KATA PENGANTAR Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan merupakan bagian penting dalam proses memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) didalamnya menjadi perhatian setiap negara maupun dunia Internasional. Tidak terkecuali negara Indonesia yang turut andil dalam meningkatkan keberaksaraan masyarakat dan melaksanakan pendidikan kesetaraan yang memungkinkan bagi masyarakat yang pernah, putus dan/atau sebab lain tidak dapat menerima dan/atau melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan formal. Berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan untuk melakukan percepatan terhadap penuntasan tuna aksara dan juga secara kontinu mengalokasikan dana program pendidikan kesetaraan. Dalam Hal Pendanaan Pemerintah memberi perhatian khusus dalam program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yaitu melalui pengalokasian dana DAK Fisik dan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering muncul terkait dengan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sehingga disusunlah Buku Saku FAQ Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan ini. Jakarta, Agustus 2018 Direktur Bindiktara
Dr. Abdul Kahar, M.Pd. NIP. 19640207 198503 1 005
i
DAFTAR ISI No
Uraian
Hal
KATA PENGANTAR ...................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................
ii
PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA .......................................................
1
1.
Apa Dasar hukum Pendidikan Keaksaraan?............
1
2.
Apa indikator kompetensi keaksaraan dasar?..........
2
3.
Apa perbedaan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan (KUM dan KL)?...........................................
5
4.
Adakah kurikulum Pendidikan Keaksaraan?...........
6
5.
Apa urgensi pengembangan budaya baca?.............
6
6.
Apa penting dan fungsi TBM?..................................
6
7.
Apa perbedaan TBM di SPNF dengan TBM yang berdiri sendiri (mandiri)?...........................................
7
8.
Apa yag dimaksud dengan kampung literasi?..........
8
9.
Apa Indikator keberhasilan kampung literasi?..........
8
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN .........................
9
Apa dasar hukum Pendidikan Kesetaraan? ............
9
A
B 1.
ii
No
Uraian
Hal
2.
Siapa saja sasaran pendidikan kesetaraan? ...........
9
3.
Kurikulum apa yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan? .............................................................
10
4.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan untuk peserta didik yang sangat beragam? ................................................................
10
5.
Dimana bisa didapatkan modul/materi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan? .........................................
11
6.
Bagaimana system ujian Pendidikan Kesetaraan?..
11
7.
Bagaimana Cara memperoleh NISN bagi peserta didik? .......................................................................
11
8.
Bagaiamana tahapan untuk bisa mengikuti ujian nasional dan UNBK? ...............................................
13
9.
Lembaga mana saja yang berhak menyelenggarakan UN dan UNBK? .......................................................
13
10.
Lembaga mana saja yang berhak menyelenggarakan UN dan UNBK? .......................................................
14
11.
Apa urgensi GP3M dan PKHP? ..............................
14
KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN .....................
15
1.
Siapa saja yang berhak mendirikan lembaga dan Satuan Pendidikan Non Formal? .............................
15
2.
Apa syarat-syarat pendirian Satuan PNF? ..............
16
C
iii
No
Uraian
Hal
Lembaga/satuan PNF apa saja yang berhak menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan? .............................................................
16
4.
Bagaimana tatacara/tahapan pendirian PKBM dan SKB? .......................................................................
17
5.
Bagaimana cara memperoleh NPSN untuk satuan PNF? .......................................................................
17
6.
Siapa saja organisasi mitra yang dapat berperan dalam mendukung Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan? ............................................................
17
7.
Bagaimana tahapan Akreditasi Satuan PNF? .........
18
8.
Bagaimana cara memperoleh ijin menyelenggarakan UN sendiri bagi satuan PNF terakreditasi? .............
19
DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SKB ........................................................................
19
1.
Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)? .....................................................................
19
2.
Apa Tujuan DAK Fisik? ............................................
19
3.
Apa Urgensi DAK Fisik Tahun 2019? ......................
19
4.
Bagaimana Mekanisme Pengalokasian DAK Fisik Tahun 2019 ? ..........................................................
20
5.
Bagaimana Mekanisme Penetapan DAK Fisik? ......
21
3.
D
iv
No
Uraian
Hal
6.
Kegiatan apa saja yang tersedia melalui DAK Fisik (SKB) Tahun 2019? .................................................
21
7.
