingan

pribadi,

keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan

In do ne si

R

dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A gu ng

Menimbang bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II telah menerima uang fee

sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai kompensasi karena Terdakwa I telah memberikan proyek pembangunan SMP N 3 Blitar

Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 (ploting

proyek) kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebesar Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa II dan SUSILO

lik

ah

PRABOWO alias EMBUN secara sadar menghadiri pertemuan dengan Terdakwa I di rumah dinas Terdakwa I. Terdakwa II mendengar dan mengikuti pembicaraan antara

ub

mengenai proyek SMP N 3 Blitar. Terdakwa II juga mendengar bahasa permintaan fee yakni terkait 8 % dan 2 %. Terdakwa II juga mendengar Terdakwa I menelpon

ep

MUHAMAD SIDIK dan MOH. AMINURCHOLIS yang menanyakan anggaran SMP N 3 Blitar. Selain itu Terdakwa II secara sadar

tanpa keberatan menjadi perantara

EMBUN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Terdakwa

on

ng

es

R

(intermediary) dari Terdakwa I dengan menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias

M

In d

A

gu

Hal. 186 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa I yang pada pokoknya membahas

Halaman 186


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

II kenal SUSILO PRABOWO alias EMBUN 10 tahun yang lalu karena aktif dalam

organisasi ORARI dimana SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai Ketua dan

ng

Terdakwa II sebagai Bendahara, dan Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sebagai

tetangga satu kelurahan dan sekitar 7 tahunan bersama Terdakwa I di PDI, sehingga hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN

gu

sangat erat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa I dan mengetahui dan menghendaki untuk menerima uang dari SUSILO

A

Terdakwa II

PRABOWO alias EMBUN yang merupakan fee proyek pembangunan SMP N 3 Blitar

ub lik

ah

dengan kalimat lain dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat kesengajaan

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ”Padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi;

ep

ah k

am

yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

In do ne si

R

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan ”Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan,

A gu ng

menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

a. yang melakukan (pleger);

b. yang menyuruh melakukan (doen pleger); yang turut serta melakukan (mede pleger). mengatakan

bahwa

Pasal

55

KUHP

(berarti

termasuk

lik

Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut : -

Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.

Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.

-

Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.

-

Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu

R

ep

-

on

ng

es

untuk melakukan tindak pidana.

M

In d

A

gu

Hal. 187 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

SR.Sianturi

ub

c.

Halaman 187


Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan.1

ng

Syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah : 1.

adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking).

2.

gu

ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking). Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini,

A

menyebutkan ada tiga kemungkinan :

Pompe

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan

ub lik

ah

delik.

2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

am

3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.2

ep

Hal senada juga dikatakan Roeslan Saleh, yang menyatakan sebagai

ah k

berikut:

“ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara

In do ne si

R

mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau

tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu

A gu ng

persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta

lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya�.3

Perbedaan mendasar antara turut serta dengan penganjuran Pasal 55

ayat (1) ke-2 KUHP kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal penganjuran, si penganjur hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan

lik

melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang

ub

langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik.4

Dalam Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620,

2 3

on

ng

4

SR. Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal. 329 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 hal. 31, 34 Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 11 Barda Nawawi Arif, Op.cit., hal. 34,36

es

1

ep

dinyatakan :

R

ka

m

ah

cara-cara limitatif yang ditentukan oleh UU dan orang yang dianjurkan

In d

A

gu

Hal. 188 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 188


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah

ng

bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

gu

Sementara itu, Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan :

”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan

A

secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955

Nomor 1/1955/M.Pid

ub lik

ah

perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

menyatakan “dalam hal dua orang atau lebih dituduh

bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal 418 dan 419

am

KUHP, tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut, incasu tidak perlu

ep

mereka semua melakukan tindakan menerima uang”.

ah k

Yurisprudensi tersebut bersesuaian dengan putusan MARI tanggal 7 Maret 2012 No. 2547 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa MOCHTAR

In do ne si

R

MUHAMMAD, yang pada halaman 234-236 menyatakan “dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-sama dengan telah terjadinya

A gu ng

penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada

salah seorang dari kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima

sejumlah uang telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima atau memberi

lik

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (deelneming), istilah bersama-sama telah

ub

dapat dipahami dan tidak perlu didikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para

ep

pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik. Sedangkan

on

ng

es

R

tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini, merujuk

M

In d

A

gu

Hal. 189 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

uang.

Halaman 189


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam forum privilegiatum 23 Desember 1955 Nomor

R

pada Putusan MA

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang diobyektifkan.

ng

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa I menelpon SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk datang ke rumah dinas Terdakwa I. Kemudian pada

sore hari setelah magrib SUSILO PRABOWO Alias EMBUN mengajak Terdakwa II

gu

untuk menemani ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda Milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN;

A

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah dinas Walikota Blitar

SUSILO

PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II kemudian bertemu dengan Terdakwa I

dengan SUSILO

ub lik

ah

MUH. SAMANHUDI ANWAR. Terdakwa I duduk berhadapan

PRABOWO alias EMBUN sedangkan tempat duduk Terdakwa II terpaut satu bangku.

mau pinjam uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada keperluan mendesak dan mengatakan ada proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO

ep

ah k

am

Dalam pertemuan itu Terdakwa I bilang kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN

PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menelpon MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas

anggaran

dimaksud

dan

mendapat

jawaban

dari

bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar

A gu ng

HERMANSYAH PERMADI

proyek

(Kepala Dinas PU)

In do ne si

menanyakan

R

Pendidikan Kota Blitar) dan HERMANSYAH PERMADI

Tahap 2 tersedia sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), sedangkan MOH. AMINURCHOLIS

dan MOHAMMAD SIDIK tidak tahu jumlah

anggaran proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias

EMBUN uang fee sebesar 8% dan yang 2 % dari nilai proyek pembangunan SMP

Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018 agar diberikan kepada MOHAMMAD

lik

ah

SIDIK, atas uang pinjaman yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I minta kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN

ub

Menimbang bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa I pada tanggal 6 Juni 2018 SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengambil uang dari Bank Maybank

merupakan

perusahaan

milik

ep

dari rekening giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang SUSILO

PRABOWO

alias

EMBUN

sejumlah

sebelumnya yakni agar uangnya dititipkan kepada Terdakwa II, maka SUSILO

on

ng

es

R

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai kesepakatan

M

In d

A

gu

Hal. 190 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

nantinya dipotong dari nilai proyek dan uangnya agar dititipkan kepada Terdakwa II;

Halaman 190


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PRABOWO alias EMBUN pada sore harinya ke rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar menitipkan uang

2

kardus

sejumlah

ng

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut oleh Terdakwa II kemudian disimpan digarasi dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa II; Menimbang

bahwa

setelah

Terdakwa

II

menerima

uang

sejumlah

gu

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) SUSILO PRABOWO alias EMBUN tersebut, kemudian SUSILO PRABOWO alias EMBUN mengatakan kepada

A

Terdakwa II agar uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa I dan proses penyerahannya Terdakwa II tidak menghubungi Terdakwa I melalui telepon;

PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I

ub lik

ah

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut SUSILO

dan Terdakwa II terbukti bersama-sama

Terdakwa I adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) dan Terdakwa II berperan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger); Menimbang bahwa dengan demikian

unsur “Mereka yang melakukan,

ep

ah k

am

melakukan tindak pidana korupsi dengan peranan PRABOWO alias EMBUN dan

menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan� telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

In do ne si

R

semua unsur

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

A gu ng

undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair, maka dengan demikian Para Terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

lik

ah

sebagaimana Dakwaan Primair, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan

ub

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I melalui Terdakwa II meskipun telah

menerima uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai kompensasi karena Terdakwa I akan

ep

memberikan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 (ploting proyek) kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, namun karena

Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 6 Juni 2018, maka Terdakwa I dan Terdakwa II

on

ng

es

R

uang tersebut telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi

M

In d

A

gu

Hal. 191 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

Dakwaan Subsidair;

Halaman 191


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh harta dari tindak pidana korupsi, dan uang sebesar Rp

R

tidak

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut karena digunakan untuk

ng

melakukan tindak pidana korupsi maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Desember

2018 menyatakan bahwa Terdakwa I telah memperoleh uang sejumlah Rp

gu

6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah) berasal dari fee proyek dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejak tahun 2014 s.d. 2018, namun sejumlah

A

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sudah dilakukan penyitaan.

