Profil BLUD Kabupaten Malang by Yudhista Aditya

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Kata Pengantar

KataÂ Pengantar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisien pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Disamping mendapat misi untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah (agent of development) dan menjadi pelayan (public servant) bagi masyarakat Kabupaten Malang, BUMD juga berfungsi sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menuntut BUMD untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis secara profesional serta ke-entrepreneur-an. Sejalan dengan itu, BUMD di Kabupaten Malang dituntut pula untuk mampu menjalankan aktivitas usahanya secara efisien, efektif, selektif, produktif, serta antisipatif terhadap berbagai perubahan lingkungan yang sering kali terjadi secara tak terduga.

Malang,

Januari 2012

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Drs. Willem P. Salamena, MM Pembina Tk. I NIP.19600108 198608 1 002

Profil BLUD di Kabupaten Malang

iii

Daftar Isi

Daftar Isi Kata Pengantar ii Dasar Pengaturan Badan Layanan Umum (BLU) 1 Latar Belakang 2 Pengertian, Tujuan, dan Azas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 3 Jenis dan Persyaratan Badan Layanan Umum (BLU) 5 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 6 Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah RSUD Kanjuruhan 8 Kab. Malang sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Koperasi & UMKM 15 Struktur Organisasi UPT Dana Bergulir 18 Lumbung Desa Modern Sebagai Badan Layanan Umum Daerah 20 Persiapan 7 Puskemas Di Kab. Malang Menuju Proses Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 22 Puskesmas Dampit 24 Puskesmas Tumpang 27 30 Puskesmas Dau Puskesmas Donomulyo 32 Puskesmas Kepanjen 35 Puskesmas Sumberpucung 37 Puskesmas Turen 39 Penutup 41 Kesimpulan Dan Saran 42

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Term of Reference

Dasar Pengaturan Badan Layanan Umum BLU diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yang secara khusus mengaturnya, yaitu: 1. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD 2.

Pasal 1 angka 23, Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengada-an Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 jo. PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara

Profil BLUD di Kabupaten Malang

(BLU)

Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis danAnggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 109/ PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/ PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/ PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-50/ PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); 15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-62/ PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Standar layanan Tarif layanan Pengelolaan keuangan Tata kelola Ketentuan lain 16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-67/ PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Term of Reference

Latar Belakang D

iterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) , pasal 2 ayat (5) berbunyi : “ “Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan“. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU disini antara lain Puskesmas, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyairan, dan lain-lain. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan dan Puskesmas sebagai salah satu ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan RSUD dan Puskesmas yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah Puskesmas daerah atau Puskesmas milik Pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh RSUD dan Puskesmas daerah atau Puskesmas milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Perkembangan pengelolaan RSUD dan Puskesmas, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa Rumah Sakit maupun Puskesmas dituntut

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien dan peningkatan kesehatan masyarakat. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan sarana dan prasarana itu sendiri. Puskesmas/RSUD yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum Puskesmas pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah kebawah Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi Dinas/SKPD terkait memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya Puskesmas dalam hal ini diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu serta berkualitas bagi masyarakat menengah ke bawah . Pada Pemerintah Kabupaten Malang terdapat beberapa unit pengelolaan BLUD yang sudah menjadi BLUD penuh, BLUD bertahap dan masih proses menuju BLUD, diantaranya : 1. RSUD Kanjuruhan ( BLUD penuh ) 2.

Dinas Koperasi dan UMKM ( BLUD bertahap )

Dinas Pertanian dan Perkebunan ( BLUD bertahap )

7 (tujuh) Puskesmas ( Dalam proses menuju BLUD )

Rumah Sakit maupun Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien dan peningkatan kesehatan masyarakat. Puskesmas dalam hal ini diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu serta berkualitas bagi masyarakat menengah ke bawah . Profil BLUD di Kabupaten Malang

Term of Reference

Pengertian, Tujuan, dan Azas Badan Layanan Umum

(BLU) P

engertian atau definisi BLU diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : “ Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam ketentuan umum yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerinh No. 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dibentuknya BLU adalah “ Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat”. Sedangkan Asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu: 1. Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkankewenangan

Profil BLUD di Kabupaten Malang

yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya; 2.

Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk;

BLU tidak mencari laba;

Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah;

Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Dari uraian definisi, tujuan dan asas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu : 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara; 2.

Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat;

Tidak bertujuan untuk mencarai laba;

Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi;

Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk;

Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secaralangsung;

Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil;

BLU bukan subyek pajak.

Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan;

Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;

dan laporan kinerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah;

Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;

Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah;

Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan;

Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;

BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badanlain;

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah PP No. 61 Tahun 2007.

â&#x20AC;&#x153;

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan ke-uangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat

â&#x20AC;&#x153;

Selain itu, sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik lainnya yang membedakan pengelolaan keuangan BLU dengan BUMN/BUMD, yaitu: 1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalamrangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Term of Reference

A 1.

pabila dikelompokkan menurut jenisnya BLU terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lainlain;

BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan

BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.Untuk menjadi sebuah BLU, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2005, sebagai berikut:

a) Persyaratan Substantif, apabila menyelanggarakan layanan umum yang berhubungan dengan : • Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; • Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/ atau • Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. b) Persyaratan Teknis, yaitu : • kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/ pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan • kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. c) Persyaratan Administratif, yaitu : • pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; • pola tata kelola (yang baik); • rencana strategis bisnis; • laporan keuangan pokok; • standar pelayanan minimum; dan • laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Profil BLUD di Kabupaten Malang