Bagaimana Tahapan pelaksanaan DAK Fisik SKB? .......................................................................
23
8.
Bagaimana proses monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan DAK Fisik SKB? .................................
26
9.
Bagaimana Mekanisme Pelaporan DAK Fisik SKB? .......................................................................
27
DAK NON FISIK BOP KESETARAAN....................
28
1.
Apa dasar hokum pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan? ............................................................
28
2.
Apa Dasar hukum untuk menentukan besaran alokasi bantuan per Kab/Kota? ...............................
28
3.
Apa Saja Kategori Bantuan DAK BOP Kesetaraan tahun 2019? ............................................................
28
4.
Siapa Sasaran penerima BOP Kesetaraan? ...........
28
5.
Apakah BOP sebagai Hibah Daerah? .....................
29
6.
Apakah Satuan Pendidikan penyelengara pendidikan kesetaraan Penerima BOP harus disahkan oleh Kemenkumham? ..............................
30
Bagaimana ketentuan tentang hibah BOP kesetaraan? .............................................................
30
E
7.
v
No
vi
Uraian
Hal
8.
Berapa Satuan Biaya BOP Kesetaraan Tahun 2019? ......................................................................
31
9.
Apakah Tugas dan Kewenangan Kab/Kota terhadap BOP Kesetaraan? ....................................................
33
10.
Bagaimana Pengawasan BOP Kesetaraan? ...........
34
11.
Apakag Sanksi atas kelalaian Pengelolaan BOP Kesetaraan? ............................................................
34
A. PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA 1. Apa Dasar hukum Pendidikan Keaksaraan? Dasar hukum pendidikan keaksaraan : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional di pasal 26 dan 27 secara eksplisit dijelaskan tentang Pendidikan Nonformal memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan jalur pendidikan formal sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. b. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberantasan buta aksara (GNP-PWB/ PBA) c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA) d. Peraturn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 86 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
1
2. Apa indikator kompetensi keaksaraan dasar? Kompetensi keaksaraan Dasar 1. Membaca kalimat sederhana terdiri atas SPO dengan menggunakan bahasa Indonesia
Indikator 1. Membaca huruf vocal dan abjad latin dengan lancar 2. Mengenal dan membaca suku kata yang terdiri atas sekurang kurangnya 2 suku kata 3. Membaca kata yang terdiri atas sekurang-kurangnya 2 suku kata 4. Membaca kalimat sederhana (terdiri atas subyek, predikat dan obyek) dengan mengunakan bahasa indonesia.
2. Membaca dan Membaca isi/pesan pada papan memahami petunjuk nama, arah, label, merek, poster sederhana/ sederhana pendek dengan menggunakan bahasa Indonesia 3. Membaca angka 1-100 dengan menggunakan Bahasa Indonesia
2
1. Membaca lambang bilangan 1-10 2. Membaca lambang bilangan 1119 3. Membaca bilangan 20-100
Kompetensi keaksaraan Dasar 4. Menulis kalimat sederhana terdiri atas SPO dengan menggunakan Bahasa Indonesia
Indikator 1. Menulis huruf vocal dan abjad latin dengan lancar 2. Menulis suku kata yang terdiri atas sekurang-kurangnya 2 huruf 3. Menulis kata yang terdiri atas sekurang-kurangnya 2 suku kata 4. Menulis kalimat sederhana terdiri atas obyek, subyek dan predikat dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar
5. Menulis identitas diri dan alamat
1. Menulis nama, usia, tempat lahir dan tanggal lahir 2. Menulis nama jalan, nomor rumah, RT/RW, nama desa, nama kecamatan dan kabupaten/ kota
6. Menulis angka 1-100
1. Menulis lambang bilangan 1-10 2. Menulis lambang bilangan 11-19 3. Menulis lambang bilangan 20100
3
Kompetensi keaksaraan Dasar 7. Mengenal angka 1-100
Indikator 1. Menghitung (mencacah) banyak obyek (benda, gambar, dll) secara berurutan (dari 1-100) 2. Membandingkan 2 kumpulan obyek hitung, manyatakan dalam istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak 3. Mengurutkan lambang bilangan yang terdiri atas 2 angka dari terkecil sampai terbesar dan sebaliknya 4. Menyusun banyak obyek (benda, atau gambar) dari terkecil sampai terbesar dan sebaliknya.
