ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
PUTUSAN Nomor : 134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
ng
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa
gu
pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Tempat lahir
: Blitar ;
Umur/tgl lahir
: 68 tahun / 18 Nopember 1949 ;
Jenis kelamin
: Laki – laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Jalan Cemara No. 42 Kota Blitar, Jawa Timur ;
Agama
: Islam ;
Pekerjaan
: Wiraswasta ;
Pendidikan
: S2 ;
ep
ah am
ah k
ub lik
: SUSILO PRABOWO alias EMBUN ;
A
Nama lengkap
Dalam perkara ini terdakwa ditahan/ditangkap berdasarkan penetapan:
In do ne si
R
1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ; 2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018
A gu ng
sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampau dengan tanggal 13 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
lik
1. AGUNG SETYAWAN, SH., MH ; 2. DJAMALUDIN ARIEF, SH ;
ub
Para Advokat yang berkedudukan di Perkantoran Lantai III/29 GOR TRILOMBA JUANG, Jl. Tri Lomba Juang, Mugas Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
ep
tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2018, dengan
R
Nomor Register 168/HK.07/8/2018 ;
es
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Setelah membaca Surat Penetapan :
on
Halaman1dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :
Halaman 1
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
R
-
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Surabaya Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sbytanggal 15
ng
Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri
SurabayaNomor
134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
gu
tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
-
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; mendengar
keterangan
Saksi-saksi,
keterangan
A
Setelah
Ahli
dan
keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang
ub lik
ah
diajukan di persidangan ;
Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara
menuntut:
1. Menyatakan Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
ep
ah k
am
:95/TUT.01.04/24/10/2018tertanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
In do ne si
R
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
A gu ng
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
lik
ah
3. Menetapkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
ub
dibebankan kepada Terdakwa.
Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya bahwa :
ep
ka
m
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
1. Menyatakan terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak terbukti
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seabgaimana telah
on
Halaman2dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
es
R
melakukan tindak pidana melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;
ng
2. Membebaskan terdakwadari segala tuntutan hokum ;
3. Memulihkan hak terdakwa SUSILO PRABOWO ALIAS EMBUN dalam kemampuan harkat dan martabatnya ;
gu
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada negara ;
Atau apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain
A
maka kami mohon kepada terdakwa diberikan hukuman yang seringan –
ringannya mengingat usia terdawk ayang sudah lanjut dan kondisi kesehatan
ub lik
ah
terdakwa yang mengalami gangguan pada ginjalnya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dihadapan sidang Pengadilan
SUBSIDAIRITAS sebagai berikut: PRIMAIR
---------- Bahwa Terdakwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUNpada bulan
ep
ah k
am
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan
November 2015sampai dengan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah
In do ne si
R
Terdakwa di Jalan Cemara No. 42 Kota Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar
JalanSudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar atau setidak-tidaknya di tempat-
A gu ng
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada
Pengadilan
Negeri Surabaya
yang berwenang
memeriksa dan mengadilinya,telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, memberi sesuatu, yaitu memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp10.650.000,000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima
puluh juta rupiah), kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,
lik
ah
yaitu kepada SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung, SUTRISNO selaku Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten
ub
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya,yaitu karena SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH SAMANHUDI ANWAR telah memberikan atau
ep
ka
m
Tulungagung dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar,karena
menjanjikan beberapa proyek kepada Terdakwa di lingkungan Pemerintah
dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
ng
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
on
Halaman3dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
es
R
Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar yang bertentangan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Aparatur Sipil Negara danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
ng
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------------------------------------------------------
gu
1. Pemberian kepada SYAHRI MULYO dan SUTRISNO 
Bahwa pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pembahasan
Tulungagung Tahun Anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah
SYAHRI MULYO membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang
ub lik
ah
A
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa dan
am
SONY SANDRA. Pembagian proyek tersebut kemudian diberikan oleh SUTRISNO
kepada
Terdakwa
dan
SONY
SANDRA.
Sebagai
ep
kompensasi atas pembagian proyek tersebut, Terdakwa bersedia
ah k
untuk memberikan fee kepada SUTRISNO dan SYAHRI MULYO. 
Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA
In do ne si
R
mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat antara
A gu ng
Terdakwa dengan SONY SANDRA karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya. Terdakwa
mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan
kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik
lik
Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih Rp75.358.672.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus
ub
m
ah
Terdakwa. Oleh karena itu pada pelelangan tahun anggaran 2016
tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
ka
a. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas
ep
jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang
ah
senilai Rp18.795.455.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus
berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh
ng
M
PT. Jala Bumi Megah.
on
Halaman4dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
b. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas
es
R
sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas
jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000,00 (delapan
ng
belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh
puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
gu
c. Peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan
Jeli-Picisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-
A
Dukuh, ruas jalan Punjul-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I. Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan
ub lik
ah
Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus
am
2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
d. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, Jl. P. Sudirman
ep
IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas
ah k
Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. PlosokandangTunggulsari senilai Rp8.046.963.000,00 (delapan miliar empat
In do ne si
R
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan
A gu ng
oleh PT. Tata Karunia Abadi.
e. Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
f. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, Jl.
Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000,00 (enam
lik
berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. 
ub
m
ah
miliar empat puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah)
Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan
ka
SYAHRI MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran
ep
2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa
ah
tahun anggaran 2017 dan 2018 yakni membagi proyek kepada
Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan pada
ng
M
Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 dan 2018
on
Halaman5dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016 dan cara-
es
R
Terdakwa dan SONY SANDRA sebelum proses pelelangan dimulai.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun
2016 yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang
ng
telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan
miliknya sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran
2017 Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan
gu
dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00
(empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus
a. Peningkatan
jalan
ruas
Jalan
Cuwiri-Pagerwojo
senilai
Rp3.759.023.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan
ub lik
ah
A
empat puluh tiga ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut :
juta dua puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
am
b. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai Rp4.931.487.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu
ep
juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan
ah k
kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
In do ne si
R
c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh
A gu ng
empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak
tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
d. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan
Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta
lik
13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
e. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan
ub
m
ah
tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal
Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan
ka
Jarakan-Mojoarum senilai Rp4.773.500.000,00 (empat miliar tujuh
ep
ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan
ah
kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT.
f. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan
ng
M
Bago-Plosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas
on
Halaman6dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-
es
R
Tata Karunia Abadi-PT. Roro Gendhis (KSO).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Sanan senilai Rp5.214.146.000,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan
ng
kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
g. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa
gu
Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 (dua
miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat
Septemberzjjjjjerc 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. h. Peningkatan
ub lik
ah
A
puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13
jalan
(overlay)
ruas
Jalan
Karangtalun-
Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-
am
Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh
ep
delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017
ah k
yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. i. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas
In do ne si
R
Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima
A gu ng
puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya
Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta
seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai
jalan
ruas
Jalan
Karangrejo-Sendang
lik
a. Pelebaran
senilai
Rp7.895.999.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh
ub
lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
m
ah
berikut:
berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan
ka
oleh PT. Tata Karunia Abadi.
ep
b. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon,
ah
ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh,
dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 (lima
ng
M
miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu
on
Halaman7dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang
es
R
ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
c. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang,
ng
ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan
Bulusari senilai Rp4.271.026.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh
gu
puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak
tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi
d. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh
ub lik
ah
A
Megah.
juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
am
e. Pelebaran
jalan
ruas
Jalan
Panjerejo-Selorejo
senilai
Rp3.936.866.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam
ep
juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan
ah k
kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
In do ne si
R
f. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko
senilai Rp4.930.003.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh
A gu ng
juta tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

Bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek tersebut,
setiap pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO, Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SUTRISNO dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500.000.000,00
lik
ah
(lima ratus juta rupiah)
b. Pada tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500.000.000,00
ub
m
(lima ratus juta rupiah)
c. Pada Bulan September 2016 sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua
ka
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara
ep
bertahap sebanyak 4 (empat) kali.
ah
d. Pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700.000.000,00
e. Pada Bulan Desember 2016 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh
Halaman8dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
on
Selanjutnya SUTRISNO menyerahkan sebagian uang tersebut kepada
gu

ng
M
ratus juta rupiah).
es
R
(satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SYAHRI MULYO melalui SUKARJI selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan YAMANI selaku Kepala
ng
Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 dengan
gu
sampai
tahun
2018,
sehingga
seluruhnya
berjumlah
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan SYAHRI
MULYO.
Sedangkaan
selebihnya
sejumlah
Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah)atas perintah SYAHRI MULYO dipergunakan untuk diberikan kepada beberapa
anggota
DPRD
ub lik
ah
A
kepada
Kabupaten
Tulungagung
guna
memperlancar proses pembahasan anggaran, diberikan kepada
am
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak hukum guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di
ep
Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung serta dipergunakan untuk
ah k
kepentingan pribadi SUTRISNO.
Selain itu, pada bulan Januari 2018 SYAHRI MULYO meminta
In do ne si
R
sejumlah uang kepada SUTRISNO untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun
A gu ng
2018. Guna memenuhi permintaan SYAHRI MULYO tersebut, SUTRISNO memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) kepada SYAHRI MULYO di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari Terdakwa.
Selanjutnya pada sekira Bulan Maret-April 2018, SYAHRI MULYO
kembali memerintahkan SUTRISNO untuk meminta uang sejumlah
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Terdakwa guna
lik
ah
membiayai operasional kampanye SYAHRI MULYO yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018, dan memudahkan
penerimaan
uang,
SYAHRI
MULYO
ub
m
guna
memerintahkan SUTRISNO untuk memperkenalkan Terdakwa dengan
Menindaklanjuti perintah SYAHRI MULYO, pada tanggal 23 Mei 2018
ep
ka
AGUNG PRAYITNO yang merupakan orang dekat SYAHRI MULYO.
ah
SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa
tersebut, AGUNG PRAYITNO menyampaikan permintaan uang dari
ng
M
SYAHRI MULYO guna membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam
on
Halaman9dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa
es
R
dengan AGUNG PRAYITNO di rumah Terdakwa. Dalam pertemuan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. Pada
tanggal
25
Mei
2018,
Terdakwa
menghubungi
ng
dan
memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna
mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG
gu
PRAYITNO di rumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada AGUNG PRAYITNO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus
ah
PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya.
Pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan
AGUNG
ub lik
A
juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG
PRAYITNO
guna
mengambil
uang
permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya
am
AGUNG
PRAYITNO
dirumah
Terdakwa
di
Blitar,
Terdakwa
memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
ep
Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO
ah k
kepada SYAHRI MULYO dirumahnya.
Pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh SUTRISNO dan
In do ne si
R
diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak secara
bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang Pilkada.
Menanggapi
A gu ng
untuk
permintaan
tersebut,
Terdakwa
menyampaikan bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam
jumlah besar karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun Terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan
keterangan transaksi (underlying transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank.
Pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG
lik
PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Atas penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar
ub
m
ah
AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan
ka
menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
ep
kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan
AGUNG
PRAYITNO
menghubungi
Terdakwa
dan
M
memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang
ng
kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan
on
Halaman10dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
pada istri Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang
es
selanjutnya
R
ah
kepada AGUNG PRAYITNO. Sesampainya dirumah Terdakwa,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO.
ng
2. Pemberian Kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR
Bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan
gu
dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada MUH
SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR
kepada
beberapa
penyedia
barang/jasa
diantaranya
kepada
Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian
ub lik
ah
A
membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut
diberitahukan kepada Terdakwa dan HERMANSYAH PERMADI.
Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan
am
kepada HERMANSYAHPERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan
ep
tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI
ah k
dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh
Terdakwa.
Selain
itu
HERMANSYAH
PERMADI
juga
In do ne si
R
mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa,
HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan Konstruksi
A gu ng
Pelaksana
Nasional
Indonesia
(Gapensi).
Dalam
pertemuan itu HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada Terdakwa. Dengan demikian maka pengaturan
pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya,
lik
akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya.
ub
m
ah
demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak
Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa mengajukan penawaran
ANWAR
dan
HERMANSYAHPERMADI,
ep
ka
terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH SAMANHUDI sehingga
tidak
terjadi
ah
persaingan yang sehat karena Terdakwa tidak akan mengajukan
barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap
ng
M
proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan
on
Halaman11dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga
es
R
penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
merupakan perusahaan milik Terdakwa.
Bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR kembali
ng
melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa
sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan
2017. Proyek yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek
gu
pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai
Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh
dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.
ub lik
ah
A
delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen)
Guna memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan
am
MUH SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO Als TOTOK yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di
ep
rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI
ah k
ANWAR menunjuk Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap
In do ne si
R
2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan Terdakwa, selanjutnya
MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi MOH. AMINURCHOLIS
A gu ng
selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan MOHAMMAD
SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMPNegeri 3 BlitarTahap
SAMANHUDI
2
tahun
anggaran
ANWAR,
2018.
Atas
selanjutnya
pertanyaan
MOHAMMAD
MUH
SIDIK
menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3
lik
(dua puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS.
Sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa sebagai pelaksana
ub
m
ah
Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000,00
proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI ANWAR
ka
meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR
ep
juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui
Menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR, pada tanggal
M
6 Juni 2018 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00
ng
(satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank KCP Kota Blitar
on
Halaman12dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dengan menggunakan cek nomor CP052044 dari rekening giro nomor
es
R
ah
BAMBANG PURNOMO als TOTOK.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang merupakan perusahaan milik Terdakwa.
Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah BAMBANG PURNOMO als
ng

TOTOK guna menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk diberikan kepada MUH
TOTOK, Terdakwa langsung
memberikan uang tersebut kepada
BAMBANG
TOTOK
PURNOMO
als
dan
guna
menghindari
perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, Terdakwa
ub lik
menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO als TOTOK agar tidak menghubungi MUH SAMANHUDI ANWAR dengan menggunakan sarana telepon atau handphone.
Bahwa rangkaian pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas karena SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH
ep
ah k
am
ah
A
gu
SAMANHUDI ANWAR. Setibanya di rumah BAMBANG PURNOMO als
SAMANHUDI ANWAR telah memberikan beberapa proyek kepada Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan
In do ne si
R
MUH SAMANHUDI ANWAR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
A gu ng
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
lik
ah
Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
ub
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
ep
ka
m
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
SUBSIDIAIR
November 2015sampai dengan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-
ng
waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah
on
Halaman13dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Terdakwa di Jalan Cemara No. 42 Kota Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar
es
R
---------- Bahwa Terdakwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUNpada bulan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
JalanSudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitaratau setidak-tidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Korupsi pada
Pengadilan
Negeri Surabaya
ng
Pidana
yang berwenang
memeriksa dan mengadilinya,telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
gu
beberapa kejahatan, memberi hadiah atau janji, , yaitu memberikan uang
yang seluruhnya berjumlah Rp10.650.000,000,00 (sepuluh miliar enam ratus
A
lima puluh juta rupiah), kepada pegawai negeri, yaitu kepada SYAHRI MULYO
selaku
Bupati
Tulungagung,
SUTRISNO
selaku
Kepala
ub lik
dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar, dengan mengingat kekuasaan
atau
wewenang
yang
melekat
pada
jabatan
atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung, SUTRISNO
ep
ah k
am
ah
DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung
selaku Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagungdan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota
In do ne si
R
Blitar yang telah memberikan atau menjanjikan beberapa proyek di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar, yang
A gu ng
dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------------------------------------------------------1. Pemberian kepada SYAHRI MULYO dan SUTRISNO 
Bahwa pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pembahasan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Tulungagung Tahun anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah
SYAHRI MULYO membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan
lik
SONY SANDRA. Pembagian proyek tersebut kemudian diberikan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa dan SONY SANDRA. 
ub
m
ah
kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa dan
Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA
ka
mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan
ep
oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat antara
ah
Terdakwa dengan SONY SANDRA karena Terdakwa tidak akan
kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya. Terdakwa
ng
M
mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan
on
Halaman14dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai
es
R
mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik
Terdakwa. Oleh karena itu pada pelelangan tahun anggaran 2016
ng
Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih Rp75.358.672.000,00
(tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus
gu
tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
a. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas
senilai Rp18.795.455.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
ub lik
ah
A
jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang
berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
am
b. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas
ep
jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000,00 (delapan
ah k
belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh
R
yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
In do ne si
puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016
c. Peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan
A gu ng
Jeli-Picisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan GondangDukuh, ruas jalan Punjul-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I. Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan
Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus
lik
d. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, Jl. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-
ub
m
ah
2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000,00 (delapan miliar empat
ka
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
ep
berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan
ah
oleh PT. Tata Karunia Abadi.
(lima miliar dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh delapan
ng
M
ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang
on
Halaman15dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
es
R
e. Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000,00
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
f. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, Jl.
Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000,00 (enam
ng
miliar empat puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan
gu

SYAHRI MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran
tahun anggaran 2017 dan 2018 yakni membagi proyek kepada
Terdakwa dan SONY SANDRA sebelum proses pelelangan dimulai.
ub lik
ah
A
2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa
Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 dan 2018
am
dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016 dan caracara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun
ep
2016 yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang
ah k
telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran
In do ne si
R
2017 Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00
A gu ng
(empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus
empat puluh tiga ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut : a. Peningkatan
jalan
ruas
Jalan
Cuwiri-Pagerwojo
senilai
Rp3.759.023.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan
juta dua puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
b. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai
lik
juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata
ub
m
ah
Rp4.931.487.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu
Karunia Abadi.
ka
c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang
ep
senilai Rp3.364.903.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret
ah
2017 dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah.
Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai
ng
M
Rp6.089.714.000,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta
on
Halaman16dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal
es
R
d. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Abadi.
R
13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia
ng
e. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan
Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan Jarakan-Mojoarum senilai Rp4.773.500.000,00 (empat miliar tujuh
gu
ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan
kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT.
f. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan
ub lik
Bago-Plosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas
ah
A
Tata Karunia Abadi-PT. Roro Gendhis (KSO).
Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar pahing) dan ruas Jalan GebangSanan senilai Rp5.214.146.000,00 (lima miliar dua ratus empat
am
belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT.
ep
Jala Bumi Megah.
ah k
g. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 (dua
In do ne si
R
miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13
A gu ng
September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
h. Peningkatan
jalan
(overlay)
ruas
Jalan
Karangtalun-
Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan BangoanTapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh
delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017
lik
i. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima
ub
m
ah
yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017
ka
yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
ep
dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek
ah
infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya
seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai
jalan
ruas
Jalan
Karangrejo-Sendang
senilai
Halaman17dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
a. Pelebaran
on
ng
M
berikut:
es
R
Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Rp7.895.999.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh
lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
ng
berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
b. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon,
gu
ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan
miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu
rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang
ub lik
ah
A
dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 (lima
dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
c. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang,
am
ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan
ep
Bulusari senilai Rp4.271.026.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh
ah k
puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak
In do ne si
Megah.
R
tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi
d. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai
A gu ng
Rp4.767.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh
juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
e. Pelebaran
jalan
ruas
Jalan
Panjerejo-Selorejo
senilai
Rp3.936.866.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam
juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan
kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata
lik
ah
Karunia Abadi.
f. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko
ub
m
senilai Rp4.930.003.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018

Bahwa
setiap
pembahasan
anggaran
ep
ka
yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. atau
atas
permintaan
ah
SUTRISNO, Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada
a. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500.000.000,00
ng
M
(lima ratus juta rupiah)
on
Halaman18dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
b. Pada tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500.000.000,00
es
R
SUTRISNO dengan perincian sebagai berikut:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(lima ratus juta rupiah)
c. Pada Bulan September 2016 sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua
ng
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali.
d. Pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700.000.000,00
gu
(satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
e. Pada Bulan Desember 2016 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh
ah
Selanjutnya SUTRISNO menyerahkan sebagian uang tersebut kepada
SYAHRI MULYO melalui SUKARJI selaku Kepala Bidang Bina Marga
ub lik
A
ratus juta rupiah).
Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan YAMANI selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
am
Daerah (BPKAD)Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 dengan
tahun
2018,
sehingga
seluruhnya
ep
sampai
berjumlah
ah k
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada
SYAHRI
MULYO.
Sedangkan
selebihnya
sejumlah
In do ne si
R
Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah)atas perintah SYAHRI MULYO dipergunakan untuk diberikan kepada anggota
DPRD
A gu ng
beberapa
Kabupaten
Tulungagung
guna
memperlancar proses pembahasan anggaran, diberikan kepada
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak
hukum guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi SUTRISNO.Selain itu, pada bulan Januari 2018
lik
sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepadaSYAHRI MULYOdi Pendopo Tulungagung.
Pada tanggal 23 Mei 2018 SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa Dalam
menyampaikan
dengan AGUNG PRAYITNO di rumah
pertemuan
permintaan
uang
tersebut, dari
ep
ka
Terdakwa.
ub
m
ah
SUTRISNO juga memberikan uang yang bersumber dari Terdakwa
AGUNG
SYAHRI
PRAYITNO
MULYO
guna
ah
membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam Pilkada Tulungagung
Pada
tanggal
25
ng
M
memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. Mei
2018,
Terdakwa
menghubungi
dan
on
Halaman19dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna
es
R
tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG
PRAYITNO di rumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang
ng
kepada AGUNG PRAYITNO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya.
Pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi dan
gu
memerintahkan
AGUNG
PRAYITNO
guna
mengambil
uang
AGUNG
PRAYITNO
dirumah
Terdakwa
di
Blitar,
Terdakwa
memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
ub lik
ah
A
permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya
Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya.
am
Pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh SUTRISNO dan diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak secara
ah k
untuk
Pilkada.
ep
bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang Menanggapi
permintaan
tersebut,
Terdakwa
menyampaikan bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam
In do ne si
R
jumlah besar karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun Terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan
A gu ng
keterangan transaksi (underlying transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank.
Pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG
PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah
Terdakwa untuk mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Atas penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar
AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan
lik
ah
menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan
selanjutnya
AGUNG
ub
m
kepada AGUNG PRAYITNO. Sesampainya dirumah Terdakwa, PRAYITNO
menghubungi
Terdakwa
dan
memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang
ka
ep
kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istri Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang
Halaman20dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
on
Bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI selaku
gu
ng
2. Pemberian Kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR
es
PRAYITNO.
R
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 20
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan
dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada MUH
ng
SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada
beberapa
penyedia
barang/jasa
diantaranya
kepada
gu
Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian
Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan
kepada HERMANSYAHPERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan
ub lik
ah
A
diberitahukan kepada Terdakwa dan HERMANSYAH PERMADI.
tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan
am
oleh Terdakwa. Selain itu HERMANSYAHPERMADI juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa, HENRYN
ep
MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan Pelaksana
ah k
Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dalam pertemuan itu HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada Dinas PUPR
In do ne si
R
kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada
Terdakwa. Dengan demikian maka pengaturan pemenang lelang tidak
A gu ng
perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap
proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing
penyedia
barang/jasa
tidak
akan
melakukan
penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya.
Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa mengajukan penawaran
ANWAR
dan
HERMANSYAHPERMADI,
lik
ah
terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH SAMANHUDI sehingga
tidak
terjadi
ub
m
persaingan yang sehat karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia
ka
barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap
ep
proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan
ah
perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga
Bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR kembali
ng
M
melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa
on
Halaman21dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan
es
R
merupakan perusahaan milik Terdakwa.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2017. Proyek yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai
ng
Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh
delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun
gu
anggaran 2018.
Guna memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut,
MUH SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO Als TOTOK
yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di
ub lik
ah
A
pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan
rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI ANWAR menunjuk Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang
am
akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan Terdakwa, selanjutnya
ep
MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi MOH. AMINURCHOLIS
ah k
selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan MOHAMMAD SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai
2018.
ANWAR,
selanjutnya
tahun
anggaran
A gu ng
SAMANHUDI
2
In do ne si
BlitarTahap
R
ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMPNegeri 3 Atas
pertanyaan
MOHAMMAD
MUH
SIDIK
menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP N 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000,00 (dua
puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga bersedia memberikan fee kepada MUH SAMANHUDI
lik
BAMBANG PURNOMO als TOTOK.
Pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank
ub
m
ah
ANWAR sebesar 8% dari nilai proyek yang akan diberikan melalui
KCP Kota Blitar dengan menggunakan cek nomor CP052044 dari
ka
rekening giro nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik
ah
ep
Perkasa yang merupakan perusahaan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah BAMBANG PURNOMO als miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk diberikan kepada MUH
memberikan uang tersebut kepada
Halaman22dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
TOTOK, Terdakwa langsung
on
ng
M
SAMANHUDI ANWAR. Setibanya di rumah BAMBANG PURNOMO als
es
R
TOTOK guna menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PURNOMO
als
TOTOK
dan
guna
R
BAMBANG
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
menghindari
perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, Terdakwa
ng
menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO als TOTOK agar tidak menghubungi MUH SAMANHUDI ANWAR dengan menggunakan sarana telepon atau handphone.
gu
Bahwa rangkaian pemberian uang oleh Terdakwa sebagaimana tersebut
diatas kepada SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH SAMANHUDI ANWAR
A
sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat kekuasaan
dan
wewenang
SYAHRI
MULYO,
SUTRISNO
dan
MUH
ub lik
mengintervensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Tulungagung dan Blitar atau setidak-tidaknya menurut Terdakwa kekuasaan atau kewenangan tersebut melekat pada jabatan atau kedudukan SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH SAMANHUDI ANWAR.
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
ep
ah k
am
ah
SAMANHUDI ANWAR yang memiliki kekuasaan dan wewenanguntuk
Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
In do ne si
R
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
A gu ng
Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut masing –
masing terdakwa AKHMADAN MUSTOFA dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah
Tempat/Tanggal
Lahir:
Malang
/10
Juni
lik
1) Saksi ADRIANA YUSTITININGRUM ;
1967,
Jenis
Kelamin:
Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: LKG. Ngelegok
ub
m
ah
sebagai berikut :
RT/RW. 004/005, Kel/Des. Nglegok, Kec. Nglegok, Blitar Jawa Timur,
ka
Agama:
Islam,
Pekerjaan:
Karyawan
PT
MODERNA
TEHKNIK
ep
PERKASA, Pendidikan: SMA. Memberikan keterangan di persidangan
ah
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
bidang jasa konstruksi.
ng
M
Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa. Pemegang sahamnya selain
on
Halaman23dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Terdakwa adalah Sugiharto. Saksi tidak hafal berapa saham
es
R
Bahwa Saksi adalah karyawan PT MODERNA bergerak dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Terdakwa. Yang mengedalikan PT MODERNA MULTI PERKASA Direkturnya adalah Terdakwa dan Sugiharto sebagai komisaris.
ng
Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi no. 7 yang menerangkan:
Saksi ditempatkan di bagian administrasi tender. Tugas saksi adalah mempersiapkan dan memasukkan penawaran-penawaran dalam
gu
pengadan yang diikuti PT MODERNA MULTI PERKASA dan
perusahaan yang terafiliasi dengan group tersebut. Seperti PT
BUMI MEGAH.
Bahwa Saksi menerima perintah langsung dari Terdakwa untuk
ub lik
ah
A
SARANA MULTI USAHA, PT TATA KARUNIA ABADI dan PT JALA
mempersiapkan dan memasukkan paket-paket pekerjaan yang akan diikuti oleh PT MODERNA MULTI PERKASA dan perusahaan-
am
perusahaan lain yang terafiliasi dalam group tersebut.
Bahwa Terdakwa sehari-harinya diambil dengan sebutan embun.
ep
Bahwa PT SARANA MULTI USAHA milik Terdakwa dan yang
ah k
mengendalikan juga Terdakwa dan direkturnya adalah Ahmad Syarif.
R
Komisarisnya adalah Eko Yongtono (menantu dari Terdakwa)
In do ne si
bergerak di bidang jasa konstruksi
A gu ng
Bahwa PT TATA KARUNIA ABADI adalah milik Terdakwa,
direkturnya adalah Michael Indrayana (Cucu dari Terdakwa), saksi lupa siapa direkturnya akan tetapi yang mengendalikan adalah Terdakwa.
Bahwa Direktur PT JALA BUMI MEGAH adalah Ir.Hermanto (Ade
Ipar Terdakwa). Yang mengendalikan adalah Terdakwa. PT JALA BUMI MEGAH bergerak dalam bidang jasa konstruksi.
lik
Tulungagung adalah : Pada tahun 2016
a. __________________________________________________________ P ENINGKATAN
JALAN
ub
m
ah
Bahwa Proyek-proyek yang dikerjakan oleh terdakwa di kabupaten
RUAS
JALAN
SUMBERDADAP
-
ep
ka
APAKBRONDOL, RUAS JALAN APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 01-
ah
07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
M
nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00;
ng
b. __________________________________________________________ P
on
Halaman24dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO
es
R
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS
JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO -
ng
BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.
gu
18.298.273.000,00;
c. __________________________________________________________ P
A
ENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON –
KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN
ub lik
ah
SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –
DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO,
JALAN I. GUSTI
am
PEMBANGUNAN
KONSTRUKSI
NGURAH RAI
HOTMIX
GG. 8,
KAWASAN
GOR
LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana
ep
PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
ah k
TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00;
In do ne si
R
d. __________________________________________________________ O VERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P.
A gu ng
SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP
I,
RUAS
JL.
PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.
lik
e. __________________________________________________________ O VERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber
ub
m
ah
8.046.963.000,00;
dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+)
ka
dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00;
ep
f. __________________________________________________________ O
ah
VERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-
tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ng
M
ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
on
Halaman25dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00;
es
R
PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+)
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pada tahun 2017 adalah:
a. __________________________________________________________ P
ng
ENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO
(DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
gu
2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00;
b. __________________________________________________________ P JALAN
RUAS
JALAN
KARANGTALUN
-
NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT.
TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
ub lik
ah
A
ENINGKATAN
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00;
am
c. __________________________________________________________ P ENINGKATAN/PELEBARAN
JALAN
RUAS
JALAN
ep
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan
ah k
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
In do ne si
R
kontrak Rp. 3.364.903.000,00
d. __________________________________________________________ P
A gu ng
ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00;
e. __________________________________________________________ P
lik
ah
ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN SUKOWIYONO
DAN
RUAS
JALAN
JARAKAN
-
ub
m
DESA
MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA
ka
KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana
ep
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan
ah
nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00;
JALAN
(HOTMIX)
RUAS
JALAN
DESA
ng
M
PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS
on
Halaman26dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS
es
ENINGKATAN
R
f. __________________________________________________________ P
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. BUMI
MEGAH
sumber
dana
APBD
ng
JALA
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00;
gu
g. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN,
2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan
ub lik
ah
A
DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-
nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00;-
h. __________________________________________________________ P
am
ENINGKATAN
JALAN
(OVERLAY)
KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),
RUAS
JALAN
JALAN
DESA
ep
KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA
ah k
RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
In do ne si
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.4.820.168.000,00;
A gu ng
i. __________________________________________________________ P EMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG BESUKI
DAN
RUAS
JALAN
TANGGUNGGUNUNG
-
TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana
PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
lik
Pada tahun 2018 adalah:
ub
a. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG
m
ah
4.448.353.000,00.
(DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA
ka
KARUNIA
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
ep
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
ah
7.895.999.000,00;
KULON,
RUAS
JALAN
PLOSOKANDANG
-
-
KAPTEN
KASIHIN,
RUAS
JALAN
DESA
Halaman27dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
HASANUDIN
on
ng
M
TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT - KEPUH, RUAS JALAN
es
SUMBEREJO
R
b. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber
ng
dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00;-
c. PENINGKATAN -
gu
KEDUNGSOKO
JALAN
(OVERLAY)
GONDANG,
RUAS
RUAS
JALAN
JALAN
PANGLIMA
SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG.
BULUSARI
(BK
PROVINSI)
tertanggal
29-03-2018
dengan
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ub lik
ah
A
I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00;
am
d. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. BUMI
MEGAH
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
ep
JALA
ah k
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00;----------------------
In do ne si
R
e. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA ABADI
A gu ng
KARUNIA
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00; dan
f. PENINGKATAN
JALAN
(OVERLAY)
RUAS
JALAN
KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-
2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
lik
nilai kontrak Rp. 4.930.003.000.
ï€ Bahwa Tedakwa selain mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Tulungagung juga mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2016 adalah:
ub
m
ah
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan
ka
a. __________________________________________________________ J
ep
alan Kecamatan Sukorejo dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ah
ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,-;
alan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA
on
Halaman28dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,-
es
R
b. __________________________________________________________ J
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
c. __________________________________________________________ L ingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI
ng
dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536. 000,-;
d. __________________________________________________________ T aman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI
gu
dengan nilai kontrak Rp. 2. 739. 591.000,-
e. __________________________________________________________ J
MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;
f. __________________________________________________________ J
ub lik
ah
A
alan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI
alan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksanan PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-
am
g. __________________________________________________________ G edung Kesenian dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK
ep
PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,-
ah k
Pada tahun 2017 adalah:
a. Jalan Mastrip dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI
In do ne si
R
senilai Rp. 2. 594. 375. 000,-;
b. Jalan Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA
A gu ng
ABADI senilai Rp. 3. 775. 929. 000,-
c. Jalan DI Panjaitan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp. 4. 509. 590. 000,-
d. SMP 3 dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp.11. 341. 000. 000,-.
ď€ Bahwa Sedangkan untuk tahun 2018 belum sempat ikut mengikuti
lik
penggeladahan bersamaan dengan waktu memasukan penawaran sehingga tidak sempat.
ď€ Bahwa Dalam melaksanakan tugasnya saksi, awalnya saksi dipanggil
ub
m
ah
lelang karena masa lelang baru saja berjalan dan waktu dilakukan
oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa nanti ada
ka
proyek agar disiapkan, setelah diberitahu, saksi yang berinisiatif
ep
untuk menggunakan perusahaan-perusahaan seperti yang telah
ah
disebutkan diatas. Selain itu saksi juga ada meminjam perusahaan-
Terdakwa, diantaranya adalah PT KIA GRAHA, PT SUMBER
on
Halaman29dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
CAHAYA AGUNG direkturnya adalah Hartono. Dalam menggunakan
es
R
perusahaan lain yang digunakan sebagai pendamping atas perintah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
perusahaan-perusahaan pendamping tersebut, saksi tidak ada perjanjian fee yang akan diberikan.
ng
Bahwa arahan untuk mengikuti proyek-proyek seperti yang telah
disebut di atas adalah dari Terdakwa. Saksi berpendidikan SMA. Saksi mengetahui teknis terkait penawaran, RAB, HPS. RAB dibuat
gu
sendiri oleh saksi dan ada arahan dari Terdakwa tentang apa yang ditawar dan nilainya berapa.
terkait proyek-proyek tersebut ada fee yang diberikan.
Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang
ub lik
ah
A
Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa
ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
barang bukti nomor 117 berupa 2 (dua) bundel copy AKTA
am
NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.
barang bukti nomor 118 berupa 1 (satu) bundel copy AKTA
ah k
ep
NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.
barang bukti nomor 119 berupa 1 (satu) bundel copy AKTA
R
NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
In do ne si
barang bukti nomor 120 berupa 1 (satu) bundel copy AKTA
A gu ng
NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
barang bukti nomor 121 berupa1 (satu) bundel dalam binder biru
dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”
barang bukti nomor 122 berupa
Penyitaan data “data termin”
dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1
lik
Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
ub
m
ah
(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor
barang bukti nomor 123 berupa Penyitaan data “folder upload” dari
ep
ka
komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1
ah
(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor
M
Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal
on
Halaman30dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
4-7-18.
es
R
Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
barang bukti nomor 124 berupa Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang
ng
terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1
(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC
gu
Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N: 00402100000043 dengan
ub lik
ah
A
barang bukti nomor 125 berupa Data-data yang diminta yang
nilai hash:
barang bukti nomor 153 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
am
pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP -
APAKBRONDOL,
RUAS
JALAN
APAKBRONDOL
-
ep
PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)
ah k
tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH
R
(DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00. barang bukti nomor 154 berupa pekerjaan
A gu ng
kontrak
KIDANGAN
-
1 (satu) bundel foto copy
PENINGKATAN
PURWOREJO
In do ne si
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016
JALAN
RUAS
JALAN
(LANJUTAN),
RUAS
JALAN
GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN,
DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 0107-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber
dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU)
lik
barang bukti nomor 155 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS
ub
m
ah
dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –
SOEMOHARJO,
JALAN I. GUSTI
PEMBANGUNAN
ah
ep
ka
DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP
KONSTRUKSI
NGURAH RAI
HOTMIX
GG. 8,
KAWASAN
GOR
M
PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
ng
TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp.
on
Halaman31dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
18.965.669.000,00.
es
R
LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
barang bukti nomor 156 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III &
ng
V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO –
RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI
gu
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
8.046.963.000,00.
pekerjaan
OVERLAY
ub lik
barang bukti nomor 157 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ah
A
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.
RUAS
JALAN
KARANGREJO-CATUT
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
am
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.
ep
barang bukti nomor 158 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ah k
pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO
ABADI
sumber
dana
APBD
In do ne si
KARUNIA
R
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA
KABUPATEN
A gu ng
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.
barang bukti nomor 159 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana
PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
lik
3.759.023.000,00.
barang bukti nomor 160 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN
ub
m
ah
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
- NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT.
ep
ka
TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
ah
4.931.487.000,00.
M
pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN
ng
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan
on
Halaman32dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
es
R
barang bukti nomor 161 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
ng
barang bukti nomor 162 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN
SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN
gu
RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-
2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
barang bukti nomor 163 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ub lik
ah
A
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS
am
JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA
ep
KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana
ah k
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
In do ne si
R
barang bukti nomor 164 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA
A gu ng
PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS
SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
BUMI
MEGAH
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.
lik
barang bukti nomor 165 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA DESA
TUNGGULSARI,
DAN
ub
TAPAN,
m
ah
5.214.146.000,00.
DESA
BANGOAN
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH
ka
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017
ep
(DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
ah
barang bukti nomor 166 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
M
KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),
JALAN
DESA
ng
KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA
on
Halaman33dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan
es
R
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan
ng
nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
barang bukti nomor 167 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN
gu
BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG -
TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
ub lik
ah
A
PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
barang bukti nomor 168 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO -
am
SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
ah k
7.895.999.000,00.
ep
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
barang bukti nomor 169 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak -
SUMBEREJO
KULON,
In do ne si
PULOSARI
R
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN RUAS
JALAN
A gu ng
PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS
JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
barang bukti nomor 170 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak KEDUNGSOKO
-
GONDANG,
lik
ah
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN RUAS
JALAN
PANGLIMA
ub
m
SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN
ka
BULUSARI
(BK
PROVINSI)
tertanggal
29-03-2018
dengan
ep
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ah
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan
M
barang bukti nomor 171 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ng
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN
on
Halaman34dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan
es
R
nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai
ng
kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
barang bukti nomor 172 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO -
gu
SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT.
TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
3.936.866.000,00.
barang bukti nomor 173 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ub lik
ah
A
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-
am
2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan
ah k
Atas
keterangan
ep
nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00. saksi
ADRIANA
YUSTITININGRUM
tersebut,.
A gu ng
2) Saksi ARI KUSUMAWATI ;
In do ne si
R
Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.
Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 22 Februari 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama
:
Islam,
Kebangsaan:
Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan
: Direktur Utama PT. Kya Graha, Komisaris PT.
Roro Gendis, Alamat: Jl. K. H. HASYIM AS’ARI No. 11, Desa Kauman, Kab. Tulungagung, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan keterangan
lik
sebagai berikut:
Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT KIA GRAHA. PT KIA GRAHA bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Pengendali
ub
m
ah
di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
perusahaan tersebut adalah saksi sendiri.
ep
ka
Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 6 yang menerangkan : Bahwa Susunan Kepengurusan PT KYA GRAHA adalah:
ah
1) ----------------------------------------------------------------------------- Direktur
M
lembar saham atau setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
on
Halaman35dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
rupiah).
es
R
Utama: Saksi Sendiri dengan jumlah saham sebanyak 3000
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2) ----------------------------------------------------------------------------- Direktur:
Sdr. ENDRY MIFTAHUDDIN dengan jumlah saham sebanyak
ng
500 lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3) ----------------------------------------------------------------------------- Komisari
gu
s Utama: Sdr. SUHARMINTO dengan jumlah saham sebanyak
500 lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00 (lima ratus
4) ----------------------------------------------------------------------------- Komisari
s: Sdr. HARI PURAWNTO dengan jumlah saham sebanyak 500
ub lik
ah
A
juta rupiah)
lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
am
5) ----------------------------------------------------------------------------- Komisari s: Sdr. MOHAMAD HUFRON EFENDI dengan jumlah saham
ep
sebanyak 500 lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00
ah k
(lima ratus juta rupiah).
In do ne si
R
ď€ Bahwa PT KIA GRAHA mengerjakan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2017 mengerjakan paket pekerjaan:
A gu ng
1. Paket pekerjaan pembangunan pasar hewan Beringin pitu
dengan nilai kurang lebih Rp4.300.000.000,00 (Empat miliar tiga ratus juta rupiah).
2. Paket pekerjaan rehabilitasi jalan desa tanggung gunung
kabupaten tulungagung dengan nilai Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
lik
pelelangan pekerjaan belanja modal pembangunan Gedung SMP 3 Blitar. Pada saat itu disampaikan kepada saksi agar saksi ikut mengajukan penawaran proyek tersebut.
ub
m
ah
ď€ PT KIA GRAHA pernah diminta Terdakwa untuk ikut serta dalam
ď€ Bahwa Saksi membenarkan bap saksi no. 9 yang menerangkan :
ka
Kronologis PT KYA GRAHA dalam mengikuti proses lelang
ep
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
ah
Pendiidkan SMPN 3 Blitar T. A. 2017 atau yang dikenal dengan
1) ----------------------------------------------------------------------------- Sekitar 2017,
kepada
KARINA Saya
NOGISTARINI bahwa
Sdri.
pernah KARINA
Halaman36dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
menyampaikan
Sdri.
on
Juli
ng
M
bulan
es
R
pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 1 adalah sebagai berikut:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
NOGISTARINI dihubungi oleh Sdri. DIANA (Saya tidak tahu
nama lengkapnya) selaku staf dari Sdr. EKA YONGTONO
ng
(menantu Tersangka SOESILO PRABOWO alias EMBUN) yang
menyampaikan bahwa akan meminjam PT KYA GRAHA sebagai perusahaan pendamping pada proses lelang Pekerjaan Belanja
gu
Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendiidkan SMPN 3 Blitar T. A. 2017 atau yang dikenal dengan pembangunan
2) ----------------------------------------------------------------------------- Setelah
KARINA
ub lik
Saya mengizinkan PT KYA GRAHA dijadikan pendamping, Sdri.
ah
A
SMPN 3 Blitar tahap 1.
NOGISTARINI mulai mendaftar dan melengkapi
dokumen-dokumen lelang. Khusus untuk RAB dan Jadwal
am
Pelaksanaan/Time Schedule dibuat oleh pihak peminjam. 3) ----------------------------------------------------------------------------- Dokume
ep
n RAB dan Jadwal Pelaksanaan/Time Schedule dikirimkan oleh
ah k
pihak
peminjam
melalui
kepada
Sdri.
KARINA
NOGISTARINI (Saya tidak tahu alamat emailnya).
setelah
dokumen
penawaran
A gu ng
tandatangani, Sdri. KARINA
In do ne si
nya,
R
4) ----------------------------------------------------------------------------- Selanjut lengkap
NOGISTARINI
dokumen penawaran PT KYA GRAHA.
dan
Saya
meng-upload
Kemudian, Saya tinggal menunggu undangan dari Pokja apabila diundang.
Bahwa atas penyampaian tersebut adalah saksi mengijinkan dan
yang mendaftar adalah staf saksi yaitu Sdr. Karina selanjutnya Sdr. menanyakan
berkas-berkas
apa
saja
yang
harus
lik
dipersiapkan. Saksi mengatakan agar disiapkan teknisnya seperti dokumen RAB dan jadwal pelaksanaannya dan yang menyiapkan RAB berikut nilai nya adalah dari Terdakwa yang dipersiapkan oleh
ub
m
ah
Karina
Diana, kemudian saksi menandatangani dokumennya dan di upload
ka
oleh Sdr. Karina. Selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa
ah
perusahaan Terdakwa.
ep
pemenangnya dan saksi baru mengetahui pemenangnya adalah
Bahwa Saksi juga mengikuti pelelangan di kabupaten Tulungagung.
ng
M
Dalam mengikuti lelang tersebut saksi ada memberikan komitmen fee
on
Halaman37dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
sebesar 10 % dari Nilai Pagu kepada pihak pemerintah.
es
R
Bahwa saksi tidak menerima fee dari peminjaman perusahaan saksi.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Kronologis pemberian fee di Kabupaten Tulung Agung
tersebut awalnya ada rapat dalam paguyuban/asosiasi perusahaan
ng
jasa konstruksi bahwa akan ada turun anggaran dengan jumlah tertentu. Sebelum proyek dilaksanakan maka harus ada komitmen
fee terlebih dahulu yang harus diberikan. Fee tersebut sebesar 10%
gu
dari pagu anggaran diberikan di awal. Menurut informasi yang saksi
dengar dari asosiai perusahaan jasa konstruksi, yang meminta fee
Sutrisno. Fee tersebut diberikan dalam bentuk cash. Bahwa
Sutrisno
menjabat
Kepala
Dinas
PUPR
Kabupaten
ub lik
ah
A
adalah Kepala Dinas PUPR kabupaten Tulungagung yang bernama
Tulungagung kira-kira sejak tahun 2013 sampai pada saat OTT masih menjabat.
am
Bahwa Permintaan uang fee proyek tersebut berlangsung sejak tahun 2014-2018 yaitu untuk mendapatkan proyek harus memberikan
ep
fee sebesar 10 % dari pagu anggaran.
ah k
Bahwa Saksi lupa berapa fee yang saksi berikan untuk Sutrisno.
