2017
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia bagi kita semua. Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nyalah kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Negara sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, dengan cara melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta senantiasa berusaha untuk mewujudkan Direktorat Bea dan Cukai yang makin baik melalui transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Peran Bea Cukai telah bergeser dari revenue collector menjadi trade fasilitator dan industrial assistance, namun issue penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar dan cukai, masih menjadi sorotan public untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat patut berbangga bahwa kegiatan penerimaan negara sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, dapat dilaksanakan dengan baik, dimana secara keseluruhan penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi hingga mencapai di atas 100% dari yang ditargetkan dalam APBN-P. Penerimaan kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat pada akhir Tahun Anggaran 2017 hanya mencapai 99.97%, namun apabila
dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, angka tersebut mengalami peningkatan, dimana pada Tahun Anggaran 2016 target penerimaan kepabenan dan cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat hanya mencapai 93,82%, sehingga pada Tahun anggaran 2017 ini terjadi pertumbuhan penerimaan Negara dari sektor kepabeanan dan cukai di Jawa Barat sebesar 6.15%. Di tengah-tengah situasi perdagangan bebas saat ini, pencapaian target penerimaan tersebut tidaklah mudah dicapai. Diperlukan effort yang besar untuk merealisasikan mandat tersebut.
Sebagai gambaran, pada akhir Bulan Agustus 2017, dari target Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
i
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Bea dan Cukai Jawa Barat sebesar Rp 27,6 Triliun, pencapaian penerimaan kepabeaanan dan cukai masih di bawah Rp10 Triliun. Hal tersebut berarti bahwa penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat sempat tersendat pada 8 (delapan) bulan pertama. Namun, dengan semangat dan dedikasi yang tinggi dari pegawai/pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, terutama yang bertugas di Kantor-kantor
Pengawasan dan Pelayanan, penerimaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 3 (tiga) bulan terakhir. Bahkan proyeksi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, sampai dengan akhir tahun masih mengalami shortfall sebesar 509,7 Milyar. Namun melalui rapat kerja wilayah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dapat menggali potensi-potensi penerimaan kepabeanan dan cukai yang masih dapat dioptimalkan, sehingga berkat kinerja dan dedikasi yang sungguh luar biasa, di bawah kepemimpinan masing-masing Kepala Kantor dan Kepala Bidang, maka
pencapaian Indeks Kinerja Utama penerimaan kepabeanan dan cukai pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, rata-rata berhasil mendapat IKU hijau. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencara kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta dapat digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
ii
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2017 dan mampu memberikan dorongan semangat bagi segenap jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, untuk melakukan perubahan-perubahan, guna memberikan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KEPALA KANTOR WILAYAH,
SAIPULLAH NASUTION NIP 19610930 198303 1002
iii
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. iv DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ iv DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................... vi RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 10 A.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ............................................................ 10
B.
PERAN STRATEGIS ORGANISASI ...................................................................................... 13
C.
SUMBER DAYA ORGANISASI .............................................................................................. 14
D.
SISTEMATIKA LAPORAN ..................................................................................................... 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................. 17 A.
RENCANA STRATEGIS .......................................................................................................... 17
B.
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA ................................................................................. 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 30 A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................................................... 30
B.
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ................................................................................. 33
C.
KINERJA LAINNYA................................................................................................................. 52
D.
AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................................................................ 67
BAB IV PENUTUP................................................................................................................................ 68 A.
SIMPULAN ................................................................................................................................. 68
B.
LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DI MASA MENDATANG ....................... 70
LAMPIRAN
iv
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017 DAFTAR TABEL
No
Tabel
Keterangan
1
Tabel 1
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
2
Tabel 2
Data Pegawai berdasarkan Jabatan
3
Tabel 3
Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
4
Tabel 4
Data Pegawai berdasarkan Golongan
5
Tabel 5
Data Pegawai berdasarkan Pendidikan
6
Tabel 6
Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target
7
Tabel 7
Capaian Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
8
Tabel 8
Realisasi Penerimaan Tahun 2017
9
Tabel 9
Target Penerimaan Tahun 2017
10
Tabel 10
Realisasi Penerimaan Tahun 2017
11
Tabel 11
Penerimaan Bea Masuk dan Cukai 5 (lima) Tahun Terakhir
12
Tabel 12
Pengguna Aplikasi Kepabeanan dan Cukai
13
Tabel 13
Penyampaian Data Yang Digunakan Untuk Penyusunan Surat Uraian Banding
14
Tabel 14
Data Pusat Logistik Berikat PLB
15
Tabel 15
Jumlah KB dan GB di lingkungan Kanwil Jawa Barat
16
Tabel 16
Data Perizinan Kawasan Berikat
17
Tabel 17
Realisasi Belanja DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun 2017
18
Tabel 18
Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun 2017
v
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
DAFTAR GAMBAR No
Gambar
Keterangan
1
Gambar 1
Peta Strategi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat
2
Gambar 2
Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
3
Gambar 3
Peta Strategis Kemenkeu-Two
4
Gambar 4
Grafik Realisasi Penerimaan Lima Tahun Terakhir
5
Gambar 5
Diagram Penyelesaian Keberatan Berdasarkan Jumlah Berkas
6
Gambar 6
Diagram Jenis Kasus Keberatan
7
Gambar 7
Jumlah Pengajuan Keberatan per KPPBC
8
Gambar 8
Jumlah KB di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
9
Gambar 9
Jumlah GB di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
10
Gambar 10
Diagram Realisasi Belanja DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
vi
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
RINGKASAN EKSEKUTIF Sebagai institusi dibawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat memiliki peran yang penting khususnya di lingkungan wilayah kerjanya, dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara, memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perdagangan internasional baik dalam kegiatan ekpor dan impor, mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut lalulintas arus barang internasional. Salah satu keinginan Presidan Republik Indonesia Joko Widodo adalah adanya efisiensi biaya logistik. Biaya logistik nasional dinilai masih sangat tinggi sehingga belum mampu mendongkrak daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Presiden juga berharap pembenahan masa dwelling time dapat menekan tingginya biaya logistik nasional yang cukup tinggi. Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II berupa Insentif Fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat. Keinginan Presiden Joko Widodo tersebut, merupakan tantangan tersendiri dan harus disikapi secara serius oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat sebagai instansi vertikal di bawah Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai siap mendukung arah kebijakan nasional, Kementerian Keuangan yang terkait dengan DJBC, dan semua arah Kebijakan yang ditetapkan Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai unit vertikal di bawah Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat mendukung terwujudnya visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melaksanakan semua tugas dan fungsi yang dibebankan pada Kantor Wilayah.
1
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community Protection yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam
perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.
2
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
A.
2017
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT TAHUN 2017 Dalam Peta Strategis Kemenkeu-Two Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
jawa Barat, telah ditetapkan 12 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sasaran Strategis Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat adalah meliputi penegakan hukum yang efektif, penerimaan Negara di sector kepabeanan dan cukai yang optimal, kepuasan pengguna layanan yang tinggi, kepatuhan pengguna layanan yang tinggi, analisis perumusan kebijakan yang optimal, peningkatan pelayanan prima, komunikasi dan edukasi yang effektif, peningkatan effektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai, pengendalian mutu yang optimal, SDM yang kompetitif, organisasi yang kondusif, dan pengelolaan anggaran yang optimal. Peta Strategi Tahun 2017 Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor 19/BC/2017 yang dapat dilihat dalam diagram dibawah ini: Gambar 1. Peta Strategi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat
3
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Secara lengkap, sasaran program/kegiatan, Indikator Kinerja Utama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat beserta target yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat Sasaran Program/ Kegiatan
No. 1
Penegakan hukum yang efektif
Indikator Kinerja 1a-N
1b-N
2
Target
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
60%
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal
70%
Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
2a-CP
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
3a-N
4
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
4a-N
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
5
Analisis perumusan kebijakan yang optimal
5a-N
Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
6
Peningkatan pelayanan prima
6a-CP
Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai
100%
6b-N
Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan
100%
3
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
100%
Indeks kepuasan pengguna jasa
4.08 (skala 5) 90% 3 (skala 4)
7
Komunikasi dan edukasi yang efektif
7a-N
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
80 (skala 100)
8
Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai
8a-CP
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
80%
8b-N
Persentase efektivitas patroli laut
70%
4
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
No. 9
2017
Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Pengendalian mutu yang 9a-N optimal
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
85%
9b-N
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional
72%
9c-N
Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko
90%
10
SDM yang kompetitif
10a-N
Indeks efektivitas kegiatan P2KP
80 (skala 100)
11
Organisasi yang kondusif
11a-N
Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi
90%
12
Pengelolaan anggaran yang optimal
12a-N
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
95%
Secara keseluruhan target IKU Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dapat tercapai dengan baik, dimana capaian bervariasi antara 100% s.d. 120%, IKU yang dapat melebihi target yang ditetapkan berjumlah 11 IKU, sehingga IKU-IKU tersebut berstatus “Hijau”. Hanya ada 1 IKU yang capaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan, yaitu IKU “Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal”, yang mencapai 99,97% dari target yang ditetapkan, sehingga IKU tersebut berstatus “Kuning”.
B.
KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dalam pencapaian
sasaran, antara lain adalah : 1. Bidang Penerimaan a. Pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar, bergantung pada perkembangan situasi perekonomian global dan nasional. Program Penertiban Impotir Berisiko Tinggi (PIBT) yang dilakukan Kantor Wilayah Direktoat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, disamping memperbaiki proses bisnis pada bidang ekspor impor, berpengaruh pula terhadap volume impor.
5
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
b. Meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perdagangan Free Trade Agreements (FTAs). Sejak ASEAN mengembangkan kerjasama perdagangan dengan mitranya, dimulai dengan Tiongkok tahun 2004, hingga kini Indonesia telah mengimplementasikan 7 kerjasama perdagangan bebas (FTA) baik dalam forum bilateral maupun regional. Saat ini lebih dari 10 FTA sedang dalam proses negosiasi. Dengan
berlakunya berbagai skema FTA tersebut maka tarif bea masuk efektif rata-rata akan cenderung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun; c. Nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM) yang berfluktuasi dari tahun ke tahun; d. Pemberlakuan ketentuan kesehatan (PP 109/2012, Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013) dan Pajak Rokok Daerah, yang berpotensi mempengaruhi penerimaan cukai; e. Komoditi ekspor yang diekspor melalui kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di
lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat bukan merupakan komoditi ekspor yang dikenakan Bea Keluar. f. Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC. g. Keikutsertaan perusahaan untuk memperoleh sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) menyebabkan terjadinya pengalihan penerimaan ke pelabuhan bongkar. 2. Bidang Pelayanan Tantangan yang dihadapi DJBC dalam memberikan pelayanan ke depan antara lain: a. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan
efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas; b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder; c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan dan cukai.
