BULLETIN
SEJAHTERA BERSAMA
SEJAHTERA BERSAMA
Dua Tahun Berturut Raih Opini WTP
M
(19/06/20). Penyerahan secara simbolik diserahkan langsung via virtual oleh kepala BPK RI perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung dan diterima Bupati Morowali, Drs. Taslim Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, Baca Halaman 13
Pemkab Sosialisasikan Perbup Pedoman New Normal
BUPATI TASLIM: PERSAMAKAN PERSEPSI DAN TEGAKKAN SANKSI
S
ejak virus corona menjadi pandemi dunia semua negara serta merta mengerahkan perhatiannya untuk menyelamatkan rakyat dan negerinya. Indonesia sendiri waspada corona Baca Halaman 6-7
EDISI
No. 05 Tahun 1 - 2020
MIMBAR AGAMA
KEPALA BPK SULTENG : HASIL KERJA KERAS DAN KEGIGIHAN
elalui video conference, BPK RI Perwakilan Sulteng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2019,di Ruang Pola kantor Bupati, Jumat,
1
SIFAT MALU, PENEGUH HATI BERAMAL Oleh: Dr. H. Najamudin, M.Pd
S
ifat “malu� sangat besar pengaruhnya malu didalam mengatur pergaulan hidup. Malu itulah yang menerbitkan enggan orang berakal mengerjakan perbuatan jahat. Sebelum orang mempergunakan undang-undang, lebih dahulu orang telah dilindungi oleh hukum malu yang telah melekat didalam budi pekerti. Ia merasa malu namanya akan menjadi buah mulut orang. Merasa malu nama keluarganya turut jatuh. Merasa malu kepercayaan orang akan hilang. Rasa malu tidak akan hidup didalam budi pekert, seperti seorang manusia, kalau dia tidak merasai rasa kehormatan diri. Rasa kehormatan adalah pusat kebahagiaan bersama dan tenteramnya hubungan. Pokok Baca Halaman 13
2
SEJAHTERA BERSAMA
Bersabarlah, Berhaji di Tahun Depan
P
Oleh : Iqbal Mirza
emerintah Indonesia telah membuat keputusan yang sangat luar biasa. Tahun ini, pemerintah Indonesia tidak akan memberangkatkan jemaah calon haji ke Arab Saudi. Awalnya, keputusan itu terpaksa diambil karena saat itu pemerintah Kerajaan Arab Saudi tak kunjung memberikan keputusan apakah membuka pintu bagi jemaah negara lain atau tidak, terkait dengan pandemi Covid19. Belakangan keputusan pemerintah RI makin kuat karena pada akhirnya penguasa Arab Saudi hanya membolehkan berhaji bagi mukimin, warga setempat, termasuk warga negara lain yang memang selama ini sudah berdomisili disana. Keputusan ini dapat dikatakan sebagai keputusan luar biasa dan cukup berani, terlebih lagi jika dikaitkan dengan perlindungan jiwa banyak orang. Ada sekitar 221 ribu warga negeri ini yang dijadwalkan menunaikan Rukun Islam yang kelima pada tahun ini. Terlebih lagi jika melihat daftar tunggu yang begitu besar, lebih dari sekitar empat juga calon haji yang tengah menungu antri giliran, sehingga mereka yang seharusnya berangkat tahun ini akan diprioritaskan pada tahun depan. Artinya ini memundurkan jadwal keberangkatan jemaah calon haji Indonesia ke tahun berikutnya. Untuk menguatkan keputusan pemerintah, Menteri Agama Fachrul Razi mengemukakan sejumlah alasan. Pertama pemerintah tidak sanggup memproses jemaah calon haji jika ternyata Arab Saudi membuka pintu Tanah Suci. Hal ini karena berdasarkan jadwal, gelombang pertama jemaah Indonesia berangkat pada 26 Juni 2020. Alasan lainnya tentu saja agar pandemi
virus corona tidak semakin ganas. Menag juga menyatakan ini bukan kali pertama Indonesia tidak melakukan pemberangkatan haji. Pada 1946, 1947 dan 1948, pemerintah tidak melakukan pemberangkatan karena agresi militer Belanda. Kendati demikian tetap saja akan ada yang kontra dengan keputusan ini. Ada yang menilai keputusan ini terlalu cepat. Terlebih jika Arab Saudi beberapa waktu ke depan membuka pintu bagi jemaah dari negara lain. Mereka akan menilai pemerintah Indonesia tidak bisa melobi pemerintah Arab Saudi agar membuat keputusan yang lebih cepat. Mereka juga akan menilai pemerintah tidak memiliki kesanggupan untuk memproses jemaah calon haji agar siap berangkat. Namun keputusan sudah diambil. Pemerintah harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Tanggung jawab pertama tentu saja memastikan mereka yang seharusnya berangkat tahun ini tentunya jadi prioritas utama berangkat
TULISAN BULLETIN
SEJAHTERA BERSAMA Dewan Pembina : Bupati Morowali DRS TASLIM, Wakil Bupati Morowali DR.H. NAJAMUDIN,S.AG.,SPD.M.PD Dewan Pengarah Kadis Kominfo Morowali : DRS.SYAHRUR.MM Penanggung Jawab : KARY MARUNDUH,S,SOS,MSI. Pemimpin Redaksi : IQBAL MIRZA,SS. Sekretaris : OCTAVIANA,SI,KOM Staf Redaksi : HELMAN KAIMU RAHMA RANGGIH,S.KOM WINDA BESTARI, SS. Fotografer : ILHAM IKHSAN Desain Grafis : TEAM CREATIVE DISKMORO Distribusi : HASBUDIN MARLINA,SE AMRIN ASLAM Alamat Redaksi : Kantor Dinas Kominfo Morowali Kompleks Perkantoran Fonuangsingko Bungku Morowali Sulteng Kp 94673 Email : bulletinsbmorowali@gmail.com Diterbitkan : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI
tahun depan. Jemaah calon haji juga harus sabar dan ikhlas. Ini karena memang tuntunannya demikian. Terlebih menunggu satu tahun bukan hal baru mengingat waktu tunggu Jemaah calon Jemaah haji negeri ini sampai 2050. Innallaha ma’asshabirin, sesungguhnya Allah bersama denganorang sabar.
SEJAHTERA BERSAMA
INFOKOM
3
KOMINFO SANGAT BERPERAN MENYATUKAN NEGERI Dinas Kominfo Morowali Ikuti Rakornas Forkasi Se-Indonesia
K
epala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali yang diwakili Sekretaris Dinas, Husni Rais, SH., M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual bersama seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Indonesia, Kamis (11/06/20). Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang bertajuk ''Peran Kominfo Menyatukan Negeri'' digagas Forum Komunikasi (Forkasi) Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia. Kegiatan yang dipimpin Ketua Umum Forkasi Kadis Kominfo se-Indonesia, Haris Suparto Tome, diikuti sejumlah Lembaga dan Kementerian diantaranya, Kementerian Kominfo, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kominfo Daerah Seluruh Indonesia. Melalui kesempatan tersebut, Ketua Umum Forkasi, Haris Suparto Tome, mengatakan bahwa diskusi Rakornas ini merupakan gagasan dari seluruh kawan-kawan Diskominfo terhadap perkembangan Dinas Kominfo selama ini untuk mensinergikan program kerja antara Kominfo Pusat dan Daerah. ‘’Disaat Pandemi Covid-19 melanda negeri ini seluruh kegiatan pemerintahan di daerah bertumpuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka memfasilitasi video conference atau pertemuan-pertemuan virtual. Sementara disaat bersamaan Dinas Kominfo harus mengihlaskan anggarannya untuk direfocusing dan direalokasi kembali. Meskipun kita ketahui bersama bahwa Walaupun tanpa refocusing itu anggaran kita terasa sangat minim di Daerah. Olehnya melalui kesempatan ini mari kita sinergikan program kerja kominfo pusat
Sekretaris Dinas, Husni Rais, SH., M.Si, mewakili Kadis Kominfo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara Virtual bersama seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Indonesia,
dan daerah dimasa Pandemi Covid-19,’’ tutur Haris Suparno Tome. Ia menambahkan, beberapa hal yang selama ini sering didiskusikan adalah bagaimana peran pemerintah pusat dalam memperkuat kominfo di Daerah dalam hal menyebarluaskan informasi dan menangkal informasi yang tidak benar. Namun disaat bersamaan penganggarannya sangat minim, Haris berharap, Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Kominfo untuk memperkuat kelembagaan Dinas Kominfo pusat dan daerah dengan memberikan dana DAK, Dana Insentif Daerah maupun Tugas Pembantuan.
''Kita ketahui bersama, dimana Dinas Kominfo merupakan satu satunya Organisasi Perangkat Daerah di Republik ini sampai saat ini belum pernah merasakan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Kota dari Kementerian yang selama ini menaungi jajaran Dinas Kominfo. Olehnya melalui Rakornas ini, kami berharap kepada Kementerian terkait semoga Dinas Kominfo dapat difasilitasi melalui dana DAK, Dana Insentif Daerah, dan Tugas Pembantuan. Hal ini untuk memperkuat kelembagaan Dinas Kominfo se-Indonesia’’ kuncinya.