R
Bahwa Saksi membernarkan BAP saksi no. 10:
In do ne si
Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti berupa catatan 1 lembar
A gu ng
catatan yang telah dirobek dan nama proyek dimana saksi menerangkan bahwa tulisan tersebut adalah penjelasan saksi kepada Sutrisno setelah sebelumnya diminta dengan kalimat segera dibayar
pekerjaan itu. Maksud dari perkataan Sutrisno adalah ia meminta fee
bagian dari pekerjaan pembangunan jalan hotmix dari paket pekerjaan:
Bahwa Sawu Tumpak Damping Sawo Gambiran dengan PT Roro
lik
sekitar Rp671.538.166,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) namun saksi berasalah kepada Sutrisno karena saksi telah memberikan
ub
m
ah
Gendis kerja sama koperasi dengan terdakwa sejumlah 10 % yaitu
uang kepada :
ep
ka
a. Sdr. Harminto anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari fraksi PDIP dan Sdr. Supriyono ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
ah
dari fraksi PDIP sebesar Rp445.440.000,00 (empat ratus empat
R
puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
es
M
b. Sdr. Maryoto selaku Bupati Tulungagung sejumlah
ng
Rp305.880.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus delapn puluh
on
Halaman38dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ribu rupiah).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi hanya berpura-pura telah memberikan uang kepada
orang-orang tersebut karena saya yakin kepada Sdr Sutrisno tidak
ng
akan menanyakan kepada orang-orang tersebut. Akhirnya saksi
hanya menjanjikan fee sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr Sutrisno melalui Sukarji. Sdr Sukarji
gu
adalah orang kepercayaan Sutrisno sebagai pegawai Dinas PU
Kabupaten Tulungagung. Pemberian uang tersebut akhirnya saksi
Sukarji di dinas PU Kabupaten Tulungagung. Sehingga saksi telah memberikan sebesar Rp760.538.166,00 (tujuh ratus enam puluh juta
ub lik
ah
A
berikan setelah 3 hari dari pertemuan tersebut di ruang kerja Sdr.
lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah). Uang tersebut saksi berikan pada tahun 2014-2015.
am
Bahwa untuk mendapatkan proyek, saksi harus memberikan uang tersebut terlebih dahulu.
ep
Bahwa untuk perolehan proyek tahun 2016-2018 mekanismenya
ah k
sama seperti tahun 2014-2015.
R
Bahwa Terhadap Paket pekerjaan pembangunan pasar hewan
In do ne si
Beringin pitu dengan nilai kurang lebih Rp4.300.000.000,00 (Empat
miliar tiga ratus juta rupiah) saksi memberikan fee sebesar 15 % dari
A gu ng
Rp4.300.000.000,00 dikurangi pajak yaitu sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada ibu Evi Purvitasari (Kabid Cipta Karya). Terkait fee tersebut awalnya saksi ditelepon oleh
Sutrisno untuk segera memberikan fee tersebut. Uang tersebut saksi membayarkan ditengah-tengah proses pelelangan. Saksi tidak mengetahui uang tersebut selanjutnya akan diberikan kemana.
lik
namun saksi pernah bertemu dengan Syahri Mulyo. Saksi tidak mengetahui bahwa ada fee yang diberikan kepada Syahri Mulyo. Saksi beru mengetahui Syahri Mulyo mendapatkan fee adalah ketika
ub
m
ah
Bahwa saksi tidak kenal dengan Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)
ada penangkapan terhadap Syahri Mulyo dan Agung Prayitno dimana Prayitno
adalah
orang
dekatnya
Syahri
Mulyo.
ep
ka
Agung
Sepengetahuan saksi, Agung Prayitno tidak memiliki pekerjaan.
ah
Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada
ng
Bahwa untuk proyek di Kota Blitar, saksi tidak ada memberikan fee
on
Halaman39dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
atau uang terima kasih.
es
M
SMPN 3 Blitar.
R
tahun 2016. Terdakwa pernah pinjam perusahaan saksi untuk proyek
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 39
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Tentang pembagian proyek saksi hanya mengetahui ketika di dalam asosiasi dijelaskan bahwa ada sejumlah dana turun dari
ng
kebutuhan keuangan. Ada sejumlah 450 perusahaan kemudian dana yang ada tersebut dibagi kepada 450 perusahaan tersebut, yang
membagi adalah perwakilan ketua-ketua yaitu saksi sendiri, Sdr
gu
Janari, Sdr Santoso,
Sdr Wawan, Sdr Abqory, Sdr Sugito, Sdr
Hendro, Sdr Yitno, Sdr Basuki, Sdr Rohmat, Sdr. Azis, Sdr. Salamun,
proyek dibagi-bagi sesuai jumlah anggota. Dari Ketua-ketua tersebut
dipilih 5 orang yang memimpin rapat yaitu Sdr. Anjar, Sdr. Santoso,
ub lik
ah
A
Sdr. Yus, Sdr. Budi yang membawahi 450 perusahaan kemudian
Sdr. Rohmat, Sdr. Hendra, Sdr. Wawan.
Bahwa ada ploting proyek untuk Terdakwa dan Sony Sandra.
am
Bahwa Terdakwa meminta perusahaan saksi sebagai pendamping dalam pelelangan proyek yang Terdakwa ikuti.
ep
Bahwa Sepengetahuan saksi proyek-proyek yang diikuti oleh
ah k
perusahaan-perusahaan di tulungagung semua memberikan fee
R
proyek dan sepanjang yang saksi tahu dari asosiasi, semua yang
In do ne si
mengerjakan proyek memberkan fee.
A gu ng
Bahwa Terkait pemberian fee dari Terdakwa, saksi tidak mengetahui.
Bahwa Saksi memberikan fee sebesar 10 % diawal kemudian memberikan 5 % pada saat pertengahan pengerjaan proyek.
Bahwa Perwakilan ketua (4 orang) seperti yang telah disebutkan saksi, langsung berhubungan dengan Kepala Dinas PU, sehingga ketika membagi pekerjaan atas informasi dari Kepala Dinas PU.
Atas
keterangan
saksi
ARI
KUSUMAWATI
tersebut,
lik
3) Saksi DWI BASUKI ;
Tempat/Tanggal Lahir: Blitar/10 Juli 1962, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Semeru 101 A, Kabupaten
ub
m
ah
membenarkan seluruh keterangan saksi.
Terdakwa
Tulungagung, Jawa Timur, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, CV
ep
ka
NINDYA KRIDA, Pendidikan: STM/SMA.
Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV NINDYA KRIDA yang
ah
bergerak di bidang jasa konstruksi dan milik saksi sendiri.
R
Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa. Saksi mengetahui dari tv
es on
Halaman40dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor besar dari Blitar.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Saksi
pernah
mendapatkan
proyek
R
Bahwa
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Tulungagung sejak tahun 2016-2018.
di
Kabupaten
ng
Bahwa Saksi memberikan imbalan/fee sebesar 10 % jika saksi mendapatkan proyek. Fee tersebut diminta diawal sebelum pekerjaan dilaksanakan dan 5 % setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
gu
Bahwa Saksi membenarkan bap saksi nomor 9 :
Benar bahwa saya pernah menerima titipan berupa uang dari sdr.
yang di peruntukkan kepada sdr. SYAHRI MULYO untuk membiayai Tim Sukses Pencalonan Bupati Tulungagung Pilkada 2018.
ub lik
ah
A
SONI SANDRA melalui sdr. TIGOR (anaknya SONI SANDRA)
Uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000 saya peroleh secara tunai dan bertahap sebanyak 4 kali di antarkan langsung oleh sdr. TIGOR
am
ke kantor saya yang beralamat di Jl. Lawu No. 18 Kauman, Tulungagung, Jatim.
ep
Selanjutnya uang sebesar Rp. 2.000.000.000 tersebut saya serahkan
AGUNG
PRAYITNO
secara
bertahap
juga,
R
pengambilan oleh sdr. AGUNG PRAYITNO.
melalui
17
kali
In do ne si
ah k
kepada Tim Sukses Pencalonan Bupati SYAHRI MULYO melalui sdr.
Saya sendiri menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada
A gu ng
kepada Tim Sukses Pencalonan Bupati SYAHRI MULYO melalui sdr.
AGUNG PRAYITNO.
SEHINGGA TOTAL UANG YANG SAYA SERAHKAN KEPADA TIM SUKSES PENCALONAN BUPATI SYAHRI MULYO MELALUI SDR.
AGUNG PRAYITNO ADALAH RP.2.350.000.000.
Uang kontribusi kepada Tim Sukses Pencalonan Bupati SYAHRI
lik
sifatnya DI LUAR FEE PROYEK 10 % yang saya setorkan (serta para pengusaha konstruksi lainnya) kepada sdr. SUTRISNO melalui Ketua Asosiasi-Asosiasi di lingkungan Kabupaten Tulungagung.
ub
m
ah
MULYO melalui sdr. AGUNG PRAYITNO sebagaimana dimaksud
Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian proyek kepada
ep
ka
Terdakwa atau Sony Sandra.
Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fee langsung kepada Syahri
ah
Mulyo.
M
ditelepon oleh Agung Prayitno yang mengatakan bahwa Sdr. Tigor
on
Halaman41dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
mau bertemu kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Tigor di gudang
es
R
Bahwa Saksi pernah menerima titipan uang dari Sdr. Tigor. Saksi
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 41
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dan Sdr. Tigor menyampaikan sesuatu lalu saksi serahkan kepada Sdr. Agung Prayitno.
ng
Bahwa Saksi membenarkan bap saksi No. 11 yang menerangkan :
“…sehingga total uang yang saya serahkan kepada tim sukses pencalonan bupati syahri mulyo melalui sdr. agung prayitno adalah
gu
rp.2.350.000.000…;
Bahwa Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari yang perolehannya dari proyek.
Bahwa Proyek yang saksi kerjakan di lingkungan Kabupaten
ub lik
ah
A
Sdr. Tigor (anak dari Sony Sandra) dan sisanya adalah uang saksi
Tulungagung pada Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 antara lain yang saksi ingat adalah:
am
Proyek untuk anggaran 2018, antara lain yaitu:
1. Perbaikan Jalan Kali Ngrowo dengan nilai Kontrak sebesar
ep
Rp185.000.000.
ah k
2. Perbaikan Jalan Tugu - Nyawangan dengan nilai Kontrak
R
sebesar Rp185.000.000.
In do ne si
3. Perbaikan Saluran Bendil Jati dengan nilai Kontrak sebesar Rp150.000.000.
A gu ng
4. Rehabilitasi Pasar Kliwon dengan nilai Kontrak sebesar Rp185.000.000.
5. Perbaikan Tangkis Kali Kandung dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.185.000.000.
6. Perbaikan Jalan Beton Kalitalun - Sine dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.850.000.000.
lik
Kontrak sebesar Rp565.200.000.
Proyek untuk anggaran 2017, antara lain yaitu:
ub
1. Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan/ Penahan Tebing
m
ah
7. Pembangunan Jalan Rintisan Pojok - Pagersari dengan nilai
Ruas Jalan Gambiran Penampean dengan nilai Kontrak
ep
ka
sebesar Rp198.000.000.
2. Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan
ah
Bantengan – Nglampir (Desa Talun Kulon) dengan nilai Kontrak
M
Proyek untuk anggaran 2016, antara lain yaitu:
ng
1. Penggantian Jembatan Ruas Jalan Tugu - Nyawangan dengan
on
Halaman42dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
nilai Kontrak sebesar Rp1.286.000.000.
es
R
sebesar Rp198.000.000.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 42
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Ngrejo - Kuning dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.288.000.000.
ng
Atas keterangan saksi DWI BASUKI tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi. 4) Saksi EKA YONGTONO ;
gu
Tempat lahir: Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Umur/tanggal lahir:
49
tahun/19
November
1969,
Jenis
kelamin:
Laki-laki,
Agama: Budha, Pekerjaan/jabatan: Kontraktor/Komisaris Utama PT. Sarana Multi Usaha, Jl. Anjasmoro 19 Kelurahan Kepanjen Kidul,
ub lik
ah
A
Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: TGP 25 C, Blitar, Jawa Timur,
Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Pendidikan terakhir
:
S-1
Kristen Petra, Surabaya. Memberikan keterangan di persidangan
am
dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah karyawan Terdakwa di PT Moderna. Tugas
ep
saksi adalah mengoreksi tender-tender secara teknis. Lingkup tugas
ah k
saksi juga mengoreksi RAB akan tetapi lebih banyak ke teknis. Bahwa Sdr. Adriani adalah teman sekerja saksi.
In do ne si
R
Bahwa PT SARANA MULTI USAHA milik Terdakwa dan yang
mengendalikan juga Terdakwa dan direkturnya adalah Ahmad Syarif.
A gu ng
Komisarisnya adalah Eko Yongtono (menantu dari Terdakwa) bergerak di bidang jasa konstruksi
Bahwa PT TATA KARUNIA ABADI adalah milik Terdakwa,
direkturnya adalah Michael Indrayana (Cucu dari Terdakwa), saksi lupa siapa direkturnya akan tetapi yang mengendalikan adalah Terdakwa.
lik
Ipar Terdakwa). Yang mengendalikan adalah Terdakwa. PT JALA BUMI MEGAH bergerak dalam bidang jasa konstruksi.
Bahwa Proyek-proyek yang dikerjakan oleh terdakwa di kabupaten
ub
m
ah
Bahwa Direktur PT JALA BUMI MEGAH adalah Ir.Hermanto (Ade
Tulungagung adalah :
ep
ka
Pada tahun 2016
a. __________________________________________________________ P JALAN
RUAS
R
APAKBRONDOL,
RUAS
JALAN
JALAN
SUMBERDADAP APAKBRONDOL
-
M
PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)
on
Halaman43dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
es
ah
ENINGKATAN
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 43
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00;
ng
b. __________________________________________________________ P ENINGKATAN PURWOREJO
JALAN
RUAS
(LANJUTAN),
JALAN
RUAS
KIDANGAN
-
JALAN GAMBIRAN -
gu
PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS
JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00;
ub lik
ah
A
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
c. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON –
am
KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –
ep
DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP
ah k
SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR
In do ne si
R
LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana
PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
A gu ng
TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00;
d. __________________________________________________________ O VERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN
PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP
RUAS
JL.
PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI
KARUNIA
ABADI
sumber
dana
lik
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA
ah
APBD
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00;
ub
m
I,
VERLAY
RUAS
JALAN
KARANGREJO-CATUT
ep
ka
e. __________________________________________________________ O (DAK+)
ah
tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00;
ng
M
f. __________________________________________________________ O
on
Halaman44dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
VERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-
es
R
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+)
tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ng
ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00;
Pada tahun 2017 adalah:
gu
a. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00;
ub lik
ah
A
(DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
b. __________________________________________________________ P ENINGKATAN
JALAN
RUAS
JALAN
KARANGTALUN
-
am
NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
ep
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
ah k
4.931.487.000,00;
c. __________________________________________________________ P JALAN
RUAS
JALAN
In do ne si
R
ENINGKATAN/PELEBARAN
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017
A gu ng
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00
d. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS
JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017
lik
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00;
ub
m
ah
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
e. __________________________________________________________ P
ka
ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL -
ah
DESA
ep
PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN SUKOWIYONO
DAN
RUAS
JALAN
JARAKAN
-
KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana
ng
M
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan
on
Halaman45dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00;
es
R
MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 45
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
f. __________________________________________________________ P ENINGKATAN
JALAN
(HOTMIX)
RUAS
JALAN
DESA
ng
PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS
SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN
gu
GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
BUMI
MEGAH
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
5.214.146.000,00;
g. __________________________________________________________ P
ub lik
ah
A
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.
ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-
am
2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan
ep
nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00;-
ah k
h. __________________________________________________________ P ENINGKATAN
JALAN
(OVERLAY)
RUAS JALAN
DESA
In do ne si
R
KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),
JALAN
KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN
A gu ng
DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.4.820.168.000,00;
i. __________________________________________________________ P EMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG RUAS
TUMPAKMERGO
ah
JALAN
(DAK)
TANGGUNGGUNUNG
tertanggal
12-06-2017
-
dengan
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
ub
m
DAN
lik
BESUKI
kontrak Rp. 4.448.353.000,00;
ka
Pada tahun 2018 adalah:
ep
a. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
R
KARUNIA
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
on
Halaman46dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
7.895.999.000,00;
es
ah
(DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
b. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI -
SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG -
ng
TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT - KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN
-
KAPTEN
KASIHIN,
RUAS
JALAN
DESA
PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-
gu
03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU)
c. PENINGKATAN
JALAN
KEDUNGSOKO
-
(OVERLAY)
GONDANG,
RUAS
RUAS
JALAN
JALAN
PANGLIMA
ub lik
ah
A
dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00;-
SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN
am
BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ep
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan
ah k
nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00; d. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU -
BUMI
MEGAH
sumber
dana
APBD
In do ne si
JALA
R
PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT.
KABUPATEN
A gu ng
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00;
e. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
PENINGKATAN
JALAN
(OVERLAY)
RUAS
lik
f.
JALAN
KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-052018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
ub
m
ah
3.936.866.000,00; dan
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan
ka
nilai kontrak Rp. 4.930.003.000.
ep
ï€ Bahwa Tedakwa selain mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten
ah
Tulungagung juga mengerjakan proyek-proyek di Kota Blitar.
a. __________________________________________________________ J Sukorejo dengan pelaksana PT. TATA
ng
M
alan Kecamatan
on
Halaman47dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,-;
es
R
Pada tahun 2016 adalah:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 47
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
b. __________________________________________________________ J alan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA
ng
KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,-
c. __________________________________________________________ L ingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA
gu
ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536. 000,-;
d. __________________________________________________________ T
dengan nilai kontrak Rp. 2. 739. 591.000,-
e. __________________________________________________________ J
ub lik
ah
A
aman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI
alan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;
am
f. __________________________________________________________ J alan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksanan PT JALA
ep
BUMI MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-
ah k
g. __________________________________________________________ G
R
PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,-
A gu ng
Pada tahun 2017 adalah:
In do ne si
edung Kesenian dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK
a. Jalan Mastrip dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp. 2. 594. 375. 000,-;
b. Jalan Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp. 3. 775. 929. 000,-
c. Jalan DI Panjaitan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK
senilai Rp.11. 341. 000. 000,-.
lik
d. SMP 3 dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA
ub
m
ah
PERKASA senilai Rp. 4. 509. 590. 000,-
ď€ Bahwa Sedangkan untuk tahun 2018 belum sempat ikut mengikuti
ka
lelang karena masa lelang baru saja berjalan dan waktu dilakukan
ah
sehingga tidak sempat.
ep
penggeladahan bersamaan dengan waktu memasukan penawaran
KARUNIA ABADI, PT JALA BUMI MEGAH adalah Terdakwa,
on
Halaman48dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
termasuk keuangan dikendalikan oleh Terdakwa.
es
R
ď€ Bahwa pengendali dari PT SARANA MULTI USAHA, PT TATA
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut
R
Bahwa Jika uang muka cair atau uang proyek cair maka uang langsung
proyek,
ng
pembelanjaan Terdakwa
diterima
yang
oleh
diajukan
mengeluarkan
Terdakwan kepada
dan
jika
Terdakwa
langsung.
mengendalikan dokumen pelelangan.
ada
kemudian
Terdakwa
juga
gu
Bahwa Saksi tidak mengenal Syahri Mulyo akan tetapi saksi mengetahui Syahri Mulyo adalah Bupati Tulungagung.
Terdakwa untuk menghitung berapa perolehan proyek pada tahuntahun tertentu. Terhadap keterangan saksi dalam BAP yang
ub lik
ah
A
Bahwa Pada akhir bulan Mei 2018 saksi pernah diminta oleh
menerangkan fee 1 % yaitu pada tahun tertentu, Terdakwa memerintahkan saksi, berapa 1 % dari nilai proyek yang di dapat
am
pada tahun itu. Pada saat itu 1 % nya lebih kurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pada saat itu
ep
saksi mengerti bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Syahri
ah k
Mulyo.
R
Bahwa uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
In do ne si
adalah dari proyek 2015-2018. Saksi pada akhirnya tidak mengetahui siapa yang membawa uang itu karena saksi tidak membawa data.
A gu ng
Saksi mengetahui bahwa uang tersebut diserahkan adalah dari media.
Bahwa Pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh perusahaan Terdakwa
adalah spesialisasi hotmix dimana pekerjaan hotmix tersebut memerlukan peralatan berupa AMP (Aspal Mixing Plane), sehingga kalau tidak memiliki alat tidak bisa bekerja dan spesialisasi ini hanya
lik
Soni Sandra
Bahwa ketersediaan alat merupakan syarat utama pengerjaan proyek kalau tidak memiliki alat tidak bisa mengerjakan.
ub
m
ah
ada perusahaan Terdakwa dan yang kedua dari Kediri itu adalah
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai plotingan proyek.
ep
ka
Bahwa Perusahaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis seperti yang saksi sampaikan kepada ULP, maka tidak bisa memenangkan
ah
proyek.
on
Halaman49dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
tidak memiliki alat untuk mengerjakan pekerjaan hotmix bisa saja
es
R
Bahwa Perusahaan lain selain Sony Sandra dan Terdakwa walaupun
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 49
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
memenangkan pelelangan tersebut karena perusahaan tersebut bisa menyewa alatnya.
ng
Bahwa Pembagian proyek hotmix antara Sony Sandra dan Terdakwa dibagi berdasarkan nilai pekerjaan.
Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti yang
gu
ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
barang bukti nomor 153 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
A
pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP -
APAKBRONDOL,
RUAS
JALAN
APAKBRONDOL
-
ub lik
ah
PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)
tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016
am
(DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00. barang bukti nomor 154 berupa pekerjaan
ah k
KIDANGAN
PENINGKATAN
ep
kontrak
-
1 (satu) bundel foto copy
PURWOREJO
JALAN
RUAS
JALAN
(LANJUTAN),
RUAS
JALAN
R
GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN,
In do ne si
DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 0107-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber
A gu ng
dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
barang bukti nomor 155 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN
SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –
DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP JALAN I. GUSTI
PEMBANGUNAN
KONSTRUKSI
NGURAH RAI
lik
ah
SOEMOHARJO,
HOTMIX
GG. 8,
KAWASAN
GOR
ub
m
LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
18.965.669.000,00.
ep
ka
TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp.
ah
barang bukti nomor 156 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
M
V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO –
ng
RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN,
on
Halaman50dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI
es
R
pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III &
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 50
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
ng
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00.
barang bukti nomor 157 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
gu
pekerjaan
OVERLAY
RUAS
JALAN
KARANGREJO-CATUT
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.
ub lik
barang bukti nomor 158 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ah
A
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO
am
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
ah k
6.041.114.000,00.
ep
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.
barang bukti nomor 159 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
In do ne si
R
pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana
A gu ng
PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.
barang bukti nomor 160 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT.
lik
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.
barang bukti nomor 161 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ub
m
ah
TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN
ep
ka
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ah
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
M
barang bukti nomor 162 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ng
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN
on
Halaman51dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN
es
R
kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-
2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
ng
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
barang bukti nomor 163 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
gu
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS
MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana
ub lik
ah
A
JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN -
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
am
barang bukti nomor 164 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA
ep
PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS
ah k
JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN
BUMI
MEGAH
sumber
dana
APBD
In do ne si
JALA
R
GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.
KABUPATEN
A gu ng
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.
barang bukti nomor 165 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN,
DESA
TUNGGULSARI,
DAN
DESA
BANGOAN
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH
lik
(DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
barang bukti nomor 166 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN
ub
m
ah
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017
KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),
JALAN
DESA
ka
KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA
ep
RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan
ah
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
M
nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
ng
barang bukti nomor 167 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
on
Halaman52dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN
es
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG -
TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana
ng
PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
gu
barang bukti nomor 168 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO -
TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
ub lik
ah
A
SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT.
7.895.999.000,00.
barang bukti nomor 169 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
am
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI
-
SUMBEREJO
KULON,
RUAS
JALAN
ep
PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -
ah k
KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON
In do ne si
R
tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
A gu ng
2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
barang bukti nomor 170 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO
-
GONDANG,
RUAS
JALAN
PANGLIMA
SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG.
I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI
PROVINSI)
tertanggal
29-03-2018
dengan
lik
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ah
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.
ub
m
(BK
barang bukti nomor 171 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
ka
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN
ep
NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan
ah
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
M
kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
ng
barang bukti nomor 172 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
on
Halaman53dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO -
es
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 53
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT.
TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
ng
TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.
barang bukti nomor 173 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak
gu
pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN
KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
ub lik
ah
A
2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
Atas keterangan saksi EKA YONGTONO tersebut, Terdakwa pada
am
pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi.
5) Saksi AGUS SULISTIONO ;
ep
Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Tulung Agung/1 Agustus1976, Umur: 42
ah k
tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Teuku Umar II/2, Tulungagung, Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan:
In do ne si
R
PNS (Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan/PPK di Dinas PUPR
Tulungagung), Pendidikan Terakhir: S-2 Teknik Sipil (Manajemen
A gu ng
Konstruksi). Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2013/2014.
Bahwa Tugas saksi selaku Kasi Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung:
lik
jembatan dan jalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Saksi bertugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Selaku PPK saksi bertugas:
ub
m
ah
1. Melaksanakan kegiatan pembangunan terutama di bidang
ka
- Melaksanakan penetapan perencanaan pengadaan yaitu
ep
meliputi penetapan HPS, rancangan kontrak dan spesifikasi
ah
teknis.
M
Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan panggilan pak Embun dan
on
Halaman54dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
saksi baru bertemu Terdakwa hari ini.
es
R
Bahwa PPK mengajukan pelelangan ke ULP.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 54
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemborong pekerjaan Hotmix. Terdakwa bergerak dalam bidang jalan.
ng
Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek-proyek apa yang dikerjakan oleh Terdakwa. Saksi menerangkan proyek-proyek Terdakwa dalam
BAP saksi, karena saksi diminta data mengenai proyek-proyek yang
gu
dikerjakan oleh Terdakwa maka saksi menyampaikan data tersebut
dan saksi mengetahui bahwa proyek-proyek hotmix yang ada di Blitar
tersebut adalah milik Terdakwa.
Bahwa Sepengetahuan saksi, perusahaan milik Terdakwa adalah PT
ub lik
ah
A
hanya milik Terdakwa, sehingga sepengetahuan saksi proyek
MODERNA MULTI PERKASA, PT TATA KARUNIA ABADI, PT JALA BUMI MEGAH. Saksi tidak mengetahui perusahaan Terdakwa
am
lainnya.
Bahwa BAP Proyek-proyek Terdakwa tahun 2016-2018:
ep
ah k
Bahwa Saksi menjadi PPK proyek yang dikerjakan Terdakwa yaitu : Proyek 2016
APAKBRONDOL,
RUAS
JALAN
APAKBRONDOL
-
In do ne si
R
1. PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP -
A gu ng
PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)
tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00;
2. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON –
KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –
lik
ah
DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8,
ub
m
PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana
ep
ka
PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp.
ah
18.965.669.000,00;
M
VERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P.
ng
SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN
on
Halaman55dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL.
es
R
3. __________________________________________________________ O
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 55
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia I,
RUAS
R
MASTRIP
JL.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI
(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA ABADI
sumber
dana
APBD
ng
KARUNIA
KABUPATEN
TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00;
gu
4. __________________________________________________________ O VERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-
tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA
ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
ub lik
ah
A
PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+)
2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00; 5. __________________________________________________________ P
am
ENINGKATAN/PELEBARAN
JALAN
RUAS
JALAN
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017
ep
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ah k
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00
In do ne si
R
6. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN -
A gu ng
BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS
JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00;
7. __________________________________________________________ P ENINGKATAN
JALAN
(HOTMIX)
RUAS
JALAN
DESA
lik
ah
PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS
ub
m
SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.
ka
JALA
BUMI
MEGAH
sumber
dana
APBD
KABUPATEN
ah
5.214.146.000,00;
ep
TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.
ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN,
ng
M
DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-
on
Halaman56dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
es
R
8. __________________________________________________________ P
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 56
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00;
ng
9. __________________________________________________________ P aket pekerjaan: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN
BANDUNG
-
BESUKI
DAN
RUAS
JALAN
gu
TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak
Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemberian fee oleh Terdakwa
dan saksi tidak mengetahui bahwa ada pembagian proyek yang
ub lik
ah
A
sebesar Rp. 4.448.353.000,00.
dilakukan oleh Asosiasi Jasa Konstruksi di wilayah Tulungagung. Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 14 yang menerangkan
am
bahwa secara umum saksi mengetahui adanya bagi-bagi proyek diantara pengusaha jasa konstruksi di lingkungan kabupaten
ep
tulungagung dan indikasi pembagian proyek itu bisa dilihat dari lelang
ah k
yaitu pada saat memasukkan dokumen penawaran namun selaku PPK saksi tidak terlibat dan tidak bisa berbuat banyak atas
In do ne si
R
pengkondisian oleh Asosiasi.
Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 13 yang menerangkan
A gu ng
bahwa setelah perusahaan-perusahaan memasukkan dokumen lelang, bahwa pekerjaan tersebut milik siapa karena setelah dokumen
masuk bisa terlihat pekerjanya misalnya dari Kediri Sony Sandra,
atau group dari Susilo Prabowo (Terdakwa), atau perusahaan milik
Ari atau Santoso.
Bahwa kebiasan saksi menyebutnya Group Blitar berarti milik
lik
menawar hanya perusahaan milik Terdakwa dan Sony Sandra. Bahwa Secara umum di dinas PUPR ada pungutan fee. Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang mengatakan hal
ub
m
ah
Terdakwa dan Group Kediri berarti milik Sony Sandra dan yang
tersebut sudah menjadi rahasia umum dilingkungan kerja Kabupaten
ep
ka
Tulungagung.
Bahwa Saksi kenal dengan Sutrisno yang menjabat sebagai Kepala
M
Bahwa Saksi kenal dengan Sukarji dan Sukarji pernah mengatakan
ng
bahwa proyek “ini” punya Blitar dan proyek “ini” punya Kediri.
on
Halaman57dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Pemahaman saksi, yang dimaksud Blitar adalah proyek milik
es
Kepala Dinas.
R
ah
Dinas PUPR. Secara umum pembagian proyek dilakukan oleh
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 57
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Terdakwa dan yang dimaksud dengan Kediri adalah perusahaan milik Sony Sandra.
ng
Bahwa pekerjaan Terdakwa tahun 2016-2017 sudah dikerjakan dan sudah dibayarkan 100% untuk tahun 2018 sudah dikerjakan akan tetapi pembayarannya baru 50 %.
gu
Bahwa saksi pernah menerima uang dari pegawai Terdakwa (lakilaki) yaitu pada saat termin sudah selesai, pegawai Terdakwa
(satu juta rupiah). Sehingga total uang yang diterima saksi adalah
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai untuk kepentingan
pribadi
saksi.
ub lik
ah
A
memberikan saksi uang rata-rata per proyek sebesar Rp1.000.000,00
Aturan
kepegawaian
saksi
tidak
memperbolehkan saksi untuk menerima uang tersebut. Saksi siap
am
mengembalikan uang tersebut kepada Negara.
Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Sukarji.
ep
Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Sukarji mengenai plotting
ah k
proyek.
R
Bahwa Saksi sebagai PPK pembangunan jalan dan jembatan tahun
In do ne si
2014 sampai dengan sekarang.
A gu ng
Bahwa Pekerjaan peningkatan jalan adalah pekerjaan hotmix.
Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah pekerajaan hotmix semua.
Bahwa Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut peralatannya harus lengkap dan mempunyai AMP.
Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelelangan karena saksi hanya menerima siapa pemenangnya.
lik
pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi
ub
6) Saksi SUKARJI, ST ;
Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung /05 Oktober 1960, Jenis Kelamin:
RT.RW.
001/001,
ep
Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Dusun Maron,
ka
m
ah
Atas keterangan saksi AGUS SULISTIONO tersebut, Terdakwa pada
Desa
Bonyolangu,
Kecamatan
Bonyolangu,
ah
Tulungagung (Sesuai KTP), Agama: Islam, Pekerjaan: Kabid Bina
M
di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
on
Halaman58dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
sebagai berikut:
es
R
Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung. Memberikan keterangan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 58
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
SIDANG TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga PUPR
ng
Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang. Bahwa Tugas Kabid adalah :
1. Mengkoordinasi kebijakan teknis menyelenggarakan jalan dan
gu
jembatan Kabupaten Tulungagung.
2. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan
3. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Pengkoordinasian pengembangan jalan dan jembatan
ub lik
ah
A
jembatan.
5. Pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang dan jalan.
am
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga
ep
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
ah k
tugas dan kewajibannya.
Bahwa Pada akhir tahun 2017 sekira bulan Oktober atau November,
In do ne si
memberi
R
setelah mendapat gambaran dana, Sutrisno selaku kepala dinas
petunjuk kepada saksi berapa bagian proyek untuk
A gu ng
Terdakwa dan berapa bagian proyek untuk Sony Sandra. Selanjutnya
saksi membuat daftar proyek dan saksi membuat plotingan sesuai dengan petunjuk Sutrisno misalnya Sutrisno mengatakan untuk hotmix sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) maka senilai
itu dibagi untuk Terdakwa berdua dengan Sony Sandra. Setelah
daftar tersebut dibuat lalu saksi melaporkannya kepada Sutrisno dan
lik
perencanaan ini dilaksankan untuk tahun 2018.
Bahwa untuk proyek tahun 2016 plotingannya dilakukan pada bulan Oktober atau November 2015. Proyek yang akan dikerjakan tahun
ub
m
ah
setelah Sutrisno menyetujui, saksi membuat perencanaan. Sehingga
2017, plotingan proyek dilakukan pada bulan Oktober atau November
ka
2016 dan untuk proyek yang akan dikerjakan tahun 2018 dilakukan
ep
pada bulan Oktober atau November 2017.
ah
Bahwa perintah Syahri Mulyo selaku bupati hanya memerintahkan
M
Bahwa Setelah Sutrisno menyetujui plotingan saksi sesuai dengan
ng
arahan Sutrisno, maka atas perintah Sutrisno, saksi memanggil staf
on
Halaman59dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Terdakwa (Agus dan Sigit) untuk memberitahukan berapa porsi
es
R
wilayah yang akan di hotmix.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 59
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pekerjaan untuk Terdakwa selanjutnya dilakukan proses lelang. Setelah saksi memberitahukan porsi pekerjaan kepada Terdakwa
ng
melalui stafnya, saksi melaporkannya kepada Sutrisno.
Bahwa Sutrisno pernah menyampaikan bahwa setiap penjatahan
proyek mengakibatkan adanya pemberian fee. Akan tetapi saksi tidak
gu
mengetahui kapan kesepakatan antara penyedia barang dengan Sutrisno.
fee.
Bahwa Penuntut umum menunjukkan barang bukti ke depan persidangan
ub lik
ah
A
Bahwa saksi beberapa kali diminta oleh Sutrisno untuk mengambil
barang bukti nomor 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna hitam
am
berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.
barang bukti nomor 76 berupa 2 (dua) lembar tabel berisi nama
ah k
ep
dan proyek, nilai dan 10%.
barang bukti nomor 77 berupa 19 (tsembilan belas) lembar kertas
R
folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.
In do ne si
barang bukti nomor 78 berupa 6 (enam) lembar kertas folio dengan
A gu ng
nama dan angka.
barang bukti nomor 79 berupa 1 (satu) lembar kertas pernyataan
dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.
barang bukti nomor 80 berupa 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.
barang bukti nomor 81 berupa 1 (satu) buku catatan dengan
lik
barang bukti nomor 94 berupa 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.
Bahwa benar bukti nomor 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna
ub
m
ah
tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.
hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804” ada berisi
ep
ka
catatan pengeluaran uang yang berasal dari fee kontraktor termasuk yang berasal dari Terdakwa. Pengeluaran tersebut diantaranya ada
ah
yang diberikan kepada SYAHRIMULYO.
M
berisi nama dan proyek, nilai dan 10% adalah berisi nilai proyek dan
on
Halaman60dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
fee yang harus diberikan.
es
R
Bahwa benar barang bukti nomor 76 berupa 2 (dua) lembar tabel
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 60
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa benar barang bukti nomor 94 berupa 1 (satu) buku tulis
dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya, terdapat
ng
catatan pengeluaran dari uang yang bersumber dari kontraktor untuk
kepentingan pagelaran wayang atas perintah Syahrimulyo sekitar tahun 2017.
gu
Bahwa yang bernama Rohmat, Santoso, Janari dan Ari adalah ketua asosiasi.
Mulyo (Bupati Tulungagung). Saksi diminta oleh Syahri Mulyo untuk mengambil fee dari Terdakwa. Sepemahaman saksi, Terdakwa
ub lik
ah
A
Bahwa Terkait komitmen fee Terdakwa adalah atas perintah Syahri
sudah mengetahui bahwa fee yang Terdakwa berikan adalah fee terkait proyek-proyek yang terdakwa kerjakan.
am
Bahwa Setelah ada penetapan pemenang, saksi diminta untuk mengambil uang fee kepada Terdakwa dan setelah proyek berjalan.
ep
Bahwa setelah saksi menyampaikan porsi pekerjaan untuk Terdakwa
ah k
atau para kontraktor maka untuk pengaturan pelelangan diserahkan
R
kepada para kontraktor karena para kontraktor akan berkoordinasi
In do ne si
sehingga kontraktor hanya mengajukan penawaran sesuai dengan porsinya. Jadi dalam proyek yang diperuntukkan bagi Terdakwa
A gu ng
maka Sony Sandra tidak akan mendaftar dan dalam proyek yang
diperuntukkan bagi Sony Sandra, Terdakwa tidak akan mendaftar. Pengaturan ini berjalan sejak tahun 2016-2018.
Bahwa Terkait pelelangan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dalam pelelangan menggunakan perusahaan pendamping.
Bahwa terhadap fee yang diberikan kepada Sutrisno tersebut ada
lik
Bahwa Dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa buku milik saksi yang berupa pencatatan. Penulisan Bulan November 2017 P. Bupati Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
ub
m
ah
yang diberikan kepada Syahri Mulyo.
maksudnya adalah ada uang yang diberikan kepada Bupati sebesar
ep
ka
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu ada yang diperuntukkan untuk DPRD, Kodim, Polda. Uang tersebut saksi
tertentu
maka
saksi
mengeluarkan
uang
dan
M
menyerahkan kepada orang yang diminta untuk diberikan.
ng
Bahwa Terkait barang bukti yang ditunjukkan ada yang untuk Syahri
on
Halaman61dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Mulyo dari Terdakwa yaitu di bulan November 2017 sebesar
es
orang-orang
R
ah
simpan kemudian jika ada perintah Sutrisno untuk diserahkan untuk
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 61
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.
R
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai fee proyek
ng
Bahwa Pada tahun 2017 saksi pernah memberikan uang fee proyek dari
Terdakwa
untuk
kepentingan
Syahri
Mulyo
sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan wayang.
gu
Saksi melakukan hal ini karena saksi mendapat perintah dari Kepala Dinas.
melalui Sutrisno.
Bahwa Selain uang-uang tersebut, ada uang yang disetorkan ke
ub lik
ah
A
Bahwa Uang-uang yang diberikan untuk Syahri Mulyo diberikan
propinsi. Uang-uang yang disetorkan ke Propinsi didapat dari orangorang yang akan mengerjakan proyek.
am
Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi No. 22 yaitu : Bahwa untuk fee atas proyek yang dikerjakan di
ep
Tulungagung, SUSILO PRABOWO menyerahkan fee sebesar 10%
ah k
dari nilai kontrak yang dikerjakan. Untuk fee tersebut biasanya
R
diserahkan di awal tahun sebelum dimulainya pekerjaan. untuk
In do ne si
pekerjaan 2018, SUSILO PRABOWO menyerahkan fee pada bulan
november/Desember tahun 2017. Sedangkan untuk pekerjaan tahun SUSILO
A gu ng
2017,
PRABOWO
menyerahkan
fee
Nopember/Desember tahun 2016.
pada
bulan
Bahwa Selain penerimaan fee tersebut, saksi mengetahui ada fee yang diberikan di akhir proyek.
Bahwa Saksi kenal dengan Eka Yongtono seingat saksi ketika Eka Yongtono menandatangani kontrak.
lik
:
Untuk pekerjaan tahun 2018, saya menerima fee proyek sebesar 10% pada bulan Nopember/Desember secara bertahap dari EKA
ub
m
ah
Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi No. 23 yaitu
YONTONO dan saya ambil di rumah EKA YONGTONO di Blitar,
ep
ka
pada saat menerima fee tersebut saya menerimanya tidak sekaligus, namun saya terima secara bertahap.
ah
Bahwa Terkait keterangan saksi tersebut, saksi merubah keterangan
M
menjadi saksi menerima langsung dari Terdakwa di rumah Terdakwa.
on
Halaman62dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Seingat saksi, saksi pernah menerima Rp500.000.000,00 (lima ratus
es
R
saksi yang semula saksi terima melalui Eka Yongtono, dirubah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 62
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia rupiah),
Rp1.000.000.000,00
(satu
miliar
R
juta
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah)
dan
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) saksi tidak
ng
mengetahui penerimaan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan kembali lanjutan dari BAP tersebut dan saksi membenarkan yaitu:
gu
Dan untuk pekerjaan tahun 2017, saya menerima fee sebesar 10% dari SUSILO PRABOWO dan Istrinya yang saya ambil di rumah
Setelah
pengambilan
uang
tersebut,
saya
serahkan
kepada
SUTRISNO sepenuhnya, sampai kemudian saya mendapatkan
ub lik
ah
A
SUSILO PRABOWO di Blitar, yang saya ambil secara bertahap juga.
perintah dari SUTRISNO untuk menyerahkan sejumlah uang kepada HENDRY SETYAWAN.
am
Bahwa fee ini diterima oleh saksi sekitar bulan November/Desember 2016 nilainya sama seperti yang saksi terima pada tahun 2017 dan
ep
2018.
ah k
Bahwa yang melakukan hubungan dengan Terdakwa sebelum pengambilan
uang
adalah
Sutrisno,
kemudian
Sutrisno
In do ne si
R
memerintahkan saksi untuk mengambil uang kepada Terdakwa di
rumahnya dan setiap pengambilan uang oleh saksi dilaporkan
A gu ng
kepada Sutrisno dan uangnya dibawa ke kantor.
Bahwa ada uang yang diberikan kepada Henry Setiawan atas
perintah Sutrisno. Teknisnya penyerahannya adalah ketika uang sudah terkumpul, maka Sutrisno memerintahkan saksi untuk memberikannya kepada Henry Setiawan (selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Tulungagung.
lik
Bahwa untuk fee proyek yang bersumber dari APBD biasanya dipungut sebesar 10%, dan atas pungutan fee sebesar 10% tersebut, atas perintah SUTRISNO saya serahkan kepada HENDRY SETYAWAN.
ub
m
ah
Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 24 yaitu :
Bahwa Sedangkan untuk fee DAK dipungut sebesar 10% dan Banprov kepada SUTRISNO.
ep
ka
dipungut sebesar 10%, dan semua fee DAK dan Banprov saya serahkan
ah
Bahwa Terkait uang yang diterima Sutrisno akan dikemanakan lagi,
es
R
saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui pembagian yang
on
Halaman63dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
ditunjukkan ke depan persidangan.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 63
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa selain pemberian uang kepada Syahri Mulyo sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi pernah
ng
mendampingi Sutrisno untuk memberikan uang fee proyek dari Terdakwa dan penyedia barang lainnya kepada Syahri Mulyo
sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada
gu
tahun 2016. Pada saat pemberian uang kepada Syahri Mulyo saksi menunggu di dalam mobil di depan rumah dinas Bupati di Pendopo
Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar. Sebelum
ub lik
ah
A
Tulungagung.
saksi menandatangani BAP saksi membacanya terlebih dahulu. Dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak dibawah tekanan.
am
Bahwa Proyek untuk SUSILO PRABOWO alias MBUN, yaitu: a. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Karangrejo – Sendang (DAK) yang
ep
berlokasi di Kec. Karangrejo dengan nilai HPS sebesar Rp.
ah k
8.000.000.000 dengan menggunakan bendera PT. Tata Karunia Abadi.