3. Bidang Pengawasan a. Luasnya wilayah pengawasan dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada; b. Kurangnya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai;
6
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
c. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah Sarjana (S1); d. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak
Penyidik yang telah menduduki jabatan Struktural serta telah tersebar ke seluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC; e. Meningkatnya kejahatan lintas negara (transnational crime) yang pencegahan dan penindakannya memerlukan kerjasama lintas negara, terutama kerjasama internasional dengan administrasi pabean negara lain, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral;
f. Di satu sisi, penggunaan non-intrusive technology amat diperlukan dalam melakukan pengawasan dengan mempertimbangkan keselamatan sumber daya manusia, di sisi lain penggunaan teknologi harus juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. g. Pencegahan masuknya narkoba dan obat-obat terlarang dari luar negeri, harus didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang mencukupi seperti senjata api, X-ray, anjing pelacak, itemizer, narcotest dan lain-lain serta sumber daya manusia yang handal baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
h. Control Room sebagaimana dimaksud di atas direncanakan sebagai wadah atau sarana dan prasarana pengawasan/penginderaan di laut yang sedang akan dibangun oleh DJBC seperti AIS (Automatic Identification System), AISSAT (Automatic Identification System Sattelite), serta Integrated Surveillance System bersama-sama dengan para instansi penegak hukum lainnya di laut, belum digunakan secara optimal untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor, ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme
dan/atau kejahatan lintas Negara.
7
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Langkah-langkah strategis yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dalam menghadapi kendala-kendala tersebut adalah : 1.
Penerbitan produk intelijen NHI untuk importasi VHRI / yang diindikasikan VHRI yang mendapat jalur kuning dan jalur hijau;
2.
Pendampingan pemeriksaan fisik barang untuk importasi VHRI / yang diindikasikan VHRI
yang mendapat jalur merah; 3.
Peningkatan pengawasan terhadap Kawasan Berikat yang core business-nya komoditi TPT, untuk mencegah / meminimalisir kemungkinan pemasukan illegal komoditi TPT dengan modus menghindari ketentuan lartas.dan/atau menghindari pengenaan pungutan impor.
4.
Pendampingan pemeriksaan fisik barang untuk importasi VHRI / yang diindikasikan VHRI yang mendapat jalur merah;
5.
Melakukan analisis atas PIB yang mempunyai kecenderungan salah dalam pemberitahuan
nilai pabean/ tarif dan segera menindaklanjuti dengan melakukan penelitian mendalam; 6.
Melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap kegiatan di PLB, diantaranya: a.
Melakukan analisis terhadap dokumen BC 1.6
b.
Melakukan penelitian yang mendalam terhadap BC 1.6 yg menggunakan fasilitas FTA
c.
Melakukan Retro Active Check terhadap FTA yang diragukan maupun secara random
d.
Meningkatkan pemeriksaan fisik melalui peningkatan persentase random
e.
Mengoptimalkan pemeriksaan sewaktu-waktu yang meliputi, menguji jenis barang
melalui pemeriksaan atau uji laboratorium, penelitian tarif dan/atau nilai pabean, serta pemenuhan pembatasan impor f.
Melakukan analisis atas PIB yang mempunyai kecenderungan salah dalam pemberitahuan nilai pabean/ tarif dan segera menindaklanjuti dengan melakukan penelitian mendalam
g.
Menyampaikan informasi ke Direktorat P2 atas importir-importir yang menurut penilaian seharusnya dilakukan pemeriksaan fisik namun masuk kategori importir yang
tidak dilakukan pemeriksaan fisik
8
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
h.
2017
Melakukan pemantauan atas perusahaan yang mendapat fasilitas TPB, KITE, fasilitas BKPM, dan fasilitas lain sehingga tidak digunakan sebagai sarana pelarian keuangan negara
i.
Melakukan uji eksistensi sehingga tidak terdapat pengusaha BKC yang tidak mempunyai pabrik
j.
Melakukan inventarisasi kapasitas produksi pabrik baik kapasitas mesin maupun tenaga kerja
k.
Melakukan pengawasan atas pelayanan pemesanan pita cukai serta melakukan pemeriksaan pembukuan, catatan perusahaan, dan pencacahan terutama berkaitan dengan produksi BKC
l.
Melakukan inventarisasi distributor/subdistributor, melakukan operasi pasar di daerah produksi dan TPE yang mempunyai resiko tinggi atas peredaran BKC serta melakukan
pengawasan terhadap jalur distribusi BKC m. Melakukan surveillance, monitoring terhadap pengusaha BKC HT serta operasi penindakan atas sindikat pita cukai palsu dan sindikat jual beli pita cukai ilegal untuk meminimalisasi peredaran dan penggunaan pita cukai ilegal n.
Secara berkesinambungan melakukan pemutakhiran profil pengusaha BKC
9
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
BAB I PENDAHULUAN
A.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat berdasarkan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :
a.
Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
b.
Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah ;
c.
Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
d.
Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
e.
Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f.
Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
g.
Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
h.
Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana
di bidang kepabeanan dan cukai;
10
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
i.
2017
Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
j.
Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
k.
Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
l.
Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
m.
Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasai
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Keuangan
dan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat terdiri dari Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Bidang Penindakan dan Penyidikan, Bidang
Kepatuhan Internal, serta 7 (tujuh) instansi vertikal di bawahnya yaitu : 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi 2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor 3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta 4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung 5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon 6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang
11
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JABAR
BAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN TU DAN KEUANGAN
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI
BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
SEKSI PEMERIKSAAN
SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS
SEKSI INTELIJEN
SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN
SEKSI KEBERATAN DAN BANDING
SEKSI BIMBINGAN KEPATUHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKSI PENINDAKAN
SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN
SEKSI NARKOTIKA DAN BARANG LARANGAN
SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
SEKSI PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DATA
BIDANG KEPATUHAN INTERNAL
SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN
SEKSI BANTUAN HUKUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
12
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
B.
PERAN STRATEGIS ORGANISASI
1.
Industri dan Perdagangan Dalam rangka usaha pemulihan perekonomian di Indonesia, pemerintah menjabarkan dalam
kebijakan perekonomian yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan industri dan perdagangan yang berorientasi ekspor. Dengan berkembangnya industri dan perdagangan, pada gilirannya akan membuka peluang bagi pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai dan pajak lainnya yang ditugaskan pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Di sisi lain, dalam rangka mengembangkan usahanya, industri dan perdagangan menuntut pengurangan intervensi birokrasi dalam aktivitasnya. Hal ini merupakan tantangan, khususnya bagi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat yang memiliki karakteristik pelaksanaan tugas dalam 2 (dua) dimensi yang simultan yaitu pelayanan dan pengawasan. Di bidang pelayanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat harus mampu memberdayakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan industri guna melancarkan arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, namun di sisi lain, DJBC harus mampu melakukan pengawasan dalam rangka mengamankan penerimaan negara, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum untuk mencegah masuk dan keluarnya barang secara ilegal termasuk barang larangan dan pembatasan. 2.
Karakteristik Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai DJBC sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat bertugas melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan serta melayani masyarakat, industri dan perdagangan, lebih spesifik lagi DJBC wajib melayani pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang jenis-jenisnya adalah sebagai berikut: 1) Importir; 2) Eksportir; 3) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK); 4) Perusahaan Pelayaran; 5) Perusahaan Kereta Api; 6) Pengusaha Barang Kena Cukai; 7) Pengusaha jasa pergudangan; 8) Pengusaha pabrikan dan pertambangan.
13
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
C.
2017
SUMBER DAYA ORGANISASI Jumlah Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2017 adalah
106 orang, dengan komposisi sebagai berikut : Tabel 2. Data Pegawai berdasarkan Jabatan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Pemeriksa Bea dan Cukai Madya Pemeriksa Bea dan Cukai Muda Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemeriksa Pelaksana Administrasi Jumlah
Jumlah 1 5 19 1 3 5 12 58 2 106
Tabel 3. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin No. 1. 2.
Jenis Kelamin Pria Wanita Jumlah
Jumlah 92 14 106
Tabel 4. Data Pegawai berdasarkan Golongan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Golongan / Pangkat II a / Pengatur Muda II b / Pengatur Muda Tingkat I II c / Pengatur II d / Pengatur Tingkat I III a / Penata Muda III b / Penata Muda Tingkat I III c / Penata III d / Penata Tingkat I IV a / Pembina IV b / Pembina Tingkat I IV c / Pembina Utama Muda Jumlah
Jumlah 13 16 11 10 8 11 3 20 9 4 1 106
14
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Tabel 5. Data Pegawai berdasarkan pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Diploma I (D1) Diploma III (D3) S1 S2 Jumlah
Jumlah 1 3 30 11 40 21 106
Sumber : Laporan Bagian Umum Kanwil DJBC Jawa Barat
D.
SISTEMATIKA LAPORAN Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut: A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; B.
Peran Strategis Organisasi;
C. Sumber Daya Organisasi; D. Sistematika Pelaporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two tahun 2017, sebagai berikut: A. Rencana Strategis Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan. B. Penetapan Perjanjian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan Peta Strategi DJBC tahun 2017 dan rincian Sasaran Strategis dan IKU sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2017.
15
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2017 yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi. B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2017
Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara realisasi IKU yang terdapat dalam Peta Strategi DJBC tahun 2017 dengan targetnya serta analisa atas ketercapaian atau ketidaktercapaian target. C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
Pada sub bab ini diuraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa
kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. D. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini disajikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan DJBC selama Tahun Anggaran 2017. 4. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
16
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017 BAB II
PERENCANAAN KINERJA A.
RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dimana diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 77/BC/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat Nomor
KEP- 46/WBC.08/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat Tahun 2015-2019, yang antara lain berisi Visi, Misi, Fungsi Utama, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP - 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di dunia. Visi ini
bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Dalam mencapai visi tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 3 Misi yaitu : 1.
Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2.
Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan
perdagangan illegal; 3.
Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.
17
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC, peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 1.
Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2.
Mewujudkan iklim usaha
dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik
impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. 3.
Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
4.
Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan
cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang andal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. 5.
Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.
6.
Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Rencana Strategis (RENSTRA) Kanwil DJBC Jawa Barat tahun 2015-2019 merupakan
penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA).
18
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Arah kebijakan dan strategi DJBC pada periode 2015-2019 untuk mewujudkan 6 (enam) fungsi utama DJBC adalah sebagai berikut: 1.
Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran (fungsi utama ke-1), antara lain: a. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (Authorized Economic Operator–AEO) dan
pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). b. Pemberian berbagai fasilitas fiskal seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. c. Pemberian fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung perekonomian
nasional. d. Pembangunan sistem informasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) antara lain sistem
informasi BC 2.3, BC 2.5, dan sebagainya. e. Perluasan implementasi aplikasi perijinan fasilitas pembebasan secara online. f. Pengembangan Gudang Berikat (GB) Logistic.
2.
Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor (fungsi utama ke-2), antara lain: a. Penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai; b. Penerapan sistem manajemen risiko yang handal; c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT; d. Profilling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK); e. Peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single
Window – INSW); f. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (Authorized Economic Operator–AEO); g. Pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); h. Penerapan Auto Gate System (AGS); i. Penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT); j. Penerapan Integrated Cargo Release (i-CaRe) System, dan Kawasan Pelayanan Pabean
Terpadu (KPPT); k. Pengimplementasian penyerahan dokumen pelengkap pabean (dokap) secara online; l. Percepatan penyelesaian dokap untuk importir jalur kuning dan jalur merah.
19
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
3.
