Buruh Migran Menggugat by Muhammad Mukhlisin

BURUH MIGRAN MENGGUGAT: Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013

.:: Hal 1 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

BURUH MIGRAN MENGGUGAT: Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pada Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013

Penyusun: Muh. Irsyadul Ibad, Yossy Suparyo , Nisrina Muthahari, Pratina Ikhtiyarini, Fathulloh, Ahmad Rofahan, Anwar â&#x20AC;&#x153;Bobiâ&#x20AC;? Ma'arif, Fera Nuraini

Penyelaras Bahasa: Yossy Suparyo, M. Irsyadul Ibad

Tata Letak: Wahyu Narko

Penerbit: Pusat Sumber Daya Buruh Migran | Infest Yogyakarta

Jl. Veteran Gg. Janur Kuning 11 A Pandeyan UH Yogyakarta 55121 | Telp/fax: 0274 -372378 | Email: office@infest.or.id | Website: www.buruhmigran.or.id | www.infest.or.id

Pemantauan ini dilakukan oleh Jaringan Kerja Buruh Migran untuk Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari Infest Yogyakarta, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Lakpesdam-NU Cilcacap, Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jingga Media Cirebon, Medialink Jakarta, Indonesian Migran Workers Union (IMWU) Hong Kong, Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) Hong Kong, dan Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILLAR) Hong Kong.

Didukung oleh Yayasan Tifa Jakarta

.:: Hal 2 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Metode Pemantauan

C. Ruang Lingkup Pemantauan

BAB II : PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA LEMBAGA PELAYANAN SEKTOR MIGRASI KETENAGAKERJAAN

A. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

B. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

C. Kementerian Luar Negeri

D. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong

BAB III: DINAMIKA PEMANTAUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKTOR MIGRASI KETENAGAKERJAAN

A. Peta Informasi Publik Sektor Migrasi Ketenagakerjaan

B. Proses Pemantauan

C. Apakah Sistem Informasi Menjawab Kebutuhan Informasi?

BAB IV: REKOMENDASI

A. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

B. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

C. Kementerian Luar Negeri

D. Komisi Informasi Pusat

E. Buruh Migran dan Elemen Masyarakat Sipil Lainnya

BAB V: RAGAM CATATAN PENGETAHUAN DAN TESTIMONI

.:: Hal 3 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kelahiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi harapan baru pada kelompok buruh migran untuk mendorong pelayanan publik di sektor migrasi ketenagakerjaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kehadiran Undangundang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi bagian lain yang turut mendukung perbaikan tata kelola lembaga-lembaga publik yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penempatan dan perlindungan buruh migran. Pelaksanaan amanat UU 14 Tahun 2008 yang diimplementasikan sejak tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga kini masih belum menemukan bentuk ideal. Situasi tersebut turut terjadi pada sektor migrasi ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, secara spesifik, telah turut mengatur beberapa aspek hak informasi yang melekat pada buruh migran Indonesia (BMI). Kewajiban-kewajiban penyediaan informasi tersebut melekat pada institusi swasta yang terkait dengan penempatan BMI dan lembaga publik pemerintah. UU tersebut telah mengulas tentang pentingnya hak informasi yang melekat pada BMI.

Hak atas informasi atau hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945. Setiap warga negara, secara setara, berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak tersebut melingkupi beberapa aspek spesifik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui pelbagai jenis saluran yang telah tersedia.

.:: Hal 5 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

â&#x20AC;&#x153;Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersediaâ&#x20AC;? UUD 1945 Pasal 28 F Informasi dalam negara demokrasi memegang peran besar dalam membangun partisipasi warga dan mendorong pemerintahan yang demokratis,

transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan tugas negara melalui lembaga-lembaga publik, akan lebih maksimal jika ditempatkan dalam ranah terbuka yang dapat dikontrol dan diawasi oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan masyarakat, terutama kelompok yang langsung bersinggungan dengan jenis layanan, turut menentukan sejauh mana lembaga publik bisa dan mampu menjalankan amanat pelaksanaan pelayanan publik. Keterbukaan informasi secara fungsional berfungsi untuk mendorong perubahan pola kerja yang belaku dan digunakan oleh lembaga publik. Lembaga publik di Indonesia masih identik dengan ketertutupan. Dalih rahasia negara masih menjadi salah satu senjata ampuh bagi lembaga publik untuk menuntut publik diam dan tidak mendapatkan akses atas informasi tertentu. Kerahasiaan yang semula menjadi istilah yang digunakan secara sembarangan, kini diatur secara ketat dengan persyaratan yang rinci. Semakin ketatnya penentuan kriteria kerahasiaan informasi, berimplikasi pada semakin besarnya jumlah informasi yang disebut informasi publik.

Era ketertutupan yang ditandai dengan lebih besarnya informasi yang disebut rahasia atau tertutup, idealnya kini berganti dengan era keterbukaan yang lebih banyak memberikan kesempatan publik mengakses informasi. Masyarakat yang semula memiliki akses terbatas, kini lebih leluasa untuk meminta, mengumpulkan dan mempergunakan dokumen informasi yang dimiliki oleh lembaga publik1.

Kristian Erdianto, Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia. Jakarta: Yayasan 28 dan Centre for Law and Democracy, 2012. hal 11 .:: Hal 6 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 1: Logika Keterbukaan Informasi Disadur dan diubahsesuaikan dari Eriyanto, Dkk (2012)

Implementasi keterbukaan Informasi publik masih menjadi salah satu tantangan besar pengelolaan sektor pelayanan publik di Indonesia. Sejak disahkan pada tahun 2008 dan diikuti oleh terbitnya peraturan pemerintah yang spesifik mengaturnya, UU KIP belum sepenuhnya diberlakukan dan dilaksanakan pada semua sektor. Analisa Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) pada institusi kepolisian menujukkan masih lemahnya penegakan keterbukaan informasi pada jajaran institusi penegak hukum tersebut. Uji informasi yang dilakukan salah satunya menemukan bahwa 8 media website Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum memenuhi 5 jenis informasi dasar yang harus tersedia mengacu pada UU KIP, seperti Profil Organisasi, Program dan kegiatan yang tengah berlangsung; Informasi keuangan; akses informasi publik, dan; peraturan sepsifik yang berimplikasi kepada publik2.

Sektor migrasi ketenagakerjaan adalah salah satu layanan publik yang tak luput dari kewajiban keterbukaan informasi. Tak jauh berbeda dengan beberapaa sektor lain, seperti kepolisian, lembagalembaga publik yang bertanggung jawab pada sektor ini pun masih menunjukkan ketertutupan. BMI yang kerap disebut sebagai â&#x20AC;&#x153;pahlawan devisaâ&#x20AC;? hingga saat ini masih mengalami pelbagai persoalan yang salah satunya terkait dengan ketersediaan informasi. Sejak proses penempatan, BMI kerap menghadapi persoalan yang diakibatkan oleh mnimnya akses atas informasi. 2

Kontras, Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Institusi Polri. Jakarta: 2011. hal 20 .:: Hal 7 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Salah satu ketertutupan informasi yang menjadi salah satu penyebab persoalan BMI, sebagai contoh, adalah daftar pengguna jasa bermasalah. UU Nomor 39 Tahun 2004 mewajibakan pihak KJRI untuk secara berkala menerbitkan daftar pengguna jasa bermasalah di masing-masing negara penempatan. Faktanya, BMI di negara tujuan kerap tidak mengetahui daftar nama pengguna jasa yang masuk dalam daftar hitam. Hasilnya, BMI menjadi pihak yang rentan ditempakan pada pengguna jasa yang bermasalah atau tidak bertanggungjawab. Minimnya akses informasi menyebabkan BMI menjadi kelompok rentan pada proses pra penempatan, penempatan hingga kepulangan ke tanah air. Kasus lain yang mengemuka terkait dengan akses informasi salah satunya menyangkut kewajiban kepemilikan Kartu Tanda kerja Luar Negeri (KTKLN). Pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran bersama jaringan kerja BMI, seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), menunjukkan adanya kesimpangsiuran informasi dan pelanggaran dalam penyediaan informasi pada sektor ini.

KTKLN yang pada UU 39 Tahun 2004 turut dibebankan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.(PPTKIS), oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) seakan-akan menjadi beban BMI secara perorangan. Implikasinya, BMI menjadi sulit dalam proses pemberangkatan, kepulangan sementara ke tanah air hingga persoalan lain yang terjadi selama proses pemberangkatan. Persoalan tersebut lebih banyak terjadi pada BMI yang pulang cuti ke tanah air. Pelbagai persoalan dialami oleh BMI akibat kesimpangsiuran informasi KTKLN. Selebaran informasi KTKLN yang dibuat oleh BNP2TKI menjadi salah satu sumber persoalan tersebut. Melalui media informasi tersebut, BNP2TKI seakan-akan menjadikan BMI sebagai satu-satunya subjek hukum yang diatur oleh UU 39 Tahun 2004. Ancaman pidana yang sebetulnya melekat pada PPTKIS yang memberangkatkan BMI tanpa KTKLN justeru ditimpakan kepada BMI. Pasal 64 yang mengatur larangan bagi PPTKIS untuk menempatkan BMI tanpa KTKLN, justeru disebut sebagai semata kewajiban BMI. Pasal 104 yang mengatur pidana terkait KTKLN tidak disampaikan secara utuh dengan merujuk pada pasal 103 yang emnunjukkan subjek hukum yang diatur. Hasilnya, informasi ancaman pidana atas ketiadaan KTKLN yang melekat pada PPTKIS justeru dibebankan kepada BMI.

.:: Hal 8 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 2 Selebaran Informasi BNP2TKI tentang KTKLN

Informasi terkait dengan tata pengawasan pihak swasta yang terkait dengan penempatan BMI, seperti PPTKIS dan konsorsium asuransi, pun tidak mudah ditemukan dalam beragam saluran informasi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan tata kelola migrasi ketenagakerjaan. Ketiadaan informasi

tersebut membuat BMI tidak memiliki alternatif untuk

mengetahui pihak-pihak swasta yang pernah melanggar hukum dalam proses penempatan. Hal ini tentu saja memperbesar kerentanan BMI untuk jatuh pada praktek perdagangan manusia, pemerasan dan penjeratan hutang. Janji BNP2TKI untuk menerapkan sistem daftar hitam (black list) terbuka untuk PPTKIS pun tak kunjung berbuah hasil 3. Hingga kini, BMI masih mengalami kesulitan untuk 3

Kepala BNP2TKI menyatakan akan membuat sistem daftar hitam yang memuat daftar PPTKIS dan Agensi di negara penempatan yang bermasalah. Selain rencana tersebut, turut direncanakan sistem bursa kerja tingkat kecamatan guna mencegah percaloan, dan; sistem peringkat (rating) untuk balai latihan kerja (BLK) agar BMI .:: Hal 9 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

mencari daftar PPTKIS yang bersumber dari pengawasan pemerintah.

Situasi penempatan BMI melalui sektor swasta yang tida dibarengi oleh akses informasi pengawasan oleh negara jelas merugikan BMI. Laporan Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia yang disusun oleh International Catholic Migration Commission (ICMC) menunjukkan bahwa PPTKIS dan calo tenaga kerja di luar negeri menjadi salah satu aktor penting dalam praktek perdagangan manusia. Praktek tersebut berupa pemberian kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelum pemberangkatan, eksploitasi akibat penjeratan hutang, hingga penempatan BMI perempuan di industri seks4.

Informasi pada sektor migrasi ketenagakerjaan tidak melekat semata pada satu lembaga publik. Secara umum, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan BNP2TKI adalah dua lembaga yang secara spesfik mengurusi bidang tersebut. Di daerah, kedua lembaga tersebut memiliki turunan serupa yang mengurusi bidang ini, seperti Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)di Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja. Kementrian Luar Negeri (Kemlu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Sosial (Kemsos) dan kepolisian adalah deret lembaga publik yang turut mengurusi isu ini.

Selain itu ketersediaan informasi publik yang memadai di sektor ini tidak semata harus diselenggarakan oleh lembaga-lembaga publik di tingkat pusat. Di tingkat daerah, penyediaan informasi yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh BMI dan wajib dilakukan oleh lembaga publik terkait. Uji penelusuran yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran pada tahun 2012 menunjukkan lemahnya penyelanggaraan penyediaan informasi oleh lembaga publik yang mengurusi BMI di daerah. Analisa ketersediaan alat informasi Lembaga negara yang mengelola penempatan BMI menunjukkan bahwa hanya 3 dari 18 BP3TKI di daerah yang memiliki situs (website). Ketiga BP3TKI yang memiliki situs tersebut adalah UPT P3TKI Surabaya, BP3TKI Makasar dan Mataram.

dapat memilih. Hingga saat ini, belum terdapat sistem daftar hitam yang terbuka dan dapat diakses oleh BMI. Lihat http://www.gugustugastrafficking.org/index.php? option=com_content&view=article&id=121:bnp2tki&catid=97:pptkis-bermasalah&Itemid=126. Diakses pada 7 November 2013. Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: ICMC, 2003. hal 23-24 .:: Hal 10 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Ketiga situs yang dikelola oleh lembaga negara tersebut hanya menggunakan blog dengan menggunakan subdomain wordpress.com dan Blogspot.com.

Ketiga

situs

tersebut

miskin

konten

yang

membantu

BMI.

Situs

BP3TKI

Mataram

(http://bp3tkimataram.wordpress.com) hanya berisi 1 konten berisi pengumuman penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNP2TKI yang terkahir diunggah pada 28 Oktober 200TKI9. Situs BP3TKI Makassar (http://bp3tkimks.wordpress.com) hanya berisi halaman statis yang memuat visi dan misi saja. Situs ini terakhir diperbaharui pada 16 Februari 2012. Situs UPT P3TKI Surabaya (http://upt-p3tkisurabaya.blogspot.com) hanya menyediakan 9 konten pada tahun 2011 dan kebanyakan hanya berisi informasi seremoni institusi tersebut. Dari keseluruhan informasi yang disediakan di situs tersebut hanya 1 informasi tentang kebutuhan migrasi, yaitu informasi tentang persyaratan KTKLN (diunggah pada 3 Mei 2011). Ketiga situs tersebut, bahkan, tidak menyediakan alamat resmi yang dapat dituju oleh BMI untuk pengurusan administrasi atau kasus 5.

Konteks keterbukaan informasi pada sektor ini secara garis besar menghadapi dua tantangan besar, yaitu: (1) ketersediaan informasi yang dikelola oleh lembaga negara terkait, dan; (2) akurasi informasi yang disampaikan oleh masing-masing lembaga publik. Kajian ini mencoba memaparkan beberapa bagian

dari

keterbukaan

informasi

yang

diselenggarakan

oleh

lembaga

publik

yang

bertanggungjawab pada sektor migrasi ketenagakerjaan. Laporan ini disusun mengacu pada hasil uji informasi yang dilakukan oleh Jaringan Kerja BMI untuk keterbukaan informasi yang dilakukan sejak Februari hingga Oktober 2013. Pemanatauan akses informasi pada sektor migrasi ketenagakerjaan yag dilakukan oleh Jaringan Kerja BMI untuk keterbukaan Informasi bertujuan untuk: pertama, mendorong transparansi dan akuntabilitas pada masing-masing lembaga publik yang terkait secara langsung dengan tata kelola penempatan dan perlindungan BMI. Keterbukaan informasi diharapkan memperbesar kontrol 5

Pemeriksaan ketiga media tersebut pada November 2013 menunjukkan tidak adanya perubahan pada BP3TKI Makasar dan Mataram. Blog khusus UPT-P3TKI Jawa Timur kini sudah dihapus. Alamat URL merujuk pada badan tersebut telah dinaungi secara khusus oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur di alamat http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/unit-pelaksana-teknis/upt-p3tki-surabaya/profi-uptp3tki. Meski demikian, tidak ada penyediaan informasi yang memadai pada sub bagian portal tersebut. .:: Hal 11 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

masyarakat sipil terhadap kinerja lembaga-lembaga publik tersebut yang berimplikasi pada perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola. Kedua, memperluas keterlibatan kelompok BMI dalam pengawasan pelayanan publik di sektor migrasi ketenagakerjaan melalui keterbukaan informasi publik. Akses informasi yang terbuka diharapkan dapat dapat memperkuat posisi BMI berhubungan dengan lembaga publik dan sektor swasta lain yang terkait. Ketiga, mendorong efektivitas kinerja keterbukaan informasi yang telah diterapkan pada masing-masing lembaga publik sektor migrasi ketenagakerjaan.

B. Metode Pemantauan Proses pemantauan keterbukaan informasi dilakukan dengan mengajukan permintaan informasi kepada lembaga-lembaga publik. Permintaan informasi dilakukan secara tertulis menggunakan surat resmi permintaan informasi dan beberapa pendekatan lainnya, seperti melalui pesawat telepon, media sosial dan tatap muka. Upaya mendatangi lembaga publik terkait juga dilakukan untuk memeriksa kesiapan langsung masing-masing lembaga publik dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi, seperti kesiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pemantauan juga dilakukan melalui pengawasan detil informasi publik yang terkait langsung dengan pelayanan publik yang disampaikan lembaga melalui media resmi. Pengawasan ini terkait dengan isuisu spesifik yang berkaitan langsung dengan pelayanan sektor migrasi ketenagakerjaan.

Prosedur permintaan informasi, sebagai salah satu metode, digunakan mengikuti alur permintaan informasi yang diatur dalam UU 14 Tahun 2008, PP 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI). Permintaan informasi disusun dan disampaikan oleh perseorangan dan organisasi yang tergabung dalam jaringan kerja ini.

Pencatatan pengetahuan dan pembelajaran menjadi bagian langsung dari proses ini guna memunculkan beragam pengalaman terkait ke publik. Ragam pengalaman ini diharapkan mampu memberi pembelajaran bagi komunitas dan individu BMI atau elemen masyarakat sipil lain yang bermaksud melakukan permintaan informasi.

.:: Hal 12 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Proses uji informasi yang dilakukan oleh jaringan kerja ini berkembang menyasar beberapa lembaga publik yang semula tidak ditargetkan dalam perencaan kolektif. Perkembangan ini harus dilakukan untuk menanggapi pelbagai temuan dan dinamika tata kelola dan pelayanan BMI oleh lembaga publik.

C. Ruang Lingkup Pemantauan Proses pemantauan ini mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) penelusuran kesiapan kelembagaan PPID; (2) pelacakan kelengkapan informasi melalui media website lembaga publik, dan; (3) tanggapan lembaga publik atas permintaan informasi. Kesemua aspek diharapkan memberi gambaran terperinci tentang kesiapan dan implementasi keterbukaan informasi. Pemeriksaan juga diharapkan menemukan rincian pola penerapan pada masing-masing lembaga.

Proses pemantauan ini dilakukan di Indonesia dan di luar negeri (Hong Kong). Di Indonesia uji informasi menyasar lembaga-lembaga di tingkat nasional dan daerah. Sementara di luar negeri, uji informasi menyasar secara spesifik Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Nasional

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cirebon

Jawa Barat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indramayu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Majalengka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kuningan

Jawa Tengah

BP3TKI Jawa Tengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyumas

.:: Hal 13 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cilacap Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Jawa Timur

Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malang Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Yogyakarta

Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta Kantor Imigrasi Kelas II Yogyakarta

Hong Kong

Konsulat Jenderal Republik Indonesia

.:: Hal 14 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA LEMBAGA PELAYANAN SEKTOR MIGRASI KETENAGAKERJAAN

A. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berbicara tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) adalah lembaga utama yang diserahi tugas dan wewenang untuk mengatur segala regulasi terkait dengan ketenagakerjaan. Kemenakertrans menjadi lembaga publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan yang kemudian dapat dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selaku badan publik pelaksana kebijakan seputar migrasi TKI.

Terkait

dengan

pelaksanaan

keterbukaan

informasi

publik,

Kemenakertrans

mulai

mengimplementasikan UU KIP dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 218/MEN/VIII/2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 19 Agustus 2011. Peraturan tersebut mengatur secara spesifik alur dan pola pelaksanaan keterbukaan informasi di kementerian tersebut. Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) tersebut turut diikuti dengan pembentukan kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berikut tabel ringkasan profil Kemenakertrans dalam konteks keterbukaan informasi publik:

Nama Lembaga PPID (Tersedia/Tidak

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans) Tersedia

Tersedia) Peraturan terkait PPID

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 218/ MEN/ VIII/ 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi

.:: Hal 15 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

dan Dokumentasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mengacu pada struktur yang tersedia, jumlah pejabat yang mengurus Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemenakertrans sebanyak 42 anggota.