In do ne si
R
b. Peningkatan jalan (overlay) Ruas Jalan Pulosari – Sumberejo
Kulon, Ruas Jalan Plosokandang – Tanjungsari, Ruas Jalan Serut-
A gu ng
Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, Ruas Desa
Plandaan dan Ruas Jalan Desa Ketanon yang berlokasi di Kec. Ngunut/ Kedungwaru/ Boyolangu dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.326.250.000 dengan menggunakan Bendera PT Tata Karunia Abadi.
c. Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Kedungsoko – Gondang,
Ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, Ruas Jalan Basuki
lik
ah
Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi) yang berlokasi di Kec. Tulungagung-
ub
m
Kedungwaru dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 4.320.000.000 dengan menggunakan Bendera PT Jala Bumi
ka
Megah.
ep
d. Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Ngantru-Padangan (DAK)
ah
yang berlokasi di Kec. Ngantru dengan nilai Harga Perkiraan
PT Jala Bumi Megah.
ng
M
e. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Panjerejo - Selorejo (DAK) yang
on
Halaman64dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
berlokasi di Kec. Rejotangan/Ngunut dengan nilai Harga Perkiraan
es
R
Sendiri sebesar Rp 4.850.000.000 dengan menggunakan Bendera
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 64
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Sendiri sebesar Rp 4.000.000.000 dengan menggunakan Bendera PT Tata Karunia Abadi.
ng
f. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Karangtalun - Tumpaknongko (DAK) yang berlokasi di Kec. Kalidawir dengan nilai Harga Perkiraan
Sendiri sebesar Rp 5.000.000.000 dengan menggunakan Bendera
gu
PT Jala Bumi Megah.
g. Total nilai ke 6 Paket Pekerjaan yang di kerjakan sdr. SUSILO
Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 31.496.000.000.
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP saksi yang
ub lik
ah
A
PRABOWO alias EMBUN pada tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan
mengatakan:
Bahwa setelah dibagi-bagi, masing-masing perusahaan seperti
am
mempunyai komitmen yang tidak tertulis diantara mereka sehingga mereka hanya mengerjakan bagian masing-masing sehingga tidak
ep
saling berkompetisi dalam lelang dan peserta yang memasukkan
ah k
dokumen adalah perusahaan atau orang yang sudah ditunjuk sebagai pemenang.
In do ne si
R
Bahwa Saksi kenal dengan Ari Kusumawati sebagai salah satu ketua
asosiasi di Kabupaten Tulungagung yaitu selaku direktur PT KYA.
A gu ng
Saksi pernah disuruh oleh Sutrisno agar PT KYA mengikuti pelelangan di salah satu proyek di Kabupaten Tulungagung.
Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Sutrisno bahwa PT KYA
dengan direkturnya Ibu Ari Kusumawati dalam pengerjaannya tidak dikerjakan sendiri akan tetapi diserahkan kepada Terdakwa
Bahwa Saksi kenal dengan Dwi Basuki yaitu sebagai Direktur dari CV
lik
Bahwa Terkait catatan saksi yang bertulisan tangan rekap dan tandatangan Agung P. Yang dimaksud dengan Agung P adalah Agung Prayitno. Tulisan tersebut saksi dapatkan dari Sutrisno.
ub
m
ah
Nindya Krida.
Terkait catatan tersebut saksi hanya dititipkan oleh Sutrisno. Catatan
ep
ka
yang bertuliskan pengeluaran untuk Kuburan Ngantru dan kaos, saksi tidak mengetahui apakah itu untuk membiayai pilkada Syahri Mulyo
ah
atau tidak.
M
Pada tahap perencanaan untuk pengadaan, Sutrisno mengarahkan
ng
agar proyek-proyek tertentu diserahkan untuk Dwi Basuki. Untuk
on
Halaman65dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
memastikan pemenangan, terdapat spesifikasi khusus dalam syarat
es
R
Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 10 yag menerangkan:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 65
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
yang hanya dimiliki oleh Dwi Basuki. Sebagai contoh salah satu
proyek dalam tahun 2018, Dwi Basuki mendapatkan proyek
ng
pengadaan jalan rintisan Pojok Pager Sari senilai Rp565.200.000,00
(lima ratus eman puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan
menggunakan CV ASA KRIDA karena Dwi Basuki yang memiliki
gu
peralatan alat berat dum truck diwilayah tersebut, proyek tersebut adalah merupakan pembukaan jalan.
sesuai dengan spesifikasi kegiatan pembukaan jalan adalah hanya Dwi basuki
ub lik
ah
A
Bahwa asosiasi di Tulungagung yang memiliki alat berat dan yang
Bahwa pekerjaan-pekerjaan mau diumumkan ketika mau proses pelelangan. Tinggal perencanaannya diproses biasanya diawal tahun
am
atau agak mundur.
Bahwa pernah ada satu atau dua calon yang akan dimenangkan
ep
namun tidak berhasil dimenangkan.
ah k
Bahwa Saksi menerima fee-fee kemudian saksi serahkan kepada
R
Sutrisno, oleh Sutrisno disampaikan lagi kepada Bupati, saksi tidak
In do ne si
mengetahuinya.
A gu ng
Bahwa Pekerjaan yang didapatkan oleh Sony Sandra dan Terdakwa cocok dengan plotingan.
Bahwa Selain pekerjaan hotmix, sebagian perusahaan yang menang adalah sesuai dengan plotingan proyek.
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan plotingan
terhadap pekerjaan hotmix meskipun yang bisa mengerjakan pekerjaan hotmix hanya perusahaan Sony Sandra dan Terdakwa.
lik
ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
barang bukti nomor 71 berupa 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA,
ub
m
ah
Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang
PPK dan PPTK.
ep
ka
barang bukti nomor 72 berupa 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan
es on
Halaman66dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
Jalan Aspal”.
R
ah
Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 66
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
barang bukti nomor 73 berupa 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26 April 2018 dengan
ng
tulisan tangan dibelakangnya.
barang bukti nomor 74 berupa 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.
gu
barang bukti nomor 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna hitam
barang bukti nomor 76 berupa 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.
barang bukti nomor 77 berupa 19 (tsembilan belas) lembar kertas
ub lik
ah
A
berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.
folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.\
am
barang bukti nomor 78 berupa 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.
barang bukti nomor 79 berupa 1 (satu) lembar kertas pernyataan
ep
ah k
dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.
halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.
In do ne si
R
barang bukti nomor 80 berupa 1 (satu) buku catatan dengan
A gu ng
barang bukti nomor 81 berupa 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.
barang bukti nomor 82 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan
dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
barang bukti nomor 83 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan
tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran
lik
dengan tulisan tangan.
barang bukti nomor 94 berupa 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.
ub
m
ah
dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)”
ka
barang bukti nomor 95 berupa 1 (satu) lembar tabel “REALISASI
ep
DAK BIDANG JALAN”.
barang bukti nomor 98 berupa 1 (satu) budel kertas dengan salah
R
ah
satu tulisan “USULAN KOMISI B”.
es
barang bukti nomor 99berupa 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN
on
Halaman67dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
FISIK REGULER TAHUN 2017”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 67
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
barang bukti nomor 101 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis
Handphone Merk : Oppo, Warna : Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri
ng
: M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1
Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032 3235 5845 02,
gu
dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY YAOMEI.
tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.
ub lik
ah
A
barang bukti nomor 102 berupa 1 (satu) amplop dengan tulisan
barang bukti nomor 103 berupa 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi delapan lembar uang Rp. 100
am
ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.
ep
barang bukti nomor 106 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis
ah k
Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : IMEI
1
:
351805/09/200836/3,
R
RR1K201EFBZ,
IMEI
2
:
In do ne si
351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1
A gu ng
Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.
bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam persidangan sebelumnya.
Bahwa Saksi tidak ingat persis jumlah uang yang saksi ambil dari
Terdakwa selama periode 2016 s.d. 2018, yang jelas porsi dari Terdakwa sudah masuk semua.
Bahwa Yang saksi maksud dengan porsi adalah misalnya Terdakwa
lik
saksi.
Bahwa Pembayaran fee tersebut dilakukan di akhir tahun atau awal tahun berikutnya sebelum proyek dimulai, yaitu untuk proyek tahun
ub
m
ah
mendapat proyek Rp1 miliar maka 10 % nya sudah masuk kepada
2017 maka fee-nya dibayarkan pada akhir tahun 2016 atau awal
ep
ka
tahun 2017, untuk proyek tahun 2018 maka fee-nya dibayarkan pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018.
ah
Bahwa Seingat saksi, proyek Terdakwa di tahun 2018 kurang lebih
R
sebesar empat puluhan miliar sehingga fee yang diberikan sekitar
es on
Halaman68dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
empat miliar di akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 68
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Untuk tahun 2017, proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa
antara Rp35 - 40 miliar sehingga fee yang diberikan sekitar Rp3,5 - 4
ng
miliar yang diberikan pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017.
Bahwa Untuk tahun 2016, proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa
antara Rp40 - 50 miliar sehingga fee yang diberikan sekitar Rp4 - 5
gu
miliar yang diberikan pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016.
Bahwa Uang-uang tersebut saksi ambil sendiri di rumah Terdakwa
Bahwa Setelah saksi mengambil uang dari Terdakwa kemudian saksi laporkan kepada SUTRISNO.
ub lik
ah
A
atas perintah dari SUTRISNO.
Bahwa Uang tersebut saksi simpan dan setelah ada perintah dari
am
SUTRISNO kemudian baru saksi distribusikan.
Bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa tersebut ada yang didistribusikan kepada SYAHRI MULYO.
ah k
ep
Bahwa Pada saat akan menyerahkan uang kepada SYAHRI MULYO, saksi selalu mendampingi SUTRISNO namun setelah sampai di
R
pendopo rumah dinas SYAHRI MULYO saksi hanya menunggu di
In do ne si
mobil atau tempat parkir.
A gu ng
Bahwa Penyerahan uang kepada SYAHRI MULYO dilakukan setiap tahun dan setiap akhir tahun sudah kosong (habis diserahkan).
Bahwa Seingat saksi, uang yang diberikan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp3.000.000.000,00 s.d. Rp3.500.000.000,00 per tahun secara bertahap.
Bahwa uang yang saksi terima tidak hanya berasal dari Terdakwa saja namun juga berasal dari SONY maupun dari rekanan lokal.
lik
diserahkan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan di awal tahun 2018 sebelum SYAHRI MULYO cuti.
ub
m
ah
Bahwa Pada tahun 2018 ini, seingat saksi uang dari Terdakwa yang
ka
Bahwa Pada tahun 2017, seingat saksi uang dari Terdakwa yang Rp4.000.000.000,00
ep
diserahkan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp3.500.000.000,00 s.d.
ah
Bahwa Pada tahun 2016, seingat saksi uang dari Terdakwa yang Saksi
pernah
diperintahkan
oleh
SUTRISNO
untuk
on
Halaman69dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
menyerahkan uang kepada YAMANI. Sumber uangnya termasuk
es
M
Bahwa
R
diserahkan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp4.500.000.000,00
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 69
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
uang dari Terdakwa, yaitu tahun 2018 seingat saksi sejumlah Rp3.500.000.000,00;
untuk
tahun
2017
jumlahnya
sekitar
ng
Rp3.000.000.000,00 dan tahun 2016 sekitar Rp4.000.000.000,00.
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SUTRISNO memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang kepada YAMANI
gu
Bahwa Terkait dengan perbedaan jumlah uang yang diterima oleh
YAMANI saksi terangkan bahwa uang yang saksi berikan kepada
melalui saksi.
Bahwa Saksi tidak pernah mempergunakan uang-uang tersebut,
ub lik
ah
A
YAMANI adalah dari bidang saksi sendiri dan mungkin ada yang tidak
namun menggunakan uang dari pos biaya umum.
Bahwa Proyek yang dimintai fee 10% itu adalah proyek APBD
am
Kabupaten Tulungagung yang sumber dananya dari DAK dan Bantuan Keuangan.
ep
ah k
Bahwa Penentuan fee 10% itu adalah atas penyampaian dari SUTRISNO.
R
Atas keterangan saksi SUKARJI, ST tersebut, Terdakwa pada pokoknya
A gu ng
In do ne si
membenarkan seluruh keterangan saksi.
7) Saksi SYAHRI MULYO ;
Lahir di Tulungagung, 1 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Ngantru KM 7 Desa Ngantru
Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Tulungagung Periode 2013-2018, Pendidikan S.2; didepan persidangan
dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
lik
Bahwa saksi sebagai Bupati Tulungagung periode 2013-2018 mengenal Terdakwa sebagai kontraktor/ pengusaha sekira pada tahun 2014. Sepengetahuan saksi, Terdakwa mengerjakan proyek-
ub
m
ah
berikut:
proyek di Kabupaten Tulungagung, namun detailnya saksi tidak
proyek
di
ep
ka
mengetahui, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa mengerjakan Kabupaten
Tulungagung
pada
tahun
2016-2018.
R
inftrastruktur jalan.
M
Bahwa mengenai pelaksanaan proyek, saksi menyerahkannya
ng
kepada dinas terkait yakni Dinas PUPR. Saksi juga mengenal
on
Halaman70dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR.
es
ah
Sepengetahuan saksi, Terdakwa spesialis melaksanakan proyek
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 70
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembagian atau ploting proyek pada dinas PUPR, saksi menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan
ng
proyek kepada dinas terkait.
Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa yakni pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang kedua (satu
gu
Rp1.000.000.000,00
milyar
rupiah),
dan
yang
ketiga
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terkena OTT. Sebelum
lainnya dari Terdakwa.
Bahwa mengenai kronologis penerimaan uang tersebut, awalnya
ub lik
ah
A
penerimaan uang tersebut, saksi tidak pernah menerima uang
adalah saya komunikasi dengan SUTRISNO mengenai Terdakwa yang akan membantu saksi dalam mengikuti Pilkada. Selanjutnya memperkenalkan
kepada
SUTRISNO
untuk
diperkenalkan
dengan Terdakwa, kemudian AGUNG sendiri
berkomunikasi
dengan bantuan
Rp500.000.000,00
kepada
(lima
(satu
R
Rp1.000.000.000,00
Terdakwa. saksi
ratus
juta
milyar
Selanjutnya
uang
Terdakwa
pertama
rupiah),
rupiah),
dan
sejumlah
yang
kedua
yang
ketiga
In do ne si
memberikan
ah k
AGUNG
ep
am
saya
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terkena OTT tersebut.
A gu ng
saksi menerima uang tersebut sekira pada tanggal 25 Mei 2018
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang saksi terima langsung dari SUTRISNO dalam pecahan 50.000, yang kedua pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada saat OTT.
lik
tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa terkait dengan penerimaan uang tersebut. saksi hanya berkomunikasi dengan SUTRISNO karena SUTRISNO menginformasikan bahwa
ub
m
ah
Bahwa seluruh uang tersebut bersumber dari Terdakwa, namun saksi
Terdakwa akan membantu saksi dalam mengikuti Pilkada.
ep
ka
Bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa akan membantu saksi dalam mengikuti Pilkada. Saksi tidak tahu persis apakah uang
ah
tersebut berkaitan dengan proyek atau tidak, karena waktu
informasi
dari
SUTRISNO
bahwa
Terdakwa
akan
on
Halaman71dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
membantu saksi dalam mengikuti Pilkada.
es
M
menerima
R
penerimaan uang itu saksi sudah purna tugas. Saksi hanya
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 71
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa sebelum menerima uang dari Terdakwa, AGUNG melaporkan kepada saksi bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Terdakwa
ng
mengenai adanya bantuan dana. Saksi mengambil uang tersebut melalui AGUNG, dan tidak mengambil sendiri karena pada waktu itu saksi sibuk kampanye.
gu
Bahwa saksi mengenal SUKARJI yakni Kabid pada Dinas PUPR.
Dalam kurun waktu 2016-2018 saksi tidak pernah menerima uang
apakah menerima uang dari SUTRISNO atau tidak. Saksi juga tidak ingat apakah pernah menerima uang dari HENRY SETIAWAN dan
ub lik
ah
A
dari SUKARJI, sedangkan dalam kurun waktu itu saksi tidak ingat
TEGUH dalam kurun waktu itu.
Bahwa Saksi mengenal DWI BASUKI selaku kontraktor yang
am
mengerjakan proyek pada dinas PUPR Tulungagung. DWI BASUKI mempunyai spesialisasi alat berat yang mengerjakan talud atau
ep
pengurugan.
ah k
Bahwa saksi pernah menerima uang dari SUTRISNO yang
R
mengatakan bahwa ada uang yang dititipkan di rumahnya DWI
In do ne si
BASUKI. Kronologi penerimaan uang tersebut adalah awalnya saksi
pada sekira bulan Januari-Februari 2018 Terdakwa mendapatkan dari
SUTRISNO
A gu ng
informasi
bahwa
ada
uang
diperguanakan untuk Pilkada.
yang
dapat
Bahwa saksi penah menghadiri MUSRENBANG yang membahas mengenai rencana pembangunan, diantarnya ada pembangunan
jalan dan pembangunan ekonomi.
Bahwa mengenai mahar untuk mendapatkan anggaran, saksi
lik
Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Bupati, saksi pernah mengajak kepala Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten Tulungagung untuk menemui kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur. Dalam
ub
m
ah
menyerahkannya kepada SKPD.
kesempatan itu saksi menyampaikan bahwa agar Tulungagung dapat
ep
ka
cepat melaksanakan pembangunan, agar dibantu dari provinsi. Atas penyampaian saksi, Kepala Bappeda Provinsi menjawab nanti kami
ah
pikirikan.
M
provinsi ada hitung-hitungannya. Saksi tidak mengetahui apa maksud
on
Halaman72dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
hitung-hitungan tersebut, karena saksi tidak mengalami sendiri.
es
R
Bahwa saksi pernah mendengar untuk mendapatkan bantuan dari
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 72
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Biasanya bantuan keuangan dari provinsi, biasanya ada
pihak-pihak yang melakukan loby. Ada juga daerah mendapatkan
ng
bantuan keuangan dari provinsi tanpa lobi. Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan lobi ke provinsi.
Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada AGUNG PRAYITNO
gu
agar
berhati-hati,
tiarap,
karena
dipantau
oleh
KPK.
Saksi
mengetahui dari media bahwa pelaksanaan Pilkada dipantau KPK,
Bahwa sebagian dari uang yang diterima saksi adalah uang proyek, karena
Terdakwa
telah
mengerjakan
proyek
di
Kabupaten
ub lik
ah
A
dan saksi takut jika ada kejadian seperti ini.
Tulungagung. Informasi tersebut saya ketahui dari SUTRISNO. SUTRISNO mengatakan bahwa ada bantuan dari pengusaha yakni
am
Terdakwa, karena Terdakwa telah mengerjakan proyek-proyek jalan. Pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi ada hubungan
ep
pekerjaan.
ah k
Bahwa selain uang yang diterima dari Terdakwa, saksi pernah
R
menerima uang dari SUTRISNO namun jumlah dan waktunya saksi
In do ne si
lupa. Seingat saksi penerimaan dari SUTRISNO pada tahun 2017
A gu ng
dalam bentuk tunai.
Bahwa pada bulan Februari 2018, saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari SUTRISNO yang
dititipkan pada DWI BASUKI yang merupakan uang fee proyek. Uang itu diambil oleh AGUNG atas perintah saksi. Uang itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, yakni untuk menyapa masyarakat.
Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kebutuhan dana untuk
lik
Bahwa saksi dilantik 30 april 2013 dan berakhir tugas 30 April 2018. Sejak 12 Februari 2018 saksi sudah non aktif selaku Bupati Tulungagung.
ub
m
ah
Pilkada kepada SUTRISNO.
Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa setelah saksi purna
ep
ka
tugas.
Bahwa sumber penerimaan fee proyek tidak hanya dari Terdakwa,
ah
namun ada dari pihak lainnya.
es on
Halaman73dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
dengan baik.
R
Bahwa setiap proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 73
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa pada saat penerimaan uang, SUTRISNO masih aktif. Saksi
juga tidak menanyakan mengapa Terdakwa ingin membantu saksi
ng
dalam Pilkada.
Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan milik Terdakwa merupakan
perusahaan besar yang mengerjakan proyek-proyek besar di
gu
Tulungagung. Terdakwa mengerjakan proyek-proyek di tulungagung sebelum saksi menjabat sebagai bupati. saksi
mengetahui
dan
membenarkan
barang
bukti
sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Nomor 61 berupa 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan
ub lik
ah
A
Bahwa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.352821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati
am
Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE dan barang bukti nomor 62 berupa 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai
ep
aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada
ah k
hari selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy
Sumpah.
In do ne si
R
dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan
A gu ng
Atas keterangan saksi SYAHRIMULYO tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.
8) Saksi EVI PURVITASARI ;
Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Tulung Agung / 17 Maret 1973, Umur: 45
tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO I/62, Kelurahan
lik
Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: PNS (Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan), Pendidikan Terakhir: S-1 Tehnik Elektro. Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya
ub
m
ah
Kepatihan, Kecamatan Tulung Agung , Kab. Tulungagung, Jawa Timur,
menerangkan sebagai berikut:
ka
Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata
pengkoordinasian
saksi
salah
satunya
terkait
kebijakan
teknis
adalah
melakukan
pemeliharaan
atau
M
pembangunan gedung, melakukan pengkoordinasian kebijakan untuk
ng
perencanaan dan pengawasan pemeliharaan maupun pembangunan
on
Halaman74dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
gedung, melakukan kebijakan terkait pengkoordinasian terkait
es
Tugas
R
ah
Bahwa
ep
Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 74
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ruang
kemudian
memberikan
rekomendasi
R
penataan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
terkait
pemanfaatan ruang dan verifikasi teknis ijin mendirikan bangunan.
ng
Bahwa Kepala Dinas PUPR adalah Sutrisno, Sekretaris Dinasnya adalah bapak Dwi Hari S, Kepala Bagian Binamarga adalah Sukarji,
Kabid Cipta Karyanya adalah Ibu Niken, Kabid Jasa Konstruksi
gu
adalah Heri Siswanto.
Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, keterangan yang ada tekanan dari pihak manapun.
Bahwa Pembagian (ploting) proyek dibidang saksi adalah biasanya
ub lik
ah
A
saksi berikan adalah benar dan dalam memberikan keterangan, tidak
diawal tahun sudah ada rencana definitive terkait di bidang kerja saksi. Saksi ditanya oleh Sutrisno mengenai proyek apa yang ada di
am
bidang saksi selanjutnya saksi menyerahkan daftar proyek kepada Sutrisno. Sutrisno berpesan kepada saksi bahwa daftar proyek
ep
tersebut jangan di SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) yaitu
ah k
jangan diumumkan terlebih dahulu di dalam website sebelum Sutrisno mengkomunikasikan kepada pihak ketiga (perusahaan
yang
mendaftar
dan
In do ne si
perusahaan
R
penyedia jasa). Jika diumumkan terlebih dahulu maka akan banyak mengajukan
penawaran.
A gu ng
Sepemahaman saksi yang akan dilakukan oleh Sutrisno untuk mengkomunikasikan kepada pihak ketiga adalah menentukan siapa
nantinya yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Pola ini sudah ada sejak tahun 2016-2018.
Bahwa pada periode tersebut Bupati Tulungagung yang menjabat adalah Syahri Mulyo yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan bulan
lik
Bahwa Setelah Sutrisno mengkomunikasikan ploting untuk pekerjaan dengan penyedia barang tertentu selanjutnya saksi mempersiapkan spesifikasi
teknis.
Setelah
spesifikasi
teknis
ub
m
ah
April 2018.
menyampaikannya kembali kepada Sutrisno.
dibuat,
saksi
Atas penyampaian
ep
ka
saksi tersebut, Sutrisno menambahkan sebuah spesifikasi teknis tertentu sebagai pengunci. Maksud penguncian tersebut, adalah agar
ah
perusahaan lain tidak dapat mengikuti. Selanjutnya atas perintah
M
dengan cara menelpon kemudian penyedia barang/jasa tersebut
ng
datang kepada saksi. Selanjutnya apabila Sutrisno ingin bertemu
on
Halaman75dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dengan penyedia barang/jasa, maka saksi langsung memintanya
es
R
Sutrisno, saksi menghubungi penyedia barang/jasa yang diploting
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 75
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
untuk menemui Sutrisno. Jika saksi bertemu dengan penyedia
barang/jasa tersebut saksi hanya menyampaikan terkait spesifikasi
ng
teknis saja dan terkait fee langsung berhubungan dengan Sutrisno. Sepengatahuan saksi fee dari Sutrisno yang harus diberikan adalah 8 % setelah dipotong PPN dan PPH.
gu
Bahwa Setelah persyaratan lelang lengkap, saksi menyerahkannya
kepada ULP untuk ditindaklanjuti, untuk pemenangannya saksi tidak
Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 19 bagian terakhir yang menerangkan: Bahwa
Biasanya
ub lik
ah
A
mengetahui.
pengusaha-pengusaha
tersebut
sudah
ada
pembagian dikalangan mereka sesuai proyek yang diploting karena
am
pada saat pengadaan pengusaha-pengusaha tersebut tidak saling mengganggu jatah lelang dari pengusaha lain. Begitupun pada saat
ep
pengadaan langsung, pengusaha yang masuk biasanya sudah
ah k
membawa perusahaan pendamping yang akan mengalah.
R
Bahwa Pengadan tersebut tidak jauh berbeda kronologinya pada
In do ne si
pengadaan tahun 2016 dan 2017.
A gu ng
Bahwa Saksi tidak mengetahui fee yang sudah diberikan dari
penyedia barang/jasa tersebut akan diberikan kepada siapa saja. Fee yang diberikan melalui saksi, selanjutnya saksi berikan kepada
Sutrisno kemudian oleh Sutrisno disampaikan kepada siapa saksi tidak mengetahui. Sutrisno hanya menyampaikan bahwa uang fee
jangan di sentuh karena ada alokasinya sendiri.
Bahwa Sekitar 3 minggu atau 1 bulan sebelum adanya OTT KPK,
lik
2018 agar ditarik fee diawal. Terhadap perintah tersebut saksi menolak karena masih dalam proses pelelangan karena belum tentu yang diminta itu memenangkan pekerjaan.
ub
m
ah
Sutrisno pernah memerintahkan kepada saksi bahwa untuk tahun
Bahwa Terkait uang fee tahun 2017, fee diberikan setelah
ep
ka
mendapatkan uang muka yaitu kurang lebih diberikan sekitar 5 % dan terkait uang fee tahun 2016 diberikan diakhir.
ah
Bahwa Beberapa lama sebelum kejadian, saksi pernah dihubungi
M
yang dimaksud dengan 3 huruf adalah KPK sedangkan yang
on
Halaman76dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dulu.
ng
dimaksud dengan tiarap adalah agar saksi jangan mengembil fee
es
R
oleh Sutrisno agar tiarap dulu karena ada 3 huruf. Pemahaman saksi
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 76
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ď€ Bahwa sepemahaman saksi, perbuatan mengambil fee adalah perbuatan yang tidak benar.
ng
ď€ Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 21 :
Memang terdapat fee pada proyek pada bangunan paling tinggi 8 % dari
nilai
proyek
jumlahnya
gu
kesepakatannya
setelah
dipotong
PPN
dan
dikomunikasikan
PPH.
langsung
Untuk oleh
SUTRISNO dengan para rekanan yang melaksanakan proyek.
langsung kepada SUTRISNO maupun secara tidak langsung kepada
saya. Pada tahun 2018 saya belum sempat mengumpulkan karena
ub lik
ah
A
Setelah terdapat kesepakatan, penyerahan fee dilakukan baik secara
ada OTT KPK. SUTRISNO pernah meminta saya untuk memanggil para rekanan yang mengerjakan sebagai kode untuk mengumpulkan
am
fee. Akan tetapi, saya ingatkan bahwa saya tidak berani karena masih proses lelang dan belum pasti siapa pemenangnya. Selain itu,
ep
mendekati pilkada. Berselang beberapa lama, sekitar tanggal 4 Juni
ah k
2018, saya pernah mendapatkan telp dari SUTRISNO yang meminta agar saya tiarap karena diduha ada KPK dalam kaitan rencana
In do ne si
R
pengumpulan fee tersebut.
Sedangkan pada tahun 2017, seingat saya yang diberikan melalui
A gu ng
saya adalah sekitar Rp. 1,1 Milyar dnegan rincian antara lain:
a. Saya pernah menerima dari ARI pemilik PT KIA GRAHA sebesar Rp. 550 juta yang diberikan dikantor Dinas PUPR secara
bertahap dan diantar langsung olehnya pada tengah dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.
b.
Saya pernah menerima dari pemilik CV GEMA SATRIA sebesar
lik
tahap pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.
Saya pernah menerima dari Pemilik CV SINAR ABADI sebesar
ub
c.
m
ah
sekitar Rp. 70 juta yang diberikan diruang kantor secara dua
kurang lebih Rp. 80 jutayang diberikan diruang kantor secara dua
ka
tahap pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan
ah
d.
ep
termin.
Saya pernah menerima Sekitar Rp. 40 juta dari pemilik CV
R
MAHARANI yang diberikan diruang kantor secara dua tahap
es on
Halaman77dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 77
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
e. Saya pernah menerima Sekitar Rp. 40 juta dari pemilik CV
KARYA MUDA yang diberikan diruang kantor secara dua tahap
ng
pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.
Sisanya saya tidak ingat. Keseluruhan uang tersebut sudah saya
berikan kepada SUTRISNO. Tidak semua memberikan fee proyekl
gu
karena
terdapat
beberapa
kegiatan
yang
diperintahkan
SUTRISNO tidak dipungut.
oleh
saya tidak ingat dan keseluruhan uang tersebut telah saya berikan kepada SUTRISNO.
ub lik
ah
A
Pada tahun 2016, saya menerima sekitar Rp. 300 juta. Detailnya
Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee dari Terdakwa. Atas keterangan saksi EVI PURVITASARI tersebut, Terdakwa pada
am
pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi. 9) Saksi SUTRISNO ;
ep
Tempat lahir Tulungagung, Umur 53 tahun, tanggal lahir 23 Maret 1965,
ah k
Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat
tinggal
Desa
Jeli
Kecamatan
Karangrejo
Kabupaten
Ruang
Kabupaten
In do ne si
Penataan
R
Tulungagung, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tulungagung),
S.2.
Memberikan
A gu ng
keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
Bahwa Jabatan saksi terakhir sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sejak pertengahan tahun 2013.
lik
Sebelum saksi menandatangani BAP terlebih dahulu saksi baca. Keterangan yang termuat dalam BAP benar semua.
Bahwa Saksi diangkat sebagai kepala dinas oleh bupati yang saat itu
ub
m
ah
Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 5 kali.
dijabat oleh HERU CAHYONO kemudian setelah ganti bupati posisi
ep
ka
saksi masih tetap yang kemudian dilantik oleh SYAHRI MULYO. Bahwa Saksi kenal dengan SYAHRI MULYO selaku Bupati
ah
Tulungagung periode 2013-2018.
es
M
EMBUN.
R
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil “mbah”
on
Halaman78dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi di Dinas PU.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 78
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Yang saksi kenal waktu itu Terdakwa sebagai penyedia
barang/jasa yang mengerjakan proyek di Dinas PU Kabupeten
ng
Tulungagung.
Bahwa Yang saksi ketahui perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa adalah PT Moderna Teknik Perkasa.
gu
Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PUPR sekaligus sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan
Bahwa Ada sebagian pelimpahan tugas saksi sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
ub lik
ah
A
fisik dan keuangan.
Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten
am
Tulungagung sejak sebelum saksi menjabat sebagai kepala dinas. Bahwa Proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu pembangunan gedung dan jalan.
ah k
ep
Bahwa Spesifikasi perusahaan Terdakwa adalah bidang jalan hotmix. Bahwa Tidak ada pengaturan proyek di Kabupaten Tulungagung,
R
tetapi pada proses penganggaran sudah ada permintaan-permintaan,
In do ne si
misalnya untuk mendapatkan dana DAU saksi harus menyetor fee
A gu ng
sebesar 10 % kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan kepala TAPD adalah Sekda namun anggotanya saksi tidak hafal.
Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 8 Juni 2018 nomor 6 huruf c yaitu “Dapat saya jelaskan bahwa saya
tidak mengetahui pasti besaran fee proyek yang disisihkan dan
diberikan oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk Bupati
lik
umum bahwa bilai besaran fee proyek yang disisihkan untuk bupati di lingkungan Kabupaten Tulungagung (khususnya paket di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) berkisar 2-3 % dari nilai
ub
m
ah
Tulungagung (SYAHRI MULYO), namun yang saya ketahui secara
paket pekerjaan”.
ep
ka
Bahwa Dalam proses awal saat penganggaran sudah ada “mahar” anggaran tetapi setelah proyek tersebut selesai ada dana partisipasi
ah
dari penyedia barang/jasa yang diberikan kepada bupati.
es
R
Bahwa Terdakwa turut memberikan dana partisipasi kepada bupati
on
Halaman79dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
karena mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 79
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak mengetahui SYAHRI MULYO meminta fee tersebut kepada siapa namun sejak menjadi bupati sudah ada
ng
pemberian fee.
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak tahun 2016 Terdakwa sudah
memberikan
uang
kepada
SYAHRI
gu
komunikasi langsung tidak melalui saksi.
MULYO
karena
Bahwa Setelah selesai pekerjaan ada fee yang disetor oleh penyedia
barang/jasa lokal sebesar 2-3 % kepada SYAHRI MULYO melalui saksi, namun untuk yang dari Terdakwa langsung diberikan kepada
ub lik
ah
A
Bahwa Saksi kenal dengan SUKARJI yaitu sebagai staf saksi.
SYAHRI MULYO.
Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada bupati bahwa untuk
am
penyedia barang/jasa yang memiliki kualifikasi besar langsung diberikan kepada bupati.
ah k
ep
Bahwa Penyedia barang/jasa lokal yang saksi maksud adalah untuk penyedia barang/jasa yang mengerjakan pekerjaan non-hotmix
R
dengan kisaran anggaran sekitar 2-3 miliar.
In do ne si
Bahwa SYAHRI MULYO tidak pernah mengarahkan mengenai paket,
A gu ng
namun hanya memberikan pengarahan mengenai titik-titik yang harus dikerjakan dengan kualifikasi hotmix.
Bahwa
Terkait
dengan
perusahaan
yang
akan
mengerjakan
pekerjaan, karena di awal sudah ada “mahar” maka saksi menyerahkan kepada Terdakwa untuk dikoordinasikan dengan penyedia barang/jasa yang lainnya.
Bahwa Untuk “bendera” yang akan digunakan untuk mengerjakan
lik
Terdakwa, SONY dan ARI KUSUMAWATI selaku kontraktor lokal yang kadangkala KSO dengan penyedia barang/jasa lainnya. Bahwa Beberapa bulan setelah SYAHRI MULYO dilantik sebagai
ub
m
ah
saksi tidak mengetahui namun orang yang akan mengerjakan adalah
bupati pada tahun 2013, saksi pernah diajak oleh SYAHRI MULYO
ep
ka
ke provinsi yang salah satunya ke Bappeda untuk membicarakan masalah pembangunan yang pada akhirnya semua anggaran ada
ah
“mahar”nya yang kemudian saksi sampaikan kepada para penyedia
M
saksi tidak bisa menjamin akan menjadi pemenang karena prosesnya
on
Halaman80dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
melalui LPSE.
es
R
barang/jasa, namun demikian saksi juga menyampaikan jika nantinya
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 80
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Pemberian partisipasi itu sejak tahun 2014 sampai dengan saat terjadi OTT oleh KPK.
ng
Bahwa Dana partisipasi yang disetor adalah sebesar 7,5 % dari pagu anggaran.
Bahwa Setelah penyedia barang/jasa mengerjakan proyek maka ada
gu
fee yang harus disetorkan ke SYAHRI MULYO sebesar 2-3 % .
Bahwa Ada penerimaan oleh Dinas PUPR dari para penyedia
Bahwa Uang tersebut diserahkan setelah melaksanakan pekerjaan bahkan ada yang disetor sampai di tahun berikutnya.
ub lik
ah
A
barang/jasa lokal sejumlah sekitar Rp200-300 juta tiap tahun.
Bahwa Uang tersebut dipergunakan oleh Dinas PUPR untuk
am
operasional dinas dan bina lingkungan seperti untuk LSM dan wartawan. Bahwa
Uang
bina
lingkungan
dikeluarkan
agar
tidak
ah k
ep
dipermasalahkan atau diadukan kepada aparat penegak hukum maupun agar tidak diberitakan.
R
Bahwa Jumlah uang yang dikeluarkan sebagai bina lingkungan saksi
A gu ng
SUBAGYO.
In do ne si
tidak mengetahui yang mengetahui adalah sekretaris yaitu DWI HARI
Bahwa Penerimaan uang dari kontraktor (penyedia barang/jasa) oleh Dinas PUPR dilakukan oleh SUKARJI.
Bahwa Penyetoran uang “mahar” dilakukan pada bulan NovemberDesember, penyetoran mahar di tahun 2014 untuk porsi anggaran tahun 2015 dan begitu seterusnya.
Bahwa Ada 15 asosiasi yang terdiri dari penyedia barang/jasa lokal
lik
Bahwa Dana parsitipasi yang terkumpul dari penyedia barang/jasa tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang Fisik di Bappeda yaitu untuk tahun 2014-2016 kepada BUDI JUNIARTO kemudian sejak
ub
m
ah
dan penyedia barang/jasa dengan kualifikasi besar/spesialis.
ka
tahun 2017 sudah berganti kepada TONI.
ep
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 10 Juli 2018 nomor 24 yaitu “Bahwa saya tidak pernah menerima sesuatu
ah
dari SUSILO PRABOWO Als EMBUN kemudian saya berikan kepada
M
SUSILO yang kemudian uang tersebut saya gunakan untuk kegiatan
on
Halaman81dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
seperti bantuan LSM, Wartawan, santunan YATIM PIATU, MEMBAGI
es
R
SYAHRI MULYO. Namun saya pernah menerima sesuatu dari
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 81
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SARUNG saat LEBARAN di pendopo, PERBAIKAN JEMBATAN, dan kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh APBD”.
ng
Bahwa Ada pemberian dari Terdakwa yang memang dialokasikan untuk kegiatan tersebut seperti bantuan LSM dan wartawan. Hal itu
juga atas sepengetahuan SYAHRI MULYO. Terkait hal ini SYAHRI
gu
MULYO hanya menegaskan agar pekerjaan aman.
Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2014 saksi pernah menerima uang rupiah) dari Terdakwa.
Bahwa Pada tahun 2014 ada penerimaan uang dengan jumlah
ub lik
ah
A
sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta
Rp200.000.000,00;
Rp500.000.000,00;
dan
Rp1.250.000.000,00
tetapi yang saksi terima tersebut untuk mahar anggaran APBD
am
provinsi sejumlah Rp1.738.000.000,00 kemudian pada bulan Juli 2018 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 kepada
ep
SYAHRI MULYO untuk persiapan hari raya di pendopo.
Bahwa
Untuk
R
tidak akan turun.
tahun
2015
ada
penerimaan
uang
sejumlah
In do ne si
ah k
Bahwa Kalau tidak membayar mahar maka anggaran APBD Provinsi
A gu ng
Rp4.011.000.000,00 yang digunakan untuk pengurusan anggaran
DAU disetorkan ke DPKAD Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp2.952.000.000,00.
Bahwa Penerimaan-penerimaan uang itu adalah menyalahi aturan.
Hal itu dilakukan karena ada permintaan dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tulungagung yaitu HENDRY SETYAWAN.
lik
oleh HENDRY SETYAWAN.
Bahwa Selain itu, penerimaan uang tahun 2015 tersebut disetorkan kepada BUDI JUNIARTO selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana
ub
m
ah
Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut didistribusikan kemana
Bappeda sejumlah Rp1.059.000.000,00 untuk anggaran bantuan
ep
ka
provinsi.
Bahwa Penyetoran ke provinsi adalah 7,5 % dari nilai Rp14 miliar.
ah
Bahwa
Pada
tahun
2016
ada
penerimaan
sejumlah
es
M
bantuan provinsi.
R
Rp5.648.000.000,00 untuk pengurusan dana DAK, DAU dan dana
on
Halaman82dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Bahwa Sumber uang-uang tersebut salah satunya dari Terdakwa.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 82
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Mulai tahun 2016 sudah ada dana DAK dari pusat yang uang pengurusannya diberikan kepada SADIK anggota DPR RI dapil
ng
Tulungagung dari PAN. Permintaan dari anggota DPR tersebut sebesar 6,5 % yaitu sejumlah Rp2.931.000.000,00
Bahwa Selain itu untuk pengurusan dana DAU saksi menyetorkan
gu
uang ke HENDRY SETYAWAN sejumlah Rp1.509.000.000,00 dan disetorkan kepada BUDI JUNIARTO sejumlah Rp1.208.000.000,00
dana DAK sejumlah Rp1.072.000.000,00; untuk pengurusan dana DAU sejumlah Rp1.130.000.000,00 dan untuk bantuan keuangan
ub lik
ah
A
Bahwa Pada tahun 2017 saksi menyetorkan uang untuk pengurusan
(BK) provinsi sejumlah Rp361.000.000,00.
Bahwa Ada permintaan dari seluruh penyedia barang/jasa agar
am
semua disamakan maharnya menjadi 10 % dari pagu.
Bahwa untuk tahun 2018 belum ada data mengenai uang mahar
ep
ah k
yang dikumpulkan.
Bahwa Total uang yang saksi terima sejak tahun 2014 sampai 2017
dari
Terdakwa
yaitu
R
dengan
Rp1.738.000.000,00
+
sehingga
totalnya
sejumlah
A gu ng
Rp3.260.000.000,00
In do ne si
Rp200.000.000,00 + Rp4.011.000.000,00 + Rp5.648.000.000,00 +
14.857.000.000,00
Rp
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 8 Juni 2018 nomor 9 yaitu “Sehingga dalam paket pelaksanaan pekerjaan
khususnya peningkatan pekerjaan, SYAHRI MULYO secara tidak langsung meminta saya atau pihak-pihak ULP Tulungagung agar
paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh SUSILO PRABOWO Alias
lik
pekerjaan itu adalah haris memiliki AMP dan alat yang hanya bisa dipenuhi oleh Terdakwa dan SONY SANDRA.
Bahwa Saksi juga membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 8
ub
m
ah
EMBUN dan SONY SANDRA”. Persyaran untuk bisa melaksanakan
Juni 2018 nomor 9 angka 2 yaitu “Secara umum saya selaku Kepala Pekerjaan
Umum
dan
Penataan
Ruang
Kabupaten
ep
ka
Dinas
Tulungagung mengetahui bahwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUN
ah
dan SONY SANDRA mengerti dan dapat memenuhi permintaan
R
SYAHRI MULYO terhadap fee proyek atas setiap pekerjaan
es on
Halaman83dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
peningkatan jalan yang dikerjakan”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 83
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa komunikasi terkait fee antara penyedia barang/jasa itu
dilakukan secara langsung kepada SYAHRI MULYO sehingga saksi
ng
tidak mengerti pembicaraannya.
Bahwa Atas proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa pada tahun 2016
dan 2017 ada fee yang diserahkan kepada SYAHRI MULYO di tahun
gu
2018. Yang kemudian penyerahan fee nya itu dilakukan OTT oleh
KPK dengan jumlah antara satu miliar sampai dengan satu setengah
Bahwa Sekitar tanggal 26 dan 27 Mei 2018, saksi dipanggil oleh
SYAHRI MULYO di rumahnya di Ngantru, yang tujuannya untuk
ub lik
ah
A
miliar rupiah. Uang tersebut diterima oleh SYAHRI MULYO.
mempertemukan utusan SYAHRI MULYO yaitu AGUNG PRAYITNO kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa. Dalam pertemuan itu,
am
saksi menyampaikan bahwa SYAHRI MULYO mau pinjam uang. Dalam pemikiran saksi waktu itu pinjam yang dimaksud oleh SYAHRI
ep
MULYO adalah meminta. Waktu itu tidak disebutkan mengenai
ah k
jumlah permintaannya. Setelah memperkenalkan tersebut komunikasi
R
dilakukan langsung oleh AGUNG PRAYITNO dengan Terdakwa.
In do ne si
Bahwa Setelah itu saksi pernah melakukan komunikasi telepon dengan Terdakwa agar permintaan itu direalisasikan dalam akhir
A gu ng
minggu bulan Mei 2018 dan teknisnya agar dikomunikasikan dengan
AGUNG PRAYITNO karena saksi didesak oleh SYAHRI MULYO untuk menyampaikan kepada Terdakwa.
Bahwa Saksi lupa waktunya namun sudah dekat dengan saat pilkada
saksi ditelepon oleh SYAHRI MULYO yang kemudian saksi tindak lanjuti dengan menghubungi AGUNG PRAYITNO atau Terdakwa
lik
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 8 Juni 2018 nomor 8 huruf e yaitu “Pada tanggal 31 Mei 2018, saya kembali beberapa kali (3 kali) berkomunikasi dengan SUSILO PRABOWO
ub
m
ah
untuk segera merealisasikan fee tersebut.
Alias EMBUN melalui handphone (nomor 6281217616290). Pada
ep
ka
saat itu saya kembali menegaskan permintaan SYAHRI MULYO agar segera dapat direalisasikan dengan jumlah sesuai yang diminta
ah
SYAHRI MULYO. Berdasarkan informasi dari SUSILO PRABOWO
R
Alias EMBUN, saya ketahui bahwa jumlah komitmen SUSILO
es on
Halaman84dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
PRABOWO kepada SYAHRI MULYO sebesar sekitar Rp2 miliar”
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 84
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Atas permintaan uang fee sejumlah dua miliar rupiah dari
SYAHRI MULYO tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan
ng
pembayaran secara bertahap.