2017
Strategi yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi (fungsi utama ke-3), dan melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan lainnya secara efektif dan efisien (fungsi utama
ke-4), serta pengawasan perbatasan dalam rangka mendukung fungsi community protection dan fungsi border management, antara lain: a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya di bidang pengawasan maritim dipandang dari aspek kepabeanan; b. Memperbaiki praktek manajemen pengawasan perbatasan dan kerjasama operasional dengan stakeholders lainnya;
c. Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang di perbatasan dengan stakeholders lainnya, khususnya karantina kesehatan dan barang; d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan Border Trade Agreement (BTA) yang mengatur perdagangan perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut; e. Mendirikan kawasan Pabean dengan layout sesuai standar kepabeanan internasional di entry point di perbatasan;
f. Mengembangkan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dalam kerangka kawasan pabean yang di dalamnya juga disediakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) bagi pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor; g. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pengawasan di kantor perbatasan; h. Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai di kantor-kantor perbatasan, seperti x-
ray, anjing pelacak, listrik, dll;
20
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
i. Peningkatan kapasitas peralatan surveillance diantaranya Hi-Co Scan Container (program quick wins); j. Memperbaiki praktik manajemen pengawasan pelintas batas, misalnya dengan penggunaan manifes penumpang dari perusahaan bisa untuk mengidentifikasi potensi penyelundupan oleh pelintas batas;
k. Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC; l. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan laut terpadu (multi alat, multi peran) yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli; m. Penataulangan lokasi basis armada patroli laut guna mengoptimalkan operasional pengawasan oleh kapal patroli di sektor-sektor yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan/pelanggaran kepabeanan tinggi;
n. Pembangunan kapal patroli interceptor (speedboat) sebanyak 68 unit selama 5 tahun (program lanjutan); o. Pembangunan dermaga kapal patroli serta tempat pengisian bahan bakar untuk kapal patroli di KPPBC yang berbatasan dengan laut guna mendukung patroli dan operasi pengawasan laut; p. Penyempurnaan hirarki basis armada laut dan rantai komando untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan
bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritim; q. Optimalisasi pengawasan melalui Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dan penggunaan Monitoring CCTV System; r. Peningkatan pengawasan terhadap ekspor barang terkena Bea Keluar (BK) dengan modus antar pulau. s. Penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
t. Kegiatan intelijen dan audit.
21
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
4.
2017
Strategi yang dilakukan untuk membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan (fungsi utama ke5), antara lain:
a. Peningkatan pengawasan administrasi pencatatan, pembukuan, dan analisis dokumen cukai oleh KPPBC; b. Peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai antara lain melalui eksistensi pabrik dan tempat penyimpanan BKC, analisa kewajaran pemesanan pita cukai, dan lain sebagainya; c. Peningkatan pengawasan BKC di pasaran dan jalur distribusi BKC khususnya di daerah resiko tinggi pelanggaran cukai;
d. Peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan; e. Peningkatan pengawasan BKC eks-Free Trade Zone (FTZ); f. Pemanfaatan teknologi informasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi. 5.
Strategi yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional (fungsi utama ke-6), antara lain:
a. Penguatan kerangka hukum (legal framework) melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profilling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window–INSW); d. Implementasi pertukaran data, joint assessment, joint analysis, joint enforcement, joint
audit serta joint collection antara DJBC dengan DJP;
22
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
e. Peningkatan kualitas pemeriksaan nilai pabean (harga); f. Pembuatan database klasifikasi barang; g. Penguatan fungsi laboratorium DJBC untuk melakukan identifikasi barang; h. Ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai; i. Evaluasi kebijakan tarif cukai;
j. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan dan Cukai; k. Peningkatan penerimaan dari sisi audit dan penagihan piutang. Selain strategi untuk mewujudkan fungsi utama tersebut di atas, untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah merumuskan strategi antisipatif sebagai berikut: 1.
Penguatan Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;
2.
Penyelarasan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, evaluasi Kantor Modern, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran berbasis kinerja, transformasi kelembagaan sesuai dengan blueprint yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025;
3.
Penyelarasan sarana dan prasarana berbasis manajemen aset yang diselaraskan dengan Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (KPJM).
4.
Perbaikan sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic Authorized Economic Operator (AEO), pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Pemeriksaan
23
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT). 5.
Di bidang TIK, peran TIK DJBC diharapkan tidak hanya sebagai alat bantu (supporting) tetapi mampu mendorong organisasi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan
tepat guna dengan bantuan kemampuan TIK. Dalam rangka meningkatkan kemampuan TIK, DJBC memberikan perhatian yang lebih pada pengembangan TIK yaitu dengan investasi infrastruktur TIK, pembenahan tata kelola dan pengembangan kapasitas SDM yang dituangkan dalam perencanaan pengembangan TIK jangka pendek (IT PLAN) dan perencanaan pengembangan TIK jangka panjang (IT Blueprint). Pembenahan tata kelola (IT Governance) menjadi fokus perhatian pada kebijakan TIK DJBC tahun 2015 s.d. 2019 hal ini selaras dengan kebijakan di Kementerian Keuangan untuk infrastruktur TIK akan dikelola
oleh Unit TIK Pusat Kementerian keuangan sedangkan pengelolaan proses bisnis pada masing-masing unit Eselon I termasuk DJBC. Dengan tata kelola TIK yang lebih baik diharapkan kualitas layanan semakin meningkat dan mampu memnuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat pengguna jasa secara luas. Selain itu, untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan bagi DJBC dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019 melalui penerapan strategi-strategi sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan beberapa sasaran strategis dengan strategi pencapaiannya sebagai
berikut : 1.
Sasaran strategis peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem logistik Nasional (Sislognas). Strategi yang dilakukan mempercepat waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time).
2.
Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka pengamanan keuangan negara, serta melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional.
Strategi yang dilakukan melaksanakan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
24
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
3.
2017
Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi di bidang kepabeanan dan cukai. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kepuasan pengguna layanan DJBC, yang diukur melalui survei yang dilaksanakan oleh lembaga independen.
4.
Sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi di bidang kepabeanan dan cukai. Strategi yang dilakukan adalah:
5.
a.
Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
b.
Mengefektifkan penagihan piutang bea dan cukai.
Sasaran strategi analisis perumusan kebijakan yang optimal di bidang kepabeanan dan cukai. Strategi yang dilakukan adalah:
6.
a.
Melakukan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional;
b.
Melakukan kajian di bidang kepabeanan dan cukai.
Sasaran strategi peningkatan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai.
Strategi yang dilakukan adalah merealisasikan janji layanan unggulan atas pelayanan kepabeanan dan cukai. 7.
Sasaran strategi edukasi dan komunikasi yang efektif. Strategi yang dilakukan adalah melaksanakan edukasi dan komunikasi yang efektif.
8.
Sasaran strategi peningkatan efektivitas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Strategi yang dilakukan adalah:
9.
a.
Menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai;
b.
Melaksanakan Joint Audit dengan Direktorat Jenderal Pajak;
c.
Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai.
Sasaran strategi pengendalian mutu yang optimal. Strategi yang dilakukan adalah: a.
Melaksanakan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal yang efektif;
b.
Meningkatkan efektivitas hit rate importasi jalur merah.
25
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
10.
2017
Sasaran strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Strategi yang dilakukan adalah mewujudkan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan.
11.
Sasaran strategi organisasi yang kondusif. Strategi yang dilakukan adalah:
12.
a.
Mewujudkan organisasi yang sehat;
b.
Mengimplementasikan inisiatif transformasi kelembagaan.
Sasaran strategi sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Strategi yang dilakukan adalah melaksanakan tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai.
13.
Sasaran strategi pelaksanaan anggaran yang optimal. Strategi yang dilakukan adalah penyerapan anggaran dan output belanja yang optimal.
B.
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Perjanjian Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis ( SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC telah sejalan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja
26
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Peta Strategi terdiri dari sejumlah SS yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif merupakan cara pandang yang digunakan dalam BSC untuk mengelola kinerja organisasi. Sesuai dengan perspektif dalam BSC Kemenkeu, terdapat 4 perspektif pada DJBC yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective.
Gambar 3. Peta Strategis Kemenkeu Two
Dalam Peta Strategis Kemenkeu Two terdapat 12 Sasaran Strategis, yaitu Penegakan hukum yang effektif, penerimaan Negara di sector kepabeanan dan cukai yang optimal, kepuasan pengguna layanan yang itnggi, kepatuhan pengguna layanan yang tinggi, analisis perumusan kebijakan yang optimal, peningkatan layanan prima, komunikasi dan edukasiyang effektif, peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai pengendalian mutu yang optimal, SDM yang kompetitif, Organisasi yang kondusif, Pengelolaan anggaran yang optimal.
27
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Tabel 6. Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Sasaran Program/ Kegiatan
No. 1
Penegakan hukum yang efektif
Indikator Kinerja 1a-N
1b-N
2
Target
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
60%
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal
70%
Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
2a-CP
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
3a-N
4
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
4a-N
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
5
Analisis perumusan kebijakan yang optimal
5a-N
Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
6
Peningkatan pelayanan prima
6a-CP
Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai
100%
6b-N
Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan
100%
3
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
100%
Indeks kepuasan pengguna jasa
4.08 (skala 5) 90% 3 (skala 4)
7
Komunikasi dan edukasi yang efektif
7a-N
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
80 (skala 100)
8
Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai
8a-CP
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
80%
8b-N
Persentase efektivitas patroli laut
70%
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
85%
9
Pengendalian mutu yang 9a-N optimal
28
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
No.
2017
Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja 9b-N
Target
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional
72%
9c-N
Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko
90%
10
SDM yang kompetitif
10a-N
Indeks efektivitas kegiatan P2KP
80 (skala 100)
11
Organisasi yang kondusif
11a-N
Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi
90%
12
Pengelolaan anggaran yang optimal
12a-N
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
95%
29
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pada sub bab ini akan disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun 2017, yang memuat : 1.
Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu) Pada tahun 2017 Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mempunyai 18 IKU dengan perincian 17 IKU berwarna hijau dan 1 IKU berwarna kuning seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Rincian Status Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun Anggaran 2017
1 IKU 6%
17 IKU Berstatus Hijau 1 IKU berstatus Kuning 0 IKU berstatus Merah 17 IKU 94%
0 IKU berstatus Abu-Abu
30
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2.