4
P
SEJAHTERA BERSAMA
WAWANCARA
KEBOCORAN DAPAT DIATASI JIKA BEKERJA SESUAI TUPOKSI
erizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, namun sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan perizinan ini Sebagai pejabat yang baru mendapat tugas baru Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs. Yusman Mahbub, M.Si, sudah memiliki kiat-kiat dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Morowali di Bidang Perizinan. Berikut hasil wawancara IQBAL MIRZA dari Media Sejahtera Bersama sebagaimana tersaji berikut ini; Sebagai pejabat baru di Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), seperti apa langka-langka awal yang harus dilakukan dalam memimpin dinasnya pak ? Langkah awal saya adalah memperbaiki manajemen birokrasi DPMPTSP, menyelesaikan temuantemuan BPK dalam waktu 60 hari, memperbaiki manajemen kerja serta
mengorganisir cara kerja yang baik berdasarkan tupoksi masing-masing. Diketahui bahwa di DPM-PTSP ini terdapat satu Sekretaris dan lima bidang. Berdasarkan amanat Undangundang, DPM-PTSP harus melaksanakan tugas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, utamanya pelayanan perizinan kepada seluruh pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Morowali. Dalam melakukan pelayanan perizinan terutama terkait kepuasan konsumen, misalnya keluhan investor yang biasanya sudah harus selesai urusannya seketika itu namun masih harus menunggu, bagaimana menurut bapak, apa target yang ingin dicapai pada awal kepemimpinan bapak ? Setiap pejabat yang diberi amanah tentu saja selalu punya tugas memperbaiki dan sekaligus meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Tugas utama saya adalah memperbaiki manajemen pelayanan perizinan dengan melakukan koordinasi pada semua OPD teknis yang ada, serta mengembalikan fungsi dinas teknis sehingga seluruh produk perizinan bersyarat secara hukum tanpa ada cela. Itulah target utama. Selain itu, mempercepat pelayanan pelaku usaha yang dapat menimbulkan kepuasan bagi investor yang masuk berinvestasi di Kabupaten Morowali. Dari semua target tugas saya, yang paling berat adalah menyelesaikan temuan BPK dibidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kurun waktu selama 6o hari.
Masih ada target lain selain yang dikemukakan tadi ? Disamping itu, saya juga berusaha memperbaiki semua penanggungjawab yang masuk dalam tim teknis dengan cara merubah regulasi yang tidak sesuai menjadi lebih baik sehingga dapat mendukung ataupun melindungi kita dalam bekerja, serta melaksanakan rapat koordinasi dengan selururuh OPD terkait bersama Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Morowali. Ini merupakan bagian yang sangat penting dari upaya mencari kesepakatan dalam menyelesaikan semua proses pelayanan yang baik di DPM-PTSP secara khusus dan Pemkab Morowali pada umumnya. Sehubungan d e n g a n Tupoksi DPMPTSP dalam menggenjot PAD, langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai target PAD Pak ? Target kita dalam APBD sekitar 67 Milyar Rupiah, namun di APBD
WAWANCARA
SEJAHTERA BERSAMA
5
perubahan turun menjadi Rp 50 milyar lebih. Target kita ini baru tercapai sekitar 16 milyar Insya Allah target kita ini akan terealisasi nanti dalam kurun waktu tahun ini dan harapan kita harus melebihi target. Tugas kita mendata potensi obyek dan semua harus turun mendata potensi penerimaan daerah yang menjadi tugas DPM-PTSP.
Strateginya adalah pertama adalah memperbaiki semua sistim kemudian memperbaiki semua tenaga teknis yang masuk mendukung kegiatan ini, mengkoordinasikan dan menyelesaikan semua temuan yang menjadi catatan BPK dalam waktu 60 hari dan target terakhir merealisasikan target belanja penerimaan daerah.
Apakah target itu tidak berat, dengan kata lain bisa terealisasi ?
Seperti apa potensi penerimaan Daerah dari PTSP yang belum tergarap?
Insya Allah apa yang menjadi target kita dalam tugas DPM-PTSP akan bisa tercapai bahkan bisa lebih, Hal ini perlu dorongan dan koordinasi yang baik kepada semua OPD pengelola PAD untuk lebih bekerjasama dalam rangka percepatan penagihan PAD, karena PAD akan menjadi harapan Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai sebagian belanja pembangunan Kabupaten Morowali. Diawal memimpin D P M - P T S P, Strategi apa yang paling urgen untuk dilakukan pak ?
Morowali ini adalah daerah yang punya potensi berinvestasi, didaerah ini sudah ada 5 perusahaan besar untuk mendaftar di perizinan yang tidak terlepas daripada dukungan penerimaan daerah. Potensi-potensi ini masih banyak perusahan-perusahan daerah yang masuk di daerah ini nanti yang akan menjadi catatan kami untuk turun mendata sejauh apa potensipotensi penerimaan daerah. Bagaiman menghindari kebocoran penerimaan PAD dalam kegiatan nantinya pak ? Untuk menghindari kebocoran penerimaan daerah, semua sistim harus berjalan baik. Kalau semua sistim berjalan baik maka tidak akan ada kebocoran, manajemen pengelolaannya harus terbuka dengan memberikan orang mengerjakannya sesuai dengan tupoksinya, jangan semua diambil alih, percayakan orang bekerja sesuai dengan standar yang baik berdasarkan tupoksi masing-masing dengan manajemen terbuka. Sebagai pribadi, obsesinya untuk Kabupaten Morowali kedepan seperti apa pak? Morowali kedepan akan lebih bagus, lebih maju dan lebih banyak berinvestasi kalau kita melayani dengan baik. Kuncinya adalah mari kita berikan pelayanan yang baik bagi investor atau badan usaha yang mau berinvestasi di Morowali.
6
SEJAHTERA BERSAMA
PERSEPSI
Pemkab Sosialisasikan Perbup Pedoman New Normal
BUPATI TASLIM : PERSAMAKAN PERSEPSI DAN TEGAKKAN SANKSI Dari Halaman 1
diawali bersamaan Presiden Jokowi mengumumkan pandemi nasional sejak pasien pertama terjangkit 2 Maret lalu. Semua daerah langsung bergerak cepat, tidak ketingalan Pemerintah Kabupaten Morowali langsung bergerak cepat mengantisipasinya dengan berkomitmen kuat agar daerahnya tidak masuk dalam zona yang membahayakan, apalagi Morowali merupakan daerah yang cukup mendapat perhatian dunia dengan hadirnya kawasan industri pertambangan nikel bertaraf internasional. Dan begitulah, hingga kini Morowali termasuk salah satu daerah yang mampu menekan penyebaran Covid-19 dengan angka pasien terpapar positif sangat minim dan angka kematian tidak lebih dari 10. Kendatipun usaha pemerintah Indonesia sudah mencapai puncak klimaks namun virus corona belum dapat dipastikan akan cepat berlalu di negeri ini seiring belum ditemukannya obat dan vaksin Covid-19, sehingga siapapun harus siap menjalani kehidupan berdampingan dengan virus yang tentu saja tidak hanya terkait dengan kesehatan tapi juga berdampak pada perekonomian. Mengantisipasi benturan dua persoalan tersebut pemerintah mengambil kebijakan membuka tatanan baru sebagai jalan tengah mengatasi dua permasalahan yang saling berbenturan. Kebijakan itu oleh Presiden Jokowi mengistilahkan new nornal yang bermakna bukan kembali hidup normal seperti sedia kala, tapi new normal dimaksud sebagai sebuah kehidupan baru yang mengharuskan setiap orang tetap produktif tapi tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Terkait dengan kebijakan new normal tersebut serta sekaligus upaya memutus
mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Morowali melalui tim gugus tugas pecepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Morowali Nomor 25 Tahun 2020, di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Kamis (25/06/20). Sosialisasi Perbup yang mengatur
tentang pedoman pelaksanaan tatanan normal baru dalam penanganan Corona Virus Disease 2019, dihadiri Bupati Morowali, Drs. Taslim, Ketua DPRD Morowali diwakili Anggota DPRD, H. Aksa Ishak Asira, Dandim 1311 Morowali, Letkol. Inf. Raden Yoga Raharja, S.H., M.M., M.I.Pol, Kajari Morowali, Hartadhi Cristianto, SH, Sekda Morowali, H. Moh. Jafar Hamid, SH., M.M, Kepala OPD lingkup Pemkab. Morowali, serta tamu
PERSEPSI undangan lainnya. Bupati Morowali, Taslim dalam sambutannya mengatakan, penerapan new normal penting dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun tempat kerja masing-masing sehingga mereka bisa mengetahui cara berinteraksi diera new normal ‘’Covid-19 sangat berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini, salah satunya adalah perekonomian. Olehnya kita sebagai Pemerintah Daerah harus cepat menyikapi dampak yang ditimbulkan dimasa pandemi Covid-19 dengan cara membuat regulasi terbaru yang termuat dalam Peraturan Bupati. Regulasi ini bertujuan untuk menata kembali pola hidup masyarakat diera new normal,’’ ujarnya. Sekarang satu-satunya cara yang
SEJAHTERA BERSAMA kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun lanjutnya, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita tetap produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru. Tatanan atau kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Taslim Berharap, dengan adanya Perbup yang merupakan regulasi dalam penerapan new normal bisa meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona dikalangan masyarakat.
