Putusan Lengkap Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN

Page 1

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

PUTUSAN Nomor : 134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

ng

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa

gu

pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Tempat lahir

: Blitar ;

Umur/tgl lahir

: 68 tahun / 18 Nopember 1949 ;

Jenis kelamin

: Laki – laki ;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat tinggal

: Jalan Cemara No. 42 Kota Blitar, Jawa Timur ;

Agama

: Islam ;

Pekerjaan

: Wiraswasta ;

Pendidikan

: S2 ;

ep

ah am

ah k

ub lik

: SUSILO PRABOWO alias EMBUN ;

A

Nama lengkap

Dalam perkara ini terdakwa ditahan/ditangkap berdasarkan penetapan:

In do ne si

R

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ; 2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018

A gu ng

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampau dengan tanggal 13 September 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;

lik

1. AGUNG SETYAWAN, SH., MH ; 2. DJAMALUDIN ARIEF, SH ;

ub

Para Advokat yang berkedudukan di Perkantoran Lantai III/29 GOR TRILOMBA JUANG, Jl. Tri Lomba Juang, Mugas Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

ep

tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2018, dengan

R

Nomor Register 168/HK.07/8/2018 ;

es

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Setelah membaca Surat Penetapan :

on

Halaman1dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :

Halaman 1


Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sbytanggal 15

ng

Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri

SurabayaNomor

134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

gu

tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

-

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; mendengar

keterangan

Saksi-saksi,

keterangan

A

Setelah

Ahli

dan

keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang

ub lik

ah

diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara

menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

ep

ah k

am

:95/TUT.01.04/24/10/2018tertanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

In do ne si

R

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

A gu ng

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

lik

ah

3. Menetapkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

ub

dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya bahwa :

ep

ka

m

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

1. Menyatakan terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak terbukti

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seabgaimana telah

on

Halaman2dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

es

R

melakukan tindak pidana melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 2


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ng

2. Membebaskan terdakwadari segala tuntutan hokum ;

3. Memulihkan hak terdakwa SUSILO PRABOWO ALIAS EMBUN dalam kemampuan harkat dan martabatnya ;

gu

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada negara ;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain

A

maka kami mohon kepada terdakwa diberikan hukuman yang seringan –

ringannya mengingat usia terdawk ayang sudah lanjut dan kondisi kesehatan

ub lik

ah

terdakwa yang mengalami gangguan pada ginjalnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dihadapan sidang Pengadilan

SUBSIDAIRITAS sebagai berikut: PRIMAIR

---------- Bahwa Terdakwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUNpada bulan

ep

ah k

am

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan

November 2015sampai dengan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah

In do ne si

R

Terdakwa di Jalan Cemara No. 42 Kota Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar

JalanSudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar atau setidak-tidaknya di tempat-

A gu ng

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada

Pengadilan

Negeri Surabaya

yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya,telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

beberapa kejahatan, memberi sesuatu, yaitu memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp10.650.000,000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima

puluh juta rupiah), kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,

lik

ah

yaitu kepada SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung, SUTRISNO selaku Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten

ub

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya,yaitu karena SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH SAMANHUDI ANWAR telah memberikan atau

ep

ka

m

Tulungagung dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar,karena

menjanjikan beberapa proyek kepada Terdakwa di lingkungan Pemerintah

dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

ng

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

on

Halaman3dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

es

R

Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar yang bertentangan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Aparatur Sipil Negara danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

ng

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------------------------------------------------------

gu

1. Pemberian kepada SYAHRI MULYO dan SUTRISNO 

Bahwa pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pembahasan

Tulungagung Tahun Anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah

SYAHRI MULYO membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang

ub lik

ah

A

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa dan

am

SONY SANDRA. Pembagian proyek tersebut kemudian diberikan oleh SUTRISNO

kepada

Terdakwa

dan

SONY

SANDRA.

Sebagai

ep

kompensasi atas pembagian proyek tersebut, Terdakwa bersedia

ah k

untuk memberikan fee kepada SUTRISNO dan SYAHRI MULYO. 

Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA

In do ne si

R

mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat antara

A gu ng

Terdakwa dengan SONY SANDRA karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya. Terdakwa

mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan

kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik

lik

Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih Rp75.358.672.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus

ub

m

ah

Terdakwa. Oleh karena itu pada pelelangan tahun anggaran 2016

tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

ka

a. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas

ep

jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang

ah

senilai Rp18.795.455.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus

berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh

ng

M

PT. Jala Bumi Megah.

on

Halaman4dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

b. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas

es

R

sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas

jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000,00 (delapan

ng

belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh

puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

gu

c. Peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan

Jeli-Picisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-

A

Dukuh, ruas jalan Punjul-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I. Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan

ub lik

ah

Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus

am

2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

d. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, Jl. P. Sudirman

ep

IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas

ah k

Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. PlosokandangTunggulsari senilai Rp8.046.963.000,00 (delapan miliar empat

In do ne si

R

puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan

A gu ng

oleh PT. Tata Karunia Abadi.

e. Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh delapan

ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

f. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, Jl.

Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000,00 (enam

lik

berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. 

ub

m

ah

miliar empat puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah)

Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan

ka

SYAHRI MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran

ep

2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa

ah

tahun anggaran 2017 dan 2018 yakni membagi proyek kepada

Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan pada

ng

M

Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 dan 2018

on

Halaman5dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016 dan cara-

es

R

Terdakwa dan SONY SANDRA sebelum proses pelelangan dimulai.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun

2016 yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang

ng

telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan

miliknya sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran

2017 Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan

gu

dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00

(empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus

a. Peningkatan

jalan

ruas

Jalan

Cuwiri-Pagerwojo

senilai

Rp3.759.023.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan

ub lik

ah

A

empat puluh tiga ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut :

juta dua puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

am

b. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai Rp4.931.487.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu

ep

juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan

ah k

kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

In do ne si

R

c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh

A gu ng

empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak

tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

d. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan

Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta

lik

13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

e. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan

ub

m

ah

tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal

Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan

ka

Jarakan-Mojoarum senilai Rp4.773.500.000,00 (empat miliar tujuh

ep

ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan

ah

kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT.

f. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan

ng

M

Bago-Plosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas

on

Halaman6dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-

es

R

Tata Karunia Abadi-PT. Roro Gendhis (KSO).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Sanan senilai Rp5.214.146.000,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan

ng

kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

g. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa

gu

Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 (dua

miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat

Septemberzjjjjjerc 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. h. Peningkatan

ub lik

ah

A

puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13

jalan

(overlay)

ruas

Jalan

Karangtalun-

Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-

am

Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh

ep

delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017

ah k

yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. i. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas

In do ne si

R

Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima

A gu ng

puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya

Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta

seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai

jalan

ruas

Jalan

Karangrejo-Sendang

lik

a. Pelebaran

senilai

Rp7.895.999.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh

ub

lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

m

ah

berikut:

berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan

ka

oleh PT. Tata Karunia Abadi.

ep

b. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon,

ah

ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh,

dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 (lima

ng

M

miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu

on

Halaman7dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang

es

R

ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

c. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang,

ng

ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan

Bulusari senilai Rp4.271.026.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh

gu

puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak

tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi

d. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh

ub lik

ah

A

Megah.

juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

am

e. Pelebaran

jalan

ruas

Jalan

Panjerejo-Selorejo

senilai

Rp3.936.866.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam

ep

juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan

ah k

kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

In do ne si

R

f. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko

senilai Rp4.930.003.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh

A gu ng

juta tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.



Bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek tersebut,

setiap pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO, Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SUTRISNO dengan perincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500.000.000,00

lik

ah

(lima ratus juta rupiah)

b. Pada tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500.000.000,00

ub

m

(lima ratus juta rupiah)

c. Pada Bulan September 2016 sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua

ka

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara

ep

bertahap sebanyak 4 (empat) kali.

ah

d. Pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700.000.000,00

e. Pada Bulan Desember 2016 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh

Halaman8dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

on

Selanjutnya SUTRISNO menyerahkan sebagian uang tersebut kepada

gu



ng

M

ratus juta rupiah).

es

R

(satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

SYAHRI MULYO melalui SUKARJI selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan YAMANI selaku Kepala

ng

Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 dengan

gu

sampai

tahun

2018,

sehingga

seluruhnya

berjumlah

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan SYAHRI

MULYO.

Sedangkaan

selebihnya

sejumlah

Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah)atas perintah SYAHRI MULYO dipergunakan untuk diberikan kepada beberapa

anggota

DPRD

ub lik

ah

A

kepada

Kabupaten

Tulungagung

guna

memperlancar proses pembahasan anggaran, diberikan kepada

am

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak hukum guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di

ep

Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung serta dipergunakan untuk

ah k

kepentingan pribadi SUTRISNO. 

Selain itu, pada bulan Januari 2018 SYAHRI MULYO meminta

In do ne si

R

sejumlah uang kepada SUTRISNO untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun

A gu ng

2018. Guna memenuhi permintaan SYAHRI MULYO tersebut, SUTRISNO memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) kepada SYAHRI MULYO di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari Terdakwa.

Selanjutnya pada sekira Bulan Maret-April 2018, SYAHRI MULYO

kembali memerintahkan SUTRISNO untuk meminta uang sejumlah

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Terdakwa guna

lik

ah

membiayai operasional kampanye SYAHRI MULYO yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018, dan memudahkan

penerimaan

uang,

SYAHRI

MULYO

ub

m

guna

memerintahkan SUTRISNO untuk memperkenalkan Terdakwa dengan

Menindaklanjuti perintah SYAHRI MULYO, pada tanggal 23 Mei 2018

ep

ka

AGUNG PRAYITNO yang merupakan orang dekat SYAHRI MULYO.

ah

SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa

tersebut, AGUNG PRAYITNO menyampaikan permintaan uang dari

ng

M

SYAHRI MULYO guna membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam

on

Halaman9dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa

es

R

dengan AGUNG PRAYITNO di rumah Terdakwa. Dalam pertemuan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. Pada

tanggal

25

Mei

2018,

Terdakwa

menghubungi

ng

dan

memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna

mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG

gu

PRAYITNO di rumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada AGUNG PRAYITNO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus

ah

PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya.

Pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan

AGUNG

ub lik

A

juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG

PRAYITNO

guna

mengambil

uang

permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya

am

AGUNG

PRAYITNO

dirumah

Terdakwa

di

Blitar,

Terdakwa

memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ep

Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO

ah k

kepada SYAHRI MULYO dirumahnya. 

Pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh SUTRISNO dan

In do ne si

R

diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak secara

bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang Pilkada.

Menanggapi

A gu ng

untuk

permintaan

tersebut,

Terdakwa

menyampaikan bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam

jumlah besar karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun Terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan

keterangan transaksi (underlying transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank.

Pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG

lik

PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Atas penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar

ub

m

ah

AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan

ka

menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

ep

kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan

AGUNG

PRAYITNO

menghubungi

Terdakwa

dan

M

memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang

ng

kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan

on

Halaman10dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

pada istri Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang

es

selanjutnya

R

ah

kepada AGUNG PRAYITNO. Sesampainya dirumah Terdakwa,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO.

ng

2. Pemberian Kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR

Bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan

gu

dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada MUH

SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR

kepada

beberapa

penyedia

barang/jasa

diantaranya

kepada

Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian

ub lik

ah

A

membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut

diberitahukan kepada Terdakwa dan HERMANSYAH PERMADI. 

Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan

am

kepada HERMANSYAHPERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan

ep

tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI

ah k

dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh

Terdakwa.

Selain

itu

HERMANSYAH

PERMADI

juga

In do ne si

R

mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa,

HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan Konstruksi

A gu ng

Pelaksana

Nasional

Indonesia

(Gapensi).

Dalam

pertemuan itu HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada Terdakwa. Dengan demikian maka pengaturan

pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya,

lik

akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. 

ub

m

ah

demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak

Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa mengajukan penawaran

ANWAR

dan

HERMANSYAHPERMADI,

ep

ka

terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH SAMANHUDI sehingga

tidak

terjadi

ah

persaingan yang sehat karena Terdakwa tidak akan mengajukan

barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap

ng

M

proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan

on

Halaman11dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga

es

R

penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

merupakan perusahaan milik Terdakwa.

Bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR kembali

ng

melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa

sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan

2017. Proyek yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek

gu

pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai

Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh

dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.

ub lik

ah

A

delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen)

Guna memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan

am

MUH SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO Als TOTOK yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di

ep

rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI

ah k

ANWAR menunjuk Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap

In do ne si

R

2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan Terdakwa, selanjutnya

MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi MOH. AMINURCHOLIS

A gu ng

selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan MOHAMMAD

SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMPNegeri 3 BlitarTahap

SAMANHUDI

2

tahun

anggaran

ANWAR,

2018.

Atas

selanjutnya

pertanyaan

MOHAMMAD

MUH

SIDIK

menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3

lik

(dua puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS. 

Sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa sebagai pelaksana

ub

m

ah

Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000,00

proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI ANWAR

ka

meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR

ep

juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui

Menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR, pada tanggal

M

6 Juni 2018 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00

ng

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank KCP Kota Blitar

on

Halaman12dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dengan menggunakan cek nomor CP052044 dari rekening giro nomor

es

R

ah

BAMBANG PURNOMO als TOTOK.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa yang merupakan perusahaan milik Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah BAMBANG PURNOMO als

ng



TOTOK guna menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk diberikan kepada MUH

TOTOK, Terdakwa langsung

memberikan uang tersebut kepada

BAMBANG

TOTOK

PURNOMO

als

dan

guna

menghindari

perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, Terdakwa

ub lik

menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO als TOTOK agar tidak menghubungi MUH SAMANHUDI ANWAR dengan menggunakan sarana telepon atau handphone.

Bahwa rangkaian pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas karena SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH

ep

ah k

am

ah

A

gu

SAMANHUDI ANWAR. Setibanya di rumah BAMBANG PURNOMO als

SAMANHUDI ANWAR telah memberikan beberapa proyek kepada Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan

In do ne si

R

MUH SAMANHUDI ANWAR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

A gu ng

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

lik

ah

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

ub

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ep

ka

m

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

SUBSIDIAIR

November 2015sampai dengan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-

ng

waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah

on

Halaman13dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Terdakwa di Jalan Cemara No. 42 Kota Blitar, di rumah dinas Walikota Blitar

es

R

---------- Bahwa Terdakwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUNpada bulan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

JalanSudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitaratau setidak-tidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Korupsi pada

Pengadilan

Negeri Surabaya

ng

Pidana

yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya,telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

gu

beberapa kejahatan, memberi hadiah atau janji, , yaitu memberikan uang

yang seluruhnya berjumlah Rp10.650.000,000,00 (sepuluh miliar enam ratus

A

lima puluh juta rupiah), kepada pegawai negeri, yaitu kepada SYAHRI MULYO

selaku

Bupati

Tulungagung,

SUTRISNO

selaku

Kepala

ub lik

dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar, dengan mengingat kekuasaan

atau

wewenang

yang

melekat

pada

jabatan

atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung, SUTRISNO

ep

ah k

am

ah

DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung

selaku Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagungdan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota

In do ne si

R

Blitar yang telah memberikan atau menjanjikan beberapa proyek di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar, yang

A gu ng

dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------------------------------------------------------1. Pemberian kepada SYAHRI MULYO dan SUTRISNO 

Bahwa pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pembahasan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Tulungagung Tahun anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah

SYAHRI MULYO membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan

lik

SONY SANDRA. Pembagian proyek tersebut kemudian diberikan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa dan SONY SANDRA. 

ub

m

ah

kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa dan

Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA

ka

mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan

ep

oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat antara

ah

Terdakwa dengan SONY SANDRA karena Terdakwa tidak akan

kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya. Terdakwa

ng

M

mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan

on

Halaman14dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai

es

R

mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik

Terdakwa. Oleh karena itu pada pelelangan tahun anggaran 2016

ng

Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih Rp75.358.672.000,00

(tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus

gu

tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas

senilai Rp18.795.455.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

ub lik

ah

A

jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang

berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

am

b. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas

ep

jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000,00 (delapan

ah k

belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh

R

yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

In do ne si

puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016

c. Peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan

A gu ng

Jeli-Picisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan GondangDukuh, ruas jalan Punjul-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I. Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan

Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh

sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus

lik

d. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, Jl. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-

ub

m

ah

2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000,00 (delapan miliar empat

ka

puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

ep

berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan

ah

oleh PT. Tata Karunia Abadi.

(lima miliar dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh delapan

ng

M

ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang

on

Halaman15dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

es

R

e. Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000,00

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

f. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, Jl.

Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000,00 (enam

ng

miliar empat puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan

gu



SYAHRI MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran

tahun anggaran 2017 dan 2018 yakni membagi proyek kepada

Terdakwa dan SONY SANDRA sebelum proses pelelangan dimulai.

ub lik

ah

A

2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa

Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 dan 2018

am

dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016 dan caracara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun

ep

2016 yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang

ah k

telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran

In do ne si

R

2017 Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00

A gu ng

(empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus

empat puluh tiga ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut : a. Peningkatan

jalan

ruas

Jalan

Cuwiri-Pagerwojo

senilai

Rp3.759.023.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan

juta dua puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

b. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai

lik

juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata

ub

m

ah

Rp4.931.487.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu

Karunia Abadi.

ka

c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang

ep

senilai Rp3.364.903.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret

ah

2017 dengan pelaksana PT. Jala Bumi Megah.

Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai

ng

M

Rp6.089.714.000,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta

on

Halaman16dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal

es

R

d. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi.

R

13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia

ng

e. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan

Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan Jarakan-Mojoarum senilai Rp4.773.500.000,00 (empat miliar tujuh

gu

ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan

kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT.

f. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan

ub lik

Bago-Plosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas

ah

A

Tata Karunia Abadi-PT. Roro Gendhis (KSO).

Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar pahing) dan ruas Jalan GebangSanan senilai Rp5.214.146.000,00 (lima miliar dua ratus empat

am

belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT.

ep

Jala Bumi Megah.

ah k

g. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 (dua

In do ne si

R

miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13

A gu ng

September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

h. Peningkatan

jalan

(overlay)

ruas

Jalan

Karangtalun-

Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan BangoanTapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh

delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017

lik

i. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima

ub

m

ah

yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017

ka

yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

ep

dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek

ah

infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya

seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai

jalan

ruas

Jalan

Karangrejo-Sendang

senilai

Halaman17dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

a. Pelebaran

on

ng

M

berikut:

es

R

Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Rp7.895.999.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh

lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

ng

berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

b. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon,

gu

ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan

miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu

rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang

ub lik

ah

A

dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 (lima

dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

c. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang,

am

ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan

ep

Bulusari senilai Rp4.271.026.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh

ah k

puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak

In do ne si

Megah.

R

tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi

d. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai

A gu ng

Rp4.767.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh

juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

e. Pelebaran

jalan

ruas

Jalan

Panjerejo-Selorejo

senilai

Rp3.936.866.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam

juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan

kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata

lik

ah

Karunia Abadi.

f. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko

ub

m

senilai Rp4.930.003.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018



Bahwa

setiap

pembahasan

anggaran

ep

ka

yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. atau

atas

permintaan

ah

SUTRISNO, Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada

a. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500.000.000,00

ng

M

(lima ratus juta rupiah)

on

Halaman18dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

b. Pada tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500.000.000,00

es

R

SUTRISNO dengan perincian sebagai berikut:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

(lima ratus juta rupiah)

c. Pada Bulan September 2016 sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua

ng

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali.

d. Pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700.000.000,00

gu

(satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

e. Pada Bulan Desember 2016 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh

ah

Selanjutnya SUTRISNO menyerahkan sebagian uang tersebut kepada

SYAHRI MULYO melalui SUKARJI selaku Kepala Bidang Bina Marga

ub lik

A

ratus juta rupiah).

Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan YAMANI selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

am

Daerah (BPKAD)Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 dengan

tahun

2018,

sehingga

seluruhnya

ep

sampai

berjumlah

ah k

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada

SYAHRI

MULYO.

Sedangkan

selebihnya

sejumlah

In do ne si

R

Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah)atas perintah SYAHRI MULYO dipergunakan untuk diberikan kepada anggota

DPRD

A gu ng

beberapa

Kabupaten

Tulungagung

guna

memperlancar proses pembahasan anggaran, diberikan kepada

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak

hukum guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi SUTRISNO.Selain itu, pada bulan Januari 2018

lik

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepadaSYAHRI MULYOdi Pendopo Tulungagung. 

Pada tanggal 23 Mei 2018 SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa Dalam

menyampaikan

dengan AGUNG PRAYITNO di rumah

pertemuan

permintaan

uang

tersebut, dari

ep

ka

Terdakwa.

ub

m

ah

SUTRISNO juga memberikan uang yang bersumber dari Terdakwa

AGUNG

SYAHRI

PRAYITNO

MULYO

guna

ah

membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam Pilkada Tulungagung

Pada

tanggal

25

ng

M

memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. Mei

2018,

Terdakwa

menghubungi

dan

on

Halaman19dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna

es

R

tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG

PRAYITNO di rumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang

ng

kepada AGUNG PRAYITNO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya.

Pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi dan

gu

memerintahkan

AGUNG

PRAYITNO

guna

mengambil

uang

AGUNG

PRAYITNO

dirumah

Terdakwa

di

Blitar,

Terdakwa

memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ub lik

ah

A

permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya

Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya.

am

Pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh SUTRISNO dan diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak secara

ah k

untuk

Pilkada.

ep

bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang Menanggapi

permintaan

tersebut,

Terdakwa

menyampaikan bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam

In do ne si

R

jumlah besar karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun Terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan

A gu ng

keterangan transaksi (underlying transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank.

Pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG

PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah

Terdakwa untuk mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Atas penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar

AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan

lik

ah

menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan

selanjutnya

AGUNG

ub

m

kepada AGUNG PRAYITNO. Sesampainya dirumah Terdakwa, PRAYITNO

menghubungi

Terdakwa

dan

memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang

ka

ep

kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istri Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang

Halaman20dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

on

Bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI selaku

gu

ng

2. Pemberian Kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR

es

PRAYITNO.

R

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan

dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada MUH

ng

SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada

beberapa

penyedia

barang/jasa

diantaranya

kepada

gu

Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian

Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan

kepada HERMANSYAHPERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan

ub lik

ah

A

diberitahukan kepada Terdakwa dan HERMANSYAH PERMADI.

tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan

am

oleh Terdakwa. Selain itu HERMANSYAHPERMADI juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya Terdakwa, HENRYN

ep

MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan Pelaksana

ah k

Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dalam pertemuan itu HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada Dinas PUPR

In do ne si

R

kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada

Terdakwa. Dengan demikian maka pengaturan pemenang lelang tidak

A gu ng

perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap

proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing

penyedia

barang/jasa

tidak

akan

melakukan

penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya.

Selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa mengajukan penawaran

ANWAR

dan

HERMANSYAHPERMADI,

lik

ah

terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH SAMANHUDI sehingga

tidak

terjadi

ub

m

persaingan yang sehat karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia

ka

barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap

ep

proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan

ah

perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga

Bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR kembali

ng

M

melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa

on

Halaman21dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan

es

R

merupakan perusahaan milik Terdakwa.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2017. Proyek yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai

ng

Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh

delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun

gu

anggaran 2018.

Guna memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut,

MUH SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO Als TOTOK

yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di

ub lik

ah

A

pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan

rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI ANWAR menunjuk Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang

am

akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan Terdakwa, selanjutnya

ep

MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi MOH. AMINURCHOLIS

ah k

selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan MOHAMMAD SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai

2018.

ANWAR,

selanjutnya

tahun

anggaran

A gu ng

SAMANHUDI

2

In do ne si

BlitarTahap

R

ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMPNegeri 3 Atas

pertanyaan

MOHAMMAD

MUH

SIDIK

menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP N 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000,00 (dua

puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga bersedia memberikan fee kepada MUH SAMANHUDI

lik

BAMBANG PURNOMO als TOTOK.

Pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Maybank

ub

m

ah

ANWAR sebesar 8% dari nilai proyek yang akan diberikan melalui

KCP Kota Blitar dengan menggunakan cek nomor CP052044 dari

ka

rekening giro nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik

ah

ep

Perkasa yang merupakan perusahaan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah BAMBANG PURNOMO als miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk diberikan kepada MUH

memberikan uang tersebut kepada

Halaman22dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

TOTOK, Terdakwa langsung

on

ng

M

SAMANHUDI ANWAR. Setibanya di rumah BAMBANG PURNOMO als

es

R

TOTOK guna menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PURNOMO

als

TOTOK

dan

guna

R

BAMBANG

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari

perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, Terdakwa

ng

menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO als TOTOK agar tidak menghubungi MUH SAMANHUDI ANWAR dengan menggunakan sarana telepon atau handphone.

gu

Bahwa rangkaian pemberian uang oleh Terdakwa sebagaimana tersebut

diatas kepada SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH SAMANHUDI ANWAR

A

sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat kekuasaan

dan

wewenang

SYAHRI

MULYO,

SUTRISNO

dan

MUH

ub lik

mengintervensi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Tulungagung dan Blitar atau setidak-tidaknya menurut Terdakwa kekuasaan atau kewenangan tersebut melekat pada jabatan atau kedudukan SYAHRI MULYO, SUTRISNO dan MUH SAMANHUDI ANWAR.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

ep

ah k

am

ah

SAMANHUDI ANWAR yang memiliki kekuasaan dan wewenanguntuk

Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

In do ne si

R

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

A gu ng

Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut masing –

masing terdakwa AKHMADAN MUSTOFA dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah

Tempat/Tanggal

Lahir:

Malang

/10

Juni

lik

1) Saksi ADRIANA YUSTITININGRUM ;

1967,

Jenis

Kelamin:

Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: LKG. Ngelegok

ub

m

ah

sebagai berikut :

RT/RW. 004/005, Kel/Des. Nglegok, Kec. Nglegok, Blitar Jawa Timur,

ka

Agama:

Islam,

Pekerjaan:

Karyawan

PT

MODERNA

TEHKNIK

ep

PERKASA, Pendidikan: SMA. Memberikan keterangan di persidangan

ah

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bidang jasa konstruksi.

ng

M

 Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa. Pemegang sahamnya selain

on

Halaman23dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Terdakwa adalah Sugiharto. Saksi tidak hafal berapa saham

es

R

 Bahwa Saksi adalah karyawan PT MODERNA bergerak dalam

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Terdakwa. Yang mengedalikan PT MODERNA MULTI PERKASA Direkturnya adalah Terdakwa dan Sugiharto sebagai komisaris.

ng

 Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi no. 7 yang menerangkan:

Saksi ditempatkan di bagian administrasi tender. Tugas saksi adalah mempersiapkan dan memasukkan penawaran-penawaran dalam

gu

pengadan yang diikuti PT MODERNA MULTI PERKASA dan

perusahaan yang terafiliasi dengan group tersebut. Seperti PT

BUMI MEGAH.

 Bahwa Saksi menerima perintah langsung dari Terdakwa untuk

ub lik

ah

A

SARANA MULTI USAHA, PT TATA KARUNIA ABADI dan PT JALA

mempersiapkan dan memasukkan paket-paket pekerjaan yang akan diikuti oleh PT MODERNA MULTI PERKASA dan perusahaan-

am

perusahaan lain yang terafiliasi dalam group tersebut.

 Bahwa Terdakwa sehari-harinya diambil dengan sebutan embun.

ep

 Bahwa PT SARANA MULTI USAHA milik Terdakwa dan yang

ah k

mengendalikan juga Terdakwa dan direkturnya adalah Ahmad Syarif.

R

Komisarisnya adalah Eko Yongtono (menantu dari Terdakwa)

In do ne si

bergerak di bidang jasa konstruksi

A gu ng

 Bahwa PT TATA KARUNIA ABADI adalah milik Terdakwa,

direkturnya adalah Michael Indrayana (Cucu dari Terdakwa), saksi lupa siapa direkturnya akan tetapi yang mengendalikan adalah Terdakwa.

 Bahwa Direktur PT JALA BUMI MEGAH adalah Ir.Hermanto (Ade

Ipar Terdakwa). Yang mengendalikan adalah Terdakwa. PT JALA BUMI MEGAH bergerak dalam bidang jasa konstruksi.

lik

Tulungagung adalah : Pada tahun 2016

a. __________________________________________________________ P ENINGKATAN

JALAN

ub

m

ah

 Bahwa Proyek-proyek yang dikerjakan oleh terdakwa di kabupaten

RUAS

JALAN

SUMBERDADAP

-

ep

ka

APAKBRONDOL, RUAS JALAN APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 01-

ah

07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

M

nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00;

ng

b. __________________________________________________________ P

on

Halaman24dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO

es

R

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

(LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS

JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO -

ng

BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.

gu

18.298.273.000,00;

c. __________________________________________________________ P

A

ENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON –

KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN

ub lik

ah

SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –

DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO,

JALAN I. GUSTI

am

PEMBANGUNAN

KONSTRUKSI

NGURAH RAI

HOTMIX

GG. 8,

KAWASAN

GOR

LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana

ep

PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

ah k

TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00;

In do ne si

R

d. __________________________________________________________ O VERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P.

A gu ng

SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP

I,

RUAS

JL.

PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.

lik

e. __________________________________________________________ O VERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber

ub

m

ah

8.046.963.000,00;

dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+)

ka

dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00;

ep

f. __________________________________________________________ O

ah

VERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-

tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ng

M

ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

on

Halaman25dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00;

es

R

PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+)

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pada tahun 2017 adalah:

a. __________________________________________________________ P

ng

ENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO

(DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

gu

2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00;

b. __________________________________________________________ P JALAN

RUAS

JALAN

KARANGTALUN

-

NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT.

TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

ub lik

ah

A

ENINGKATAN

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00;

am

c. __________________________________________________________ P ENINGKATAN/PELEBARAN

JALAN

RUAS

JALAN

ep

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan

ah k

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

In do ne si

R

kontrak Rp. 3.364.903.000,00

d. __________________________________________________________ P

A gu ng

ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00;

e. __________________________________________________________ P

lik

ah

ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN SUKOWIYONO

DAN

RUAS

JALAN

JARAKAN

-

ub

m

DESA

MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA

ka

KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana

ep

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan

ah

nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00;

JALAN

(HOTMIX)

RUAS

JALAN

DESA

ng

M

PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS

on

Halaman26dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS

es

ENINGKATAN

R

f. __________________________________________________________ P

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. BUMI

MEGAH

sumber

dana

APBD

ng

JALA

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00;

gu

g. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN,

2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan

ub lik

ah

A

DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-

nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00;-

h. __________________________________________________________ P

am

ENINGKATAN

JALAN

(OVERLAY)

KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),

RUAS

JALAN

JALAN

DESA

ep

KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA

ah k

RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

In do ne si

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.4.820.168.000,00;

A gu ng

i. __________________________________________________________ P EMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG BESUKI

DAN

RUAS

JALAN

TANGGUNGGUNUNG

-

TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana

PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

lik

Pada tahun 2018 adalah:

ub

a. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG

m

ah

4.448.353.000,00.

(DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA

ka

KARUNIA

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

ep

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

ah

7.895.999.000,00;

KULON,

RUAS

JALAN

PLOSOKANDANG

-

-

KAPTEN

KASIHIN,

RUAS

JALAN

DESA

Halaman27dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

HASANUDIN

on

ng

M

TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT - KEPUH, RUAS JALAN

es

SUMBEREJO

R

b. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI -

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber

ng

dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00;-

c. PENINGKATAN -

gu

KEDUNGSOKO

JALAN

(OVERLAY)

GONDANG,

RUAS

RUAS

JALAN

JALAN

PANGLIMA

SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG.

BULUSARI

(BK

PROVINSI)

tertanggal

29-03-2018

dengan

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ub lik

ah

A

I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00;

am

d. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. BUMI

MEGAH

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

ep

JALA

ah k

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00;----------------------

In do ne si

R

e. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA ABADI

A gu ng

KARUNIA

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00; dan

f. PENINGKATAN

JALAN

(OVERLAY)

RUAS

JALAN

KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-

2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

lik

nilai kontrak Rp. 4.930.003.000.

 Bahwa Tedakwa selain mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Tulungagung juga mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2016 adalah:

ub

m

ah

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan

ka

a. __________________________________________________________ J

ep

alan Kecamatan Sukorejo dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ah

ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,-;

alan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA

on

Halaman28dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,-

es

R

b. __________________________________________________________ J

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

c. __________________________________________________________ L ingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI

ng

dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536. 000,-;

d. __________________________________________________________ T aman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI

gu

dengan nilai kontrak Rp. 2. 739. 591.000,-

e. __________________________________________________________ J

MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;

f. __________________________________________________________ J

ub lik

ah

A

alan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI

alan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksanan PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-

am

g. __________________________________________________________ G edung Kesenian dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK

ep

PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,-

ah k

Pada tahun 2017 adalah:

a. Jalan Mastrip dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI

In do ne si

R

senilai Rp. 2. 594. 375. 000,-;

b. Jalan Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA

A gu ng

ABADI senilai Rp. 3. 775. 929. 000,-

c. Jalan DI Panjaitan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp. 4. 509. 590. 000,-

d. SMP 3 dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp.11. 341. 000. 000,-.

 Bahwa Sedangkan untuk tahun 2018 belum sempat ikut mengikuti

lik

penggeladahan bersamaan dengan waktu memasukan penawaran sehingga tidak sempat.

 Bahwa Dalam melaksanakan tugasnya saksi, awalnya saksi dipanggil

ub

m

ah

lelang karena masa lelang baru saja berjalan dan waktu dilakukan

oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa nanti ada

ka

proyek agar disiapkan, setelah diberitahu, saksi yang berinisiatif

ep

untuk menggunakan perusahaan-perusahaan seperti yang telah

ah

disebutkan diatas. Selain itu saksi juga ada meminjam perusahaan-

Terdakwa, diantaranya adalah PT KIA GRAHA, PT SUMBER

on

Halaman29dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

CAHAYA AGUNG direkturnya adalah Hartono. Dalam menggunakan

es

R

perusahaan lain yang digunakan sebagai pendamping atas perintah

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

perusahaan-perusahaan pendamping tersebut, saksi tidak ada perjanjian fee yang akan diberikan.

ng

 Bahwa arahan untuk mengikuti proyek-proyek seperti yang telah

disebut di atas adalah dari Terdakwa. Saksi berpendidikan SMA. Saksi mengetahui teknis terkait penawaran, RAB, HPS. RAB dibuat

gu

sendiri oleh saksi dan ada arahan dari Terdakwa tentang apa yang ditawar dan nilainya berapa.

terkait proyek-proyek tersebut ada fee yang diberikan.

 Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang

ub lik

ah

A

 Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa

ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:

 barang bukti nomor 117 berupa 2 (dua) bundel copy AKTA

am

NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.

 barang bukti nomor 118 berupa 1 (satu) bundel copy AKTA

ah k

ep

NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.

 barang bukti nomor 119 berupa 1 (satu) bundel copy AKTA

R

NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

In do ne si

 barang bukti nomor 120 berupa 1 (satu) bundel copy AKTA

A gu ng

NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

 barang bukti nomor 121 berupa1 (satu) bundel dalam binder biru

dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”

 barang bukti nomor 122 berupa

Penyitaan data “data termin”

dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1

lik

Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

ub

m

ah

(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor

 barang bukti nomor 123 berupa Penyitaan data “folder upload” dari

ep

ka

komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1

ah

(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor

M

Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal

on

Halaman30dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

4-7-18.

es

R

Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 barang bukti nomor 124 berupa Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang

ng

terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1

(satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC

gu

Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N: 00402100000043 dengan

ub lik

ah

A

 barang bukti nomor 125 berupa Data-data yang diminta yang

nilai hash:

 barang bukti nomor 153 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

am

pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP -

APAKBRONDOL,

RUAS

JALAN

APAKBRONDOL

-

ep

PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)

ah k

tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH

R

(DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.  barang bukti nomor 154 berupa pekerjaan

A gu ng

kontrak

KIDANGAN

-

1 (satu) bundel foto copy

PENINGKATAN

PURWOREJO

In do ne si

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016

JALAN

RUAS

JALAN

(LANJUTAN),

RUAS

JALAN

GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN,

DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 0107-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber

dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU)

lik

 barang bukti nomor 155 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS

ub

m

ah

dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –

SOEMOHARJO,

JALAN I. GUSTI

PEMBANGUNAN

ah

ep

ka

DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP

KONSTRUKSI

NGURAH RAI

HOTMIX

GG. 8,

KAWASAN

GOR

M

PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

ng

TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp.

on

Halaman31dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

18.965.669.000,00.

es

R

LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 barang bukti nomor 156 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III &

ng

V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO –

RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI

gu

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

8.046.963.000,00.

pekerjaan

OVERLAY

ub lik

 barang bukti nomor 157 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ah

A

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.

RUAS

JALAN

KARANGREJO-CATUT

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

am

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.

ep

 barang bukti nomor 158 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ah k

pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO

ABADI

sumber

dana

APBD

In do ne si

KARUNIA

R

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA

KABUPATEN

A gu ng

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.

 barang bukti nomor 159 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana

PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

lik

3.759.023.000,00.

 barang bukti nomor 160 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN

ub

m

ah

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

- NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT.

ep

ka

TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

ah

4.931.487.000,00.

M

pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN

ng

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan

on

Halaman32dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

es

R

 barang bukti nomor 161 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

ng

 barang bukti nomor 162 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN

SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN

gu

RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-

2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

 barang bukti nomor 163 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ub lik

ah

A

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS

am

JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA

ep

KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana

ah k

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

In do ne si

R

 barang bukti nomor 164 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA

A gu ng

PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS

SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

BUMI

MEGAH

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.

lik

 barang bukti nomor 165 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA DESA

TUNGGULSARI,

DAN

ub

TAPAN,

m

ah

5.214.146.000,00.

DESA

BANGOAN

tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH

ka

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017

ep

(DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

ah

 barang bukti nomor 166 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

M

KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),

JALAN

DESA

ng

KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA

on

Halaman33dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan

es

R

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan

ng

nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

 barang bukti nomor 167 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN

gu

BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG -

TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

ub lik

ah

A

PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

 barang bukti nomor 168 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO -

am

SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

ah k

7.895.999.000,00.

ep

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

 barang bukti nomor 169 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak -

SUMBEREJO

KULON,

In do ne si

PULOSARI

R

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN RUAS

JALAN

A gu ng

PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS

JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

 barang bukti nomor 170 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak KEDUNGSOKO

-

GONDANG,

lik

ah

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN RUAS

JALAN

PANGLIMA

ub

m

SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN

ka

BULUSARI

(BK

PROVINSI)

tertanggal

29-03-2018

dengan

ep

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ah

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan

M

 barang bukti nomor 171 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ng

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN

on

Halaman34dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan

es

R

nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai

ng

kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

 barang bukti nomor 172 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO -

gu

SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT.

TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

3.936.866.000,00.

 barang bukti nomor 173 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ub lik

ah

A

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-

am

2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan

ah k

Atas

keterangan

ep

nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00. saksi

ADRIANA

YUSTITININGRUM

tersebut,.

A gu ng

2) Saksi ARI KUSUMAWATI ;

In do ne si

R

Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 22 Februari 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama

:

Islam,

Kebangsaan:

Indonesia,

Pekerjaan/Jabatan

: Direktur Utama PT. Kya Graha, Komisaris PT.

Roro Gendis, Alamat: Jl. K. H. HASYIM AS’ARI No. 11, Desa Kauman, Kab. Tulungagung, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan keterangan

lik

sebagai berikut:

 Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT KIA GRAHA. PT KIA GRAHA bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Pengendali

ub

m

ah

di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

perusahaan tersebut adalah saksi sendiri.

ep

ka

 Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 6 yang menerangkan :  Bahwa Susunan Kepengurusan PT KYA GRAHA adalah:

ah

1) ----------------------------------------------------------------------------- Direktur

M

lembar saham atau setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

on

Halaman35dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

rupiah).

es

R

Utama: Saksi Sendiri dengan jumlah saham sebanyak 3000

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2) ----------------------------------------------------------------------------- Direktur:

Sdr. ENDRY MIFTAHUDDIN dengan jumlah saham sebanyak

ng

500 lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3) ----------------------------------------------------------------------------- Komisari

gu

s Utama: Sdr. SUHARMINTO dengan jumlah saham sebanyak

500 lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00 (lima ratus

4) ----------------------------------------------------------------------------- Komisari

s: Sdr. HARI PURAWNTO dengan jumlah saham sebanyak 500

ub lik

ah

A

juta rupiah)

lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

am

5) ----------------------------------------------------------------------------- Komisari s: Sdr. MOHAMAD HUFRON EFENDI dengan jumlah saham

ep

sebanyak 500 lembar saham atau setara Rp 500.000.000,00

ah k

(lima ratus juta rupiah).

In do ne si

R

 Bahwa PT KIA GRAHA mengerjakan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2017 mengerjakan paket pekerjaan:

A gu ng

1. Paket pekerjaan pembangunan pasar hewan Beringin pitu

dengan nilai kurang lebih Rp4.300.000.000,00 (Empat miliar tiga ratus juta rupiah).

2. Paket pekerjaan rehabilitasi jalan desa tanggung gunung

kabupaten tulungagung dengan nilai Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

lik

pelelangan pekerjaan belanja modal pembangunan Gedung SMP 3 Blitar. Pada saat itu disampaikan kepada saksi agar saksi ikut mengajukan penawaran proyek tersebut.

ub

m

ah

 PT KIA GRAHA pernah diminta Terdakwa untuk ikut serta dalam

 Bahwa Saksi membenarkan bap saksi no. 9 yang menerangkan :

ka

Kronologis PT KYA GRAHA dalam mengikuti proses lelang

ep

Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

ah

Pendiidkan SMPN 3 Blitar T. A. 2017 atau yang dikenal dengan

1) ----------------------------------------------------------------------------- Sekitar 2017,

kepada

KARINA Saya

NOGISTARINI bahwa

Sdri.

pernah KARINA

Halaman36dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

menyampaikan

Sdri.

on

Juli

ng

M

bulan

es

R

pembangunan SMPN 3 Blitar tahap 1 adalah sebagai berikut:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

NOGISTARINI dihubungi oleh Sdri. DIANA (Saya tidak tahu

nama lengkapnya) selaku staf dari Sdr. EKA YONGTONO

ng

(menantu Tersangka SOESILO PRABOWO alias EMBUN) yang

menyampaikan bahwa akan meminjam PT KYA GRAHA sebagai perusahaan pendamping pada proses lelang Pekerjaan Belanja

gu

Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendiidkan SMPN 3 Blitar T. A. 2017 atau yang dikenal dengan pembangunan

2) ----------------------------------------------------------------------------- Setelah

KARINA

ub lik

Saya mengizinkan PT KYA GRAHA dijadikan pendamping, Sdri.

ah

A

SMPN 3 Blitar tahap 1.

NOGISTARINI mulai mendaftar dan melengkapi

dokumen-dokumen lelang. Khusus untuk RAB dan Jadwal

am

Pelaksanaan/Time Schedule dibuat oleh pihak peminjam. 3) ----------------------------------------------------------------------------- Dokume

ep

n RAB dan Jadwal Pelaksanaan/Time Schedule dikirimkan oleh

ah k

pihak

peminjam

melalui

email

kepada

Sdri.

KARINA

NOGISTARINI (Saya tidak tahu alamat emailnya).

setelah

dokumen

penawaran

A gu ng

tandatangani, Sdri. KARINA

In do ne si

nya,

R

4) ----------------------------------------------------------------------------- Selanjut lengkap

NOGISTARINI

dokumen penawaran PT KYA GRAHA.

dan

Saya

meng-upload

Kemudian, Saya tinggal menunggu undangan dari Pokja apabila diundang.

 Bahwa atas penyampaian tersebut adalah saksi mengijinkan dan

yang mendaftar adalah staf saksi yaitu Sdr. Karina selanjutnya Sdr. menanyakan

berkas-berkas

apa

saja

yang

harus

lik

dipersiapkan. Saksi mengatakan agar disiapkan teknisnya seperti dokumen RAB dan jadwal pelaksanaannya dan yang menyiapkan RAB berikut nilai nya adalah dari Terdakwa yang dipersiapkan oleh

ub

m

ah

Karina

Diana, kemudian saksi menandatangani dokumennya dan di upload

ka

oleh Sdr. Karina. Selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa

ah

perusahaan Terdakwa.

ep

pemenangnya dan saksi baru mengetahui pemenangnya adalah

 Bahwa Saksi juga mengikuti pelelangan di kabupaten Tulungagung.

ng

M

Dalam mengikuti lelang tersebut saksi ada memberikan komitmen fee

on

Halaman37dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

sebesar 10 % dari Nilai Pagu kepada pihak pemerintah.

es

R

 Bahwa saksi tidak menerima fee dari peminjaman perusahaan saksi.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Kronologis pemberian fee di Kabupaten Tulung Agung

tersebut awalnya ada rapat dalam paguyuban/asosiasi perusahaan

ng

jasa konstruksi bahwa akan ada turun anggaran dengan jumlah tertentu. Sebelum proyek dilaksanakan maka harus ada komitmen

fee terlebih dahulu yang harus diberikan. Fee tersebut sebesar 10%

gu

dari pagu anggaran diberikan di awal. Menurut informasi yang saksi

dengar dari asosiai perusahaan jasa konstruksi, yang meminta fee

Sutrisno. Fee tersebut diberikan dalam bentuk cash.  Bahwa

Sutrisno

menjabat

Kepala

Dinas

PUPR

Kabupaten

ub lik

ah

A

adalah Kepala Dinas PUPR kabupaten Tulungagung yang bernama

Tulungagung kira-kira sejak tahun 2013 sampai pada saat OTT masih menjabat.

am

 Bahwa Permintaan uang fee proyek tersebut berlangsung sejak tahun 2014-2018 yaitu untuk mendapatkan proyek harus memberikan

ep

fee sebesar 10 % dari pagu anggaran.

ah k

 Bahwa Saksi lupa berapa fee yang saksi berikan untuk Sutrisno.

R

 Bahwa Saksi membernarkan BAP saksi no. 10:

In do ne si

 Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti berupa catatan 1 lembar

A gu ng

catatan yang telah dirobek dan nama proyek dimana saksi menerangkan bahwa tulisan tersebut adalah penjelasan saksi kepada Sutrisno setelah sebelumnya diminta dengan kalimat segera dibayar

pekerjaan itu. Maksud dari perkataan Sutrisno adalah ia meminta fee

bagian dari pekerjaan pembangunan jalan hotmix dari paket pekerjaan:

 Bahwa Sawu Tumpak Damping Sawo Gambiran dengan PT Roro

lik

sekitar Rp671.538.166,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) namun saksi berasalah kepada Sutrisno karena saksi telah memberikan

ub

m

ah

Gendis kerja sama koperasi dengan terdakwa sejumlah 10 % yaitu

uang kepada :

ep

ka

a. Sdr. Harminto anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari fraksi PDIP dan Sdr. Supriyono ketua DPRD Kabupaten Tulungagung

ah

dari fraksi PDIP sebesar Rp445.440.000,00 (empat ratus empat

R

puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

es

M

b. Sdr. Maryoto selaku Bupati Tulungagung sejumlah

ng

Rp305.880.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus delapn puluh

on

Halaman38dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ribu rupiah).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi hanya berpura-pura telah memberikan uang kepada

orang-orang tersebut karena saya yakin kepada Sdr Sutrisno tidak

ng

akan menanyakan kepada orang-orang tersebut. Akhirnya saksi

hanya menjanjikan fee sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr Sutrisno melalui Sukarji. Sdr Sukarji

gu

adalah orang kepercayaan Sutrisno sebagai pegawai Dinas PU

Kabupaten Tulungagung. Pemberian uang tersebut akhirnya saksi

Sukarji di dinas PU Kabupaten Tulungagung. Sehingga saksi telah memberikan sebesar Rp760.538.166,00 (tujuh ratus enam puluh juta

ub lik

ah

A

berikan setelah 3 hari dari pertemuan tersebut di ruang kerja Sdr.

lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah). Uang tersebut saksi berikan pada tahun 2014-2015.

am

 Bahwa untuk mendapatkan proyek, saksi harus memberikan uang tersebut terlebih dahulu.

ep

 Bahwa untuk perolehan proyek tahun 2016-2018 mekanismenya

ah k

sama seperti tahun 2014-2015.