Jenis dan Persyaratan Badan Layanan Umum

(BLU) Syarat-syarat BLU 1. Persyaratan substantif : penyelenggaraan layanan umum; 2. Persyaratan teknis : kinerja; 3. Persyaratan administratif : dokumen-dokumen

Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Layanan Umum Daerah adalah salah satu unit entitas pelaporan yang menurut perundangundangan dan ketentuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya pengelolaan keuangan BLUD dapat di a) Adanya desentralisasi dan otonomi daerah dengan berlakunya UU tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004, terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008) b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD c) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Term of Reference

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) M

embuat rumah sakit pemerintah daerah harus melakukan banyak penyesuaian khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya, termasuk penentuan biaya. Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLU. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang akan disusun pun harus berbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). Penyusunan anggaran rumah sakit harus berbasis akuntansi biaya yang didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output, sebagaimana diatur berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum, PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan khusus untuk RSUD, pengelolaan keuangannya harus mengacu dan berdasarkan Permendagri Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLU sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan merupakan organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai den-

gan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia”. Ketentuan ini menimbulkan inkonsistensi, karena BLU merupakan badan/unit atau organisasi pemerintahan yang seharusnya menggunakan PSAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun dalam PP No. 23 Tahun 2005 menggunakan PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berasal dari IAI.Sebagai organisasi kepemerintahan yang bersifat nirlaba, maka rumah sakit pemerintah daerah semestinya juga menggunakan SAP bukan SAK. Laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah meru-

Perubahan status menjadi BLUD membuat rumah sakit pemerintah daerah harus melakukan banyak penyesuaian, khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya, termasuk penentuan biaya. Penyusunan anggaran rumah sakit harus berbasis akuntansi biaya yang didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output.

Profil BLUD di Kabupaten Malang

2. 3. 4.

pakan laporan yang disusun oleh pihak manajemen sebagai bentuk penyampaian laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan tersebut merupakan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut, sehingga isi pelaporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan untuk pelaporan keuangan sebagaimana diatur menurut SAK, yaitu sebagai organisasi nirlaba (PSAK No. 45) dan menyanggupi untuk laporan keuangannya tersebut diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan rumah sakit yang harus diaudit oleh auditor independen. Adapun Laporan Keuangan rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU yang disusun harus menyediakan informasi untuk : 1. mengukur jasa atau manfaat bagi entitas yang bersangkutan; 2. pertanggungjawaban manajemen rumah sakit (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas dan laporan arus kas); 3. mengetahui kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan); 4. mengetahui perubahan aktiva bersih (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas). Sehingga, laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah mencakup sebagai berikut: 1.

Laporan posisi keuangan (aktiva, utang dan aktiva bersih, tidak disebut neraca). Klasifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada umumnya. Sedangkan aktiva bersih diklasifikasikan aktiva bersih tidak terikat, terikat kontemporer dan terikat permanen. Yang dimaksud pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalahpembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu

Profil BLUD di Kabupaten Malang

atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu; Laporan aktivitas (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan dalan aktiva bersih); Laporan arus kas yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan; Catatan atas laporan keuangan, antara lain sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer. dan perubahan klasifikasi aktiva bersih. Dalam hal konsolidasi laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga, maupun laporan keuangan pemerintah daerah, maka rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU/BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP (Pasal 6 ayat (4) PMK No. 76/ PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum). Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan sesuai pula dengan Pasal 27 PP No. 23 tahun 2005, maka rumah sakit pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, menyusun dan menyajikan: a) Laporan Keuangan; dan b) Laporan Kinerja. c) Laporan Keuangan tersebut paling sedikit terdiri dari: d) Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional; e) Neraca; â&#x20AC;˘ Laporan Arus Kas; dan â&#x20AC;˘ Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan rumah sakit pemerintah daerah tersebut sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern, namun dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga. Reviu ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU. Sedangkan Laporan Keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal.

Profil Lembaga

Rumah Sakit Pemerintah Daerah RSUD. Kanjuruhan Kab. Malang Sebagai BLUD

SUD. Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang adalah Rumah Sakit yang telah menjadi BLU yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2005 RSUD . Kanjuruhan Kabupaten Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD ) dengan status BLUD penuh ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 180/232/KEP/421.013/2009 Tugas Pokok RSUD. Kanjuruhan Kabupaten Malang yang pada dasarnya adalah : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggara upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas, kegiatan dan usahanya, rumah sakit didukung oleh 540 orang terdiri dari :

RSUD Kanjuruhan, tampak depan

Tenaga Medis :

Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Umum

25 orang 14 orang 3 orang

Apoteker

7 orang

Paramedis Non Perawatan

Paramedis

238 orang

Tenaga Non Medis

173 orang

JUMLAH

76 orang

540 orang

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Sebagai bentuk kemandirian dalam pengelolaan pelayanan masyarakat maka RSUD Kanjuruhan meningkatkan RSUD. Kanjuruhan status dari BLU bertahap Kepanjen Kabupaten menjadi BLU Penuh. Hal di Malang adalah imbangi dengan peningkatan berbagai pelayanRumah Sakit yang an dan pembenahantelah menjadi pembenahan infra struktur untuk mencapai stanBLU,ditetapkan dar pelayanan minimal. dengan Peraturan Standar Pelayanan dan Tarif Layanan Rumah Bupati Malang Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/ Nomor 31 Tahun BLUD menggunakan stan2005 dar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengankewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan,yaitu : 1.

Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLU/BLUD;

Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;

Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitandan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/BLUD;

Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit

Profil BLUD di Kabupaten Malang

layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh rumahsakit kepada menteri keuangan/menteri kesehatan/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/ kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) kontinuitas dan pengembangan layanan; b) daya beli masyarakat; c) asas keadilan dan kepatutan; dan d) kompetisi yang sehat.

Ambulance siap 24 jam, sebagai bagian layanan IGD RSUD Kanjuruhan

Bank Darah sebagai prasarana penunjang layanan yang cukup vital

Prasarana Penunjang RSUD KANJURUHAN

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Anak

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Obgyn

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Bedah Tulang

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Mata

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Saraf

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Rehab Medik

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Gigi dan Mulut

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Poliklinik Spesialis Jantung

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Kamar Operasi

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Instalasi Rawat Inap, Kelas Utama

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Intensif Care Unit (ICU)

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Instalasi Rawat Inap, Ruang Berpenyekat

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Radiologi

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Instalasi Gizi

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: Bank Darah

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Prasarana RSUD Kanjuruhan Keterangan: DepoFarmasi

BLUD Pada Dinas Koperasi & UMKM

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Koperasi & UMKM

Latar Belakang BLUD Dinas Koperasi dan UMKM Dalam rangka implementasi Otonomi Daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang berorientasi pada Tata Pemerintahan yang baik (good governance) dan Dinas Koperasi dan UMKM merupakan Lembaga Pemerintahan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 tahun 2008 . Hal ini terkait juga dengan salah satu Visi dan Misi Kabupaten Malang yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Malang “Madep Mantep” yaitu :

Produktif : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

Berdaya Saing : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya asing daerah dalam rangka menarik minat invesitor.

Misi : Meningkatkan Kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kalangan wong cilik di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.

Profil BLUD di Kabupaten Malang

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. Dengan semangat “Madep Mantep“ diatas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Malang baik yang berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, maupun potensi-potensi sumber daya lainnya melalui Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelola untuk menjadi kekuatan ekonomi kemasyarakatan sebagai pondasi dalam tumbuh kembangnya ekonomi daerah.

13. 14.

kegiatan. Perencanaan strategis pada Dinas Koperasi dan UMKM. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan UMKM. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan UMKM. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan UMKM. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang koperasi dan UMKM. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Koperasi dan UMKM. Pembinaan UPTD Pengelola Dana Bergulir / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang koperasi dan UMKM. Pembinaan kepada masyarakat tentang koperasi dan UMKM. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Pelaksanaan bimbingan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Penyerahan Badan Hukum Koperasi Wanita Tahap I (oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM)

Berdasarkan Peraturan Bupati No 15 Tahun 2008 Pasal 6 Dinas Koperasi dan UMKM Mempunyai Fungsi : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program

Profil BLUD di Kabupaten Malang

JL. Dr. Cipto No. 105 Bedali Lawang (Malang – Jatim) Telp & fax 0341-424244 & 0341-424245

Selanjutnya dari hasil Penilaian dari Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Malang, UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola dana Bergulir

pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menerapkan pola PPK-BLUD. Berdasarkan Surat Bupati Malang Nomor : 180/273/ KEP/421.013/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD bertahap. Selanjutnya secara bertahap dana yang dikelola Kelompok Kerja dan Tim Teknis diperuntukkan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Perkuatan Permodalan dengan difasilitasi Kredit/Pinjaman Modal Kerja Dana Bergulir Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/273/ KEP/421.013/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengeola Dana Bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menerapkan PPKBLUD Bertahap, merupakan langkah untuk mengelola

keuangan dana bergulir dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pola pengelolaan Dana Bergulir melalui BLUD pada Dinas Koperasi dan UMKM memberikan peluang-peluang dalam mengembangkan bisnis (kewiraswastaan) masyarakat. Dengan memberikan kredit-kredit atau pinjaman lunak yang meringankan maka dapat menghidupkan potensi-potensi bisnis yang ada dimasyarakat., baik itu untuk pengembangan usaha yang sudah ada maupun untuk merintis usaha baru. Untuk Pengembangan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman Modal kerja bergulir. Adapun program-program yang disediakan oleh UPTD Pengelola Dana Bergulir kepada Koperasi dan UKM yaitu: 1. Program Umum bagi Koperasi dan UKM 2. Premium (Program Cepat dan Mudah bagi UKM)

PRODUK GRIYA UMKM Produk Furniture

Profil BLUD di Kabupaten Malang

UPT Dana Bergulir

Struktur Organisasi UPT Dana Bergulir

No.

Status Pegawai

Jumlah Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2 Orang

Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

6 Orang

JUMLAH

8 Orang

Dari Pengelolaan Dana Bergulir ada beberapa tujuan perbedayaan UMKM dan Koperasi antara lain : 1. Meningkatkan produktivitas dan nilai eksport produk usaha Kecil dan Menengah 2. Menumbuhkembangkan usaha mikro di pedesaan dan/atau di daerah tertinggal dan menggairahkan ekonomi masyarakat 3. Dengan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Profil BLUD di Kabupaten Malang

UMKM melalui PPK-BLUD maka diharapkan Koperasi bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi lembaga yang berperan secara riel bagi perekonomian masyarakat kecil.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang dengan UPTD Pengelola Dana Bergulir (PPK-BLUD) mempunyai bidang usaha yaitu memberikan/menyalurkan kredit ke usaha-usaha yang mempunyai badan hukum misalnya Koperasi, KUD, UD dan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dibidang bisnis perorangan. Untuk Dana bergulir APBD Kabupaten Malang sebesar Rp.3.853.989.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sudah disalurkan ke Dinas Koperasi

dan UMKM sesuai dengan laporan BLUD/UPTD Pengelola Dana Bergulir. Dana tersebut disalurkan pada 14 Koperasi (51,8 % dari modal) dan 13 UMKM (48,2 % dari modal). Selanjutnya dalam laporannya per 31 Desember 2010 tercatat 70 badan usaha yang meminjam kredit lunak, dengan jumlah kredit sebesar Rp. 2.045.000.000,00 (dua milyar empat puluh lima juta rupiah), total angsuran masuk dari kredit lunak tersebut adalah sebesar Rp.1.748.556.447,83 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratu empat puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dan dari hasil penyaluran kredit tersebut prosentase penyelesaian diprediksikan 85,47 %. Pada akhirnya keberadaan PPK-BLUD pada Dinas Koperasi dan UMKM harus memberikan pencerahan, motivasi dan penggerak bagi masyarakat, sehingga perkembangan perekonomian diharapkan tumbuh dan berkembaang dari masyarakat kecil.

Produk Kerajinan Kain Perca

Produk Furniture

Produk Sepatu dan Sandal

Produk Handycraft

Produk Produk Makanan Olahan

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Lumbung Desa Modern

Lumbung Desa Modern Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Visi LDM Mewujudkan Sistem Agribisnis Pertanian dan Perkebunan yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan, Guna Mendukung upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian dan Perkebunan

Misi LDM 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan Kualitas benih dan bibit yang ditanam petani Membimbing kegiatan pra panen, pascapanen, dan prosecing hasil panen Memperbaiki sistem pemasaran hasil petani Memperkuat posisi tawar dan daya saing produk petani

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Latar Belakang Pembangunan sistem agribisnis sebagaimana di canangkan oleh Pemerintah, bertujuan untuk mengintegrasikan dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis hulu (on-farm) dan agribisnis hilir (offFarm, dengan usaha jasa pendukungnya Sistem usaha agribisnis yang dibangun haruslah yang berkerakyatan yang dicirikan oleh berkembangnya usaha poduktif yang melibatkan masyarakat secara luas, baik dalam peluang berusaha, kesempatan kerja, maupun dalam menikmati nilai tambah pendapatan. Ini berarti harus diberikan preferensi terhadap usaha kecil dan menengah, tanpa mengabaikan usaha skala besar dalam konsep kerjasama kemitraan dengan usaha kecil menengah. Hinggga saat ini para petani pada umumnya hanya mampu menagani dan berusaha dibidang angribisnis hulu yaitu kegiatan oleh tanam sampai panen saja hingga hasil yang diperoleh masih berupa bahan baku saja, sedang agribisnis hilir untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi dilakukan dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha lain diluar kelembagaan petani Sejalan dengan Otonomi Daerah pelru sekali memfasilitasi tumbuh kembangnya kreativitas para

masyarakat agara dapat aktif ikut serta menagani kegiata-kegiatan ekonomi pada sub sistem angribisnis, maka ideal sekali apabila peran ini dapat diemban oleh kelembagaan LDM yang ada di Kabupaten Malang Sesuai dengan Perturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2008 kelembagaanya dikelola oleh UPTD LDM (Lumbung Desa Modern) Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan dalam pengelolaan usahanya agar dapat mampu menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat, berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya, sesuai dengan keputusan Bupati Malang Nomor :: 180/330/KEP/421.013/2009 UPTD LDM (Lumbung Desa Modern) ditingkatkan statusnya menjadi unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan menerapkan PPK-BLUD UPTD LDM Kabupaten Malang diharapkan dapat berfunsi dan berperan lebih aktif untuk mendorong maupun memfasilitasi para petani dan lembaga ekonominya agar dapat menjadi nilai tambah pendapatan dan kesejahteraan.

Struktur Organisasi

Mitra Kerja UPTD LDM No

Institusi / Lembaga

Jumlah

Potensi Kerjasama

Kelompok Penagkar Benih

3 klp. Tani

Kelompok Agribisnis padi/beras

12 Klp. Tani

RMU / Selep mini

5 Unit

Kemitraan penagkaran benih padi ( 19 ha/133 tongabah calon benih ) Kemitraan Agribisnis padi/beras (150ha/ Produksi1.200 ton gabah calon beras/tahun) Kerjasama pemasaran beras

Kelompok / Regu Pengolahan Tanah

7 Unit

Membantu pengolahan lahan kelompok tani

Forum Kecamatan Paska Panen

1 Unit

Kelompok regu / panen

2 Unit

Kerjasama penyediaan regu panen dan peralatan Membantu pelaksanaan panen petani mitra

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Puskermas

uskesmas sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan Puskesmas yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah Puskesmas daerah atau Puskesmas milik pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah Puskesmas daerah dan Puskesmas milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Perkembangan pengelolaan Puskesmas, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan sarana dan prasarana dari Puskesmas itu sendiri. Puskesmas pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum Puskesmas pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah kebawah, sedangkan Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi Puskesmas pemerintahan karena Puskesmas Pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya Puskesmas pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu serta berkualitas.

ersiapan 7 Puskesmas Di Kab. Malang Menuju Proses Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) Profil BLUD di Kabupaten Malang

ebagai suatu unit di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Puskesmas Mengemban misi yaitu pelayanan umum kepada masyarakat yang tercermin dalam kegiatan Usaha Kegiatan Masyarakat yang sifatnya prefentif dan pelayanan khusus berupa kegiatan pengobatan yang bersifat kuratifdengan masing-masing kegiatan sebagai berikut : 1. Pelayanan Umum (UKM) terdiri dari Kegiatan : • Pelayanan kesehatan ibu dan anak • Kesehatan Lingkungan • UKS • Promosi Kesehatan • Lansia • Pemberantasan penyakit menular 2. Pelayanan Khusus terdiri dari : • Pelayanan Rawat Jalan yang terdiri dari Poli Umum, Poli Gigi, Pelayanan Rawat Darurat, KIA, dan KB • Pelayanan Rawat Inap • Pelayanan penunjang medis berupa laboratorium Sesuai dengan pergeseran paradigma di bidang kesehatan dan sejalan dengan penerapan desentralisasi sekaligus untuk menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan era globalisasi dan informasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, maka pada tahun 2001 tercetuslah gagasan membangun “Puskesmas Ideal” oleh Ir. Muh. Rubianto, MBA (Alm) yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Malang. Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dr. Hj. Tuti Hariyanto, MARS.

Puskesmas Ideal dibangun sebagai “salah satu terobosan” di bidang pengembangan fungsi dan institusi Puskesmas yang mempunyai tujuan akhir pada keterjangkauan pelayanan di seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pelayanan diharapkan bermutu serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat pengguna. Saat ini telah ditetapkan sejumlah 7 (tujuh) Puskesmas Ideal sebagai perintis untuk dijadikan Badan layanan Umum Daerah di wilayah Kabupaten Malang, yaitu : a) Puskesmas Tumpang. b) Puskesmas Turen. c) Puskesmas Sumber Pucung. d) Puskesmas Dampit. e) Puskesmas Donomulyo. f) Puskesmas Wisata Dau. g) Puskesmas Kepanjen. Pada tahun 2009 Puskesmas direncanakan telah dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sehingga memiliki fleksibilitas untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakatdi sekitarnya.dalam rangka rencana perubahan status pola pengelola keuangan Puskesmas menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD ), sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan BLU, yaitu : Pasal 26 ayat 2 Akuntasi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan yang diterbitkan ole Asosiasi Profesi Akuntasi Indonesia. Pasal 27 ayat 7 Pengabungan laporan keuangan BLUpad laporan kementrian negara/lembaga/SKPD/ pemerintah daerah dilakukan sesuai standar dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Profil Puskesmas

Puskesmas Dampit Susunan Manajemen Puskesmas Dampit

skesmas Dampit berdiri tahun 1962 yang pada saat itu masih berupa Poloklinik dan pada tahun 1964 tugas dan fungsinya berubah menadi Puskesmas yang merupakan ujung tombak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat biasa berubah perilaku yang kurang sehat menjadi berperilaku sehat.

Manajemen Puskesmas Dampit Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Provinsi Jawa Timur, Puskesmas Dampit merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di Bidang Pelayanan Kesehatan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Profil BLUD di Kabupaten Malang

1 Kepala Puskesmas 2 Jumlah Pegawai • PNS • Non PNS Tenaga medis • Dokter Umum • Perawat • Bidan Tenaga pengelola keuangan • Operator / Bendahara • Penata usahaan 3 Ruang Rawat • Ruang UGD • Ruang Rawat Inap • Ruang Poli anak • Ruang Poli Gigi • Ruang Obat / Apotik • Ruang BKIA 4 Peralatan Medis

: Dr. Lydia Putri, M.Si

: 27 orang : 22 orang

: 2 orang : 17 orang 11orang : : :

2 orang 2 orang

: 1 ruang : 21 tempat tidur 1 ruang : 1 ruang : 1 ruang : 1 ruang : : Laboratorium, RFK Jantung, Nebuleser

5 Prasarana Penunjang

: 2 Unit Mobil Ambulance 4 Unit Sepeda Motor 1 Gudang obat Tempat Pengolahan limbah

Prasarana Puskesmas Dampit

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Tampak depan Puskesmas Dampit

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Gigi

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Umum

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang UGD

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang BKIA

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Rawat Inap Anak

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Rawat Inap

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Laboratorium

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Gudang Obat

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Apotik

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Gedung belakang dan Ruang Rawat Inap Anak

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Profil Puskesmas

Puskesmas Tumpang Pu

skesmas Tumpang berdiri pada tahun 1960 yang bernamaPoliklinik Rakyat dengan lokasi di Kebonsari.Pada tahun 1961 Poliklinik Rakyat dipindahkan ke Jl. Setyawan atau Puskesmas Selatan yang sekarang. Pada tahun 1963-1987 nama Puskesmas Tumpang Pada waktu ituadalah Puskesmas Pembina Tumpang yang meliputi 4 wilayah yaitu Tumpang, Poncokusumo, Pakis dan Jabung. Pada tahun1987 PKM Tumpang yang utara (PKM sekarang) memperoleh bangunan bekas kantor sekolahdan sebuah tempat sepeda di areal tanah Kawedanan Tumpang. Sebelumnya gedung ini milik masyarakat yang diperoleh dari dana masyarakat. Pada tahun 2005 PKM Tumpang menjadi juara II Puskesmas Pelayanan Prima tingkat Bakorwil. Sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/II/KEP/421.101/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, dan Puskesmas Poned. Puskesmas Tumpang Merupakan Puskesmas Poned yaitu Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kagawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 Jam), ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.

Manajemen Puskesmas Tumpang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Provinsi Jawa Timur, Puskesmas Tumpang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di Bidang Pelayanan Kesehatan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Manajemen Puskesmas Tumpang 1.

Kepala Puskesmas

Jumlah Pegawai • PNS • Non PNS Tenaga medis • Dokter Umum • Perawat • Bidan

: Dr. Bambang Budi Prasetya

: 39 orang : 33 orang : 2 orang : 16 orang 20 orang :

Tenaga pengelola keuangan • Operator / Bendahara • Penata usahaan

: 1 orang : 2 orang

Profil BLUD di Kabupaten Malang

3 Ruang Rawat • Ruang UGD • Ruang Rawat Inap • Ruang Poli anak • Ruang Poli Gigi • Ruang Obat / Apotik • Ruang BKIA 4 Peralatan Medis

Bangsal 1ruang : non bangsal 1ruang : 21 tempat tidur 1 ruang : 1 ruang : 1 ruang : 1 ruang : : Standart Rawat Inap

5 Prasarana Penunjang

• 2 Unit Mobil Ambulance

• 3 Unit Sepeda Motor

• 1 Gudang obat • Tempat Pengolahan limbah

Sarana Dan Prasarana Puskesmas Tumpang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Puskesmas Tumpang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: UGD Puskesmas Tumpang

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Rawat Inap

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Gigi

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Anak

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Umum

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Rawat Inap

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Loket Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Profil Puskesmas

Puskesmas Dau Pu

skesmas Wisata Dau berdiri ± tahun 1955 dengan nama Balai Pengobatan (BP), berlokasi di Jl. Raya Mulyoagung 212, Kecamatan Dau-Kab. Malang dan berdiri diatas tanah dengan status tanah bekas pasar. Pada tahun 1977 Balai Pengobatan (BP) berganti nama menjadi Puskesmas Dau dengan program padan saat itu adalah Upaya Peningkatan Gisi Keluarga (UPGK). Pada tahun 2001 Puskesmas Dau dilakukan rehap dengan memperluas pelayanan poli gigi, kemudian pada tahun 2006 paradigma lama berubah menjadi paradigma baru dengan megubah nama Puskesmas Dau menjadi Puskesmas Wisata Dau.

Manajemen Puskesmas Dau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2002 tanggal 1 Oktober 2002,tentang Organisai dan Tata Kerja Puskesmas Provinsi Jawa Timur, Puskesmas Wisata Dau merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Malang setingkat dengan Badan yang menyelenggarkan sebagian urusan dibidang pelayanan kesehatan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrearis Daerah

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Susunan Manajemen Puskesmas Wisata Dau 1 Kepala Puskesmas 2 Jumlah Pegawai • PNS • Non PNS Tenaga medis • Dokter Umum • Perawat • Bidan Tenaga pengelola keuangan • Operator / Bendahara • Penata usahaan

Drg. Bambang Pujaswendro

: 32 orang : 13 orang

: 1 orang : 13 orang 17 orang :

: :

1 orang 3 orang

3 Ruang Rawat • Ruang UGD • Ruang Rawat Inap • Ruang Poli anak • Ruang Poli Gigi • Ruang Obat / Apotik

: : : : :

4 Peralatan Medis

Standart Rawat Jalan

5 Prasarana Penunjang

2 Unit Mobil Ambulance (1 rusak) 3 Unit Sepeda Motor 1 Gudang obat

1ruang - 1 ruang 1 ruang 1 ruang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Gudang Obat

Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dau

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Psikologi Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Tampak depan Puskesmas Wisata Dau

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: UGD Puskesmas Dau

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Rawat Inap

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Profil Puskesmas

Puskesmas Donomulyo Pe

manfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oleh penduduk di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini dapat diketahui dari meningkatnya cakupan kunjungan yang masuk dari 39 puskesmas yang ada, baik kunjungan rawat jalan maupun kunjungan rawat inap. Tingkat kunjungan rawat inap di Puskesmas Donomulyo tercatat sebagai yang tertinggi menurut “Profil Kesehatan Kabupaten Malang 2010”.

Manajemen Puskesmas Donomulyo Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinkes dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan. Puskesmas secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinkes, dan bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya kesehatan yang dibebankan oleh Dinkes kabupaten.

Susunan Manajemen Puskesmas Donomulyo 1 Kepala Puskesmas 2 Jumlah Pegawai Tenaga medis • Dokter Umum • Perawat • Bidan Tenaga pengelola keuangan • Operator / Bendahara • Penata usahakan Tenaga Operasinal Ruang Rawat • Ruang UGD • Ruang Rawat Inap 3 • Ruang Poli Gigi • Ruang BKIA 4 Peralatan Medis

5 Prasarana

: Dr. Nur Rochmah, M.MRS. : 56 orang 3 orang

19 orang : 16 orang : : : 2 orang : 2 orang

14 orang

: 1 ruang : 1 ruang : : 1 ruang : : Standart

• Laboratorium • Ambulance 3 unit • Puskesmas pembantu 3 unit

• Apotik/gudang obat Profil BLUD di Kabupaten Malang

Prasarana Puskesmas Donomulyo

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Gigi Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Tampak depan Puskesmas Donomulyo

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Umum Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: UGD Puskesmas Donomulyo

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang BKIA Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Peralatan dan obat-obatan UGD P uskesmas Donomulyo

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Apotik

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ambulance sebagai operasional Puskesmas

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Kasir / Loket Pembayaran

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Rawat Inap (ruang rawat ianap terdapat 2 Kelas)

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Profil Puskesmas

Puskesmas Kepanjen Pu

skesmas Kepanjen beralamat di JL. Raya Jatirejoyoso 04 Kepanjen. Berawal dari rumah sakit pertolongan kabupaten dan Balai Pengobatan serta BKIA di tahun 1952, dipimpin oleh dr. Artodibyo. Jumlah karyawan 30 orang (termasuk 1 orang dokter dan 4 orang perawat) dan jumlah TT 41 buah walaupun kegiatannya terpisah-pisah antara Balai Pengobatan dan KIA. Sejak tanggal 1 Januari 1983 Puskesmas Kepanjen berstatus ganda sebagai Puskesmas dan Rumah Sakit. Pada Tanggal 21 Nopember 1983 dilaksanakan pemecahan status Puskesmas dan Rumah Sakit. Dimana Puskesmas Kepanjen pindah lokasi ke Desa Jatirejoyoso, dan Rumah Sakit tetap berlokasi di Desa Panggungrejo, yang dalam perkembangannya menjadi RSD Kanjuruhan Kabupaten Malang di Kepanjen.

Manajemen Puskesmas Kepanjen Dasar hukum pendirian adalah Perbup No. 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Perda Kab. Malang No. 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Puskesmas ini adalah unit organisasi fungsional dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Pusat pembangunan kesehatan, Pembina PSM dan Pelayanan Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu dengan konsep Puskesmas bertanggung jawab atas wilayah kerja Kecamatan Kepanjen.

Susunan Manajemen Puskesmas Kepanjen 1 2

Kepala Puskesmas Jumlah Pegawai • PNS • Non PNS Tenaga medis • Dokter Umum • Perawat • Bidan Tenaga pengelola keuangan • Operator / Bendahara • Penata usahaan

Dr. Sony Muchlison

: 41 orang :

13 orang

: 2 orang : 5 orang : 24 orang : : 2 orang 2 orang

Ruang Rawat • Ruang UGD • Ruang Rawat Inap • Ruang Poli anak • Ruang Poli Gigi • Ruang Obat / Apotik • Ruang BKIA

: 1ruang : - : 1 ruang : 1 ruang : 1 ruang

Peralatan Medis

Prasarana Penunjang

1 ruang Cukup Standart Rawat Jalan 2 Unit Mobil Ambulance 2 Unit Sepeda Motor 1 Gudang obat Profil BLUD di Kabupaten Malang

Prasarana Puskesmas Kepanjen

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Tampak depan Puskesmas Kepanjen

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: UGD Puskesmas Kepanjen

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang BKIA

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Loket Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Apotik dan Gudang Obat

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Kendaraan Operasional (Ambulance)

Profil Puskesmas

Puskesmas Sumberpucung Pu

skesmas Sumberpucung berdiri pada tahun 1958 dengan nama Balai Kesehatan ibu dan Anak (BKIA) yang bertempat di Jl. Raya desa Jatiguwi. Pada tgl 18-08-1958 BKIA berpindah tempat ke Jl. Rekesan Sumberpucung dan berganti nama menjadi Poliklinik. Pada tahun 1970 berkembang menjadi Puskesmas Sumberpucung yang terletak di Jl. Tentara Gerakan Pelajar no 02 Sumberpucung. Pada tahun 1974 Program dasar Puskesmas adalah rawat inap dengan kapasitas tempat tidur untuk Post Persalinan dan rawat inap 36 tempat tidur. Pada tahun 1980 Puskesmas Sumberpucung meraih Prestasi Puskesmas Berprestasi tingkat Propinsi Jawa Timur. Puskesmas Sumberpucung adalah salah satu dari 5 Puskesmas Ideal Kabupaten Malang, dengan salah satu penunjangnya di bangun fasilitas UGD. Puskesmas Sumberpucung juga merupakan Puskesmas dengan Program Unggulan Klinik KESPRO yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan HIV /AIDS.

Manajemen Puskesmas Sumberpucung Berdasarkan Perda nomor 23 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kabupaten Malang, Puskesmas Sumberpucung merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jumlah karyawan Puskesmas Sumberpucung sebanyak 51 orang , terdiri dari 2 orang Dokter, 27 orang perawat, 2 orang Para Medis Non Keperawatan dan 20 orang tenaga Non Medis.

Susunan Manajemen Puskesmas Sumberpucung 1 Kepala Puskesmas Jumlah Pegawai • PNS • Non PNS Tenaga medis • Dokter Umum • Perawat • Bidan Tenaga pengelola keuangan • Operator / Bendahara • Penata usahaan Ruang Rawat • Ruang UGD • Ruang Rawat Inap • Ruang Poli anak 3 • Ruang Poli Gigi • Ruang Obat / Apotik • Ruang BKIA

4 Peralatan Medis

5 Prasarana Penunjang

Dr. Endang Budi Wachyuni, M.Si.

: 36 orang : 20 orang

2 orang : 15 orang 1 orang : : : 1 orang : 1 orang : : : :

1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang

: 1 ruang

• UGD set • Klinik set : • Bedah Miror set • Alat gigi (Dentol unit) • Laboratorium : • Ambulance 2 unit • Sepeda motor 1 unit

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Sarana Dan Prasarana Puskesmas Sumberpucung

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Tampak depan Puskesmas Sumber Pucung

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: UGD Puskesmas Sumber Pucung

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Poli Gigi )

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang BKIA

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Rawat Inap

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Apotik

Profil Puskesmas

Puskesmas Turen 1 Kepala Puskesmas 2 Jumlah Pegawai • PNS • Non PNS Tenaga medis • Dokter Umum • Perawat • Dokter Spesialis Gigi Tenaga pengelola keuangan • Operator / Bendahara • Penata usahaan 3 Ruang Rawat • Ruang UGD • Ruang Rawat Inap • Ruang Poli anak • Ruang Poli Gigi • Ruang Obat / Apotik • Ruang BKIA 4 Peralatan Medis 5 Prasarana Penunjang

: Dr. Firmina Tri Rahayu

: 34 orang : 22 orang

: 2 orang : 14 orang : 1 orang

: 3 orang :

1 orang

: : : : : :

1ruang - 1 ruang 1 ruang 1 ruang

1 ruang : Cukup : 1 Unit Mobil Ambulance 3 Unit Sepeda Motor

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Sarana Dan Prasarana Puskesmas Turen

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Tampak depan Puskesmas Turen

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Poli Gigi

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang Poli Umum Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: UGD

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Ruang BKIA

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Format: Laporan Visual Kegiatan: Persiapan Puskesmas menjadi BLU Keterangan: Apotik

Penutup

PenutupÂ 1.

2. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur BLU/BLUD, antara lain yaitu: a) Pasal 1 angka 23, Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; c) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; d) Peraturan Menteri Keuangan No. 76/ PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;dan e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Yang dapat dikategorikan sebagai BLU menurut jenisnya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: a) BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain; b) BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan c) BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

4. Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Puskesmas yang telah menjadi BLU/BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota. Dalam hal rumah sakit pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Selain itu Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.Imbalan atas jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/menteri kesehatan/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/peraturan kepala daerah. Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLUD. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang akan disusun pun harus berbasis kinerja sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Laporan Keuangan rumah sakit pemerintah daerah tersebut sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern, namun dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga. Reviu ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLUD.

Profil BLUD di Kabupaten Malang

Kesimpulan Dan Saran

KesimpulanÂ danÂ SaranÂ Kesimpulan 1.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Perubahan status RSUD. Kanjuruhan menjadi BLUD penuh membuat rumah sakit pemerintah ini harus banyak melakukan perubahanperubahan, terutama pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Secara mendasar RSUD. Kanjuruhan harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah di tentukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mengupayakan peningkatan kesehatan, baik dengan membagun infra maupun pengadaan alat-alat kedokteran yang menunjang pelayanan kesehatan. Sebagai Rumah Sakit yang sudah menjadi BLUD standar pelayanan dan tarif layanan rumah sakit Pemerintah Daerah menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Bupati dengan kewenanganya yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya yang terjangkau oleh masyarakat, serta kemudahan untuk mendapat layanan. Untuk mencapai mutu yang maksimal diharapkan RSUD. Kanjuruhan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Kontinuitas dan pengembangan layanan

Profil BLUD di Kabupaten Malang

b. Daya beli masyarakat c. Asas keadilan dan kepatutan, dan d. Kompetisi yang sehat Keberadaan BLUD Lumbung Desa Modern pada Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mewujudkan sistem Pertanian dan Perkebunan yang produktif, efisien, berdaya saing tinggi pada pasar, dan berkesinambungan. BLUD Lumbung Desa Modern sendiri bertujuan: a. Untuk meningkatkan mutu, kualitas benih dan bibi petani b. Membina dan membimbing kegiatan petani mulai dari penanaman sampai pasca panen dan setelah hasil panen c. Memperbaiki sistem pemasaran hasil panen d. Meningkatkan posisi tawar terhadap daya saing produk pertanian Untuk membantu petani, BLUD Lumbung Desa Modern juga memberikan pinjaman kepada petani yang berupa bibit dan benih yang mempunyai kualitas yang baik, selanjutnya akan dibina untuk cara penanamanya sampai Secara makro BLUD di Dinas Koperasi dan UMKM UPTD dibentuk untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1.

Kesimpulan Dan Saran 9.

10.

11.

12.

Secara mikro BLUD di Dinas Koperasi dan UMKM UPTD dibentuk untuk memfasilitasi kredit modal kerja bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menuju Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mandiri dan berdaya saing yang sehat. Puskesmas sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan puskesmas yang dinilai masih rendah. Keterbatasan dana merupakan salah satu kendala dikarenakan puskesmas milik Pemerintah, dimana pemerintah sendiri memiliki banyak tujuan pembangunan yang juga memebutuhkan dana, sehingga pengalokasian dana tersebut bersifat terbatas, khususnya untuk puskesmas sebagai BLUD. Sehingga hal ini berpengaruh pada keterbatasan alat-alat medis dan SDM yang nantinya berpengaruh pada kualitas mutu layanan Selain itu kendala yang dihadapi adalah tujuan menciptakan rumah sakit yang murah dan bermutu serta berkualitas, dimana hal tersebut tidak akan tercipta apabila puskesmas tidak memiliki manajemen biaya yang baik, terkait segmen puskesmas itu sendiri yang memiliki segmen layanan kesehatan untuk masyarakat menengah kebawah.

Saran 1.

Dengan meningkatknya status RSUD Kanjuruhan menjadi BLUD penuh maka diaharap pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, terutama untuk dalam rangka untuk menunjang program-program/kegiatan kesehatan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Keleluasaan yang dimiliki oleh RSUD Kanjuruhan dalam pengelolaan keuangan memungkin untuk meningkatkan infra struktur untuk menunjang sarana dan prasarana kesehatan, sehingga pelayanan pada masyarakat lebih di tingkatkan. PPK-BLUD bertahap di Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan terus berkembang, dengan memberikan pelayanan maksimal, sehingga nantinya bisa ditingkatkan menjadi BLUD penuh. Keberadaan PPK-BLUD itu sendiri merupakan kepanjangtanganan dari Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberikan keadilan secara ekonomi, dengan demikian dari pelayanan BLUD itu diharuskan memberikan kontribusi pada masyarakat kecil. Diharapkan adanya PPK-BLUD terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat sehingga dapat berperan sebagai landasan perekonomian Kabupaten Malang. Dengan Penerapan BLU di Puskesmas nantinya di harapkan Puskesmas dapat melayani masyarakat dengan lebih maskimal dan memberi kontribusi yang lebih pada masyarakat.

Profil BLUD di Kabupaten Malang