2017
Tabel capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat sesuai dengan NKO Tahun 2017. Capaian Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7. Capaian Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Kode SS/IKU 1
Tahun 2017 SS dan IKU Target
Realisasi
%
Penegakan hukum yang efektif
1a-N
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
65%
100%
120%
1b-N
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal
70%
94.36%
120%
100%
99.97%
99.97%
4.08 (skala 5)
4.54
111.27%
90%
94.75%
105.28%
3 (skala 4)
3
100%
2 2a-CP 3 3a-N 4 4a-N 5 5a-N 6
Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai Kepuasan pengguna layanan yang tinggi Indeks kepuasan pengguna jasa Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan Analisis perumusan kebijakan yang optimal Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai Peningkatan pelayanan prima
6a-CP
Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai
100%
120%
120%
6b-N
Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan
100%
105.17%
105.17%
31
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
Kode SS/IKU 7
2017
Tahun 2017 SS dan IKU Target
Realisasi
%
80 (skala 100)
83.80
104.75%
Edukasi dan komunikasi yang efektif
7a-N 8
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
8a-CP
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
83%
99.13%
120%
8b-N
Persentase efektivitas patroli laut
70%
70%
100%
8c-N
Indeks ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA)
3.25
4.2
120%
9
Pengendalian mutu yang optimal
9a-N
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
85%
100%
117.65%
9b-N
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional
72%
92%
120%
9c-N
Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko
90%
100%
111.11%
93.45
116.82%
90%
100%
111.11%
95%
100.17%
105.44%
10 10a-N 11 11a-N 12 12a-N
SDM yang kompetitif 80
Indeks efektivitas kegiatan P2KP
(skala 100)
Organisasi yang kondusif Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Pengelolaan anggaran yang optimal Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
32
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
B.
2017
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
SS. 1 Penegakan Hukum yang Efektif Definisi penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal). Sedangkan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan untuk menjamin penegakan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan, yang salah satunya diukur berdasarkan indikator waktu penyelesaian. 1a-N Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) bertujuan untuk mengukur kinerja waktu penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21). Iku ini merupakan IKU Non Cascading, yang memiliki tingkat kendali low dan tingkat validitas proxy, aspek target yang diukur pada IKU ini adalah kunatitas (output). Unit penanggung jawab IKU adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2). Formula IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21), adalah sebagai berikut :
Σ Berkas perkara yang berstatus P21 x 100% ∑ SPDP - ∑SP3 - ∑ SPDP yang dikembalikan
Realisasi IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) sampai dengan akhir tahun adalah 100% dari target yang ditetapkan 65%, sehingga apabila dibandingkan dengan target IKU maka tercapai 120% dengan status “Hijau”.
33
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Kendala dalam pelaksanaan IKU ini adalah lemahnya kemampuan administrasi penyidikan dan jumlah pegawai yang dapat mendukung tugas PPNS dan memiliki kompetensi dalam bidang penyidikan sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penyusunan berkas perkara yang sangat menentukan proses hukum selanjutnya dan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan di persidangan. Kebutuhan administrasi penyidikan yang lengkap, teratur, terstruktur, dan sistematis mutlak diperlukan, agar proses penyidikan dan pemberkasan dapat terlaksana secara optimal. 1b-N Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan IKU ini adalah dengan melakukan Operasi Pasar. Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal ditetapkan pada periode awal tahun dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP). Penindakan Hasil Operasi Pasar BKC HT yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan operasi pasar BKC sebagai berikut : pengenaan sanksi administrasi berupa denda, penyidikan, penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik negara (BMN), rekomendasi audit, rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai, pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC, pelimpahan ke instansi lain, dan informasi intelijen.
34
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Formula IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal : Σ Realisasi Operasi Pasar BKC
Σ Operasi Pasar yang menghasilkan penindakan x 40%+
Σ Rencana Operasi Pasar BKC
Σ SBP Operasi Pasar yang ditindaklanjuti x 40%+
Σ Realisasi Operasi Pasar BKC
x 20% Σ SBP operasi Pasar BKC
Maraknya peredaran BKC Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai/polos, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dilekati pita cukai bukan peruntukannya merupakan kendalakendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini. Melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pengkoordinasian kegiatan operasi pasar BKC Hasil Tembakau. SS. 2 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P 2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai IKU persentase realisasi penerimaan bea dan cukai bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya. Formula IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal : Jumlah akumulasi target penerimaan Bea dan Cukai s.d bulan berjalan x100% Target penerimaan Bea dan Cukai selama 1 tahun Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Jawa Barat pada T.A 2017 adalah sebesar Rp 26,994 Triliun atau 99,97 % dari Target sebesar Rp 27,001 Triliun. Kinerja penerimaan per hari kerja Kanwil DJBC Jawa Barat adalah Rp 4,6 Milyar.
35
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Tabel 8. Realisasi Penerimaan Tahun 2017
JENIS BM CUKAI HT EA MMEA CUKAI LAIN TOTAL
TARGET NILAI BRUTO RESTITUSI NILAI NETTO 891,668,870,000 939,902,858,446 18,892,249,856 921,010,608,590 26,110,085,280,000 26,092,945,021,527 19,190,108,000 26,073,754,913,527 25,225,272,780,000 25,226,545,310,350 - 25,226,545,310,350 26,620,000,000 28,418,830,880 28,418,830,880 858,192,500,000 814,701,218,000 814,701,218,000 23,279,662,297 19,190,108,000 4,089,554,297 27,001,754,150,000 27,032,847,879,973 38,082,357,856 26,994,765,522,117
SURPLUS/(DEFISIT) 29,341,738,590 - 36,330,366,473 1,272,530,350 1,798,830,880 - 43,491,282,000 4,089,554,297 - 6,988,627,883
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 9. Target Penerimaan 2017 (dalam jutaan rupiah) NO
NAMA KPPBC
BEA MASUK TARGET
1 BANDUNG 2 BOGOR 3 BEKASI 4 PURWAKARTA 5 CIREBON 6 TASIKMALAYA 7 CIKARANG JUMLAH
138,395.75 38,300.00 162,334.79 111,435.63 700.00 12.00 440,490.70 891,668.87
%
C U K A I HASIL TEMBAKAU TARGET
%
EA TARGET
TOTAL CUKAI
MMEA %
TARGET
%
TARGET
%
15.52% 7,804.36 0.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,804.36 0.03% 4.30% 283.93 0.00% 4,700.00 17.66% 119,000.00 13.87% 123,983.93 0.47% 18.21% 0.00 0.00% 21,620.00 81.22% 739,192.50 86.13% 760,812.50 2.91% 12.50% 25,011,842.88 99.15% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 25,011,842.88 95.79% 0.08% 200,003.26 0.79% 300.00 1.13% 0.00 0.00% 200,303.26 0.77% 0.00% 5,338.35 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5,338.35 0.02% 49.40% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 100.00% 25,225,272.78 100.00% 26,620.00 100.00% 858,192.50 100.00% 26,110,085.28 100.00%
TOTAL TARGET
%
146,200.10 0.54% 162,283.93 0.60% 923,147.29 3.42% 25,123,278.51 93.04% 201,003.26 0.74% 5,350.35 0.02% 440,490.70 1.63% 27,001,754.15 100.00%
Tabel 10. Realisasi Penerimaan Tahun 2017 BEA MASUK NO
NAMA KPPBC
BANDUNG BOGOR BEKASI PURWAKARTA CIREBON TASIKMALAYA CIKARANG TOTAL
TOTAL CUKAI
103,14% 7.919,72 106,76% 303,93 112,09% 0,00 107,77% 25.004.908,71 -1075,90% 207.994,26 292,54% 5.418,69 100,53% 0,00
0,00 0,00 5.201,70 122.201,03 22.415,33 673.310,08 0,00 0,00 801,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL % PENDAPATA REALISASI N CUKAI REALISASI % LAINNYA 657,56 8.577,28 109,90% 151.324,34 103,50% 474,90 128.181,57 103,39% 169.071,04 104,18% 6.463,77 702.189,18 92,29% 884.152,66 95,78% 15.643,38 25.020.552,09 100,03% 25.140.651,66 100,07% 30,65 208.826,71 104,26% 201.295,45 100,15% 9,40 5.428,09 101,68% 5.463,19 102,11% 0,00 0,00 0,00% 442.807,18 100,53%
27.001.754,15 921.010,61 103,29% 25.226.545,31
28.418,83 795.511,11
23.279,66 26.073.754,91 99,86% 26.994.765,52 99,97%
TARGET APBN-P REALISASI
1 2 3 4 5 6 7
CUKAI
146.200,10 162.283,93 923.147,29 25.123.278,51 201.003,26 5.350,35 440.490,70
142.747,07 40.889,47 181.963,49 120.099,57 -7.531,27 35,10 442.807,18
%
HT
EA
MMEA
36
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Capaian target penerimaan bea masuk dan cukai tahun anggaran 2017 yang hanya mencapai 99,97% menyebabkan IKU ini berstatus “Kuning�. Penerimaan bea masuk dan cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dibandingkan tahun anggaran 2016, penerimaan bea masuk dan cukai meningkat lebih dari Rp. 265 Milyar atau tumbuh sebesar 6,15%,. Peningkatan penerimaan Bea Masuk dan Cukai dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 11. Penerimaan Bea Masuk dan Cukai 5 (lima) tahun terakhir No
Tahun
Target
Realisasi
1 2 3 4 5
2013 2014 2015 2016 2017
16.641.889,32 20.309.588,48 25.044.010,90 27.266.521,13 27.001.754,15
17.631.868,43 20.497.705,39 24.712.571,12 25.582.493,57 26.994.765,522
Prosentase (%) 105,95 100,93 98,68 93,82 99,97
Gambar 4. Grafik Realisasi Penerimaan Lima Tahun Terakhir
30.000.000,00
REALISASI PENERIMAAN KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT
25.000.000,00
DALAM JUTAAN RUPIAH
20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2013
2014
2015
2016
2017
Target
16.641.889,32
20.309.588,48
25.044.010,90
27.266.521,13
27.001.754,15
Realisasi
17.631.868,43
20.497.705,39
24.712.571,12 25.582.493,57 TAHUN ANGGARAN
26.994.765,52
37
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
SS.3 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa. 3a-N Indeks kepuasan pengguna jasa Tujuan IKU ini untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan DJBC. Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing Kantor Wilayah/KPU BC. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indeks kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat berdasarkan surat dari Direktur Kepatuhan Internal nomor : S435/BC.08/2017 tanggal 19 Oktober 2017 memperoleh nilai 4,54 dari skala 5 termasuk dalam kategori Sangat Puas. Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat adalah sebesar 4.54 (skala 5) atau Sangat Puas, dari target yang ditetapkan 4.08 atau tercapai 111.27% bersatus “Hijau�. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, IKU di atas mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, capaian IKU mencapai 4,25 dari skala 5 termasuk dalam kategori Sangat Puas. Untuk indeks kepuasan pengguna jasa pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dapat disampaikan sebagai berikut: Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun 2017 No. Nama KPPBC Indeks Kategori 1. KPPBC TMP A Bekasi 4,50 Sangat Puas 2. KPPBC TMP A Bogor 4,84 Sangat Puas 3. KPPBC TMP A Purwakarta 4,46 Sangat Puas 4. KPPBC TMP A Bandung 4,58 Sangat Puas 5. KPPBC TMP Cikarang 4,08 Puas 6. KPPBC TMP C Cirebon 4,73 Sangat Puas 7. KPPBC Tipe Pratama Tasikmalaya 4,53 Sangat Puas Sumber : Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2017 (Direktorat KI)
38
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
SS4 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai. 4a-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan Tujuan IKU untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai. Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan, sampai dengan akhir tahuun tercapai 94.75%, sehingga apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, IKU ini tercapai 105,28%, status “Hijau�. Data Piutang T.A. 2017 a. b. c. d. e.
