21 minute read
nalitas
Oleh : Nadya Viska A. & Sri Utami
Advertisement
Kriminalitas adalah segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum, sosial dan agama serta menimbulkan kerugian pada orang lain baik secara psikologis maupun ekonomis. Tindakan kriminalitas menurut pandangan dari ilmu kriminologi dianggap sebagai perilaku yang mencederai moral dasar manusia dan termasuk perilaku menyimpang, merugikan, dan bersifat asosiatif. Peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi, terutama di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, adanya krisis ekonomi sehingga berimbas pada tingkat pengangguran yang tinggi, angka kemiskinan yang tinggi dan upah yang tidak memadai. Lemahnya ekonomi sangat berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat pada kelas bawah. Orang yang melakukan tindakan kriminal tentu saja dapat dijatuhi hukuman pidana karena telah melanggar hukum. Namun, terkadang masih saja ada pihak aparat dan pengadilan yang salah mengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah kasus AS, korban pembegalan di daerah Mataram, NTB yang dijatuhi hukuman pidana karena diduga sebagai pembunuh kedua begal yang ingin mencelakainya. Padahal, menurut ahli kriminologi, Adrianus Meliala pada wawancaranya dengan BBC News pada Minggu (17/4), menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh AS termasuk ke dalam pembelaan diri terpaksa sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar hukum didalamnya. “Realistis krisis ekonomi saat ini sangat terasa sekali dalam masyarakat dengan lonjakan harga dalam perekonomian dapat membuka tindakan kejahatan. Banyaknya pengangguran membawa masalah yang begitu besar sehingga memberikan dampak kepada masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Sehingga, dalam bidang perekonomian masalah pengangguran memiliki hubungan erat dengan bidang sosial. Tidak hanya masyarakat dengan latar belakang yang memberikan korelasi dengan sistem keamanan. Sekarang banyak tindakan kriminal yang terjadi akibat dari krisis ekonomi,” ujar Pak Anwar saat diwawancarai, Senin (16/05).
12
Kronologi yang terjadi pada AS bermula ketika ia mengantar makanan pada ibunya di Lombok Tengah. Di tengah perjalanan, motornya dipepet oleh dua orang pengendara motor yang membawa senjata tajam. AS tentu saja tidak diam saja dan mencoba melakukan perlawanan menggunakan senjata kepada keempat begal tersebut. Ujung dari perkelahian mereka membuat begal yang menyerang AS meninggal. Menanggapi peristiwa tersebut, Pak Anwar, M. H yang merupakan salah satu dosen Universitas Brawijaya berpendapat bahwa seseorang yang dapat ditetapkan sebagai seorang tersangka harus memiliki dua syarat yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pidana dan terdapat alasan sebagai bukti bahwa orang tersebut melakukan tindakan pidana. Hal tersebut juga dipertegas dalam KUHP dan disempurnakan oleh Putusan Mahkamah Agung Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Pak Anwar juga menambahkan bahwa, kasus semacam dapat dikaitkan dengan pasal 49 KUHP terkait pembelaan diri luar biasa "Apakah kasus tersebut benar sebagai bentuk sebagai perlawanan diri, maka Tindakan AS belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Sesuai dengan UU pasal 49 KUHP ayat 2 yang mengatur tentang pembelaan diri luar biasa dimana yang berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan akibat guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman maka tidak di pidana. Semisal AS memang be-
nar-benar membela diri pada kejadian maka sesuai pasal AS dapat tidak dipidana", tanggapan Pak Anwar saat wawancara pada hari Senin (16/05). Dalam terminologi pidana, kejadian seseorang yang menjadi korban tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan memiliki hukum khusus tentang hal tersebut, yaitu tentang noodweer (pembelaan diri terpaksa) dan noodweer excess (pembelaan diri terpaksa melampaui batas) Dalam penerapannya, tindakan pembelaan diri tidak serta merta dijustifikasi menggunakan dalam UU Pasal 49 ayat (2) KUHP. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa unsur seperti serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika sehingga tidak ada waktu untuk korban menghindari serangan, serangan melawan hukum yang ditunjukkan kepada tubuh, kehormatan, harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain, serta pembelaan harus bertujuan untuk menghentikan serangan. Orang yang melakukan pembelaan diri terbatas biasanya disebabkan adanya goncangan dalam jiwa karena ancaman atau serangan tiba-tiba kepada dirinya. Kesalahan dalam penetapan tersangka kasus pembelaan diri masih saja terjadi. Penyidik memiliki wewenang untuk menentukan suatu tindakan merupakan tindak pidana atau bulan. Hal tersebut tertulis dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa meskipun suatu penyelidikan sudah dinyatakan unsur terpenuhi tindak pidana, penyidik masih diperbolehkan untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana masih belum terpenuhi sehingga belum bisa ditetapkan sebagai tersangka. Namun, apabila unsur pidana terpenuhi selama penyelidikan,maka penyidik diperbolehkan menetapkannya sebagai tersangka. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 14 KUHP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan jumlah bukti yang cukup berjumlah minimal 2 bukti seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 184 KUHP. Apabila seseorang dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti dan tidak memenuhi unsur dijatuhi hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dijadikan tersangka dan dapat melakukan penghapusan pidana. Pada pasal 191 ayat (2) KUHAP bagian keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa tertulis bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. “Kondisi demikian dinamakan penghapusan pidana untuk pembelaan diri yang berhubungan dengan alasan penghapusan pidana. Pembelaan diri dapat menjadi keadaan penghapusan pidana baik bersifat melawan hukum sebagai alasan pembenaran atau penghapus kesalahan. Parameter penghapusan pidana adalah titik tolak parameter pembelaan diri yang terdapat pada UU pasal 49 KUHP ayat 2,” Ucap Pak Anwar. Apabila berada di situasi yang tidak menguntungkan, seseorang dapat melakukan tindakan perlindungan diri seperti memukul atau tindakan lainnya dengan tujuan untuk menjauhkan ancaman atau serangan dari pelaku. Hal ini boleh dilakukan selama seseorang merasa dirinya diancam dan adanya kemungkinan pelaku akan mengambil haknya baik itu nyawa, harta benda, atau lainnya. Pak Anwar menanggapi bahwa ketika diancam, seseorang boleh melawan sebagai bentuk perlindungan diri atau orang lain dan apabila tidak dilawan, akan menimbulkan bahaya bagi dirinya. “Serangan atau ancaman merupakan tindakan pidana dengan kata lain mengarah pada tingkatan pidana jika ruang lingkup yang dilindungi adalah diri atau orang lain. Kalau terjadi hal seperti itu harus memilih membela daripada merugikan diri atau orang lain”
Pak anwar juga menjelaskan, "Konsep pembelaan diri dan hukum pidana harus dipahami secara utuh dengan parameter seseorang dijatuhi hukuman pidana, penjara, denda, dan sebagainya apabila dua ketentuannya dipenuhi yaitu yang pertama perbuatannya termasuk perbuatan pidana dan kedua pelaku dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana tersebut. Rumus sederhananya perbuatan pidana + kesalahan pelaku = hukum pidana. Pada pembuktiannya dan kesalahan pelaku terdapat keadaan atau peristiwa tertentu yang dapat menghapus atau meniadakan perkara tersebut jika peristiwa tersebut memang benar-benar ada dan dapat dibuktikan maka pidana tidak dapat dijatuhkan.”
Apa hal yang dapat dilakukan untuk menangani tindakan kriminalitas akibat krisis ekonomi?
Kriminalitas tentu sangat berpengaruh kepada masyarakat. Akibat dari tindakan tersebut masyarakat harus menanggung biaya yang seharusnya tidak perlu mereka keluarkan. Adanya krisis ekonomi membuat tindakan kriminalitas semakin meningkat. Menghadapi hal tersebut, tentu saja rakyat tidak menutup mulut kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penyelesaian krisis, pemerintah dapat mengambil keputusan kebijakan fiskal ekspansif dengan menaikkan anggaran biaya dan menurunkan tingkat pajak. Pak Anwar menambahkan, untuk mengatasi krisis pemerintah perlu mendorong roda ekonomi, “Pemerintah dapat mendorong ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi, seperti membangun lapangan kerja yang produktif, perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mikro skala kecil sehingga dampaknya dapat mengurangi tindakan kriminalitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu mengembangkan keterampilan usaha khususnya kepada pemerintah daerah karena mereka telah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya di dalamnya.
Interview bersama :
Muhammad Anwar Hidayat, M.H.
