Koran Semut Merah edisi Mei 2018 by NUR MUKHTADIR

SEMUT MERAH

Edisi

EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Tahun 2018

Di SDN 200 Tempe, Tabungan Sampah Bisa Ditukar Peralatan Sekolah

Tanggap Bencana, Kapolres Bone Beri Penghargaan Basarnas

ekolah Dasar Negeri (SN) 200 Tempe, Kabupaten Wajo menerapkan program Bank Sampah bagi siswanya. Program tersebut merupakan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo. Menariknya lagi, tabungan sampah dapat ditu-

Lanjut Hal. 6

Gratiskan BPJS Kesehatan, Bupati RMS Raih UHC Award dari Presiden

omitmen Bupati Sidrap, Rusdi Masse (RMS) untuk menjamin kesehatan masyarakatnya membuahkan hasil. Baru awal penerapannya, orang nomor satu di Bumi Nene Mallomo ini dianugerahi penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Rabu (23/5) lalu di Istana Negara, Jakarta. Penghargaan diberikan atas komitmen Rusdi Masse yang menggratis-

DARI DEBAT PUBLIK KEDUA DI MAKASSAR

Empat Kandidat Pilkada Jeneponto

SALING MENGUJI

ensi politik di Bumi Turatea makin memanas, ibarat bola salju terus menggelinding, terutama pasca debat publik kedua oleh pasangan calon bupati/wakil bupati Jeneponto yang berlangsung di Makassar pada Jumâ&#x20AC;&#x2122;at lalu.

KPU Jeneponto sebagai fasilitator debat publik terbilang sukses menggiring para kandidat menyampaikan program kerjanya sebagai menu jualan politik dan sekaligus menyajikan skenario pamungkas untuk memenangkan Pilkada Jeneponto pada 27 Juni mendatang. Debat publik yang disiarkan langsung stasiun TVRI Sulsel dan moderator debat publik oleh Fauziah Erwin. Empat paslon bupati/wakil bupati Jeneponto semua hadir, yakni nomor urut 1 MulyaLanjut Hal. 6

Tak Bayar Tagihan, Listrik PKL Center di Kartini Diputus

ELUM sempat beroperasi, listrik PKL Center Karebosi sudah diputus. Alasannya, pemerintah belum membayarkan tagihan listrik ke PLN periode Januari-April.

Lanjut Hal. 6

Bupati Syamsari Terima Penghargaan UHC dari Mendagri

Kadis BPBD Kabupaten Soppeng Bersama Camat Lilirilau

Tinjau Langsung Lokasi Banjir

upati Takalar H Syamsasi Kitta menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award bersama sejumlah bupati dan waikota seIndonesia. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu. Syamsari yang mewakili Kabupaten Takalar menerima penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas prestasinya dalam hal penggratisan BPJS untuk masyarakat Takalar. "Penghargaan ini bukan akhir segalanya, justru ini adalah permulaan. Kami akan berusaha untuk menggratiskan BPJS ini untuk seluruh masyarakat TakaLanjut Hal. 6

epala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Soppeng bersama camat lilirilau di dampingi kades kebo meninjau Langsung lokasi banjir yang berada di Desa Kebo,Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.Minggu(20/05/2018) Menurut Kadis BPBD Soppeng, Andi Hayruddin bahwa pihaknya telah menurung anggota dari BPBD Soppeng termasuk Tim Sar Untuk mengantisipasi hal hal yang tidak di inginkan. "Kedalaman Banjir di Desa Kebo bervariasi ada sampai lutut orang Dewasa tapi masih bisa di Lewati kendaraan roda dua dan roda empat Menuju kantor desa kebo"Ungkap A. Hayruddin Lanjut Hal. 6

apolres Bone AKBP M Kadarislam memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota Basarnas Bone di Mapolres Bone, Watampone, Kamis lalu. Bahkan, Kadarislam Kasim mengapresiasi Basarnas Bone sebagai tim pencari dan penyelamat dalam mengemban tugas kemanusiaan tanpa korban dengan personil dan alat yang terbatas. "Ini apresiasi terkait kinerja Basarnas satu tahun ini yang sangat membanggakan dalam rangka melakukan pencarian dan pertolongan korban di sungai dan laut," kata Kapolres Bone kepada awak media. Pemberian penghargaan Kapolres Bone kepada anggota Basarnas Bone, itu juga berimbas terhadap bencana terutama bencana banjir kemarin di mana mampu me-manage bencana sehingga tidak ada korban MD dan cepat melakukan evakuasi walaupun dengan personil dan alat yang terbatas Sementara itu, Koordinator Basarnas Bone, A Sultan berterima kasih atas apresiasi Kapolres Bone beserta jajarannya. â&#x20AC;&#x153;Penghargaan yang diberikan kepada kami dalam rangka mengemban misi kemanusian, dengan penghargaan ini dapat memberikan semangat baru dalam kerja kami di lapangan," kata Andi Sultan. **TRI/SM**

Hal itu juga diakui Kepala UPTD PLUT, Muhammad Said. Bahkan, menurutnya, ada dua boks induk yang diputus PLN dengan total tunggakan mencapai Rp 24 juta. Boks induk pertama, lanjut Said peruntukannya untuk pengoperasian kaki limata. Sedangkan boks induk kedua untuk gedung pengelolaan dan penerangan di kaki limata. "Ada dua induk yang diputus, induk pertama yakni listrik ke lods dengan tagihan Rp 13 juta dan induk kedua yakni penerangan dengan tagihannya Rp 11 juta," jelas Said. Lanjut Hal. 6

LIPUTAN SULSEL

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Kantor Imigrasi Klas 1 Makassar dalam sepekan terakhir ini gencar menggelar operasi Pengawasan Orang Asing (Pora)

OPERASI PENGAWASAN ORANG ASING

KANTOR IMIGRASI

MAKASSAR

CATAT 500 TKA

DI SULSEL

ANTOR Imigrasi Kelas 1 Makassar dalam beberapa pekan terakhir ini gencar menggelar operasi Pengawasan Orang Asing (Pora). Tercatat sekira 500 tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Sulsel, seratus diantaranya di Makassar.

Demikian Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Makassar, Noer Putra Bahagia mengatakan, sejak tanggal 11 Mei lalu, pihaknya terus menggelar operasi dengan sandi kerja. Dalam kegiatan itu, tim menggelar inpeksi mendadak (sidak) bersama tim Pora setempat, Disnakertrans Sulsel, TNI, Polri, kejaksaan hingga Kesbangpol Sulsel. "Kami melaksanakan kegiatan ini sebagai wujud pelaksanaan operasi rutin Direktorat Jenderal Imigrasi yang diturunkan Kantor imigrasi seluruh Indonesia," jelasnya. Hingga operasi berakh-

ir dua pekan lalu, tim Pora telah melakukan pengawasan dan pemantauan di sejumlah kantong TKA di Sulsel. Seperti pekerja asing di PT Kawasan Industri Makassar (KIMA). Menurut Putra, sebanyak kurang lebih seratus TKA dipekerjakan di Kota Makassar. "Ada sejumlah TKA di kawasan KIMA yang masa izin tinggalnya sudah lewat dan mereka kami sarankan memperbaharui secepatnya," jelas Putra setelah usai menggelar inpeksi di KIMA, tim Pora bergerak ke Takalar dan kawasan proyek PLTU Jeneponto. Di Takalar didapati empat WNA Tiongkok yang tidak membawa dokumen berupa paspor asli. "Temuan di Takalar semalam sudah diperiksa dan mereka memiliki paspor yang dipegang sponsor di Surabaya. Sementara di Jeneponto clear," imbuhnya. Putra juga menerangkan, dalam catatan Kantor Imigrasi, sekitar 500 TKA bekerja di Sulsel, sebanyak 100-an diantaranya berada di Makassar. Mereka yang tercatat dan aktif berasal sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, Jepang ,Amerika, dan Benua Eropa. **SIN/MT/**

Gelar Operasi Pengawasan,

Imigrasi Parepare

Tertibkan Dokumen WNA

antor Imigrasi kelas II Parepare menggelar operasi pengawasan kepada warga Negara asing (WNA) yang berada dalam empat wilayah kerjanya. Wilayah-wilayah yang dimaksud adalah Kota Parepare, Barru, Sidrap dan Pinrang. Kepala Seksi Wasdakim Imigrasi Krlas II Parepare, Indra Gunawan Mansyur mengatakan, tujuan pengawasan ini untuk mentertibkan surat dan doku-

men WNA yang tinggal di Indonesia, khususnya wilayah kerja kantor Imigrasi Parepare. â&#x20AC;&#x153;Ini adalah agenda yang dilaksanakan serentak di Indonesia atas instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi, mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 18 Mei 2018,â&#x20AC;? kata Indra Gunawan Mansyur. Menurut Indra, operasi pengawasan ini meliputi pemantauan, pengawasan, wawancara, pemeriksaan, administrat-

if, pengecekan lapangan, serta pemeriksaan dokumen keimigrasiaan baik secara tertutup maupun terbuka dengan tujuan untuk menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA selama berada di Indonesia khususnya dalam empat wilayah tersebut.