Mengacu lampiran dari Kepmenakertrans No.218 tahun 2011, susunan dari anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemenakertrans adalah sebagai berikut: Dewan Pertimbangan: 1. Inspektur Jendral 2. Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 3. Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 4. Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 5. Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Jumlah Petugas PPID

6. Direktur Jendral Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. 7. Direktur Jendral Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. 8. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi.

Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama: Sekretaris Jendral.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama: Kepala Pusat Hubungan Masyarakat.

Sekretaris: Kepala

Bidang

Hubungan

Antar

Lembaga,

Dokumentasi

Perpustakaan, Pusat Hubungan Masyarakat.

.:: Hal 16 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

dan

Bidang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik: 1. Kabag Perencanaan Umum Biro Perencanaan. 2. Kabag Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian. 3. Kabag Perlengkapan, Biro Umum. 4. Kabag Akuntansi dan Pelaporan, Biro Keuangan. 5. Kabag Pendapat Umum dan Media Massa Pusat Hubungan Masyarakat. 6. Kabag Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik: 1. Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan; 2. Kabag Rumah Tangga dan Keamanan Biro Umum; 3. Kabag TU Pusat Humas; 4. Kabag TU Biro Hukum; 5. Kabag TU Biro Umum; 6. Kabag TU Biro Keuangan; 7. Kabag TU Biro Organisasi dan Kepegawaian; 8. Kasubbid Publikasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan Pusat Humas. 9. Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum.

Bidang Sengketa Informasi Publik: 1. Kepala Biro Hukum; 2. Kabag Penyululan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum; 3. Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; 4. Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;

.:: Hal 17 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

5. Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 6. Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan; 7. Kabag Hukum dan Organisasi Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; 8. Kabag Hukum dan Organisasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; 9. Bagian Umum Inspektorat Jandral; 10. Kabag Program, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja: 1. Sekretaris Inspektorat Jendral; 2. Sekretaris Direktorat Jendral; Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi

dan

Dokumentasi

Unit

Kerja

Pelatihan

dan

Produktivitas; 3. Sekretaris Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; 4. Sekretaris Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 5. Sekretaris

Direktorat

Jendral

Pembinaan

Pengawasan

Ketenagakerjaan; 6. Sekretaris Direktorat Jendral Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Alamat: Lantai 2 Ruangan Perpustakaan Kemenakertrans di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan Saluran Publik

Telepon: 021-7900019, 021-5255733 FAX: 021-5201513 Website: http://ppid.depnakertrans.go.id Email: pusdatinaker@nakertrans.go.id Twitter: @menakertrans

.:: Hal 18 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Berikut bagan struktur PPID Kemenakertrans:

Gambar 3 Struktur PPID Kemnakertrans

Mengacu pada hasil dan proses permintaan informasi yang dilakukan Jaringan Kerja Buruh Migran Indonesia (BMI) untuk Keterbukaan Informasi didapati PPID Kemenakertrans tidak maksimal dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi. Salah satu indikator yang mencolok dari proses ini adalah kesimpangsiuran pelayanan permintaan informasi.

.:: Hal 19 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 4 Anwar â&#x20AC;&#x153;Bobiâ&#x20AC;? Ma'arif, Pegiat DPN SBMI saat memantau perkembangan permintaan informasi yang diajukan ke PPID Kemenakertrans

Semua permintaan informasi yang dikirimkan kepada kementerian ini tidak dijawab sesuai prosedur waktu pelayanan yang ditentukan (10 hari kerja + 7 hari kerja untuk tambahan), kecuali permintaan informasi dari DPN SBMI terkait permohonan penjelasan Peraturan Menteri No.4 tahun 2013 tentang TKI re-entry. Beberapa permintaan informasi bahkan tidak ditanggapi oleh PPID Kemenakertrans. Mengacu pada hasil pengamatan langsung yang dilakukan dengan mendatangi PPID Kemenakertrans oleh DPN SBMI dan Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), PPID Kemenakertrans berada satu ruangan dengan perpustakaan. Tim pemantau beberapa kali menemukan meja PPID kosong dan hanya dijaga oleh petugas perpustakaan. Petugas penjaga yang secara spesifik berwenang menangani permintaan informasi sejauh pemantauan yang dilakukan oleh DPN SBMI masih belum jelas.

Saat pemantauan berlangsung, petugas perpustakaan memanggil petugas lain yang disebut sebagai petugas yang biasa melayani loket PPID. Petugas tersebut ternyata merupakan bagian dari .:: Hal 20 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

perpustakaan Kemenakertrans dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melayani proses permintaan informasi yang disampaikan. Aksi saling lempar wewenang oleh petugas yang menjaga meja PPID pun turut terjadi. Pemantau yang mencoba menacari keterangan lebih rinci mengenai proses penyelenggaraan keterbukaan informasi tidak dapat mendapatkan penjelasan maksimal oleh petugas yang disebut sebagai petugas PPID.

Upaya klarifikasi permintaan informasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) secara langsung dengan mendatangi PPID di Kemenakertrans turut menemui jalan buntu. Pihak PPID pun sempat menyatakan telah mengirimkan jawaban atas permintaan informasi yang disampaikan oleh DPN SBMI melalui pos. Ironisnya, DPN SBMI tidak pernah secara langsung menerima jawaban Kemnakertrans melalui pos. Pihak PPID pun berkebaratan dan tidak dapat menunjukkan resi pengiriman berkas jawaban 6.

Upaya meminta langsung jenis informasi yang disampaikan melalui surat dalam tatap muka tersebut pun tidak dapat dipenuhi. Idealnya, jika dokumen tersebut pernah dikirimkan melalui surat kepada DPN SBMI, maka proses temu kembali dokumen akan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan mempersiapkan dokumen itu dari awal. Tidak adanya pembukuan secara terperinci brtentangan dengan prinsip pendokumentasian yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 218/ MEN/ VIII/ 2012 pasal 16 7. Pasal 19 Kepmen tersebut lebih memperinci kewajiban PPID selaku penyedia informasi untuk mencatat dan membuat rekapitulasi berkala8. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa impementasi keterbukaan informasi, mengacu pada Keputusan Menteri yang sama, bahwa setiap informasi publik dapat diakses secara oleh setiap saat belum terimplementasi sepenuhnya9.

6 7 8 9

Catatan laporan pemantauan DPN SBMI ke Kamnakertrans. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.218/MEN/VIII/2012 Pasal 16:Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.218/MEN/VIII/2012 Pasal 19 mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala; membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi; memberikan jawaban atas permohonan informasi; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.218/MEN/VIII/2012 Pasal 3: setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; .:: Hal 21 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Proses pemenuhan yang melampaui batas 10 hari ditambah 7 hari kerja menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya berjalan mengacu pada aturan yang spesifik mengatur pola kerja PPID. Belum maksimalnya pelayanan juga ditunjukkan oleh tidak adanya bukti yang diberikan kepada pemohon informasi, seperti diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 10. Tidak adanya nomor registrasi yang diberikan mempersulit proses pemeriksaan status permohonan informasi yang disampaikan pemohon. Meski akhirnya Pihak PPID memberikan beberapa jawaban atas permintaan informasi, ketercukupan aspek prosedural masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pihak PPID tidak memberikan keterangan rinci atas jenis informasi yang tidak diberikan meskipun berada dalam surat permintaan informasi yang sama. Pengecualian ini tidak mendapatkan penjelasan rinci seperti diatur dalam Perki 01 201011.

Gambar 5 Mekanisme Permintaan Informasi di Kemnakertrans

10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Pasal 24. 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Pasal 26. .:: Hal 22 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Tabel Pemantauan Website Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

No 1

Jenis Informasi Berdasarkan UU KIP Profil Organisasi

Tingkat Penerapan Status Ketersediaan Informasi: Tidak Lengkap Informasi tentang profil organisasi, terdapat di beberapa menu, antara lain menu “Tentang Kemenakertrans” yang berisi menu Organisasi, Visi dan Misi, Sejarah, dan Rencana Strategis (renstra) Kemenakertrans.

Profil organisasi Kemenakertrans untuk sub menu organisasi berisi susunan organisasi yang ada di Kemenakertrans beserta nama pemegang jabatan. Visi-misi Kemenakertrans secara sederhana memaparkan apa yang menjadi tujuan dan cara pelaksanaannya secara sederhana. Untuk sub menu sejarah Kemenakertrans, dijelaskan mengenai seluk-beluk dibentuknya Kemenakertrans.

Sedangkan pada sub menu rencana strategis Kemenakertrans, hanya dijelaskan secara singkat mengenai tujuan dari peningkatan daya saing di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan menu renstra Kemenakertrans justru tak bisa diakses.

Menu lain yang masih berkaitan dengan profil organisasi adalah menu “Unit Kerja” terdiri dari Sekretariat Jendral, Inspektorat Jendral, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi, serta enam Direktorat Jendral di Kemenakertrans yang masingmasing menu dirinci dalam empat sub-menu antara lain; menu “Organisasi” yang berisi bagan struktur jabatan dan nama pejabat, menu “Tugas, Pokok dan Fungsi” berisi ringkasan tugas .:: Hal 23 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

dalam satu hingga dua kalimat dan rincian fungsi dalam daftar tanda dan angka (bullet and numbering), menu “Visi dan Misi” berisi visi dan misi masing-masing unit kerja, dan menu “Web Unit Kerja” yang berisi tautan (link) pada sub domain atau web khusus di masing-masing unit kerja.

Sub domain “Web Unit Kerja” tidak semua bisa diakses. Beberapa web unit kerja yang tak berfungsi diantaranya: Inspektorat Jendral; Sekretariat Jendral; Ditjen Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; serta Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Web-web tersebut ada yang berisi halaman kosong dan sebagian memang tak bisa diakses.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, website Kemenakertrans tidak menyertakan kontak lengkap yang bisa menghubungkan lembaga mereka dengan masyarakat. Bila dilihat pada home page Kemenakertrnas, hanya akan ditemu alamat kantor saja tanpa nomor telepon, fax, ataupun alamat email.

Informasi nomor telepon/fax, baru ditemukan di Sub Domain Unit Kerja Ditjen Binalantas http://binalattas.depnakertrans.go.id/ , sementara informasi alamat surat elektronik (surel/email) tidak berhasil ditemukan, 2

Program Kegiatan

admin web hanya menyediakan formulir online untuk bertanya. Status Ketersediaan Informasi: Tidak Lengkap Kemenakertrans sama sekali tak mencantumkan programprogram kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan secara rinci pada menu khusus. Website Kemenakertrans hanya menginformasikan program kegiatan melalui berita-berita yang

.:: Hal 24 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

bersifat umum. Menu khusus terkait program kegiatan tersedia pada halaman unduh (download) yang berisi satu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2010-2025) yang bersifat sangat umum.

Satu sal terpenting dari program dan kegiatan dari kementerian atau lembaga adalah adanya quick wins. Kemenakertrans tak menyertakan quick wins dalam websitenya. Quick wins sendiri adalah sesuatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit dalam waktu yang kurang dari 12 bulan.

Secara sederhana, quick wins merupakan program wajib yang menjadi prioritas suatu kementerian/ lembaga dan berusaha untuk diselesaikan dalam waktu secepatnya. Biasanya quick wins mencakup program 100 hari kerja masa jabatan suatu periode kerja kementerian/ lembaga.

Menu di website Kemenakertrans sebenarnya menunjukkan program kerja tentang Perencanaan Tenaga Kerja. Namun demikian, menu tersebut mengarah ke sub domain http://pusatptk.depnakertrans.go.id yang hanya berisi data statis terkait ketenagakerjaan yang susah diakses dan dipahami publik.

Tidak adanya program kerja yang dicantumkan dalam website, mengakibatkan tertutupnya akses informasi tentang apa saja program kerja yang sedang dikerjakan Kemenakertrans, siapa penanggungjawab programnya, dan berapa besar pagu APBN yang digunakan.

.:: Hal 25 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Status Ketersediaan Informasi: Tidak Ada Website Kemenakertrans sama sekali tak mencatumkan laporan keuangannya. Padahal sebagai lembaga publik pemerintah, sudah seharusnya melakukan pelaporan keuangan sebagai bentuk transparansi. 3

Info Keuangan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di setiap badan publik telah diatur cukup jelas di UU No. 14 Tahun 2008. Pada undang-undang tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa DIPA dan RKA-KL adalah dokumen terbuka yang harus dipublikasikan. Status Ketersediaan Informasi: Tidak Lengkap PPID Kemenakertrans berada di alamat http://ppid.depnakertrans.go.id/. Menu atau tautan (link) website PPID Kemenakertrans dicantumkan dalam menu pemintas (shortcut) di website utama www.depnakertrans.go.id.

Laman muka PPID Kemenakertrans berisi menu-menu berupa beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi 4

Akses Info Publik

publik, dan pemohon informasi. Website PPID Kemenakertrans

(PPID)

tidak lengkap dalam memberikan informasi sesuai dengan UU KIP.

PPID Kemenakertrans tidak mencantumkan informasi pokok seperti informasi serta merta yang berisi informasi rutin keuangan dan kegiatan atau program yang sedang dijalankan. Selain itu, menu struktur di website PPID Kemenakertrans, kosong, sehingga tidak ada informasi bagaimana struktur PPID, siapa saja pejabatnya, dan apa tugas pokok dari masing-masing .:: Hal 26 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

orang yang memegang jabatan dalam PPID.

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap badan publik wajib menyertakan informasi, mengenai data jumlah permintaan informasi yang masuk ke Kemenakertrans, jumlah data yang permintaan informasinya ditolak, dan alasan penolakan. Sampai saat ini, website PPID Kemenakertrans sama sekali tak menyertakan data-data tersebut.

Data wajib lain yang wajib diberikan tiap badan publik adalah data tentang pengumuman yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jenis informasi ini bisa berupa pengumuman. PPID Kemenakertrans sama sekali tak menyertakan informasi tersebut.

Lagi-lagi website PPID Kemenakertrans juga tak menyertakan kontak lengkap seperti nomor telepon, fax ataupun alamat email. Website PPID hanya menyertakan alamat kantor/ gedung Kemenakertrans saja.

Pada menu informasi publik PPID Kemenakertrans, diberikan juga sub menu lain yang berhubungan dengan informasi publik. Beberapa sub menu yang ada dalam menu informasi publik diantaranya sub menu tentang Sekretariat Sendral, Inspektorat Jendral, Balifto, Ditjen P2MKT, Ditjen P2KT, Ditjen Binapenta, Ditjen Binalattas, Ditjen PHI Jamsos dan Ditjen PPK.

Dari semua sub menu yang ada di informasi publik, hanya sub

.:: Hal 27 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

menu Balifto saja yang bisa diakses. Sub menu lain sama sekali tak diakses dan hanya menampilkan halaman kosong. Jenis informasi lain yang juga wajib ada dalam PPID adalah SOP. Namun, lagi-lagi PPID Kemenakertrans juga tak menyampaikan informasi tersebut.

Tegasnya dari pemantauan yang dilakukan, keberadaan website PPID Kemenakertrans terkesan hanya formalitas atau “sekadar ada” dan tidak dikelola dengan serius.

Status Ketersediaan Informasi: Sangat Lengkap Peraturan dan kebijakan juga merupakan informasi yang wajib disediakan di website badan publik. Pada website Kemenakertrans, informasi ini disajikan cukup rinci dan lengkap dalam menu peraturan perundangan. Menu ini cukup rinci memaparkan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Menu peraturan di website Kemenakertrans juga memudahkan pengguna untuk mengunduh (download) dokumen. Selain itu, admin web cukup 5

Peraturan dan Kebijakan

cepat untuk mengunggah setiap dokumen peraturan terbaru.

Beberapa jenis peraturan dan kebijakan yang ada dalam website Kemenakertrans diantaranya: ●

undang-undang

●

peraturan pemerintah

●

keputusan presiden

●

instruksi presiden

●

peraturan presiden

●

keputusan menteri

.:: Hal 28 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

●

Peraturan Menteri

●

instruksi menteri

●

kep. dirjen/kabadan

●

surat keputusan bersama

●

surat edaran

●

lainnya (keputusan musyawarah nasional korpri)

Dari semua menu tersebut, Kemenakertrans dengan lengkap menyebutkan informasi yang mereka punya terkait kebijakan dan peraturan.

Gambar 6 Cuplikan Website PPID Kemnakertrans

Website PPID Kemenakertrans hanya berisi informasi statis dan tidak memiliki pengelolaan berkala (update). .:: Hal 29 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Tabel Informasi Lain di Website Kemenakertrans (http://depnakertrans.go.id/) No

Jenis Informasi

Tingkat Penerapan Status: Tidak Tersedia Website Kemenakertrans tidak menyediakan informasi mengenai

Kemitraan

kemitraan atau kerja sama yang sedang dijalin, termasuk kerja sama dalam hal ketenagakerjaan dengan pelbagai pihak baik lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun pihak swasta. Tersedia Salah satu jenis informasi tambahan yang ditemukan dalam website

Info Reguler (Berita)

Kemenakertrans adalah info reguler. Info ini lebih memperlihatkan konten-konten yang berhubungan dengan pemberitaan yang menyangkut Kemenakertrnas. Info reguler disajikan dalam tiga kategori yakni Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Umum Tersedia Layanan publik online website Kemenakertrans selain PPID, terdapat dalam menu Layanan Online yang berisi 3 layanan, yakni: Informasi pasar kerja, Tenaga Kerja Asing (TKA) Online, dan Bursa Transmigrasi Online.

Layanan

Layanan online terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui sistem

Online (Selain

bernama SISKOTKILN sebenarnya ada, namun tidak dipublikasikan dan

PPID)

hanya bisa diakses sementara (untuk kebutuhan TKI Overstay di Arab Saudi dalam mencari nomor paspor mereka) melalui kanal (port) atau alamat khusus di: http://siskotkln.depnakertrans.go.id:8080 Sehingga dapat dikatakan di website Kemenakertrans tidak ada layanan online atau menu informasi yang secara khusus disediakan bagi TKI selain peraturan dan undang-undang.

.:: Hal 30 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 7 Struktur Kerja Dit. PTKLN

Salah satu bagian khusus pada Kemenakertrans yang secara spesifik mengurusi bidang ketenagakerjaan adalah Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta). Direktorat ini bertugas untuk mengkoordinir tata kelola pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di luar negeri. Ketenagakerjaan di luar negeri dikelola langsung di bawah Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Dit PTKLN).

Penelusuran yang dilakukan pada website yang secara spesifik melayani sektor ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa sistem informasi ini tidak terkelola. Konten terbaru yang disajikan dalam portal .:: Hal 31 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

ini tertanggal 8 Mei 2010. Tata letak portal ini pun masih belum tertata rapi. Penyajian informasi melalui portal ini menunjukkan seakan portal ini belum selesai dibangun. Permasalah teknis berupa tata posisi dan letak konten masih muncul dalam web yang dikelola oleh lembaga publik di tingkat nasional ini.

Gambar 8 Cuplikan website Binapenta

Portal ini secara gamblang menunjukkan kinerja tidak optimal dari pengelolaan informasi pada Direktorat Jendral yang secara spesifik menangani bidang ketenagakerjaan. Selain konten terakhir yang diunggah pada tahun 2010, portal ini tidak pula menyediakan informasi yang berkaitan langsung dengan wewenang dan pelaksanaan pelayanan publik di bawah direktorat ini. Empat menu utama yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak satu pun bekerja atau dapat digunakan, yaitu info kerja, e-reporting informasi tenaga kerja, informasi tenaga kerja asing dan publikasi. Hampir semua menu yang terpapar di halaman utama website tidak berfungsi atau bermasalah pada layanan.

Menu layanan yang terkait dengan pelayanan publik secara umum hanya menyajikan profil pelayanan tanpa menjelaskan prosedur dan mekanisme akses publik atas pelayanan tersebut. Salah satu temuan menarik terdapat pada menu bursa kerja. Menu ini tidak menyajikan daftar bursa kerja, melainkan daftar Dinas Tenaga Kerja di setiap daerah yang disebut sebagai tempat informasi terpadu .:: Hal 32 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

pencarian kerja. Menu ini pun turut merekomendasikan satu portal eksternal (www.infokerja.web.id) yang tidak bisa diakses.