Pak Anwar menambahkan, “ Untuk mahasiswa sebagai agent of change harapannya tetap menjaga keilmuannya. Ilmu itu dapat dikembangkan dan nantinya dapat membuka lapangan kerja dan wirausaha ,serta memberikan layanan-layanan kepada masyarakat dengan ekonomi rendah”.
Referensi : Anonim. 2022. Korban begal jadi tersangka kasusnya dihentikan, polisi diminta 'akui kalau ada kesalahan' dan buat pedoman baru kapan membela diri dibenarkan. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61135340 .Diakses pada 20 Mei 2022. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. 2021. Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-pidana/. Diakses pada 23 Mei 2022. Mardiyansyah, A. A., & Ni, M. S. (2020). Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 5(1). Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi-QU, 9(2). Tarino, P., Eka, Y., & Bagio M. (2019). Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, vol. 20, no. 02, pp. 146-159.
BBM naik : Jalan Satu-Satunya Mengatasi Inflasi dan Pembengkakan APBN Akibat Subsidi?iscing elit, sed diam nonummy BBM naik : Jalan Satu-Satunya BBM naik : Jalan Satu-Satunya nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci Mengatasi Inflasi dan Pembengkakan APBN Akibat Subsidi? Mengatasi Inflasi dan Pembengkakan APBN Akibat Subsidi? tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
Dalam era globalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat di suatu negara, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat masih menjadi polemik bagi bangsa dan negara. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia untuk melakukan pelayanan publik dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah melalui pelaksanaan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak).
Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output). Subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang diartikan juga sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka dengan menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan public sehingga masyarakat. dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut Tren harga migas dunia terus meningkat seiring dengan perang Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan indikasi akan berakhir. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) menyentuh US$ 113,5 per barel per Maret 2022, padahal asumsi ICP berdasarkan APBN 2022 hanya US$ 63 per barel. Kenaikan ICP ini menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Dampaknya menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN.
Di negara manapun dengan bentuk ideologi apapun, subsidi memang ada, tapi yang kemudian diperuntukkan untuk transportasi pribadi dan lain sebagainya itu sudah sedikit demi sedikit ditiadakan, meskipun beberapa negara masih ada. Memang tujuannya untuk meringankan pengeluaran dari APBN di sebuah negara. Tapi saya pikir ini harus diulas secara komprehensif.” Ujar Wimmy Haliim, S.IP., M.Sos, selaku dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya menanggapi kasus tersebut.
Apa Penyebab dari Kenaikan BBM Subsidi?
“Kenaikan BBM (tidak hanya BBM subsidi) memang terjadi dan salah satu isunya karena : ketika negara memberikan subsidi, pasti negara butuh pengeluaran untuk mengcover harga BBM yang harusnya sekian (dipotong sekian) untuk masyarakat.
Subsidi energi selalu menjadi isu publik yang terjadi setiap tahun. Realisasi subsidi energi selalu lebih tinggi dari target subsidi APBN. Pada 2022, alokasi subsidi energi sebesar 7,2% terhadap total APBN sebesar Rp 1.846 triliun. Dari perspektif ekonomi, secara teknis subsidi pasti akan naik karena dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kenaikan harga energi seperti minyak, gas, batu bara, pelemahan nilai tukar rupiah (kurs), dan peningkatan volume barang maupun orang yang disubsidi
“Dampak apa yang ditimbulkan dari fenomena pembengkakan APBN? Fenomena yang timbul saat ini, saya pikir dampaknya adalah jangka panjang. Kalau menjawabnya secara komprehensif, kita tidak bisa merasakan dampaknya saat ini. Namun jangka panjangnya, sebagai masyarakat kita harus tetap mengingatkan negara, karena subsidi itu boleh dicabut, tapi kebutuhan bahan pokok masyarakat akan meningkat, seperti yang saya bilang tadi negara harus memutar otak untuk mencari pendapatan lain selain transaksi BBM. Nah kalau tidak bisa, negara akan bergantung dengan dua hal yaitu pajak dan BBM. Sedangkan faktanya adalah, meskipun kecenderungan defisit APBN itu terus menurun, tapi negara kita masih hutang dan hutangnya tidak main-main. Hutang negara kita sekitar 780an triliun. Yang dilaporkan dalam setiap laporan keuangan memang defisitnya menurun, tp kita perlu tahu untuk menutup defisit itu dalam menggunakan hutang. Kalau kemudian ini ditarik dalam konteks pencabutan subsidi apakah bisa mengurangi pembengkakan APBN? Iya, tapi kalau hanya mengandalkan itu saja, tidak terlalu signifikan. Yang perlu dipikir adalah, pendapatan dari sektor bisnis negara yang lainnya harus dikembangkan, sehingga harusnya informasi yang kita terima adalah hutang Indonesia dari tahun ke tahun semakin sedikit, bukan informasi defisit APBN yang menurun, karena bisa saja menutup defisitnya dengan hutang. Hutang ini yang menjadi problem, sekarang memang tidak terasa apa-apa, namun jangka panjang ketika itu tdk diperhatikan dan hanya berkutat pada BBM dan pajak memungkinkan hal buruk akan terjadi di negara kita, dan kita tentunya tidak menginginkan hal buruk terjadi pada negara kita.”