Indra menegaskan, jika pihaknya dapat menemukan WNA yang melanggar ijin tinggal, maka dirinya tak akan segan-segan untuk mendeportasi ke pihak aparat hukum terkait. Bahkan, dirinya siap untuk membawa yang bersangkutan ke meja hijau jika terjadi pelanggaran berat. **RS/MT/**

4 WNA Tiongkok Tanpa Paspor Segera Dipulangkan Pihak Imigrasi Makassar IMIGRASI Makassar segera memulangkan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang diamankan di Takalar. Keempat WNA Tiongkok ini berasal dari Huwandong, Cina. Mereka adalah, Chen Kuan (39), Yhangbaorong (57), Zhong (48), dan juga Chen Haichai (37). Kepala Imigrasi Kelas 1 Makassar Andi Pallawaruka mengatakan, empat WNA Tiongkok ini tidak bermasalah karena mereka mempunyai Visa dan Paspor. "Segera mereka dipulangkan ke negara asalnya, tapi sebelumnya mer-

eka nanti dikirim ke Surabaya dulu," ungkap Andi Pallawaruka. Tidak hanya itu, Imigrasi Makassar akan memulangkan empat WNA Tiongkok ini jika Visa dan Paspor mereka sudah dikirim dari pihak sponsor yang

yang di Kota Surabaya. Sebelumnya, keempat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok terpaksa berurusan dengan pihak Imigrasi Kelas 1 Makassar. Mereka diamankan karena tak punya paspor saat berada di Dusun Bontosunggu, Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Takalar. Meski keempat WNA Tiongkok ke Takalar adalah untuk melihat teripang. Tapi, keempatnya tidak membawa dokumen Paspor dan Visa, sehingga dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian. **TRI/MT/**

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

GARAP SAWAH TENAGA KUDA DIMANAKAH BANTUAN TRAKTOR SELAMA INI?

eorang petani, sebut saja Karaeng Muntu, berdomisili di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Empoang, Kabupaten Jeneponto sungguh mengalami nasib malang. Betapa tidak, ketika petani sawah lainnya di daerah itu, telah menggunakan hand tractor bantuan dari pemerintah untuk mengerjakan sawahnya. Namun, sang petani yang kurang mampu ini justru hanya menggunakan tenaga kuda sebagai alat bajak sawah miliknya. Kondisi yang menyayat hati itu, diungkapkan kepa-

da wartawan Semut Merah (SM). Menurutnya, dirinya sudah sepuluh tahun menggeluti pekerjaan sebagai petani khususnya menggarap sawah telah menggunakan tenaga kuda, sementara kebanyakan petani di Lingkungan Bontobaddo dapat menggunakan hand tractor. “Sudah lebih sepuluh tahun hingga sekarang belum pernah menikmati fasilitas berupa mesin hand tractor. Seorang hanya gunakan tenaga kuda untuk pake menggarap tanah sawahnya,” kata Karaeng Muntu dengan nada curhat. Bahkan, dia mengaku, cem-

buru kepada tetangganya yang juga berprofesi petani sawah. Mereka sudah memakai alat canggih berupa hand tractor yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Sementara Kabupaten Jeneponto disebut-sebut sebagai daerah Gammara dan rakyatnya sejahtrera, padahal masih ada warganya yang bertani masih menggunakan tenaga kuda. “Hanya sebatas itu saja, saya katakan dan mudahmudahan pemerintah mulai Kepala Lingkungan hingga bupati mau peduli petani kecil seperti saya ini, “ ujarnya. Akhirnya, dia mengharapkan kepada pemerintah segera juga memberi hand trancot, walau mungkin bisa disewa, Soalnya, tenaga kuda yang digunakan selama ini tidak lagi maksimal untuk mempercepat pekerjaan sawahnya. Apalagi, kuda miliknya yang digunakan sebagai tenaga penarik alat bajak, juga sudah termakan umur. “Jangan hanya petani yang memilik banyak untuk menikmati bantuan pemerintah berupa hand tractor, tapi saya petani yang sudah tua dan hanya menggandalkan tenaga kuda, tak pernah disentuh alat pertanian yang maju, dimana keadilan pemerintah selama ini” tukas Karaeng Muntu. ***SM**

Karaeng Muntu

Pemkab Mamuju Launching Sensus Barang Milik Daerah

adan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat kerjasama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat, menggelar launching sensus Barang Milik Daerah (BMD), berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, baru saja ini. Ketua pelaksana kegiatan,

Iwan Idris, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut dilaksanakan untuk menyediakan data secara mutakhir dan terinci terkait barang daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju. "Melalui kegiatan ini, akan dilakukan bimtek mutakhir secara rinci tentang barang daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang meliputi volume, jumlah fisik, spesifikasi kondisi baik rusak ringan, rusak

ssemutmerah14@gmail.com

berat yang telah didokumentasikan dalam buku inventarisasi barang milik daerah, yang dapat mendukung validasi nilai aset tetap dalam laporan keuangan,"kata Iwan Idrus dalam laporannya. Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Arif Ardianto mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya setiap lima tahun sekali diwajibkan melakukan sensus BMD dengan maksud untuk menjaga keselarasan data antara kondisi catatan dengan fisik barang itu sendiri. "Kabupaten Mamuju ini ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melebur ataupun berganti nama, tentu diperlukan validasi data,"ujarnya. "Sensus BMD merupakan bagian dari upaya kita melaksanakan sistem sesuai dengan

amanat RPJMN 2015-2019 semua Kementrian, Lembaga Pegawai Daerah baik Provinsi dan Kabupaten Kota diwajibkan untuk mencapai maturitas SPIP level tiga,"kata dia. Sementara itu, Bupati Mamuju H. Habsy Wahid secara resmi membuka dan melaunching acara tersebut, mengungkapkan sensus BMD sangatlah penting, olehnya itu kegiatan tersebut melibatkan seluruh OPD, Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah yang ada di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sehingga dalam hemat dia, tidak ada lagi ASN selaku pengelola barang disetiap unit kerja yang tidak memahami hal-hal yang terkait pengadaan barang milik daerah. "Intinya kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah, yang mana beberapa waktu yang lalu pemerintah telah melakukan komitmen dengan KPK bahwa untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan di suatu unit pemerintahan, maka diperlukan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku,"jelasnya Habsy. Kegiatan ini dirangkaikan pelaksanaan bimbingan Teknis Sensus Barang Milik Daerah yang menghadirkan peserta 44 OPD, 11 Kecamatan, 26 Kelurahan, 22 Puskesmas dan 365 Sekolah dan dilaksanakan sampai tanggal 16 Mei 2016.

Pemkot Parepare Siap Cairkan Anggaran 11, 3 M untuk Tunjangan Sertifikasi Guru

emerintah Kota (Pemkot) Parepare berupaya akan mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dikenal dengan istilah sertifikasi agar cair bulan Mei ini. Buktinya, Pemkot Pareparea mengalokasikan anggaran daerah sebesar Rp 11,3 miliar tahun ini. Progres itu diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Nasarong. “Kita usahakan bulan ini cair, sehingga para guru sebanyak 971 bisa itu menikmati tunjangan sertifikasi jelang hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah,” kata Nasarong kepada sejumlah wartawan baru saja ini. Sementara, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Parepare, Ramli

membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, sebanyak 971 guru yang terdiri dari 872 pendidikan dasar SD dan SMP serta 99 guru TK segera menikmati TPG. “Insya Allah paling cepat minggu ini. Kami usahakan bulan ini segera cair. Sekarangkan sementara proses di BKD, jadi kalau tahapannya sudah selesai dana tersebut sudah masuk direkening masing-masing,” ujar Ramli yang juga menjabat sebagai Pengelola Tunjangan Profesi, Dina Pendidikan Kota Parepare. Anggaran untuk penyaluran dana TPG tersebut kata dia, sejumlah Rp. 11.325.274.600 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). **RS/SM**

**RS/MT**

Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Penasehat : Burhanuddin Amin, Ir. Andi Baso, Abdul Jurlan Pemimpin Umum/Redaksi : Anshar Abdullah Pemimpin Perusahaan : Uni Redaktur Pelaksana : M. Darwis, Redaktur : Ekbang, Tawakkal, SE Dewan Redaksi: Ir Muhammad Nur, Andi Muhammad Nur Fadli, ST, M.AP, Andi Baso Ishak, Sulfiah, Arifin, ST, Samsuddin, Andi Baso Staf Redaksi : H. Andi Sappaile, Andi Ardi S, Muh. Nasir, Barhama Bendahara : Nuraeni, S.Sos. Design/Layout : Nur Mukhtadir Alamat Redaksi/Iklan : Jl. Salemba Makassar Sulsel Percetakan : Rajamawellang Jl. Cokonuri No. 15 D (Perumahan Grand Salemba)

WARTAWAN / PERWAKILAN Biro Makassar : Muh. David, Lukman, Andi Muhammad Junaid, Andi Batara Gowa : Ical Dg. Lewa, Muh. Asriel Takalar : Abd. Rauf Ampa, Muh. Agus, Leo Jeneponto : Mansur DL / Master Bantaeng/Bulukumba : Iwan L Selayar : Herman Sinjai : Ruslan Maros : Adrian Pangkep : Bahar Barru : Syamsul, Musriadi Sidrap : Andi Riswan Parepare : Asdar Pinrang : Andi Musawir Enrekang : Darman Bone : Yusman Soppeng : Triwulan Jaya Wajo : Baso Ridwan, Tator : Adi Palopo : Yoga Luwu Timur : M. Amor Polman : Ahmad S. Yamani, Nasir Mamasa : Joni, SP Majene: Hasriansyah, S.Pd, Sukri, SH Mamuju : Reski Palipuri Mamuju Utara : Hamsa, Tomi Mamuju Tengah : H. Yahya Palu (Sulteng) : Igas Yamani, Husain Morowali : Darman

LIPUTAN SULSEL

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Dikeluhkan, Ratusan Warga Desa Bontomanai Takalar Antri Perekaman e-KTP

inas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Takalar kembali menggelar pelayanan perekaman KTP-El keliling di Aula Kantor Desa Bontomanai, Mangarabombang, Kabupaten Takalar jumat lalu. Meski begitu, warga mengeluhkan pelayanan rekam data e-KTP lantaran antri ratusan warga setempat. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Takalar, Ayatullah Rawatib mengatakan, timnya sempat kewalahan dalam melayani tingginya minat warga Desa Bontomanai untuk melakukan perekaman. "Tim kami masih menerima registrasi perekaman KTPEl, sedangkan jumlah warga

yang menunggu untuk difoto mencapai 200 orang," kata Ayatullah dengan nada kesal lantaran banyak warga yang datang sejak pagi hingga siang dan sore belum juga dilayani perekaman e-KTP. Ayatullah juga menjelaskan bahwa Disdukcapil telah melak ukan perekaman ini

sejak awal April 2018. "Kami sengaja mendatangi warga dikarenakan target partisipasi Pilgub yang diharapkan tinggi. Kami menargetkan bisa menyelesaikan semuanya sebelum Pilgub 2018 dimulai," tutup pria yang biasa disapa dengan nama Daeng Romo ini. **TRI/SM**