Layanan khusus BMI tidak terdapat pada portal ini. Informasi-informasi pokok, seperti hasil pengawasan dan evaluasi PPTKIS, selaku sektor swasta yang diberi wewenang penempatan BMI, tidak dapat ditemukan pada lembaga yang bertanggungjawab pada bidang tersebut ini. Ketersediaan informasi tentang PPTKIS bermasalah berguna bagi TKI untuk menentukan pilihan jasa PPTKIS yang akan digunakan. Lebih jauh, hasil evaluasi yang menunjukkan kinerja pelayanan PPTKIS menjadi bagian lain yang digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Gambar 9 Cuplikan konten website Dirjen Binapenta terkait dengan isu BMI yang sangat minim informasi dan tidak dikelola dengan serius

Serupa dengan Kementerian, Dinas terkait dengan Ketenagakerjaan di daerah pun masih jauh dari memenuhi aspek minimal keterbukaan informasi. Pemantauan yang dilakukan di beberapa daerah, seperti Banyumas, Kuningan, Cirebon dan Majalengka menunjukkan lemahnya implementasi keterbukaan informasi pada dinas urusan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan TKI di daerahdaerah tersebut. Pemantauan yang dilakukan di beberapa daerah tersebut bahkan menunjukkan fakta bahwa lembaga publik terkait bahkan tidak mengerti definisi PPID, seperti diamanatkan oleh UU KIP dan Keputusan Menteri terkait. .:: Hal 33 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyumas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Banyumas berdasarkan pemantauan Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, belum memiliki PPID. Permintaan informasi yang dilakukan melalui surat dilayani menggunakan prosedur umum, yakni didata oleh bagian tata usaha yang kemudian didisposisikan ke Pimpinan. Hingga 2013 permintaan informasi yang masuk hanya dari Seruni Banyumas.

Mengacu pada pengalaman Seruni, permintaan informasi secara mendalam masih jarang terjadi di Banyumas. Permintaan informasi secara resmi yang disampaikan kepada Dinas tersebut merupakan permintaan informasi publik pertama yang diterima. Pihak dinas pun kebingungan dengan prosedur permintaan informasi yang disampaikan oleh Suswoyo, salah satu pegiat Seruni 12.

Pihak Dinas menyatakan secara spesifik bahwa PPID pada dinas tersebut belum terbentuk. Permintaan informasi dapat disampaikan langsung kepada Kepala Dinas. Faktor kedekatan Seruni Banyumas dengan pihak Dinsosnakertrans turut memengaruhi pemberian informasi yang diminta oleh Suswoyo. Pihak dinas menyatakan sangat sulit untuk menyediakan informasi yang diminta, tetapi pihak dinas menyatakan kesiapan memenuhi permintaan informasi yang disampaikan oleh Seruni Banyumas. Salah satu kesulitan dalam penyediaan informasi oleh dinas tersebut terkait dengan masih karut-marutnya tata kelola data dan dokumen pada dinas tersebut. Peminta informasi bahkan menerima data mentah (buku jurnal penempatan TKI Banyumas) yang perlu dikaji lebih lanjut. Situasi tersebut menyebabkan peminta informai dari Banyumas harus melakukan pendekatan nonprosedural untuk mengakses informasi.

Peminta informasi dilakukan dengan menghubungi

langsung petugas yang dikenal pada dinas tersebut 13. Soal akses informasi publik, pada tahun 2011 Dinas ini sempat mengikuti sosialisasi pengadaan sistem informasi berupa website untuk Disnakertrans Banyumas dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, namun hingga saat ini keberadaan sistem informasi tersebut belum direalisasikan.

12 Keterangan Suswoyo, Pegiat Seruni Banyumas, 6 Juli 2013 13 ibid .:: Hal 34 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 10: Rovahan, Pegiat Jingga Media saat melakukan permintaan informasi BMI

Dinas Tenaga Kerja Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka Didatangi oleh peminta informasi dari Jingga Media Cirebon, ketiga dinas tersebut terperanjat mengetahui daftar informasi yang diminta. Selain tidak mengerti aturan yang mengatur keterbukaan informasi melalui UU 14 Tahun 2008, dinas-dinas tersebut menyatakan secara rinci bahwa PPID belum terbentuk pada ketiga dinas di wilayah Jawa Barat tersebut. Mereka kebingungan menanggapi permintaan informasi secara prosedural yang disampaikan oleh Ahmad Rovahan, Pegiat Jingga Media Cirebon.

Permintaan informasi berupa surat yang disampaikan dinilai setara dengan surat masuk lainnya. Surat tersebut akan disampaikan kepada Kepala Dinas, kemudian didistribusikan kepada bagian-bagian terkait. Kondisi yang sama ditemui Disnaker Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan yang secara struktur belum memiliki PPID. Pada badan-badan publik tersebut, setiap permintaan informasi dan data yang masuk akan diterima oleh Kepala Dinas dan selanjutnya kepala dinas akan .:: Hal 35 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

menginstruksikan kepada staf-staf bawahannya. Namun hingga laporan ini disusun hanya Dinsosnakertrans Kabupaten Bayumas yang secara substansi tetap melayani permintaan informasi publik, meskipun belum memiliki struktur PPID. `

Mengacu pada pengalaman Jingga Media Cirebon, Dinas tenaga kerja di Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu kesemuanya tidak memiliki PPID. Kesemua Dinas tenaga kerja ini tidak dapat memberikan keterangan tentang keberadaan PPID di masing-masing lembaga. Permintaan informasi yang disampaikan tidak dijawab hingga satu bulan. Permintaan informasi tersebut disampaikan melalui surat yang dikirimkan melalui kurir. Upaya menanyakan status permintaan informasi kian menunjukkan ketidaktahuan lembaga-lembaga tersebut tentang prosedur keterbukaan informasi. Saat mengkonfirmasi surat tersebut, dinas-dinas tersebut menyatakan bahwa surat belum didisposisi dari kepala dinas kepada pihak yang berwenang.

Permintaan informasi baru ditanggapi ketika Pegiat Jingga Media menyampaikan keberaratan atas pengabaian permintaan informasi. Permintaan ada yang disampaikan melalui kurir tersebut mendapat jawaban dari Dinas Cirebon dan Kuningan. Sementara, pihak dinas di Kabupaten Indramayu dan Majalengka menyatakan tidak menerima permintaan informasi tersebut 14.

Salah satu indikasi keterbatasan penyelenggaran keterbukaan informasi di ketiga wilayah tersebut tampak dari tidak tersedianya portal (website) resmi masing-masing dinas yang dikelola untuk menyampaikan informasi secara berkala kepada publik. Kebutuhan informasi spesifik yang tersedia di portal akan sangat membantu BMI, calon BMI dan keluarga untuk memperoleh informasi yang turut menentukan keamanan selama proses migrasi.

14 Wawancara Ahmad Rofahan, 6 Juli 2013 .:: Hal 36 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 11: Hariyanto (Kanan) saat mengajukan permintaan informasi ke PPID BNP2TKI

B. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi salah satu bagian penting dalam tata kelola migrasi ketenagakerjaan. Badan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI. Struktur operasional kerja BNP2TKI melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kepolisian, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Direktorat Jendral Imigrasi (Kemenhukam).

Sebagai bagian dari lembaga yang memperoleh pembiayaan negara dan ditunjuk melalui keputusan presiden, BNP2TKI termasuk dalam kategori lembaga publik yang berkewajiban menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Implementasi keterbukaan informasi telah disebutkan secara spesifik melalui Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor : KEP.56/KA/VIII/2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan Peraturan Kepala Badan .:: Hal 37 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.16/KA/XII/2011 tentang Pedoman Kerja Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kedua peraturan spesifik tersebut mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi di BNP2TKI. Melalui kedua peraturan tersebut, pembentukan dan kinerja BNP2TKI ditetapkan sebagai bagian dari kerja kelembagaan.

Sistem kerja PPID BNP2TKI berada di dalam struktur Biro Hukum dan Humas dengan status ex officio (tugas yang dilaksanakan melekat karena jabatan yang diemban). Implementasi tersebut sama dengan struktur PPID di masing-masing satuan kerja di daerah/perwakilan (BP3TKI). BP3TKI di daerah memang telah memiliki PPID, namun tidak seluruh pegawai daerah mengerti dan memahami bagaimana cara kerja dan sistem layanan PPID, karena fungsi PPID baru disosialisasikan awal tahun 2013.

Tahun 2013 memang diberikan anggaran bagi masing-masing BP3TKI untuk membentuk PPID sebagai bentuk layanan informasi badan publik kepada masyarakat. Menurut keterangan Hariyanto, Kepala Bagian Humas BNP2TKI anggaran yang diberikan kepada BP3TKI di daerah hanya berupa tambahan gaji yang diberikan kepada pegawai-pegawai PPID. Jumlah tambahan gaji pun bervariasi, tergantung pada masing-masing BP3TKI di daerah 15.

Sejak semula dibentuk, konsentrasi layanan informasi PPID di BNP2TKI memang terpusat/sentral, dimana PPID di daerah (BP3TKI) harus berkoordinasi dalam memproses jawaban setiap permintaan informasi yang mereka terima. Cara kerja demikian dilakukan karena tidak ada aturan baku dalam UU KIP yang membatasi koordinasi antar PPID pada lembaga yang memiliki hubungan struktural dalam merespon permintaan informasi.

Hariyanto menyampaikan SOP dari BNP2TKI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemohon informasi sudah ada. BP3TKI daerah hanya perlu menjabarkan SOP-nya sendiri, tergantung keperluan masing-masing unit teknis. Soal sosialisasi kebaradaan PPID dan layanan KIP kepada 15 Wawancara Hariyanto, Biro Hukum dan Humas BNP2TKI .:: Hal 38 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

masyarakat (khususnya TKI dan keluarga), Hariyanto berkilah bahwa sosialisasi sebenarnya menjadi tanggungan Kementerian Komunikasi, sehingga tidak ada kewajiban bagi BNP2TKI untuk mensosialisasikan keberadaan PPID kepada masyarakat 16.

Himbauan menyangkut PPID dan layanan KIP hanya dilakukan BNP2TKI kepada BP3TKI di daerah untuk melayani pemohon informasi dengan baik agar tidak sampai ke proses sengketa atau sidang ajudikasi. Hingga awal 2013 diinformasikan bahwa belum sampai 50 % dari seluruh pegawai BNP2TKI dan BP3TKI yang mengetahui mekanisme KIP, karena memang PPID di BNP2TKI sifat keorganisasiannya ex officio atau dianggap tidak mengikat.

Berikut tabel ringkasan profil PPID BNP2TKI: Nama Lembaga

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) berada di 19 wilayah yaitu Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, Mataram, Kupang, Banjarbaru, Pontianak, Nunukan, Makassar, Manado, dan Surabaya (UPT-P3TKI)

Jumlah Satuan Kerja Turunan (daerah atau perwakilan luar negeri)

B. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) berada di 5 daerah yaitu Padang, Bandar Lampung, Palu, Kendari, dan Gorontalo.

C. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) berada di 14 daerah yaitu Jambi, Pare-Pare, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Batam, Sambas, Entikong, Maumere,

Sumba,

Tanjung

Balai

Asahan,

Bekasi,

Palangkaraya, dan Mamuju. 16 ibid .:: Hal 39 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Cilacap,

PPID (Tersedia/Tidak Tersedia)

Tersedia 1. Keputusan

Kepala

BNP2TKI

Nomor

KEP.56/KA/VIII/2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Peraturan terkait PPID

Tenaga Kerja Indonesia 2. Peraturan

Kepala

Perlindungan

Badan

Tenaga

Nasional Kerja

Penempatan

Indonesia

dan

Nomor

PER.16/KA/XII/2011 tentang Pedoman Kerja Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Alamat: Jl MT Haryono Kav 52 Gedung A Lt 1 Jakarta Selatan 12770 Telepon: 021-7981205 Saluran publik

FAX: 021-7981205 Website: http://www.bnp2tki.go.id/layanan-publik.html http://www.ppid.bnp2tki.go.id/ Email: humasbnp2tki@yahoo.com Twitter: @BNP2TKI_

.:: Hal 40 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Berikut struktur PPID di BNP2TKI:

Gambar 12 Struktur PPID BNP2TKI

Pemantauan yang dilakukan selama proses penyusunan desk study dilakukan pula pada satuan kerja atau perwakilan BNP2TKI di beberapa daerah, seperti BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Semarang, UPT P3TKI Jawa Timur. Berikut adalah hasil ringkasan hasil pemantauan: No 1

Badan Publik

Hasil Pemantauan PPID dan Layanan KIP

BP3TKI Daerah Istimewa PPID BP3TKI Yogyakarta dikoordinatori oleh Kepala TU yang Yogyakarta (DIY)

mempunyai dua orang staf yang khusus menangani PPID. Sedangkan penanggung jawab PPID adalah Kepala BP3TKI Yogyakarta. Dua

Narasumber:

orang staf TU mendapat gaji tambahan sebesar Rp.300.000 setiap

.:: Hal 41 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Sri Wartiyah-Kabag TU

bulannya. Dalam pelaksanaan kerja, petugas PPID memiliki juklak dan juknis yang telah ditetapkan oleh Kepala BP3TKI Yogyakarta dalam menjalankan teknis kerja PPID.

BP3TKI Yogyakarta tidak memiliki saluran informasi publik berupa website. BP3TKI Yogyakarta pernah berencana membuat website, namun mekanisme saluran informasi di BNP2TKI harus terpusat di website BNP2TKI, sehingga BP3TKI DIY hanya diperkenankan mengirim berita ke website BNP2TKI.

Sejak ada surat keputusan dan sosialisasi mengenai PPID di awal 2013, pemohon informasi tertulis yang sudah masuk ke BP3TKI Yogyakarta hanyalah dari Infest Yogyakarta. Selebihnya wartawan yang menanyakan informasi secara lisan. Sri Wartiyah juga mengaku belum pernah ada pelatihan apapun dari BNP2TKI untuk PPID di daerah (BP3TKI). Sosialisasi soal PPID dan layanan KIP hanya sekali dilakukan di Januari 2013 bersama seluruh perwakilan BP3TKI dari daerah-daerah lain.

Staf tata usaha yang dipilih menjadi anggota PPID adalah mereka yang menjabat sebagai arsiparis dan petugas pembuat laporan. Dalam menjawab setiap permohonan informasi selalu ada koordinasi dengan divisi lain sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Jika ada pemohon informasi secara tertulis melalui surat, maka surat tembusan yang berisi jawaban akan dikirim ke BNP2TKI juga. Secara prosedur, setiap surat permohonan yang masuk ke BP3TKI juga akan dibaca pimpinan terlebih dahulu untuk diputuskan bisa dijawab semuanya atau tidak.

.:: Hal 42 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

BP3TKI Yogyakarta juga belum melakukan sosialisasi secara khusus mengenai layanan KIP ataupun kebaradaan PPID secara masyarakat.

Namun

secara

umum,

BP3TKI

Yogyakarta

menyampaikan bahwa mereka juga memiliki program sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di 20 kelurahan yang menjadi kantong-kantong TKI di DIY atau melakukan pameran 17. 2

BP3TKI Semarang

Sesuai dengan surat edaran dari BNP2TKI, setiap kantor BP3TKI di

Narasumber:

daerah sudah harus memiliki PPID di tahun 2013. Di BP3TKI

Abdul Rohman-Kepala

Semarang sendiri, PPID mulai ada sejak Januari 2013 dengan Kepala

BP3TKI Semarang

BP3TKI, Abdul Rohman sebagai koordinator.

Meskipun tidak menjelaskan jumlah pasti, Rohman mengungkapkan bahwa sudah banyak permintaan informasi yang masuk dan mereka layani, namun mereka mengakui belum mendokumentasikannya dengan baik. Surat permohonan informasi kepada BP3TKI Semarang bisa ditujukan kepada Kepala PPID atau Kepala BP3TKI Semarang karena pemangku jabatannya pun sama. BP3TKI Semarang juga belum memiliki website sendiri untuk penyebaran informasi, jadi selama ini jika ada informasi yang akan diberitakan tetap masuk dan terpusat di website BNP2TKI.

Sama halnya dengan BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Semarang pernah mengusulkan agar memiliki website sendiri guna mempermudah penyampaian informasi kepada publik, tetapi BNP2TKI belum menyetujui dan menyampaikan bahwa belum ada anggaran untuk pengadaan website BP3TKI. Persoalan website ini akan diusulkan lagi di tahun 2014. Diakui Rohman, bahwa PPID BP3TKI Semarang memang belum maksimal dalam melayani permintaan informasi. 17 Wawancara Sri Wartiyah, Kepala Bagian Tata Usaha BP3TKI Yogyakarta pada 19 Juni 2013 .:: Hal 43 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

BP3TKI Semarang juga menyampaikan bahwa mereka belum melakukan sosialisasi terkait keberadaan layanan KIP dan PPID kepada masyarakat khususnya keluarga TKI.

Sejauh ini sosialisasi masih sebatas pada persoalan penempatan dan perlindungan TKI secara umum. Persoalan anggaran menjadi alasan utama mengapa layanan dan keberadaan PPID belum sisosialisasikan kepada masyarakat. BP3TKI Semarang juga mengaku belum memiliki prosedur standar operasi pelayanan permohonan informasi publik. Terkait SDM yang tersedia, jumlah petugas dalam struktur PPID BP3TKI Semarang ada 5 orang (termasuk Kepala BP3TKI Semarang)18. Pemantauan soal layanan informasi publik juga dilalakukan dengan mengamati website BNP2TKI di alamat http://www.bnp2tki.go.id , berikut tabel hasil pengamatannya:

Gambar 13: Cuplikan Portal BNP2TKI

18 Wawancara Abdul Rahman, Kepala BP3TKI Semarang. .:: Hal 44 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Tabel Pemantauan Website BNP2TKI No

Lima Jenis Informasi

Tingkat Penerapan

Berdasarkan UU KIP

Status Ketersediaan Informasi: Tidak Lengkap Profil Organisasi BNP2TKI terbagi ke dalam beberapa menu. Visi dan misi organisasi ini misalnya berada pada menu bernama "Organisasi". Struktur Organisasi berada pada menu yang sama, ditulis lengkap dan terdiri dari 23 direktorat.

Kontak berada pada menu "Kontak" yang dibagi menjadi 4 bagian, yakni Bagian Redaksi BNP2TKI, Bagian Perlindungan TKI, Bagian Penempatan TKI, dan Bagian KLN dan Promosi. Setiap bagian memiliki alamat kontak sama, yang membedakan hanya pada alamat surat elektroniknya (surel). Profil Organisasi 1.

Sayangnya alamat surel/email di bagian Perlindungan TKI tak dicantumkan. Kontak telepon kantor juga tidak tak ada di bagian menu tersebut. Kontak telepon hanya ada pada bagian Crisis Center di bagian kepala website. Profil PPID belum bisa ditemukan pada sub domaian PPID website BNP2TKI yang beralamat di http://ppid.bnp2tki.go.id ,. Menu profil menampilkan pemberitahuan berupa tulisan â&#x20AC;&#x153;dalam penyusunanâ&#x20AC;?. Kontak telepon dan fax dicantumkan jelas pada menu "Kontak Kami" sedangkan alamat surel belum tercantum.

Struktur organisasi PPID BNP2TKI pun tidak tercantum pada sub domain website ini, padahal ketika melihat kembali struktur organisasi di website BNP2TKI belum ada pencantuman PPID sebagai bagian dari struktur yang notabene sudah dibentuk. .:: Hal 45 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Berikut sub menu yang berada pada menu Organisasi : 1. Visi dan misi 2. Struktur organisasi 3. Sekretariat utama 4. Kerja sama LN dan promosi 5. Inspektorat 6. Penempatan 7. Perlindungan

Status Ketersediaan Informasi: Tidak Lengkap Program kerja ataupun program kegiatan tidak memiliki menu khusus di website BNP2TKI. Padahal ini merupakan salah satu informasi penting yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai sejauh Program Kegiatan 2

mana kinerja BNP2TKI.

Yang Sedang Berlangsung

Program kerja dan program kegiatan tidak digolongkan dalam rubrik khusus. Pengunjung website hanya bisa melihat program-program kegiatan lewat berita-berita yang ditampilkan. Pun demikian dengan agenda-agenda yang sudah terlaksana, hanya bisa disaksikan sekilas pada berita-berita yang setiap hari berganti. Status Ketersediaan Informasi: Tidak Tersedia Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, informasi keuangan merupakan jenis informasi yang wajib ditampilkan. Di website

Informasi Keuangan

BNP2TKI info keuangan seperti laporan keuangan tidak dicantumkan. Bahkan info keuangan yang sudah diaudit BPK di tahun-tahun kerja sebelumnya tidak dincantumkan sama sekali. Halhal menyangkut keuangan hanya disinggung sedikit di rubrik LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan Info Lelang di bagian

.:: Hal 46 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

bawah web berwujud file siapa pemenang tender.

