Jl. Tebet Utara III D No. 12 A Jakarta Selatan Telp. 021-8353626 Web: www.ipc.or.id / www.kebebasaninformasi.org
DISKUSI Urgensi Implementasi UU KIP Dalam Pengelolaan Dana BOS Kerangka Acuan Latar Belakang Dalam catatan www.kebebasaninformasi.org, pada tahun 2013 ini, setidaknya ada tiga organisasi masyarakat sipil yang secara sistematis melakukan uji atas implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertama, INFEST (uji akses di badan publik yang terkait dengan sektor ketenagakerjaan). Kedua, Kontras (uji akses di badan yang terkait dengan penegakan hukum dan HAM). Ketiga, Yayasan Satu Karsa Karya - YSKK (uji akses tentang laporan penggunaan dana BOS). Kesimpulannya, ketundukan badan publik di sektor tersebut terhadap UU KIP masih sangat kurang. Khusus uji akses informasi dana BOS, YSKK menyebutkan sekitar 87 persen dari 222 sekolah penerima BOS di delapan provinsi menolak menyerahkan laporan penggunaan dananya, saat diminta oleh masyarakat. Uji akses pada Oktober 2013 ini dilakukan di provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, dan NAD. Umumnya pihak sekolah beralasan, dokumen tersebut rahasia. Karena itu, hanya Dinas Pendidikan, BPKP, BPK serta Inspektorat yang berhak mengetahuinya. Benarkan ini hanya soal pemahaman yang kurang terhadap UU KIP? Pada kenyataannya, YSKK menemukan beberapa kejanggalan, seperti tidak sinkronnya RKAS (rencana kegiatan anggaran sekolah). Indikasi tersebut antara lain diketahui dari adanya pembelian yang tidak rasional, transaksi menumpuk di waktu tertentu, identitas rekanan yang monoton, dan nyaris tak ada selisih antara rencana dengan realisasi anggaran. Pengalaman tentang beratnya mengakses informasi publik dan mendorong transparansi di sekolah, juga dialami oleh Ibu Widi Wiratmoko bersama beberapa rekan sebagai wali murid, sejak tahun 2007 sampai hari ini. Kami berharap, UU KIP dapat menjadi instrumen untuk melakukan pemantauan dan berpartisipasi agar pengelolaan dana BOS ini dapat tepat sasaran dan akuntabel. Untuk mendiskusikan masalah tersebut, Indonesian Parliamentary Center sebagai bagian dari Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) dan pengelola www.kebebasaninformasi.org, mengadakan diskusi tentang “Urgensi Implementasi UU KIP Dalam Pengelolaan Dana BOS� Tujuan 1. Berbagi informasi tentang hasil tentang hasil uji akses dana BOS oleh YSKK dan jaringan di 8 propinsi
2. Berbagi informasi tentang pengalaman komunitas wali murid dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sekolah 3. Berbagi informasi tentang praktik baik dalam implementasi UU KIP di sekolah 4. Mendiskusikan upaya mendorong implementasi UU KIP dalam pengelolaan dana BOS Narasumber 1. PPID Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Prof. Ibnu Hamad, M.Si 2. Direktur Yayasan Satu Karsa Karya, Suroto bersama Peneliti Indonesian Corruption Watch 3. Ibu Widi, Wali murid, pegiat transparansi, dan pendiri Paguyuban Orang Tua Peduli Sekolah (POPS) SMPN 01 Jakarta 4. Ibu Retno Listyarti, dari Sekjend Federasi Serikat Guru Indonesia Undangan 1. 2. 3. 4.
Pejabat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Guru-guru Pegiat FoINI Orang tua siswa
Waktu dan Tempat Hari/Tanggal
: Kamis, 12 November 2013
Pukul
: 13.00 – 16.30 WIB
Tempat
: Hotel Blue Sky Slipi Jakarta Pusat
Agenda No 1 2 3
4 5
Agenda Makan siang Pemaparan hasil uji akses informasi oleh Dana BOS Pemaparan pengalaman tentang perjuangan mendorong transparansi anggaran sekolah Penjelasan implementasi UU KIP dalam Pengelolaan Dana BOS Tanya Jawab
Narasumber Suroto, Direktur YSKK bersama Peneliti ICW Ibu Widi, Pendiri POPS
Pukul 13.00 – 13.30 13.30 – 14.00
Prof. Ibnu Hamad, M.Si PPID Kemendikbud RI -
14.30 – 15.00
14.00 – 14.30
15.00 – 16.30
Biaya Transportasi Peserta Panitia memberikan penggantian biaya transportasi peserta sebesar Rp. 100.000,Lain-lain Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi Panitia, Arbain di 0813-8229-3401 Jakarta, 9 Desember 2013