Dengan demikian menjadi pengurang atas kewajiban beban pembayaran uang

ub lik

ah

pengganti. Terdakwa I dalam perkara aquo sudah menikmati uang sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) sehingga

Terdakwa I

seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam Nota Pembelaan tertanggal 10 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti menerima

ep

ah k

am

patut untuk dimintakan uang pengganti sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar

pemberian uang sebanyak 5 (lima) kali yakni sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah)

In do ne si

R

karena tidak didukung bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa menurut Majelis untuk dijatuhi pidana tambahan berupa

A gu ng

pembayaran uang pengganti harus ada kerugian keuangan negara. Untuk

mengetahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) harus dibuktikan secara teliti dan komprehensif terlebih

dahulu proyek-proyek manakah yang memberikan keuntungan bagi SUSILO PRABOWO alias EMBUN sehingga dapat memberikan fee kepada Terdakwa I, dan

berdasarkan fakta dipersidangan pemberian uang sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) hanya disebutkan oleh saksi SUSILO PRABOWO alias

lik

ah

EMBUN sehingga tidak dapat diketahui proyek-proyek mana yang dapat memberikan keuntungan kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, sehingga SUSILO

ub

seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena yang menerangkan “memberikan uang sebesar Rp

ep

5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah)” hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yakni SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan berdasarkan tulisan

alias EMBUN, maka tidaklah membuktikan bahwa terdakwa I dipastikan menerima

on

ng

es

R

“P.Hudi” pada Bonggol Cek yang ditulis secara sepihak oleh SUSILO PRABOWO

M

In d

A

gu

Hal. 192 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

PRABOWO alias EMBUN memberikan fee sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar

Halaman 192


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

uang yang tertulis di cek tersebut, apalagi dalam persidangan Terdakwa I membantahnya, sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

ng

dan terhadap Terdakwa I tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah); Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut rakyat

gu

kepercayaan

yang

telah menciderai

telah memilihnya secara langsung dengan menaruh

harapan kepada Terdakwa I sebagai Walikota Blitar untuk memimpin pelaksanaan

menghindarkan Pemimpin Daerah dari

A

program pembangunan Kota Blitar, untuk

kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan

ub lik

ah

tindak pidana korupsi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

bahwa terhadap Terdakwa I dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri

Para Terdakwa

ep

ah k

am

hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;

sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

In do ne si

Negara,

R

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Para Terdakwa

A gu ng

berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b

KUHAP, menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan maksud agar Para Terdakwa tidak melarikan diri pada saat harus melaksanakan hukuman penjara berdasarkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK mohon

hukuman yang seringan-ringannya dan mohon untuk dapat menjalani hukuman di

lik

ah

Lembaga Pemasyarakatan Blitar karena keluarganya berdomisili di Blitar; Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa II

ub

alias TOTOK yang mohon hukuman yang seringan-

ringannya, namun Majelis tidak dapat mempertimbangkan permohonan Terdakwa II untuk dapat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Blitar karena masalah

ep

eksekusi atas putusan perkara a quo menjadi kewenangan pihak Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan

R

Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya

on

ng

es

perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

M

In d

A

gu

Hal. 193 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

BAMBANG PURNOMO

Halaman 193


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Menimbang bahwa bukti surat No. 1 s/d 50 dan barang bukti berupa BB No. 1 s/d 312

ng

statusnya akan disebutkan dalam amar putusan; (KUTIP BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa Nota Pembelaan Para Penasihat Hukum dan Terdakwa I tertanggal 10 Januari 2019 menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara

gu

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

A

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI

ub lik

ah

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dimuka

karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

ep

ah k

am

ayat (1) ke-1 KUHP;

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

In do ne si

R

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair, maka Majelis tidak sependapat

A gu ng

dengan pembelaan Para Penasihat Hukum dan Terdakwa I tersebut; Menimbang,

bahwa

sebelum

menjatuhkan

putusan

Majelis

akan

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

tidak dapat jadi teladan yang baik bagi

masyarakat;

lik

ah

2. Terdakwa I sebagai Walikota

3. Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

ub

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

ep

3. Terdakwa I telah berjasa dalam pembangunan di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur sehingga memperoleh berbagai penghargaan;

on

ng

es

R

4. Terdakwa II mohon maaf dan menyesali perbuatannya.

M

In d

A

gu

Hal. 194 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 194


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

ng

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

gu

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-

ub lik

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUH SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur

am

ah

A

undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun

ep

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

ah k

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Primair;

In do ne si

R

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

A gu ng

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 500.000.000,00 (lima

dan denda sebesar Rp

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO Alias

lik

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

ub

bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menghukum

Terdakwa I

ep

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; MUH. SAMANHUDI ANWAR dengan pidana

on

ng

es

R

tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5

M

In d

A

gu

Hal. 195 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

TOTOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Halaman 195


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia MUH. SAMANHUDI ANWAR selesai

R

(lima) tahun setelah Terdakwa I menjalani pidana pokoknya;

JENIS BARANG BUKTI

gu

BB

ng

7. Menetapkan Barang Bukti berupa:

No.

1.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan

belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian

belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM

ub lik

ah

A

casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian

Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.

am

2.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035,

ep

yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel

ah k

bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor

In do ne si

R

3.

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor

A gu ng

4.

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.

5.

6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP

lik

buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor: 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;

7.

15 (lima belas) buku cek BII;

8.

5 (lima) buku Bilyet Giro.

9.

1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA,

ep

ub

6.

Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018. 10.

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam)

on

ng

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas

es

11.

R

berkas mutasi rekening.

M

In d

A

gu

Hal. 196 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol

Halaman 196


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

mutasi rekening. 12.

1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN

13.

ng

Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.

1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,

dengan

1

sim

card

terpasang

gu

081515857258, dengan password 0102.

14.

1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

dengan

nomor

dan

f. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.

15.

ub lik

ah

A

e. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00;

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian

am

belakang ponsel SM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM

ep

Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan

ah k

memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan

R

16.

In do ne si

nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel

A gu ng

bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01.

17.

1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.

18.

1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

lik

ah

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

ub

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

19.

ep

Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

ah

ka

m

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran

on

ng

M

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

es

R

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

In d

A

gu

Hal. 197 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

20.

ng

Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta

Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah

gu

15000 (Lima Belas Ribu) lembar.

21.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan

belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card

ub lik

ah

A

casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian

dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB.

am

22.

1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E,

ep

nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX,

ah k

yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.