**BNP2TKI menggolongkan laporan keuangan sebagai informasi yang dikecualikan. Namun penjelasan soal informasi yang dikecualikan sebatas pada laporan keuangan yang belum diaudit dan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun demikian, data keuangan yang telah diaudit BPK juga tidak disampaikan ke publik19. Status Ketersediaan Informasi: Tersedia Akses terhadap informasi publik secara spesifik disajikan melalui sub domain yang beralamat di http://ppid.bnp2tki.go.id . Tautan menuju website PPID BNP2TKI terletak pada bagian bawah website utama BNP2TKI, menu ini tidak mudah dijangkau oleh mata pembaca. Menu PPID berada di bagian bawah dengan judul huruf yang terlalu kecil. Seolah-olah bagian ini adalah bagian tak penting yang tidak perlu banyak diekspos.

Akses Informasi Publik

Website PPID BNP2TKI menyajikan formulir permintaan informasi secara online ataupun offline. Mekanisme permohonan informasi secara online dilakukan dengan mengisi formulir permintaan informasi yang dibagi menjadi dua jenis, yakni formulir elektronik permohonan informasi dan formulir permohonan informasi untuk digunakan secara offline. Menu di website PPID BNP2TKI secara umum berisi beritaberita yang diambil dari konten website utama BNP2TKI. Belum banyak jenis informasi khusus tentang layanan permintaan informasi publik. Konten informasi tentang layanan KIP disajikan dalam beberapa kategori menu yakni Menu “Informasi serta merta”, “informasi berkala”, “informasi setiap saat”, “menu mekanisme

19 Surat keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP 100/KA/X/2012 mengecualikan laporan keuangan sebagai laporan yang terbuka. Poin ketiga lembar keputusan ini menyebutkan bahwa laporan keuangan sebelum audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan laporan hasil audit sebagai jenis informasi yang dirahasiakan. .:: Hal 47 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

pelayanan”, dan “Publikasi Cetakan”. Selain itu, ada dua menu utama yang tidak bisa diakses antara lain “Profil”, “JDIH”, dan menu “Hubungi Kami”

Beberapa menu utama diatas (yang bisa diakses) bila ditelusuri akan berisi daftar informasi yang disajikan dalam berkas unduhan (download) atau ringkasan berita dari web utama BNP2TKI. Meskipun website PPID BNP2TKI terkesan memiliki konten informasi yang lebih banyak dari website PPID Kemenakertrans, namun jika diamati lebih rinci, informasi-informasi di website PPID BNP2TKI hanya salinan dari konten berita dari web utama BNP2TKI selain itu beberapa konten apabila diklik hanya berisi foto tanpa ada 5

Peraturan dan

narasi atau informasi tertulis. Status Ketersediaan Informasi: Tersedia

Kebijakan

Peraturan memiliki rubrik khusus di website utama BNP2TKI, yang disajikan dalam menu dua menu yakni menu “Peraturan Ka BNP2TKI” dan “Perundangan”.

Pada menu “Peraturan Ka BNP2TKI” terdapat 29 item informasi berupa berkas surat eradan dan peraturan Kepala BNP2TKI dalam bentuk dokumen pdf siap unduh (download). Sementara menu “Perundangan” berisi Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan menu PPID. Sebagai catatan meskipun informasi tentang peraturan dan kebijakan telah dipublikasikan, namun berkas surat eradan dan peraturan Kepala BNP2TKI tidak rutin atau tidak semua dipublikasikan, beberapa surat edaran yang diterbitkan di tahun 2012 dan 2013 baru satu berkas yang diunggah (upload) di website BNP2TKI. Berikut beberapa kategori informasi lain yang dipantau dari website BNP2TKI: .:: Hal 48 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Jenis Info

Kemitraan

Tingkat Penerapan Berdasarkan pemantauan website, informasi kemitraan terpampang dalam rubrik atau menu Organisasi-Kerja Sama LN dan Promosi. Menu â&#x20AC;&#x153;Organisasi-Kerja Sama LNâ&#x20AC;? dibagi menjadi 2 direktorat yakni kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika, serta kerja sama luar negeri kawasan Timur Tengah. Namun ketika kedua menu tersebut dibuka, informasi yang ada hanya berisi strukturstruktur tingkatan deputi bidang kerja sama dan luar negeri. Tanpa ada keterangan atau informasi rinci mengenai jenis kerja sama, salinan MoU, dan informasi pendukung tentang kerja sama yang dilakukan.

Selain itu, kemitraan juga disinggung dalam informasi kerja sama G to G dan G to P. Informasi kerja sama G to G dengan Korea, Jepang, Timor Leste memang lengkap, namun instrumen biaya penempatan tidak dicantumkan secara jelas. Kerja sama G to P dengan Penang Seaget Malaysia hanya menampilkan pendaftaran penempatan dan perpanjangan pendaftaran penempatan.

Selain itu, sebagai pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI, BNP2TKI diketahui banyak melakukan kerja sama dengan pelbagai pihak, misal pada konteks pelayanan kesehatan bagi TKI, melalui prosedur permintaan informasi publik, didapati bahwa BNP2TKI memiliki MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia, pada proses penerbitan KTKLN di Malaysia BNP2TKI bekerja sama

.:: Hal 49 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

dengan pihak perusahaan swasta, namun di website BNP2TKI tidak ditemukan informasi terkait proses kerja sama yang dilakukan, lebih-lebih mendapati berkas dokumen MoU.

Info Reguler

Rubrik Berita: Website BNP2TKI aktif dalam menyajikan berita-berita terkait dengan kinerja lembaga tersebut. Setiap minggu hampir selalu ada berita yang diunggah yang kebanyakan berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BNP2TKI.

Namun jika ditelisik lebih rinci, porsi berita berkarakter kehumasan (seputar kegiatan BNP2TKI) lebih dominan dibandingkan dengan jenis berita berupa informasiinformasi yang dibutuhkan buruh migran dan keluarga, baik terkait penempatan maupun perlindungan. Sehingga terkesan kegiatan Kepala BNP2TKI menjadi subyek utama atau fokus sajian berita, sementara kebutuhan informasi berupa berita situasi penempatan dan perlindungan TKI belum menjadi prioritas.

Sebagai contoh berita tanggal 14 Juli 2013, secara keseluruhan membahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jumhur Hidayat. Pada tanggal tersebut terdapat 12 berita yang semuanya menggunakan judul Kepala BNP2TKI atau Jumhur Hidayat, sementara di saat yang sama, ratusan ribu TKI di Arab Saudi dan keluarga mereka

.:: Hal 50 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

di tanah air sedang menghadapi situasi sulit dan membutuhkan banyak informasi seputar proses pengampunan atau amnesty dari Kerajaan Arab Saudi.

Statistik Penempatan dan Kepulangan: Statistik penempatan dan kepulangan upadate hingga tahun 2012.

Hasil Penelitian Hasil penelitian yang dicantumkan dalam website berisi tiga jenis informasi, yakni Penempatan dan Perlindungan TKI, Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan TKI di luar negeri, dan Executive Summary Hasil Penelitian Puslitfo. Info: Rubrik info berisi informasi mengenai TKI Mandiri, reformasi, lampiran promosi, KTKLN, kesempatan kerja di luar negeri, info lelang dan info job. **Meski ada di bagian teratas pada menu â&#x20AC;&#x153;infoâ&#x20AC;?, informasi mengenai TKI Mandiri tidak ada sama sekali.

Layanan online selain PPID memang disediakan di website BNP2TKI. Berisi 13 layanan, namun tidak semuanya dapat Layanan Online (layanan umum 3.

selain yang terdapat di PPID)

diakses. Seperti layanan asuransi misalnya, ketika di klik hanya berisi laman kosong dengan keterangan komponen tidak ditemukan. pun demikian dengan layanan info kerja, PPTKIS, layanan pendataan dan kepulangan TKI, serta pelayanan penempatan, dan perlindungan tenaga kerja. Crisis Center BNP2TKI juga tidak menyediakan layanan

pengaduan kasus secara online. Secara keseluruhan website utama BNP2TKI atau sub domain website PPID-nya telah menyediakan .:: Hal 51 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

menu-menu laiknya website milik berbagai lembaga pemerintah lain. Menu-menu tersebut sesuai dengan apa yang termaktub dalam UU KIP no 14 tahun 2008, seperti adanya informasi berkala, serta merta, dan informasi setiap saat. Bahkan jika dibandingkan dengan website Kemenakertrans, website BNP2TKI bisa dibilang lebih terkelola secara serius dalam hal menyajikan informasi publik. Penilaian tersebut merujuk pada beberapa aspek pengamatan seperti penyajian menu, tampilan, ataupun tingkat kecepatan dan pemutahiran informasi (update). Sub domain PPID BNP2TKI juga lebih tergarap serius bila dibanding dengan PPID Kemenakertrans.

C. Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, disingkat Kemlu, dahulu Departemen Luar Negeri, (Deplu) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Peranan Kemlu dalam perlindungan BMI cukup besar, yaitu sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia di setiap negara penempatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas Kemlu untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler yang juga berhak diakses oleh warga negara yang berstatus sebagai BMI.

Implementasi keterbukaan informasi publik yang tertuang UU KIP Nomor 14 tahun 2008 didukung dengan penerbitan Surat keputusan Menteri Luar Negeri melalui SK No. 20/B/KP/III/2011/01 tertanggal 28 Maret 2011. SK tersebut turut menunjuk Direktur Informasi dan Media sebagai PPID Kementerian Luar Negeri. Secara rinci berikut pemantauan yang telah dilakukan pada PPID Kemlu: Nama Lembaga

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Pemerintah Indonesia saat ini memiliki sebanyak 131 perwakilan

Jumlah Satuan Kerja Turunan (daerah atau perwakilan luar negeri)

yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 30 Konsulat Jenderal dan 3 Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul kehormatan.

.:: Hal 52 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

PPID (Tersedia/Tidak Tersedia) Tersedia SK Menteri Luar Negeri No. 20/B/KP/III/2011/01 tanggal 28 Peraturan terkait PPID

Maret 2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012.

Jumlah Petugas PPID

Belum diketahui Alamat: Direktorat Informasi dan Media (Sub Direktorat Data Media) Kementerian Luar Negeri RI Gedung Utama, Lantai 10 JL. Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110

Saluran publik

Telepon: 021 - 3813453 FAX: 021 - 3857316 Website: http://ppid.kemlu.go.id/ Email: pelayanan.ppid@kemlu.go.id Twitter: @FasmedKemlu atau @Portal_Kemlu_RI

Catatan Tambahan

Direktorat Informasi dan Media berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Direktorat Informasi dan Media menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan

.:: Hal 53 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; 2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; 3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; 4. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri

Portal

PPID

Kemlu

alamat

http://ppid.kemlu.go.id

menampilkan berbagai menu terkait fungsi berbagai Direktorat yang ada di Kemlu. Informasi utama terkait Kemlu kebanyakan berada terpisah di portal utama Kemlu (www.kemlu.go.id) Salah satu media publikasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang mejadi fokus pemantauan adalah website yang dimiliki oleh kementerian tersebut. Nama domain yang digunakan sebagai alamat resmi website Kemlu adalah http://kemlu.go.id alamat domain lain yang bisa digunakan untuk masuk

.:: Hal 54 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

dalam website Kemlu adalah http://deplu.go.id

Departemen Luar Negeri (Deplu) sendiri adalah

nama lama dari Kemlu. Perubahan nama terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Dari hasil pengamatan, menu-menu di website Kemlu masih belum lengkap dalam menyediakan informasi utama dan wajib, sesuai dengan standar pelayanan informasi yang ada di UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Adapun standar informasi yang harus diterbitkan badan publik kepada masyarakat mencakup beberapa jenis informasi yakni informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Informasi berkala (pasal 9 UU KIP Nomor 14 tahun 2008), menyebutkan jenis informasi yang wajib disediakan antara lain:

1. Profil Organisasi yang berisi: alamat, fax dan nomor telepon , struktur organisasi:

menentukan staf manajemen lini dan unit yang berada di bawahnya. 2. Program dan Kegiatan yang Berlangsung yang berisi: Nama program dan kegiatan , sasaran

dan penerima manfaat yang ditargetkan , besaran anggaran yang digunakan. serta nama narahubung utama termasuk alamat dan nomor telepon untuk program dan kegiatan. 3. Informasi Keuangan 4. Akses terhadap Informasi Publik, yang berisi:

•

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

•

Jumlah permohonan informasi publik yang ditanggapi

•

Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak

•

Alasan untuk penolakan terhadap permohonan

•

Prosedur bagi permohonan informasi, narahubung dan rinciannya

5. Peraturan dan Kebijakan yang Berdampak pada Publik , yang berisi: Daftar UU, peraturan,

dan/atau kebijakan yang telah diterapkan atau dalam proses pengesahan.

Kelima jenis informasi di atas masuk dalam identifikasi kategori informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat.

.:: Hal 55 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Selain standardisasi penyediaan jenis informasi yang diatur di UU KIP, ditemukan juga beberapa jenis informasi tambahan yang ada dalam website Kemlu seperti: 1. Informasi tentang kemitraan atau kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain 2. Info reguler (Berita) 3. Info layanan online selain yang diatur oleh PPID.

Secara rinci terkait dengan penyediaan informasi publik di Kemlu, berikut tabel hasil pemantaun yang telah dilakukan melalui website Kemlu:

Jenis Informasi

Tingkat Penerapan

berdasarkan UU KIP Tidak Lengkap

Profil organisasi yang ada di website Kemlu, menggunakan nama menu [Tentang Kemlu]. Menu tersebut mencakup beberapa sub menu lainnya yang terdiri dari Struktur Kemlu, Sejarah Kemlu, Bangunan Bersejarah Kemlu, Proses Benah Diri Kemlu, dan Logo Kemlu.

**Meskipun struktur organisasi Kemlu ada, namun tidak dijumpai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada di 1.

Profil Organisasi

Kemlu. Indikator mengenai pejelasan fungsi kerja adalah jenis informasi utama yang wajib ada pada profil lembaga publik. Kemlu juga tak melampirkan informasi visi dan misi lembaganya. Berikut adalah sub menu yang terdapat di website Kemlu tahun 2013: 1. Struktur Kemlu

Menu ini berisi tentang struktur organisasi yang ada di Kemlu beserta nama pejabatnya. Pada struktur organisasi di Kemlu, sudah dipampang nama pejabat dan fotonya. Meski demikian, tugas pokok dari masing-masing divisi belum dijelaskan dan masih membingungkan. .:: Hal 56 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

2. Sejarah

Pada bagian profil Kemlu, juga dibuat sub menu berupa sejarah perkembangan Kementerian Luar Negeri. Perkembangan tersebut, lebih menekankan pada penjelasan tugas utama Kemlu dalam periode kepengurusan. 3. Bangunan Sejarah Kemlu

Pada bagian sub menu ini, Kemlu menjelaskan secara singkat mengenai beberapa tempat bersejarah yang berhubungan dengan Kemlu. Sub menu ini tidak penting untuk dimasukkan dalam akses menu Profil lembaga. 4. Proses Benah Diri Kemlu

Sub menu tentang proses benah diri Kemlu muncul dari adanya Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian ini, Kemlu berusaha menjelaskan pada masyarakat bahwa instansinya sedang melakukan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan benah diri ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi Departemen, (2) restrukturisasi Perwakilan RI di luar negeri, dan (3) pembenahan profesi diplomat.

** Melalui sub menu di jenis info profil lembaga ini, masyarakat sebenarnya bisa melakukan kontrol dan evaluasi. 5. Logo Kemlu

Profil Kemlu juga melampirkan lambang dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bernama â&#x20AC;&#x153;Caraka Bhuwana.â&#x20AC;?

Program dan 2.

Tidak Lengkap

Kegiatan yang sedang berlangsung

Program dan kegiatan adalah jenis informasi yang menyertakan data-

.:: Hal 57 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

data program kerja dan kegiatan yang sedang berlangsung dan diunggah di website Kemlu. Jenis informasi ini penting untuk disertakan di setiap website kemeterian atau lembaga, sebagai salah satu bentuk sosialisasi antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Program kerja Kemlu tidak disajikan dan dalam satu menu khusus yang berisi keseluruhan program kerja Kemlu melainkan hanya beberapa program populer seperti Diaspora dan Apec yang disajikan melalui banner yang mengarah pada halaman wesite khusus. Sedangkan program kegiatan berupa kegiatan rutin, disajikan dalam bentuk berita, hampir memenuhi 80 persen konten website Kemlu. Selain bentuk berita, jenis kegiatan lain yang diunggah kemlu dalam websitenya adalah agenda kegiatan yang memuat jadwal lengkap dari kegiatan yang akan diselenggarakan Kemlu.

Hal terpenting dari program dan kegiatan dari kementerian atau lembaga adalah adanya quick wins. Kemlu sendiri tak menyertakan quick wins dalam websitenya. Quick wins sendiri adalah sesuatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit dalam waktu yang kurang dari 12 bulan.

**Program kerja dan quick wins yang tak ada, juga membuat website Kemlu tak menyertakan siapa penerima manfaat program, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program, serta siapa .:: Hal 58 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

penanggungjawab program. Tidak dicantumkan Kementerian dan lembaga publik, seharusnya menyertakan laporan keuangannya. Hal ini menjadi suatu kewajiban, sebagai bentuk transparansi atas anggaran yang telah dipakai.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan 3.

Informasi Keuangan

Anggaran (DIPA) di setiap badan publik telah diatur cukup jelas di UU No. 14 Tahun 2008. Pada undang-undang tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa DIPA dan RKA-KL adalah dokumen terbuka yang harus dipublikasikan.

**Website Kemlu sama sekali tak mencantumkan laporan anggaran keuangan. Selain itu, Kemlu juga tidak mencantumkan daftar aset dan persediaan kekayaan yang dimiliki. Tidak Lengkap

Pada jenis informasi akses info publik, website Kemlu telah memiliki menu tersendiri yang mengatur permintaan informasi. Menu yang diberi nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID), telah memerinci penjelasan terkait PPID. Akses informasi publik disajikan 4.

Akses Info Publik

di alamat http://ppid.kemlu.go.id/ namun disayangkan, tautan

(PPID)

menuju alamat tersebut hanya disediakan di sisi bawah website utama Kemlu. Posisi tautan ini susah ditemukan pengunjung web dan menu PPID Kemlu juga disandingkan bersama dengan banner kegiatan atau layanan lain yang ditampilkan secara bergantian dalam tampilan slide. Selain itu website http://ppid.kemlu.go.id/ selama pemantauan dilakukan sering kali tidak bisa diakses (offline).

.:: Hal 59 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Website PPID Kemlu memberikan informasi pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan permintaan informasi secara online. Mekanisme permintaan informasi secara online dilakukan dengan cara mengisi formulir permintaan informasi. Selain jalan online, mekanisme permintaan informasi juga bisa dilakukan melalui surat yang dikirim melalui pos.

Namun disayangkan sistem layanan permintaan informasi online yang disediakan di website http://ppid.kemlu.go.id/ tidak berjalan dan terpantau secara baik, hal ini terbukti saat dilakukan ujicoba melakukan permintaan informasi secara online melalui formulir yang disediakan di http://ppid.kemlu.go.id/ , hingga 1 bulan lebih sejak mengisi formulir online, pemohon tidak mendapat tanggapan.

Sementara ketika pemohon mengirim surat keberatan kepada atasan PPID Kemlu via pos, pihak PPID Kemlu melalui email menyampaikan bahwa mereka belum menerima permintaan informasi dari pemohon. Dari pengalaman dan uji coba ini diketahui bahwa sistem permintaan informasi online yang disediakan di http://ppid.kemlu.go.id/ tidak berjalan. Setelah mengisi formulir online dengan benar, di website http://ppid.kemlu.go.id/ secara sistem pemohon menerima pemberitahuan melalui email (mesin penjawab otomatis) bahwa permohonan informasi telah diterima dan akan diproses. Dalam menu PPID, memang terdapat sub menu tentang pelayanan informasi publik yang memuat penjelasan umum soal standar pelayanan, mekanisme, sengketa informasi, permohonan informasi, serta kebijakan dan pertaruran. Meski demikian, tidak dijelaskan sama sekali perihal jumlah permintaan infromasi yang masuk, yang ditolak, ataupun alasan penolakan. .:: Hal 60 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

** Menu PPID Kemlu, berada di posisi paling bawah. Bila tak diamati dengan benar, maka menu PPID sulit untuk ditemukan.

Tidak Lengkap

Peraturan dan kebijakan adalah jenis informasi yang menyajikan berbagai peraturan dan kebijakan, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dari Kemlu.