R

 Bahwa Terhadap Paket pekerjaan pembangunan pasar hewan

In do ne si

Beringin pitu dengan nilai kurang lebih Rp4.300.000.000,00 (Empat

miliar tiga ratus juta rupiah) saksi memberikan fee sebesar 15 % dari

A gu ng

Rp4.300.000.000,00 dikurangi pajak yaitu sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada ibu Evi Purvitasari (Kabid Cipta Karya). Terkait fee tersebut awalnya saksi ditelepon oleh

Sutrisno untuk segera memberikan fee tersebut. Uang tersebut saksi membayarkan ditengah-tengah proses pelelangan. Saksi tidak mengetahui uang tersebut selanjutnya akan diberikan kemana.

lik

namun saksi pernah bertemu dengan Syahri Mulyo. Saksi tidak mengetahui bahwa ada fee yang diberikan kepada Syahri Mulyo. Saksi beru mengetahui Syahri Mulyo mendapatkan fee adalah ketika

ub

m

ah

 Bahwa saksi tidak kenal dengan Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)

ada penangkapan terhadap Syahri Mulyo dan Agung Prayitno dimana Prayitno

adalah

orang

dekatnya

Syahri

Mulyo.

ep

ka

Agung

Sepengetahuan saksi, Agung Prayitno tidak memiliki pekerjaan.

ah

 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada

ng

 Bahwa untuk proyek di Kota Blitar, saksi tidak ada memberikan fee

on

Halaman39dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

atau uang terima kasih.

es

M

SMPN 3 Blitar.

R

tahun 2016. Terdakwa pernah pinjam perusahaan saksi untuk proyek

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Tentang pembagian proyek saksi hanya mengetahui ketika di dalam asosiasi dijelaskan bahwa ada sejumlah dana turun dari

ng

kebutuhan keuangan. Ada sejumlah 450 perusahaan kemudian dana yang ada tersebut dibagi kepada 450 perusahaan tersebut, yang

membagi adalah perwakilan ketua-ketua yaitu saksi sendiri, Sdr

gu

Janari, Sdr Santoso,

Sdr Wawan, Sdr Abqory, Sdr Sugito, Sdr

Hendro, Sdr Yitno, Sdr Basuki, Sdr Rohmat, Sdr. Azis, Sdr. Salamun,

proyek dibagi-bagi sesuai jumlah anggota. Dari Ketua-ketua tersebut

dipilih 5 orang yang memimpin rapat yaitu Sdr. Anjar, Sdr. Santoso,

ub lik

ah

A

Sdr. Yus, Sdr. Budi yang membawahi 450 perusahaan kemudian

Sdr. Rohmat, Sdr. Hendra, Sdr. Wawan.

 Bahwa ada ploting proyek untuk Terdakwa dan Sony Sandra.

am

 Bahwa Terdakwa meminta perusahaan saksi sebagai pendamping dalam pelelangan proyek yang Terdakwa ikuti.

ep

 Bahwa Sepengetahuan saksi proyek-proyek yang diikuti oleh

ah k

perusahaan-perusahaan di tulungagung semua memberikan fee

R

proyek dan sepanjang yang saksi tahu dari asosiasi, semua yang

In do ne si

mengerjakan proyek memberkan fee.

A gu ng

 Bahwa Terkait pemberian fee dari Terdakwa, saksi tidak mengetahui.

 Bahwa Saksi memberikan fee sebesar 10 % diawal kemudian memberikan 5 % pada saat pertengahan pengerjaan proyek.

 Bahwa Perwakilan ketua (4 orang) seperti yang telah disebutkan saksi, langsung berhubungan dengan Kepala Dinas PU, sehingga ketika membagi pekerjaan atas informasi dari Kepala Dinas PU.

Atas

keterangan

saksi

ARI

KUSUMAWATI

tersebut,

lik

3) Saksi DWI BASUKI ;

Tempat/Tanggal Lahir: Blitar/10 Juli 1962, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Semeru 101 A, Kabupaten

ub

m

ah

membenarkan seluruh keterangan saksi.

Terdakwa

Tulungagung, Jawa Timur, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, CV

ep

ka

NINDYA KRIDA, Pendidikan: STM/SMA.

 Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV NINDYA KRIDA yang

ah

bergerak di bidang jasa konstruksi dan milik saksi sendiri.

R

 Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa. Saksi mengetahui dari tv

es on

Halaman40dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor besar dari Blitar.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Saksi

pernah

mendapatkan

proyek

R

 Bahwa

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung sejak tahun 2016-2018.

di

Kabupaten

ng

 Bahwa Saksi memberikan imbalan/fee sebesar 10 % jika saksi mendapatkan proyek. Fee tersebut diminta diawal sebelum pekerjaan dilaksanakan dan 5 % setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

gu

 Bahwa Saksi membenarkan bap saksi nomor 9 :

Benar bahwa saya pernah menerima titipan berupa uang dari sdr.

yang di peruntukkan kepada sdr. SYAHRI MULYO untuk membiayai Tim Sukses Pencalonan Bupati Tulungagung Pilkada 2018.

ub lik

ah

A

SONI SANDRA melalui sdr. TIGOR (anaknya SONI SANDRA)

Uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000 saya peroleh secara tunai dan bertahap sebanyak 4 kali di antarkan langsung oleh sdr. TIGOR

am

ke kantor saya yang beralamat di Jl. Lawu No. 18 Kauman, Tulungagung, Jatim.

ep

Selanjutnya uang sebesar Rp. 2.000.000.000 tersebut saya serahkan

AGUNG

PRAYITNO

secara

bertahap

juga,

R

pengambilan oleh sdr. AGUNG PRAYITNO.

melalui

17

kali

In do ne si

ah k

kepada Tim Sukses Pencalonan Bupati SYAHRI MULYO melalui sdr.

Saya sendiri menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada

A gu ng

kepada Tim Sukses Pencalonan Bupati SYAHRI MULYO melalui sdr.

AGUNG PRAYITNO.

SEHINGGA TOTAL UANG YANG SAYA SERAHKAN KEPADA TIM SUKSES PENCALONAN BUPATI SYAHRI MULYO MELALUI SDR.

AGUNG PRAYITNO ADALAH RP.2.350.000.000.

Uang kontribusi kepada Tim Sukses Pencalonan Bupati SYAHRI

lik

sifatnya DI LUAR FEE PROYEK 10 % yang saya setorkan (serta para pengusaha konstruksi lainnya) kepada sdr. SUTRISNO melalui Ketua Asosiasi-Asosiasi di lingkungan Kabupaten Tulungagung.

ub

m

ah

MULYO melalui sdr. AGUNG PRAYITNO sebagaimana dimaksud

 Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian proyek kepada

ep

ka

Terdakwa atau Sony Sandra.

 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fee langsung kepada Syahri

ah

Mulyo.

M

ditelepon oleh Agung Prayitno yang mengatakan bahwa Sdr. Tigor

on

Halaman41dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

mau bertemu kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Tigor di gudang

es

R

 Bahwa Saksi pernah menerima titipan uang dari Sdr. Tigor. Saksi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dan Sdr. Tigor menyampaikan sesuatu lalu saksi serahkan kepada Sdr. Agung Prayitno.

ng

 Bahwa Saksi membenarkan bap saksi No. 11 yang menerangkan :

“…sehingga total uang yang saya serahkan kepada tim sukses pencalonan bupati syahri mulyo melalui sdr. agung prayitno adalah

gu

rp.2.350.000.000…;

 Bahwa Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari yang perolehannya dari proyek.

 Bahwa Proyek yang saksi kerjakan di lingkungan Kabupaten

ub lik

ah

A

Sdr. Tigor (anak dari Sony Sandra) dan sisanya adalah uang saksi

Tulungagung pada Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 antara lain yang saksi ingat adalah:

am

 Proyek untuk anggaran 2018, antara lain yaitu:

1. Perbaikan Jalan Kali Ngrowo dengan nilai Kontrak sebesar

ep

Rp185.000.000.

ah k

2. Perbaikan Jalan Tugu - Nyawangan dengan nilai Kontrak

R

sebesar Rp185.000.000.

In do ne si

3. Perbaikan Saluran Bendil Jati dengan nilai Kontrak sebesar Rp150.000.000.

A gu ng

4. Rehabilitasi Pasar Kliwon dengan nilai Kontrak sebesar Rp185.000.000.

5. Perbaikan Tangkis Kali Kandung dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.185.000.000.

6. Perbaikan Jalan Beton Kalitalun - Sine dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.850.000.000.

lik

Kontrak sebesar Rp565.200.000.

 Proyek untuk anggaran 2017, antara lain yaitu:

ub

1. Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan/ Penahan Tebing

m

ah

7. Pembangunan Jalan Rintisan Pojok - Pagersari dengan nilai

Ruas Jalan Gambiran Penampean dengan nilai Kontrak

ep

ka

sebesar Rp198.000.000.

2. Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan

ah

Bantengan – Nglampir (Desa Talun Kulon) dengan nilai Kontrak

M

 Proyek untuk anggaran 2016, antara lain yaitu:

ng

1. Penggantian Jembatan Ruas Jalan Tugu - Nyawangan dengan

on

Halaman42dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

nilai Kontrak sebesar Rp1.286.000.000.

es

R

sebesar Rp198.000.000.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Ngrejo - Kuning dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.288.000.000.

ng

Atas keterangan saksi DWI BASUKI tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi. 4) Saksi EKA YONGTONO ;

gu

Tempat lahir: Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Umur/tanggal lahir:

49

tahun/19

November

1969,

Jenis

kelamin:

Laki-laki,

Agama: Budha, Pekerjaan/jabatan: Kontraktor/Komisaris Utama PT. Sarana Multi Usaha, Jl. Anjasmoro 19 Kelurahan Kepanjen Kidul,

ub lik

ah

A

Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: TGP 25 C, Blitar, Jawa Timur,

Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Pendidikan terakhir

:

S-1

Kristen Petra, Surabaya. Memberikan keterangan di persidangan

am

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  Bahwa Saksi adalah karyawan Terdakwa di PT Moderna. Tugas

ep

saksi adalah mengoreksi tender-tender secara teknis. Lingkup tugas

ah k

saksi juga mengoreksi RAB akan tetapi lebih banyak ke teknis.  Bahwa Sdr. Adriani adalah teman sekerja saksi.

In do ne si

R

 Bahwa PT SARANA MULTI USAHA milik Terdakwa dan yang

mengendalikan juga Terdakwa dan direkturnya adalah Ahmad Syarif.

A gu ng

Komisarisnya adalah Eko Yongtono (menantu dari Terdakwa) bergerak di bidang jasa konstruksi

 Bahwa PT TATA KARUNIA ABADI adalah milik Terdakwa,

direkturnya adalah Michael Indrayana (Cucu dari Terdakwa), saksi lupa siapa direkturnya akan tetapi yang mengendalikan adalah Terdakwa.

lik

Ipar Terdakwa). Yang mengendalikan adalah Terdakwa. PT JALA BUMI MEGAH bergerak dalam bidang jasa konstruksi.

 Bahwa Proyek-proyek yang dikerjakan oleh terdakwa di kabupaten

ub

m

ah

 Bahwa Direktur PT JALA BUMI MEGAH adalah Ir.Hermanto (Ade

Tulungagung adalah :

ep

ka

Pada tahun 2016

a. __________________________________________________________ P JALAN

RUAS

R

APAKBRONDOL,

RUAS

JALAN

JALAN

SUMBERDADAP APAKBRONDOL

-

M

PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)

on

Halaman43dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

es

ah

ENINGKATAN

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00;

ng

b. __________________________________________________________ P ENINGKATAN PURWOREJO

JALAN

RUAS

(LANJUTAN),

JALAN

RUAS

KIDANGAN

-

JALAN GAMBIRAN -

gu

PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS

JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00;

ub lik

ah

A

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

c. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON –

am

KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –

ep

DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP

ah k

SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR

In do ne si

R

LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana

PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

A gu ng

TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00;

d. __________________________________________________________ O VERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN

PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP

RUAS

JL.

PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI

KARUNIA

ABADI

sumber

dana

lik

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA

ah

APBD

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00;

ub

m

I,

VERLAY

RUAS

JALAN

KARANGREJO-CATUT

ep

ka

e. __________________________________________________________ O (DAK+)

ah

tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00;

ng

M

f. __________________________________________________________ O

on

Halaman44dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

VERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-

es

R

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+)

tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ng

ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00;

Pada tahun 2017 adalah:

gu

a. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00;

ub lik

ah

A

(DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

b. __________________________________________________________ P ENINGKATAN

JALAN

RUAS

JALAN

KARANGTALUN

-

am

NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

ep

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

ah k

4.931.487.000,00;

c. __________________________________________________________ P JALAN

RUAS

JALAN

In do ne si

R

ENINGKATAN/PELEBARAN

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017

A gu ng

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00

d. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS

JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017

lik

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00;

ub

m

ah

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

e. __________________________________________________________ P

ka

ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL -

ah

DESA

ep

PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN SUKOWIYONO

DAN

RUAS

JALAN

JARAKAN

-

KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana

ng

M

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan

on

Halaman45dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00;

es

R

MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

f. __________________________________________________________ P ENINGKATAN

JALAN

(HOTMIX)

RUAS

JALAN

DESA

ng

PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS

SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN

gu

GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

BUMI

MEGAH

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

5.214.146.000,00;

g. __________________________________________________________ P

ub lik

ah

A

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.

ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-

am

2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan

ep

nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00;-

ah k

h. __________________________________________________________ P ENINGKATAN

JALAN

(OVERLAY)

RUAS JALAN

DESA

In do ne si

R

KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),

JALAN

KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN

A gu ng

DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.4.820.168.000,00;

i. __________________________________________________________ P EMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG RUAS

TUMPAKMERGO

ah

JALAN

(DAK)

TANGGUNGGUNUNG

tertanggal

12-06-2017

-

dengan

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

ub

m

DAN

lik

BESUKI

kontrak Rp. 4.448.353.000,00;

ka

Pada tahun 2018 adalah:

ep

a. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

R

KARUNIA

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

on

Halaman46dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

7.895.999.000,00;

es

ah

(DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

b. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI -

SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG -

ng

TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT - KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN

-

KAPTEN

KASIHIN,

RUAS

JALAN

DESA

PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-

gu

03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU)

c. PENINGKATAN

JALAN

KEDUNGSOKO

-

(OVERLAY)

GONDANG,

RUAS

RUAS

JALAN

JALAN

PANGLIMA

ub lik

ah

A

dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00;-

SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN

am

BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ep

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan

ah k

nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00; d. PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU -

BUMI

MEGAH

sumber

dana

APBD

In do ne si

JALA

R

PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT.

KABUPATEN

A gu ng

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00;

e. PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

PENINGKATAN

JALAN

(OVERLAY)

RUAS

lik

f.

JALAN

KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-052018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

ub

m

ah

3.936.866.000,00; dan

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan

ka

nilai kontrak Rp. 4.930.003.000.

ep

 Bahwa Tedakwa selain mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten

ah

Tulungagung juga mengerjakan proyek-proyek di Kota Blitar.

a. __________________________________________________________ J Sukorejo dengan pelaksana PT. TATA

ng

M

alan Kecamatan

on

Halaman47dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 5.844.707.000,-;

es

R

Pada tahun 2016 adalah:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

b. __________________________________________________________ J alan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA

ng

KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,-

c. __________________________________________________________ L ingkar Imam Bonjol dengan pelaksana PT TATA KARUNIA

gu

ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9. 925. 536. 000,-;

d. __________________________________________________________ T

dengan nilai kontrak Rp. 2. 739. 591.000,-

e. __________________________________________________________ J

ub lik

ah

A

aman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI

alan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,-;

am

f. __________________________________________________________ J alan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksanan PT JALA

ep

BUMI MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332. 000,-

ah k

g. __________________________________________________________ G

R

PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,-

A gu ng

Pada tahun 2017 adalah:

In do ne si

edung Kesenian dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK

a. Jalan Mastrip dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp. 2. 594. 375. 000,-;

b. Jalan Taman Merdeka dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp. 3. 775. 929. 000,-

c. Jalan DI Panjaitan dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK

senilai Rp.11. 341. 000. 000,-.

lik

d. SMP 3 dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA

ub

m

ah

PERKASA senilai Rp. 4. 509. 590. 000,-

 Bahwa Sedangkan untuk tahun 2018 belum sempat ikut mengikuti

ka

lelang karena masa lelang baru saja berjalan dan waktu dilakukan

ah

sehingga tidak sempat.

ep

penggeladahan bersamaan dengan waktu memasukan penawaran

KARUNIA ABADI, PT JALA BUMI MEGAH adalah Terdakwa,

on

Halaman48dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

termasuk keuangan dikendalikan oleh Terdakwa.

es

R

 Bahwa pengendali dari PT SARANA MULTI USAHA, PT TATA

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

R

 Bahwa Jika uang muka cair atau uang proyek cair maka uang langsung

proyek,

ng

pembelanjaan Terdakwa

diterima

yang

oleh

diajukan

mengeluarkan

Terdakwan kepada

dan

jika

Terdakwa

langsung.

mengendalikan dokumen pelelangan.

ada

kemudian

Terdakwa

juga

gu

 Bahwa Saksi tidak mengenal Syahri Mulyo akan tetapi saksi mengetahui Syahri Mulyo adalah Bupati Tulungagung.

Terdakwa untuk menghitung berapa perolehan proyek pada tahuntahun tertentu. Terhadap keterangan saksi dalam BAP yang

ub lik

ah

A

 Bahwa Pada akhir bulan Mei 2018 saksi pernah diminta oleh

menerangkan fee 1 % yaitu pada tahun tertentu, Terdakwa memerintahkan saksi, berapa 1 % dari nilai proyek yang di dapat

am

pada tahun itu. Pada saat itu 1 % nya lebih kurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pada saat itu

ep

saksi mengerti bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Syahri

ah k

Mulyo.

R

 Bahwa uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)

In do ne si

adalah dari proyek 2015-2018. Saksi pada akhirnya tidak mengetahui siapa yang membawa uang itu karena saksi tidak membawa data.

A gu ng

Saksi mengetahui bahwa uang tersebut diserahkan adalah dari media.

 Bahwa Pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh perusahaan Terdakwa

adalah spesialisasi hotmix dimana pekerjaan hotmix tersebut memerlukan peralatan berupa AMP (Aspal Mixing Plane), sehingga kalau tidak memiliki alat tidak bisa bekerja dan spesialisasi ini hanya

lik

Soni Sandra

 Bahwa ketersediaan alat merupakan syarat utama pengerjaan proyek kalau tidak memiliki alat tidak bisa mengerjakan.

ub

m

ah

ada perusahaan Terdakwa dan yang kedua dari Kediri itu adalah

 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai plotingan proyek.

ep

ka

 Bahwa Perusahaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis seperti yang saksi sampaikan kepada ULP, maka tidak bisa memenangkan

ah

proyek.

on

Halaman49dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

tidak memiliki alat untuk mengerjakan pekerjaan hotmix bisa saja

es

R

 Bahwa Perusahaan lain selain Sony Sandra dan Terdakwa walaupun

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

memenangkan pelelangan tersebut karena perusahaan tersebut bisa menyewa alatnya.

ng

 Bahwa Pembagian proyek hotmix antara Sony Sandra dan Terdakwa dibagi berdasarkan nilai pekerjaan.

 Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti yang

gu

ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:

 barang bukti nomor 153 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

A

pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP -

APAKBRONDOL,

RUAS

JALAN

APAKBRONDOL

-

ub lik

ah

PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)

tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016

am

(DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.  barang bukti nomor 154 berupa pekerjaan

ah k

KIDANGAN

PENINGKATAN

ep

kontrak

-

1 (satu) bundel foto copy

PURWOREJO

JALAN

RUAS

JALAN

(LANJUTAN),

RUAS

JALAN

R

GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN,

In do ne si

DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 0107-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber

A gu ng

dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

 barang bukti nomor 155 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN

SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –

DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP JALAN I. GUSTI

PEMBANGUNAN

KONSTRUKSI

NGURAH RAI

lik

ah

SOEMOHARJO,

HOTMIX

GG. 8,

KAWASAN

GOR

ub

m

LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

18.965.669.000,00.

ep

ka

TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp.

ah

 barang bukti nomor 156 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

M

V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO –

ng

RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN,

on

Halaman50dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI

es

R

pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III &

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

ng

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00.

 barang bukti nomor 157 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

gu

pekerjaan

OVERLAY

RUAS

JALAN

KARANGREJO-CATUT

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 5.211.198.000,00.

ub lik

 barang bukti nomor 158 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ah

A

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO

am

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

ah k

6.041.114.000,00.

ep

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.

 barang bukti nomor 159 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

In do ne si

R

pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana

A gu ng

PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.

 barang bukti nomor 160 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT.

lik

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.

 barang bukti nomor 161 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ub

m

ah

TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN

ep

ka

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ah

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

M

 barang bukti nomor 162 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ng

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN

on

Halaman51dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN

es

R

kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-

2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

ng

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

 barang bukti nomor 163 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

gu

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN - BORO, RUAS

MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana

ub lik

ah

A

JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN -

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

am

 barang bukti nomor 164 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA

ep

PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS

ah k

JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN

BUMI

MEGAH

sumber

dana

APBD

In do ne si

JALA

R

GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.

KABUPATEN

A gu ng

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.

 barang bukti nomor 165 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN,

DESA

TUNGGULSARI,

DAN

DESA

BANGOAN

tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH

lik

(DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

 barang bukti nomor 166 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN

ub

m

ah

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017

KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),

JALAN

DESA

ka

KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA

ep

RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan

ah

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

M

nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

ng

 barang bukti nomor 167 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

on

Halaman52dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN

es

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG -

TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana

ng

PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

gu

 barang bukti nomor 168 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO -

TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

ub lik

ah

A

SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT.

7.895.999.000,00.

 barang bukti nomor 169 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

am

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI

-

SUMBEREJO

KULON,

RUAS

JALAN

ep

PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -

ah k

KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON

In do ne si

R

tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

A gu ng

2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

 barang bukti nomor 170 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO

-

GONDANG,

RUAS

JALAN

PANGLIMA

SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG.

I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI

PROVINSI)

tertanggal

29-03-2018

dengan

lik

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ah

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.

ub

m

(BK

 barang bukti nomor 171 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

ka

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN

ep

NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan

ah

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

M

kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

ng

 barang bukti nomor 172 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

on

Halaman53dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PANJEREJO -

es

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT.

TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

ng

TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.

 barang bukti nomor 173 berupa 1 (satu) bundel foto copy kontrak

gu

pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN

KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

ub lik

ah

A

2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

Atas keterangan saksi EKA YONGTONO tersebut, Terdakwa pada

am

pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi.

5) Saksi AGUS SULISTIONO ;

ep

Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Tulung Agung/1 Agustus1976, Umur: 42

ah k

tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Teuku Umar II/2, Tulungagung, Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan:

In do ne si

R

PNS (Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan/PPK di Dinas PUPR

Tulungagung), Pendidikan Terakhir: S-2 Teknik Sipil (Manajemen

A gu ng

Konstruksi). Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2013/2014.

 Bahwa Tugas saksi selaku Kasi Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung:

lik

jembatan dan jalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Saksi bertugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Selaku PPK saksi bertugas:

ub

m

ah

1. Melaksanakan kegiatan pembangunan terutama di bidang

ka

- Melaksanakan penetapan perencanaan pengadaan yaitu

ep

meliputi penetapan HPS, rancangan kontrak dan spesifikasi

ah

teknis.

M

 Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan panggilan pak Embun dan

on

Halaman54dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

saksi baru bertemu Terdakwa hari ini.

es

R

 Bahwa PPK mengajukan pelelangan ke ULP.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemborong pekerjaan Hotmix. Terdakwa bergerak dalam bidang jalan.

ng

 Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek-proyek apa yang dikerjakan oleh Terdakwa. Saksi menerangkan proyek-proyek Terdakwa dalam

BAP saksi, karena saksi diminta data mengenai proyek-proyek yang

gu

dikerjakan oleh Terdakwa maka saksi menyampaikan data tersebut

dan saksi mengetahui bahwa proyek-proyek hotmix yang ada di Blitar

tersebut adalah milik Terdakwa.

 Bahwa Sepengetahuan saksi, perusahaan milik Terdakwa adalah PT

ub lik

ah

A

hanya milik Terdakwa, sehingga sepengetahuan saksi proyek

MODERNA MULTI PERKASA, PT TATA KARUNIA ABADI, PT JALA BUMI MEGAH. Saksi tidak mengetahui perusahaan Terdakwa

am

lainnya.

 Bahwa BAP Proyek-proyek Terdakwa tahun 2016-2018:

ep

ah k

 Bahwa Saksi menjadi PPK proyek yang dikerjakan Terdakwa yaitu : Proyek 2016

APAKBRONDOL,

RUAS

JALAN

APAKBRONDOL

-

In do ne si

R

1. PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP -

A gu ng

PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK)

tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00;

2. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON –

KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –

lik

ah

DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8,

ub

m

PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana

ep

ka

PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp.

ah

18.965.669.000,00;

M

VERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P.

ng

SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN

on

Halaman55dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL.

es

R

3. __________________________________________________________ O

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia I,

RUAS

R

MASTRIP

JL.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI

(DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA ABADI

sumber

dana

APBD

ng

KARUNIA

KABUPATEN

TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00;

gu

4. __________________________________________________________ O VERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK, JL. TAWANG-

tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA

ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

ub lik

ah

A

PAGERSARI, JL. KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+)

2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00; 5. __________________________________________________________ P

am

ENINGKATAN/PELEBARAN

JALAN

RUAS

JALAN

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017

ep

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ah k

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00

In do ne si

R

6. __________________________________________________________ P ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN -

A gu ng

BONO, RUAS JALAN BESUKI - KEBOIRENG DAN RUAS

JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00;

7. __________________________________________________________ P ENINGKATAN

JALAN

(HOTMIX)

RUAS

JALAN

DESA

lik

ah

PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO - PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS

ub

m

SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.

ka

JALA

BUMI

MEGAH

sumber

dana

APBD

KABUPATEN

ah

5.214.146.000,00;

ep

TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.

ENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN,

ng

M

DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-

on

Halaman56dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

es

R

8. __________________________________________________________ P

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00;

ng

9. __________________________________________________________ P aket pekerjaan: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN

BANDUNG

-

BESUKI

DAN

RUAS

JALAN

gu

TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak

 Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemberian fee oleh Terdakwa

dan saksi tidak mengetahui bahwa ada pembagian proyek yang

ub lik

ah

A

sebesar Rp. 4.448.353.000,00.

dilakukan oleh Asosiasi Jasa Konstruksi di wilayah Tulungagung.  Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 14 yang menerangkan

am

bahwa secara umum saksi mengetahui adanya bagi-bagi proyek diantara pengusaha jasa konstruksi di lingkungan kabupaten

ep

tulungagung dan indikasi pembagian proyek itu bisa dilihat dari lelang

ah k

yaitu pada saat memasukkan dokumen penawaran namun selaku PPK saksi tidak terlibat dan tidak bisa berbuat banyak atas

In do ne si

R

pengkondisian oleh Asosiasi.

 Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 13 yang menerangkan

A gu ng

bahwa setelah perusahaan-perusahaan memasukkan dokumen lelang, bahwa pekerjaan tersebut milik siapa karena setelah dokumen

masuk bisa terlihat pekerjanya misalnya dari Kediri Sony Sandra,

atau group dari Susilo Prabowo (Terdakwa), atau perusahaan milik

Ari atau Santoso.

 Bahwa kebiasan saksi menyebutnya Group Blitar berarti milik

lik

menawar hanya perusahaan milik Terdakwa dan Sony Sandra.  Bahwa Secara umum di dinas PUPR ada pungutan fee. Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang mengatakan hal

ub

m

ah

Terdakwa dan Group Kediri berarti milik Sony Sandra dan yang

tersebut sudah menjadi rahasia umum dilingkungan kerja Kabupaten

ep

ka

Tulungagung.

 Bahwa Saksi kenal dengan Sutrisno yang menjabat sebagai Kepala

M

 Bahwa Saksi kenal dengan Sukarji dan Sukarji pernah mengatakan

ng

bahwa proyek “ini” punya Blitar dan proyek “ini” punya Kediri.

on

Halaman57dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Pemahaman saksi, yang dimaksud Blitar adalah proyek milik

es

Kepala Dinas.

R

ah

Dinas PUPR. Secara umum pembagian proyek dilakukan oleh

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Terdakwa dan yang dimaksud dengan Kediri adalah perusahaan milik Sony Sandra.

ng

 Bahwa pekerjaan Terdakwa tahun 2016-2017 sudah dikerjakan dan sudah dibayarkan 100% untuk tahun 2018 sudah dikerjakan akan tetapi pembayarannya baru 50 %.

gu

 Bahwa saksi pernah menerima uang dari pegawai Terdakwa (lakilaki) yaitu pada saat termin sudah selesai, pegawai Terdakwa

(satu juta rupiah). Sehingga total uang yang diterima saksi adalah

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai untuk kepentingan

pribadi

saksi.

ub lik

ah

A

memberikan saksi uang rata-rata per proyek sebesar Rp1.000.000,00

Aturan

kepegawaian

saksi

tidak

memperbolehkan saksi untuk menerima uang tersebut. Saksi siap

am

mengembalikan uang tersebut kepada Negara.

 Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Sukarji.

ep

 Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Sukarji mengenai plotting

ah k

proyek.

R

 Bahwa Saksi sebagai PPK pembangunan jalan dan jembatan tahun

In do ne si

2014 sampai dengan sekarang.

A gu ng

 Bahwa Pekerjaan peningkatan jalan adalah pekerjaan hotmix.

 Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah pekerajaan hotmix semua.

 Bahwa Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut peralatannya harus lengkap dan mempunyai AMP.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelelangan karena saksi hanya menerima siapa pemenangnya.

lik

pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi

ub

6) Saksi SUKARJI, ST ;

Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung /05 Oktober 1960, Jenis Kelamin:

RT.RW.

001/001,

ep

Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Dusun Maron,

ka

m

ah

Atas keterangan saksi AGUS SULISTIONO tersebut, Terdakwa pada

Desa

Bonyolangu,

Kecamatan

Bonyolangu,

ah

Tulungagung (Sesuai KTP), Agama: Islam, Pekerjaan: Kabid Bina

M

di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

on

Halaman58dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

sebagai berikut:

es

R

Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung. Memberikan keterangan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

SIDANG TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga PUPR

ng

Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang.  Bahwa Tugas Kabid adalah :

1. Mengkoordinasi kebijakan teknis menyelenggarakan jalan dan

gu

jembatan Kabupaten Tulungagung.

2. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan

3. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

4. Pengkoordinasian pengembangan jalan dan jembatan

ub lik

ah

A

jembatan.

5. Pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang dan jalan.

am

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga

ep

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

ah k

tugas dan kewajibannya.

 Bahwa Pada akhir tahun 2017 sekira bulan Oktober atau November,

In do ne si

memberi

R

setelah mendapat gambaran dana, Sutrisno selaku kepala dinas

petunjuk kepada saksi berapa bagian proyek untuk

A gu ng

Terdakwa dan berapa bagian proyek untuk Sony Sandra. Selanjutnya

saksi membuat daftar proyek dan saksi membuat plotingan sesuai dengan petunjuk Sutrisno misalnya Sutrisno mengatakan untuk hotmix sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) maka senilai

itu dibagi untuk Terdakwa berdua dengan Sony Sandra. Setelah

daftar tersebut dibuat lalu saksi melaporkannya kepada Sutrisno dan

lik

perencanaan ini dilaksankan untuk tahun 2018.

 Bahwa untuk proyek tahun 2016 plotingannya dilakukan pada bulan Oktober atau November 2015. Proyek yang akan dikerjakan tahun

ub

m

ah

setelah Sutrisno menyetujui, saksi membuat perencanaan. Sehingga

2017, plotingan proyek dilakukan pada bulan Oktober atau November

ka

2016 dan untuk proyek yang akan dikerjakan tahun 2018 dilakukan

ep

pada bulan Oktober atau November 2017.

ah

 Bahwa perintah Syahri Mulyo selaku bupati hanya memerintahkan

M

 Bahwa Setelah Sutrisno menyetujui plotingan saksi sesuai dengan

ng

arahan Sutrisno, maka atas perintah Sutrisno, saksi memanggil staf

on

Halaman59dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Terdakwa (Agus dan Sigit) untuk memberitahukan berapa porsi

es

R

wilayah yang akan di hotmix.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pekerjaan untuk Terdakwa selanjutnya dilakukan proses lelang. Setelah saksi memberitahukan porsi pekerjaan kepada Terdakwa

ng

melalui stafnya, saksi melaporkannya kepada Sutrisno.

 Bahwa Sutrisno pernah menyampaikan bahwa setiap penjatahan

proyek mengakibatkan adanya pemberian fee. Akan tetapi saksi tidak

gu

mengetahui kapan kesepakatan antara penyedia barang dengan Sutrisno.

fee.

 Bahwa Penuntut umum menunjukkan barang bukti ke depan persidangan

ub lik

ah

A

 Bahwa saksi beberapa kali diminta oleh Sutrisno untuk mengambil

 barang bukti nomor 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna hitam

am

berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.

 barang bukti nomor 76 berupa 2 (dua) lembar tabel berisi nama

ah k

ep

dan proyek, nilai dan 10%.

 barang bukti nomor 77 berupa 19 (tsembilan belas) lembar kertas

R

folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.

In do ne si

 barang bukti nomor 78 berupa 6 (enam) lembar kertas folio dengan

A gu ng

nama dan angka.

 barang bukti nomor 79 berupa 1 (satu) lembar kertas pernyataan

dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.

 barang bukti nomor 80 berupa 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.

 barang bukti nomor 81 berupa 1 (satu) buku catatan dengan

lik

 barang bukti nomor 94 berupa 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.

Bahwa benar bukti nomor 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna

ub

m

ah

tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.

hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804” ada berisi

ep

ka

catatan pengeluaran uang yang berasal dari fee kontraktor termasuk yang berasal dari Terdakwa. Pengeluaran tersebut diantaranya ada

ah

yang diberikan kepada SYAHRIMULYO.

M

berisi nama dan proyek, nilai dan 10% adalah berisi nilai proyek dan

on

Halaman60dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

fee yang harus diberikan.

es

R

Bahwa benar barang bukti nomor 76 berupa 2 (dua) lembar tabel

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Bahwa benar barang bukti nomor 94 berupa 1 (satu) buku tulis

dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya, terdapat

ng

catatan pengeluaran dari uang yang bersumber dari kontraktor untuk

kepentingan pagelaran wayang atas perintah Syahrimulyo sekitar tahun 2017.

gu

 Bahwa yang bernama Rohmat, Santoso, Janari dan Ari adalah ketua asosiasi.

Mulyo (Bupati Tulungagung). Saksi diminta oleh Syahri Mulyo untuk mengambil fee dari Terdakwa. Sepemahaman saksi, Terdakwa

ub lik

ah

A

 Bahwa Terkait komitmen fee Terdakwa adalah atas perintah Syahri

sudah mengetahui bahwa fee yang Terdakwa berikan adalah fee terkait proyek-proyek yang terdakwa kerjakan.

am

 Bahwa Setelah ada penetapan pemenang, saksi diminta untuk mengambil uang fee kepada Terdakwa dan setelah proyek berjalan.

ep

 Bahwa setelah saksi menyampaikan porsi pekerjaan untuk Terdakwa

ah k

atau para kontraktor maka untuk pengaturan pelelangan diserahkan

R

kepada para kontraktor karena para kontraktor akan berkoordinasi

In do ne si

sehingga kontraktor hanya mengajukan penawaran sesuai dengan porsinya. Jadi dalam proyek yang diperuntukkan bagi Terdakwa

A gu ng

maka Sony Sandra tidak akan mendaftar dan dalam proyek yang

diperuntukkan bagi Sony Sandra, Terdakwa tidak akan mendaftar. Pengaturan ini berjalan sejak tahun 2016-2018.

 Bahwa Terkait pelelangan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dalam pelelangan menggunakan perusahaan pendamping.

 Bahwa terhadap fee yang diberikan kepada Sutrisno tersebut ada

lik

 Bahwa Dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa buku milik saksi yang berupa pencatatan. Penulisan Bulan November 2017 P. Bupati Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

ub

m

ah

yang diberikan kepada Syahri Mulyo.

maksudnya adalah ada uang yang diberikan kepada Bupati sebesar

ep

ka

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu ada yang diperuntukkan untuk DPRD, Kodim, Polda. Uang tersebut saksi

tertentu

maka

saksi

mengeluarkan

uang

dan

M

menyerahkan kepada orang yang diminta untuk diberikan.

ng

 Bahwa Terkait barang bukti yang ditunjukkan ada yang untuk Syahri

on

Halaman61dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Mulyo dari Terdakwa yaitu di bulan November 2017 sebesar

es

orang-orang

R

ah

simpan kemudian jika ada perintah Sutrisno untuk diserahkan untuk

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

R

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai fee proyek

ng

 Bahwa Pada tahun 2017 saksi pernah memberikan uang fee proyek dari

Terdakwa

untuk

kepentingan

Syahri

Mulyo

sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan wayang.

gu

Saksi melakukan hal ini karena saksi mendapat perintah dari Kepala Dinas.

melalui Sutrisno.

 Bahwa Selain uang-uang tersebut, ada uang yang disetorkan ke

ub lik

ah

A

 Bahwa Uang-uang yang diberikan untuk Syahri Mulyo diberikan

propinsi. Uang-uang yang disetorkan ke Propinsi didapat dari orangorang yang akan mengerjakan proyek.

am

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi No. 22 yaitu : Bahwa untuk fee atas proyek yang dikerjakan di

ep

Tulungagung, SUSILO PRABOWO menyerahkan fee sebesar 10%

ah k

dari nilai kontrak yang dikerjakan. Untuk fee tersebut biasanya

R

diserahkan di awal tahun sebelum dimulainya pekerjaan. untuk

In do ne si

pekerjaan 2018, SUSILO PRABOWO menyerahkan fee pada bulan

november/Desember tahun 2017. Sedangkan untuk pekerjaan tahun SUSILO

A gu ng

2017,

PRABOWO

menyerahkan

fee

Nopember/Desember tahun 2016.

pada

bulan

 Bahwa Selain penerimaan fee tersebut, saksi mengetahui ada fee yang diberikan di akhir proyek.

 Bahwa Saksi kenal dengan Eka Yongtono seingat saksi ketika Eka Yongtono menandatangani kontrak.

lik

:

 Untuk pekerjaan tahun 2018, saya menerima fee proyek sebesar 10% pada bulan Nopember/Desember secara bertahap dari EKA

ub

m

ah

 Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi No. 23 yaitu

YONTONO dan saya ambil di rumah EKA YONGTONO di Blitar,

ep

ka

pada saat menerima fee tersebut saya menerimanya tidak sekaligus, namun saya terima secara bertahap.

ah

 Bahwa Terkait keterangan saksi tersebut, saksi merubah keterangan

M

menjadi saksi menerima langsung dari Terdakwa di rumah Terdakwa.

on

Halaman62dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

Seingat saksi, saksi pernah menerima Rp500.000.000,00 (lima ratus

es

R

saksi yang semula saksi terima melalui Eka Yongtono, dirubah

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia rupiah),

Rp1.000.000.000,00

(satu

miliar

R

juta

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

dan

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) saksi tidak

ng

mengetahui penerimaan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan kembali lanjutan dari BAP tersebut dan saksi membenarkan yaitu:

gu

Dan untuk pekerjaan tahun 2017, saya menerima fee sebesar 10% dari SUSILO PRABOWO dan Istrinya yang saya ambil di rumah

Setelah

pengambilan

uang

tersebut,

saya

serahkan

kepada

SUTRISNO sepenuhnya, sampai kemudian saya mendapatkan

ub lik

ah

A

SUSILO PRABOWO di Blitar, yang saya ambil secara bertahap juga.

perintah dari SUTRISNO untuk menyerahkan sejumlah uang kepada HENDRY SETYAWAN.

am

 Bahwa fee ini diterima oleh saksi sekitar bulan November/Desember 2016 nilainya sama seperti yang saksi terima pada tahun 2017 dan

ep

2018.

ah k

 Bahwa yang melakukan hubungan dengan Terdakwa sebelum pengambilan

uang

adalah

Sutrisno,

kemudian

Sutrisno

In do ne si

R

memerintahkan saksi untuk mengambil uang kepada Terdakwa di

rumahnya dan setiap pengambilan uang oleh saksi dilaporkan

A gu ng

kepada Sutrisno dan uangnya dibawa ke kantor.

 Bahwa ada uang yang diberikan kepada Henry Setiawan atas

perintah Sutrisno. Teknisnya penyerahannya adalah ketika uang sudah terkumpul, maka Sutrisno memerintahkan saksi untuk memberikannya kepada Henry Setiawan (selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Tulungagung.

lik

Bahwa untuk fee proyek yang bersumber dari APBD biasanya dipungut sebesar 10%, dan atas pungutan fee sebesar 10% tersebut, atas perintah SUTRISNO saya serahkan kepada HENDRY SETYAWAN.

ub

m

ah

 Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 24 yaitu :

 Bahwa Sedangkan untuk fee DAK dipungut sebesar 10% dan Banprov kepada SUTRISNO.

ep

ka

dipungut sebesar 10%, dan semua fee DAK dan Banprov saya serahkan

ah

 Bahwa Terkait uang yang diterima Sutrisno akan dikemanakan lagi,

es

R

saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui pembagian yang

on

Halaman63dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

ditunjukkan ke depan persidangan.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa selain pemberian uang kepada Syahri Mulyo sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi pernah

ng

mendampingi Sutrisno untuk memberikan uang fee proyek dari Terdakwa dan penyedia barang lainnya kepada Syahri Mulyo

sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada

gu

tahun 2016. Pada saat pemberian uang kepada Syahri Mulyo saksi menunggu di dalam mobil di depan rumah dinas Bupati di Pendopo

 Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar. Sebelum

ub lik

ah

A

Tulungagung.

saksi menandatangani BAP saksi membacanya terlebih dahulu. Dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak dibawah tekanan.

am

 Bahwa Proyek untuk SUSILO PRABOWO alias MBUN, yaitu: a. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Karangrejo – Sendang (DAK) yang

ep

berlokasi di Kec. Karangrejo dengan nilai HPS sebesar Rp.

ah k

8.000.000.000 dengan menggunakan bendera PT. Tata Karunia Abadi.

In do ne si

R

b. Peningkatan jalan (overlay) Ruas Jalan Pulosari – Sumberejo

Kulon, Ruas Jalan Plosokandang – Tanjungsari, Ruas Jalan Serut-

A gu ng

Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, Ruas Desa

Plandaan dan Ruas Jalan Desa Ketanon yang berlokasi di Kec. Ngunut/ Kedungwaru/ Boyolangu dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.326.250.000 dengan menggunakan Bendera PT Tata Karunia Abadi.

c. Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Kedungsoko – Gondang,

Ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, Ruas Jalan Basuki

lik

ah

Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi) yang berlokasi di Kec. Tulungagung-

ub

m

Kedungwaru dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 4.320.000.000 dengan menggunakan Bendera PT Jala Bumi

ka

Megah.

ep

d. Peningkatan Jalan (Overlay) Ruas Jalan Ngantru-Padangan (DAK)

ah

yang berlokasi di Kec. Ngantru dengan nilai Harga Perkiraan

PT Jala Bumi Megah.

ng

M

e. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Panjerejo - Selorejo (DAK) yang

on

Halaman64dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

berlokasi di Kec. Rejotangan/Ngunut dengan nilai Harga Perkiraan

es

R

Sendiri sebesar Rp 4.850.000.000 dengan menggunakan Bendera

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Sendiri sebesar Rp 4.000.000.000 dengan menggunakan Bendera PT Tata Karunia Abadi.

ng

f. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Karangtalun - Tumpaknongko (DAK) yang berlokasi di Kec. Kalidawir dengan nilai Harga Perkiraan

Sendiri sebesar Rp 5.000.000.000 dengan menggunakan Bendera

gu

PT Jala Bumi Megah.

g. Total nilai ke 6 Paket Pekerjaan yang di kerjakan sdr. SUSILO

Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 31.496.000.000.

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP saksi yang

ub lik

ah

A

PRABOWO alias EMBUN pada tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan

mengatakan:

Bahwa setelah dibagi-bagi, masing-masing perusahaan seperti

am

mempunyai komitmen yang tidak tertulis diantara mereka sehingga mereka hanya mengerjakan bagian masing-masing sehingga tidak

ep

saling berkompetisi dalam lelang dan peserta yang memasukkan

ah k

dokumen adalah perusahaan atau orang yang sudah ditunjuk sebagai pemenang.

In do ne si

R

 Bahwa Saksi kenal dengan Ari Kusumawati sebagai salah satu ketua

asosiasi di Kabupaten Tulungagung yaitu selaku direktur PT KYA.

A gu ng

Saksi pernah disuruh oleh Sutrisno agar PT KYA mengikuti pelelangan di salah satu proyek di Kabupaten Tulungagung.

 Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Sutrisno bahwa PT KYA

dengan direkturnya Ibu Ari Kusumawati dalam pengerjaannya tidak dikerjakan sendiri akan tetapi diserahkan kepada Terdakwa

 Bahwa Saksi kenal dengan Dwi Basuki yaitu sebagai Direktur dari CV

lik

 Bahwa Terkait catatan saksi yang bertulisan tangan rekap dan tandatangan Agung P. Yang dimaksud dengan Agung P adalah Agung Prayitno. Tulisan tersebut saksi dapatkan dari Sutrisno.

ub

m

ah

Nindya Krida.

Terkait catatan tersebut saksi hanya dititipkan oleh Sutrisno. Catatan

ep

ka

yang bertuliskan pengeluaran untuk Kuburan Ngantru dan kaos, saksi tidak mengetahui apakah itu untuk membiayai pilkada Syahri Mulyo

ah

atau tidak.

M

Pada tahap perencanaan untuk pengadaan, Sutrisno mengarahkan

ng

agar proyek-proyek tertentu diserahkan untuk Dwi Basuki. Untuk

on

Halaman65dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

memastikan pemenangan, terdapat spesifikasi khusus dalam syarat

es

R

 Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 10 yag menerangkan:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang hanya dimiliki oleh Dwi Basuki. Sebagai contoh salah satu

proyek dalam tahun 2018, Dwi Basuki mendapatkan proyek

ng

pengadaan jalan rintisan Pojok Pager Sari senilai Rp565.200.000,00

(lima ratus eman puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan

menggunakan CV ASA KRIDA karena Dwi Basuki yang memiliki

gu

peralatan alat berat dum truck diwilayah tersebut, proyek tersebut adalah merupakan pembukaan jalan.

sesuai dengan spesifikasi kegiatan pembukaan jalan adalah hanya Dwi basuki

ub lik

ah

A

 Bahwa asosiasi di Tulungagung yang memiliki alat berat dan yang

 Bahwa pekerjaan-pekerjaan mau diumumkan ketika mau proses pelelangan. Tinggal perencanaannya diproses biasanya diawal tahun

am

atau agak mundur.

 Bahwa pernah ada satu atau dua calon yang akan dimenangkan

ep

namun tidak berhasil dimenangkan.

ah k

 Bahwa Saksi menerima fee-fee kemudian saksi serahkan kepada

R

Sutrisno, oleh Sutrisno disampaikan lagi kepada Bupati, saksi tidak

In do ne si

mengetahuinya.

A gu ng

 Bahwa Pekerjaan yang didapatkan oleh Sony Sandra dan Terdakwa cocok dengan plotingan.

 Bahwa Selain pekerjaan hotmix, sebagian perusahaan yang menang adalah sesuai dengan plotingan proyek.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan plotingan

terhadap pekerjaan hotmix meskipun yang bisa mengerjakan pekerjaan hotmix hanya perusahaan Sony Sandra dan Terdakwa.

lik

ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:

 barang bukti nomor 71 berupa 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA,

ub

m

ah

 Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang

PPK dan PPTK.

ep

ka

 barang bukti nomor 72 berupa 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan

es on

Halaman66dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

Jalan Aspal”.

R

ah

Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 barang bukti nomor 73 berupa 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26 April 2018 dengan

ng

tulisan tangan dibelakangnya.

 barang bukti nomor 74 berupa 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.

gu

 barang bukti nomor 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna hitam

 barang bukti nomor 76 berupa 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.

 barang bukti nomor 77 berupa 19 (tsembilan belas) lembar kertas

ub lik

ah

A

berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.

folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.\

am

 barang bukti nomor 78 berupa 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.

 barang bukti nomor 79 berupa 1 (satu) lembar kertas pernyataan

ep

ah k

dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.

halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.

In do ne si

R

 barang bukti nomor 80 berupa 1 (satu) buku catatan dengan

A gu ng

 barang bukti nomor 81 berupa 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.

 barang bukti nomor 82 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan

dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

 barang bukti nomor 83 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan

tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran

lik

dengan tulisan tangan.

 barang bukti nomor 94 berupa 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.

ub

m

ah

dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)”

ka

 barang bukti nomor 95 berupa 1 (satu) lembar tabel “REALISASI

ep

DAK BIDANG JALAN”.

 barang bukti nomor 98 berupa 1 (satu) budel kertas dengan salah

R

ah

satu tulisan “USULAN KOMISI B”.

es

 barang bukti nomor 99berupa 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN

on

Halaman67dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

FISIK REGULER TAHUN 2017”.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 barang bukti nomor 101 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis

Handphone Merk : Oppo, Warna : Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri

ng

: M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1

Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032 3235 5845 02,

gu

dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY YAOMEI.

tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.

ub lik

ah

A

 barang bukti nomor 102 berupa 1 (satu) amplop dengan tulisan

 barang bukti nomor 103 berupa 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi delapan lembar uang Rp. 100

am

ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.

ep

 barang bukti nomor 106 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis

ah k

Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : IMEI

1

:

351805/09/200836/3,

R

RR1K201EFBZ,

IMEI

2

:

In do ne si

351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1

A gu ng

Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.

 bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam persidangan sebelumnya.