7
Kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. ‘’Saya berharap Perbup ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten saja, tetapi harus dipercepat sosialisasinya dimasyarakat mulai dari tingkat Kecamatan hingga Pedesaan, sehingga bisa meminimalisir dampak virus corona dimasyarakat. Olehnya, melalui kegiatan ini seluruh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perusahaan swasta untuk menyamakan persepsi dalam mempercepat sosialisasi Perbup ini, sehingga penerapan new normal di Kabupaten Morowali dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan baik,’’ tuturnya. Diketahui bahwa dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif Perbup memberlakukan tatanan normal baru pada kegiatan/ aktivitas di Sekolah atau insitusi pendidikan lainnya, kegiatan keagamaan ditempat ibadah, aktivitas ditempat kerja, kegiatan ditempat/ fasilitas umum, serta kegiatan sosial dan budaya. Sementara sanksi bagi setiap orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas diluar rumah diberikan teguran lisan, kerja sosial ditempat umum menggunakan rompi petugas kebersihan, dan denda administratif paling banyak 100 Ribu Rupiah. Bagi pimpinan tempat kerja tidak mematuhi protokol kesehatan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administrasi paling banyak 20 Juta Rupiah. Untuk penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, Denda administratif sebesar 5 Juta Rupiah. Pengurus atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif paling banyak 15 Juta Rupiah. Sementara untuk pengenaan sanksi dilaksanakan oleh Dinas Satuan Pol-PP dan dapat didampingi oleh perangkat daerah terkait, unsur Kepolisian dan TNI. HELMAN KAIMU-IQBAL MIRZA-BSB
8
SEJAHTERA BERSAMA
COVID 19
PEMKAB MOROWALI PERANGI COVID-19 MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT
D
alam upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Morowali diperlukan melibatkan sekaligus kerjasama dari semua pihak termasuk para pemuka agama agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya tanpa terkecuali. Virus Corona merupakan bencana yang sudah mendunia sehingga butuh Kerjasama dengan menyamakan persepsi dengan semua pihak dalam memutus mata rantai penyebarannya. Harapan itu dikemukakan Bupati Morowali, Drs. Taslim saat memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah Tokoh Masyarakat Kota Bungku di Ruang Pola Kantor Bupati, Jum’at akhir Mei lalu. Lebih jauh,Taslim mengungkapkan bahwa keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19 perlu didukung oleh semua pihak. ‘’Bukti keseriusan Pemda dalam mengantisipasi sebaran Covid-19 yakni memberikan bantuan bagi masyarakat berupa sembako, membagikan masker sebagai pelindung diri, mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi Protokol Kesehatan Covid19 saat beraktivitas, menutup tempat peribadatan untuk sementara waktu, menjaga jarak, melarang masyarakat untuk tidak berkumpul atau berkerumun, mencuci tangan dan lain sebagainya,” ungkapnya. Upaya itu lanjut Bupati, merupakan upaya ukntuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Keseriusan Pemda tersebut juga perlu didukung oleh semua pihak dan bukan sebagai provokator di lingkungan masyarakat. Ditambahkannya, Kabupaten Morowali saat ini berada pada zona oranye dimana dengan zona tersebut apabila tidak diantisipasi penyebarannya maka tidak menutup kemungkinan
daerah ini akan masuk zona merah. Olehnya itu diharapkan seluruh masyarakat Morowali untuk mengikuti himbauan Pemerintah dalam mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 yang sudah ditetapkan sehingga kita terhindar dari Zona yang menghawatirkan. ‘’Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah, Saat ini Kabupaten Morowali masuk pada zona oranye dimana zona tersebut antara zona kuning dan merah. informasi tersebut merupakan hasil analisa Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali,” tandasnya.. Dengan Informasi tersebut lanjut Bupati, dibutuhkan Kerjasama semua pihak dalam memerangi penyebaran Covid-19 secara bersama-sama. Olehnya jangan main-main dengan virus ini, kita harus memeranginya dengan serius sampai tuntas. Apabila kita satukan persepsi dan mau memerangi penyebaran Virus Corona tersebut, Insya Allah Kabupaten Morowali akan berada
pada zona Hijau. ‘’Saya berharap seluruh Kades dan BPD berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya mentaati himbauan Pemerintah terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan covid-19. Apabila ada perangkat Desa dan staf ASN maupun PHL di setiap Kecamatan tidak mengikuti himbauan Pemerintah, maka Camat dan Kades harus menindak tegas dengan melakukan pemecatan, berdasarkan aturan yang berlaku,’’ ungkap Bupati dengan nada tegas. Hadir dalam rapat koordinasi diantaranya Kapolres Morowali, AKBP. Bayu Indra Wiguno, S.I.K., M.I.K, Dandim 13111/Morowali, Letkol Inf. Raden Yoga Raharja, SE., M.M, Kaban Kesbang dan Linmas, Drs. Abd. Wahid Hasan, Kabag Kesra. Drs. Abd. Wahid Hasan, M.Pd, Staf Ahli Bidang Keagamaan, Ustadz Maulana Jasmudin Rone, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tamu undangan lainnya. HELMAN KAIMU-IQBAL MIRZA-BSB
SEJAHTERA BERSAMA
COVID 19
9
PT MATAHARI TERANG IRON STEEL GROUP SERAHKAN BANTUAN APD Pemkab Morowali Sangat Mengaparesiasi PT Matahari Terang Iron Steel Group menyerahkan bantuan berupa alat kesehatan (APD) sebagai bentuk kepedulian terhadapa masyarakat didalam menekankan perkembangan wabah Covid-19 di daerah yang selama ini masih dalam zona aman. Penyerahan berlangsung pada Jumat (5/06/2020), yang dilakukan langsung Manager Operasional PT. Matahari Terang Iron Steel Group Alex Limanto didampingi Asisten Manager Riki Agil Syahri, yang diterima langsung secara simbolis oleh Bupati Morowali Drs. Taslim didampingi Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Morowali, Ashar Ma’ruf. PT. Matahari Terang Iron Steel Group (Puyang) menyerahkan bantuan perlengkapan medis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Di Gedung Farmasi, Kel. Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah.
Bantuan tersebut Diserahkan oleh Manager Operasional Alex Limanto, mengatakan bahwa bantuan APD tersebut merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap keselamatan tim medis dalam menangani pasien Covid19 di Kab. Morowali. Bantuan yang diberikan berupa Masker sebanyak 40.000 Pcs beserta Baju pelindung diri (APD) 2.500 Pcs. "Selain itu juga, ini merupakan bentuk dukungan kepada upaya pemda dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kab. Morowali." jelas Alex Limanto. sementara itu, Asst Manager Operasional Riki Agil Syahri juga menjelaskan bahwa PT. Matahari Terang Iron Steel Group ini, merupakan salah satu perusahaan yang berencana melakukan investasi di Morowali, bersama PT. Baoshuo Taman Industry
Investment Group. "Sebelumnya, yakni pada Senin (18/5/2020) Sore, PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group, berasal dari satu sumber bersama PT. Puyang menyalurkan bantuan kepada pemda Kab. Morowali kurang lebih 10.000 masker, 200 kaos tangan medis dan 2 buah alat pengukur suhu tubuh/Termo Gun." Ujar Riki. Dalam Hal ini, Bupati Morowali, Drs. Taslim menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian PT. Matahari Terang Iron Steel Group (Puyang) atas diberikannya bantuan APD dan Masker, dengan begitu Bantuan ini sangat berarti bagi Pemerintah Daerah dan Tenaga Medis untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Morowali. IKSAN-OKTAVIANA LATONG-IQBAL MIRZA-BSB
10
SEJAHTERA BERSAMA
COVID 19
Wabup Tinjau Penerapan Protokol Covid-19
PASTIKAN SELURUH MASYARAKAT DAN APARAT HARUS TAAT
U
ntuk memaksimalkan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Morowali, Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd, melaksanakan peninjauan secara serentak. Dengan pelaksanaan New Normal atau tatanan baru ini kita pastikan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 bisa berjalan dengan baik saat beraktifitas di Luar Rumah. ‘’Kalau sebelumnya kita lebih banyak beraktivitas dan beribadah di Rumah namun hari ini kita kembali beraktifitas diluar rumah yakni dikantor dan ditempat peribadatan masing-masing. Oleh karena itu dengan adanya aktifitas diluar rumah maka Protokol Covid-19 kita pastikan harus dilaksanakan secara efektif,’’hal ini disampaikan Najamudin saat bertandang di Dinas Kominfo Kabupaten Morowali, Selasa (9/6/20).