8. Melakukan perhitungan, penjumlahan dan pengurangan sekurangkurangnya 1 angka
1. Menghitung dengan menggunakan simbol +,- dan = dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan sekurangkurangnya 1 angka. 2. Meghitung penjumlahan dan pengurangan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari sekurang-kurangnya 1 angka 3. Melakukan perhitungan, penjumlahan dan pengurangan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari sekurang-kurangnya 1 angka.
4
Kompetensi keaksaraan Dasar
Indikator
9. Mengenal satuan waktu
Mengenal satuan waktu seperti tahun, bulan, minggu, hari dan jam.
10. Berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia secara lisan
1. Menjawab pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia secara lisan terkait dengan masalah yang dihadapi seharihari 2. Mengajukan pertanyaan dengan benar menggunakan Bahasa Indonesia secara lisan terkait dengan masalah yang dihadapi 3. Bertanya jawab tentang satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Apa perbedaan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan (KUM dan KL)? KEAKSARAAN DASAR : Layanan pendidikan bagi warga belajar usia 15-59 tahun, agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam Bahasa Indonesia, membaca, menulis, berhitung untuk mendukung aktivitas sehari-hari. KEAKSARAAN LANJUTAN : Pembelajaran bagi warga belajar yang telah selesai keaksaraan dasar dalam mengembangkan kompetensi bagi Warga Belajar dengan menekankan peningkatan keberaksaraan dan pengenalan kemampuan usaha.
5
4. Adakah kurikulum Pendidikan Keaksaraan? Dalam penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan merujuk pada peraturan berikut : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan. 5. Apa perlunya pengembangan budaya baca? Membaca merupakan ilmu dasar yang diajarkan untuk memulai proses belajar mengajar yang sedikit banyak berpengaruh pada kualitas wawasan dan pengetahuan setiap individu. a. Melatih konsentrasi b. Mengembangkan imajinasi dan kreativitas individu c. Membangun konsep dan membuat analisa 6. Apa pentingnya dan fungsi TBM? PENTINGNYA TBM : a. Menumbuhkan minat, kecintaan dan kegemaran membaca. b. Memperkaya pengalaman belajar bagi warga c. Menumbuhkan kegiatan belajar mandiri d. Mempercepat penguasaan proses dan teknis e. Membantu pengembangan kecakapan membaca f. Menambah wawasan tentang pengetahuan dan teknologi
6
pengembangan
ilmu
g. Melatih tanggungjawab melalui ketaatan terhadap aturanaturan yang ditetapkan h. Membantu kelancaran penyelesaian tugas FUNGSI TBM a. Sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar mandiri dan sebagai penunjang kurikulum pendidikan luar sekolah, khususnya pendidikan keaksaraan. b. Sumber informasi yang bersumber dari buku dan bahan bacaan lain yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan masyarakat setempat. c. Sumber penelitian dengan menyediakan buku-buku dan bahan bacaan lainnya dalam studi kepustakaan. d. Sumber rujukan yang menyediakan bahan referesi bagi pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya. e. Sumber hiburan (rekreatif) yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang sifatnya rekreatif untuk memanfaatkan waktu senggang untuk memperoleh pengetahuan/informasi baru yang menarik dan bermanfaat. 7. Apa perbedaan TBM di SPNF dengan TBM yang berdiri sendiri (mandiri)? Dilihat dari aspek tujuan dan manfaat hampir tidak ada perbedaan antara TBM di SPNF dan TBM yang berdiri sendiri (mandiri), namun perbedaannya hanya dari segi pengelolaannya saja. TBM di SPNF dikelola oleh SPNF sedangkan TBM yang berdiri mandiri dikelola oleh masyarakat.