Saldo awal Bulan Desember Koreksi atas saldo awal Desmeber 2017 Piutang baru yang terbit pada periode 1 Desember s.d. 31 Desember 2017 Mutasi Piutang periode 1 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017 Outstanding piutang sampai dengan 31 Desember 2017 DOKUMEN SUMBER TERBIT AWAL PIUTANG Rincian Piutang Terbit Impor PIB Pembayaran Berkala PIBK PJT Vooruitslag Rush Handling SPTNP SPKTNP SPP SPSA KEP Keberatan Impor Ekspor PEB Surat Tagihan SPPBK SPKPBK KEP Keberatan Ekspor Cukai CK-1 CK-1A CK-5 STCK-1 SPPBP SPPSA KEP Keberatan Cukai TOTAL
Rp Rp Rp Rp Rp
4,951,571,111,611 1,635,139,000 3,868,778,214,225 8,707,147,044,922 114,837,419,914 NILAI PIUTANG
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
665,967,000 105,000,000 -
Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,865,543,040,400 125,184,200 11,467,625 3,868,778,214,225
39
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Rincian Mutasi Piutang DOKUMEN SUMBER MUTASI PIUTANG Surat keputusan keberatan Putusan Pengadilan Pajak Surat keputusan penundaan Surat Teguran Surat Peringatan Surat Paksa SP3DRI Surat Penetapan Cukai (STCK-1) Surat Teguran Cukai (STCK-2) Surat Penyerahan Penagihan PPN (STCK-3) CK-2 (Kompensasi) CK-3 (Kompensasi) Kompensasi PPN SPKPC SSPCP Piutang Terbit periode pelaporan SSPCP Piutang Terbit periode sebelumnya Surat Pembatalan Surat keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk TOTAL
NILAI MUTASI Rp (16,523,106,000) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp (133,105,000) Rp 400,000 Rp Rp (138,180,000) Rp (24,177,600) Rp Rp Rp (3,867,282,109,625) Rp (4,823,046,766,697) Rp Rp Rp (8,707,147,044,922)
1. KLASIFIKASI PIUTANG Nilai outstanding piutang per tanggal 31 Desember 2017 dapat diklasifikasikan berdasarkan: a. Dokumen Sumber: DOKUMEN SUMBER TERBIT AWAL PIUTANG PIB dengan pembayaran berkala PIBK PJT Dokumen pelengkap pabean untuk Vooruitslag Dokumen pelengkap pabean untuk Rush Handling SPKPBM SPTNP SPKTNP SPP SPSA KEP Keberatan Impor PEB dengan Penundaan Surat Tagihan SPPBK SPKPBK KEP Keberatan Ekspor CK-1 CK-1A CK-5 STCK-1 SPPBP SPPSA KEP Keberatan Cukai TOTAL
NILAI PIUTANG Rp Rp Rp Rp Rp 62,217,075,684 Rp 1,230,196,250 Rp 5,816,791,000 Rp 70,467,085,869 Rp 376,900,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4,853,267,418,600 Rp Rp Rp 80,000,000 Rp 176,020,800 Rp Rp Rp 4,993,631,488,203
40
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
b. Umur: URAIAN
NILAI PIUTANG Rp 4,893,829,591,719 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4,893,829,591,719 Rp 8,350,835,600 Rp 786,000 Rp Rp 5,937,828,000 Rp Rp Rp 2,412,221,600 Rp 31,538,200 Rp 31,538,200 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 91,419,522,684 Rp Rp Rp 55,344,530,580 Rp Rp Rp 36,074,992,104 Rp 4,993,631,488,203
URAIAN Belum jatuh tempo/Keberatan/Banding s.d Surat Teguran/Surat Peringatan/STCK-2 Surat Paksa Surat Sita Lainnya TOTAL
NILAI PIUTANG Rp 4,850,957,909,850 Rp Rp 41,195,676,734 Rp 43,660,387,317 Rp 57,817,514,302 Rp 4,993,631,488,203
0 sampai dengan 1 tahun: Dilimpahkan ke KPKNL WP tidak ditemukan WP Pailit Jaminan Tunai Jaminan Bank Lainnya/Belum Jatuh Tempo 1 sampai dengan 2 tahun: Dilimpahkan ke KPKNL WP tidak ditemukan WP Pailit Jaminan Tunai Jaminan Bank Lainnya 2 sampai dengan 3 tahun: Dilimpahkan ke KPKNL WP tidak ditemukan WP Pailit Jaminan Tunai Jaminan Bank Lainnya Lebih dari 3 tahun: Dilimpahkan ke KPKNL WP tidak ditemukan WP Pailit Jaminan Tunai Jaminan Bank Lainnya TOTAL c. Status Penagihan:
d. Status Keberatan/Banding: URAIAN
NILAI PIUTANG Rp 22,768,000 Rp Rp 4,993,608,720,203 Rp 4,993,631,488,203
URAIAN
NILAI PIUTANG Rp 61,282,358,580 Rp 4,932,349,129,623 Rp 4,993,631,488,203
Aju Keberatan Aju Banding Tidak mengajukan permohonan TOTAL e. Status Importir/Pengusaha: Pailit Tidak Pailit TOTAL
41
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
2. PENYISIHAN PIUTANG Nilai penyisihan piutang per tanggal 30 Oktober 2017 dapat digolongkan sebagai berikut : KUALITAS PIUTANG Kualitas piutang lancer Kualitas piutang kurang lancer Kualitas piutang diragukan Kualitas piutang macet
NILAI PENYISIHAN Rp 22,612,875 Rp 1,292,517,003 Rp Rp 97,389,674,884
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, IKU di atas mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 capaian IKU penyelesaian piutang adalah 93,52% dan pada tahun 2016 capaian IKU penyelesaian piutang sebesar 94,76%. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah : 1.
Peraturan Dirjen Nomor PER-58/BC/2011 jo P-47/BC/2010;
2.
Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa dari KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat terhadap piutang yang berstatus kurang lancar, diragukan dan macet;
3.
Ketaatan pengguna jasa dalam menyelesaikan piutang, baik piutang outstanding maupun piutang yang terbit di tahun 2017.
SS.5 Analisis perumusan kebijakan yang optimal Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (continously improvement), maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, salah satunya adalah melalui analisis perumusan kebijakan yang optimal. Rumusan kebijakan adalah hasil dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 5a-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai Tujuan IKU untuk mendorong penyelesaian kajian kepabeanan dan cukai secara efektif’ IKU ini berstatus “Hijau�, dari target 3 (skala 4), tercapai 3 atau 100%. Indeks penyelesaian kajian menggunakan skala 4 yang diukur berdasarkan tahapan penyelesaian rumusan tersebut dengan perhitungan sebagai berikut : 1
= jika kajian telah dibuat dalam bentuk draf lengkap sesuai dengan sistematika penulisan
2
= jika kajian telah disampaikan kepada unit teknis terkait
42
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
3
2017
= jika kajian telah dipresentasikan kepada unit teknis terkait atau di forum formal (missal : rapat Kemenkeu-One/Two/rapat staf inti, dan lain-lain)
4
= jika unit teknis terkait telah menyatakan bahwa kajian feasible (sebagai bahan masukan perumusan/penyempurnaan kebijakan)
Pada tahun 2015 dan 2016, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dapat menyelesaikan 1 (satu) kajian dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kajian, sehingga capaian kinerja IKU sebesar 100%. SS.6 Peningkatan pelayanan prima Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan (customer) dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan (customer) bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan (customer) dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan. 6a-CP Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) layanan unggulan. IKU ini tercapai 120% dari target yang ditetapkan 100% sehingga berstatus “Hijau”. Untuk tahun 2016 dan tahun sebelumnya, IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai tidak dimasukkan ke dalam Kontrak Kinerja maka daripada itu tidak ada pembanding realisasi maupun capaian IKU dengan tahun sebelumnya. 6b-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang fasilitas kepabeanan kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan standar waktu janji layanan yang telah ditetapkan. IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan tercapai 120% dari target 100% sehingga berstatus “Hijau”. Realisasi IKU pada tahun 2017 meningkat jauh lebih signifikan dibandingkan realisasi IKU pada tahun 2016 yang mencapai realisasi sebesar 97,795% dan apabila dibandingkan capaian IKU tahun 2015 tetap mengalami kenaikan, realisasi IKU pada tahun 2015 sebesar 100%.
43
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
SS.7 Edukasi dan komunikasi yang efektif Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. 7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan DJBC yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop
dan
menjadi
umpan
balik
dalam
mengukur
tingkat
efektivitas
pelatihan/sosialisasi/workshop. Target IKU ini adalah sebesar 80 (skala 100), tercapai 83.80 atau 104,75% dari target yang ditetapkan sehingga berstatus “Hijau”. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 84,105 sedangkan target IKU sebesar 79, sehingga indeks capaian IKU sebesar 106,46% dan pencapaian tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 80,52 sedangkan target IKU sebesar 78, sehingga indeks capaian IKU sebesar 103,23%. Terjadi penurunan capaian IKU maupun realisasi pada tahun 2017 dengan tahun sebelumnya.
SS.8 Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.
8a-CP Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai Dari target yang ditetapkan sebesar 83% tercapai 99,13% atau 120% dari target, sehingga berstatus “Hijau”. Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut : 44
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
1.
2017
Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Perdirjen Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa : a. pengenaan sanksi andministrasi berupa denda, b. penyidikan, c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), d. pemblokiran, e. rekomendasi audit, f. reekspor, g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai, h. pelimpahan ke Instansi terkait;
2.
Pembekuan NPPBKC;
3.
Pencabutan NPPBKC;
4.
Pemusnahan Barang Kena Cukai;
5.
Pembatalan Ekspor;
6.
Penyerahan Izin dari Instansi Terkait;
7.
Perubahan Pos Tarif. Untuk realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan akan tetapi untuk capaian kinerjanya tetap
sama apabila dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Realisasi IKU pada tahun 2016 adalah 100,00% sedangkan target IKU sebesar 80%, sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 120,00% dan capaian tahun2015 tercapai 94,20% dari target 80%, atau dari 621 temuan pelanggaran, terdapat 585 pelanggaran yang ditindaklanjuti.
