27 minute read
LPM Dimensi
MENILAI KINERJA BEM&BPM 2020/2021
Advertisement
Kolaborasi Bentuk Galang Dana, BEM Belum Libatkan Seluruh Ormawa
Ilustrasi: Roi (crew magang)
Kabinet JayaKarya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah mengemban kepengurusan hampir setengah periode. Sebagian tanggung jawab serta tugas pokok yang tertuang dalam visi dan misi pada grand design pun telah terealisasi, tak terkecuali dalam mewujudkan kolaborasi. Kolaborasi dimaksudkan untuk membangun komunikasi yang efisien, efektif, dan strategis hingga mengupayakan terselenggaranya kegiatan kolaboratif antar seluruh elemen Organisasi Mahasiwa (Ormawa). Namun, hingga saat ini kegiatan kolaboratif yang dijalankan oleh BEM belum merata untuk semua Ormawa yaitu terkait kegiatan galang dana.
Tanggapan Langsung atas Tidak Terlibatnya Seluruh Ormawa
Galang dana yang diadakan BEM hanya mengikutsertakan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) naungan Kementrian Sosial (Kemensos) BEM saja. Ketidakmerataan tersebut menimbulkan kekecewaan oleh beberapa UKM yang belum dilibatkan. Raafi
Ramadhani selaku Ketua Umum Jazirah mengungkapkan bahwasannya ia sangat menyayangkan dan seharusnya kolaborasi dapat melibatkan semua Ormawa. “Saya pribadi sangat menyayangkan terlebih dalam kegiatan galang dana, ditambah lagi untuk UKM yang tidak diikutsertakan tapi ingin juga mengikuti galang dana,” ungkap Raafi. Pernyataan itu juga didukung oleh Abdullah Taqiyyan selaku Ketua Umum UKM Pengembangan Pengetahuan (PP) di mana ia memaparkan bahwa seharusnya pengadaan galang dana ini dilaksanakan secara serentak dalam satu komando BEM. “Alangkah baiknya kalau galang dana ini dalam satu komando, di lain sisi agar tidak terjadi tabrakan jika dilaksanakan secara mandiri oleh masingmasing UKM,” ungkap Taqqiyan.
Alasan Kolaborasi Galang Dana yang Tidak Melibatkan Seluruh Ormawa
Berkaitan dengan hal ini, Feri Andrian selaku Presiden Mahasiswa (Presma) menanggapi bahwa sebenarnya kolaborasi bukan ditujukan untuk sebagian Ormawa saja. Akan tetapi, dalam kegiatan galang dana memang belum mengikutsertakan seluruh Ormawa. Direncanakan semua Ormawa akan terlibat tetapi secara bertahap. “Dikarenakan ini baru pertama kali ada dan baru tahap awal, rencananya tidak semua UKM langsung bisa berkolaborasi, jadi memang bertahap,” ungkap Feri.
Tak hanya itu, menjawab juga pertanyaan terkait mengapa kolaborasi hanya melibatkan beberapa Ormawa, Camilla Laily selaku Menteri Sosial Masyarakat (Mensosmas) mengatakan jika yang terlibat dalam acara kolaborasi galang dana ini meliputi lima Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) serta UKM naungan Kementerian Sosial Masyarakat (Kemensosmas) yang mencakup Kops Suka Rela (KSR), Resimen Mahasiswa (Menwa), Wahana Pecinta Lingkungan Hidup (Wapalhi), dan Racana Pandawa. Awal pembentukan bermula hanya untuk menjembatani kegiatan galang dana tersebut. Ia memaparkan bahwasannya memang selama ini kegiatan galang dana yang dilaksanakan secara offline hanya meminta bantuan kepada HMJ. Oleh karena itu, BEM sendiri berinisiatif untuk berkolaborasi dengan HMJ dan UKM naungan dari Kemensosmas terlebih dahulu. “Pada awal periode kepengurusan BEM melakukan kunjungan kepada seluruh HMJ dan UKM naungan Kemensosmas untuk membahas galang dana dan pengabdian masyarakat, hal itu karena di proker mereka memang ada pengabdian masyarakat, makanya kami belum bisa melibatkan semua Ormawa,” papar Camilla. Namun, untuk Ormawa lain yang tidak dalam naungan ini, BEM masih berupaya sepenuhnya melibatkan semua Ormawa dalam membangun kolaborasi.
Misi Kolaborasi Setengah Kepengurusan Selanjutnya
Di sisi lain, dengan semua kolaborasi yang terwujud sekarang, misi kolaborasi telah mencapai angka 50%. “Saya pikir masih sekitar 50%, tapi saya belum bisa memastikan karena masih banyak target, kami juga belum melakukan evaluasi dan rencananya akan diselenggarakan akhir bulan Januari ini,” pungkas Feri. Selain mengenai ketercapaian ini, Feri tidak mempermasalahkannya karena kolaborasi ini tidak hanya dalam hal proker saja, melainkan ada beberapa tahapan yang dicantumkan bersama Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma), diantaranya yaitu dalam hal membangun komunikasi, dan itu pun sudah terlaksana. Di akhir wawancara, Feri juga mengungkapkan bahwasannya untuk keberlanjutan kolaborasi antara BEM dengan Ormawa diharapkan agar dapat terealisasi sepenuhnya sesuai target. “Terkait UKM yang belum berkolaborasi dengan BEM diharapkan juga mempunyai respons yang positif karena BEM membuka jalan agar tahun selanjutnya bisa lebih baik lagi.” (Suzan)
Periodisasi Kembali ke JuniJuli, Pansus Vakum Hingga KM 2021
Ilustrasi Rafli (Crew Magang)
Pembentukan panitia khusus (Pansus) Periodisasi yang termuat dalam hasil Kongres Mahasiswa (KM) 2020 telah disepakati sebagai salah satu Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji peralihan masa periodisasi dari JuniJuli menjadi JanuariDesember. Keanggotaan Pansus terdiri atas Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) oleh Ketua Komisi III, BEM oleh Menteri Koordinator (Menko) Internal dan staf Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) setiap Organisasi Mahasiswa (Ormawa).