 Bahwa Saksi tidak ingat persis jumlah uang yang saksi ambil dari

Terdakwa selama periode 2016 s.d. 2018, yang jelas porsi dari Terdakwa sudah masuk semua.

 Bahwa Yang saksi maksud dengan porsi adalah misalnya Terdakwa

lik

saksi.

 Bahwa Pembayaran fee tersebut dilakukan di akhir tahun atau awal tahun berikutnya sebelum proyek dimulai, yaitu untuk proyek tahun

ub

m

ah

mendapat proyek Rp1 miliar maka 10 % nya sudah masuk kepada

2017 maka fee-nya dibayarkan pada akhir tahun 2016 atau awal

ep

ka

tahun 2017, untuk proyek tahun 2018 maka fee-nya dibayarkan pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018.

ah

 Bahwa Seingat saksi, proyek Terdakwa di tahun 2018 kurang lebih

R

sebesar empat puluhan miliar sehingga fee yang diberikan sekitar

es on

Halaman68dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

empat miliar di akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Untuk tahun 2017, proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa

antara Rp35 - 40 miliar sehingga fee yang diberikan sekitar Rp3,5 - 4

ng

miliar yang diberikan pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017.

 Bahwa Untuk tahun 2016, proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa

antara Rp40 - 50 miliar sehingga fee yang diberikan sekitar Rp4 - 5

gu

miliar yang diberikan pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016.

 Bahwa Uang-uang tersebut saksi ambil sendiri di rumah Terdakwa

 Bahwa Setelah saksi mengambil uang dari Terdakwa kemudian saksi laporkan kepada SUTRISNO.

ub lik

ah

A

atas perintah dari SUTRISNO.

 Bahwa Uang tersebut saksi simpan dan setelah ada perintah dari

am

SUTRISNO kemudian baru saksi distribusikan.

 Bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa tersebut ada yang didistribusikan kepada SYAHRI MULYO.

ah k

ep

 Bahwa Pada saat akan menyerahkan uang kepada SYAHRI MULYO, saksi selalu mendampingi SUTRISNO namun setelah sampai di

R

pendopo rumah dinas SYAHRI MULYO saksi hanya menunggu di

In do ne si

mobil atau tempat parkir.

A gu ng

 Bahwa Penyerahan uang kepada SYAHRI MULYO dilakukan setiap tahun dan setiap akhir tahun sudah kosong (habis diserahkan).

 Bahwa Seingat saksi, uang yang diberikan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp3.000.000.000,00 s.d. Rp3.500.000.000,00 per tahun secara bertahap.

 Bahwa uang yang saksi terima tidak hanya berasal dari Terdakwa saja namun juga berasal dari SONY maupun dari rekanan lokal.

lik

diserahkan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan di awal tahun 2018 sebelum SYAHRI MULYO cuti.

ub

m

ah

 Bahwa Pada tahun 2018 ini, seingat saksi uang dari Terdakwa yang

ka

 Bahwa Pada tahun 2017, seingat saksi uang dari Terdakwa yang Rp4.000.000.000,00

ep

diserahkan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp3.500.000.000,00 s.d.

ah

 Bahwa Pada tahun 2016, seingat saksi uang dari Terdakwa yang Saksi

pernah

diperintahkan

oleh

SUTRISNO

untuk

on

Halaman69dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

menyerahkan uang kepada YAMANI. Sumber uangnya termasuk

es

M

 Bahwa

R

diserahkan kepada SYAHRI MULYO sekitar Rp4.500.000.000,00

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

uang dari Terdakwa, yaitu tahun 2018 seingat saksi sejumlah Rp3.500.000.000,00;

untuk

tahun

2017

jumlahnya

sekitar

ng

Rp3.000.000.000,00 dan tahun 2016 sekitar Rp4.000.000.000,00.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SUTRISNO memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang kepada YAMANI

gu

 Bahwa Terkait dengan perbedaan jumlah uang yang diterima oleh

YAMANI saksi terangkan bahwa uang yang saksi berikan kepada

melalui saksi.

 Bahwa Saksi tidak pernah mempergunakan uang-uang tersebut,

ub lik

ah

A

YAMANI adalah dari bidang saksi sendiri dan mungkin ada yang tidak

namun menggunakan uang dari pos biaya umum.

 Bahwa Proyek yang dimintai fee 10% itu adalah proyek APBD

am

Kabupaten Tulungagung yang sumber dananya dari DAK dan Bantuan Keuangan.

ep

ah k

 Bahwa Penentuan fee 10% itu adalah atas penyampaian dari SUTRISNO.

R

Atas keterangan saksi SUKARJI, ST tersebut, Terdakwa pada pokoknya

A gu ng

In do ne si

membenarkan seluruh keterangan saksi.

7) Saksi SYAHRI MULYO ;

Lahir di Tulungagung, 1 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan

Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Ngantru KM 7 Desa Ngantru

Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Tulungagung Periode 2013-2018, Pendidikan S.2; didepan persidangan

dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

lik

 Bahwa saksi sebagai Bupati Tulungagung periode 2013-2018 mengenal Terdakwa sebagai kontraktor/ pengusaha sekira pada tahun 2014. Sepengetahuan saksi, Terdakwa mengerjakan proyek-

ub

m

ah

berikut:

proyek di Kabupaten Tulungagung, namun detailnya saksi tidak

proyek

di

ep

ka

mengetahui, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa mengerjakan Kabupaten

Tulungagung

pada

tahun

2016-2018.

R

inftrastruktur jalan.

M

 Bahwa mengenai pelaksanaan proyek, saksi menyerahkannya

ng

kepada dinas terkait yakni Dinas PUPR. Saksi juga mengenal

on

Halaman70dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR.

es

ah

Sepengetahuan saksi, Terdakwa spesialis melaksanakan proyek

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembagian atau ploting proyek pada dinas PUPR, saksi menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan

ng

proyek kepada dinas terkait.

 Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa yakni pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang kedua (satu

gu

Rp1.000.000.000,00

milyar

rupiah),

dan

yang

ketiga

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terkena OTT. Sebelum

lainnya dari Terdakwa.

 Bahwa mengenai kronologis penerimaan uang tersebut, awalnya

ub lik

ah

A

penerimaan uang tersebut, saksi tidak pernah menerima uang

adalah saya komunikasi dengan SUTRISNO mengenai Terdakwa yang akan membantu saksi dalam mengikuti Pilkada. Selanjutnya memperkenalkan

kepada

SUTRISNO

untuk

diperkenalkan

dengan Terdakwa, kemudian AGUNG sendiri

berkomunikasi

dengan bantuan

Rp500.000.000,00

kepada

(lima

(satu

R

Rp1.000.000.000,00

Terdakwa. saksi

ratus

juta

milyar

Selanjutnya

uang

Terdakwa

pertama

rupiah),

rupiah),

dan

sejumlah

yang

kedua

yang

ketiga

In do ne si

memberikan

ah k

AGUNG

ep

am

saya

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terkena OTT tersebut.

A gu ng

saksi menerima uang tersebut sekira pada tanggal 25 Mei 2018

sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang saksi terima langsung dari SUTRISNO dalam pecahan 50.000, yang kedua pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada saat OTT.

lik

tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa terkait dengan penerimaan uang tersebut. saksi hanya berkomunikasi dengan SUTRISNO karena SUTRISNO menginformasikan bahwa

ub

m

ah

 Bahwa seluruh uang tersebut bersumber dari Terdakwa, namun saksi

Terdakwa akan membantu saksi dalam mengikuti Pilkada.

ep

ka

 Bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa akan membantu saksi dalam mengikuti Pilkada. Saksi tidak tahu persis apakah uang

ah

tersebut berkaitan dengan proyek atau tidak, karena waktu

informasi

dari

SUTRISNO

bahwa

Terdakwa

akan

on

Halaman71dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

membantu saksi dalam mengikuti Pilkada.

es

M

menerima

R

penerimaan uang itu saksi sudah purna tugas. Saksi hanya

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa sebelum menerima uang dari Terdakwa, AGUNG melaporkan kepada saksi bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Terdakwa

ng

mengenai adanya bantuan dana. Saksi mengambil uang tersebut melalui AGUNG, dan tidak mengambil sendiri karena pada waktu itu saksi sibuk kampanye.

gu

 Bahwa saksi mengenal SUKARJI yakni Kabid pada Dinas PUPR.

Dalam kurun waktu 2016-2018 saksi tidak pernah menerima uang

apakah menerima uang dari SUTRISNO atau tidak. Saksi juga tidak ingat apakah pernah menerima uang dari HENRY SETIAWAN dan

ub lik

ah

A

dari SUKARJI, sedangkan dalam kurun waktu itu saksi tidak ingat

TEGUH dalam kurun waktu itu.

 Bahwa Saksi mengenal DWI BASUKI selaku kontraktor yang

am

mengerjakan proyek pada dinas PUPR Tulungagung. DWI BASUKI mempunyai spesialisasi alat berat yang mengerjakan talud atau

ep

pengurugan.

ah k

 Bahwa saksi pernah menerima uang dari SUTRISNO yang

R

mengatakan bahwa ada uang yang dititipkan di rumahnya DWI

In do ne si

BASUKI. Kronologi penerimaan uang tersebut adalah awalnya saksi

pada sekira bulan Januari-Februari 2018 Terdakwa mendapatkan dari

SUTRISNO

A gu ng

informasi

bahwa

ada

uang

diperguanakan untuk Pilkada.

yang

dapat

 Bahwa saksi penah menghadiri MUSRENBANG yang membahas mengenai rencana pembangunan, diantarnya ada pembangunan

jalan dan pembangunan ekonomi.

 Bahwa mengenai mahar untuk mendapatkan anggaran, saksi

lik

 Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Bupati, saksi pernah mengajak kepala Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten Tulungagung untuk menemui kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur. Dalam

ub

m

ah

menyerahkannya kepada SKPD.

kesempatan itu saksi menyampaikan bahwa agar Tulungagung dapat

ep

ka

cepat melaksanakan pembangunan, agar dibantu dari provinsi. Atas penyampaian saksi, Kepala Bappeda Provinsi menjawab nanti kami

ah

pikirikan.

M

provinsi ada hitung-hitungannya. Saksi tidak mengetahui apa maksud

on

Halaman72dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

hitung-hitungan tersebut, karena saksi tidak mengalami sendiri.

es

R

 Bahwa saksi pernah mendengar untuk mendapatkan bantuan dari

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Biasanya bantuan keuangan dari provinsi, biasanya ada

pihak-pihak yang melakukan loby. Ada juga daerah mendapatkan

ng

bantuan keuangan dari provinsi tanpa lobi. Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan lobi ke provinsi.

 Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada AGUNG PRAYITNO

gu

agar

berhati-hati,

tiarap,

karena

dipantau

oleh

KPK.

Saksi

mengetahui dari media bahwa pelaksanaan Pilkada dipantau KPK,

 Bahwa sebagian dari uang yang diterima saksi adalah uang proyek, karena

Terdakwa

telah

mengerjakan

proyek

di

Kabupaten

ub lik

ah

A

dan saksi takut jika ada kejadian seperti ini.

Tulungagung. Informasi tersebut saya ketahui dari SUTRISNO. SUTRISNO mengatakan bahwa ada bantuan dari pengusaha yakni

am

Terdakwa, karena Terdakwa telah mengerjakan proyek-proyek jalan. Pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi ada hubungan

ep

pekerjaan.

ah k

 Bahwa selain uang yang diterima dari Terdakwa, saksi pernah

R

menerima uang dari SUTRISNO namun jumlah dan waktunya saksi

In do ne si

lupa. Seingat saksi penerimaan dari SUTRISNO pada tahun 2017

A gu ng

dalam bentuk tunai.

 Bahwa pada bulan Februari 2018, saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari SUTRISNO yang

dititipkan pada DWI BASUKI yang merupakan uang fee proyek. Uang itu diambil oleh AGUNG atas perintah saksi. Uang itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, yakni untuk menyapa masyarakat.

 Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kebutuhan dana untuk

lik

 Bahwa saksi dilantik 30 april 2013 dan berakhir tugas 30 April 2018. Sejak 12 Februari 2018 saksi sudah non aktif selaku Bupati Tulungagung.

ub

m

ah

Pilkada kepada SUTRISNO.

 Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa setelah saksi purna

ep

ka

tugas.

 Bahwa sumber penerimaan fee proyek tidak hanya dari Terdakwa,

ah

namun ada dari pihak lainnya.

es on

Halaman73dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

dengan baik.

R

 Bahwa setiap proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa pada saat penerimaan uang, SUTRISNO masih aktif. Saksi

juga tidak menanyakan mengapa Terdakwa ingin membantu saksi

ng

dalam Pilkada.

 Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan milik Terdakwa merupakan

perusahaan besar yang mengerjakan proyek-proyek besar di

gu

Tulungagung. Terdakwa mengerjakan proyek-proyek di tulungagung sebelum saksi menjabat sebagai bupati. saksi

mengetahui

dan

membenarkan

barang

bukti

sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Nomor 61 berupa 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan

ub lik

ah

A

 Bahwa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.352821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati

am

Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE dan barang bukti nomor 62 berupa 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai

ep

aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada

ah k

hari selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy

Sumpah.

In do ne si

R

dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan

A gu ng

Atas keterangan saksi SYAHRIMULYO tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

8) Saksi EVI PURVITASARI ;

Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Tulung Agung / 17 Maret 1973, Umur: 45

tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO I/62, Kelurahan

lik

Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: PNS (Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan), Pendidikan Terakhir: S-1 Tehnik Elektro. Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya

ub

m

ah

Kepatihan, Kecamatan Tulung Agung , Kab. Tulungagung, Jawa Timur,

menerangkan sebagai berikut:

ka

 Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata

pengkoordinasian

saksi

salah

satunya

terkait

kebijakan

teknis

adalah

melakukan

pemeliharaan

atau

M

pembangunan gedung, melakukan pengkoordinasian kebijakan untuk

ng

perencanaan dan pengawasan pemeliharaan maupun pembangunan

on

Halaman74dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

gedung, melakukan kebijakan terkait pengkoordinasian terkait

es

Tugas

R

ah

 Bahwa

ep

Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ruang

kemudian

memberikan

rekomendasi

R

penataan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait

pemanfaatan ruang dan verifikasi teknis ijin mendirikan bangunan.

ng

 Bahwa Kepala Dinas PUPR adalah Sutrisno, Sekretaris Dinasnya adalah bapak Dwi Hari S, Kepala Bagian Binamarga adalah Sukarji,

Kabid Cipta Karyanya adalah Ibu Niken, Kabid Jasa Konstruksi

gu

adalah Heri Siswanto.

 Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, keterangan yang ada tekanan dari pihak manapun.

 Bahwa Pembagian (ploting) proyek dibidang saksi adalah biasanya

ub lik

ah

A

saksi berikan adalah benar dan dalam memberikan keterangan, tidak

diawal tahun sudah ada rencana definitive terkait di bidang kerja saksi. Saksi ditanya oleh Sutrisno mengenai proyek apa yang ada di

am

bidang saksi selanjutnya saksi menyerahkan daftar proyek kepada Sutrisno. Sutrisno berpesan kepada saksi bahwa daftar proyek

ep

tersebut jangan di SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) yaitu

ah k

jangan diumumkan terlebih dahulu di dalam website sebelum Sutrisno mengkomunikasikan kepada pihak ketiga (perusahaan

yang

mendaftar

dan

In do ne si

perusahaan

R

penyedia jasa). Jika diumumkan terlebih dahulu maka akan banyak mengajukan

penawaran.

A gu ng

Sepemahaman saksi yang akan dilakukan oleh Sutrisno untuk mengkomunikasikan kepada pihak ketiga adalah menentukan siapa

nantinya yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Pola ini sudah ada sejak tahun 2016-2018.

 Bahwa pada periode tersebut Bupati Tulungagung yang menjabat adalah Syahri Mulyo yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan bulan

lik

 Bahwa Setelah Sutrisno mengkomunikasikan ploting untuk pekerjaan dengan penyedia barang tertentu selanjutnya saksi mempersiapkan spesifikasi

teknis.

Setelah

spesifikasi

teknis

ub

m

ah

April 2018.

menyampaikannya kembali kepada Sutrisno.

dibuat,

saksi

Atas penyampaian

ep

ka

saksi tersebut, Sutrisno menambahkan sebuah spesifikasi teknis tertentu sebagai pengunci. Maksud penguncian tersebut, adalah agar

ah

perusahaan lain tidak dapat mengikuti. Selanjutnya atas perintah

M

dengan cara menelpon kemudian penyedia barang/jasa tersebut

ng

datang kepada saksi. Selanjutnya apabila Sutrisno ingin bertemu

on

Halaman75dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dengan penyedia barang/jasa, maka saksi langsung memintanya

es

R

Sutrisno, saksi menghubungi penyedia barang/jasa yang diploting

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

untuk menemui Sutrisno. Jika saksi bertemu dengan penyedia

barang/jasa tersebut saksi hanya menyampaikan terkait spesifikasi

ng

teknis saja dan terkait fee langsung berhubungan dengan Sutrisno. Sepengatahuan saksi fee dari Sutrisno yang harus diberikan adalah 8 % setelah dipotong PPN dan PPH.

gu

 Bahwa Setelah persyaratan lelang lengkap, saksi menyerahkannya

kepada ULP untuk ditindaklanjuti, untuk pemenangannya saksi tidak

 Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 19 bagian terakhir yang menerangkan:  Bahwa

Biasanya

ub lik

ah

A

mengetahui.

pengusaha-pengusaha

tersebut

sudah

ada

pembagian dikalangan mereka sesuai proyek yang diploting karena

am

pada saat pengadaan pengusaha-pengusaha tersebut tidak saling mengganggu jatah lelang dari pengusaha lain. Begitupun pada saat

ep

pengadaan langsung, pengusaha yang masuk biasanya sudah

ah k

membawa perusahaan pendamping yang akan mengalah.

R

 Bahwa Pengadan tersebut tidak jauh berbeda kronologinya pada

In do ne si

pengadaan tahun 2016 dan 2017.

A gu ng

 Bahwa Saksi tidak mengetahui fee yang sudah diberikan dari

penyedia barang/jasa tersebut akan diberikan kepada siapa saja. Fee yang diberikan melalui saksi, selanjutnya saksi berikan kepada

Sutrisno kemudian oleh Sutrisno disampaikan kepada siapa saksi tidak mengetahui. Sutrisno hanya menyampaikan bahwa uang fee

jangan di sentuh karena ada alokasinya sendiri.

 Bahwa Sekitar 3 minggu atau 1 bulan sebelum adanya OTT KPK,

lik

2018 agar ditarik fee diawal. Terhadap perintah tersebut saksi menolak karena masih dalam proses pelelangan karena belum tentu yang diminta itu memenangkan pekerjaan.

ub

m

ah

Sutrisno pernah memerintahkan kepada saksi bahwa untuk tahun

 Bahwa Terkait uang fee tahun 2017, fee diberikan setelah

ep

ka

mendapatkan uang muka yaitu kurang lebih diberikan sekitar 5 % dan terkait uang fee tahun 2016 diberikan diakhir.

ah

 Bahwa Beberapa lama sebelum kejadian, saksi pernah dihubungi

M

yang dimaksud dengan 3 huruf adalah KPK sedangkan yang

on

Halaman76dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dulu.

ng

dimaksud dengan tiarap adalah agar saksi jangan mengembil fee

es

R

oleh Sutrisno agar tiarap dulu karena ada 3 huruf. Pemahaman saksi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa sepemahaman saksi, perbuatan mengambil fee adalah perbuatan yang tidak benar.

ng

 Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 21 :

Memang terdapat fee pada proyek pada bangunan paling tinggi 8 % dari

nilai

proyek

jumlahnya

gu

kesepakatannya

setelah

dipotong

PPN

dan

dikomunikasikan

PPH.

langsung

Untuk oleh

SUTRISNO dengan para rekanan yang melaksanakan proyek.

langsung kepada SUTRISNO maupun secara tidak langsung kepada

saya. Pada tahun 2018 saya belum sempat mengumpulkan karena

ub lik

ah

A

Setelah terdapat kesepakatan, penyerahan fee dilakukan baik secara

ada OTT KPK. SUTRISNO pernah meminta saya untuk memanggil para rekanan yang mengerjakan sebagai kode untuk mengumpulkan

am

fee. Akan tetapi, saya ingatkan bahwa saya tidak berani karena masih proses lelang dan belum pasti siapa pemenangnya. Selain itu,

ep

mendekati pilkada. Berselang beberapa lama, sekitar tanggal 4 Juni

ah k

2018, saya pernah mendapatkan telp dari SUTRISNO yang meminta agar saya tiarap karena diduha ada KPK dalam kaitan rencana

In do ne si

R

pengumpulan fee tersebut.

Sedangkan pada tahun 2017, seingat saya yang diberikan melalui

A gu ng

saya adalah sekitar Rp. 1,1 Milyar dnegan rincian antara lain:

a. Saya pernah menerima dari ARI pemilik PT KIA GRAHA sebesar Rp. 550 juta yang diberikan dikantor Dinas PUPR secara

bertahap dan diantar langsung olehnya pada tengah dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.

b.

Saya pernah menerima dari pemilik CV GEMA SATRIA sebesar

lik

tahap pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.

Saya pernah menerima dari Pemilik CV SINAR ABADI sebesar

ub

c.

m

ah

sekitar Rp. 70 juta yang diberikan diruang kantor secara dua

kurang lebih Rp. 80 jutayang diberikan diruang kantor secara dua

ka

tahap pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan

ah

d.

ep

termin.

Saya pernah menerima Sekitar Rp. 40 juta dari pemilik CV

R

MAHARANI yang diberikan diruang kantor secara dua tahap

es on

Halaman77dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

e. Saya pernah menerima Sekitar Rp. 40 juta dari pemilik CV

KARYA MUDA yang diberikan diruang kantor secara dua tahap

ng

pada pertengahan dan akhir tahun 2017 sesuai pencairan termin.

Sisanya saya tidak ingat. Keseluruhan uang tersebut sudah saya

berikan kepada SUTRISNO. Tidak semua memberikan fee proyekl

gu

karena

terdapat

beberapa

kegiatan

yang

diperintahkan

SUTRISNO tidak dipungut.

oleh

saya tidak ingat dan keseluruhan uang tersebut telah saya berikan kepada SUTRISNO.

ub lik

ah

A

Pada tahun 2016, saya menerima sekitar Rp. 300 juta. Detailnya

 Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee dari Terdakwa. Atas keterangan saksi EVI PURVITASARI tersebut, Terdakwa pada

am

pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi. 9) Saksi SUTRISNO ;

ep

Tempat lahir Tulungagung, Umur 53 tahun, tanggal lahir 23 Maret 1965,

ah k

Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat

tinggal

Desa

Jeli

Kecamatan

Karangrejo

Kabupaten

Ruang

Kabupaten

In do ne si

Penataan

R

Tulungagung, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tulungagung),

S.2.

Memberikan

A gu ng

keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.

 Bahwa Jabatan saksi terakhir sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sejak pertengahan tahun 2013.

lik

Sebelum saksi menandatangani BAP terlebih dahulu saksi baca. Keterangan yang termuat dalam BAP benar semua.

 Bahwa Saksi diangkat sebagai kepala dinas oleh bupati yang saat itu

ub

m

ah

 Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 5 kali.

dijabat oleh HERU CAHYONO kemudian setelah ganti bupati posisi

ep

ka

saksi masih tetap yang kemudian dilantik oleh SYAHRI MULYO.  Bahwa Saksi kenal dengan SYAHRI MULYO selaku Bupati

ah

Tulungagung periode 2013-2018.

es

M

EMBUN.

R

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil “mbah”

on

Halaman78dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi di Dinas PU.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Yang saksi kenal waktu itu Terdakwa sebagai penyedia

barang/jasa yang mengerjakan proyek di Dinas PU Kabupeten

ng

Tulungagung.

 Bahwa Yang saksi ketahui perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa adalah PT Moderna Teknik Perkasa.

gu

 Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PUPR sekaligus sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan

 Bahwa Ada sebagian pelimpahan tugas saksi sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

ub lik

ah

A

fisik dan keuangan.

 Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten

am

Tulungagung sejak sebelum saksi menjabat sebagai kepala dinas.  Bahwa Proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu pembangunan gedung dan jalan.

ah k

ep

 Bahwa Spesifikasi perusahaan Terdakwa adalah bidang jalan hotmix.  Bahwa Tidak ada pengaturan proyek di Kabupaten Tulungagung,

R

tetapi pada proses penganggaran sudah ada permintaan-permintaan,

In do ne si

misalnya untuk mendapatkan dana DAU saksi harus menyetor fee

A gu ng

sebesar 10 % kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan kepala TAPD adalah Sekda namun anggotanya saksi tidak hafal.

 Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 8 Juni 2018 nomor 6 huruf c yaitu “Dapat saya jelaskan bahwa saya

tidak mengetahui pasti besaran fee proyek yang disisihkan dan

diberikan oleh SUSILO PRABOWO Alias EMBUN untuk Bupati

lik

umum bahwa bilai besaran fee proyek yang disisihkan untuk bupati di lingkungan Kabupaten Tulungagung (khususnya paket di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) berkisar 2-3 % dari nilai

ub

m

ah

Tulungagung (SYAHRI MULYO), namun yang saya ketahui secara

paket pekerjaan”.

ep

ka

 Bahwa Dalam proses awal saat penganggaran sudah ada “mahar” anggaran tetapi setelah proyek tersebut selesai ada dana partisipasi

ah

dari penyedia barang/jasa yang diberikan kepada bupati.

es

R

 Bahwa Terdakwa turut memberikan dana partisipasi kepada bupati

on

Halaman79dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

karena mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak mengetahui SYAHRI MULYO meminta fee tersebut kepada siapa namun sejak menjadi bupati sudah ada

ng

pemberian fee.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak tahun 2016 Terdakwa sudah

memberikan

uang

kepada

SYAHRI

gu

komunikasi langsung tidak melalui saksi.

MULYO

karena

 Bahwa Setelah selesai pekerjaan ada fee yang disetor oleh penyedia

barang/jasa lokal sebesar 2-3 % kepada SYAHRI MULYO melalui saksi, namun untuk yang dari Terdakwa langsung diberikan kepada

ub lik

ah

A

 Bahwa Saksi kenal dengan SUKARJI yaitu sebagai staf saksi.

SYAHRI MULYO.

 Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada bupati bahwa untuk

am

penyedia barang/jasa yang memiliki kualifikasi besar langsung diberikan kepada bupati.

ah k

ep

 Bahwa Penyedia barang/jasa lokal yang saksi maksud adalah untuk penyedia barang/jasa yang mengerjakan pekerjaan non-hotmix

R

dengan kisaran anggaran sekitar 2-3 miliar.

In do ne si

 Bahwa SYAHRI MULYO tidak pernah mengarahkan mengenai paket,

A gu ng

namun hanya memberikan pengarahan mengenai titik-titik yang harus dikerjakan dengan kualifikasi hotmix.

 Bahwa

Terkait

dengan

perusahaan

yang

akan

mengerjakan

pekerjaan, karena di awal sudah ada “mahar” maka saksi menyerahkan kepada Terdakwa untuk dikoordinasikan dengan penyedia barang/jasa yang lainnya.

 Bahwa Untuk “bendera” yang akan digunakan untuk mengerjakan

lik

Terdakwa, SONY dan ARI KUSUMAWATI selaku kontraktor lokal yang kadangkala KSO dengan penyedia barang/jasa lainnya.  Bahwa Beberapa bulan setelah SYAHRI MULYO dilantik sebagai

ub

m

ah

saksi tidak mengetahui namun orang yang akan mengerjakan adalah

bupati pada tahun 2013, saksi pernah diajak oleh SYAHRI MULYO

ep

ka

ke provinsi yang salah satunya ke Bappeda untuk membicarakan masalah pembangunan yang pada akhirnya semua anggaran ada

ah

“mahar”nya yang kemudian saksi sampaikan kepada para penyedia

M

saksi tidak bisa menjamin akan menjadi pemenang karena prosesnya

on

Halaman80dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

melalui LPSE.

es

R

barang/jasa, namun demikian saksi juga menyampaikan jika nantinya

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Pemberian partisipasi itu sejak tahun 2014 sampai dengan saat terjadi OTT oleh KPK.

ng

 Bahwa Dana partisipasi yang disetor adalah sebesar 7,5 % dari pagu anggaran.

 Bahwa Setelah penyedia barang/jasa mengerjakan proyek maka ada

gu

fee yang harus disetorkan ke SYAHRI MULYO sebesar 2-3 % .

 Bahwa Ada penerimaan oleh Dinas PUPR dari para penyedia

 Bahwa Uang tersebut diserahkan setelah melaksanakan pekerjaan bahkan ada yang disetor sampai di tahun berikutnya.

ub lik

ah

A

barang/jasa lokal sejumlah sekitar Rp200-300 juta tiap tahun.

 Bahwa Uang tersebut dipergunakan oleh Dinas PUPR untuk

am

operasional dinas dan bina lingkungan seperti untuk LSM dan wartawan.  Bahwa

Uang

bina

lingkungan

dikeluarkan

agar

tidak

ah k

ep

dipermasalahkan atau diadukan kepada aparat penegak hukum maupun agar tidak diberitakan.

R

 Bahwa Jumlah uang yang dikeluarkan sebagai bina lingkungan saksi

A gu ng

SUBAGYO.

In do ne si

tidak mengetahui yang mengetahui adalah sekretaris yaitu DWI HARI

 Bahwa Penerimaan uang dari kontraktor (penyedia barang/jasa) oleh Dinas PUPR dilakukan oleh SUKARJI.

 Bahwa Penyetoran uang “mahar” dilakukan pada bulan NovemberDesember, penyetoran mahar di tahun 2014 untuk porsi anggaran tahun 2015 dan begitu seterusnya.

 Bahwa Ada 15 asosiasi yang terdiri dari penyedia barang/jasa lokal

lik

 Bahwa Dana parsitipasi yang terkumpul dari penyedia barang/jasa tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang Fisik di Bappeda yaitu untuk tahun 2014-2016 kepada BUDI JUNIARTO kemudian sejak

ub

m

ah

dan penyedia barang/jasa dengan kualifikasi besar/spesialis.

ka

tahun 2017 sudah berganti kepada TONI.

ep

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 10 Juli 2018 nomor 24 yaitu “Bahwa saya tidak pernah menerima sesuatu

ah

dari SUSILO PRABOWO Als EMBUN kemudian saya berikan kepada

M

SUSILO yang kemudian uang tersebut saya gunakan untuk kegiatan

on

Halaman81dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

seperti bantuan LSM, Wartawan, santunan YATIM PIATU, MEMBAGI

es

R

SYAHRI MULYO. Namun saya pernah menerima sesuatu dari

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

SARUNG saat LEBARAN di pendopo, PERBAIKAN JEMBATAN, dan kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh APBD”.

ng

 Bahwa Ada pemberian dari Terdakwa yang memang dialokasikan untuk kegiatan tersebut seperti bantuan LSM dan wartawan. Hal itu

juga atas sepengetahuan SYAHRI MULYO. Terkait hal ini SYAHRI

gu

MULYO hanya menegaskan agar pekerjaan aman.

 Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2014 saksi pernah menerima uang rupiah) dari Terdakwa.

 Bahwa Pada tahun 2014 ada penerimaan uang dengan jumlah

ub lik

ah

A

sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta

Rp200.000.000,00;

Rp500.000.000,00;

dan

Rp1.250.000.000,00

tetapi yang saksi terima tersebut untuk mahar anggaran APBD

am

provinsi sejumlah Rp1.738.000.000,00 kemudian pada bulan Juli 2018 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 kepada

ep

SYAHRI MULYO untuk persiapan hari raya di pendopo.

 Bahwa

Untuk

R

tidak akan turun.

tahun

2015

ada

penerimaan

uang

sejumlah

In do ne si

ah k

 Bahwa Kalau tidak membayar mahar maka anggaran APBD Provinsi

A gu ng

Rp4.011.000.000,00 yang digunakan untuk pengurusan anggaran

DAU disetorkan ke DPKAD Kabupaten Tulungagung sejumlah Rp2.952.000.000,00.

 Bahwa Penerimaan-penerimaan uang itu adalah menyalahi aturan.

Hal itu dilakukan karena ada permintaan dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tulungagung yaitu HENDRY SETYAWAN.

lik

oleh HENDRY SETYAWAN.

 Bahwa Selain itu, penerimaan uang tahun 2015 tersebut disetorkan kepada BUDI JUNIARTO selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana

ub

m

ah

 Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut didistribusikan kemana

Bappeda sejumlah Rp1.059.000.000,00 untuk anggaran bantuan

ep

ka

provinsi.

 Bahwa Penyetoran ke provinsi adalah 7,5 % dari nilai Rp14 miliar.

ah

 Bahwa

Pada

tahun

2016

ada

penerimaan

sejumlah

es

M

bantuan provinsi.

R

Rp5.648.000.000,00 untuk pengurusan dana DAK, DAU dan dana

on

Halaman82dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

 Bahwa Sumber uang-uang tersebut salah satunya dari Terdakwa.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Mulai tahun 2016 sudah ada dana DAK dari pusat yang uang pengurusannya diberikan kepada SADIK anggota DPR RI dapil

ng

Tulungagung dari PAN. Permintaan dari anggota DPR tersebut sebesar 6,5 % yaitu sejumlah Rp2.931.000.000,00

 Bahwa Selain itu untuk pengurusan dana DAU saksi menyetorkan

gu

uang ke HENDRY SETYAWAN sejumlah Rp1.509.000.000,00 dan disetorkan kepada BUDI JUNIARTO sejumlah Rp1.208.000.000,00

dana DAK sejumlah Rp1.072.000.000,00; untuk pengurusan dana DAU sejumlah Rp1.130.000.000,00 dan untuk bantuan keuangan

ub lik

ah

A

 Bahwa Pada tahun 2017 saksi menyetorkan uang untuk pengurusan

(BK) provinsi sejumlah Rp361.000.000,00.

 Bahwa Ada permintaan dari seluruh penyedia barang/jasa agar

am

semua disamakan maharnya menjadi 10 % dari pagu.

 Bahwa untuk tahun 2018 belum ada data mengenai uang mahar

ep

ah k

yang dikumpulkan.

 Bahwa Total uang yang saksi terima sejak tahun 2014 sampai 2017

dari

Terdakwa

yaitu

R

dengan

Rp1.738.000.000,00

+

sehingga

totalnya

sejumlah

A gu ng

Rp3.260.000.000,00

In do ne si

Rp200.000.000,00 + Rp4.011.000.000,00 + Rp5.648.000.000,00 +

14.857.000.000,00

Rp

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 8 Juni 2018 nomor 9 yaitu “Sehingga dalam paket pelaksanaan pekerjaan

khususnya peningkatan pekerjaan, SYAHRI MULYO secara tidak langsung meminta saya atau pihak-pihak ULP Tulungagung agar

paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh SUSILO PRABOWO Alias

lik

pekerjaan itu adalah haris memiliki AMP dan alat yang hanya bisa dipenuhi oleh Terdakwa dan SONY SANDRA.

 Bahwa Saksi juga membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 8

ub

m

ah

EMBUN dan SONY SANDRA”. Persyaran untuk bisa melaksanakan

Juni 2018 nomor 9 angka 2 yaitu “Secara umum saya selaku Kepala Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang

Kabupaten

ep

ka

Dinas

Tulungagung mengetahui bahwa SUSILO PRABOWO Alias EMBUN

ah

dan SONY SANDRA mengerti dan dapat memenuhi permintaan

R

SYAHRI MULYO terhadap fee proyek atas setiap pekerjaan

es on

Halaman83dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

peningkatan jalan yang dikerjakan”.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa komunikasi terkait fee antara penyedia barang/jasa itu

dilakukan secara langsung kepada SYAHRI MULYO sehingga saksi

ng

tidak mengerti pembicaraannya.

 Bahwa Atas proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa pada tahun 2016

dan 2017 ada fee yang diserahkan kepada SYAHRI MULYO di tahun

gu

2018. Yang kemudian penyerahan fee nya itu dilakukan OTT oleh

KPK dengan jumlah antara satu miliar sampai dengan satu setengah

 Bahwa Sekitar tanggal 26 dan 27 Mei 2018, saksi dipanggil oleh

SYAHRI MULYO di rumahnya di Ngantru, yang tujuannya untuk

ub lik

ah

A

miliar rupiah. Uang tersebut diterima oleh SYAHRI MULYO.

mempertemukan utusan SYAHRI MULYO yaitu AGUNG PRAYITNO kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa. Dalam pertemuan itu,

am

saksi menyampaikan bahwa SYAHRI MULYO mau pinjam uang. Dalam pemikiran saksi waktu itu pinjam yang dimaksud oleh SYAHRI

ep

MULYO adalah meminta. Waktu itu tidak disebutkan mengenai

ah k

jumlah permintaannya. Setelah memperkenalkan tersebut komunikasi

R

dilakukan langsung oleh AGUNG PRAYITNO dengan Terdakwa.

In do ne si

 Bahwa Setelah itu saksi pernah melakukan komunikasi telepon dengan Terdakwa agar permintaan itu direalisasikan dalam akhir

A gu ng

minggu bulan Mei 2018 dan teknisnya agar dikomunikasikan dengan

AGUNG PRAYITNO karena saksi didesak oleh SYAHRI MULYO untuk menyampaikan kepada Terdakwa.

 Bahwa Saksi lupa waktunya namun sudah dekat dengan saat pilkada

saksi ditelepon oleh SYAHRI MULYO yang kemudian saksi tindak lanjuti dengan menghubungi AGUNG PRAYITNO atau Terdakwa

lik

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 8 Juni 2018 nomor 8 huruf e yaitu “Pada tanggal 31 Mei 2018, saya kembali beberapa kali (3 kali) berkomunikasi dengan SUSILO PRABOWO

ub

m

ah

untuk segera merealisasikan fee tersebut.

Alias EMBUN melalui handphone (nomor 6281217616290). Pada

ep

ka

saat itu saya kembali menegaskan permintaan SYAHRI MULYO agar segera dapat direalisasikan dengan jumlah sesuai yang diminta

ah

SYAHRI MULYO. Berdasarkan informasi dari SUSILO PRABOWO

R

Alias EMBUN, saya ketahui bahwa jumlah komitmen SUSILO

es on

Halaman84dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

PRABOWO kepada SYAHRI MULYO sebesar sekitar Rp2 miliar”

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Atas permintaan uang fee sejumlah dua miliar rupiah dari

SYAHRI MULYO tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan

ng

pembayaran secara bertahap.

 Bahwa Pada tanggal 1 Juni 2018 saksi dihubungi oleh AGUNG PRAYITNO yang menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Juni 2018

gu

akan dilakukan pertemuan dengan Terdakwa.

 Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa membicarakan terkait dengan fee sebanyak dua kali melalui telepon.

 Bahwa Yang saksi ketahui uang dari Terdakwa diserahkan kepada

ub lik

ah

A

 Bahwa AGUNG PRAYITNO sering menghubungi saksi lewat telepon.

AGUNG PRAYITNO yang kemudian akan diserahkan untuk SYAHRI

am

MULYO namun selanjutnya terkena OTT.

 Bahwa Seingat saksi, OTT yang dilakukan KPK tanggal 6 Juni 2018.  Bahwa HENDRY SETYAWAN tidak pernah menyampaikan kepada

ah k

ep

saksi mengenai pendistribusian uang yang diterima oleh DPKAD.  Bahwa Terdakwa hanya sekali memberikan uang untuk SYAHRI

R

MULYO melalui saksi yaitu di tahun 2014 sedangkan di tahun 2015-

In do ne si

2018 tidak pernah.

A gu ng

 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyerahan uang fee 2-3 % yang dari Terdakwa.

 Bahwa Menurut saksi, antara Terdakwa dengan SYAHRI MULYO saling kenal namun antara keduanya bisa dikatakan tidak dekat betul.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah Terdakwa sering datang ke rumah dinas (pendopo) bupati Tulungagung.

 Bahwa Saksi terangkan bahwa berawal dari proses penganggaran

lik

“mahar” menyebabkan proses sampai akhir juga salah, namun proses saat lelangnya saksi tidak mengetahui.

 Bahwa Dari sekian banyak pekerjaan yang di lelang oleh Dinas

ub

m

ah

yang salah yaitu semua anggaran yang turun adalah karena ada

ka

PUPR ada beberapa pekerjaan yang dilakukan penawaran baik oleh

ep

perusahaan Terdakwa maupun perusahaan SONY SANDRA.  Bahwa pihak yang menyetorkan mahar maka dialah yang akan

R

ah

mengerjakan proyeknya.

es

 Bahwa Dari uang yang saksi terima dari Terdakwa total sejumlah Rp

on

Halaman85dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

14.857.000.000,00 tersebut tidak ada yang saksi nikmati.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 27 Juli 2018 nomor 66 yaitu “Terkait dengan dana partisipasi dari para

ng

penyedia jasa konstruksi memang ada yang saya berikan untuk

kepentingan Bupati SYAHRI MULYO antara bulan Januari-Februari tahun 2018 sebelum SYAHRI MULYO melaksanakan cuti sekitar Rp1

gu

miliar yang saya serahkan langsung kepada Bupati SYAHRI MULYO di pendopo”.

tersebut karena data tahun 2018 belum saksi dapatkan, yang paling mengetahui arah uang dan adalah SUKARJI

ub lik

ah

A

 Bahwa Saksi belum bisa menjelaskan secara detil sumber uang

 Bahwa Asosiasi lokal terdiri dari beberapa asosiasi yaitu 480 penyedia barang/jasa dan ada kontraktor usaha besar.

am

 Bahwa Saksi lupa apakah uang sejumlah Rp1 miliar yang saksi serahkan kepada SYAHRI MULYO merupakan bagian uang sejumlah

ep

ah k

Rp 14.857.000.000,00 yang dari Terdakwa.

 Bahwa Saat saksi mengantarkan AGUNG PAYITNO ke rumah saksi

mengenalkan

AGUNG

PRAYITNO

R

Terdakwa,

kepada

In do ne si

Terdakwa dengan mengatakan “Pak SUS, saya diutus Pak Bupati

A gu ng

untuk memperkenalkan orangnya kepada penjenengan, selanjutnya terserah monggo silahkan”.

 Bahwa Sebelumnya SYAHRI MULYO menyampaikan kepada saksi

jika dia membutuhkan uang untuk operasional dan memerintahkan agar saksi memperkenalkan AGUNG PRAYITNO kepada Terdakwa.

 Bahwa saksi menghubungi AGUNG PRAYITNO pada tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya saksi memberitahukan kepada AGUNG

lik

telepon. Waktu itu SYAHRI MULYO memerintahkan agar HP sementara off dulu karena ada ribut-ribut msalah mutasi dan lain-lain.  Bahwa Terkait dengan percakapan telepon antara saksi dengan

ub

m

ah

PRAYITNO agar tiarap dulu tidak melakukan komunikasi lewat

Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 yang diantaranya saksi

ep

ka

mengatakan “Mbah waktunya sudah mendesak, ojo diitir-itir”, saksi mengatakan hal itu karena menirukan perkataan SYAHRI MULYO

ah

karena SYAHRI MULYO membutuhkan dana yang cepat. Selain itu

M

menjawab “Enggak kok, sudah kubilangin paling nggak Senin,

on

Halaman86dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

soalnya ngambil bank sekarang ini diawasi OJK”.

es

R

saksi juga membenarkan bahwa dalam percakapan itu Terdakwa

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi dan AGUNG PRAYITNO ke rumah Terdakwa sebelum adanya percakapan tanggal 31 Mei 2018 tersebut.

ng

 Bahwa Setelah pelantikan, saat saksi dan SYAHRI MULYO ke

Bappeda untuk membicarakan masalah anggaran yang terkait dengan Dinas PUPR yang saksi pimpin.

gu

 Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang

 Barang bukti no 15 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk

Samsung warna hitam dengan casing warna biru, dengan nomor

nomor

seri

yang

ub lik

model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-A510FD,

ah

A

ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :

tertera

pada

bagian

belakang

ponsel

RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan

am

logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB.

ah k

ep

 Barang bukti no 16 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian

R

belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card

In do ne si

dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan

A gu ng

SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01.

 Barang bukti no 17 berupa 1 (satu) lembar catatan yang telah

dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek.

 Barang bukti no 18 berupa 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati

Tulungagung

nomor

188.45/8/013/2018

tentang

Pengguna

Anggaran,

Bendahara

Pengeluaran,

lik

ah

Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa

Bendahara

Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan

ub

m

Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran

ep

ka

2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.  Barang bukti no 19 berupa 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan

ah

Bupati

Tulungagung

nomor

188.45/10/013/2016

tentang

Anggaran,

Bendahara

Pengeluaran,

Bendahara

ng

Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan

on

Halaman87dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

es

M

Pengguna

R

Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

ng

 Barang bukti no 148 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen

Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK Pengangkatan

menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan

gu

sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

“Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan

Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan

ub lik

ah

A

 Barang bukti no 72 berupa 1 (satu) dokumen proposal berjudul

Jalan Aspal”.

 Barang bukti no 75 berupa 1 (satu) buku agenda warna hitam

am

berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.

 Barang bukti no 77 berupa 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio

ep

ah k

dengan tulisan nama proyek dan nilai.

 Barang bukti no 78 berupa 6 (enam) lembar kertas folio dengan

R

nama dan angka.

In do ne si

 Barang bukti no 82 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan

A gu ng

judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

 Barang bukti no 83 berupa 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.

 Barang bukti no 84 berupa 1 (satu) bundel dokumen dengan

lik

 Barang bukti no 85 berupa 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.

 Barang bukti no 86 berupa 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi

ub

m

ah

tulisan tangan “DED”.

nama dan angka dengan tanda contreng.

ep

ka

 Barang bukti no 87 berupa 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan dibelakang.

ah

 Barang bukti no 88 berupa 1 (satu) amplop berisi kertas dengan

es

R

ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP”

on

Halaman88dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

dengan tanda tangan “AGUNG P”.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Barang bukti no 98 berupa 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.

ng

 Barang bukti no 99 berupa 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.

 Barang bukti no 100 berupa 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio

gu

dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.

 Bahwa Dalam setiap pengambilan uang dari Terdakwa saksi selalu

bersama-sama dengan SUKARJI, namun jika saksi ada kegiatan

atau pekerjaan lain maka saksi memerintahkan SUKARJI untuk mengambil di Terdakwa.

ub lik

ah

A

 Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dari SUKARJI

am

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1 Agustus 2018 yaitu :

o Nomor 61 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

ah k

ep

PRABOWO sejumlah Rp.1,25 Miliar pada tanggal 2 Desember 2014. Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

R

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang

In do ne si

tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

A gu ng

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU”

Bila uang tersebut kemudian saya berikan kepada DPPKAD Kab. Tulungagung sebagai dana partisipasi DAU, maka uangnya saya

serahkan melalui Sdr. SUKARJI selaku staf saya yang kemudian

diberikan kepada Sdr. JAMANI selaku PNS di DPPKAD Kab.

lik

ah

Tulungagung.