** Website Kemlu tidak lengkap dalam menyampaikan peraturan dan kebijakan apa, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi mereka. Hanya ada menu kebijakan, sedangkan peraturannya tidak ada. 5.

Peraturan dan Kebijakan

Menu kebijakan yang ditampilkan oleh website Kemlu pun, adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat umum. Walaupun menu kebijakan tersebut memuat tugas dan fungsi dari Kemlu, namun menu tersebut hanya menyediakan kebijakan lama yang stagnan tanpa pembaharuan.

Peraturan yang muncul dalam website Kemlu, hanya ditemui pada menu PPID, di mana keberadaan pejabat publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Selain di menu PPID, tidak ditemukan lagi peraturan-peraturan yang mengacu pada ketentuan perundangundangan atau peraturan lain yang telah ditetapkan.

.:: Hal 61 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Info tambahan dari website Kemlu: No

Jenis Informasi

Tingkat Penerapan Lengkap Kemitraan adalah jenis informasi yang menunjukkan bentuk kerja sama, antara Kemlu dengan kemterian lainnya, lembaga, atau organisasi.

Kemitraan yang dijallin oleh Kemlu,didominasi oleh 1.

Kemitraan

bentuk kebijakan kerja sama. Beberapa bentuk kerja sama Kemlu diantaranya adalah kerja sama diplomasi tingkat Asean, Bilateral, Regional, Multilateral, dan Internasional. Jenis informasi lain yang menyangkut kemitraan adalah menu â&#x20AC;&#x2DC;Berita Perwakilan.â&#x20AC;&#x2122; Pada menu ini, Kemlu memberikan kabar tentang kegiatan yang berlangsung di KBRI-KBRI luar negeri. Sangat Lengkap Salah satu jenis informasi tambahan yang ditemukan dalam website Kemlu adalah info reguler. Info ini lebih memperlihatkan konten-konten yang berhubungan dengan pemberitaan yang menyangkut Kemlu. Ada beberapa munu, yang berhubungan dengan jenis

Info Reguler (Berita)

informasi ini, diantaranya adalah:

1. Beranda Home

Berbicara tentang beranda website Kemlu, maka akan dijumpai berbagai jenis informasi berita. Berbagai macam informasi rutin bentuk berita tersebut, terpampang di bagian paling atas dengan tampilan gambar bergerak. Tak cukup dengan gambar bergerak, .:: Hal 62 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

website Kemlu juga menambah sub menu Berita Terkini dalam menu Beranda.

Selain bentuk berita, menu beranda juga menampilkan jenis informasi program rutin lainnya yang terangkum dalam sub menu Sorotan Media, Siaran Pers, Agenda Kegiatan, Kisah Sukses, dan berita dalam bentuk audio dan video. Bedanya, sub menu Agenda Kegiatan dikhususkan untuk pemberitahuan adanya program kegiatan yang sedang atau akan berlagsung.

2. Berita dan Agenda

Konten menu ‘Berita dan Agenda’ yang berisi sub menu berita utama, berita perwakilan, info penting, agenda kegiatan, siaran pers, berita terkini, press briefing, dan kisah sukses adalah pengulangan dari menu ‘Beranda.’ Hampir seluruh sub menu di menu ‘Berita dan Agenda’ sama dengan isi menu ‘Beranda.’

**Temuan yang didapat pada menu ini adalah sub menu ‘Info Penting’ yang kontennya sangat sedikit. Posting terakhir dari sub menu tersebut hanya memberitakan satu info penting kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2013 hingga pada 30 Juli 2013, website Kemlu baru memosting info penting terkait: Himbauan Pada Warga Indonesia Agar Mengikuti Proses Registrasi Terkait dengan Kebijakan Amnesty di Arab Saudi dengan Tenang dan Tertib. Info Penting Kemu ada sejak tahun 2009.Tiap tahun, jumlah pembaharuan informasinya .:: Hal 63 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

tak sama

3. Karir dan Beasiswa

Info reguler yang cukup konsisten dikeluarkan oleh website Kemlu adalah menu ‘Karir dan Beasiswa.’ Menu ini dikeluarkan sebagai bentuk perhatian Kemlu, terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi peluang kerja dan kesempatan beasiswa.

Bukan hal yang buruk, informasi macam ini memang dibutuhkan oleh beberapa kalangan masyarakat seperti akademisi dan pelajar. Informasi yang diberikan Kemlu melalui menu ini diantaranya tawaran berkarir/ bergabung dengan Kemlu, informasi lowongan di organisasi internasional, informasi program magang bagi mahasiswa di Kemlu, dan informasi beasiswa. Layanan publik online website Kemlu selain PPID, terdapat dalam menu tersendiri bernama “Pelayanan Publik.”

Menu tersebut terdiri dari sub menu: Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI, Pengaduan Online, 3.

Layanan Online (Selain PPID)

Fasilitas Diplomatik, Lapor Diri Online, Pelayanan Kekonsuleran, dan Pelayanan Media. Konten-konten yang ada dari menu pelayanan publik, hampir seluruhnya lengkap berisi penjelasan-penjelasan rinci. Meski demikian, masih ada sub menu yang tidak atau belum bisa diakses karena konten masih kosong.

.:: Hal 64 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

** Temuan yang menarik dari menu layanan publik Kemlu, adalah kekosongan konten pada sub menu fasilitas diplomatik. Sub menu fasilitas diplomatik memiliki beberapa pelayanan diantaranya:

• Peraturan Mengenai Hak dan kekebalan Diplomatik

• Awal dan Akhir Hak dan Imunitas Diplomatik • Kekebalan Staf Perwakilan Diplomatik dan Staf Konsulat

• Kekebalan Staf Perwakilan Diplomatik dan Staf Konsulat

• Fasilitas Kendaraan • Prosedur Impor Barang • Telecommunication Permit • Fasilitas Properti • Facilities for Excemption from taxes Dari semua layanan diplomatik di atas, tak ada satupun yang berfungsi. Bila salah satu layanan diklik, maka yang muncul hanya halaman kosong dengan kalimat berbunyi: “dalam Pengembangan”. Secara keseluruhan pantauan pada website Kemlu di atas bisa terlihat jelas bagaimana jenis informasi wajib, justru tidak memiliki konten yang disajikan secara lengkap sesuai ketentuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Beberapa menu malah menampilkan informasi yang tidak penting bagi kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti informasi bangunan sejarah Kemlu.

Ada beberapa menu yang sebenarnya sudah mendekati ketentuan standar pelayanan publik. Namun

.:: Hal 65 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

demikian, lagi-lagi website Kemlu tidak menjelaskan secara rinci. Seperti jenis informasi struktur pejabat yang mengisi posisi di Kemlu, tidak menjelaskan apa dan bagaimana kewenangan dan wilayah kerja (job desk) dari masing-masing pemegang jabatan. Dalam hal informasi tentang struktur, website Kemlu hanya menampilkan nama pemegang jabatan beserta foto.

Website Kemlu juga tak menampilkan program kerja tahunan. Padahal, program kerja penting untuk diketahui masyarakat secara umum, agar kinerja Kemlu terpantau. Seperti yang telah dijelaskan di pemantauan website Kemlu, tidak adanya quick wins juga membuat masyarakat tak mengetahui program yang sedang dijalankan oleh Kemlu. Program yang masuk dalam quick wins sendiri adalah indikator keberhasilan dari kinerja Kemlu dalam melayani masyarakat. Indikator tersebut mencakup beberapa aspek seperti tingkat ketercapaian tujuan kegiatan dan tanggapan masyarakat atas kegiatan yang diadakan Kemlu.

Jenis Informasi keuangan menjadi salah satu informasi yang sangat penting untuk dipublikasikan. Hal ini menjadi salah satu bentuk transparansi Kemlu dalam mengelola keuangan. Besarnya anggaran yang diterapkan di masing-masing jenis kegiatan juga menjelaskan bagaimana Kemlu menggunakan uang negara. Selama ini, Kemlu tidak menyertakan jenis informasi keuangan atau anggaran apapun dalam kanal websitenya.

Beberapa jenis informasi keuangan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, diantaranya seperti anggaran negara yang diperuntukkan bagi Kemlu, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan aset/kekayaan yang dimiliki oleh Kemlu. Hal ini sesuai dengan UU KIP Nomor 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa DIPA dan RKA salah satu dokumen publik yang wajib untuk disiarkan oleh tiap badan publik.

.:: Hal 66 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 14: Pegiat Infest saat berdiskusi tentang KIP dengan perwakilan organisasi BMI Hong Kong

D. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong menjadi salah satu sasaran utama dalam proses pemantauan. KJRI Hong Kong dijadikan salah satu target sasaran pemantauan keterbukaan informasi mengingat keberadaan KJRI tersebut di negara yang paling banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Sebagai perwakilan negara di negara lain, KJRI Hong Kong mengemban amanat untuk menjalankan proses diplomasi dan perlindungan warga negara di negara tersebut.

KJRI Hong Kong, pada konteks keterbukaan informasi, secara formal belum memiliki PPID seperti yang diwajibkan dalam UU 14 Tahun 2008. KJRI Hongkong menyatakan fungsi PPID dijalankan melalui oleh bagian hubungan masyarakat KJRI. Pihak KJRI mengklaim telah melakukan sosialisasi proaktif dengan mendatangi warga negara Indonesia (WNI), termasuk buruh migran, secara berkala untuk sosialisasi mengenai kegiatan dalam pelayanan buruh migran. Secara proaktif pula KJRI menyatakan memiliki siaran radio berkala untuk menyiarkan informasi kepada WNI 20. 20 Rekam dengar pendapat Pusat Sumber Daya Buruh Migran dan Medialink bersama KJRI Hong Kong pada 18 Februari 2013. .:: Hal 67 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Dengar pendapat yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM) dan Medialink bersama KJRI Hong Kong pada 18 Februari 2013 menggali beberapa kecenderungan tata kelola keterbukaan informasi publik. Pejabat di lingkungan KJRI Hong Kong sebagai lembaga publik belum sepenuhnya mengetahui konsep dan implementasi keterbukaan informasi. Selain dengan tidak menyediakan PPID, pihak KJRI tidak dapat membedakan keterbukaan informasi dengan tata kelola kehumasan.

Permintaan informasi yang disampaikan oleh Tim 11 yang terdiri dari perwakilan PSDBM, Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) dan Persatuan BMI Tolak Overcharging (Pillar) kepada pihak KJRI tidak bersambut sesuai prosedur. UU KIP. Pihak KJRI sempat menolak surat kolektif yang disampaikan oleh Tim 11. setelah didesak untuk menerima surat tersebut, pihak KJRI menolah untuk memberikan tanda terima permintaan informasi.

Upaya meminta kejelasan permintaan informasi menemui jalan buntu. Keberatan yang disampaikan pihak tim 11 juga tidak memengaruhi KJRI. Kontak melalui pesawat telepon dan SMS hanya ditanggapi dengan janji pihak KJRI untuk segera merespon. Proses permintaan informasi ini menunjukkan karut marutnya tata kelola informasi dan wewenang memberi tanggapan pada perwakilan RI tersebut21. Keterangan KJRI kepada PSDBM bahwa fungsi PPID diemban oleh bagian Hubungan Masyarakat tidak terbukti dengan macetnya permintaan informasi ini.

Pemantauan

penyediaan

informasi

melalui

portal

KJRI

yang

beralamat

pada

http://www.kemlu.go.id/hongkong juga jauh dari memadai untuk menjawab kebutuhan pelayanan informasi WNI, termasuk BMI/TKI Hong Kong. Pemantauan media website yang disediakan oleh KJRI menunjukkan bahwa website ini lebih berfungsi sebagai media kehumasan dibandingkan sebagai media yang menyediakan informasi publik secara memadai.

Berikut adalah tabel data pemantauan website KJRI Hong Kong: 21 Keterangan Tim 11 dan Catatan Pengajuan sengketa informasi Tim 11 .:: Hal 68 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Tabel Pemantauan Website KJRI HK

No 1.

Jenis Informasi berdasarkan

Tingkat Penerapan

UU KIP Profil Organisasi

Tidak Lengkap Profil ogranisasi yang dikemas dalam portal KJRI Hong Kong tidak menyajikan informasi secara lengkap. Profil website KJRI menyediakan menu khusus yang menjabarkan tentang fungsi masing-masing bagian di perwakilan RI ini, yaitu bagian Ekonomi, protokol dan konsuler, Penerangan Sosial dan Budaya, Imigrasi, perdagangan, kejaksaan, keuangan/bea cukai, tenaga kerja, administrasi dan petugas komunikasi. Hanya 1 dari kesemua menu tersebut yang berisi penjelasan, yaitu fungsi imigrasi. Fungsi-fungsi lain yang turut disajikan masih kosong atau tidak berisi penjelasan apa pun. Portal ini pun tidak menyajikan profil rinci tentang KJRI Hong Kong yang memuat informasi dasar keberadaan KJRI. Beberapa menu lain yang tersaji pada website tersebut antara lain, Berita dan Agenda; Profil Negara dan Kerjasama, Galeri dan Arsip.

Berita dan Agenda, dengan sub menunya, adalah menu yang paling kerap diperbaharui. Umumnya, ini dari menu ini adalah kegiatan seremonial yang diselenggarakan secara langsung oleh KJRI atau pihak lain yang bekerjasama dengan KJRI. Submenu Berita Kemlu digunakan untuk menyajikan berita-berita seputar Kementrian luar negeri yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan situasi masyarakat Indonesia di Hong Kong. Submenu Info Penting tidak berisi informasi apa pun. Menu ini masih dibiarkan kosong. Submenu Kalender Kegiatan hanya .:: Hal 69 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

menayangkan kalender elektronik yang sejak tahun 2012 tidak menyajikan informasi kegiatan apapun.

Menu Profil Negara dan Kerja Sama memuat penjelasan tentang negara Hong Kong. Beragam data disajikan dengan tidak menyebutkan sumber acuan selain data statistik perdagangan Indonesia-Hong Kong yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Data terakhir tersaji dalam profil tersebut mengacu pada data tahun 2010. Artinya, data tersebut telah lebih dari satu tahun tidak diperbaharui.

**Meskipun terdapat menu struktur organisasi, portal tidak menyajikan penjelasan tugas pokok dan fungsi dari masingmasing jabatan yang ada di Kemlu. Indikator mengenai pejelasan fungsi kerja adalah jenis informasi utama yang wajib ada pada profil lembaga publik.

Program dan Kegiatan yang sedang berlangsung

Tersedia Melalui menu khusus Pelayanan KJRI Hong Kong, Pihak KJRI menyediakan beberapa informasi tentang kegiatan yang tengah dikelola oleh lembaga publik ini. Beberapa program tersebut antara lain:

Welcoming Program. Kegiatan ini diadakan setiap selasa dan Jumat yang berfungsi sebagai kegiatan orientasi bagi khusus untuk TKI yang baru datang untuk bekerja di Hong Kong. Kegiatan ini berisi pembekalan khusus pengetahuan seputar kehidupan sosial,

.:: Hal 70 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

ekonomi dan hukum di Hong Kong. Pembekalan juga mencakup sosialisasi pelayanan yang diselenggarakan oleh KJRI.

During-Stay Program. Program ini disebut sebagai progaram reguler yang dilakukan sepanjang tahun oleh KJRI Hong Kong. Kegiatan ini berupa sosialisasi keterampilan, penyuluhan kerohanian, hukum dan ketenagakerjaan. Kegiatan ini juga termasuk kegiatan lain berupa sosialisasi melalui radio AM Metroplus bertajuk â&#x20AC;&#x153;Ngobrol Bersama KJRIâ&#x20AC;?22.

Exit Program. Program ini menyasar kelompok BMI yang akan pulang ke Indonesia. Pembelakalan kewirausahaan dan bimbingan psikologi menjadi materi utama dalam kegiatan ini.

**Mengacu pada berita berkala yang diunggah ke portal KJRI Hong Kong, tidak ditemukan secara spesifik informasi yang menunjukkan ketiga program utama KJRI tersebut berjalan sesuai rencana yang terpapar dalam profil program. Tidak dicantumkan KJRI HK tidak menyajikan laporan pengelolaan anggaran keuangan lembaga berikut Rencana Kerja Anggara (RKA) dan 3.

Informasi Keuangan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

**Website tersebut tidak menyajikan sama sekali tak mencantumkan laporan anggaran keuangan, termasuk daftar aset dan kekayaan yang dikelola. 22 Pertemuan dengar Pendapat KJRI HK bersama PSDBM dan Medialink pada 18 Februari 2013. .:: Hal 71 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Tidak tersedia. ** Menu khusus petugas komunikasi dan Fungsi Penerangan, 4.

Akses Info Publik (PPID)

Sosial dan Budaya masih kosong dan tidak berisi keterangan apa pun.

Tidak Tersedia **Portal ini tidak menyajikan sama sekali daftar kebijakan dan peraturan yang menyangkut penyelenggaraan KJRI, termasuk yang menyangkut tata pelayanan publik. KJRI pun turut menerbitkan surat edaran yang tidak termuat dan dapat diakses melalui portal ini. Salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh 5.

Peraturan dan Kebijakan

KJRI Hong Kong terkait dengan implementasi sistem tata kelola tenaga kerja migran dalam jaringan (daring/online). Surat edaran ini membuat BMI tidak bisa pindah agensi dan mencari agensi baru sebelum menyelesaikan kontrak. Situasi menyebabkan BMI berpotensi menanggung kerugian, terutama pada BMI yang mengalami pemutusan kontrak. BMI yang mengalami pemutusan kontrak dan dipaksa melalui mekanisme satu agensi harus kembali membayar potongan gaji.

Informasi Tambahan Seputar Portal KJRI No

Jenis Informasi

Tingkat Penerapan Tidak Tersedia Portal KJRI Hong Kong tidak memuat secara rinci

Kemitraan

hubungan kemitraan dengan organisasi lain, termasuk lembaga negara.

.:: Hal 72 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Tersedia

Informasi reguler yang terpapar dalam portal KJRI memuat informasi kegiatan seremonial formal yang dikelola KJRI secara langsung atau bekerjasama dengan pihak lain.

Menu informasi lain tersedia dalam portal ini, seperti 2.

Info Reguler (Berita)

menu beasiswa yang merujuk pada http://darmasiswa.kemdiknas.go.id. Menu publikasi belum berfungsi dan dimanfaatkan. Menu Bulletin berisi dua berkas yang terakhir diunggah pada 3 Desember 2013. Menu buku hanya berisi berkas ujicoba penggunaan website, seperti foto. Menu tabloid hanya berisi dua modul kepedulian lingkungan dan pengenalan HIV AIDS yang diunggah pada tahun 2010.

Layanan Online (Selain PPID)

Tersedia beberapa menu pelayanan publik pada bagian sisi kanan website antara lain, Pelayanan Perlindungan WNI & BHI; Pengaduan Online ; Lapor Diri Online , dan ; Pelayanan Kekonsuleran; Pelayanan Media.

Menu perlindungan WNI berisi penjelasan tentang profil Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Menu pelayanan media berisi mekanisme izin dan pelayanan untuk media yang bermaksud meliput di KJRI. Menu lapor diri online dan pengaduan online merujuk pada formulir isian yang dapat digunakan untuk dua fungsi tersebut. .:: Hal 73 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Beberapa menu penting di bagian bawah, yaitu Asean selayang Pandang, Akses, Lowongan Kerja Internasional, Proses tata cara pendaftaran organisasi dan Public speaking kontes, kesemuanya tidak berfungsi. Apabila dirujuk, kesemua menu tersebut hanya akan menampilkan logo.

Layanan keimigrasian disajikan dalam portal berbeda yang beralamat di http://www.kjrihkimigrasi.org. Layanan ini cukup memadai untuk memberikan pelayanan keimigrasian kepada WNI dan warga negara asing. Pelbagai info persyaratan, mekanisme dan formulir yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui layanan ini. Pembiayaan pelaksanaan pelayanan .:: Hal 74 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

keimigrasian pun disajikan secara terbuka. Melalui portal pelayanan khusus ini, pihak KJRI turut menyediakan formulir online yang memudahkan pengurusan dokumen keimigrasian. Sebagai perwakilan negara di salah satu negara penempatan BMI terbesar, KJRI Hong Kong idealnya telah menyediakan akses informasi memadai yang memperkuat perlindungan BMI. Proses uji informasi yang disampaikan oleh BMI Hong Kong yang mengupas tata kelola sektor migrasi oleh KJRI Hong Kong sampai pada tahap sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat. Pelbaga upaya untuk menanyakan dan memeriksa sejauh mana pihak KJRI merespon permintaan informasi tidak berhasil mendorong KJRI menjawab permintaan tersebut. Surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID di Kementrian dan Pimpinan KJRI pun tidak memperoleh tanggapan hingga batas yang ditentukan sesuai ketentuan di UU KIP. Hal tersebut akhirnya mendorong BMI untuk membawa kebuntuan permintaan informasi ini ke Komisi Informasi.