Melansir dari artikel siber LPM Dimensi yang bertajuk ‘KM Hari Kedua : Normalisasi Masa Periodisasi AgustusJuni, Pengkajian Pansus Secara Bertahap’ diterangkan bahwa diperlukan data pengkajian guna masa transisi pemberlakuan periodisasi JanuariDesember. Hal ini dilakukan sampai bulan Desember 2020 yang kemudian berlanjut hingga Januari 2021 untuk pengambilan keputusan melalui forum yang melibatkan seluruh Ormawa. Adanya pandemi Corona Viruses Desease 2019 (Covid19), menyebabkan pengkajian yang dilaksanakan sampai bulan Desember 2020 lalu terpaksa dilakukan secara daring. Pembahasan pansus periodisasi ini dilakukan melalui dua forum yakni secara mikro dan makro.
ProKontra Ormawa
Muhammad Abil, Ketua Komisi III BPM mengungkapkan jika selama pengkajian telah dipaparkan sisi positifnegatifnya. Sisi positif tersebut diantaranya, program kerja Ormawa dapat diselaraskan dengan universitas yang notabennya sudah menerapkan periodisasi JanuariDesember. Selain itu, Komisi Pemilihan Raya (KPR) dapat lebih matang dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Pemilihan Raya (Pemira). Sedangkan sisi negatifnya yaitu akan terjadi kekosongan jabatan untuk BPM dan target publish Open Reqruitment (Oprec) KPR hanya pada tingkat II dan III saja. Dalam hal ini, Abil mengaku bahwa pihak internal BPM kontra mengenai peralihan tersebut. “Kajian dari internal BPM, sebenarnya kontra dengan mekanisme peralihan periode panjang,” ujarnya.
Sama halnya dengan Afix Ardany, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KSR PMI Unit Polines yang mengatakan dirinya cenderung tidak setuju jika diubah ke Januari Desember akan berpengaruh pada anggota. Jika reorganisasi dilaksanakan bulan Desember, maka akan terkendala untuk lulusan Diploma III (D3) karena masih mempunyai tanggungan dalam organisasi. Tak setujunya peralihan periodisasi juga diungkapkan oleh Ade Yusuf, Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM). Dirinya berpendapat jika faktor utama beralihnya periodisasi akan berdampak pada kaderisasi dan benefit periodisasi Januari Desember yang masih belum ada data real.
Berbeda dengan Erlangga, Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMA) mengatakan dirinya setuju. Hal ini dikarenakan periodisasi Ormawa Polines minoritas, sehingga jika beralih setidaknya dapat setara dengan universitas lain. Selain itu, Yoga Bagus Pradana selaku Menko Internal BEM juga mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan hal ini. “Sifatnya organisasi jadi satu komando dari BEM, kita berdiskusi dampak positifnya dan dari saya sendiri setuju,” ungkap Yoga.
Urgensi dan Keberlanjutan Pansus
Menjawab mengenai urgensi pansus, Yoga mengatakan jika dibentuknya pansus tidak untuk periodisasi saja. Tahun sebelumnya juga telah dibahas mengenai Pemilihan Ketua Himpunan (Pilkahim) serentak yang dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid19, setelah itu dilanjutkan pembahasan mengenai periodisasi. Mengingat pengkajian periodisasi sudah berlangsung sejak tahun 2019 sehingga terdapat kemungkinan pansus periodisasi masih akan dilanjutkan. Akan tetapi, keputusan keberlangsungan pansus akan ditentukan pada Konggres Mahasiswa (KM) 2021. Abil mengaku bahwa saat ini pansus sedang vakum. “Saat ini kita sedang vakum karena keputusan dibubarkan atau tidak itu menunggu sampai Kongres Mahasiswa 2021,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Fredy Catur sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) mengungkapkan jika periodisasi ini jadi beralih, maka setiap Ormawa dapat melakukan persiapan dengan pengkajian lebih dalam. “Apabila beralih setidaknya Ormawa sudah mempersiapkan dengan mengkaji hal teknis dan kendala penerapan periodisasi, seperti halnya antisipasi kekosongan jabatan,” ungkapnya. Afif Setyaji, Ketua UKM Kopma Bahtera Manunggal juga menambahkan jika berlanjut setiap Ormawa perlu persiapan termasuk rencana strategis mengenai proker. “Selain itu juga persiapan dengan membekali pengurus selanjutnya mengenai periodisasi Januari – Desember,” tambahnya.
Dikarenakan masih banyaknya Ormawa yang tidak setuju berdasarkan votting dalam forum, keputusan yang diambil yaitu tidak adanya peralihan periodisasi, dalam hal ini tetap berakhir pada bulan JuniJuli. Hasil votting melalui Google Form menunjukkan bahwa terdapat empat Ormawa yang pro dan empat belas Ormawa kontra, sedangkan adapula empat Ormawa yang tertinggal untuk votting. “Jadi yang setuju ada 4 Ormawa yaitu BEM, HiMA, Jazirah dan Rohkris. Sedangkan yang belum votting ada 4 Ormawa meliputi BPM, HMM, Wapalhi, dan PECC, sisanya ada 14 Ormawa tidak setuju,” ungkap Yoga.