Kenaikan ICP juga memberikan dampak terhadap subsidi dan kompensasi listrik, mengingat masih terdapat penggunaan BBM dalam pembangkit listrik. Melonjaknya ICP juga berdampak pada sektor lainnya khususnya transportasi dan industri yang mengkonsumsi BBM non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, ICP pada Maret mencapai US$ 98,4 per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$ 63 per barel. Dia mengatakan, lonjakan harga minyak dan LPG internasional ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang. Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022), Arifin menyebut dalam jangka pendek, pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian formula Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kg, menerapkan penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan non subsidi (tariff adjustment), serta dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga jual eceran LPG dan juga bensin Pertalite (RON 90) dan Solar. .
Apa Dampak Pembengkakan APBN ?
Kalau kita salah menentukan kebijakan, yang terjadi negara kita akan berhutang kembali. Sedangkan berhutang dengan negara atau Lembaga lain, itu pasti berbunga, dan bunga inilah yang kita tahu akan mencekik negara
penghutang.
“
Kalau kita tidak mempunyai orientasi mengembangkan sektor bisnis seluas-luasnya, kita akan bergantung dengan utang. Karena selama ini untuk menutupi defisit, jalan paling instan adalah berhutang.
Kenaikan Harga Pertalite-Solar
Arifin menyebut, pemerintah dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia. "Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah.. akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022).
Seperti diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter. Sedangkan harga Solar non subsidi kini sudah dibanderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51).
“Kenaikan BBM sebagai satu-satunya cara atau apapun untuk menekan inflasi dan sebagainya, sebenarnya untuk menekan inflasi iya, tapi tidak dapat dikatakan sebagai satu-satunya cara karena ada salah satu atau cara lainnya yang lebih efektif daripada menaikkan atau hanya melepaskan subsidi dari BBM. Tapi kalau pertanyaannya, apakah jika BBM bersubsidi dicabut atau BBM bersubsidi itu dinaikkan harganya menuju harga pasar itu akan meringankan beban APBN? Jawabannya, iya, sedikit demi sedikit pasti bisa meringankan beban APBN.”
Untuk menekan inflasi, hal yang perlu dicontoh misalnya dari kasus Rusia. Rusia punya komoditas penting di Eropa, dimana saat ini sedang terjadi perang, konflik Rusia dan Ukraina, kemudian konflik Rusia dan Eropa. Rusia mulai jual mahal terkait gas alamnya, bagaimana negara-negara eropa yang selama ini bergantung gas alam dengan Rusia, dengan tanda kutip mau tidak mau dipaksa untuk membayar gas alamnya dengan mata uang ruben. Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi. Sementara untuk jangka pendek, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti Solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite (RON 90).
Disitu kita bisa belajar satu hal, bahwa harusnya negara kita, Indonesia juga harus paham bahwa kita itu juga penghasil minyak, banyak negara yang bergantung dengan minyak Indonesia. Maksud saya adalah, kalau memang benar ada niat untuk menekan inflasi, kenapa kemudian tidak memikirkan cara yang sama dengan apa yang dilakukan Rusia, meskipun nanti akan ada konflik yang timbul, tapi saya pikir itu cara yang bagus untuk kita terapkan.
Jelas Pak Wimmy dalam upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi dan pembengkakan APBN.
Misalnya pembayaran, pembelian bahan bakar minyak yang kemudian diekspor, harus menggunakan rupiah, saya yakin sangat signifikan sekali untuk meningkatkan nilai rupiah, disisi lain jelas kalau nilai rupiah menguat, dampaknya akan luar biasa.”