131.35-1564

Tahun

2018

Tanggal

In do ne si

3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

R

23.

25

April

2018

Tentang

A gu ng

Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

24.

1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan” kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

25.

1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar

kepada

Sdr.

SUSILO

PRABOWO

nomor

:

780/291/410.203.3/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal : Panggilan

lik

tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).

1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik

ub

26.

Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016,

ep

Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar. 27.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik

R

Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT.

on

ng

es

Moderna Tehnik Perkasa”.

M

In d

A

gu

Hal. 198 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

(untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan

Halaman 198


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa

R

28.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan :

29.

ng

Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl.

gu

DI. Panjaitan... “ dst.

30.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember

A

2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.

32.

ub lik

ah

31.

1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.

am

33.

1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.

1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom

ep

34.

1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel

A gu ng

36.

In do ne si

35.

R

ah k

Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.

yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.

37.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Nomor : 602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.

38.

1

(satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor:

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.

39.

1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna

40.

lik

kepentingan mengikuti pelelangan.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

41.

ub

Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

42.

ep

Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

R

43.

on

ng

es

Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

M

In d

A

gu

Hal. 199 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk

Halaman 199


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

R

44.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

ng

45.

Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

46.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

gu

Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.

47.

1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

A

Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.

1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

49.

ub lik

ah

48.

1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung

am

50.

1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

ah k

ep

51.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :

beserta 1 lembar daftar lampirannya.

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

A gu ng

52.

In do ne si

R

813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :

821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

53.

1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

lik

54.

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :

Kabupaten Tulungagung 1

(satu)

bundel

dokumen

surat

perjanjian

Nomor:

ep

55.

ub

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-

ah

ka

m

ah

Kabupaten Tulungagung.

on

ng

M

Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi

es

R

Gondang, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK

In d

A

gu

Hal. 200 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56.

R

Megah 1

(satu)

bundel

dokume

surat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian

Nomor

:

ng

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo

Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh,

gu

Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00

A

pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi

1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang

ub lik

ah

57.

58.

1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018

59.

1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:

am

05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

senilai

Rp.

2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia

ep

Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan

ah k

jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan

Provinsi)

1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :

A gu ng

60.

In do ne si

R

peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK

05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

senilai

Rp.

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan

untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)

61.

1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan

2821

Tahun

2013

tentang

ub

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35pengesahan

pengangkatan

Bupati

62.

ep

Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE; 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal

ah

ka

lik

Tulungagung (BK Provinsi)

m

ah

pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten

on

ng

M

Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai

es

R

tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada

In d

A

gu

Hal. 201 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

63.

1

R

dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah. (satu)

Buah

Compact

Disk

(CD)

64.

ng

MAPA02RD25042808 1.

dengan

Nomor

1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435,

gu

beserta nomor SIM card: 082244720971.

65.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy

A

Note Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SM-

ub lik

ah

66.

G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429. 67.

1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang

am

silver, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor 081217962635

1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua

ep

68.

ah k

belas) nomor.

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-

R

69.

A gu ng

Nomor 082231691912 70.

In do ne si

J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati

1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian

hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162

71.

1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.

72.

1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan

73.

lik

Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.

1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal

ub

26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.

75.

1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox

ep

74.

XB 7804”.

2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.

77.

19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.

on

ng

es

R

76.

M

In d

A

gu

Hal. 202 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan

Halaman 202


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.

79.

1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan

R

78.

80.

ng

dibelakang berisi angka dan huruf.

1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.

1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.

gu

81. 82.

1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS

A

LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “

ub lik

ah

83.

Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten

84.

1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.

85.

1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.

86.

3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda

ep

ah k

am

Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.

contreng.

1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan

R

87.

1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan

A gu ng

88.

In do ne si

tangan dibelakang.

dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.

89.

2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.

90.

1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.

1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan

1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.

93.

1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan

94.

ub

dengan judul “REPORT PAD”.

lik

92.

1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan

ep

didalamnya. 95.

1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.

96.

1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna

97.

R

biru.

3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian

on

ng

M

In d

A

gu

Hal. 203 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

“laporan perencanaan”.

es

91.

Halaman 203


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.

1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.

99.

1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.

100.

ng

98.

32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.

1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo, Warna :

gu

101.

Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 :

terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210

0032 3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode :

ub lik

ah

A

863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya

89900068 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY YAOMEI.

am

102.

1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi

ep

103.

ah k

delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga

1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR

In do ne si

104.

R

lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.

A gu ng

dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.

105.

1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR (BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.

106.

1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model :

SM-B310E,

Nomor

Seri

:

RR1K201EFBZ,

IMEI

1

:

lik

terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.

1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

ub

107.

Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.

1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:

ep

108.

20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta

ah

ka

m

ah

351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya

R

dengan Power Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan

es on

ng

M

nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.

In d

A

gu

Hal. 204 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16

R

109.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model

ng

110.

SM-N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori

gu

Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.

111.

1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138,

521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu

Sim

Provider

621005388218535001.

am

112.

ub lik

ah

A

Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N :

Telkomsel

dengan

Kode:

1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.

1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG

ep

113.

114.

1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG

R

ah k

TAHUN ANGGARAN 2018”.

1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.

A gu ng

115.

In do ne si

TAHUN ANGGARAN 2017”.

116.

1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.

117.

2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK

118.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.

119.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

120.

1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

121.

1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST

122.

lik

PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.

Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang

ub

m

ah

PERKASA.

dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas :

ep

ka

4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

ELIANA

yang

terletak

di

lantai

2

lokasi

on

ng

FITRIANINGRUM

es

Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh

R

123.

M

In d

A

gu

Hal. 205 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Nomor

Halaman 205


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2,

ng

dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

124.

Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh FITRIANINGRUM

gu

ELIANA

yang

terletak

di

lantai

2

lokasi

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :

dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

125.

ub lik

ah

A

Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4,

Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:

lik ub

1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU 1.151.959.732.000,-“.

127.

ep

126.

1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF

3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.

on

ng

es

128.

R

RANCANGAN APBD TA 2018”.

M

In d

A

gu

Hal. 206 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

00402100000043 dengan nilai hash:

Halaman 206


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

R

129.

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.

2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD

ng

130.

2018”.

131.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN

gu

BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”.

132.

4

(empat)

lembar

“RINGKASAN

APBD

MENURUT

URUSAN

A

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018”.

5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT

ub lik

ah

133.

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017”.

am

134.

2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PADA APBD 2018”.

1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan

ep

135.

ah k

tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan

1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

In do ne si

136.

R

tangan di dalamnya.

A gu ng

Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya.

137.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral, bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

138.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss

lik

tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss

ub

140.

tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi

141.

ep

catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang

on

ng

es

Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan

R

142.

M

In d

A

gu

Hal. 207 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

139.

Halaman 207


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode :

ng

CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.

Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan

gu

143.

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di

merk

:

Verbatim,

Kapasitas

:

4.7

GB,

Serial

Number

MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV

ub lik

ah

A

lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R

NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”. 144.

Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file

am

dari komputer yang digunakan oleh

yang terletak di lokasi

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :

ep

Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 –

ah k

0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.

In do ne si

1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

R

145.

131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati

A gu ng

Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.

146.

1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.

147.

1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung

1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri

lik

148.

dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS,

ub

pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.

150.

3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan

ep

149.

2018.

3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.

on

ng

es

R

151.

M

In d

A

gu

Hal. 208 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Provinsi Jawa Timur.