8b-N Persentase efektivitas patroli laut IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan patroli darat dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien, serta mengukur optimalisasi pemanfaatan kapal patroli dan pelaksanaan patroli laut dalam mendukung tugas pengawasan. Unit penanggung jawab IKU ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) dan KPPBC TMP C Cirebon
45
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Persentase Pelaksanaan Patroli Laut merupakan ukuran kinerja atas kegiatan patroli laut yang diukur dari 2 aspek: Aspek Pelaksanaan patroli laut yang dilaksanakan (Bobot 70%) dan Aspek Efektivitas pelaksanaannya (Bobot 30%). Persentase Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan penindakan adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dengan jumlah pelaksanaan patroli laut. Sampai dengan akhir tahun IKU ini tercapai 70% dari target yang ditetapkan 70% sehingga realiasainya mencapai 100%, berstatus “Hijau�. Dibandingkan dengan pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu target IKU sebesar 70% sedangkan realisasinya sebesar 75%, sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 107,14%. IKU ini merupakan penyempurnaan IKU tahun 2015 yaitu persentase utilisasi kapal patroli yang merupakan perbandingan antara jumlah pemanfaatan sarana operasi kapal patroli dengan rencana pemanfaatan sarana operasi kapal patroli yang laik laut selama satu bulan. Pada Tahun 2015 jumlah SPB yang diterbitkan sebanyak 7 SPB dari SPB yang direncanakan sebanyak 7 SPB. Sehingga realisasi IKU tahun 2015 adalah sebesar 100% sedangkan target IKU sebesar 70%, dengan demikian indeks capaian kinerjanya sebesar 120%. 8c-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) IKU ini untuk mengukur waktu penyelesaian LHA di Kantor Wilayah. Dari target IKU sebesar 3.25 (skala 5) tercapai 4.2 (Tepat Waktu) atau 120% dari target yang ditetapkan atau bersatus “Hijau�. Untuk tahun 2016 dan tahun sebelumnya, IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian LHA tidak dimasukkan ke dalam Kontrak Kinerja maka daripada itu tidak ada pembanding realisasi maupun capaian IKU dengan tahun sebelumnya. SS.9 Pengendalian mutu yang optimal Pengendalian Mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Untuk mengukur efektifitas kegiatan PKPT, evaluasi pengelolaan IKU, dan penangangan pengaduan dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan DJBC, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra DJBC di masyarakat. Dari target yang ditetapkan
46
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
sebesar 85% terealisasi sebesar 100% atau 117,65% dari target yang ditetapkan, sehingga bersatus “Hijau�. Dibanding dengan tahun 2015 dan tahun 2016 realisasi IKU persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal tidak mengalami perubahan sebesar 100% sedangkan target IKU sebesar 85% sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 117,65%. Pada tahun 2015 realisasi IKU persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal sebesar 100% sedangkan target IKU sebesar 70% sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 120%. 9b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi APF secara optimal. Dari target yang ditetapkan 72% tercapai 92% atau tercapai 120% sehingga berstatus “Hijau�. Realisasi IKU Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi IKU pada tahun 2016 sebesar 91,08% dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015, dimana realisasi IKU pada tahun 2015 sebesar 94,14% sedangkan target IKU sebesar 60%, sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 120% . 9c-N Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko (UPR). Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan teratur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi. Penanganan (mitigasi) risiko mencakup identifikasi sejumlah opsi yang mungkin untuk menangani risiko, evaluasi opsi tersebut, persiapan rencana penanganan dan implementasi penanganan risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing UPR untuk dijalankan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
47
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Untuk memantau pelaksanaan rencana mitigasi yang telah ditetapkan, dibuat Kertas Kerja Realisasi Mitigasi Risiko yang Dijalankan yang dibuat di akhir periode (di awal periode berikutnya) yang mencakup informasi sebagai berikut: 1.
Risiko;
2.
Rincian rencana penanganan risiko;
3.
Ukuran kinerja;
4.
Target kinerja (target kinerja diharuskan per mitigasi risiko bukan per risiko);
5.
Risiko residual yang diharapkan setelah penanganan;
6.
Jadwal implementasi;
7.
Realisasi penanganan/mitigasi;
8.
Penanggung jawab;
9.
Persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja; dan
10.
Persentase mitigasi risiko yang dijalankan. Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk
tiap risiko, dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%). Realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja : Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan / Jumlah target kinerja yang direncanakan x 100% IKU ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan penanganan risiko dalam rangka menurunkan level risiko agar berada dalam selera risiko. Dari target yang ditetapkan 90% tercapai 100% dari target yang ditetapkan atau berstatus “Hijau�. Dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 mengalami penurunan, realisasi IKU pada tahun 2016 sebesar 111,11% sedangkan target IKU sebesar 90% sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 120,00%. Pada tahun 2016 mitigasi risiko yang selesai dijalankan sebanyak 22 kegiatan sedangkan mitigasi risiko yang direncanakan sebanyak 18 kegiatan. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2016.
SS.10 SDM yang kompetitif SDM yang kompetitif adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan
48
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. 10a-N Indeks efektivitas kegiatan P2KP IKU ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC. Dari target yang ditetapkan sebesar 80 (skala 100) tercapai 93.45 atau Sangat Efektif, status IKU ini adalah “Hijau�. Realisasi IKU tahun 2017 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Realisasi IKU pada tahun 2016 adalah 88,61. Apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2015, IKU ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 realisasi IKU adalah 87,035 sedangkan target IKU yang ditetapkan sebesar 80, sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 108,79%. SS.11 Organisasi yang kondusif Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubunganhubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik. 11a-N Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi IKU ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala. Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.
49
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
DKO diselenggarakan sesuai fokus materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi : a. Persiapan DKO - Menyusun Laporan Capaian Kinerja (LCK); - Mengidentifikasi fokus tema dan menyusun Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK); - Mendistribusikan KADK dan menyediakan bahan dialog; b. Pelaksanaan DKO - Overview Capaian Kinerja; - Reviu Kinerja Tematik; - Menetapkan Rencana Aksi; - Penilaian efektivitas DKO; c. Tindak Lanjut - Menyusun dan mengomunikasikan rencana aksi; - Melaksanakan rencana aksi dan menyusun laporan; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Formula yang digunakan untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut : Unsur penilaian efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut: 1. Kehadiran pimpinan unit (10%) 2. Surat undangan (10%) 3. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (15%) 4. Absensi peserta rapat (5%) 5. Lembar Capaian Kinerja (LCK) (20%) 6. Risalah rapat (15%) 7. Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%) 8. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (10%) Capaian IKU pada akhir tahun adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan 90% atau tercapai 111.11%, status IKU “Hijau�. SS.12 Pengelolaan anggaran yang optimal Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran
50
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA 12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran IKU ini bertujuan untuk mengukur pengelolaan anggaran dari segi penyerapan anggaran dan pencapaian output serta optimalisasi pengelolaan anggaran. Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, efisiensi, dan pencapaian keluaran. a. Penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada Sistem Akuntansi Umum. b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (pencapaian Output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian Output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak. c. Pencapaian keluaran adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan. Dari target yang ditetapkan sebesar 95% tercapai 100.17% atau 105.44% dari target yang ditetapkan atau berstatus “Hijau�. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016, realisasi tersebut mengalami peningkatan. Realisasi IKU pada tahun 2016 sebesar 98,71% sedangkan target IKU sebesar 95% sehingga indeks capaian kinerjanya sebesar 103,91%. Realisasi IKU pada tahun 2015 sebesar 98,49% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 95%.
51
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
C.
KINERJA LAINNYA
1.
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
2017
a. Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen Aplikasi CEISA TPB merupakan aplikasi yang berguna untuk melakukan perekaman, pencetakan, pendaftaran, penomoran dan pelayanan dokumen kepabeanan yang digunakan dalam Kawasan Berikat. Tabel 12. Pengguna Aplikasi Kepabeanan dan Cukai No.
Nama Aplikasi
Jumlah
No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
CEISA Portal Intranet Apps Manager Help Center Sipuma CEHRIS Sistem Referensi OA Nasional Silfiana Sau Sai Billing System KITE Kueisoner 2017 CEISA Kepatuhan Internal PNRGOV CEISA Kepatuhan Pengguna Jasa CEISA Perbendaharaan
3 107 3 107 9 107 5 49 19 1 4 26 91 1 1
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
SAP Keberatan CEISA SAC 2 Regina CEISA Impor CEISA Ekspor CEISA Manifes Inward CEISA BC 2.3 SIAPTANDING SACTools CEISA Manifes Outward CEISA TPB Simaudi PAU Sidia Denada
3 17 16 43 25 25 20 1 1 22 29 24 16 19 10
1
33.
Performa
2
16. 17.
Nama Aplikasi
Jumlah
23
b. Penelitian Lapangan Pada Tahun 2017 Bidang Kepabeanan dan Cukai telah melaksanakan penelitian lapangan terhadap pengajuan registrasi kepabeanan berkaitan dengan proses pencabutan pemblokiran NIK sebanyak 20 (dua puluh) kali. Penelitian lapangan tersebut berdasarkan pada surat Direktur Teknis Kepabeanan periode tahun 2017. c. Penyelesaian Keberatan Daftar pengajuan keberatan pada Kanwil DJBC Jawa Barat Tahun 2017 sebanyak 78 (tujuh pulu delapan) berkas.