Apabila pada saat KM 2021 disepakati adanya pansus periodisasi lagi, maka diharapkan dapat lebih terstruktur ke depannya. Yoga menjelaskan terkait rancangannya untuk membentuk tim persiapan dan tim perumus atau pengkaji periodisasi. Dibentuknya tim persiapan yaitu untuk mempersiapkan bagaimana pengkaderannya supaya lebih terfokus. “Dalam hal ini melibatkan seluruh Ormawa dalam pengkajian, karena tahun ini yang membahas hanya dari internal BEM dan BPM, untuk Ormawa hanya hadir pada saat rapat saja dan tidak ikut pembahasan keberlanjutan pansus,” pungkas Yoga. (Ririn)
Oleh: Kholifatul, Reski
Kementerian dalam Kabinet Jayakarya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah menjalankan tugasnya selama setengah periode kepengurusan. Sebagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta rencana strategis (renstra) yang tercantum dalam grand design hingga saat ini telah terlaksana, baik dalam bentuk program kerja (proker), agenda, maupun koordinasi. Tupoksi dan renstra lain yang belum terlaksana hingga saat ini tengah direncanakan pelaksanaannya oleh kementerian terkait.
1. Sekretaris Kabinet (Sekbin) – Raka Adi Pratama
Pengimplementasian tupoksi oleh Sekbin dilaksanakan dalam bentuk proker, agenda, koordinasi, dan gabungan ketiganya, seperti Kementrian Kesekretariatan yang mengkoordinasi dan mengatur urusan kesekretariatan HMJ dan UKM. Selain itu, Sekbin juga berfungsi mengatur rekapan fungsio yang aktif, mengadakan rapat kerja (raker), dan lainnya.
Tupoksi Sekbin berjalan dengan lancar, hanya saja terdapat tupoksi yang belum dilaksanakan. Rencana awal pun sudah seperti yang diharapkan, tetapi setiap kementerian mempunyai goals masingmasing. Hal yang menjadi kendala Sekbin dalam situasi pandemi adalah tidak terlaksananya proker secara luring, sehingga dilakukan secara daring, tetapi output dan outcome dari proker tetap didapatkan. Pewujudan dari tupoksi ini sendiri adalah dengan terciptanya peraturan yang dinamakan Konferensi Jayakarya. Selain itu, Sekbin memiliki rencana terdekat sesuai dengan yang sudah disepakati dalam raker, yaitu menjalankan kepanitiaan.
2. Kementerian Koordinator Internal (Kemenko Internal) – Yoga Bagus Pradana
Kemenko Internal menitikberatkan pada Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Kemenko Internal juga fokus pada penaungan Kementerian PSDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Pencapaian Kemenko Internal dinilai dari kementerian yang dinaungi. Kendala atau masalah dari kementerian juga diperhatikan dengan cara memfollow up secara berkala. Kinerja Kemenko Internal sudah maksimal, hal ini terlihat dari kementerian yang dinaungi pun sudah menaungi Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Meski pandemi, proker, forum Ormawa, dan forum kementerian tetap berjalan. Kemenko Internal juga menitikberatkan pada
penaungan kementerian karena ada beberapa proker yang belum berjalan. Dengan strategi pendekatan personal, pelaporan personalia setiap kementerian diserahkan kepada Kemenko Internal. Selain itu, terdapat pengadaan Majelis Fungsionaris oleh Kementrian Agama yang ditujukan untuk seluruh fungsionaris BEM dengan tujuan memotivasi, mengurangi titik jenuh, dan memberi semangat.
3. Kementerian Koordinator PPM (Kemenko PPM) – Alif Dian Ardianta
Kemenko PPM menaungi Kementerian Riset dan Penalaran (Rispen), Kementerian Minat dan Bakat (Minbak), dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Pengimplementasian dari tupoksi dilaksanakan oleh semua kementerian yang dinaungi oleh
Kementerian PPM. Namun, setiap kementrian mempunyai kefokusan masingmasing, seperti Kementerian Rispen dan Kementerian Ekraf yang fokus pada proker dan agenda, sedangkan
Kementerian Minbak yang memfokuskan pada agenda internal
BEM dan koordinasi Ormawa.
Rencana yang akan diadakan oleh Kemenko PPM dalam waktu dekat adalah evaluasi kabinet secara keseluruhan, tetapi hal ini masih memerlukan pembahasan bersama internal mengenai strategi yang digunakan.
4. Kementerian Koordinator Eksternal (Kemenko Eksternal) – Aril Adinda Fitri A.
Pengimplementasian tupoksi Kemenko Eksternal ada dalam bentuk proker, agenda, dan koordinasi. Untuk pencapaian pada setiap kementerian yang dinaungi berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa proker maupun agenda yang dalam proses pelaksanaan. Pandemi memengaruhi kinerja Kemenko Eksternal, tetapi sudah dilakukan penyesuaian teknis secara daring. Koordinasi juga dilakukan lebih intens dengan kementerian yang dinaungi, sedangkan bagian Ormawa diserahkan secara langsung kepada kementerian terkait. Rencana terdekat yang akan terlaksana oleh Kemenko Eksternal ada pada setiap kementerian, yaitu Kementerian Sosial Masyarakat yang akan mengadakan pembinaan desa mitra, webinar relawan muda, dan kegiatan pengajaran. Kemudian, Kementerian Luar Negeri yang sedang menyiapkan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan Kementerian Sosial Politik yang sedang menyiapkan kajiankajian serta diskusi. Persiapan acara lebih dimaksimalkan dalam kepanitiaan serta koordinasi.