Halaman 208


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2

(dua)

bundel

data

pengadaan

yang

diproses

R

152.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui

E

PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ng

153.

RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN

APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -

gu

MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

A

2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

154.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ub lik

ah

RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS

JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal

am

01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan

ah k

155.

ep

nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN

In do ne si

R

JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN,

A gu ng

JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU

PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.

156.

1

(satu)

bundel

foto

copy

kontrak

pekerjaan

OVERLAY

JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV,

lik

ah

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL.

ub

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN (DAK+)

R

KARANGREJO-CATUT

tertanggal

14-10-2016

dengan

on

ng

M

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

es

157.

ep

Rp. 8.046.963.000,00.

ah

ka

m

PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016

In d

A

gu

Hal. 209 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia TA

2016

(DAK+)

dengan

R

TULUNGAGUNG

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

5.211.198.000,00.

kontrak

Rp.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.

ng

158.

nilai

TUNGGANGRI-BETAK,

JL.

TAWANG-PAGERSARI,

JL.

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016

gu

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak

A

Rp. 6.041.114.000,00.

159.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ub lik

ah

RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak

am

Rp. 3.759.023.000,00. 160.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-

ah k

2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

1

(satu)

bundel

foto

In do ne si

161.

R

kontrak Rp. 4.931.487.000,00.

copy

kontrak

pekerjaan

A gu ng

PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

162.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO

lik

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

163.

ub

dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN

ka

m

ah

tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

ep

GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN

ah

RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan

on

ng

M

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

es

R

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)

In d

A

gu

Hal. 210 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00. 164.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ng

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS

gu

JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.

JALA

BUMI

A

TULUNGAGUNG

MEGAH TA

2017

sumber (DAU)

dana dengan

5.214.146.000,00.

KABUPATEN

nilai

kontrak

Rp.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ub lik

ah

165.

APBD

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

am

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

166.

ah k

(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN

In do ne si

R

JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

A gu ng

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

167.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN

BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber

168.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN

ub

RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-032018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai

169.

ep

kontrak Rp. 7.895.999.000,00.

ah

ka

lik

nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

m

ah

dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

on

ng

M

JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -

es

R

(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS

In d

A

gu

Hal. 211 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON

ng

tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

gu

170.

(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS

A

JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS

ub lik

ah

JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.

am

4.271.026.000,00. 171.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal

ah k

23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai

In do ne si

172.

R

kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN

A gu ng

RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.

173.

1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO

lik

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan

ub

174.

tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”. 1

(satu) lembar Transaction

History Information

ep

175.

Account No.

2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018. (satu) lembar Transaction

History Information

Account No.

2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus

on

ng

es

1

R

176.

M

In d

A

gu

Hal. 212 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

(DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

Halaman 212


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

177.

1

R

2016. (satu)

bundel Transaction

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

History Information

Account

No.

ng

2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 1

(satu)

bundel Transaction

gu

178.

History Information

Account

No.

2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.

A

179.

(satu)

bundel Transaction

History Information

Account

No.

2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017. 1

(satu)

bundel Transaction

History Information

Account

ub lik

180.

ah

1

No.

2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.

am

181.

1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.

1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.

ep

ah k

182.

2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember

In do ne si

183.

R

2016.

1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No.

A gu ng

2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016.

184.

1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan

sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

lik

186.

1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank

ub

Mandiri tanggal 31 Agustus 2017, penerima Erna Kurniati Ningrum,

Anwar

Jl.

setoran/transfer/kliring/inkaso

40.000.000

Blitar, (empat

Jumlah puluh

juta

1 (satu) map warna putih bertuliskan Pemerintah Kota Blitar

on

ng

1.

Rp

105

R

Rupiah). 187.

Merdeka

ep

Samanhudi

es

ka

Nomor Rekening Bank Mandiri 1410014097802, Pengirim Bpk M.

M

In d

A

gu

Hal. 213 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

m

ah

185.

Halaman 213


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Sekretariat Daerah yang di dalamnya berisi :

a) 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan

ng

terdapat tulisan tangan “Fisik” (dengan tinta warna hitam) dan tulisan tangan “Pemenang Modern Tehnik Perkasa” (dengan tinta warna biru).

A

gu

b)

1 (satu) lembar dokumen dengan judul Tahap Lelang Saat Ini dan

terdapat tulisan tangan “Konsultansi” (dengan tinta warna hitam)

dan tulisan tangan “ Catur Pilar Hutama” dan “Kepala LKPP no 14/2017” (dengan tinta warna biru).

3 (tiga) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang

ub lik

ah

c)

: Kode Lelang 763205, Nama Lelang Perencanaan Pembangunan SMP 3 Kota Blitar.

am

d)

7 (tujuh) lembar printout Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 953205, Nama Lelang Belanja modal

ah k

e)

ep

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar. 11 (sebelas) lembar printout Summary Report dengan Informasi

R

Lelang : Kode Lelang 931205, Nama Lelang Pengadaan Jasa

In do ne si

Konsultan Pengawasan SMPN 3 Blitar, yang pada halaman

terakhir terdapat tulisan tangan “3/8-15/8” (dengan tinta warna

A gu ng

biru).

188.

1.

1 (satu) map warna abu-abu kehitaman bertuliskan Pemerintah

Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan stiker bertuliskan tangan “SMP 3”, yang di dalamnya berisi :

a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 32/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tim

Persiapan Pelaksanaan Pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar,

lik

Administrasi Pembangunan” .

Kota Blitar Januari 2017.

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Videi General Insurance Jaminan

ep

189.

ub

b) 1 (satu) bundel fotokopi Perencanaan Pembangunan SMPN 3

Pelaksanaan (SB No. : 1935640) Nomor Jaminan: 22.91.01.0570.08.17 Nilai : Rp 567.050.000,- ,dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa sebagai

ah

ka

m

ah

yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan “Ka Bag

on

ng

M

Asuransi Umum Videi sebagai Penjamin (ditandatangani Kusnadi

es

R

Terjamin (ditandatangani Susilo Prabowo selaku Direktur), dan PT.

In d

A

gu

Hal. 214 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

selaku Kepala Cabang). 190.

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Blitar Dinas

ng

Pendidikan, Berita Acara Penanda Tanganan Kontrak Nomor : 420/032/410.110.1/2017 tanggal dua bulan Agustus tahun 2017, antara

Pihak Kesatu Turkamandoko, SE. dengan Pihak Kedua Soesilo

gu

Prabowo.

191.

3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Daftar Kegiatan SKPD TA. 2017

A

Terkait Dengan Tata Ruang.

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Matrik Rencana Kerja Pembangunan

SMP Negeri 3 di Jalan Ciliwung Kel. Tanggung Bahan Rakor Bersama

ub lik

ah

192.

Bp. Sekda, Kamis 19 Januari 2017. 193.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Pelaksanaan Pengadaan

am

Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016, Kepala Bagian Layanan

ep

Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos.

ah k

(tanpa tandatangan).

1 (satu) lembar fotokopi dokumen Data Pengadaan Barang/ Jasa yang

R

194.

In do ne si

Dinyatakan Gagal pada Semester I di Bagian Layanan Pengadaan

Setda Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016,

A gu ng

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Moh. Aminurcholis, S.Sos. (tanpa tandatangan).

195.

1 (satu) buah buku Laporan Akhir Masterplan Pengembangan SMPN 3

Kota Blitar, Unit Usaha Dan Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ( UUKBPP-FTUB ).

lik

197.

