Nama Acara DISKUSI OUTREACH (Membangun Praktik Keterbukaan Informasi di Desa)
Tujuan -
Tempat dan Waktu Acara ini telah dilangsungkan pada: Hari, Tanggal
: Senin, 28 Oktober 2013
Waktu
: 13.00 – 16.30
Peserta
: 20 orang
Tempat
: Aula Langensari – Ciborelang
Pembicara Moderator
: Ahmad Rofahan
Pembicara I
: Nur Hendra (Komisi Informasi Kota Cirebon)
Pembicara II
: Arbain (IPC)
Kondisi Acara ini akan dihadiri oleh 20 peserta berdasarkan undangan yang dikirimkan kepada sebagian Kepala Desa di Kab. Majalengka, komunitas Blogger, Radio Komunitas SeWilayah III Cirebon (JARIK), dan KIP Cirebon.
Keterangan Workshop ini diselenggarakan oleh JINGGA Media | Pusat Analisis Data dan Pengembangan Media Komunitas. Dan Indonesian Parliamentary Center (IPC)
Perkenalan peserta Acara difasilitatori oleh Ahmad Rofahan (Direktur Program Jingga Media). Pada awal acara, fasilitator sedikit menyinggung tentang keterbukaan informasi publik, berkaitan dengan aturan, manfaat dan apa yang bisa dilakuka oleh masyarakat dengan Undang-undang ini. Fasilitator juga menyinggung tentang peran beberapa komunitas, pemerintahan Desa dan beberapa peserta yang diundang, dalam rangka penyebarluasan informasi diwilayahnya. Peran tersebut dianggap cukup sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Dalam pertemuan ini, fasilitator juga menjelaskan tentang beberapa materi yang akan didapatkan oleh peserta, untuk lebih meningkatkan perannya di masyarakat.
A.
Pembicara 1 Setelah acara dibuka oleh fasilitator, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Drs. Nur Hendra Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon. Pemaparan yang disampaikan oleh Narasumber, terkait dengan penjelasan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008. Dalam pemaparannya, narsumber menjelaskan tentang mekanisme permintaan informasi, bentuk informasi apa saja yang bisa diminta, lembaga apa saja yang bisa diminta informasi menggunakan UU ini, dan berbagai informasi lainnya.
1.
Tinjauan UU KIP Ada beberapa informasi publik yang dikecualikan. Tidak semua informasi publik itu harus dibuka. Informasi publik: informasi yangdihasilkan, dikirim, disimpan, dan dikelola oleh publik yang berkaitan dengan informasi umum berkaitan dengan kedinasan ataupun kenegaraan. a. Bersifat proaktif (menyediakan setiap saat dan setiap waktu) sehubungan dengan adanya data yang setahun sekali dan ada yang berkala. b. Bersifat utuh dalam arti harus tersampaikan semua pada masyarakat. Ancaman pidana bagi yang menahan informasi (ada risiko). Dengan adanya web, menayangkan informasi di desa maka masyarakat akan merasa puas dan akan meningkatkan peran aktif guna Mengambangkan pengetahuan dan mencerdaskan bangsa serta Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publik Badan publik itu meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada non pemerintahan yaitu dana bersumber dari APBN, APBD atau dari warga.
2.
Hak masyarakat uud pasal 4 yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak keamanan, perlindungan, hak mendapatkan salinan informasi melalui permohonan, hak menyebarluaskan informasi, hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila mendapat hambatan. Kewajiban masyarakat
yaitu memberikan informasi
yang seluas-luasnya 3.
Hak badan publik yaitu menolak sembarangan informasi disebarluaskan, menolak bila informasi tidak sesuai dengan undang undang
4.
Jenis-jenis informasi publik yang tidak boleh diminta -
Informasi yang dapat mengecam hajat hidup orang banyak
-
Informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi informasi yang wajib desediakan publik
5.
Komisi informasi lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petujuk teknis, standar informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atas ajudigasi dan letiligasi
6.
7.
8.
Wewenang komisi informasi: -
Memanggil dan atau mempertuemukan
-
Meminta catatan atau bahan yang relevan
-
Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat jika ada mediasi
-
Mengambil sumpah setiap saksi (hampir sama dengan pengadilan)
Alasan Sengketa: -
Adanya penolakan atas permintaan informasi
-
Tidak dipenuhi atas permintaan informasi
-
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU KIP
Keputusan komisi informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat
9.