5. Kementerian Kesekretariatan – Ewah Prapti
Kementerian Kesekretariatan tidak memiliki proker, tetapi tupoksi ada dalam hal administrasi internal BEM, mengkoordinir kegiatan kesekretariatan HMJ/UKM, pembinaan Ormawa dalam pengajuan format proposal, Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK), dan surat menyurat ke institusi. Selain itu, Kementerian Kesekretariatan memiliki agenda, yakni LOKAKARYA di awal kepengurusan, sosialisasi
Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) setengah kepengurusan, kunjungan Ormawa sebagai bentuk controlling, forum untuk Ormawa, dan menginformasikan pelayanan institusi.
Persentase pencapaian belum sepenuhnya tercapai di Kementerian Kesekretariatan, karena LPJ selama satu periode kepengurusan belum terlaksana.
Masing masing anggota kementerian pun telah memegang beberapa Ormawa. Dalam situasi pandemi ini, Kementerian Kesekretariatan menemui kendala karena terhambat dalam proses memperoleh tanda tangan. Rencana terdekat yang akan dilaksanakan Kementerian Kesekretariatan adalah sosialisasi LPJ pada akhir Januari.
6. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Meydi Ana S.
Renstra Kemenkeu diimplementasikan dalam bentuk agenda dan koordinasi, seperti LOKAKARYA dan sosialisasi LPJ. Tupoksi Kemenkeu yaitu bertanggung jawab mengenai keuangan BEM dan melayani serta mengawasi Ormawa terutama terkait penggunaan dana. Untuk tupoksinya sendiri telah tercapai meskipun dilaksanakan secara daring. Selain itu, pembagian tugas yang jelas per deputi maupun menteri dan wakil menteri untuk menjadi penanggung jawab terhadap pengawasan dana Ormawa pada setiap HMJ dan UKM juga sudah terlaksana dengan baik. Rencana terdekat Kemenkeu adalah sosialisasi format LPJ bersama Kementerian Kesekretariatan secara daring dengan dihadiri pengurus harian setiap Ormawa. Kemenkeu berharap agar Ormawa lebih terbuka terkait dana apabila mengalami kendala.
7. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) – Farah Novita R.
Kementerian Kominfo tidak mempunyai proker, tupoksi diimplementasikan dalam bentuk agenda dan koordinasi, baik dengan internal BEM maupun eksternal BEM. Tupoksi dilaksanakan dengan mengoptimalkan media sosial BEM agar mahasiswa umum dapat melihat kegiatan yang dilakukan oleh BEM.
Pencapaian dari tupoksi yang telah dilaksanakan oleh Kominfo ini sudah sesuai dengan rencana awal, yaitu optimalisasi media sosial. Pada dasarnya, tupoksi dari Kementerian Kominfo dapat dilakukan secara daring, sehingga tidak dirasakan kendala yang berarti dan koordinasi cukup baik. Hanya saja, kendala yang dirasakan Kementerian Kominfo adalah bagaimana cara mengolah koordinasi dengan baik walaupun hanya melalui media digital. Kementerian Kominfo berharap agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bersifat edukasional bagi mahasiswa Polines, serta informasi dapat merata dengan baik kepada seluruh lapisan mahasiswa.
8. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) – Aprella Nisa H.
Kemendagri telah membuat proker dan agenda untuk seperiode kepengurusan. Agenda yang telah dibuat antara lain yaitu, sosialisasi birokrasi berupa pengenalan kepada seluruh Ormawa tentang birokrasi kampus, penyusunan handbook setiap setengah kepengurusan Ormawa, dan Konferensi Ketua Ormawa untuk menyinergisitaskan permasalahan KBM. Selain itu, Kemendagri mengadakan kunjungan ke HMJ setiap tiga bulan sekali dan advokasi Ormawa. Sedangkan untuk proker yang telah direncanakan berupa gotong royong BEM dan BEM Awards.
Tupoksi tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena terdapat proker yang tidak sesuai dengan kebijakan institusi akibat pandemi. Dari masalah itulah Kemendagri mendapati kendala dalam kepengurusannya. Akan tetapi, kendala tersebut sudah mendapatkan solusi dengan jalan mengomunikasikan bersama institusi guna mencari titik tengahnya. Untuk rencana terdekatnya sendiri sudah tidak ada karena tinggal melanjutkan tupoksi yang sudah terlaksana dan berkelanjutan.
9. Kementerian Agama – Maozai Anam Rifai
Pengimplementasian Tupoksi yang ada diwujudkan dalam bentuk proker, agenda, dan koordinasi. Sejauh ini proker yang sudah terlaksana yaitu Pesima yang dilaksanakan secara daring.
Sedangkan untuk agendanya sendiri yang sudah terlaksana yaitu kebersihan tempat ibadah baik mushola Jurusan Teknik maupun
Jurusan Tata Niaga, penaungan Organisasi Kampus Mandiri (OKM)
Response dan majelis fungsionaris untuk internal BEM. Sementara itu, untuk penaungan di bagian UKM dan HMJ Kerohanian sudah berjalan dengan baik.
Pencapaian dari tupoksi yang sudah dilaksanakan sekitar 80%. Proker, koordinasi sharing agenda, dan diskusi kendala sudah terlaksana dengan baik. Kendala sejauh ini terletak pada adaptasi teknis yang membuat jalannya proker atau agenda dari Kementrian Agama kurang memuaskan. Sementara, rencana terdekat Kementerian Agama akan mengadakan Polines berdoa yang dilaksanakan secara daring pada Februari bulan depan.
10. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) – Muliasari
Tupoksi dari Kementerian PSDM ini diimplementasikan dalam semua hal, baik proker, agenda maupun koordinasi.
Kementerian PSDM telah melakukan pendampingan kepada seluruh PSDM Ormawa Polines dan melakukan koordinasi baik secara rutin terjadwal maupun di luar jadwal. Sementara itu
LKMM Madya, Diklat kaderisasi, dan personalia yang merupakan langkah awal penyamaan visi kaderisasi dan personalia seluruh PSDM Ormawa pun sudah dilaksanakan. Tak ketinggalan pula, pembuatan kurikulum LKMM Dasar dan Pendidikan Dasar bagi seluruh Ormawa sudah dilaksanakan.
Keberhasilan pelaksanaan tupoksi dirasa sudah mencapai 85%. Kekurangan baik dari kendala, hambatan, maupun perubahan rencana di tengah jalan sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Semua agenda sejauh ini terpaksa dilaksanakan secara daring. Namun, PSDM sendiri sudah berpikir sekreatif mungkin agar acara daring tidak terasa membosankan. Untuk rencana ke depannya dari Kementerian PSDM ini akan melakukan silaturahmi dengan Ormawa yang dinaungi BEM dan seluruh HMJ. Harapannya, semoga koordinasi secara eksternal maupun internal semakin membaik.
11. Kementerian Minat dan Bakat (Minbak) – Rahmat Hidayat
Tupoksi diimplementasikan dengan agenda dan penaungan. Agenda yang ada ialah kunjungan rutin ke Ormawa setiap dua bulan, serta olahraga bersama kabinet internal maupun eksternal. Saat ini, Kementerian Minbak memiliki konten edukasi, podcast, dan game yang berkolaborasi dengan HMJ dengan tujuan mengedukasi mahasiswa tentang minbak dan kesenian. Selain itu, Kementerian Minbak berfokus pada penaungan terhadap Ormawa. Ada pula pendataan khusus bagi mahasiswa berprestasi dengan harapan adanya pengembangan lebih lanjut terhadap potensi yang dimiliki.
Tidak ada patokan khusus akan persentase keberhasilan karena kinerja dari Kementerian Minbak sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Agenda kunjungan berjalan sesuai rencana, hanya saja koordinasi dengan institusi seperti pendataan dan peminjaman tempat yang kurang jelas akibat adanya pandemi. Kendala lain juga terkait pengajuan kekurangan dana oleh UKM naungan, di mana Kementerian Minbak sudah mengusahakan agar pengajuan peremajaan alat tidak dianggap remeh oleh institusi mengingat hal ini berkaitan dengan aspek keselamatan. Untuk harapan ke depannya, Kementerian Minbak semakin kompak dalam membenahi kekurangan dan lebih memaksimalkan diri dalam mengembangkan potensi mahasiswa di bidang olahraga dan kesenian.
12. Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) – Ferry Kurniawan
Dari enam tupoksi yang ada, implementasi utamanya berfokus pada social planner, yaitu adanya penaungan kepada mahasiswa Polines yang berwirausaha. Kementerian Ekraf juga telah mengadakan workshop berdasarkan riset mahasiswa tentang kendala dalam berwirausaha. Selain itu, Kementerian Ekraf bekerja sama dengan sponsor Akulaku, danusan, serta open Pre Order (PO) atau dapat disebut dengan bisnis kreatif sebagai pemasukan pribadi bagi BEM.
Pencapaian dari Kementerian Ekraf sendiri sudah mencapai 70%, dengan sisa 30% yang akan dilaksanakan tahun ini. Mengenai kendala yang dihadapi dari Kementerian Ekraf ini yaitu terkait PSBB di awal kepengurusan yang membuat agenda danusan berjalan kurang maksimal. Namun, setelahnya kendala tersebut dapat ditangkis dengan solusi terbaiknya. Untuk rencana kedepan akan ada podcast dengan paduan tema digital marketing serta share and talks dengan mahasiswa Polines dan HMJ. Kementerian Ekraf akan membuat planning terkait mekanisme podcast dan share and talks, serta koordinasi dengan kemeterian lain terkait bantuan apa yang dapat diberikan untuk perkembangan UKM naungan. Harapannya Kementerian Ekraf bersama dengan HMJ dan UKM ke depannya dapat meningkatkan wirausaha yang ada di Polines.
13. Kementerian Riset dan Penalaran (Rispen) – Eurico Ramantika
Implementasi tupoksi dalam bentuk fungsi, proker, agenda, dan koordinasi. Proker yang sudah terlaksana yaitu Seminar Tematik dengan pencapaian sesuai target. Agenda dari kementrian ini yaitu, Webinar Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan sosialisasi
Mawapres. Sedangkan fungsi yang terlaksana diantaranya adalah penyebaran info lomba dan beasiswa. Mengenai Koordinasinya sudah terlaksana dengan baik antara mahasiswa
dengan institusi. Koordinasi dengan UKM naungan dan HMJ dalam bentuk rakortin yang diadakan tiap tiga bulan sekali.
Keberhasilan dari tupoksi sebesar 70%, di mana pencapaian untuk fungsi rispen masih kurang. Hal ini dapat dilihat ketika ada riset, responden yang mengisi masih di angka ratusan, sedangkan mahasiswa Polines sendiri berjumlah ribuan. Rakor dengan HMJ dan UKM naungan yang dilaksanakan daring juga dirasa belum bisa maksimal. Apalagi untuk perubahan rencana, baik dari proker ataupun agenda hanya terletak di tempat pelaksanaannya saja. Rencana Kementerian Rispen ke depan yaitu memaksimalkan responden dari riset dengan cara bekerja sama antara divisi humas atau public relation dari HMJ dalam hal publikasi riset agar jangkauan lebih sampai ke mahasiswa.