Bahwa Pada tanggal 1 Juni 2018 saksi dihubungi oleh AGUNG PRAYITNO yang menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Juni 2018
gu
akan dilakukan pertemuan dengan Terdakwa.
Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa membicarakan terkait dengan fee sebanyak dua kali melalui telepon.
Bahwa Yang saksi ketahui uang dari Terdakwa diserahkan kepada
ub lik
ah
A
Bahwa AGUNG PRAYITNO sering menghubungi saksi lewat telepon.
AGUNG PRAYITNO yang kemudian akan diserahkan untuk SYAHRI
am
MULYO namun selanjutnya terkena OTT.
Bahwa Seingat saksi, OTT yang dilakukan KPK tanggal 6 Juni 2018. Bahwa HENDRY SETYAWAN tidak pernah menyampaikan kepada
ah k
ep
saksi mengenai pendistribusian uang yang diterima oleh DPKAD. Bahwa Terdakwa hanya sekali memberikan uang untuk SYAHRI
R
MULYO melalui saksi yaitu di tahun 2014 sedangkan di tahun 2015-
In do ne si
2018 tidak pernah.
A gu ng
Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyerahan uang fee 2-3 % yang dari Terdakwa.
Bahwa Menurut saksi, antara Terdakwa dengan SYAHRI MULYO saling kenal namun antara keduanya bisa dikatakan tidak dekat betul.
Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah Terdakwa sering datang ke rumah dinas (pendopo) bupati Tulungagung.
Bahwa Saksi terangkan bahwa berawal dari proses penganggaran
lik
“mahar” menyebabkan proses sampai akhir juga salah, namun proses saat lelangnya saksi tidak mengetahui.
Bahwa Dari sekian banyak pekerjaan yang di lelang oleh Dinas
ub
m
ah
yang salah yaitu semua anggaran yang turun adalah karena ada
ka
PUPR ada beberapa pekerjaan yang dilakukan penawaran baik oleh
ep
perusahaan Terdakwa maupun perusahaan SONY SANDRA. Bahwa pihak yang menyetorkan mahar maka dialah yang akan
R
ah
mengerjakan proyeknya.
es
Bahwa Dari uang yang saksi terima dari Terdakwa total sejumlah Rp
on
Halaman85dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
14.857.000.000,00 tersebut tidak ada yang saksi nikmati.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 85
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 27 Juli 2018 nomor 66 yaitu “Terkait dengan dana partisipasi dari para
ng
penyedia jasa konstruksi memang ada yang saya berikan untuk
kepentingan Bupati SYAHRI MULYO antara bulan Januari-Februari tahun 2018 sebelum SYAHRI MULYO melaksanakan cuti sekitar Rp1
gu
miliar yang saya serahkan langsung kepada Bupati SYAHRI MULYO di pendopo”.
tersebut karena data tahun 2018 belum saksi dapatkan, yang paling mengetahui arah uang dan adalah SUKARJI
ub lik
ah
A
Bahwa Saksi belum bisa menjelaskan secara detil sumber uang
Bahwa Asosiasi lokal terdiri dari beberapa asosiasi yaitu 480 penyedia barang/jasa dan ada kontraktor usaha besar.
am
Bahwa Saksi lupa apakah uang sejumlah Rp1 miliar yang saksi serahkan kepada SYAHRI MULYO merupakan bagian uang sejumlah
ep
ah k
Rp 14.857.000.000,00 yang dari Terdakwa.
Bahwa Saat saksi mengantarkan AGUNG PAYITNO ke rumah saksi
mengenalkan
AGUNG
PRAYITNO
R
Terdakwa,
kepada
In do ne si
Terdakwa dengan mengatakan “Pak SUS, saya diutus Pak Bupati
A gu ng
untuk memperkenalkan orangnya kepada penjenengan, selanjutnya terserah monggo silahkan”.
Bahwa Sebelumnya SYAHRI MULYO menyampaikan kepada saksi
jika dia membutuhkan uang untuk operasional dan memerintahkan agar saksi memperkenalkan AGUNG PRAYITNO kepada Terdakwa.
Bahwa saksi menghubungi AGUNG PRAYITNO pada tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya saksi memberitahukan kepada AGUNG
lik
telepon. Waktu itu SYAHRI MULYO memerintahkan agar HP sementara off dulu karena ada ribut-ribut msalah mutasi dan lain-lain. Bahwa Terkait dengan percakapan telepon antara saksi dengan
ub
m
ah
PRAYITNO agar tiarap dulu tidak melakukan komunikasi lewat
Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 yang diantaranya saksi
ep
ka
mengatakan “Mbah waktunya sudah mendesak, ojo diitir-itir”, saksi mengatakan hal itu karena menirukan perkataan SYAHRI MULYO
ah
karena SYAHRI MULYO membutuhkan dana yang cepat. Selain itu
M
menjawab “Enggak kok, sudah kubilangin paling nggak Senin,
on
Halaman86dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
soalnya ngambil bank sekarang ini diawasi OJK”.
es
R
saksi juga membenarkan bahwa dalam percakapan itu Terdakwa
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 86
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi dan AGUNG PRAYITNO ke rumah Terdakwa sebelum adanya percakapan tanggal 31 Mei 2018 tersebut.
ng
Bahwa Setelah pelantikan, saat saksi dan SYAHRI MULYO ke
Bappeda untuk membicarakan masalah anggaran yang terkait dengan Dinas PUPR yang saksi pimpin.
gu
Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang
Barang bukti no 15 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk
Samsung warna hitam dengan casing warna biru, dengan nomor
nomor
seri
yang
ub lik
model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-A510FD,
ah
A
ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :
tertera
pada
bagian
belakang
ponsel
RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan
am
logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB.
ah k
ep
Barang bukti no 16 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian
R
belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card
In do ne si
dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan
A gu ng
SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01.
Barang bukti no 17 berupa 1 (satu) lembar catatan yang telah
dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.
Barang bukti no 18 berupa 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati
Tulungagung
nomor
188.45/8/013/2018
tentang
Pengguna
Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran,
lik
ah
Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa
Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan
ub
m
Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
ep
ka
2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. Barang bukti no 19 berupa 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan
ah
Bupati
Tulungagung
nomor
188.45/10/013/2016
tentang
Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran,
Bendahara
ng
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan
on
Halaman87dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
es
M
Pengguna
R
Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 87
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
ng
Barang bukti no 148 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen
Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK Pengangkatan
menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan
gu
sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
“Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan
Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan
ub lik
ah
A
Barang bukti no 72 berupa 1 (satu) dokumen proposal berjudul
Jalan Aspal”.
Barang bukti no 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna hitam
am
berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.
Barang bukti no 77 berupa 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio
ep
ah k
dengan tulisan nama proyek dan nilai.
Barang bukti no 78 berupa 6 (enam) lembar kertas folio dengan
R
nama dan angka.
In do ne si
Barang bukti no 82 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan
A gu ng
judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
Barang bukti no 83 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.
Barang bukti no 84 berupa 1 (satu) bundel dokumen dengan
lik
Barang bukti no 85 berupa 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.
Barang bukti no 86 berupa 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi
ub
m
ah
tulisan tangan “DED”.
nama dan angka dengan tanda contreng.
ep
ka
Barang bukti no 87 berupa 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan dibelakang.
ah
Barang bukti no 88 berupa 1 (satu) amplop berisi kertas dengan
es
R
ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP”
on
Halaman88dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
dengan tanda tangan “AGUNG P”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 88
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Barang bukti no 98 berupa 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.
ng
Barang bukti no 99 berupa 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.
Barang bukti no 100 berupa 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio
gu
dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.
Bahwa Dalam setiap pengambilan uang dari Terdakwa saksi selalu
bersama-sama dengan SUKARJI, namun jika saksi ada kegiatan
atau pekerjaan lain maka saksi memerintahkan SUKARJI untuk mengambil di Terdakwa.
ub lik
ah
A
Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dari SUKARJI
am
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1 Agustus 2018 yaitu :
o Nomor 61 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
ah k
ep
PRABOWO sejumlah Rp.1,25 Miliar pada tanggal 2 Desember 2014. Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
R
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang
In do ne si
tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
A gu ng
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU”
Bila uang tersebut kemudian saya berikan kepada DPPKAD Kab. Tulungagung sebagai dana partisipasi DAU, maka uangnya saya
serahkan melalui Sdr. SUKARJI selaku staf saya yang kemudian
diberikan kepada Sdr. JAMANI selaku PNS di DPPKAD Kab.
lik
ah
Tulungagung.
Perlu saya tambahkan bahwa saya sudah dimintakan kontribusi
ub
m
sebesar 10% dari nilai PAGU tahunan untuk DAU yang harus diserahkan kepada DPPKAD Tulungagung kira-kira sejak tahun
ep
ka
2014. Kemudian juga saya diminta untuk menyetor 6,5% dari nilai PAGU tahunan untuk DAK yang yang harus disetorkan kepada
ah
seorang anggota DPR RI dari PAN Dapil Tulungagung yang
M
Sedangkan setoran 7,5% dari PAGU untuk anggaran BanProv.
ng
Seingat saya, uang tersebut tidak ada yang saya simpan untuk
on
Halaman89dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
keperluan Pribadi.
es
R
bernama AHMAD RIZKI SADIQ kira-kira sejak tahun 2015.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 89
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
o Nomor 62 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
PRABOWO sejumlah Rp.1 Miliar pada tanggal 29 Januari 2015.
ng
Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut,
apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi
gu
kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur sebagai setoran dana BanProv (Bantuan Provinsi), keperluan
atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.
ub lik
ah
A
setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU,
o Nomor 63 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO sejumlah Rp.300 juta pada tanggal 2 Februari
am
2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang
ep
tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
ah k
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
In do ne si
R
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana
partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI
A gu ng
sebagai dana partisipasi DAK”.
o Nomor 64 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
PRABOWO sejumlah Rp.100 juta pada tanggal 11 Februari 2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa setoran
dana
BanProv
(Bantuan
lik
sebagai
Provinsi),
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI
ub
m
ah
Timur
sebagai dana partisipasi DAK”.
ka
o Nomor 65 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
ep
PRABOWO sejumlah Rp.200 juta pada tanggal 16 Maret
ah
2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
Halaman90dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Timur
on
ng
M
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa
es
R
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 90
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana
partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI
ng
sebagai dana partisipasi DAK”.
o Nomor 66 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO
sejumlah
Rp.200
juta
pada
tanggal
12
Juli
gu
2014.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
ub lik
ah
A
tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU”.
am
o Nomor 67 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO
sejumlah
Rp.500
juta
pada
tanggal
24
Juli
ep
2014.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
ah k
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
sebagai
setoran
dana
In do ne si
Timur
R
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa BanProv
(Bantuan
Provinsi),
A gu ng
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU”.
o Nomor 68 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO sejumlah Rp.500 juta pada bulan April 2016.Namun
saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya
tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi kebutuhan
lik
ah
setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur sebagai setoran dana BanProv (Bantuan Provinsi), keperluan setoran untuk Kabupaten
sebagai
dana
partisipasi
DAU,
atau
ub
m
DPPKAD
keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi
ka
DAK”.
ep
o Nomor 69 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
ah
PRABOWO sejumlah Rp.500 juta pada tanggal 27 November
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang
ng
M
tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
on
Halaman91dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa
es
R
2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 91
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
R
Timur
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Provinsi),
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana
ng
partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.
o Nomor 70 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
gu
PRABOWO sejumlah Rp.500 juta pada tanggal 16 Desember 2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
A
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
Timur
sebagai
setoran
ub lik
ah
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana
am
partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.
ep
o Nomor 71 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
ah k
PRABOWO sebesar Rp.350 juta, Rp.400 juta, dan Rp.500 juta pada bulan September 2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut
In do ne si
R
diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa
penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati
A gu ng
Tulungagung,
untuk
memenuhi
kebutuhan
setoran
kepada
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur sebagai setoran dana BanProv (Bantuan Provinsi), keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten
sebagai dana partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.
o Nomor 72 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
PRABOWO sebesar Rp.1,7 Miliar pada tanggal 11 November
lik
ah
2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang
ub
m
tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa
ka
Timur
sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
ep
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana
ah
partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI
o Nomor 73 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
ng
M
PRABOWO sebesar Rp. 700 juta pada bulan Desember
on
Halaman92dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
es
R
sebagai dana partisipasi DAK”.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 92
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
ng
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana
gu
partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.
A
o Nomor 74 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO
PRABOWO sebesar Rp. 1 Miliar pada bulan September
ub lik
ah
2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam
rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk
am
memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
sebagai
setoran
dana
BanProv
(Bantuan
Provinsi),
ep
keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana
ah k
partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI
R
Bahwa Penggunaan uang itu adalah untuk :
In do ne si
sebagai dana partisipasi DAK”.
o Memenuhi permintaan anggota DPR RI Dapil Tulungagung
A gu ng
terhadap kegiatan dari sumber dana DAK sebesar 6,5 %
o Memenuhi permintaan Bappeda Provinsi terhadap kegiatan dari sumber bantuan provinsi sebesar 7,5 %
o Memenuhi
permintaan
HENDRY
SETYAWAN
dari
BPKAD
terhadap kegiatan dari sumber dana DAU sebesar 10 %
Bahwa Anggaran kegiatan di Kabupaten Tulungagung turun karena
lik
Terdakwa. Partisipasi yang saksi maksud adalah pemberian uang ke pemberi dana, kemudian di akhir kegiatan ada juga partisipasi dari penyedia barang/jasa termasuk dari Terdakwa.
ub
m
ah
ada partisipasi awal dari seluruh penyedia barang/jasa termasuk
Bahwa Untuk partisipasi awal kegiatan pada tahun 2014 s.d. 2015
ka
tidak ada uang yang diserahkan kepada SYAHRI MULYO , kemudian
ep
di tahun 2016 ada uang yang diserahkan kepada SYAHRI MULYO
ah
sejumlah Rp1.000.000.000,00 secara bertahap sesuai permintaan
kepada SYAHRI MULYO sejumlah Rp1.000.000.000,00 sedangkan
ng
M
tahun 2018 sejumlah Rp2.500.000.000,00. Saksi bersama dengan
on
Halaman93dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
SUKARJI yang memberikan uang kepada SYAHRI MULYO.
es
R
SYAHRI MULYO. Untuk tahun 2017 juga ada uang yang diserahkan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 93
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Sumber dana tersebut salah satunya berasal dari Terdakwa
yang telah bercampur menjadi satu dengan uang dari penyedia
ng
barang/jasa lain.
Bahwa uang yang diterima oleh SUKARJI dari Terdakwa itu bercampur untuk awal dan akhir kegiatan, sedangkan yang saksi
gu
sampaikan itu adalah awal kegiatan untuk memenuhi permintaan dari pemberi dana.
dan SUKARJI
Bahwa Anggaran di Pemda ada 3 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK),
ub lik
ah
A
Bahwa Yang memberikan uang kepada pemberi dana adalah saksi
Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Bantuan Keuangan Provinsi, untuk DAU masuknya ke sekretaris TAPD sebesar 10%, kemudian untuk
am
Bantuan Provinsi sebesar 7,5% dan DAK sebesar 6,5%. Bahwa Di akhir kegiatan, rata-rata penyedia memberikan partisipasi
ep
ah k
atau fee 2%-3% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu untuk tahun 2014 totalnya sejumlah Rp1.770.000.000,00; tahun 2015 Rp2.120.000.000,00;
tahun
2016
R
sejumlah
sejumlah
In do ne si
Rp5.037.000.000,00; tahun 2017 sejumlah Rp3.896.000.000,00
A gu ng
Bahwa Saksi pernah memerintahkan SUKARJI untuk memberikan uang yang bersumber dari para penyedia barang/jasa kepada YAMANI yaitu untuk sumber Dana Alokasi Umum yang dalam komunikasinya saksi lakukan dengan HENDRY SETYAWAN.
Bahwa Pada waktu itu HENDRY SETYAWAN tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai distribusi uangnya untuk siapa
saja. Saksi pernah menanyakan namun tidak diberikan jawaban.
2015 sejumlah Rp8.200.000.000,00; untuk tahun 2016 sejumlah Rp8.200.000.000,00;
untuk
Rp8.900.000.000,00;
untuk
Rp4.400.000.000,00.
tahun
2017
sejumlah
tahun
2018
sejumlah
ep
ka
lik
DAU pada tahun 2014 sejumlah Rp4.500.000.000,00; untuk tahun
ub
m
ah
Bahwa Uang yang diserahkan kepada YAMANI untuk sumber dana
Bahwa Sumber uang itu gabungan dari penyedia barang/jasa di
ah
Tulungagung, sedangkan yang khusus bersumber dari Terdakwa
tahun
2016
sejumlah
on
Halaman94dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
gu A
es
Rp2.952.000.000,00;
ng
M
sejumlah
R
yaitu tahun 2014 sejumlah Rp60.000.000,00; untuk tahun 2015
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 94
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Rp1.509.000.000,00; tahun 2017 sejumlah Rp1.130.000.000,00; sedangkan tahun 2018 saksi belum mendapatkan datanya.
ng
Bahwa Terkait dengan perbedaan jumlah uang yang diterima oleh
YAMANI saksi terangkan bahwa pada prinsipnya DAU itu dari total yang diberikan ke dinas ada partisipasi sebesar 10% jadi data yang
gu
saksi ambil dari staf kemudian dikalikan dengan 10% (dari pagu
anggaran) jadi saksi tidak bisa menjelaskan secara detil karena data
harus menyetorkan 10% sehingga saksi hanya tinggal kali kan saja. Bahwa
Pada
tahun
2014
saksi
diberikan
uang
sejumlah
ub lik
ah
A
tersebut saksi peroleh dari staf dan setiap kali pengurusan DAU
Rp100.000.000,00, untuk tahun 2015 sejumlah Rp125.000.000,00; untuk tahun 2016 sejumlah Rp150.000.000,00; tahun 2017 sejumlah
am
Rp150.000.000,00 dan tahun 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 yang berasal dari belanja modal
ep
Bahwa Selain itu saksi juga menerima dari belanja rutin yaitu untuk
ah k
tahun 2014 sejumlah Rp75.000.000,00; untuk tahun 2015 sejumlah Rp85.000.000,00; untuk tahun 2016 sejumlah Rp100.000.000,00;
In do ne si
R
dan untuk tahun 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 dengan total
sejumlah Rp360.000.000,00 tidak saksi pergunakan namun saksi
A gu ng
simpan kemudian karena saat itu Sekda membutuhkan uang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sekda.
Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang terkait dengan proyek atau dari kontraktor kepada SUKARJI
Bahwa Yang menentukan fee 10% adalah permintaan dari bidang keuangan sebagai sekretaris TAPD
lik
kontraktor jika saksi tidak bisa memberikan jaminan bagi pihak yang memberikan dana partisipasi bisa mendapatkan proyek termasuk kepada Terdakwa.
ub
m
ah
Bahwa Dari awal saksi sudah memberikan informasi kepada
Bahwa Saksi melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait dengan
ep
ka
permintaan fee untuk pengurusan anggaran sehingga SYAHRI MULYO pasti mengetahui tentang penagihan dan pembayaran fee
ah
tersebut.
M
dia sudah mengetahui berapa jumlah 10% nya yang harus SUKARJI
on
Halaman95dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
sediakan.
es
R
Bahwa SUKARJI sudah mengetahui jumlah anggaran DAU sehingga
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 95
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Terhadap keterangan SUTRISNO, Terdakwa memberikan bantahan
bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah berhubungan secara langsung
ng
atau melakukan pembicaraan dengan Bupati SYAHRI MULYO, Terdakwa hanya sekali pernah datang sewaktu acara mantu. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan SYAHRI MULYO.
gu
Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa membenarkan atau
menolak, namun secara eksplisit SYAHRI MULYO yang mengatakan
Atas keterangan saksi SUTRISNO tersebut, Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya
ub lik
ah
A
meminjam uang jadi menurut saksi hal itu pasti ada komunikasi.
10) Saksi YAMANI ;
Tempat lahir Tulungagung, Umur 52 tahun, Tanggal lahir 5Agustus
am
1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jl. Mayjend Sungkono Gang III No. 19 Tulungagung
Kabupaten
Tulungagung
Jawa
Timur,
ep
Kecamatan
ah k
Pekerjaan PNS/Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
In do ne si
R
Pendidikan S1. Memberikan keterangan di persidangan di bawah
A gu ng
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
Bahwa
Saksi
sebagai
Kasubbag
Perencanaan
pada
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Bahwa Tugas saksi yaitu merencanakan program dan kegiatan di mengevaluasi
Keuangan
hasil-hasil
dan
Aset
program
dan
Daerah
(BPKAD),
kegiatan
lik
Pengelolaan
serta
mempertanggungjawabkan laporan BPKAD.
Bahwa Secara umum BPKAD tugasnya menyiapkan anggaran.
ub
m
ah
Badan
Bahwa Saksi menjadi Kasubag perencanaan sejak Juni 2016 sampai Bahwa
ep
ka
dengan sekarang.
Saksi tidak kenal dengan
Terdakwa
namun
pernah
ah
mendengar Terdakwa sebagai seorang kontraktor yang biasa
M
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengaturan proyek di
on
Halaman96dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Kabupaten Tulungagung
es
R
mengerjakan proyek di Blitar dan Tulungagung.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 96
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya penerimaan uang dari kontraktor.
ng
Bahwa Saksi mengetahui adanya penerimaan uang di BPKAD dari SUKARJI.
Bahwa SUKARJI adalah staf dari SUTRISNO di Dinas PU.
gu
Bahwa Yang saksi ketahui, biasanya SUKARJI mengirimkan uang ke
Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1
Agustus 2018 nomor 7 yaitu “Benar bahwa untuk fee proyek yang bersumber dari APBD biasanya dipungut sebesar 10%, dan atas
ub lik
ah
A
BPKAD.
pungutan fee sebesar 10% tersebut, atas perintah HENDRY SETYAWAN saya menerima setoran-setoran tersebut dari sdr.
am
SUKARJI pegawai di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Sedangkan untuk fee DAK yang juga dipungut sebesar 10% dan Banprov
ep
ah k
dipungut sebesar 10%, saya tidak mengetahui aliran dana nya kemana”.
R
Bahwa Sepengetahuan saksi, SUKARJI mengirimkan uang ke bupati
SYAHRI
MULYO
dan
A gu ng
kepemimpinan
In do ne si
BPKAD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat saat
SETYAWAN selaku kepala BPKAD.
HENDRY
Bahwa Saksi mengetahui fee sebesar 10 % tersebut dari SRI PRAMUNI.
Bahwa HENDRY SETYAWAN adalah kepala BPKAD.
Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara tunai dari SUKARJI.
Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah uangnya. Uang yang
lik
lima puluh ribuan dengan jumlah milyaran.
Bahwa Uang tersebut diberikan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pertama di bulan April-Mei, sedangkan pemberian kedua saat
ub
m
ah
diserahkan ditempatkan dalam kardus dalam pecahan seratus dan
ka
perubahan APBD yaitu sekitar bulan November.
ep
Bahwa Sebelum tahun 2016 saksi tidak mengetahui adanya penerimaan uang ke BPKAD.
ah
Bahwa Pada tahun 2018 saksi menerima uang dalam kardus dari
es
R
SUKARJI yang kemudian atas perintah HENDRY SETYAWAN
on
Halaman97dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
diserahkan kepada pihak lain yaitu kepada :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 97
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
o Ketua DPRD sejumlah Rp500.000.000,00 yang dititipkan ke sekretariat dewan
ng
o Bupati Tulungagung SYAHRI MULYO sebesar Rp500.000.000,00
diserahkan melalui Ajudan Bupati yaitu TEGUH. Saksi yang menyerahkan sendiri kepada TEGUH.
gu
o Sekda sebesar Rp50.000.000,00
o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp125.000.000,00 per
Rp750.000.000,00 pada tahun 2018 secara langsung di serahkan oleh HENDRY SETIAWAN
ub lik
ah
A
bulan sejak Januari 2018 sampai dengan Juni 2018, total
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1 Agustus 2018 nomor 7 poin 10 yaitu “Pada penerimaan fee proyek
am
APBD Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2017 uang-uang tersebut
kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN
ep
untuk saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat
ah k
adalah: o Bupati
Tulungagung
sdr.
SYAHRI
MULYO
sebesar
In do ne si
R
Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp.
A gu ng
300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per bulan sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, total Rp.1.500.000.000 pada tahun 2017 secara langsung di serahkan
lik
o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar
ub
m
ah
oleh HENDRY SETIAWAN
Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
ka
o Badan
Anggaran
DPRD
Kab.
Tulungagung
sebesar
Rp.
ep
190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua
o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan
on
Halaman98dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
dan perintah HENDRY SETIAWAN”
es
tersebut)
R
ah
Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 98
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1
Agustus 2018 nomor 7 poin 11 yaitu “Pada penerimaan fee proyek
ng
APBD Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2016 uang-uang
tersebut kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN untuk saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat
gu
adalah:
o Bupati
Tulungagung
sdr.
SYAHRI
MULYO
sebesar
o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp. 300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
ub lik
ah
A
Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
am
o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per bulan sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, total
ep
Rp.1.500.000.000 pada tahun 2016 secara langsung di serahkan
ah k
oleh HENDRY SETIAWAN
o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan
In do ne si
R
kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD.
o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar
A gu ng
Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
o Badan
Anggaran
DPRD
Kab.
Tulungagung
sebesar
Rp.
190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua
Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar tersebut).
o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan
lik
o Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1 Agustus 2018 nomor 7 poin 12 yaitu “Pada penerimaan fee proyek APBD
ub
Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2015 uang-uang tersebut
m
ah
dan perintah HENDRY SETIAWAN”
kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN untuk
ka
saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat
ah
o Bupati
ep
adalah:
Tulungagung
sdr.
SYAHRI
MULYO
sebesar
o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp.
on
Halaman99dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
es
R
Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 99
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
ng
o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per bulan sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, total Rp.1.500.000.000 pada tahun 2015 secara langsung di serahkan
gu
oleh HENDRY SETIAWAN.
o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan
o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN o Badan
Anggaran
DPRD
ub lik
ah
A
kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD
Kab.
Tulungagung
sebesar
Rp.
190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua
am
Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar tersebut)
ep
o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan
ah k
dan perintah HENDRY SETIAWAN” Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1
In do ne si
R
Agustus 2018 nomor 7 poin 13 yaitu “Pada penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2014 uang-uang
A gu ng
tersebut kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN untuk saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat adalah:
o Bupati
Tulungagung
sdr.
SYAHRI
MULYO
sebesar
Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp.
lik
o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
ub
o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per
m
ah
300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
bulan sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, total
ka
Rp.1.500.000.000 pada tahun 2014 secara langsung di serahkan
ep
oleh HENDRY SETIAWAN
ah
o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan
o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar
on
Halaman100dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN
es
R
kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 100
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Anggaran
DPRD
Kab.
Tulungagung
R
o Badan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar
Rp.
190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua
ng
Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar tersebut)
o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan
gu
dan perintah HENDRY SETIAWAN”
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang-uang tersebut ada yang
Bahwa Pemberian-pemberian uang tersebut tidak saksi buatkan catatannya.
ub lik
ah
A
bersumber dari Terdakwa.
Bahwa Saksi tidak mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan SUTRISNO maupun antara Terdakwa dengan SYAHRI MULYO.
am
Bahwa Saksi memberikan uang kepada TEGUH hanya satu kali sejumlah Rp500.000.000,00.
ah k
ep
Bahwa Sepengetahuan saksi, SYAHRI MULYO memiliki 3 ajudan. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada ajudan yang lain.
R
Bahwa Saksi pernah menerima uang dari SUKARJI yaitu pada tahun Rp5.000.000.000,00;
untuk
tahun
A gu ng
sekitar
In do ne si
2018 sejumlah Rp3.500.000.000,00; untuk tahun 2017 jumlahnya 2016
sekitar
Rp3.800.000.000,00; untuk tahun 2015 sekitar Rp3.100.000.000,00 dan untuk tahun 2014 sejumlah Rp1.500.000.000,00.
Bahwa Penggunaan uang tersebut adalah berdasarkan perintah dari HENDRY SETYAWAN. Yang saksi ingat yaitu sekitar bulan Mei 2018
diserahkan kepada SYAHRI MULYO sejumlah Rp500.000.000,00
melalui ajudan SYAHRI MULYO yaitu TEGUH. Untuk tahun 2017
ah
HENDRY SETYAWAN menyerahkan kepada SYAHRI MULYO
sekitar Rp1.000.000.000,00
pendistribusian uang tersebut.
ub
m
Bahwa Saksi tidak diberikan uang honor atau jasa terkait dengan
semua keterangannya.
ep
ka
Terhadap keterangan saksi YAMANI tersebut, Terdakwa membenarkan
tahun, Tanggal lahir 2 Oktober 1976, Jenis kelamin Laki-laki,
ng
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Perum
on
Halaman101dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Permata Jota A -12 RT.05/RW.04 Kel. Bago Kec. Tulungagung Kab.
es
R
11) Saksi OKI SAKTI NUGRAHA JATI, Tempat lahir Malang, Umur 43
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
sejumlah Rp1.000.000.000,00. Untuk tahun 2016 juga diberikan
Halaman 101
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jawa
Timur,
Pekerjaan
PNS
(Kasubbag.
R
Tulungagung
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bag.
Pembangunan di Setda Tulungagung dan Sekretaris ULP Kab.
ng
Tulungagung), Pendidikan S.2. Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan
gu
keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
Bahwa Saksi selaku Kasubbag. Bag. Pembangunan di Setda
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli 2018 nomor 20 yaitu “Kami di POKJA ULP mengetahui bahwa paket
ub lik
ah
A
Tulungagung dan Sekretaris ULP Kab. Tulungagung
pekerjaan tertentu telah menjadi milik perusahaan tertentu juga setelah penutupan masa lelang. Dari situ sudah diketahui misal
am
bahwa bahwa paket A sudah ditawar oleh perusahaan milik SUSILO maka pihak SUSILO yang menyiapkan perusahaan pendampingnya
ep
dan SONY tidak masuk untuk menawar. Begitu juga sebalinya, bila
ah k
SONY menawar paket B, maka sony menyiapkan perusahaan pendampingnya dan SUSILO juga tidak ikut menawar. Hal tersebut
In do ne si
R
dapat saya ketahui hanya dari paket pekerjaan yang besar saja,
sedangkan untuk paket pekerjaan yang kecil oleh Asosiasi kami di tidak
bisa
A gu ng
ULP
mendeteksi
ini
paket
milik
siapa
karena
perusahaannya sangat banyak, dan kami tidak hafal satu per satu”
Bahwa
pekerjaan
hotmix
adalah
pekerjaan
spesialis
yang
mempersyaratkan harus memiliki atau menyewa AMP dan peralatanperalatan yang lain.
Bahwa Saksi mendengar dari SUTRISNO bahwa pekerjaan tersebut
lik
Terdakwa.
Bahwa Saksi mendengar hal itu sebelum proses lelang.
Bahwa Pada akhirnya SONY SANDRA dan Terdakwa yang mengerjakan proyek tersebut.
ub
m
ah
secara umum yang akan mengerjakan adalah SONY SANDRA dan
ep
ka
Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh SUTRISNO untuk menanyakan mengenai proses lelang.
ah
Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan untuk memenangkan
M
Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pemberian fee terkait
on
Halaman102dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
dengan pekerjaan namun besarannya saksi tidak mengetahui.
es
R
perusahaan tertentu yang ikut lelang.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 102
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi kenal dengan ARI KUSUMAWATI dan SANTOSO yaitu sebagai ketua asosiasi.
ng
Bahwa ARI KUSUMAWATI dan SANTOSO pernah melakukan intervensi kepada saksi untuk memenangkan lelang. Biasanya kalau
ada proses pengadaan saat klarifikasi keduanya datang menemui
gu
saksi di kantor saksi untuk menanyakan siapa pemenangnya lalu saksi jawab masih dalam proses evaluasi.
Terdakwa adalah PT Tata Guna Matra, PT Jala Bumi Megah dan PT Moderna Teknik Perkasa.
ub lik
ah
A
Bahwa Yang saksi ketahui perusahaan yang digunakan oleh
Bahwa Saksi pernah diperika oleh Penyidik KPK sebanyak tiga kali. Sebelum saksi menandatangani BAP terlebih dahulu saksi baca dan
am
keterangan tersebut adalah benar.
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli
ep
ah k
2018 nomor 25 yaitu “Selama tahun 2018 perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias Embun mengerjakan paket pekerjaan
Paket
pekerjaan:
PELEBARAN
JALAN
RUAS
JALAN
In do ne si
o
R
sebagai berikut:
A gu ng
KARANGREJO - SENDANG (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT.
TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 7.895.999.000,00
o
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS
JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN
PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS
lik
Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 5.265.440.000,00. o
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS
ub
m
ah
JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON.
JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA
ep
ka
SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN
MEGAH
dengan
nilai
kontraknya
sebesar
Rp.
o
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS
ng
M
4.271.026.000,00
on
Halaman103dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK). Paket ini dikerjakan
es
BUMI
R
ah
BULUSARI (BK PROVINSI). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 103
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 4.767.800.000,00. Paket
pekerjaan:
PELEBARAN
JALAN
ng
o
RUAS
JALAN
PANJEREJO - SELOREJO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT.
TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontraknya sebesar Rp.
gu
3.936.866.000,00.
o
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS
dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar 4.930.003.000,00.
ub lik
ah
A
JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK). Paket ini
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli 2018 nomor 27 yaitu “Selama tahun 2017 perusahaan milik Sdr.
am
SUSILO PRABOWO alias Embun mengerjakan paket pekerjaan sebagai berikut:
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI
ep
o
ah k
- PAGERWOJO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.759.023.000,00 pekerjaan:
PENINGKATAN
JALAN
RUAS
JALAN
In do ne si
Paket
R
o
KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK). Paket ini dikerjakan oleh
A gu ng
PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.931.487.000,00
o
Paket pekerjaan: PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS
JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK). Paket ini dikerjakan
oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.364.903.000,00.
JALAN
ah
SAMBITAN
KEBOIRENG
-
DAN
BONO,
RUAS
RUAS
JALAN
JALAN
BESUKI
PAKISREJO
–
TUMPAKMERGO. Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA
ub
m
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS
lik
o
ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.089.714.000,00
ka
o
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS
ep
JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN -
ah
BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN
KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) dengan nilai
on
Halaman104dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
kontrak sebesar Rp. 4.773.500.000,00
es
R
JARAKAN – MOJOARUM. Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 104
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS
R
o
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
JALAN
DESA
PLANDAAN,
RUAS
JALAN
BAGO
-
ng
PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING
), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG – SANAN. Paket ini dikerjakan oleh PT.
gu
JALA
BUMI
MEGAH
dengan
nilai
kontrak
5.214.146.000,00
Rp.
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS
JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA
BANGOAN. Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH
ub lik
ah
A
o
sebesar
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.992.349.000,00 o
Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS
am
JALAN
KARANGTALUN-NGUBALAN
(LANJUTAN),
JALAN
DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN
ep
JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI). Paket ini dikerjakan
ah k
oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.820.168.000,00
JALAN
BANDUNG
-
BESUKI
DAN
In do ne si
Paket pekerjaan: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS
R
o
RUAS
JALAN
A gu ng
TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 4.448.353.000,00.
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli 2018 nomor 29 yaitu “Selama tahun 2016 perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias Embun mengerjakan paket pekerjaan
pekerjaan:
PENINGKATAN
JALAN
RUAS
lik
Paket
SUMBERDADAP
-
APAKBRONDOL,
APAKBRONDOL
-
PLANDIREJO,
RUAS
RUAS
ub
o
m
ah
sebagai berikut:
JALAN JALAN JALAN
PUCANGLABAN - MOLANG (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. BUMI
MEGAH
18.795.455.000,00
ah
o
dengan
nilai
kontrak
sebesar
Rp.
ep
ka
JALA
Paket pekerjaan: pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS
PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS
on
Halaman105dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
JALAN PAGERWOJO – BENDUNGAN. Paket ini dikerjakan oleh
es
R
JALAN KIDANGAN - PURWOREJO, RUAS JALAN GAMBIRAN -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 105
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.298.273.000,00
Paket pekerjaan: OVERLAY RUAS JALAN SRIKATON –
ng
o
KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –
gu
DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP
SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8,
LEMBU PETENG (BK). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.965.669.000,00 o
ub lik
ah
A
PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR
Paket pekerjaan: OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III
& V,
JL.
P. SUDIRMAN IV,
JL.
DR. WAHIDIN
am
SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN
SELATAN,
JL.
MASTRIP
I,
RUAS
JL.
ep
PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+). Paket ini dikerjakan
ah k
oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.046.963.000,00
Paket pekerjaan: OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-
In do ne si
R
o
CATUT (DAK+). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI
A gu ng
MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.211.198.000,00
o
Paket pekerjaan: OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK,
JL.
TAWANG-PAGERSARI,
TUMPAKNONGKO
(DAK+)
JL.
tertanggal
KARANGTALUN14-10-2016
dengan
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+). Paket ini
lik
sebesar Rp. 6.041.114.000,00.
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya fee dari Terdakwa kepada SYAHRI MULYO maupun kepada Dinas PUPR Kabupaten
ub
m
ah
dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak
Tulungagung
ka
Bahwa Saksi tidak mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan
ep
SUTRISNO maupun kepada SYAHRI MULYO
M
Bahwa Pelelangan yang dilakukan adalah terbuka untuk umum.
ng
Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang
on
Halaman106dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :
es
pekerjaan.
R
ah
Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk meminta
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 106
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Barang bukti no 29 berupa 1 (satu) lembar print out terdapat
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik
ng
Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.
Barang bukti no 32 berupa 1 (satu) lembar print out dokumen
gu
yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.
Terdakwa membenarkan semua keterangannya.
12) Saksi AGUNG PRAYITNO ;
ub lik
ah
A
Terhadap keterangan saksi OKI SAKTI NUGRAHA JATI tersebut,
Tempat lahir Tulungagung, Umur 37 tahun, Tanggal lahir 2 Desember
am
1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat
tempat
tinggal
Dsn.
Krajan
Dusun
Bolorejo
Kauman
ep
Tulungagung, Pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan SMU. Memberikan
ah k
keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
In do ne si
R
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan
A gu ng
Bahwa Saksi dikenalkan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa sekitar tanggal 22 Mei 2018 di rumah Terdakwa di Blitar.
Bahwa Saksi diminta oleh SUTRISNO untuk memberikan nomor telepon saksi kepada Terdakwa dan diminta untuk menunggu telepon dari Terdakwa untuk mengambil uang.
Bahwa Setelah rapat tim sukses di pendopo rumah dinas SYAHRI
lik
kemudian yang datang adalah SUTRISNO. Setelah itu saksi diajak ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil SUTRISNO untuk dikenalkan dengan Terdakwa.
ub
m
ah
MULYO, saksi diperintahkan oleh SYAHRI MULYO untuk menunggu
Bahwa Saat dikenalkan, SUTRISNO mengatakan “Ini Pak Embun,
ep
ka
Pak AGUNG tolong nomornya dikasih ke Pak SUSILO”. Saksi lupa detil apa yang dikatakan oleh SUTRISNO, saksi hanya dikenalkan
ah
dengan Terdakwa kemudian dimintai nomor telepon. Setelah itu saksi
M
Bahwa Selang dua hari setelah perkenalan itu kira-kira tanggal 24
ng
atau 25 Mei 2018, saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan
on
Halaman107dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
mengatakan “Mas AGUNG ndak ke Blitar?” lalu saksi jawab “Ya Pak
es
R
langsung diajak pulang lagi.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 107
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sore”. Kemudian sore harinya saksi ke rumah Terdakwa dan diberikan kontong kresek, saat itu Terdakwa mengatakan “Ini lima
ng
ratus mas” yang maksudnya adalah lima ratus juta rupiah. Setelah itu
uangnya saksi bawa ke rumah SYAHRI MULYO dan saksi serahkan kepada SYAHRI MULYO.
gu
Bahwa Saat saksi memberikan uang itu kepada SYAHRI MULYO saksi mengatakan “Kata Pak EMBUN ini lima ratus”
MULYO terkait dengan jumlah uangnya.
Bahwa Beberapa hari kemudian saksi ditelepon oleh SUTRISNO
ub lik
ah
A
Bahwa Setelah penyerahan itu tidak ada komplain dari SYAHRI
dengan mengatakan “Mas AGUNG ambil duit lagi ke Pak EMBUN” karena saksi masih ada kerjaan lalu saksi jawab “Saya nggak bisa,
am
nanti kalau sudah anu saya tak telpon pak EMBUN soalnya ini belum ada telepon dari SYAHRI MULYO maupun Pak SUSILO”. Selang
ep
sehari kemudian saksi ambil uang di rumah Terdakwa.
ah k
Bahwa Saksi mengambil uang di rumah Terdakwa sebanyak 3 kali,
R
yaitu yang pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
In do ne si
rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas perintah dari SUTRISNO kemudian uangnya saya
A gu ng
serahkan kepada SYAHRI MULYO di rumahnya. Saksi tidak menghitung uangnya tetapi atas pemberitahuan dari Terdakwa. Kemudian yang terakhir saksi mengambil uang lagi dari Terdakwa
pada tanggal 6 Juni 2018 atas perintah langsung dari SYAHRI MULYO.
Bahwa Saksi adalah tim suksesnya SYAHRI MULYO.
lik
karena saksi membeli komoditas tambang SYAHRI MULYO sebelum menjadi bupati dan sering kumpul sehingga saksi menjadi dekat dengan SYAHRI MULYO.
ub
m
ah
Bahwa Awal mula saksi kenal dengan SYAHRI MULYO adalah
Bahwa Pengambilan uang tanggal 6 Juni 2018 adalah atas perintah
ep
ka
SYAHRI MULYO, kemudian saksi menelpon Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada di tempat kemudian saksi diminta oleh Terdakwa
ah
untuk
menemui
istri
Terdakwa,
setelah
itu
istri
Terdakwa
ng
Bahwa Total uang yang saksi ambil dari Terdakwa adalah
on
Halaman108dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
es
M
rupiah).
R
menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 108
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa. Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANDRIYANI.
ng
Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang saksi ambil dari Terdakwa
itu uang apa, namun saat pengambilan uang yang kedua SUTRISNO mengatakan bahwa uang itu adalah hutang Terdakwa kepada
gu
SYAHRI MULYO.
Bahwa Saat mengambil uang yang terakhir yaitu tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari istri Terdakwa setelah keluar dari gudang kemudian saksi ditangkap oleh KPK.
ub lik
ah
A
Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa.
Bahwa Setelah saksi dikenalkan dengan Terdakwa sampai dengan
am
proses pengambilan uang dari Terdakwa, SUTRISNO beberapa kali menghubungi saksi.
Bahwa Terkait dengan percakapan saksi dengan SYAHRI MULYO
ah k
ep
tanggal 5 Juni 2018 pada pokoknya SYAHRI MULYO meminta agar tiarap dan pengambilan uang ke Terdakwa tidak dilakukan pada
R
tanggal itu karena masih rawan kalau ada KPK. Yang kemudian
In do ne si
pengambilannya ditunda dan baru diambil tanggal 6 Juni 2018.
A gu ng
Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018 tersebut saksi diperintahkan oleh
SUTRISNO untuk mengambil uang namun saksi merasa takut kemudian SUTRISNO mengatakan “Nggak usah takut, nggak ada itu petugas-petugas di Tulungagung” selanjutnya pada besok harinya saksi mengambil uang tersebut dari Terdakwa.
Bahwa Tanggal 5 Juni 2018 malam, saksi sempat berbicara dengan SYAHRI MULYO bahwa SYAHRI MULYO berkeinginan agar
lik
juga difungsikan sebagai posko pemenangan.
Bahwa atas informasi dari SYAHRI MULYO tersebut kemudian saksi teruskan kepada SUTRISNO agar tiarap dan tidak melakukan komunikasi lewat telepon.
ub
m
ah
sebagian uang untuk pemilihan disimpan di gudang milik saksi yang
ep
ka
Bahwa Saksi sempat curiga dengan perintah untuk mengambil uang ke Terdakwa sehingga saat pengambilan uang yang kedua saksi
ah
sempat menyampaikan kepada SYAHRI MULYO “Mas kalau soal
es
R
uang jangan saya” kemudian SYAHRI MULYO menjawab “Siapa
on
Halaman109dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
lagi?, ambillah, tolong aku” sehingga saksi tidak menolak.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 109
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Dalam percakapan tanggal 5 Juni 2018 yang diperdengarkan tersebut, saksi menerangkan:
Yang dimaksud dengan “etan” adalah ke Blitar yaitu ke rumah
ng
o
Terdakwa untuk mengambil uang.
o
Terkait perintah dari SYAHRI MULYO untuk antisipasi yaitu saksi
gu
diminta untuk hati-hati, dan saksi pernah ke rumah Terdakwa namun salah karena belum hafal.
sejumlah kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). DWI pernah menyampaikan kepada saksi bahwa jika SYAHRI MULYO
ub lik
ah
A
Bahwa Selain dari Terdakwa saksi pernah menerima uang dari DWI
akan kampanye dia akan menyumbang.
Bahwa Setelah ada OTT tersebut saksi baru mengetahui jika
am
Terdakwa punya banyak proyek di Tulungagung.