7
8. Apa yag dimaksud dengan kampung literasi? Kampung literasi adalah kawasan kampung/desa yang digunakan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang memiliki 6 komponen literasi yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan serta membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat. 9. Apa Indikator keberhasilan kampung literasi? a. Meluasnya informasi masyarakat terhadap program Kampung Literasi. b. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke pusat aktivitas Kampung Literasi untuk mendapatkan pengetahuan, mencari informasi dan atau belajar keterampilan. c. Meningkatnya layanan pengetahuan dan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia pada TBM, pojok baca atau sejenisnya yang dilengkapi dengan teknologi informasi d. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap yang positif sehingga memiliki kualitas hidup yang baik e. Meningkatnya beragam aktivitas literasi di masyarakat f. Tersedianya berbagai layanan pengetahuan dan informasi serta sumber aksesnya kepada masyarakat yang berkaitan dengan 6 literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan
8
B. PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN 1. Apa dasar hukum Pendidikan Kesetaraan? Dasar hukum pendidikan keaksaraan: a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 26 dan 27 secara eksplisit dijelaskan tentang Pendidikan Nonformal memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan jalur pendidikan formal sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. b. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberantasan buta aksara (GNP-PWB/PBA) c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA) d. Peraturn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 86 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar 2. Siapa saja sasaran pendidikan kesetaraan? a. Penduduk tiga tahun di atas usia SD/MI (13-15) Paket A dan tiga tahun di atas usia SMP/MTS ( 16 -18 ) Paket B b. Penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas berpotensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis, dll
9
c. Penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena: 1) Waktu terbatas 2) Secara ekonomi terbatas 3) Geografis (etnis minoritas, suku terasing) 4) Keyakinan seperti Ponpes 5) Bermasalah (sosial, hukum) d. Penduduk usia 15-44 yang belum tuntas wajar Dikdas 9 tahun e. Penduduk usia SMA/MA berminat program Paket C f. Penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti Program Paket C karena berbagai alasan. 3. Kurikulum apa yang digunakan pada pendidikan kesetaraan? Kurikulum Pendidikan Kesetaraan menggunakan Kurikulum 2013 yang kontekstualisasi dikembangkan melalui modul Paket A, Paket B dan Modul Paket C. 4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan untuk peserta didik yang sangat beragam? Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan berupa pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknis pembelajaran, taktik pembelajaran dan model pembelajaran berpusat pada peserta didik atau berdasarkan pada kebutuhan peserta didik.
10
5. Dimana bisa mendapatkan modul/materi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan? Modul dan materi pembelajaran sudah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang bias diakses melalui laman www.bindikmas.kemdikbud.go.id atau www.rumahbelajar.kemdikbud.go.id 6. Bagaimana sistem ujian Pendidikan Kesetaraan? Ujian Pendidikan Kesetaraan menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 7. Bagaimana cara memperoleh NISN bagi peserta didik? Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) adalah kode referensi siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya secara nasional. Untuk Satuan Pendidikan Nonformal pemberian NISN prioritas kepada siswa yang akan mengikuti ujian nasional.
11
Berikut ini adalah alur memperoleh NISN :
12
8. Bagaiamana tahapan untuk bisa mengikuti Ujian Nasional dan UNBK? Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional setiap tahun pelajaran. Tahapan penyelenggaraan ujian nasional semua jenjang pendidikan termasuk didalamnya pendidikan kesetaraan merujuk pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional. 9. Lembaga mana saja yang berhak menyelenggarakan UN dan UNBK? Untuk penyelenggara dan pelaksana Ujian Nasional di atur Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional di BAB III tentang Pelaksana dan penyelenggara Ujian Nasional. Berikut adalah pelaksana ujian nasional di Satuan Pendidikan: a. Sekolah/Madrasah/PKBM/SKB/Pondok Pesantren Salafiyah terakreditasi yang memiliki peserta UN minimal 20 orang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; b. Sekolah/Madrasah/PKBM/SKB/Pondok pesantren Salafiyah terakreditasi yang memiliki peserta kurang dari 20 orang dapat menjadi pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan pertimbangan kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag atau Kantor Kemenag sesuai dengan kewenangannya; c. Satuan pendidikan pelaksana UN di luar negeri adalah institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat
13
Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait. 10. Bagaimana legalitas ijazah pendidikan kesetaraan? Penerbitan hasil Ujian Nasional dan Ijazah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional. Pasal 5 Ayat (1) Ijazah pada Pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kesetaraan. Ayat (2) Ijazah pada pendidikan nonformal yang dimaksud pada ayat (1) memuat : a. Identitas peserta didik b. Identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional c. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan d. Daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya. Ayat (3) Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ketua PKBM atau Pimpinan Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 11. Apa perlunya Program GP3M dan PKHP? 1. Meningkatkan kecakapan hidup (life skills) perempuan marginal, sehingga memiliki kemampuan berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat jati diri dan kualitas hidup keluarganya
