Komisi IV Sesalkan Gaji Guru Tiga Bulan Belum Dibayar

RENGAT - Ketua Komisi IV DPRD Inhu, M. Syafaat sesalkan lambannya pembayaran gaji guru yang tergabung dalam Guru Bantu Daerah (GBD). Sudah memasuki bulan ke-3, para guru belum menerima honor dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

“Saya kesalkan kejadian lambannya pembayaran guru yang tergabung dalam GBD di Inhu. Sudah tiga bulan para guru tidak menerima honor yang merupakan hak mereka,” ungkap ketua Komisi IV

DPRD Inhu M. Syafaat diruang kerjanya, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, seharusnya para guru sudah menerima honor mereka, sehingga bisa membantu mengurangi beban ekonomi. Terutama sekali dalam melaksanakan ibadah puasa. Dimana kebutuhan meningkat.

Syafaat minta kepada Dinas Pendidikan Inhu maupun Provinsi Riau agar dapat berbenah diri. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pembayaran honorer para GBD. Jangan sampai terlambat dari waktunya setiap bulan.

“Ternyata kejadian yang sama lambannya pembayaran honor guru sudah berulang terjadi. Hal ini tentu sangat miris sekali, tanggung jawab guru diminta, sementara hak-hak mereka terabaikan,” ungkap Syafaat yang juga ketua DPD PKS Inhu. Syafaat yang juga dikenal sebagi ustad mendesak pihak Dinas Pendidikan agar segera membayarkan honor para guru. Jangan sampai terjadi lagi lambannya pembayaran honor.

“Lambatnya pembayaran honor guru sedikit banyaknya berpengaruh pada kinerja. Kita tidak ingin melihat dan mendengar para guru GBD tidak fokus dalam mengajar hanya karena tidak memiliki uang untuk membeli beras, karena honor belum diterima,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Inhu, Kamaruzzaman membenarkan pihak guru bantu daerah kabupaten belum terima gaji selama tiga bulan. Dia berjanji dalam waktu secepatnya akan mengupayakan gaji tersebut dapat diterima pengajar.

“Dalam waktu tidak terlalu lama gaji guru GBD dibayarkan, yang pasti segera kami proses cepat. Untuk GBD provinsi pengajuan ga - jinya ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” jelasnya Pihaknya sudah laku- kan koordinasi bersama provinsi pada April lalu. Surat Keputusan (SK) telah diproses di kabupaten, sementara rekonsiliasi dari