52
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Gambar 5. Diagram Penyelesaian Keberatan berdasarkan Jumlah Berkas
Gambar 6. Diagram Jenis Kasus Keberatan
Gambar 7. Jumlah Pengajuan Keberatan per KPPBC
53
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
1) Waktu Penyelesaian Keberatan Jumlah keberatan yang diselesaikan pada periode tahun 2017 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat sebanyak 50 berkas dan rata-rata waktu penyelesaian keberatan adalah 43,98 hari per berkas pengajuan keberatan dengan target penyelesaian adalah 50 hari. 2) Kendala Penyelesaian Keberatan Dalam penyelesaian keberatan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain: a) Rata-rata waktu penerusan keberatan dari waktu tanda terima keberatan di kantor pelayanan sampai dengan waktu agenda surat masuk Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat adalah 9,9 hari per berkas keberatan. Waktu tercepat penerusan berkas keberatan 4 hari dan waktu terlama penerusan berkas keberatan 26 hari; b) Dalam hal penerusan berkas keberatan, terdapat beberapa berkas yang tidak dilengkapi dengan Risalah penetapan; c) Kekurangan analis berkas keberatan. d) Rata-rata waktu penyampaian data berupa berkas keberatan adalah 5,3 hari untuk setiap permintaan atas data keberatan dengan target waktu penyampaian adalah 12 hari. Tabel 13. Penyampaian Data yang Digunakan Untuk Penyusunan Surat Uraian Banding No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Perusahaan PT Ace Hardware Indonesia Indo Makmur Sejahera Abadi Indo Makmur Sejahera Abadi Indo Makmur Sejahera Abadi Gitindo Prisma Tama Dicky Metals Gitindo Livana Tama PR Royally Tobacco PR Tembakau Mole Cap Perahu
Jenis
Keberatan/ SPKTNP Nomor
Keberatan
KEP-156/WBC.08/2016
13/12/2016 Klasifikasi
Keberatan
KEP-36/WBC.08/2017
13/03/2017 Klasifikasi
Keberatan
KEP-127/WBC.08/2017
31/05/2017 Klasifikasi
Keberatan
KEP-135/WBC.08/2017
20/06/2017 Klasifikasi
Keberatan
KEP-134/WBC.08/2017
20/06/2017
ACFTA
Keberatan
KEP-149/WBC.08/2017
01/08/2017
Keberatan
KEP-182/WBC.08/2017
09/10/2017
ACFTA Nilai Pabean
Keberatan
KEP-165/WBC.08/2017
12/09/2017
Cukai
Keberatan
KEP-164/WBC.08/2017
12/09/2017
Cukai
Tanggal
Jenis Kasus
54
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat memiliki 6 Tim Audit dengan posisi : 1 Orang PMA; 2 Orang PTA; 6 Orang Ketua Auditor; 12 Orang Auditor. Pelaksanaan Audit Tahun 2017 : Lampiran III Selama Tahun 2017 telah ditebitkan 26 surat penugasan audit dengan rincian : 21 Daftar Rencana Objek Audit (DROA); Sewaktu-waktu (SWW); SWW Khusus. Investigasi Dari 16 LHA, penyelesaian audit tercepat selama 38 hari, penyelesaian audit terlama yaitu selama 165 hari, sehingga rata-rata tingkat penyelesaian audit diselesaikan dalam waktu 112,75 hari (3,75) bulan
e. Penelitian Ulang (PENUL) Penanganan berkas Penelitian Ulang periode Tahun 2017 sebanyak 11 dokumen dengan rincian sebagai berikut :
KANTOR / UNIT PEMOHON
Direktorat Audit Kepabeanan
KPPBC Cikarang
Bidang Fasilitas Kepabeanan
55
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Penyusunan Data Base Harga II Penyusunan dan Pemutakhiran Database Harga II selama Tahun 2017 berjumlah 170 dengan rincian sebagai berikut : No
Bulan
Jumlah Database
1
Juli
31
2
Agustus
26
3
September
26
4
Oktober
26
5
November
31
6
Desember
30
f. Bantuan Hukum Kegiatan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan terkait bantuan hukum selama tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1) Praperadilan Bentani Hotel & Residence Perkara ini muncul berupa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bentani Hotel & Residence atas penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Cirebon terhadap 33 (tiga puluh tiga) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol milik Bentani Hotel & Residence pada tanggal 03 Agustus 2017. Atas Dasar itu, Bentani Hotel & Residence mengajukan permohonan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB dengan nomor. 2/PID.PRAP./2017/PN.Cbn. Putusan PN Cirebon No. 2/PID.PRAP./2017/PN.Cbn. tanggal 20 September 2017 menyatakan menolak Eksepsi Termohon, menolak Permohonan Praperadilan Pemohon, dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 2) Gugatan Perdata Bentani Hotel & Residence Perkara ini muncul setelah upaya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bentani Hotel & Residence mendapat putusan ditolak oleh Hakim Praperadilan. Gugatan Perdata yang diajukan oleh Bentani Hotel & Residence sama seperti yang diajukan dalam permohonan praperadilan, yaitu atas penindakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Cirebon terhadap 33 (tiga puluh tiga) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol milik 56
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Bentani Hotel & Residence pada tanggal 03 Agustus 2017. Gugatan Melawan Hukum tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB dengan Nomor Perkara 37/Pdt.G/2017/PN.Cbn. Sidang mediasi pun telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil tidak didapatkan kata sepakat ataupun perdamaian dari kedua belah pihak, sehingga persidangan dilanjutkan ke pokok perkara yang sampai saat ini masih berlangsung (belum selesai). 3) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait Bantuan Hukum berupa : a) Pemberian asistensi terhadap penetapan keberatan pada bulan Juni 2017; b) Pemberian penyuluhan mengenai tugas dan fungsi unit Bantuan Hukum Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat di KPPBC TMP A Bandung pada tanggal 14 Juni 2017; c) Pemberian asistensi terkait permasalahan kepailitan di KPPBC TMP A Purwakarta pada tanggal 19 Juli 2017; d) Pelatihan Upaya Hukum tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2017 di Universitas Padjajaran dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat; e) Pemberian bimbingan teknis mengenai kepailitan kepada pejabat/pegawai KPPBC TMP A Purwakarta pada tanggal 24 Oktober 2017.
2.
BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN a.
Peningkatan Kompetensi Pegawai Lemahnya kemampuan administrasi penyidikan, jumlah dan kemampuan pegawai yang
kompeten dalam administrasi penyidikan guna mendukung tugas PPNS DJBC sangat terbatas, mengakibatkan tidak optimalnya penyusunan berkas perkara penyidikan, sementara kelengkapan penyusunan berkas perkara sangat menentukan proses hukum selanjutnya dan juga berpengaruh pada hasil pemeriksaan di persidangan. Pada titik inilah sangat dibutuhkan administrasi penyidikan yang lengkap, teratur, terstruktur, dan sistematis, sehingga seluruh proses penyidikan dan pemberkasan dapat terlaksana secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal-hal yang dilakukan adalah :
57
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
1) Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pengkoordinasian kegiatan penanganan perkara dan penyidikan pada KPPBC di wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Barat 2) Penyelenggaraan Workshop Administrasi Penyidikan. Lokakarya Administrasi Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Jumat tanggal 23 s.d. 24 November 2017 bertempat di Balai Diklat Keuangan Cimahi, Jl. Raya Gadobangkong no. 111, Cimahi, Jawa Barat. 3) Lokakarya Pengenalan Komoditi, Regulasi Impor, dan Proses Bisnis Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Rabu tanggal 14 s.d. 15 November 2017 bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Jl. Surapati no. 12 Bandung merupakan upaya peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat terkait pengenalan komoditi TPT, regulasi impor TPT, dan proses bisnis industri TPT guna optimalisasi pelayanan dan pengawasan terhadap pengguna jasa yang melakukan kegiatan kepabeanan untuk komoditi TPT. Hal ini selaras dengan program Penertiban Importir Berisiko Tinggi, dimana pilar sumber daya manusia (kompetensi pegawai) sangat diperlukan dalam rangka mendukung keberhasilan program tersebut. b. Pengendalian Peredaran BKC Ilegal Maraknya peredaran BKC Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai / polos, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dilekati pita cukai bukan haknya, dan dilekati pita cukai salah peruntukan di Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang telah dilakukan dalam mengendalikan peredaran BKC Ilegal adalah : 1) Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pengkoordinasian kegiatan operasi pasar BKC HT pada KPPBC di wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Barat. 2) Dari 104 kali target pelaksanaan operasi pasar BKC HT selama tahun 2017, realisasi pelaksanaan operasi pasar BKC HT adalah sebanyak 149 kali, dan menghasilkan 177 penindakan.
58
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
3) Bersamaan dengan pelaksanaan Operasi Pasar BKC HT, dilakukan pelekatan stiker pada warung/toko bertuliskan "TOKO INI TIDAK MENJUAL ROKOK ILEGAL" sebagai salah satu kampanye anti Rokok Ilegal terhadap masyarakat 4) Melaksanakan Survei Internal Peredaran Rokok Ilegal di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada tanggal 1 s.d. 29 September 2017, dan hasil survei telah dilaporkan kepada Direktur P2 melalui surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor SR-25/WBC.08/2017 tanggal 28 September 2017 hal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Survei Internal Peredaran Rokok Ilegal Tahun 2017 Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. 5) Koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Melalui surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat nomor 730/1979/Sekretariat tanggal 28 November 2017 hal Operasional Lapangan Kegiatan Fasilitasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang kemudian diteruskan ke KPPBC di lingkungan KWBC Jabar melalui surat Kakanwil DJBC Jawa Barat nomor S-128/WBC.09/2017 tanggal 28 November 2017, Satpol PP Pemprov Jabar bersama KWBC Jabar dan KPPBC di lingkungan KWBC Jabar telah melakukan pengumpulan informasi HT yang dilekati PC Palsu dan tidak dilekati PC pada tanggal 4 s.d. 21 Desember 2017. Pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa Sumedang, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Fasilitasi Pemberantasan BKC Ilegal yang diikuti oleh Satpol PP Prov Jabar dan Satpol PP dari 18 Kab/Kota di Provinsi Jabar, dan menghadirkan pegawai pada KWBC Jabar sebagai narasumber. c.
Pelaporan Data Pengawasan Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaporan data pengawasan oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, ditemukan banyak kesalahankesalahan umum terkait input data pengawasan. Data pengawasan dimaksud adalah : 1) Laporan Data Penindakan yang disampaikan melalui Aplikasi Data Penindakan (app.penindakan.net);
59
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
2) Laporan Penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang disampaikan melalui Aplikasi Data Tangkapan NPP (http://tangkapan.cnt-indonesia.net); 3) Laporan Bulanan Perkembangan Penanganan Perkara, Laporan Bulanan Data Penyidikan, dan Laporan Bulanan Perkembangan Penyidikan; 4) Laporan Bulanan Pemanfaatan Sarana Operasi, Laporan Bulanan Pemeliharaan kapal Patroli, Laporan Triwulan Pemeliharaan Sarana Operasi Lainnya, dan Laporan Semesteran Monitoring Sarana Operasi;
Kesalahan-kesalahan yang ditemui secara umum adalah berupa data tidak lengkap, data kosong, kesalahan input data, dan tidak ada standardisasi input data. Hal ini mengakibatkan data yang disajikan tidak akurat. Pentingnya akurasi data pengawasan adalah untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebijakan, pengukuran kinerja unit pengawasan, pelaporan kepada unsur pimpinan, serta paparan pada forum nasional maupun internasional. Hal-hal yangdilakukan untuk menangani masalah tersebut : 1) Melaksanakan bimbingan teknis Pelaporan Data Pengawasan di lingkungan KWBC Jawa Barat pada tanggal 27 s.d. 28 Februari 2017 bertempat di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, dengan menghadirkan narasumber dari Subdit Penindakan, Subdit Penyidikan, Subdit Narkotika, dan Subdit Sarana Operasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC. 2) Konfirmasi secara langsung ke KPPBC terkait keakuratan data pengawasan yang dilaporkan. 3) Optimalisasi komunikasi antar administrator pelaporan KWBC Jabar dan KPPBC di lingkungan KWBC Jabar melalui group WhatsApp "Adm Pelaporan P2 Jabar". 4) Melalui surat Kakanwil DJBC Jawa Barat nomor S-142/WBC.09/2017 tanggal 5 Desember 2017, diminta kepada KPPBC untuk memastikan bahwa seluruh penindakan yang telah dilakukan telah dilaporkan pada portal app.penindakan.net, dan memastikan bahwa pengisian data penindakan yang telah dilaporkan pada portal app.penindakan.net berkualifikasi lengkap, baik dan benar.
60
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
d. Monitoring Sistem Aplikasi CEISA TPB Ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-351/BC/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean melalui Sistem Aplikasi Sentralisasi Pelayanan TPB (CEISA TPB) menegaskan bahwa penyampaian dokumen kepabeanan untuk TPB yang awalnya secara manual menjadi pemberitahuan secara elektronik. Dengan terdapatnya perubahan penyampaian dokumen tersebut, perlu adanya penyesuaian dalam pola pengawasan lalu lintas barang TPB, diperlukan juga pendalaman serta penyelarasan kepada petugas analis TPB dalam melaksanakan monitoring lalu lintas barang pada CEISA TPB agar secara efektif dapat mengidentifikasi indikasi pelanggaran. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : Rapat Koordinasi Analis CEISA TPB Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat 25 s.d 26 Juli 2017. 1) Inventarisasi permasalahan/kendala serta masukan/usulan terkait Sistem Aplikasi Sentralisasi Pelayanan TPB (CEISA TPB) dari sisi unit pelayanan dan unit pengawasan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat; 2) Penyelarasan pengetahuan dan kemampuan teknis pegawai analis CEISA TPB dalam memonitor lalu lintas keluar masuk barang dari dan ke TPB; 3) Sinergi antara unit pelayanan dan unit pengawasan dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap kegiatan transaksional perusahaan TPB.
e.