Bagaimana peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam menangani masalah BBM yang naik saat ini?
“Kalau saya secara pribadi menjawabnya dengan komprehensif memang agak sulit, mungkin saya hanya bisa menjawabnya secara normatif saja. Memang kalau di daerah seperti Jawa Timur, dimana modal pembangunan transportasi umumnya dalam tanda kutip belum semaksimal kota-kota besar, misalnya Surabaya atau Jakarta, pada akhirnya
berbeda ketika pengeluaran masyarakat digunakan untuk transportasi umum, itu bisa dinilai sangat murah. Disatu sisi membantu menekan pengeluaran masyarakat, disisi lain bisa membantu menekan urusan-urusan lain, seperti mengurangi macet dan sebagainya, meskipun memang masih agak sulit. Namun, tidak hanya masyarakat saja, negara bagaimanapun harus tetap aware, negara hadir, negara ada, pemerintahannya ada itu kan tujuan nya untuk mengelola SDA negaranya diam saja.
saran saya adalah secara bijaksana dalam menggunakan modal transportasi pribadinya, karena kita tidak bisa pungkiri, ketergantungan kita bagaimana budaya kita hari ini sangat tergantung sekali dgn transportasi pribadi, terutama yang di daerah sedangkan di beberapa kota besar sudah mulai bergeser, mereka semua sudah mulai aware tidak hanya harga BBM yang tinggi, kemacetan, misalnya di Jakarta justru penggunaan BBM itu jauh lebih tinggi jika menggunakan kendaraan pribadi karena sering macet,
Negara harus tetap punya konsentrasi dan fokus yang baik, memikirkan cara-cara inovatif agar yang pertama penggunaan BBM bisa jauh lebih terkendali sehingga harga jauh lebih terkendali, misalnya bagaimana inovasi-inovasi orang luar yang sudah mulai untuk memikirkan transportasi pribadi ke arah kendaraan elektrik meskipun masih mahal jika masuk ke Indonesia, tapi itu harus nya sudah mulai dipikirkan oleh kita untuk membantu mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan BBM menuju elektrik. Sekarang mungkin belum bisa dirasakan, tapi jika inovasi itu sudah mulai terlihat, dalam jangka waktu yang panjang kita semua akan merasakan dampak yang positif.” Saran dari Pak Wimmy.
positif. “
Narasumber : Wimmy Haliim, S.IP., M.Sos Penulis : Dynar Esterlina S & Herbina
Daftar Pustaka Daftar Pustaka
Guitarra, P. 2022. 2022 Makin Berat! Pertalite-Solar, LPG & Listrik Bakal Naik. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220414091459-4-331589/2022-makin-berat-pertalite-solar-lpg-listrik-bakal-naik. Diakses Pada 10 Mei 2022. Laksanawan, I. 2022. Subsidi BBM Untuk Penguatan APBN. detiknews. https://news.detik.com/kolom/d-6072354/subsidi-bbm-untuk-penguatan-apbn. Diakses Pada 13 Mei 2022. Hasan, J. M. 2018. Dampak Pencabutan Subsidi BBM bagi Keuangan Negara Indonesia dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Renaissance, vol. 3, no. 01, pp. 300-309.
Klitih Fenomena Kejahatan Klitih Fenomena Kejahatan Jalanan Yogyakarta Jalanan Yogyakarta
Penulis Artikel: Viecky Firsty
Akhir-akhir ini, kita sering mendengar mengenai klitih. Baik dari televisi, berita online
maupun trending Twitter. Saat men-
dengar kata klitih, mungkin yang kita pikirkan adalah kejahatan, kekerasan, kekejaman dan hal-hal lain yang negatif. Pembahasan mengenai klitih pun menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah Yogyakarta. Namun, sebenarnya apakah klitih itu? dan apa yang membuatnya menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini?
Klitih yang kita ketahui sekarang sudah mengalami pergeseran dari maknanya yang sebenarnya. Klitih berasal dari kata ulang klitah-klitih yang diartikan sebagai kegiatan seseorang keluar rumah untuk mengatasi kebosanan. Klitih juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Makna awal klitih tidak mengandung unsur negatif, berbeda dengan sekarang yang kita ketahui. Klitih dikaitkan dengan adanya kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab. Lebih tepatnya, kekerasan dan kriminalitas tersebut pantas disebut sebagai aksi kejahatan jalanan.