5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 222/ HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perubahan atas

ub

Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017 tentang

ep

ka

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

HK/ 410.010.2/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Perubahan

on

ng

es

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 325/

R

198.

M

In d

A

gu

Hal. 215 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

1 (satu) buah buku Laporan Akhir Studi Kelayakan Pengembangan SMPN 3 Kota Blitar.

m

ah

196.

Halaman 215


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kedua atas Keputusan Walikota Nomor : 188/15/HK/410.010.2/2017

tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

ng

Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO).

199.

4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/ 18/

gu

HK/ 410.010.2/ 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan atas

Keputusan Walikota Nomor : 188/525/HK/410.010.2/2017 tentang

A

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Blitar (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh TOTO ROBANDIYO). 1.

1 (set) fotokopi dokumen (sesuai dengan aslinya, diparaf oleh

ub lik

ah

200.

TOTO ROBANDIYO)yang terdiri dari : a)

1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bagian Layanan

am

Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 9 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang : Pembangunan Gedung

ah k

b)

ep

SMPN 3 tahap II.

1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor :

420/1134/410.110.1/2018

tanggal

8

Mei

2018

perihal

In do ne si

R

Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.

1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor

A gu ng

c)

: 420/46/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan

Lelang yang ditandatangani oleh PPK Pembangunan Gedung Sekolah TURKAMANDOKO,SE.

d)

1 (satu) lembar fotokopi Detail Paket Pengadaan 06.05

Pembangunan Gedung SD dan SMP ID Paket 15333995.

e)

3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

f)

lik

ah

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Owner Estimate (OE) Nama

ub

m

Kegiatan : Pembangunan Gedung Sekolah, Nama Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Konstruksi SMP 3 Kota Blitar Tahap

g)

ep

ka

II, Lokasi : Jl. Ciliwung Kota Blitar, Sumber dana : A-PBD 2017. 5 (lima) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan

5 (lima) lembar fotokopi Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

on

ng

M

h)

es

Sekolah.

R

ah

Kontruksi Pembangunan Gedung Kegiatan Pembangunan Gedung

In d

A

gu

Hal. 216 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kontruksi

Pembangunan

R

Pekerjaan

Pembangunan Gedung Sekolah.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung

Kegiatan

ng

i) 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

201.

1 (satu) jilidan copy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian

gu

027/032.1/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi,

Instansi

Dinas

Pendidikan,

Kegiatan

Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar, Nilai Kontrak Rp

11.341.000.000,00, Jangka Waktu Pelaksanaan 123 Hari Kalender,

ub lik

ah

A

Pembangunan Gedung Sekolah, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan

Sumber Dana : APBD Kota Blitar, Tahun Anggaran 2017, Penyedia PT. MODERNA TEHNIK PERKASA.

am

202.

1 (Satu) buah media penyimpanan Merk Sandisk, Model: Ultra USB. 3.0, Warna: Hitam, Kapasitas: 16 GB, SN: BL180325533B SDCZ48-

ah k

203.

ep

016G.

1 buah amplop besar warna coklat dengan tulisan tangan “Buku

1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Blitar 0901188288 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR.

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AE 0788450 a.n. MUH.

A gu ng

b)

In do ne si

a)

R

tabungan Pak Walikota Mandiri + BCA� yang di dalamnya terdapat :

SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 171-00-0110111-5.

c)

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 0497967 a.n. MOCH.

SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 144-00-0471055-1.

204.

1 (satu) buah buku tabungan BII nomor buku 1787703 a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR No Rekening : 1-436-09998-9.

lik

206.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 18-11-2015 No. Rekening

ub

0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai

207.

ep

Rp 50.000.000, -.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 28-12-2015 No. Rekening 0901188288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama

ah

ka

1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No.Paspor B8793310 a.n. DYAH NOVI ASTUTIK.

m

ah

205.

R

Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai

es on

ng

M

Rp 50.000.000, -.

In d

A

gu

Hal. 217 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 14-6-2016 No. Rekening

R

208.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama

ng

Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai Rp 50.000.000, -.

209.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 22-6-2017 No. Rekening

gu

090.11.88288 Nama pemilik rekening M. Samanhudi Anwar, Nama

Penyetor M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Tunai

A

Rp 100.000.000, -

1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri

Tanggal 25-10-2017 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor

ub lik

ah

210.

Rekening 171.00.0110111-5, Pengirim Nama Bpk. M. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka No 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.

am

211.

1 (satu) lembar bukti setoran BCA Tanggal 2-2-2018 No. Rekening 090.11.88288 Nama pemilik rekening Muh. Samanhudi Anwar, Nama

ep

Penyetor Muh. Samanhudi Anwar, Alamat Jl. Merdeka, Total Rp

ah k

45.600.000, 212.

1 (satu) rangkap aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri

In do ne si

R

Tanggal 2-2-2018 Penerima Nama Muh. Samanhudi Anwar, Nomor Rekening 171.00.0110111.5, Pengirim Nama Muh. Samanhudi Anwar,

A gu ng

Alamat Jl. Merdeka 105 Blitar, Nominal Rp 50.000.000, -.

213.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna coklat motif bunga.

214.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2017 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga.

215.

1 (satu) buah asli buku register SPM tahun 2018 dengan merk Olean

1 (satu) buah asli buku Agenda/Verifikasi SPP – SPM – SPJ tahun

lik

216.

2016 dengan tulisan FOLIO COLBUS warna biru motif bunga. 1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 1 dengan merk Mirage warna biru motif batik.

1 (satu) buah asli buku Verifikasi tahun 2017 Buku 2 dengan merk

ep

218.

ub

217.

Olean City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange. 219.

1 (satu) bundel asli dokumen Foto Existing Kegiatan Pembangunan

R

Gedung Sekolah Pekerjaan Pembangunaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap

on

ng

es

II dengan lokas Jalan Ciliwung Kota Blitar.

M

In d

A

gu

Hal. 218 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

City motif warna kuning, putih, merah hijau, pink, orange.

Halaman 218


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Volume Pembangunan SMP 3

R

220.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Blitar.

1 (satu) bundel asli dokumen asli perhitungan struktur Pembangunan

ng

221.

Unit Kelas SMPN3 Kota blitar.

222.

1 (Satu) Unit Handphone Merk: Motorola, Type: M29F9, Model: Warna:

gu

XT1805,

Abu-abu,

SN:

ZY322GSD4J,

IMEI

1:

351834090681757, IMEI 2: 351834090681765, yang didalamnya

card Telkomsel Biru Muda, tanpa Memory Card, berserta Casing warna Hitam.

223.

ub lik

ah

A

terdapat SIM Card Telkomsel Putih kode: 0525000003359750, SIM

1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: GT-E1272, Warna: Hitam, SN: RV1G120KQAX, IMEI 1: 357542060635000, IMEI 2:

am

357543060635008, yang didalamnya terdapat SIM Card warna Biru Kode: 6210103111020695.

1 (Satu) media Penyimpanan DVD+R DL, Merk: GT-PRO Plus,

ep

224.

ah k

kapasitas: 8.5 GB, Kode: E0498001141U-09818DL, bertuliskan “Rekap LS 2017 dan 2018 Dinas PUPR Kota Blitar� bertanda tangan Erna

In do ne si

R

Indriyani, tanggal 9-6-2018.

1 (satu) buku rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2018.

226.

1 (satu) buku rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun

A gu ng

225.

2016-2021.

227.

1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.

228.

1 (satu) buku copy rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pendidikan.