Gugatan dan Kasasi apabila salah satu pihak tidak menyetujui kesepakatan atau
10.
PPID (pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dijabat oleh seseroang yang mempunyai kompetensi mengelola informasi dan dokumentasi.
Tanya Jawab Sesi 1:
1.
Batasan atau hal-hal yang membahayakan ketika kita ingin mendapatkan informasi. Bagaimana proteksinya? Ada dua sisi uu yang 1 untuk keterbukaan sementara yang lain mencoba menutupi. Jawab: Untuk perusahan-perusahan yang ada di daerah adalah informasi tentang dokumendokumen perizinan dan bagaimana keterkaitannya dengan masyarakat, jika berkaitan dengan persaingan maka informasi-informasi tersebut akan ditutup karena berkaitan dengan rahasia dari perusahaan itu sendiri. Mekanisme uji kepentingan: publik badan publik yang bersangkutan apakah kalau informasi yang diberikan tersebut jika diberikan akan berpotensi pada kepentingan bersama maka kita sebagai penerima informasi maka kita berhak mendapatkan informasi tersebut, apabila tidak diberikan dan informasi itu tidak kita dapatkan maka kita mengajukannya ke komisi KIP. Yang mengakhiri perdebatan adalah komisi informasi provinsi untuk memediasi. Membuka web KIP.
Curah Pendapat 1.
Suwarno (Cisambeng) Keterkaitan
dengan
informasi
yang
banyak
dirahasiakan
negara
(tentang
sidang),kenapa ada sidang yang tertutup dan sidang yang terbuka untuk umum. Padahal, sidang itu juga harus diketahui oleh semua masyarakat? 2.
Ade Duryawan (Jarik) Apakah semua persoalan yang berkaitan dengan sengketa publik itu dapat diinformasikan atau bagaimana? Yang dilakukan Jarik: Mendorong para komunitas untuk berbagi informasi melalui media baik itu radio komunitas, web, atau media online
3.
Didi Sardi (Tenjo Layar) Merasakan manfaat website, seperti halnya ketika Ibu Kuwu (Kepala Desa) mengikuti pertemuan di bandung, Ibu Kuwu tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang Tenjolayar, namun hanya mengarahkan untuk melihat langsung website tenjolayar. Kendala yang dialami oleh Desa tenjolayar adalah Signal Internet dan pengelola website
Selain itu, Website sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh Desa Tenjolayar, namun yang menjadi pertanyaan adalah, sampai kapan website ini gratis? Mohon Informasinya. 4.
Wiharja (Lengkong Kulon) Fungsi web dirasakan ketika digunakan untuk pelaporan sudah menggunakan website. Desa Lengkong Kulon mengikuti program pendamping lokal, UPK, PPD terbaik tingkat nasional berkat aktivitasnya melalui website desa. Selain itu, dengan adanya website, banyak masyarakat luar yang mengenal Desa lengkong Kulon. Bahkan Desa lengkong kulon sudah beberapa kali menjadi tempat studi banding beberapa instansi setelah melihat website lengkong kulon. Saat ini juga, Desa lengkong kulon sudah terfasilitasi wifi, sehingga masyarakat di Desa Lengkong Kulon bisa mudah untuk mengakses internet. Sebaiknya acara-acara ini digelar lebih gebyar untuk bertemu tentang keterbukaan informasi karena siapa tahu Majalengka menjadi tolok ukur atau percontohan bagi tingkat nasional. Desa boleh maju tetapi jangan sampai dihilangkan rasa kedesaannya. Dengan web desa akhirnya menjadi mendunia dan banyak bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi..
5.
Asep Rachmat (PNPM Perkotaan Majalengka) PNPM Mandiri perkotaan mempunyai banyak program sebagai salah satu bentuk keterbukaan. Semua desa sudah melaporkan kegiatan PNPM melalui web desanya masing-masing. (p2kp.org) Jadi sudah menyampaikan keterbukaan melalui program PNPM dan webnya.
6.
Ginggi (Jatisura) Juara 2 lomba desa terbaik tingkat provinsi. Dua hal yang dilakukan oleh desa Jatisura. Bagaimana memberikan informasi pada masyarakat desa dan nasional. Setiap tahunnya selalu mengadakan pestival desa dan setiap bulan. Desa Jatisura tidak mempunyai web desa, tetapi beberapa komunitas di wilayah Jatisura memiliki banyak media yang ikut menginformasikan tentang potensi jatisura. Jatisura juga memiliki media center melaui kelompok informasi masyarakat desa yang dikelola komunitas JAF, TV komunitas.