.:: Hal 75 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 15: Suasana Diskusi KIP Buruh Migran

BAB III DINAMIKA PEMANTAUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKTOR MIGRASI KETENAGAKERJAAN A. Peta Informasi Publik Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Informasi sektor migrasi ketenagakerjaan tidak terpusat pada satu lembaga publik. Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi dua lembaga publik utama yang bersinggungan dengan tata kelola pelayanan publik ini. Selain keduanya, terdapat beberapa lembaga lain yang terkait dengan mekanisme dan proses penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia (BMI), yaitu Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tata kelola sektor ini pun tidak terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat Kabupaten dan Provinsi. Kemenakertrans dan BNP2TKI memiliki lembaga turunan di masing-masing daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan sektor ini di setiap Provinsi dan Kabupaten. Kemenakertrans terhubung dengan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (di beberapa daerah nama dan pengelompokan gugus tugas berbeda-beda), sementara BNP2TKI memiliki jajaran pelaksana di daerah yaitu, Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Pengecualian hanya terjadi di Jawa Timur. Fungsi BP3TKI di provinsi ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI).

Selain lembaga publik ini, sektor swasta turut terkait dengan tata kelola informasi yang menyangkut penempatan dan perlindungan buruh migran. Namun, entitas yang turut dilibatkan dalam penempatan BMI ini tidak dapat disentuh dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, seperti lembaga publik lainnya. Meski demikian, aturan yang .:: Hal 76 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

mewajibkan tata kelola informasi pada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diatur secara spesfik melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tugas pengawasan tata laksana penyediaan informasi oleh PPTKIS kepada BMI dan calon BMI yang masuk dalam kategori kewajiban PPTKIS berada pada Kemenakertrans.

Keberadaan informasi sektor ini yang berada di beberapa lembaga dan tingkatan yang berbeda membutuhkan pemetaan jenis informasi dan lembaga publik yang dinilai memiliki atau berkaitan sebagai pelaksana. Proses pemantauan ini dimulai dengan pemetaan informasi dan sosialisasi pemanfaatan UU keterbukaan informasi publik (KIP) bersama anggota Jaringan Kerja BMI untuk Keterbukaan Informasi yang terdiri dari Infest Yogyakarta, Pusat Sumber Daya Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) Cilacap, Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Salatiga dan Jingga Media Cirebon. Upaya serupa turut digelar di Hong Kong bersama dengan Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) dan Persatuan BMI Tolak Overcharging (Pillar).

Pemetaan informasi menunjukkan beragamnya jenis dan satuan informasi yang terkait dengan tata laksanan penempatan dan perlindungan BMI. Informasi tersebut mencakup fase pra-penempatan, penempatan dan kepulangan. Selain itu, satuan informasi juga menyangkut wewenang spesfik lembaga publik di tingkat nasional, daerah dan di luar negeri. Keragaman kebutuhan pun terjadi pada masing-masing organisasi yang turut melakukan pemanatauan. Kebutuhan tersebut sangat terkait dengan fokus dan situasi sosial yang melingkupi BMI di masing-masing daerah.

Mengacu pada pemetaan jenis informasi yang yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan, tak kurang dari 258 butir pertanyaan. Penambahan butir pertanyaan terjadi pada Oktober 2013 sebanyak 58 item pertanyaan. (daftar butir terlampir terlampir). Informasi tersebut terkait erat dengan tata kelola sektor ini yang secara langsung dikelola atau menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga

.:: Hal 77 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

publik. Keterbatasan jumlah peminta informasi mengharuskan tim ini, baik di Indonesia mau pun di Hongkong untuk memilah kembali jenis informasi berdasarkan skala prioritas.

Salah satu tantangan dalam proses ini adalah penguatan kapasitas anggota jaringan dalam pemanfaatan instumen KIP dalam advokasi. Meski telah disahkan pada tahun 2008, dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik masih belum banyak dikenal oleh jaringan kerja ini. Proses penguatan kapasitas ini turut difasilitasi oleh komunitas Media Lintas Komunitas (Medialink) Jakarta. Proses ini penguatan kapasitas formal diikuti dengan praktik langsung yang memberikan pengalaman baru bagi anggota jaringan dalam upaya mengakses informasi. Proses pemantauan juga diposisikan sebagai metode belajar kolektif antar organisasi. Setiap permintaan informasi yang akan diajukan oleh individu atau organsiasi, akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan organisasi lain untuk diperiksa dan diberi masukan. Proses ini tidak saja bertujuan untuk membangun kapasitas yang setara antar pelaku, tetapi juga membangun kerja kolaboratif antar organisasi.

B. Proses Pemantauan Proses pemantauan di Indonesia mulai dilakukan pada bulan Februari 2013, sementara proses di Hong Kong mulai dilakukan pada Maret 2013. Permintaan informasi dilakukan oleh setiap perwakilan informasi yang tertuju pada lembaga di tingkat daerah dan nasional. Pembagian peran dilakukan untuk memastikan keterlibatan dan maksimalnya capaian jenis informasi yang diperoleh.

.:: Hal 78 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 16 Daftar dan persentase permintaan informasi berdasarkan badan publik

Terdapat dua proses utama yang dilakukan selama pemantauan ini, yaitu proses uji informasi dengan mengajukan permintaan informasi kepada lembaga-lembaga publik; dan pemantauan implementasi dan kesiapan lembaga publik dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi. Proses uji informasi dilakukan secara kolektif dan perseorangan.

.:: Hal 79 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Permintaan informasi sebagian dilakukan atas nama perseorangan, dan sebagian lainnya dilakukan atas nama organisasi. Keduanya memberikan catatan pembelajaran tersendiri. Permintaan informasi atas nama organisasi, pada beberapa badan publik, lebih mudah dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara individu.

Permintaan informasi di Indonesia dilakukan secara perseorangan atau mengatasnamakan organisasi. Permintaan informasi yang semula mengacu pada hasil pemetaan informasi pada Januari 2013 berkembang sesuai dengan kebutuhan advokasi dan kepentingan spesifik atas informasi pada setiap komunitas. Pada perkembangannya, permintaan informasi tutur disampaikan kepada lembagalembaga yang diketahui terkait dengan beberapa aspek migrasi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada implementasi asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI); Direktorat Jendral Imigrasi dan Kantor Imigrasi pada soal pencekalan BMI tanpa KTKLN.

Hasil proses permintaan informasi memberikan gambaran lebih luas tentang pelbagai aspek yang menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola sektor ini. Hal tersebut yang menyebabkan proses permintaan informasi berkembang menyasar pada lembaga-lembaga publik yang semula tidak direncanakan. Pembelajaran penting dari situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi yang memadai memungkinkan pemetaan persoalan lebih terperinci guna kepentingan advokasi yang lebih sistematis.

.:: Hal 80 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 17 Daftar Peminta Informasi dan Persentasenya

Metode permintaan informasi yang banyak dilakukan adalah dengan mengirimkan surat resmi kepada lembaga publik tersasar. Permintaan turut mengujicoba ketersediaan sistem online yang telah disediakan oleh PPID lembaga publik tertentu. Permintaan dengan menggunakan layanan online tersebut bertujuan untuk turut memeriksa kesiapan dan fungsi alat tersebut merespon permintaan informasi. Upaya pengawalan permintaan informasi dilakukan dengan mendatangi langsung PPID lembaga publik terkait atau tatap muka dan

menggunakan sambungan telepon. Ketidakjelasan

alamat surat elektronik PPID di lembaga-lembaga publik tersasar menyebabkan tidak satupun permintaan informasi disampaikan melalui media tersebut.

.:: Hal 81 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 18 Perbandingan Cara Meminta Informasi

Salah satu hambatan terbesar dalam proses permintaan informasi adalah belum tersedianya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik. Mekanisme pengelolaan surat masuk yang masih terpusat pada pimpinan lembaga, pada lembaga tertentu tidak sepenuhnya efektif guna memberikan pelayanan atas permintaan informasi. Tanggapan atas permintaan informasi pada lembaga-lembaga yang masih menerapkan metode tata kelola lama tersebut sangat tergantung dengan faktor kepentingan dan kepemimpinan masing-masing lembaga. Artinya, dengan membiarkan lembaga publik tetap berjalan tanpa PPID, maka tidak terdapat standar yang merata dalam pelayanan informasi. Hal ini menyebabkan masyarakat akan kesulitan mengakses informasi pada lembaga yang memiliki kepemimpinan tertutup.

Respon pihak Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalangka dan Indramayu menunjukkan bahwa proses permintaan informasi yang disampaikan kepada badan publik yang belum memiliki PPID sangat tergantung pada keputusan pimpinan lembaga. Surat permintaan informasi diserhkan kepada pimpinan lembaga dan kemudian didisposisikan kepada pejabat berwenang untuk dijawab. Model pelaksanaan seperti ini menyebabkan peminta informasi tidak dapat menerima informasi secara tepat waktu karena harus menunggu pertimbangan pimpinan lembaga. Di lain sisi, penolakan pemberian informasi dengan dalih tidak ada mekanisme yang mengatur secara spesifik pada badan publik tersebut besar kemungkinannya terjadi.

.:: Hal 82 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Mengacu pada permintaan informasi yang dikirimkan, tercatat 53 permintaan informasi dikirimkan kepada badan publik. Sejumlah 20 permintaan informasi memperoleh jawaban dari pihak lembaga yang dituju dan 33 lainnya berstatus tidak dijawab atau diabaikan. Sebagian besar permintaan informasi yang dijawab (80%) disampaikan secara tidak tepat waktu. Meski tidak tepat waktu, sebagian besar lembaga publik tidak memberikan pemberitahuan status permintaan informasi.

Gambar 19 Perbandingan Waktu Menjawab

Persoalan PPID yang belum tersedia pada badan publik juga membuat permintaan informasi tidak terdokumentasi. Tidak terdokumentasikannya permintaan informasi menyebabkan lembaga publik mudah berkilah menyatakan penolakan adengan alasan tidak atau belum menerima permintaan informasi. Ketidakjelasan pihak yang menerima menjadi salah fakta yang terjadi, seperti di Dinas Tenaga Kerja Indramayu dan Majalengka. Akibat tidak ada pihak yang secara spesifik bertanggungjawab atas permintaan informasi, peminta informasi tidak memperoleh kepastian pejabat yang menangani, waktu pemberian informasi, bahksa status permintaan informasi tersebut.

.:: Hal 83 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 20 Perbandingan Lembaga Publik yang Memiliki PPID

Kekosongan PPID banyak terjadi pada lembaga di daerah, seperti Dinas Tenega Kerja di Banyumas, Kuningan, Cirebon, Mejalengka, dan Indramayu. Berbeda dengan Dinas Ketenagakerjaan, BP3TKI relatif lebih siap pada aspek penyiapan infrastruktur PPID. Pihak BNP2TKI telah melakukan sosialisasi ke segenap BP3TKI pada Januari 2013 23. Meski demikian, respon atas permintaan informasi di BP3TKI perlu dikonsultasikan dengan jajaran PPID di BNP2TKI. Meski telah memiliki PPID, tidak berarti proses permintaan informasi yang disampaikan kepada BP3TKI dijawab tepat waktu. Beberapa permintaan informasi dijawab terlambat oleh PPID BP3TKI, seperti jawaban yang diterima oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran yang diperoleh setelah terlebih dahulu pihak BP3TKI memanggil untuk dengar pendapat.

Kekosongan PPID juga terjadi pada Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Meski menyatakan bahwa tugas pokok PPID ditangani oleh bagian informasi dan hubungan masyarakat, namun fungsi tersebut tidak terbukti berjalan dengan baik. Permintaan informasi yang diajukan oleh tim 11 BMI Hong Kong pada 10 Maret 2013, hingga laporan ini diternitkan (November 2013) peminta informasi tidak menerima balasan dan jawaban apa pun.

Status permintaan informasi tersebut sekarang sudah diajukan sebagai sengketa di Komisi Informasi Pusat. Kekosongan PPID pada KJRI membuat permintaan informasi berstatus tidak jelas. Pihak KJRI 23 Wawancara Kepala BP3TI Semarang dan Kabag Tata Usaha Usaha BP3TKI Yogyakarta .:: Hal 84 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

ketika dihubungi oleh Tim 11 saling lempat tanggungjawab. Salah satu jawaban yang diterima oleh tim 11, yang menyatakan bahwa permintaan informasi baru akan dijawab setelah salah satu staff KJRI kembali dari tanah air, menunjukkan bahwa ketergantungan pada staff tertentu masih tinggi. Idealnya, permintaan informasi tersebut tetap dapat diproses tanpa kehadiran salah satu staff. Faktanya, akhir Oktober 2013 permintaan informasi tersebut tidak kunjung mendapat respon.

Keberadaan PPID juga tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan akses informasi. PPID, pada beberapa kasus, menunjukkan kinerja buruk. Mengacu pada gambar perbandingan ketepatan waktu pemberian jawaban menunjukkan bahwa PPID masih belum bisa memenuhi standar operasional tata kelola informasi publik. Pengamatan yang tertuju pada PPID Kemnakertrans menunjukkan bahwa PPID belum mengerti sepenuhnya pokok tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penunjukkan tugas pun tidak jelas. PPID yang berada di ruangan perpustakaan Kemenakertrans ini dijaga oleh petugas yang tidak begitu memahami KIP. Pelayanan tidak ramah dan saling lempar tanggungjawab pun terjadi ketika SBMI mencoba memeriksa permintaan informasi secara langsung.

Kinerja tidak prima pada PPID Kemenakertrans ditunjukkan pula dengan dokumentasi pemberian informasi. Kepada peminta informasi dari SBMI, petugas PPID menyatakan telah mengirimkan jawaban melalui pos. Ketika ditanya salinan resi, petugas tersebut tidak dapat menujukkan kedua bukti dokumen tersebut. Di lain sisi, pembukuan surat Dewan Pimppinan Nasional (DPN) SBMI tidak pernah mencatat adanya surat masuk dari PPID Kemenakertrans 24. Meski akhirnya DPN SBMI menerima jawaban, fakta ini menunjukkan ketidakmampuan PPID Kemenakertrans untuk segera merespon permintaan informasi publik yang mereka terima.

Persentase permintaan yang dijawab secara lengkap pun cukup kecil, yaitu 5% dari total 53 permintaan informasi. Informasi yang diberikan secara tidak lengkap tidak disisipi keterangan spesifik. Informasi tersebut hanya tidak dijawab atau dihilangkan dari butir jawaban. Cara ini lebih banyak dilakukan untuk butir pertanyaan menyangkut tata kelola keuangan dan data rinci persoalan tertentu. 24 Wawancara Boby Alwi, Peminta Informasi dari DPN SBMI. .:: Hal 85 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 21 Tabel Tanggapan Badan Publik Atas Permintaan Informasi Pegiat Buruh Migran

Bentuk respon lain yang diberikan kepada peminta informasi justru menyulitkan peminta Informasi. Maizidah Salas, Pegiat SBMI Wonosobo yang meminta informasi seputar mekanisme pemulangan jenazah TKI dari luar negeri ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu) justru diminta ke Jakarta untuk mendapatkan keterangan langsung. Respon ini bertentangan dengan prinsip penyediaan informasi secara murah dan mudah yang diwajibkan oleh Undang-undang 14 Tahun 2008 25. Pemanggilan peminta informasi yang berada di Wonosobo untuk ke Jakarta tentu menyulitkan peminta informasi.

Gambar 22 Cara Lembaga Publik Menjawab Permintaan Informasi

25 UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7, 9 dan 13. .:: Hal 86 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Proses permintaan informasi berkembang seiring dengan temuan-temuan pada dokumen yang diperoleh melalui uji informasi. Uji Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuagan (OJK), Kantor Imigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dilakukan mengingat kebutuhan spesifik yang berkembang.

Pengembangan permintaan informasi, salah satunya, mengacu pada kebutuhan advokasi yang dilakukan oleh jaringan kerja ini. Advokasi terkait isu Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) adalah salah satu contoh pengembangan permintaan informasi berbasis isu yang dilakukan karena kebutuhan advokasi langsung. Hasil uji informasi ini mampu menjadi bahan advokasi untuk mencegah pencekalan BMI tanpa KTKLN yang dilakukan oleh imigrasi di beberapa bandar udara. Pencekalan yang melanggar Undang-undang 14 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui hasil uji informasi, KTKLN dinyatakan bukan sebagai persyaratan keimigrasian yang dapat digunakan untuk mencegahtangkal (cekal) BMI ke luar negeri.

Gambar 23 Cuplikan Surat Jawaban KIP dari Kantor Imigrasi Kelas II Yogyakarta tentang KTKLN

.:: Hal 87 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

C. Apakah Sistem Informasi Menjawab Kebutuhan Keterbukaan Informasi? Salah satu persoalan penting dalam tata kelola keterbukaan informasi adalah ketersediaan media yang secara cepat dan mudah diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Salah satu pilihan utama, seiring berkembangnya teknologi berbasis internet, adalah penyediaan website resmi masing-masing lembaga. Pada aspek ini, seluruh kementerian dan badan nasional yang menjadi objek pemantauan telah memiliki sistem tersebut yang berupa website. Terdapat pula sistem PPID online yang telah disediakan oleh Kemlu yang disebut sebagai â&#x20AC;&#x153;Gerbang Kemluâ&#x20AC;?. Berbeda dengan di tingkat nasional, badan-badan publik di level Provinsi dan Kabupaten yang menangani sektor migrasi ketenagakerjaan belum menyediakan sistem informasi berupa website. Pelbagai persoalan disebut sebagai penyebab tidak adanya sistem informasi tersebut. BP3TKI yang dinaungi oleh BNP2TKI menyatakan bahwa ketiadaan media tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki. Menyikapi hal tersebut, BP3TKI di daerah menyerahkan pengelolaan informasi pada website resmi BNP2TKI. Sementara, Dinas tenaga kerja di beberapa kabupaten tidak memiliki alat kerja ini, seperti Cirebon, Banyumas, Cilacap, Malang, dan Majalengka.

Tabel Ketersediaan Website pada Lembaga Publik No

Lembaga

Ketersediaan Tersedia/Tidak

Kemenetrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tersedia (web)

BNP2TKI

Tersedia (web)

Kementerian Luar Negeri

Tersedia (web)

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong

Tersedia (web)

BP3TKI Yogyakarta

Tidak Tersedia

BP3TKI Semarang

Tidak Tersedia

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyumas

Tidak Tersedia

Dinas Tenaga Kerja Majalengka

Tidak Tersedia

Dinas Tenaga Kerja Cirebon

Tidak Tersedia

Dinas Tenaga Kerja Indramayu

Tersedia (blog)

Dinas Tenaga Kerja Kuningan

Tersedia (blog)

.:: Hal 88 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Ketersediaan website tidak dapat sepenuhnya menjadi salah satu indikator keterbukaan informasi. Ketersediaan media informasi ini sangat tergantung pada tata kelola masing-masing lembaga. Penelusuran yang dilakukan pada website Kemenakertrans berikut Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta); BNP2TKI; Kementerian luar Negeri dan KJRI Hong Kong mengindikasikan masih lemahnya tata kelola informasi melalui media ini.

Website Direktorat

Binapenta menjadi salah satu contoh buruknya tata kelola informasi publik melalui media website yang telah tersedia (rincian lihat bab II). Media ini tidak saja minim informasi yang wajib disediakan secara berkala, seperti informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan. Pembaharuan informasi terakhir yang dilakukan oleh Badan Publik di bawah Kemenakertrans ini pada tahun 2010.

Website Binapenta juga tidak menyediakan informasi serta-merta, seperti suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contoh dari informasi serta merta yang berkaitan dengan isu migrasi ketenagakerjaan adalah daftar hitam Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang menjadi bagian tanggungjawab Direktorat ini.

Salah satu temuan penting dalam proses pemantauan ini terkait dengan penyediaan layanan PPID online oleh Kemlu pada alamat www.ppid.kemlu.go.id. Layanan satu pintu PPID yang dibangun oleh Kemlu ini tidak berfungsi. Ujicoba permintaan informasi yang dilakukan menggunakan formulir pada sistem tersebut menunjukkan kegagalan fungsi teknologi tersebut. Sistem secara otomatis memberikan pemberitahuan bahwa permintaan informasi telah diterima dan diproses oleh PPID selambat-lambatnya 17 hari kerja. Faktanya, permintaan informasi yang disampaikan melalui sistem tersebut tidak dijawab hingga batas akhir tersebut. Surat keberatan yang disampaikan oleh Pratina Ikhtiarini, peminta informasi dari PSD-BM dibalas dengan pernyataan bahwa PPID Kemlu belum menerima permintaan informasi tersebut.