1 (satu) buku copy perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja

lik

perangkat daerah (PRKA SKPD) tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan.

1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

(DPA-SKPD) Kota

1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat (DPA-SKPD) Kota

Pendidikan.

Blitar tahun anggaran 2018

Dinas

on

ng

1 (satu) bundel printout Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

es

daerah

232.

Dinas

R

231.

Blitar tahun anggaran 2017

ep

Pendidikan.

ub

230.

M

In d

A

gu

Hal. 219 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

229.

Halaman 219


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

LKPP Pemerintah Daerah Kota Blitar. 233.

1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

ng

Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.01 1.01.01 06 05 5 2 Kegiatan Pembangunan

Gedung

SD

dan

SMP,

Jumlah

gu

23.553.663.000,00.

234.

Anggaran

Rp

1 (satu) bundel print out Rencana Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar

A

Tahab I Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Tahab (2018,2019,2020).

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar printout

ub lik

ah

235.

II

layout design Pengembangan SMP N 3 Blitar dimana terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tulisan 2018 : ruang kelas IX

am

beserta 1 (satu) lembar estimasi biaya

berdasarkan tahapan

pembangunan tahun 2017 dan 2 (dua) lembar printout legenda

ah k

236.

ep

gambar.

1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat Pembuat

Komitmen

Dinas

Pendidikan

Kota

Blitar

Nomor

:

Permohonan Pemeriksaan di lapangan.

1 (satu) lembar surat dari PT Moderna Tehnik Perkasa kepada Pejabat

A gu ng

237.

In do ne si

R

094/MTP.SP/Tim 35 % /X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal

Pembuat

Komitmen

Dinas

Pendidikan

Kota

Blitar

Nomor

:

098/MTP.SP/Tim 70 % /XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan di lapangan.

238.

1 (satu) Flashdisk merk Kingston, Model: DTDUO, Kapasitas: 8 GB,

S\N: 1C6F654E3FD0B090894C5C1D (dilihat dengan USB Deview

1 (satu) bundel printout rencana pengadaan melalui penunjukkan

lik

239.

langsung (PL) dan lelang tahun 2018 Bidang Dikdas (Seksi Sarana dan

ub

Prasarana) Dinas Pendidikan Kota Blitar yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru diantaranya perintah mas Henry, dst. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R SN:

ep

240.

Nama

Nilai Hash MD5

Jenis File

on

ng

M

No

es

R

MAPA02RD25005161 6 yang berisi file :

ah

ka

m

ah

v1.05).

In d

A

gu

Hal. 220 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Voice_call_(incl._VoIP)_65

R

105288_62811303268_201

ng

8-06-01_18-33-32.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65

A

3

8-06-04_11-44-42.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65 217194_62811303268_201 8-06-05_12-22-02.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65 247065_62811303268_201 8-06-06_09-30-40.wav

am

5

Voice_call_(incl._VoIP)_65

247115_62811303268_201

ah k

ep

8-06-06_09-31-50.wav 6

Voice_call_(incl._VoIP)_65

R

247229_62811303268_201 8-06-06_09-34-38.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65

A gu ng

7

263106_62811303268_201 8-06-06_16-10-50.wav

8

Voice_call_(incl._VoIP)_65 212881_6281231122770_2 018-06-05_10-35-06.wav

9

Voice_call_(incl._VoIP)_65 214071_6281231122770_2

ah

018-06-05_11-05-38.wav 10

Voice_call_(incl._VoIP)_65

018-06-05_12-23-04.wav

32ae52fe76acaa7287 39c059a21fb41f

a71c270d13a14c7e67 33055d927860f4

701471982681661b8 e752095f1e4966e

ce9a0a86a01945c716 bdf2c96fd47faf

4e2aeb954518808c34 a5ae74f47a89d1

5c8e06aa33d4c4a7dd bc5b21de28e157

10321940807475ace9 748ed309c92df8

93a4d14ad0734d7feb 2e5a723cf5fb59

Voice_call_(incl._VoIP)_65

fa82270de15efcbcec6

231575_6281231122770_2

f1024882cdf57

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

on

ng

R

ah

018-06-05_18-22-42.wav

M

3e3c35bf1948c7

ep

ka

Voice_call_(incl._VoIP)_65

230051_6281231122770_2

12

16d86b97f97b5788f5

ub

m

217243_6281231122770_2

11

05da49aed9af0

ub lik

ah

4

06ef4cdea48c14975fe

Voice

es

gu

179983_62811303268_201

a5659522169801

In do ne si

2

6b84b656862fd8e0ae

lik

1

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

In d

A

gu

Hal. 221 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice_call_(incl._VoIP)_65

ng

242022_6281231122770_2

14

Voice_call_(incl._VoIP)_65

gu

018-06-06_06-09-25.wav

254125_6281231122770_2

A

15

018-06-06_12-20-15.wav Voice_call_(incl._VoIP)_65 254311_6281231122770_2

16

Voice_call_(incl._VoIP)_65

263735_6281231122770_2

am

018-06-06_16-28-47.wav 17

Voice_call_(incl._VoIP)_65

ep

274988_6285859824366_2

ah k

018-06-07_00-32-24.wav

Voice_call_(incl._VoIP)_65

R

18

69f97e320056ff

bf85f290165a42bb2f8 5bbe1a1006491

03bd4ead035419f7aa 89f9b09a105531

ub lik

ah

018-06-06_12-24-21.wav

58ca47577747c79a8a

285578_6285859824366_2

5a70fa067ab1fa

8b439e290a83323d1 af8bea664d42ab3

0467a7112e0bd0e09 4c0e4159e701291

A gu ng

018-06-07_10-01-47.wav

315fd2b7d409fb4874

241.

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

Voice

In do ne si

13

R

018-06-05_19-18-27.wav

1 (satu) lembar fotokopi legalisir “Cek No. CP 052044 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta

Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo” dan “Cek No. CP 052043 tanggal 6-6-2018 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama PT. Moderna Tehnik Perkasa sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus

1 (satu) lembar fotokopi legalisir “ Form Sumber dan Tujuan

lik

242.

Penggunaan Dana (STPD) Nasabah Pemilik Rekening/Kuasanya atas

243.

ub

nama Susilo Prabowo Nomor Rekening 2436001000”

1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar

ep

ka

m

ah

Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Susilo Prabowo”

(ditandatangani TOTO ROBANDIYO S.Sos,M.Si.) kepada Pejabat

ah

Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP

tanggal

22

Juni

2018,

perihal

Lelang

on

ng

M

027/249/410.020.6/2018

es

R

Negeri 3 Kota Blitar Tahap II Dinas Pendidikan Kota Blitar, nomor :

In d

A

gu

Hal. 222 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar tahap II. 244.

1 (satu) buah tempat penyimpanan DVD warna hitam polos, yang di

ng

dalamnya terdapat :

a) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru

(terdapat tulisan spidol hitam angka “1”) dengan nomor RWD80A-

gu

01725 dan W7A00097 B18.

b) 1 (satu) buah CD-RW IX-4X 74 MIN 650 MB ARITA warna biru

A

(terdapat tulisan spidol hitam angka “2”) dengan nomor RWD80A01696 dan W7A00098 B2

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan

ub lik

ah

245.

Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Brigjen Katamso Kec. Sananwetan Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar

am

hanya dimiliki P. Sus” dengan tinta warna biru. 246.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan

ep

Peningkatan Jalan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ciliwung Kec. Kepanjenkidul

ah k

Kota Blitar, yang terdapat tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr.

