BPH Migas: Harus Ada Edukasi ke Masyarakat

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) menyatakan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat terhadap perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi secara berkala dinilai perlu diberikan agar masyarakat terbiasa dengan harga yang fluktuatif dan dinamis.

Cara itu menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman dan pencerahan serta kesadaran kepada konsumen BBM non subsidi yang mayoritas adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

“Jadi, masyarakat dengan sosialisasi ini akan menyiapkan diri dalam pengaturan budget setiap bulanan. Mereka akan mengatur pembelian BBM lebih baik karena ada saatnya harga turun dan ada harga naik dalam bulan berjalan,” ujar Basuki

Trikora Putra, anggota Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), di Jakarta, dilansir okezone.com, Kamis (9/2).

Menurut Basuki, dalam menjaga kepentingan semua pihak, pemerintah, badan usaha penyedia BBM, dan masyarakat-konsumen adalah menjaga keamanan pasokan BBM di seluruh penjuru tanah air.

Apalagi konsumen BBM nonsubsidi retail adalah masyarakat mampu,masyarakat menengah keatas yang memiliki kendaraan pribadi. Karena itu, strategi penetapan harga secara berkala perlu direspons dengan baik.

“Ini akan memberikan kesiapan bagi masyarakat dalam penggunaan BBM secara tepat guna dan tepat waktu sehingga berjalan optimal dalam kegiatan dan aktifitasnya,” katanya.

Ada banyak variabel yang menentukan harga

BBM, termasuk BBM non subsidi atau non-public service obligation (PSO), antara lain harga minyak dunia, rata-rata produk minyak olahan Mean of Platts Singapore (MOPS/ Argus), inflasi, dan kurs rupiah. Fluktuasi minyak dunia bahkan harian sehingga harga BBM nonsubsidi harus sesuai angka keekonomian.

“Penetapan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha tentu juga sangat memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi,sektor industri, daya beli, dan kelangsungan bisnis badan usaha,” lanjut Basuki.

Sangat adil (fair) saat harga minyak mentah naik, harga BBM nonsubsidi naik. Saat harga minyak turun, harga BBM non-PSO pun ikut turun. (mr/vi)

Cek Harga Bokar di Riau Minggu Ini

PEKANBARU - Dinas

Perkebunan (Disbun)

Provinsi Riau merilis daftar harga komoditi bahan olahan karet rakyat (bokar) baik tingkat petani maupun di beberapa Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Disbun Provinsi Riau, Defris Hatmaja, mengatakan, untuk harga bokar/karet di tingkat petani atau

KUB Kabupaten Kampar sebesar Rp9.550 per kg harga minggu ini sama dengan harga minggu lalu. Kemudian, tingkat petani/KUB Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp8.247, per kg harga minggu ini turun dari harga minggu lalu sebesar Rp285. Sedangkan di tingkat petani/KUB Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp8.800 per kg harga minggu ini turun dari harga minggu lalu sebesar Rp100. “Untuk tingkat Apkarkusi Kabupaten Kuansing harga bokar sebesar Rp9.810 per kg harga minggu ini turun sebesar Rp110 dari harga minggu lalu,” kata Defris, Rabu (8/2).

Lalu, untuk di Kabupaten Indragiri

Hulu ditingkat UPPB

Sumber Makmur untuk minggu ini baru

Swasta dan BUMN Diminta

melakukan penjualan/ lelang dengan harga Rp7.600 per kg turun sebesar Rp600 dari minggu lalu.

Kemudian, untuk tingkat Kelompok Tani

Getah Tender Masjid

Al Ikhlas Pembinaan

Bumdes Desa Petani

Kabupaten Bengkalis harga minggu ini sebesar Rp9.799 per kg harga minggu ini turun sebesar Rp76 dari harga minggu lalu.

“Sedangkan untuk harga bokar ditingkat pabrik atau Gapkindo KKK 100 persen untuk minggu ini sebesar Rp17.500 harga minggu ini naik Rp500 dari harga minggu lalu,” ucapnya. (mr/vi)

BTN Telah Salurkan KPR

Hingga Rp391 Triliun

JAKARTA - PT Bank

Tabungan Negara

(Persero) Tbk (BTN) memasuki usia ke-73 tahun pada tanggal 9

Februari 2023. Seba - gai bentuk Bakti BTN untuk Rumah Indonesia, perseroan terus konsisten dalam mendukung pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui sektor perumahan.

Direktur Uta - ma Bank BTN Haru

Koesmahargyo men - gatakan, sebagai wu - jud nyata Bank BTN menjadi mitra Pe - merintah dalam men - dukung perekonomian khususnya sebagai agent of development selama 73 tahun me - layani masyarakat In - donesia, Bank BTN telah mengucurkan kredit sekitar Rp775 triliun yang menga - lir kepada lebih dari

5,78 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen.