Optimalisasi Program Penertiban Importasi Berisiko Tinggi 1) Extra effort pengawasan berupa optimalisasi penerbitan Nota Hasil Intelijen maupun pendampingan pemeriksaan fisik barang impor. 2) Telah dibentuk Tim Satgas Program PIBT di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor KEP-159.1/WBC.08/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
61
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
3.
2017
BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya
terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Salah satu fungsi utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat adalah meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Pemberian fasilitas pembebasan / keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Pelayanan dan pengawasan pada bidang fasilitas kepabeanan dan cukai meliputi : a.
Pusat Logistik Berikat (PLB) Berikut adalah data Pusat Logistik Berikat (PLB) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada Tahun 2017 : Tabel 14. Data Pusat Logistik Berikat PLB
62
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai adalah melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Pusat Logistik Berikat (PLB). Pemeriksaan sewaktu-waktu yang dilakukan antara lain pemeriksaan terhadap : 1.
Jumlah jenis
2.
Tarif dan nilai pabean
3.
Kewajiban dan larangan
4.
Pemenuhan Lartas
5.
Pencatatan persediaan barang
b. KITE IKM Fasilitas KITE IKM diberikan kepada industri kecil atau industri menengah setelah ditetapkan sebagai IKM, badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM, IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalan 1 (satu) Sentra, setelah ditetapkan sebagai Konsorsium KITE. Dengan adanya Fasilitas KITE IKM ini, terdapat pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM. Sampai saat ini di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, masih belum terdapat perusahaan yang menjadi pengguna fasilitas KITE IKM. Namun, kegiatan sosialisasi telah dilakukan kepada pengguna jasa/perusahaan oleh Kantor Wilayah dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. c.
Kawasan Berikat (KB) dan Gudang Berikat (GB) Berikut adalah jumlah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan Gudang Berikat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada Tahun 2017 : Tabel 15. Jumlah KB dan GB di lingkungan Kanwil Jawa Barat
63
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Gambar 8. Jumlah KB di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
Gambar 9. Jumlah GB di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
64
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Kegiatan perizinan Kawasan Berikat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada Tahun 2017 terdiri dari 365 dokumen dan 10 (sepuluh) jenis perizinan dengan rincian sebagai berikut : 1.
Permohonan pemindahtanganan barang modal lebih dari 4 tahun
2.
Permohonan pemindahtanganan barang modal kurang dari 4 tahun
3.
Permohonan pemindahtanganan barang modal kurang dari 2 tahun
4.
Permohonan pemindahtanganan bahan baku ke KB lainnya
5.
Permohonan pemindahtanganan bahan baku KB ke TLDDP
6.
Permohonan pemindahtanganan bahan baku antar KB saling melengkapi
7.
Peminjaman mesin
8.
Perubahan jenis produksi
9.
Perubahan luas
10. Perubahan nama Tabel 16. Data Perizinan Kawasan Berikat
d. IT Inventory Sesuai dengan Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan nomor S-495/BC.03/2017 tanggal 12 Oktober 2017 hal Penegasan terkait Persyaratan Perijinan dan Pengawasan atas Kegiatan Pemasukan dan Pengeluaran di PLB, seluruh KPPBC/Kanwil DJBC di PLB melakukan optimalisasi pelaksanaan pengawasan yaitu dengan memafaatkan dan analisa data IT Inventory.
65
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
Analisis IT Inventory dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang impor serta format laporan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-12/BC/2014 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, Fasilitas Pembebasan, dan Fasilitas Pengembalian. Seluruh KPPBC melaporkan hasil pengawasan dan tindak lanjut ke Kanwil DJBC setiap bulan, dan Kanwil DJBC melaporkan hasil analisis pengawasan PLB ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan minimal 1 (satu) tahun sekali.
e.
Kendala yang dihadapi dan Langkah Penyelesaian Kendala - kendala yang dihadapi oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terkait dengan pelayanan dalam mencapai sasaran dan tujuan di tahun 2017 yaitu : 1.
Apabila terjadi selisih konversi di aplikasi CEISA KITE, memerlukan waktu untuk melakukan konfirmasi.
2.
Waktu pelayanan dalam hal fasilitas KITE dan Kawasan Berikat terhambat dikarenakan masih ada perusahaan yang tidak lengkap dalam menyampaikan data.
3.
Dalam hal IKU kajian, sulit untuk mendapatkan nilai maksimal karena harus sampai kajian tersebut diaplikasikan (veasible).
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1.
Menyampaikan permasalahan yang terjadi terkait pelayanan fasilitas kepabeanan dan cukai ke Kantor Pusat DJBC.
2.
Melakukan pembinaan kepada pihak perusahaan.
3.
Manual IKU ditinjau ulang.
66
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
D.
2017
AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam penilaian suatu program kerja dan pelaksanaan kegiatan, salah satu faktor utama yang
menjadi pokok perhatian pada umumnya adalah faktor keuangan. Dari faktor keuangan tersebut dapat dilihat efektivitas suatu program atau kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2017, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan erat dengan bidang keuangan dari sisi pengeluaran/ realisasi anggaran untuk mewujudkan suatu kinerja organisasi. Seluruh kegiatan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dibiayai oleh DIPA masing masing satuan kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah dana yang disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 166.496.779.000,00 dan realisasi utuk belanja pegawai, barang dan modal adalah sebesar Rp 148.117.003.447 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 17 Realisasi Belanja DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 Jenis Belanja
Pagu
Realisasi
Sisa
Persentase
Pegawai
Rp 65.664.814.000
Rp 59.228.907.694
Rp 6.435.906.306
90,20%
Barang
Rp 67.502.287.000
Rp 59.524.003.976
Rp 7,978,283,024
88,18%
Modal
Rp 33.329.678.000
Rp 29.364.091.777
Rp 3.965.586.223
88,10%
TOTAL
Rp 166.496.779.000
Rp 148.117.003.447
Rp 18.379.775.553
88,96%
Gambar 10. Diagram Realisasi Belanja DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Tahun Anggaran 2017
67
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
2017
BAB IV PENUTUP A.
SIMPULAN Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagi pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan implementasi Balanced Scorecards (BSC) maka LAKIN Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) sesuai dengan Kontrak Kinerja pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat terdiri dari 12 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada tahun 2017 diperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110,07% (termasuk dalam kategori hijau) dengan perincian sebagai berikut : Tabel 18 Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat T.A. 2017 Kode SS/IKU 1
Tahun 2017 SS dan IKU Target
Realisasi
%
Penegakan hukum yang efektif
1a-N
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
65%
100%
120%
1b-N
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal
70%
94.36%
120%
2
Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
2a-CP
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
100%
99.97%
99.97%
68
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
Kode SS/IKU 3 3a-N 4 4a-N 5 5a-N 6
2017 Tahun 2017
SS dan IKU Target
Realisasi
%
4.08 (skala 5)
4.54
111.27%
90%
94.75%
105.28%
3 (skala 4)
3
100%
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi Indeks kepuasan pengguna jasa Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan Analisis perumusan kebijakan yang optimal Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai Peningkatan pelayanan prima
6a-CP
Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai
100%
120%
120%
6b-N
Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan
100%
105.17%
105.17%
80 (skala 100)
83.80
104.75%
7 7a-N 8
Edukasi dan komunikasi yang efektif Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
8a-CP
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
83%
99.13%
120%
8b-N
Persentase efektivitas patroli laut
70%
70%
100%
8c-N
Indeks ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA)
3.25
4.2
120%
9
Pengendalian mutu yang optimal
69
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
Tahun 2017
Kode SS/IKU
SS dan IKU Target
Realisasi
%
9a-N
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
85%
100%
117.65%
9b-N
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional
72%
92%
120%
9c-N
Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko
90%
100%
111.11%
80 (skala 100)
93.45
116.82%
90%
100%
111.11%
95%
100.17%
105.44%
10 10a-N 11 11a-N 12 12a-N
SDM yang kompetitif Indeks efektivitas kegiatan P2KP Organisasi yang kondusif Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Pengelolaan anggaran yang optimal Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
B.
2017
110,07 %
LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA DI MASA MENDATANG Untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 1.
Memperkirakan kondisi ekonomi global di masa mendatang yang menyebabkan menurunnya harga komoditas dunia dan isu tapering off.
2.
Mengoptimalkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, audit kepabeanan, dan audit cukai untuk mendukung pelaksanaan tugas DJBC sebagai pemungut pendapatan negara.
70
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
LAPORAN KINERJA
3.
2017
Memberikan insentif fiskal seperti pembebasan atas bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan dalam rangka penanaman modal untuk pembangunan atau pengembangan industri khususnya industri substitusi impor.
4.
Meningkatkan penerimaan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC).
5.
Sebagian besar pelayanan di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai, diharapkan pelayanan yang diberikan pengguna jasa dapat lebih ditingkatkan.
6.
Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders.
7.
Menyediakan alat dan instrumen serta praktik-praktik terbaik Internasional yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pelayanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat ke depan.
8.
Membentuk jaringan yang kuat dengan instansi dan lembaga lain baik di dalam negeri, di luar negeri, serta sebagai akibat dari keanggotaan dan keaktifan DJBC dalam lembaga multilateral (seperti World Customs Organization), maupun keterlibatan DJBC dalam berbagai forum kerjasama luar negeri.
9.
Pembangunan dan pengembangan sistem targetting dan manajemen risiko yang terintegrasi.
10.
Mengusulkan pegawai dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1 yang memenuhi persyaratan administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti pendidikan PPNS.
71
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Tahun Anggaran
: Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat : 2017
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Penegakan hukum yang efektif
1a-N
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
60%
100%
120%
1b-N
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal
70%
94,36%
120%
100%
99,97%
99,97%
4,08
4,54
111,27%
(skala 5)
(skala 5)
2
Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
2a-CP
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
3
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
3a-N
Indeks kepuasan pengguna jasa
4
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
4a-N
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
90%
94,75%
105,28%
5
Analisis perumusan kebijakan yang optimal
5a-N
Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
3
3
100%
(skala 4)
(skala 4)
Peningkatan pelayanan prima
6a-N
Rata-rata persentase janji layanan kepabeanan dan cukai
100%
120%
120%
6b-N
Rata-rata persentase janji layanan fasilitas kepabeanan
100%
105,17%
105,17%
7a-N
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
80
83,80
104,75%
(skala 100)
(skala 100)
6
7
Edukasi dan komunikasi yang efektif
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
8
9
10
Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai
Pengendalian mutu yang optimal
SDM yang kompetitif
8a-N
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
83%
99,13%
120%
8b-N
Persentase efektivitas patroli laut
70%
70%
100%
8c-N
Indeks ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA)
3,25
4,2
120%
9a-N
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
85%
100%
117,65%
9b-N
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat pengawas fungsional
72%
92%
120%
9c-N
Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko
90%
100%
111,11%
10a-N
Indeks efektivitas kegiatan P2KP
80
93,45
116,82%
(skala 100)
11
Organisasi yang kondusif
11a-N
Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi
90%
100%
111,11%
12
Pengelolaan anggaran yang optimal
12a-N
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
95%
100,17%
105,44%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017
: Rp 166.496.779.000 : Rp 148.117.003.447
LAPORAN KINERJA
2017
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
2