.:: Hal 89 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Gambar 24 Contoh balasan otomatis yang diterima peminta Informasi dari sistem formulir online di Website PPID Kemlu

Fenomena ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak dapat semata ditunjukkan dengan ketersediaan media atau teknologi yang termutakhir. Ketersediaan media harus diimbangi dengan kesediaan lembaga publik untuk mengelola informasi, bersikap terbuka, dan konsisten dalam melaksanakan peraturan negara yang mengharuskan keterbukaan informasi. Temuan paling mencolok dari ketertutupan adalah nihilnya penyediaan laporan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan yang mencakup perencanaan dan implementasinya.

.:: Hal 90 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

BAB VI REKOMENDASI

Mengacu pada hasil pemantauan ini, beberapa rekomendasi secara spesifik disusun kepada masingmasing badan publik. Rekomendasi ini disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Komisi Informasi Pusat dan Organisasi/individu buruh migran. Rekomendasi terangkum sebagai berikut:

A. Kemnakertrans 1. Memperbaiki keseluruhan tata kelola dan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan

mempersiapkan kelembagaan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memenuhi standardisasi yang diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi lainnya. 2. Mengimplementasikan Keterbukaan informasi secara penuh dengan menjadikan kelembagaan

PPID sebagai bagian terintegerasi dengan kinerja dan tata layanan yang menjadi tanggungjawab Kemnakertrans. 3. Menyediakan mekanisme khusus uji konsekuensi atas dokumen atau informasi yang

dikecualikan melalui

Keputusan Menteri Nomor Kep. 218/ MEN/ VIII/ 2012 tentang

pelayanan informasi publik di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. 4. Memperbaiki kinerja tata kelola informasi melalui media resmi kementerian, seperti website,

agar dapat memenuhi standar keterbukaan informasi yang proaktif dan memenuhi aspek kebutuhan informasi bagi buruh migran dan pihak lain yang turut menjadi kelompok pemanfaat pelayanan. 5. Memberikan dukungan percepatan implementasi keterbukaan informasi pada jajaran Dinas

Tenaga Kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten; 6. Menyediakan layanan khusus informasi melalui website yang dapat diakses dengan mudah

terkait dengan pelayanan publik sektor migrasi ketenagakerjaan, seperti kajian dan evaluasi keberadaan PPTKIS dan implementasi penerapan asuransi untuk BMI

.:: Hal 91 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

B. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 1. Memperbaiki

kinerja PPID dalam pelayanan permintaan informasi publik dengan

membentuk sistem pengawasan khusus atas kinerja PPID; 2. Memperbaiki tata kelola saluran informasi melalui media website BNP2TKI sehingga lebih

mudah diakses oleh Buruh Migran Indonesia (BMI), terutama dengan penyediaan secara lengkap jenis informasi pokok yang dibutuhkan oleh BMI terkait dengan proses penempatan dan pelayanan langsung kepada BMI; 3. Mengkaji kembali isi Keputusan Kepala Badan Nomor KEP: 100/KA/X/2012 tentang Daftar

Informasi yang dikecualikan di lingkungan BNP2TKI mengingat terdapat pengecualian yang bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2004; 4. Menyediakan mekanisme uji konsekuensi atas pengecualian jenis informasi yang diatur dalam

Keputusan Kepala Badan Nomor KEP: 100/KA/X/2012 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan BNP2TKI; 5. Memberikan dukungan kepada jajaran Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) untuk penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengelolaan mandiri saluran informasi publik di setiap daerah mengingat keragaman kebutuhan informasi di daerah yang perlu difasilitasi; 6. Mengkaji kembali dan mencabut informasi salah yang disampaikan terkait dengan ancaman

pidana yang melekat pada BMI tanpa KTKLN;

C. Kementerian Luar Negeri 1. Mempercepat implementasi keterbukaan informasi publik di semua lembaga publik di bawah

naungan Kementrian Luar Negeri (Kemlu) dengan pemerataan pembentukan institusi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kedutaan dan Konsulat Jenderal Indonesia di luar negeri, khususnya di negara-negara penempatan TKI; 2. Mengevaluasi kinerja PPID di Jajaran Kemlu dan memastikan adanya pengawasan serta

supervisi dalam pengelolaan kelembagaan PPID; 3. Mengefektifkan ruang koordinasi antara PPID Kemlu dan jajaran pejabat Kedutaan dan

Kosulat di luar negeri untuk mempercepat proses dan pemenuhan kewajiban keterbukaan

.:: Hal 92 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

informasi publik sesuai dengan UU nomor 14 Tahun 2008; 4. Mengevaluasi dan memperbaiki tata pelayanan informasi melalui media resmi Kemlu,

Kedutaan dan Konsulat di luar negeri agar memenuhi standar pelayanan keterbukaan informasi publik;

D. Komisi Informasi Pusat 1. Memperkuat pengawasan atas kinerja keterbukaan informasi publik pada lembaga-lembaga

publik yang mengelola sektor migrasi ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik secara luas; 2. Mengawasi dan memberikan masukan atas surat keputusan mengikat yang diterbitkan oleh

lembaga publik terkait dengan pengecualian informasi;

E. Buruh Migran dan Elemen Masyarakat Sipil Lain 1. Memperbanyak

upaya untuk mendorong keterbukaan informasi di sektor migrasi

ketenagakerjaan baik di nasional, daerah, maupun pada badan publik di luar negeri; 2. Mempertimbangkan penggunaan metode permintaan informasi sebagai salah satu metode

guna mendukung advokasi menyeluruh berbasis data untuk perbaikan tata kelola pelayanan dan perlindungan BMI.

.:: Hal 93 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

BAB V

RAGAM CATATAN PENGETAHUAN DAN TESTIMONI

Ketika BMI Hong Kong Menuntut Keterbukaan Oleh: Fera Nuraini, BMI Hong Kong

Buruh migran yang tersebar di berbagai negara dan menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia sering sekali menjadi objek pemerasan, entah oleh calo bahkan oleh pemerintah sendiri. Kartu Tanda Kerja Lur Negeri (KTKLN) adalah salah satu contoh yang menjadi isu hangat. Tentang cara pengurusan KTKLN dan fungsi KTKLN itu sendiri bagi BMI. Banyak BMI yang saat mengurus KTKLN dikenai biaya jutaan lebih, tapi ada juga yang tidak membayar sama sekali.

Kurangnya informasi menjadikan BMI kebanyakan hanya merujuk berdasarkan "katanya" saat berhadapan dengan pihak pemerintahan atau badan publik. Pun juga di Hong Kong, tempat di mana 150.000 lebih buruh migran bekerja di sektor rumah tangga.

Bulan Februari 2013, BMI Hong Kong mendapat kesempatan untuk mengenal apa itu UndangUndang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dibawa oleh pegiat buruh migran dari Yogyakarta dan Jakarta ke Hong Kong. Sebagai BMI yang yang masih menjadi WNI, kita punya hak yang sama untuk meminta informasi yang kita butuhkan ke badan publik. Dalam hal ini yang sering berhubungan dengan buruh migran adalah KJRI Hong Kong, sebagai perwakilan RI yang berada di Hong Kong, Kementrian Tenaga Kerja, pihak Asuransi, Bea cukai bandara dan BNP2TKI.

Terbentuklah tim yang dinamai Tim 11 yang bertugas mengirim surat ke badan publik yang telah

.:: Hal 94 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

kita pilih bersama yakni KJRI Hong Kong, BNP2TKI dan Bea Cukai. BMI Hong Kong mengirim surat kepada KJRI Hong Kong sebanyak 5 surat dengan pengirim surat yakni 5 BMI dari Tim 11 ini.

Surat dikirim pada tanggal 10 Maret 2013, antara lain:

1. Permohonan informasi pelayanan publik KJRI di Hong Kong 2. Permohonan informasi pelayanan publik penanganan buruh migrant KJRI di Hong Kong 3. Permohonan informasi pelayanan publik tentang pengawasan agency 4. Permohonan informasi struktur pelayanan KJRI di Hong Kong 5. Permohonan informasi public perlindungan pekerja migran KJRI di Hong Kong

Jarak 2 Minggu, Tim 11 menanyakan ke KJRI dengan menelepon beberapa stafnya, ada yang menganggat telepon, dan ada yang tidak mengangkat telpon, bahkan ada staf KJRI yang sama sekali tidak tahu-menahu soal surat yang Tim 11 kirim.

Karena sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan UU KIP surat tersebut tidak mendapatkan respon, TIM 11 pun mengirimkan surat keberatan ke KJRI pada tanggal 7 April 2013. Saat tim 11 menghubungi lagi KJRI, jawaban mereka pun masih sama, tidak tahu menahu-nahu soal surat tersebut. KJRI terkesan menyepelekan permintaan informasi yang dikirim tim 11.

Selain KJRI, surat juga dikirim ke BNP2TKI untuk meminta informasi tentang penerbitan KTKLN yang meskipun mendapat balasan tetapi balasan tersebut belum memuaskan. Pun juga dengan surat yang dikirim ke pihak bea cukai.

BMI yang mendapat julukan pahlawan devisa selama ini masih dinilai sebagai orang kelas bawah dan tidak tahu apa-apa. Tetapi pergerakan berorganisasi yang dimiliki BMI Hong Kong sering menjadi contoh bagi BMI di negara lain.

Pun juga dalam pemanfaatan UU KIP di mana Hong Kong menjadi negara pertama kali yang

.:: Hal 95 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi buruh migran. Respon positif diterima BMI Hong Kong saat mengirim surat ke BNP2TKI dan Beacukai, tetapi tidak dengan KJRI Hong Kong sebagai wakil pemerintahan yang berada di Hong Kong.

Mungkin karena KJRI Hong Kong belum punya PPID yang berkewajiban membalas surat tersebut. Tapi bagaimana pun, informasi yang kami minta sangat penting bagi kelangsungan BMI baik yang telah bekerja di Hong Kong maupun yang akan berangkat kerja ke Hong Kong.

Contoh nyata adalah pengawasan terhadap agency yang mencakup nama-nama agency yang telah kena blacklist atau daftar hitam. BMI berhak tahu nama agen yang nakal sehingga bisa memilih saat mencari majikan baru atau saat proses kontrak baru tidak akan salah masuk ke agen yang terkena blacklist tetapi masih beroperasi. Alasan lain karena BMI Hong Kong tidak dijinkan untuk mengurus kontrak mandiri sehingga mau tidak mau tetap harus berhubungan dengan agen.

Besar harapan kami bahwa surat-surat yang kami kirim tidak hanya mampir di meja staff lalu terbuang sia-sia karena surat tersebut sangatlah penting bagi BMI Hong Kong. Harapan lain adalah bahwa meskipun buruh migran, kita tetap berhak meminta informasi yang kita butuhkan ke badan publik dan berharap mendapat jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kami ajukan.

Mari manfaatkan UU KIP demi kemajuan bersama bagi buruh migran.

.:: Hal 96 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Membuka Kotak Hitam Penempatan BMI Melalui Akses Informasi

Oleh: Ahmad Rovahan, Jingga Media Cirebon

Ketika diajak untuk bergabung dalam program kegiatan keterbukaan Informasi Publik ada rasa tantangan tersendiri tentang sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengaplikasikan UU No 14 tahun 2008 ini. Rasa tertantang Saya timbul karena di Cirebon, spanduk dan beberapa alat peraga informasi lainnya banyak tersebar dan menginformasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan UU KIP untuk mendapatkan informasi dengan jelas.

Selain itu, beberapa kali sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait UU KIP ini terkesan mewah dan glamor, karena diselenggarakan di Hotel berbintang di Cirebon. Kondisi ini juga yang menantang Saya apakah pemerintah benar-benar menyosialisasikan UU KIP ini agar masyarakat memanfaatkannya, atau sosialisasi tersebut hanya program semata untuk menghabiskan anggaran semata?.

Pemerintah Daerah Belum Siap Laksanakan KIP Informasi yang Saya cari dengan menggunakan UU KIP adalah informasi tentang Buruh Migran yang ada di wilayah III Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Cirebon dan sekitanya merupakan salah satu wilayah kantung buruh migran Jawa Barat bahkan Indonesia. Dalam data yang dirilis BNP2TKI, Cirebon masuk dalam wilayah 10 besar pengirim Buruh Migran.

Banyaknya warga yang menjadi Buruh Migran, sudah barang tentu permasalahan yang dihadapi juga cukup banyak dan beragam. Beberapa permasalahan yang dihadapai oleh Buruh Migran, salah satunya adalah informasi yang kurang sempurna dan juga sulitnya mendapatkan informasi tentang mekanisme keberangkatan yang aman.

.:: Hal 97 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Lembaga Daerah Tidak Memiliki Website Resmi Salah satu indikasi dari ketidaksiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan keterbukaan Informasi adalah tidak dimilikinya website pribadi Dinas. Seperti Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi. Dari empat daerah (Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka) hanya dua daerah yang memiliki website pribadi dan itupun dengan kemasan yang sangat sederhana dan tidak banyak memberikan informasi penting bagi masyarakat.

Saat ini, lembaga pemerintahan terendah di Indonesia saja (baca Desa) sudah banyak memiliki website dan sadar akan pentingnya pusat informasi yang terkoneksi dengan internet tersebut. Dengan adanya website, masyarakat akan lebih mudah mencari informasi yang dibutuhkan.

Yang lebih mengecewakan, beberapa Dinas Tenaga Kerja di Wilayah III Cirebon yang memiliki webste, hanya menggunakan website gratisan (blog) yang minim konten dan dengan kemasan yang sangat sederhana dan tidak menarik untuk dilihat. Selain itu, hampir di Website Dinas tersebut hanya lebih menonjolkan kepengurusan dan program kerja dibandingkan dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan, website yang dimiliki oleh Dinas tenaga kerja tersebut terlihat update tahunan, karena data terakhir terposting tercatat pada tahun 2011.

Disnakertrans Wilayah III Cirebon Tidak Memiliki PPID Bukti lain ketidaksiapan Disnakertrans di Wilayah III Cirebon dalam melaksanakan amanat UndangUndang KIP dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan adalah, Disnakertrans di wilayah III Cirebon tidak memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sehingga ketika masyarakat meminta informasi sesuai dengan UU KIP, proses yang akan dilalui cukup berbelit dan memakan waktu. Sebagai contoh, ketika Saya meminta informasi di Disnakertrasn Kabupaten Cirebon, staf dinas tidak mengerti tentang PPID dan mengatakan bahwa di Disnakertrans Cirebon belum memiliki PPID. Semua surat yang masuk ke Dinas dalam rangka meminta informasi, akan diarahkan kepada Kepala Dinas. Segala keputusan, akan ditentukan oleh Kepala Dinas.

.:: Hal 98 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Selain itu, ketika Saya mengubungi 3 Disnakertrans selain Cirebon pun hampir serupa. Ketika ditanyakan mengenai PPID, kesemuanya hampir mengatakan tidak mengerti. Ini membuktikan bahwa sosialisasi UU KIP yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat sedikit kurang tepat. Seharusnya, pengenalan tentang UU KIP dimantapkan terlebih dahulu di lingkungan Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas yang dinaunginya, sehingga permasalahan ini (ketidakpahaman soal KIP dan PPID) tidak terjadi.

Respon Atas Permintaan Informasi Ketidaksiapan lainnya, terlihat dari proses jawaban yang diberikan oleh Dinas Daerah dalam memberikan jawaban. Seluruh surat permintaan Informasi yang ditujukan kepada 4 Disnakertrans di Wilayah III Cirebon tidak mendapatkan respon yang bagus.

Saat itu, saya mengirimkan satu surat secara langsung dan tiga surat melalui jasa pengiriman. Semua permintaan informasi yang saya kirimkan tidak mendapatkan tanggapan hingga satu bulan lebih. Ketika mencoba menghubungi 4 Dinas tersebut, ada yang mengatakan belum di setujui oleh Kepala Dinas, ada yang mengatakan dalam proses, mengaku tidak menerima surat dan nomer telepon dinas yang tercantum dalam website tidak bisa dihubungi.

Karena tidak

mendapatkan respon yang cukup bagus dan sudah melewati batas waktu yang

ditentukan UU KIP, Saya kemudian mengirimkan surat keberatan kepada empat Disnakertrans tersebut. Setelah adanya surat keberatan yang dikirimkan, tanggapan mulai berdatangan. Satu dinas mengirimkan jawaban melalui jasa pengiriman, satu dinas meminta Saya mengambil langsung jawabannya, satu dinas hanya menelepon dan satu dinas lagi masih tetap mengaku tidak menerima surat. Analisa Saya, keempat dinas ini masih belum terbiasa dengan permintaan informasi yang dilakukan oleh masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan data dan cukup merepotkan mereka. Sehingga, ketika ada surat permintaan yang masuk, hanya dianggap angin lalu dan tidak ditanggapi serius. Namun, setelah surat keberatan dengan mencantumkan UU KIP dan ketentuan proses sengketa yang dapat ditempuh di Komisi Informasi, baru badan publik memberikan tanggapan.

.:: Hal 99 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Hambatan Keterbukaan Informasi Hambatan yang dihadapi dalam permintaan informasi adalah ketidaksiapan lembaga yang diminta informasi. Ketidaksiapan tersebut dilihat dari beberapa informasi yang sudah dituliskan di atas, seperti belum memiliki PPID, tidak memiliki website, dan jarak yang cukup jauh sehingga harus menggunakan jasa pengiriman. Tidak dimilikinya PPID di Disnakertrans wilayah III Cirebon, menjadikan proses jawaban sangat terlambat, karena menunggu intruksi dari Kepala Dinas. Selain itu, Dari pengalaman yang Saya lakukan, tanggapan yang diberikan dinas yang dimintai informasi melalui jasa pengiriman dengan secara langsung cukup berbeda. Ketika bertemu secara langsung, peminta informasi bisa memastikan surat sudah diterima dan bisa terus meminta perkembangan dan alasan dari keterlambatan jawaban. Selain itu, peminta informasi bisa melihat secara langsung tanggapan yang diberikan oleh badan publik yang didatangi saat merespon permintaan informasi yang diminta.

Sedangkan pada surat permintaan informasi yang dikirimkan melalui jasa pengiriman, Saya hanya bisa berkomunikasi melalui telepon. Selain itu, ada Dinas yang selalu memberikan jawaban belum menerima surat permintaan, kondisi ini sulit dibuktikan, karena tidak kita sampaikan secara langsung. Padahal, sesuai dengan data dan nomor resi yang kami minta di jasa pengiriman, surat kami sudah diterima lembaga tersebut.

Hambatan lain ketika akan meminta informasi pada lembaga yang berada di luar daerah adalah alamat kantor lembaga tersebut. Ketika hendak mengirimkan surat permintaan, kami sempat terkendala alamat beberapa Disnakertrans yang tidak memiliki website. Bahkan, pada website resmi pemerintah daerahnya pun tidak tercantum alamat Dinas tersebut.

Pemanfaatan Hasil Uji Informasi di Cirebon Data yang Kami terima dari beberapa lembaga yang terkait dengan Buruh Migran, Kami sebarkan kepada lembaga-lembaga yang konsen dalam pendampingan buruh migran di wilayah Cirebon dan sekitarnya, seperti Mawar Balqis, SBMI Cirebon, Fahmina, dan lain-lain. Data ini cukup membantu, karena banyak informasi yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk kembali

.:: Hal 100 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

diinformasikan kepada masyarakat. Seperti halnya, data PPTKIS yang legal, dihapus dan habis masa izinnya. Data ini cukup membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih PPTKIS ketika akan menjadi buruh migran. Data yang kami dapatkan juga yaitu data jumlah Buruh Migran asal wilayah III Cirebon dan beberapa nama buruh migran yang terkena masalah. Data ini kami sebarkan juga untuk bisa memberikan dorongan bersama kepada pemerintah pusat dan daerah dan membuktikan banyaknya warga wilayah III Cirebon yang mengadu nasib di luar negeri. sehingga, sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan secara maksimal untuk para warganya, baik ketika berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dari data buruh migran yang bermasalah, kami juga melihat prosentase jenis pekerjaan yang sering mendapatkan masalah. Dilihat dari data yang kami terima, Pekerja rumah Tangga (PRT), mendominasi buruh migran asal wilayah III Cirebon yang bermasalah di luar negeri. Data ini juga seharusnya menjadikan tolok ukur kepada PPTKIS untuk meberikan pelatihan keahlian (skill) secara maksimal kepada para calon buruh migran dan juga mengarahkan masyarakat untuk lebih memilih pekerjaan formal dibanding informal.