Dengan adanya pertemuan ini, Desa Jatisura menjadi tertarik untuk membuat web web resmi desa Jatisura. 7.
Yeni Sukmawardani (PNPM Perkotaan) Potensi yang ada di Desa Cibodas (Wilayah dampingan PNPM Perkotaan) sangat bagus, terutama potensi wisatanya. Namunkendala sinyal yang dimiliki desa tersebut, menjadika wilayah itu seperti terisolir. Sebenarnya tertarik apabila Desa cibodas difasilitasi website Desa, namun dengan adanya kendala itu, apakah bisa terlaksana?. Mudah-mudahan Jingga Media bisa memfasilitasi web di wilayah Majalengka pegunungan.
8.
Jaja Tajudin (Caraka) Informasi yang dibuat masih sangat mendasar. Belum bisa membaerikan hal yang luara biasa bagi desa, Caraka FM merupakan lembaga radio komunitas yang dipercaya sebagai pengelola web desa Ciborelang. Mengharap kepada desa Ciborelang untuk bersama-sama mengelola web yang sudah ada untuk lebih bermanfaat bagi warga. Kurang menyambut positif dari pihak pemerintah desa tentang umpan balik dari adanya web desa Ciborelang ini. Punya gambaran bahwa alam tidak bisa menjual dirinya, mungkin perangkat desa bisa lebih menjual lagi tentang ciri khas Ciborelang dan mempunyai warna tersendiri. Di Caraka sendiri mempunyai cara menyampaikan informasi dengan cara pembuatan ILM, dan membuat bewara tentang kegiatan di Ciborelang itu sendiri.
9.
Yoyo (Desa Ciborelang) Merasa terbantu dengan adanya Caraka, karena informasi-informasi yang diharapkan dapat disampaikan kepada para warga melalui program-program yang ada di Caraka. Akan segera dimusyawarahkan tentang bagaimana pengelolaan web desa bekerja sama dengan Caraka. Cara penyampaian informasi, masih menggunakan undangan secara manual.
10.
Azis (Garawastu) Manfaat web sangat dirasakan ketika menginformasikan tentang cengkeh. Cengkeh merupakan potensi utama Desa Garawastu. Setelah adanya informasi tentang Cengkeh di Desa garawastu, ada tamu dari daerah lain yang melakukan study banding dan belajar cara budidaya cengkeh di Desa Garawastu. Selain itu Para TKW yang bekerja di Luar Negeri, bisa terus memantau tentang perkembangan desa sendiri, dan merasa terobati dengan melihat webnya.
Adanya aplikasi mitra desa yang telah dikembangkan oleh infest desa, ada kendala tentang kop surat yang berinduk dengan infest di Jogja, belum bisa menggunakan logo dari Majalengka.
Mubarok (Jingga Media) Menjawab pertanyaan dari beberapa peserta, Muahammad Mubarok (( Direktur Pengembangan IT Jingga Media) memberikan jawabannya : 1. Sampai berapa lama web desa bisa digunakan (gratis), bisa aktif/ gratis selamanya. Asalkan para pengelolanya aktif mengisi web tersebut. 2. Untuk desa Garawastu tentang mitra desa. Untuk kop surat sudah disediakan formatformat kosong sesuai keinginan. Sedikit bermasalah di template kopnya dan akan diinformasikan kembali dengan infest Jogja.
Mas Arbai (IPC) Pengelolaan Web Desa Informasi-informasi yang harus diberikan berkaitan dengan web desa: 1.
Pofil desa: sejarah desa, struktur desa, data kependudukan, informasi komoditas, profil penduduk
2.
Program-program desa: PNPM, PPIT, PUAP, Program Mandiri
3.
Pelayanan: Apa pelayanan yang sudah dan harus dilakukan pemerintah desa
4.
Dokumen-dokumen terkait dengan laopran keuangan: ADD (Alokasi Dana Desa)
RENCANA TINDAK LANJUT 1.
Pembuatan web desa Cisambeng, jatiwangi, Jatisura.
2.
Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Desa) bisa dijabat oleh kepala humas atau pejabat yang menangani informasi/kehumasan.