Sedangkan untuk pembiayaan peruma - han, Bank BTN te - lah menyalurkan KPR sekitar 5,1 juta unit senilai Rp391,621 triliun. Sebanyak 3,9 juta unit merupakan KPR subsidi.

“Usia ke-73 tahun bagi Bank BTN adalah usia yang matang untuk terus bertransformasi agar bisa melayani seluruh keluarga di Indonesia. Kami akan terus memberi - kan pelayanan yang terbaik bagi selu - ruh Nasabah Bank

BTN dan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan impian masyarakat memiliki rumah idaman,” ujar

Haru, pada acara Potong Tumpeng dalam rangka Perayaan HUT Bank BTN ke-73 di

Jakarta, Kamis (9/2).

Menurut Haru, perseroan tahun ini sangat bangga bisa melayani keluar - ga Indonesia di set - iap generasi dengan semangat berinova - si hingga usia yang ke-73 tahun ini. Ber - bagai inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik terus dilakukan Bank BTN hingga menciptakan ekosistem perumahan yang terintegrasi dengan digital mort - gage ecosystem. Haru menuturkan, ekosistem perumahan digital akan diinte - grasikan melalui SupperApp BTN Mobile yang akan di-launching pada tanggal 12

Februari 2023 men - datang. SupperApp

BTN Mobile ini akan memudahkan nasabah dengan menggabungkan kekuatan teknologi dan kekuatan ekosistem perumahan.

“Ini yang akan menjadi keunggulan dari SupperApp BTN Mobile. Kami akan menggelar Grand

Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Migor

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (NFA) meminta BUMN sektor pangan, ID Food dan Perum Bulog untuk segera mengelola 10 persen dari kebutuhan minyak goreng nasional mulai tahun ini.

Pada Rabu (8/2), NFA telah memfasilitasi perjanjian komitmen antara tujuh produsen minyak goreng swasta dan BUMN pangan untuk dapat menyuplai minyak goreng sebanyak 29 juta liter selama Februari dan Maret 2023 kepada ID Food dan Bulog. Pasokan tersebut akan dijadikan sebagai cadangan minyak goreng pe -

Launching pada 12 Februari mendatang,” kata Haru.

Haru mengaku, dalam HUT ke-73 ini, Bank BTN bersyukur bisa meraih kinerja yang gemilang dengan pencapaian laba bersih di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan sepuluh tahun terakhir. “Untuk detail laporan keuangan tahun 2022 akan kami sampaikan pada paparan kinerja mendatang,” papar Haru. Lebih lanjut Haru mengungkapkan, dalam usia ke-73 tahun ini akan lebih memantapkan perseroan menjadi bank fokus pembiayaan perumahan dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program sejuta rumah. Setelah sukses melakukan rights issue, kini perseroan akan menjaga amanah yang diberikan pemegang saham dengan menaikkan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan menjadi 1,32 juta unit dalam lima tahun mendatang.

“Dengan kenaikan kapasitas pembiayaan perumahan tersebut, kami optimistis pada tahun 2025 Bank BTN bisa mengimplementasikan visinya menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara,” jelasnya. (mr/vi) merintah (CGMP) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah. Deputi Bidang ketersediaan dan Stabilitasi NFA, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan, minyak goreng yang disuplai oleh produsen swasta dalam bentuk minyak curah dan kemasan sederhana atau Minyakita. Itu agar lebih mudah dipantau. Pasokan tersebut nantinya akan langsung digunakan oleh kedua BUMN untuk menstabilisasi pasokan dan harga. Selain Minyakita, pe - merintah masih menggunakan curah dalam meredam gejolak harga.

“Ke depan, BUMN Pangan harus punya buffer stock, minimal 10 persen dari kebutuhan nasional. Sambil berjalan di tahun ini,” kata Ketut, dilansir republika.co.id, Kamis (9/2).

Mengutip data Kementerian Perdagangan, total kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga mencapai 327 juta liter per bulan atau 3,93 miliar liter per tahun. Kebutuhan itu di antaranya minyak goreng curah 42 persen, kemasan sederhana 4 pers - en dan kemasan premium 22 persen. Ketut menambahkan, sementara ini, penyaluran minyak goreng curah dan kemasan sederhana yang menjadi program pemerintah didistribusikan oleh swasta dan BUMN. Idealnya, menurut Ketut minyak goreng program pemerintah sepenuhnya dapat didistribusikan oleh BUMN. Namun dibutuhkan kesiapan matang dari BUMN pangan. “Itu sangat bagus kalau BUMN sanggup, tapi perlu pendalaman terkait kesiapan infrastrukturnya,” ucapnya. (mr/vi)