14. Kementerian Sosial dan Politik (Sospol) – Frizka Faeni Haryadi
Tupoksi yang ada diimplementasikan dalam bentuk proker dan agenda, seperti kajian isu, aksi dan konsolidasi, diskusi rutin internal, dan koordinasi internal serta eksternal dalam menjalin hubungan dengan BEM SI dan BEM Sera berdasarkan arahan presma. Proker di atas sudah dilakukan di bulan Oktober, November, dan Desember dengan menimbulkan insight baru bagi Kementerian Sospol dan peserta.
Persentase keberhasilan pencapaian sebesar 85%. Hambatan yang ada tidak terlalu mengganggu proker dan agenda yang ada, semua berjalan dengan baik meski dilaksanakan secara daring. Untuk renstra Kementerian Sospol ke depannya memang ada, namun bersifat konsumsi pribadi kementerian dan tidak bisa disebutkan ke publik. Harapan dari Kementerian Sospol semoga semua rencana yang ditargetkan dapat terlaksana dengan sebaikbaiknya usaha.
Tupoksi Sosmas diimplementasikan dalam betuk proker, agenda, dan koordinasi. Agenda yang sudah terlaksana diantaranya isu lingkungan, galang dana, Polines mengajar, dan agenda tambahan forum sosmas KBM Polines. Isu lingkungan terkait isuisu yang ada di Semarang, dapat dilihat di instagram BEM dengan tagline Suling Bambu. Polines mengajar sendiri mulai melakukan pengajaran pada (16/01) lalu. Kolaborasi dan koordinasi dengan Ormawa maupun pihak luar sudah terlaksana dengan baik.
15. Kementerian Sosial Masyarakat (Sosmas) – Camilla Laily Azharus Syifa
Sejauh ini pencapaian Sosmas kisaran 6075%, di mana dua proker memang belum terlaksana, yaitu desa mitra, yang diundur pelaksanaannya pada Februari mendatang. Desa mitra sendiri rencananya dilaksanakan secara luring dengan pembatasan orang guna menghindari halhal yang tidak diinginkan. Hambatan yang ada seperti tak tentunya target pelaksanaan serta sponsorship yang terkendala. Tapi dengan adanya pandemi membuat Kementerian Sosmas menjadi lebih kreatif dalam mengemas proker yang harusnya luring menjadi daring.
Rencana tahun ini dari Kementerian Sosmas ingin mengadakan proker relawan muda melalui webinar. Agenda yang berjalan juga diharapkan lebih baik dan tepat sasaran. Forum sosmas KBM diharap lebih aktif lagi dan ada penambahan kegiatan untuk tidak hanya galang dana.
16. Kementerian Luar Negeri – Risma Nor Safitri
Tupoksi diimplementasikan dalam bentuk proker, agenda, maupun koordinasi. Ada tiga proker Lugri, yaitu Studi banding, Organisasi Daerah (Orda) Cup, dan BEM Award. Koordinasi dilakukan dengan Ormawa Polines, di mana terdapat forum lingkar humas yang membahas mengenai prosedur pergerakan humas, sponsorship, dan peran pengawasan oleh Ormawa terhadap organisasi eksternal. Selain itu, untuk kerja sama dengan pihak luar juga sudah terlaksana, diantaranya yaitu wardah dan student catalyst. Secara keseluruhan, pencapaian Kementerian Lugri sebesar 8595%, di mana hampir semua implementasi tupoksi sudah terlaksana. Pandemi ini tentunya hambatan terbesar terdapat pada komunikasinya. Untuk pelaksanaan studi banding rencananya akan dilaksanakan Februari mendatang, namun untuk tujuan kunjungan masih tahap pembahasan, begitu pula dengan BEM Award dan Orda Cup.
Rencana strategis kedepannya lebih berfokus pada Orda Cup dan BEM Award, di mana sebelumnya sudah dilakukan voting terkait e-sport apa yang akan dipilih oleh anggota Orda dalam Orda Cup kelak.
Oleh : Bunga dan Rosita
Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Parlemen Abdi Karsa Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan. Parlemen dengan slogan ‘Nyalakan Asa, Suarakan Karsa’ dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga memberi warna baru pada struktural keanggotaan mereka. Yakni pengemasan sebuah inovasi melalui setiap badan dan komisi. Kendati demikian, sebuah inovasi tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa dibarengi adanya kendala. Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan dan evaluasi guna meningkatkan efiesiensi kinerjanya. Berikut kami rangkum inovasi BPM Parlemen Abdi Karsa.
1. Faizal Zuhdi Mubarok – Siti Khomsatun (Ketua dan Wakil Ketua BPM)
Kepengurusan BPM tahun lalu tidak ada visi-misi dengan alasan hanya menjalankan tupoksi yang telah ada. Namun, sebenarnya visi-misi tetap diperlukan untuk menjadi acuan dan sasaran kinerja BPM ke depannya. Maka dari itu, tahun ini dibuatlah visi-misi yang isinya tidak mengurangi dan tidak menenggelamkan fungsi BPM.
Parlemen Abdi Karsa yang diusung oleh BPM berasal dari kata ‘Abdi’ yang berarti seseorang yang berdedikasi dan ‘Karsa’ yang artinya kekuatan untuk berkehendak. Harapannya, BPM dapat menjadi parlemen yang berdedikasi dengan memberikan kontribusi untuk Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Evaluasi BPM tahun lalu ditinjau dari internal masih dikatakan belum maksimal, sehingga di tahun ini ingin memperkuat internal BPM. Di mana, akan ada transparansi kinerja untuk mempublikasi seberapa besar persentase kehadiran dan kinerja dari masing-masing anggota.