Perlu saya tambahkan bahwa saya sudah dimintakan kontribusi

ub

m

sebesar 10% dari nilai PAGU tahunan untuk DAU yang harus diserahkan kepada DPPKAD Tulungagung kira-kira sejak tahun

ep

ka

2014. Kemudian juga saya diminta untuk menyetor 6,5% dari nilai PAGU tahunan untuk DAK yang yang harus disetorkan kepada

ah

seorang anggota DPR RI dari PAN Dapil Tulungagung yang

M

Sedangkan setoran 7,5% dari PAGU untuk anggaran BanProv.

ng

Seingat saya, uang tersebut tidak ada yang saya simpan untuk

on

Halaman89dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

keperluan Pribadi.

es

R

bernama AHMAD RIZKI SADIQ kira-kira sejak tahun 2015.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

o Nomor 62 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

PRABOWO sejumlah Rp.1 Miliar pada tanggal 29 Januari 2015.

ng

Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut,

apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi

gu

kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur sebagai setoran dana BanProv (Bantuan Provinsi), keperluan

atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.

ub lik

ah

A

setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU,

o Nomor 63 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO sejumlah Rp.300 juta pada tanggal 2 Februari

am

2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang

ep

tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

ah k

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

In do ne si

R

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana

partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI

A gu ng

sebagai dana partisipasi DAK”.

o Nomor 64 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

PRABOWO sejumlah Rp.100 juta pada tanggal 11 Februari 2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa setoran

dana

BanProv

(Bantuan

lik

sebagai

Provinsi),

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI

ub

m

ah

Timur

sebagai dana partisipasi DAK”.

ka

o Nomor 65 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

ep

PRABOWO sejumlah Rp.200 juta pada tanggal 16 Maret

ah

2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

Halaman90dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Timur

on

ng

M

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa

es

R

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana

partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI

ng

sebagai dana partisipasi DAK”.

o Nomor 66 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO

sejumlah

Rp.200

juta

pada

tanggal

12

Juli

gu

2014.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

ub lik

ah

A

tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU”.

am

o Nomor 67 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO

sejumlah

Rp.500

juta

pada

tanggal

24

Juli

ep

2014.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

ah k

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

sebagai

setoran

dana

In do ne si

Timur

R

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa BanProv

(Bantuan

Provinsi),

A gu ng

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana partisipasi DAU”.

o Nomor 68 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO PRABOWO sejumlah Rp.500 juta pada bulan April 2016.Namun

saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya

tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi kebutuhan

lik

ah

setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur sebagai setoran dana BanProv (Bantuan Provinsi), keperluan setoran untuk Kabupaten

sebagai

dana

partisipasi

DAU,

atau

ub

m

DPPKAD

keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi

ka

DAK”.

ep

o Nomor 69 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

ah

PRABOWO sejumlah Rp.500 juta pada tanggal 27 November

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang

ng

M

tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

on

Halaman91dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa

es

R

2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

R

Timur

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi),

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana

ng

partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.

o Nomor 70 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

gu

PRABOWO sejumlah Rp.500 juta pada tanggal 16 Desember 2015.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

A

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

Timur

sebagai

setoran

ub lik

ah

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana

am

partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.

ep

o Nomor 71 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

ah k

PRABOWO sebesar Rp.350 juta, Rp.400 juta, dan Rp.500 juta pada bulan September 2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut

In do ne si

R

diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa

penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati

A gu ng

Tulungagung,

untuk

memenuhi

kebutuhan

setoran

kepada

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur sebagai setoran dana BanProv (Bantuan Provinsi), keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten

sebagai dana partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.

o Nomor 72 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

PRABOWO sebesar Rp.1,7 Miliar pada tanggal 11 November

lik

ah

2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang

ub

m

tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa

ka

Timur

sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

ep

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana

ah

partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI

o Nomor 73 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

ng

M

PRABOWO sebesar Rp. 700 juta pada bulan Desember

on

Halaman92dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

es

R

sebagai dana partisipasi DAK”.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

ng

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana

gu

partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI sebagai dana partisipasi DAK”.

A

o Nomor 74 “Benar saya pernah terima uang dari SUSILO

PRABOWO sebesar Rp. 1 Miliar pada bulan September

ub lik

ah

2016.Namun saya tidak ingat uang tersebut diberikan dalam

rangka apa. Saya tidak tahu pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah murni untuk pak Bupati Tulungagung, untuk

am

memenuhi kebutuhan setoran kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

sebagai

setoran

dana

BanProv

(Bantuan

Provinsi),

ep

keperluan setoran untuk DPPKAD Kabupaten sebagai dana

ah k

partisipasi DAU, atau keperluan setoran untuk anggota DPR RI

R

 Bahwa Penggunaan uang itu adalah untuk :

In do ne si

sebagai dana partisipasi DAK”.

o Memenuhi permintaan anggota DPR RI Dapil Tulungagung

A gu ng

terhadap kegiatan dari sumber dana DAK sebesar 6,5 %

o Memenuhi permintaan Bappeda Provinsi terhadap kegiatan dari sumber bantuan provinsi sebesar 7,5 %

o Memenuhi

permintaan

HENDRY

SETYAWAN

dari

BPKAD

terhadap kegiatan dari sumber dana DAU sebesar 10 %

 Bahwa Anggaran kegiatan di Kabupaten Tulungagung turun karena

lik

Terdakwa. Partisipasi yang saksi maksud adalah pemberian uang ke pemberi dana, kemudian di akhir kegiatan ada juga partisipasi dari penyedia barang/jasa termasuk dari Terdakwa.

ub

m

ah

ada partisipasi awal dari seluruh penyedia barang/jasa termasuk

 Bahwa Untuk partisipasi awal kegiatan pada tahun 2014 s.d. 2015

ka

tidak ada uang yang diserahkan kepada SYAHRI MULYO , kemudian

ep

di tahun 2016 ada uang yang diserahkan kepada SYAHRI MULYO

ah

sejumlah Rp1.000.000.000,00 secara bertahap sesuai permintaan

kepada SYAHRI MULYO sejumlah Rp1.000.000.000,00 sedangkan

ng

M

tahun 2018 sejumlah Rp2.500.000.000,00. Saksi bersama dengan

on

Halaman93dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

SUKARJI yang memberikan uang kepada SYAHRI MULYO.

es

R

SYAHRI MULYO. Untuk tahun 2017 juga ada uang yang diserahkan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Sumber dana tersebut salah satunya berasal dari Terdakwa

yang telah bercampur menjadi satu dengan uang dari penyedia

ng

barang/jasa lain.

 Bahwa uang yang diterima oleh SUKARJI dari Terdakwa itu bercampur untuk awal dan akhir kegiatan, sedangkan yang saksi

gu

sampaikan itu adalah awal kegiatan untuk memenuhi permintaan dari pemberi dana.

dan SUKARJI

 Bahwa Anggaran di Pemda ada 3 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK),

ub lik

ah

A

 Bahwa Yang memberikan uang kepada pemberi dana adalah saksi

Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Bantuan Keuangan Provinsi, untuk DAU masuknya ke sekretaris TAPD sebesar 10%, kemudian untuk

am

Bantuan Provinsi sebesar 7,5% dan DAK sebesar 6,5%.  Bahwa Di akhir kegiatan, rata-rata penyedia memberikan partisipasi

ep

ah k

atau fee 2%-3% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu untuk tahun 2014 totalnya sejumlah Rp1.770.000.000,00; tahun 2015 Rp2.120.000.000,00;

tahun

2016

R

sejumlah

sejumlah

In do ne si

Rp5.037.000.000,00; tahun 2017 sejumlah Rp3.896.000.000,00

A gu ng

 Bahwa Saksi pernah memerintahkan SUKARJI untuk memberikan uang yang bersumber dari para penyedia barang/jasa kepada YAMANI yaitu untuk sumber Dana Alokasi Umum yang dalam komunikasinya saksi lakukan dengan HENDRY SETYAWAN.

 Bahwa Pada waktu itu HENDRY SETYAWAN tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai distribusi uangnya untuk siapa

saja. Saksi pernah menanyakan namun tidak diberikan jawaban.

2015 sejumlah Rp8.200.000.000,00; untuk tahun 2016 sejumlah Rp8.200.000.000,00;

untuk

Rp8.900.000.000,00;

untuk

Rp4.400.000.000,00.

tahun

2017

sejumlah

tahun

2018

sejumlah

ep

ka

lik

DAU pada tahun 2014 sejumlah Rp4.500.000.000,00; untuk tahun

ub

m

ah

 Bahwa Uang yang diserahkan kepada YAMANI untuk sumber dana

 Bahwa Sumber uang itu gabungan dari penyedia barang/jasa di

ah

Tulungagung, sedangkan yang khusus bersumber dari Terdakwa

tahun

2016

sejumlah

on

Halaman94dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

gu A

es

Rp2.952.000.000,00;

ng

M

sejumlah

R

yaitu tahun 2014 sejumlah Rp60.000.000,00; untuk tahun 2015

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Rp1.509.000.000,00; tahun 2017 sejumlah Rp1.130.000.000,00; sedangkan tahun 2018 saksi belum mendapatkan datanya.

ng

 Bahwa Terkait dengan perbedaan jumlah uang yang diterima oleh

YAMANI saksi terangkan bahwa pada prinsipnya DAU itu dari total yang diberikan ke dinas ada partisipasi sebesar 10% jadi data yang

gu

saksi ambil dari staf kemudian dikalikan dengan 10% (dari pagu

anggaran) jadi saksi tidak bisa menjelaskan secara detil karena data

harus menyetorkan 10% sehingga saksi hanya tinggal kali kan saja.  Bahwa

Pada

tahun

2014

saksi

diberikan

uang

sejumlah

ub lik

ah

A

tersebut saksi peroleh dari staf dan setiap kali pengurusan DAU

Rp100.000.000,00, untuk tahun 2015 sejumlah Rp125.000.000,00; untuk tahun 2016 sejumlah Rp150.000.000,00; tahun 2017 sejumlah

am

Rp150.000.000,00 dan tahun 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 yang berasal dari belanja modal

ep

 Bahwa Selain itu saksi juga menerima dari belanja rutin yaitu untuk

ah k

tahun 2014 sejumlah Rp75.000.000,00; untuk tahun 2015 sejumlah Rp85.000.000,00; untuk tahun 2016 sejumlah Rp100.000.000,00;

In do ne si

R

dan untuk tahun 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 dengan total

sejumlah Rp360.000.000,00 tidak saksi pergunakan namun saksi

A gu ng

simpan kemudian karena saat itu Sekda membutuhkan uang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sekda.

 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang terkait dengan proyek atau dari kontraktor kepada SUKARJI

 Bahwa Yang menentukan fee 10% adalah permintaan dari bidang keuangan sebagai sekretaris TAPD

lik

kontraktor jika saksi tidak bisa memberikan jaminan bagi pihak yang memberikan dana partisipasi bisa mendapatkan proyek termasuk kepada Terdakwa.

ub

m

ah

 Bahwa Dari awal saksi sudah memberikan informasi kepada

 Bahwa Saksi melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait dengan

ep

ka

permintaan fee untuk pengurusan anggaran sehingga SYAHRI MULYO pasti mengetahui tentang penagihan dan pembayaran fee

ah

tersebut.

M

dia sudah mengetahui berapa jumlah 10% nya yang harus SUKARJI

on

Halaman95dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

sediakan.

es

R

 Bahwa SUKARJI sudah mengetahui jumlah anggaran DAU sehingga

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Terhadap keterangan SUTRISNO, Terdakwa memberikan bantahan

bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah berhubungan secara langsung

ng

atau melakukan pembicaraan dengan Bupati SYAHRI MULYO, Terdakwa hanya sekali pernah datang sewaktu acara mantu. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan SYAHRI MULYO.

gu

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa membenarkan atau

menolak, namun secara eksplisit SYAHRI MULYO yang mengatakan

Atas keterangan saksi SUTRISNO tersebut, Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya

ub lik

ah

A

meminjam uang jadi menurut saksi hal itu pasti ada komunikasi.

10) Saksi YAMANI ;

Tempat lahir Tulungagung, Umur 52 tahun, Tanggal lahir 5Agustus

am

1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jl. Mayjend Sungkono Gang III No. 19 Tulungagung

Kabupaten

Tulungagung

Jawa

Timur,

ep

Kecamatan

ah k

Pekerjaan PNS/Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung,

sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

In do ne si

R

Pendidikan S1. Memberikan keterangan di persidangan di bawah

A gu ng

 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.

 Bahwa

Saksi

sebagai

Kasubbag

Perencanaan

pada

Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

 Bahwa Tugas saksi yaitu merencanakan program dan kegiatan di mengevaluasi

Keuangan

hasil-hasil

dan

Aset

program

dan

Daerah

(BPKAD),

kegiatan

lik

Pengelolaan

serta

mempertanggungjawabkan laporan BPKAD.

 Bahwa Secara umum BPKAD tugasnya menyiapkan anggaran.

ub

m

ah

Badan

 Bahwa Saksi menjadi Kasubag perencanaan sejak Juni 2016 sampai  Bahwa

ep

ka

dengan sekarang.

Saksi tidak kenal dengan

Terdakwa

namun

pernah

ah

mendengar Terdakwa sebagai seorang kontraktor yang biasa

M

 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengaturan proyek di

on

Halaman96dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

Kabupaten Tulungagung

es

R

mengerjakan proyek di Blitar dan Tulungagung.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya penerimaan uang dari kontraktor.

ng

 Bahwa Saksi mengetahui adanya penerimaan uang di BPKAD dari SUKARJI.

 Bahwa SUKARJI adalah staf dari SUTRISNO di Dinas PU.

gu

 Bahwa Yang saksi ketahui, biasanya SUKARJI mengirimkan uang ke

 Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1

Agustus 2018 nomor 7 yaitu “Benar bahwa untuk fee proyek yang bersumber dari APBD biasanya dipungut sebesar 10%, dan atas

ub lik

ah

A

BPKAD.

pungutan fee sebesar 10% tersebut, atas perintah HENDRY SETYAWAN saya menerima setoran-setoran tersebut dari sdr.

am

SUKARJI pegawai di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Sedangkan untuk fee DAK yang juga dipungut sebesar 10% dan Banprov

ep

ah k

dipungut sebesar 10%, saya tidak mengetahui aliran dana nya kemana”.

R

 Bahwa Sepengetahuan saksi, SUKARJI mengirimkan uang ke bupati

SYAHRI

MULYO

dan

A gu ng

kepemimpinan

In do ne si

BPKAD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat saat

SETYAWAN selaku kepala BPKAD.

HENDRY

 Bahwa Saksi mengetahui fee sebesar 10 % tersebut dari SRI PRAMUNI.

 Bahwa HENDRY SETYAWAN adalah kepala BPKAD.

 Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara tunai dari SUKARJI.

 Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah uangnya. Uang yang

lik

lima puluh ribuan dengan jumlah milyaran.

 Bahwa Uang tersebut diberikan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pertama di bulan April-Mei, sedangkan pemberian kedua saat

ub

m

ah

diserahkan ditempatkan dalam kardus dalam pecahan seratus dan

ka

perubahan APBD yaitu sekitar bulan November.

ep

 Bahwa Sebelum tahun 2016 saksi tidak mengetahui adanya penerimaan uang ke BPKAD.

ah

 Bahwa Pada tahun 2018 saksi menerima uang dalam kardus dari

es

R

SUKARJI yang kemudian atas perintah HENDRY SETYAWAN

on

Halaman97dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

diserahkan kepada pihak lain yaitu kepada :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

o Ketua DPRD sejumlah Rp500.000.000,00 yang dititipkan ke sekretariat dewan

ng

o Bupati Tulungagung SYAHRI MULYO sebesar Rp500.000.000,00

diserahkan melalui Ajudan Bupati yaitu TEGUH. Saksi yang menyerahkan sendiri kepada TEGUH.

gu

o Sekda sebesar Rp50.000.000,00

o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp125.000.000,00 per

Rp750.000.000,00 pada tahun 2018 secara langsung di serahkan oleh HENDRY SETIAWAN

ub lik

ah

A

bulan sejak Januari 2018 sampai dengan Juni 2018, total

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1 Agustus 2018 nomor 7 poin 10 yaitu “Pada penerimaan fee proyek

am

APBD Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2017 uang-uang tersebut

kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN

ep

untuk saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat

ah k

adalah: o Bupati

Tulungagung

sdr.

SYAHRI

MULYO

sebesar

In do ne si

R

Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp.

A gu ng

300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per bulan sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, total Rp.1.500.000.000 pada tahun 2017 secara langsung di serahkan

lik

o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar

ub

m

ah

oleh HENDRY SETIAWAN

Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

ka

o Badan

Anggaran

DPRD

Kab.

Tulungagung

sebesar

Rp.

ep

190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua

o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan

on

Halaman98dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

dan perintah HENDRY SETIAWAN”

es

tersebut)

R

ah

Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1

Agustus 2018 nomor 7 poin 11 yaitu “Pada penerimaan fee proyek

ng

APBD Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2016 uang-uang

tersebut kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN untuk saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat

gu

adalah:

o Bupati

Tulungagung

sdr.

SYAHRI

MULYO

sebesar

o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp. 300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

ub lik

ah

A

Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

am

o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per bulan sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, total

ep

Rp.1.500.000.000 pada tahun 2016 secara langsung di serahkan

ah k

oleh HENDRY SETIAWAN

o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan

In do ne si

R

kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD.

o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar

A gu ng

Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

o Badan

Anggaran

DPRD

Kab.

Tulungagung

sebesar

Rp.

190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua

Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar tersebut).

o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan

lik

o Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1 Agustus 2018 nomor 7 poin 12 yaitu “Pada penerimaan fee proyek APBD

ub

Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2015 uang-uang tersebut

m

ah

dan perintah HENDRY SETIAWAN”

kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN untuk

ka

saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat

ah

o Bupati

ep

adalah:

Tulungagung

sdr.

SYAHRI

MULYO

sebesar

o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp.

on

Halaman99dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

es

R

Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

ng

o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per bulan sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, total Rp.1.500.000.000 pada tahun 2015 secara langsung di serahkan

gu

oleh HENDRY SETIAWAN.

o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan

o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN o Badan

Anggaran

DPRD

ub lik

ah

A

kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD

Kab.

Tulungagung

sebesar

Rp.

190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua

am

Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar tersebut)

ep

o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan

ah k

dan perintah HENDRY SETIAWAN”  Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 1

In do ne si

R

Agustus 2018 nomor 7 poin 13 yaitu “Pada penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan pada tahun 2014 uang-uang

A gu ng

tersebut kemudian di perintahkan oleh sdr. HENDRY SETIAWAN untuk saya serahkan kepada pihak-pihak antara lain yang saya ingat adalah:

o Bupati

Tulungagung

sdr.

SYAHRI

MULYO

sebesar

Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

o Wakil Bupati Tulungagung sdr. MARYOTO BIROWO sebesar Rp.

lik

o Sekda sebesar Rp. 50.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

ub

o APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp. 125.000.000. per

m

ah

300.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

bulan sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, total

ka

Rp.1.500.000.000 pada tahun 2014 secara langsung di serahkan

ep

oleh HENDRY SETIAWAN

ah

o HENDRY SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000. saya serahkan

o Ketua DPRD Kab. Tulungagung sdr. SUPRIONO sebesar

on

Halaman100dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

Rp.500.000.000. diserahkan melalui HENDRY SETIAWAN

es

R

kepada HENDRY SETIAWAN di ruangan Kepala BPKAD

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Anggaran

DPRD

Kab.

Tulungagung

R

o Badan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp.

190.000.000.- di serahkan dengan cara di ambil oleh Ketua

ng

Banggar ke kantor BPKAD. (saya lupa nama Ketua Banggar tersebut)

o Beberapa pihak lain yang saya tidak ingat, tergantung kebutuhan

gu

dan perintah HENDRY SETIAWAN”

 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang-uang tersebut ada yang

 Bahwa Pemberian-pemberian uang tersebut tidak saksi buatkan catatannya.

ub lik

ah

A

bersumber dari Terdakwa.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan SUTRISNO maupun antara Terdakwa dengan SYAHRI MULYO.

am

 Bahwa Saksi memberikan uang kepada TEGUH hanya satu kali sejumlah Rp500.000.000,00.

ah k

ep

 Bahwa Sepengetahuan saksi, SYAHRI MULYO memiliki 3 ajudan. Saksi tidak pernah memberikan uang kepada ajudan yang lain.

R

 Bahwa Saksi pernah menerima uang dari SUKARJI yaitu pada tahun Rp5.000.000.000,00;

untuk

tahun

A gu ng

sekitar

In do ne si

2018 sejumlah Rp3.500.000.000,00; untuk tahun 2017 jumlahnya 2016

sekitar

Rp3.800.000.000,00; untuk tahun 2015 sekitar Rp3.100.000.000,00 dan untuk tahun 2014 sejumlah Rp1.500.000.000,00.

 Bahwa Penggunaan uang tersebut adalah berdasarkan perintah dari HENDRY SETYAWAN. Yang saksi ingat yaitu sekitar bulan Mei 2018

diserahkan kepada SYAHRI MULYO sejumlah Rp500.000.000,00

melalui ajudan SYAHRI MULYO yaitu TEGUH. Untuk tahun 2017

ah

HENDRY SETYAWAN menyerahkan kepada SYAHRI MULYO

sekitar Rp1.000.000.000,00

pendistribusian uang tersebut.

ub

m

 Bahwa Saksi tidak diberikan uang honor atau jasa terkait dengan

semua keterangannya.

ep

ka

Terhadap keterangan saksi YAMANI tersebut, Terdakwa membenarkan

tahun, Tanggal lahir 2 Oktober 1976, Jenis kelamin Laki-laki,

ng

Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Perum

on

Halaman101dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Permata Jota A -12 RT.05/RW.04 Kel. Bago Kec. Tulungagung Kab.

es

R

11) Saksi OKI SAKTI NUGRAHA JATI, Tempat lahir Malang, Umur 43

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

sejumlah Rp1.000.000.000,00. Untuk tahun 2016 juga diberikan

Halaman 101


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jawa

Timur,

Pekerjaan

PNS

(Kasubbag.

R

Tulungagung

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bag.

Pembangunan di Setda Tulungagung dan Sekretaris ULP Kab.

ng

Tulungagung), Pendidikan S.2. Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan

gu

keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.

 Bahwa Saksi selaku Kasubbag. Bag. Pembangunan di Setda

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli 2018 nomor 20 yaitu “Kami di POKJA ULP mengetahui bahwa paket

ub lik

ah

A

Tulungagung dan Sekretaris ULP Kab. Tulungagung

pekerjaan tertentu telah menjadi milik perusahaan tertentu juga setelah penutupan masa lelang. Dari situ sudah diketahui misal

am

bahwa bahwa paket A sudah ditawar oleh perusahaan milik SUSILO maka pihak SUSILO yang menyiapkan perusahaan pendampingnya

ep

dan SONY tidak masuk untuk menawar. Begitu juga sebalinya, bila

ah k

SONY menawar paket B, maka sony menyiapkan perusahaan pendampingnya dan SUSILO juga tidak ikut menawar. Hal tersebut

In do ne si

R

dapat saya ketahui hanya dari paket pekerjaan yang besar saja,

sedangkan untuk paket pekerjaan yang kecil oleh Asosiasi kami di tidak

bisa

A gu ng

ULP

mendeteksi

ini

paket

milik

siapa

karena

perusahaannya sangat banyak, dan kami tidak hafal satu per satu”

 Bahwa

pekerjaan

hotmix

adalah

pekerjaan

spesialis

yang

mempersyaratkan harus memiliki atau menyewa AMP dan peralatanperalatan yang lain.

 Bahwa Saksi mendengar dari SUTRISNO bahwa pekerjaan tersebut

lik

Terdakwa.

 Bahwa Saksi mendengar hal itu sebelum proses lelang.

 Bahwa Pada akhirnya SONY SANDRA dan Terdakwa yang mengerjakan proyek tersebut.

ub

m

ah

secara umum yang akan mengerjakan adalah SONY SANDRA dan

ep

ka

 Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh SUTRISNO untuk menanyakan mengenai proses lelang.

ah

 Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan untuk memenangkan

M

 Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pemberian fee terkait

on

Halaman102dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

dengan pekerjaan namun besarannya saksi tidak mengetahui.

es

R

perusahaan tertentu yang ikut lelang.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi kenal dengan ARI KUSUMAWATI dan SANTOSO yaitu sebagai ketua asosiasi.

ng

 Bahwa ARI KUSUMAWATI dan SANTOSO pernah melakukan intervensi kepada saksi untuk memenangkan lelang. Biasanya kalau

ada proses pengadaan saat klarifikasi keduanya datang menemui

gu

saksi di kantor saksi untuk menanyakan siapa pemenangnya lalu saksi jawab masih dalam proses evaluasi.

Terdakwa adalah PT Tata Guna Matra, PT Jala Bumi Megah dan PT Moderna Teknik Perkasa.

ub lik

ah

A

 Bahwa Yang saksi ketahui perusahaan yang digunakan oleh

 Bahwa Saksi pernah diperika oleh Penyidik KPK sebanyak tiga kali. Sebelum saksi menandatangani BAP terlebih dahulu saksi baca dan

am

keterangan tersebut adalah benar.

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli

ep

ah k

2018 nomor 25 yaitu “Selama tahun 2018 perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias Embun mengerjakan paket pekerjaan

Paket

pekerjaan:

PELEBARAN

JALAN

RUAS

JALAN

In do ne si

o

R

sebagai berikut:

A gu ng

KARANGREJO - SENDANG (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT.

TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 7.895.999.000,00

o

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS

JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN

PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS

lik

Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 5.265.440.000,00. o

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS

ub

m

ah

JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON.

JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA

ep

ka

SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN

MEGAH

dengan

nilai

kontraknya

sebesar

Rp.

o

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS

ng

M

4.271.026.000,00

on

Halaman103dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK). Paket ini dikerjakan

es

BUMI

R

ah

BULUSARI (BK PROVINSI). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 4.767.800.000,00. Paket

pekerjaan:

PELEBARAN

JALAN

ng

o

RUAS

JALAN

PANJEREJO - SELOREJO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT.

TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontraknya sebesar Rp.

gu

3.936.866.000,00.

o

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS

dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar 4.930.003.000,00.

ub lik

ah

A

JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK). Paket ini

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli 2018 nomor 27 yaitu “Selama tahun 2017 perusahaan milik Sdr.

am

SUSILO PRABOWO alias Embun mengerjakan paket pekerjaan sebagai berikut:

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI

ep

o

ah k

- PAGERWOJO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.759.023.000,00 pekerjaan:

PENINGKATAN

JALAN

RUAS

JALAN

In do ne si

Paket

R

o

KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK). Paket ini dikerjakan oleh

A gu ng

PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.931.487.000,00

o

Paket pekerjaan: PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS

JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK). Paket ini dikerjakan

oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.364.903.000,00.

JALAN

ah

SAMBITAN

KEBOIRENG

-

DAN

BONO,

RUAS

RUAS

JALAN

JALAN

BESUKI

PAKISREJO

TUMPAKMERGO. Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA

ub

m

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS

lik

o

ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.089.714.000,00

ka

o

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS

ep

JALAN PUNJUL - PICISAN, RUAS JALAN GENDINGAN -

ah

BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN

KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) dengan nilai

on

Halaman104dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

kontrak sebesar Rp. 4.773.500.000,00

es

R

JARAKAN – MOJOARUM. Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS

R

o

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN

DESA

PLANDAAN,

RUAS

JALAN

BAGO

-

ng

PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING

), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG – SANAN. Paket ini dikerjakan oleh PT.

gu

JALA

BUMI

MEGAH

dengan

nilai

kontrak

5.214.146.000,00

Rp.

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS

JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA

BANGOAN. Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH

ub lik

ah

A

o

sebesar

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.992.349.000,00 o

Paket pekerjaan: PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS

am

JALAN

KARANGTALUN-NGUBALAN

(LANJUTAN),

JALAN

DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN

ep

JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI). Paket ini dikerjakan

ah k

oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.820.168.000,00

JALAN

BANDUNG

-

BESUKI

DAN

In do ne si

Paket pekerjaan: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS

R

o

RUAS

JALAN

A gu ng

TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak

sebesar Rp. 4.448.353.000,00.

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Juli 2018 nomor 29 yaitu “Selama tahun 2016 perusahaan milik Sdr. SUSILO PRABOWO alias Embun mengerjakan paket pekerjaan

pekerjaan:

PENINGKATAN

JALAN

RUAS

lik

Paket

SUMBERDADAP

-

APAKBRONDOL,

APAKBRONDOL

-

PLANDIREJO,

RUAS

RUAS

ub

o

m

ah

sebagai berikut:

JALAN JALAN JALAN

PUCANGLABAN - MOLANG (DAK). Paket ini dikerjakan oleh PT. BUMI

MEGAH

18.795.455.000,00

ah

o

dengan

nilai

kontrak

sebesar

Rp.

ep

ka

JALA

Paket pekerjaan: pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS

PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS

on

Halaman105dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

JALAN PAGERWOJO – BENDUNGAN. Paket ini dikerjakan oleh

es

R

JALAN KIDANGAN - PURWOREJO, RUAS JALAN GAMBIRAN -

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.298.273.000,00

Paket pekerjaan: OVERLAY RUAS JALAN SRIKATON –

ng

o

KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG –

gu

DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP

SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8,

LEMBU PETENG (BK). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.965.669.000,00 o

ub lik

ah

A

PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR

Paket pekerjaan: OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III

& V,

JL.

P. SUDIRMAN IV,

JL.

DR. WAHIDIN

am

SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN

SELATAN,

JL.

MASTRIP

I,

RUAS

JL.

ep

PLOSOKANDANG-TUNGGULSARI (DAK+). Paket ini dikerjakan

ah k

oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.046.963.000,00

Paket pekerjaan: OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-

In do ne si

R

o

CATUT (DAK+). Paket ini dikerjakan oleh PT. JALA BUMI

A gu ng

MEGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.211.198.000,00

o

Paket pekerjaan: OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK,

JL.

TAWANG-PAGERSARI,

TUMPAKNONGKO

(DAK+)

JL.

tertanggal

KARANGTALUN14-10-2016

dengan

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+). Paket ini

lik

sebesar Rp. 6.041.114.000,00.

 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya fee dari Terdakwa kepada SYAHRI MULYO maupun kepada Dinas PUPR Kabupaten

ub

m

ah

dikerjakan oleh PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak

Tulungagung

ka

 Bahwa Saksi tidak mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan

ep

SUTRISNO maupun kepada SYAHRI MULYO

M

 Bahwa Pelelangan yang dilakukan adalah terbuka untuk umum.

ng

 Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang

on

Halaman106dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :

es

pekerjaan.

R

ah

 Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk meminta

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Barang bukti no 29 berupa 1 (satu) lembar print out terdapat

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT. Moderna Tehnik

ng

Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.

Barang bukti no 32 berupa 1 (satu) lembar print out dokumen

gu

yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.

Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

12) Saksi AGUNG PRAYITNO ;

ub lik

ah

A

Terhadap keterangan saksi OKI SAKTI NUGRAHA JATI tersebut,

Tempat lahir Tulungagung, Umur 37 tahun, Tanggal lahir 2 Desember

am

1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat

tempat

tinggal

Dsn.

Krajan

Dusun

Bolorejo

Kauman

ep

Tulungagung, Pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan SMU. Memberikan

ah k

keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.

In do ne si

R

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan

A gu ng

 Bahwa Saksi dikenalkan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa sekitar tanggal 22 Mei 2018 di rumah Terdakwa di Blitar.

 Bahwa Saksi diminta oleh SUTRISNO untuk memberikan nomor telepon saksi kepada Terdakwa dan diminta untuk menunggu telepon dari Terdakwa untuk mengambil uang.

 Bahwa Setelah rapat tim sukses di pendopo rumah dinas SYAHRI

lik

kemudian yang datang adalah SUTRISNO. Setelah itu saksi diajak ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil SUTRISNO untuk dikenalkan dengan Terdakwa.

ub

m

ah

MULYO, saksi diperintahkan oleh SYAHRI MULYO untuk menunggu

 Bahwa Saat dikenalkan, SUTRISNO mengatakan “Ini Pak Embun,

ep

ka

Pak AGUNG tolong nomornya dikasih ke Pak SUSILO”. Saksi lupa detil apa yang dikatakan oleh SUTRISNO, saksi hanya dikenalkan

ah

dengan Terdakwa kemudian dimintai nomor telepon. Setelah itu saksi

M

 Bahwa Selang dua hari setelah perkenalan itu kira-kira tanggal 24

ng

atau 25 Mei 2018, saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan

on

Halaman107dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

mengatakan “Mas AGUNG ndak ke Blitar?” lalu saksi jawab “Ya Pak

es

R

langsung diajak pulang lagi.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sore”. Kemudian sore harinya saksi ke rumah Terdakwa dan diberikan kontong kresek, saat itu Terdakwa mengatakan “Ini lima

ng

ratus mas” yang maksudnya adalah lima ratus juta rupiah. Setelah itu

uangnya saksi bawa ke rumah SYAHRI MULYO dan saksi serahkan kepada SYAHRI MULYO.

gu

 Bahwa Saat saksi memberikan uang itu kepada SYAHRI MULYO saksi mengatakan “Kata Pak EMBUN ini lima ratus”

MULYO terkait dengan jumlah uangnya.

 Bahwa Beberapa hari kemudian saksi ditelepon oleh SUTRISNO

ub lik

ah

A

 Bahwa Setelah penyerahan itu tidak ada komplain dari SYAHRI

dengan mengatakan “Mas AGUNG ambil duit lagi ke Pak EMBUN” karena saksi masih ada kerjaan lalu saksi jawab “Saya nggak bisa,

am

nanti kalau sudah anu saya tak telpon pak EMBUN soalnya ini belum ada telepon dari SYAHRI MULYO maupun Pak SUSILO”. Selang

ep

sehari kemudian saksi ambil uang di rumah Terdakwa.

ah k

 Bahwa Saksi mengambil uang di rumah Terdakwa sebanyak 3 kali,

R

yaitu yang pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

In do ne si

rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas perintah dari SUTRISNO kemudian uangnya saya

A gu ng

serahkan kepada SYAHRI MULYO di rumahnya. Saksi tidak menghitung uangnya tetapi atas pemberitahuan dari Terdakwa. Kemudian yang terakhir saksi mengambil uang lagi dari Terdakwa

pada tanggal 6 Juni 2018 atas perintah langsung dari SYAHRI MULYO.

 Bahwa Saksi adalah tim suksesnya SYAHRI MULYO.

lik

karena saksi membeli komoditas tambang SYAHRI MULYO sebelum menjadi bupati dan sering kumpul sehingga saksi menjadi dekat dengan SYAHRI MULYO.

ub

m

ah

 Bahwa Awal mula saksi kenal dengan SYAHRI MULYO adalah

 Bahwa Pengambilan uang tanggal 6 Juni 2018 adalah atas perintah

ep

ka

SYAHRI MULYO, kemudian saksi menelpon Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada di tempat kemudian saksi diminta oleh Terdakwa

ah

untuk

menemui

istri

Terdakwa,

setelah

itu

istri

Terdakwa

ng

 Bahwa Total uang yang saksi ambil dari Terdakwa adalah

on

Halaman108dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

es

M

rupiah).

R

menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa.  Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANDRIYANI.

ng

 Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang saksi ambil dari Terdakwa

itu uang apa, namun saat pengambilan uang yang kedua SUTRISNO mengatakan bahwa uang itu adalah hutang Terdakwa kepada

gu

SYAHRI MULYO.

 Bahwa Saat mengambil uang yang terakhir yaitu tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari istri Terdakwa setelah keluar dari gudang kemudian saksi ditangkap oleh KPK.

ub lik

ah

A

 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa.

 Bahwa Setelah saksi dikenalkan dengan Terdakwa sampai dengan

am

proses pengambilan uang dari Terdakwa, SUTRISNO beberapa kali menghubungi saksi.

 Bahwa Terkait dengan percakapan saksi dengan SYAHRI MULYO

ah k

ep

tanggal 5 Juni 2018 pada pokoknya SYAHRI MULYO meminta agar tiarap dan pengambilan uang ke Terdakwa tidak dilakukan pada

R

tanggal itu karena masih rawan kalau ada KPK. Yang kemudian

In do ne si

pengambilannya ditunda dan baru diambil tanggal 6 Juni 2018.

A gu ng

 Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018 tersebut saksi diperintahkan oleh

SUTRISNO untuk mengambil uang namun saksi merasa takut kemudian SUTRISNO mengatakan “Nggak usah takut, nggak ada itu petugas-petugas di Tulungagung” selanjutnya pada besok harinya saksi mengambil uang tersebut dari Terdakwa.

 Bahwa Tanggal 5 Juni 2018 malam, saksi sempat berbicara dengan SYAHRI MULYO bahwa SYAHRI MULYO berkeinginan agar

lik

juga difungsikan sebagai posko pemenangan.

 Bahwa atas informasi dari SYAHRI MULYO tersebut kemudian saksi teruskan kepada SUTRISNO agar tiarap dan tidak melakukan komunikasi lewat telepon.

ub

m

ah

sebagian uang untuk pemilihan disimpan di gudang milik saksi yang

ep

ka

 Bahwa Saksi sempat curiga dengan perintah untuk mengambil uang ke Terdakwa sehingga saat pengambilan uang yang kedua saksi

ah

sempat menyampaikan kepada SYAHRI MULYO “Mas kalau soal

es

R

uang jangan saya” kemudian SYAHRI MULYO menjawab “Siapa

on

Halaman109dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

lagi?, ambillah, tolong aku” sehingga saksi tidak menolak.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Dalam percakapan tanggal 5 Juni 2018 yang diperdengarkan tersebut, saksi menerangkan:

Yang dimaksud dengan “etan” adalah ke Blitar yaitu ke rumah

ng

o

Terdakwa untuk mengambil uang.

o

Terkait perintah dari SYAHRI MULYO untuk antisipasi yaitu saksi

gu

diminta untuk hati-hati, dan saksi pernah ke rumah Terdakwa namun salah karena belum hafal.

sejumlah kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). DWI pernah menyampaikan kepada saksi bahwa jika SYAHRI MULYO

ub lik

ah

A

 Bahwa Selain dari Terdakwa saksi pernah menerima uang dari DWI

akan kampanye dia akan menyumbang.

 Bahwa Setelah ada OTT tersebut saksi baru mengetahui jika

am

Terdakwa punya banyak proyek di Tulungagung.

 Bahwa Keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP sudah benar sebelum

menandatangani

BAP

tersebut

saksi

sudah

ep

dan

ah k

membacanya terlebih dahulu.

R

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 21 Juni

In do ne si

2018 nomor 13 yaitu “Sekitar pukul 11.53 WIB, saya melakukan

A gu ng

komunikasi dengan RENDRA selaku ajudan SYAHRI MULYO. Pada

saat itu, handphone RENDRA diserahkan kepada Sdr. SYAHRI MULYO. SYAHRI MULYO berkata kepada saya: “Orang odo-odo itu

ya ada, tapi didatangi dimana ya nggak tahu, nyatanya ya gitu”, namun saya tidak mengerti maksudnya. Kemudian saya jawab

“Mauku itu kita sewa perumahan, karena ini yang disasar rumah pribadi. Apa nanti saya ambil terus saya amankan disana”, maksud

lik

terkait pilkada sebaiknya disimpan di rumah sewa saja, jangan rumah saya. Nanti uang akan saya amankan dan taruh di rumah sewa. Selanjutnya SYAHRI MULYO berkata bahwa saya yang bertugas

ub

m

ah

saya adalah uang yang berasal dari kontraktor untuk dibagi-bagikan

mengamankan, tetapi urusan yang di Blitar sedang dipantau. Saya

ep

ka

pun menjawab bahwa saya akan ke Blitar tanpa telepon terlebih dahulu dan langsung masuk rumah Sdr. SUSILO PRABOWO alias

ah

EMBUN. Selanjutnya, Sdr. SYAHRI MULYO mengatakan bahwa

M

sudah denger tapi arahnya nggak tahu kemana. Tapi yang jelas yang

ng

di warning kader partai”, yang saya pahami bahwa SYAHRI MULYO

on

Halaman110dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

mendapat informasi dari DPP PDI-Perjuangan untuk berhati-hati.

es

R

“orang kulon saja bilang tiarap, berarti kan sebenarnya yang Jakarta

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Kemudian saya katakana “Iya, Bupati Purbalingga juga. Makanya

kemarin keadaan ngetan juga saya video. Langsung mbalik beberapa

ng

kali. Makanya kalau kesana saya pasti gonta-ganti mobil. Pokoknya

santai saja”, maksud saya adalah saat saya di Blitar saya juga

memantau keadaan sehingga SYAHRI MULYO tidak usah khawatir.

gu

Selanjutnya SYAHRI MULYO berkata “Ya, pokoknya urusen”, yang saya pahami bahwa Sdr. SYAHRI MULYO mempercayakan saya

 Bahwa Terkait dengan perkataan SYAHRI MULYO “Orang odo-odo

itu ya ada, tapi didatangi dimana ya nggak tahu, nyatanya ya gitu” saksi mengaku tidak mengerti

ub lik

ah

A

mengambil uang di Blitar”.

 Bahwa Terkait dengan perkataan SYAHRI MULYO “bahwa saya

am

yang bertugas mengamankan, tetapi urusan yang di Blitar sedang dipantau”

memang

SYAHRI

MULYO

meminta

saksi

untuk

ep

mengamankan pengambilan uang dari Terdakwa dan SYAHRI

ah k

MULYO mengatakan bahwa Blitar sedang dipantau oleh KPK.  Bahwa Maksud saksi mengatakan “Saya akan ke Blitar tanpa telepon

In do ne si

R

terlebih dahulu dan langsung masuk rumah Sdr. SUSILO PRABOWO

alias EMBUN” adalah agar tidak ada percakapan karena takut

A gu ng

disadap karena hal itu berhubungan dengan uang.

 Bahwa Terkait dengan perkataan SYAHRI MULYO “orang kulon saja

bilang tiarap, berarti kan sebenarnya yang Jakarta sudah denger tapi

arahnya nggak tahu kemana. Tapi yang jelas yang di warning kader partai”

saksi

tidak

mengerti

karena

SYAHRI

MULYO

tidak

menjelaskan siapa orang kulon itu, kemudian saksi mengatakan

lik

maka saksi menunggu perintah dari SYAHRI MULYO saja.  Bahwa Terkait dengan perkataan saksi “Iya, Bupati Purbalingga juga” maksudnya adalah karena waktu itu Bupati Purbalingga kena OTT.

ub

m

ah

bahwa jika keadaan untuk mengambil uang tidak memungkinkan

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 21 Juni

ep

ka

2018 nomor 15 yaitu “Bahwa sepengetahuan saya Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN memberikan uang kepada Sdr. SYAHRI

ah

MULYO karena terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh

M

Tulungagung, namun saya tidak mengetahui proyek mana saja yang

Halaman111dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

nama perusahaan yang digunakan oleh Sdr. SUSILO PRABOWO”.

on

ng

telah, sedang atau akan dikerjakan. Saya juga tidak mengetahui

es

R

Sdr. SUSILO PRABOWO alias EMBUN di Dinas PUPR Kabupaten

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Terkait dengan perintah SYAHRI MULYO untuk tiarap dan hati-hati kemudian diinformasikan kepada SUTRISNO. Saksi

tidak

menerima

uang

sebagai

ng

 Bahwa

pengambilan uang dari Terdakwa.

imbalan

atas

 Bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa saksi terima secara

gu

tunai.

 Bahwa Antara tahun 2016 s.d. 2017 Saksi mendapat pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

 Bahwa Awalnya saksi kenal dengan DWI BASUKI karena sering

ub lik

ah

A

 Bahwa Saksi kenal dengan SUTRISNO sejak tahun 2016

menyewa excavator, kemudian saksi dibuatkan CV dan diajari untuk

am

mengerjakan proyek.

 Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung dari DWI BASUKI, saksi diminta untuk menandatangani kontrak.

ah k

ep

 Bahwa Proyek yang saksi kerjakan tahun 2016 nilainya sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek

saksi yang digunakan.

In do ne si

R

irigasi. Untuk tahun 2017 saksi tidak ikut lelang tetapi perusahaan

A gu ng

 Bahwa Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut saksi tidak pernah menghubungi SUTRISNO.

 Bahwa Pada tahun 2016 SUTRISNO sudah mengetahui jika saksi teman dekat SYAHRI MULYO.

 Bahwa Pada tahun 2017 saksi tidak pernah menerima uang dari DWI BASUKI untuk diserahkan kepada SYAHRI MULYO.

 Bahwa Pada bulan Mei 2018 saksi pernah menerima uang dari DWI

lik

 Bahwa Dalam setiap pengambilan uang dari Terdakwa, saksi tidak pernah ngobrol atau berbicara dengan Terdakwa, setelah diserahkan kemudian saksi langsung pulang.

ub

m

ah

BASUKI sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

ka

 Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang yang saksi ambil dari

ep

Terdakwa

 Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang

R

ah

ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :

ng

M

hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card

on

Halaman112dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

terpasang dengan nomor 6281332957688

es

 Barang bukti no 12 berupa 1 (satu) buah handphone berwarna

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Barang bukti no 13 berupa 1 (satu) buah handphone bertuliskan

OPPO dual sim card Tipe CPH1725, dengan 1 sim card terpasang

ng

dengan nomor 081515857258, dengan password 0102

 Barang bukti no 14 berupa 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

gu

a. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan

Terhadap keterangan saksi AGUNG PRAYITNO tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

13) Saksi WINDHA PARAMITHA ;

ub lik

ah

A

b. 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00

am

Tempat lahirNganjuk, Umur 32 tahun, Tanggal lahir 10 Juli 1986, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat

ep

tempat tinggal Jl. Wilis I No.9 RT.003/RW.001 Kelurahan Ganungkidul

ah k

Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atau Perumahan BTN Melati Blok M No. 1 Kelurahan Kepanjen Kidul Kecamatan Blitar

In do ne si

R

Kota Blitar, Pekerjaan Swasta (Teller di Bank MayBank Indonesia KCP

Blitar), Pendidikan S-1. Memberikan keterangan di persidangan di

A gu ng

bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.

 Bahwa Saksi bekerja sebagai teller di Maybank KCP Blitar yang melayani

pelanggan

untuk

menarik

tunai,

pemindahbukuan.

transfer

maupun

lik

Maybank KCP Blitar.

 Bahwa Pada bulan Mei 2018, Terdakwa sering menarik uang tunai yaitu

di

akhir

Mei

2018

ada

penarikan

ub

m

ah

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah prioritas

tunai

sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima

ep

ka

ratus juta rupiah).

 Bahwa Pada waktu penarikan uang tersebut Terdakwa melalui GM

ah

saksi yaitu HENDRI, kemudian HENDRI memberitahu kepada saksi

M

uangnya kemudian setelah uang siap Terdakwa kemudian datang ke

on

Halaman113dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

kantor saksi membawa cek.

es

R

bahwa akan ada tarik tunai 1 miliar dan meminta saksi menyiapkan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 19 Juni 2018 nomor 9 yaitu :

Pada tanggal 30 Mei 2018 saya pernah diperintahkan oleh Sdri.

ng

o

ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya

untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar

gu

Rp. 1 Miliar. Seingat saya waktu itu Sdr. SUSILO PRABOWO datang sendiri ke kantor bank MayBank KCP Blitar dengan

yang menyerahkan uang Rp.1 Miliar tersebut ke Sdr. SUSILO PRABOWO. Namun seingat saya penyerahan uangnya dilakukan

ub lik

ah

A

membawa lembar cek pencairan dananya. Saya tidak ingat siapa

di bank MayBank KCP Blitar. o

Pada tanggal 31 Mei 2018, saya pernah diperintahkan oleh Sdri.

am

ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar

ep

Rp. 500 juta. Saya tidak ingat bagaimana penyerahan uang

ah k

tersebut diserahkan kepada Sdr. SUSILO PRABOWO, apakah diserahkan di dalam kantor bank MayBank KCP Blitar atau di

In do ne si

o

R

rumah Sdr. SUSILO PRABOWO

Pada tanggal 4 Juni 2018, saya pernah diperintahkan oleh Sdri.

A gu ng

ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya

untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar Rp. 1 Miliar. Pada tanggal tersebut saya diperintahkan Sdr. HENDRY untuk menemaninya mengantarkan uang tersebut ke

rumah Sdr. SUSILO PRABOWO di Jl. Cemara No.42 Kota Blitar. Pengantaran uang dilakukan pada Pkl.14.00 WIB, yang turut mengantar uang tersebut ke rumah Sdr. SUSILO PRABOWO

lik

ah

tersebut adalah diri saya, Sdr. HENDRY selaku atasan saya, 1 orang petugas pengaman dari Polri, dan 1 orang driver yang

ub

m

bernama Sdr. ARIADI. Pada saat kami tiba di rumah Sdr. SUSILO untuk mengantarkan uang Rp.1 Miliar yang menerima

ka

uang tersebut adalah Sdr. SUSILO PRABOWO langsung. Cek

ep

pencairan dana atas uang tersebut sudah diberikan terlebih

ah

dahulu oleh Sdr. SUSILO PRABOWO di pagi hari dengan

Pada tanggal 6 Juni 2018, saya pernah diperintahkan Sdri.

ng

M

ERIKA DWI WAHYUNI selaku Service Manager di kantor saya

on

Halaman114dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

untuk mencairkan dana milik Sdr. SUSILO PRABOWO sebesar

es

o

R

mendatangi kantor bank MayBank KCP Blitar

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Rp. 1,5 Miliar dan Rp.500 Juta. Pada tanggal tersebut di pagi hari

Pkl.08.00 WIB ada orang Pemda Blitar datang ke kantor

ng

MayBank dengan membawa cek pencairan dana milik SUSILO

PRABOWO sebesar Rp.500 Juta, namun saya tidak ingat

namanya siapa. Seingat saya orang Pemda tersebut adalah laki-

gu

laki, berusia sekitar 40 tahunan, dan rambutnya lurus rapih. Orang Pemda tersebut juga setahu saya merupakan tetangga

A

rumah dengan driver di kantor saya, Sdr. ARIADI. Orang tersebut

mengatakan ingin mencairkan uang tersebut namun dari pihak

ub lik

ah

bank MayBank belum siap untuk menyediakan dananya sehingga

orang Pemda tersebut kami minta datang kembali pada Pkl.12.00 siang untuk mengambil uangnya. Kemudian pada Pkl.12.00 siang

am

orang Pemda tersebut datang lagi dan saya serahkan uang Rp.500 Juta sesuai dengan isi cek pencairan kepadanya

ep

Dengan jumlah total penarikan yaitu Rp4.500.000.000,00 (empat

ah k

miliar lima ratus juta rupiah)

 Bahwa Keterangan dalam formulir penarikan uang tersebut adalah

In do ne si

R

untuk operasional

 Bahwa Untuk penarikan tanggal 30 dan 31 Mei 2018 uang

A gu ng

diserahkan di kantor Maybank, sedangkan penarikan tanggal 4 Juni 2018 diantar ke rumah Terdakwa oleh saksi dan HENDRI dan diterima oleh Terdakwa sendiri.