“
Portal berita tempo mengumpulkan beberapa kejadian klitih yang terjadi selama 5 tahun terakhir di daerah Yogyakarta. Tahun 2016, klitih beraksi hingga menewaskan seorang pemuda berusia 16 tahun. Tahun 2017, sekelompok orang tidak dikenal secara tiba-tiba menyerang seorang pelajar SMP hingga meninggal dunia. Tahun 2018, seorang mahasiswa diserang dengan senjata tajam berupa clurit pada waktu sahur. Tahun 2019, sekelompok orang tidak dikenal mengeroyok seorang remaja berusia 17 tahun hingga korban mengalami luka serius. Dari kejadian-kejadian tersebut, aksi klitih bersifat mencelakai. Korban mengalami luka ringan, luka serius, bahkan hingga meninggal dunia. Belum juga diperhitungkan, kesedihan yang dialami keluarga atau kerabat korban, ketakutan yang dialami masyarakat dan trauma psikologis masyarakat yang menjadi saksi kejadian. Tentu klitih menjadi hal yang harus ditangani dengan serius. Dari aksi klitih yang terjadi di Yogyakarta, tidak bisa ditentukan aksi ini akan terjadi kapan dan dimana saja. Kebanyakan aksi terjadi saat jam-jam rawan yaitu pada malam hari dan pada tempat atau rute-rute perjalanan yang terpantau sepi. Target klitih juga tidak bisa diketahui secara pasti. Kebanyakan dari mereka menyerang siapapun yang mereka temui. Setiap orang bisa berkemungkinan menjadi korban seperti mahasiswa, pelajar, bapak-bapak dan ojek. Karena aksi klitih ini tidak terduga, seluruh masyarakat diminta untuk berhati-hati. Apalagi jika hendak berpergian di malam hari dan melalui rute yang sepi. Tidak ada yang tau apa yang akan dilakukan klitih, mungkin hanya mencelakai atau hingga bisa menewaskan korban.
Dari kejadian kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta, didapatkan data bahwa pelaku klitih kebanyakan berusia remaja. Penting untuk diketahui, mengapa usia remaja menjadi usia yang rawan. Dilansir dari Kompas, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Usia remaja merupakan usia untuk mengekspresikan diri. Namun, remaja bisa saja salah dalam mengekspresikan dirinya sehingga terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Selain itu, didukung juga oleh lingkungan pergaulan yang didominasi oleh kekerasan. Karena kurangnya pengawasan orang-orang di sekitarnya, para remaja ini merasa bebas melakukan apapun. Kombinasi faktor-faktor itulah yang bisa membuat remaja melakukan kriminalitas dan kejahatan di jalanan. Mendukung pernyataan tersebut, dilansir dari Tribun Jogja, dikatakan bahwa kebanyakan pelaku klitih adalah pelajar dari keluarga yang bermasalah. Kebanyakan pelaku tidak memiliki ruang untuk bercerita dan kurang mendapat pendampingan dari orang tuanya sendiri. Keluarga, sekolah dan lingkungan pergaulan berperan penting dalam hal ini. Dilihat dari segi hukum, klitih termasuk dalam kejahatan kekerasan yang disengaja dengan sasaran korban acak. Korban bahkan bisa celaka hingga meninggal dunia. Kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal penganiayaan. Namun, perlu diketahui bahwa usia pelaku klitih kebanyakan masih di bawah umur, sehingga proses peradilannya harus mengikuti UU No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal inilah yang menjadi kendala dalam menangani kasus kejahatan klitih. Pelaku melakukan kejahatan tetapi di sisi lain pelaku masih di bawah umur. Pelaku dirasa memerlukan hukuman dan pembinaan dalam waktu bersamaan. Untuk ini, diperlukan tindakan selain tindakan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan ini.sekolah dan lingkungan pergaulan berperan penting dalam hal ini. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kejahatan klitih yaitu tindakan secara sosial. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sedang merencanakan untuk mengadakan sekolah khusus untuk remaja pelaku klitih.