2. Naufal Arif Luthfitriadi – Ketua Komisi I (Bidang Kemahasiswaan dan Pengawasan)
Inovasi dari Komisi I yakni Sistem Aspirasi Mahasiswa (Si Rama). Salah satu produk BPM untuk menampung aspirasi dari seluruh mahasiswa Polines. Tahun lalu, dalam menyerap aspirasi melalui Google Form tanpa ada produk yang jelas. Sedangkan, di tahun ini dibuatlah Si Rama yang lebih bisa beradaptasi dengan masa pandemi. Misalnya banding Uang
Kuliah Tunggal (UKT), mekanisme asuransi, dan sebagainya yang koordinasinya dilakukan secara daring. Si Rama membuat aspirasi menjadi lebih terintegrasi sehingga tidak
Mengulas Riset Kinerja BEM dan BPM di Setengah Periode Kepengurusan
Oleh : Olivia, Merry, Nita
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan representasi lembaga eksekutif, dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) berorientasi sebagai lembaga legislatif, yudikatif, advokatif dan penganggaran dalam tatanan struktur Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines). Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa, BEM dan BPM bertanggung jawab untuk mengayomi serta mewadahi aspirasi dari seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai kinerja BEM dan BPM sebagai evaluasi kinerja selama setengah periode kepengurusan
Guna menjawabnya, kami tim riset LPM Dimensi telah melakukan survei kepada 740 mahasiswa yang meliputi lima jurusan di Polines dengan rincian responden sebagai berikut: Jurusan Administrasi Bisnis sebanyak 197 responden; Jurusan Akuntansi sebanyak 268 responden; Jurusan Teknik Elektro sebanyak 131 responden; Jurusan Teknik Mesin sebanyak 66 responden; Jurusan Teknik Sipil sebanyak 78 responden. Dari total 740 responden tersebut, sejumlah 60,3% mahasiswa menyatakan dirinya sebagai anggota Organisasi Mahasiswa (Ormawa).
Riset Kinerja BEM 1. Apakah Anda tahu mengenai visi atau tagline yang diusung tersebut?
3. Menurut Anda, apakah media sosial BEM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa? 2. Menurut Anda, apakah visi yang dibawa
BEM telah tercapai selama setengah periode kepengurusan ini?
4. Apakah Anda tahu mengenai kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh
BEM Kabinet JayaKarya?
5. Menurut Anda, apakah BEM telah dikenal oleh mahasiswa Polines secara keseluruhan? 6. Apakah Anda tahu, gambaran atau deskripsi kerja dari Kementerian BEM Kabinet JayaKarya?
7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BEM jika diukur dari seluruh kinerja Kementeriannya? (Kesekretariatan, Keuangan, Kominfo,
Dalam Negeri, Agama, PSDM, Minat Bakat, Ekonomi Kreatif, Riset dan Penalaran, Sosial
Politik, Sosial Masyarakat, Luar Negeri)
Tanggapan dari responden mengenai pelayanan yang telah diberikan BEM yaitu sudah cukup baik selama setengah periode ini. Namun, beberapa responden berpendapat jika pelayanan yang diberikan masih kurang, hal itu dikarenakan perkuliahan dilaksanakan secara daring, sehingga belum merasakan kinerja BEM secara penuh. Di samping itu, beberapa responden juga mengaku tidak tahu mengenai pelayanan yang diberikan BEM. Selebihnya, responden berpesan pada BEM agar dapat meningkatkan kinerja untuk sisa setengah periode berikutnya.
8. Dari skala 110, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BEM JayaKarya selama setengah periode
Terkait penilaian responden mengenai kinerja BEM Kabinet JayaKarya selama setengah periode dari range 1 sampai 10, range 8 paling tinggi yaitu 42,8% dari 740 responden, diikuti 25,8% memilih range 7, kemudian 13,5% memilih range 9, selanjutnya 9,6% memilih range 7, disusul 2,8% memilih range 10, dan sisanya memilih range 1 sampai 5. Hasil tersebut me nunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kinerja BEM sudah cukup baik selama setengah periode berjalan.
9.Berikan kritik dan saran mengenai kinerja BEM JayaKarya!
Kritik yang diberikan responden yaitu untuk dapat lebih meningkatkan upaya pengenalan BEM kepada mahasiswa Polines terlebih mahasiswa baru. Mahasiswa menginginkan BEM lebih responsif terkait permasalahan dengan institusi. Selain itu, mahasiswa berharap BEM dapat meningkatkan kinerjanya setengah periode ke depan dan lebih interaktif lagi dengan mahasiswa. Kemudian yang terpenting yaitu meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk terus menyuarakan identitas dan proker kepada mahasiswa Polines supaya lebih dikenal.
Laporan Khusus Riset Kinerja BPM 1. Apakah Anda tahu mengenai visi atau tagline yang diusung BPM Abdi Karsa?
3. Menurut Anda, apakah BPM telah dikenal mahasiswa secara keseluruhan?
5. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BPM jika diukur dari seluruh kinerja badan dan komisinya?
Dominan dari responden berpendapat pelayanan yang diberikan BPM sudah baik dan perlu ditingkatkan. Terdapat juga responden yang berpendapat “lumayan”, BPM dapat beradaptasi dengan situasi pandemi, di mana pelayanan sudah mulai bertransisi ke daring dan perlu dikembangkan lagi. Selain itu, sisanya berpendapat tidak tahu mendalam atau masih awam tentang BPM. Selanjutnya, beberapa responden memberikan kritik mem
2. Menurut Anda, apakah visi yang dibawa
BPM Abdi Karsa telah tercapai selama setengah periode kepengurusan ini?
