Tata Cara Pemotongan
PPh Pasal 21 KPP MADYA SEMARANG 2015
Dasar Hukum • UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan • UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan • Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 • Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Kegiatan Orang Pribadi • Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 • Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Pajak • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Pengertian PPh Pasal 21/26 Pajak Penghasilan sehubungan dengan
• • •
Pekerjaan atau jabatan Jasa dan Kegiatan yang dilakukan Subjek Pajak
Orang Pribadi
Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN
Subjek Pajak LN
PPh Pasal 21
PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal 21/26 Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan Bendahara atau pemegang kas pemerintah Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan Penyelenggara kegiatan Pasal 2 ayat (1)
Tidak Termasuk Pemberi Kerja sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26 • • Kantor perwakilan negara asing Kantor perwakilan negara asing • • Organisasi-organisasi internasional yang Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan ditetapkanMenteri MenteriKeuangan Keuangan • • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan melakukan kegiatan kegiatan usaha usaha atau atau pekerjaan pekerjaan bebas bebas yang yang semata-mata semata-mata memperkerjakan memperkerjakan orang orangpribadi pribadiuntuk untukmelakukan melakukanpekerjaan pekerjaanrumah rumah tangga tangga atau atau pekerjaan pekerjaan bukan bukan dalam dalam rangka rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bebas Pasal 2 ayat (2)
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 • Pegawai Pegawai uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, • • Penerima • JHT, Penerima uang termasuk ahlipesangon, warisnya pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk • Bukan pegawai ahli warisnya • Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan pekerjaan, jasakomisaris/pengawas atau kegiatan • Anggota dewan yang tidak merangkap sebagai • pegawai Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai • Mantan Pegawai • Mantan Pegawai • Peserta kegiatan: • Peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan – Peserta pendidikan, pelatihan – Peserta kegiatan lainnya – Peserta kegiatan lainnya
Bukan Pegawai 1.
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris 2. Seniman/pekerja seni pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya 3. Olahragawan 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator 5. Pengarang, peneliti, penerjemah 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan 7. Agen iklan 8. Pengawas dan pengelola proyek 9. Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara 10. Petugas penjaja barang dagangan 11. Petugas dinas luar asuransi 12. Distributor MLM, Direct Selling, dan kegiatan sejenis lainnya
Peserta Kegiatan 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja 3. Peserta/anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu 4. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang 5. Peserta kegiatan lainnya
Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21/26 • • • • • • • • •
penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur penghasilan penerima pensiun secara teratur uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas imbalan kepada bukan pegawai; imbalan kepada peserta kegiatan; imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; imbalan kepada mantan pegawai; penarikan dana pensiun oleh pegawai.
TERMASUK Natura/Kenikmatan dari :
• • Pasal 5
Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
Penghitungan besarnya penghasilan
Uang rupiah
Uang asing
sesuai dengan yang diterima/diperoleh
Kurs Menteri Keuangan
Natura/kenikmatan an
Harga Pasar
Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 • Pembayaran manfaat atau santunan asuransi • Pembayaran manfaat jiwa, ataudwiguna santunan kesehatan, kecelakaan, dan beaasuransi siswa kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat • Bea dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) siswa huruf sebagaimana l UU PPh (3) huruf l UU PPh
Pasal 8 ayat (1)
PPh Pasal 21:
Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Bruto Pegawai Tetap
Penerima Pensiun
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi Dengan
Dikurangi Dengan
1. Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri
Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan
PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Dikurangi: PTKP Penghasilan Kena Pajak DIKENAKAN TARIF PASAL 17
Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:
Dibayar Sendiri Dibayar Pemberi Kerja Pembayaran/ Penggantian Bagi Penerima
Iuran Pensiun
Premi asuransi
Pengurang
Bukan Pengurang
Bukan Objek PPh
Objek PPh
Objek PPh
Bukan Objek PPh
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Rp
36.000.000
Rp
3.000.000
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
3.000.000
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
Rp
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER
Status PTKP WP Tidak Kawin
Kode
Jumlah
WP Kawin
Kode
0 Tanggungan
TK/0
1 Tanggungan
36.000.000
0 Tanggungan
K/0
39.000.000
TK/1
39.000.000
1 Tanggungan
K/1
42.000.000
2 Tanggungan
TK/2
42.000.000
2 Tanggungan
K/2
45.000.000
3 Tanggungan
TK/3
45.000.000
3 Tanggungan
K/3
48.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
K/I/0
75.000.000
1 Tanggungan
K/I/1
78.000.000
2 Tanggungan
K/I/2
81.000.000
3 Tanggungan
K/I/3
84.000.000
Jumlah
PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI SENDIRI
STATUS KAWIN SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
STATUS TIDAK KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
Syarat: Menunjukkan ketr. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan Pasal 11 ayat (3) dan (4)
Tarif Pajak Orang Pribadi NO.