Petani Wajo Dijanji Dapat Bantuan Padat Karya Tunai

elompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Wajo patut berbangga. Pasalnya, mereka akan mendapatkan bantuan Padat Karya Tunai (PKT) sebesar Rp 195 juta. Kucuran anggaran tersebut merupakan program P3A dari Kemen-

Anggota DPR RI Asal Kabupaten Wajo Andi Iwan Aras dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Anggota DPR RI Asal Kabupaten Wajo,, Andi Iwan Aras menyampaikan kabar gembira tersebut bagi petani di Bumi Lamaddukkelleng baru saja ini. Kabar itu, justru disambut gembirai oleh para petani di daerah. Bahkan, mereka berharap agar bantuan itu segera dicairkan, bukan sekedar janji belaka. “Bantuan padat karya tunai ini merupakan aspirasi masyarakat Wajo yang kami perjuangkan. Kami sangat menyadari betul bahwa masyarakat Wajo khususnya petani sangat menggantungkan hidupnya di pertanian, jadi harus ditunjamg dengan baiknya irigasi," terang Andi Iwan. Andi Iwan yang juga legislator Gerindra itu pun berharap, program tersebut menunjang perkembangan pertanian di Kabupaten Wajo. "Ayo sama-sama mengawal Program PKT ini agar berjalan baik sehingga manfaatnya betulbetul mampu mensejahterakan masyarakat terutama para petani di daerah ini. **TRI/SM**

Kejar WTP 2018, Pemkab Takalar Gandeng Kejaksaan

emerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar bertekad untuk merahi pradikat WTP tahun ini. Buktinya, Pemkab Takalar sendiri menggandeng Kejaksaan Negeri Takalar dengan menandatangi Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MoU) dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, berlangsung d Ruang Pola Kantor Bupati Takalar baru saja ini. Bupati Takalar H Syamsari Kitta dalam sambutannya mengatakan, persoalan hukum yang sering terjadi selama ini adalah masalah perdata yang berkaitan dengan aset daerah. Karena itu, dia berharap agar pengolaan aset perlu ditata dengan baik karena menjadi kunci dari untuk meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

PIK Remaja Sipatulung SMAN 2 Bulukumba Masuk Nominasi Nasional

im penilai pusat melakukan verifikasi faktual terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bulukumba, Senin

(21/5) lalu. Tim penilai dari pusat itu melakukan verfikasi terkait lolosnya Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Sipatulung SMA Negeri 2

Bulukumba sebagai salah satu nominasi tingkat nasional. PIK-Remaja Sipatulung

adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari siswa bersama guru dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. “Pengawasan orang tua dan guru pun dirasa tidak cukup, sehingga diperlukan kesadaran dari remaja itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman segala hal terkait pergaulan remaja. PIK Remaja ini sangat berguna untuk hal tersebut, sekaligus mendorong siswa lebih peduli kepada lingkungan untuk memberikan konseling kepada sesama siswa atau remaja,” kata Anggota DPRD Bulukumba, Ahmad Sultan. **RS/SM**

Keuangan (BPK). "MoU akan ditindaklanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada pihak Kejaksaan Negeri Takalar. Saya berharap kepada seluruh pimpinan OPD agar bekerjasama dalam menghadapi persoalan-persoalan di bidang perdata sehingga bisa diselesaikan dengan baik," harap mantan anggota DPRD Sulsel ini. Sementara itu, Kajari Takalar, Saiful Bachri menyambut baik kerjasama yang diinisiasi oleh Pemkab Takalar tersebut. “Kita akan semaksimal mungkin bersikap profesional dalam

kerjasama ini agar tidak terjadi penyimpangan. Termasuk penegakan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan pelayanan hukum akan kita maksimalkan dalam melaksanakan kerjasama ini,” kata Saiful. Turut hadir dalam penandatangan MoU tersebut Ketua DPRD Takaalr HM Jabir Bonto, para anggota Forkopimda Takalar, Sekretaris Kabupaten Takalar Dr. Nirwan Nasrullah serta perwakilan Inspektorat Takalar. Takalar. **TRI/SM/**

Pasca Bom Surabaya, Polres Wajo Tingkatkan Patroli Pengamanan

ksi bom bunuh diri sejumlah daerah di Indonesia beberapa pekan lalu, Polres Wajo meningkatkan patroli keamanan pascateror bom yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut dikatakan Kapolres Wajo AKBP Asep Marsel Suherman. "Patroli lebih ditingkatkan pada pusat-pusat pelayanan seperti kantor, pasar, tempat ibadah serta markas komando polisi," jelasnya sembari mengimbau mengimbau masyarakat Wajo

untuk tidak panik dengan teror di Surabaya dan Riau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang. Kita sama-sama mengutuk aksi terorisme dan mendoakan negri kita tentram," ujar Asep. Polres Wajo juga menggelar Focus Group Discussion untuk membahas terorisme. Dalam FGD yang dihadiri berbagai kalangan termasuk TNI dan pemerintahan dan pihaknya dapat membahas upaya memberantas aksi-aksi ekstrim seperti teror bom. **TRI/SM**

LIPUTAN SULSEL

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Tercium Aksi Teror, Pengamanan Kantor Gubernur Sulsel Diperketat

ASCA aksi bom bunuh diri terjadi di Surabaya (Jatim) dan Riau (Pekanbaru), hampir seluruh wilayah di Indonesia khususnya di tempat-tempat strategis dijaga ketat. Termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan dan kini pengamanan Kantor Gubernur Sulsel diperketat untuk menutup ruang gerak para aksi teror tersebut.

“Hampir semua obyek vital di Kota Makassar diperketat pengamanannya. Termasuk hotel, rumah ibadah seperti gereja, hingga kantor-kantor pemerintahan. Salah satunya, Kantor Gubernur Sulsel,” ujar salah seorang aparat Satpol PP yang bertugas di Kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, dirinya sudah dua

hari, sejak Senin (14/5) lalu, aparat Satpol PP berjaga dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat di pintu masuk Kantor Gubernur. Dengan menggunakan detektor atau alat pendeteksi logam, Satpol PP meminta pengendara membuka bagasi kendaraannya. Barang bawaan pun tidak luput dari pemeriksaan.

Kepala Satpol PP Sulsel, Mujiono mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metal detector untuk memeriksa barang bawaan tamu atau pengunjung. Hal ini dilakukan untuk mencegah barang berbahaya seperti bom masuk ke kantor gubernur. “Pemeriksaan ini sudah sesuai

protap dan SOP. Setiap pengunjung wajib dilakukan pemeriksaan. Hal ini sebagai langkah antisipasi atas kejadian yang terjadi di Surabaya,” katanya. Mujiono menjelaskan sesuai instruksi Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono, setiap anggota Satpol PP wajib ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Dirinya ber-

harap, masyarakat dan ASN ikut terlibat, mulai dari menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dia juga mengatakan, kalau ada yang mencurigakan atau hal aneh silahkan lapor ke aparat keamanan, bisa ke kepolisian, TNI atau ke Satpol PP termasuk aparat sipil pemerintahan. **RS/MT**

Sembilan Desa Bersaing Wakili Gowa pada Lomba Desa Tingkat Provinsi

embilan desa dari sembilan kecamatan di Kabupaten Gowa sedang bertanding memperebutkan empat besar dalam lomba desa tingkat kabupaten yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari ke sembilan desa ini hanya akan terpilih empat yang kemudian akan mewakili Gowa paca lomba desa tingkat Provinsi Sulawesi Selata tahun 2018 ini. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gowa, Muh Asrul mengatakan, jika saat ini tahapan sisa menunggu hasil dari dari proses penilaian pekan lalu. "Proses penilaian telah terlaksana sepekan lalu dan saat ini hasil penilaian di sembilan desa digodok oleh tim penilai guna melakukan penetapan untuk peringkat," ujarnya kepada sejumlah wartawan di daera ini. Nantinya setelah ditetapkan empat desa terbaik, lanjut Asrul, akan dinilai lagi untuk klasifikasi juara 1,2,3,4 dan

Warga Batu Lappa Sidrap Yakin FATMA Menangi Pilkada yang juara 1 akan mewakili Gowa ke lomba desa tingkat provinsi pada Juli 2018 nanti. Sembilan desa yang menjadi peserta lomba desa tingkat Sulsel yakni Desa Je'netalala (Kecamatan Pallangga), Desa Bone (Kecamatan Bajeng), Desa Bontolangkasa (Kecamatan Bontonompo Selatan), Desa Bontolempangang (Kecamatan Bontolempangang),

Desa Datara (Kecamatan Tompobulu), Desa Belapunranga (Kecamatan Parangloe), Deda Kanjilo (Kecamatan Barombong, Desa Mata Allo (Kecamatan Bontomarannu) dan Desa Bolaromang (Kecamatan Tombolopao). Dikatakannya, rata-rata desa yang diikutkan adalah yang pernah dapat juara lomba desa baik di tingkat kabupat-

en dan provinsi. "Seperti Bontolempangan dan Datara itu sudah pernah juara di tingkat provinsi pada beberapa tahun lalu," katanya sembari menambahka, setiap tahun lomba desa ini dilakukan sekaligus menjadi evaluasi sejauhmana penerapan-penerapan aturan yang ada di desa. **TRI/MT/**

Di Bantaeng, Petugas Puskesmas Periksa Kesehatan Jamaah Tarawih

da saja inovasi petugas Puskesmas Pabentengang, Desa Pabentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, justru menyita perhatian banyak pihak. Soalnya, mereka melakukan tugas pelayanan kesehatan gratis pada malam hari dengan memeriksa para jamaah tarawih tanpa mengganggu sedikit pun aktivitas ibadah shalat. Momentum Ramadan digunakan untuk mendatangi masjid pada desa-desa untuk melakukan pengecekan kesehatan kepada jamaah shalat tarawih.