 Bahwa Di rekening Maybank ada yang atas nama Terdakwa sendiri dan ada yang atas nama perusahaannya yaitu PT Moderna Teknik Perkasa

ah

sudah menjadi nasabah Maybank.

lik

 Bahwa Pada tahun 2013 saat saksi pindah ke KCP Blitar Terdakwa  Bahwa Terdakwa sudah biasa mengambil uang dalam jumlah besar

ub

m

 Bahwa Uang yang ditarik dari Maybank ada ban uangnya

 Bahwa Penarikan uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar

ep

ka

lima ratus juta rupiah) ditarik dari rekening atas nama PT Moderna Teknik Perkasa.

Terhadap keterangan saksi WINDHA PARAMITHA tersebut, Terdakwa

ah

es

R

membenarkan semua keterangannya.

on

Halaman115dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

14) Saksi HENDRY SETYAWAN ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 115


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk /17 September 1959, Umur: 59 Tahun,

Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl.

ng

A. Yani Timur No. 16, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, (Sesuai

KTP), Agama: Islam, Pekerjaan: PNS/ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pendidikan: S-2 Kebijakan Publik

gu

Universitas Merdeka Malang. Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa

Saksi

dalam

keadaan

sehat

dan

siap

keterangan.

memberikan

ub lik

ah

A

PERSIDANGAN TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018

 Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.

 Bahwa Saksi merupakan kepala BPKAD Tulungagung sejak agustus

am

tahun 2013.

 Bahwa JPU MEMBACAKAN ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK •

ep

ah k

2016, 2017, 2018.

Anggaran Pembangunan Fisik 2016, antara lain yaitu: Sumber Dana Alokasi Khusus/DAK (Nasional) dengan nilai

R

65.302.033.000. (tambahan).

Sumber Dana BP/Bantuan Provinsi (Provinsi) dengan nilai

A gu ng

anggaran sebesar Rp. 75.000.000.000.

Sumber APBD (Kabupaten) dengan nilai anggaran sebesar

Rp. 84.148.781.000.

Proyek untuk anggaran 2017, antara lain yaitu: 

In do ne si

anggaran sebesar Rp. 83.513.589.000. (regular) dan Rp.

Sumber Dana Alokasi Khusus/DAK (Nasional) dengan nilai

anggaran sebesar Rp. 52.865.095.000. (penugasan).

lik

Sumber Dana BP/Bantuan Provinsi (Provinsi) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000.

Sumber APBD (Kabupaten) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.132.200.000.

Proyek untuk anggaran 2018, antara lain yaitu: 

Sumber Dana Alokasi Khusus/DAK (Nasional) dengan nilai

ep

ka

ub

m

ah

ah

anggaran sebesar Rp. 2.078.442.000. (reguler) dan Rp.

Sumber Dana BP/Bantuan Provinsi (Provinsi) dengan nilai

on

Halaman116dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000.

es

M

R

91.849.500.000. (penugasan).

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sumber APBD (Kabupaten) dengan nilai anggaran sebesar

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 58.200.000.000.

ng

Atas hal ini saksi membenarkannya.

 Bahwa Saksi kenal dengan YAMANI yang merupakan kasubag program / staf saksi.

gu

 Bahwa Saksi mengetahui adanya fee proyek untuk proyek pekerjaan

di PUPR Tulungagung yang diberikan kepada Bupati Tulungagung,

diberikan kepada Bupati Tulungagung dititipkan ke DPKAD Tulung agung yang diberikan oleh SUKARJI melalui pak YAMANI selaku staf

ub lik

ah

A

namun untuk angka pastinya saksi tidak mengetahui. Fee yang

saksi di DPKAD.

 Bahwa Saksi pernah mendengar angka 10% fee pekerjaan di PUPR

am

Tulungagung, namun secara praktiknya saksi tidak tahu. Memang fee 10% dibebankan untuk pekerjaan di PUPR Tulungagung namun

ep

terkadang uang yang diberikan tidak mencapai 10%.

ah k

 Bahwa Saksi pernah meminta YAMANI selaku staf saksi untuk dikumpulkan oleh SUKARJI.

In do ne si

R

menerima fee-fee pekerjaan proyek di PUPR Tulungagung yang

A gu ng

 Bahwa Awalnya berdasarkan petunjuk Bupati Tulungagung yakni SYAHRIMULYO

yang

meminta

dana

kepada

saksi

karena

pemerintahannya yang membutuhkan uang untuk operasional. Lalu

dicarilah siapa yang mau mencarikan dana tersebut, yang kemudian

salah satu dinas yang ditunjuk adalah Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Tulungagung. Kemudian saksi menyuruh YAMANI agar

menerima uang fee proyek dinas PUPR untuk kemudian diserahkan

lik

 Bahwa Yang memberitahukan adanya fee proyek sebesar 10% adalah SUKARJI yang menyampaikan kepada staf saksi yakni YAMANI. SUKARJI mengatakan bahwa ini adalah perintah dari pak

ub

m

ah

kepada Bupati Tulungagung.

SUTRISNO.

ep

ka

 Bahwa Uang yang diterima saksi pada tahun 2018 yakni sejumlah Rp3.500.000.000,- dari SUKARJI yang merupakan titipan dari

ah

SUTRISNO, uang ini diberikan kepada YAMANI. Lalu uang sejumlah

M

TEGUH untuk kemudian diberikan kepada SYAHRIMULYO. Lalu

ng

uang 3 milyar itu sejumlah Rp500.000.000,- diberikan kepada

on

Halaman117dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

SUPRIYONO selaku Ketua DPRD Tulungagung, lalu SOLEH yang

es

R

Rp500.000.000,- diberikan kepada ajudan Bupati yang bernama

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

merupakan aparat penegak hukum sejumlah Rp750.000.000,melalui ANDI selaku Kepala Unit dan sisanya kemudian disimpan

ng

oleh YAMANI. Uang ini diterima YAMANI pada bulan Februari 2018.

 Bahwa Lalu pada tahun 2018, saksi melalui YAMANI juga menerima

uang sejumlah Rp100.000.000,- yang diterima YAMANI, lalu uang itu

gu

disimpan oleh YAMANI bersama uang dari Dinas PUPR.

 Bahwa Pada tahun 2017, saksi juga menerima uang dari SUKARJI

diserahkan kepada SYAHRIMULYO sejumlah Rp1.000.000.000,-, SUPRIYONO

Rp1.000.000.000,-,

Ke

Polres

Tulungagung

ub lik

ah

A

melalui YAMANI sejumlah Rp3.000.000.000,-. Uang itu kemudian

Rp1.000.000.000,- melalui Kanitnya. Selain itu pada tahun 2017 saksi juga menerima dari Dinas Perhubungan sejumlah Rp100.000.000,-

am

yang disatukan ke uang dari Dinas PUPR Tulungagung tersebut. Uang-uang itu diterima pada awal tahun 2017.

ep

 Bahwa Pada tahun 2016, saksi juga menerima uang dari SUKARJI

ah k

melalui YAMANI sejumlah Rp3.000.000.000,-. Uang itu kemudian diserahkan kepada SYAHRIMULYO sejumlah Rp1.000.000.000,-, Ke

Polres

Tulungagung

In do ne si

Rp1.000.000.000,-,

R

SUPRIYONO

Rp1.000.000.000,- melalui Kanitnya. Uang inipun diterima pada awal

A gu ng

tahun 2016.

 Bahwa Pada tahun 2015 saksi menerima uang melalui YAMANI sejumlah Rp2.000.000.000,- yang kemudian diberikan kepada SYAHRIMULYO

dan

SUPRIYONO

masing-masing

Rp1.000.000.000,-.

 Bahwa

Pada

tahun dari

saksi

SUTRISNO

menerima melalui

uang

sejumlah

SUKARJI

yang

lik

memberikan melalui YAMANI. Uang itu sejumlah Rp200.000.000,diberikan kepada Wakil Bupati Tulungagung saat hari raya idul fitri.  Bahwa Saksi diperintahkan mencari uang tersebut disampaikan

ub

m

ah

Rp1.000.000.000,-

2014

sejumlah

SARIMULYO melalui pemberitahuan lisan. Hal ini merupakan deal

ep

ka

antara SARIMULYO dan SUPRIONO yakni SUPRIONO selaku Ketua DPRD meminta agar dicukupi uangnya. Saat itu saksi dipanggil oleh

datang

ke

Pendopo

Tulungagung

dan

menemui

M

SYAHRIMULYO selaku Bupati Tulungagung. Sebelum pertemuan

ng

dengan SYAHRIMULYO, saksi pernah didatangi SUPRIONO yang

on

Halaman118dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

merupakan Ketua DPRD Tulungagung yang meminta agar diberikan

es

saksi

R

ah

SYAHRIMULYO melalui ajudannya untuk datang ke Pendopo, lalu

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sejumlah uang. Pada pertemuan dengan SYAHRIMULYO, lalu saksi memberitahukan

perkataan

SUPRIYONO

tersebut

kepada

ng

SYAHRIMULYO dan SYAHRIMULYO mengatakan bahwa jika

SUPRIONO mengatakan demikian, maka diberikan saja. Selain itu

SYAHRIMULYO juga mengatakan agar saksi dapat mencarikan uang

gu

untuk pemenuhan kebutuhan Bupati Tulungagung.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan

 Bahwa Dari uang-uang yang diterima saksi melalui YAMANI tersebut, tidak ada yang dinikmati oleh saksi.

ub lik

ah

A

perbaikan jalan di daerah Tulungagung tersebut.

 Bahwa Pemberian uang kepada Ketua DPRD tersebut adalah untuk keperluan Ketua DPRD Tulungagung pribadi.

am

 Bahwa Keterangan YAMANI yang menerima uang dari SUKARJI yaitu pada tahun 2018 sejumlah Rp3.500.000.000,00; untuk tahun

ah k

sekitar

ep

2017 jumlahnya sekitar Rp5.000.000.000,00; untuk tahun 2016 Rp3.800.000.000,00; dan

untuk

tahun tahun

2015 2014

R

Rp3.100.000.000,00

untuk

sejumlah

In do ne si

Rp1.500.000.000,00 dibenarkan oleh saksi.

sekitar

A gu ng

 Bahwa Saksi juga membenarkan keterangan YAMANI bahwa uang

tersebut sebagian diserahkan kepada SYAHRI MULYO pada sekitar bulan Mei 2018 sejumlah Rp500.000.000,00 melalui ajudan SYAHRI

MULYO yaitu TEGUH. Untuk tahun 2017 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 kepada SYAHRI MULYO dan pada tahun

2016

diberikan

kepada

SYAHRI

MULYO

Rp1.000.000.000,00

sekitar

lik

merupakan uang titipan yang seluruhnya untuk SYAHRI MULYO yang penggunaannya adalah sesuai dengan perintah SYAHRI MULYO. SYAHRI MULYO pernah menyampaikan “Kalau dikasihkan

ub

m

ah

 Bahwa Uang yang diterima dari SUTRISNO melalui SUKARJI itu

semua nanti habis” sehingga jika ada keperluan SYAHRI MULYO

ep

ka

baru kemudian saksi berikan.

 Bahwa Pemberian kepada Ketua DPRD juga atas perintah dari

ah

SYAHRI MULYO

M

dilakukannya, bahwa uang itu seluruhnya adalah untuk SYAHRI

on

Halaman119dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

MULYO.

es

R

 Bahwa Menurut saksi, SUTRISNO juga sudah mengetahui apa yang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari uanguang yang saksi terima dari SUKARJI/SUTRISNO tersebut.

ng

 Bahwa Saksi selaku sekretaris TAPD tidak ada penentuan fee 10%

dan kenyataannya kalau dihitung memang tidak sampai 10% karena berapapun yang diberikan melalui SUKARJI akan saksi terima dan

gu

tidak pernah ada penagihan misalnya kurang.

Terhadap keterangan saksi HENDRY SETIAWAN tersebut, Terdakwa

Atas keterangan saksi HENDRY SETYAWAN tersebut, Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya

ub lik

ah

A

pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

15) Saksi HERMANSYAH PERMADI ;

am

Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Malang/22 April 1966, Umur: 52 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan

ep

Kauman Nomor 13 RT/RW. 12/01, Desa/Kecematan Sum-ber Ducung,

ah k

Kabupaten Malang, Jawa Timur, Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: PNS (Kadis PUPR Kota Blitar), Pendidikan Terakhir: S-2. Memberikan persidangan

dibawah

sumpah,

menerangkan sebagai berikut:

pada

pokoknya

In do ne si

di

R

keterangan

A gu ng

 Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas PUPR Kota Blitar.

 Bahwa Selaku Kepala Dinas, saksi bertugas membantu tugas Walikota dalam bidang pekerjaan umum.

 Bahwa Proyek-proyek yang dikerjakan terdakwa adalah peningkatan jalan sebagai berikut : Pada tahun 2016 adalah:

kontrak Rp. 3.787.143.000,00.

lik

pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai

b. Peningkatan Jalan di Jalan Lingkar Imam Bonjol dengan

ub

m

ah

a. Peningkatan Jalan di Jalan Brigjen Katamso Lanjutan dengan

pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 9.

ep

ka

925. 536. 000,00

c. Rehabilitasi Trotoar di Jalan Tanjung Sisi Utara dengan

Jalan

R

3.001.480.000,00

Kecamatan

Sukorejo

I

dengan

M

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp.

on

Halaman120dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

5.844.707.000,00

es

ah

pelaksana PT SARANA MULTI USAHA dengan nilai kontrak Rp.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

d. Jalan Kecamatan Sukorejo II dengan pelaksana PT JALA BUMI MEGAH dengan nilai kontrak Rp. 3. 951. 263. 000,00

ng

e. Jalan Kecamatan Sananwetan dengan pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI dengan nilai kontrak Rp. 8. 898. 636. 000,00

f.

Jalan Kecamatan Kepanjenkidul dengan pelaksana PT JALA

gu

BUMI MEGAH dengan nilai Rp. 8. 883. 332.000,00

g. Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Bd. Tanggung dengan pelaksana

h. Gedung Kesenian Tahap II dengan pelaksana PT MODERNA TEHNIK PERKASA dengan nilai Rp. 4. 456. 181.000,00

ub lik

ah

A

PT SARANA MULTI USAHA dengan nilai Rp. 3.907.027.000,00

Pada tahun 2017 adalah:

am

a. Pembangunan Jalan Boulevard

di Jalan

Mastrip dengan

pelaksana PT TATA KARUNIA ABADI senilai Rp. 2. 594. 375.

ep

000,00

ah k

b. Peningkatan Jalan di Jalan Ir Soekarno Lanjutan dengan pelaksana

PT

SARANA

MULTI

USAHA

Rp.

In do ne si

R

4.469.300.000,00

senilai

c. Peningkatan jalan di D.I. Panjaitan dengan pelaksana PT

A gu ng

MODERNA TEHNIK PERKASA senilai Rp. 4.509.990.000,00

d. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Bali Bagian Timur dengan pelaksana CV SAPTA SARANA senilai Rp. 987.438.000,00

e. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Timur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA senilai Rp. 1.867.800.000,00

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Cemara Bagian Barat pelaksana

CV

SAPTA

1.593.156.000,00

SARANA

senilai

lik

dengan

Rp.

ub

g. Rehailitas Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjung Bagian Utara

m

ah

f.

Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA senilai

ka

Rp. 2.387.929.000,00

ep

h. Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jalan Tanjug Bagian Selatan

ah

Lanjutan dengan pelaksana PT SARANA MULTI USAHA senilai

Untuk tahun 2018, Terdakwa baru mendapatkan proyek STADION

ng

M

dengan nilai sekitar Rp. 800 juta. Untuk proyek lain belum sempat

on

Halaman121dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dilelang tetapi sudah terjadi OTT KPK.

es

R

Rp. 2.719.172.000,00

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian dan pengaturan

proyek di dinas PUPR Kota Blitar sehingga terdakwa dapat proyek-proyek

tersebut,

saksi

ng

memenangkan

hanya

bertugas

menyiapkan dokumen teknisnya yang kemudian saksi serahkan kepada POKJA ULP untuk dilelangkan.

gu

 Bahwa Saksi menyiapkan daftar proyek yang akan dikerjakan oleh dinas PUPR Kota Blitar, lalu daftar proyek tersebut diberitahukan

menunggu petunjuk dari Walikota yang salah satunya adalah

Walikota meminta saksi agar dapat membantu untuk pekerjaan yang

ub lik

ah

A

kepada Walikota Blitar SAMANHUDI ANWAR, kemudian saksi

akan dikerjakan oleh Terdakwa. Saat itu atas petunjuk SAMANHUDI, lalu saksi menandai pekerjaan yang akan dikerjakan terdakwa yakni

am

pekerjaan perbaikan jalan. Saat dinas PUPR menyusun Spek pekerjaan jalan di Dinas PUPR Kota Blitar, saksi langsung

ep

menyerahkan persyaratan pekerjaan kepada Terdakwa dengan

ah k

tujuan memberikan peluang lebih besar agar terdakwa dapat memenangkan pekerjaan yang ditentukan tersebut.

In do ne si

R

 Bahwa Persyaratan yang dibuat yakni dengan memperhitungkan

agar hanya terdakwa yang merupakan kontraktor besar yang dapat

A gu ng

melengkapi kelengkapan teknisnya. Namun saksi tidak ingat secara pasti syaratnya, namun memang terkait dengan persyaratan umum

pekerjaan pembuatan / perbaikan jalan yang nantinya alat-alat tersebut hanya dimiliki oleh Terdakwa.

 Bahwa Praktek seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 2016, 2017

namun tahun 2018 Dinas PUPR Kota Blitar belum melakukan

lik

 Bahwa JPU memperlihatkan Barang bukti berupa tulisan tangan saksi dalam dokumen spesfikasi teknis yang isinya adalah “hanya dimiliki oleh SUSILO” dan atas hal ini saksi membenarkannya.

ub

m

ah

kegiatan.

Maksud tulisan ini adalah agar hanya terdakwa yang dapat

ep

ka

memenangkan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Blitar.  Bahwa Di blitar ini, terdakwa adalah coordinator yang mengurus Majelis

Hakim

membacakan

BAP

saksi

dan

saksi

M

membenarkannya, maksudnya adalah jika terdakwa mendapatkan

on

Halaman122dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

suatu pekerjaan maka kontraktor lain agar tidak memasuki untuk

es

 Bahwa

R

ah

asosiasi kontraktor.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pekerjaan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pekerjaan kepada kontraktor yang lain juga.

ng

 Bahwa Seingat saksi, saksi tidak pernah mengatakan tidak membutuhkan ULP. Pada awal tahun, Dinas PUPR memberikan

Informasi pekerjaan kepada assosiasi kontraktor agar mereka dapat

gu

mempersiapkan diri. Namun khusus pekerjaan di bidang jalan, dibuatlah persyaratan agar pekerjaan di bidang jalan tersebut

 Bahwa Pernah ada arahan dari SAMANHUDI di suatu forum dengan

mengatakan yang sudah dapat pekerjaan silahkan bekerja, namun

ub lik

ah

A

berpeluang besar dimenangkan oleh terdakwa.

jika sudah mendapatkan untung, jika ingin berpartisipasi maka dipersilahkan. Penyampaian ini disampaikan di acara internal Dinas

am

PUPR Blitar dan penyedia jasa bidang PUPR. Bentuk partisipasi adalah jika ada Hari Ulang Tahun Kota Blitar dan acara besar lain,

ep

maka akan dimintakan agar kontraktor dapat memberikan bantuan

ah k

berupa uang maupun barang.

 Bahwa Setahu saksi, terdakwa ada memberikan uang sejumlah

In do ne si

R

Rp2.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- saat HUT Kota Blitar, acara 17 agustusan, dll.

A gu ng

 Bahwa Saksi tidak tahu ada fee antara terdakwa dan walikota Blitar.

 Bahwa Yang menyusun persyaratan yang mengarahkan agar

terdakwa berpeluang besar memenangkan pekerjaan jalan adalah PPKnya yakni MUJIONO.

 Bahwa Untuk proyek 2018, ada proyek jalan di Dinas PUPR berupa

pekerjaan betonisasi. Saksi juga mengetahui adanya kegiatan

lik

pekerjaan di Dinas Pendidikan harus diverifikasi di Dinas PUPR.  Bahwa Untuk pekerjaan tahun 2018, saksi ada meminta fee pembangunan stadion kepada terdakwa, dengan maksud yakni jika

ub

m

ah

pembangunan SMP 3 Blitar. Hal ini diketahui saksi karena seluruh

ada acara besar di kota Blitar agar partisipasi terdakwa dapat

ep

ka

diberikan langsung kepada saksi.

 Bahwa Persyaratan yang ditujukan agar memperbesar potensi

ah

terdakwa memenangkan pekerjaan di dinas PUPR tersebut adalah

R

tentang alat untuk bekerja yang nantinya kualitas pekerjaan itu

es on

Halaman123dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

diharapkan bagus.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Untuk di Kota Blitar, setahu saksi untuk persyaratan alat pekerjaan yang memilikinya hanyalah terdakwa.

ng

 Bahwa Pengumuman pelelangan pekerjaan ini dilakukan untuk umum jadi siapapun bisa mengikuti lelang ini dan saksi tidakdapat membatasi siapapun yang ingin ikut.

gu

 Bahwa Untuk spek pekerjaan, spek disusun sesuai dengan pekerjaan

jalannya. Seingat saksi ada perpres yang mengatur spek tersebut

peraturan pemerintah.

 Bahwa Ada kegiatan Kota Blitar yang diadakan di luar anggaran

ub lik

ah

A

dan saksi tidak dapat menyusun spek yang tidak sesuai dengan

APBD yang beban biayanya dibebankan kepada panitia kegiatan. Alasan saksi meminta uang partisipasi kepada saksi karena sesuai

am

arahan walikota untuk meminta partisipasi kontraktor yang sudah mendapat pekerjaan.

ah k

ep

 Bahwa Kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bagus dan sesuai dengan spek.

R

 Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi bahwa untuk proyek

In do ne si

pembangunan stadion dan gedung kesenian agar feenya diserahkan

A gu ng

langsung kepada saksi dan tidak kepada Walikota Blitar. Alasan saksi

mengatakan agar fee proyek jangan diberikan kepada Walikota Blitar adalah adanya kekhawatiran saksi karena terdakwa sudah kenal dekat

dengan

Walikota

sehingga

nantinya

terdakwa

memberikan fee tersebut kepada Walikota.

justu

 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proyek pembangunan SMPN 3 Blitar Tahap II.

melainkan terkait dengan tukar guling.

 Bahwa Saksi kenal dengan AMIN NURKHOLIS yang merupakan kepala Dinas Komunikasi Blitar. Kepala

Dinas

MUHAMMAD SIDIQ.

Pendidikan

Blitar

tahun

2018

adalah

ep

 Bahwa

ka

lik

ditelepon oleh terdakwa namun bukan terkait proyek SMPN 3 Blitar

ub

m

ah

 Bahwa Saksi tidak pernah ditelepon oleh Walikota, saksi pernah

ah

 Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa

M

HENRYN MULAT, SUKAMTO dan SUKARSO. Alasan saksi

on

Halaman124dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

berkomunikasi dengan terdakwa mengenai pekerjaan yang akan

es

R

membicarakan mengenai paket pekerjaan yang dibagikan kepada

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dibagikan kepada SUKAMTO dan SUKARSO tersebut adalah karena terdakwa merupakan coordinator asosiasi kontraktor di Blitar. Hal ini

ng

dilakukan sebelum lelang pekerjaan tersebut dilakukan.

 Bahwa Saksi mengetahui mengenai pekerjaan pembangunan stadion

Supriyadi Blitar senilai 800 Jutaan di Blitar pada tahun 2018, yang

gu

menang adalah PT. SAPTA SARANA milik terdakwa. Untuk pekerjaan ini tidak ada deal fee antara saksi dan terdakwa, namun

 Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan fee dari pembangunan

stadion dengan terdakwa, saksi hanya mengingatkan terdakwa agar

ub lik

ah

A

memang jika diminta maka terdakwa akan memberikan uang.

uang pembangunan stadion dan gedung kesenian diserahkan kepada saksi.

am

 Bahwa JPU memperdengarkan rekaman percakapan dengan nama file

Voice_call_(incl._VoIP)_63045671_62811303268_2018-04-

es on

Halaman125dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

06_08-32-55.wav dengan transkrip sebagai berikut :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman126dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman127dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman128dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman129dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman130dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan

atas

rekaman

percakapan

ini

saksi

In do ne si

A gu ng

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya.

Percakapan itu adalah antara saksi dan terdakwa.

 Bahwa JPU memperdengarkan rekaman pembicaraan dengan nama file

Voice_call_(incl._VoIP)_64850435_62811313146_2018-05-

es on

Halaman131dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

24_11-28-45.wav dengan transkrip percakapan sebagai berikut :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman132dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman133dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

es on

Halaman134dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas

rekaman

percakapan

ub lik

ah

A

gu

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

saksi

membenarkannya.

Pembicaraan ini adalah terkait dengan permintaan dana dari saksi

am

kepada terdakwa. Terhadap

keterangan

saksi

HERMANSYAH

PERMADI

tersebut,

ah k

ep

Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan

16) Saksi TOTO ROBANDIYO ;

In do ne si

R

Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 04 Desember 1966, Umur: 52 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal:

A gu ng

RT 03 RW 01 Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar,

Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: Kabag Pembangunan dan Layanan

Pengadaan Setda Kota Blitar, Pendidikan Terakhir:S-2. Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi merupakan anggota Pokja ULP Kota Blitar sejak

lik

 Bahwa Saksi tidak mengetahui proses lelang pekerjaan di SMPN 3 blitar karena saat saksi menjadi Pokja ULP, pelelangan SMPN 3 Blitar sudah selesai dilaksanakan.

ub

m

ah

agustus 2011 sampai dengan sekarang,

 Bahwa Pada awalnya, pekerjaan pembangunan SMPN 3 blitar itu

ka

banyak didemo masyarakat yang menolak pembangunan SMPN 3

ep

Blitar itu. Lalu saksi selaku Anggota Pokja ULP mempelajari

bahwa

pemenang

pekerjaan

SMPN

3

adalah

perusahaan milik terdakwa yakni PT. MODERNA TEKNIK PERKASA.

ng

M

Terhadap keterangan saksi TOTO ROBANDIYO tersebut, Terdakwa

on

Halaman135dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

es

menemukan

R

ah

dokumen-dokumen di ULP terkait pekerjaan SMPN 3 Blitar dan saksi

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Saksi TURKAMANDOKO ;

ng

Tempat/Tanggal Lahir:Blitar, 07 November 1967, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan:

PNS/Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar,

gu

Tempat tinggal: Jln. Natuna No. 37 C, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan

menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi merupakan PPK untuk kegiatan pembangunan SMPN 3

ub lik

ah

A

keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya

Blitar.

 Bahwa Selaku PPK saksi juga mempunyai tugas untuk menetapkan

am

spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar.  Bahwa Karena saksi bukan orang teknis, maka saksi berkoordinasi

ep

dengan konsultan perencanaan untuk pembuatan spek teknis

ah k

pembangunan SMPN 3 Blitar tersebut. Saksi

tidak

mengetahui

adanya

pengaturan

R

 Bahwa

agar

A gu ng

Blitar.

In do ne si

memenangkan terdakwa dalam pekerjaan pembangunan SMPN 3

 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya fee-fee yang diberikan terkait dengan pengerjaan proyek di Blitar.

 Bahwa Saat pelelangan, seingat saksi ada sekitar 15 perusahaan yang mendaftar, namun saksi ingat salah satu perusahaan adalah

PT. MODERNA TEKNIK PERKASA. Dari 15 perusahaan yang mendaftar

tersebut,

hanya

4

perusahaan

yang

lik

 Bahwa Sepengetahuan saksi, ada permasalahan demo terkait pembangunan SMPN 3 dan terakhir-terakhir ada juga pemeriksaan dari BPK atas pekerjaan SMPN 3 Blitar yang salah satunya adalah

ub

m

ah

penawaran.

mengajukan

tentang pintu.

ep

ka

 Bahwa JPU membacakan BAP saksi nomor 14 :

Ada beberapa permasalah dalam pelaksanaan Pekerjaan Belanja

ah

Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendiidkan SMPN 3

M

Inspekrorat yang menyatakan bahwa ada beberapa item perkerjaan

ng

yang belum dikerjakan. Kedua, sekitar bulan Mei 2018, temuan dari

on

Halaman136dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

BPK yang menyatakan bahwa kualitas pintu yang digunakan tidak

es

R

Blitar T. A. 2017. Pertama, sekitar bulan Maret 2018, temuan dari

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Akan tetapi, temuantemuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengirimkan teguran/peringatan

ng

surat

kepada

konsultan

pengawas

dan

mengirimkan surat teguran/peringatan kepada PT. MODERNA TEHNIK

PERKASA

disertai

permintaan

untuk

menyelesaikan

gu

pekerjaan/mengganti kualitas bahan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selain itu, PT. MODERNA TEHNIK PERKASA juga

saat temuan Inspektorat sekitar Rp 94 juta dan membayar

denda/mengembalikan uang negara pada saat temuan BPK sekitar

ub lik

ah

A

diminta untuk membayar denda/mengembalikan uang negara pada

Rp 157 juta.

am

Bahwa Atas hal ini saksi membenarkannya. Seluruh pekerjaan yang diperiksa BPK itu sudah dibayarkan seluruhnya. Saksi membayarkan

ep

100% namun ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan karena

ah k

laporan dari konsultan pengawas dan PPHP yang menyatakan bahwa

pekerjaan

sudah

selesai

100%

maka

mau

In do ne si

R

membayarkan pekerjaan tersebut 100%.

saksi

 Bahwa Denda sejumlah Rp157.000.000,- dan Rp94.000.000,- sudah

A gu ng

dibayarkan oleh kontraktor sehingga item-item pekerjaan yang kurang di SMPN 3 Blitar tidak perlu diganti lagi.

 Bahwa Demo-demo yang terjadi adalah terkait pembangunan SMPN 3 Blitar tahap I.

 Bahwa Didalam demo tersebut, ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan mengapa yang pemenang pekerjaan itu kok terdakwa

lik

 Bahwa Teman saksi juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa pemenang pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar adalah terdakwa.  Bahwa Pekerjaan pembangunan SMPN 3 Blitar Tahap II itu belum

ub

m

ah

lagi.

masuk dalam tahapan lelang melainkan baru usulan lelang.

ep

ka

 Bahwa Saksi tidak tahu tahu adanya plot untuk memenangkan lelang pekerjaan SMPN 3 Blitar untuk terdakwa.

ah

 Bahwa Dalam tanggal 5 Juni 2018, usulan lelang pekerjaan sudah

M

Terhadap keterangan saksi TURKAMANDOKO tersebut, Terdakwa pada

on

Halaman137dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

pokoknya tidak mengajukan keberatan.

es

R

diajukan, namun lelang belum dilakukan.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

18) Saksi BAMBANG PURNOMO ;

Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 13 April 1954, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Islam,

Kebangsaan:

Indonesia,

Pekerjaan/

ng

Agama:

Jabatan:

Wiraswasta, Tempat tinggal: Jl. Kelud No. 20 RT 01/02 Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: STM. Memberikan

gu

keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi sejak lama.

ub lik

ah

A

 Bahwa Pekerjaan saksi adalah penjahit.

 Bahwa Saksi tidak ada ditekan oleh penyidik saat memberikan keterangan pada saat penyidikan.

am

 Bahwa Saksi saat menandatangani BAP sempat merasa puyeng karena ini merupakan pengalaman saksi pertama kalinya diperiksa

ah k

ep

oleh penyidik dan saksi semalaman tidak tidur.

 Bahwa Saksi kenal terdakwa karena sama-sama orang Blitar dan

R

sama-sama di ORARI, dimana Terdakwa sebagai Wakil Ketua dan

In do ne si

saksi sebagai Bendahara.

A gu ng

 Bahwa Saksi kenal dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR yang merupakan tetangga saksi dan dulunya merupakan preman sehingga semua orang juga kenal.

 Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota piket rumah dinas Walikota Blitar.

 Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dari Jakarta naik kereta Singosari. Sampai di rumah, kira-

lik

sampai subuh. Pada saat saksi bangun sekira jam 09.00 WIB ada telepon masuk (miscall) dari MUH. SAMANHUDI ANWAR. Saksi selanjutnya menelpon kembali MUH. SAMANHUDI ANWAR dan

ub

m

ah

kira saat mau sahur, setelah menunggu sahur kemudian saksi tidur

mengatakan “KAMU TADI TELPON SAYA? ADA APA” kemudian

ep

ka

MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan “SAYA TANYA AJA, MBAHE (Terdakwa) KEMANA?” Saksi selanjutnya menyampaikan

ah

bahwa Terdakwa tadi malam bersama-sama saksi pulang naik kereta

M

SAMANHUDI ANWAR ingin bertemu dengan Terdakwa, namun

ng

ditelpon tidak ketemu. MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan

on

Halaman138dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

kepada saksi mau mengajak saksi ke rumah Terdakwa

es

R

Singosari dari Jakarta dan mungkin sekarang lagi tidur. MUH.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi selanjutnya menelpon Terdakwa dan menyampaikan

MUH. SAMANHUDI ANWAR mau mengajak ke rumah Terdakwa lalu

ng

Terdakwa menyampaikan tidak usah dengan alasan ruwet.

 Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 6 sebagai berikut :

gu

“Pada sekitar Pukul 12.00 WIB saya telepon Sdr. SUSILO

PRABOWO Alias EMBUN dan mengatakan bahwa akan ke rumah

dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR, akan tetapi ditolak dengan alasan ruwet takut kaya yang Purbalingga ditangkap KPK”.

ub lik

ah

A

untuk bertemu dengan SUSILO PRABOWO alias EMBUN bersama

 Bahwa Lalu pada malam harinya, terdakwa menelepon saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab ada di rumah.

am

Kemudian terdakwa mengajak saksi menemani terdakwa menemui MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas MUH. SAMANHUDI

ep

ANWAR. Sesampainya di rumah dinas, saksi dan terdakwa lalu

ah k

masuk ke rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya Terdakwa menanyakan mengenai tanah yang ditukar guling kenapa

In do ne si

R

belum selesai, Lalu MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan agar dokumennya dibawa saja dan nanti akan ditandatangani

A gu ng

kemudian Terdakwa mengatakan jangan Terdakwa yang membawa

karena Terdakwa bukan pegawai dan tidak etis. Akhirnya MUH. SAMANHUDI ANWAR menerangkan mengenai program SMPN 3

Blitar, yang mana saksi juga tidak mengerti karena saksi bukan kontraktor.

 Bahwa MUH SAMANHUDI ANWAR menyampaikan “BAGAIMANA 3” dan

seterusnya

yang saksi

tidak

mengerti,

MUH.

lik

SAMANHUDI ANWAR juga ada mengatakan “8 %”. Selanjutnya MUH. SAMANHUDI ANWAR ada melakukan telepon kepada tiga orang, dan ada menelpon HERMANSYAH PERMADI “berapa

ub

m

ah

SMP

biayanya” dan dijawab oleh HERMANSYAH PERMADI dengan

ka

mengatakan “dua puluh tiga”. Setelah itu Terdakwa menolak dan

ep

mengatakan bebas aja. Pada saat itu MUH. SAMANHUDI ANWAR

M

 Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 6 yang menyatakan:

ng

“Setelah itu Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan kepada

on

Halaman139dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN terkait proyek SMP3 Kota

es

tetapi komplit.

R

ah

ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa membutuhkan uang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Blitar dengan mengatakan “saya butuh uang”, dilanjut Sdr. MUH.

SAMANHUDI ANWAR menelepon Sdr. KHOLIS Kepala Dinas

ng

Kominfo menanyakan jumlah nilainya untuk relokasi SMP3 Kota Blitar,

kemudian

setelah

itu

menelpon

Sdr.

HERMANSYAH

PERMADI Kepala PU Kota Blitar “benar totalnya 23 ya” kemudian

gu

Sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR menelepon Sdr. SIDIK Kepala

Dinas Pendidikan “anggaran itu gak keliru dijawab oleh Sdr. SIDIK

ANWAR di loud speaker sehingga saya dan Sdr. SUSILO PRABOWO Alias EMBUN bisa mendengar”

ub lik

ah

A

enggak”, semua telepon yang dilakukan Sdr. MUH. SAMANHUDI

 Bahwa Pada saat pertemuan antara saksi, Terdakwa dan MUH. SAMANHUDI

ANWAR,

saksi mendengar

MUH.

SAMANHUDI

am

ANWAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi yang disuruh untuk mengantarkan uang.

ep

 Bahwa Saksi mendengar bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR

ah k

menyampaikan kepada Terdakwa “BETUL YA 23 BESOK SAYA MINTA DULU YANG 8 %”.

In do ne si

R

 Bahwa Saksi ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 karena saksi disuruh oleh Terdakwa mengantarkan uang yang dititipkan di saksi.

A gu ng

 Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang dititipkan kepada saksi

sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada

saat saksi membawa kembali uang tersebut ke rumah Terdakwa. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk Walikota Blitar MUH. SAMANHUDI ANWAR.

 Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu

lik

MUH. SAMANHUDI ANWAR.

 Bahwa Saksi berada di ruang tamu rumah dinas Walikota Blitar, saksi mendengar semua yang dibicarakan oleh MUH. SAMANHUDI

ub

m

ah

miliar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk diberikan kepada

ANWAR namun saksi tidak mengetahui maksudnya namun MUH.

ep

ka

SAMANHUDI ANWAR mengatakan ini (permintaan/perkataan MUH. SAMANHUDI ANWAR kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN

ah

terkait pengadaan relokasi Sekolah Menengah Pertama 3 Blitar

M

sebesar 10 % dimana 8 % diminta oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR

on

Halaman140dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

sedangkan 2 % nya untuk dibagi-bagi kepada Kepala Dinas).

es

R

dengan nilai pagu sekitar Rp23 Miliar sedangkan fee proyeknya

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk menerima uang dari pihak lain.

ng

 Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut: 

barang

bukti

nomor

nomor

20

berupa

uang

sejumlah

gu

Rp1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam

pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000

kepada saksi. 

barang bukti nomor 21 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel

ub lik

ah

A

(Lima Belas Ribu) lembar merupakan uang yang dititipkan

merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-

am

N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan

ep

logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory

ah k

card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB. barang bukti nomor 22 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel

R

In do ne si

merk Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera

A gu ng

pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera

pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.

Atas keterangan saksi BAMBANG PURNOMO tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

lik

Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Surabaya/17 Agustus 1979, Umur: 39 tahun, jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat berdasar KTP: Jalan Rayung Wulan 64 RT 01/RW 04 Kel Blitar Kec

ub

m

ah

19) Saksi SETIA WIRATNA ;

Sukorejo Kota Blitar, tempat tinggal saat ini: Perum Griya Tanjungsari

ep

ka

Permai D-10 Kota Blitar, Agama : Islam, Pekerjaan/Jabatan: Staf pada BAPPEDA Pemkot Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan

ah

keterangan

di

persidangan

dibawah

sumpah

pada

pokoknya

M

 Bahwa Pada tahun 2017, saksi menjabat sebagai Pokja pengadaan

on

Halaman141dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Blitar.

ng

yang memproses berkas pengadaan proyek pembangunan SMPN 3

es

R

menerangkan sebagai berikut:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Saksi

tidak

R

 Bahwa

pernah

mendengar

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

pengaturan-

pengaturan agar terdakwa dimenangkan. Saksi hanya menerima pengadaan

dan

melakukan

ng

dokumen-dokumen pengadaannya.

proses

 Bahwa Perusahaan yang ikut lelang tersebut ada sekitar 15

gu

perusahaan, namun yang mengupload penawaran hanya sebanyak 4

perusahaan. Pemenang pekerjaan ini adalah PT. MODERNA

 Bahwa PT. MODERNA TEKNIK PERKASA itu pemiliknya adalah terdakwa.

ub lik

ah

A

TEKNIK PERKASA.

Terhadap keterangan saksi SETIA WIRATNA, Terdakwa pada pokoknya

am

tidak mengajukan keberatan.

20) Saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG ;

ep

Tempat Lahir/Tanggal Lahir : Blitar, 29 September 1989, Umur: 28

ah k

tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Kali Opak No 14 RT 003/ RW 001 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota

In do ne si

R

Blitar, Agama: Islam, Pekerjaan/Jabatan: Karyawan Honorer Satpol PP

Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: SMA. Memberikan keterangan di

A gu ng

persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi merupakan petugas piket rumah dinas walikota blitar.  Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.

 Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa mendatangi rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR. Seingat saksi, terdakwa hanya pernah

lik

 Bahwa Tanggal 5 juni 2918, BAMBANG PURNOMO dan terdakwa pernah menemui MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar. Saat itu BAMBANG PURNOMO dan Terdakwa mendatangi rumah

ub

m

ah

sekali mendatangi rumah dinas Walikota Blitar.

dinas Walikota Blitar di Jalan Sudanco Supriyadi No. 22 Kota Blitar

mengatakan

kepada

ep

ka

dengan menggunakan mobil Daihatsu Kuda. Lalu mereka turun dan saksi

hendak

bertemu

dengan

MUH.

ah

SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar, lalu saksi mnghubungi

M

dipersilahkan masuk menemui MUH. SAMANHUDI ANWAR di dalam

on

Halaman142dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

rumah dinas.

es

R

ajudan Walikota dan kemudian BAMBANG PURNOMO dan terdakwa

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Ajudan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku walikota Blitar ada sebanyak 2 orang yakni ANDI RISWANDI dan ARIS.

ng

 Bahwa Saat BAMBANG PURNOMO dan terdakwa datang tidak ada mengisi buku tamu rumah dinas, prosedurnya adalah seharusnye mengisi

buku

tamu

dan

lalu

saksi

menghubungi

ajudan

gu

memberitahukan hal itu. Namun saat kejadian, ajudan datang menjemput BAMBANG PURNOMO dan terdakwa masuk ke rumah Alasan

saksi

tidak

mencatat

kunjungan

BAMBANG

PURNOMO dan Terdakwa karena tidak ada arahan dari Ajudan Walikota.

ub lik

ah

A

dinas.

 Bahwa Di rumah Dinas Walikota tidak ada CCTV.

 Bahwa Saksi jarang mengecek siapa-siapa yang sering datang ke

am

rumah dinas Walikota.

Atas keterangan saksi AFISHA FIRUL YUSUF als BOLANG tersebut,

ah k

ep

Terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

R

21) Saksi MUH. SAMANHUDI ANWAR ;

In do ne si

Tempat/tanggal lahir: Blitar/20 Oktober 1965, Jenis kelamin: Laki-laki,

Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Sudanco Supriyadi 22, : Islam, Pekerjaan/jabatan :

A gu ng

Blitar, Agama

2016-2021, Pendidikan terakhir

Walikota

Blitar

periode

: SLTA. Memberikan keterangan di

persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.

 Bahwa Saksi menjabat Walikota Blitar sejak tahun 2010.

lik

karena sudah dibagi ke dinas-dinas terkait. Pada akhir tahun, saksi mengetahui proyek-proyek dimenangkan oleh siapa.

 Bahwa Bilamana proyek setahun kemudian ada lelang, kemudian

ub

m

ah

 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proyek-proyek di Kota Blitar

dilakukan sosialisasi kepada asosiasi yang nanti biar tidak terjadi

ep

ka

rame-rame (kegaduhan). Bila tidak ada sosialisasi pasti ada protes tidak transparan dan macam-macam.

ah

 Bahwa HERMANSYAH PERMADI pernah menyampaikan daftar

R

proyek kepada saksi, yakni menyampaikan laporan tahapan proyek

es on

Halaman143dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

yang akan dilelang.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan secara tertulis atau lisan untuk mengatur atau membagi proyek karena lelang sifatnya terbuka.

ng

 Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan HERMANSYAH PERMADI untuk membagi-bagi proyek.

 Bahwa Saksi kenal dengan nama BAMBANG PURNOMO baru di

gu

KPK, namun yang saksi kenal sehari-hari adalah TOTOKSUS karena

TOTOK SUS TAILOR. BAMBANG PURNOMO dan TOTOKSUS

 Bahwa BAMBANG PURNOMO merupakan tetangga rumah saksi.

 Bahwa Saksi pernah menelpon BAMBANG PURNOMO untuk

ub lik

ah

A

adalah orang yang sama pekerjaannya sebagai penjahit.

mengajak ke rumah Terdakwa. Saksi mengatakan “TOK NANTI KALAU BISA, SAYA DIANTARKAN KE EMBAH” akan tetapi tidak

am

jadi.

 Bahwa Tujuan saksi mengajak BAMBANG PURNOMO karena

ah k

ep

dimana ada Terdakwa maka pasti disitu ada BAMBANG PURNOMO. Saksi pada saat itu ada keperluan mau menanyakan apakah kita

dan

saksi

rencana

mau

hutang

uang

sejumlah

In do ne si

blitar

R

akan membantu paguyuban di Jakarta karena ada reuni paguyuban

A gu ng

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk keperluan saksi.

 Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “MBAH, SAYA HUTANGONO DUIT” namun Terdakwa

menjawab “AKU TAKUT, AKU KALAU MENGAMBIL UANG ITU SEKARANG DISADAP KPK DAN DIINCAR OLEH KPK”. Hal itu diucapkan disamping BAMBANG PURNOMO, dimana Terdakwa juga menyampaikan tidak berani mengambil uang terlalu banyak karena

lik

Selanjutnya ada pembicaran-pembicaraan lagi dan langsung pulang. Pembicaraan tersebut dilakukan di rumah saksi.

 Bahwa Terdakwa bersama dengan BAMBANG PURNOMO alias

ub

m

ah

Terdakwa diincar oleh KPK dan dijadikan target oleh KPK.

TOTOK datang ke rumah, kemudian saksi diberitahu oleh ajudan

ep

ka

bahwa Terdakwa datang kerumah saksi. Pertemuan itu tidak lama sekitar 10 menit dan kelihatan kalau Terdakwa saat itu ketakutan dan

ah

langsung pulang. Karena Terdakwa sudah ketakutan maka saksi

gu A

tersebut

membicarakan

saksi

mau

on

Pertemuan

ng

PURNOMO.

Halaman144dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

M

 Bahwa Pada pertemuan itu ada saksi, Terdakwa dan BAMBANG

es

R

tidak terfikir kalau Terdakwa mau memberikan uang kepada saksi.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

meminjam uang kepada Terdakwa. Pada saat itu ceritanya Terdakwa

datang bersama dengan BAMBANG PURNOMO dan kemudian

ng

duduk di ruang tamu rumah saksi. Kemudian saksi datang dan

langsung duduk lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa “MBAH,

PINJAMI DUIT MBAH”. Seperti yang sudah saksi sampaikan tadi

gu

bahwa Terdakwa ketakutan dan mengatakan “SAYA TIDAK BERANI

MENGAMBIL UANG KARENA SAYA DIINCAR KPK”. Karena saksi

Terdakwa dengan menyampaikan “NANTI KALAU ADA PROYEK

SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN YANG 2 % DIKASIHKAN DINAS

ub lik

ah

A

melihat tidak akan diberikan pinjaman, akhirnya saksi mengelabuhi

PENDIDIKAN” akan tetapi saksi yakin Kepala Dinas Pendidikan tidak mau, saksi melakukan hal tersebut untuk mengelabuhi Terdakwa.

am

Lalu Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan “BAGAIMANA TUKAR GULING SAYA” lalu saksi menjawab belum

ep

mengetahui sampai sejauh mana “tuka guling” tersebut, dan besok

ah k

kalau sudah masuk ke saksi akan saksi tanda tangani. Sesudah itu Terdakwa dan BAMBANG PURNOMO langsung pulang.

In do ne si

R

 Bahwa Maksud saksi mengatakan “NANTI KALAU ADA PROYEK

SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN YANG 2 % DIKASIHKAN DINAS

A gu ng

PENDIDIKAN” agar saksi diberikan pinjaman uang oleh Terdakwa.

 Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh BAMBANG PURNOMO agar uang dititipkan kepada BAMBANG PURNOMO karena saksi tidak akrab dengan BAMBANG PURNOMO.