Iebih lanjut, Mantan Kepala Kandepag Kabupaten Poso tersebut menekankan bahwa seluruh masyarakat Morowali tanpa terkecuali termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) memperhatikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian dalam mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun tempat kerja. ‘’Saya tekankan, seluruh masyarakat Morowali harus memperhatikan serta menerapkan Protokol Kesehatan Covid19, utamanya ASN dan PHL dapat menjadi contoh dilingkungan keluarga dan masyarakat dalam menerapkan Protokol Covid-19 dengan cara selalu memakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak saat beraktifitas dikantor maupun tempat-tempat ibadah. Apabila ada oknum ASN yang tidak menerapkan Protokol Covid-19 maka
akan diberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku, jika itu PHL maka sanksi beratnya adalah pemecatan,’’ tegasnya. Najamudin berharap, ASN dan PHL harus menjadi contoh dimanapun berada. Hari ini kita sudah mulai tegas, tidak ada alasan untuk tidak memakai maker saat beraktifitas diluar rumah. ‘’Protokol Kesehatan sangatlah penting untuk kita laksanakan baik saat beraktifitas di luar rumah maupun di Kantor. Bagi Masyarakat yang berurusan dikantor harus menerapkan protokol kesehatan dan memeriksa suhu badannya, apabila mengindahkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan tidak perlu memberikan pelayanan. Olehnya mari saling melindungi antar sesama dengan tidak menyebar virus Corona. Karena menurut pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati,’’ kuncinya. HELMAN KAIMU-IQBAL MIRZA-BSB
SOSIALISASI
11
SEJAHTERA BERSAMA
PEMKAB MOROWALI GELAR SOSIALISASI SISTEM MERIT/ STRANAS PK 2020
M
enindak lanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/2034/KSP.00/1016/04/2020 Tanggal 21 April 2020, Inspektorat Daerah gelar sosialisasi perihal pelaksanaan target nasional sub aksi sistem merit strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK) 2020, di laksanakan di Ruang Rapat Inspektorat, 17 Juni 2020. Rapat ini di hadiri oleh 10 OPD Pemkab Morowali diantaranya,Inspektorat, Bappeda, BPKAD, BPPD, BKPSDM, DPMDP3AD, PMPTSP, KOMINFO, Bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekertariar Daerah Kabupaten Morowali. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Inspektur Inspektorat, Afridin, SH, M.SA, dalam penyampaiannya mengatakan penting ada sinergitas dan komitmen bersama untuk penetapan Sistem Merit dengan tujuan harmonisasi yang terkait dengan implementasi sistem Merit.
"Tentunya kita sebagai OPD pelaksana atau yang terkait dengan stranas/ Mcp ini,perlu adanya sinergi dalam memberikan informasi " ungkapnya Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Setiap tahapan perlu diimplementasikan , kedalam ruang lingkup sistem merit, yang sistematis dan transparan, agar dapat menjadi acuan baku bagi instansi pemerintah pada pelaksanaan penilaian mandiri. Untuk penerapan sistem merit ini agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. Pedoman penilaian mandiri tersebut merupakan bagian dari penegakan sistem merit, kode etik, nilai dasar, kode prilaku dan netralitas, khususnya pada jajaran pemerintahan dan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ternyata hasil evaluasi dari KPK, bahwa Pemda Morowali berdasarkan dari sisi kerugian Mcp masih dalam kategori yang baik. Untuk itu, harapan pimpinan pada kegiatan terkait permintaan dari KPK, agar direspon dengan cepat oleh Pemda Kab. Morowali. Ini merupakan salah satu bentuk upaya keseriusan dalam melaksanakan seluruh kebijakan dari perintah pusat terkait bagaimana kinerja kita dalam mensinergikan dan memberikan informasi tentang tugas pada masing- masing OPD untuk di upload ke Mcp." Pungkasnya. Diakhir sambutan, Afridin menegaskan bahwa Poin penting dari sosialisasi hari ini adalah bagaimana membangun komitmen bersama dalam proses percepatan dan reformasi birokrasi dan e-goverment untuk mewujudkan pemerintahn amanah menuju Morowali Sejahtera Bersama. ILHAM-AJE-DKI
12
SEJAHTERA BERSAMA
PENDIDIKAN
Sosialisasi Penggunaan Dana Bos Morowali
BUPATI SARANKAN SELALU KONSULTASI DENGAN KADISDIK Guna Menghindari Kesalahan dan Temuan BPK
P
emerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali melalui Dinas Pendidikan Daerah menggelar Sosialisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020, di Ruang Pola Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (2/06/20). Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari mulai hari Selasa dan Rabu dihadiri Bupati Morowali, Drs. Taslim, Kepala Dinas Pendidikan Daerah, Amir Amirudin, S.Pd., M.M, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Sunaryo Misnan, S.Pd., M.Pd, serta seluruh Kepala Sekolah se Kabupaten Morowali. Bupati Morowali, Taslim, dalam arahannya mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana BOS harus terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan sehingga dalam penggunaan dana BOS tidak menjadi temuan oleh BPK saat pemeriksaan nantinya, apalagi dalam situasi dan kondisi pandemi Corona saat ini, pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. ''Dana BOS harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan dana tersebut harus selalu dikonsultasikan pada Dinas Pendidikan sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari, saat pemeriksaan BPK,'' ujarnya. Taslim menambahkan, ada tiga dampak yang harus diwaspadai dalam penanggulangan Covid-19 diantaranya dampak Kesehatan, ekonomi dan sosial. ''Dari tiga dampak tersebut pihak sekolah hanya bisa memproritaskan
penggunaan dana BOS pada dampak kesehatan saja, untuk dampak sosial dan ekonomi urusan Pemda. sementara cara untuk mengantisipasi dampak kesehatan salah satunya adalah memakai masker, jaga jarak dan membuat baliho edukasi cara mengantisipasi dampak Covid-19 di Sekolah masing-masing,'' tuturnya. Mengingat kondisi negara yang gencar dalam memerangi penyebaran Virus Corona dibutuhkan jiwa gotong royong semua pihak termasuk sekolahsekolah untuk terlibat langsung dalam mengantisipasi dampak dari virus corona tersebut terutama pada dampak kesehatan. ''Covid-19 bukan virus biasa namun virus yang sudah mendunia sehingga dibutuhkan peran dan kegotong-royongan semua pihak dalam mengantisipasi penyebarannya termasuk sekolah-sekolah harus mampu mengedukasi siswanya dan menggunakan dana BOS untuk mengantisipasi dampaknya minimal dampak kesehatannya,'' jelas mantan anggota DPRD Morowali tersebut. Lanjut orang nomor satu Morowali, dengan kondisi APBD Morowali yang
berkurang saat ini akibat pemotongan dalam membiayai Covid-19, diharapkan Kepala Sekolah dapat menggaji Guruguru kontrak yang bersumber dari dana BOS, berdasarkan juknis pengelolaan dana BOS. ''Berkurangnya dana APBD berpengaruh pada penggajian guruguru kontrak, olehnya saya berharap, Guru-guru kontrak dapat diberikan gajinya dari dana BOS sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik meskipun dalam suasana pandemi Covid-19, karena hanya dengan cara itu kita bisa keluar dari segala persoalan yang ada, apalagi sekarang ada kelonggaran biar tidak memiliki NUPTK bisa memakai dana BOS serta memprioritaskan hak belajar anak melalui dana tersebut. Jangan mengelola dana BOS berdasarkan ego masing-masing, namun harus kita sikapi dengan menyamakan persepsi dalam pengelolaan dana BOS. Olehnya itu dihimbau seluruh Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS semaksimal mungkin,'' kuncinya HELMAN KAIMU-IQBAL MIRZA-BSB
SAMBUNGAN Dari Halaman 1
KEPALA BPK SULTENG : HASIL KERJA KERAS DAN KEGIGIHAN S.Ag., S.Pd., M.Pd., dan Ketua DPRD Morowali, Kuswandi. Penyerahan secara daring ini juga dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Siti Samria M. Sia, S.IP., Sekretaris Daerah Kab. Morowali, Drs. Jafar Hamid, MM, dan beberapa pimpinan OPD. Dalam penyerahan tersebut BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Morowali tahun 2019. Opini WTP tersebut diperoleh dengan memperhatikan kesesuaian antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Yang mana, hal itu dapat dipertahankan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung dalam sambutannya mengapresiasi kegigihan dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya. "Kami (red - BPK) sangat mengapresiasi pemerintah dalam menunjukkan komitmennya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan", ujarnya. Mewakili BPK, ia optimis bahwa Pemkab akan terus melakukan upaya terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mempertahankan opini WTP tersebut. "Opini WTP merupakan cerminan akuntabilitas yang memadai, sekaligus tolok ukur untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Maka kami percaya Pemkab akan terus mempertahankannya" imbuh dia. Sementara itu, Kuswandi mewakili Kabupaten Morowali dalam sambutannya berujar bahwa Opini WTP yang diperoleh 2 kali berturut-turut selama pemerintahan Tahajud merupakan sebuah pencapaian yang luarbiasa. "Ini adalah prestasi yang patut dibanggakan dan dipertahankan" ucapnya. Ia melanjutkan, pencapaian yang diraih hari ini merupakan hasil dari komitmen tinggi yang terbangun antara pihak legislatif dan eksekutif. "Komitmen yang dibangun dari pihak legislatif adalah ketepatan di dalam penetapan anggaran dan ketepatan laporan keuangan sebuah syarat penting penyajian LKPD. Sedangkan di pihak eksekutif, khususnya komitmen dalam meningkatkan SDM, penempatan posisi atau jabatan yang memang sesuai disiplinnya." Urai dia. Namun demikian, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini menjadi tanggungjawab bagi pejabat yang diamanatkan untuk segera mnindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. WINDA BESTARI-IQBAL MIRZA-BSB
SEJAHTERA BERSAMA
13
Dari Halaman 1
SIFAT MALU, PENEGUH HATI BERAMAL teguh memegang janji, teguh memegang kepercayaan. Dari malu, timbullah perasaan mempertahankan diri, mempertahankan negeri, mempertahankan bangsa dari kepercayaan yang dipeluk. Menimbulkan kemajuan pesat, berkejar-kejaran berebut mencari k e h o r m a t a n dan kemuliaan dalam lapangan perjuangan hidup. Tidak mau kalah, malu tertinggal, malu tercecer, sehingga menghasilkan kebahagiaan bersama-sama. Malu, menyebabkan orang tidak ingin mundur dalam perjuangan. Jika suatu bangsa kurang malu, tersebut puteraputeri bangsa itu tidak bermalu, maka bukanlah budi yang lebih kuat dan teguh menghubungkan mereka, tetapi hukum negeri atau hukum kejam yang berlaku. Perjalanannya menuju kemajuan terhenti dipertengahan jalan. Agama ditaklifkan atau diperintahkan kepada orang yang berakal dan orang yang baligh (sampai umur), sebab dia telah ada rasa malu. Orang tidak berakal, atau orang gila, tidak kena memerintah, memegang agama. Bertelanjang bulat dihadapan orang banyak, tidak terkena hukum, karena tidak bermalu. Anak kecil, belum sanggup menahan diri dari kehendak darahnya yang masih muda itu. Setelah dia besar dan sampai umur, baru timbul dalam hatinya sifat malu. Waktu itulah terletak diatas pundaknya seruan agama. Sebab itu dari kecil harus dipupuk rasa malu. Binatang tidak bermalu sehingga dijadikan pengangkut beban. 1,000 ekor kambing tidak malu digembalakan oleh seorang anak gembala. Hewanhewan tidak mendapat perintah dan larangan, tidak diikat oleh peraturan agama dan hukum negeri. Sifat malu menyebabkan manusia sanggup menahan nafsu, mengekang dirinya dan menempuh halangan karena menghindarkan diri dari perangai durjana. Malu juga menyebabkan orang tidak redha menerima kebodohan dan kedunguan. Daripadanya timbul sifat-sifat yang baik, benar dan lurus. Malu adalah pintu gerbang budi pekerti. Keteguhan pintu gerbang yang pertama dapat dirubuhkan musuh, maka satu persatu pintu kejatuhan akan terjadi. Jatuh satu, jatuh dua berarakan pintu-pintu dibelakang.
14
SEJAHTERA BERSAMA
PARLAMEN
DPRD SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI Terkait Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019
DPRD Morowali menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang pada Jumat, (26/06). Agenda Rapat Paripurna ke sembilan (9) masa sidang ke tiga (3) tersebut adalah tentang pandangan umum fraksi terhadap penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Rapat dipimpin Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, dihadiri Bupati Morowali, Drs. Taslim, Wakil Ketua II DPRD Morowali, Asgar Ali, sebanyak 17 orang anggota DPRD, pimpinan OPD serta jajaran. Pada pandangan Fraksi Nasdem yang dibacakan Hasnain S.Sos., terkait realisasi PAD TA 2019 sebesar Rp. 221.946.739.695,07 dari target Rp. 320.368.646.789,16 atau 69,28%. PAD menunjukan peningkatan yang signifikan namun belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah. Fraksi Nasdem mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan berada di angka yang moderat. Mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019 sebesar Rp. 10.785.438.665,30 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.919.851.781,14 dari SILPA TA 2018. Fraksi Nasdem menilai aspek perencanaan masih banyak kegiatan yang tertunda dan tidak terlaksana. Hal itu harus diatasi dengan kajian menyeluruh pada perencanaan program kegiatan. Pada orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi khususnya pada pemenuhan hak dasar masyarakat di
bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Fraksi Nasdem meminta penjelasan terkait dasar perumusan perencanaan kegiatan hibah di TA 2019 hanya terealisasi 21,59% atau sebesar Rp. 1.535.000.000 dari target Rp. 7.110.000.000. Sedangkan realisasi hibah TA 2018 adalah sebesar Rp. 43.355.252.393. Sebab hibah yang diperuntukkannya langsung dapat dirasakan masyarakat mestinya bertambah luas dan anggarannya meningkat tiap tahunnya. Merujuk pada TA 2018 terkait anggaran bansos, pada TA 2019 justru berkurang drastis. Fraksi Nasdem menilai, jika berkurangnya anggaran maka berimbas pula pada penerima bansos. Dalam kegiatan dimaksud, perlunya sanksi tegas bagi kelalaian pejabat teknis sebagai peringatan agar tidak lalai dan menyebabkan potensi kerugian keuangan daerah. Dalam pandangan umum anggota Fraksi Demokrat yang dibacakan H. Aksa Ishak, pada Laporan Keuangan Daerah, Fraksi Demokrat meminta penjelasan lebih komprehensif terkait permasalahan intern yang dihadapi beberapa dinas khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Selanjutnya, Fraksi Demokrat menyoroti faktor hambatan sulitnya pengukur capaian kinerja pemerintah. Olehnya, dibutuhkan penjelasan mengapa belum diterbitkannya Perbup tentang Kinerja Utama dan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja OPD. Pada sektor pendapatan, Fraksi Demokrat mempertanyakan tidak tercapainya PAD yakni hanya sebesar 69,28%. Mereka juga menyebut bahwa dalam menetapkan target harus memperhitungkan potensi riil
pendapatan sesuai rekomendasi BPK. Pada pos belanja, Fraksi Demokrat mempertanyakan sumber anggaran kegiatan yang diseberangkan pembayarannya pada TA 2019. Terakhir, sesuai rekomendasi BPK, fraksi Demokrat menekankan agar pengelolaan anggaran harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Moh. Ihwan Taiyeb ST ada tiga poin yang jadi sorotan dan usulan penting untuk dilaksanakan, yaitu poin pertama, mengenai rekomendasi
PARLAMEN BPK, dalam penetapan APBD maupun perubahan harus didasarkan pada potensial keuangan yang ada. Sedang dalam pengelolaan aset khususnya yang tidak bergerak (tanah dan bangunan), Pemda harus membuat program sertifikasi tanah untuk mengantisipasi digugatnya Pemda oleh pihak lain akibat belum adanya hak alas Pemerintah atau tidak sesuai dengan prosedur perolehan. Kedua, mengenai sektor pendapatan, fraksi Gerindra menilai bahwa kedepan target pendapatan dari denda atas keterlambatan pekerjaan tidak perlu dicantumkan karena secara sosiologis, mencantumkannya maka sama halnya menginginkan pelaksanaan pekerjaan terlambat sehingga dapat memperoleh pendapatan. Ketiga, mengenai laporan keuangan, fraksi Gerindra menyarankan agar dalam pengambilan solusi harus mempertimbangkan solusi jangka panjang. Solusi yang dikemukakan tidak hanya menjadi catatan dalam
SEJAHTERA BERSAMA laporan keuangan namun merupakan dokumen penting sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kedepan. Selanjutnya pandangan umum fraksi Golkar, yang dibacakan oleh Iryane Ilyas, SE., sehubungan rekomensasi BPK, bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan asas yang harus dipedomani oleh semua pemangku kepentingan. Rekomendasi BPK harus dijalankan pada pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan maupun belanja serta pembiayaan. Kedua, terkait dengan sistem pengendalian intern yakni dalam penyusunan APBD yang tidak berdasarkan potensial keuangan daerah dan prosedur yang berlaku, fraksi Golkar sependapat dengan Pemda agar dalam penyusunan APBD terutama Perubahan APBD 2020 dimana dihadapkan pada situasi pandemi, perlu dibangun kesepakatan bersama terhadap struktur APBD dengan memperhatikan potensi
15
riil pendapatan dan kemampuan keuangan daerah. Terakhir, pandangan umum fraksi Hanura yang dibacakan oleh Sumardin, SM., jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, hal ini masih jauh dari target. Olehnya, fraksi Hanura meminta penjelasan mengapa target tersebut tidak dapat tercapai. Selain itu, fraksi Hanura juga mempertanyakan tidak tercapainya Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Selanjutnya, pada permasalahan dan rencana tindak lanjut dalam Laporan Keuangan, khususnya Dinas Perikanan salah satu hambatannya adalah tidak tersedianya sumber benih udang dan bandeng untuk pengembangan budidaya air payau. Fraksi Hanura berpendapat bahwa potensi budidaya air payau Morowali cukup besar maka solusi jangka panjangnya adalah dengan membangun balai benih udang dan bandeng di Morowali. Terakhir, Fraksi Hanura menyoroti hambatan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni penagihan PBB dan Retribusi Daerah tidak maksimal karena kurangnya SDM penagih dan keterbatasan biaya operasional sehingga sulit untuk menjangkau semua objek pajak di desa - desa. Mengenai hal tersebut, karena penagihan PBB selama ini dilakukan oleh aparat desa maka fraksi Hanura menilai solusi yang ditawarkan untuk masalah tersebut tidak relevan karena tindak lanjut mengatasi masalah tersebut hanya sosialisasi kepada wajib pajak hak dan kewajibannya. Diketahui bahwa dari seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, seluruh fraksi mengapresiasi pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali TA 2019 oleh BPK RI. Selain itu, seluruh fraksi juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2019 untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya.