14
2. Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa 3. Menumbuhkan keinginan untuk terus belajar dan berkarya, melalui keterlibatannya dalam kelompok pembelajaran dan berusaha 4. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai warga negara yang didasari atas pemahaman tentang HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan, serta alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM. 5. Membentuk sikap positif dalam menghadapi perbedaan peran sosial di masyarakat serta memecahkan masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah. 6. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya C. KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN 1. Siapa saja yang berhak mendirikan lembaga dan Satuan Pendidikan Nonformal? Yang berhak mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal diatur dalam Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Pasal 2: Satuan PNF dapat didirikan oleh: a. Orang perseorang b. Kelompok orang, dan/atau c. Badan Hukum
15
2. Apa syarat-syarat pendirian Satuan PNF? Permendikbud nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Pasal 5 : (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis. (2) Persyaratan administratif terdiri atas: a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Susunan pengurus dan rincian Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
Pendiri; tugas;
b. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. c. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum. (3) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 3. Lembaga/satuan PNF apa saja yang berhak menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan? Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Keaksaraan dan Kesetaraan: 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 3. LKP 4. Majelis Taklim 5. Rumah Pintar
16
Pendidikan
4. Bagaimana tata cara/tahapan pendirian PKBM dan SKB? Tata cara pendirian Satuan Pendidikan Nonformal: (1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan PNF dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas. (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis. (3) Kepala Dinas memberi persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan diterima. (4) Kepala Dinas menerbitkan Izin Pendirian Satuan PNF. 5. Bagaimana cara memperoleh NPSN untuk Satuan PNF? Cara Satuan Pendidikan memperoleh NPSN : a. Operator lembaga masuk/login ke verval (verifikasi/validasi) Satuan Pendidikan: http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval b. Mengisi data identitas sekolah / Satuan Pendidikan c. Upload/unggah Ijin Operasional Sekolah/Satuan Pendidikan d. Menunggu persetujuan PDSP hingga terbit NPSN/NPSPN 6. Siapa saja organisasi mitra yang dapat berperan dalam mendukung Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan? Organisasi Mitra Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan antara lain: a. Forum Komunikasi Pusat kegiatan belajar masyarakat (FKPKBM) b. Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) c. Forum Komunikasi Sanggar Kegiatan Belajar (FK-SKB) d. Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan e. Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan
17
7. Bagaimana tahapan Akreditasi Satuan PNF? Proses Akreditasi Satuan Pendidikan nonformal
Proses akreditasi Online
18
8. Bagaimana cara memperoleh ijin menyelenggarakan UN sendiri bagi satuan PNF terakreditasi? a. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota menetapkan SPNF pelaksana UNBK atau UNKP yang memenuhi persyaratan seperti lembaga/Satuan Pendidikan yang sudah terakreditasi b. Dalam hal tidak ada PKBM/SKB yang memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menetapkan sekolah/madrasah jenjang yang sama sebagai pelaksana UNBK atau UNKP untuk pendidikan kesetaraan c. Satuan Pendidikan yang bergabung melaksana UN dengan moda yang sama dengan Satuan Pendidikan Pelaksana UN D. DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SKB 1. Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)? Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2. Apa Tujuan DAK Fisik? a. Membantu daerah tertentu; b. Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat; dan c. Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. 3. Apa Pentingnya DAK Fisik Tahun 2019? a. Mempertajam menu kegiatan pada masing-masing bidang/ subbidang untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan. b. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah
19
(proposal based) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. c. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. d. Melakukan sinkronisasi pengalokasian: (a) antarbidang/ subbidang DAK, (b) antara alokasi DAK untuk masing-masing kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan (c) antarakegiatan yang didanai DAK dengan yang didanai dari dana selain DAK, dengan mengoptimalkan peran. e. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik. f. Menghilangkan kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendamping. g. Memperkuat dasar hukum dan mempercepat penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan DAK. h. Memperbaiki mekanisme penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan dan pencapaian output. 4. Bagaimana Mekanisme Pengalokasian DAK Fisik? Pengalokasian DAK Fisik didasarkan pada usulan daerah (proposal based) melalui aplikasi Krisna DAK dan prioritas nasional. Mekanisme penganggaran disajikan dalam diagram alur sebagai berikut:
20
5. Bagaimana Mekanisme Penetapan DAK Fisik? Penetapan alokasi DAK Fisik dilakukan melalui rapat pembahasan hasil penilaian usulan DAK fisik dari daerah. Rapat pembahasan melibat tiga lembaga/kementerian, yaitu kementerian yang terkait secara langsung terkait dengan DAK Fisik, BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan. Hasil rapat pembahasan selanjutnya disosialisaikan melalui kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan DAK di daerah (per provinsi). Prosedur dan materi rapat pembahasan disajikan pada gambar 2.