Permintaan Informasi di Lembaga Pemerintahan Pusat Dua lembaga Pemerintah Pusat yang berada di Jakarta yang kami mintai informasi adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Nasional Penempatan dan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Keduanya memang memberikan jawaban atas permintaan yang kami minta, namun jawaban yang diberikan oleh Kemenakertrans sangat sederhana dan tidak rinci, jauh dibandingkan yang kami terima dari PPID BNP2TKI. Selain itu, dari data yang kami terima terlihat ada perbedaan jumlah. Seperti halnya jumlah tenaga kerja asal Cirebon, yang dicantumkan di Kemenakertrans, BNP2TKI dan Disnakertrans Cirebon masing-masing berbeda. Perbedaan ini terlihat merupakan hal yang sepele, tetapi kalau kita cermati lebih dalam, perbedaan data ini menunjukkan tata kelola data migrasi yang masih karut marut dan tidak sinergis, serta data tidak terhubung antar satu badan publik dengan badan publik lain. Karut marut dan tidak jelasnya data migrasi bisa dipastikan mempersulit kerja-kerja pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap jutaan BMI di luar negeri.

.:: Hal 101 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Website PPID Kemlu Tak Bisa Diandalkan Oleh: Pratina Ikhtiarini, Pegiat PSD-BM

Awal bulan Juni ini (03/06/13), Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) menerima surat balasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Surat balasan tersebut terkait dengan surat keberatan atas permintaan informasi yang tidak dijawab. PSD-BM yang diwakilkan oleh Pratina Ikhtiyarini, memang telah mengirimkan surat keberatan pada PPID Kemlu sekitar dua minggu lalu. Sayangnya, surat balasan yang diterima melalui email, tidak memberikan jawaban-jawaban atas informasi yang diminta. Email dengan alamat pelayanan.ppid@kemlu.go.id itu justru mengabarkan, bahwa surat permintaan informasi yang dikirim oleh PSD-BM pada 10 April 2013 (melalui website PPID Kemlu) tidak pernah diterima. Padahal dalam proses pengiriman permintaan informasi itu, PSD-BM juga telah menerima konfirmasi surat terkirim dari mesin penjawab PPID Kemlu. Berikut adalah bukti surat konfirmasinya:

Tanggapan yang diberikan oleh PPID Kemlu, tentu menimbulkan kecurigaan. Pertama, apakah

.:: Hal 102 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

PPID Kemlu sengaja tidak membalas semua permintaan informasi yang dikirm melalui email? Kedua, apakah website layanan PPID Kemlu tidak berfungsi? Hal ini bisa dilihat, dari susahnya akses untuk bisa memasuki alamat pelayanan.ppid@kemlu.go.id. Akses layanan PPID Kemlu, jika dilihat melalui mesin pencarian Google justru beralamat di ppid.kemlu.go.id. Melalui artikel ini, PSD-BM memaparkan bahwa layanan PPID Kemlu melalui internet tidak bisa diandalkan. Maka untuk menghindari pembuangan waktu yang lama, kami menyarankan pada seluruh pegiat buruh migran agar mengirim langsung surat permintaan informasi melalui pos. Surat bisa dikirm dengan alamat: Direktur Informasi dan Media/ PPID Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon Nomor 6 Gedung Utama Lantai 10, Jakarta Pusat 10110, atau melalui fax dengan nomor 021.3857316.

.:: Hal 103 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Akses Informasi tak Semata Mengacu pada UU KIP: Bincang KIP Bersama Mujtaba Hamdi26

Oleh: Nisrina Muthahari, Pegiat PSD-BM

Bahasan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lama tak dimunculkan. Sebagai upaya agar teman-teman buruh migran tidak lupa, kali ini tim redaksi memuat hasil wawancara kontributor www.buruhmigran.or.id dengan Mujtaba Hamdi tentang hakikat dari adanya UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Laki-laki yang akrab disapa Taba ini adalah salah satu pegiat buruh migran yang berkegiatan di lembaga Media Link Jakarta. Pengalaman Taba dalam urusan KIP sudah tidak diragukan lagi. Dirinya pernah menjadi fasilitator diskusi Tim 11 KIP di Hong Kong dan menjadi pembicara dalam acara Lokakarya Hasil KIP BMI.

Berbicara mengenai KIP, Taba berpendapat bahwa substansi perolehan informasi itu adalah suatu yang fundamental. Hal ini tidak berlebihan, karena Indonesia sendiri menjunjung paham demokrasi di mana keterbukaan informasi adalah hak tiap individu. KIP juga memiliki fungsi sebagai akses untuk mengontrol kinerja pemerintah. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan bagi seluruh badan publik di Indonesia untuk membuka informasi kepada masyarakat.

Namun demikian, masih banyak badan publik yang belum sadar untuk membuka akses informasi pada masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Watak birokrasi di Indonesia itu belum terdemokrasi. Inilah yang menjadi sandungan keterbukaan informasi bagi masyarakat,â&#x20AC;? jelas Taba. Bebalnya birokrasi tentu bukan akhir dari segalanya. Menurut laki-laki yang sedang menyelesaikan studi S2 di Antropologi Universitas Indonesia ini , ada banyak jalan untuk mendapat informasi. Salah satunya melalui keberadaan komunitas dan organisasi non pemerintahan. â&#x20AC;&#x153;Perkumpulan masyarakat di berbagai daerah Indonesia yang membentuk kelompok/ komunitas bisa dimanfaatkan. Mereka bisa bergerak bersama menuntut 26 Mujtaba Hamdi, Pegiat Media Lintas Komunitas (Medialink) Jakarta .:: Hal 104 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

keterbukaan informasi. Setidaknya, regulasi macam itu ditempuh agar ada status hukum dan kesamaan hak yang jelas dalam hal informasi,” paparnya.

Bagi Taba, kekuatan masyarakat yang terorganisir dalam memperjuangkan hak informasi lebih efektif. “Kalau perjuangan hak informasi hanya dilakukan oleh segelitir komunitas saja, pemerintah akan abai dalam meresponnya. Namun bila komunitas masyarakat disatukan sesuai kepentingan, misal buruh migran dan keluarganya se-Indonesia, maka pemerintah pasti akan bertindak,” tutur Taba yang sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia.

Berbincang masalah teknis dalam meminta informasi ke badan publik, Taba juga mengingatkan pada masyarakat khususnya BMI untuk tidak terpaku pada UU KIP saja. “Kadang minta informasi pakai jalur KIP, proseduralnya panjang dan terhambat sistem. Maka dari itu, adanya UU pendukung terkait informasi bisa dimanfaatkan,” paparnya. UU pendukung yang dimaksud Taba misalnya UU pemerolehan informasi seperti UU tentang pers dan penyiaran.

Sesi terakhir wawancara, Taba menyampaikan pesan pada BMI untuk terus semangat dalam memperjuang hak informasi. Hal ini menjadi kebutuhan primer bagi tiap buruh migran. Dia berpendapat, banyaknya kasus kekerasan yang menimpa BMI salah satunya bermuara dari mampatnya akses informasi.

.:: Hal 105 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong Abaikan UU KIP? Fathulloh, Pegiat PSD-BM

Melalui prosedur Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malang, Wonosobo, dan Indramayu, LAKPESDAM NU Cilacap, Infest Yogyakarta, Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT) Salatiga, LBH Yogyakarta, dan Jingga Media Cirebon, sejak 26 Januari 2013 telah merancang gerakan permintaan informasi publik.

Gerakan serupa, dikembangkan organisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong yang tergabung dalam Tim 11, seperti Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR), dan Liga Pekerja Migran Indonesia (LIPMI). Jejaring organisasi TKI baik di Indonesia dan Hong Kong meminta hak informasi dengan cara mendatangi dan mengirim surat kepada badan-badan publik terkait tata kelola penempatan dan perlindungan TKI.

Terhitung hingga Mei 2013, sebanyak 40 surat dengan 150 lebih jenis permintaan informasi telah dikirim ke badan-badan publik seperti Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan unit kerja turunannya di daerah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan unit kerja turunannya di daerah, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Dirjen Imigrasi, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Permintaan informasi ditanggapi beragam oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut. BNP2TKI misalnya, meskipun beberapa permintaan informasi belum dipenuhi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNP2TKI tetap melayani permintaan informasi dan berupaya memberikan beberapa dokumen yang diminta pemohon. Kementerian Hukum dan HAM yang menerima surat permintaan informasi dari Muhammad Irsyadul Ibad, Koordinator PSD-BM, menyikapi dengan .:: Hal 106 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

meneruskan surat permintaan informasi tentang pencekalan TKI kepada Dirjen Imigrasi dan beberapa hari kemudian Dirjen Imigrasi membalas. Sementara beberapa badan publik mulai menanggapi permintaan informasi dari komunitas TKI, Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong yang menerima surat sejak Februari hingga April 2013 tidak kunjung memberi jawaban. Baru memasuki Mei 2013 Jingga Media, SBMI Wonosobo, DPN SBMI, dan beberapa pegiat lain menerima jawaban dari Kemenakertrans. Meskipun sudah menjawab beberapa surat, mayoritas surat yang lain belum dijawab oleh Kemenakertrans, hingga beberapa pegiat mengirim lagi surat keberatan kepada atasan PPID Kemenakertrans. Lain Kemenakertrans, lain pula KJRI Hong Kong, jika Kemenakertrans mulai menjawab beberapa surat (meskipun sangat lambat/di luar ketentuan UU KIP 10 hari kerja + 7 hari kerja untuk tambahan), KJRI Hong Kong seolah mengabaikan mandat UU KIP, tak ada satu pun surat dari beberapa TKI Hong Kong yang dibalas. Bahkan surat keberatan yang sudah dikirim sejak 7 April 2013 pun diabaikan. â&#x20AC;&#x153;Dari sikap Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong, publik bisa melihat, jika secara prosedural yang diatur di UU KIP saja permintaan informasi TKI mereka abaikan, bagaimana dengan hak informasi TKI yang seharusnya diberikan tanpa diminta?, lebih jauh, jika kedua lembaga tersebut tertutup, maka jangan salahkan publik, jika menaruh ketidakpercayaan (distrust) atas berbagai kinerja perlindungan terhadap TKI.â&#x20AC;? tutur Anwar Maâ&#x20AC;&#x2122;arif, Sekjen DPN SBMI. Kini surat yang telah memasuki masa tunggu dalam prosedur KIP, akan diproses untuk diajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Tim 11 di Hong Kong sudah menyiapkan kronologi dan akan melakukan gugatan sengketa informasi kepada KJRI Hong Kong. Senada dengan rencana tersebut, Ahmad Alamsyah Saragih, Komisioner Subkomisi Informasi Pertahanan dan Keamanan dalam konferensi pers bersama PSD-BM (24/04/13) di Jakarta, mengatakan bahwa Komisi Informasi akan mempersiapkan mekanisme sidang gugatan jarak jauh, memanfaatkan teknologi konferensi video (streamming) untuk memproses sengketa informasi dari WNI di luar negeri.

.:: Hal 107 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Pernyataan Keberatan dan Sengketa KIP untuk Kemlu Pratina Ikhtiyarini Permintaan informasi kepada badan-badan publik pemerintah, terkait Buruh Migran Indonesia (BMI) masih terus dipantau. Kabar terakhir tentang permintaan informasi, datang dari Infest Yogyakarta yang mengirimkan surat pernyataan keberatan tentang permintaan informasi yang ditujukan pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Surat permintaan informasi yang dikirim sejak 10 April 2013 lalu, hingga saat ini masih belum mendapat tanggapan. Sementara itu, BMI di Hong Kong yang tergabung dalam Tim 11 juga sedang mempersiapkan surat persengketaan yang ditujukan pada KJRI Hong Kong dan Kemlu beserta jajaran di bawahnya.

Formalitas Website PPID Kemlu Kemlu sendiri memiliki PPID yang dikelola secara online melalui websitenya di www.ppid.kemlu.go.id. Melalui alamat tersebut, masyarakat bisa meminta informasi apapun yang berhubungan dengan Kemlu. Infest Yogyakarta yang diwakilkan oleh Pratina Ikhtiyarini, sempat mengirimkan beberapa jenis permintaan informasi melalui website Kemlu. .:: Hal 108 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Adapun jenis informasi yang diminta adalah sebagai berikut: 1. Apa saja kewenangan Kemlu, terkait proses penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja

di luar negeri. 2. Daftar negara-negara penempatan TKI yang belum memiliki Mandatory Notification

Consuler (MNC). 3. Daftar negara-negara penempatan TKI yang telah memiliki Mandatory Notification

Consuler (MNC). 4. Mekanisme perlindungan dan bantuan hukum terhadap TKI yang bekerja di negara-negara

yang belum memiliki Mandatory Notification Consuler (MNC) maupun yang sudah memiliki. 5. Daftar mutakhir (hingga 2013) TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, meliputi

nama TKI, daerah asal, nama PPTKIS yang memberangkatkan, nama negara penempatan, jenis kasus, dan status proses hukum, status bantuan hukum. 6. Dokumen SOP atau mekanisme Pembayaran Diyat untuk TKI bermasalah di wilayah timur

tengah. 7. Dokumen laporan/hasil pengawasan kinerja perwakilan RI di negara-negara penempatan TKI

oleh Kementerian Luar Negeri. 8. Landasan hukum atas kebijakan Surat Edaran (SE) nomor 2524 dan sistem online KJRI Hong

Kong yang membuat TKI Hong Kong tidak bisa pindah agensi dan terjebak jerat potongan gaji. 9. Seluruh salinan dokumen surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang ditujukkan pada Kementerian Luar Negeri dalam kurun waktu 2007-2013.

Pertanyaan-pertanyaan di atas, dikirim dengan cara mengisi formulir isian di menu website PPID Kemlu. Menu tersebut berisi tentang identitas lengkap pengirim yang disertai dengan scan kartu identitas seperti KTP dan SIM. Setelah selesai mengirim surat permintaan tersebut, pengirim akan mendapat respon melalui alamat email yang telah dicantumkan. .:: Hal 109 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Respon atau tanggapan yang diberikan oleh PPID Kemlu melalui surat elektronik tersebut, dicurigai sebagai surat jawaban mesin otomatis. Hal ini bisa dilihat dari lamanya respon yang diberikan, serta bunyi pesan jawaban yang sama dari satu peminta informasi kepada peminta informasi lainnya. Inilah yang menjadi kendala terkumpulnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh BMI dan keluarganya. Lamanya tanggapan yang belum dijawab oleh Kemlu, akhirnya disiasati dengan mengirim surat pernyataan keberatan atas permintaan informasi. Pernyataan keberatan akan dikirim melalui pengiriman surat langsung via pos dan melalui surat elektronika di website PPID Kemlu. Hal ini dilakukan karena surat permintaan informasi telah dikirim lebih dari 10 + 7 hari kerja. Peraturan tersebut juga sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Persengketaan Atas Permintaan Informasi Langkah BMI di Hong Kong justru akan melewati fase persengketaan. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Irsyadul Ibad, yang menjadi tutor Tim 11 dari BMI Hong Kong. Fase persengketaan tersebut, sedang dalam proses pengumpulan alat bukti pengirim yang nantinya akan disengketakan di pengadilan. Selain itu, dalam proses pengajuan persengketaan tersebut, juga sedang disiapkan argumentasi-argumentasi yang bisa memperkuat posisi BMI Hong Kong agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, ditujukan pada pihak KJRI, Kementerian Luar Negeri beserta jajaran di bawahnya. Berikut adalah jenis informasi yang diminta oleh Tim 11 Hong Kong kepada KJRI di Hong Kong terkait dengan salinan dan daftar surat edaran atau surat keputusan BNP2TKI terkait dengan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). 1. Mekanisme dan syarat pembuatan KTKLN yang diatur oleh BNP2TKI. Mohon lampirkan

salinan dokumen hukum yang diterbitkan BNP2TKI yang mengatur persyaratan dan mekanisme pembuatan KTKLN. .:: Hal 110 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

2. Persyaratan pembuatan KTKLN di BP3TKI lain di Indonesia. Mohon lampirkan salinan

aturan atau surat edaran yang terkait. 3. Apa dasar hukum pencekalan oleh maskapai dan keimigrasian terhadap pekerja migran

Indonesia? Lampirkan dokumen dasar hukum dan surat edaran BNP2TKI yang mengatur persoalan pencekalan tersebut. 4. Apakah BNP2TKI memberikan wewenang kepada KOTKIHO untuk menjadi pelaksana

administratif pembuatan KTKLN di Hong Kong. 5. Apakah jenis hubungan antara BNP2TKI dan KOTKIHO dalam pengurusan KTKLN di

luar negeri? Lampirkan SK yang memberikan wewenang kepada KOTKIHO untuk mengelola administrasi kepengurusan KTKLN di Hong Kong. 6. Daftar lembaga lain yang diberi wewenang oleh BNP2TKI untuk mengurus atau menjadi

fasilitator administratif pengurusan KTKLN. 7. Adakah dukungan finansial antara BNP2TKI dan lembaga yang ditunjuk atau diberi

wewenang untuk memberikan pelayanan pengurusan KTKLN selain BP3TKI? Jika ada, lampirkan laporan keuangan terkait. 8. Bagaimanakah aturan atau prosedur pengawasan dan jaminan kerahasiaan dokumen pribadi

yang diatur oleh BNP2TKI untuk lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana atau fasilitator administratif pembuatan KTKLN? 9. Laporan jumlah pembuat KTKLN di Wilayah Hong Kong. 10. Laporan finansial keuangan yang masuk ke kas negara terkait dengan pembuatan KTKLN.

Persengketaan atas permintaan informasi di atas dilakukan, karena pihak KJRI menolak memberi jawaban. Padahal, surat permintaan informasi telah dikirim sejak 4 April 2013 lalu. Langkah-langkah yang telah dilakukan di atas, hendaknya bisa diikuti oleh pegiat buruh migran lainnya yang telah mengirim surat permintaan informasi, tetapi belum juga mendapat tanggapan.

.:: Hal 111 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Kemlu Buka Akses Informasi Publik Oleh: Anwar “Bobi” Ma'arif

Jakarta – Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, sejak Mei 2012 Menlu telah menyampaikan kepada seluruh KBRI/KJRI untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Demikian dikatakan oleh Andi Syamsurijal Usman Kasubdit Data Media Kemlu saat audensi dengan Team Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada Jumat 11 Oktober 2012.

Karena tahun 2012 ada kebijakan penghematan anggaran hingga 37%, lanjut Andi, dari 130 Perwakilan baru ada 8 yang telah membentuk PPID. Kedelapan Perwakilan tersebut antara lain, .:: Hal 112 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Bahrain, Canberra, Darwin, Kamboja, Brunai Darussalam, Senegal, Canada dan Whasington DC. Tahun 2013 baru mendapat anggaran meski jumlah tidak besar.

â&#x20AC;&#x153;Terkait dengan layanan situs PPID Kemlu, Direktorat Infomed Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu telah menunjuk satu orang admin dari unit kerja eselon dua, dan untuk meningkatkan pelayana tersebut saat ini sedang melatih 58 orang dari masing-masing direktorat untuk mengelola dan menginput seluruh iformasi publikâ&#x20AC;?. Jelasnya

Sementara itu menurut June Kuncoro, upaya membuka informasi publik yang dilakukan oleh KJRI Hongkong melalui dialog rutin tiap dua bulan dengan Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), dan tiap tanggal 2-3 menggelar dialog interaktif melalui Radio Metroplus Hong Kong.

Beberapa usulan SBMI yang dilontarkan antara lain, agar tahun anggaran 2014 memprioritaskan pembentukan PPID di negara-negara tujuan penempatan buruh migran, muatan informasi berkala tentang hasil penilaian terhadap mitra usaha (agency) dan pengguna, penetapan mitra usaha dan pengguna yang bermasalah sebagaimana amanat Pasal 25 UU 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, perkembangan kasus yang ditangani, serta informasi yang dibutuhkan lainnya.

.:: Hal 113 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

- Sekian -

.:: Hal 114 | Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan Tahun 2013 ::.

Hak atas informasi atau hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 F Undangundang Dasar 1945. Setiap warga negara, secara setara, berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Hak tersebut melingkupi beberapa aspek spesifik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui pelbagai jenis saluran yang telah tersedia.