Jika pelaku dikembalikan ke lingkungannya yang dahulu, dikhawatirkan pelaku akan terus mengulangi perbuatannya. Bermula dari kekhawatiran inilah, muncul usulan untuk membuatkan sekolah khusus yang ditujukan untuk membina remaja-remaja ini. Sekolah khusus tidak hanya diutamakan untuk memberi bimbingan akademik, melainkan juga untuk memberi pendampingan psikologis. Diharapkan sekolah khusus ini bisa mengubah perilaku, tindakan dan lingkungan pergaulan pelaku agar menjadi lebih baik.
Beberapa tindakan lainnya yang bisa dilakukan yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan ini utamanya dilakukan oleh keluarga dan sekolah. Masyarakat yang menjadi orang tua perlu mengawasi anaknya masing-masing. Orang tua tidak seharusnya mengizinkan anak untuk keluar pada malam hari tanpa tujuan yang jelas. Tuntutan diberikan kepada orang tua untuk selalu peduli kepada masalah-masalah yang dialami anaknya, khususnya saat usia remaja. Sekolah juga harus mengawasi agar tidak ada muridnya yang membentuk kelompok bertujuan untuk melakukan kekerasan. Jika perlu, sekolah juga bisa melakukan razia barang-barang berbahaya yang dibawa muridnya ke sekolah. Lebih lanjut, sekolah bisa mengawasi lingkungan pergaulan setiap muridnya. Keluarga dan sekolah mungkin ada yang belum mampu melakukan hal tersebut sehingga perlu dilakukan penyuluhan. Keluarga dan sekolah sebagai lingkungan yang paling dekat dengan anak diharapkan dapat membantu untuk mengantisipasi anak mengekspresikan diri ke jalan yang salah.
Keluarga dan sekolah sebagai lingkungan dekat dengan anak diharapkan dapat membantu untuk mengantisipasi
anak melakukan hal yang salah ’’
DAFTAR PUSTAKA
Syaiful, A. 2022. Infografis Klitih di Yogyakarta dan Maraknya Kejahatan Jalanan Remaja. Liputan6.com. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://www.liputan6.com/news/read/4938401/infografis-klitih-di-yogyakarta-dan-maraknya-kejahatan-jalanan-remaja Wicaksono, P. Ed: Wuragil, Z. 2022. Yogyakarta Akan Buat Sekolah Khusus untuk Remaja Pelaku Klitih. Tekno.tempo.co. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://tekno.tempo.co/read/1582014/yogyakarta-akan-buat-sekolah-khusus-untuk-remaja-pelaku-klitih Adit, A. 2022. Webinar UGM: Ini Faktor Penyebab Klitih di Jogja. Kompas.com. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://www.kompas.com/edu/read/2022/04/29/075156271/webinar-ugm-ini-faktor-penyebab-klitih-di-jogja?page=all Sari, D. I. Ed: Prasetya, A. W. 2022. Jam Rawan Klitih di Yogyakarta yang Harus Dihindari Saat Bepergian. Travel.kompas.com. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://travel.kompas.com/read/2022/04/19/173100227/jam-rawan-klitih-di-yogyakarta-yang-harus-dihindari-pengendara-saat-bepergian?page=all Setyawan, H. Ed: Nurhadi. 2021. Daftar Korban Tewas Akibat Kebrutalan Klitih dalam 5 Tahun Terakhir. Nasional.tempo.co. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://nasional.tempo.co/read/1544536/daftar-korban-tewas-akibat-kebrutalan-klitih-dalam-5-tahun-terakhir/full&view=ok Ramadhan, A. Ed: Fatoni, M. 2022. Wawali Yogyakarta Sebut 65 Persen Pelaku Klitih di Kota Jogja Berasal dari Keluarga Bermasalah. Jogja.tribunnews.com. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://jogja.tribunnews.com/2022/04/17/wawali-yogyakarta-sebut-65-persen-pelaku-klitih-di-kota-jogja-berasal-dari-keluarga-bermasalah? Huda, M. N. 2021. Seorang Remaja Meninggal Setelah Dikejar Gerombolan Pengendara Matic di Yogyakarta. Jateng.tribunnews.com. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://jateng.tribunnews.com/2021/07/31/seorang-remaja-meninggal-setelah-dikejargerombolan-pengendara-matic-di-yogyakarta? Arieza, U. Ed: Tashandra, N. Apa Itu Klitih di Yogyakarta? Berikut Asal Usulnya. 2022. Kompas.com. Diakses pada 13 Mei 2022. Available at: https://travel.kompas.com/read/2022/04/06/051627827/a-