R

Susilo” dan “di Kota Blitar yang memiliki armada truk aspal terbanyak

247.

In do ne si

P.Sus” dengan tinta warna biru.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan

A gu ng

Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan, Lokasi Pekerjaan Jl. DI.

Panjaitan Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat

tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar

yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Sus” dengan tinta warna biru.

248.

1 (satu) bundel fotokopi Bab I Spesifikasi Teknis, Lingkup Pekerjaan

Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Lanjutan, Lokasi Pekerjaan Jl. Ir.

lik

tulisan tangan “di Kota Blitar dimiliki oleh Sdr. Susilo” dan “di Kota Blitar

ub

yg memiliki armada truk aspal terbanyak P.Susilo” dengan tinta warna biru.

2 (dua) lembar printout Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah P-APBD tahun

2016

yang terdapat

menggunakan pensil.

tulisan nama-nama

orang dengan

Blitar P APBD (PAK) Fisik Tahun Anggaran 2016 yang terdapat tulisan

on

ng

es

1 (satu) lembar printout Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota

R

250.

ep

249.

M

In d

A

gu

Hal. 223 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Soekarno Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, yang terdapat

Halaman 223


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

nama-nama orang dengan menggunakan pensil. 251.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI

ng

Nomor: AHU-17338.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 02 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tata Karunia Abadi

yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 10

gu

tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian PT. Tata Karunia Abadi.

252.

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan

tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sarana Multi Usaha yang

dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 228

ub lik

ah

A

HAM RI Nomor: C-12656 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Mei 2004

tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Sarana Multi Usaha. 253.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 17

am

tanggal 17 Juni 1992 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Modern Tehnik.

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Dan

ep

254.

ah k

HAM RI Nomor: C-29368 HT.01.01.TH.3 tanggal 17 Desember 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri yang

In do ne si

R

dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 215 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pendirian PT. Modern Makmur Mandiri.

1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI

A gu ng

255.

Nomor: AHU-18103.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jala Bumi Megah

yang dilampiri dengan copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 110 tanggal 22 September 2011 tentang Pendirian PT. Jala Bumi Megah.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 59

lik

tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Yala Bumi Persada.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 18

ub

257.

tanggal 09 Oktober 1991 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.

258.

ep

Surya Pradana.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris W. Soetomo, SH Nomor 3/83/2 tanggal 12 Februari 1983 tentang Pendirian CV. Sapta Sarana.

tanggal 09 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.

on

ng

es

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 59

R

259.

M

In d

A

gu

Hal. 224 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

256.

Halaman 224


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Purnama Jaya.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

260.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 14

ng

tanggal 28 Februari 1986 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pandan Arum.

261.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Budi Dharmakusuma, SH Nomor 60

gu

tanggal 24 Agustus 1990 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kartika Perkasa.

A

262.

tanggal 14 Mei 2009 tentang Pendirian CV. Arta Kencana Sakti.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 11

ub lik

263.

ah

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Abdur Rahman, SH., MKn Nomor 2

tanggal 06 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Armada Perkasa.

am

264.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 312 tanggal 29 April 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.

ah k

265.

ep

Airlangga Putra.

1 (satu) bundel copy Akta Notaris Anang Susapto, SH Nomor 102

Daya Nusantara.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

A gu ng

266.

In do ne si

R

tanggal 13 Juni 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV.

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan

Jalan

di

Jl.

Ir.

Soekarno

620.DAK/924/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017.

267.

Lanjutan

Nomor:

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan Lanjutan

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

lik

268.

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan

di

Jl.

DI

ub

Peningkatan

Panjaitan

Nomor:

620.DAK/923/410.102/2017 tanggal 14 Juli 2017. 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

ep

269.

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidik SMPN

ah

ka

m

ah

Nomor: 620.BANPROP/842/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

on

ng

M

2017.

es

R

3 Kota Blitar Nomor: 027/032/410.110.1/2017 tanggal 15 Agustus

In d

A

gu

Hal. 225 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

R

270.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

ng

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan Nomor: 620.BANPROP/840/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

271.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

gu

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur Nomor:

A

620.BANPROP/843/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

ub lik

ah

272.

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Barat Nomor: 620.BANPROP/844/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017.

am

273.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

ep

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Bali Bagian Timur Nomor:

ah k

620.BANPROP/841/410.102/2017 tanggal 3 Juli 2017. 274.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

In do ne si

R

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan di Jl. Mastrip Nomor: 620.DAU/1748/410.102/2017

A gu ng

tanggal 29 November 2017.

275.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pengurugan

Lahan

di

Kel.

Kepanjen

Kidul

Lanjutan

Nomor:

640.DAU/1746/410.102/2017 tanggal 29 November 2017.

276.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

di Lingkungan

Kelurahan

Kepanjen

lik

Pengurugan

Kidul Nomor:

600.DAU/527/410.102/2017 tanggal 21 April 2017.

2 (dua) lembar copy dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

ub

277.

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

tanggal 14 Juli 2017. 278.

3

(tiga)

ep

Fisik Penataan Strain Kali Lahar Nomor: 600.DAU/1411/410.112/2017

lembar

copy

dokumen

kontrak

Nomor:

Hidup Kota Blitar tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan

on

ng

es

R

027/1863/410.115.3/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Dinas Lingkungan

M

In d

A

gu

Hal. 226 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Ruang Kota Blitar tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Halaman 226


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

279.

1

R

Pagar Taman Tanjungsari dengan penyedia CV. Sapta Sarana. (satu)

bundel

asli

dokumen

Engineer

Estimate

280.

ng

Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

1 (satu) bundel fotocopy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

gu

281.

Pekerjaan

Pekerjaan Perencanaan SMPN 3 Kota Blitar Tahap II.

1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4347-CDR-A80A AZ0 yang di dalamnya

tersimpan

file

hasil

brook3n.angel@gmail.com

download

dari

dengan

akun

email:

nama

ub lik

ah

A

282.

file

brook3n.angel@gmail.com.pst. 283.

1 (satu) keping CD dengan nomor seri ZE4355-CDR-A80A AZ0 yang di

am

dalamnya

tersimpan

file

lembu.suro14@yahoo.com

hasil

download

dari

dengan

akun

email:

nama

file

ah k

284.

1

ep

lembu.suro14@yahoo.com.pst. (Satu)

bundel

copy

Dokumen

Kontrak

Nomor

:

R

600.APBD/488/410.102/2018 tanggal 07 Mei 2018 sumber dana APBD

In do ne si

Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada instansi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak Rp 796.078.000

A gu ng

(Tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pelaksana CV. SAPTA SARANA.

285.

1

(satu)

bundel

copy

Dokumen

Gambar

Rencana

Program

Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan

kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Umum

Pekerjaan

Pembangunan

Fasilitas

1 (Satu) bundel copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan

Umum

ub

kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Fasilatas Pekerjaan

Pembangunan

Fasilitas

Pendukung

Stadion

1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan

keciptakaryaan

kegiatan

dan

Pemeliharaan

Pembangunan

sarana dan

prasarana Rehabilitasi

on

ng

M

Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas

es

Program

R

287.

ep

Supriyadi TA 2018.

ah

ka

Stadion

lik

286.

m

ah

Supriyadi TA 2018.

Pendukung

In d

A

gu

Hal. 227 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

288.