Seperti diakui Kepala Puskesmas Pabentengang, Surya Darma, kegiatan tersebut bakal dilakukannya selama Ramadan dengan mendatangi dua masjid tiap desa. "Ini bagian dari inovasi kami untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Kegiatan ini kami akan lakukan dua kali dalam satu desa selama Ramadan," ujarnya kepada awak media ini. Pada Minggu (20/5) malam, pemeriksaan kesehatan dilakukan di Masjid Suhada 45, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Bantaeng. Pada pemeriksaan

alon Bupati Sidrap, Fatmawati-Abd Majid (FATMA) menggelar sosialisasi di Kelurahan Batulappa dan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, Minggu baru saja ini. Kunjungan tersebut sifatnya dialogis atau tatap muka dengan warga setempat. Warga Kelurahan Batulappa, Bahar yakin jika pasangan nomor urut satu tersebut menang dalam Pilkada Sidrap mendatang, perekonomian di Sidrap akan meningkat. Apalagi, jagoannya, sudah terbukti selama menjabat anggota DPR RI, masyarakat bisa merasakan dampak perjuangannya yang telah dirasakan masyarakat Sidrap sampai sekarang, seperti jalan raya yang lebih baik. Selain itu, pasangan

kesehatan itu, ada 30 jamaah yang diperiksa kesehatannya, baik jamaah pria maupun jamaah wanita. Jamaah yang sakit diberikan obat sedangkan yang sehat hanya diberi penyuluhan tambahan dari pihak petugas Puskesmas. Sementara itu, Kadis Kesehatan Bantaeng Andi Ihsan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Pabentengang tersebut. "Ini adalah satu hal yang patut kami apresiasi sebab mampu

FATMA juga dianggap mampu menarik para investor luar negeri untuk meningkatkan perekonomian Sidrap, baik melalui destinasi pariwisata, maupun di bidang pertanian. “Sidrap nantinya bisa maju melalui bidang pariwisata, karena sudah ada kincir angin pertama di Asia Tenggara,. Infrastruktur jalan pasti akan lebih baik lagi. Buktinya jalan nasional Sidrap-Wajo di Empagae sudah baik, berkat perjuangan Ibu Fatmawati," kata Bahar via rilis tim media FATMA. Bahar juga sangat mengapresiasi program Kartu Petani Sejahtera (KPS), dapat meringankan beban para petani, serta tidak takut lagi mengalami kerugian saat panen. **TRI/MT**

mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen Ramadan," tuturnya. Apalagi masjid yang merupakan sarana yang banyak didatangi oleh warga saat malam hari untuk menjalankan salat tarwih berjamaah, akses layanan kesehatan gratis dapat berjalan lancar tanpa hari mengganggu kegiatan ibadah shalat tarawih. **TRI/MT/**

SAMBUNGAN

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Di SDN 200 Tempe .... Dari Hal. 1 kar dengan peralatan sekolah khususnya kebutuhan murid berupa uang Kepala DLHD Wajo Andi Baso Iqbal mengatakan, Bank Sampah tersebut akan menampung sampah yang dikumpulkan siswa dan bisa ditukar dengan peralatan sekolah atau uang. Setiap siswa akan memiliki buku tabungan Bank Sampah untuk mencatat jumlah simpanan mereka. "Simpanan sampah mereka bisa ditukar peralatan sekolah. Contohnya bisa ditukar mistar jika tabungan sampahnya mencapai 2,4 kg," kata Baso Iqbal. Sementara itu, Kepala SDN 200 Tempe Hj Andi Tenri menyampaikan akan mendukung program tersebut dengan mensosialisasikan kepada siswanya. Ini adalah inovasi baru lagi bagi sekolah yang dipimpinnya dan dirinya sangat sangat mendukung program ini sebagai kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan harapan pemerintah daerah. **TRI/SM**

Gratiskan BPJS Kesehatan .... Dari Hal. 1 kan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat Sidrap. "Syaratnya sebuah daerah minimal 95 persen masyarakatnya memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Tapi Sidrap justru mencapai 100 persen. Ini yang mendapat apresiasi," kata Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB, dr HA Irwansyah via rilisnya. Menurut Irwansyah, sebuah kebanggaan karena Bupati Sidrap Rusdi Masse berhasil menjadikan seluruh masyarakat Sidrap menerima kartu jaminan kesehatan KIS. "Selain kita masyarakat Sidrap yang bangga, apa yang dilakukan bapak bupati juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Terbukti dengan diserahkannya UHC Award ini," Irwansyah. Sekedar diketahui, berkat terobosan dan inovasi Rusdi Masse, beberapa bulan terakhir ini masyarakat Sidrap telah menerima kartu BPJS gratis yang diserahkan langsung secara simbolis oleh bupati Sidrap dua periode itu. BPJS gratis atau kartu Indonesia sehat di Sidrap menjadi sebuah anugerah besar bagi seluruh warga Sidrap. Betapa tidak, dengan jaminan kesehatan, mereka bisa dan bebas berobat dimanapun mereka berada sepanjang dalam wilayah Indonesia.

Empat Kandidat Pilkada Jeneponto .... Dari Hal. 1 di Mustamu-Muh Kasmin MS (Mukmin Bisa), nomor urut 2 Muhammad Sarif-Andi Tahal Fasni (Syafaat), nomor urut 3 Iksan Iskandar-Paris Yasir (Siap) dan nomor urut 4 Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim (Barani Uranta). Para kandidat ini saling memaparkan "jualan" program kerjanya. Misalnya, paslon Bupati Jeneponto H Mulyadi Mustamu-Muhammad Kasmin M.Si menegaskan, jika Mukmin-Bisa nantinya terpilih sebagai kepala daerah Jeneponto, maka perhatian utama dalam program kerja adalah meningkatkan potensi sumber daerah dan meningkatkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Termasuk meningkatkan prestasi olahraga dan pembangunan kelembagaan kepemudaan harus diperkuat untuk melahirkan para atlet yang handal, sehingga posisi tawar Jeneponto makin kuat baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. "Potensi sumber daya manusia Jeneponto adalah merupakan yang terbaik di Sulawesi Selatan karena

kader-kader pemuda banyak yang ambil peran dalam berbagai sektor pembangunan di tingkat nasional maupun lokal. Demikian halnya, potensi olahraga kepemudaan kurang dilirik, jika nantinya kami terpilih, potensi ini akan kita kembangkan termasuk membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai di Jeneponto," janji Mulyadi. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Muh Syarif PattaAndi Tahal Fasni menegaskan, Kabupaten Jeneponto membutuhkan sosok pemimpin yang mau bekerja, berpikir jernih untuk nasib rakyat dan membangun masyarakat Jeneponto dengan hati nurani. “Jika paslon Syafaat diberi amanat oleh rakyat Jeneponto, maka jadi skala prioritas yang dikerjakan adalah membangun infrastruktur fisik secara merata dalam berbagai sektor pembangunan. Bukan membangun secara persial atau wilayah tertentu saja, melainkan semua kecamatan di Jeneponto akan merata pembagian proyek pembang-

nan dengan tetap memperhatikan kondisi realitas geografis wilayah dan kebutuhan setiap kecamatan di Kabupaten Jeneponto,” papar Muhammad Syarif yang kerap disapa Karaeng Fatta. Dalam pengamatan dia, dari sebelas kecamatan di Jeneponto, tidak sama kondisi wilayahnya, ada dataran tinggi (pegunungan), dataran rendah dan wilayah pesisir pantai. Kondis wilayah kecamatan yang berbeda itu, dapat mempengaruhi pola pikir dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraannya. Belum lagi karakter dan kultur masyarakat Jeneponto masih kuat dengan prinsip hidup siri na pacce, ” Ada yang dingin, ada hangat, dan yang panas, maka itu perlu kearifan seorang pemimpin untuk mengayominya,”kata Syarif yang juga mantan Sekkab Jeneponto. Perspektif yang agak sama, juga datang dari Paslon nomor urut 3, Iksan-Paris. Hanya saja, kandidat patahana ini menyampaikan, jika paslon SIAP dapat terpilih menjadi

bupati Jeneponto akan lebih fokus pada pembangunan sumber daya alam yang selama ini sangat menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Alasannya, Jeneponto mempunyai luas wilayah 149 km persegi, terbagi dalam tiga karakter wilayah. "Ada wilayah pegunungan, ada wilayah dataran rendah dan ada daratan pesisir pantai. Semuanya ini kalau kita lakukan pembangunan akan membutuhkan analisa, seperti yang dikatakan nomor urut 2 mempunyai karakter yang berbeda," ucap Iksan. Adapun Paslon nomor urut 4, Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim, mengatakan, jika rakyat Jeneponto memberi kepercayaan berdua memimpin daerah ini, selain fokus pada pembangunan infrastuktur, dan pembangunan sumber daya manusia. “Sebab. Sumber daya manusia yang bagus dan infrastruktur yang baik, maka ekonomi masyarakat makin meningkat pula,” tandas Baharuddin Baso Jaya.

Dinas Koperasi dan UMKM, Evy Apriliaty mengaku bahwa tunggakan pembayaran listrik ke PLN bukan atas nama Dinas Koperasi. Hanya saja lantaran sebagai SKPD penanggung jawab pihaknya terlebih dulu mencari kuwitansi pembayaran untuk melihat siapa yang bertanggung jawab untuk membayar tunggakan tersebut. “Jadi kami dari Dinas Koperasi biar tidak mati bola, saya cari dulu kwitansinya, karena menurut PLN yang bayar itu yang namanya tertera di kuwitansi," kata Evy. Dari hasil peninjauan lapangan,

katanya untuk boks induk dengan 33.000 kWh itu untuk menerangi gedung pengelola dan lampu penerangan dengan tunggakan Rp 11 juta. Sementara, 66.000 kWh diperuntukkan untuk los pedagang sebesar Rp13 juta dibebankan kepada PKK. “Setelah saya adakan survei ternyata yang 33.000 kWh ini tagihannya dibebankan kepada pekerja kontraktor Dinas PU, dan 66.000 kWh itu yang untuk los tunggakannya Rp 13 juta dibebankan kepada PKK," tegas Evy.