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
1.
s.d. Rp50.000.000,-
5%
2.
Di atas Rp50.000.000,s.d. Rp250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,s.d. Rp500.000.000,-
25%
4.
Di atas Rp500.000.000,-
30%
Pasal 17 UU PPh
Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan
Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir
Masa Pajak terakhir
Dihitung dari Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun ďƒ Penghasilan teratur sebulan dikali 12
Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya
Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan DISETAHUNKAN
1. WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun 2. Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan 3. Karyawan pindah cabang
TIDAK DISETAHUNKAN
1. WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain
PPh Pasal 21: Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 8.200.000
Upah/Uang Saku Harian Dikali 12 ≤ 300.000
> 300.000
Dikurangi PTKP Setahun
Tidak Dipotong
Dikurangi 300.000
Penghasilan Kena Pajak
Dipotong 5%
Dikenakan Tarif Ps 17
Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8,2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5%
PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
Penghitungan PPh Pasal 21: Bukan Pegawai
Berkesinambungan
50 % x (Ph Bruto-PTKP Bulanan) Kumulatif
Berkesinambungan ex pasal13 ayat 1 50 % x Ph Bruto Kumulatif
Tidak Berkesinambungan
50 % x Ph Bruto
Dalam hal Dokter yang praktik di RS/Klinik jumlah Penghasilan Bruto adalah sebesar Jasa Dokter yang dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS :
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH
PPh Pasal 21 DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS BUKAN PEG. TETAP
MANTAN PEGAWAI
JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI DAN BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG TIDAK TERATUR
PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI
PENARIKAN DANA PENSIUN
DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF
SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 TETAP
Ph NETO - PTKP
PEGAWAI
BULANAN TIDAK TETAP HARIAN
Ph BRUTO - PTKP Ph BRUTO – 300 RIBU Ph BRUTO(>3jt s.d.8,2jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>8jt) – PTKP
PENSIUNAN
SEKALIGUS BERKALA BERKESINAMBUNGAN
BUKAN PEGAWAI
BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PESERTA KEGIATAN
PP 68 Th 2009 Ph NETO - PTKP 50% X (Ph Bruto-PTKP bulanan) Kumulatif 50% X Ph Bruto Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph Bruto Kumulatif Ph Bruto
Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh :
Pejabat Negara PNS Anggota TNI/Polri dan Pensiunannya DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 17 PER-32/PJ/2015)
Ketentuan Untuk PNS Dipotong PPh Pasal 21:
Golongan II/d ke bawah
• Tarif 0% (final)
Golongan III
• Tarif 5% (final)
Golongan IV
• Tarif 15% (final)
Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 (PNS)
Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21 Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun THT/JHT yang Dibayarkan Sekaligus DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS
PP 68 Tahun 2009
tentang Tarif PPh pasal 21 atas Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus
PMK-16/PMK.03/2010
tentang Tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus
PPh Pasal 26: WP Luar Negeri
20% Final
X PENGHASILAN BRUTO
MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B
Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP (1) DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20% DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER-NPWP
TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL
JIKA PEGAWAI TETAP, BERNPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN DESEMBER
DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA
Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP (2) PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember
merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh
Ber-NPWP
sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember
Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulanbulan selanjutnya
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
Saat Terutang PPh Pasal 21/26 Bagi Penerima Penghasilan
SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN
Pasal 21
Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26
UNTUK SETIAP MASA PAJAK AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAU AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN
Kewajiban Pemotong • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak • Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan • Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 • Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti
• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
Kewajiban Penerima Penghasilan • Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP • Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri • Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun • Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Budiyanta pada tahun 2016 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Pada bulan Oktober 2016 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
35
36
37
38
Terima Kasih Bangga bayar pajak 39