R

Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) bundel copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan

ng

Program

keciptakaryaan

dan

kegiatan

Pemeliharaan Pembangunan

sarana

dan

prasarana

Rehabilitasi

Sarana/Prasarana Fasilatas Umum Pekerjaan Pembangunan Fasilitas

gu

Pendukung Stadion Supriyadi TA 2018.

289.

4

(Empat)

lembar

copy

dokumen

kontrak

Nomor

:

A

620.DAK/152/410.102/2014 Tanggal 01 September 2014 pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Blitar dengan nama paket peningkatan

ub lik

ah

jalan di Jalan Mengkudu dengan nilai kontrak Rp 932.370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dari DAK Kota Blitar tahun anggaran

am

2014 dengan nama penyedia jasa CV. YALA BUMI PERSADA. 290.

4

(Empat)

lembar

copy

dokumen

kontrak

dengan

Nomor

:

ah k

Dinas

Pekerjaan

ep

620.DAK/141/410.102/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 pada Instansi Umum

Pemkot

Blitar

dengan

nama

paket

Peningkatan Jembatan di Jalan AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak

In do ne si

R

Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga

ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari

A gu ng

DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA.

291.

3 (Tiga) lembar copy dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.DAK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus

2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan

292.

(Empat)

lembar

copy

dokumen

kontrak

dengan

Nomor

:

620.DAK/140/410.102/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dengan nama

ub

paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000

293.

4

(empat)

lembar

ep

dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA.

ah

ka

4

lik

SURYA PRADANA.

m

ah

puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV.

dokumen

copy

kontrak

dengan

nomor

:

on

ng

M

paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir

es

R

630.DAU/125/410.102/2014 tanggal 07 Agustui 2014 dengan nama

In d

A

gu

Hal. 228 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA.

3 (tiga) lembar dokumen copy Surat Perjanjian dengan Nomor :

ng

294.

640.DAU/94/410.102/2014 tanggal 29 Juni 2014 dengan nilai Kontrak Rp 2.261.462.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA

gu

PERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar.

2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015

dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung

ub lik

ah

A

295.

Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA.

am

296.

2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : 600.DAU.2068/410.102/2015 tanggal 12 November 2015

ep

dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak

ah k

sebesar Rp 198.055.000 dengan nama pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. (tiga)

lembar

copy

dokumen

620.BANPROP/1798/410.102/2015

kontrak

tanggal

17

dengan

nomor

:

In do ne si

3

R

297.

September

2015

A gu ng

dengan nama paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.364.802.000.

298.

3 (tiga) lembar dokumen copy Dokumen Kontrak dengan Nomor : 620.BANPROP/1797/410.102/2015

tanggal

17

September

2015

dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian

299.

(tiga)

lembar

copy

dokumen

kontrak

tanggal

ub

610.BANPROP/1686/410.102/2015

01

dengan

Nomor

September

:

2015

dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nam pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Ciliwung Lanjutan dengan besaran

3

(tiga)

lembar

copy

dokumen

R

610.BANPROP/1687/410.102/2015

kontrak

tanggal

01

dengan

Nomor

September

:

2015

on

ng

M

dengan nama paket pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen

es

300.

ep

kontrak Rp 4.628.728.000.

ah

ka

3

lik

besaran kontrak Rp 1.738.546.000.

m

ah

Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan

In d

A

gu

Hal. 229 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Katamso dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp 1.833.475.000.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :

ng

301.

640.DAU/1456/410.102/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian dengan pelaksana PT.

gu

MODERN MAKMUR MANDIRI dengan nilai kontrak Rp 4.521.459.000.

302.

2

(dua)

lembar

copy

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLH dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.392.462.000 dengan pelaksana PT. MODERN MAKMUR

ub lik

ah

A

640.DAU/1115/410.102/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan nama paket

MANDIRI. 303.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :

am

640.DAU/1201/410.102/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nama paket pekerjaan Revitalisasi Sirkuit Kota Blitar dengan nama pelaksana CV.

ah k

304.

ep

SURYA PRADANA dengan nilai kontrak Rp 787.741.000. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 620.DAKT/1661/410.102/2016 tanggal 09 November 2016 dengan nilai kontrak

In do ne si

R

Rp 3.951.263.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukorejo II dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI

A gu ng

MEGAH.

305.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor : 620.DAK-T/1646/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH dengan nama pekerjaan

Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Kepanjen Kidul dengan niai paket Rp 8.883.332.000.

306.

lik

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp

Kecamatan Sukorejo I. 307.

ub

5.844.707.000 dengan nama paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan di

3 (tiga) lembar copy dokumen Kontrak dengan nomor 620.DAK-

ep

m

ah

T/1648/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama

T/1647/410.102/2016 tanggal 04 November 2016 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nama paket pekerjaan

ah

ka

3 (tiga) lembar copy dokumen kontrak dengan nomor 620.DAK-

R

Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sananwetan dengan nilai kontrak

es on

ng

M

Rp 8.898.636.000.

In d

A

gu

Hal. 230 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3

(tiga)

lembar

copy

dokumen

Kontrak

R

308.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Nomor

:

620.BANPROP/1251/410.102/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dengan

ng

nama paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Tanjung Sisi Utara dengan nama pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.001.480.000.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan Nomor :

gu

309.

610.DAK/810/410.102/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nama paket

pelaksana PT. SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp 3.907.027.000.

310.

2

(dua)

lembar

copy

ub lik

ah

A

pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I Bd Tanggung dengan nama

Nomor

dokumen

Nomor

dokumen

Surat

Perjanjian

:

620.DAK/684/410.102/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan nama paket

am

pekerjaan Peningkatan Jalan di Jl. Brigjen Katamso Lanjutan dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai

ah k

311.

3

(tiga)

lembar

ep

kontrak Rp 3.787.143.000. copy

kontrak

dengan

:

620.DAK/504/410.102/2016 tanggal 14 April 2016 dengan nama paket

In do ne si

R

pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan besaran kontrak Rp

A gu ng

9.925.536.000.

312.

2 (dua) lembar copy dokumen Surat Perjanjian dengan nomor 640.DBHP/500/410.102/2016 tanggal 13 April 2016 dengan nama

paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 dengan nama pelaksana PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai

untuk pembuktian dalam perkara lain;

lik

a. Barang Bukti No. 1 s.d. 185 dikembalikan kepada Penuntut Umum

b. Barang Bukti No. 20 berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu

ub

m

ah

kontrak Rp 4.456.181.000.

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus

ka

Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar, dirampas

ep

untuk negara;

ah

c. Barang Bukti No. 241, 242, dan 245 s.d. 250 terlampir dalam berkas

on

ng

M

d. Barang Bukti No. 186 s.d. 221 s.d. 240, 243, 244, dan 251 s.d. 312.

es

R

perkara an. MUH. SAMANHUDI ANWAR, dkk;

In d

A

gu

Hal. 231 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dikembalikan dari mana benda itu disita;

ng

8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

gu

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tindak

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17

A

Januari 2019, oleh kami Agus Hamzah, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Sangadi, SH. dan Bagus Handoko, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

ub lik

ah

ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis , tanggal 24 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu oleh

Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Para Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota , Ttd.

R

Sangadi, SH., Ttd.

Hakim Ketua, Ttd. Agus Hamzah, SH., MH.

In do ne si

ep

ah k

am

Syahrizal, SH., MH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penuntut

Panitera Pengganti Ttd. Sjahrizal SH., MH.

es on

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

Bagus Handoko, SH., MH.

In d

A

gu

Hal. 232 Putusan Perkara Nomor: 163/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.