 Bahwa Pada saat saksi menyampaikan kepada Terdakwa “NANTI KALAU ADA PROYEK SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN YANG 2

lik

PURNOMO namun saksi tidak mengetahui apakah BAMBANG PURNOMO dengar atau tidak.

 Bahwa Saksi pernah menelpon MOH. AMIN NURCHOLIS untuk

ub

m

ah

% DIKASIHKAN DINAS PENDIDIKAN”, disitu juga ada BAMBANG

menanyakan berapa anggaran SMP N 3 Blitar dengan tujuan biar

ka

ada kepercayaan dari Terdakwa

mengenai nilai anggaran proyek

ep

tersebut, namun Terdakwa tidak berfikir itu dan maunya cepat-cepat

ah

pulang saja. Saksi menelpon MUHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas

Saksi

mendapatkan

informasi

bahwa

anggaran

ng

pembangunan gedung SMP N 3 Blitar sejumlah Rp23 Miliar dari

on

Halaman145dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

HERMANSYAH PERMADI (Kepala Dinas PUPR).

es

M

anggarannya.

R

Pendidikan) namun MUHAMMAD SIDIK tidak tahu pasti jumlah

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “NANTI KALAU ADA PROYEK SAYA BISA DIPOTONG 8 %, DAN

ng

YANG 2 % DIKASIHKAN DINAS PENDIDIKAN”, Nilai 8 % tersebut dihitung dari pagu anggaran pembangunan gedung SMP 3 tersebut.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah akhirnya uang tersebut

gu

(Rp1.500.000.000,00)

sudah

disampaikan

kepada

BAMBANG

PURNOMO. Saksi pada waktu diperiksa di KPK diperlihatkan uang

mengetahui, dan tidak pernah memegang uang tersebut.

 Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018, saksi menelpon BAMBANG

ub lik

ah

A

itu, dan saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah melihat, tidak

PURNOMO dan meminta BAMBANG PUNOMO datang ke rumah, selang beberapa menit BAMBANG PURNOMO datang ke rumah

am

selanjutnya saksi menyampaikan “hasil rapat tukar guling” kepada BAMBANG PURNOMO. Fotokopi surat “hasil rapat tukar guling” surat

kegiatan

pemerintahan

ep

merupakan

diserahkan

kepada

ah k

BAMBANG PURNOMO yang pekerjaannya tukang jahit karena saksi sebelumnya

menelpon

Terdakwa

namun

sebelumnya

tidak

In do ne si

R

nyambung sehingga saksi menelpon BAMBANG PURNOMO karena BAMBANG PURNOMO setiap hari bersama Terdakwa.

A gu ng

 Bahwa Saksi tidak mengetahui dinas yang menjadi leading sector kegiatan “tukar guling”. Jadi biasanya kalau ada surat atau proposal saksi kemudian menandatangani dan membuat rapat, baru kemudian Sekda membuat tim.

 Bahwa Pada saat Terdakwa dan BAMBANG PURNOMO datang ke rumah saksi, kemudian saksi terima sendiri dan kemudian duduknya

lik

datang kemudian, saksi menyakan mengenai kabar dan kemudian melakukan pembicaraan. Selanjutnya pembicaraan pertama adalah mengenai saksi yang mau meminjam uang kepada Terdakwa dengan

ub

m

ah

berdekatan dan hubungannya sudah akrab. Pada saat mereka

mengatakan “MBAH TOLONG SAYA DIPINJAMI DUIT MBAH SATU SETENGAH

MILIAR” kemudian

Terdakwa

ep

ka

SEJUMLAH

mengatakan “SAYA ENGGAK BERANI NGAMBIL UANG BANYAK,

ah

HARI INI SAYA DITARGET KPK DAN DIIINCAR KPK. Saksi

M

pembangunan gedung SMP 3 Kota Blitar pada Dinas Pendidikan, lalu

ng

saksi mengatakan “NANTI MBAH KAN BISA DIPOTONG ITU KALAU

on

Halaman146dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

MBAH MENANG” yang maksudnya nanti kalau uangnya sejumlah

es

R

kemudian sambil bergurau menyampaikan nanti ada proyek lelang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa, maka pembayarannya dipotong dari kewajiban

ng

membayar fee sejumlah 8 %. Setelah itu kemudian Terdakwa

menanyakan mengenai “tukar guling” tanah dimana Terdaka sudah

menyewa tanah SPBU kemudian Terdakwa mempunyai sebidang

gu

tanah dan mau ditukargulingkan.

 Bahwa

Saksi

tidak

mengetahui

apakah

Terdakwa

sudah

 Bahwa Setelah Terdakwa menanyakan mengenai tukar guling tanah kemudian Terdakwa pulang.

ub lik

ah

A

mengeluarkan uang ke dinas untuk mengurus tukar guling tanah.

 Bahwa Pada saat saksi menyampaikan mengenai fee sejumlah 8%, BAMBANG PURNOMO ada di dekat saksi.

am

 Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa mengenai uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

ep

agar diserahkan kepada BAMBANG PURNOMO. Dalam pemikiran

ah k

saksi ketika saksi meminta uang tersebut, cara penyampaian uang

R

langsung kepada saksi.

In do ne si

 bahwa Saksi ada menelpon HERMANSYAH PERMADI untuk

A gu ng

menanyakan anggaran pembangunan gedung SMP 3 Blitar tahap 2, dan saksi mendapatkan jawaban anggaaran tersebut sejumlah Rp23 Miliar dari HERMANSYAH PERMADI.

 Bahwa Terdakwa yang mengerjakan proyek pembangunan gedung

SMP 3 Blitar tahap pertama, namun saksi tidak mengetahui nilai proyeknya.

 Bahwa Saksi sebelumnya pernah menerima pinjaman dari Terdakwa

lik

tiga ratus, lima ratus, tujuh ratus dan sudah saksi kembalikan secara cash. Pada saat saksi meminjam uang kepada Terdakwa tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengerjakan proyek di

ub

m

ah

akan tetapi sudah lama dan kalau tidak salah dengan nilai lima ratus,

Blitar.

ep

ka

 Bahwa Pada saat saksi meminjam uang sejumlah lima ratus, tiga ratus, lima ratus, tujuh ratus kepada Terdakwa, saksi sudah menjadi

ah

Walikiota Blitar. Sebelum menjadi Walikota Blitar, saksi tidak pernah

M

 Bahwa Saksi pernah hadir pada saat acara halal bihalal di Dinas

on

Halaman147dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

PUPR, pada saat itu saksi ada menyampaikan yakni mengaharapkan

es

R

meminjam uang kepada Terdakwa.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

kepada asosiasi untuk belajar IT, saksi juga menyampaikan kalau

teman-teman mencari rejeki disini kalau Kota Blitar ada partisipasi

ng

yang sifatnya tidak memaksa untuk hari jadi atau kemerdekaan, tolong dibantu agar ramai. Saksi meminta partisipasi kepada rekanan yang mengerjakan proyek karena dia mendapatkan keuntungan akan

gu

tetapi kelihatannya partisipasinya tidak banyak. Bahwa tidak ada yang “partisipasinya” sampai kepada saksi.

meminjam

uang,

Terdakwa

tidak

ada

mengatakan

mau

menyanggupinya dan Terdakwa tidak memberikan janji-janji untuk

ub lik

ah

A

 Bahwa Pada saat saksi menyampaikan kepada Terdakwa mau

memenuhi. Saksi tidak menerima pinjaman tersebut.

 Bahwa Proyek pembangunan gedung SMPN3 Blitar untuk tahun

am

anggaran sekarang yakni tahun anggaran 2018 dan sampai saat ini belum dilakukan pelelangan.

ep

 Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan BAMBANG PURNOMO

ah k

untuk menghubungi Terdakwa.

Atas keterangan saksi MUH. SAMANHUDI ANWAR tersebut, Terdakwa

In do ne si

R

pada pokoknya membenarkan dan menyampaikan bahwa mengenai

permintaan saksi atas pinjaman uang sejumlah Rp1.500.000.000,00

A gu ng

(satu miliar rupiah) saat pertemuan itu saksi tidak menyanggupi secara langsung akan tetapi saksi mempersiapkan uang tersebut.

22) Saksi MOH. AMINURCHOLIS ;

Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 25 Desember 1965, Jenis Kelamin: Lakilaki,

Agama:

Islam,

Kebangsaan:

Indonesia,

Pekerjaan/Jabatan:

PNS/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Tempat tinggal: Jl.

lik

Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ub

m

ah

Cimalaya Gang I No. 4, RT 4, RW 9, Kel. Bendo, Kec. Kepanjenkidul,

 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan

ka

tokoh masyarakat di Kota Blitar dan saksi dengan Terdakwa sama-

ah

dimana menjadi panitia.

ep

sama penggemar burung berkicau sehingga ada beberapa lomba

M

 Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

on

Halaman148dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

dan Statistik Kota Blitar.

es

R

 Bahwa Terdakwa ini merupakan pengusaha/kontraktor.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar adalah membantu Walikota Blitar dalam

ng

melaksanakan tugas di bidang komunikasi, statistik dan tugas pembantuan.

 Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek pembangunan gedung

gu

SMPN 3 Kota Blitar. Proyek ini memang direncanakan sejak lama oleh Dinas PU yang mana proyek tahap pertama sudah selesai dan

 Bahwa Proyek pembangunan gedung SMP N 3 tahap kedua belum

dilaksanakan. Saksi belum mengetahui nantinya akan dilaksanakan

ub lik

ah

A

kemudian dilanjutkan untuk tahap kedua.

pelelangan proyek pembangunan gedung SMP N 3 tahap kedua karena saksi tidak memantau disitu.

am

 Bahwa

Saksi

tidak

mengetahui

apakah

nantinya

proyek

pembangunan gedung SMPN 3 tahap kedua akan diberikan kepada

ah k

ep

Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN.

 Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR mau

maghrib,

ANWAR

A gu ng

SAMANHUDI

sholat

dan

kemudian MUH.

ditelpon

oleh

MUH.

In do ne si

saksi

R

terkait proyek pembangunan gedung SMP N 3 Kota Blitar. Ketika itu

SAMANHUDI

ANWAR

menyampaikan untuk anggaran pembangunan gedung SMP 3 Kota

Bitar tahun 2018. Seingat saksi pada saat itu saksi sampaikan harus tuntas karena pada tahun 2018, karena pada tahun 2019 siswa harus segera

direlokasi

SAMANHUDI

ke

tempat

ANWAR

yang

baru.

menyampaikan

agar

Selanjutnya

MUH.

berikutnya

untuk

dianggarkan pembangunan pasar legi karena pedagang sudah

pasar legi.  Bahwa

MUH.

SAMANHUDI

ANWAR

lik

datang sehingga pada tahun 2019 diprioritaskan untuk pembangunan

menelpon

ub

m

ah

menunggu selama dua tahun dan anggaran dari pusat belum kunjung

saksi

dan

menanyakan pagu anggaran SMP N 3 Blitar dan saksi menjawab

ep

ka

pagu anggarannya senilai Rp23 Miliar. Seingat saksi kemungkinan MUH. SAMANHUDI ANWAR telpon pada tanggal 5 Juni 2018 jam 7

ah

malam.

M

barusan ditelpon pak wali” lalu saksi menjawab “iya”, kemudian

Sehingga

memang

benar

membicarakan

masalah

Halaman149dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

semua”.

on

ng

Terdakwa menyampaikan “saya disitu, yang dibicarakan saya dengar

es

R

 Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi dan menyampaikan “apa

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pembangunan gedung SMP 3, pengadaan tanah, pembangunanpembangunan yang lain-lainnya.

ng

 Bahwa Menurut pemahaman saksi bahwa yang dimaksud dengan

perkataan Terdakwa “saya disitu, yang dibicarakan saya dengar semua” adalah pada saat MUH. SAMANHUDI ANWAR telepon saksi,

gu

Terdakwa berada bersama-sama dengan MUH. SAMANHUDI

ANWAR.

tentunya kenal dengan Walikota Blitar. Dalam beberapa forum

kegiatan sosial, MUH. SAMANHUDI ANWAR sering mencandai Terdakwa.

ub lik

ah

A

 Bahwa Karena Terdakwa merupakan tokoh masyarakat di Kota Blitar,

 Bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR memanggil Terdakwa dengan

am

sebutan “MBAH”.

Atas keterangan saksi MOH. AMINURCHOLIS tersebut, Terdakwa pada tidak

mengajukan

mengetahui.

ah k

keberatan

karena

Terdakwa

tidak

ep

pokoknya

In do ne si

R

23) Saksi MUJIONO ;

Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 05 Maret 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki,

A gu ng

Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: PNS/Kepala

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar, Tempat tinggal: Jln. Manggar No. 60, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S-1. Memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga dan

lik

dengan sekarang. Semua proyek-proyek jalan di Kota Blitar ada wilayah kerja saksi.

 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa namun saksi tidak kenal dengan

ub

m

ah

Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Blitar sejak tahun 2015 sampai

Terdakwa.

ep

ka

 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ini sebagai penyedia barang/jasa dan memiliki perusahaan. Saksi tidak hafal perusahaan milik

ah

Terdakwa.

R

 Bahwa Saksi pernah mendengar perusahaan PT. MODERNA

es on

Halaman150dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

TEKNIK PERKASA, PT. SAPTA SARANA.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Terdakwa ada mengerjakan proyek pembangunan jalan di Kota Blitar, dan pada tahun 2017 Terdakwa ada mengerjakan proyek

ng

sebagai berikut: 

Peningkatan Jalan di Jln. Ir. Soekarno Lanjutan

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Selatan

Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Cemara Bagian Timur

Rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara

ub lik

ah

A

gu

Lanjutan

am

Lanjutan 

Peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan

 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan perusahaan PT.

ah k

ep

SAPTA SARANA, PT. SARANA MULTI USAHA, PT. MODERNA TEKNIK PERKASA karena saksi mendapatkan informasi dari orang-

In do ne si

R

orang di lapangan bahwa itu grup perusahaan milik Terdakwa.  Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penjatahan proyek untuk

A gu ng

Terdakwa di Kota Blitar.

 Bahwa Saksi kenal dengan HERMANSYAH PERMADI.

 Bahwa HERMANSYAH PERMADI tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan penjatahan (ploting) proyek.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ploting proyek penunjukan langsung.

 Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama SRI yang merupakan penyedia barang.

lik

m

ah

 Bahwa Kebijakan ploting proyek di tingkat Kepala Dinas.

 Bahwa Saksi pernah didatangi ibu SRI yang menanyakan apakah

ub

ada pekerjaan penunjukan langsung.

kontraktor lain.

ep

ka

 Bahwa Saksi tidak menerima fee dari Terdakwa maupun dari

R

ah

pendukung stadion.

 Bahwa Terdakwa masuk dalam kategori penyedia barang kelas

on

Halaman151dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

besar.

es

 Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek pembangunan fasilitas

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Atas keterangan saksi MUJIONO tersebut, Terdakwa pada pokoknya

ng

tidak mengajukan keberatan.

24) Saksi, MOKHAMAD SIDIK ;

Tempat Lahir/Tanggal Lahir: Blitar, 17 November 1966, Umur: 51 tahun,

gu

Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl.

Cimalaya No. 11, RT 04 RW 09, Kel. Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Provinsi

Jawa

Timur,

Agama:

Islam,

Pekerjaan/Jabatan:

ASN/Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Pendidikan Terakhir: S2 (Magister Administrasi Publik). Memberikan keterangan di persidangan

ub lik

ah

A

Blitar,

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar

am

sejak 4 tahun yang lalu.

 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ploting pekerjaan untuk

ep

Terdakwa.

ah k

 Bahwa Saksi mengetahui adanya demo di SMP N 3 Blitar yang mempermasalahkan tanahnya yakni pembangunan jangan ditanah

In do ne si

R

produktif. Saksi tidak pernah mendengar adanya demontransi yang mepermasalahkan bahwa nanti Terdakwa yang akan mengerjakan.

A gu ng

 Bahwa Pada tahun 2018 ada proyek pembangunan/rehabilitasi gedung SMPN 3 Blitar tahap dua, yakni sampai tahapan kami mengirim usulan ke ULP untuk dilaksanakan pelelangan.

 Bahwa Proyek pembangunan SMP N 3 Kota Blitar tahap dua tahun

2018 dengan anggaran sejumlah Rp23 Miliar peruntukannya untuk menyelesaikan kelas VIII, IX, parkir dan jalan masuk. Harapannya

pembangunan gedung SMP N 3 Blitar.

lik

 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan mengerjakan proyek  Bahwa Saksi menyimpan nomor HP Walikota Blitar yakni MUH.

ub

m

ah

anggaran tersebut diselesaikan pada tahun ini.

SAMANHUDI ANWAR.

pernah

ep

ka

 Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2018 sekira setelah maghrib, saksi dihubungi

oleh

MUH.

SAMANHUDI

ANWAR

untuk

saksi

tidak

hafal

nilai

anggaran

itu

kemudian

saksi

M

menanyakan/menelpon kepada Kabid saksi yang bernama WILLY.

DIDIN

yang

sebelumnya

menjabat

sebagai

Kabid

Halaman152dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

bernama

on

ng

Setelah itu saksi juga menanyakan kepada Sekretaris saksi yang

es

dan

R

ah

menanyakan jumlah anggaran proyek pembangunan SMP N 3 Blitar,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Anggaran. Setelah saksi mendapatkan jawaban jumlah anggaran itu kemudian saksi menelpon MUH. SAMANHUDI ANWAR.

ng

 Bahwa Selama saksi menjadi kepala dinas, MUH. SAMANHUDI

ANWAR tidak sering menanyakan suatu anggaran suatu proyek di dinas.

Saksi

gu

 Bahwa

tidak

ada

telpon

menelpon

AMINURCHOLIS.

dengan

MUH.

 Bahwa Proyek pembangunan gedung SMP N 3 Blitar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar.

ub lik

ah

A

 Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa.

 Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melintas didepan ruangan

am

Walikota Blitar yang sebelum MUH. SAMANHUDI ANWAR.  Bahwa Pada waktu pembangunan gedung sekolah SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama tahun 2017, MUH. SAMANHUDI ANWAR tidak

ah k

ep

menanyakan berapa jumlah anggaran kepada saksi.

 Bahwa Proyek pembangunan gedung SMP 3 sudah sesuai dengan

R

spek tetapi memang ada audit dari inspektorat yakni perlu ada klaim

In do ne si

yang harus dibayar dan itu sudah dibayarkan.

A gu ng

 Bahwa Saksi ditunjukkan dokumen berupa : 7 (tujuh) lembar printout

Summary Report dengan Informasi Lelang : Kode Lelang 953205,

Nama Lelang Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 3 Blitar. Saksi menyatakan mengetahui dokumen tersebut.

 Bahwa Saksi ditunjukkan dokumen berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018

oleh

Dinas

SIDIK,SSos.,M.AP.

Pendidikan

Saksi

Kota

menyatakan

Blitar

MOKHAMAD

mengetahui

dokumen

ub

tersebut.

m

Atas keterangan saksi MOKHAMMAD SIDIK tersebut, Terdakwa pada

ep

pokoknya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa SUSILO

berikut:  Bahwa

Terdakwa

memberikan

uang

kepada

SYAHRIMULYO

atas

on

Halaman153dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

permintaan dari SUTRISNO yang katanya untuk kepentingan kegiatan

es

PRABOWO alias EMBUN di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai

R

ka

Kepala

lik

ah

tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 153


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tulungagung

R

pemerintah daerah. Karena Terdakwa merasa bekerja di wilayah Kabupaten maka

Terdakwa

bersimpati

untuk

membantu

untuk

ng

SYAHRIMULYO. Jadi Terdakwa tidak pernah langsung memberikan kepada SYAHRIMULYO.

 Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan proyek di Kabupaten Tulungagung

gu

mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Proyek yang terdakwa ikuti

adalah yang proyek yang berada di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung

A

yakni proyek pembangunan jalan.

 Bahwa SUTRISNO itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten

ub lik

proyek Terdakwa berada di Dinas PUPR maka Terdakwa menjalin hubungan baik dengan SUTRISNO karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan proyek dan untuk kedepannya supaya urusannya dipermudah.  Bahwa

Terdakwa

pada

persidangan

keterangannya SUTRISNO.

sebelumnya

sudah

mendengar

ep

ah k

am

ah

Tulungagung. Karena SUTRISNO adalah Kepala Dinas PUPR dan karena

 Bahwa Seingat Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai memberikan uang kepada

R

SUTRISNO sejak tahun 2014. Terdakwa memberikan uang kepada

In do ne si

SUTRISNO karena diminta oleh SUTRISNO untuk kepentingan pemerintah daerah (pemda) dan untuk Kepala Daerah yakni SYAHRIMULYO namun

A gu ng

Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar diberikan kepada Kepala Daerah atau tidak.

 Bahwa Terdakwa merasa kira-kira memberikan uang kepada SUTRISNO sejumlah Rp14.857.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh

juta rupiah) seperti yang disampaikan SUTRISNO pada persidangan karena

Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya. Terdakwa hanya mencatat kalau SUTRISNO meminta uang dalam tulisan tangan.

lik

harus bekerja terlebih dahulu baru memberikan sejumlah uang. Pada saat

meskipun pekerjaan itu sudah di ploting.

ub

pelelangan, Terdakwa tidak dijamin untuk memenangkan pelelangan tersebut

 Bahwa Spesialisasi pekerjaan Terdakwa adalah di aspal.

ep

ka

m

ah

 Bahwa Terdakwa tidak mau kalau melakukan sistem ijon proyek. Terdakwa

 Bahwa Karena jumlah kontraktor banyak maka ada ploting pekerjaan supaya kontraktor tidak saling beradu (tempuk-tempuk).

 Bahwa ada kontraktor lain di Tulungagung yang bernama SONY SANDRA

on

Halaman154dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

mengerjakan proyek spesialisasi di bidang yang sama dengan Terdakwa

es

R

 Bahwa Terdakwa memberikan uang setelah Terdakwa mengerjakan proyek.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 154


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

yakni di proyek jalan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah SONY SANDRA memberikan uang atau tidak dalam mengerjakan proyek.

ng

 Bahwa Uang yang diberikan kepada SUTRISNO sumbernya berasal dari uang milik Terdakwa sendiri. Proyek itu meskipun keuntungannya tidak banyak namun uangnya kembali kesana lagi (SUTRISNO).

gu

 Bahwa Terdakwa mengambil pekerjaan spesialisasi karena Terdakwa memiliki semua alatnya sehingga Terdakwa tidak harus membayar sewa

A

pembelian bahan dan alat lain-lain. Terdakwa bisa mengangkut sendiri sehingga bisa menyisihkan untuk itu (digunakan untuk pemberian kepada

ub lik

 Bahwa Setiap Terdakwa selesai melaksanakan pekerjaan, kemudian dilakukan pemeriksaan termasuk dari BPK dan kalau ada kesalahan juga dikenakan denda.

 Bahwa Terdakwa tidak pernah ngitung-ngitung pos untuk pemberian kepada SUTRISNO karena selama ini Terdakwa kerja maka Tenaga kerja Terdakwa

ep

ah k

am

ah

SUTRISNO).

bisa kerja dan alat-alat Terdakwa bisa digunakan untuk kerja dan pada

masalah.

In do ne si

R

akhirnya tidak merugikan Terdakwa sendiri. Pokoknya asalkan pas tidak

A gu ng

 Bahwa Fee yang diberikan oleh kontraktor itu keuntungannya 10 % maka

kalau ada proyek Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka feenya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 Bahwa Terdakwa tidak ingat detail proyek yang dikerjakan pada tahun 2016

s.d. 2018 karena sudah ada yang mengurusin sendiri yakni DIANA dan orang-orang lapangan.

 Bahwa Pada bulan Mei 2018, SUTRISNO menelpon Terdakwa dan Terdakwa

menyampaikan

berapa

nilainya?.

Setelah

lik

Selanjutnya

itu

SUTRISNO memperkenalkan Terdakwa dengan AGUNG PRAYITNO di

ub

rumah Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018.

 Bahwa SUTRISNO bersama-sama dengan AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa, lalu SUTRISNO memperkenalkan Terdakwa dengan

ep

ka

m

ah

menyampaikan kalau mau meminta bantuan untuk SYAHRIMULYO.

AGUNG PRAYITNO. Selanjutnya SUTRISNO menyampaikan “KALAU NANTI MAS AGUNG KESINI, NANTI TOLONG KASIHKEN PAK AGUNG

Terdakwa menyampaikan kepada SUTRISNO bagaimana perhitungannya

on

Halaman155dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

dan dijawab oleh SUTRISNO “POKOE HITUNGANNYA DENGAN DIA”.

es

R

AJA” kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan SUTRISNO tersebut.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 155


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mumet.

R

Karena Terdakwa diminta dan ditelpon terus oleh SUTRISNO maka

ng

 Bahwa Terdakwa pertama memberikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) kemudian diingatkan oleh SUTRISNO dengan mengatakan

“KOK JUMLAHNYA SEKIAN, MASIH KURANG, OJO DIITHIR ITHIR”.

gu

Terdakwa lalu bertanya dengan SUTRISNO “MAUNYA BERAPA” dan pada

kedatangan yang kedua AGUNG PRAYITNO mengambil uang sejumlah

A

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pada pengambilan yang ketiga

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana SUTRISNO

ub lik

operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

 Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada SYAHRIMULYO melalui AGUNG

PRAYITNO

atas

permintaan

SUTRISNO

total

sejumlah

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

ep

 Bahwa Terdakwa mengatakan kepada SUTRISNO bahwa sedang diawasi oleh OJK (Otoritras Jasa Keuangan) karena mengambil uang di Bank kalau

ah k

am

ah

menyuruh AGUNG PRAYITNO untuk mengambil uang kemudian terjadi

pengeluarannya tidak seimbang itu mesti ditanya. Jadi Terdakwa harus

In do ne si

R

menyesuaikan dengan kapasitas untuk mengambil uang di Bank. Pada saat itu kemampuan Terdakwa tidak sebesar yang diminta oleh SUTRISNO.

A gu ng

Selain itu Terdakwa menghindar dari permintaan SUTRISNO namun

bagaimana lagi karena Terdakwa tidak bisa menghindar dari permintaan

tersebut. Terdakwa tidak ingat bagaimana respon SUTRISNO namun pada intinya SUTRISNO memaksa untuk meminta.

 Bahwa Terdakwa bertemu SYAHRIMULYO pada saat acara mantu saja sekitar tahun 2014. Pada saat Terdakwa bertemu dengan SYAHRIMULYO pada saat terdakwa sudah mulai kerja di Kabupaten Tulungagung.

lik

tahun 2016 dan 2017 namun ada di dalam daftar barang bukti.

ub

 Bahwa plotingan proyek untuk Terdakwa dan SONY SANDRA dan kontraktor lain dibuat setiap tahun.

ep

 Bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya fee proyek diberikan setelah Terdakwa bekerja (proyek dikerjakan). Untuk tahun 2018 Terdakwa sudah

fee terlebih dahulu.

 Bahwa SUTRISNO meminta fee kepada Terdakwa terlebih dahulu fee proyek

on

Halaman156dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

tahun 2018 meskipun proyek belum selesai karena mungkin SUTRISNO

es

mengerjakan proyek dan proyek sebelum selesai namun Terdakwa dimintai

R

ka

m

ah

 Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah pemberikan kepada SUTRISNO pada

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 156


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dimintai tolong oleh SYAHRIMULYO untuk meminta uang kepada Terdakwa dan bukan pinjaman.

ng

 Bahwa Terdakwa tidak ingat perusahaan-perusahaan milik Terdakwa, namun semua dibawah pengendalian Terdakwa.

 Bahwa Yang berwenang mengeluarkan uang dari perusahaan-perusahaan

gu

milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri termasuk untuk proyek-proyek yang secafa formal ditandatangani oleh EKA YONGTONO.

A

 Bahwa EKA YONGTONO merupakan anak Terdakwa.

 Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek stadion supriyadi Kota Blitar.

ub lik

 Bahwa Selain sebagai tetangga, MUH SAMANHUI ANWAR juga merupakan orang asli Blitar.

 Bahwa Sebelum MUH. SAMANHUDI ANWAR menjadi Walikota Blitar, Terdakwa sudah bekerja (mengerjakan proyek) di Kota Blitar.

ep

 Bahwa Pada saat MUH. SAMANHUDI ANWAR masuk menjadi Walikota

ah k

am

ah

 Bahwa Terdakwa tahu dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR sejak kecil.

Blitar, dan karena ada hubungan pertemanan serta Terdakwa sudah merasa

R

menjadi bagian masyarakat Kota Blitar. Jadi kalau ada kegiatan apapun,

In do ne si

Terdakwa selalu ikut membantu termasuk apa yang selama ini dilakukan

A gu ng

Walikota kepada Terdakwa untuk meminta bantuan.

 Bahwa MUH SAMANHUDI ANWAR dilantik menjadi Walikota Blitar kira-kira tahun 2010.

 Bahwa Pada tahun 2010, Terdakwa sudah mengerjakan proyek di Kota Blitar.

 Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah pasti uang yang diberikan kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR karena pemberian secara sedikit-sedikit dan dicicil-cicil, dengan jumlah total kira-kira sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam

lik

ah

miliar rupiah) sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

secara langsung, dimana Terdakwa dihubungi kemudian bertemu dengan

ub

MUH SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas dan selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR meminta uang kepada Terdakwa. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan MUH SAMANHUDI ANWAR.

ep

ka

m

 Bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR yang meminta uang kepada Terdakwa

 Bahwa Terkadang terdakwa memberikan uang kepada MUH SAMANHUDI ANWAR sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terkadang

Pokoknya kalau ditotal kira-kira sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar

on

Halaman157dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

rupiah) sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

es

R

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jumlah pemberian itu tidak pasti.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 157


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

 Bahwa Terdakwa mendapatkan plotingan proyek untuk proyek jalan di Kota Blitar.

ng

 Bahwa MUH SAMANHUDI ANWAR tidak hitung-hitungan fee, jadi kalau MUH. SAMANHUDI ANWAR membutuhkan uang maka akan meminta

kepada Terdakwa. Selama ini kalau MUH. SAMANHUDI ANWAR perlu uang

gu

maka Terdakwa akan memberikan namun Terdakwa tidak mau dikait-kaitkan

MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota dan Terdakwa sebagai

A

kontraktor. Jadi sebenarnya Terdakwa dirugikan.

 Bahwa pelaksanaan lelang tetap terbuka, Terdakwa mendapatkan ploting

ub lik

ah

proyek karena di daerah itu terutama di Blitar yang memiliki peralatan dan persyaratan administrasi yang bisa mengerjakan jalan hanya perusahaan

milik Terdakwa. Dari temen-temen yang ada di dalam kota itu, cenderung

sesuai instruksi dari presiden katanya kita tidak boleh monopoli maka kita disuruh membantu. Sehingga kepala daerah membuat kebijaksanaan sendiri,

ep

ah k

am

tidak ada yang punya, tetapi karena ada permintaan dari pemerintah kota

supaya Terdakwa tidak mengambil kemana-mana akhirnya kita dibatasbatasi itu. Terdakwa kemudian membantu teman-teman yang lain supaya dia

In do ne si

R

mendapatkan pekerjaan.

 Bahwa Kalau lelang dilaksanakan terbuka maka peserta selain yang di Kota

A gu ng

Blitar tetap bisa mengikuti lelang.

 Bahwa Sepengetahuan saksi ada instruksi presiden bahwa diutamakan putra daerah.

 Bahwa Terdakwa di ploting pekerjaan namun hal itu tidak menjamin kita menjadi pemenang pekerjaan.

 Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam melakukan pelelangan ada peserta

pendamping,

ide

peserta

pendamping

dalam

lik

pelelangan berasal dari pemda sendiri dimana mengharapkan supaya tidak berbenturan dimana Terdakwa memiliki perusahaan-perusahaan.

ub

 Bahwa Terdakwa mendapatkan plotingan pekerjaan di Blitar setiap awal tahun.

 Bahwa Terdakwa tidak ingat nilai proyek Stadion Supriyadi Blitar.

ep

ka

m

ah

menggunakan

 Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Walikota Blitar kemudian dia mengatakan mau pinjam uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

ANWAR

mengatakan

“IKI

ANU

LO,,

SMP

3

ADA

on

Halaman158dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

KELANJUTAN TAHAP DUA” kemudian Terdakwa mengatakan “TRUS LA

es

SAMANHUDI

R

rupiah). Sebetulnya Terdakwa saat itu sudah tidak mau, kemudian MUH.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 158


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

PO” lalu MUH. SAMANHUDI ANWAR menyampaikan “ENGKO KALAU LELANG AWAKMU MELOK”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “YA,

ng

MELOK.. TRUS KAREPMU PIYE”, atas penyampaian itu MUH. SAMANHUDI

ANWAR menjawab “ITU KAN 23 M”. Sebelumnya MUH. SAMANHUDI

ANWAR menanyakan nilai proyek terlebih dahulu ke Kepala Dinas

gu

Pendidikan (MUH. SIDIK), kemudian menanyakan juga kepada M. AMIN NURCHOLIS melalui telepon.

A

 Bahwa Setelah Terdakwa mengatakan agak tidak mau, kemudian MUH.

SAMANHUDI ANWAR bercerita mengenai proyek SMP N 3 Blitar dan

ub lik

ah

menyampaikan anggarannya sejumlah Rp23 Miliar dan mengatakan “IKI AKU ENGKO 8 %, TERUS NANTI YANG 2 % SUPAYA DIBAGIKAN KE DINASNYA”.

Terdakwa

kemudian

mengatakan

“AWAKMU

LO

KOK

am

PENAKMEN, PROYEK KI LO PROYEK BESAR, SEKARANG ITU TIDAK BISA KALAU MAU SEPERTI ITU, AKU MBOK JAMIN ENTUK SASARANYA MENJADI

PEMENANG

YA

SULIT”.

Terdakwa

selanjutnya

ep

UNTUK

ah k

mengatakan “TAPI YA GAK PAPA, AKU IKUT KALAU KAMU MAU PINJAM YA PINJAM” kemudian MUH. SAMANHUDI ANWAR pinjam terlebih dahulu

In do ne si

R

akan tetapi nanti dihitung sebagai fee sebesar 8 %. Setelah itu Terdakwa pulang bersama-sama dengan BAMBANG PURNOMO (TOTOK). Terdakwa

A gu ng

di jalan ngomel-ngomel mengatakan “IKI HUDI KURANG AJAR, AKU DIPLEKOTHO (DIKERJAIN) IKI, TAPI KALAU GAK DIKEI DIA BUTUH BANGET”. Selanjutnya Terdakwa menyediakan uang tersebut besok harinya karena Terdakwa harus berkonsultasi dengan Bank Maybank. Terdakwa

kemudian mengambil uang di Bank Maybank lalu kerumah BAMBANG PURNOMO (TOTOK) untuk menitipkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00

memerintakan

untuk

menitipkan

PURNOMO (TOTOK).

uang

kepada

lik

ANWAR

BAMBANG

ub

 Bahwa Pada saat di rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR, bahwa benar MUH. SAMANHUDI ANWAR memerintahkan Terdakwa untuk menitipkan uang kepada BAMBANG PURNOMO (TOTOK)

 Bahwa Terdakwa yang mengajak BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ke

ep

ka

m

ah

(satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut karena MUH. SAMANHUDI

rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR.

MUH. SAMANHUDI ANWAR dan bertetangga.

ng

 Bahwa Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar

on

Halaman159dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

lima ratus juta rupiah) kepada BAMBANG PURNOMO (TOTOK) di depan

es

R

 Bahwa BAMBANG PURNOMO (TOTOK) sudah sejak kecil kenal dengan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 159


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

rumah BAMBANG PURNOMO (TOTOK) dengan cara dioper dari mobil

Terdakwa kemudian ditaruh di ke mobilnya BAMBANG PURNOMO (TOTOK)

ng

di dalam garasi. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG

PURNOMO “TOK, IKI LEK NDAK DIJUMUK DEWE PAK WALI, JANGAN DIKASIH”. Terdakwa menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO bahwa

gu

uang jangan diberikan kalau tidak diambil sendiri oleh MUH. SAMANHUDI

ANWAR dan menyampaikan kepada BAMBANG PURNOMO (TOTOK) agar

A

jangan mau kalau disuruh mengantarkan uang. Kalau tidak diambil oleh MUH. SAMANHUDI ANWAR, agar uang tersebut dikembalikan kepada

ub lik

 Bahwa Setelah Terdakwa di rumah kemudian sudah ada penyidik KPK, dan petugas KPK yang bernama WAHYU meminta Terdakwa untuk menelpon orang yang diberikan dus (BAMBANG PURNOMO), selanjutnya Terdakwa

am

ah

Terdakwa.

menelpon BAMBANG PURNOMO dan menyampaikan “TOK, DUITE

ep

GOWONEN GE OMAH, IKI WIS ENEK KPK” lalu orang KPK mengatakan

ah k

“JANGAN BILANG KALAU ADA KPK”. Terdakwa lalu menyampaikan “LO PIYE PAK, KAN MEMANG ADA KPK”. BAMBANG PURNOMO (TOTOK) lalu

PURNOMO

(TOTOK)

ditangkap

KPK.

In do ne si

BAMBANG

R

datang ke rumah dan dia penasaran seperti apa KPK itu, dan selanjutnya Uang

sejumlah

A gu ng

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diamankan oleh KPK.

 Bahwa mestinya BAMBANG PURNOMO (TOTOK) mengetahui kalau bungkusan dalam kardus itu adalah uang.

 Bahwa Terdakwa datang ke rumah dinas MUH. SAMANHUDI ANWAR bersama dengan TOTOK. Pada saat itu MUH. SAMANHUDI ANWAR ada

menelpon MUH. SIDIK dan M. AMIN NURCHOLIS untuk menanyakan jumlah

lik

menanyakan anggaran kepada siapa yang Terdakwa tidak ketahui dan dia bilang anggaranya Rp23 Miliar.

ub

 Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek SMP N 3 Blitar tahap 1 tahun 2017 dan rencananya proyek SMP N 3 Blitar tahap dua dikerjakan pada tahun 2018.

ep

ka

m

ah

anggaran SMP N 3 Blitar. MUH. SIDIK pada saat ditelpon mengatakan akan

 Bahwa Rp23 Miliar adalah pagu anggaran proyek pembangunan SMP N 3 Blitar, kira-kira penawarannya sejumlah Rp18 Miliar. Kalau nanti Terdakwa

on

Halaman160dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dinas.

ng

juta rupiah) merupakan nilai fee 8% nanti yang 2 % merupakan jatah kepala

es

R

memenangkan proyek maka nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 160


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jatah untuk SUTRISNO pribadi karena Terdakwa memberikan uang setiap SUTRISNO meminta. Terdakwa tidak

 Bahwa

ng

mengurus mengenai permintaan untuk kepentingan pemda itu seperti apa. semestinya

SYAHRIMULYO

SUTRISNO

karena

itu

SUTRISNO

merupakan yang

orang

mengumpulkan

gu

kontraktor di Kabupaten Tulungagung.

 Bahwa

Terdakwa

tidak

pernah

melakukan

uang

konfirmasi

SYAHRIMULYO apakah uangnya sampai atau tidak.

A

kepercayaan

dari

kepada

 Bahwa Selama mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Tulungagung proses/prosedur

lelang

yang

diminta

oleh

panitia

ub lik

mengikuti

pengadaan. Jadi semestinya perusahaan Terdakwa ketika memenangkan pekerjaan sudah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ada.  Bahwa Jadi sebenarnya Terdakwa ini termasuk yang dibatasi oleh pemda karena kalau tidak dibatasi maka Terdakwa boleh menawar semaunya saja. Akan tetapi pemda kan memiliki kebijaksanaan untuk supaya pekerjaan ada

ep

ah k

am

ah

selalu

pemerataan pekerjaan dengan pengusaha-pengusaha di daerah. Tujuan

R

ploting sebenarnya adalah untuk pemerataan pekerjaan.

In do ne si

 Bahwa Selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki inisiatif untuk memberikan

A gu ng

sejumlah uang kepada pejabat didaerah, jadi selama ini Terdakwa diminta oleh pejabat di daerah. Terdakwa tidak mau melakukan ijon proyek.

 Bahwa Pada pertemuan antara Terdakwa, BAMBANG PURNOMO (TOTOK) dengan MUH. SAMANHUDI ANWAR ada permintaan pinjaman dari MUH.

SAMANHUDI ANWAR sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu terdakwa tidak menanyakan

pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk apa, dan pada saat itu Terdakwa

untuk SMPN 3 Kota Blitar. Pada

akhirnya

Terdakwa

menyediakan

uang

sejumlah

ub

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang pribadi Terdakwa dan uang tersebut belum sampai ke Walikota Blitar.

ep

 Bahwa Dari proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan, keuntungan maksimal sejumlah 10 %. Kalau dilihat dari jumlah yang fee yang diminta, sebetulnya kalau kita bilang ya tidak apa-apanya ya kita kerja aja dan tenaga kerja kita

on

Halaman161dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

es

R

bisa ditekan.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

 Bahwa

lik

ah

belum mengerjakan proyek di Kota Blitar dan belum ada pelelangan proyek

Halaman 161


MUH.

SAMANHUDI

ANWAR

kalau

meminta

R

 Bahwa

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

uang

dengan

menggunakan istilah meminjam “NYILIH NDISIK”. Pemahaman Terdakwa

ng

kalau MUH. SAMANHUDI ANWAR meminjam artinya meminta uang.

 Bahwa Terdakwa pernah tidak memenuhi permintaan uang dari SUTRISNO,

karena Terdakwa tidak mau kalau sering-sering diminta uang. Saksi tidak

gu

ingat jumlah yang diminta saat itu.

 Bahwa Terdakwa mau memenuhi permintaan uang dari SUTRISNO karena

A

kalau tidak dipenuhi maka Terdakwa bisa dihilangkan dari proyek-proyek / tidak mendapatkan proyek. Terdakwa mau memberikan uang supaya usaha

ub lik

 Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:

am

ah

Terdakwa berjalan lancar.

barang bukti nomor 1 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing warna hitam, dengan nomor model yang

ah k

ep

tertera pada bagian belakang ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya

barang bukti nomor 2 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk

A gu ng

In do ne si

7264 3368 00.

R

terdapat SIM Card dengan tulisan Loop 4G LTE bertuliskan 6210 0857

Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.

barang bukti nomor 3 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk

Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian

barang bukti nomor 4 berupa 1 (satu) buah handphone/ponsel merk

lik

Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian

ub

belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755. 

barang bukti nomor 5 berupa 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode

ep

ka

m

ah

belakang ponsel RM-1134.

CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP

barang bukti nomor 6 berupa 14 (empat belas) buku cek terpakai BII.

barang bukti nomor7 berupa 15 (lima belas) buku cek BII.

on

Halaman162dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

es

R

050800 bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 162


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 8 berupa 5 (lima) buku Bilyet Giro.

barang bukti nomor 9 berupa 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT

R

ng

MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018. 

barang bukti nomor 10 berupa 1 (satu) buah amplop bertulisan

gu

“MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.

barang bukti nomor 11 berupa 1 (satu) buah amplop bertulisan

ah

barang bukti nomor 14 berupa 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

ub lik

A

“MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.

a. 9.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan 2.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.

am

(foto) 

barang bukti nomor 20 berupa Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu

ep

ah k

Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar. (foto) barang bukti nomor 122 berupa penyitaan data “data termin” dari

R

In do ne si

komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak

A gu ng

di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk

:

Verbatim,

Kapasitas

:

4.7

GB,

Nomor

Kode

:

MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

barang bukti nomor 123 berupa

penyitaan data “folder upload” dari

komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak

di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping

sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

barang bukti nomor 124 berupa penyitaan data “folder upload” dari

ub

komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping

ep

DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah

barang bukti nomor 117 berupa 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT

on

Halaman163dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

MODERNA TEHNIK PERKASA.

es

R

sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah

ka

m

ah

DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode :

Halaman 163


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat-surat dan barang bukti sebagai berikut:

ng

Bukti surat :

1. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan

nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah

gu

dirobek.

2. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

ub lik

ah

A

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

am

Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 3. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor

ep

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

ah k

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

In do ne si

R

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

A gu ng

Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.

4. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran

lik

Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

5. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-

Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

ub

1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati

6. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa

ep

Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI�. (satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018. (satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

ng

8. 1

Nomor:

on

Halaman164dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.

es

7. 1

R

ka

m

ah

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 164


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

9. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :

ng

813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.

10. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

gu

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai

A

Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :

ub lik

ah

11. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.

am

12. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :

ep

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

ah k

Kabupaten Tulungagung 13. 1

(satu)

bundel

dokumen

surat

perjanjian

Nomor:

In do ne si

R

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

A gu ng

Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah

14. 1

(satu)

bundel

dokume

surat

perjanjian

Nomor

:

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo

Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh,

lik

Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi

15. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:

ub

m

ah

Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan

05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

senilai

Rp.

2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia

ka

ep

Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa

(overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

dari

BUD

senilai

Rp.

Halaman165dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018

on

ng

16. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :

es

R

Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 165


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan

untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

ng

ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)

pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten

gu

Tulungagung (BK Provinsi)

17. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan

2821

Tahun

2013

tentang

pengesahan

pengangkatan

Bupati

Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;

ub lik

ah

A

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-

18. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal

am

tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai

ep

dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.

ah k

19. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.

In do ne si

R

20. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 21. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

A gu ng

22. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

23. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.

24. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.

25. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS,

ub

pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

ep

26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN

ah

ka

lik

Provinsi Jawa Timur.

m

ah

35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung

MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA

ng

M

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

on

Halaman166dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

es

R

APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

27. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN

ng

GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

gu

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

(OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS

ub lik

ah

A

28. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8,

am

PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA

ep

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

ah k

2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00. 29. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN

In do ne si

R

III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN

SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.

A gu ng

BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANGTUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA

KARUNIA

TULUNGAGUNG

ABADI

TA

sumber

2016

dana

(DAK+)

APBD

dengan

nilai

8.046.963.000,00.

KABUPATEN kontrak

Rp.

30. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT

tertanggal

14-10-2016

TULUNGAGUNG

TA

2016

(DAK+)

dengan

nilai

dengan

kontrak

ub

5.211.198.000,00.

lik

ah m

(DAK+)

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN Rp.

31. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK,

ka

JL.

TAWANG-PAGERSARI,

JL.

ep

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

Rp. 6.041.114.000,00.

ng

32. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

on

Halaman167dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017

es

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 167


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak

ng

Rp. 3.759.023.000,00.

33. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-

gu

2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

A

kontrak Rp. 4.931.487.000,00. (satu)

bundel

foto

copy

kontrak

pekerjaan

PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN -

ub lik

ah

34. 1

MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

am

2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

35. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI -

ah k

KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

In do ne si

R

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

A gu ng

36. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)

RUAS

JALAN

PUNJUL

-

PICISAN,

RUAS

JALAN

GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN

RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

lik

37. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -

RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS

JALA

BUMI

TULUNGAGUNG

MEGAH TA

dana

2017

(DAU)

dengan

APBD nilai

KABUPATEN kontrak

Rp.

R

5.214.146.000,00.

sumber

38. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN

ng

on

Halaman168dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

es

PT.

ep

ka

JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ub

PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ),

m

ah

dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

Halaman 168


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

ng

39. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN

gu

JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

A

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

ub lik

ah

40. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS

JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-

am

06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

ep

kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

ah k

41. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018

In do ne si

R

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak

A gu ng

Rp. 7.895.999.000,00.

42. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS

JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON

dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

lik

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU)

43. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ub

m

ah

tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN

ka

PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI

ep

RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan

ah

TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.

ng

4.271.026.000,00.

on

Halaman169dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

44. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

es

R

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 169


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal

23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

ng

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

45. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

gu

JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

A

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.

ub lik

ah

46. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI

am

MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

ep

47. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan

ah k

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr.

In do ne si

2016-2021.

R

MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan

A gu ng

48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan

Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.

Barang bukti :

1. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing

lik

ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop

ub

4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.

2. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030

ep

1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569

R

9905 01.

3. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor

on

Halaman170dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.

es

ka

m

ah

warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 170


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

4. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di

ng

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.

5. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP

gu

051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan

A

tulisan “Maybank” dengan nomor:

6. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;

ub lik

8. 5 (lima) buku Bilyet Giro.

9. 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018. 10. 1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.

ep

ah k

am

ah

7. 15 (lima belas) buku cek BII;

11.

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.

In do ne si

R

12. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.

A gu ng

13. 1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725, dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan password 0102.