16
SEJAHTERA BERSAMA
PARLAMEN
BUPATI BERI JAWABAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI MASA SIDANG KE III
D
ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat paripurna Ke V Masa persidangan III Tahun 2020, terhadap jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap usul pemerintah daerah dan tanggapan pengusul atas pendapat kepala daerah terhadap ranperda inisiatif DPRD, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Selasa ( 2/06/2020). Rapat paripurna tersebut di Pimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali H.Syarifudin Hafid SH, Wakil ketua II Asgar Ali dan diikuti sejumlah anggota DPRD Kabupaten Morowali. Turut hadir Sekertaris Daerah Kabupaten Morowali Drs. Jafar Hamid MM, sejumlah Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemkab Morowali, serta Forkompimda Morowali. Dalam pidatonya, Wakil Ketua I H. Syarifudin Hafid SH, menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pada Pasal 72 Ayat 2 menyebutkan bahwa pembahasan perda baik usul pemerintah daerah maupun usul inisiatif DPRD dilaksanakan pembahasan bersama yang terdiri dari 2 tahap pembicaraan. " setelah pelaksanaan paripurna hari ini kita menyelesaikan tahap pembicaraan pertama pada pembahasan masingmasing komisi". Dalam pembahasan dimasing-masing komisi agar dapat memperhatikan mengenai muatan materi, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Adapun penyusunan perda terdiri dari 4 bagian yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan. " Dari 4 (empat) bagian tata cara penyusunan perda yang telah di atur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun
2011, atas nama pimpinan menjelaskan pada pokok ("perencanaan") perencanaan penyusunan peraturan daerah program dilakukan dalam prolegda (program legislasi daerah) provinsi maupun kabupaten/kota memuat pembentukan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundangundangan lainnya materi yang di atur merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah." Pungkasnya. Lebih lanjut, pidato Bupati Morowali, yang di sampaikan oleh Sekertaris Daerah Kab. Morowali Drs. Jafar Hamid MM, mengapresiasi saran dan usulan dari fraksi Nasdem terkait Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. "Untuk menjadi prioritas, komisi dan bapemperda dalam melakukan penyempurnaan rancangan tersebut dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam pembentukan perda sehingga diharapkan menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib dalam pengelolaan barang milik daerah Kab. Morowali." Tukasnya.
Selain itu, menimbang usulan dari Partai Demokrat terhadap Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah , “ Substansi Ranperda akan disempurnakan. Saran fraksi Demokrat akan dimasukan dalam agenda pembahasan untuk dikaji pada saat pembahasan terkait penunjukan beberapa pasal yang akan menjadi bahan koreksi�. jelasnya. Pemerintah Daerah menyambut baik segala usul dan masukan yang diberikan sehingga, penyempurnaan pasal serta substansi yang dicamtumkan akan terus diperbaiki. Sebelumnya, 5 fraksi telah memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda yang di ajukan. Diantaranya, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura. Diakhir kegiatan dilakukan, Penanda tanganan berita acara antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap usul pemerintah daerah dan tanggapan pengusul atas pendapat kepala daerah terhadap ranperda inisiatif DPRD. OCTAVIANA LATONG-IQBAL MIRZA-BSB
PILKADA
SEJAHTERA BERSAMA
17
KPU MOROWALI SOSIALISASIKAN PKPU TERBARU
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi peraturan KPU terbaru, di Aula Gedung KPU, Kamis, (25/06). Dalam rapat tersebut dibahas tentang tahapan pemilihan bersama stakeholder. Rakor dan sosialisasi dipimpin langsung oleh ketua KPU Morowali, Ervan, SH. dihadiri Komisioner KPU, Abdul Samad, Komisioner Bawaslu, Elsevin Lansinara, Perwakilan TNI/Polri serta pimpinan OPD dan jajarannya. Rapat digelar dalam rangka menindaklanjuti tahapan pemilihan pada pemilihan serentak 2020 dengan menyosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2020 terbaru. PKPU berisi tentang perubahan ketiga peraturan KPU No 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/
atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Dengan adanya PKPU tersebut, maka tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang sempat tertunda oleh bencana non alam atau pandemi Covid-19, kembali dilanjutkan pada 15 Juni 2020. Dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian masa kerja PPK dan PPS diaktifkan kembali pada 15 Juni 2020, termasuk juga tahapan penyusunan daftar pemilih oleh kabupaten/kota dan penyampaian kepada PPS. Ketua KPU Morowali, Ervan mengatakan bahwa menghadapi Pilkada kali ini akan berbeda dari sebelumnya sehingga membutuhkan koordinasi yang baik dengan beberapa stakeholder terkait. Menurutnya, hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya cluster baru perebakan Covid-
19. "Pilkada kali ini akan sangat berbeda. Sebab saat menyelenggarakannya akan banyak regulasi yang disesuaikan berdasarkan protokol kesehatan," tutur Ervan. Ia melanjutkan, pihak KPU menyadari pelaksanaan Pilkada serentak ini akan menemui banyak tantangan. Namun, ia yakin kesemuanya dapat diantisipasi jika seluruh elemen dapat bekerjasama dan konsisten menjaga komitmen demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas. "Kedepan tentu akan banyak tantangan dan hal yang perlu dikoordinasikan secara masif. Baik dari pihak Dinkes atau gugus tugas Covid19, Capil, Kominfo, Kesbangpol, TNI/ Polri dan seluruh stakeholder terkait sehingga Pilkada lanjutan 2020 dapat berjalan aman dan sukses," jelas Ervan. WINDA BESTARI-IQBALMIRZA-BSB
18
SEJAHTERA BERSAMA
APARATUR
Wakil Bupati Morowali H. Najamudin melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali pada Jumat, (19/6/20).