**SM**

**TRI/SM**

Bupati Syamsari Terima .... Dari Hal. 1 lar melalui penyesuaian nanti di APBD-P 2018," jelas Syamsari dalami rilisnya. Syamsari menambahkan bahwa sebanyak 97 persen warga Takalar telah menikmati penggratisan iuran BPJS. Angka ini merupakan bentuk kesadaran dan partisipasi yang tinggi bagi masyarakat Kabupaten Takalar dalam mendukung serta menyukseskan program JKN-KIS. Dalam penganugerahan tersebut, selain Takaalr beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan juga menerima penghargaan yang sama yaitu Kota Palopo, Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Luwu, Sidenreng Rappang, Barru, Selayar, Bantaeng, Sinjai dan Majene. Syamsari menyebutkan, masih ada sekitar 6.000 warga Takalar yang belum menikmati gratis BPJS ini. Kami akan perjuangkan di APBD-P 2018. Selain itu, dia juga akan membentuk Pokja atau Satgas pelayanan di RSUD dan Puskesmaspuskesmas agar masyarakat yang membawa pasien tidak terlalu diribetkan dengan urusan administrasi. **TRI/SM**

Tak Bayar Tagihan, Listrik PKL .... Dari Hal. 1

Tinjau Langsung Lokasi Banjir Dari Hal. 1 Allin Salah satu Warga Kebo mengunkapkan Rasa terima Kasihnya kepada Kadis BPBD dan Camat Lilirilau karena beliau memberi perhatian Lebih untuk meninjau langsung Lokasi Banjir di Desa Kebo. Allin juga menambahkan adanya perhatian khusus dari pemerintah kabupaten Soppeng adalah suatu kebanggaan menjadi Warga Soppeng. Sekedar di ketahui bahwa banjir yang melanda Wilayah Desa Kebo diSebabkan Meluapnya Sungai Walennae

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar selaku SKPD teknis juga sudah berkomunikasi dengan pihak PLN tetkait persoalan ini. Dia berharap agar listrik ini bisa kembali dipasang seiring dengan masuknya para pedagang ke lods. "Ada mekanisme yang dibuat termasuk keamanan, kebersihan dan PDAM yang kita ambil dari PKLnya," ujarnya. Kata dia, PKL yang menjadi prioritas pengisian PKL Center Karebosi yaitu PKL yang berasa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pan-

dang dan Kecamatan Wajo. “Total PKL yang masuk di PKL center 249 tapi kita bagi karena yang tersedia hanya 225," tuturnya. Dia juga mengaku masih menunggu kajian teknis dari SKPD lainnya untuk pembuatan standar operasional prosedur (SOP). Pasalnya dari 21 SKPD yang diminta untuk memasukkan kajian teknis, hanya enam SKPD yang sudah memasukkan kajiannya. Hal itu, kata dia tentunya sedikit menghambat relokasi pedagang ke PKL Center Karebosi. Dalam tempat terpisah, Kepala

**SIN/SM**

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Resahkan Warga, Aksi Balapan Liar Jeneponto Dibubarkan Polsek Batang

K ANGGOTA KOMUNITAS MOTOR DI MAMUJU MELAKUKAN DEKLARASI ANTI HOAX, SELASA 15 MEI 2018. (SAHAR/RDR)

Komunitas Motor se-Mamuju Deklarasi Melawan Hoax

erita bohong atau hoax kian menjamur di berbagai media sosial (medsos). Tak sedikit yang berpotensi memecah belah keutuhan dan persatuan bangsa. Karena itu, semua pihak diminta cerdas dan bijaksana memilah informasi melalui media sosial seperti facebook dan twitter. Menyikapi fenomena ini, belasan komunitas motor di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), baru saja ini menyatakan perang terhadap hoax. Mereka melakukan deklarasi bersama di Hotel Berkah, Kabupaten Mamuju, Sulbar.

Pihak penyelenggara, Muhammad Asri menerangkan, beragam kabar tak benar telah meresahkan warga. Dikhawatirkan berkembang dan menimbulkan perpecahan. “Ini yang harus diantisipasi bersama. Dan komunitas motor pun berkewajiban untuk memerangi hoax yang bisa menganggu stabilitas keamanan di daerah kita. Karena itu kita berkumpul disini,” jelasnya. Kelompok yang hadir; Kawasaki Ninja Community (KANIC) Mamuju, Tiger Owner Club (TOC), Bikers Scorpio Comunity (BSC), Motor Visi-

on Comunity (MVC) Yamaha Vision Club Indoensia (YVCI), RX King Mamuju Comunity (RKMC); Suzuki Satria Fiso Club (SSFC), Yamaha N-Max Club Indonesi (YNCI), Sulbar Mac Club (SMC), Manakarra Owner King Comunity (Mokcy) dan Polda Trail Adventure Racing (Poltracing). “Kehadiran teman-teman komunitas motor menunjukkan keseriusan melawan hoax. Melalui deklarasi ini kami mendukung Polri kejahatan siber dan peredaran hoax,” tambah Asri. Dijelaskan, anggota komunitas motor akan aktif meman-

tau setiap link berita yang mereka terima atau temukan. Terutama yang memuat isu yang mengandung konflik Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Asri yang juga Ketua KNIC Mamuju itu mengatakaj, dirinya sudah membangun koordinasi. Ketika mendapat berita terindikasi hoax dan mengandung SARA, akan segera laporkan ke pihak berwajib. “Kami akan sebarkan tekad ini ke teman dan saudara kami. Meski beda klub, tapi tetap berkomitmen sama untuk memerangi hoax,” tegas Asri. **RS/MT**

epolisian Sektor (Polsek) Batang, Polres Jeneponto, membubarkan balapan liar, di jalan poros Jeneponto-Bantaeng, tepatnya di Kecamatan Tarowang, beberapa hari lalu. Aksi balapan liar itu, tidak hanya meresahkan warga, tapi juga menganggu suasana jamaah dalam pelaksanaan shalat tarwih di bulan Ramadhan. Sebanyak tiga unit motor diamankan karena tidak memiliki kelengkapan surat. "Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Mereka itu beralasan nunggu buka puasa, padahal kenyataan di lapangan mereka melakukan aksi balapan liar," kata Wakapolsek Batang Ipda Baharuddin memimpin pembubaran.

Pihaknya mengaku akan terus melakukan penertiban terhadap balapan liar yang ada di wilayah Kecamatan Batang dan Tarowang. "Balapan liar ini bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu kita tetap akan melakukan penertiban terhadap balapan liar ini," tuturnya Ia juga mengingatkan kepada orang tua yang memiliki anak remaja agar tidak sembarangan memberikan kunci motor ke anaknya yang belum cukup umur atau belum dapat menganyongi Surat Izin Mengemudi (SIM). Kini tiga motor yang diamankan pihaknya akan diserahkan ke Satlantas Polres Jeneponto untuk penindakan leboh lanjut. **TRI/SM**

Gubernur ABM Mutasi 14 Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar

Pembagian PI Migas, Pemprov-Majene Berbanding 50-50

embahasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Blok Sebuku antara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Majene, Selasa 15 Mei, menemui kendala. Mesti mengemuka pandangan lain bahwa pembagian PI Migas harus berbading 50:50. Kedua pihak belum sepakat soal nilai partisipating interest (PI). Pemkab Majene bersikukuh angkanya sama besar dengan Pemprov Sulbar. Alasannya, Majene merupakan daerah penghasil migas itu. Apalagi, menurut Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Majene, Iskandar, bagi hasil fifty-fifty telah terurai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang penawaran PI. Diperkuat arahan Wakil Presiden melalui surat SKK Migas. Dia merinci, dari 10 persen PI, Sulbar dan Kalsel masingmasing mendapat bagian 5 persen. Begitupun jatah antara Pemprov dan Pemkab. Sulbar 2,5 persen dan Majene 2,5 persen. “Itulah arahan wakil presiden melalui surat yang disampaikan melalui SKK Migas ke Provinsi Sulbar,” terang Iskandar dihadapan panitia khusus (Pansus) rancangan peraruran daerah (Ranprda) pembentukan perusahaan Sebuku Energi

G RAPAT PANSUS DPRD SULBAR DAN PEMKAB MAJENE TERKAIT BAGI HASIL MIGAS BLOK SEBUKU, SELASA 15 MEI 2018. Malaqbiq yang khusus mengelola partisipating interest (PI) blok sebuku. Pemprov Sulbar juga diminta kembali melakukan upaya mempertahankan Pulau LerekLerekan, Majene yang kini akan dieksplorasi. “Pemerintah dan masyarakat Majene sudah berjuang dari dulu,” tegas Plt Sekkab Majene Arifuddin dalam pertemuan. Merasa tak ada titik temu, Sekretaris Pansus, A. Marini Ariakati mengusulkan konsultasi ke SKK Migas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pan-

sus akan mengajak Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene memperjelas persentase pembagian PI. “Kita layangkan surat besok, kemudian kita agendakan Senin,” ujarnya. Menurutnya, ada perbedaan penafsiran arahan Wapres melalui surat SKK Migas. Padahal dalam surat SKK Migas sudah jelas bahwa pembagian PI 50:50 persen tiap provinsi, demikian pula kabupaten. Kesepakatan bagi hasil merupakan dokumen kelengkapan untuk menindaklanjuti PI Migas. Itu harus dirampung-

kan bersamaan perda BUMD pengelola PI paling lambat 20 Juni 2018. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arman Salimin menambahkan, jika perda belum rampung dan diasistensi Mendagri pada 20 Juni, maka PI bakal hangus. Olehnya, harus bergegas menyelesailan Perda tersebut. Soal penentuan pembagian PI, kata Arman, tidak harus terburu-buru. Sebab perlu konsultasi dan meminta pertimbangan pihak kabupaten selaku pemilik wilayah. **RS/RED**

ubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar (ABM) melantik dan mengambil sumpah jabatan 14 pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sulbar baru saja ini. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 14 pejabat tinggi pratama yang dimutasi tersebut, dilakukan pada hari kedua Ramadan 1439 H disaksikan oleh Sekertaris Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin dan Kepala BKD Amujib dan dihadiri sejumlah pejabat eselon II lainnya. Selain 14 pejabat tinggi pratama, Gubernur ABM, uga melantik dan mengambil sumpah 110 pejabat administrator atau eselon III dan 381 pejabat pengawas atau eselon IV. "Saya ucapkan selamat kepada yang baru saja dilantik. Saya berharap saudarasaudara dapat menjalankan amanah negara atau daerah ini dengan penuh komitnen dan tanggungjawab yang tinggi,"kata mantan Bupati Polman ini. Menurut Gubernur ABM, mutasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil evalua-

si kinerja selama satu tahun jalannya roda pemerintahan di Tana Mandar Yang disesuaikan dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). "Pangkat dan jabatan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja yang diberikan terhadap negara. Jadi saya tekankan proses mutasi ini murni kebutuhan organisasi, yang harus mengisi setiap ruang agar agar saling bersinergi dan membawa energi positif bagi daerah,"ujarnya. "Ini bukan akhir evaluasi, nanti akan kembali dilakukan evakuasi secara parasial dan konperensif dan ini adalah rangkaian penataan pegawai agar penempatan sesuai dengan konpetensi dan profesional,"tukasnya. Bupati yang pernah menjabat dua priode di Polman itu berharap, para pejabat yang baru saja dilantik tidak mengsia-siakan karana akan mencederai pemerintah Sulbar. "Kemudian yang paling utama, hindari koruspi, pungli dan suap dalan menjalankan amanah. Kita harus bertindak sebagai panutan dan motivator dilingkungan kerja. Ciptakan suasana kerja yang kondusif dan efisien serta inovatif. **RS/SM**

ntuk mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro di Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menjalin kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar). Hal ini ditandai Penandatangananan MoU dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan terkait Sinergi Informasi Investasi dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electric City) Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa, baru saja ini. Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni mengatakan, perjanjian kerjasama ini guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas usaha mikro di Indonesia terkhusus di Kabupaten Gowa. "Ini adalah salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian di daerah, karena listrik sangat dibutuhkan dalam dunia usaha baik mikro maupun makro. Bayangkan saja bila tidak ada aliran listrik, maka pengoperasian dunia usaha tidak akan berjalan," ujarnya setelah penandatangan MoU. Dia berharap melalui kerjasama ini, akan mampu meningkatkan PAD Gowa. Bahkan diharapkan kedepan PAD melalui Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) akan meningkat.

LAPORAN DAERAH Caranya, dengan Kabupaten Gowa sebagai kabupaten pertama yang mewajibkan investor atau pengusaha yang akan diberikan izin usaha, menggunakan sumber listrik hanya dari PLN sebelum mendapatkan izin usaha atau berinvestasi di Kabupaten Gowa. Sementara itu, General Manager Wilayah Sulselrabar, Bambang Yusuf menjelaskan, Gowa sendiri merupakan Kabupaten pertama yang terpilih untuk penadatangan kerjasama tersebut bersama Kabupaten Pangkep. Kedua Kabupaten ini dipilih karena permintaan listriknya tiap tahun meningkat cukup pesat di banding daerah lain. "Kita melihat prospek yang besar di daerah ini terkait kebutuhan akan pasokan listrik," jelasnya. Adapun ruang lingkup dari kerjasama ini lanjutnya, menyediakan listrik di Gowa, dimana PLN fokus memberikan kemudahan pelayanan untuk mendapatkan listrik untuk lembaga pemerintah, masyarakat, investor, dan pelayanan publik lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat pada masyarakat, pelaku usaha dan industri. "Kerjasama ini merupakan langkah awal agar pemerintah daerah dan pelaku usaha dan industri dapat percaya menggunakan listriknya PLN," tandas Bambang Yusuf. **SIN/SM**

sional. Salah satunya, pengangkatan karateker Bupati Polman yang dinilai melewatkan pertimbangan standar baku. Semestinya kata Asri, minimal mengangkat orang berpengalaman, seperti pejabat yang menduduki posisi sekretaris daerah. Selain itu, pada penataan birokrasi. Terjadi kekosongan jabatan pada beberapa OPD dalam waktu yang lama. Menggambarkan tidak terkonsilidasinya birokrasi secara serius. Pada pembangunan infrastruktur, sebut Asri, pembangunan semestinya lebih cepat. Sebab sudah memiliki dasar atau pondasi yang ditanamkan pemerintahan sebelumnya. Namun hal itu belum tergambar sampai saat ini. Terkait pelayanan dasar, beberapa hal dianggap fatal. Beberapa gaji guru belum terakomodir selama empat bulan. Pelayanan kesehatan. Asri

EDISI NO. 45 TAHUN 2018

DORONG USAHA MIKRO, PEMKAB GOWA DAN PLN

JALIN KERJASAMA

Tak Rugikan Siswa, Pemkot Parepare Tempuh Jalur Pembayaran Tanpa Eksekusi PN

Setahun Memimpin Sulbar, ABM-Enny Diminta Fokus Benahi 4 Sektor nggota DPD RI, Muh. Asri Anas melihat adanya potensi kegagalan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar (ABM-Enny). Fenomennya, bisa dilihat dalam satu tahun terakhir memimpin daerah ini, baragam pandangan menyertai debutnya, justru berapa target telah terpenuhi, namun juga tak sedikit perlu pembenahan. Menurut Senator RI, Asri Anas, pemimpin Sulbar mesti melakukan pembenahan pada penataan birokrasi, pembangunan infrasturuktur, pelayanan dasar dan wujud kepemimpinan yang sifatnya mengayom masyarakat. Asri menilai penataan birokrasi kurang maksimal. Dilihat dari kebijakan gubernur yang tak berbasis kompetensi jenjang dan karir. Melainkan menggunakan pendekatan perseorangan dan emo-

SEMUT MERAH

mengingatkan polem i k

mundurnya 17 dokter yang menurutnya tidak terselesaikan sampai sekarang ini “Meski sebenarnya gubernur tidak boleh ada tekanan dari dokter, tetapi harus ada penyelesaian persoalan tanpa berlarut-larut,” ungkapnya. Terakhir, gubernur dan wagub merupakan pejabat dekonsentrasi dan desentralisasi yang mesti tak mengeluar-

kan pern y a taan yang dapat berpolemik di tengah masyarakat “Pernyataan tidak produktif yang bisa dipolemikkan di masyarakat, termasuk pernyataan ketidakharomisan, menggambarkan ketidakdewasaan pemerintahan. Kalau terus terulang, saya yakin mereka akan gagal,” ujar Asri. **RS/NET**

“Kasihan anak-anak kita jika masalah ini belum diselesaikan. Jika tidak segera dilakukan pembayaran harga tanah, maka murid bisa tidak sekolah,” Ulfah Lanto

Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pengadaan Lahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (PKPP) Parepare

ak ingin mengorbankan siswa atas kebijakan yang diambil, Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini menempuh jalur pembayaran atas lahan SDN 11 dan SMAN 4 Parepare. Lahan seluas 6160 m² berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) ini akan dibayarkan kepada pemilik lahan, setelah berkonsultasi dengan sejumlah stake holder terkait. Kebijakan Pemkot Parepare itu, dapat ditempuh agar eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Pareparea tidak dilakukan. Berdasarkan rapat yang dilakukan pihak Pemkot Pareparea itu membutuhkan proses yang lama. Di sisi lain, pemilik lahan juga sudah mendesak, dan jika tidak dilakukan pembayaran, maka lahan tersebut akan disegel, kemudian akan dilakukan eksekusi oleh

Pengadilan Negeri (PN). “Kasihan anak-anak kita jika masalah ini belum diselesaikan. Jika tidak segera dilakukan pembayaran harga tanah, maka murid bisa tidak sekolah,” ungkap Ulfah Lanto, Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pengadaan Lahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (PKPP) Parepare bersama Kepala Bagian Hukum Setdako Parepare, Suriani saat memantau pengukuran peta bidang yang dilakukan Badan Pertanahan (BPN) Kota Parepare beberapa waktu lalu. Mengenai realisasi pembayaran, pihak Pemkot Parepare, tambah Suriani, sisa menunggu peta bidang dari pihak BPN. “Kami akan meminta suket dari Dispenda untuk nilai NJOP-nya. Jadi, tidak melalui apresial lagi, karena dalam putusan MA seperti itu,” tandasnya. **RS/SM**

LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Perawat Honerer RUSD Dan Puskesmas se-Pasangkayu,Melakukan Aksi Mogok Kerja

asangkayu 23/04/18 gerakan nasional perawat honor indonesia kabupaten pasamgkayu (GNPHI),melaksanakan aksi 234 perawat honor se-kab pasangkayu berjumlah 100 kurang lebih orang yang hadir di kantor DPRD pasangkayu. Aksi GNPHI menyuarakan keresahan perawat untuk peningkatan kesejahteraan para perawat honor dan akan diperjuangkan menjadi ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah,menuntut melakukan moratorium dan memberi gaji sesuai UMK Ketika diterima DPRD, aksi dihentikan untuk negoisasi

diruang rapat kantor DPRD,Yang dipimpin langsung wakil ketua komisi 1 Ikram,perwakian aksi GNPHI ini di wakili 25 orang untuk herunding serta berdialok, langsung kepada istansi yang terkait seperti BAPEDDA,Kabag Hukum,dan BKD dan dinas kesehatan setempat. tetapi apa yang mereka lihat perwakilan dari 3 instansi pemerintah daerah tidak hadir,yang hadir hanya kepala dinas kesehatan, pada hal dari kabag humas DPRD sudah menyurati setiap instansi yang terlibat langdung mengenai aksi perawat ini.mereka kecewa dan mengancam untuk mogok kerja. Korlap Nikson klawu mengatakan kami sudah sam-

paikan kepada DPRD untuk menyurati instansi yang terkait dengan persoalan ini,tapi instansi tersebut tidak hadir hari ini,kami kecewa karena permasalahan pelayanan itu

adalah permasalahan imergenzi,pada hari ini profesi perawat memberi andil besar dalam segi pelayanan dikabupaten ini,sehingga salah satu cara kami akan mogok kerja.

berjumlah 161 honerer perawat rumah sakit dan perawat puskesmas se-pasangkayu berkomitmen mogok kerja apabila tidak Ada dialog antara kami dan pemerintah setempat.

terhitung pada hari ini kami mogok kerja sampai pemerintah setempat mau untuk berdialog tentang tuntutan kami ujar Nikson.

Camat Lilirilau Dapat Pujian dari Warga Pajalesang

amat Lilirilau A. Agus di banjiri Ucapan Terima kasih setelah menyempatkan diri untuk menghadiri acara Isra miraj di Mesjid Nurul Al Bakhari Pajalesang. Kamis(03/05/2018). Ucapan Selamat tersebut datang dari Warga Pajalesang khususnya di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Nani warga Pajalesang yang sekaligus ibu majelis taklim mengunkapkan Rasa Terima kasih kepada Beliau Andi Agus yang selaku Camat lilirilau karena

Pemkab Gowa Keluarkan SE Prihal Shalat Tepat Waktu Bagi ASN

emerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Shalat Tepat Waktu kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gowa. Kebijakan dikeluarkan ini sebagai langkah strategis setiap aparat yang beragama Islam melaksanakan kewajiban

tepat waktu dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. “Surat edaran segera saya tandatangani dan akan diberlakukan sejak ditandatangani surat edaran tersebut. Tidak hanya ASN dilingkup perkantoran saja, tetapi pemberlakuan ini sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya di

sela Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110 tahun 2018, di Halaman Kantor Bupati Gowa, Senin lalu. Lebih lanjut dikatakan, shalat tepat pada waktu sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Namun, jika masjidnya kurang memadai, maka dilaksanakan di ruang-

memberikan Waktu untuk menghadiri kegiatan isra miraj di Mesjid Nurul Hidayat Al bakhari Pajalesang. "Mulanya saya agak meragukan kehadiran pak Camat karena saya tahu malam tersebut berpapasan dengan Tampilnya Selfi di Acara LIDA Indosiar dan di adakannya Pula Acara Nobar di Lapangan Gasis WatanSoppeng"Ungkap Nani "Tapi Keraguan saya berubah ketika Beliau menghadiri kegiatan yang kami adakan,Kehadiran beliau mengubah suasana yang mulanya Sepi langsung ceria"Tambahnya. TRI WULAN JAYA/YONK

an masing-masing serta segala aktifitas juga harus dihentikan. “Jadi ketika sudah masuk waktu salat, semua harus bergegas, tidak boleh ada kegiatan yang dilaksanakan pada saat adzan berkumandang, kerja dunia dan kepentingan akhirat harus berbanding lurus,” himbau orang nomor satu di Gowa. **RS/SM**

Usulan Rekomendasi LKPJ Akhir 2017, Pansus Dorong Peningkatan Kinerja Pemkab Bone

anitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2017 lalu, merumuskan rekomendasi terkait peningkatan kinerja pemerintah daerah Tahun 2018 melalui rapat Pansus, DPRD Bone pada Selasa pekan lalu. Rapat dipimpin Ketua Pansus, HAM Amin Mangunsara. Beberapa rekomendasi dirumuskan, khususnya terkait kepemimpinan Perusahaan Daerah (Perusda) yang vakum. Sedangkan anggota pansus lainnya, A Muh Idris Alang menegaskan, perlunya penjaringan ketat direktur Perusda. Pansus tak ingin lahir direktur Perusda yang tidak mampu memberikan kontribusi di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi perlu uji kompetensi pimpinan kedepan. Supaya lahir direktur Perusda yang betul-betul mau bekerja. Yang punya inovasi dan jiwa enterpreneur yang ting-

gi,” ungkapnya. Wakil Ketua Pansus, Herman ST sependapat agar perlunya uji kompetensi direktur Perusda. Anggota pansus lainnya menyarankan agar direkomendasi ini juga tertuang rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan sampah. “Saya sarankan agar ada tempat sampah yang disiap-

kan dimasing-masing kompleks perumahan. Termasuk pemberayaan kelompook tani harus menjadi perhatian oleh pihak Pembak Bone,” ujar Herman sembari menambahkan, pihak dewan terus mensuport agar kelompok tani merasa diperhatikan serta mendesak pihak Pembak Bone adar data kemiskinan terus diperbaruhi. **RB/SM**

NASIONAL

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Begini Reaksi Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati TERDAKWA kasus terorisme Aman Abdurrahman terlihat duduk tak tenang seperti orang gelisah saat berhadapan dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat pagi 18 Mei 2018.

Terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 18 Mei 2018. Aman Abdurrahman alias Oman Rochman dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penunut Umum (JPU) dengan pasal 14 juncto pasal 6 dan Pasal 15 juncto pasal 7 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Thamrin, Januari 2017 hingga bom gereja Surabaya beberapa waktu lalu. Tuntutan hukuman mati yang diminta jaksa atas pimpinan tertinggi ISIS Indonesia ini adalah hukuman maksimal. "Meminta agar majelis hakim menjatuhi pidana dengan pidana mati," kata Jaksa Anita Dewayani di Jumat. Aman hadir di gedung pengadilan begitu sidang dimulai pukul 08.52 WIB. Saat masuk ke ruang sidang, pandangan Aman pun awalnya kemanamana. Sesekali Aman menoleh ke hakim, ke jaksa, sesekali ke arah personel Brigade Mobile (Brimob) bersenjata yang berdiri di dalam ruang sidang. Lima personel ini yang sedari awal mengepung Aman saat berjalan dari mobil tahanan ke ruang sidang. Dalam persidangan, Aman Abdurrahman mendengarkan lima aksi teror yang dikaitkan dengannya, melalui pengikut-

adang pria berperawakan kurus itu bertopang dagu, kadang menyilangkan kaki, dan tiba-tiba duduk tegak, bangkit dari sandaran kursi. Dua jam setelah Aman Abdurrahman memasuki ruang Oemar Seno Adjie di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa menuntutnya dengan hukuman mati. Aman Abdurrahman alias Oman Rochman tak lain merupakan pimpinan organisasi teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Organisasi inilah yang menjadi dalang dari aksi teror, mulai dari bom Sarinah

Freeport Ekspor 305 Ribu Ton Konsentrat Tembaga RI ke 6 Negara

PT Freeport Indonesia telah mengekspor 305 ribu ton mineral olahan tembaga (konsentrat tembaga) ke enam negara sampai April 2017. Ekspor konsentrat dilakukan setelah pemerintah memberikan rekomendasi. EXECUTIVE Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, ‎Freeport Indonesia telah mendapat kuota ekspor konsentrat tembaga dari pemerintah Indonesia sebesar 1,25 juta ton sampai 15 Februari 2019. Konsentrat tembaga tersebut merupakan hasil produksi dari tambang di Papua. "Freeport Indonesia mendapat kuota ekspor konsentrat mencapai 1,25 juta ton," kata

Tony saat rapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018). Tony melanjutkan, untuk realisasi ekspor konsentrat tembaga dari 19 Februari 2018 sampai April ‎2018, Freeport telah mengekspor konsentrat tembaga sebanyak 305,9 ribu ton. Konsentrat tembaga tersebut diekspor ke enam negara. "Sampai April 2018, konsentrat tembaga yang dieskpor

mencapai 305,9 ribu ton," ujarnya. Adapun enam negara yang mendapat pasokan konsentrat tembaga dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut adalah Korea Selatan dengan total 44 ribu ton, Jepang 104 ribu ton, India 3‎6.400 ton. Selanjutnya ke China mendapat pasokan konsentrat tembaga sebanyak 88 ribu ton, Spanyol 22 ribu ton, dan Bulgaria seba-

nyak 11 ribu ton. Sebelumnya, President Director Freeport McMorant Richard Adkerson menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 18 Mei 2018. Namun, belum diketahui maksud kedatangan orang nomor satu di perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) tersebut. Kantor Kementerian ESDM, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Richard tiba di gedung Heritage tempat Menteri ESDM Ignasius Jonan berkantor sekitar pukul 11.20 WIB. Kedatangan Richard didampingi oleh Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal ‎Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengaku tidak mengetahui maksud kedatangan Adkerson ke Kementerian ESDM. Namun, Bambang melanjutkan, kedatangan Adkerson bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena dipanggil oleh Menteri Jonan. "Saya enggak tahu, cuma dipanggil Pak Menteri (Ignasius Jonan)," kata Bambang, di kementerian ESDM, Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengaku tidak mengetahui adanya agenda pertemuan antara Richard Adkerson dan Ignasius Jonan Meski baru keluar dari gedung yang sama dengan Adkerson, Ego mengaku tidak ikut dalam pertemuan tersebut. "Ada ya? Saya enggak tahu. Saya habis rapat dengan DEN (Dewan Energi Nasional), soalnya DEN sebentar lagi habis," tandasnya.

nya di JAD dari Januari hingga Juni 2017. Kelimanya yaitu bom di Kampung Melayu dan Sarinah Thamrin, Jakarta, Bom Gereja Samarinda, penyerangan Mapolda Sumatera Utara, dan terakhir penyerangan terhadap polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Menjelang sidang berakhir pukul 10.50 WIB, barulah Aman Abdurrahman duduk dengan tenang saja dengan ekspresi datar. Aman juga tak bereaksi apa-apa ketika mendengar dirinya dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Aman hanya duduk diam. Pandangan tetap lurus ke depan. Usai pembacaan tuntutan, hakim menanyakan apakah Aman Abdurrahman akan mengajukan jawaban atau pledoi atas tuntutan jaksa. Setelah bangkit berdiri menemui kuasa hukumnya, Asludin Hatjani, Aman pun mantap menjawab, "Ya (mengajukan pledoi), masing-masing," kata Aman.