4. Apakah Anda tahu gambaran tugas dan wewenang dari setiap komisi di BPM?
6. Apakah Anda tahu mengenai kegiatan atau event yang diselenggarakan BPM?
bangun kepada BPM, seperti “Gunakan media sosial semaksimal mungkin di masa pandemi yang serba daring ini untuk membantu kinerja BPM”. Ada pula yang memberikan kritik seperti “Kurang berinteraksi oleh mahasiswa baru di tahun 2020”, walaupun terbatas oleh pandemi diharapkan tetap bisa melakukan inovasi yang lebih berpengaruh dan lebih bermusyawarah tidak hanya di kalangan kecil saja.
7. Menurut Anda, apakah media sosial BPM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa? 8. Dari skala 110, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BPM Abdi Karsa selama setengah periode!
Terkait penilaian responden mengenai sosial kinerja BPM Parlemen Abdi Karsa selama setengah periode dari range 110, range 8 paling tinggi yaitu sebanyak 36,5%, diikuti 28,2% memilih range 7, kemudian 13,5% memilih range 9, disusul 10% memilih range 6, dan 6,9% memilih range 5, serta 3,1% memilih range 10, dan sisanya memilih range 14. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kinerja BPM sudah cukup baik selama setengah periode berjalan.
9. Berikan kritik dan saran mengenai kinerja BPM Abdi Karsa!
Kritik yang diberikan responden kepada BPM yaitu untuk lebih menekankan keberadaan BPM agar seluruh mahasiswa juga dapat menerima pelayanan yang diberikan oleh setiap badan atau komisi terkait. BPM harus lebih mengoptimalkan media sosial sebagai wadah aspirasi mahasiswa yang kemudian evaluasinya didemokrasikan secara terbuka. Mahasiswa berharap agar BPM lebih meningkatkan kinerja sesuai tujuan visi misi yang telah dibuat, lebih berkarya, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh mahasiswa.
Kesimpulan:
Dari riset yang telah dilakukan, terkumpul sebanyak 740 responden yang tersebar pada 5 jurusan di Polines, dapat disimpulkan bahwa kinerja BEM Kabinet JayaKarya dan BPM Parlemen Abdi Karsa periode 2020/2021 selama setengah periode ini sudah cukup baik. Responden mengharapkan supaya BEM dan BPM lebih terbuka kepada mahasiswa Polines. Selain itu, responden mengaku kurang mengetahui kinerja masingmasing kementerian yang ada dalam BEM dan Komisi pada BPM. Di samping itu, responden berharap ke depannya BEM dan BPM dapat meningkatkan kinerjanya dan menambah upaya pendekatan kepada mahasiswa agar kemajuan kinerja dapat diketahui oleh seluruh mahasiswa Polines.
Pelindung: Ir. Supriyadi, MT., Penasehat: Adhy Purnomo, S.T., M.T., Pembina: Junaidi, S.T., M. Eng., Pemimpin Umum: Muhammad Syauqi M., Sekretaris Umum: Amelia Ade O., Alvian Dwi Ria R., Bendahara Umum: Mutiara Laila S.S., Aldisa Mutiarasari, Pemimpin Redaksi: Wahyu Nurul A., Redaktur Majalah: Desy Ramadhani, Sheila Maharani I., Redaktur Buletin: Amanda Oktaviani, Redaktur Siber: Berliana Khofifah R., Redaktur Fotografi dan Videografi: Abdur Rohman Hasan, Dhea Cantika S., Redaktur Artistik: Riris Metta K., Rinda Wahyuni, Reporter: Andayani Surani P., Ayu Anggraeni, Ririn Anjarwati, Vera Linda A., Rosita Galuh W., Siti Nurhasanah, Suzanah, M. Reski Efendi, Bunga Kiscahyaning D.N., Kholifatul Mufti L.P., Staf Foto dan Video: M. Iqbal Ramadhan, Fikri Mubarok, M. Fahrizal Ian Z., Fahri Pasya, Ilham Afief F., Alliffia Rahma D., Alda Anggi R., Staf Artistik: Safi’atun Naja M., Novia Putri F., Zakiyah, Adib Faiz A.A., Rakha Yusan A.H., Zahra Ramadhani H., R. Satrya Bramantya, Salsabilla Az-Zahra, Pemimpin Litbang: Indah Listiyaningsih, Kadiv. PSDM: Meutia Anindya R., Kadiv. Humas: Tindy Thirtyana J., Kadiv. Riset: Maulida Katrina H., Staf PSDM: Lutfiyatul Iftitah, Cintya Sofia K.W., Arief Anom S., Eliza Latifia F., Staf Humas: Allia Salma R.R., Tita Tri Uma, Nadia Rahmalia R., Aisyah Shabira Y., Aida Farzanah, Staf Riset: Olivia Novitasari, Merry Nilna N., Dina Riantika, Arini Sabila U., Rif’atul Qonita, Pemimpin Perusahaan: Linda Sephirda L., Kadiv. Periklanan dan Non Produk: Revida Arthalia S., Kadiv. Logistik: Nafi Abbabil A., Bendahara Perusahan: Nining Hapsari, Staf Periklanan dan Non Produk: Maulana Malik I., Abillah Putri, Disma Cahya A., Staf Logistik: Vidya Rizqiani, Aisyah Nabillah, Rani Thufaila Y.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi