“Anehnya kalau ada kunjungan kerja ke luar daerah mereka selalu hadir, kalau seperti ini pembahasan pansus lebih baik di luar daerah saja, karena bisa hadir semua,” Gusti Perdana Kusuma
C1
Anggota Komisi II DPRD Kalsel
media kalimantan
rabu, 6 februari 2013 / 25 Rabiul awal 1434 H
Berjuang untuk Rakyat
PARPOL
Optimis Citra Partai Naik KETUA DPC Partai Demokrat Banjarmasin Abdul Gais yakin jika 2014 nanti citra parpol yang didirikan Presien RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini akan terus naik, walau sempat dihantam kasus hukum yang menjerat elitnya di tingkat pusat. “Kami optimis pada pemilu 2014 mendatang, Partai Demokrat mampu mendulang sukses seperti 2009 silam,” ungkap Ketua DPRD Banjarmasin ini kepada Media Kalimatan. Disinggung basis massa Partai Demokrat di Banjarmasin, Gais menyebutkan semua datar dan merata. Hal itu, sebut dia, berdasarkan hasil pemilu 2009 lalu. “Hampir di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) perolehan suara parpol tidak jauh berbeda. Dan, untuk pemilu nanti saya kira tak jauh berbeda,” jelasnya. Ia menambahkan, untuk dapat meraih simpati dari masyarakat, maka pihaknya akan menampilkan figur caleg yang benar-benar dapat membawa perubahan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. “Saat ini masyarakat telah cerdas dalam berpolitik. Mereka tentu akan melihat kemampuan dari caleg yang akan diusung parpol. Oleh sebab itu, kami akan mempersiapkan kader yang berkualitas yang dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi,” pungkasnya.(fahriza)
FLY OVER
Diharapkan Rampung Setahun PROYEK pembangunan fly over atau jalan layang di Jalan A Yani, diharapkan dapat dipercepat agar bisa rampung dalam waktu satu tahun. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampak kemacetan lalu lintas dalam waktu yang cukup panjang. “Sebagai masyarakat Kalsel, saya juga prihatin kalau pekerjaan ini baru selesai dalam dua tahun, maka masyarakat akan sangat terganggu dengan kemacetan lalu lintas tersebut,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel Gusti Perdana Kusuma kepada wartawan, Selasa (5/2). Menurut politisi Partai Golkar ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) seharusnya bisa mencari solusi agar pekerjaan jalan layang tersebut bisa cepat selesai, walaupun pembiayaannya menggunakan dua tahun anggaran. Terlebih, kata dia, pemenang proyek tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan (PP), yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang cukup bonafide dan mampu dalam mengerjakan proyek jalan layang. “Mengingat kontraktor dinilai mampu mendanai pembangunan tersebut, tanpa harus menunggu pembayaran dari pemerintah yang dikucurkan melalui dua tahun anggaran. Kalau PT PP menunggu pembayaran dari pemerintah,” ujar Gusti Perdana.(amran)
BERJUANG untuk masyarakat bisa dimanapun. Sepenggal kalimat itulah yang diucapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Kalsel Sofwat Hadi, terkait arah politiknya di 2014 mendatang. Purnawirawan polisi ini mengatakan rencana
Sofwat Hadi
politik yang sudah direncanakannya ke depan adalah menjadi anggota DPR RI di Senayan Jakarta. “Saya ingin lebih banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena peran dan cakupan DPR RI lebih luas,” ucapnya. Tetapi, lanjut dia, hingga saat ini ia masih tetap memperjuangkan
agar kewenangan DPD sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI, sehingga check and balance dapat berjalan secara maksimal. Pria yang kerap disapa Ofat ini juga mengakui, jika dirinya sudah mendaftarkan diri ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dapat
dicalonkan sebagai anggota DPR RI dari dapil Kalsel. “Sampai saat ini saya juga masih menunggu apa yang akan menjadi keputusan dari partai berlambang ka’bah tersebut,” jelas anggota DPD RI dapil Kalsel yang sudah menjabat dua periode ini.(fahriza)
RKPD Gunakan Sistem Online
dok/MK
RAPAT: Angka ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna sudah mengkhawatirkan.