Gubernur BI Baru Perry Warjiyo Siapkan Langkah Stabilkan Rupiah

ubernur BI yang baru dilantik, Perry Warjiyo, mengatakan sudah menyiapkan langkah-langkah jangka pendek dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah. "Kami akan memprioritaskan kebijakan moneter untuk bisa menstabilkan kurs dengan lebih mengkombinasikan kebijakan suku bunga dan intervensi ganda," kata dia di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018. Hal tersebut disampaikan Perry setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai Gubernur BI selesai. Menurut Perry, ke depannya BI akan lebih responsif dan maju ihwal pengambilan kebijakan suku bunga. Sebelumnya Gubernur BI Agus Martowardojo pada akhir masa jabatannya, 18 Mei 2018 lalu, menaikkan suku bunga acuan 7-Days Repo Rate sebesar 25 bps. Sehingga suku bunga acuan meningkat dari level 4,25 persen menjadi 4,5 persen. Langkah kedua yang akan diambil Perry adalah melakukan intervensi ganda untuk menstabilkan, mensuplai foreign exchange, serta membeli surat berharga negara

(SBN) dari pasar sekunder. Hingga saat ini, Perry mengatakan BI sudah membeli sebanyak hampir Rp 50 triliun SBN yang dijual oleh asing. "Rp 50 triliun itu sejak awal tahun hingga sekarang. Yang paling banyak bulan ini sudah Rp 13 triliun SBN di pasar sekunder," tutur dia. Kemudian, Perry akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan langkah-langkah bersama dalam menstabilkan kurs rupiah. Misalnya, lanjut dia, dalam hal lelang SBN, melakukan buy back, serta mendorong pertumbuhan, dan stabilitas keuangan. Terakhir, dalam waktu dekat ia berencana untuk bertemu dengan kalangan perbankan serta pelaku usaha. Pertemuan itu bertujuan untuk meyakinkan dua kalangan tersebut ihwal pentingnya menjaga stabilitas keuangan dan membentuk persepsi positif dalam kondisi perekonomian saat ini. "Persepsi ini kan ada beberapa misinformasi sehingga membutuhkan banyak komunikasi, koordinasi, serta pertemuan untuk menyamakannya," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo.

PENDIDIKAN

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

Buku dan Komputer SMPN 3 Watampone Terendam Air

MENRISTEK DIKTI HARAP PT BERSIAP HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

ulusan perguruan tinggi harus memiliki jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Di era Revolusi Industri 4.0 ini akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan oleh mahasiswa. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengatakan, dampak era Revolusi Industri 4.0 akan luas dan mempengarungi segala aspek kehidupan manusia dan menentukan perkembangan ekonomi ke depan secara global. Di sisi lain tantangan bagi lulusan perguruan tinggi di era Revolusi Industri 4.0 semakin meningkat. Oleh karena itu, setiap lulusannya harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bersaing secara global. Lulusan perguruan tinggi dituntut tidak hanya mampu bekerja di perusahaan dan instansi lainnya, namun juga memiliki jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan peluang yang muncul dari Revolusi Industri 4.0. “Perguruan tinggi dihadapkan dengan tantangan untuk mem-

persiapkan dan melengkapi SDM dengan kompetensi serta keterampilan yang tepat untuk menghadapi revolusi industri ke-4, agar terus mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa," ujar Menristek saat Orasi Ilmiah Wisuda ke-71 Universitas Tarumanegara (Untar), Jakarta, Sabtu lalu. Manurut mantan rektor Universitas Diponegoro ini sistem dan program pendidikan tinggi perlu disesuaikan agar relevan dengan Revolusi Industri 4.0. Perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang dapat memberikan mahasiswa kompetensi yang lebih luas dan baru seperti ilmu coding, big data, artificial intelligence dan lainnya. Selain itu menggunakan format baru dalam proses pembelajaran mulai dari face to face, blended learning, maupun full online learning. Guru Besar Bidang Akuntansi Universitas Diponegoro ini menambahkan, tantangan ekonomi digital sudah di depan mata. Berdasarkan kajian World Bank 2017, diperkirakan 75-375 juta tenaga kerja global akan beralih profesi dimana 65% jenis pekerjaan masa depan belum ditemukan. Muncul-

nya jenis pekerjaan baru ini akibat revolusi industri 4.0. Artinya perguruan tinggi harus mampu mengantisipasi peralihan jenis pekerjaan di era ekonomi digital ini dengan menyiapkan kompetensi dosen dan kurikulum yang tepat. Karenanya, perguruan tinggi semakin dituntut untuk mempersiapkan para mahasiswanya akan pekerjaan yang belum ada, selain menciptakan iptek yang inovatif, adaptif, kompetitif sebagai konsep utama daya

saing dan pembangunan bangsa di era revolusi industri 4.0. Secara khusus dia meminta agar semakin banyak pewirausaha dari Untar sehingga bisa menjadi contoh baik untuk kampus lainnya di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Rektor Untar Agustinus Purna Irawan meminta para lulusan perguruan tinggi yang dipimpinnya untuk selalu terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan di berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi. "Alumni Untar harus mampu meningkatkan kompetensi di berbagai bidang sesuai kebutuhan Revolusi Industri 4.0 agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi dan peradaban di bidang yang ditekuni," ucap Agustinus. **SIN/SM**

an Daerah (BKD) Parepare, Nasarong. “Kita usahakan bulan ini cair, sehingga para guru sebanyak 971 bisa itu menikmati tunjangan sertifikasi jelang hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah,” kata Nasarong kepada sejumlah wartawan baru saja ini. Sementara, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi dan Kepegawaian Dinas

Pendidikan Kota Parepare, Ramli membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, sebanyak 971 guru yang terdiri dari 872 pendidikan dasar SD dan SMP serta 99 guru TK segera menikmati TPG. “Insya Allah paling cepat minggu ini. Kami usahakan bulan ini segera cair. Sekarangkan sementara proses di BKD, jadi kalau tahapannya sudah selesai dana terse-

but sudah masuk direkening masing-masing,” ujar Ramli yang juga menjabat sebagai Pengelola Tunjangan Profesi, Dina Pendidikan Kota Parepare. Anggaran untuk penyaluran dana TPG tersebut kata dia, sejumlah Rp. 11.325.274.600 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). **RS/MT**

pada pinggang orang dewasa kemudian masuk dalam ruang kelas hingga merendam buku-buku perpustakaan dan sejumlah unit komputer,” kata Hasrul. Bukan hanya itu, lanjutnya, sejumllah laptot ikut juga basa dan praktis merusak data yang ada dalam laptot tersebut. Sekadar informasi, Poros Bajoe merupakan daerah langganan banjir. Namun biasanya banjir tersebut tidak berlangsung lama, paling lama hanya 24 jam sudah surut kembali. **TRI/MT**

Polwan Polres Wajo Santungi Sepatu Bagi Siswa Kurang Mampu di SDN 376 Pincengpute olisi wanita (Polwan) dari Polres Wajo melakukan kegiatan sosial di SDN 376 Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo baru saja ini. Mereka adalah Brigpol Rahmadani, Bripda Besse Salfiana, Bripda Arika, dan Bripda Risna Rasyid.Bahkan, mereka juga membagikan sepatu kepada empat siswa yang kurang mampu di sekolah tersebut. "Kami patroli di sekolah itu dan melihat empat siswa tersebut sepatunya sudah rusak, jadi kami beri yang

Pemkot Parepare Siap Cairkan Anggaran 11,3 M untuk Tunjangan Sertifikasi Guru emerintah Kota (Pemkot) Parepare berupaya akan mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dikenal dengan istilah sertifikasi agar cair bulan Mei ini. Buktinya, Pemkot Pareparea mengalokasikan anggaran daerah sebesar Rp 11,3 miliar tahun ini. Progres itu diungkapkan Kepala Badan Keuang-

ompleks SMPN 3 Watampone, terletak di Jl Yos Sudarso (kini Poros Bajoe-red), Watampone, ibukota Kabupaten Bone, terendam banjir, Minggu pekan lalu. Bahkan, ratusan buku perpustakaan dan sejumlah unit komputer ikut terendam banjir. Menurut Hasrul, guru SMPN 3 Watampone menuturkkan, banjir terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Watampone beberapa hari lalu. "Puncak hujan turun pada subuh dini dan air berada

baru," kata Brigpol Rahmadani yang memimpin kegiatan bakti sosial tersebut. Menurut Rahmadani, dana yang digunakan untuk ibadah sosial tersebut merupakan hasil patungan. "Kami patungan. Ini juga sekaligus jadi ladang beramal di momen ramadan. Dan semoga adik-adik penerima sepatu bisa senang dalam mengenyam pendidikan di sekolah tersebut,” demikian Rahmadani kemudian diamini tiga rekan Polwan lainnya dalam tempat sama. **TRI//SM**

ADVERTORIAL

SEMUT MERAH EDISI NO. 45 TAHUN 2018

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

UPACARA HUT PASANGKAYU KE-15 TANGGAL 8/04/18 DI KANTOR DAERAH YANG DIHADIRI KAPOLDA SULBAR, GUBERNUR, KODIM 1427 PYK YANG DIPIMPIN LANGSUNG BUPATI PASANGKAYU