14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

lik

ah

.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan

.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.

ub

casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakangponselSM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo

ep

Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan

R

tulisan Sandisk Ultra 32 GB

16. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor

ng

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di

on

Halaman171dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017

es

ka

m

15. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 171


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01

ng

17. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek 18. 1

(satu)

bundle

fotokopi

Keputusan

Bupati

Tulungagung

nomor

gu

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

Anggaran,

A

Bendahara

Bendaharan

Kuasa

Pengguna

Anggaran,

Pengeluaran

Pembantu,

Penerimaan

Pembantu

Bendahara

Bendahara dalam

Pengeluaran,

Penerimaan

Pelaksanaan

dan

Anggaran

19. 1

(satu)

bundle

fotokopi

Keputusan

Bupati

Tulungagung

nomor

188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran,

Kuasa

Pengguna

Anggaran,

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu,

Bendaharan

Penerimaan

ep

ah k

ub lik

2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya

am

ah

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran

Pembantu

Bendahara

Bendahara

dalam

Pengeluaran,

Penerimaan

Pelaksanaan

dan

Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran

In do ne si

R

2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

20. Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

A gu ng

dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar

21. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo

tulisan Transcend Premium 400x 8GB

lik

ah

Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan

ub

nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.

ep

ka

m

22. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan

23. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-

Tulungagung Provinsi Jawa Timur

ng

24. 1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan� kontrak PT. Tata Karunia

on

Halaman172dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

es

R

1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 172


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

25. 1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal

ng

17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan

dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl. S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).

gu

26. 1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal :

A

Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.

27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik

ub lik

Tehnik Perkasa”.

28. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.

29. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT.

ep

ah k

am

ah

Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna

Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.

In do ne si

R

30. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.

A gu ng

31. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.

32. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.

33. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.

Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.

lik

ah

34. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom

ub

3 Kota Blitar Tahun 2017”.

36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst. (satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

ep

37. 1

Perjanjian

Nomor

:

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018. (satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor:

R

38. 1

on

ng

Halaman173dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

gu A

es

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

35. 1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN

Halaman 173


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan

ng

mengikuti pelelangan

40. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.

gu

41. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

A

42. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

ub lik

Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 44. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N. 45. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

ep

ah k

am

ah

43. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

46. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.

In do ne si

R

47. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.

A gu ng

48. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

49. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung

50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa

lik

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1

ub

lembar daftar lampirannya.

52. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai

ep

ka

m

ah

51. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

daerah

(DPA-SKPD)

tahun

anggaran

2018

Nomor

:

ng

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten

on

Halaman174dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Tulungagung.

es

perangkat

R

53. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 174


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perangkat

R

54. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja daerah

(DPA-SKPD)

tahun

anggaran

2018

Nomor

:

ng

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung 55. 1

(satu)

bundel

dokumen

surat

perjanjian

tanggal

gu

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018

29

Nomor:

Maret

2018

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

A

Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah bundel

dokume

surat

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018

perjanjian

Nomor

Tanggal

23

Maret

:

2018

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan

am

Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia

ep

ah k

(satu)

ub lik

ah

56. 1

Abadi

R

Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang 58. 1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018

In do ne si

57. 1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018

A gu ng

59. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00

kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa

Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

dari

lik

05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018

BUD

senilai

Rp.

ub

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada

ep

kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung

R

(BK Provinsi)

61. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan

on

Halaman175dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013

es

ka

m

ah

60. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 175


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;

ng

62. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo,

gu

SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita

Acara Pengangkatan Sumpah.

A

63. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA02RD25042808 1.

64. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan

ub lik

SIM card: 082244720971.

65. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.

66. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SM-

ep

ah k

am

ah

IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor

G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429. 67. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver,

In do ne si

081217962635

R

model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor

A gu ng

68. 1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua belas) nomor.

69. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-

J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor 082231691912

70. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian

Simcard Nomor 08121722162

lik

ah

hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta

ub

dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.

72. 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.

ep

ka

m

71. 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru

73. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26

74. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.

on

Halaman176dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

7804”.

ng

75. 1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB

es

R

April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 176


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

76. 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.

77. 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan

ng

nilai.

78. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.

79. 1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan

gu

dibelakang berisi angka dan huruf.

80. 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.

A

81. 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.

82. 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS

ub lik

83. 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.

84. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.

85. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.

ep

ah k

am

ah

LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

86. 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda contreng.

dibelakang.

In do ne si

R

87. 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan

A gu ng

88. 1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.

89. 2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.

90. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan

“Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.

perencanaan”.

lik

ah

91. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan

92. 1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.

ub

judul “REPORT PAD”.

94. 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya. 95. 1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.

ep

ka

m

93. 1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan

96. 1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.

R

97. 3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan

es

(Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.

ng

98. 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.

on

Halaman177dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

99. 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 177


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

100. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.

ng

101. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,

Warna :

Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 : 863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya

gu

terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032

3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode :

A

89900068

94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY

YAOMEI.

ub lik

belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-. 103. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.

104. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan

ep

ah k

am

ah

102. 1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima

isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-. 105. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR

In do ne si

R

(BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.

A gu ng

106. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.

107. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.

lik

20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power

ub

Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.

109. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB,

ep

S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview). 110. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SM-

ah

ka

m

ah

108. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:

terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk

on

Halaman178dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.

es

R

N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

111. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040,

ng

yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.

gu

112. 1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.

A

113. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.

ub lik

TAHUN ANGGARAN 2017”.

115. 1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.

116. 1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik. 117. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA. 118. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.

ep

ah k

am

ah

114. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG

119. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH. 120. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

In do ne si

R

121. 1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.

A gu ng

122. Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan

dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

123. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh

lik

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan

ub

"Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

124. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh

ep

ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas

ah

ka

m

ah

ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan

"Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada

on

Halaman179dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

tanggal 4-7-18.

es

R

: 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

125. Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:

ep

ah k

am

ub lik

ah

A

gu

ng

00402100000043 dengan nilai hash:

126. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU

In do ne si

R

1.151.959.732.000,-“.

127. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF

A gu ng

RANCANGAN APBD TA 2018”.

128. 3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.

129. 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.

130. 2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.

131. 2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. lembar

“RINGKASAN

APBD

MENURUT

URUSAN

lik

(empat)

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

ub

2018”.

133. 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN

2017”.

ep

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

134. 2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

R

SKPD PADA APBD 2018”.

on

Halaman180dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dalamnya.

ng

“BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan tangan di

es

135. 1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan tulisan

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

132. 4

Halaman 180


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

136. 1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya.

ng

137. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral, bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

gu

138. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan

ub lik

di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.

140. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.

141. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.

ep

ah k

am

ah

A

139. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan

142. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang terletak di

In do ne si

R

lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R

merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-

A gu ng

CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.

143. Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :

Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5,

Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.

lik

ah

dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas

ka

: 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan

ep

tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.

131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima

ng

on

Halaman181dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Jabatan Bupati Tulungagung.

es

R

145. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan

ub

m

144. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file

Halaman 181


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

146. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.

ng

147. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 351564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

gu

148. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK

Pengangkatan

menjadi

CPNS,

Pengangkatan

menjadi

PNS,

A

pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

ub lik

150. 3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan 2018.

151. 3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018. 152. 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E PROCUREMENT yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.

ep

ah k

am

ah

149. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.

153. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN

In do ne si

R

APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -

MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA

A gu ng

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

154. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN

RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.

lik

ah

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

18.298.273.000,00.

ub

m

155. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI

ka

– PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN

ep

GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP

ah

SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN

tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH

ng

M

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK)

on

Halaman182dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.

es

R

KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK)

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

156. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN

III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN

ng

SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL. BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-

TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. KARUNIA

gu

TATA

TULUNGAGUNG

ABADI

TA

sumber

2016

dana

(DAK+)

APBD

dengan

nilai

8.046.963.000,00.

A

KABUPATEN

kontrak

Rp.

JALA

BUMI

TULUNGAGUNG

MEGAH TA

2016

ub lik

KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.

sumber

dana

(DAK+)

dengan

5.211.198.000,00.

APBD

nilai

KABUPATEN kontrak

Rp.

158. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. JL.

TAWANG-PAGERSARI,

ep

TUNGGANGRI-BETAK,

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO

ah k

am

ah

157. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN

(DAK+)

tertanggal

JL.

14-10-2016

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

In do ne si

6.041.114.000,00.

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp.

A gu ng

159. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.

160. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

lik

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

ub

4.931.487.000,00.

JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-

ep

03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

R

3.364.903.000,00.

162. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI -

ng

on

Halaman183dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO

es

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

161. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN

ka

m

ah

RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-

Halaman 183


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

ng

dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

163. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)

RUAS

JALAN

PUNJUL

-

PICISAN,

RUAS

JALAN

gu

GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN

JARAKAN

-

MOJOARUM

tertanggal

20-09-2017

dengan

ub lik

dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

ep

ah k

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

164. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

am

ah

A

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.

In do ne si

R

165. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN

A gu ng

DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

166. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),

JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN

lik

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.

ub

4.820.168.000,00.

167. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN

ka

m

ah

DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan

ep

TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

ng

168. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

on

Halaman184dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan

es

4.448.353.000,00.

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 184


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG

TA

2018

(DAK)

dengan

nilai

ng

7.895.999.000,00.

kontrak

Rp.

169. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS

gu

JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN

ub lik

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai

170. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI

ep

ah k

03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

am

ah

A

DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-

(BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018

In do ne si

R

(BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.

171. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

A gu ng

(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 2305-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

172. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan

TULUNGAGUNG

TA

2018

(DAK)

dengan

3.936.866.000,00.

nilai

kontrak

lik

ah

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN Rp.

ub

m

173. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH

ka

ep

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang

ng

dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”.

on

Halaman185dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

175. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000

es

R

174. 1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 185


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.

176. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456

ng

IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.

177. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.

gu

178. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.

A

179. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.

ub lik

IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.

181. 1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-27 Desember 2016.

182. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233

ep

ah k

am

ah

180. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233

IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 183. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456

In do ne si

R

IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016

184. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan

A gu ng

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016

tertanggal

11

Februari

2016

tentang

Pengangkatan

sdr.

MUH.

SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

185. 2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Menimbang bahwa bukti surat danbarang bukti yang diajukan Penuntut

Umum telah disita secara sah menurut hukum, dandihadapan Majelis, Penuntut

Penasihat Hukum Terdakwa, oleh

kepada para saksi, Terdakwa dan

lik

ah

Umum telah menunjukkan barang bukti

karena itu barang bukti tersebut dapat

ub

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, bukti surat-surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

ep

1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT MODERNA MULTI PERKASA bergerak

R

dalam bidang jasa konstruksi;

2. Bahwa PT MODERNA MULTI PERKASA dan perusahaan yang terafiliasi

ng

dengan group tersebut adalah PT SARANA MULTI USAHA, PT TATA

on

Halaman186dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

KARUNIA ABADI dan PT JALA BUMI MEGAH;

es

ka

m

digunakan untuk memperkuat pembuktian;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 186


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

3. Bahwa PT SARANA MULTI USAHA milik Terdakwa dan yang mengendalikan juga Terdakwa dan direkturnya adalah Ahmad Syarif. Komisarisnya adalah Eko

ng

Yongtono (menantu dari Terdakwa) bergerak dalam bidang jasa konstruksi;

4. Bahwa PT TATA KARUNIA ABADI adalah milik Terdakwa, direkturnya adalah Michael Indrayana (Cucu dari Terdakwa), yang mengendalikan adalah

gu

Terdakwa;

5. Bahwa PT JALA BUMI MEGAH Direkturnya adalah Ir.Hermanto (Adik Ipar

A

Terdakwa). Yang mengendalikan adalah Terdakwa. PT JALA BUMI MEGAH bergerak dalam bidang jasa konstruksi;

ub lik

2018 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013, SUTRISNO selaku

Kepala

DinasPekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang (PUPR)

Kabupaten Tulungagung tahun 2013 sampai dengan sekarang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

ep

ah k

am

ah

6. Bahwa SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung periode tahun 2013 –

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12/3075/032/Tahun 1988 tanggal 30 Juli 1988, dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar

In do ne si

R

periode tahun 2016-2021 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11

A gu ng

Februari 2016;

7. Bahwa

pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pembahasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun

Anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO membuat

pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa

diantaranya Terdakwa dan SONY SANDRA. Pembagian proyek tersebut

lik

ah

kemudian diberikan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa dan SONY SANDRA;

8. Bahwa untuk mengerjakan proyek jalan (hotmix) menurut keterangan saksi

ub

dipenuhi oleh Terdakwa dan SONY SANDRA;

9. Bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek tersebut, setiap

ep

pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO, Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SYAHRI MULYO dan SUTRISNO melalui

dengan perincian:

1) Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima

ng

on

Halaman187dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ratus juta rupiah);

es

R

SUKARJI sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah)

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

SUTRISNO persyaratannya harus memiliki AMP dan alat tersebut hanya bisa

Halaman 187


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta rupiah);

R

2) Pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus

ng

3) Pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima

gu

ratus juta rupiah) oleh SUKARJI secara bertahap diserahkan kepada

SYAHRIMULYO melalui SUTRISNO. Setelah itu SUTRISNO menyerahkan

A

uang tersebut yang telah bercampur dengan uang fee lainnya kepada SYAHRI MULYO melalui SUKARJI dan YAMANI atas perintah SYAHRI MULYO,

ub lik

1) Tahun 2016

 Bupati Tulungagung sdr. SYAHRI MULYO sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

am

ah

dengan perincian antara lain sebagai berikut:

 Wakil

Bupati

Tulungagung

sdr.

MARYOTO

BIROWO

sebesar

ep

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

ah k

 Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar

In do ne si

R

lima ratus juta rupiah).

 HENDRY SETIAWAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). DPRD

Kab.

A gu ng

 Ketua

Tulungagung

sdr.

SUPRIONO

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

sebesar

 Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

2) Tahun2017

 Bupati Tulungagung sdr. SYAHRI MULYO sebesar Rp500.000.000,00 Bupati

Tulungagung

sdr.

MARYOTO

BIROWO

lik

 Wakil

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

sebesar

ub

 Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

 HENDRY SETIAWAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  Ketua

DPRD

Kab.

ep

ka

m

ah

(lima ratus juta rupiah).

Tulungagung

sdr.

SUPRIONO

sebesar

 Badan Anggaran DPRD Kab. Tulungagung sebesar Rp190.000.000,00

on

Halaman188dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

3) Tahun 2018

ng

(seratus sembilan puluh juta rupiah).

es

R

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 188


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

 Ketua DPRD sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 Bupati Tulungagung SYAHRI MULYO sebesar Rp500.000.000,00 (lima

ng

ratus juta rupiah).

 Sekretaris Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 APH (Aparat Penegak Hukum) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus

gu

lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa selain pemberian uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.500.000.000,00

A

(sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas, masih ada beban fee

yang belum diberikan oleh Terdakwa kepada SYAHRI MULYO atas proyek-

ub lik

tersebut diminta oleh SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO. Selanjutnya pada sekira Bulan Maret-April 2018, SYAHRI MULYO kembali memerintahkan SUTRISNO untuk meminta uang kepada Terdakwa guna membiayai operasional kampanye SYAHRI MULYO yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018, dan guna memudahkan penerimaan

ep

ah k

am

ah

proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 dan 2017 yang mana beban fee

uang, SYAHRI MULYO memerintahkan SUTRISNO untuk memperkenalkan Terdakwa dengan AGUNG PRAYITNO yang merupakan orang dekat SYAHRI

In do ne si

R

MULYO;

11. Bahwa menindaklanjuti perintah SYAHRI MULYO, pada tanggal 23 Mei 2018

A gu ng

SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa dengan

AGUNG PRAYITNO di rumah Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, AGUNG PRAYITNO menyampaikan permintaan uang dari SYAHRI MULYO guna membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam Pilkada Tulungagung tahun

2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018;

12. Bahwa

pada

tanggal

25

Mei

2018,

Terdakwa

menghubungi

dan

lik

ah

memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG

ub

AGUNG PRAYITNO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya;

ep

ka

m

PRAYITNO di rumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada

13. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi dan

SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya AGUNG PRAYITNO Terdakwa

di

Blitar,

Terdakwa

memberikan

uang

sejumlah

ng

dirumah

on

Halaman189dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut selanjutnya diserahkan

es

R

memerintahkan AGUNG PRAYITNO guna mengambil uang permintaan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 189


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya;

14. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh SUTRISNO dan

ng

diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak secara

bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa

gu

dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

A

15. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG

PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah

ub lik

mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Atas

penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan kepada AGUNG PRAYITNO. Sesampainya

dirumah

Terdakwa,

selanjutnya

AGUNG

PRAYITNO

ep

ah k

am

ah

Terdakwa untuk

menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah

In do ne si

R

dititipkan pada istri Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO;

A gu ng

16. Bahwa saat mengambil uang yang terakhir yaitu tanggal 6 Juni 2018 sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari istri Terdakwa setelah keluar dari gudang kemudian AGUNG PRAYITNO ditangkap oleh KPK;

17. Bahwa pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA mengajukan

penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan antara Terdakwa dengan SONY SANDRA

karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang

lik

ah

telah diberikan kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya perusahaan

miliknya

disertai

dengan

peserta

ub

menggunakan

pendamping yang juga merupakan perusahaan milik Terdakwa. Oleh karena itu pada pelelangan tahun anggaran 2016 Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih

ep

ka

m

dengan

Rp75.358.672.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta

a. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan ruas

jalan

Pucanglaban-Molang

ng

Apakbrondol-Plandirejo,

senilai

on

Halaman190dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Rp18.795.455.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima

es

R

enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 190


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

ng

b. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran-Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan

Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000,00 (delapan belas miliar

gu

dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata

A

Karunia Abadi.

c. Peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jeli-

ub lik

jalan Punjul-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, jalan I. Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

ep

ah k

am

ah

Picisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas

d. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, Jl. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan,

In do ne si

R

Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000,00 (delapan miliar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu

A gu ng

rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

e. Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000,00 (lima miliar

dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

lik

Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000,00 (enam miliar empat puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 14

ub

Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi;

18. Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan SYAHRI

MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017

ep

ka

m

ah

f. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, Jl. Karangtalun-

dan 2018 yakni membagi proyek kepada Terdakwa dan SONY SANDRA

proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun

ng

anggaran 2017 dan 2018 dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun

on

Halaman191dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

2016 dan cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan

es

R

sebelum proses pelelangan dimulai. Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 191


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

tahun 2016 yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya

ng

sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2017 Terdakwa

mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan

nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus

gu

sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan

A

jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan

ub lik

a. Peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. b. Peningkatanjalan

ruas

Jalan

Karangtalun-Ngubalan

senilai

ep

ah k

am

ah

perincian pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Rp4.931.487.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni

In do ne si

R

2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai

A gu ng

Rp3.364.903.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan

ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

d. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan BesukiKeboireng

dan

ruas

Jalan

Pakisrejo-Tumpakmergo

senilai

Rp6.089.714.000,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus

yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. jalan

(hotmix)

ruas

Jalan

Punjul-Picisan,

ruas

Jalan

ub

Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan JarakanMojoarum senilai Rp4.773.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi-PT. Roro Gendhis

ep

ka

m

e. Peningkatan

lik

ah

empat belas ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017

(KSO).

Plosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas Jalan Yos

ng

Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-Sanan senilai

on

Halaman192dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Rp5.214.146.000,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta seratus empat

es

R

f. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan Bago-

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 192


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

ng

g. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai

Rp2.992.349.000,00 (dua miliar sembilan ratus

sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

gu

berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

A

h. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu

ub lik

seratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

i. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

ep

ah k

am

ah

senilai Rp4.820.168.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta

berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

In do ne si

R

dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan

dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh

A gu ng

satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senilai Rp7.895.999.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan

puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

lik

Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa

ub

Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

c. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan

ep

ka

m

ah

b. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas

Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas

(empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

ng

berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT.

on

Halaman193dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Jala Bumi Megah.

es

R

Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusari senilai Rp4.271.026.000,00

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 193


jalan

(overlay)

ruas

Jalan

Ngantru-Padangan

R

d. Peningkatan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai

Rp4.767.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan

ng

ratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

e. Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000,00

gu

(tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh

enam ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang

A

dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.

f. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai

ub lik

rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah.

19. Bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas

PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada MUH SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya

MUH

ep

ah k

am

ah

Rp4.930.003.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ribu

SAMANHUDI

ANWAR

membuat

pembagian

atau

pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa

In do ne si

R

diantaranya kepada Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada Terdakwa dan HERMANSYAH

A gu ng

PERMADI;

20. Bahwa

MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan kepada

HERMANSYAH PERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan

kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. Selain itu

HERMANSYAH PERMADI juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa

lik

ah

diantaranya Terdakwa, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

ub

Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada Terdakwa. Dengan demikian maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia

ep

ka

m

Dalam pertemuan itu HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada

barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah

barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah

ng

diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya;

on

Halaman194dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

21. Bahwa selanjutnya pada saat pelelangan, Terdakwa mengajukan penawaran

es

R

dijatahkan untuk dirinya, demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 194


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH SAMANHUDI ANWAR dan HERMANSYAH PERMADI, sehingga tidak terjadi persaingan

ng

karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan

penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya dengan

gu

menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang

juga merupakan perusahaan milik Terdakwa;

A

22. Bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR kembali

melakukan

pembagian

atau

pengalokasian

proyek

kepada

Terdakwa

ub lik

Proyek yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018;

23. Bahwa untuk

ep

ah k

am

ah

sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017.

memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut,

pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MUH

In do ne si

R

SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas

A gu ng

Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI ANWAR menunjuk

Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna

meyakinkan Terdakwa, selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi MOH. AMINURCHOLIS selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan

MOHAMMAD SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai

ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar

selanjutnya

MOHAMMAD

SIDIK

lik

ah

Tahap 2 tahun anggaran 2018. Atas pertanyaan MUH SAMANHUDI ANWAR, menginformasikan

bahwa

anggaran

ub

Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS; 24. Bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa sebagai pelaksana

ep

ka

m

pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih

proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI ANWAR meminta fee

Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG PURNOMO alias

ng

TOTOK;

on

Halaman195dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

25. Bahwa menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR tersebut,

es

R

sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 195


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa memberikan uang Rp1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH SAMANHUDI ANWAR melalui

ng

BAMBANG PURNOMO alias TOTOK;

26. Bahwa BAMBANG PURNOMO alias TOTOK ditangkap KPK pada tanggal 6

Juni 2018 karena

disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan uang yang

kepada

gu

dititipkan

BAMBANG

PURNOMO

alias

TOTOK

sejumlah

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk Walikota Blitar

A

MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan fakta

ub lik

ah

hukum yang terungkap di depan persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat,

keterangan Terdakwa, dan barang bukti, setelah

terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum; Menimbang,

bahwa

oleh

ep

ah k

am

dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang

karena

SUBSIDAIRITAS, maka Majelis akan

surat

dakwaan

disusun

mempertimbangkan

secara

terlebih dahulu

In do ne si

R

dakwaan PRIMAIR dan apabila dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR. Namun sebaliknya apabila PRIMAIR tidak

terbukti maka

A gu ng

dakwaan

untuk

selanjutnya

Majelis

akan

mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR. Adapun dakwaan PRIMAIR dalam

perkara a quo yakni Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut:

lik

ah

1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu;

ub

4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; 5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

ep

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

R

Ad. 1. Unsur “Setiap orang�

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi

on

Halaman196dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

es

ka

m

3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 196


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

ng

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan

kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap

gu

orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

A

Menimbang bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai

dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya

ub lik

ah

persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan

dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum sehat jasmani rohani

dan

tidak

ada

halangan

perbuatannya;

untuk

mempertanggungjawabkan

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi; Ad. 2. Unsur “memberi sesuatu”

ep

ah k

am

dan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘memberi sesuatu’ berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah berupa benda

In do ne si

R

atau jasa, misalnya dalam bentuk uang, barang kenikmatan dan sebagainya. (Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya

A gu ng

Bakti, Bandung, 2002, hal.36).

Menimbang bahwa ‘memberi sesuatu’ dalam tindak pidana korupsi

merupakan suap artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna atau selesai pula tindak pidana memberi suap manakala obyek benda telah berpindah kekuasaannya kepada pegawai negeri yang menerima.

Menimbang bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif

(actieve omkoping) subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadi

lik

ah

bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yaitu Pasal 209 dan 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif

ub

suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII Buku II) yaitu Pasal 418, 419 dan 420 KUHP (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni Bandung, 2006, hlm.169).

ep

ka

m

(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima

Menimbang bahwa menurut S.R.Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di

pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara

ng

(ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti,

on

Halaman197dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah

es

R

luar KUHP” berikut uraiannya halaman 76 menyatakan memberikan sesuatu

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 197


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau

janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada

ng

pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si

petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia

pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain

gu

untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainyapun pegawai

A

negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut

baru

dipandang

sempurna,

apabila

sang

pegawai

itu

sudah

ub lik

ah

menyeleweng. Lebih lanjut SR Sianturi menyatakan bahwa, dalam penerapan

pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaanya, yaitu apakah

sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22

ep

ah k

am

sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus dikantor

Juni 1956 Nomor : 145 K/Kr/1955 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut : “Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima dan

In do ne si

R

maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan

tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap”. Demikian pula

A gu ng

untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP tidak menjadi syarat apakah sesuatu yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktu

pegawai negeri atau penyelenggara negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasnya karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963

Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya

Menimbang bahwa menurut AdamiChazawi (dalam bukunya”Hukum Pidana

lik

ah

melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.

Materiil dan Formil di Indonesia”, edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu

ub

“Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si

ep

ka

m

Media Publishing, Malang, halaman 61):

pembuat”;

Terdakwa dan SONY SANDRA pada tahun 2016-2018 mendapatkan pekerjaan di

ng

Kabupaten Tulungagung dengan cara SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO

on

Halaman198dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

membuat pembagian proyek pada dinas PUPR;

es

R

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 198


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek

tersebut, setiap pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO,

ng

Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SYAHRIMULYO dan SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian:

gu

1) Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

juta rupiah);

ub lik

3) Pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa selain pemberian uang dari Terdakwa sejumlah

Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas, masih ada beban fee yang belum diberikan oleh Terdakwa kepada SYAHRI MULYO atas proyek-proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 dan 2017 yang mana beban fee

ep

ah k

am

ah

A

2) Pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus

tersebut diminta oleh SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO. Selanjutnya pada sekira Bulan Maret-April 2018, SYAHRI MULYO kembali memerintahkan

In do ne si

R

SUTRISNO untuk meminta uang kepada Terdakwa guna membiayai operasional kampanye SYAHRI MULYO yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah

A gu ng

Tulungagung tahun 2018, dan guna memudahkan penerimaan uang, SYAHRI MULYO memerintahkan SUTRISNO untuk memperkenalkan Terdakwa dengan AGUNG PRAYITNO yang merupakan orang dekat SYAHRI MULYO;

Menimbang bahwa menindaklanjuti perintah SYAHRI MULYO, pada tanggal

23 Mei 2018 SUTRISNO menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa

dengan AGUNG PRAYITNO di rumah Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, AGUNG PRAYITNO menyampaikan permintaan uang dari SYAHRI MULYO guna

lik

ah

membiayai kampanye SYAHRI MULYO dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018.

Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari

ub

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Terdakwa menghubungi dan memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG PRAYITNO di rumah

ep

ka

m

Jumat tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada AGUNG PRAYITNO

diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya;

ng

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali

on

Halaman199dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

menghubungi dan memerintahkan AGUNG PRAYITNO guna mengambil uang

es

R

sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 199


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya AGUNG

PRAYITNO dirumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang sejumlah

ng

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa dihubungi oleh

gu

SUTRISNO dan diminta agar memberikan uang kepada SYAHRI MULYO tidak

secara bertahap karena SYAHRI MULYO sedang membutuhkan banyak uang

A

untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena diawasi oleh

ub lik

ah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh

Terdakwa

untuk

mengambil

uang

permintaan

SYAHRI

MULYO.

Atas

penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar AGUNG PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan menitipkan uang

ep

ah k

am

AGUNG PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan kepada AGUNG PRAYITNO.

In do ne si

R

Sesampainya dirumah Terdakwa, selanjutnya AGUNG PRAYITNO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang

A gu ng

kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istri

Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO;

Menimbang bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI atas

arahan dari MUH SAMANHUDI ANWAR memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya.

Menimbang bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR

lik

ah

kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa yaitu proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai

ub

tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018.

Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa

ep

ka

m

Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu

sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI

juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG

ng

PURNOMO alias TOTOK.

on

Halaman200dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Menimbang bahwa menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR

es

R

ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 200


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada

tanggal

6

Juni

2018

Terdakwa

memberikan

R

tersebut,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

uang

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH SAMANHUDI

ng

ANWAR melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ”memberi sesuatu” telah terpenuhi;

gu

Ad.3. Unsur “Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1

A

angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

“Pegawai Negeri adalah meliputi:

ub lik

ah

Tahun 2001 adalah :

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

am

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ep

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau

ah k

daerah;

R

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

In do ne si

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

A gu ng

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.

Menimbang bahwa Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil danpegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘Penyelenggara Negara’ menurut

lik

ah

tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan;

penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dengan

Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2001

tentang

ub

diubah

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

ep

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

ah

ka

m

telah

ng

M

4. Gubernur;

es

3. Menteri;

R

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

on

Halaman201dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

5. Hakim;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

ng

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

gu

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

A

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘pejabat negara yang lain’ dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan

ub lik

ah

RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘pejabat lain yang memiliki fungsi

strategis’ adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan

penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

ep

meliputi :

1. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural Lainnya pada Badan

ah k

am

Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikotamadya.

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

In do ne si

R

2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

A gu ng

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;

5. Jaksa;

6. Penyidik;

7. Panitera Pengadilan; dan

Menimbang bahwa SYAHRI MULYO adalah Bupati Tulungagung periode

lik

ah

8. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

tahun 2013 – 2018 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

ub

Menimbang bahwa SUTRISNO adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung tahun 2013 sampai dengan sekarang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur

Kepala

ep

ka

m

Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013;

Daerah

Tingkat

I

Jawa

Timur

Nomor:

aparatur

sipil

yang

mendapatkan

gaji

dari

pemerintah

ng

(APBN/APBD).

negara

on

Halaman202dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Menimbang bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR adalah Walikota Blitar

es

adalah

R

821.12/3075/032/Tahun 1988 tanggal 30 Juli 1988, yang sekarang penyebutannya

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 202


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

periode tahun 2016-2021 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016.

ng

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun

gu

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme beserta penjelasannya, maka SYAHRI MULYO selaku

A

Bupati Tulungagung dan MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku

Walikota Blitar

adalah termasuk sebagai Penyelenggara Negara sedangkan SUTRISNO selaku

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ”Kepada Pegawai Negeri atau

Ad.4. Unsur “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” Menimbang bahwa pengertian ‘karena atau berhubungan’

dalam unsur

ep

am

Penyelenggara Negara” telah terpenuhi;

ah k

ub lik

ah

Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara;

tersebut memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 5 ayat(1) huruf b adalah pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan sesuatu kepada pegawai

In do ne si

R

negeri atau penyelenggara negara setelah pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu

A gu ng

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang bahwa pengertian ‘sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya’ adalah bahwa pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau

penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya, bahwa

lik

ah

seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan

ub

m

sebagai berikut :

a. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak

ka

merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan

ep

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

ah

b. Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu

pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

ng

M

bersangkutan atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau

on

Halaman203dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

penyelenggara negara harus berbuat sesuatu sesuai dengan

es

R

tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

ng

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat ‘in zijn

bediening’ dalam Pasal 209 ayat(1) KUHP atau kalimat ‘dalam jabatannya’ dalam pasal 5 ayat(1) telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu

gu

mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu akan tetapi sudah cukup jika karena

A

jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

ub lik

ah

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.39/K/Kr/1963

tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan ‘tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut

bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak

perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya

ep

ah k

am

kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi

melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.’ Menimbang bahwa pengertian ‘bertentangan dengan kewajibannya’ adalah

In do ne si

R

maksud si pemberi agar supaya pegawai negeri melakukan atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kewajiban itu tidak selalu berarti

A gu ng

kewenangan akan tetapi bisa berarti penugasan; Menimbang bahwa

pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan

pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016, SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO

membuat pembagian proyek pada Dinas PUPR yang pada pokoknya proyek infrastruktur pada Dinas PUPR akan diberikan kepada beberapa penyedia

barang/jasa diantaranya Terdakwa dan SONY SANDRA. Pembagian proyek

lik

ah

tersebut kemudian diberikan oleh SUTRISNO kepada Terdakwa dan SONY SANDRA. Sebagai kompensasi atas pembagian proyek tersebut, Terdakwa

ub

Menimbang bahwa pada saat pelelangan, Terdakwa dan SONY SANDRA mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh SUTRISNO, sehingga tidak terjadi persaingan antara Terdakwa dengan SONY

ep

ka

m

bersedia untuk memberikan fee kepada SUTRISNO dan SYAHRI MULYO;

SANDRA karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap

Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan

ng

kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta

on

Halaman204dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

pendamping yang juga merupakan perusahaan milik Terdakwa. Oleh karena itu

es

R

pekerjaan yang telah diberikan kepada SONY SANDRA, demikian pula sebaliknya.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 204


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

pada pelelangan tahun anggaran 2016 Terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih

ng

Rp75.358.672.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh SUTRISNO dan

gu

SYAHRI MULYO sebagaimana yang dilakukan pada tahun anggaran 2016

tersebut diatas, dilanjutkan juga pada pengadaan barang/jasa tahun anggaran

A

2017 dan 2018 yakni membagi proyek kepada Terdakwa dan SONY SANDRA

sebelum proses pelelangan dimulai. Demikian pula Terdakwa dalam mengikuti

ub lik

ah

proses pelelangan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran

2017 dan 2018 dilakukan dengan pemberian fee sebagaimana tahun 2016 dan

yakni hanya mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya serta menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2017 Terdakwa mendapatkan 9

ep

ah k

am

cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pelelangan tahun 2016

(sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp40.393.643.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam

In do ne si

R

ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2018 mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya

A gu ng

Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada awal tahun 2016, HERMANSYAH PERMADI

selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan

oleh

Dinas

PUPR

yang

kemudian

diserahkan

kepada

MUH

SAMANHUDI ANWAR. Selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia

tersebut

kemudian

diberitahukan

kepada

lik

ah

barang/jasa diantaranya kepada Terdakwa. Pembagian atau pengalokasian proyek Terdakwa

HERMANSYAH

ub

dan

Menimbang bahwa MUH. SAMANHUDI ANWAR memberikan pengarahan kepada HERMANSYAH PERMADI mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada Terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan tersebut kemudian

ep

ka

m

PERMADI;

ditindaklanjuti oleh HERMANSYAH PERMADI dengan memberikan tanda pada

PERMADI juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya

ng

Terdakwa, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO dan perwakilan Gabungan

on

Halaman205dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dalam pertemuan itu

es

R

daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. Selain itu HERMANSYAH

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 205


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

HERMANSYAH PERMADI membagi proyek-proyek pada Dinas PUPR kepada

beberapa penyedia barang/jasa tersebut, termasuk kepada Terdakwa. Dengan

ng

demikian maka pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan

Pengadaan (ULP) karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek yang sudah dijatahkan untuk dirinya,

gu

demikian pula sebaliknya masing-masing penyedia barang/jasa tidak akan

melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia

A

barang/jasa lainnya; Menimbang

bahwa

selanjutnya

pada

saat

pelelangan,

Terdakwa

ub lik

ah

mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh MUH

SAMANHUDI ANWAR dan HERMANSYAH PERMADI, sehingga tidak terjadi

pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang

ep

ah k

am

persaingan karena Terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap

juga merupakan perusahaan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada awal tahun 2018, MUH SAMANHUDI ANWAR

In do ne si

R

kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada Terdakwa

sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek

A gu ng

yang dialokasikan kepada Terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga

puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018;

Menimbang bahwa untuk

memastikan Terdakwa mendapatkan proyek-

proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa melakukan pertemuan

lik

ah

dengan MUH SAMANHUDI ANWAR dan BAMBANG PURNOMO alias TOTOK yang merupakan orang kepercayaan MUH SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas

ub

Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan Terdakwa, selanjutnya MUH SAMANHUDI ANWAR menghubungi

ep

ka

m

Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu MUH SAMANHUDI ANWAR menunjuk

MOH. AMINURCHOLIS selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan

ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar

menginformasikan

bahwa

anggaran

Halaman206dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

SIDIK

on

MOHAMMAD

gu

selanjutnya

ng

Tahap 2 tahun anggaran 2018. Atas pertanyaan MUH SAMANHUDI ANWAR,

es

R

MOHAMMAD SIDIK selaku Kepala Dinas Pendidikan menanyakan mengenai

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 206


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih

Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa

ng

mengkonfirmasi hal tersebut kepada MOH. AMINURCHOLIS;

Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa

sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI

gu

ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG

A

PURNOMO alias TOTOK;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat

ub lik

ah

disimpulkan bahwa Terdakwa memberikan fee sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) kepada SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO dan

mendapatkan proyek-proyek di Kabupaten Tulungagung berdasarkan ploting yang dilakukan oleh SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung dan SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Terdakwa juga telah

ep

ah k

am

AGUNG PRAYITNO tersebut diatas sebagai kompensasi karena Terdakwa telah

memberikan fee sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH. SAMANHUDI ANWAR selaku Walikota Blitar melaui BAMBANG

In do ne si

R

PURNOMO alias TOTOK karena MUH. SAMANHUDI ANWAR telah memberikan proyek (ploting proyek) pembangunan gedung SMP Negeri 3 Kota Blitar;

A gu ng

Menimbang bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, karena

atau

berhubungan

dengan

pembagian

proyek

(ploting)

di

Kabupaten

Tulungagungyang telah dilakukan oleh SYAHRI MULYO dan SUTRISNO, dan pembagian proyek (ploting) di Kota Blitar yang dilakukan oleh MUH SAMANHUDI

ANWAR bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yakni berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya bahwa Pengadaan Barang/jasa haruslah dilakukan secara

lik

ah

adil, transparan dan tidak diskriminatif, yang artinya semua peserta dalam proses pengadaan barang/jasa haruslah diperlakukan sama (equal treatment), dan

ub

kepada orang-orang tertentu, serta menerima sejumlah uang sangat bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 butir 4 UndangUndang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

ep

ka

m

prosesnya harus terbuka. Dengan demikian tindakan membagi-bagi proyek

Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, serta Sumpah Jabatan

huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

on

Halaman207dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

menyatakan:

es

R

Bupati/Walikota. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1)

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 207


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang,

ng

dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi putusan atau tindakan yang dilakukan” Menimbang bahwa dengan demikian

unsur “Karena atau berhubungan

gu

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” telah terpenuhi;

A

Ad. 5Pasal 65 ayat 1KUHP tentang “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

ub lik

ah

merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan

harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

ep

ah k

am

“dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing

Menimbang bahwa R. Soesilomenyatakan bahwa, “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis).

In do ne si

R

Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan

beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman

A gu ng

yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman

penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda.

Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, halaman 82);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

lik

ah

Terdakwa dan SONY SANDRA pada tahun 2016-2018 mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung dengan cara SUTRISNO atas perintah SYAHRI MULYO

ub

Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas diberikannya proyek-proyek tersebut, setiap pembahasan anggaran atau atas permintaan SUTRISNO,

ep

Terdakwa beberapa kali memberikan fee kepada SYAHRIMULYO dan SUTRISNO

R

rupiah) dengan perincian:

1) Pada tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

ng

on

Halaman208dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

2) Pada tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus

es

melalui SUKARJI sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

membuat pembagian proyek pada dinas PUPR;

Halaman 208


R

juta rupiah);

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

ng

juta rupiah).

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Terdakwa menghubungi dan

memerintahkan AGUNG PRAYITNO untuk ke rumah Terdakwa guna mengambil

gu

uang permintaan SYAHRI MULYO. Sesampainya AGUNG PRAYITNO di rumah

Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang kepada AGUNG PRAYITNO

A

sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut kemudian diberikan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO di rumahnya;

ub lik

ah

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa kembali

menghubungi dan memerintahkan AGUNG PRAYITNO guna mengambil uang

PRAYITNO dirumah Terdakwa di Blitar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh AGUNG PRAYITNO kepada SYAHRI MULYO dirumahnya;

ep

ah k

am

permintaan SYAHRI MULYO di rumah Terdakwa. Sesampainya AGUNG

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa dihubungi oleh AGUNG PRAYITNO yang pada pokoknya AGUNG PRAYITNO akan ke rumah mengambil

uang

permintaan

SYAHRI

MULYO.

Atas

In do ne si

untuk

R

Terdakwa

penyampaian AGUNG PRAYITNO, Terdakwa mengarahkan agar AGUNG

A gu ng

PRAYITNO datang ke rumah Terdakwa pada sore hari dan menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada ANDRIANI yang

merupakan istri Terdakwa, untuk diberikan kepada AGUNG PRAYITNO.

Sesampainya dirumah Terdakwa, selanjutnya AGUNG PRAYITNO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah Terdakwa, yang

kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istri

ah

miliar rupiah) tersebutkepada AGUNG PRAYITNO;

lik

Terdakwa. Selanjutnya ANDRIANI memberikan uang Rp1.000.000.000,00 (satu

Menimbang bahwa sebagai kompensasi atas penunjukan Terdakwa

ub

ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee tersebut melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK;

ep

Menimbang bahwa menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR pada

tanggal

6

Juni

2018

Terdakwa

memberikan

uang

R

tersebut,

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUH SAMANHUDI

ng

ANWAR melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK;

on

Halaman209dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dalam

es

ka

m

sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH SAMANHUDI

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 209


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana korupsi; bahwa

dengan

demikian,

unsur

“melakukan

ng

Menimbang

beberapa

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan� telah terpenuhi.

gu

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi

semua unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

A

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

ub lik

ah

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam

dakwaan PRIMAIR, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah

dalam

dakwaan

PRIMAIR,

oleh

karenanya

mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta

Majelis

hukum

tidak

yang

perlu

terungkap

lagi

di

ep

ah k

am

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat

persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa

In do ne si

R

sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

A gu ng

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b

KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan maksud agar Terdakwa tidak melarikan diri pada saat harus melaksanakan hukuman penjara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan

lik

ah

berdasarkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya

ub

akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa bukti surat dan barang bukti berupa: Bukti surat :

ep

1. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan

R

dirobek.

2. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor 188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

ng

on

Halaman210dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

es

nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

perkara yang besarnya

Halaman 210


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran

ng

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.

3. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor

gu

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

ub lik

ah

A

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 4. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor

am

188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

ep

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

ah k

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

In do ne si

R

Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

5. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-

A gu ng

1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

6. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa

Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI�.

7. 1

(satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor:

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018. 9. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

ub

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.

ep

ka

(satu)

lik

8. 1

m

ah

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.

10. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

ah

821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai

ng

Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

on

Halaman211dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

11. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

es

R

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 211


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

ng

Kabupaten Tulungagung.

12. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :

gu

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung (satu)

bundel

dokumen

surat

perjanjian

Nomor:

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

ub lik

ah

A

13. 1

Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah

am

14. 1

(satu)

bundel

dokume

surat

perjanjian

Nomor

:

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018

ep

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo

ah k

Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan

pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi

In do ne si

R

Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00

A gu ng

15. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

senilai

Rp.

2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia

Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan

Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa

Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan

05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018

BUD

senilai

Rp.

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan

ub

untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

ka

ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad

ep

Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)

R

Tulungagung (BK Provinsi)

17. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan

A

tentang

pengesahan

pengangkatan

Bupati

on

2013

Halaman212dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

Tahun

gu

2821

ng

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-

es

pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

dari

lik

16. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :

m

ah

(overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

Halaman 212


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;

18. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara

ng

Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal

tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada

Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai

gu

dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.

19. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK

A

PERKASA.

20. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI.

ub lik

ah

21. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

22. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA. 23. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

am

131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima

ep

Jabatan Bupati Tulungagung.

ah k

24. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung

In do ne si

R

Provinsi Jawa Timur.

25. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri

A gu ng

dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN

APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -

lik

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

27. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ub

m

ah

MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA

RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN

ka

ep

RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

Rp. 18.298.273.000,00.

ng

28. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

on

Halaman213dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

(OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN

es

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 213


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN,

ng

JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU

PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA

gu

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.

III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN

SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.

ub lik

ah

A

29. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN

BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANGTUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.

am

TATA

KARUNIA

TULUNGAGUNG

ABADI TA

sumber

2016

dana

(DAK+)

APBD

dengan

ep

8.046.963.000,00.

nilai

KABUPATEN kontrak

Rp.

ah k

30. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN KARANGREJO-CATUT

(DAK+)

tertanggal

14-10-2016

dengan

TA

2016

(DAK+)

dengan

nilai

A gu ng

5.211.198.000,00.

In do ne si

TULUNGAGUNG

R

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN kontrak

Rp.

31. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. TUNGGANGRI-BETAK,

JL.

TAWANG-PAGERSARI,

JL.

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak

lik

32. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.759.023.000,00.

33. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

ka

ub

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

m

ah

Rp. 6.041.114.000,00.

RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-

ah

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

A

foto

copy

kontrak

pekerjaan

on

bundel

Halaman214dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

(satu)

gu

34. 1

ng

kontrak Rp. 4.931.487.000,00.

es

R

2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 214


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN -

MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA

ng

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

35. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

gu

(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

ub lik

ah

A

tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

36. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)

RUAS

JALAN

PUNJUL

-

PICISAN,

RUAS

JALAN

am

GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan

ep

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)

ah k

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

In do ne si

R

37. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -

A gu ng

PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS

JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.

JALA

BUMI

TULUNGAGUNG

MEGAH

TA

2017

sumber

dana

(DAU)

dengan

APBD nilai

5.214.146.000,00.

KABUPATEN kontrak

Rp.

38. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

lik

DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

ub

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00. 39. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN

ah

ka

m

ah

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ng

M

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai

on

Halaman215dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

es

R

JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

40. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS

ng

JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 1206-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

gu

kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

41. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak

ub lik

ah

A

JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018

Rp. 7.895.999.000,00.

42. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

am

(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -

ep

KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS

ah k

JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

In do ne si

R

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

A gu ng

43. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN

44. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ub

(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai

ep

kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

45. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

ah

ka

lik

4.271.026.000,00.

m

ah

TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

ng

M

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak

on

Halaman216dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Rp. 3.936.866.000,00.

es

R

JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

46. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO

ng

(DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

gu

47. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-

MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan

ub lik

2016-2021.

48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.

Barang bukti :

ep

ah k

am

ah

A

490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr.

1. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang

In do ne si

R

ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop

A gu ng

4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.

2. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030 1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569 9905 01.

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.

lik

ah

3. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor

ub

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.

5. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP

ep

ka

m

4. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor

051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP

R

052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan

es

tulisan “Maybank� dengan nomor:

ng

6. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;

on

Halaman217dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

7. 15 (lima belas) buku cek BII;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 217


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

8. 5 (lima) buku Bilyet Giro.

9. 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk

ng

No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.

10. 1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas mutasi rekening.

gu

11.

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang

berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.

A

12. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.

ub lik

dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan password 0102.

14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

ep

ah k

am

ah

13. 1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,

.000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

In do ne si

R

.000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.

15. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan

A gu ng

casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian

belakangponselSM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan tulisan Sandisk Ultra 32 GB

16. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor

lik

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737

ub

8278 4691 01

17. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek (satu)

bundle

fotokopi

Keputusan

Bupati

ep

18. 1

Tulungagung

nomor

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Kuasa

Pengguna

Anggaran,

Pengeluaran

Pembantu,

Bendaharan

Penerimaan

Pembantu

Bendahara dalam

Pengeluaran,

Penerimaan

Pelaksanaan

on

Halaman218dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

gu A

dan

Anggaran

ng

Bendahara

Bendahara

es

Anggaran,

R

ka

m

ah

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 218


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya (satu)

bundle

fotokopi

ng

19. 1

Keputusan

Bupati

Tulungagung

nomor

188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran,

Kuasa

Pengguna

Anggaran,

Pengeluaran

Pembantu,

Bendaharan

Penerimaan

Pembantu

gu

Bendahara

Bendahara

Bendahara dalam

Pengeluaran,

Penerimaan

Pelaksanaan

dan

Anggaran

A

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

ub lik

dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima Belas Ribu) lembar

21. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel

ep

ah k

am

ah

20. Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan

In do ne si

R

tulisan Transcend Premium 400x 8GB

22. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan

A gu ng

nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.

23. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-

1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur

lik

ah

24. 1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan� kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

ub

kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl.

ep

ka

m

25. 1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar

S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).

Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal :

on

Halaman219dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.

es

R

26. 1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 219


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik

Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna

ng

Tehnik Perkasa”.

28. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit,

gu

terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.

29. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT.

A

Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.

ub lik

PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.

31. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.

32. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.

ep

ah k

am

ah

30. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017

33. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.

In do ne si

R

34. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.

A gu ng

35. 1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar Tahun 2017”.

36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.

37. 1

(satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018. (satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor:

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.

lik

ah

38. 1

ub

Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan

40. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.

ep

ka

m

39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik

41. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

42. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar -

on

Halaman220dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

es

R

Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 220


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

43. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

ng

44. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

45. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

gu

Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

46. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

A

Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.

47. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

ub lik

48. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 49. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung

50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO

ep

ah k

am

ah

Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N.

Perdesa

51. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

In do ne si

R

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1

A gu ng

lembar daftar lampirannya.

52. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

53. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja daerah

(DPA-SKPD)

tahun

anggaran

2018

Nomor

:

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten

lik

ah

perangkat

Tulungagung.

daerah

(DPA-SKPD)

ub

perangkat

tahun

anggaran

2018

Nomor

:

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten

55. 1

(satu)

bundel

dokumen

surat

tanggal

29

Nomor:

Maret

2018

R

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018

perjanjian

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

ng

Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai

on

Halaman221dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah

es

Tulungagung

ep

ka

m

54. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 221


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (satu)

bundel

dokume

surat

R

56. 1

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Tanggal

Nomor

23

Maret

:

2018

ng

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan

Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa

gu

Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia

Abadi

A

57. 1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang

ub lik

59. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa

ep

ah k

am

ah

58. 1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018

Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

In do ne si

R

60. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : senilai

Rp.

A gu ng

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan

untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas

jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada

kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

lik

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa

ub

Timur SYAHRI MULYO, SE;

62. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh

ep

tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita

R

Acara Pengangkatan Sumpah.

on

ng

Halaman222dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

gu A

es

63. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA02RD25042808 1.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

61. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan

Halaman 222


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

64. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan

IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor

ng

SIM card: 082244720971.

65. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note

Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM

gu

card: 081330740774.

66. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SM-

A

G130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429.

67. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver,

ub lik

081217962635

68. 1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua belas) nomor.

69. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SMJ250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor

ep

ah k

am

ah

model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor

082231691912

70. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian

In do ne si

R

hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta Simcard Nomor 08121722162

A gu ng

71. 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.

72. 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.

73. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26 April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.

lik

ah

74. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.

ub

7804”.

76. 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%. 77. 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan nilai.

ep

ka

m

75. 1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB

78. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.

R

79. 1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan

es

dibelakang berisi angka dan huruf.

ng

80. 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”.

on

Halaman223dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

81. 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 223


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

82. 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

ng

83. 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.

gu

84. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.

85. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.

A

86. 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda contreng.

ub lik

dibelakang.

88. 1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”. 89. 2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan. 90. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan

ep

ah k

am

ah

87. 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan

“Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan Wilayah”.

A gu ng

92. 1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.

In do ne si

perencanaan”.

R

91. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan

93. 1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan judul “REPORT PAD”.

94. 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya. 95. 1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.

96. 1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru.

(Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.

lik

ah

97. 3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan

98. 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”.

ub

100. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.

ep

101. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,

Warna :

Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 :

ah

ka

m

99. 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.

terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032

on

Halaman224dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode :

es

R

863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY

R

89900068

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

YAOMEI.

ng

102. 1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.

103. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi

gu

delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.

A

104. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.

ub lik

(BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu dengan total Rp. 1.900.000,-.

106. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3, IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1

ep

ah k

am

ah

105. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR

Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.

R

Proses E-Procurement Tahun 2018.

In do ne si

107. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

108. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:

A gu ng

20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power

Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.

109. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB, S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).

lik

terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk

ub

Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.

1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040,

ep

yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider

112. 1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.

on

ng

Halaman225dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

gu A

es

R

Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

N900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya

111. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei

ka

m

ah

110. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SM-

Halaman 225


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

113. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.

ng

114. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”. 115. 1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.

gu

116. 1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.

117. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.

A

118. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 119. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

ub lik

121. 1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.

122. Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor

ep

ah k

am

ah

120. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

In do ne si

R

123. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan

A gu ng

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

124. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan

lik

: 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada

ub

tanggal 4-7-18.

125. Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:

ka

m

ah

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas

es on

Halaman226dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

00402100000043 dengan nilai hash:

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R ng gu

ub lik

A ah

1.151.959.732.000,-“.

127. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF RANCANGAN APBD TA 2018”.

ep

am

ah k

126. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU

128. 3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.

In do ne si

R

129. 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.

A gu ng

130. 2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.

131. 2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”.

132. 4

(empat)

lembar

“RINGKASAN

APBD

MENURUT

URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018”.

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

lik

ah

133. 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN

2017”.

ub

SKPD PADA APBD 2018”.

135. 1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan tulisan

ep

“BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

136. 1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

R

ka

m

134. 2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

ng

137. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral,

on

Halaman227dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan

es

bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 227


R

di dalamnya.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di

ng

sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

139. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan

gu

di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.

140. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan

A

BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.

ub lik

Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.

142. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-

ep

ah k

am

ah

141. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan

CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.

In do ne si

R

143. Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi

A gu ng

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :

Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.

144. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan

lik

: 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018

ub

dengan tanda tangan ROZIQ”.

145. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati

ka

m

ah

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas

ep

Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.

Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.

ng

147. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-

on

Halaman228dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi

es

R

146. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 228


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Jawa Timur.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari Pengangkatan

menjadi

CPNS,

Pengangkatan

ng

SK

menjadi

PNS,

pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

gu

149. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.

150. 3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan

A

2018.

151. 3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.

ub lik

yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.

153. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA

ep

ah k

am

ah

152. 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E PROCUREMENT

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

In do ne si

R

154. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN

A gu ng

GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN

RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

155. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

lik

GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK)

ka

tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH

ep

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.

III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.

ng

on

Halaman229dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-

es

R

156. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

– PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN

ub

m

ah

(OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI

Halaman 229


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. TATA

KARUNIA

ABADI

TA

sumber

2016

dana

(DAK+)

APBD

dengan

KABUPATEN

nilai

ng

TULUNGAGUNG

8.046.963.000,00.

kontrak

Rp.

157. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN

gu

KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.

JALA

BUMI

A

TULUNGAGUNG

MEGAH TA

2016

sumber

dana

APBD

(DAK+)

dengan

KABUPATEN

nilai

5.211.198.000,00.

kontrak

Rp.

JL.

ub lik

TUNGGANGRI-BETAK,

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO

TAWANG-PAGERSARI,

(DAK+)

tertanggal

JL.

14-10-2016

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.

ep

ah k

am

ah

158. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.

159. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017

In do ne si

R

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

A gu ng

3.759.023.000,00.

160. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-062017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.931.487.000,00.

lik

JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 2203-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ub

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

162. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI -

ep

ka

m

ah

161. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN

KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO

ah

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

ng

dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

on

Halaman230dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

163. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

es

R

tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 230


RUAS

JALAN

PUNJUL

R

(HOTMIX)

-

PICISAN,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

RUAS

JALAN

GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JARAKAN

-

MOJOARUM

tertanggal

20-09-2017

ng

JALAN

dengan

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

gu

dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

164. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS

ub lik

JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.

165. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN

ep

ah k

am

ah

A

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -

DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

R

2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

In do ne si

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

166. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

A gu ng

(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),

JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

lik

JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017

ub

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

168. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

ep

ka

m

ah

167. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA

JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan

ah

2018

(DAK)

dengan

nilai

kontrak

ng

7.895.999.000,00.

TA

Rp.

on

Halaman231dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

169. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

es

TULUNGAGUNG

R

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 231


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS

JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -

ng

KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN

DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

gu

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN

ub lik

PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD

GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00.

ep

171. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-

ah k

am

ah

A

170. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

In do ne si

4.767.800.000,00.

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

A gu ng

172. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG

TA

2018

(DAK)

dengan

nilai

3.936.866.000,00.

kontrak

Rp.

173. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

lik

tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK)

ub

dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

174. 1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK”.

ep

ka

m

ah

(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK)

175. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000

176. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456

ng

IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.

on

Halaman232dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

177. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456

es

R

IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 232


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.

178. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456

ng

IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.

179. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.

gu

180. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.

Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember

ub lik

2016-27 Desember 2016.

182. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 183. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016 184. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan

ep

ah k

am

ah

A

181. 1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal

11

Februari

2016

tentang

Pengangkatan

sdr.

MUH.

In do ne si

R

SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

185. 2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan

A gu ng

Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Menimbang bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal

25 Oktober 2018 pada pokoknya menyatakan terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf

b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

lik

ah

Korupsi jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau apabila Majelis berpendapat lain

ub

Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur “penyelenggara negara” tidak terpenuhi dengan argumentasi

ep

ka

m

Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya bagi

karena SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung periode 2013 – 2018 pada

pada tanggal 30 April 2018 sudah purna tugas sehingga segala kewenangan dan

ng

kewajiban sebagai Bupati Tulungagung telah selesai per tanggal pengajuan non

on

Halaman233dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

aktif. Oleh karenanya segala kegiatan yang dilakukan oleh SYAHRI MULYO

es

R

tanggal 12/2/2018 telah mengajukan non aktif sebagai Bupati Tulungagung dan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 233


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

setelah tanggal tersebut sudah tidak lagi dalam kapasitas sebagai Bupati Tulungagung dan bukan lagi sebagai penyelenggara negara sudah kembali

ng

menjadi masyarakat biasa;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum tersebut karena berdasarkan fakta Terdakwa beberapa kali memberikan

gu

fee proyek pada tahun 2016 – 2018 kepada SYAHRI MULYO dan atau SUTRISNO melalui SUKARJI dan melalui AGUNG PRAYITNO.

Pemberian fee yang

A

belakangan oleh Terdakwa kepada SYAHRI MULYO meskipun saat non aktif

sebagai Bupati Tulungagung namun karena berasal dari pembagian (ploting)

ub lik

ah

proyek Tahun Anggaran 2016 – 2018 yang mana SYAHRI MULYO masih menjabat sebagai Bupati Tulungagung, maka menurut Majelis pemberian fee

tetap

ada

kaitannya

dengan

Jabatan

Tulungagung;

SYAHRI

MULYO

sebagai

Bupati

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat

ep

ah k

am

proyek dari Terdakwa kepada SYAHRI MULYO ketika SYAHRI MULYO non aktif

pemberian dari Terdakwa kepada MUH SAMANHUDI ANWAR Walikota Blitar tersebut tidak pernah terlaksana, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi

In do ne si

R

unsur;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan alasan Penasihat

A gu ng

Hukum Terdakwa karena faktanya

sebagai kompensasi atas penunjukan

Terdakwa sebagai pelaksana proyek SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, MUH

SAMANHUDI ANWAR meminta fee sebesar 8% dari nilai proyek. MUH SAMANHUDI ANWAR juga memerintahkan Terdakwa untuk memberikan fee

tersebut melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK. Kemudian menindaklanjuti permintaan MUH SAMANHUDI ANWAR tersebut, pada tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa memberikan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

TOTOK.

Dengan

demikian

perbuatan

lik

ah

rupiah) kepada MUH SAMANHUDI ANWAR melalui BAMBANG PURNOMO alias Terdakwa

memberikan

uang

ub

SAMANHUDI ANWAR agar melalui BAMBANG PURNOMO alias TOTOK telah terlaksana meskipun MUH SAMANHUDI ANWAR secara fisik belum menerima uang tersebut;

ep

ka

m

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai keinginan MUH

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan PRIMAIR,

on

Halaman234dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

es

R

dimuka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 234


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana telah

diuraikan dimuka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memberikan fee proyek

ng

kepada SYAHRI MULYO dan atau SUTRISNO serta MUH. SAMANHUDI ANWAR bukan atas kemauan Terdakwa sendiri melainkan karena SYAHRI MULYO dan

atau SUTRISNO serta MUH. SAMANHUDI ANWAR yang meminta kepada

gu

Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mengerjakan proyek jalan (hotmix) menurut

A

keterangan saksi SUTRISNO persyaratannya harus memiliki AMP dan alat tersebut

hanya bisa dipenuhi oleh Terdakwa dan SONY SANDRA, sehingga

ub lik

ah

menurut Majelis Terdakwa tanpa memberikan fee kepada SYAHRI MULYO dan

atau SUTRISNO serta MUH. SAMANHUDI ANWAR asal mengikuti lelang sesuai

tidak

diperlukan

peran

peserta

pendamping

perusahaan milik Terdakwa juga;

yang

notabene

merupakan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

ep

ah k

am

prosedur hampir dipastikan dapat memenangkan lelang proyek jalan hotmix dan

menurut Majelis Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara a quo, maka

Menimbang,

bahwa

sebelum

menjatuhkan

putusan

In do ne si

dikabulkan;

R

dengan demikian permohonan Terdakwa sebagai Justice Collaborator layak untuk

Majelis

akan

A gu ng

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

2. Terdakwa sebagai Kontraktor tidak dapat jadi teladan yang baik;

Hal-hal yang meringankan:

persidangan;

ub

perbuatannya;

mengakui terus terang

3. Terdakwa berusia lanjut dan menderita sakit ginjal;

4. Terdakwa ikut berjasa dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar;

ep

ka

m

2. Terdakwa sebagai Justice Collaborator dan

lik

ah

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

ng

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

on

Halaman235dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

es

R

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 235


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

ng

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

gu

dalam dakwaan PRIMAIR;

2. Menghukum Terdakwa SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan pidana

A

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

ub lik

ah

maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

ep

Bukti surat :

1. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan

ah k

am

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah

In do ne si

R

dirobek.

2. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor

A gu ng

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.

3. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor

lik

ah

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

ub

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

ep

Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya. 4. 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung nomor

ah

ka

m

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

ng

M

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan

on

Halaman236dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Bendaharan Penerimaan Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran

es

R

188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

ng

5. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-

1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

gu

6. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa

Timur; Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan :

ah

7. 1

(satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.

8. 1

(satu)

bundel

fotokopi

ub lik

A

Bendogerit, terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI�.

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor:

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018.

am

9. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :

ep

813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai

ah k

beserta 1 lembar daftar lampirannya.

10. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

In do ne si

R

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai

A gu ng

Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

11. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor : 188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.

12. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

Kabupaten Tulungagung 13. 1

bundel

dokumen

surat

perjanjian

Nomor:

ub

(satu)

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018

ka

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

ep

Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah bundel

dokume

surat

perjanjian

Nomor

:

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 Tanggal 23 Maret 2018 pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo

ng

on

Halaman237dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh,

es

(satu)

R

14. 1

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

m

ah

perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2018 Nomor :

Halaman 237


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00

ng

pelaksana PT. Tanta Karunia Abadi

15. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

senilai

Rp.

gu

2.106.176.000,00 kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia

Abadi keperluan untuk pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan

Plandan dan ruas jalan Desa Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

ub lik

ah

A

Serut-Kepuh, Ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa

16. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

senilai

Rp.

am

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

ep

ruas jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad

ah k

Gg. I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi)

R

Tulungagung (BK Provinsi)

In do ne si

pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten

17. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan

A gu ng

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.352821

Tahun

2013

tentang

pengesahan

pengangkatan

Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;

Bupati

18. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal

tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada

lik

dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.

19. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK

ub

PERKASA.

20. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 21. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH. 22. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA.

ep

ka

m

ah

Syahri Mulyo, SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai

23. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

ah

Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima

ng

Jabatan Bupati Tulungagung.

on

Halaman238dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

24. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.

es

R

131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 238


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

35-1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

ng

25. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri

dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatan menjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala

gu

Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN -

MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA

ub lik

ah

A

RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

am

27. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN

ep

GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN

ah k

RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

In do ne si

R

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

A gu ng

28. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI – PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN,

JALAN OERIP SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU

lik

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.

29. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN

ub

m

ah

PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA

III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN

ka

SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.

ep

BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANGTUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. KARUNIA

TULUNGAGUNG

sumber

TA

2016

(DAK+)

dana

APBD

dengan

nilai

KABUPATEN kontrak

ng

8.046.963.000,00.

ABADI

Rp.

on

Halaman239dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

30. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN

es

TATA

R

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 239


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

KARANGREJO-CATUT

(DAK+)

tertanggal

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

14-10-2016

dengan

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TA

2016

ng

TULUNGAGUNG

(DAK+)

dengan

nilai

5.211.198.000,00.

kontrak

Rp.

31. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL. JL.

gu

TUNGGANGRI-BETAK,

TAWANG-PAGERSARI,

JL.

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO (DAK+) tertanggal 14-10-2016

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.

ub lik

ah

A

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

32. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017

am

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak

ep

Rp. 3.759.023.000,00.

ah k

33. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-06-

In do ne si

R

2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

A gu ng

kontrak Rp. 4.931.487.000,00.

34. 1

(satu)

bundel

foto

copy

kontrak

pekerjaan

PENINGKATAN/PELEBARAN JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN -

MOLANG (DAK) tertanggal 22-03-2017 dengan pelaksana PT. JALA

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.364.903.000,00.

35. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

lik

ah

(HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO

ub

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

(HOTMIX)

RUAS

ep

36. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ah

ka

m

tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

JALAN

PUNJUL

-

PICISAN,

RUAS

JALAN

RUAS JALAN JARAKAN - MOJOARUM tertanggal 20-09-2017 dengan

ng

M

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO)

on

Halaman240dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU)

es

R

GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

37. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ng

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -

PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS

gu

JALAN GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT.

JALA

BUMI

A

TULUNGAGUNG

MEGAH TA

2017

sumber

dana

(DAU)

dengan

APBD

KABUPATEN

nilai

5.214.146.000,00.

kontrak

Rp.

ub lik

ah

38. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

am

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

ep

39. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ah k

(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN

In do ne si

R

JALAN DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017

dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

A gu ng

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.820.168.000,00.

40. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS

JALAN TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 1206-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

41. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

ub

JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

Rp. 7.895.999.000,00.

ep

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak

42. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ah

ka

lik

kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

m

ah

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai

JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT -

ng

M

KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS

on

Halaman241dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

JALAN DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON

es

R

(OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU)

ng

dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

43. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN

gu

PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.

ub lik

ah

A

JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan

4.271.026.000,00.

44. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

am

(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana

ep

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai

ah k

kontrak Rp. 4.767.800.000,00.

45. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

In do ne si

R

JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

A gu ng

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 3.936.866.000,00.

46. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018

lik

47. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-

MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

ep

48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 420/1134/410.110.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan

ah

ka

ub

490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr.

m

ah

(DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

R

Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar

es on

Halaman242dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

MOKHAMAD SIDIK,SSos.,M.AP.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242


R

Barang bukti :

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Xiao Mi warna biru dengan casing

ng

warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang

ponsel Redmi 4A, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel 15539/20038374, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan tulisan Loop

gu

4G LTE bertuliskan 6210 0857 7264 3368 00.

2. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor

A

model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 1030

ub lik

9905 01.

3. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134.

4. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1134, yang di

ep

ah k

am

ah

1102 5091 dan SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0517 2569

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo 4G LTE bertuliskan 0225 000 0117 4755.

In do ne si

R

5. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP

A gu ng

052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan tulisan “Maybank” dengan nomor:

6. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII; 7. 15 (lima belas) buku cek BII; 8. 5 (lima) buku Bilyet Giro.

9. 1 (satu) berkas printout mutasi rekening PT MAYBANK INDONESIA, Tbk No. 2436001000 periode tanggal 1 Mei 2018 s.d. 6 Juni 2018.

1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 1 (satu) berkas mutasi rekening.

12. 1 (satu) buah handphone berwarna hitam bertuliskan LG dan BTPN Syariah, dengan sim card terpasang dengan nomor 6281332957688.

ep

m

11.

ka

lik

mutasi rekening.

ub

ah

10. 1 (satu) buah amplop bertulisan “MayBank” yang berisi 6 (enam) berkas

13. 1 (satu) buah handphone bertuliskan OPPO dual sim card Tipe CPH1725,

ng

14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

on

Halaman243dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

(satu) kardus yang berisi uang terdiri dari:

es

password 0102.

R

dengan 1 sim card terpasang dengan nomor 081515857258, dengan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 243


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 .000 (Sembilan ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00; dan

ng

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 .000 (Dua ribu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00.

15. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna hitam dengan

gu

casing warna biru, dengan nomor model yang tertera pada bagian

belakangponselSM-A510FD, nomor seri yang tertera pada bagian belakang

A

ponsel RR8H70A0ZNW, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Simpati bertuliskan 6210 0532 2545 3892 01 dan memory card dengan

ub lik

16. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Nokia warna hitam, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel RM-1035, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 7017 2561 6290 00 dan SIM Card dengan logo Telkomsel bertuliskan 6210 0737 8278 4691 01

ep

ah k

am

ah

tulisan Sandisk Ultra 32 GB

17. 1 (satu) lembar catatan yang telah dirobek berisi catatan angka dan nama orang serta 1 (satu) copy lembar catatan tersebut yang juga telah dirobek bundle

fotokopi

Keputusan

Bupati

Tulungagung

nomor

In do ne si

(satu)

R

18. 1

188.45/8/013/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Kuasa

Pengguna

A gu ng

Anggaran,

Anggaran,

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu,

Bendaharan

Penerimaan

Pembantu

Bendahara

Bendahara dalam

Pengeluaran,

Penerimaan

Pelaksanaan

dan

Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya

19. 1

(satu)

bundle

fotokopi

Keputusan

Bupati

Tulungagung

nomor

Kuasa

Pengguna

Anggaran,

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu,

Bendaharan

Penerimaan

Pembantu

Bendahara

Bendahara

Penerimaan

Pelaksanaan

dan

Anggaran

ub

dalam

Pengeluaran,

lik

Anggaran,

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampirannya.

ep

20. Uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Belas Ribu) lembar

21. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna silver dengan casing

ng

bening, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel

on

Halaman244dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

GT-N7100, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel

es

dalam pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 15000 (Lima

R

ka

m

ah

188.45/10/013/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 244


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

RF1D32E3LWE, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo

Telkomsel bertuliskan 6210 0034 2533 7367 04 dan memory card dengan

ng

tulisan Transcend Premium 400x 8GB

22. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan

nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor

gu

seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di

dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000

A

0700 6454.

23. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-

ub lik

Tulungagung Provinsi Jawa Timur

24. 1 (satu) lembar print out dokumen “Perhitungan” kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

25. 1 (satu) lembar asli surat dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Blitar kepada Sdr. SUSILO PRABOWO nomor : 780/291/410.203.3/2015 tanggal

ep

ah k

am

ah

1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati

17 Maret 2015, perihal : Panggilan (untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar aset/tanah yang berlokasi di Jl.

In do ne si

R

S. Supriyadi/ SPBU Kebonrojo).

26. 1 (satu) bundel asli dokumen Permohonan dari PT. Moderna Tehnik

A gu ng

Perkasa Nomor : 026/MTP/SP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, Perihal : Permohonan kembali tukar menukar tanah, kepada Yth. Bp. Walikota Blitar.

27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen “Pemindahtanganan Tanah Milik

Pemerintah Kota Blitar Dalam Bentuk Tukar Menukar dengan PT. Moderna Tehnik Perkasa”.

28. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik No. 1385 Propinsi Jawa Timur;

terdapat kertas kecil dengan tulisan yang terbaca “HUDI”.

lik

ah

Kotamadya : Blitar; Kecamatan : Sananwetan; Kelurahan : Bendogerit,

ub

Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan... “ dst.

30. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “3 Nopember 2017 PT. MTP; T2; Peningkatan Jl. DI. Panjaitan ...” dst.

ep

ka

m

29. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca “1. PT.

31. 1 (satu) lembar print out terdapat tulisan yang terbaca “Perincian Tagihan

32. 1 (satu) lembar print out dokumen yang terbaca “Proyek Kabupaten

on

Halaman245dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

Tulungagung Tahun Anggaran 2017 (II) PT. Jala Bumi Megah”.

es

R

Pekerjaan : Pembangunan SMPN 3 Kota Blitar ....” dst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 245


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

33. 1 (satu) bundel print out Risalah Pembayaran PT. Karisma dengan Customer PT. Sarana Multi Usaha.

ng

34. 1 (satu) buah buku berwarna hijau, merek SIDU, terdapat tulisan “Pom Pom Girl”, terdapat tulisan tangan tinta merah terbaca “APBD/N/2017.

35. 1 (satu) lembar fotokopi “Mutual Check 0% (MC 0%) Pembangunan SMPN

gu

3 Kota Blitar Tahun 2017”.

36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pada halaman depan terdapat tabel yang

A

terbaca “2. Kolom; Pekerjaan Kolom BOC 0,40 ....” dst.

37. 1

(satu)

bundel

fotokopi

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor

:

(satu)

bundel

fotokopi

ub lik

38. 1

dokumen

Surat

Perjanjian

Nomor:

602.1/23.007.W/APBD/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 23 Maret 2018. 39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan ReadyMix PT. Moderna Tehnik Perkasa yang ditandatangani oleh SOESILO PRABOWO untuk kepentingan mengikuti pelelangan

ep

ah k

am

ah

602.1/29.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018 tanggal 29 Maret 2018.

40. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 7 April 2018 oleh estimator ARIK N.

In do ne si

R

41. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 25 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

A gu ng

42. 1 (satu) lembar asli Rekap Pengeluaran Bina Marga Kepanjen – Blitar Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

43. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 18 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

44. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 11 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

Tulungagung, dibuat tanggal 5 Mei 2018 oleh estimator ARIK N.

lik

ah

45. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

ub

Tulungagung, dibuat tanggal 20 April 2018 oleh estimator ARIK N.

47. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM Tulungagung, dibuat tanggal 16 April 2018 oleh estimator ARIK N. 48. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang

ep

ka

m

46. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengajuan Mingguan Proyek BM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

on

Halaman246dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

Perdesa

ng

50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO

es

Tulungagung

R

49. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 246


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

51. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :

ng

813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.

52. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat

gu

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai

A

Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.

53. 1 (satu) buah buku I Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja (DPA-SKPD)

tahun

anggaran

2018

Nomor

ub lik

daerah

:

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.

54. 1 (satu) buah buku II Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

daerah

(DPA-SKPD)

tahun

anggaran

2018

Nomor

:

188.45/53/013/2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung 55. 1

(satu)

bundel

dokumen

surat

R

602.1/29.001.W/DAK/KONST.JL/III/101/2018

perjanjian

tanggal

29

Nomor:

Maret

2018

In do ne si

ep

ah k

am

ah

perangkat

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang,

A gu ng

Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan Ruas Jalan Bulusari (BK Provinsi), nilai Kontrak Rp. 4.271.026.000,00 pelaksana PT. Jala Bumi Megah

56. 1

(satu)

bundel

dokume

surat

602.1/23.001.W/BK/KONST.JL/III/101/2018

perjanjian Tanggal

23

Nomor

Maret

:

2018

pekerjaan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan

Ketanon, nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00 pelaksana PT. Tanta Karunia

lik

ah

Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan Ruas Jalan Desa

Abadi

ub

Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang

58. 1 (satu) bundel kegiatan Bidang Binamarga Tahun 2018 59. 1 (satu) lembar copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:

ep

ka

m

57. 1 (satu) bundel printout dokumen RUP penyedia Tahun Anggaran : 2018

05859/SP2D-ls/1.01.03.01/808/2018 dari BUD senilai Rp. 2.106.176.000,00

pembayaran angsuran I (satu) peningkatan jalan Serut-Kepuh, Ruas Jalan

on

Halaman247dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas jalan Desa Plandan dan ruas jalan Desa

es

R

kepada Eka Yongtono, ST, MM, PT. Tata Karunia Abadi keperluan untuk

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 247


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Ketanon pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)

ng

60. 1 (satu) bundel copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05864/SP2D-LS/1.01.03.01/808/2018

dari

BUD

senilai

Rp.

1.708.410.400,00 kepada Ir. Hermanto, PT Jala Bumi Megah keperluan

gu

untuk peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Kedungsoko-Gondang, ruas

jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas jalan Basuki Rachmad Gg. I,

A

Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada

kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung

ub lik

61. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;

ep

62. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh

ah k

am

ah

(BK Provinsi)

tahun dua ribu tiga belas dari Ir. Heru Tjahjono, MM kepada Syahri Mulyo,

In do ne si

R

SE dan satu lembar copy dengan cap paraf sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan Sumpah.

A gu ng

63. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA02RD25042808 1.

64. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, model: RM-1136, dengan

IMEI 1: 355110072084427 dan IMEI 2: 355110072084435, beserta nomor SIM card: 082244720971.

65. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, model Galaxy Note

Fan Edition, SM-N935F/DS, dengan S/N: RR8JCD2QXQF dan nomor SIM card: 081330740774.

lik

ah

66. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam, model: SMG130H/DS, dan S/N : R51FA0KCALY beserta simcard 082232605429.

ub

model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 beserta simcard nomor 081217962635

68. 1 (satu) lembar daftar proyek (Nama Kegiatan) yang berjumlah 12 (dua

ep

ka

m

67. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna depan Putih, belakang silver,

belas) nomor.

J250F/DS, dan S/N : RR8K400Y9VW dan beserta Simcard Simpati Nomor

on

Halaman248dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

082231691912

es

R

69. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Emas, model: SM-

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 248


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

70. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Silver, belakang sebagian

hitam, model Tipe : X9009, S/N : M900911A13A2619 nomor dan beserta

ng

Simcard Nomor 08121722162

71. 1 (satu) lembar kertas berisi tabel dengan tulisan tangan bewarna biru dengan isi salah satunya KPA, PPK dan PPTK.

gu

72. 1 (satu) dokumen proposal berjudul “Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Bidang Kegiatan Sarana Prasarana, Jenis Kegiatan Sarana

A

Jalan dan Jenis Usulan Jalan Aspal”.

73. 1 (satu) lembar kertas “Perihal Daftar Usulan Kegiatan” dengan tanggal 26

ub lik

74. 3 (tiga) notes bewarna coklat berisi tulisan tangan.

75. 1 (satu) buku agenda warna hitam berisi kertas dengan tulisn “Notebox XB 7804”.

76. 2 (dua) lembar tabel berisi nama dan proyek, nilai dan 10%.

77. 19 (tsembilan belas) lembar kertas folio dengan tulisan nama proyek dan

ep

ah k

am

ah

April 2018 dengan tulisan tangan dibelakangnya.

nilai.

78. 6 (enam) lembar kertas folio dengan nama dan angka.

In do ne si

R

79. 1 (satu) lembar kertas pernyataan dengan tulisan tangan didepan dan dibelakang berisi angka dan huruf.

A gu ng

80. 1 (satu) buku catatan dengan halaman depan terobek dan tulisan “P. DWI”. 81. 1 (satu) buku catatan dengan tulisan “Note Pad” dengan warna hijau.

82. 1 (satu) bundel catatan ketikan dengan judul “PETUGAS TEKNIS LAPANGAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2017” dengan catatan tangan.

83. 1 (satu) bundel catatan ketikan tanpa judul dengan salah satu tulisan “ Peningkatan, Pelebaran dan Overlay Jalan Ruas Jalan di Kabupaten Tulungagung (DAK)” dengan tulisan tangan.

lik

ah

84. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “DED”.

85. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan “SUPERVISI”.

ub

contreng.

87. 1 (satu) Sampul catatan bertuliskan “PAPERLINE” dengan tulisan tangan

ep

dibelakang.

88. 1 (satu) amplop berisi kertas dengan ketikan dan tulisan tangan dengan

R

salah satu tulisan “REKAP” dengan tanda tangan “AGUNG P”.

on

ng

Halaman249dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

gu A

es

89. 2 (dua) catatan “CROWN VICTORIA” yang berisi tulsian tangan.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

86. 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi nama dan angka dengan tanda

Halaman 249


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

90. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “Sinkronisasi Pembangunan Bidang Inprastruktur dan Pengembangan

ng

Wilayah”.

91. 1 (satu) catatan dengan tulisan tangan dengan salah satu tulisan “laporan perencanaan”.

gu

92. 1 (satu) block note bewarna biru dengan tulisan tangan.

93. 1 (satu) buku catatan dengan dua lembar kertas yang dilampirkan dengan

A

judul “REPORT PAD”.

94. 1 (satu) buku tulis dengan gambar Bobo dengan tulisan tangan didalamnya.

ub lik

96. 1 (satu) bundel daftar kegiatan 2018 dengan tempelan note berwarna biru. 97. 3 (tiga) lembar kertas dengan salah satu tulisan “Penggantian Jembatan (Ruas jalan Gandong-Bantengan) (DAK)”.

98. 1 (satu) budel kertas dengan salah satu tulisan “USULAN KOMISI B”. 99. 1 (satu) bundel tabel “KEGIATAN FISIK REGULER TAHUN 2017”.

ep

ah k

am

ah

95. 1 (satu) lembar tabel “REALISASI DAK BIDANG JALAN”.

100. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas folio dengan tulisan tangan berisi nama proyek, angka dan nama orang.

Warna :

In do ne si

R

101. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo,

Putih, Tipe : A1603, Nomor Seri : M160311A19A5645, IMEI 1 :

A gu ng

863459032768990, IMEI 2 : 863459032768982, yang di dalamnya

terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0032

3235 5845 02, dan Kartu SIM 2 Operator : Tri dengan No Kode : 89900068

94250829, serta Back Cover dengan tulisan DESIGN BY

YAOMEI.

102. 1 (satu) amplop dengan tulisan tangan “CAMPUR DARAT” dengan isi lima belas lembar Rp.100 ribu sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-.

lik

delapan lembar uang Rp. 100 ribu, satu lembar Rp. 20 ribu dan tiga

ub

lembar Rp. 10 ribu sehingga total Rp. 850. 0000,-.

104. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulsian tangan “KALIDAWIR dengan isi lima belas lembar uang Rp. 100 ribu sehingga total Rp. 1.500.000,-.

ep

105. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan tangan “KORDINATOR (BONYOLANGU)” dengan isi Sembilan belas lembar uang Rp. 100 ribu

106. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-B310E, Nomor Seri : RR1K201EFBZ, IMEI 1 : 351805/09/200836/3,

on

ng

Halaman250dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

gu A

es

R

dengan total Rp. 1.900.000,-.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

103. 1 (satu) amplop warna putih degan tulisan tangan “KABID” dengan isi

Halaman 250


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

IMEI 2 : 351806/09/200836/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 4000 5757 28845-U.

ng

107. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Proses E-Procurement Tahun 2018.

108. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, Seri Yoga 2 13, Model:

gu

20344, S/N: CB30926285 yang didalamnya terdapat hardisk dengan S\N: 3434157600208 (dilihat dengan WinAudit v2.28.2), beserta dengan Power

A

Adaptor Merk Lenovo, Model : ADLX 65NLC3A dengan nomor kode 11S36200251ZZ30036BGHZ.

ub lik

S\N: 4C530001150314115260(dilihat dengan USBDeview).

110. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model SMN900, Imei: 358916051574163, S/N: RF1DCZQST3A, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case.

ep

ah k

am

ah

109. 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk Ultra warna hitam, kapasitas 16 GB,

111. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138, Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N : 521B4FC7D040,

In do ne si

R

yang didalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 dan Kartu Sim Provider

A gu ng

Telkomsel dengan Nomor Kode: 621005388218535001.

112. 1 (satu) buku tulis dengan tulisan “mesyr” dan “P.MUNTOYO” merek Sinar Dunia dengan tulisan tangan.

113. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018”.

114. 1 (satu) lembar tabel tulisan “PROYEK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017”.

lik

ah

115. 1 (satu) buku Folio Colbus dengan tulisan “PROYEK”.

116. 1 (satu) buku paperline dengan tulisan tangan bersampul batik.

ub

118. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT TATA KARUNIA ABADI. 119. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT JALA BUMI MEGAH.

ep

120. 1 (satu) bundel copy AKTA NOTARIS PT SARANA MULTI USAHA. 121. 1 (satu) bundel dalam binder biru dengan tulisan “CHECK LIST

122. Penyitaan data “data termin” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lokasi penggeledahan yang dimasukan

ng

on

Halaman251dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor

es

R

PENGUMUMAN PELELANGAN TAHUN 2018”.

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

117. 2 (dua) bundel copy AKTA NOTARIS PT MODERNA TEHNIK PERKASA.

Halaman 251


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Kode : MAPA09RC27161411 4, dengan tulisan tangan "Data Termin - PC Eli 2016 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

ng

123. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas

gu

: 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA19RC24234481 2, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2017 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada

A

tanggal 4-7-18.

ub lik

ELIANA FITRIANINGRUM yang terletak di lantai 2 lokasi penggeledahan

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MAPA05RC27171431 4, dengan tulisan tangan "Data PC Eli 2018 telah sesuai- Adriana" yang ditandatangani pada tanggal 4-7-18.

ep

125. Data-data yang diminta yang dimasukan dalam 1(satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan UDF120, Kapasitas: 2GB , S/N:

ah k

am

ah

124. Penyitaan data “folder upload” dari komputer yang digunakan oleh

lik ub

126. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DAU 1.151.959.732.000,-“.

ep

m

ah

A gu ng

In do ne si

R

00402100000043 dengan nilai hash:

127. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis “DRAF RANCANGAN APBD TA 2018”.

R

ka

ng

129. 1 (satu) lembar “RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

on

Halaman252dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018”.

es

128. 3 (tiga) lembar “Ringkasan Rancangan APBD 2018”.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 252


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

130. 2 (dua) lembar “PERBANDINGAN APBD 2017 DENGAN R-APBD 2018”.

131. 2 (dua) lembar ketikan “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN

132. 4

ng

BELANJA SKPD PADA PERUBAHAN APBD 2017”. (empat)

lembar

“RINGKASAN

APBD

MENURUT

URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

gu

2018”.

133. 5 (lima) lembar “RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN

A

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017”.

ub lik

SKPD PADA APBD 2018”.

135. 1 (satu) buah buku agenda 2013 bersampul warna hitam dengan tulisan “BANK UMKM JAWA TIMUR” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

136. 1 (satu) buah buku kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ep

ah k

am

ah

134. 2 (dua) lembar “PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

bersampul warna hitam yang berisi catatan tangan di dalamnya. 137. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan spiral,

In do ne si

di dalamnya.

R

bertuliskan “EF” dan “CP PRIMA” di sampulnya yang berisi catatan tangan

A gu ng

138. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hijau bertuliskan “BNI” di sampulnya yang berisi catatan tangan di dalamnya.

139. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan di antaranya adalah tulisan “Kekayaan Intelektual”.

140. 1 (satu) buah buku notes bersampul warna hitam dengan emboss tulisan

di antaranya adalah tulisan “26-04-2016”.

lik

ah

BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berisi catatan tangan

ub

Nomor EA 530801 yang telah terpakai sebagian.

142. Penyitaan data yang tersimpan dalam 13 (tiga belas) folder dan beberapa file dari komputer yang digunakan oleh FIRMAN SYAH yang terletak di

ka

m

141. 1 (satu) Buku Cek GRAHA YASA ANUGRAH, PT di Bank Jatim dengan

ep

lokasi penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-

NINDYA KRIDA (FIRMAN) 20-07-2018 dengan tanda tangan FIRMAN”.

ng

143. Penyitaan data yang tersimpan dalam 17 (tujuh belas) folder dan

on

Halaman253dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

beberapa file dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi

es

R

CFMWM03 – 0007 F114, dengan tulisan tangan "Data Komputer CV

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 253


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

penggeledahan yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk :

Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, Serial Number MAPA09RT26224455 5,

ng

dengan tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20 Juli 2018 dengan tanda tangan ROZIQ”.

144. Penyitaan data yang tersimpan dalam 2 (dua) folder dan beberapa file

gu

dari komputer yang digunakan oleh yang terletak di lokasi penggeledahan

yang dimasukan dalam 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, Kapasitas

tulisan tangan "Data Komputer CV NINDYA KRIDA (ROZIQ) 20/7/2018

ub lik

dengan tanda tangan ROZIQ”.

145. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.

146. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari

ep

ah k

am

ah

A

: 4.7 GB, Nomor Kode : CMDR47G-CFMWM03 – 0007 F114, dengan

Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung. 147. 1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 35-

Jawa Timur.

In do ne si

R

1564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi

A gu ng

148. 1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yang terdiri dari SK

Pengangkatan

menjadi

CPNS,

Pengangkatan

menjadi

PNS,

pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR.

149. 1 (satu) bundel data proyek dinas PUPR tahun 2016, 2017 dan 2018.

150. 3 (tiga) lembar data proyek SUSILO PRABOWO tahun 2016, 2017 dan 2018.

lik

ah

151. 3 (tiga) lembar data proyek SONY SANDRA tahun 2016, 2017 dan 2018.

ub

yang berisi data Tahun 2016 dan 2017.

153. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN SUMBERDADAP - APAKBRONDOL, RUAS JALAN

ka

m

152. 2 (dua) bundel data pengadaan yang diproses melalui E PROCUREMENT

ep

APAKBRONDOL - PLANDIREJO, RUAS JALAN PUCANGLABAN MOLANG (DAK) tertanggal 01-07-2016 dengan pelaksana PT. JALA

2016 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 18.795.455.000,00.

ng

154. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

on

Halaman254dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

RUAS JALAN KIDANGAN - PURWOREJO (LANJUTAN), RUAS JALAN

es

R

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 254


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

GAMBIRAN - PENAMPIHAN, RUAS JALAN GANDONG - SANAN, DAN

RUAS JALAN PAGERWOJO - BENDUNGAN tertanggal 01-07-2016

ng

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 18.298.273.000,00.

gu

155. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN SRIKATON – KALIBOTO, RUAS JALAN JELI

GONDANG – DUKUH, RUAS JALAN PUNJUL – PICISAN, JALAN OERIP

ub lik

SOEMOHARJO, JALAN I. GUSTI NGURAH RAI GG. 8, PEMBANGUNAN

KONSTRUKSI HOTMIX KAWASAN GOR LEMBU PETENG (BK) tertanggal 04-08-2016 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00.

ep

156. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDIN III, JL.PAHLAWAN I-II-III & V, JL. P. SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDIN

ah k

am

ah

A

– PICISAN, RUAS JALAN SANGGRAHAN – JUNJUNG, RUAS JALAN

SUDIROHUSODO – RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.

In do ne si

R

BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL. PLOSOKANDANG-

TUNGGULSARI (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT. KARUNIA

ABADI

A gu ng

TATA

TULUNGAGUNG

TA

sumber

2016

dana

(DAK+)

APBD

dengan

nilai

8.046.963.000,00.

KABUPATEN

kontrak

Rp.

157. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JALAN

KARANGREJO-CATUT (DAK+) tertanggal 14-10-2016 dengan pelaksana PT.

JALA

BUMI

TA

2016

sumber

dana

(DAK+)

dengan

5.211.198.000,00.

APBD nilai

KABUPATEN kontrak

lik

ah

TULUNGAGUNG

MEGAH

Rp.

JL.

KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO

TAWANG-PAGERSARI, (DAK+)

tertanggal

JL.

14-10-2016

ka

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

ep

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilai kontrak Rp. 6.041.114.000,00.

RUAS JALAN CUWIRI - PAGERWOJO (DAK) tertanggal 07-06-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ng

on

Halaman255dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

es

R

159. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

TUNGGANGRI-BETAK,

ub

m

158. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.

Halaman 255


R

3.759.023.000,00.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ng

RUAS JALAN KARANGTALUN - NGUBALAN (DAK) tertanggal 07-062017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

gu

4.931.487.000,00.

161. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN/PELEBARAN

ub lik

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

162. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (HOTMIX) RUAS JALAN SAMBITAN - BONO, RUAS JALAN BESUKI KEBOIRENG DAN RUAS JALAN PAKISREJO - TUMPAKMERGO tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI

ep

ah k

03-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

3.364.903.000,00.

am

ah

A

JALAN RUAS JALAN PUCANGLABAN - MOLANG (DAK) tertanggal 22-

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 6.089.714.000,00.

RUAS

JALAN

PUNJUL

-

PICISAN,

In do ne si

(HOTMIX)

R

163. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN RUAS

JALAN

A gu ng

GENDINGAN - BORO, RUAS JALAN DESA SUKOWIYONO DAN RUAS JALAN

JARAKAN

-

MOJOARUM

tertanggal

20-09-2017

dengan

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI – PT. RORO GENDHIS (KSO) sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 4.773.500.000,00.

164. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

lik

PLOSOKANDANG, RUAS JALAN SUPRIADI IV ( PASAR PRING ), RUAS JALAN YOS SUDARSO III (LAP. PASAR PAHING) DAN RUAS JALAN

ub

GEBANG - SANAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.214.146.000,00.

165. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ep

ka

m

ah

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA PLANDAAN, RUAS JALAN BAGO -

(HOTMIX) RUAS JALAN DESA TAPAN, DESA TUNGGULSARI, DAN

ah

BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA

ng

2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 2.992.349.000,00.

on

Halaman256dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

166. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

es

R

DESA BANGOAN tertanggal 13-09-2017 dengan pelaksana PT. JALA

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 256


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN-NGUBALAN(LANJUTAN),

JALAN DESA KETANON, RUAS JALAN BANGOAN-TAPAN, DAN JALAN

ng

DESA RINGINPITU (BK PROVINSI) tertanggal 25-10-2017 dengan

pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp.

gu

4.820.168.000,00.

167. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PEMELIHARAAN BERKALA

TANGGUNGGUNUNG - TUMPAKMERGO (DAK) tertanggal 12-06-2017

ub lik

dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp. 4.448.353.000,00.

168. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS JALAN KARANGREJO - SENDANG (DAK) tertanggal 23-03-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG

ep

ah k

am

ah

A

JALAN RUAS JALAN BANDUNG - BESUKI DAN RUAS JALAN

TA

2018

7.895.999.000,00.

(DAK)

dengan

nilai

kontrak

Rp.

In do ne si

R

169. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN PULOSARI - SUMBEREJO KULON, RUAS

A gu ng

JALAN PLOSOKANDANG - TANJUNGSARI, RUAS JALAN SERUT KEPUH, RUAS JALAN HASANUDIN - KAPTEN KASIHIN, RUAS JALAN

DESA PLANDAAN DAN RUAS JALAN DESA KETANON tertanggal 2303-2018 dengan pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana

APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 5.265.440.000,00.

lik

(OVERLAY) RUAS JALAN KEDUNGSOKO - GONDANG, RUAS JALAN PANGLIMA SUDIRMAN GG. I DAN II, RUAS JALAN BASUKI RACHMAD

ub

GG. I, RUAS JALAN DESA RINGINPITU DAN RUAS JALAN BULUSARI (BK PROVINSI) tertanggal 29-03-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018

ep

(BK PROVINSI) dengan nilai kontrak Rp. 4.271.026.000,00. 171. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

ah

ka

m

ah

170. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN

05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD

ng

M

KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.

on

Halaman257dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

4.767.800.000,00.

es

R

(OVERLAY) RUAS JALAN NGANTRU - PADANGAN (DAK) tertanggal 23-

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

172. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PELEBARAN JALAN RUAS

JALAN PANJEREJO - SELOREJO (DAK) tertanggal 23-05-2018 dengan

ng

pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG

TA

2018

(DAK)

dengan

nilai

3.936.866.000,00.

kontrak

Rp.

gu

173. 1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN (OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUN - TUMPAKNONGKO (DAK)

sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2018 (DAK)

ub lik

dengan nilai kontrak Rp. 4.930.003.000,00.

174. 1 (satu) keeping CD-R dengan nomor P404210916011221 dengan tulisan DINAS PUPR TULUNG AGUNG beserta data didalamnya yang dimasukan dalam folder “PERMINTAAN KPK�.

175. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 01 Maret 2018-28 Maret 2018.

ep

ah k

am

ah

A

tertanggal 23-05-2018 dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH

176. 1 (satu) lembar Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 01 Agustus 2016-12 Agustus 2016.

In do ne si

R

177. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.

A gu ng

178. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-30 November 2016.

179. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436001000 IDR Posting Date From 1 Oktober 2017-27 Oktober 2017.

180. 1 (satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Januari 2017-25 Januari 2017.

Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 Desember

lik

ah

181. 1 (satu) berkas dengan salah satu isi 1 (Satu) lembar Transaction History

2016-27 Desember 2016.

ub

IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016. 183. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016

ep

ka

m

182. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233

184. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan

ah

11

Februari

2016

tentang

Pengangkatan

sdr.

MUH.

ng

SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

on

Halaman258dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

185. 2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan

es

tertanggal

R

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 258


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

ng

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikianlah

dalam

rapat

musyawarah

Majelis

Hakim

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis,

gu

Pengadilan Tindak

diputuskan

tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami, AGUS HAMZAH SH., MH. selaku Hakim

masing-masing selaku

A

Ketua., SANGADI, SH. dan BAGUS HANDOKO, SH.

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

ub lik

ah

umum pada pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh Majelis Hakim

tersebut di atas, dan dibantu oleh YANID INDRA, SH., MH. selaku Panitera

IRAWAN, ABDUL BASIR Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasihat

ep

T.T.D

Hakim Ketua Majelis

R

Hakim Anggota

A gu ng

SANGADI, SH

T.T.D

AGUS HAMZAH, SH., MH

T.T.D

BAGUS HANDOKO, SH., MH

Panitera Pengganti T.T.D

es on

Halaman259dari259 Putusan No.134/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby

In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

YANID INDRA H, SH., MH

lik

ah

In do ne si

Hukumnya.

ah k

am

Pengganti, dengan dihadiri oleh EVA YUSTISIANA, DODY SUKMONO, MUFTI

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.