6. Kegiatan apa saja yang tersedia melalui DAK Fisik (SKB)? 1. Pelaksanaan Peningkatan Sarana Pendidikan Kegiatan peningkatan sarana pendidikan SKB yaitu : 1) pengadaan koleksi perpustakaan/Taman Masyarakat (TBM) meliputi :
Bacaan
(a) buku pengayaan; (b) buku referensi; dan
21
(c) buku panduan pendidikan. Sasaran penggunaan buku: (a) Buku pengayaan ditujukan bagi peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. (b) Buku referensi ditujukan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. (c) Buku panduan pendidikan ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. 2) Pengadaan Alat Pendidikan berupa perangkat komputer dan server untuk peningkatan mutu pembelajaran 3) Pengadaan Media Pendidikan berupa media pendukung pembelajaran dan media pendukung praktek laboratorium 2. Prasarana Pendidikan a. Rehabilitasi Prasarana 1) Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja 2) Rehabilitasi perabotnya
ruang
penunjang
lainnya,
beserta
3) Rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya b. Pembangunan Prasarana 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya 2) Pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya 3) Pembangunan Jamban beserta sanitasinya
22
7. Bagaimana Tahapan pelaksanaan DAK Fisik SKB? a. Tahap Persiapan 1) Kepala SKB (a) mengikuti bimbingan teknis/ workshop/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Teknis atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; (b) bersama unsur masyarakat yang kompeten membentuk Panitia Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (P2S); dan (c) menerbitkan surat keputusan penetapan P2S. Susunan P2S di SKB: • Penanggung Jawab sekaligus Ketua: Kepala SKB • Sekretaris: unsur masyarakat • Bendahara: tenaga administratif SKB • Penanggung Jawab Teknis: Unsur Masyarakat yang mengerti dan paham bangunan P2S yang telah dibentuk selanjutnya: • menyiapkan dokumen teknis yang terdiri dari: gambar teknis atau gambar kerja; rencana anggaran biaya (RAB); rencana kerja dan syaratsyarat; dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; • memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya; • membuat papan nama kegiatan dengan ukuran
23
minimal 90 x 60 cm yang berisi informasi sebagaimana contoh gambar 1; • papan nama kegiatan dipasang/ditempatkan di sekitar lokasi pekerjaan, mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan tidak rusak selama pelaksanaan; • menginformasikan pelaksanaan kegiatan pada papan pengumuman yang tersedia di SKB. Contoh papan pengumuman bisa dilihat di juknis DAK tahun 2018; • membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan pembangunan/rehabilitasi dilaksanakan; dan • memanfaatkan dana DAK sesuai dengan RAB dan melaksanakan pekerjaan prasarana SKB secara swakelola. b. Tahap Pelaksanaan yang meliputi: • pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 8 (delapan) hari terhitung mulai saat diterimanya DAK di rekening SKB; • pencairan dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan jadwal kerja yang telah dibuat; • pelaksanaan rehabilitasi/renovasi/pembangunan sesuai dengan dokumen teknis; • melakukan pembukuan keuangan meliputi: buku bank (BB), buku kas umum (BKU), dan buku pembantu kas tunai (BKT); • membuat plakat dari batu marmer, granit, logam atau sejenisnya. Contoh plakat bisa dilihat di juknis DAK fisik SKB tahun 2019.
24
• plakat dipasang/ditempatkan di samping pintu masuk pada setiap ruang yang direhabilitasi/direnovasi/ dibangun; • membuat laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan • mengirimkan laporan bulanan dan laporan akhir ke Bupati/ Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab/ Kota.
25
8. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan DAK Fisik SKB? Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu mengukur ketercapaian DAK Fisik melalui indikator-indikator pengukuran sebagai berikut: ASPEK KINERJA Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan juknis/petunjuk operasional
Pencapaian target output
Dampak dan manfaat
26
INDIKATOR KINERJA Kesesuaian dokumen perencanaan kegiatan prasarana dengan pedoman operasional Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan Kesesuaian Metode Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dengan Petunjuk Teknis Kesesuaian hasil pekerjaan sarana pendidikan dengan spesifikasi teknis Kesesuaian hasil pekerjaan prasarana pendidikan dengan petunjuk operasional Pencapaian target output kegiatan prasarana Pencapaian target output kegiatan sarana Dampak kegiatan DAK fisik bidang pendidikan Manfaat kegiatan DAK fisik bidang pendidikan
ASPEK KINERJA
INDIKATOR KINERJA Kepatuhan dan Ketertiban satuan Kepatuhan dan ketertiban pelaporan. pendidikan dalam penyusunan Laporan Kesesuaian laporan satuan pendidikan dengan Juknis/ Petunjuk Operasional Kepatuhan dan Ketertiban Provinsi/Kab/Kota dalam penyampaian laporan Kesesuaian laporan Provinsi/ Kab/Kota dengan Petunjuk Operasional. 9. Bagaimana Mekanisme Pelaporan DAK Fisik SKB? a. Laporan setiap Tahapan Pencairan Laporan penggunaan dana oleh P2S kepada Dinas Pendidikan yang mengacu pada kemajuan fisik dan keuangan yang dibantu oleh Fasilitator, Dinas Pendidikan meneruskan ke BPKAD untuk mengajukan pencairan tahap berikutnya. b. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Laporan realisasi Fisik dilaporkan setiap minggu oleh fasilitator sedangkan realisai keuangan dilaporkan oleh P2S kepada Dinas Pendidikan c. Laporan Pelaksanaan DAK Fisik SKB Laporan Pelaksanaan DAK Fisik SKB oleh Dinas Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini bupati/walikota tembusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. d. Laporan Berkala Laporan perkembangan pelaksanaan DAK baik fisik maupun keuangan oleh Dinas Pendidikan per triwulan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
27
E. DAK NON FISIK BOP KESETARAAN 1. Apa dasar hukum pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan? Permendikbud No. 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP Kesetaraan. 2. Apa Dasar hukum untuk penetapan alokasi bantuan per kab/ kota? Lampiran 6 Peraturan Presiden No. 141 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019. 3. Apa Saja Kategori Belanja Bantuan DAK BOP Kesetaraan? Sesuai Peraturan Presiden No. 141 Tahun 2018 dan SE Kemdagri No. 905/501/SJ poin 3 dan kategori DAK Non Fisik bahwa BOP termasuk DAK Non fisik, dengan pengaturan: • Hibah belanja tidak langsung untuk satuan pendidikan swasta dengan transfer non tunai (ke rekening lembaga). • Belanja langsung untuk satuan pendidikan negeri masuk melalui anggaran SKPD. 4. Siapa Sasaran penerima BOP Kesetaraan? Sasaran DAK Non Fisik BOP Kesetaraan adalah Peserta didik Pendidikan Kesetaraan. Besaran BOP Kesetaraan perlembaga dihitung berdasarkan jumlah peserta didik (Paket A, Paket B dan Paket C) dalam DAPODIKMAS yang memenuhi syarat. BOP Pendidikan kesetaraan diberikan kepada lembaga satuan PNF penyelenggara pendidikan kesetaraan. Sasaran DAK Non Fisik BOP Kesetaraan tidak berlaku bagi:
28
a. Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan yang menetapkan iuran atau pungutan yang melebihi ketentuan; dan b. Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan atas dasar kerja sama dengan lembaga pendidikan asing Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) 5. Apakah BOP sebagai Hibah Daerah? IYA, dengan Ketentuan apa yang terkait dengan hibah daerah ; Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menegaskan: Pasal 1 : Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilaukan melalui perjanjian. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi: a. Hibah kepada Pemerintah Daerah dan b. Hibah dari Pemerintah Daerah. Pasal 3 Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Pasal 6 ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ayat (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-
29
undangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah pasal 298 ayat (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a Pemerintah Pusat; b Pemerintah Daerah lain; c badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d badan, lembaga, dan e organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 6. Apakah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan Penerima BOP harus disahkan oleh Kemenkumham? Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan program paket kesetaraan penerima BOP tidak harus disahkan oleh Kemenkumham, hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 7 tahun 2019 yang mempersyaratkan bahwa Satuan Pendidikan penyelenggara program paket kesetaraan penerima BOP harus memiliki NPSN dan Permendagri No 13 Tahun 2018 sebagaimana perubahan ketiga Permendagri No 32 Tahun 2011 pasal 6 (5) c. ‌ dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya berupa surat ijin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. 7. Bagaimana ketentuan tentang hibah BOP kesetaraan? a. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 ayat (3): Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
b. PP no. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Ps. 83 ayat (2): Proses penyaluran dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan. c. Permendikbud No. 7 Tahun 2019 Bab “Hibah DAK Non FIsik BOP Kesetaraan dapat diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara program pendidikan kesetaraan setiap tahun sepanjang masih menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan�. 8. Berapa Satuan Biaya BOP Kesetaraan Tahun 2019? Satuan biaya program pendidikan kesetaraan per peserta didik per tahun adalah: a. Paket A sebesar Rp. 1.300.000,b. Paket B sebesar Rp. 1.500.000,c. Paket C sebesar Rp. 1.800.000,-
31
Komponen penggunaannya adalah sebagai berikut : Komponen Biaya Operasional Pembelajaran
Biaya Pendukung
32
Penggunaan 1. Boardmaker/spidol, alat peraga pendidikan; 2. Buku-buku/modul pembelajaran; 3. Alat dan bahan praktek keterampilan; 4. Operasional penyelenggaraan Paket Kesetaraan. 5. Transport bagi tenaga pengajar (aparatur sipil negara) yang mengajar diluar satuan administrasi pangkal. 6. Honorarium dan transport bagi tenaga pengajar diluar aparatur sipil negara 1. Evaluasi pembelajaran semester, Ujian tingkat Satuan dan Ujian Nasional; 2. Panduan pelaksanaan pendidikan kesetaraan; 3. Penyusunan syllabus dan RPP; 4. Absensi peserta didik dan Tutor.
Keterangan
Paling sedikit 65%
Paling banyak 25%
Komponen
Biaya Administrasi dan Lainnya
Penggunaan
Keterangan
1. Spanduk dan bahan sosialisasi; 2. Pelaporan (penyusunan, penggadaan dan pengiriman laporan); 3. Biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan. 4. ATK dan bahan pakai habis
Paling banyak 10%
9. Apa tugas dan kewenangan kab/kota dalam pengelolaan BOP Kesetaraan? Dinas Pendidikan kabupaten/kota membentuk Tim Manajemen yang bertugas: a. Menerima proposal dalam bentuk RKAS dari satuan PNF (format terlampir dalam Juknis). b. Melakukan verifikasi data peserta didik kesetaraan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara pendidikan kesetaraan yang disesuaikan dengan data riil di lapangan c. Melakukan verifikasi RKAS lembaga dalam disesuakan dengan kondisi lapangan. d. Sebaiknya RKAS yang telah diverifikasi ditetapkan/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota e. Mengusulkan calon penerima dana BOP Kesetaraan dalam bentuk SK Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SK Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan Penerima BOP Kesetaraan f. Pengajukan Daftar Calon Penerima Ke BPPKAD
33
g. Menunjuk Bank Penyalur yang dipilih secara transparan h. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan DAK BOP Kesetaraan sesuai peraturan menteri i. Pelaporan per triwulan (PP No. 2 Tahun 2012 pasal 29): Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. j. Mencatat dan melaporkan penanganan Pengaduan Masyarakat 10. Bagaimana Pengawasan BOP Kesetaraan? Pengawasan program BOP Kesetaraan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat: a. Pengawasan Melekat: oleh pimpinan masing-masing kepada bawahannya b. Pengawasan Internal oleh Inspektorat Wilayah c. Pengawasan Eksternal oleh BPKP d. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan e. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi oleh masyarakat. 11. Apa sanksi atas kelalaian pengelolaan BOP Kesetaraan? Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang dan/atau laporan masyarakat terbukti menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan maka Lembaga penerima DAK BOP Kesetaraan untuk mengembalikan dan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dan atau diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti: a. Penerapan sanksi kepegawaian b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi c. Penerapan proses hukum d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara.
34