Bahwa Keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP sudah benar sebelum
menandatangani
BAP
tersebut
saksi
sudah
ep
dan
ah k
membacanya terlebih dahulu.
R
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 21 Juni
In do ne si
2018 nomor 13 yaitu “Sekitar pukul 11.53 WIB, saya melakukan
A gu ng
komunikasi dengan RENDRA selaku ajudan SYAHRI MULYO. Pada
saat itu, handphone RENDRA diserahkan kepada Sdr. SYAHRI MULYO. SYAHRI MULYO berkata kepada saya: “Orang odo-odo itu
ya ada, tapi didatangi dimana ya nggak tahu, nyatanya ya gitu”, namun saya tidak mengerti maksudnya. Kemudian saya jawab
“Mauku itu kita sewa perumahan, karena ini yang disasar rumah pribadi. Apa nanti saya ambil terus saya amankan disana”, maksud
lik
terkait pilkada sebaiknya disimpan di rumah sewa saja, jangan rumah saya. Nanti uang akan saya amankan dan taruh di rumah sewa. Selanjutnya SYAHRI MULYO berkata bahwa saya yang bertugas
ub
m
ah
saya adalah uang yang berasal dari kontraktor untuk dibagi-bagikan
mengamankan, tetapi urusan yang di Blitar sedang dipantau. Saya
ep
ka
pun menjawab bahwa saya akan ke Blitar tanpa telepon terlebih dahulu dan langsung masuk rumah Sdr. SUSILO PRABOWO alias
ah
EMBUN. Selanjutnya, Sdr. SYAHRI MULYO mengatakan bahwa
M
sudah denger tapi arahnya nggak tahu kemana. Tapi yang jelas yang
ng
di warning kader partai”, yang saya pahami bahwa SYAHRI MULYO
on
Halaman110dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
mendapat informasi dari DPP PDI-Perjuangan untuk berhati-hati.
es
R
“orang kulon saja bilang tiarap, berarti kan sebenarnya yang Jakarta
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 110
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kemudian saya katakana “Iya, Bupati Purbalingga juga. Makanya
kemarin keadaan ngetan juga saya video. Langsung mbalik beberapa
ng
kali. Makanya kalau kesana saya pasti gonta-ganti mobil. Pokoknya
santai saja”, maksud saya adalah saat saya di Blitar saya juga
memantau keadaan sehingga SYAHRI MULYO tidak usah khawatir.
gu
Selanjutnya SYAHRI MULYO berkata “Ya, pokoknya urusen”, yang saya pahami bahwa Sdr. SYAHRI MULYO mempercayakan saya
Bahwa Terkait dengan perkataan SYAHRI MULYO “Orang odo-odo
itu ya ada, tapi didatangi dimana ya nggak tahu, nyatanya ya gitu” saksi mengaku tidak mengerti
ub lik
ah
A
mengambil uang di Blitar”.
Bahwa Terkait dengan perkataan SYAHRI MULYO “bahwa saya
am
yang bertugas mengamankan, tetapi urusan yang di Blitar sedang dipantau”
memang
SYAHRI
MULYO
meminta
saksi
untuk
ep
mengamankan pengambilan uang dari Terdakwa dan SYAHRI
ah k
MULYO mengatakan bahwa Blitar sedang dipantau oleh KPK. Bahwa Maksud saksi mengatakan “Saya akan ke Blitar tanpa telepon
In do ne si
R
terlebih dahulu dan langsung masuk rumah Sdr. SUSILO PRABOWO
alias EMBUN” adalah agar tidak ada percakapan karena takut
A gu ng
disadap karena hal itu berhubungan dengan uang.
Bahwa Terkait dengan perkataan SYAHRI MULYO “orang kulon saja
bilang tiarap, berarti kan sebenarnya yang Jakarta sudah denger tapi
arahnya nggak tahu kemana. Tapi yang jelas yang di warning kader partai”
saksi
tidak
mengerti
karena
SYAHRI
MULYO
tidak
menjelaskan siapa orang kulon itu, kemudian saksi mengatakan
lik
maka saksi menunggu perintah dari SYAHRI MULYO saja. Bahwa Terkait dengan perkataan saksi “Iya, Bupati Purbalingga juga” maksudnya adalah karena waktu itu Bupati Purbalingga kena OTT.
ub
m
ah
bahwa jika keadaan untuk mengambil uang tidak memungkinkan
Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 21 Juni
ep
ka
2018 nomor 15 yaitu “Bahwa sepengetahuan saya Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN memberikan uang kepada Sdr. SYAHRI
ah
MULYO karena terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh
M
Tulungagung, namun saya tidak mengetahui proyek mana saja yang
Halaman111dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
nama perusahaan yang digunakan oleh Sdr. SUSILO PRABOWO”.
on
ng
telah, sedang atau akan dikerjakan. Saya juga tidak mengetahui
es
R
Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Dinas PUPR Kabupaten
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 111
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Terkait dengan perintah SYAHRI MULYO untuk tiarap dan hati-hati kemudian diinformasikan kepada SUTRISNO. Saksi
tidak
menerima
uang
sebagai
ng
Bahwa
pengambilan uang dari Terdakwa.
imbalan
atas
Bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa saksi terima secara
gu
tunai.
Bahwa Antara tahun 2016 s.d. 2017 Saksi mendapat pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.
Bahwa Awalnya saksi kenal dengan DWI BASUKI karena sering
ub lik
ah
A
Bahwa Saksi kenal dengan SUTRISNO sejak tahun 2016
menyewa excavator, kemudian saksi dibuatkan CV dan diajari untuk
am
mengerjakan proyek.
Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung dari DWI BASUKI, saksi diminta untuk menandatangani kontrak.
ah k
ep
Bahwa Proyek yang saksi kerjakan tahun 2016 nilainya sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek
saksi yang digunakan.
In do ne si
R
irigasi. Untuk tahun 2017 saksi tidak ikut lelang tetapi perusahaan
A gu ng
Bahwa Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut saksi tidak pernah menghubungi SUTRISNO.
Bahwa Pada tahun 2016 SUTRISNO sudah mengetahui jika saksi teman dekat SYAHRI MULYO.
Bahwa Pada tahun 2017 saksi tidak pernah menerima uang dari DWI BASUKI untuk diserahkan kepada SYAHRI MULYO.
Bahwa Pada bulan Mei 2018 saksi pernah menerima uang dari DWI
lik
Bahwa Dalam setiap pengambilan uang dari Terdakwa, saksi tidak pernah ngobrol atau berbicara dengan Terdakwa, setelah diserahkan kemudian saksi langsung pulang.
ub
m
ah
BASUKI sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
ka
Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang yang saksi ambil dari
ep
Terdakwa
Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang
R
ah
ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :
ng
M
hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card
on
Halaman112dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
terpasang dengan nomor 6281332957688
es
Barang bukti no 12 berupa 1 (satu) buah handphone berwarna
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 112
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Barang bukti no 13 berupa 1 (satu) buah handphone bertuliskan
OPPO dual sim card Tipe CPH1725, dengan 1 sim card terpasang
ng
dengan nomor 081515857258, dengan password 0102
Barang bukti no 14 berupa 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
gu
a. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan
Terhadap keterangan saksi AGUNG PRAYITNO tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.
13) Saksi WINDHA PARAMITHA ;
ub lik
ah
A
b. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00
am
Tempat lahirNganjuk, Umur 32 tahun, Tanggal lahir 10 Juli 1986, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat
ep
tempat tinggal Jl. Wilis I No.9 RT.003/RW.001 Kelurahan Ganungkidul
ah k
Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atau Perumahan BTN Melati Blok M No. 1 Kelurahan Kepanjen Kidul Kecamatan Blitar
In do ne si
R
Kota Blitar, Pekerjaan Swasta (Teller di Bank MayBank Indonesia KCP
Blitar), Pendidikan S-1. Memberikan keterangan di persidangan di
A gu ng
bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
Bahwa Saksi bekerja sebagai teller di Maybank KCP Blitar yang melayani
pelanggan
untuk
menarik
tunai,
pemindahbukuan.
transfer
maupun
lik
Maybank KCP Blitar.
Bahwa Pada bulan Mei 2018, Terdakwa sering menarik uang tunai yaitu
di
akhir
Mei
2018
ada
penarikan
ub
m
ah
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah prioritas
tunai
sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima
ep
ka
ratus juta rupiah).
Bahwa Pada waktu penarikan uang tersebut Terdakwa melalui GM
ah
saksi yaitu HENDRI, kemudian HENDRI memberitahu kepada saksi
M
uangnya kemudian setelah uang siap Terdakwa kemudian datang ke
on
Halaman113dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
kantor saksi membawa cek.
es
R
bahwa akan ada tarik tunai 1 miliar dan meminta saksi menyiapkan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 113
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ď€ Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 19 Juni 2018 nomor 9 yaitu :
Pada tanggal 30 Mei 2018 saya pernah diperintahkan oleh Sdri.
ng
o
ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya
untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar
gu
Rp. 1 Miliar. Seingat saya waktu itu Sdr. SUSILO PRABOWO datang sendiri ke kantor bank MayBank KCP Blitar dengan
yang menyerahkan uang Rp.1 Miliar tersebut ke Sdr. SUSILO PRABOWO. Namun seingat saya penyerahan uangnya dilakukan
ub lik
ah
A
membawa lembar cek pencairan dananya. Saya tidak ingat siapa
di bank MayBank KCP Blitar. o
Pada tanggal 31 Mei 2018, saya pernah diperintahkan oleh Sdri.
am
ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar
ep
Rp. 500 juta. Saya tidak ingat bagaimana penyerahan uang
ah k
tersebut diserahkan kepada Sdr. SUSILO PRABOWO, apakah diserahkan di dalam kantor bank MayBank KCP Blitar atau di
In do ne si
o
R
rumah Sdr. SUSILO PRABOWO
Pada tanggal 4 Juni 2018, saya pernah diperintahkan oleh Sdri.
A gu ng
ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya
untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar Rp. 1 Miliar. Pada tanggal tersebut saya diperintahkan Sdr. HENDRY untuk menemaninya mengantarkan uang tersebut ke
rumah Sdr. SUSILO PRABOWO di Jl. Cemara No.42 Kota Blitar. Pengantaran uang dilakukan pada Pkl.14.00 WIB, yang turut mengantar uang tersebut ke rumah Sdr. SUSILO PRABOWO
lik
ah
tersebut adalah diri saya, Sdr. HENDRY selaku atasan saya, 1 orang petugas pengaman dari Polri, dan 1 orang driver yang
ub
m
bernama Sdr. ARIADI. Pada saat kami tiba di rumah Sdr. SUSILO untuk mengantarkan uang Rp.1 Miliar yang menerima
ka
uang tersebut adalah Sdr. SUSILO PRABOWO langsung. Cek
ep
pencairan dana atas uang tersebut sudah diberikan terlebih
ah
dahulu oleh Sdr. SUSILO PRABOWO di pagi hari dengan
Pada tanggal 6 Juni 2018, saya pernah diperintahkan Sdri.
ng
M
ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya
on
Halaman114dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar
es
o
R
mendatangi kantor bank MayBank KCP Blitar
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 114
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Rp. 1,5 Miliar dan Rp.500 Juta. Pada tanggal tersebut di pagi hari
Pkl.08.00 WIB ada orang Pemda Blitar datang ke kantor
ng
MayBank dengan membawa cek pencairan dana milik SUSILO
PRABOWO sebesar Rp.500 Juta, namun saya tidak ingat
namanya siapa. Seingat saya orang Pemda tersebut adalah laki-
gu
laki, berusia sekitar 40 tahunan, dan rambutnya lurus rapih. Orang Pemda tersebut juga setahu saya merupakan tetangga
A
rumah dengan driver di kantor saya, Sdr. ARIADI. Orang tersebut
mengatakan ingin mencairkan uang tersebut namun dari pihak
ub lik
ah
bank MayBank belum siap untuk menyediakan dananya sehingga
orang Pemda tersebut kami minta datang kembali pada Pkl.12.00 siang untuk mengambil uangnya. Kemudian pada Pkl.12.00 siang
am
orang Pemda tersebut datang lagi dan saya serahkan uang Rp.500 Juta sesuai dengan isi cek pencairan kepadanya
ep
Dengan jumlah total penarikan yaitu Rp4.500.000.000,00 (empat
ah k
miliar lima ratus juta rupiah)
Bahwa Keterangan dalam formulir penarikan uang tersebut adalah
In do ne si
R
untuk operasional
Bahwa Untuk penarikan tanggal 30 dan 31 Mei 2018 uang
A gu ng
diserahkan di kantor Maybank, sedangkan penarikan tanggal 4 Juni 2018 diantar ke rumah Terdakwa oleh saksi dan HENDRI dan diterima oleh Terdakwa sendiri.
Bahwa Di rekening Maybank ada yang atas nama Terdakwa sendiri dan ada yang atas nama perusahaannya yaitu PT Moderna Teknik Perkasa
ah
sudah menjadi nasabah Maybank.
lik
Bahwa Pada tahun 2013 saat saksi pindah ke KCP Blitar Terdakwa Bahwa Terdakwa sudah biasa mengambil uang dalam jumlah besar
ub
m
Bahwa Uang yang ditarik dari Maybank ada ban uangnya
Bahwa Penarikan uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar
ep
ka
lima ratus juta rupiah) ditarik dari rekening atas nama PT Moderna Teknik Perkasa.
Terhadap keterangan saksi WINDHA PARAMITHA tersebut, Terdakwa
ah
es
R
membenarkan semua keterangannya.
on
Halaman115dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
14) Saksi HENDRY SETYAWAN ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 115
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk /17 September 1959, Umur: 59 Tahun,
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl.
ng
A. Yani Timur No. 16, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, (Sesuai
KTP), Agama: Islam, Pekerjaan: PNS/ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pendidikan: S-2 Kebijakan Publik
gu
Universitas Merdeka Malang. Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa
Saksi
dalam
keadaan
sehat
dan
siap
keterangan.
memberikan
ub lik
ah
A
PERSIDANGAN TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018
Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
Bahwa Saksi merupakan kepala BPKAD Tulungagung sejak agustus
am
tahun 2013.
Bahwa JPU MEMBACAKAN ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK •
ep
ah k
2016, 2017, 2018.
Anggaran Pembangunan Fisik 2016, antara lain yaitu: Sumber Dana Alokasi Khusus/DAK (Nasional) dengan nilai
R
65.302.033.000. (tambahan).
Sumber Dana BP/Bantuan Provinsi (Provinsi) dengan nilai
A gu ng
anggaran sebesar Rp. 75.000.000.000.
Sumber APBD (Kabupaten) dengan nilai anggaran sebesar
Rp. 84.148.781.000.
•
Proyek untuk anggaran 2017, antara lain yaitu:
In do ne si
anggaran sebesar Rp. 83.513.589.000. (regular) dan Rp.
Sumber Dana Alokasi Khusus/DAK (Nasional) dengan nilai
anggaran sebesar Rp. 52.865.095.000. (penugasan).
lik
Sumber Dana BP/Bantuan Provinsi (Provinsi) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000.
Sumber APBD (Kabupaten) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.132.200.000.
Proyek untuk anggaran 2018, antara lain yaitu:
Sumber Dana Alokasi Khusus/DAK (Nasional) dengan nilai
ep
ka
•
ub
m
ah
ah
anggaran sebesar Rp. 2.078.442.000. (reguler) dan Rp.
Sumber Dana BP/Bantuan Provinsi (Provinsi) dengan nilai
on
Halaman116dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000.
es
M
R
91.849.500.000. (penugasan).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 116
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sumber APBD (Kabupaten) dengan nilai anggaran sebesar
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 58.200.000.000.
ng
Atas hal ini saksi membenarkannya.
Bahwa Saksi kenal dengan YAMANI yang merupakan kasubag program / staf saksi.
gu
Bahwa Saksi mengetahui adanya fee proyek untuk proyek pekerjaan
di PUPR Tulungagung yang diberikan kepada Bupati Tulungagung,
diberikan kepada Bupati Tulungagung dititipkan ke DPKAD Tulung agung yang diberikan oleh SUKARJI melalui pak YAMANI selaku staf
ub lik
ah
A
namun untuk angka pastinya saksi tidak mengetahui. Fee yang
saksi di DPKAD.
Bahwa Saksi pernah mendengar angka 10% fee pekerjaan di PUPR
am
Tulungagung, namun secara praktiknya saksi tidak tahu. Memang fee 10% dibebankan untuk pekerjaan di PUPR Tulungagung namun
ep
terkadang uang yang diberikan tidak mencapai 10%.
ah k
Bahwa Saksi pernah meminta YAMANI selaku staf saksi untuk dikumpulkan oleh SUKARJI.
In do ne si
R
menerima fee-fee pekerjaan proyek di PUPR Tulungagung yang
A gu ng
Bahwa Awalnya berdasarkan petunjuk Bupati Tulungagung yakni SYAHRIMULYO
yang
meminta
dana
kepada
saksi
karena
pemerintahannya yang membutuhkan uang untuk operasional. Lalu
dicarilah siapa yang mau mencarikan dana tersebut, yang kemudian
salah satu dinas yang ditunjuk adalah Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Tulungagung. Kemudian saksi menyuruh YAMANI agar
menerima uang fee proyek dinas PUPR untuk kemudian diserahkan
lik
Bahwa Yang memberitahukan adanya fee proyek sebesar 10% adalah SUKARJI yang menyampaikan kepada staf saksi yakni YAMANI. SUKARJI mengatakan bahwa ini adalah perintah dari pak
ub
m
ah
kepada Bupati Tulungagung.
SUTRISNO.
ep
ka
Bahwa Uang yang diterima saksi pada tahun 2018 yakni sejumlah Rp3.500.000.000,- dari SUKARJI yang merupakan titipan dari
ah
SUTRISNO, uang ini diberikan kepada YAMANI. Lalu uang sejumlah
M
TEGUH untuk kemudian diberikan kepada SYAHRIMULYO. Lalu
ng
uang 3 milyar itu sejumlah Rp500.000.000,- diberikan kepada
on
Halaman117dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
SUPRIYONO selaku Ketua DPRD Tulungagung, lalu SOLEH yang
es
R
Rp500.000.000,- diberikan kepada ajudan Bupati yang bernama
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 117
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
merupakan aparat penegak hukum sejumlah Rp750.000.000,melalui ANDI selaku Kepala Unit dan sisanya kemudian disimpan
ng
oleh YAMANI. Uang ini diterima YAMANI pada bulan Februari 2018.
Bahwa Lalu pada tahun 2018, saksi melalui YAMANI juga menerima
uang sejumlah Rp100.000.000,- yang diterima YAMANI, lalu uang itu
gu
disimpan oleh YAMANI bersama uang dari Dinas PUPR.
Bahwa Pada tahun 2017, saksi juga menerima uang dari SUKARJI
diserahkan kepada SYAHRIMULYO sejumlah Rp1.000.000.000,-, SUPRIYONO
Rp1.000.000.000,-,
Ke
Polres
Tulungagung
ub lik
ah
A
melalui YAMANI sejumlah Rp3.000.000.000,-. Uang itu kemudian
Rp1.000.000.000,- melalui Kanitnya. Selain itu pada tahun 2017 saksi juga menerima dari Dinas Perhubungan sejumlah Rp100.000.000,-
am
yang disatukan ke uang dari Dinas PUPR Tulungagung tersebut. Uang-uang itu diterima pada awal tahun 2017.
ep
Bahwa Pada tahun 2016, saksi juga menerima uang dari SUKARJI
ah k
melalui YAMANI sejumlah Rp3.000.000.000,-. Uang itu kemudian diserahkan kepada SYAHRIMULYO sejumlah Rp1.000.000.000,-, Ke
Polres
Tulungagung
In do ne si
Rp1.000.000.000,-,
R
SUPRIYONO
Rp1.000.000.000,- melalui Kanitnya. Uang inipun diterima pada awal
A gu ng
tahun 2016.
Bahwa Pada tahun 2015 saksi menerima uang melalui YAMANI sejumlah Rp2.000.000.000,- yang kemudian diberikan kepada SYAHRIMULYO
dan
SUPRIYONO
masing-masing
Rp1.000.000.000,-.
Bahwa
Pada
tahun dari
saksi
SUTRISNO
menerima melalui
uang
sejumlah
SUKARJI
yang
lik
memberikan melalui YAMANI. Uang itu sejumlah Rp200.000.000,diberikan kepada Wakil Bupati Tulungagung saat hari raya idul fitri. Bahwa Saksi diperintahkan mencari uang tersebut disampaikan
ub
m
ah
Rp1.000.000.000,-
2014
sejumlah
SARIMULYO melalui pemberitahuan lisan. Hal ini merupakan deal
ep
ka
antara SARIMULYO dan SUPRIONO yakni SUPRIONO selaku Ketua DPRD meminta agar dicukupi uangnya. Saat itu saksi dipanggil oleh
datang
ke
Pendopo
Tulungagung
dan
menemui
M
SYAHRIMULYO selaku Bupati Tulungagung. Sebelum pertemuan
ng
dengan SYAHRIMULYO, saksi pernah didatangi SUPRIONO yang
on
Halaman118dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
merupakan Ketua DPRD Tulungagung yang meminta agar diberikan
es
saksi
R
ah
SYAHRIMULYO melalui ajudannya untuk datang ke Pendopo, lalu
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 118
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sejumlah uang. Pada pertemuan dengan SYAHRIMULYO, lalu saksi memberitahukan
perkataan
SUPRIYONO
tersebut
kepada
ng
SYAHRIMULYO dan SYAHRIMULYO mengatakan bahwa jika
SUPRIONO mengatakan demikian, maka diberikan saja. Selain itu
SYAHRIMULYO juga mengatakan agar saksi dapat mencarikan uang
gu
untuk pemenuhan kebutuhan Bupati Tulungagung.
Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan
Bahwa Dari uang-uang yang diterima saksi melalui YAMANI tersebut, tidak ada yang dinikmati oleh saksi.
ub lik
ah
A
perbaikan jalan di daerah Tulungagung tersebut.
Bahwa Pemberian uang kepada Ketua DPRD tersebut adalah untuk keperluan Ketua DPRD Tulungagung pribadi.
am
Bahwa Keterangan YAMANI yang menerima uang dari SUKARJI yaitu pada tahun 2018 sejumlah Rp3.500.000.000,00; untuk tahun
ah k
sekitar
ep
2017 jumlahnya sekitar Rp5.000.000.000,00; untuk tahun 2016 Rp3.800.000.000,00; dan
untuk
tahun tahun
2015 2014
R
Rp3.100.000.000,00
untuk
sejumlah
In do ne si
Rp1.500.000.000,00 dibenarkan oleh saksi.
sekitar
A gu ng
Bahwa Saksi juga membenarkan keterangan YAMANI bahwa uang
tersebut sebagian diserahkan kepada SYAHRI MULYO pada sekitar bulan Mei 2018 sejumlah Rp500.000.000,00 melalui ajudan SYAHRI
MULYO yaitu TEGUH. Untuk tahun 2017 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 kepada SYAHRI MULYO dan pada tahun
2016
diberikan
kepada
SYAHRI
MULYO
Rp1.000.000.000,00
sekitar
lik
merupakan uang titipan yang seluruhnya untuk SYAHRI MULYO yang penggunaannya adalah sesuai dengan perintah SYAHRI MULYO. SYAHRI MULYO pernah menyampaikan “Kalau dikasihkan
ub
m
ah
Bahwa Uang yang diterima dari SUTRISNO melalui SUKARJI itu
semua nanti habis” sehingga jika ada keperluan SYAHRI MULYO
ep
ka
baru kemudian saksi berikan.
Bahwa Pemberian kepada Ketua DPRD juga atas perintah dari
ah
SYAHRI MULYO
M
dilakukannya, bahwa uang itu seluruhnya adalah untuk SYAHRI
on
Halaman119dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
MULYO.
es
R
Bahwa Menurut saksi, SUTRISNO juga sudah mengetahui apa yang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 119
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari uanguang yang saksi terima dari SUKARJI/SUTRISNO tersebut.
ng
Bahwa Saksi selaku sekretaris TAPD tidak ada penentuan fee 10%
dan kenyataannya kalau dihitung memang tidak sampai 10% karena berapapun yang diberikan melalui SUKARJI akan saksi terima dan
gu
tidak pernah ada penagihan misalnya kurang.
Terhadap keterangan saksi HENDRY SETIAWAN tersebut, Terdakwa
Atas keterangan saksi HENDRY SETYAWAN tersebut, Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya
ub lik
ah
A
pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.
15) Saksi HERMANSYAH PERMADI ;
am
Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Malang/22 April 1966, Umur: 52 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan
ep
Kauman Nomor 13 RT/RW. 12/01, Desa/Kecematan Sum-ber Ducung,
ah k
Kabupaten Malang, Jawa Timur, Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: PNS (Kadis PUPR Kota Blitar), Pendidikan Terakhir: S-2. Memberikan persidangan
dibawah
sumpah,
menerangkan sebagai berikut:
pada
pokoknya
In do ne si
di
R
keterangan
A gu ng
Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas PUPR Kota Blitar.
Bahwa Selaku Kepala Dinas, saksi bertugas membantu tugas Walikota dalam bidang pekerjaan umum.
Bahwa Proyek-proyek yang dikerjakan terdakwa adalah peningkatan jalan sebagai berikut : Pada tahun 2016 adalah:
kontrak Rp. 3.787.143.000,00.
lik
pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai
b. Peningkatan Jalan di Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan
ub
m
ah
a. Peningkatan Jalan di Jalan Brigjen Katamso Lanjutan dengan
pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9.
ep
ka
925. 536. 000,00
c. Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Utara dengan
Jalan
R
3.001.480.000,00
Kecamatan
Sukorejo
I
dengan
M
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp.
on
Halaman120dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
5.844.707.000,00
es
ah
pelaksana PT SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 120
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
d. Jalan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,00
ng
e. Jalan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,00
f.
Jalan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksana PT JALA
gu
BUMI MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332.000,00
g. Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Bd. Tanggung dengan pelaksana
h. Gedung Kesenian Tahap II dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,00
ub lik
ah
A
PT SARANA MULTI USAHA dengan nilai Rp. 3.907.027.000,00
Pada tahun 2017 adalah:
am
a. Pembangunan Jalan Boulevard
di Jalan
Mastrip dengan
pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp. 2. 594. 375.
ep
000,00
ah k
b. Peningkatan Jalan di Jalan Ir Soekarno Lanjutan dengan pelaksana
PT
SARANA
MULTI
USAHA
Rp.
In do ne si
R
4.469.300.000,00
senilai
c. Peningkatan jalan di D.I. Panjaitan dengan pelaksana PT
A gu ng
MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp. 4.509.990.000,00
d. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Bali Bagian Timur dengan pelaksana CV SAPTA SARANA senilai Rp. 987.438.000,00
e. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Timur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA senilai Rp. 1.867.800.000,00
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Barat pelaksana
CV
SAPTA
1.593.156.000,00
SARANA
senilai
lik
dengan
Rp.
ub
g. Rehailitas Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung Bagian Utara
m
ah
f.
Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA senilai
ka
Rp. 2.387.929.000,00
ep
h. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjug Bagian Selatan
ah
Lanjutan dengan pelaksana PT SARANA MULTI USAHA senilai
Untuk tahun 2018, Terdakwa baru mendapatkan proyek STADION
ng
M
dengan nilai sekitar Rp. 800 juta. Untuk proyek lain belum sempat
on
Halaman121dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dilelang tetapi sudah terjadi OTT KPK.
es
R
Rp. 2.719.172.000,00
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 121
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian dan pengaturan
proyek di dinas PUPR Kota Blitar sehingga terdakwa dapat proyek-proyek
tersebut,
saksi
ng
memenangkan
hanya
bertugas
menyiapkan dokumen teknisnya yang kemudian saksi serahkan kepada POKJA ULP untuk dilelangkan.
gu
Bahwa Saksi menyiapkan daftar proyek yang akan dikerjakan oleh dinas PUPR Kota Blitar, lalu daftar proyek tersebut diberitahukan
menunggu petunjuk dari Walikota yang salah satunya adalah
Walikota meminta saksi agar dapat membantu untuk pekerjaan yang
ub lik
ah
A
kepada Walikota Blitar SAMANHUDI ANWAR, kemudian saksi
akan dikerjakan oleh Terdakwa. Saat itu atas petunjuk SAMANHUDI, lalu saksi menandai pekerjaan yang akan dikerjakan terdakwa yakni
am
pekerjaan perbaikan jalan. Saat dinas PUPR menyusun Spek pekerjaan jalan di Dinas PUPR Kota Blitar, saksi langsung
ep
menyerahkan persyaratan pekerjaan kepada Terdakwa dengan
ah k
tujuan memberikan peluang lebih besar agar terdakwa dapat memenangkan pekerjaan yang ditentukan tersebut.
In do ne si
R
Bahwa Persyaratan yang dibuat yakni dengan memperhitungkan
agar hanya terdakwa yang merupakan kontraktor besar yang dapat
A gu ng
melengkapi kelengkapan teknisnya. Namun saksi tidak ingat secara pasti syaratnya, namun memang terkait dengan persyaratan umum
pekerjaan pembuatan / perbaikan jalan yang nantinya alat-alat tersebut hanya dimiliki oleh Terdakwa.
Bahwa Praktek seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 2016, 2017
namun tahun 2018 Dinas PUPR Kota Blitar belum melakukan
lik
Bahwa JPU memperlihatkan Barang bukti berupa tulisan tangan saksi dalam dokumen spesfikasi teknis yang isinya adalah “hanya dimiliki oleh SUSILO” dan atas hal ini saksi membenarkannya.
ub
m
ah
kegiatan.
Maksud tulisan ini adalah agar hanya terdakwa yang dapat
ep
ka
memenangkan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Blitar. Bahwa Di blitar ini, terdakwa adalah coordinator yang mengurus Majelis
Hakim
membacakan
BAP
saksi
dan
saksi
M
membenarkannya, maksudnya adalah jika terdakwa mendapatkan
on
Halaman122dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
suatu pekerjaan maka kontraktor lain agar tidak memasuki untuk
es
Bahwa
R
ah
asosiasi kontraktor.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 122
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pekerjaan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pekerjaan kepada kontraktor yang lain juga.
ng
Bahwa Seingat saksi, saksi tidak pernah mengatakan tidak membutuhkan ULP. Pada awal tahun, Dinas PUPR memberikan
Informasi pekerjaan kepada assosiasi kontraktor agar mereka dapat
gu
mempersiapkan diri. Namun khusus pekerjaan di bidang jalan, dibuatlah persyaratan agar pekerjaan di bidang jalan tersebut
Bahwa Pernah ada arahan dari SAMANHUDI di suatu forum dengan
mengatakan yang sudah dapat pekerjaan silahkan bekerja, namun
ub lik
ah
A
berpeluang besar dimenangkan oleh terdakwa.
jika sudah mendapatkan untung, jika ingin berpartisipasi maka dipersilahkan. Penyampaian ini disampaikan di acara internal Dinas
am
PUPR Blitar dan penyedia jasa bidang PUPR. Bentuk partisipasi adalah jika ada Hari Ulang Tahun Kota Blitar dan acara besar lain,
ep
maka akan dimintakan agar kontraktor dapat memberikan bantuan
ah k
berupa uang maupun barang.
Bahwa Setahu saksi, terdakwa ada memberikan uang sejumlah
In do ne si
R
Rp2.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- saat HUT Kota Blitar, acara 17 agustusan, dll.
A gu ng
Bahwa Saksi tidak tahu ada fee antara terdakwa dan walikota Blitar.
Bahwa Yang menyusun persyaratan yang mengarahkan agar
terdakwa berpeluang besar memenangkan pekerjaan jalan adalah PPKnya yakni MUJIONO.
Bahwa Untuk proyek 2018, ada proyek jalan di Dinas PUPR berupa
pekerjaan betonisasi. Saksi juga mengetahui adanya kegiatan
lik
pekerjaan di Dinas Pendidikan harus diverifikasi di Dinas PUPR. Bahwa Untuk pekerjaan tahun 2018, saksi ada meminta fee pembangunan stadion kepada terdakwa, dengan maksud yakni jika
ub
m
ah
pembangunan SMP 3 Blitar. Hal ini diketahui saksi karena seluruh
ada acara besar di kota Blitar agar partisipasi terdakwa dapat
ep
ka
diberikan langsung kepada saksi.
Bahwa Persyaratan yang ditujukan agar memperbesar potensi
ah
terdakwa memenangkan pekerjaan di dinas PUPR tersebut adalah
R
tentang alat untuk bekerja yang nantinya kualitas pekerjaan itu
es on
Halaman123dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
diharapkan bagus.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 123
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Untuk di Kota Blitar, setahu saksi untuk persyaratan alat pekerjaan yang memilikinya hanyalah terdakwa.
ng
Bahwa Pengumuman pelelangan pekerjaan ini dilakukan untuk umum jadi siapapun bisa mengikuti lelang ini dan saksi tidakdapat membatasi siapapun yang ingin ikut.
gu
Bahwa Untuk spek pekerjaan, spek disusun sesuai dengan pekerjaan
jalannya. Seingat saksi ada perpres yang mengatur spek tersebut
peraturan pemerintah.
Bahwa Ada kegiatan Kota Blitar yang diadakan di luar anggaran
ub lik
ah
A
dan saksi tidak dapat menyusun spek yang tidak sesuai dengan
APBD yang beban biayanya dibebankan kepada panitia kegiatan. Alasan saksi meminta uang partisipasi kepada saksi karena sesuai
am
arahan walikota untuk meminta partisipasi kontraktor yang sudah mendapat pekerjaan.
ah k
ep
Bahwa Kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bagus dan sesuai dengan spek.
R
Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi bahwa untuk proyek
In do ne si
pembangunan stadion dan gedung kesenian agar feenya diserahkan
A gu ng
langsung kepada saksi dan tidak kepada Walikota Blitar. Alasan saksi
mengatakan agar fee proyek jangan diberikan kepada Walikota Blitar adalah adanya kekhawatiran saksi karena terdakwa sudah kenal dekat
dengan
Walikota
sehingga
nantinya
terdakwa
memberikan fee tersebut kepada Walikota.
justu
Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proyek pembangunan SMPN 3 Blitar Tahap II.
melainkan terkait dengan tukar guling.
Bahwa Saksi kenal dengan AMIN NURKHOLIS yang merupakan kepala Dinas Komunikasi Blitar. Kepala
Dinas
MUHAMMAD SIDIQ.
Pendidikan
Blitar
tahun
2018
adalah
ep
Bahwa
ka
lik
ditelepon oleh terdakwa namun bukan terkait proyek SMPN 3 Blitar
ub
m
ah
Bahwa Saksi tidak pernah ditelepon oleh Walikota, saksi pernah
ah
Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa
M
HENRYN MULAT, SUKAMTO dan SUKARSO. Alasan saksi
on
Halaman124dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
berkomunikasi dengan terdakwa mengenai pekerjaan yang akan
es
R
membicarakan mengenai paket pekerjaan yang dibagikan kepada
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 124
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dibagikan kepada SUKAMTO dan SUKARSO tersebut adalah karena terdakwa merupakan coordinator asosiasi kontraktor di Blitar. Hal ini
ng
dilakukan sebelum lelang pekerjaan tersebut dilakukan.
ď€ Bahwa Saksi mengetahui mengenai pekerjaan pembangunan stadion
Supriyadi Blitar senilai 800 Jutaan di Blitar pada tahun 2018, yang
gu
menang adalah PT. SAPTA SARANA milik terdakwa. Untuk pekerjaan ini tidak ada deal fee antara saksi dan terdakwa, namun
ď€ Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan fee dari pembangunan
stadion dengan terdakwa, saksi hanya mengingatkan terdakwa agar
ub lik
ah
A
memang jika diminta maka terdakwa akan memberikan uang.
uang pembangunan stadion dan gedung kesenian diserahkan kepada saksi.
am
ď€ Bahwa JPU memperdengarkan rekaman percakapan dengan nama file
Voice_call_(incl._VoIP)_63045671_62811303268_2018-04-
es on
Halaman125dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
06_08-32-55.wav dengan transkrip sebagai berikut :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 125
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman126dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 126
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman127dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 127
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman128dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 128
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman129dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 129
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman130dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 130
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan
atas
rekaman
percakapan
ini
saksi
In do ne si
A gu ng
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
membenarkannya.
Percakapan itu adalah antara saksi dan terdakwa.
ď€ Bahwa JPU memperdengarkan rekaman pembicaraan dengan nama file
Voice_call_(incl._VoIP)_64850435_62811313146_2018-05-
es on
Halaman131dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
24_11-28-45.wav dengan transkrip percakapan sebagai berikut :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 131
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman132dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 132
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman133dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 133
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
es on
Halaman134dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 134
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Atas
rekaman
percakapan
ub lik
ah
A
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut
saksi
membenarkannya.
Pembicaraan ini adalah terkait dengan permintaan dana dari saksi
am
kepada terdakwa. Terhadap
keterangan
saksi
HERMANSYAH
PERMADI
tersebut,
ah k
ep
Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan
16) Saksi TOTO ROBANDIYO ;
In do ne si
R
Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 04 Desember 1966, Umur: 52 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal:
A gu ng
RT 03 RW 01 Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar,
Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: Kabag Pembangunan dan Layanan
Pengadaan Setda Kota Blitar, Pendidikan Terakhir:S-2. Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi merupakan anggota Pokja ULP Kota Blitar sejak
lik
Bahwa Saksi tidak mengetahui proses lelang pekerjaan di SMPN 3 blitar karena saat saksi menjadi Pokja ULP, pelelangan SMPN 3 Blitar sudah selesai dilaksanakan.
ub
m
ah
agustus 2011 sampai dengan sekarang,
Bahwa Pada awalnya, pekerjaan pembangunan SMPN 3 blitar itu
ka
banyak didemo masyarakat yang menolak pembangunan SMPN 3
ep
Blitar itu. Lalu saksi selaku Anggota Pokja ULP mempelajari
bahwa
pemenang
pekerjaan
SMPN
3
adalah
perusahaan milik terdakwa yakni PT. MODERNA TEKNIK PERKASA.
ng
M
Terhadap keterangan saksi TOTO ROBANDIYO tersebut, Terdakwa
on
Halaman135dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.
es
menemukan
R
ah
dokumen-dokumen di ULP terkait pekerjaan SMPN 3 Blitar dan saksi
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 135
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
17) Saksi TURKAMANDOKO ;
ng
Tempat/Tanggal Lahir:Blitar, 07 November 1967, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan:
PNS/Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar,
gu
Tempat tinggal: Jln. Natuna No. 37 C, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan
menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi merupakan PPK untuk kegiatan pembangunan SMPN 3
ub lik
ah
A
keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya
Blitar.
Bahwa Selaku PPK saksi juga mempunyai tugas untuk menetapkan
am
spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar. Bahwa Karena saksi bukan orang teknis, maka saksi berkoordinasi
ep
dengan konsultan perencanaan untuk pembuatan spek teknis
ah k
pembangunan SMPN 3 Blitar tersebut. Saksi
tidak
mengetahui
adanya
pengaturan
R
Bahwa
agar
A gu ng
Blitar.
In do ne si
memenangkan terdakwa dalam pekerjaan pembangunan SMPN 3
Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya fee-fee yang diberikan terkait dengan pengerjaan proyek di Blitar.
Bahwa Saat pelelangan, seingat saksi ada sekitar 15 perusahaan yang mendaftar, namun saksi ingat salah satu perusahaan adalah
PT. MODERNA TEKNIK PERKASA. Dari 15 perusahaan yang mendaftar
tersebut,
hanya
4
perusahaan
yang
lik
Bahwa Sepengetahuan saksi, ada permasalahan demo terkait pembangunan SMPN 3 dan terakhir-terakhir ada juga pemeriksaan dari BPK atas pekerjaan SMPN 3 Blitar yang salah satunya adalah
ub
m
ah
penawaran.
mengajukan
tentang pintu.
ep
ka
Bahwa JPU membacakan BAP saksi nomor 14 :
Ada beberapa permasalah dalam pelaksanaan Pekerjaan Belanja
ah
Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendiidkan SMPN 3
M
Inspekrorat yang menyatakan bahwa ada beberapa item perkerjaan
ng
yang belum dikerjakan. Kedua, sekitar bulan Mei 2018, temuan dari
on
Halaman136dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
BPK yang menyatakan bahwa kualitas pintu yang digunakan tidak
es
R
Blitar T. A. 2017. Pertama, sekitar bulan Maret 2018, temuan dari
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 136
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Akan tetapi, temuantemuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengirimkan teguran/peringatan
ng
surat
kepada
konsultan
pengawas
dan
mengirimkan surat teguran/peringatan kepada PT. MODERNA TEHNIK
PERKASA
disertai
permintaan
untuk
menyelesaikan
gu
pekerjaan/mengganti kualitas bahan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selain itu, PT. MODERNA TEHNIK PERKASA juga
saat temuan Inspektorat sekitar Rp 94 juta dan membayar
denda/mengembalikan uang negara pada saat temuan BPK sekitar
ub lik
ah
A
diminta untuk membayar denda/mengembalikan uang negara pada
Rp 157 juta.
am
Bahwa Atas hal ini saksi membenarkannya. Seluruh pekerjaan yang diperiksa BPK itu sudah dibayarkan seluruhnya. Saksi membayarkan
ep
100% namun ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan karena
ah k
laporan dari konsultan pengawas dan PPHP yang menyatakan bahwa
pekerjaan
sudah
selesai
100%
maka
mau
In do ne si
R
membayarkan pekerjaan tersebut 100%.
saksi
Bahwa Denda sejumlah Rp157.000.000,- dan Rp94.000.000,- sudah
A gu ng
dibayarkan oleh kontraktor sehingga item-item pekerjaan yang kurang di SMPN 3 Blitar tidak perlu diganti lagi.
Bahwa Demo-demo yang terjadi adalah terkait pembangunan SMPN 3 Blitar tahap I.
Bahwa Didalam demo tersebut, ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan mengapa yang pemenang pekerjaan itu kok terdakwa
lik
Bahwa Teman saksi juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa pemenang pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar adalah terdakwa. Bahwa Pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar Tahap II itu belum
ub
m
ah
lagi.
masuk dalam tahapan lelang melainkan baru usulan lelang.
ep
ka
Bahwa Saksi tidak tahu tahu adanya plot untuk memenangkan lelang pekerjaan SMPN 3 Blitar untuk terdakwa.
ah
Bahwa Dalam tanggal 5 Juni 2018, usulan lelang pekerjaan sudah
M
Terhadap keterangan saksi TURKAMANDOKO tersebut, Terdakwa pada
on
Halaman137dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
pokoknya tidak mengajukan keberatan.
es
R
diajukan, namun lelang belum dilakukan.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 137
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
18) Saksi BAMBANG PURNOMO ;
Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 13 April 1954, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Islam,
Kebangsaan:
Indonesia,
Pekerjaan/
ng
Agama:
Jabatan:
Wiraswasta, Tempat tinggal: Jl. Kelud No. 20 RT 01/02 Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: STM. Memberikan
gu
keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi sejak lama.
ub lik
ah
A
Bahwa Pekerjaan saksi adalah penjahit.
Bahwa Saksi tidak ada ditekan oleh penyidik saat memberikan keterangan pada saat penyidikan.
am
Bahwa Saksi saat menandatangani BAP sempat merasa puyeng karena ini merupakan pengalaman saksi pertama kalinya diperiksa
ah k
ep
oleh penyidik dan saksi semalaman tidak tidur.
Bahwa Saksi kenal terdakwa karena sama-sama orang Blitar dan
R
sama-sama di ORARI, dimana Terdakwa sebagai Wakil Ketua dan
In do ne si
saksi sebagai Bendahara.
A gu ng
Bahwa Saksi kenal dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR yang merupakan tetangga saksi dan dulunya merupakan preman sehingga semua orang juga kenal.
Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota piket rumah dinas Walikota Blitar.
Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dari Jakarta naik kereta Singosari. Sampai di rumah, kira-
lik
sampai subuh. Pada saat saksi bangun sekira jam 09.00 WIB ada telepon masuk (miscall) dari MUH. SAMANHUDI ANWAR. Saksi selanjutnya menelpon kembali MUH. SAMANHUDI ANWAR dan
ub
m
ah
kira saat mau sahur, setelah menunggu sahur kemudian saksi tidur
mengatakan “KAMU TADI TELPON SAYA? ADA APA” kemudian
ep
ka
MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan “SAYA TANYA AJA, MBAHE (Terdakwa) KEMANA?” Saksi selanjutnya menyampaikan
ah
bahwa Terdakwa tadi malam bersama-sama saksi pulang naik kereta
M
SAMANHUDI ANWAR ingin bertemu dengan Terdakwa, namun
ng
ditelpon tidak ketemu. MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan
on
Halaman138dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
kepada saksi mau mengajak saksi ke rumah Terdakwa
es
R
Singosari dari Jakarta dan mungkin sekarang lagi tidur. MUH.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 138
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi selanjutnya menelpon Terdakwa dan menyampaikan
MUH. SAMANHUDI ANWAR mau mengajak ke rumah Terdakwa lalu
ng
Terdakwa menyampaikan tidak usah dengan alasan ruwet.
Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 6 sebagai berikut :
gu
“Pada sekitar Pukul 12.00 WIB saya telepon Sdr. SUSILO
PRABOWO Alias EMBUN dan mengatakan bahwa akan ke rumah
dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR, akan tetapi ditolak dengan alasan ruwet takut kaya yang Purbalingga ditangkap KPK”.
ub lik
ah
A
untuk bertemu dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN bersama
Bahwa Lalu pada malam harinya, terdakwa menelepon saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab ada di rumah.
am
Kemudian terdakwa mengajak saksi menemani terdakwa menemui MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas MUH. SAMANHUDI
ep
ANWAR. Sesampainya di rumah dinas, saksi dan terdakwa lalu
ah k
masuk ke rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya Terdakwa menanyakan mengenai tanah yang ditukar guling kenapa
In do ne si
R
belum selesai, Lalu MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan agar dokumennya dibawa saja dan nanti akan ditandatangani
A gu ng
kemudian Terdakwa mengatakan jangan Terdakwa yang membawa
karena Terdakwa bukan pegawai dan tidak etis. Akhirnya MUH. SAMANHUDI ANWAR menerangkan mengenai program SMPN 3
Blitar, yang mana saksi juga tidak mengerti karena saksi bukan kontraktor.
Bahwa MUH SAMANHUDI ANWAR menyampaikan “BAGAIMANA 3” dan
seterusnya
yang saksi
tidak
mengerti,
MUH.
lik
SAMANHUDI ANWAR juga ada mengatakan “8 %”. Selanjutnya MUH. SAMANHUDI ANWAR ada melakukan telepon kepada tiga orang, dan ada menelpon HERMANSYAH PERMADI “berapa
ub
m
ah
SMP
biayanya” dan dijawab oleh HERMANSYAH PERMADI dengan
ka
mengatakan “dua puluh tiga”. Setelah itu Terdakwa menolak dan
ep
mengatakan bebas aja. Pada saat itu MUH. SAMANHUDI ANWAR
M
Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 6 yang menyatakan:
ng
“Setelah itu Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan kepada
on
Halaman139dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN terkait proyek SMP3 Kota
es
tetapi komplit.
R
ah
ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa membutuhkan uang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 139
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Blitar dengan mengatakan “saya butuh uang”, dilanjut Sdr. MUH.
SAMANHUDI ANWAR menelepon Sdr. KHOLIS Kepala Dinas
ng
Kominfo menanyakan jumlah nilainya untuk relokasi SMP3 Kota Blitar,
kemudian
setelah
itu
menelpon
Sdr.
HERMANSYAH
PERMADI Kepala PU Kota Blitar “benar totalnya 23 ya” kemudian
gu
Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR menelepon Sdr. SIDIK Kepala
Dinas Pendidikan “anggaran itu gak keliru dijawab oleh Sdr. SIDIK
ANWAR di loud speaker sehingga saya dan Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN bisa mendengar”
ub lik
ah
A
enggak”, semua telepon yang dilakukan Sdr. MUH. SAMANHUDI
Bahwa Pada saat pertemuan antara saksi, Terdakwa dan MUH. SAMANHUDI
ANWAR,
saksi mendengar
MUH.
SAMANHUDI
am
ANWAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi yang disuruh untuk mengantarkan uang.
ep
Bahwa Saksi mendengar bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR
ah k
menyampaikan kepada Terdakwa “BETUL YA 23 BESOK SAYA MINTA DULU YANG 8 %”.
In do ne si
R
Bahwa Saksi ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 karena saksi disuruh oleh Terdakwa mengantarkan uang yang dititipkan di saksi.
A gu ng
Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang dititipkan kepada saksi
sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada
saat saksi membawa kembali uang tersebut ke rumah Terdakwa. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk Walikota Blitar MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu
lik
MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Bahwa Saksi berada di ruang tamu rumah dinas Walikota Blitar, saksi mendengar semua yang dibicarakan oleh MUH. SAMANHUDI
ub
m
ah
miliar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk diberikan kepada
ANWAR namun saksi tidak mengetahui maksudnya namun MUH.
ep
ka
SAMANHUDI ANWAR mengatakan ini (permintaan/perkataan MUH. SAMANHUDI ANWAR kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN
ah
terkait pengadaan relokasi Sekolah Menengah Pertama 3 Blitar
M
sebesar 10 % dimana 8 % diminta oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR
on
Halaman140dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
sedangkan 2 % nya untuk dibagi-bagi kepada Kepala Dinas).
es
R
dengan nilai pagu sekitar Rp23 Miliar sedangkan fee proyeknya
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 140
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk menerima uang dari pihak lain.
ng
Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
barang
bukti
nomor
nomor
20
berupa
uang
sejumlah
gu
Rp1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam
pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000
kepada saksi.
barang bukti nomor 21 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel
ub lik
ah
A
(Lima Belas Ribu) lembar merupakan uang yang dititipkan
merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-
am
N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan
ep
logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory
ah k
card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB. barang bukti nomor 22 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel
R
In do ne si
merk Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera
A gu ng
pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera
pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.
Atas keterangan saksi BAMBANG PURNOMO tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.
lik
Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Surabaya/17 Agustus 1979, Umur: 39 tahun, jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat berdasar KTP: Jalan Rayung Wulan 64 RT 01/RW 04 Kel Blitar Kec
ub
m
ah
19) Saksi SETIA WIRATNA ;
Sukorejo Kota Blitar, tempat tinggal saat ini: Perum Griya Tanjungsari
ep
ka
Permai D-10 Kota Blitar, Agama : Islam, Pekerjaan/Jabatan: Staf pada BAPPEDA Pemkot Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan
ah
keterangan
di
persidangan
dibawah
sumpah
pada
pokoknya
M
Bahwa Pada tahun 2017, saksi menjabat sebagai Pokja pengadaan
on
Halaman141dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Blitar.
ng
yang memproses berkas pengadaan proyek pembangunan SMPN 3
es
R
menerangkan sebagai berikut:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 141
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Saksi
tidak
R
Bahwa
pernah
mendengar
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tentang
pengaturan-
pengaturan agar terdakwa dimenangkan. Saksi hanya menerima pengadaan
dan
melakukan
ng
dokumen-dokumen pengadaannya.
proses
Bahwa Perusahaan yang ikut lelang tersebut ada sekitar 15
gu
perusahaan, namun yang mengupload penawaran hanya sebanyak 4
perusahaan. Pemenang pekerjaan ini adalah PT. MODERNA
Bahwa PT. MODERNA TEKNIK PERKASA itu pemiliknya adalah terdakwa.
ub lik
ah
A
TEKNIK PERKASA.
Terhadap keterangan saksi SETIA WIRATNA, Terdakwa pada pokoknya
am
tidak mengajukan keberatan.
20) Saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG ;
ep
Tempat Lahir/Tanggal Lahir : Blitar, 29 September 1989, Umur: 28
ah k
tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Kali Opak No 14 RT 003/ RW 001 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota
In do ne si
R
Blitar, Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: Karyawan Honorer Satpol PP
Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: SMA. Memberikan keterangan di
A gu ng
persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi merupakan petugas piket rumah dinas walikota blitar. Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa mendatangi rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR. Seingat saksi, terdakwa hanya pernah
lik
Bahwa Tanggal 5 juni 2918, BAMBANG PURNOMO dan terdakwa pernah menemui MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar. Saat itu BAMBANG PURNOMO dan Terdakwa mendatangi rumah
ub
m
ah
sekali mendatangi rumah dinas Walikota Blitar.
dinas Walikota Blitar di Jalan Sudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar
mengatakan
kepada
ep
ka
dengan menggunakan mobil Daihatsu Kuda. Lalu mereka turun dan saksi
hendak
bertemu
dengan
MUH.
ah
SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar, lalu saksi mnghubungi
M
dipersilahkan masuk menemui MUH. SAMANHUDI ANWAR di dalam
on
Halaman142dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
rumah dinas.
es
R
ajudan Walikota dan kemudian BAMBANG PURNOMO dan terdakwa
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 142
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Ajudan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku walikota Blitar ada sebanyak 2 orang yakni ANDI RISWANDI dan ARIS.
ng
Bahwa Saat BAMBANG PURNOMO dan terdakwa datang tidak ada mengisi buku tamu rumah dinas, prosedurnya adalah seharusnye mengisi
buku
tamu
dan
lalu
saksi
menghubungi
ajudan
gu
memberitahukan hal itu. Namun saat kejadian, ajudan datang menjemput BAMBANG PURNOMO dan terdakwa masuk ke rumah Alasan
saksi
tidak
mencatat
kunjungan
BAMBANG
PURNOMO dan Terdakwa karena tidak ada arahan dari Ajudan Walikota.
ub lik
ah
A
dinas.
Bahwa Di rumah Dinas Walikota tidak ada CCTV.
Bahwa Saksi jarang mengecek siapa-siapa yang sering datang ke
am
rumah dinas Walikota.
Atas keterangan saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG tersebut,
ah k
ep
Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.
R
21) Saksi MUH. SAMANHUDI ANWAR ;
In do ne si
Tempat/tanggal lahir: Blitar/20 Oktober 1965, Jenis kelamin: Laki-laki,
Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Sudanco Supriyadi 22, : Islam, Pekerjaan/jabatan :
A gu ng
Blitar, Agama
2016-2021, Pendidikan terakhir
Walikota
Blitar
periode
: SLTA. Memberikan keterangan di
persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
Bahwa Saksi menjabat Walikota Blitar sejak tahun 2010.
lik
karena sudah dibagi ke dinas-dinas terkait. Pada akhir tahun, saksi mengetahui proyek-proyek dimenangkan oleh siapa.
Bahwa Bilamana proyek setahun kemudian ada lelang, kemudian
ub
m
ah
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proyek-proyek di Kota Blitar
dilakukan sosialisasi kepada asosiasi yang nanti biar tidak terjadi
ep
ka
rame-rame (kegaduhan). Bila tidak ada sosialisasi pasti ada protes tidak transparan dan macam-macam.
ah
Bahwa HERMANSYAH PERMADI pernah menyampaikan daftar
R
proyek kepada saksi, yakni menyampaikan laporan tahapan proyek
es on
Halaman143dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
yang akan dilelang.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 143
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan secara tertulis atau lisan untuk mengatur atau membagi proyek karena lelang sifatnya terbuka.
ng
Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan HERMANSYAH PERMADI untuk membagi-bagi proyek.
Bahwa Saksi kenal dengan nama BAMBANG PURNOMO baru di
gu
KPK, namun yang saksi kenal sehari-hari adalah TOTOKSUS karena
TOTOK SUS TAILOR. BAMBANG PURNOMO dan TOTOKSUS
Bahwa BAMBANG PURNOMO merupakan tetangga rumah saksi.
Bahwa Saksi pernah menelpon BAMBANG PURNOMO untuk
ub lik
ah
A
adalah orang yang sama pekerjaannya sebagai penjahit.
mengajak ke rumah Terdakwa. Saksi mengatakan “TOK NANTI KALAU BISA, SAYA DIANTARKAN KE EMBAH” akan tetapi tidak
am
jadi.
Bahwa Tujuan saksi mengajak BAMBANG PURNOMO karena
ah k
ep
dimana ada Terdakwa maka pasti disitu ada BAMBANG PURNOMO. Saksi pada saat itu ada keperluan mau menanyakan apakah kita
dan
saksi
rencana
mau
hutang
uang
sejumlah
In do ne si
blitar
R
akan membantu paguyuban di Jakarta karena ada reuni paguyuban
A gu ng
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk keperluan saksi.
Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “MBAH, SAYA HUTANGONO DUIT” namun Terdakwa
menjawab “AKU TAKUT, AKU KALAU MENGAMBIL UANG ITU SEKARANG DISADAP KPK DAN DIINCAR OLEH KPK”. Hal itu diucapkan disamping BAMBANG PURNOMO, dimana Terdakwa juga menyampaikan tidak berani mengambil uang terlalu banyak karena
lik
Selanjutnya ada pembicaran-pembicaraan lagi dan langsung pulang. Pembicaraan tersebut dilakukan di rumah saksi.
Bahwa Terdakwa bersama dengan BAMBANG PURNOMO alias
ub
m
ah
Terdakwa diincar oleh KPK dan dijadikan target oleh KPK.
TOTOK datang ke rumah, kemudian saksi diberitahu oleh ajudan
ep
ka
bahwa Terdakwa datang kerumah saksi. Pertemuan itu tidak lama sekitar 10 menit dan kelihatan kalau Terdakwa saat itu ketakutan dan
ah
langsung pulang. Karena Terdakwa sudah ketakutan maka saksi
gu A
tersebut
membicarakan
saksi
mau
on
Pertemuan
ng
PURNOMO.
Halaman144dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
M
Bahwa Pada pertemuan itu ada saksi, Terdakwa dan BAMBANG
es
R
tidak terfikir kalau Terdakwa mau memberikan uang kepada saksi.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 144
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
meminjam uang kepada Terdakwa. Pada saat itu ceritanya Terdakwa
datang bersama dengan BAMBANG PURNOMO dan kemudian
ng
duduk di ruang tamu rumah saksi. Kemudian saksi datang dan
langsung duduk lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa “MBAH,
PINJAMI DUIT MBAH”. Seperti yang sudah saksi sampaikan tadi
gu
bahwa Terdakwa ketakutan dan mengatakan “SAYA TIDAK BERANI
MENGAMBIL UANG KARENA SAYA DIINCAR KPK”. Karena saksi
Terdakwa dengan menyampaikan “NANTI KALAU ADA PROYEK
SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN YANG 2 % DIKASIHKAN DINAS
ub lik
ah
A
melihat tidak akan diberikan pinjaman, akhirnya saksi mengelabuhi
PENDIDIKAN” akan tetapi saksi yakin Kepala Dinas Pendidikan tidak mau, saksi melakukan hal tersebut untuk mengelabuhi Terdakwa.
am
Lalu Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan “BAGAIMANA TUKAR GULING SAYA” lalu saksi menjawab belum
ep
mengetahui sampai sejauh mana “tuka guling” tersebut, dan besok
ah k
kalau sudah masuk ke saksi akan saksi tanda tangani. Sesudah itu Terdakwa dan BAMBANG PURNOMO langsung pulang.
In do ne si
R
Bahwa Maksud saksi mengatakan “NANTI KALAU ADA PROYEK
SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN YANG 2 % DIKASIHKAN DINAS
A gu ng
PENDIDIKAN” agar saksi diberikan pinjaman uang oleh Terdakwa.
Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh BAMBANG PURNOMO agar uang dititipkan kepada BAMBANG PURNOMO karena saksi tidak akrab dengan BAMBANG PURNOMO.
Bahwa Pada saat saksi menyampaikan kepada Terdakwa “NANTI KALAU ADA PROYEK SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN YANG 2
lik
PURNOMO namun saksi tidak mengetahui apakah BAMBANG PURNOMO dengar atau tidak.
Bahwa Saksi pernah menelpon MOH. AMIN NURCHOLIS untuk
ub
m
ah
% DIKASIHKAN DINAS PENDIDIKAN”, disitu juga ada BAMBANG
menanyakan berapa anggaran SMP N 3 Blitar dengan tujuan biar
ka
ada kepercayaan dari Terdakwa
mengenai nilai anggaran proyek
ep
tersebut, namun Terdakwa tidak berfikir itu dan maunya cepat-cepat
ah
pulang saja. Saksi menelpon MUHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas
Saksi
mendapatkan
informasi
bahwa
anggaran
ng
pembangunan gedung SMP N 3 Blitar sejumlah Rp23 Miliar dari
on
Halaman145dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
HERMANSYAH PERMADI (Kepala Dinas PUPR).
es
M
anggarannya.
R
Pendidikan) namun MUHAMMAD SIDIK tidak tahu pasti jumlah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 145
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “NANTI KALAU ADA PROYEK SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN
ng
YANG 2 % DIKASIHKAN DINAS PENDIDIKAN”, Nilai 8 % tersebut dihitung dari pagu anggaran pembangunan gedung SMP 3 tersebut.
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah akhirnya uang tersebut
gu
(Rp1.500.000.000,00)
sudah
disampaikan
kepada
BAMBANG
PURNOMO. Saksi pada waktu diperiksa di KPK diperlihatkan uang
mengetahui, dan tidak pernah memegang uang tersebut.
Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018, saksi menelpon BAMBANG
ub lik
ah
A
itu, dan saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak
PURNOMO dan meminta BAMBANG PUNOMO datang ke rumah, selang beberapa menit BAMBANG PURNOMO datang ke rumah
am
selanjutnya saksi menyampaikan “hasil rapat tukar guling” kepada BAMBANG PURNOMO. Fotokopi surat “hasil rapat tukar guling” surat
kegiatan
pemerintahan
ep
merupakan
diserahkan
kepada
ah k
BAMBANG PURNOMO yang pekerjaannya tukang jahit karena saksi sebelumnya
menelpon
Terdakwa
namun
sebelumnya
tidak
In do ne si
R
nyambung sehingga saksi menelpon BAMBANG PURNOMO karena BAMBANG PURNOMO setiap hari bersama Terdakwa.
A gu ng
Bahwa Saksi tidak mengetahui dinas yang menjadi leading sector kegiatan “tukar guling”. Jadi biasanya kalau ada surat atau proposal saksi kemudian menandatangani dan membuat rapat, baru kemudian Sekda membuat tim.
Bahwa Pada saat Terdakwa dan BAMBANG PURNOMO datang ke rumah saksi, kemudian saksi terima sendiri dan kemudian duduknya
lik
datang kemudian, saksi menyakan mengenai kabar dan kemudian melakukan pembicaraan. Selanjutnya pembicaraan pertama adalah mengenai saksi yang mau meminjam uang kepada Terdakwa dengan
ub
m
ah
berdekatan dan hubungannya sudah akrab. Pada saat mereka
mengatakan “MBAH TOLONG SAYA DIPINJAMI DUIT MBAH SATU SETENGAH
MILIAR” kemudian
Terdakwa
ep
ka
SEJUMLAH
mengatakan “SAYA ENGGAK BERANI NGAMBIL UANG BANYAK,
ah
HARI INI SAYA DITARGET KPK DAN DIIINCAR KPK. Saksi
M
pembangunan gedung SMP 3 Kota Blitar pada Dinas Pendidikan, lalu
ng
saksi mengatakan “NANTI MBAH KAN BISA DIPOTONG ITU KALAU
on
Halaman146dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
MBAH MENANG” yang maksudnya nanti kalau uangnya sejumlah
es
R
kemudian sambil bergurau menyampaikan nanti ada proyek lelang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 146
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa, maka pembayarannya dipotong dari kewajiban
ng
membayar fee sejumlah 8 %. Setelah itu kemudian Terdakwa
menanyakan mengenai “tukar guling” tanah dimana Terdaka sudah
menyewa tanah SPBU kemudian Terdakwa mempunyai sebidang
gu
tanah dan mau ditukargulingkan.
Bahwa
Saksi
tidak
mengetahui
apakah
Terdakwa
sudah
Bahwa Setelah Terdakwa menanyakan mengenai tukar guling tanah kemudian Terdakwa pulang.
ub lik
ah
A
mengeluarkan uang ke dinas untuk mengurus tukar guling tanah.
Bahwa Pada saat saksi menyampaikan mengenai fee sejumlah 8%, BAMBANG PURNOMO ada di dekat saksi.
am
Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa mengenai uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
ep
agar diserahkan kepada BAMBANG PURNOMO. Dalam pemikiran
ah k
saksi ketika saksi meminta uang tersebut, cara penyampaian uang
R
langsung kepada saksi.
In do ne si
bahwa Saksi ada menelpon HERMANSYAH PERMADI untuk
A gu ng
menanyakan anggaran pembangunan gedung SMP 3 Blitar tahap 2, dan saksi mendapatkan jawaban anggaaran tersebut sejumlah Rp23 Miliar dari HERMANSYAH PERMADI.
Bahwa Terdakwa yang mengerjakan proyek pembangunan gedung
SMP 3 Blitar tahap pertama, namun saksi tidak mengetahui nilai proyeknya.
Bahwa Saksi sebelumnya pernah menerima pinjaman dari Terdakwa
lik
tiga ratus, lima ratus, tujuh ratus dan sudah saksi kembalikan secara cash. Pada saat saksi meminjam uang kepada Terdakwa tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengerjakan proyek di
ub
m
ah
akan tetapi sudah lama dan kalau tidak salah dengan nilai lima ratus,
Blitar.
ep
ka
Bahwa Pada saat saksi meminjam uang sejumlah lima ratus, tiga ratus, lima ratus, tujuh ratus kepada Terdakwa, saksi sudah menjadi
ah
Walikiota Blitar. Sebelum menjadi Walikota Blitar, saksi tidak pernah
M
Bahwa Saksi pernah hadir pada saat acara halal bihalal di Dinas
on
Halaman147dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
PUPR, pada saat itu saksi ada menyampaikan yakni mengaharapkan
es
R
meminjam uang kepada Terdakwa.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 147
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kepada asosiasi untuk belajar IT, saksi juga menyampaikan kalau
teman-teman mencari rejeki disini kalau Kota Blitar ada partisipasi
ng
yang sifatnya tidak memaksa untuk hari jadi atau kemerdekaan, tolong dibantu agar ramai. Saksi meminta partisipasi kepada rekanan yang mengerjakan proyek karena dia mendapatkan keuntungan akan
gu
tetapi kelihatannya partisipasinya tidak banyak. Bahwa tidak ada yang “partisipasinya” sampai kepada saksi.
meminjam
uang,
Terdakwa
tidak
ada
mengatakan
mau
menyanggupinya dan Terdakwa tidak memberikan janji-janji untuk
ub lik
ah
A
Bahwa Pada saat saksi menyampaikan kepada Terdakwa mau
memenuhi. Saksi tidak menerima pinjaman tersebut.
Bahwa Proyek pembangunan gedung SMPN3 Blitar untuk tahun
am
anggaran sekarang yakni tahun anggaran 2018 dan sampai saat ini belum dilakukan pelelangan.
ep
Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan BAMBANG PURNOMO
ah k
untuk menghubungi Terdakwa.
Atas keterangan saksi MUH. SAMANHUDI ANWAR tersebut, Terdakwa
In do ne si
R
pada pokoknya membenarkan dan menyampaikan bahwa mengenai
permintaan saksi atas pinjaman uang sejumlah Rp1.500.000.000,00
A gu ng
(satu miliar rupiah) saat pertemuan itu saksi tidak menyanggupi secara langsung akan tetapi saksi mempersiapkan uang tersebut.
22) Saksi MOH. AMINURCHOLIS ;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 25 Desember 1965, Jenis Kelamin: Lakilaki,
Agama:
Islam,
Kebangsaan:
Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan:
PNS/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Tempat tinggal: Jl.
lik
Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
ub
m
ah
Cimalaya Gang I No. 4, RT 4, RW 9, Kel. Bendo, Kec. Kepanjenkidul,
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan
ka
tokoh masyarakat di Kota Blitar dan saksi dengan Terdakwa sama-
ah
dimana menjadi panitia.
ep
sama penggemar burung berkicau sehingga ada beberapa lomba
M
Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
on
Halaman148dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
dan Statistik Kota Blitar.
es
R
Bahwa Terdakwa ini merupakan pengusaha/kontraktor.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 148
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar adalah membantu Walikota Blitar dalam
ng
melaksanakan tugas di bidang komunikasi, statistik dan tugas pembantuan.
Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek pembangunan gedung
gu
SMPN 3 Kota Blitar. Proyek ini memang direncanakan sejak lama oleh Dinas PU yang mana proyek tahap pertama sudah selesai dan
Bahwa Proyek pembangunan gedung SMP N 3 tahap kedua belum
dilaksanakan. Saksi belum mengetahui nantinya akan dilaksanakan
ub lik
ah
A
kemudian dilanjutkan untuk tahap kedua.
pelelangan proyek pembangunan gedung SMP N 3 tahap kedua karena saksi tidak memantau disitu.
am
Bahwa
Saksi
tidak
mengetahui
apakah
nantinya
proyek
pembangunan gedung SMPN 3 tahap kedua akan diberikan kepada
ah k
ep
Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN.
Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR mau
maghrib,
ANWAR
A gu ng
SAMANHUDI
sholat
dan
kemudian MUH.
ditelpon
oleh
MUH.
In do ne si
saksi
R
terkait proyek pembangunan gedung SMP N 3 Kota Blitar. Ketika itu
SAMANHUDI
ANWAR
menyampaikan untuk anggaran pembangunan gedung SMP 3 Kota
Bitar tahun 2018. Seingat saksi pada saat itu saksi sampaikan harus tuntas karena pada tahun 2018, karena pada tahun 2019 siswa harus segera
direlokasi
SAMANHUDI
ke
tempat
ANWAR
yang
baru.
menyampaikan
agar
Selanjutnya
MUH.
berikutnya
untuk
dianggarkan pembangunan pasar legi karena pedagang sudah
pasar legi. Bahwa
MUH.
SAMANHUDI
ANWAR
lik
datang sehingga pada tahun 2019 diprioritaskan untuk pembangunan
menelpon
ub
m
ah
menunggu selama dua tahun dan anggaran dari pusat belum kunjung
saksi
dan
menanyakan pagu anggaran SMP N 3 Blitar dan saksi menjawab
ep
ka
pagu anggarannya senilai Rp23 Miliar. Seingat saksi kemungkinan MUH. SAMANHUDI ANWAR telpon pada tanggal 5 Juni 2018 jam 7
ah
malam.
M
barusan ditelpon pak wali” lalu saksi menjawab “iya”, kemudian
Sehingga
memang
benar
membicarakan
masalah
Halaman149dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
semua”.
on
ng
Terdakwa menyampaikan “saya disitu, yang dibicarakan saya dengar
es
R
Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi dan menyampaikan “apa
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 149
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pembangunan gedung SMP 3, pengadaan tanah, pembangunanpembangunan yang lain-lainnya.
ng
Bahwa Menurut pemahaman saksi bahwa yang dimaksud dengan
perkataan Terdakwa “saya disitu, yang dibicarakan saya dengar semua” adalah pada saat MUH. SAMANHUDI ANWAR telepon saksi,
gu
Terdakwa berada bersama-sama dengan MUH. SAMANHUDI
ANWAR.
tentunya kenal dengan Walikota Blitar. Dalam beberapa forum
kegiatan sosial, MUH. SAMANHUDI ANWAR sering mencandai Terdakwa.
ub lik
ah
A
Bahwa Karena Terdakwa merupakan tokoh masyarakat di Kota Blitar,
Bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR memanggil Terdakwa dengan
am
sebutan “MBAH”.
Atas keterangan saksi MOH. AMINURCHOLIS tersebut, Terdakwa pada tidak
mengajukan
mengetahui.
ah k
keberatan
karena
Terdakwa
tidak
ep
pokoknya
In do ne si
R
23) Saksi MUJIONO ;
Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 05 Maret 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki,
A gu ng
Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: PNS/Kepala
Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar, Tempat tinggal: Jln. Manggar No. 60, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga dan
lik
dengan sekarang. Semua proyek-proyek jalan di Kota Blitar ada wilayah kerja saksi.
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa namun saksi tidak kenal dengan
ub
m
ah
Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar sejak tahun 2015 sampai
Terdakwa.
ep
ka
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ini sebagai penyedia barang/jasa dan memiliki perusahaan. Saksi tidak hafal perusahaan milik
ah
Terdakwa.
R
Bahwa Saksi pernah mendengar perusahaan PT. MODERNA
es on
Halaman150dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
TEKNIK PERKASA, PT. SAPTA SARANA.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 150
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Terdakwa ada mengerjakan proyek pembangunan jalan di Kota Blitar, dan pada tahun 2017 Terdakwa ada mengerjakan proyek
ng
sebagai berikut:
Peningkatan Jalan di Jln. Ir. Soekarno Lanjutan
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan
Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur
Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara
ub lik
ah
A
gu
Lanjutan
am
Lanjutan
Peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan perusahaan PT.
ah k
ep
SAPTA SARANA, PT. SARANA MULTI USAHA, PT. MODERNA TEKNIK PERKASA karena saksi mendapatkan informasi dari orang-
In do ne si
R
orang di lapangan bahwa itu grup perusahaan milik Terdakwa. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penjatahan proyek untuk
A gu ng
Terdakwa di Kota Blitar.
Bahwa Saksi kenal dengan HERMANSYAH PERMADI.
Bahwa HERMANSYAH PERMADI tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan penjatahan (ploting) proyek.
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ploting proyek penunjukan langsung.
Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama SRI yang merupakan penyedia barang.
lik
m
ah
Bahwa Kebijakan ploting proyek di tingkat Kepala Dinas.
Bahwa Saksi pernah didatangi ibu SRI yang menanyakan apakah
ub
ada pekerjaan penunjukan langsung.
kontraktor lain.
ep
ka
Bahwa Saksi tidak menerima fee dari Terdakwa maupun dari
R
ah
pendukung stadion.
Bahwa Terdakwa masuk dalam kategori penyedia barang kelas
on
Halaman151dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
besar.
es
Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek pembangunan fasilitas
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 151
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Atas keterangan saksi MUJIONO tersebut, Terdakwa pada pokoknya
ng
tidak mengajukan keberatan.
24) Saksi, MOKHAMAD SIDIK ;
Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Blitar, 17 November 1966, Umur: 51 tahun,
gu
Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl.
Cimalaya No. 11, RT 04 RW 09, Kel. Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Provinsi
Jawa
Timur,
Agama:
Islam,
Pekerjaan/Jabatan:
ASN/Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S2 (Magister Administrasi Publik). Memberikan keterangan di persidangan
ub lik
ah
A
Blitar,
dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
am
sejak 4 tahun yang lalu.
Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ploting pekerjaan untuk
ep
Terdakwa.
ah k
Bahwa Saksi mengetahui adanya demo di SMP N 3 Blitar yang mempermasalahkan tanahnya yakni pembangunan jangan ditanah
In do ne si
R
produktif. Saksi tidak pernah mendengar adanya demontransi yang mepermasalahkan bahwa nanti Terdakwa yang akan mengerjakan.
A gu ng
Bahwa Pada tahun 2018 ada proyek pembangunan/rehabilitasi gedung SMPN 3 Blitar tahap dua, yakni sampai tahapan kami mengirim usulan ke ULP untuk dilaksanakan pelelangan.
Bahwa Proyek pembangunan SMP N 3 Kota Blitar tahap dua tahun
2018 dengan anggaran sejumlah Rp23 Miliar peruntukannya untuk menyelesaikan kelas VIII, IX, parkir dan jalan masuk. Harapannya
pembangunan gedung SMP N 3 Blitar.
lik
Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan mengerjakan proyek Bahwa Saksi menyimpan nomor HP Walikota Blitar yakni MUH.
ub
m
ah
anggaran tersebut diselesaikan pada tahun ini.
SAMANHUDI ANWAR.
pernah
ep
ka
Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018 sekira setelah maghrib, saksi dihubungi
oleh
MUH.
SAMANHUDI
ANWAR
untuk
saksi
tidak
hafal
nilai
anggaran
itu
kemudian
saksi
M
menanyakan/menelpon kepada Kabid saksi yang bernama WILLY.
DIDIN
yang
sebelumnya
menjabat
sebagai
Kabid
Halaman152dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
bernama
on
ng
Setelah itu saksi juga menanyakan kepada Sekretaris saksi yang
es
dan
R
ah
menanyakan jumlah anggaran proyek pembangunan SMP N 3 Blitar,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 152
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Anggaran. Setelah saksi mendapatkan jawaban jumlah anggaran itu kemudian saksi menelpon MUH. SAMANHUDI ANWAR.
ng
Bahwa Selama saksi menjadi kepala dinas, MUH. SAMANHUDI
ANWAR tidak sering menanyakan suatu anggaran suatu proyek di dinas.
Saksi
gu
Bahwa
tidak
ada
telpon
menelpon
AMINURCHOLIS.
dengan
MUH.
Bahwa Proyek pembangunan gedung SMP N 3 Blitar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar.
ub lik
ah
A
Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa.
Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melintas didepan ruangan
am
Walikota Blitar yang sebelum MUH. SAMANHUDI ANWAR. Bahwa Pada waktu pembangunan gedung sekolah SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama tahun 2017, MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak
ah k
ep
menanyakan berapa jumlah anggaran kepada saksi.
Bahwa Proyek pembangunan gedung SMP 3 sudah sesuai dengan
R
spek tetapi memang ada audit dari inspektorat yakni perlu ada klaim
In do ne si
yang harus dibayar dan itu sudah dibayarkan.
A gu ng
Bahwa Saksi ditunjukkan dokumen berupa : 7 (tujuh) lembar printout
Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 953205,
Nama Lelang Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar. Saksi menyatakan mengetahui dokumen tersebut.
Bahwa Saksi ditunjukkan dokumen berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018
oleh
Dinas
SIDIK,SSos.,M.AP.
Pendidikan
Saksi
Kota
menyatakan
Blitar
MOKHAMAD
mengetahui
dokumen
ub
tersebut.
m
Atas keterangan saksi MOKHAMMAD SIDIK tersebut, Terdakwa pada
ep
pokoknya tidak mengajukan keberatan.
Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa SUSILO
berikut: Bahwa
Terdakwa
memberikan
uang
kepada
SYAHRIMULYO
atas
on
Halaman153dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
permintaan dari SUTRISNO yang katanya untuk kepentingan kegiatan
es
PRABOWO alias EMBUN di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai
R
ka
Kepala
lik
ah
tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 153
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tulungagung
R
pemerintah daerah. Karena Terdakwa merasa bekerja di wilayah Kabupaten maka
Terdakwa
bersimpati
untuk
membantu
untuk
ng
SYAHRIMULYO. Jadi Terdakwa tidak pernah langsung memberikan kepada SYAHRIMULYO.
Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan proyek di Kabupaten Tulungagung
gu
mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Proyek yang terdakwa ikuti
adalah yang proyek yang berada di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung
A
yakni proyek pembangunan jalan.
Bahwa SUTRISNO itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten
ub lik
proyek Terdakwa berada di Dinas PUPR maka Terdakwa menjalin hubungan baik dengan SUTRISNO karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan proyek dan untuk kedepannya supaya urusannya dipermudah. Bahwa
Terdakwa
pada
persidangan
keterangannya SUTRISNO.
sebelumnya
sudah
mendengar
ep
ah k
am
ah
Tulungagung. Karena SUTRISNO adalah Kepala Dinas PUPR dan karena
Bahwa Seingat Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai memberikan uang kepada
R
SUTRISNO sejak tahun 2014. Terdakwa memberikan uang kepada
In do ne si
SUTRISNO karena diminta oleh SUTRISNO untuk kepentingan pemerintah daerah (pemda) dan untuk Kepala Daerah yakni SYAHRIMULYO namun
A gu ng
Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar diberikan kepada Kepala Daerah atau tidak.
Bahwa Terdakwa merasa kira-kira memberikan uang kepada SUTRISNO sejumlah Rp14.857.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh
juta rupiah) seperti yang disampaikan SUTRISNO pada persidangan karena
Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya. Terdakwa hanya mencatat kalau SUTRISNO meminta uang dalam tulisan tangan.
lik
harus bekerja terlebih dahulu baru memberikan sejumlah uang. Pada saat
meskipun pekerjaan itu sudah di ploting.
ub
pelelangan, Terdakwa tidak dijamin untuk memenangkan pelelangan tersebut
Bahwa Spesialisasi pekerjaan Terdakwa adalah di aspal.
ep
ka
m
ah
Bahwa Terdakwa tidak mau kalau melakukan sistem ijon proyek. Terdakwa
Bahwa Karena jumlah kontraktor banyak maka ada ploting pekerjaan supaya kontraktor tidak saling beradu (tempuk-tempuk).
Bahwa ada kontraktor lain di Tulungagung yang bernama SONY SANDRA
on
Halaman154dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
mengerjakan proyek spesialisasi di bidang yang sama dengan Terdakwa
es
R
Bahwa Terdakwa memberikan uang setelah Terdakwa mengerjakan proyek.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 154
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
yakni di proyek jalan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah SONY SANDRA memberikan uang atau tidak dalam mengerjakan proyek.
ng
Bahwa Uang yang diberikan kepada SUTRISNO sumbernya berasal dari uang milik Terdakwa sendiri. Proyek itu meskipun keuntungannya tidak banyak namun uangnya kembali kesana lagi (SUTRISNO).
gu
Bahwa Terdakwa mengambil pekerjaan spesialisasi karena Terdakwa memiliki semua alatnya sehingga Terdakwa tidak harus membayar sewa
A
pembelian bahan dan alat lain-lain. Terdakwa bisa mengangkut sendiri sehingga bisa menyisihkan untuk itu (digunakan untuk pemberian kepada
ub lik
Bahwa Setiap Terdakwa selesai melaksanakan pekerjaan, kemudian dilakukan pemeriksaan termasuk dari BPK dan kalau ada kesalahan juga dikenakan denda.
Bahwa Terdakwa tidak pernah ngitung-ngitung pos untuk pemberian kepada SUTRISNO karena selama ini Terdakwa kerja maka Tenaga kerja Terdakwa
ep
ah k
am
ah
SUTRISNO).
bisa kerja dan alat-alat Terdakwa bisa digunakan untuk kerja dan pada
masalah.
In do ne si
R
akhirnya tidak merugikan Terdakwa sendiri. Pokoknya asalkan pas tidak
A gu ng
Bahwa Fee yang diberikan oleh kontraktor itu keuntungannya 10 % maka
kalau ada proyek Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka feenya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Bahwa Terdakwa tidak ingat detail proyek yang dikerjakan pada tahun 2016
s.d. 2018 karena sudah ada yang mengurusin sendiri yakni DIANA dan orang-orang lapangan.
Bahwa Pada bulan Mei 2018, SUTRISNO menelpon Terdakwa dan Terdakwa
menyampaikan
berapa
nilainya?.
Setelah
lik
Selanjutnya
itu
SUTRISNO memperkenalkan Terdakwa dengan AGUNG PRAYITNO di
ub
rumah Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018.
Bahwa SUTRISNO bersama-sama dengan AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa, lalu SUTRISNO memperkenalkan Terdakwa dengan
ep
ka
m
ah
menyampaikan kalau mau meminta bantuan untuk SYAHRIMULYO.
AGUNG PRAYITNO. Selanjutnya SUTRISNO menyampaikan “KALAU NANTI MAS AGUNG KESINI, NANTI TOLONG KASIHKEN PAK AGUNG
Terdakwa menyampaikan kepada SUTRISNO bagaimana perhitungannya
on
Halaman155dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
dan dijawab oleh SUTRISNO “POKOE HITUNGANNYA DENGAN DIA”.
es
R
AJA” kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan SUTRISNO tersebut.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 155
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Terdakwa mumet.
R
Karena Terdakwa diminta dan ditelpon terus oleh SUTRISNO maka
ng
Bahwa Terdakwa pertama memberikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) kemudian diingatkan oleh SUTRISNO dengan mengatakan
“KOK JUMLAHNYA SEKIAN, MASIH KURANG, OJO DIITHIR ITHIR”.
gu
Terdakwa lalu bertanya dengan SUTRISNO “MAUNYA BERAPA” dan pada
kedatangan yang kedua AGUNG PRAYITNO mengambil uang sejumlah
A
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pada pengambilan yang ketiga
sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana SUTRISNO
ub lik
operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada SYAHRIMULYO melalui AGUNG
PRAYITNO
atas
permintaan
SUTRISNO
total
sejumlah
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
ep
Bahwa Terdakwa mengatakan kepada SUTRISNO bahwa sedang diawasi oleh OJK (Otoritras Jasa Keuangan) karena mengambil uang di Bank kalau
ah k
am
ah
menyuruh AGUNG PRAYITNO untuk mengambil uang kemudian terjadi
pengeluarannya tidak seimbang itu mesti ditanya. Jadi Terdakwa harus
In do ne si
R
menyesuaikan dengan kapasitas untuk mengambil uang di Bank. Pada saat itu kemampuan Terdakwa tidak sebesar yang diminta oleh SUTRISNO.
A gu ng
Selain itu Terdakwa menghindar dari permintaan SUTRISNO namun
bagaimana lagi karena Terdakwa tidak bisa menghindar dari permintaan
tersebut. Terdakwa tidak ingat bagaimana respon SUTRISNO namun pada intinya SUTRISNO memaksa untuk meminta.
Bahwa Terdakwa bertemu SYAHRIMULYO pada saat acara mantu saja sekitar tahun 2014. Pada saat Terdakwa bertemu dengan SYAHRIMULYO pada saat terdakwa sudah mulai kerja di Kabupaten Tulungagung.
lik
tahun 2016 dan 2017 namun ada di dalam daftar barang bukti.
ub
Bahwa plotingan proyek untuk Terdakwa dan SONY SANDRA dan kontraktor lain dibuat setiap tahun.
ep
Bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya fee proyek diberikan setelah Terdakwa bekerja (proyek dikerjakan). Untuk tahun 2018 Terdakwa sudah
fee terlebih dahulu.
Bahwa SUTRISNO meminta fee kepada Terdakwa terlebih dahulu fee proyek
on
Halaman156dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
tahun 2018 meskipun proyek belum selesai karena mungkin SUTRISNO
es
mengerjakan proyek dan proyek sebelum selesai namun Terdakwa dimintai
R
ka
m
ah
Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah pemberikan kepada SUTRISNO pada
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 156
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
dimintai tolong oleh SYAHRIMULYO untuk meminta uang kepada Terdakwa dan bukan pinjaman.
ng
Bahwa Terdakwa tidak ingat perusahaan-perusahaan milik Terdakwa, namun semua dibawah pengendalian Terdakwa.
Bahwa Yang berwenang mengeluarkan uang dari perusahaan-perusahaan
gu
milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri termasuk untuk proyek-proyek yang secafa formal ditandatangani oleh EKA YONGTONO.
A
Bahwa EKA YONGTONO merupakan anak Terdakwa.
Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek stadion supriyadi Kota Blitar.
ub lik
Bahwa Selain sebagai tetangga, MUH SAMANHUI ANWAR juga merupakan orang asli Blitar.
Bahwa Sebelum MUH. SAMANHUDI ANWAR menjadi Walikota Blitar, Terdakwa sudah bekerja (mengerjakan proyek) di Kota Blitar.
ep
Bahwa Pada saat MUH. SAMANHUDI ANWAR masuk menjadi Walikota
ah k
am
ah
Bahwa Terdakwa tahu dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR sejak kecil.
Blitar, dan karena ada hubungan pertemanan serta Terdakwa sudah merasa
R
menjadi bagian masyarakat Kota Blitar. Jadi kalau ada kegiatan apapun,
In do ne si
Terdakwa selalu ikut membantu termasuk apa yang selama ini dilakukan
A gu ng
Walikota kepada Terdakwa untuk meminta bantuan.
Bahwa MUH SAMANHUDI ANWAR dilantik menjadi Walikota Blitar kira-kira tahun 2010.
Bahwa Pada tahun 2010, Terdakwa sudah mengerjakan proyek di Kota Blitar.
Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah pasti uang yang diberikan kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR karena pemberian secara sedikit-sedikit dan dicicil-cicil, dengan jumlah total kira-kira sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam
lik
ah
miliar rupiah) sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
secara langsung, dimana Terdakwa dihubungi kemudian bertemu dengan
ub
MUH SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas dan selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR meminta uang kepada Terdakwa. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan MUH SAMANHUDI ANWAR.
ep
ka
m
Bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR yang meminta uang kepada Terdakwa
Bahwa Terkadang terdakwa memberikan uang kepada MUH SAMANHUDI ANWAR sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terkadang
Pokoknya kalau ditotal kira-kira sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
on
Halaman157dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
rupiah) sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
es
R
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jumlah pemberian itu tidak pasti.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 157
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Bahwa Terdakwa mendapatkan plotingan proyek untuk proyek jalan di Kota Blitar.
ng
Bahwa MUH SAMANHUDI ANWAR tidak hitung-hitungan fee, jadi kalau MUH. SAMANHUDI ANWAR membutuhkan uang maka akan meminta
kepada Terdakwa. Selama ini kalau MUH. SAMANHUDI ANWAR perlu uang
gu
maka Terdakwa akan memberikan namun Terdakwa tidak mau dikait-kaitkan
MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota dan Terdakwa sebagai
A
kontraktor. Jadi sebenarnya Terdakwa dirugikan.
Bahwa pelaksanaan lelang tetap terbuka, Terdakwa mendapatkan ploting
ub lik
ah
proyek karena di daerah itu terutama di Blitar yang memiliki peralatan dan persyaratan administrasi yang bisa mengerjakan jalan hanya perusahaan
milik Terdakwa. Dari temen-temen yang ada di dalam kota itu, cenderung
sesuai instruksi dari presiden katanya kita tidak boleh monopoli maka kita disuruh membantu. Sehingga kepala daerah membuat kebijaksanaan sendiri,
ep
ah k
am
tidak ada yang punya, tetapi karena ada permintaan dari pemerintah kota
supaya Terdakwa tidak mengambil kemana-mana akhirnya kita dibatasbatasi itu. Terdakwa kemudian membantu teman-teman yang lain supaya dia
In do ne si
R
mendapatkan pekerjaan.
Bahwa Kalau lelang dilaksanakan terbuka maka peserta selain yang di Kota
A gu ng
Blitar tetap bisa mengikuti lelang.
Bahwa Sepengetahuan saksi ada instruksi presiden bahwa diutamakan putra daerah.
Bahwa Terdakwa di ploting pekerjaan namun hal itu tidak menjamin kita menjadi pemenang pekerjaan.
Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam melakukan pelelangan ada peserta
pendamping,
ide
peserta
pendamping
dalam
lik
pelelangan berasal dari pemda sendiri dimana mengharapkan supaya tidak berbenturan dimana Terdakwa memiliki perusahaan-perusahaan.
ub
Bahwa Terdakwa mendapatkan plotingan pekerjaan di Blitar setiap awal tahun.
Bahwa Terdakwa tidak ingat nilai proyek Stadion Supriyadi Blitar.
ep
ka
m
ah
menggunakan
Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Walikota Blitar kemudian dia mengatakan mau pinjam uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
ANWAR
mengatakan
“IKI
ANU
LO,,
SMP
3
ADA
on
Halaman158dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
KELANJUTAN TAHAP DUA” kemudian Terdakwa mengatakan “TRUS LA
es
SAMANHUDI
R
rupiah). Sebetulnya Terdakwa saat itu sudah tidak mau, kemudian MUH.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 158
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
PO” lalu MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan “ENGKO KALAU LELANG AWAKMU MELOK”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “YA,
ng
MELOK.. TRUS KAREPMU PIYE”, atas penyampaian itu MUH. SAMANHUDI
ANWAR menjawab “ITU KAN 23 M”. Sebelumnya MUH. SAMANHUDI
ANWAR menanyakan nilai proyek terlebih dahulu ke Kepala Dinas
gu
Pendidikan (MUH. SIDIK), kemudian menanyakan juga kepada M. AMIN NURCHOLIS melalui telepon.
A
Bahwa Setelah Terdakwa mengatakan agak tidak mau, kemudian MUH.
SAMANHUDI ANWAR bercerita mengenai proyek SMP N 3 Blitar dan
ub lik
ah
menyampaikan anggarannya sejumlah Rp23 Miliar dan mengatakan “IKI AKU ENGKO 8 %, TERUS NANTI YANG 2 % SUPAYA DIBAGIKAN KE DINASNYA”.
Terdakwa
kemudian
mengatakan
“AWAKMU
LO
KOK
am
PENAKMEN, PROYEK KI LO PROYEK BESAR, SEKARANG ITU TIDAK BISA KALAU MAU SEPERTI ITU, AKU MBOK JAMIN ENTUK SASARANYA MENJADI
PEMENANG
YA
SULIT”.
Terdakwa
selanjutnya
ep
UNTUK
ah k
mengatakan “TAPI YA GAK PAPA, AKU IKUT KALAU KAMU MAU PINJAM YA PINJAM” kemudian MUH. SAMANHUDI ANWAR pinjam terlebih dahulu
In do ne si
R
akan tetapi nanti dihitung sebagai fee sebesar 8 %. Setelah itu Terdakwa pulang bersama-sama dengan BAMBANG PURNOMO (TOTOK). Terdakwa
A gu ng
di jalan ngomel-ngomel mengatakan “IKI HUDI KURANG AJAR, AKU DIPLEKOTHO (DIKERJAIN) IKI, TAPI KALAU GAK DIKEI DIA BUTUH BANGET”. Selanjutnya Terdakwa menyediakan uang tersebut besok harinya karena Terdakwa harus berkonsultasi dengan Bank Maybank. Terdakwa
kemudian mengambil uang di Bank Maybank lalu kerumah BAMBANG PURNOMO (TOTOK) untuk menitipkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00
memerintakan
untuk
menitipkan
PURNOMO (TOTOK).
uang
kepada
lik
ANWAR
BAMBANG
ub
Bahwa Pada saat di rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR, bahwa benar MUH. SAMANHUDI ANWAR memerintahkan Terdakwa untuk menitipkan uang kepada BAMBANG PURNOMO (TOTOK)
Bahwa Terdakwa yang mengajak BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ke
ep
ka
m
ah
(satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut karena MUH. SAMANHUDI
rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR.
MUH. SAMANHUDI ANWAR dan bertetangga.
ng
Bahwa Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
on
Halaman159dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
lima ratus juta rupiah) kepada BAMBANG PURNOMO (TOTOK) di depan
es
R
Bahwa BAMBANG PURNOMO (TOTOK) sudah sejak kecil kenal dengan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 159
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
rumah BAMBANG PURNOMO (TOTOK) dengan cara dioper dari mobil
Terdakwa kemudian ditaruh di ke mobilnya BAMBANG PURNOMO (TOTOK)
ng
di dalam garasi. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG
PURNOMO “TOK, IKI LEK NDAK DIJUMUK DEWE PAK WALI, JANGAN DIKASIH”. Terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO bahwa
gu
uang jangan diberikan kalau tidak diambil sendiri oleh MUH. SAMANHUDI
ANWAR dan menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO (TOTOK) agar
A
jangan mau kalau disuruh mengantarkan uang. Kalau tidak diambil oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR, agar uang tersebut dikembalikan kepada
ub lik
Bahwa Setelah Terdakwa di rumah kemudian sudah ada penyidik KPK, dan petugas KPK yang bernama WAHYU meminta Terdakwa untuk menelpon orang yang diberikan dus (BAMBANG PURNOMO), selanjutnya Terdakwa
am
ah
Terdakwa.
menelpon BAMBANG PURNOMO dan menyampaikan “TOK, DUITE
ep
GOWONEN GE OMAH, IKI WIS ENEK KPK” lalu orang KPK mengatakan
ah k
“JANGAN BILANG KALAU ADA KPK”. Terdakwa lalu menyampaikan “LO PIYE PAK, KAN MEMANG ADA KPK”. BAMBANG PURNOMO (TOTOK) lalu
PURNOMO
(TOTOK)
ditangkap
KPK.
In do ne si
BAMBANG
R
datang ke rumah dan dia penasaran seperti apa KPK itu, dan selanjutnya Uang
sejumlah
A gu ng
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diamankan oleh KPK.
Bahwa mestinya BAMBANG PURNOMO (TOTOK) mengetahui kalau bungkusan dalam kardus itu adalah uang.
Bahwa Terdakwa datang ke rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR bersama dengan TOTOK. Pada saat itu MUH. SAMANHUDI ANWAR ada
menelpon MUH. SIDIK dan M. AMIN NURCHOLIS untuk menanyakan jumlah
lik
menanyakan anggaran kepada siapa yang Terdakwa tidak ketahui dan dia bilang anggaranya Rp23 Miliar.
ub
Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek SMP N 3 Blitar tahap 1 tahun 2017 dan rencananya proyek SMP N 3 Blitar tahap dua dikerjakan pada tahun 2018.
ep
ka
m
ah
anggaran SMP N 3 Blitar. MUH. SIDIK pada saat ditelpon mengatakan akan
Bahwa Rp23 Miliar adalah pagu anggaran proyek pembangunan SMP N 3 Blitar, kira-kira penawarannya sejumlah Rp18 Miliar. Kalau nanti Terdakwa
on
Halaman160dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dinas.
ng
juta rupiah) merupakan nilai fee 8% nanti yang 2 % merupakan jatah kepala
es
R
memenangkan proyek maka nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 160
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jatah untuk SUTRISNO pribadi karena Terdakwa memberikan uang setiap SUTRISNO meminta. Terdakwa tidak
Bahwa
ng
mengurus mengenai permintaan untuk kepentingan pemda itu seperti apa. semestinya
SYAHRIMULYO
SUTRISNO
karena
itu
SUTRISNO
merupakan yang
orang
mengumpulkan
gu
kontraktor di Kabupaten Tulungagung.
Bahwa
Terdakwa
tidak
pernah
melakukan
uang
konfirmasi
SYAHRIMULYO apakah uangnya sampai atau tidak.
A
kepercayaan
dari
kepada
Bahwa Selama mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Tulungagung proses/prosedur
lelang
yang
diminta
oleh
panitia
ub lik
mengikuti
pengadaan. Jadi semestinya perusahaan Terdakwa ketika memenangkan pekerjaan sudah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ada. Bahwa Jadi sebenarnya Terdakwa ini termasuk yang dibatasi oleh pemda karena kalau tidak dibatasi maka Terdakwa boleh menawar semaunya saja. Akan tetapi pemda kan memiliki kebijaksanaan untuk supaya pekerjaan ada
ep
ah k
am
ah
selalu
pemerataan pekerjaan dengan pengusaha-pengusaha di daerah. Tujuan
R
ploting sebenarnya adalah untuk pemerataan pekerjaan.
In do ne si
Bahwa Selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki inisiatif untuk memberikan
A gu ng
sejumlah uang kepada pejabat didaerah, jadi selama ini Terdakwa diminta oleh pejabat di daerah. Terdakwa tidak mau melakukan ijon proyek.
Bahwa Pada pertemuan antara Terdakwa, BAMBANG PURNOMO (TOTOK) dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR ada permintaan pinjaman dari MUH.
SAMANHUDI ANWAR sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu terdakwa tidak menanyakan
pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk apa, dan pada saat itu Terdakwa
untuk SMPN 3 Kota Blitar. Pada
akhirnya
Terdakwa
menyediakan
uang
sejumlah
ub
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang pribadi Terdakwa dan uang tersebut belum sampai ke Walikota Blitar.
ep
Bahwa Dari proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan, keuntungan maksimal sejumlah 10 %. Kalau dilihat dari jumlah yang fee yang diminta, sebetulnya kalau kita bilang ya tidak apa-apanya ya kita kerja aja dan tenaga kerja kita
on
Halaman161dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
es
R
bisa ditekan.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
Bahwa
lik
ah
belum mengerjakan proyek di Kota Blitar dan belum ada pelelangan proyek
Halaman 161
MUH.
SAMANHUDI
ANWAR
kalau
meminta
R
Bahwa
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
uang
dengan
menggunakan istilah meminjam “NYILIH NDISIK”. Pemahaman Terdakwa
ng
kalau MUH. SAMANHUDI ANWAR meminjam artinya meminta uang.
Bahwa Terdakwa pernah tidak memenuhi permintaan uang dari SUTRISNO,
karena Terdakwa tidak mau kalau sering-sering diminta uang. Saksi tidak
gu
ingat jumlah yang diminta saat itu.
Bahwa Terdakwa mau memenuhi permintaan uang dari SUTRISNO karena
A
kalau tidak dipenuhi maka Terdakwa bisa dihilangkan dari proyek-proyek / tidak mendapatkan proyek. Terdakwa mau memberikan uang supaya usaha
ub lik
Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
am
ah
Terdakwa berjalan lancar.
barang bukti nomor 1 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing warna hitam, dengan nomor model yang
ah k
ep
tertera pada bagian belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya
barang bukti nomor 2 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk
A gu ng
In do ne si
7264 3368 00.
R
terdapat SIM Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210 0857
Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.
barang bukti nomor 3 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk
Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian
barang bukti nomor 4 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk
lik
Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian
ub
belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.
barang bukti nomor 5 berupa 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode
ep
ka
m
ah
belakang ponsel RM-1134.
CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP
barang bukti nomor 6 berupa 14 (empat belas) buku cek terpakai BII.
barang bukti nomor7 berupa 15 (lima belas) buku cek BII.
on
Halaman162dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
es
R
050800 bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 162
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti nomor 8 berupa 5 (lima) buku Bilyet Giro.
barang bukti nomor 9 berupa 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT
R
ng
MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.
barang bukti nomor 10 berupa 1 (satu) buah amplop bertulisan
gu
“MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.
barang bukti nomor 11 berupa 1 (satu) buah amplop bertulisan
ah
barang bukti nomor 14 berupa 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
ub lik
A
“MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.
a. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.
am
(foto)
barang bukti nomor 20 berupa Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu
ep
ah k
Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar. (foto) barang bukti nomor 122 berupa penyitaan data “data termin” dari
R
In do ne si
komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak
A gu ng
di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk
:
Verbatim,
Kapasitas
:
4.7
GB,
Nomor
Kode
:
MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
barang bukti nomor 123 berupa
penyitaan data “folder upload” dari
komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak
di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping
sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
barang bukti nomor 124 berupa penyitaan data “folder upload” dari
ub
komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping
ep
DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah
barang bukti nomor 117 berupa 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT
on
Halaman163dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
MODERNA TEHNIK PERKASA.
es
R
sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah
ka
m
ah
DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode :
Halaman 163
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat-surat dan barang bukti sebagai berikut:
ng
Bukti surat :
1. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan
nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah
gu
dirobek.
2. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
ub lik
ah
A
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
am
Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 3. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
ep
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
ah k
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
In do ne si
R
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
A gu ng
Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
4. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran
lik
Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
5. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-
Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
ub
1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati
6. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa
ep
Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI�. (satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018. (satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
ng
8. 1
Nomor:
on
Halaman164dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.
es
7. 1
R
ka
m
ah
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 164
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
9. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
ng
813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.
10. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
gu
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai
A
Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :
ub lik
ah
11. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.
am
12. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :
ep
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
ah k
Kabupaten Tulungagung 13. 1
(satu)
bundel
dokumen
surat
perjanjian
Nomor:
In do ne si
R
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
A gu ng
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah
14. 1
(satu)
bundel
dokume
surat
perjanjian
Nomor
:
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo
Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh,
lik
Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi
15. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:
ub
m
ah
Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan
05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai
Rp.
2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia
ka
ep
Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa
(overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
dari
BUD
senilai
Rp.
Halaman165dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
on
ng
16. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
es
R
Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 165
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan
untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
ng
ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)
pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten
gu
Tulungagung (BK Provinsi)
17. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan
2821
Tahun
2013
tentang
pengesahan
pengangkatan
Bupati
Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;
ub lik
ah
A
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-
18. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal
am
tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai
ep
dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.
ah k
19. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.
In do ne si
R
20. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 21. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
A gu ng
22. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
23. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
24. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.
25. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS,
ub
pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
ep
26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN
ah
ka
lik
Provinsi Jawa Timur.
m
ah
35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung
MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA
ng
M
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
on
Halaman166dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
es
R
APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 166
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
27. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN
ng
GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
gu
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
(OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS
ub lik
ah
A
28. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8,
am
PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA
ep
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
ah k
2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00. 29. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN
In do ne si
R
III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.
A gu ng
BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANGTUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA
KARUNIA
TULUNGAGUNG
ABADI
TA
sumber
2016
dana
(DAK+)
APBD
dengan
nilai
8.046.963.000,00.
KABUPATEN kontrak
Rp.
30. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT
tertanggal
14-10-2016
TULUNGAGUNG
TA
2016
(DAK+)
dengan
nilai
dengan
kontrak
ub
5.211.198.000,00.
lik
ah m
(DAK+)
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN Rp.
31. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK,
ka
JL.
TAWANG-PAGERSARI,
JL.
ep
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
Rp. 6.041.114.000,00.
ng
32. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
on
Halaman167dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017
es
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 167
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak
ng
Rp. 3.759.023.000,00.
33. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-
gu
2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
A
kontrak Rp. 4.931.487.000,00. (satu)
bundel
foto
copy
kontrak
pekerjaan
PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN -
ub lik
ah
34. 1
MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
am
2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
35. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI -
ah k
KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
In do ne si
R
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
A gu ng
36. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)
RUAS
JALAN
PUNJUL
-
PICISAN,
RUAS
JALAN
GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN
RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
lik
37. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -
RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS
JALA
BUMI
TULUNGAGUNG
MEGAH TA
dana
2017
(DAU)
dengan
APBD nilai
KABUPATEN kontrak
Rp.
R
5.214.146.000,00.
sumber
38. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN
ng
on
Halaman168dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
es
PT.
ep
ka
JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ub
PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ),
m
ah
dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
Halaman 168
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
ng
39. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN
gu
JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
A
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
ub lik
ah
40. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS
JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-
am
06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
ep
kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
ah k
41. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018
In do ne si
R
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak
A gu ng
Rp. 7.895.999.000,00.
42. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS
JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON
dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
lik
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU)
43. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ub
m
ah
tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN
ka
PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI
ep
RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan
ah
TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.
ng
4.271.026.000,00.
on
Halaman169dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
44. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
es
R
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 169
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal
23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
ng
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
45. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
gu
JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
A
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.
ub lik
ah
46. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI
am
MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
ep
47. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan
ah k
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr.
In do ne si
2016-2021.
R
MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan
A gu ng
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan
Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.
Barang bukti :
1. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing
lik
ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop
ub
4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.
2. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030
ep
1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569
R
9905 01.
3. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor
on
Halaman170dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.
es
ka
m
ah
warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 170
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
4. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di
ng
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.
5. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP
gu
051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan
A
tulisan “Maybank” dengan nomor:
6. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;
ub lik
8. 5 (lima) buku Bilyet Giro.
9. 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018. 10. 1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.
ep
ah k
am
ah
7. 15 (lima belas) buku cek BII;
11.
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.
In do ne si
R
12. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.
A gu ng
13. 1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725, dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan password 0102.
14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
lik
ah
.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan
.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.
ub
casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakangponselSM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo
ep
Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan
R
tulisan Sandisk Ultra 32 GB
16. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor
ng
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di
on
Halaman171dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017
es
ka
m
15. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 171
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01
ng
17. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek 18. 1
(satu)
bundle
fotokopi
Keputusan
Bupati
Tulungagung
nomor
gu
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
Anggaran,
A
Bendahara
Bendaharan
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Pengeluaran
Pembantu,
Penerimaan
Pembantu
Bendahara
Bendahara dalam
Pengeluaran,
Penerimaan
Pelaksanaan
dan
Anggaran
19. 1
(satu)
bundle
fotokopi
Keputusan
Bupati
Tulungagung
nomor
188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran,
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu,
Bendaharan
Penerimaan
ep
ah k
ub lik
2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
am
ah
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
Pembantu
Bendahara
Bendahara
dalam
Pengeluaran,
Penerimaan
Pelaksanaan
dan
Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
In do ne si
R
2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
20. Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
A gu ng
dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar
21. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo
tulisan Transcend Premium 400x 8GB
lik
ah
Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan
ub
nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.
ep
ka
m
22. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan
23. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-
Tulungagung Provinsi Jawa Timur
ng
24. 1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan� kontrak PT. Tata Karunia
on
Halaman172dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.
es
R
1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 172
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
25. 1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal
ng
17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan
dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).
gu
26. 1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal :
A
Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik
ub lik
Tehnik Perkasa”.
28. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.
29. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT.
ep
ah k
am
ah
Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna
Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.
In do ne si
R
30. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.
A gu ng
31. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.
32. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.
33. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.
Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.
lik
ah
34. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom
ub
3 Kota Blitar Tahun 2017”.
36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst. (satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
ep
37. 1
Perjanjian
Nomor
:
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018. (satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor:
R
38. 1
on
ng
Halaman173dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
gu A
es
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
35. 1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN
Halaman 173
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan
ng
mengikuti pelelangan
40. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.
gu
41. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
A
42. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
ub lik
Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 44. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 45. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
ep
ah k
am
ah
43. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
46. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.
In do ne si
R
47. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.
A gu ng
48. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
49. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa
lik
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1
ub
lembar daftar lampirannya.
52. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai
ep
ka
m
ah
51. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
daerah
(DPA-SKPD)
tahun
anggaran
2018
Nomor
:
ng
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten
on
Halaman174dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Tulungagung.
es
perangkat
R
53. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 174
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
perangkat
R
54. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja daerah
(DPA-SKPD)
tahun
anggaran
2018
Nomor
:
ng
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung 55. 1
(satu)
bundel
dokumen
surat
perjanjian
tanggal
gu
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018
29
Nomor:
Maret
2018
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
A
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah bundel
dokume
surat
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018
perjanjian
Nomor
Tanggal
23
Maret
:
2018
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan
am
Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia
ep
ah k
(satu)
ub lik
ah
56. 1
Abadi
R
Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang 58. 1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018
In do ne si
57. 1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018
A gu ng
59. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00
kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa
Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
dari
lik
05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
BUD
senilai
Rp.
ub
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada
ep
kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung
R
(BK Provinsi)
61. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan
on
Halaman175dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013
es
ka
m
ah
60. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 175
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;
ng
62. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo,
gu
SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita
Acara Pengangkatan Sumpah.
A
63. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA02RD25042808 1.
64. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan
ub lik
SIM card: 082244720971.
65. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.
66. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SM-
ep
ah k
am
ah
IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor
G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429. 67. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver,
In do ne si
081217962635
R
model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor
A gu ng
68. 1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua belas) nomor.
69. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-
J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor 082231691912
70. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian
Simcard Nomor 08121722162
lik
ah
hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta
ub
dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.
72. 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.
ep
ka
m
71. 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru
73. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26
74. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.
on
Halaman176dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
7804”.
ng
75. 1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB
es
R
April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 176
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
76. 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.
77. 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan
ng
nilai.
78. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.
79. 1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan
gu
dibelakang berisi angka dan huruf.
80. 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.
A
81. 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.
82. 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS
ub lik
83. 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.
84. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.
85. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.
ep
ah k
am
ah
LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
86. 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda contreng.
dibelakang.
In do ne si
R
87. 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan
A gu ng
88. 1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.
89. 2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.
90. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan
“Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.
perencanaan”.
lik
ah
91. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan
92. 1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.
ub
judul “REPORT PAD”.
94. 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya. 95. 1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.
ep
ka
m
93. 1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan
96. 1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.
R
97. 3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan
es
(Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.
ng
98. 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.
on
Halaman177dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
99. 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 177
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
100. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.
ng
101. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,
Warna :
Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya
gu
terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032
3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode :
A
89900068
94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY
YAOMEI.
ub lik
belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-. 103. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.
104. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan
ep
ah k
am
ah
102. 1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima
isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-. 105. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR
In do ne si
R
(BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.
A gu ng
106. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.
107. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.
lik
20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power
ub
Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.
109. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB,
ep
S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview). 110. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SM-
ah
ka
m
ah
108. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:
terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk
on
Halaman178dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.
es
R
N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 178
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
111. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040,
ng
yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.
gu
112. 1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.
A
113. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.
ub lik
TAHUN ANGGARAN 2017”.
115. 1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.
116. 1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik. 117. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA. 118. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.
ep
ah k
am
ah
114. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG
119. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH. 120. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
In do ne si
R
121. 1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.
A gu ng
122. Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan
dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
123. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh
lik
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan
ub
"Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
124. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh
ep
ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas
ah
ka
m
ah
ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan
"Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada
on
Halaman179dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
tanggal 4-7-18.
es
R
: 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 179
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
125. Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:
ep
ah k
am
ub lik
ah
A
gu
ng
00402100000043 dengan nilai hash:
126. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU
In do ne si
R
1.151.959.732.000,-“.
127. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF
A gu ng
RANCANGAN APBD TA 2018”.
128. 3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.
129. 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.
130. 2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.
131. 2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. lembar
“RINGKASAN
APBD
MENURUT
URUSAN
lik
(empat)
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN
ub
2018”.
133. 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN
2017”.
ep
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN
134. 2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
R
SKPD PADA APBD 2018”.
on
Halaman180dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dalamnya.
ng
“BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan tangan di
es
135. 1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan tulisan
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
132. 4
Halaman 180
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
136. 1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya.
ng
137. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral, bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
gu
138. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan
ub lik
di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.
140. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.
141. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.
ep
ah k
am
ah
A
139. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan
142. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang terletak di
In do ne si
R
lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R
merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-
A gu ng
CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.
143. Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :
Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5,
Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.
lik
ah
dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas
ka
: 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan
ep
tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.
131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima
ng
on
Halaman181dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Jabatan Bupati Tulungagung.
es
R
145. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan
ub
m
144. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file
Halaman 181
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
146. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.
ng
147. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 351564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
gu
148. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK
Pengangkatan
menjadi
CPNS,
Pengangkatan
menjadi
PNS,
A
pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
ub lik
150. 3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan 2018.
151. 3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018. 152. 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.
ep
ah k
am
ah
149. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.
153. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN
In do ne si
R
APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -
MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA
A gu ng
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
154. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN
RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.
lik
ah
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
18.298.273.000,00.
ub
m
155. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI
ka
– PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN
ep
GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP
ah
SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN
tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH
ng
M
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK)
on
Halaman182dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.
es
R
KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK)
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 182
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
156. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN
III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN
ng
SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-
TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. KARUNIA
gu
TATA
TULUNGAGUNG
ABADI
TA
sumber
2016
dana
(DAK+)
APBD
dengan
nilai
8.046.963.000,00.
A
KABUPATEN
kontrak
Rp.
JALA
BUMI
TULUNGAGUNG
MEGAH TA
2016
ub lik
KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.
sumber
dana
(DAK+)
dengan
5.211.198.000,00.
APBD
nilai
KABUPATEN kontrak
Rp.
158. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. JL.
TAWANG-PAGERSARI,
ep
TUNGGANGRI-BETAK,
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO
ah k
am
ah
157. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN
(DAK+)
tertanggal
JL.
14-10-2016
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
In do ne si
6.041.114.000,00.
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.
A gu ng
159. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.
160. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
lik
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
ub
4.931.487.000,00.
JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-
ep
03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
R
3.364.903.000,00.
162. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI -
ng
on
Halaman183dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO
es
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
161. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN
ka
m
ah
RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-
Halaman 183
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
ng
dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
163. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)
RUAS
JALAN
PUNJUL
-
PICISAN,
RUAS
JALAN
gu
GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN
JARAKAN
-
MOJOARUM
tertanggal
20-09-2017
dengan
ub lik
dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
ep
ah k
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
164. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
am
ah
A
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.
In do ne si
R
165. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN
A gu ng
DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
166. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),
JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN
lik
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.
ub
4.820.168.000,00.
167. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN
ka
m
ah
DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan
ep
TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
ng
168. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
on
Halaman184dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan
es
4.448.353.000,00.
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 184
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG
TA
2018
(DAK)
dengan
nilai
ng
7.895.999.000,00.
kontrak
Rp.
169. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS
gu
JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN
ub lik
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai
170. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI
ep
ah k
03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
am
ah
A
DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-
(BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018
In do ne si
R
(BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.
171. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
A gu ng
(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 2305-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
172. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan
TULUNGAGUNG
TA
2018
(DAK)
dengan
3.936.866.000,00.
nilai
kontrak
lik
ah
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN Rp.
ub
m
173. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH
ka
ep
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang
ng
dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”.
on
Halaman185dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
175. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000
es
R
174. 1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 185
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.
176. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456
ng
IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.
177. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.
gu
178. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.
A
179. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.
ub lik
IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.
181. 1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.
182. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233
ep
ah k
am
ah
180. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233
IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 183. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456
In do ne si
R
IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016
184. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan
A gu ng
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016
tertanggal
11
Februari
2016
tentang
Pengangkatan
sdr.
MUH.
SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
185. 2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017
Menimbang bahwa bukti surat danbarang bukti yang diajukan Penuntut
Umum telah disita secara sah menurut hukum, dandihadapan Majelis, Penuntut
Penasihat Hukum Terdakwa, oleh
kepada para saksi, Terdakwa dan
lik
ah
Umum telah menunjukkan barang bukti
karena itu barang bukti tersebut dapat
ub
Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, bukti surat-surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
ep
1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT MODERNA MULTI PERKASA bergerak
R
dalam bidang jasa konstruksi;
2. Bahwa PT MODERNA MULTI PERKASA dan perusahaan yang terafiliasi
ng
dengan group tersebut adalah PT SARANA MULTI USAHA, PT TATA
on
Halaman186dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
KARUNIA ABADI dan PT JALA BUMI MEGAH;
es
ka
m
digunakan untuk memperkuat pembuktian;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 186
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
3. Bahwa PT SARANA MULTI USAHA milik Terdakwa dan yang mengendalikan juga Terdakwa dan direkturnya adalah Ahmad Syarif. Komisarisnya adalah Eko
ng
Yongtono (menantu dari Terdakwa) bergerak dalam bidang jasa konstruksi;
4. Bahwa PT TATA KARUNIA ABADI adalah milik Terdakwa, direkturnya adalah Michael Indrayana (Cucu dari Terdakwa), yang mengendalikan adalah
gu
Terdakwa;
5. Bahwa PT JALA BUMI MEGAH Direkturnya adalah Ir.Hermanto (Adik Ipar
A
Terdakwa). Yang mengendalikan adalah Terdakwa. PT JALA BUMI MEGAH bergerak dalam bidang jasa konstruksi;
ub lik
2018 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013, SUTRISNO selaku
Kepala
DinasPekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang (PUPR)
Kabupaten Tulungagung tahun 2013 sampai dengan sekarang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
ep
ah k
am
ah
6. Bahwa SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung periode tahun 2013 –
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12/3075/032/Tahun 1988 tanggal 30 Juli 1988, dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar
In do ne si
R
periode tahun 2016-2021 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11
A gu ng
Februari 2016;
7. Bahwa
pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun
Anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO membuat
pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa
diantaranya Terdakwa dan SONY SANDRA. Pembagian proyek tersebut
lik
ah
kemudian diberikan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa dan SONY SANDRA;
8. Bahwa untuk mengerjakan proyek jalan (hotmix) menurut keterangan saksi
ub
dipenuhi oleh Terdakwa dan SONY SANDRA;
9. Bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek tersebut, setiap
ep
pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO, Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SYAHRI MULYO dan SUTRISNO melalui
dengan perincian:
1) Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima
ng
on
Halaman187dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ratus juta rupiah);
es
R
SUKARJI sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah)
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
SUTRISNO persyaratannya harus memiliki AMP dan alat tersebut hanya bisa
Halaman 187
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
juta rupiah);
R
2) Pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus
ng
3) Pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
9. Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima
gu
ratus juta rupiah) oleh SUKARJI secara bertahap diserahkan kepada
SYAHRIMULYO melalui SUTRISNO. Setelah itu SUTRISNO menyerahkan
A
uang tersebut yang telah bercampur dengan uang fee lainnya kepada SYAHRI MULYO melalui SUKARJI dan YAMANI atas perintah SYAHRI MULYO,
ub lik
1) Tahun 2016
Bupati Tulungagung sdr. SYAHRI MULYO sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
am
ah
dengan perincian antara lain sebagai berikut:
Wakil
Bupati
Tulungagung
sdr.
MARYOTO
BIROWO
sebesar
ep
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
ah k
Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
In do ne si
R
lima ratus juta rupiah).
HENDRY SETIAWAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). DPRD
Kab.
A gu ng
Ketua
Tulungagung
sdr.
SUPRIONO
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
sebesar
Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
2) Tahun2017
Bupati Tulungagung sdr. SYAHRI MULYO sebesar Rp500.000.000,00 Bupati
Tulungagung
sdr.
MARYOTO
BIROWO
lik
Wakil
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
sebesar
ub
Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
HENDRY SETIAWAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketua
DPRD
Kab.
ep
ka
m
ah
(lima ratus juta rupiah).
Tulungagung
sdr.
SUPRIONO
sebesar
Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000,00
on
Halaman188dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
3) Tahun 2018
ng
(seratus sembilan puluh juta rupiah).
es
R
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 188
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Ketua DPRD sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Bupati Tulungagung SYAHRI MULYO sebesar Rp500.000.000,00 (lima
ng
ratus juta rupiah).
Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus
gu
lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa selain pemberian uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.500.000.000,00
A
(sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas, masih ada beban fee
yang belum diberikan oleh Terdakwa kepada SYAHRI MULYO atas proyek-
ub lik
tersebut diminta oleh SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO. Selanjutnya pada sekira Bulan Maret-April 2018, SYAHRI MULYO kembali memerintahkan SUTRISNO untuk meminta uang kepada Terdakwa guna membiayai operasional kampanye SYAHRI MULYO yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018, dan guna memudahkan penerimaan
ep
ah k
am
ah
proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 dan 2017 yang mana beban fee
uang, SYAHRI MULYO memerintahkan SUTRISNO untuk memperkenalkan Terdakwa dengan AGUNG PRAYITNO yang merupakan orang dekat SYAHRI
In do ne si
R
MULYO;
11. Bahwa menindaklanjuti perintah SYAHRI MULYO, pada tanggal 23 Mei 2018
A gu ng
SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa dengan
AGUNG PRAYITNO di rumah Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, AGUNG PRAYITNO menyampaikan permintaan uang dari SYAHRI MULYO guna membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam Pilkada Tulungagung tahun
2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018;
12. Bahwa
pada
tanggal
25
Mei
2018,
Terdakwa
menghubungi
dan
lik
ah
memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG
ub
AGUNG PRAYITNO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya;
ep
ka
m
PRAYITNO di rumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada
13. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi dan
SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya AGUNG PRAYITNO Terdakwa
di
Blitar,
Terdakwa
memberikan
uang
sejumlah
ng
dirumah
on
Halaman189dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut selanjutnya diserahkan
es
R
memerintahkan AGUNG PRAYITNO guna mengambil uang permintaan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 189
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya;
14. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh SUTRISNO dan
ng
diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak secara
bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa
gu
dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
A
15. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG
PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah
ub lik
mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Atas
penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan kepada AGUNG PRAYITNO. Sesampainya
dirumah
Terdakwa,
selanjutnya
AGUNG
PRAYITNO
ep
ah k
am
ah
Terdakwa untuk
menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah
In do ne si
R
dititipkan pada istri Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO;
A gu ng
16. Bahwa saat mengambil uang yang terakhir yaitu tanggal 6 Juni 2018 sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari istri Terdakwa setelah keluar dari gudang kemudian AGUNG PRAYITNO ditangkap oleh KPK;
17. Bahwa pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA mengajukan
penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan antara Terdakwa dengan SONY SANDRA
karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang
lik
ah
telah diberikan kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya perusahaan
miliknya
disertai
dengan
peserta
ub
menggunakan
pendamping yang juga merupakan perusahaan milik Terdakwa. Oleh karena itu pada pelelangan tahun anggaran 2016 Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih
ep
ka
m
dengan
Rp75.358.672.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta
a. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan ruas
jalan
Pucanglaban-Molang
ng
Apakbrondol-Plandirejo,
senilai
on
Halaman190dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Rp18.795.455.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima
es
R
enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 190
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
ng
b. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan
Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000,00 (delapan belas miliar
gu
dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata
A
Karunia Abadi.
c. Peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jeli-
ub lik
jalan Punjul-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I. Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
ep
ah k
am
ah
Picisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas
d. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, Jl. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan,
In do ne si
R
Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000,00 (delapan miliar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu
A gu ng
rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
e. Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000,00 (lima miliar
dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
lik
Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000,00 (enam miliar empat puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14
ub
Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi;
18. Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan SYAHRI
MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017
ep
ka
m
ah
f. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, Jl. Karangtalun-
dan 2018 yakni membagi proyek kepada Terdakwa dan SONY SANDRA
proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun
ng
anggaran 2017 dan 2018 dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun
on
Halaman191dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
2016 dan cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan
es
R
sebelum proses pelelangan dimulai. Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 191
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
tahun 2016 yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya
ng
sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2017 Terdakwa
mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan
nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus
gu
sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan
A
jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan
ub lik
a. Peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. b. Peningkatanjalan
ruas
Jalan
Karangtalun-Ngubalan
senilai
ep
ah k
am
ah
perincian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut:
Rp4.931.487.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni
In do ne si
R
2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai
A gu ng
Rp3.364.903.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan
ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
d. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan BesukiKeboireng
dan
ruas
Jalan
Pakisrejo-Tumpakmergo
senilai
Rp6.089.714.000,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus
yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. jalan
(hotmix)
ruas
Jalan
Punjul-Picisan,
ruas
Jalan
ub
Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan JarakanMojoarum senilai Rp4.773.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi-PT. Roro Gendhis
ep
ka
m
e. Peningkatan
lik
ah
empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017
(KSO).
Plosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas Jalan Yos
ng
Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-Sanan senilai
on
Halaman192dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Rp5.214.146.000,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta seratus empat
es
R
f. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan Bago-
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 192
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
ng
g. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai
Rp2.992.349.000,00 (dua miliar sembilan ratus
sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
gu
berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
A
h. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu
ub lik
seratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
i. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
ep
ah k
am
ah
senilai Rp4.820.168.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta
berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
In do ne si
R
dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan
dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh
A gu ng
satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senilai Rp7.895.999.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
lik
Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa
ub
Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
c. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan
ep
ka
m
ah
b. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas
Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas
(empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah)
ng
berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT.
on
Halaman193dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Jala Bumi Megah.
es
R
Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusari senilai Rp4.271.026.000,00
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 193
jalan
(overlay)
ruas
Jalan
Ngantru-Padangan
R
d. Peningkatan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
senilai
Rp4.767.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan
ng
ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
e. Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000,00
gu
(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh
enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang
A
dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.
f. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai
ub lik
rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.
19. Bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas
PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada MUH SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya
MUH
ep
ah k
am
ah
Rp4.930.003.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ribu
SAMANHUDI
ANWAR
membuat
pembagian
atau
pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa
In do ne si
R
diantaranya kepada Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada Terdakwa dan HERMANSYAH
A gu ng
PERMADI;
20. Bahwa
MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan kepada
HERMANSYAH PERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan
kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. Selain itu
HERMANSYAH PERMADI juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa
lik
ah
diantaranya Terdakwa, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).
ub
Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada Terdakwa. Dengan demikian maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia
ep
ka
m
Dalam pertemuan itu HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada
barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah
barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah
ng
diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya;
on
Halaman194dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
21. Bahwa selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa mengajukan penawaran
es
R
dijatahkan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 194
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH SAMANHUDI ANWAR dan HERMANSYAH PERMADI, sehingga tidak terjadi persaingan
ng
karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan
penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya dengan
gu
menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang
juga merupakan perusahaan milik Terdakwa;
A
22. Bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR kembali
melakukan
pembagian
atau
pengalokasian
proyek
kepada
Terdakwa
ub lik
Proyek yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018;
23. Bahwa untuk
ep
ah k
am
ah
sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017.
memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut,
pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MUH
In do ne si
R
SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas
A gu ng
Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI ANWAR menunjuk
Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna
meyakinkan Terdakwa, selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi MOH. AMINURCHOLIS selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan
MOHAMMAD SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai
ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar
selanjutnya
MOHAMMAD
SIDIK
lik
ah
Tahap 2 tahun anggaran 2018. Atas pertanyaan MUH SAMANHUDI ANWAR, menginformasikan
bahwa
anggaran
ub
Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS; 24. Bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa sebagai pelaksana
ep
ka
m
pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih
proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI ANWAR meminta fee
Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG PURNOMO alias
ng
TOTOK;
on
Halaman195dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
25. Bahwa menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR tersebut,
es
R
sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 195
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa memberikan uang Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH SAMANHUDI ANWAR melalui
ng
BAMBANG PURNOMO alias TOTOK;
26. Bahwa BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ditangkap KPK pada tanggal 6
Juni 2018 karena
disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan uang yang
kepada
gu
dititipkan
BAMBANG
PURNOMO
alias
TOTOK
sejumlah
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk Walikota Blitar
A
MUH. SAMANHUDI ANWAR.
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan fakta
ub lik
ah
hukum yang terungkap di depan persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat,
keterangan Terdakwa, dan barang bukti, setelah
terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum; Menimbang,
bahwa
oleh
ep
ah k
am
dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang
karena
SUBSIDAIRITAS, maka Majelis akan
surat
dakwaan
disusun
mempertimbangkan
secara
terlebih dahulu
In do ne si
R
dakwaan PRIMAIR dan apabila dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR. Namun sebaliknya apabila PRIMAIR tidak
terbukti maka
A gu ng
dakwaan
untuk
selanjutnya
Majelis
akan
mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR. Adapun dakwaan PRIMAIR dalam
perkara a quo yakni Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut:
lik
ah
1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu;
ub
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; 5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan
ep
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
R
Ad. 1. Unsur “Setiap orang�
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi
on
Halaman196dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
es
ka
m
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 196
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
ng
Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan
kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap
gu
orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;
A
Menimbang bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai
dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya
ub lik
ah
persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan
dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum sehat jasmani rohani
dan
tidak
ada
halangan
perbuatannya;
untuk
mempertanggungjawabkan
Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi; Ad. 2. Unsur “memberi sesuatu”
ep
ah k
am
dan
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘memberi sesuatu’ berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah berupa benda
In do ne si
R
atau jasa, misalnya dalam bentuk uang, barang kenikmatan dan sebagainya. (Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya
A gu ng
Bakti, Bandung, 2002, hal.36).
Menimbang bahwa ‘memberi sesuatu’ dalam tindak pidana korupsi
merupakan suap artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna atau selesai pula tindak pidana memberi suap manakala obyek benda telah berpindah kekuasaannya kepada pegawai negeri yang menerima.
Menimbang bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif
(actieve omkoping) subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadi
lik
ah
bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yaitu Pasal 209 dan 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif
ub
suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII Buku II) yaitu Pasal 418, 419 dan 420 KUHP (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni Bandung, 2006, hlm.169).
ep
ka
m
(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima
Menimbang bahwa menurut S.R.Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di
pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara
ng
(ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti,
on
Halaman197dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah
es
R
luar KUHP” berikut uraiannya halaman 76 menyatakan memberikan sesuatu
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 197
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau
janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada
ng
pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si
petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia
pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain
gu
untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainyapun pegawai
A
negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut
baru
dipandang
sempurna,
apabila
sang
pegawai
itu
sudah
ub lik
ah
menyeleweng. Lebih lanjut SR Sianturi menyatakan bahwa, dalam penerapan
pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaanya, yaitu apakah
sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya.
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22
ep
ah k
am
sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus dikantor
Juni 1956 Nomor : 145 K/Kr/1955 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut : “Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima dan
In do ne si
R
maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan
tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap”. Demikian pula
A gu ng
untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP tidak menjadi syarat apakah sesuatu yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktu
pegawai negeri atau penyelenggara negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasnya karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963
Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya
Menimbang bahwa menurut AdamiChazawi (dalam bukunya”Hukum Pidana
lik
ah
melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.
Materiil dan Formil di Indonesia”, edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu
ub
“Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si
ep
ka
m
Media Publishing, Malang, halaman 61):
pembuat”;
Terdakwa dan SONY SANDRA pada tahun 2016-2018 mendapatkan pekerjaan di
ng
Kabupaten Tulungagung dengan cara SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO
on
Halaman198dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
membuat pembagian proyek pada dinas PUPR;
es
R
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 198
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek
tersebut, setiap pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO,
ng
Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SYAHRIMULYO dan SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian:
gu
1) Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
juta rupiah);
ub lik
3) Pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Menimbang bahwa selain pemberian uang dari Terdakwa sejumlah
Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas, masih ada beban fee yang belum diberikan oleh Terdakwa kepada SYAHRI MULYO atas proyek-proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 dan 2017 yang mana beban fee
ep
ah k
am
ah
A
2) Pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus
tersebut diminta oleh SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO. Selanjutnya pada sekira Bulan Maret-April 2018, SYAHRI MULYO kembali memerintahkan
In do ne si
R
SUTRISNO untuk meminta uang kepada Terdakwa guna membiayai operasional kampanye SYAHRI MULYO yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah
A gu ng
Tulungagung tahun 2018, dan guna memudahkan penerimaan uang, SYAHRI MULYO memerintahkan SUTRISNO untuk memperkenalkan Terdakwa dengan AGUNG PRAYITNO yang merupakan orang dekat SYAHRI MULYO;
Menimbang bahwa menindaklanjuti perintah SYAHRI MULYO, pada tanggal
23 Mei 2018 SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa
dengan AGUNG PRAYITNO di rumah Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, AGUNG PRAYITNO menyampaikan permintaan uang dari SYAHRI MULYO guna
lik
ah
membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018.
Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari
ub
Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Terdakwa menghubungi dan memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG PRAYITNO di rumah
ep
ka
m
Jumat tanggal 25 Mei 2018;
Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada AGUNG PRAYITNO
diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya;
ng
Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali
on
Halaman199dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
menghubungi dan memerintahkan AGUNG PRAYITNO guna mengambil uang
es
R
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 199
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya AGUNG
PRAYITNO dirumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang sejumlah
ng
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya;
Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh
gu
SUTRISNO dan diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak
secara bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang
A
untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena diawasi oleh
ub lik
ah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh
Terdakwa
untuk
mengambil
uang
permintaan
SYAHRI
MULYO.
Atas
penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan menitipkan uang
ep
ah k
am
AGUNG PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah
sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan kepada AGUNG PRAYITNO.
In do ne si
R
Sesampainya dirumah Terdakwa, selanjutnya AGUNG PRAYITNO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang
A gu ng
kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istri
Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO;
Menimbang bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI atas
arahan dari MUH SAMANHUDI ANWAR memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya.
Menimbang bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR
lik
ah
kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa yaitu proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai
ub
tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.
Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa
ep
ka
m
Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu
sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI
juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG
ng
PURNOMO alias TOTOK.
on
Halaman200dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Menimbang bahwa menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR
es
R
ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 200
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada
tanggal
6
Juni
2018
Terdakwa
memberikan
R
tersebut,
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
uang
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH SAMANHUDI
ng
ANWAR melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ”memberi sesuatu” telah terpenuhi;
gu
Ad.3. Unsur “Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1
A
angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
“Pegawai Negeri adalah meliputi:
ub lik
ah
Tahun 2001 adalah :
a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
am
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
ep
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
ah k
daerah;
R
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
In do ne si
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
A gu ng
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.
Menimbang bahwa Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil danpegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘Penyelenggara Negara’ menurut
lik
ah
tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan;
penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dengan
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2001
tentang
ub
diubah
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
ep
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
ah
ka
m
telah
ng
M
4. Gubernur;
es
3. Menteri;
R
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
on
Halaman201dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
5. Hakim;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 201
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
ng
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
gu
Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
A
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘pejabat negara yang lain’ dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan
ub lik
ah
RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘pejabat lain yang memiliki fungsi
strategis’ adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan
penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
ep
meliputi :
1. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural Lainnya pada Badan
ah k
am
Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikotamadya.
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
In do ne si
R
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
A gu ng
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
Menimbang bahwa SYAHRI MULYO adalah Bupati Tulungagung periode
lik
ah
8. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.
tahun 2013 – 2018 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
ub
Menimbang bahwa SUTRISNO adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung tahun 2013 sampai dengan sekarang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur
Kepala
ep
ka
m
Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013;
Daerah
Tingkat
I
Jawa
Timur
Nomor:
aparatur
sipil
yang
mendapatkan
gaji
dari
pemerintah
ng
(APBN/APBD).
negara
on
Halaman202dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Menimbang bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR adalah Walikota Blitar
es
adalah
R
821.12/3075/032/Tahun 1988 tanggal 30 Juli 1988, yang sekarang penyebutannya
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 202
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
periode tahun 2016-2021 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016.
ng
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun
gu
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme beserta penjelasannya, maka SYAHRI MULYO selaku
A
Bupati Tulungagung dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku
Walikota Blitar
adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara sedangkan SUTRISNO selaku
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ”Kepada Pegawai Negeri atau
Ad.4. Unsur “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” Menimbang bahwa pengertian ‘karena atau berhubungan’
dalam unsur
ep
am
Penyelenggara Negara” telah terpenuhi;
ah k
ub lik
ah
Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara;
tersebut memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 5 ayat(1) huruf b adalah pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan sesuatu kepada pegawai
In do ne si
R
negeri atau penyelenggara negara setelah pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu
A gu ng
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
Menimbang bahwa pengertian ‘sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya’ adalah bahwa pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan;
Menimbang bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau
penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya, bahwa
lik
ah
seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan
ub
m
sebagai berikut :
a. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak
ka
merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan
ep
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
ah
b. Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu
pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
ng
M
bersangkutan atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau
on
Halaman203dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
penyelenggara negara harus berbuat sesuatu sesuai dengan
es
R
tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 203
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
ng
Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat ‘in zijn
bediening’ dalam Pasal 209 ayat(1) KUHP atau kalimat ‘dalam jabatannya’ dalam pasal 5 ayat(1) telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu
gu
mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu akan tetapi sudah cukup jika karena
A
jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;
ub lik
ah
Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.39/K/Kr/1963
tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan ‘tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut
bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak
perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya
ep
ah k
am
kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi
melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.’ Menimbang bahwa pengertian ‘bertentangan dengan kewajibannya’ adalah
In do ne si
R
maksud si pemberi agar supaya pegawai negeri melakukan atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kewajiban itu tidak selalu berarti
A gu ng
kewenangan akan tetapi bisa berarti penugasan; Menimbang bahwa
pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO
membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia
barang/jasa diantaranya Terdakwa dan SONY SANDRA. Pembagian proyek
lik
ah
tersebut kemudian diberikan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa dan SONY SANDRA. Sebagai kompensasi atas pembagian proyek tersebut, Terdakwa
ub
Menimbang bahwa pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan antara Terdakwa dengan SONY
ep
ka
m
bersedia untuk memberikan fee kepada SUTRISNO dan SYAHRI MULYO;
SANDRA karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap
Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan
ng
kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta
on
Halaman204dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
pendamping yang juga merupakan perusahaan milik Terdakwa. Oleh karena itu
es
R
pekerjaan yang telah diberikan kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 204
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
pada pelelangan tahun anggaran 2016 Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih
ng
Rp75.358.672.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Menimbang bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan
gu
SYAHRI MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran 2016
tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa tahun anggaran
A
2017 dan 2018 yakni membagi proyek kepada Terdakwa dan SONY SANDRA
sebelum proses pelelangan dimulai. Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti
ub lik
ah
proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran
2017 dan 2018 dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016 dan
yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2017 Terdakwa mendapatkan 9
ep
ah k
am
cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun 2016
(sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam
In do ne si
R
ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya
A gu ng
Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Menimbang bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI
selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan
oleh
Dinas
PUPR
yang
kemudian
diserahkan
kepada
MUH
SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia
tersebut
kemudian
diberitahukan
kepada
lik
ah
barang/jasa diantaranya kepada Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek Terdakwa
HERMANSYAH
ub
dan
Menimbang bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan kepada HERMANSYAH PERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan tersebut kemudian
ep
ka
m
PERMADI;
ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI dengan memberikan tanda pada
PERMADI juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya
ng
Terdakwa, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan
on
Halaman205dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dalam pertemuan itu
es
R
daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. Selain itu HERMANSYAH
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 205
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada Dinas PUPR kepada
beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada Terdakwa. Dengan
ng
demikian maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya,
gu
demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak akan
melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia
A
barang/jasa lainnya; Menimbang
bahwa
selanjutnya
pada
saat
pelelangan,
Terdakwa
ub lik
ah
mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH
SAMANHUDI ANWAR dan HERMANSYAH PERMADI, sehingga tidak terjadi
pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang
ep
ah k
am
persaingan karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap
juga merupakan perusahaan milik Terdakwa;
Menimbang bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR
In do ne si
R
kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa
sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek
A gu ng
yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga
puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018;
Menimbang bahwa untuk
memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-
proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan
lik
ah
dengan MUH SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas
ub
Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan Terdakwa, selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi
ep
ka
m
Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI ANWAR menunjuk
MOH. AMINURCHOLIS selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan
ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar
menginformasikan
bahwa
anggaran
Halaman206dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
SIDIK
on
MOHAMMAD
gu
selanjutnya
ng
Tahap 2 tahun anggaran 2018. Atas pertanyaan MUH SAMANHUDI ANWAR,
es
R
MOHAMMAD SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 206
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih
Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa
ng
mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS;
Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa
sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI
gu
ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG
A
PURNOMO alias TOTOK;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat
ub lik
ah
disimpulkan bahwa Terdakwa memberikan fee sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) kepada SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO dan
mendapatkan proyek-proyek di Kabupaten Tulungagung berdasarkan ploting yang dilakukan oleh SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung dan SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Terdakwa juga telah
ep
ah k
am
AGUNG PRAYITNO tersebut diatas sebagai kompensasi karena Terdakwa telah
memberikan fee sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar melaui BAMBANG
In do ne si
R
PURNOMO alias TOTOK karena MUH. SAMANHUDI ANWAR telah memberikan proyek (ploting proyek) pembangunan gedung SMP Negeri 3 Kota Blitar;
A gu ng
Menimbang bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, karena
atau
berhubungan
dengan
pembagian
proyek
(ploting)
di
Kabupaten
Tulungagungyang telah dilakukan oleh SYAHRI MULYO dan SUTRISNO, dan pembagian proyek (ploting) di Kota Blitar yang dilakukan oleh MUH SAMANHUDI
ANWAR bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yakni berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya bahwa Pengadaan Barang/jasa haruslah dilakukan secara
lik
ah
adil, transparan dan tidak diskriminatif, yang artinya semua peserta dalam proses pengadaan barang/jasa haruslah diperlakukan sama (equal treatment), dan
ub
kepada orang-orang tertentu, serta menerima sejumlah uang sangat bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 butir 4 UndangUndang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
ep
ka
m
prosesnya harus terbuka. Dengan demikian tindakan membagi-bagi proyek
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, serta Sumpah Jabatan
huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
on
Halaman207dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
menyatakan:
es
R
Bupati/Walikota. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1)
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 207
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang,
ng
dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi putusan atau tindakan yang dilakukan” Menimbang bahwa dengan demikian
unsur “Karena atau berhubungan
gu
dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” telah terpenuhi;
A
Ad. 5Pasal 65 ayat 1KUHP tentang “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
ub lik
ah
merupakan beberapa kejahatan”
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan
harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.
ep
ah k
am
“dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing
Menimbang bahwa R. Soesilomenyatakan bahwa, “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis).
In do ne si
R
Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan
beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman
A gu ng
yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman
penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda.
Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, halaman 82);
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
lik
ah
Terdakwa dan SONY SANDRA pada tahun 2016-2018 mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung dengan cara SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO
ub
Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek tersebut, setiap pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO,
ep
Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SYAHRIMULYO dan SUTRISNO
R
rupiah) dengan perincian:
1) Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
ng
on
Halaman208dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
2) Pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus
es
melalui SUKARJI sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
membuat pembagian proyek pada dinas PUPR;
Halaman 208
R
juta rupiah);
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
3) Pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
ng
juta rupiah).
Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Terdakwa menghubungi dan
memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil
gu
uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG PRAYITNO di rumah
Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada AGUNG PRAYITNO
A
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya;
ub lik
ah
Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali
menghubungi dan memerintahkan AGUNG PRAYITNO guna mengambil uang
PRAYITNO dirumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya;
ep
ah k
am
permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya AGUNG
Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah mengambil
uang
permintaan
SYAHRI
MULYO.
Atas
In do ne si
untuk
R
Terdakwa
penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar AGUNG
A gu ng
PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang
merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan kepada AGUNG PRAYITNO.
Sesampainya dirumah Terdakwa, selanjutnya AGUNG PRAYITNO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang
kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istri
ah
miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO;
lik
Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu
Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa
ub
ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK;
ep
Menimbang bahwa menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR pada
tanggal
6
Juni
2018
Terdakwa
memberikan
uang
R
tersebut,
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH SAMANHUDI
ng
ANWAR melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK;
on
Halaman209dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dalam
es
ka
m
sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 209
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana korupsi; bahwa
dengan
demikian,
unsur
“melakukan
ng
Menimbang
beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan� telah terpenuhi.
gu
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi
semua unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
A
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
ub lik
ah
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam
dakwaan PRIMAIR, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah
dalam
dakwaan
PRIMAIR,
oleh
karenanya
mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
fakta
Majelis
hukum
tidak
yang
perlu
terungkap
lagi
di
ep
ah k
am
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat
persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa
In do ne si
R
sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
A gu ng
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b
KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan maksud agar Terdakwa tidak melarikan diri pada saat harus melaksanakan hukuman penjara
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan
lik
ah
berdasarkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya
ub
akan ditentukan dalam amar putusan;
Menimbang bahwa bukti surat dan barang bukti berupa: Bukti surat :
ep
1. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan
R
dirobek.
2. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
ng
on
Halaman210dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
es
nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
perkara yang besarnya
Halaman 210
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran
ng
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
gu
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
ub lik
ah
A
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 4. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
am
188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
ep
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
ah k
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
In do ne si
R
Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
5. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-
A gu ng
1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
6. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa
Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI�.
7. 1
(satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor:
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018. 9. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
ub
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.
ep
ka
(satu)
lik
8. 1
m
ah
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.
10. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
ah
821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai
ng
Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
on
Halaman211dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
11. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
es
R
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 211
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
ng
Kabupaten Tulungagung.
12. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :
gu
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung (satu)
bundel
dokumen
surat
perjanjian
Nomor:
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
ub lik
ah
A
13. 1
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah
am
14. 1
(satu)
bundel
dokume
surat
perjanjian
Nomor
:
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018
ep
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo
ah k
Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan
pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi
In do ne si
R
Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00
A gu ng
15. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai
Rp.
2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia
Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan
Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa
Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan
05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
BUD
senilai
Rp.
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan
ub
untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
ka
ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad
ep
Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)
R
Tulungagung (BK Provinsi)
17. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan
A
tentang
pengesahan
pengangkatan
Bupati
on
2013
Halaman212dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
Tahun
gu
2821
ng
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-
es
pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
dari
lik
16. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :
m
ah
(overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
Halaman 212
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;
18. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara
ng
Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal
tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada
Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai
gu
dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.
19. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK
A
PERKASA.
20. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.
ub lik
ah
21. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
22. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA. 23. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
am
131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima
ep
Jabatan Bupati Tulungagung.
ah k
24. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung
In do ne si
R
Provinsi Jawa Timur.
25. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri
A gu ng
dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN
APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -
lik
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
27. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ub
m
ah
MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA
RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN
ka
ep
RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
Rp. 18.298.273.000,00.
ng
28. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
on
Halaman213dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
(OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN
es
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 213
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN,
ng
JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU
PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA
gu
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.
III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.
ub lik
ah
A
29. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN
BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANGTUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.
am
TATA
KARUNIA
TULUNGAGUNG
ABADI TA
sumber
2016
dana
(DAK+)
APBD
dengan
ep
8.046.963.000,00.
nilai
KABUPATEN kontrak
Rp.
ah k
30. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT
(DAK+)
tertanggal
14-10-2016
dengan
TA
2016
(DAK+)
dengan
nilai
A gu ng
5.211.198.000,00.
In do ne si
TULUNGAGUNG
R
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN kontrak
Rp.
31. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK,
JL.
TAWANG-PAGERSARI,
JL.
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak
lik
32. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.
33. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
ka
ub
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
m
ah
Rp. 6.041.114.000,00.
RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-
ah
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
A
foto
copy
kontrak
pekerjaan
on
bundel
Halaman214dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
(satu)
gu
34. 1
ng
kontrak Rp. 4.931.487.000,00.
es
R
2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 214
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN -
MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA
ng
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
35. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
gu
(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
ub lik
ah
A
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
36. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)
RUAS
JALAN
PUNJUL
-
PICISAN,
RUAS
JALAN
am
GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan
ep
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)
ah k
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
In do ne si
R
37. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -
A gu ng
PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS
JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.
JALA
BUMI
TULUNGAGUNG
MEGAH
TA
2017
sumber
dana
(DAU)
dengan
APBD nilai
5.214.146.000,00.
KABUPATEN kontrak
Rp.
38. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
lik
DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
ub
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00. 39. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN
ah
ka
m
ah
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ng
M
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai
on
Halaman215dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
es
R
JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 215
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
40. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS
ng
JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 1206-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
gu
kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
41. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak
ub lik
ah
A
JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018
Rp. 7.895.999.000,00.
42. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
am
(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -
ep
KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS
ah k
JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
In do ne si
R
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
A gu ng
43. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN
44. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ub
(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai
ep
kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
45. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
ah
ka
lik
4.271.026.000,00.
m
ah
TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
ng
M
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak
on
Halaman216dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Rp. 3.936.866.000,00.
es
R
JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 216
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
46. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO
ng
(DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
gu
47. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-
MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan
ub lik
2016-2021.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.
Barang bukti :
ep
ah k
am
ah
A
490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr.
1. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang
In do ne si
R
ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop
A gu ng
4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.
2. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.
lik
ah
3. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor
ub
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.
5. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP
ep
ka
m
4. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor
051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP
R
052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan
es
tulisan “Maybank� dengan nomor:
ng
6. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;
on
Halaman217dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
7. 15 (lima belas) buku cek BII;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 217
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
8. 5 (lima) buku Bilyet Giro.
9. 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk
ng
No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.
10. 1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.
gu
11.
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang
berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.
A
12. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.
ub lik
dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan password 0102.
14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
ep
ah k
am
ah
13. 1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,
.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
In do ne si
R
.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.
15. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan
A gu ng
casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian
belakangponselSM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB
16. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor
lik
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737
ub
8278 4691 01
17. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek (satu)
bundle
fotokopi
Keputusan
Bupati
ep
18. 1
Tulungagung
nomor
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Pengeluaran
Pembantu,
Bendaharan
Penerimaan
Pembantu
Bendahara dalam
Pengeluaran,
Penerimaan
Pelaksanaan
on
Halaman218dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
gu A
dan
Anggaran
ng
Bendahara
Bendahara
es
Anggaran,
R
ka
m
ah
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 218
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya (satu)
bundle
fotokopi
ng
19. 1
Keputusan
Bupati
Tulungagung
nomor
188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran,
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Pengeluaran
Pembantu,
Bendaharan
Penerimaan
Pembantu
gu
Bendahara
Bendahara
Bendahara dalam
Pengeluaran,
Penerimaan
Pelaksanaan
dan
Anggaran
A
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
ub lik
dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar
21. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel
ep
ah k
am
ah
20. Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan
In do ne si
R
tulisan Transcend Premium 400x 8GB
22. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan
A gu ng
nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.
23. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-
1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur
lik
ah
24. 1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan� kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.
ub
kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl.
ep
ka
m
25. 1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar
S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).
Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal :
on
Halaman219dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.
es
R
26. 1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 219
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik
Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna
ng
Tehnik Perkasa”.
28. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit,
gu
terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.
29. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT.
A
Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.
ub lik
PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.
31. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.
32. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.
ep
ah k
am
ah
30. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017
33. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.
In do ne si
R
34. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.
A gu ng
35. 1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.
36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.
37. 1
(satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018. (satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor:
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.
lik
ah
38. 1
ub
Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan
40. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.
ep
ka
m
39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik
41. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
42. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar -
on
Halaman220dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
es
R
Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 220
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
43. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
ng
44. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
45. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
gu
Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
46. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
A
Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.
47. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
ub lik
48. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 49. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO
ep
ah k
am
ah
Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.
Perdesa
51. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
In do ne si
R
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1
A gu ng
lembar daftar lampirannya.
52. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
53. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja daerah
(DPA-SKPD)
tahun
anggaran
2018
Nomor
:
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten
lik
ah
perangkat
Tulungagung.
daerah
(DPA-SKPD)
ub
perangkat
tahun
anggaran
2018
Nomor
:
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten
55. 1
(satu)
bundel
dokumen
surat
tanggal
29
Nomor:
Maret
2018
R
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018
perjanjian
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
ng
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai
on
Halaman221dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah
es
Tulungagung
ep
ka
m
54. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 221
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (satu)
bundel
dokume
surat
R
56. 1
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
perjanjian Tanggal
Nomor
23
Maret
:
2018
ng
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan
Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa
gu
Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia
Abadi
A
57. 1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang
ub lik
59. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa
ep
ah k
am
ah
58. 1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018
Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
In do ne si
R
60. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : senilai
Rp.
A gu ng
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan
untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas
jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada
kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
lik
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa
ub
Timur SYAHRI MULYO, SE;
62. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh
ep
tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita
R
Acara Pengangkatan Sumpah.
on
ng
Halaman222dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
gu A
es
63. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA02RD25042808 1.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
61. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan
Halaman 222
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
64. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan
IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor
ng
SIM card: 082244720971.
65. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note
Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM
gu
card: 081330740774.
66. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SM-
A
G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429.
67. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver,
ub lik
081217962635
68. 1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua belas) nomor.
69. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SMJ250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor
ep
ah k
am
ah
model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor
082231691912
70. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian
In do ne si
R
hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162
A gu ng
71. 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.
72. 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.
73. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.
lik
ah
74. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.
ub
7804”.
76. 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%. 77. 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.
ep
ka
m
75. 1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB
78. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.
R
79. 1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan
es
dibelakang berisi angka dan huruf.
ng
80. 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.
on
Halaman223dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
81. 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 223
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
82. 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
ng
83. 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.
gu
84. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.
85. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.
A
86. 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda contreng.
ub lik
dibelakang.
88. 1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”. 89. 2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan. 90. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan
ep
ah k
am
ah
87. 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan
“Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.
A gu ng
92. 1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.
In do ne si
perencanaan”.
R
91. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan
93. 1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan judul “REPORT PAD”.
94. 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya. 95. 1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.
96. 1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.
(Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.
lik
ah
97. 3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan
98. 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.
ub
100. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.
ep
101. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,
Warna :
Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 :
ah
ka
m
99. 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.
terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032
on
Halaman224dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode :
es
R
863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 224
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY
R
89900068
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
YAOMEI.
ng
102. 1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.
103. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi
gu
delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.
A
104. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.
ub lik
(BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.
106. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1
ep
ah k
am
ah
105. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR
Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.
R
Proses E-Procurement Tahun 2018.
In do ne si
107. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
108. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:
A gu ng
20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power
Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.
109. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).
lik
terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk
ub
Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.
1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040,
ep
yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider
112. 1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.
on
ng
Halaman225dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
gu A
es
R
Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya
111. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei
ka
m
ah
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SM-
Halaman 225
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
113. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.
ng
114. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”. 115. 1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.
gu
116. 1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.
117. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.
A
118. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 119. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
ub lik
121. 1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.
122. Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor
ep
ah k
am
ah
120. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
In do ne si
R
123. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan
A gu ng
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
124. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan
lik
: 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada
ub
tanggal 4-7-18.
125. Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:
ka
m
ah
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas
es on
Halaman226dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
00402100000043 dengan nilai hash:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 226
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R ng gu
ub lik
A ah
1.151.959.732.000,-“.
127. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF RANCANGAN APBD TA 2018”.
ep
am
ah k
126. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU
128. 3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.
In do ne si
R
129. 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.
A gu ng
130. 2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.
131. 2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”.
132. 4
(empat)
lembar
“RINGKASAN
APBD
MENURUT
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018”.
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN
lik
ah
133. 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN
2017”.
ub
SKPD PADA APBD 2018”.
135. 1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan tulisan
ep
“BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
136. 1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
R
ka
m
134. 2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
ng
137. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral,
on
Halaman227dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan
es
bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 227
R
di dalamnya.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
138. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di
ng
sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
139. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan
gu
di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.
140. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan
A
BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.
ub lik
Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.
142. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-
ep
ah k
am
ah
141. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan
CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.
In do ne si
R
143. Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi
A gu ng
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :
Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.
144. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan
lik
: 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018
ub
dengan tanda tangan ROZIQ”.
145. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati
ka
m
ah
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas
ep
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.
ng
147. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-
on
Halaman228dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi
es
R
146. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 228
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Jawa Timur.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
148. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari Pengangkatan
menjadi
CPNS,
Pengangkatan
ng
SK
menjadi
PNS,
pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
gu
149. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.
150. 3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan
A
2018.
151. 3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.
ub lik
yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.
153. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA
ep
ah k
am
ah
152. 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E PROCUREMENT
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
In do ne si
R
154. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN
A gu ng
GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN
RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
155. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
lik
GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK)
ka
tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH
ep
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.
III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.
ng
on
Halaman229dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-
es
R
156. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
– PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN
ub
m
ah
(OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI
Halaman 229
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA
KARUNIA
ABADI
TA
sumber
2016
dana
(DAK+)
APBD
dengan
KABUPATEN
nilai
ng
TULUNGAGUNG
8.046.963.000,00.
kontrak
Rp.
157. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN
gu
KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.
JALA
BUMI
A
TULUNGAGUNG
MEGAH TA
2016
sumber
dana
APBD
(DAK+)
dengan
KABUPATEN
nilai
5.211.198.000,00.
kontrak
Rp.
JL.
ub lik
TUNGGANGRI-BETAK,
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO
TAWANG-PAGERSARI,
(DAK+)
tertanggal
JL.
14-10-2016
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.
ep
ah k
am
ah
158. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.
159. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017
In do ne si
R
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
A gu ng
3.759.023.000,00.
160. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-062017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.
lik
JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 2203-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ub
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
162. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI -
ep
ka
m
ah
161. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN
KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO
ah
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
ng
dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
on
Halaman230dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
163. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
es
R
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 230
RUAS
JALAN
PUNJUL
R
(HOTMIX)
-
PICISAN,
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
RUAS
JALAN
GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JARAKAN
-
MOJOARUM
tertanggal
20-09-2017
ng
JALAN
dengan
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
gu
dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
164. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS
ub lik
JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.
165. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN
ep
ah k
am
ah
A
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -
DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
R
2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
In do ne si
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
166. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
A gu ng
(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),
JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
lik
JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017
ub
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
168. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
ep
ka
m
ah
167. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA
JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan
ah
2018
(DAK)
dengan
nilai
kontrak
ng
7.895.999.000,00.
TA
Rp.
on
Halaman231dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
169. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
es
TULUNGAGUNG
R
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 231
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS
JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -
ng
KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN
DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
gu
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN
ub lik
PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD
GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.
ep
171. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-
ah k
am
ah
A
170. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
In do ne si
4.767.800.000,00.
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
A gu ng
172. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG
TA
2018
(DAK)
dengan
nilai
3.936.866.000,00.
kontrak
Rp.
173. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
lik
tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK)
ub
dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
174. 1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”.
ep
ka
m
ah
(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK)
175. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000
176. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456
ng
IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.
on
Halaman232dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
177. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456
es
R
IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 232
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.
178. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456
ng
IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.
179. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.
gu
180. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.
Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember
ub lik
2016-27 Desember 2016.
182. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 183. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016 184. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan
ep
ah k
am
ah
A
181. 1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal
11
Februari
2016
tentang
Pengangkatan
sdr.
MUH.
In do ne si
R
SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
185. 2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan
A gu ng
Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017
Menimbang bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal
25 Oktober 2018 pada pokoknya menyatakan terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf
b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
lik
ah
Korupsi jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau apabila Majelis berpendapat lain
ub
Terdakwa;
Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur “penyelenggara negara” tidak terpenuhi dengan argumentasi
ep
ka
m
Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya bagi
karena SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung periode 2013 – 2018 pada
pada tanggal 30 April 2018 sudah purna tugas sehingga segala kewenangan dan
ng
kewajiban sebagai Bupati Tulungagung telah selesai per tanggal pengajuan non
on
Halaman233dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
aktif. Oleh karenanya segala kegiatan yang dilakukan oleh SYAHRI MULYO
es
R
tanggal 12/2/2018 telah mengajukan non aktif sebagai Bupati Tulungagung dan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 233
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
setelah tanggal tersebut sudah tidak lagi dalam kapasitas sebagai Bupati Tulungagung dan bukan lagi sebagai penyelenggara negara sudah kembali
ng
menjadi masyarakat biasa;
Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum tersebut karena berdasarkan fakta Terdakwa beberapa kali memberikan
gu
fee proyek pada tahun 2016 – 2018 kepada SYAHRI MULYO dan atau SUTRISNO melalui SUKARJI dan melalui AGUNG PRAYITNO.
Pemberian fee yang
A
belakangan oleh Terdakwa kepada SYAHRI MULYO meskipun saat non aktif
sebagai Bupati Tulungagung namun karena berasal dari pembagian (ploting)
ub lik
ah
proyek Tahun Anggaran 2016 – 2018 yang mana SYAHRI MULYO masih menjabat sebagai Bupati Tulungagung, maka menurut Majelis pemberian fee
tetap
ada
kaitannya
dengan
Jabatan
Tulungagung;
SYAHRI
MULYO
sebagai
Bupati
Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat
ep
ah k
am
proyek dari Terdakwa kepada SYAHRI MULYO ketika SYAHRI MULYO non aktif
pemberian dari Terdakwa kepada MUH SAMANHUDI ANWAR Walikota Blitar tersebut tidak pernah terlaksana, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi
In do ne si
R
unsur;
Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan alasan Penasihat
A gu ng
Hukum Terdakwa karena faktanya
sebagai kompensasi atas penunjukan
Terdakwa sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH
SAMANHUDI ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee
tersebut melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Kemudian menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR tersebut, pada tanggal 6 Juni 2018
Terdakwa memberikan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
TOTOK.
Dengan
demikian
perbuatan
lik
ah
rupiah) kepada MUH SAMANHUDI ANWAR melalui BAMBANG PURNOMO alias Terdakwa
memberikan
uang
ub
SAMANHUDI ANWAR agar melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK telah terlaksana meskipun MUH SAMANHUDI ANWAR secara fisik belum menerima uang tersebut;
ep
ka
m
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai keinginan MUH
Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan PRIMAIR,
on
Halaman234dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut;
es
R
dimuka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 234
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana telah
diuraikan dimuka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memberikan fee proyek
ng
kepada SYAHRI MULYO dan atau SUTRISNO serta MUH. SAMANHUDI ANWAR bukan atas kemauan Terdakwa sendiri melainkan karena SYAHRI MULYO dan
atau SUTRISNO serta MUH. SAMANHUDI ANWAR yang meminta kepada
gu
Terdakwa;
Menimbang bahwa untuk mengerjakan proyek jalan (hotmix) menurut
A
keterangan saksi SUTRISNO persyaratannya harus memiliki AMP dan alat tersebut
hanya bisa dipenuhi oleh Terdakwa dan SONY SANDRA, sehingga
ub lik
ah
menurut Majelis Terdakwa tanpa memberikan fee kepada SYAHRI MULYO dan
atau SUTRISNO serta MUH. SAMANHUDI ANWAR asal mengikuti lelang sesuai
tidak
diperlukan
peran
peserta
pendamping
perusahaan milik Terdakwa juga;
yang
notabene
merupakan
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
ep
ah k
am
prosedur hampir dipastikan dapat memenangkan lelang proyek jalan hotmix dan
menurut Majelis Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara a quo, maka
Menimbang,
bahwa
sebelum
menjatuhkan
putusan
In do ne si
dikabulkan;
R
dengan demikian permohonan Terdakwa sebagai Justice Collaborator layak untuk
Majelis
akan
A gu ng
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa sebagai Kontraktor tidak dapat jadi teladan yang baik;
Hal-hal yang meringankan:
persidangan;
ub
perbuatannya;
mengakui terus terang
3. Terdakwa berusia lanjut dan menderita sakit ginjal;
4. Terdakwa ikut berjasa dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar;
ep
ka
m
2. Terdakwa sebagai Justice Collaborator dan
lik
ah
1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama
Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
ng
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
on
Halaman235dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
es
R
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 235
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.
ng
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
gu
dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menghukum Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan pidana
A
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
ub lik
ah
maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:
ep
Bukti surat :
1. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan
ah k
am
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah
In do ne si
R
dirobek.
2. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
A gu ng
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
lik
ah
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
ub
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
ep
Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 4. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor
ah
ka
m
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
ng
M
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan
on
Halaman236dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran
es
R
188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 236
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
ng
5. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-
1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
gu
6. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa
Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan :
ah
7. 1
(satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.
8. 1
(satu)
bundel
fotokopi
ub lik
A
Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI�.
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor:
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.
am
9. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
ep
813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai
ah k
beserta 1 lembar daftar lampirannya.
10. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
In do ne si
R
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai
A gu ng
Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
11. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.
12. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
Kabupaten Tulungagung 13. 1
bundel
dokumen
surat
perjanjian
Nomor:
ub
(satu)
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018
ka
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
ep
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah bundel
dokume
surat
perjanjian
Nomor
:
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo
ng
on
Halaman237dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh,
es
(satu)
R
14. 1
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
m
ah
perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :
Halaman 237
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00
ng
pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi
15. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai
Rp.
gu
2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia
Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan
Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
ub lik
ah
A
Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa
16. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai
Rp.
am
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
ep
ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad
ah k
Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)
R
Tulungagung (BK Provinsi)
In do ne si
pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten
17. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan
A gu ng
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.352821
Tahun
2013
tentang
pengesahan
pengangkatan
Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;
Bupati
18. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal
tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada
lik
dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.
19. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK
ub
PERKASA.
20. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 21. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH. 22. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.
ep
ka
m
ah
Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai
23. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
ah
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima
ng
Jabatan Bupati Tulungagung.
on
Halaman238dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
24. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.
es
R
131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 238
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
ng
25. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri
dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala
gu
Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -
MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA
ub lik
ah
A
RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
am
27. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN
ep
GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN
ah k
RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
In do ne si
R
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
A gu ng
28. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN,
JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU
lik
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.
29. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN
ub
m
ah
PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA
III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN
ka
SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.
ep
BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANGTUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. KARUNIA
TULUNGAGUNG
sumber
TA
2016
(DAK+)
dana
APBD
dengan
nilai
KABUPATEN kontrak
ng
8.046.963.000,00.
ABADI
Rp.
on
Halaman239dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
30. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN
es
TATA
R
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 239
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
KARANGREJO-CATUT
(DAK+)
tertanggal
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
14-10-2016
dengan
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TA
2016
ng
TULUNGAGUNG
(DAK+)
dengan
nilai
5.211.198.000,00.
kontrak
Rp.
31. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. JL.
gu
TUNGGANGRI-BETAK,
TAWANG-PAGERSARI,
JL.
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.
ub lik
ah
A
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
32. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017
am
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak
ep
Rp. 3.759.023.000,00.
ah k
33. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-
In do ne si
R
2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
A gu ng
kontrak Rp. 4.931.487.000,00.
34. 1
(satu)
bundel
foto
copy
kontrak
pekerjaan
PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN -
MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.
35. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
lik
ah
(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO
ub
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
(HOTMIX)
RUAS
ep
36. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ah
ka
m
tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
JALAN
PUNJUL
-
PICISAN,
RUAS
JALAN
RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan
ng
M
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)
on
Halaman240dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)
es
R
GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 240
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
37. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ng
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -
PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS
gu
JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.
JALA
BUMI
A
TULUNGAGUNG
MEGAH TA
2017
sumber
dana
(DAU)
dengan
APBD
KABUPATEN
nilai
5.214.146.000,00.
kontrak
Rp.
ub lik
ah
38. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
am
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
ep
39. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ah k
(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN
In do ne si
R
JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017
dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
A gu ng
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.
40. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS
JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 1206-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
41. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
ub
JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
Rp. 7.895.999.000,00.
ep
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak
42. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ah
ka
lik
kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
m
ah
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai
JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -
ng
M
KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS
on
Halaman241dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON
es
R
(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 241
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU)
ng
dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
43. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN
gu
PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.
ub lik
ah
A
JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan
4.271.026.000,00.
44. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
am
(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana
ep
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai
ah k
kontrak Rp. 4.767.800.000,00.
45. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
In do ne si
R
JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
A gu ng
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.
46. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018
lik
47. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-
MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
ep
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan
ah
ka
ub
490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr.
m
ah
(DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
R
Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
es on
Halaman242dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 242
R
Barang bukti :
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing
ng
warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang
ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop
gu
4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.
2. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor
A
model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030
ub lik
9905 01.
3. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.
4. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di
ep
ah k
am
ah
1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.
In do ne si
R
5. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP
A gu ng
052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:
6. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII; 7. 15 (lima belas) buku cek BII; 8. 5 (lima) buku Bilyet Giro.
9. 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.
1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.
12. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.
ep
m
11.
ka
lik
mutasi rekening.
ub
ah
10. 1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas
13. 1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,
ng
14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
on
Halaman243dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
(satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:
es
password 0102.
R
dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 243
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
ď€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 .000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan
ng
ď€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 .000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.
15. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan
gu
casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian
belakangponselSM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang
A
ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan
ub lik
16. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01
ep
ah k
am
ah
tulisan Sandisk Ultra 32 GB
17. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek bundle
fotokopi
Keputusan
Bupati
Tulungagung
nomor
In do ne si
(satu)
R
18. 1
188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Kuasa
Pengguna
A gu ng
Anggaran,
Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu,
Bendaharan
Penerimaan
Pembantu
Bendahara
Bendahara dalam
Pengeluaran,
Penerimaan
Pelaksanaan
dan
Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
19. 1
(satu)
bundle
fotokopi
Keputusan
Bupati
Tulungagung
nomor
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu,
Bendaharan
Penerimaan
Pembantu
Bendahara
Bendahara
Penerimaan
Pelaksanaan
dan
Anggaran
ub
dalam
Pengeluaran,
lik
Anggaran,
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.
ep
20. Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Belas Ribu) lembar
21. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing
ng
bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel
on
Halaman244dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel
es
dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima
R
ka
m
ah
188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 244
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo
Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan
ng
tulisan Transcend Premium 400x 8GB
22. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan
nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor
gu
seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di
dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000
A
0700 6454.
23. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-
ub lik
Tulungagung Provinsi Jawa Timur
24. 1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan” kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.
25. 1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal
ep
ah k
am
ah
1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati
17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl.
In do ne si
R
S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).
26. 1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik
A gu ng
Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik
Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa”.
28. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur;
terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.
lik
ah
Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit,
ub
Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.
30. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.
ep
ka
m
29. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT.
31. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan
32. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten
on
Halaman245dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.
es
R
Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 245
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
33. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.
ng
34. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.
35. 1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN
gu
3 Kota Blitar Tahun 2017”.
36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang
A
terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.
37. 1
(satu)
bundel
fotokopi
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor
:
(satu)
bundel
fotokopi
ub lik
38. 1
dokumen
Surat
Perjanjian
Nomor:
602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018. 39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan
ep
ah k
am
ah
602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.
40. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.
In do ne si
R
41. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
A gu ng
42. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
43. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
44. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.
lik
ah
45. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
ub
Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.
47. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N. 48. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang
ep
ka
m
46. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
on
Halaman246dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
Perdesa
ng
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO
es
Tulungagung
R
49. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 246
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
51. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
ng
813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.
52. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
gu
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai
A
Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
53. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja (DPA-SKPD)
tahun
anggaran
2018
Nomor
ub lik
daerah
:
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.
54. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah
(DPA-SKPD)
tahun
anggaran
2018
Nomor
:
188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung 55. 1
(satu)
bundel
dokumen
surat
R
602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018
perjanjian
tanggal
29
Nomor:
Maret
2018
In do ne si
ep
ah k
am
ah
perangkat
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,
A gu ng
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah
56. 1
(satu)
bundel
dokume
surat
602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018
perjanjian Tanggal
23
Nomor
Maret
:
2018
pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan
Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia
lik
ah
Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa
Abadi
ub
Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang
58. 1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018 59. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:
ep
ka
m
57. 1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018
05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00
pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan
on
Halaman247dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa
es
R
kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 247
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
ng
60. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018
dari
BUD
senilai
Rp.
1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan
gu
untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas
jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I,
A
Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada
kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung
ub lik
61. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;
ep
62. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh
ah k
am
ah
(BK Provinsi)
tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo,
In do ne si
R
SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.
A gu ng
63. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA02RD25042808 1.
64. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan
IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor SIM card: 082244720971.
65. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note
Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.
lik
ah
66. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SMG130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429.
ub
model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor 081217962635
68. 1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua
ep
ka
m
67. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver,
belas) nomor.
J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor
on
Halaman248dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
082231691912
es
R
69. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 248
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
70. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian
hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta
ng
Simcard Nomor 08121722162
71. 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.
gu
72. 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana
A
Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.
73. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26
ub lik
74. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.
75. 1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.
76. 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.
77. 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan
ep
ah k
am
ah
April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.
nilai.
78. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.
In do ne si
R
79. 1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.
A gu ng
80. 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”. 81. 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.
82. 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.
83. 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.
lik
ah
84. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.
85. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.
ub
contreng.
87. 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan
ep
dibelakang.
88. 1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan
R
salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.
on
ng
Halaman249dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
gu A
es
89. 2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
86. 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda
Halaman 249
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
90. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan
ng
Wilayah”.
91. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan perencanaan”.
gu
92. 1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.
93. 1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan
A
judul “REPORT PAD”.
94. 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.
ub lik
96. 1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru. 97. 3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.
98. 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”. 99. 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.
ep
ah k
am
ah
95. 1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.
100. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.
Warna :
In do ne si
R
101. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,
Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 :
A gu ng
863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya
terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032
3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068
94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY
YAOMEI.
102. 1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.
lik
delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga
ub
lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.
104. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.
ep
105. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR (BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu
106. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3,
on
ng
Halaman250dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
gu A
es
R
dengan total Rp. 1.900.000,-.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
103. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi
Halaman 250
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.
ng
107. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.
108. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:
gu
20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power
A
Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.
ub lik
S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SMN900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.
ep
ah k
am
ah
109. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB,
111. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040,
In do ne si
R
yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider
A gu ng
Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.
112. 1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.
113. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.
114. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”.
lik
ah
115. 1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.
116. 1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.
ub
118. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 119. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.
ep
120. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA. 121. 1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST
122. Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan
ng
on
Halaman251dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor
es
R
PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
117. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.
Halaman 251
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
ng
123. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas
gu
: 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada
A
tanggal 4-7-18.
ub lik
ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.
ep
125. Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:
ah k
am
ah
124. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh
lik ub
126. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU 1.151.959.732.000,-“.
ep
m
ah
A gu ng
In do ne si
R
00402100000043 dengan nilai hash:
127. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF RANCANGAN APBD TA 2018”.
R
ka
ng
129. 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
on
Halaman252dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.
es
128. 3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 252
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
130. 2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.
131. 2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
132. 4
ng
BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. (empat)
lembar
“RINGKASAN
APBD
MENURUT
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN
gu
2018”.
133. 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN
A
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017”.
ub lik
SKPD PADA APBD 2018”.
135. 1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
136. 1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ep
ah k
am
ah
134. 2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya. 137. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral,
In do ne si
di dalamnya.
R
bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan
A gu ng
138. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.
139. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.
140. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan
di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.
lik
ah
BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan
ub
Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.
142. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang terletak di
ka
m
141. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan
ep
lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-
NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.
ng
143. Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan
on
Halaman253dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi
es
R
CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 253
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :
Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5,
ng
dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.
144. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file
gu
dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan
yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas
tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018
ub lik
dengan tanda tangan ROZIQ”.
145. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
146. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari
ep
ah k
am
ah
A
: 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan
Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung. 147. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-
Jawa Timur.
In do ne si
R
1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi
A gu ng
148. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK
Pengangkatan
menjadi
CPNS,
Pengangkatan
menjadi
PNS,
pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.
149. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.
150. 3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan 2018.
lik
ah
151. 3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.
ub
yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.
153. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN
ka
m
152. 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E PROCUREMENT
ep
APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA
2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.
ng
154. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
on
Halaman254dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN
es
R
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 254
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN
RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016
ng
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.
gu
155. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI
GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP
ub lik
SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN
KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.
ep
156. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN
ah k
am
ah
A
– PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN
SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.
In do ne si
R
BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-
TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. KARUNIA
ABADI
A gu ng
TATA
TULUNGAGUNG
TA
sumber
2016
dana
(DAK+)
APBD
dengan
nilai
8.046.963.000,00.
KABUPATEN
kontrak
Rp.
157. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN
KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.
JALA
BUMI
TA
2016
sumber
dana
(DAK+)
dengan
5.211.198.000,00.
APBD nilai
KABUPATEN kontrak
lik
ah
TULUNGAGUNG
MEGAH
Rp.
JL.
KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO
TAWANG-PAGERSARI, (DAK+)
tertanggal
JL.
14-10-2016
ka
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
ep
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.
RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ng
on
Halaman255dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
es
R
159. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
TUNGGANGRI-BETAK,
ub
m
158. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.
Halaman 255
R
3.759.023.000,00.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
160. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ng
RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-062017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
gu
4.931.487.000,00.
161. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN
ub lik
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
162. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI
ep
ah k
03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
3.364.903.000,00.
am
ah
A
JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.
RUAS
JALAN
PUNJUL
-
PICISAN,
In do ne si
(HOTMIX)
R
163. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS
JALAN
A gu ng
GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN
JARAKAN
-
MOJOARUM
tertanggal
20-09-2017
dengan
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.
164. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
lik
PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN
ub
GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.
165. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ep
ka
m
ah
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -
(HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN
ah
BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA
ng
2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.
on
Halaman256dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
166. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
es
R
DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 256
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),
JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN
ng
DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan
pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.
gu
4.820.168.000,00.
167. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA
TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017
ub lik
dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.
168. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG
ep
ah k
am
ah
A
JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN
TA
2018
7.895.999.000,00.
(DAK)
dengan
nilai
kontrak
Rp.
In do ne si
R
169. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS
A gu ng
JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN
DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana
APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.
lik
(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD
ub
GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018
ep
(BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00. 171. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
ah
ka
m
ah
170. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN
05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD
ng
M
KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.
on
Halaman257dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
4.767.800.000,00.
es
R
(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 257
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
172. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS
JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan
ng
pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG
TA
2018
(DAK)
dengan
nilai
3.936.866.000,00.
kontrak
Rp.
gu
173. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK)
sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK)
ub lik
dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.
174. 1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK�.
175. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.
ep
ah k
am
ah
A
tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH
176. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.
In do ne si
R
177. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.
A gu ng
178. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.
179. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.
180. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.
Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember
lik
ah
181. 1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History
2016-27 Desember 2016.
ub
IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 183. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016
ep
ka
m
182. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233
184. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan
ah
11
Februari
2016
tentang
Pengangkatan
sdr.
MUH.
ng
SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.
on
Halaman258dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
185. 2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan
es
tertanggal
R
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 258
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
ng
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikianlah
dalam
rapat
musyawarah
Majelis
Hakim
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis,
gu
Pengadilan Tindak
diputuskan
tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami, AGUS HAMZAH SH., MH. selaku Hakim
masing-masing selaku
A
Ketua., SANGADI, SH. dan BAGUS HANDOKO, SH.
Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
ub lik
ah
umum pada pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh Majelis Hakim
tersebut di atas, dan dibantu oleh YANID INDRA, SH., MH. selaku Panitera
IRAWAN, ABDUL BASIR Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasihat
ep
T.T.D
Hakim Ketua Majelis
R
Hakim Anggota
A gu ng
SANGADI, SH
T.T.D
AGUS HAMZAH, SH., MH
T.T.D
BAGUS HANDOKO, SH., MH
Panitera Pengganti T.T.D
es on
Halaman259dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
YANID INDRA H, SH., MH
lik
ah
In do ne si
Hukumnya.
ah k
am
Pengganti, dengan dihadiri oleh EVA YUSTISIANA, DODY SUKMONO, MUFTI
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 259