WABUP MOROWALI : TIDAK ADA NEPOTISME DAN INTERVENSI Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilantik
P
emerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali kembali melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali di ruang pola kantor Bupati Morowali pada Jumat, (19/06/2020). Pejabat yang dilantik diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati morowali, Dr. H. Najamudin S.Ag., S.Pd., M.Pd., disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Jafar Hamid, MM, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Wakil Bupati Morowali mengimbau kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu menjunjung tinggi rasa syukur karena masih diberi kepercayaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, imbaunya. Dr.H. Najamudin menegaskan, ” pelantikan ini murni berdasarkan pertimbangan yang matang serta pemetaan jabatan sudah sesuai dengan kinerja individu.” Menurutnya, pelantikan ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, tidak ada nepotisme. Pelantikan ini betul-betul clear. Pemerintah menjunjung tinggi prinsip
reformasi birokrasi terutama prinsip good and clean, yang mana indikator untuk menilai individu yang baik adalah melalui kinerjanya.tuturnya. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Morowali saat memberikan amanah pada pelantikan tersebut. berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali: No. 821.23/RHS/BKPSDMD/ Tanggal 19 Juni 2020 diantaranya : Askia, SKM., sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Husni Rais, SH., sebagai Kepala Bagian Organisasi. Ramli Samsudin, SE., M.Si., sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia. Siti Asmaul Husna Syah, SE., M.Si., sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Drs. Ambo Lewa, M.Pd.I., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi dan Keuangan. Sementara Fauziah Ismail, SE., sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik , Drs. Bambang S. Soerojo, sebagai Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Drs. Syukri Matorang, sebagai Asisten II Adm. Perekonomian dan Pembangunan,
Sitti Samria M. Sia, S.IP., sebagai Asisten Administrasi Umum Hj. Patmawati, SE., M.Si., sebagai Sekretariat DPRD. Afridin, SH., MSA., sebagai Inspektur Inspektorat , Drs. Ichwan B. MM., sebagai Kepala Bagian Pemerintahan. Drs. Muhammad Nur Taha, sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bahdin Baid, SH., MH., sebagai Kepala Bagian Hukum. Muhammad Yusuf, S.Pi., sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan SDM. Alkaf, ST., Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Takyudin, S.Ag., M.Pd., sebagai Kepala Bagian Umum, Moh. Faisal Sahadat, S.Sos., sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Wahyudin, SH., M.H., sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang – undangan, Arsyad sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Silvani Ismail, ST., MM., sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah,dan Moh. Yusup, S.Sos., sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah, serta Amnan Huruda, SH, sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah. Pelantikan ini merupakan yang ketiga kalinya digelar pada pekan ini. GLB-IQB-DKI
APARATUR
SEJAHTERA BERSAMA
INSPEKTUR DAERAH MOROWALI LAUNCHING INOVASI ‘’ABANG JUJUR’’
I
ni inovasi baru. Tentu saja terkait dengan kinerja pejabat yang berbasis kejujuran. Dan begitulah istilah “Abang Jujur” itu sengaja dihadirkan Inspektur Daerah Kabupaten Morowali, Afridin, S.H., M.SA, saat menggelar kegiatan launching penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan kerjasama terhadap Audit Barang dan Jasa berbasis Kejujuran (Abang Jujur) atau Probity Audit di Kabupaten Morowali. Jadi “Abang Jujur” tekat bersama dalam kegiatan audit barang dan jasa yang mengedepankan kejujuran. Kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Morowali dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali, Amir Amirudin, S.Pd., M.M, Kadis Perhubungan, Ir. Rizal Badudin, Perwakilan Kadis Kesehatan, Perwakilan Kadis PU, dan perwakilan Direktur RSUD, Rabu (24/06/20). Dalam pemaparannya, Afridin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan gagasan atau inovasi dalam kepesertaan PKN II. ‘’Ini merupakan kegiatan inovasi saya sebagai peserta PKN II angkatan IV di LAN Makassar. Gagasan atau inovasi ini merupakan bentuk pengawasan probity audit yang dapat diterapkan sepenuhnya dalam mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Morowali,’’
ujarnya. Lebih lanjut, Afridin mengungkapkan, Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Morowali masih banyak terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Belajar dari pengalaman, aparat yang terjerat korupsi itu lebih banyak kepada pengadaan barang dan jasa. ‘’Setelah dicermati seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa itu mengandung unsur kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Olehnya, harus dilakukan deteksi dini agar kecurangan-kecurangan yang ada bisa diminimalisir. Inilah bentuk probity audit dimana nanti probity audit ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Morowali bebas dari temuan,’’ katanya. Ia berharap, setelah penandatanganan MoU seluruh OPD konsisten dalam pelaksanaannya. ‘’Setiap tahun Seluruh OPD harus konsisten dalam pelaksanaan probity audit, mulai dari jangka pendek pada lima OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan RSUD, hingga jangka panjang yakni OPD secara menyeluruh, sehingga di Tahun 2022 Kabupaten Morowali harus zero temuan atau bebas
19
dari temuan BPK,’’ pungkas Afridin mengakhiri paparannya. Kegiatan yang didahului dengan pemaparan Inspektur Inspektorat berakhir dengan penandatanganan MoU dan kerjasama terhadap Audit Barang dan Jasa berbasis Kejujuran (Abang Jujur) atau Probity Audit, antara Inspektur Inspektorat dan lima Kepala OPD, yakni Kadis Perhubungan, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR dan Direktur RSUD Morowali. MOU yang ditandatangani ini adalah sebuah bentuk kerjasama penyelenggaraan probity audit, menurutnya, tanpa adanya kerjasama dari semua OPD pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak akan terselenggara probity audit. ‘’Disini nanti kita akan klasifikasi dan membuat kriteria terhadap sebuah program kegiatan yang harus kita probity. Kegiatan yang diprobity diantaranya memiliki anggaran yang besar, mengandung resiko kerja yang tinggi, mengandung unsur kepentingan politik dan lainnya, sehingga nantinya tidak ada tekanan dari manapun dan dari siapapun yang menyebabkan kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa’’ ungkapnya. Ia berharap, setelah penandatanganan MoU seluruh OPD konsisten dalam pelaksanaannya. ‘’Setiap tahun Seluruh OPD harus konsisten dalam pelaksanaan probity audit, mulai dari jangka pendek pada lima OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan RSUD, hingga jangka panjang yakni OPD secara menyeluruh, sehingga di Tahun 2022 Kabupaten Morowali harus zero temuan atau bebas dari temuan BPK,’’ pungkas Afridin mengakhiri paparannya. Kegiatan yang didahului dengan pemaparan Inspektur Inspektorat berakhir dengan penandatanganan MoU dan kerjasama terhadap Audit Barang dan Jasa berbasis Kejujuran (Abang Jujur) atau Probity Audit, antara Inspektur Inspektorat dan lima Kepala OPD, yakni Kadis Perhubungan, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR dan Direktur RSUD Morowali. HELMAN KAIMU-IQBALMIRZA-BSB
20
SEJAHTERA BERSAMA
INOVASI
WABUP MOROWALI LAUNCHING DUA INOVASI DAERAH Rumah Sendiri dan Gema Siwira
D
ua inovasi daerah diluncurkan, masing-masing bertaqlin “Rumah Sendiri” dan “Gema Siwiri”. Inovasi Daerah yang digagas di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Hadirnya sejumlah Inovasi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Morowali secara menyeluruh, utamanya masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan. Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd, menjelaskan saat melaunching dua inovasi daerah tersebut yakni Inovasi Gema Siwira dan Rumah Sendiri, di Balai Pertemuan Desa Bungingkela Kecamatan Bungku Selatan, Sabtu (20/06/20). Ia menambahkan, acara launching merupakan peluncuran sebuah inovasi baru yakni Rumah Sendiri yang digagas Kepala Dinas (Kadis) Perumahan, Permukiman Wilayah dan Pertanahan, Bachtiar Peohoa, ST dan Inovasi Gema Siwira merupakan gagasan Kadis Perindustrian dan Perdagangan, H. Zaenal, SE., M.M. ‘’Gagasan Rumah Sendiri merupakan akronim dari Rumah Sejahtera Mandiri yakni suatu Inovasi merehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kawasan Objek Wisata Pulau Sombori Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan untuk dapat disewakan kepada para Wisatawan dengan merubah kamar tidur, kamar mandi dan dapur menjadi yang lebih baik. Sementara untuk Inovasi Gema Siwira adalah akronim dari Gerakan Masyarakat Pesisir Berwira Usaha.
Tujuan dari Inovasi Gema Siwira untuk mengajak masyarakat khususnya ibu-ibu yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan membangun usaha hasil laut dari bahan dasar ikan untuk dijadikan abon dan lain sebagainya yang siap dipasarkan. Hal ini dilakukan disamping untuk peningkatan perekonomian juga membuka lapangan kerja baru bagi ibu-ibu yang selama ini tidak memiliki lapangan kerja,’’ ungkapnya. Najamudin berharap, hadirnya Inovasi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. ‘’Saya berharap Inovasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah pesisir dan Kepulauan,’’ tambahnya. Kedua inovasi itu tentu saja sangat diharapkan menjadi kekuatan baru unytuk memotivasi warga masyarakat untuk bersama-sama menikmati kesejahteraan bersama lewat kerjasama dan kebersamaan di dalam mewujudkan
pembangunana di Morowali. Diakhir acara, Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Poso tersebut melaunching atau meresmikan peluncuran dua Inovasi Daerah. ‘’Dengan ucapan Bismillahirahmanirahim, rumah sendiri atau rumah sejahtera mandiri dan gema siwira atau gerakan masyarakat pesisir berwira usaha dengan resmi dibuka,’’ ucap Najamudin. Hadir pada acara tersebut diantaranya, Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten Morowali, Dr.Hj. Marwati, M.Pd, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman Kawasan dan Pertanahan, Bachtiar Peohoa, ST, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zaenal, SE., M.M, Camat Bungku Selatan, Ahmad Tahir, S.Ag, Wakapolsek Bungku Selatan, Ipda, H. Puding, Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Bungku Selatan. HELMAN KAIMU-IQBALMIRZA-BSB
SEJAHTERA BERSAMA
RAIH WTP
P
21
PEMKAB MOROWALI KEMBALI RAIH OPINI WTP DARI BPK
emerintah Kabupaten Morowali yang dinahkokdai Taslim-Najamudin (Tahajud) telah menorehkan prestasi gemilang dengan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dua tahun berturut turut. Pencapaian tersebut dilakukan dengan prosesi video conference, BPK RI Perwakilan Sulteng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2019 pada Jumat, (19/06/2020), yang dilangsungkan di ruang Pola kantor Bupati Morowali. Penyerahan secara daring ini dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Siti Samria M. Sia, S.IP., Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Jafar Hamid, MM, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Morowali. Dilansir dari morowalikab.go.id, Penyerahan secara simbolik diserahkan langsung via virtual oleh kepala BPK RI perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung dan diterima oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd., dan Ketua DPRD Morowali, Kuswandi. Dalam penyerahan tersebut BPK merupakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Morowali tahun 2019 yang kedua kalinya di era pemerintahan Tahajud. Opini WTP tersebut diperoleh dengan memperhatikan kesesuaian antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Yang mana, hal itu dapat dipertahankan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung mengapresiasi kegigihan dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.