Kinerja Dewan Makin Malas
BANJARMASIN, MK- Amanah menjadi wakil rakyat nampaknya sudah tidak dihiraukan lagi oleh sebagian anggota DPRD Kalsel. Banyaknya ketidakhadiran di rapat paripurna dan rapat komisi dibuktikan tidak hanya satu atau dua kali. Memasuki bulan kedua di tahun 2013 ini, kinerja dewan terhormat itu semakin malas. Bahkan, tidak jarang dalam persidangan paripurna dan rapat di komisi bersama unsur eksekutif terpaksa ditunda karena tidak kuorum. Padahal pembahasan itu sangat penting untuk kemajuan daerah. Anggota Komisi II DPRD Kalsel Gusti Perdana Kusuma tidak menampik atas menurunnya kinerja para koleganya. Bahkan, kata dia, menurunnya tingkat kedisiplinan anggota dewan di “Rumah Banjar” juga terbukti saat rapat pansus perkebunan berkelanjutan bersama eksekutif, Selasa (5/2). “Saya mengakui kinerja anggota dewan semakin menurun, buktinya dari pukul 10.00 Wita yang dijadwalkan rapat bersama eksekutif, molor karena anggota dewan belum memenuhi kuo-
rum,” tutur politisi Partai Golkar ini. Pada pembahasan pansus raperda perkebunan berkelanjutan ini, ungkap Gusti Perdana, ada 21 anggota dewan. Namun, yang terlihat hanya 6 anggota dewan, sisanya sudah lebih dari satu jam belum terlihat. Karena keterlambatan anggota pansus lainnya, rapat terpaksa ditunda. “Anehnya kalau ada kunjungan kerja ke luar daerah mereka selalu hadir, kalau seperti ini pembahasan pansus lebih baik di luar daerah saja, karena bisa hadir semua,” sesal Gusti Perdana. Mengenai Badan Kehormatan (BK) yang tugasnya memantau kehadiran anggota dewan, diakui Gusti Perdana sudah baik, hanya saja laporan ketidakhadiran anggota dewan itu yang jadi masalah. Mestinya, kata dia, tidak hanya disampaikan pada masing-masing ketua fraksi, melainkan juga disampaikan pada ketua partainya. Hal demikian, sebut dia, tidak bisa terus dibiarkan, pimpinan dewan juga harus mengambil sikap untuk melakukan teguran agar kinerja ini tidak semakin parah. Apalagi, kata dia, dalam pem-
dok/mk
bahasan pansus perkebunan berkelanjutan ada 120 pasal yang akan disampaikan, tentu banyak kerugian waktu jika peserta rapat molor. “Seperti unsur eksekutif, mereka juga banyak kegiatan lain yang harus dikerjakan, keterlambatan ini tentu menyita waktu mereka dalam menjalankan tugas,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Iqbal Yudiannoor juga menyayangkan hal tersebut. Namun, kata Iqbal, tentu ada alasan kenapa mereka harus terlambat datang ke kantor. “Kita akan melakukan rapat bersama pimpinan untuk meluruskan persoalan ini. Masing-masing ketua fraksi juga akan kita panggil,” tutur Iqbal. Mengenai laporan atau catatan ketidakhadiran dari BK yang akan disampaikan ke masing-masing ketua parpol, politisi Partai Demokrat ini nampaknya kurang setuju. Sebab, kata dia, fraksi yang ada di DPRD sudah merupakan kepanjangan tangan dari partai. “Saya kira fraksi akan bertindak sendiri dengan menegur anggotanya yang dianggap jarang masuk,” ucap Iqbal.(amran)
BANJARMASIN, MK- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel mulai menyusun rencana pem bangunan online, agar memudahkan pengawasan sekaligus kemajuan program pemba ngunan, terutama yang ada di kabupaten dan kota. “Selama ini Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan dilakukan secara manual, namun kini menggunakan informasi teknologi (IT), sehingga online dan dapat dicek kapan saja,” ungka Ketua Bappeda Kalsel M Jasran kepada wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kalsel, pekan lalu. Menurutnya, penerapan teknologi informasi ini akan memudahkan pengecekan dan pengawasan, terutama alokasi anggaran yang disediakan maupun penyerapannya. Apalagi hal tersebut bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. “Progres kegiatan bisa dilihat, terutama penyerapan anggarannya,” tambahnya. Hal ini menjadi fokus perhatian Bappeda agar rencana pembangunan pada 2013 ini bisa terealisasi sesuai jadwal, terutama penyerapan anggaran yang pada tahun lalu masih belum maksimal. “Terutama kegiatan yang bersumber dari APBD Peru-
Parpol Minim Dana? Terkait Pembukaan Pendaftaran Caleg BANJARMASIN, MK- Ramainya partai politik yang membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif dinilai pengamat politik Taufik Arbain ada sisi positif dan negatif yang akan didapat. Untuk sisi positif, sebut Taufik, parpol tersebut telah secara terbuka membuka kesempatan secara luas bagi lapisan masyarakat. Dan, sisi negatifnya, parpol dinilai minim finansial serta tidak mampu untuk membina kader sendiri agar dapat dicalonkan. “Model yang seperti ini tentu akan sangat berbahaya, sebab harapan publik terhadap partai untuk suarakan kepentingan masyarakat akan sirna,” terang Direktur Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah ini, Selasa (5/2).
Menurut dia, beda halnya jika partai membuka rekrutmen untuk kader. Sebab kader adalah orang yang akan disiapkan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan caleg, adalah orang yang siap pakai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada masyarakat agar nantinya benarbenar dapat memilih partai yang mapan baik dari segi finansial dan kader. Terpisah, Wakil Ketua DPW PKB Kalsel Dirham Zain mengatakan, di era demokrasi ini, parpol wajib meng akomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat. Salah satunya membuka pendaftaran caleg tersebut. Jadi, lanjut Dirham, sangat tidak tepat dikatakan jika parpol membuka pendaftaran caleg karena minim finansial dan kekurangn kader yang akan diusung. “Saya kira kerangka berpikir dari Taufik Arbain kurang te-
Apapun Warnanya Terpenting
Majukan Banua
pat dan sangat keliru. Sebab, dalam undang-undang sangat jelas hal tersebut telah diatur,” katanya. Konsultan politik PKB inipun mengatakan, parpol tidak harus mutlak untuk mengusung kader internal sebab masyarakat umum juga memiliki hak untuk dicalonkan. “Parpol memang perlu uang. Tetapi uang bukan segalanya,” katanya. Setali tiga uang, Sekretaris DPW PAN Kalsel Jumanhuri mengungkappkan hal yang sama. Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, jika parpol membuka pendaftaran secara umum, bukan karena faktor minim finansial atau kekurangan kader. “Ini karena parpol kami adalah parpol yang terbuka dan mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan, kami tidak memungut biaya sepeserpun kepada mereka yang melamar untuk dicalonkan melalui pintu PAN,” pungkasnya.(fahriza)
KARYA PT.BUANAKontraktor, WIRATAMA Perdagangan Umum, Supplier Barang dan Jasa Jl. Manggis RT 07/RW 02 No. 18 Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
H Tajerian Noor (Direktur Utama PT. Buana Karya Wiratama) Beserta Keluarga dan Karyawan
bahan lalu, yang tidak terlaksana dan dikembalikan ke kas daerah,” jelas Jasran. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Puar Junaidi menanggapi positif penerapan IT, terutama rencana kegiatan pembangunan daerah yang bisa diakses secara online. Politisi Partai Golkar meng akui, penerapan IT ini juga memudahkan koordinasi de ngan kabupaten dan kota, tanpa harus menggelar rapat koordinasi rutin dengan daerah. “Biasanya evaluasi ini dilakukan per triwulan, terutama koordinasi dengan kabupaten/kota. Namun, dengan penerapan IT, rapat koordinasi bisa dilakukan satu tahun sekali,” jelasnya. Selain itu, dengan penerapan IT ini memungkinkan kegiatan fisik yang tidak mungkin direalisasikan pada APBD Perubahan juga sejak awal sudah bisa diketahui, sehingga tidak dianggarkan. “Ini dapat meminimalkan anggaran yang tidak diserap, dan hanya menjadi sisa lebih anggaran,” jelas Puar Junaidi. Disamping itu, penerapan rencana pembangunan secara online juga merupakan bentuk efisiensi dan efektifitas kontrol pelaksanaan kegiatan, termasuk alokasi anggaran.(amran)