“Kami (BPK,red) sangat mengapresiasi pemerintah dalam menunjukkan komitmennya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan,” ujarnya. Mewakili BPK, ia optimis bahwa Pemkab akan terus melakukan upaya terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mempertahankan opini WTP tersebut, ucapnya “Opini WTP merupakan cerminan akuntabilitas yang memadai, sekaligus tolok ukur untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Maka kami percaya Pemkab akan terus mempertahankannya,” jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Morowali Kuswandi mewakili Kabupaten Morowali menyebutkan bahwa Opini WTP yang diperoleh dua kali berturut-turut selama pemerintahan Tahajud merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. “Ini adalah prestasi yang patut dibanggakan dan dipertahankan,” tukasnya.
Menurut Kuswandi pencapaian yang diraih hari ini merupakan hasil dari komitmen tinggi yang terbangun antara pihak legislatif dan eksekutif. “Komitmen yang dibangun dari pihak legislatif adalah ketepatan di dalam penetapan anggaran dan ketepatan laporan keuangan sebuah syarat penting penyajian LKPD. Sedangkan di pihak eksekutif, khususnya komitmen dalam meningkatkan SDM, penempatan posisi atau jabatan yang memang sesuai disiplinnya,” katanya. Namun demikian, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. ini menjadi tanggung jawab bagi pejabat yang diamanatkan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima, pungkasnya. GLB-AJE-DKI
PEMBETULAN Pada Edisi 04 Bulletin Sejahtera Bersama hal 21 terdapat kekeliruan. Pada alinea pertama baris ke-lima tertulis Ketua DPRD Morowali Aminuddin Awaluddin, seharusnya tertulis Kuswandi. Demikian pembetulan kami lakukan. Redaksi.
22
SEJAHTERA BERSAMA
POTENSI PAD
MAKSIMALKAN SUMBER POTENSI PENDAPATAN PAD Morowali 21,49 % per Juni 2020 Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali semester I (Januari-Juni) tahun 2020, di ruang pola Kantor Bupati pada Selasa, (23/06). Rapat dipimpin oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim bersama Kepala BPPD, Drs. Harsono Lamusa dan Sekretaris Daerah, H. Moh. Jafar Hamid, SH., M.M. Rapat evaluasi juga diikuti oleh para pimpinan OPD dan camat. Target PAD yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 313.163.695.089,84. Melalui rapat evaluasi tersebut, BPPD menyajikan data laporan realisasi penerimaan pendapatan. Tercatat hingga 22 Juni 2020, total PAD yang telah dicapai adalah sebesar Rp. 67.308.652.846,58 atau mencapai 21,49%. Namun demikian, tidak tercapainya target PAD bukan tanpa alasan. Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda berakhir. Sebarannya meningkat tiap hari hingga memengaruhi seluruh sektor.
Hal ini membuat sektor pajak maupun retribusi anjlok. Sehingga selama masa pandemi, PAD mengalami penurunan atau tidak mencapai target. Untuk menekan potensi defisit, Taslim mengimbau agar seluruh stakeholder yang bersangkutan dapat lebih progresif
dan bekerja sama dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. "mengatasi defisit dengan memaksimalkan PAD itu akan menekan defisit. Jika kedepan kita rutin melakukan evaluasi seperti tahun sebelumnya, tentu kita akan mudah mengetahui kondisi defisit yang sesungguhnya", pungkas Taslim. Ia berharap, melalui evaluasi tersebut, hasil yang diperoleh selain mampu menghambat peluang defisit, namun ia juga dapat menjadi bahan rujukan terkait angka real dalam rancangan KUA PPAS. Taslim juga menegaskan agar BPPD bisa lebih inovatif dan cermat menggali potensi sumber pendapatan. "Semoga kita saling memberikan informasi dan mendapat gambaran berapa sesungguhnya target pendapatan yang kita capai baik dari retribusi IMB, TKA maupun dari jenis-jenis pendapatan lainnya. Sehingga ini akan menjadi rujukan anggaran dalam rangka menyusun KUA PPAS kedepannya," harap Taslim. WINDA BESTARI-IQBALMIRZA-BSB
SILATURAHMI
SEJAHTERA BERSAMA
23
PERKUAT SILATURAHMI, KODIM 1311/MOROWALI OLAHRAGA BERSAMA JURNALIS
G
una mempererat jalinan silaturrahmi dan sinergitas dengan awak media, anggota dan Ibu Persit Komando Distrik Militer (Kodim) 1311 Morowali menggelar olahraga bersama. Senam yang berlangsung di pelataran Mako Kodim, Kompleks Kota Terpadu Mandiri (KTM) Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah dipimpin langsung Komandan Kodim (Dandim), Letkol. Inf. Raden Yoga Raharja, SE., M.M., M.I.Pol, pada Juma’at (26/06/2020). Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin sinergitas dan mempererat tali silaturahim antara anggota dan Persit Kodim 1311 Morowali dengan awak media. Hal ini Sesuai petunjuk pimpinan dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat bahwa seluruh jajaran TNI di lingkungan Angkatan Darat
untuk selalu melakukan pendekatanpendekatan dengan awak media melalui cofee morning dan olahraga bersama. Ini merupakan bentuk sinergitas dengan awak media. ‘’Jika ingin mempercepat informasi maka harus bersinergi dengan awak media. Diketahui bersama bahwa media merupakan sebagai alat transformasi informasi. Semua kegiatan dilingkungan TNI selalu dipublikasikan oleh awak media sehingga tugas pokok sebagai fungsi teritorial dalam membatu masyarakat dapat tersalurkan informasinya kepublik,’’ hal ini dikatakan Dandim, Letkol. Inf. Raden Yoga Raharja. Dandim berharap keakraban ini tidak hanya sesaat akan tetapi harus berlanjut demi memberikan informasi setiap kegiatan TNI. ‘’Saya berharap kepada semua
rekan-rekan awak media mari kita bangun sinergitas bersama mengingat kita semua satu keluarga, olehnya dimanapun dan kapan pun saya selalu siap bersilaturahmi dan bersinergi untuk melaksanakan program-program yang ada di Kodim ini,” pintanya. Demikian pula dengan seluruh anggota dan ibu-ibu Persit lanjutnya, tidak tabuh untuk selalu berkoordinasi dengan awak media. Media sebagai alat kontrol untuk mengingatkan kita agar dalam bekerja selalu berada dalam koridor yang baik. Olehnya dengan menggandeng Media seluruh kegiatan kodim seperti penggerebekan pengedar narkoba, miras dan perjudian dapat terpublis di masyarakat. Olehnya saya berharap silaturahim kita tidak hanya sesaat akan tetapi harus berlanjut terus dan selalu dekat dengan menjalin persahabatan dengan baik,’’ terangnya. Saat ini senam bersama baru dilaksanakan dengan awak media namun kedepan harus dilaksanakan secara kontinyu dengan seluruh elemen masyarakat. ‘’Kegiatan kali ini baru dilakukan dengan awak media namun kedepan harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu Pemda, Kepolisian dan masyarakat umum lainnya sehingga fungsi teritorial kita sebagai fungsi pembinaan masyarakat dapat terwujud,’’ kuncinya. HELMAN KAIMU-IQBAL MIRZA-BSB
24
SEJAHTERA BERSAMA
IKLAN
VISI “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama�
MISI 1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan Bersih (Good and Clean Governmenance) melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan nilainilai kebenaran dan keadilan. 2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan pendapatan asli daerah dengan melibatkan usaha kecil/menengah local dan koperasi agar lebih bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja local dengan tetap menjaga iklim investasi yang baik dan kelestarian alam. 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pembiayaan pendidikan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman. 5. Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengambangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan kelautan yang didukung oleh kemudahan modal usaha dan teknologi tepat guna agar tercipta kepastian harga dan pasar. 6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, listrik, fasilitas olahraga, perumahan, objek wisata, serta seni dan budaya sehingga tercipta kehidupan masyaraakat yang harmonis dan bahagia. 7. Mendorong kehidupan masyarakat yang beriman dan Bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama, sarana dan prasarana tempati badah sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama