Majalah Biznis edisi Khusus Persatuan 2017

Edisi Khusus Persatuan 2017

Rp. 65.000,( belum termasuk biaya kirim )

TIGA TAHUN JOKOWI-JK DOKUMEN AS BABAK BARU MODAL PILPRES 2019? UNGKAP TRAGEDI 1965

118 BUMN RAIH LABA

BRI JADI JUARA Pertamina Masih Terbaik pada 2017 RAPBN 2018 Beraroma Politis?

PENGANTAR REDAKSI

Pemimpin Umum Marwan Aras Penanggung Jawab Redaksi / Pemimpin Redaksi Muhammad Ibrahim Pengembangan Bisnis & Kerjasama Marlin Administrasi dan Keuangan Abdul Djalil Sidang Redaksi Muhammad Ibrahim, Ismail Syah, Benny Latanrang, Abdul Djalil, Marlin, Muhammad Naim Biro Inka Dyvena MM ( Jabotabek ) Wisnu Kuncoro ( Jogja dan Jateng ) Muhammad Naim ( Kaltim dan Kaltara ) R. Wahyu Budiadi ( Sumut dan Aceh ) Benny Latanrang ( Ajatappareng ) Andi Erwin ( Wajo ) Wandi ( Sidrap ) Halma ( Jawa Timur ) Desain Grafis Nur Mukhtadir Alamat Redaksi : Jakarta Perum. Kalideres Permai Blok C7 No.17 Jl. Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat Makassar dan KTI Perum. Puri Taman Sari J1 No.2 Jl. Toddopuli X, Makassar, Sulsel Telp. 0411 - 8960747 / 0852 - 5557 - 8078 E-mail : majalahbiznis@gmail.com

Sinergi BUMN Butuh Political Will Pemerintah

D

alam edisi khusus “Persatuan” ini, majalah Biznis kesayangan Anda menurunkan laporan utama seputar kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di bawah kendali kementerian BUMN. Tahun ini terdapat 118 BUMN yang memberikan kinerja positif atau meraih untung. Sayangnya keuntungan dari 118 BUMN yang nilainya Rp 87 Triliun itu dinilai stagnan dibandingkan tahun lalu.

Ada apa dengan BUMN kita?

Sejatinya, perolehan keuntungan dari BUMN tersebut bisa lebih besar lagi jika saja sejumlah BUMN itu mau bekerjasama lebih erat lagi.

Bersinergi. Sebab ada kesan yang mendalam bila masing-masing BUMN berlomba untuk meraih untung. Padahal, ada sejumlah BUMN yang memiliki bidang pekerjaan yang saling terintegrasi.

Di Negara tetangga khususnya China, sinergi antar BUMN sangat kuat dan saling menopang dalam meraih kinerja yang maksimal.

Kembali

Tarif Iklan : Cover Depan Rp. 35 Juta Cover Belakang Rp. 25 Juta Halaman Dalam Rp. 15Juta/Halaman

Marwan Aras

ke dalam negeri, misalnya saja, dalam bidang usaha farmasi. Salah satu BUMN farmasi yakni PT Indo Farma mengalami kerugian yang cukup signifikan sementara BUMN yang sama yaitu PT Kimia Farma mencatatkan kinerja yang berbeda.

Kenapa kedua BUMN farmasi ini tidak disinergikan saja, toh sama-sama memproduksi obat generik dan ada di bawah naungan kementerian BUMN. Berkaca dari penggabungan beberapa BUMN, pupuk dan semen misalnya. Sudah saatnya langkah strategis itu dilakukan juga terhadap BUMN farmasi. PT Phapros di bawah Rajawali juga BUMN yang bergerak dalam produk farmasi. PT Bio Farma juga BUMN yang bergerak dalam produksi vaksin dan serum. Sebab kerugian dari sejumlah BUMN itu bisa jadi karena biaya operasional yang tidak terkendali atau memang rugi karena kalah bersaing oleh perusahaan lain atau ada sebab lain yang masih “misteri”. Untuk itu, dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah guna mewujudkan sinergi BUMN untuk mengangkat kinerja BUMN itu ke depan.

Dalam edisi ini juga Biznis menurunkan laporan tentang kinerja Pertamina yang tetap terbaik dari sejumlah BUMN di Indonesia, sementara RAPBN 2018 yang dipatok pemerintah sebesar Rp 2.204,3 Triliun sarat dengan aroma politis juga menjadi perhatian dari Biznis.

Edisi ini disebut edisi khusus Persatuan karena dalam sejarah Indonesia, bulan Oktober dan November merupakan bulan yang penuh makna. Pada bulan-bulan ini lahir Sumpah Pemuda, hari jadi TNI, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Pahlawan, dimana hari-hari tersebut merupakan hari “keramat” yang bermuara pada satu kata kunci yakni “Persatuan”.

SELAMAT MEMBACA.....

LAPORAN UTAMA

118 BUMN RAIH LABA BRI JADI JUARA

S

ebanyak 118 BUMN meraih untung. Namun total keuntungan Rp 87 triliun dinilai stagnan dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Ada apa dengan BUMN kita? Mengapa pula masih ada yang merugi?

3

LAPORAN UTAMA BIZNIS -- Sampai semester I-2017, laba bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mencapai separuh dari target sepanjang tahun 2017. Target laba bersih sebesar Rp 197 triliun, sementara yang tercapai selama semester I mencapai Rp 87 triliun. Angka sebesar itu disumbangkan oleh 118 BUMN. Bahkan angka ini turun tipis 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 88 miliar.

Artinya laba 118 BUMN dianggap stagnan. Ada apa dengan BUMN kita?

"Hal ini disebabkan belanja modal pada semester I 2017 tinggi, sehingga laba sedikit tertekan," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Tahun lalu, lanjut Imam, penyerapan belanja modal (capital expenditure / capex) perusahaan BUMN dalam enam bulan pertama Rp 79 triliun. Periode yang sama di tahun ini sudah mencapai Rp111 triliun atau lebih tinggi 40,50% . Alokasi terbesar untuk sektor infrastruktur seperti listrik, minyak dan gas, serta telekomunikasi. Diharapkan capex tahun ini tidak lebih besar dari Rp788 triliun dengan belanja operasional (operational expenditure/opex) sekitar Rp650 triliun.

Hingga semester I tahun ini, opex BUMN sudah menembus Rp79 triliun.

Jika memperhatikan alokasinya wajar jika PT PLN (Persero), Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., di samping transportasi dan bandara, menyerap capex terbanyak.

Kendati laba stagnan, perusahaan BUMN mampu mencetak pertumbuhan pendapatan usaha sekitar Rp130 triliun atau menjadi Rp936 triliun per Juni 2017 dari Rp809 triliun. Kemudian total aset 118 BUMN selama enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp6.694 triliun atau meningkat Rp700 triliun dari kurun waktu serupa tahun sebelumnya Rp5.987 triliun. Ekuitas dan liabilitas perusahaan BUMN tercatat masing-masing Rp22,97 triliun dan Rp4.396 triliun.

Selain itu, Sekretaris Kementerian BUMN menambahkan, kontribusi BUMN terhadap pajak maupun dividen kepada

4

negara mencapai Rp 129 triliun pada semester I-2017. Angka tersebut terdiri dari Rp 97 triliun setoran pajak dan Rp 32 triliun dari dividen. "Kontribusi semester I-2017 dari pajak maupun dividen sudah nyetor ke APBN Rp 129 triliun," tutur Imam.

BRI MASIH MENGKILAP Dari 118 BUMN peraih untung, hampir 38 persen diperoleh empat BUMN saja, yakni yang bergerak dalam bidang perbankan. Sepanjang JanuariJuni 2017, empat bank berstatus BUMN meraup untung bersih sebesar Rp30,63 triliun, melonjak dari tahun sebelumnya Rp24,69 triliun. Keempat bank itu adalah BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN. Siapa juara di antara empat bank? PT Bank Rakyat Negara Tbk (BRI) meraup laba tertinggi yakni Rp13,45 triliun atau tumbuh 10,4 persen (yoy). "Kenaikan laba yang cukup menggembirakan lebih banyak didukung oleh kredit karena ekspansi kredit kita juga lumayan," kata Suprajarto, Direktur Utama BRI dalam konferensi pers di Gedung BRI I. Menelisik laporan keuangan perseroan, pertumbuhan penyaluran kredit bank BRI mencapai 11,8 persen dari Rp615, 5 triliiun per kuartal II 2016 menjadi sebesar Rp687,9 pada paruh pertama tahun ini. Penyaluran kredit yang tumbuh mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih (NII) menjadi Rp36,3 triliun atau tumbuh 12,4 persen.

Bagaimana dengan BNI? PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) untung sebesar 46,7 persen menjadi Rp6,41 triliun. Kendati masih tinggi, pertumbuhan laba tersebut melambat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 79,9 persen menjadi Rp4,37 triliun.

Direktur BNI Rico Rizal Budidarmo mengemukakan tahun 2016 pertumbuhan laba cukup signifikan khususnya dari nasabah-nasabah kami yang bermasalah, yang recovery-nya cukup tinggi. Tahun ini, pertumbuhan laba didasarkan pada aktivitas bisnis normal.

Sementara laba PT Bank Mandiri Tbk

juga tumbuh cukup baik sebesar 33,7 persen menjadi Rp9,5 triliun. Direktur UtamaBankMandiriKartikaWirjoatmodjo mengatakan pertumbuhan laba tersebut sering dengan perbaikan kualitas kredit perseroan yang mendorong kontribusi pendapatan jasa perbankan. Pada Juni 2017, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perseroan membaik dari 3,86 persen pada Juni 2016 menjadi 3,82 persen.

Selanjutnya PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mampu mencetak laba sebesar Rp1,27 triliun atau tumbuh sekitar 22 persen. Kenaikan laba tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga bersih perseroan, seiring naiknya penyaluran kredit dan penghimpunan simpanan. Tercatat pendapatan bunga bersih tumbuh 14,13 persen (yoy) menjadi Rp4,2triliun.

KERUGIAN BERKURANG Kementerian BUMN melansir sebanyak 24 perusahaan pelat merah membukukan kerugian sepanjang separuh pertama tahun ini. Namun, jumlah ini tercatat turun ketimbang periode yang sama tahun lalu di mana perusahaan BUMN yang merugi mencapai 27.

Imam A Putro menyebutkan tiga BUMN yang berhasil keluar dari status BUMN merugi, antara lain PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Nindya Karya (Persero), serta PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

"Berbagai cara untuk merestrukturisasi BUMN yang terus merugi, salah satunya, yaitu lewat holding," kata Sekretaris BUMN tersebut.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro bilang, di luar kategori perusahaan yang merugi, lembaganya juga mencatat sejumlah BUMN yang 'sakit' sehingga tidak dapat beroperasi. Salah satunya, yakni PT Kertas Leces (Persero) dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

"Kami menargetkan akhir tahun ini, hanya tersisa Merpati saja yang tercatat merugi dan sakit," terang Aloysius. • ( SUP/IB )

LAPORAN UTAMA

Pertamina Masih Terbaik pada 2017 BIZNIS -- Banyak indikator yang bisa digunakan untuk mencari BUMN terbaik di negeri ini. Salah satunya bisa menggunakan BUMN Award yang rutin saban tahun diselenggarakan.

Sudah barang tentu Dewan Juri punya indikator-indikator untuk menentukan BUMN terbaik.

Kali ini Pertamina masih yang terbaik versi Dewan Juri BUMN Award 2017.

Pertamina meraih tujuh penghargaan di ajang Anugerah BUMN Award 2017 yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Jumat (15/9/2017). Anugerah BUMN Awards 2017 yang ke-6 kalinya diselenggrakan BUMN Track ini mengusung tema "Peningkatan Nilai BUMN bagi Negeri". Penghargaan tahun ini juga melibatkan anak perusahaan

BUMN. Beberapa penghargaan yang diterima oleh PT Pertamina Persero adalah BUMN Terbaik Pertama untuk kategori Tata Kelola Terbaik (GCG) dan Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik sebagai CEO BUMN Terbaik Pertama untuk kategori Visioner. Selain itu, ada beberapa penghargaan yang diraih anak perusahaan Pertamina.

Diantaranya adalah kategori Pengembangan SDM terbaik Pertama diraih oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), kategori Transformasi terbaik Pertama diraih PDSI, kategori pengembangan strategi terbaik pertama diraih oleh PT Pertamina Lubricants, kategori kinerja keuangan terbaik pertama oleh PT Pertamina

Lubricants dan CEO anak perusahaan BUMN terbaik untuk kategori Strategic diraih oleh Direktur Utama Pertamina Lubricants, Affandi.

"Pertamina adalah BUMN terbesar itu memang betul, tetapi kita harus membandingkan Pertamina itu pada habitatnya yaitu sebagai perusahaan energi yang memiliki kategori High Risk, High Capital Intensive, High Technology yang terekspos. Jangan kita membandingkan dengan BUMN lainnya yang lini bisnisnya berbeda. Kita harus memperhatikan tiga hal tersebut dengan eksekusi yang baru," kata Massa Manik usai menerima penghargaan.

Penghargaan yang diraih oleh anak perusahaan juga diapresiasi oleh Massa.

Ia mengingatkan agar Pertamina dan

5

LAPORAN UTAMA Anak Perusahaan terus memiliki visi yang sama. Pihaknya mengharapkan agar senantiasa lakukan benchmark.

"Karena itulah kita membuat delapan kriteria yang akan kita evaluasi setiap tahun dalam rangka menuju standar kelas dunia," tambahnya.

Untuk meraih predikat terbaik pada setiap kategori, masing-masing BUMN peserta melalui tahapan seleksi Pengisian Kuesioner, Kajian Kuesioner, dan Wawancara Pendalaman Kuesioner oleh Dewan Juri yang diketuai Tanri Abeng. Sedangkan anggota dewan juri adalah Muhammad Said Didu, Toto Pranoto, Enny Srihartati, Andi Ilham Said, Bramantyo Djohanputro, Astera Primanto Bhakti, Mas Achmad Daniri, Tulus Abadi, Lenita Tobing, Abdulgani, dan SH Sutarto.

Proses penjurian berlangsung tiga tahap. Yakni seleksi kuesioner, pendalaman materi kuesioner oleh Dewan Juri dan wawancara CEO. Dari 103 peserta, sebanyak 73 BUMN dan anak usaha BUMN lolos tahap kedua dan 45 CEO mengikuti tahap final penjurian.

Anugerah BUMN ini merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kinerja unggul serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong pertumbuhan tata kelola BUMN yang semakin governance sekaligus mendorong kepemimpinan CEO BUMN yang mampu memperkuat kinerja korporasi dengan memberdayakan segenap kekuatan perusahaan.

CEO TERBAIK Ajang anugerah BUMN 2017 ini juga menjadi salah satu wadah untuk menyaring CEO hebat dari BUMN maupun anak usaha BUMN. Tahun ini, terdapat 45 CEO BUMN yang lolos seleksi tahap final hadir memenuhi undangan wawancara. Tahapan ini adalah untuk menjaring CEO terbaik yang visioner, jago memetakan strategi, eksekusi serta memiliki kemampuan leadership yang tinggi.

Dari ajang sebelumnya CEO-CEO BUMN yang mendapat penghargaan

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik (tengah).

6

Anugerah BUMN terus menanjak kariernya. Pada kabinet kerja JokowiJK, paling tidak ada tiga CEO BUMN yang menjadi menteri. Mereka adalah peraih CEO terbaik tahun 2013, mantan Dirut Telkom Arief Yahya yang menjadi Menteri Pariwisata dan mantan Dirut PT KAI Ignatius Jonan yang menjadi Menteri ESDM. Sementara itu, mantan Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi peraih gelar CEO terbaik tahun 2016 menjadi Menteri Perhubungan.

Tahun ini untuk kategori CEO BUMN Terbaik, nama Elia Massa Manik yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina terpilih sebagai pemenang kategori Visioner.

Selanjutnya, pemenang CEO BUMN kategori Strategic diraih oleh Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana, CEO BUMN Kategori Executor diraih Arviyan Arifin sang nahkoda PT Tambang Batubara Bukit Asam. Sedangkan penilaian CEO Terbaik kategori Developing Talent jatuh ke tangan Maryono Direktur Utama BTN. • ( SUP / IB )

LAPORAN UTAMA DAFTAR PEMENANG ANUGERAH BUMN 2017 A. Kategori Tata Kelola Terbaik (GCG) 1. PT. Pertamina (Persero) 2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 3. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) B. Kategori Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Terbaik 1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 2. PERUM JAMKRINDO 3. PT. SUCOFINDO (Persero) C. Kategori Transformasi Terbaik 1. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) 3. Perum Jamkrindo D. Kategori Pengembangan Strategi Terbaik 1. PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 2. Perum Peruri 3. Perum Jamkrindo E. Kategori Kinerja Keuangan Terbaik 1. PT. Angkasa Pura II (Persero) 2. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) 3. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Best of Overall (dipilih 1 perusahaan) 1. PT Angkasa Pura II (Persero) 2. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 3. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

ANAK PERUSAHAAN BUMN A. Kategori Tata KelolaTerbaik (GCG) 1. PT. Indonesia Power 2. PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional 3. PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang B. Kategori Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Terbaik 1. PT. Pertamina Drilling Service Indonesia 2. PT. Indonesia Power 3. PT. Electronic Data Interchange Indonesia C. Kategori Transformasi Terbaik 1. PT. Pertamina Drilling Service Indonesia 2. PT. Infomedia Nusantara 3. PT. Mitra Kerinci

D. Kategori Pengembangan Strategi Terbaik 1. PT. Pertamina Lubricants 2. PT. Wika Beton 3. PT. Pembangkit Jawa-Bali E. Kategori Kinerja Keuangan Terbaik 1. PT. Pertamina Lubricants 2. PT. Bank Mandiri Taspen 3. PT. Telekomunikasi l Indonesia Internasional

CEO BUMN TERBAIK A. Kategori Visioner 1. Elia Massa Manik PT. Pertamina (Persero) 2. Muhammad Awaluddin PT. Angkasa Pura II (Persero) 3. Prasetio Peum Peruri B. Kategori Strategic 1. Bambang Eka Cahyana PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) 2. Hendrisman Rahim PT. Jiwasraya (Persero) 3. Indradjaja Manopol PT. Nindya Karya (Persero) C. Kategori Executor 1. Arviyan Arifin PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 2. Winardi Sunoto PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 3. H.M. Sattar Taba PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) D. Kategori Developing Talent 1. Maryono PT. Bank Tabungan Nasional (Persero) Tbk 2. Bahder Djohan PT. Sucofindo (Persero) 3. B. Didik Prasetyo PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

CEO ANAK PERUSAHAAN BUMN TERBAIK A. Kategori Visioner Sripeni Inten Cahyani PT. Indonesia Power B. Kategori Stategic Afandi PT. Pertamina Lubricants C. Kategori Executor Josephus Koernianto Triprakoso PT. Bank Mandiri Taspen D. Kategori Developing Talent Faizal Rochmad Djoemadi PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional

7

LAPORAN UTAMA

HITUNG-HITUNGAN BUMN

BELI SAHAM FREEPORT

BIZNIS -- CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C Adkerson, bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan hasil perundingan dengan PT Freeport Indonesia.

Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah divestasi 51 persen saham Freeport ke Pemerintah Indonesia.

Sekarang tengah berhembus angin kencang bahwa holding BUMN Pertambangan akan membeli saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Sorotan berbagai pihak muncul, mampukah BUMN membelinya? Pertanyaan ini pun berbuntut pada hitung-hitungan nilai saham Freeport itu. Berapa nilai saham tersebut?

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Kementerian BUMN sedang melakukan perhitungan alias

8

valuasi atas harga saham Freeport Indonesia. Saat ini, lanjut Rini, masih ada ketidakcocokan antara harga yang ditawar BUMN dengan harga yang dipatok Freeport Indonesia.

"Jadi dengan financial advisor kami dan lawyer kami sedang menyiapkan timing-nya maupun cara valuasinya.

Karena ini kan valuasinya berbedabeda. Dari Freeport begini, BUMN begini," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Namun perkembangan berikutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Gedung DPR pada Senin ( 9 Oktober 2017) menginformasikan kisaran harga saham tersebut. Dasar perhitungan Menteri ESDM adalah kapitalisasi pasar Freeport McMoRan Inc berkaitan dengan divestasi saham 51 persen

PT Freeport Indonesia (PTFI). Menteri Jonan menghitung, divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia sebesar US$ 4 miliar.

Menteri Jonan menjelaskan dilihat dari harga wajar pasar atau fair market price berdasarkan perhitungan penutupan kapitalisasi Freeport McMoRan di New York Stock Exchange (NYSE) pada Senin itu, harga sahamnya mencapai US$ 20,74 miliar. Sementara kontribusi Freeport Indonesia dari pendapatan dan keuntungan dalam lima sampai 10 tahun terakhir masuk 40 persen. Jadi, kata Jonan, nilai 100 persen saham Freeport Indonesia hanya US$ 8 miliar. "Kalau dilihat valuasi harga 51 persen itu hanya US$ 4 miliar.

Jadi tinggal minta harga premiumnya berapa". Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 13.300 per dollar AS, US$ 4 miliar setara Rp 53,2 triliun.

LAPORAN UTAMA Menteri Jonan menegaskan kalau Freeport McMoRan menilai 100 persen saham Freeport Indonesia misalnya US$ 20 miliar atau US$ 16 miliar terlalu tinggi.

KOREKSI DPR Terkait soal nilai saham, anggota DPR mengingatkan beberapa hal. Salah satunya, Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy, mengemukakan bahwa valuasi saham divestasi 51 persen Freeport harus dihitung berdasarkan masa operasinya yang habis pada tahun 2021.

"Perhitungannya jangan sampai memasukan nilai cadangan. Harus sampai Kontrak Karya habis sampai 2021. Tidak bisa berasumsi dia dapat perpanjangan sampai 2041. Itu melanggar UU Minerba," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, di Gedung DPR, Senin (9/10/2017).

Senada dengan Tjatur, anggota Komisi VII lainnya, Kurtubi, menjelaskan sebelum ditambang, cadangan

mineral tidak boleh dimasukan dalam penghitungan nilai saham.

Menurutnya, jika cadangan dihitung, maka bisa melanggar undang-undang.

"Cadangan itu dikuasai negara.

Sebelum itu naik ke permukaan atau ditambang, itu tetap milik negara," tuturnya.

MENAKAR BUMN Katakan angka Menteri Jonan dipakai sebagai patokan, mampukah BUMN membelinya?

Kementerian BUMN menyatakan kesiapan holding BUMN Pertambangan membeli 51 persen saham itu. Holding BUMN tambang terdiri dari PT Inalum, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk. Dihitunghitung, total nilai aset keempat BUMN pertambangan yang akan digabung menjadi holding sekitar Rp 81 triliun.

Angka ini diperoleh dari gabungan nilai aset PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebesar Rp 30,2 triliun pada kuartal I-2017, PT Timah Tbk sebesar

Rp 10 triliun di kuartal I-2017, PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp 19,5 triliun pada kuartal I-2017, dan PT Inalum sebesar US$ 1,6 miliar atau Rp 21,2 triliun setelah melakukan revaluasi aset pada awal tahun ini.

Jadi holding BUMN pertambangan akan bisa membeli 51 persen saham Freeport jika senilai versi Menteri Jonan. Total nilai Rp 81 triliun, harga saham Rp 53,2 triliun.

Persoalannya Freeport belum membuka harga saham tersebut.

Namun sudah tegas bahwa valuasi tidak melihat jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh Freeport. Perhitungan akan dilakukan berdasarkan nilai bisnis yang dilakukan oleh Freeport.

"Berdasarkan Common practice (praktik yang sering berlaku)," kata Jonan. Tinggal kita tunggu saja perhitungan kedua pihak. Tentu banyak pihak berharap hitungannya akan meringankan BUMN membeli saham Freeport. • ( SUP / IB )

9

LAPORAN UTAMA

RAPBN 2018 Rp 2.204,3 Triliun

BERAROMA POLITIS

P

residen Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Jakarta, Rabu (16/8/2017), menyatakan besaran belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 2.204,3 triliun. Jika melihat RAPBN 2018 tersebut, bantuan sosial menjadi andalan. Analis mencium ada aroma politis di balik bantuan sosial itu, terutama untuk menghadapi Pilpres 2019.

ASUMSI RAPBN 2018 INDIKATOR Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Nilai tukar (Rp) SPN ICP Lifting minyak Lifting gas BIZNIS -- Rabu, 16 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo datang ke Gedung MPR/DPR/DPD, di Senayan, Jakarta, mengenakan pakaian adat khas Bugis. Penampilan Kepala Negara itu menyita perhatian publik. Namun yang paling ditunggu publik adalah pidato kenegaraan Presiden. Setiap tanggal 16 Agustus, Kepala Negara menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun

10

APBNP 2017 RAPBN 2018 5,2 5,4 4,3 3,5 13.500 13.400 5,2 5,3 48 48 815 800 1.150 1.200 berikutnya.

Dalam pidato itu Kepala Negara menyampaikan belanja negara pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204,3 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 2.133,2 triliun. Belanja negara tersebut meliputi; belanja pemerintah pusat Rp 1.443,2 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 761 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 1.878,4 triliun,

naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.736 triliun. Rinciannya adalah pendapatan dalam negeri Rp 1.877,2 triliun, terdiri dari perpajakan Rp 1.609,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 267,8 triliun.

Selanjutnya hibah Rp 1,1 triliun.

Postur RABPN 2018 ini dilatarbelakangi asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Outlook 2017, yakni sebesar 5,4 persen. Asumsi lainnya adalah inflasi 3,5 persen (sedikit lebih rendah dari APBN-P 2017). Nilai tukar rupiah pada pada posisi 13.500 per US$1 (lebih lemah dari APBN-P 2017). Selain itu, lifting minyak diprediksikan turun di kisaran 800 ribu barel/hari dan lifting gas naik menjadi 1.200 barel/hari. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) diprediksikan menjadi 5,3 persen.

Jika memperhatikan postur RAPBN 2018 tersebut, bisa dilihat terdapat defisit Rp 78,35 triliun untuk keseimbangan primer. Artinya pemerintah masih akan menarik

LAPORAN UTAMA utang baru untuk kembali membayar utang. "Tingkat keseimbangan primer di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar minus Rp144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp78,35 triliun," kata Kepala Negara saat membacakan nota keuangan dan RAPBN 2018, Rabu (16/8).

Munculnya defisit keseimbangan primer adalah ketika defisit anggaran sudah lebih dari 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kenyataannya dalam postur RAPBN 2018 defisit 2,19 persen terhadap PDB atau Rp 325,9 triliun hingga pemerintah harus menarik utang baru agar belanja negara Rp 2.204,3 triliun bisa terpenuhi. Caranya pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 414,7 triliun. Bila dibandingkan dengan postur 2017, maka jumlah SBN yang diterbitkan lebih rendah. Sesuai APBN Perubahan 2017, penerbitan SBN mencapai Rp 467,3 triliun. Di mana asumsi defisit 2,92 persen tehadap PDB. Saat berbicara ada penarikan utang baru, wajar saja bila muncul

kekhawatiran mengingat utang pemerintah sudah menumpuk.

Sampai akhir Juni 2017, posisi utang pemerintah mencapai Rp 3.706 triliun. Menanggapi kekhawatiran itu, Presiden menyatakan pemerintah akan mengelola utang secara hatihati dan bijaksana. "Peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah. Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas," kata Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara menambahkan pemerintah akan sangat hati-hati dalam menjaga kesinambungan fiskal atau anggaran negara. Kebutuhan anggaran yang besar terjadi karena langkah ekspansif untuk melakukan pembangunan hingga ke daerah.

Tujuannya mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan

bagi seluruh rakyat Indonesia. "Meski dengan perluasan pembangunan yang ekspansif selama periode 20152017, rasio utang dan defisit terhadap PDB dijaga tetap terkendali, rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah 30 persen dan defisit APBN di bawah 3 persen," kata Kepala Negara.

Pemerintah, lanjut Jokowi, juga akan terus mengurangi defisit primer sehingga kesehatan dan keberlanjutan fiskal selalu dapat terjaga. Defisit primer ini menandakan pemerintah membayar cicilan utang lewat utang baru. "Dengan defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 maupun emerging countries lainnya; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional.

BANTUAN SOSIAL KIAN MENGUCUR Jika dilihat seksama postur RAPBN 2018, kucurannya kian menderas kepada bantuan sosial karena pemerintah fokus pada penurunan

11

LAPORAN UTAMA angka kemiskinan dan penanganan kesenjangan sosial. Bantuan sosial itu banyak didistribusikan lewat tiga kementerian, yakni Kementerian Sosial dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengandalkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kementerian Kesehatan membagi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari alokasi anggaran ketiga kementerian itu, hal yang mendapat sorotan berbagai pihak adalah kenaikkan mencolok (93,78 persen) di Kementerian Sosial. Porsi tertinggi di Kementerian Sosial adalah untuk program perlindungan dan jaminan sosial (52 persen) dan disusul program penanganan fakir miskin (41,6 persen). Pemakaian anggaran di tahun 2018 tentu merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo menatap Pemilu 2019.

Bantuan sosial akan membangun citra pemerintahan yang peduli terhadap wong cilik.

Jika ditotal, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi mencapai Rp 1.443,3 triliun atau 65,5 persen dari total belanja negara.

Anggaran kemiskinan itu dilewatkan beberapa program, semisal Program Keluarga Harapan yang tahun depan menjadi 10 juta keluarga dari sebelumnya 6 juta keluarga.

Ada pula Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang skemanya diubah dari pembagian beras sejahtera (rastra).

Pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan rastra menjadi bantuan pangan nontunai dan akan diperluas penerima manfaatnya, kata Presiden Joko Widodo. Juga terdapat penambahan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 92,4 juta orang dan program Indonesia Pintar yang menyasar 19,7 juta siswa dan 401.500 mahasiswa. Selain itu, alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262.100 sekolah umum dan madrasah.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan

12

Inilah Perbandingan Postur APBNP 2017 dan RAPBN 2018 Pendapatan (Rp Triliun) A. Pendapatan Negara 1.736,06 1.878,45 - Perpajakan 1.472,70 1.609,38 - PPh 783,97 852,922 -Migas 41,77 35,92 -Nonmigas 742,2 816,99 = PPN 475,48 535,3 = PBB 15,41 17,36 = Lainnya 8,7 9,69 = Cukai 153,16 155,4 = Bea Masuk 33,27 35,7 = Bea Keluar 2,7 3 B. PNBP 260,24 267,86 -SDA 95,64 99,26 -Migas 77,20 77,16 -Nonmigas 23,43 22,09 = BUMN 41 43,69 = Lainnya 85,05 81,95 = BLU 38,54 42,95 = Hibah 3,10 1,19 Belanja A. Belanja Pusat 1.343,07 1.443,29 - K/L 798,58 814,07 - Non-KL 568,37 629,22 B. Transfer & Dana Desa 766,33 761,08 - Transfer 706,33 701,08 - Perimbangan 678,59 671,66 - DID 7,5 8,5 - Otsus & DIY 20,24 20,92 - Dana Desa 60 60 Keseimbangan Primer (178,03) (78,35) Surplus (Defisit) (397,23) (325,93) % Terhadap PDB (2,93) (2,19) Pembiayaan 397,23 325,93 Utang 461,34 399,24 Investasi (59,73) (65,66) Pinjaman (3,66) (6,69) Kewajiban 1 1,12 Lainnya 0,3 0,18 rendah sebesar Rp 292,8 triliun.

Anggaran itu terdiri dari subsidi diluar subsidi pajak Rp 161,6 triliun; Program Keluarga Harapan Rp 17,3 triliun, dan

Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun. Selain itu, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin sebesar Rp 25,5 triliun; bantuan

LAPORAN UTAMA Anggaran Tiga Kementerian dalam RAPBN 2018 ( triliun rupiah) Kementerian 2016 2017 2018 Kenaikan 2017-2018 Pendidikan dan Kebudayaan 38,56 39,82 40,09 0,68 persen Kesehatan 57,01 58,26 59,09 1,43 persen Sosial 12,29 17,52 33,95 93,78 persen pangan Rp 13,5 triliun; bidik misi Rp 4,1 triliun; serta dana desa Rp 60 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, pupuk, subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan perumahan, serta pelayanan publik. Tujuannya untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, kata Kepala Negara.

Dalam RAPBN 2018, anggaran subsidi energi mencapai Rp 103,4 triliun, meningkat 15,4 persen dibandingkan alokasi tahun ini. Sedangkan subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp 69 triliun atau turun 12,6 persen dibandingkan tahun ini.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan subsidi energi ini karena pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi yang ditargetkan 3,5 persen. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga dapat tumbuh di atas 5 persen yang berujung pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,4 persen.

ANALISIS INDEF Berbagai pihak menyoroti RAPBN 2018 tersebut. Institute For Development of Economics and Finance (Indef), misalnya, menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Keuangan terbilang cukup optimis.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira dalam keterangan tertulis ke media menyatakan asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang ditarget 5,4 persen terkesan ambisius, karena beberapa indikator perekonomian saat ini masih menunjukkan tren yang menurun. Ia mengambil contoh melemahnya k o n s u m s i masyarakat.

Padahal

konsumsi ini diibaratkan sebagai adonan utama untuk kue perekonomian, yakni mencapai 56 persen. Pelemahan itu terlihat pada pertumbuhan di bawah 5 persen pada semester I 2017. Sementara itu, untuk kinerja sektor industri pengolahan juga tengah lesu dengan pertumbuhan sebesar 3,54 persen di kuartal II. Sektor perdagangan terpukul penurunan penjualan ritel sehingga hanya tumbuh 3,78 persen di kuartal ke II, atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya.

Pada asumsi makro ekonomi lainnya yang perlu dicermati adalah kurs rupiah ditargetkan sebesar 13.500 per dolar. Angka tersebut, menurut Bhima, rentan mengalami perubahan. Kerentanan ini dipengaruhi faktor eksternal seperti kenaikan Fed rate, penyesuaian balance sheet bank sentral AS, serta kondisi geopolitik yang kurang stabil seperti

13

LAPORAN UTAMA meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea yang bisa saja memberikan sentimen negatif terhadap kurs rupiah di tahun depan.

Bhima memiliki proyeksi moderat asumsi kurs RAPBN 2018, yakni sebaiknya ada di range 13.800-14.100 per USD. Asumsi lain adalah inflasi. Untuk inflasi ditarget sebesar 3,5 persen pada tahun 2018. Menurut Bhima, target ini lebih rendah dibanding APBNP 2017. Target inflasi sangat mungkin mencapai 3,5 persen apabila pengendalian harga bahan pangan bisa lebih dioptimalkan. “Namun, tekanan inflasi dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered price) tetap perlu dicermati karena proyeksi harga minyak dunia memiliki kecenderungan naik diatas USD50 per barel pada awal 2018”.

Sementara itu defisit anggaran untuk tahun 2018 ditarget sebesar 2,19 persen atau sebesar Rp325,9 triliun. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan APBN-P 2017 sebesar 2,92 persen dan outlook APBN-P 2017 yang sebesar 2,67 persen.

Besarnya target penerimaan pajak dan rendahnya belanja membuat angka defisit relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Guna membiayai defisit anggaran, Pemerintah akan menerbitkan utang baru sebesar Rp399,2 triliun. Namun, target utang Pemerintah tersebut masih rentan dikoreksi karena tahun 2018 Pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp315,1 triliun yang komposisinya terdiri dari 77,6 persen berbentuk surat utang dan 22,3 persen berbentuk pinjaman bilateral/multilateral.

“Nantinya, terdapat dua skenario yang akan dilakukan Pemerintah, pertama adalah meningkatkan jumlah utang saat pembahasan APBN 2018 dengan DPR. Kedua, menambah utang di semester kedua melalui pembahasan APBN-Perubahan 2018,” kata Bhima pada bagian akhir analisis Indef tersebut.

MASIH SEHAT Menteri Keuangan Sri Mulyani

14

BERIKUT PERKEMBANGAN DEFISIT KESEIMBANGAN PRIMER SEJAK 2012: 2012: Rp 52,7 triliun 2013: Rp 98,6 triliun 2014: Rp 93,2 triliun 2015: Rp 142,4 triliun 2016: Rp 105,5 triliun 2017: Rp 144,3 triliun (unaudite) 2018: Rp 78,4 triliun (RAPBN) Indrawati mengemukakan keseimbangan primer memang tidak sampai nol tapi separuh kurangnya dibanding 2017.

Keseimbangan primer Rp 78,4 triliun. Tren ini yang ingin kami sampaikan kepada publik sehingga pembiayaan makin sehat,” ungkap Menkeu di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Analis Telisa Aulia Falianty menilai postur RAPBN yang sehat ditunjukkan dengan penerbitan SBN neto yang turun dari Outlook 2017.

Keseimbangan primer yang semula -144,3 triliun menurut Outlook 2017 akan diperbaiki ke angka -78,4 triliun.

Defisit anggaran yang semula di Outlook 2017 sebesar 362,9 triliun akan diturunkan ke 325,9 triliun.

Defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi turun di 2,19 persen. “Ini menunjukkan komitmen pemerintah menurunkan rasio defisit anggaran terhadap PDB yang aman, kata Telisa yang juga Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE dan Bisnis UI dalam analisisnya di sebuah media.

Sebagai informasi tambahan, lanjut Telia, realisasi defisit anggaran

terhadap PDB pada semester 1 tahun 2017 sebesar 1,29 persen. Realisasi penerbitan SBN di periode yang sama juga turun 23,3 persen dari semester 1 tahun 2016. Angka-angka realisasi tersebut memberi harapan, angka yang dipasang di RAPBN 2018 terkait defisit dan pembiayaan menjadi lebih feasible tercapai.

Secara umum ia menyebutkan RAPBN 2018 dapat dinilai merupakan bentuk usaha pemerintah menjawab berbagai tantangan global dan domestik. RAPBN di satu sisi cenderung konservatif belanja dan pembiayaan, super optimistis dari sisi target pertumbuhan ekonomi dan pajak. Upaya ini tetap perlu diapresiasi dan dukung.

Namun jika ada pihak lain yang mencium aroma politis, bisa saja dimaklumi mengingat tahun anggaran 2018 memang berdekatan dengan pesta demokrasi 2019. Para kandidat mengerahkan segenap sumber daya untuk mencapai target kekuasaan.

Gerak-gerik petahana wajar jika selalu disorot. Tinggal bagaimana praktiknya bahwa anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat semata. • (IB/SUP)

LAPORAN UTAMA

E-Commerce Merebak, Pemerintah Kenakan Pajak BIZNIS -- Gara-gara target pajak naik, beberapa sektor usaha kena bidik. Salah satunya adalah transaksi lewat toko online atau lebih dikenal e-commerce.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menetapkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun.

Angka tersebut naik 9,3 persen dari tahun 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Untuk meraih target itu, pemerintah memperluas objek pajak. Toko online yang selama ini bebas pajak, segera akan dipajaki sebagaimana transaksi konvensional. Sekarang ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah memformulasikan skema pungutan pajak khusus bagi transaksi perdagangan online atau yang dikenal dengan e-commerce. Alasannya karena sektor e-commerce tumbuh pesat.

"Tim Kementerian Keuangan, baik Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sedang melakukan formulasi

(pungutan pajak) untuk e-commerce," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bagi Kemenkeu bukan soal sulit untuk mendeteksi transaksi perdagangan online karena memiliki pembukuan secara otomatis sehingga lebih mudah dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Justru yang berat adalah memajaki transaksi dari bisnis online asing, bahkan perlu untuk dibahas antar para Menkeu negaranegara anggota G20. Salah satunya menyangkut pembagian penerimaan dari bisnis berbasis digital tersebut.

Menuntut Kesetaraan Pelaku bisnis online justru mengingatkan pemerintah justru bisnis online asing mempunyai transaksi besar ketimbang pelaku lokal. Jika mereka ( asing ) luput dari pajak, sementara yang domestik dikejar-kejar maka kesetaraan tidak terjadi.

"Sudah beruntung kami anak

muda mau susah payah bisnis online sehingga beban pemerintah membuka lapangan kerja berkurang. Namun jangan sampai kerja kreatif kami jadi kacau gara-gara soal pajak," kata seorang perempuan muda yang punya toko online.

Soal kesetaraan juga digarisbawahi oleh Co Founder sekaligus Chief Finance Officer (CFO) Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid. Ia mengatakan pelaku e-commerce tak masalah membayar pajak sesuai aturan, namun perlakuan pajak yang sama harus diterapkan pada jual beli online dari media sosial (medsos).

"Soal kesetaraan, dalam arti kalau ngomong e-commerce yang paling gede bukan Bukalapak dan teman-teman e-commerce lain, tapi yang paling gede itu yang jualan di Instagram (IG) dan Facebook (FB). Itu justru enggak bisa terjangkau malahan sama aturan," kata Fajrin, dalam diskusi

15

LAPORAN UTAMA Potensi E-Commerce di JIExpo, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dia mengungkapkan, para pelaku startup toko online mencemaskan perpindahan penjual di e-commerce beralih ke medsos lantaran khawatir soal pajak. "Sehingga yang dikhawatirkan pemain dan asosiasi e-commerce, kalau ada aturan yang sangat mengekang e-commerce platform, orang-orang jadi eksodus, jualan di Instagram sajalah. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya, mending saya jualan di Facebook dan Instagram karena itu enggak terkontrol, enggak terkejar," kata Fajrin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

(BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan sebagai model bisnis baru, harus diperhatikan level playing field (kesetaraan) yang harus diciptakan oleh pemerintah terkait dalam perpajakannya. Jadi BKF dan Ditjen Pajak akan mendalami cara memajaki yang benar seperti apa supaya menciptakan level playing field antara model bisnis konvensional dan online.

Ditambahkan oleh Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo, pemerintah akan diskusi dengan para pelaku usaha

bisnis online, terutama e-commerce di dalam negeri.

TERBIT AKHIR TAHUN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengharapkan aturan atau skema pengenaan pajak transaksi online atau e-commerce terbit pada akhir tahun 2017.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini tengah diformulasikan formula pengenaan pajak transaksi toko online.

"Ini sedang dikonsepkan suatu ketentuan yang nanti mudah-mudahan enggak sampai akhir tahun ini harus sudah kelar ya. Sudah selesai gitu ya, mekanisme pengenaan pajak untuk e-commerce," kata Hestu di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Formulasi pengenaan pajak di setiap transakasi online sudah tertuang dalam Perpres 74 Tahun 2017 terkait dengan roadmad e-commerce yang terbit pada Juni tahun ini. "Jadi salah satu poinnya memang adanya suatu kebijakan perpajakan, peraturan yang jelas, dan tetap memberikan ruang semacam insentif bagi terutama untuk start up," katanya.

Namun, dalam konsep perpajakan transaksi online ini dipastikan tidak ada jenis pajak yang baru, atau tetap menetapkan pajak PPN dan PPh. Skema yang tengah digodok ini, kata Hestu, membuat para pelaku e-commerce agar lebih patuh membayarkan kewajiban pajaknya.

Aturan kewajiban yang membayar pajak juga ditentukan dari omzetnya, yakni jika omzet di bawah Rp 4,8 miliar maka tidak wajib melaporkan pajaknya. Namun, untuk yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar harus patuh melaporkan dan membayarkan pajaknya. • ( SUP / IB )

16

LAPORAN UTAMA

Top 10 E-commerce Berdasarkan Pengunjung Perbulan ( versi iPrice periode April-Juni 2017 ) 1 Lazada 2 Tokopedia 3 Elevenia 4 Bukalapak 5 Blibli 6 Alfacart 7 JD.ID 8 Mataharimall 9 Blanja 10 Bhinneka

Top 10 E-commerce Berdasarkan App Installs 1 Ali express 2 Lazada 3 Tokopedia 4 Zalora 5 Bukalapak 6 Alfacart 7 Mataharimall 8 Qoo10 9 Blibli 10 Elevenia Top 10 E-commerce Berdasarkan Followers di Twitter 1 Blibli 2 Lazada 3 Bukalapak 4 Bukupedia 5 Elevenia 6 Tokopedia 7 Mataharimall 8 Bhinneka 9 Zalora 10 Hijup

Top 10 E-commerce Berdasarkan Pengikut di Instagram 1 Hijup 2 Lazada 3 8wood 4 Mothercare 5 Mataharimall 6 Tokopedia 7 Brodo 8 Zalora 9 Bukalapak 10 Hijabenka Top 10 E-commerce Berdasarkan Fans di Facebook 1 Lazada 2 Zalora 3 Blibli 4 Tokopedia 5 Bukalapak 6 Mataharimall 7 Brodo 8 Elevenia 9 Bhinneka 10 Alfacart

17

INFO BANK

Rofikoh Rokhim Gantikan Adhyaksa Dault

Direksi dan Komisaris BRI Dirombak SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI BRI YANG BARU :

Rofikoh Rokhim

BIZNIS — Pemerintah merombak susunan direksi dan komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Rabu (18/10/2017) lalu.

Perombakan dinilai akan memperkuat kinerja BUMN itu ke depan.

Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan perombakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja perseroan.

“Pergantian pengurus diharapkan memperbaiki kinerja BRI, akan semakin baik dan semakin solid.”

Rapat memutuskan memberhentikan Adhyaksa Dault sebagai komisaris Independen dan digantikan oleh Rofiqoh Rohim dari Universitas Indonesia (UI). Berdasarkan catatan Biznis, Rofiqoh Rokhim sebelumnya menjadi komisaris di dalam satu BUMN perhotelan.

Selain itu, rapat juga memutuskan untuk memberhentikan Sunarso dan Randi Anto dari jabatan Wadirut dan Direktur Konsumer. Selanjutnya, jabatan Wadirut dihapus. Rapat mengangkat Handayani (Direktur BTN) menjadi Direktur Konsumer BRI. dan Sophia Eliza (Jamkrindo) jadi Direktur Human Capital BRI. • (IB)

18

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Andrinof A.Chaniago Wakil Komisaris Utama/Komisaris: Gatot Trihargo Komisaris Independen: A. Fuad Rahmany Komisaris Independen: Mahmud Komisaris Independen: A.Sonny Keraf Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim Komisaris: Vincentius Sonny Loho Komisaris: Jeffry Jefta Wurangian Komisaris: Nicolaus Tegus Budi Harjanto Adapun, susunan Direksi BRI yang baru yakni: Direktur Utama: Suprajarto Direktur Kredit Mikro dan Ritel: Priyastomo Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN: Kuswiyoto Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi: Indra Utoyo Direktur Jaringan dan Layanan: Mohammad Irfan Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan: Haru Koesmahargyo Direktur Kepatuhan: Susy Liestyowaty Direktur Manajemen Risiko: Donsuwan Simatupang Direktur Hubungan Kelembagaan: Sis Apik Wijayanto Direktur Konsumer: Handayani Direktur Human Capital: R. Sophia Aliza

EKOBIS

Menkeu: Partisipasi Generasi Muda Milenial Meningkat BIZNIS -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Terutama dari masyarakat generasi muda dari kelompok generasi milenial.

Generasi milenial ini potensial jadi penggerak ekonomi Indonesia. You are the owner, you are the player, you are the doers, Anda bukan penonton, Anda yang akan memiliki, melaksanakan, Anda yang akan jadi pelaku dalam perekonomian.

Dalam acara Kompasianival 2017, di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini menkeu mengatakan partisipasi generasi milenial paling banyak terlihat dalam platform digital.

Hal ini, merupakan kesempatan baru. Platform digital dapat mendekatkan produk dengan konsumen. Jarak akan semakin menyempit dengan adanya teknologi tersebut.

"Idea bisa di-present, menarik penggunanya, dan transaksi bisa berjalan jauh lebih efisien, bahkan one to one. Ini suatu era perekonomian yang sama sekali berbeda, dan saya berharap teman-teman semua bisa melihat opportunity ini," katanya.

Dalam hal ini, pemerintah mendukung dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, kegiatan digital tidak akan berjalan jika tidak ada konektivitas infrastruktur.

Pemerintah tidak hanya ingin menyatukan Indonesia secara politik, namun secara fisik juga harus saling terkoneksi. "Antargenerasi dan masyarakat terkoneksi. Infrastructure its a must," kata Sri Mulyani.

Memasuki era digital, pemerintah akan terus membaca, mendengar, dan melihat keluhan serta masukan masyarakat, termasuk dari para blogger.

Dengan demikian, pemerintah akan menindaklanjuti masukan tersebut. • (IB)

Sri Mulyani

19

EKOBIS

OJK Keluarkan Izin 10 LKM BIZNIS -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin operasional 10 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pesantren dan sekitarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan pendirian LKM Syariah juga menjadi bagian dari program inklusi keuangan yang mengikutsertakan tokoh panutan, seperti ulama, pengasuh pesantren sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat kecil.

Menurutnya, LKM Syariah merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat yang sejalan dengan program pemerintah saat ini.

“LKM Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren,” ujarnya saat s e re m o n i peresmian L K M Syariah K H A S Kempek

20

dan LKM Syariah Pesantren Buntet Cirebon oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (20/10/2017).

Wimboh menjelaskan kharakteristik utama LKM adalah adanya pendampingan dan pendekatan kelompok, tidak menghimpun dana dari masyarakat, sumber dana berasal dari para donatur, dan menyalurkan pembiayaan dengan imbal hasil rendah, setara 3 persen.

Para calon nasabah LKM Syariah, jelasnya, akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum menerima pembiayaan. Calon nasabah juga akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha disertai dengan pendidikan agama yang dilakukan setiap kali pertemuan kelompok.

Sumber dana LKM Syariah berasal dari para donatur yang memiliki kepedulian dalam program pemberdayaan masyarakat melalui

program pendirian LKM Syariah di Pesantren.

“OJK akan terus mendorong program LKM Syariah ke pesantrenpesantren lainnya di seluruh Indonesia.

Program pemberdayaan masyarakat melalui LKM Syariah di lingkungan pesantren merupakan usulan kami untuk menjadi program unggulan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai oleh Presiden,” kata Wimboh.

Adapun, sepuluh LKM Syariah di lingkungan pondok pesantren yang sudah berizin OJK, yaitu LKM Syariah KHAS Kempek, Cirebon; LKM Syariah Buntet Pesantren, Cirebon; LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrahman, Bandung; LKM Syariah Ranah Indah Darussalam, Ciamis; LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara, Purwokerto; LKM Syariah Bankwakaf Alpansa, Klaten; LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, DIY; LKM Syariah Berkah RizqiLirboyo, Kediri; LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang; dan LKM Syariah An Nawawi, Banten.

• BISNIS.CO

EKOBIS

17 Multifinance

AKAN SALURKAN KPR

BIZNIS — Bisnis properti di Indonesia akan tetap bergulir seiring dengan makin besarnya minat perusahaan pembiayaan menyalurkan kredit dalam usaha tersebut. Tidak hanya perbankan, lembaga keuangan non bank juga berlomba masuk ke wilayah itu. Tahun depan, diprediksi terdapat 17 perusahaan multifinance yang akan menyalurkan kredit perumahan.

Pemerintah dan PT Sarana Multigriya Finansial akan membuka keran pembiayaan perumahan (KPR) seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama dengan membuka potensi baru seperti melalui perusahaan multifinance selain dengan perbankan nasional, perbankan swasta serta bank pembangunan daerah.

Roes Januhersyah, Kepala Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial mengatakan saat ini pihaknya baru memulai proyek percontohan kepada 7 perusahaan multifinance, dan 5 di antaranya sudah aktif menyalurkan, dan sisanya masih dalam tahap nota kesepahaman. Dia menyebut perusahaan yang telah terlibat aktif yakni MNC Finance, Batavia Finance, Verena Muktifinance, CSUL Finance.

Sejauh ini setidaknya ada 18 perusahaan

multifinansial yang menyatakan ketertarikannya dalam menyalurkan KPR, tetapi masih perlu dipilah kembali oleh SMF. Adapun persyaratan bagi perusahaan multifinance untuk dapat menyalurkan pembiayaan KPR adalah standar pemeringkatan yang baik.

Tahun depan, pihaknya menargetkan total ada total 17 perusahaan yang berhasil digandeng SMF dengan tambahan baru 10 perusahaan.

“Soal suku bunga memang saat ini ada ketentuannya 13 persen fix 5 tahun.

Kami rasa itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat termasuk pembeli rumah pertama,” katanya Selasa (18/10).

Segmen masyarakat yang dibidik Multifinance merupakan masyarakat berpenghasilan tetap (fixed income).

Namun ke depannya segmen masyarakat non fixed income juga menjadi fokus multifinance dengan tetap dibedakan dengan bidikan perbankan.

Mulanya, SMF menargetkan mampu menyalurkan pembiayaan senilai Rp100 miliar kepada sejumlah perusahaan multifinance terkait,

namun realisasinya hingga kini Rp1,2 miliar. Angka ini masih jauh dari harapan yang diharapkan dapat dikejar pada tahun depan dengan semakin banyaknya multifinance yang bergabung.

Menurutnya, kendala utama penyaluran yang dihadapi multifinance terkait KPR adalah persoalan edukasi dan membuka pasar kepada masyarakat, sehingga penyalurannya belum bisa berlari kencang. Selain itu akhir tahun ini pihaknya masih akan mengevaluasi kinerja penyaluran terkait risiko kredit macet yang ditimbulkan.

“Tahun depan kami punya target penyaluran keseluruhan Rp6,8 triliun.

Kami alokasikan untuk yang paling banyak bisa menyerap pasar sekaligus peningkatan kapasitas multifinance,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan SMF, perseroan secara akumulasi telah mengalirkan dana pasar modal ke penyalur Pembiayaan Perumahan sebesar Rp32,64 triliun per 30 September lalu.

Nilai tersebut terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp24,48 triliun dan sekuritisasi Rp8,15 triliun. Tahun ini sendiri SMF memiliki target penyaluran senilai Rp5,7 triliun. • (IB)

21

EKOBIS

Terkait Taksi Online PM 27/2017 Harus Diikuti Semua Daerah

ILUSTRASI

BIZNIS — Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan mengenai moda transportasi berbasis online, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan Peraturan Menteri (PM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus (taksi online), yang merupakan revisi dari PM Nomor 26 Tahun 2017 mengenai hal yang sama.

"Kalau melihat hierarkinya, peraturan menteri

22

harus diikuti oleh semua kepala daerah dan tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan di luar peraturan menteri,� katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perhubungan pada Jumat, 20 Oktober 2017.

Budi berharap peraturan baru yang dilaksanakan mulai 1 November 2017 tersebut dapat mengatur proses operasional angkutan darat di berbagai daerah secara baik, adil, dan memberikan kemudahan bagi seluruh pihak.

Dia menyarankan para kepala daerah untuk tidak menganulir, meniadakan a t a u

membuat peraturan yang tidak sejalan dengan PM Nomor 27 Tahun 2017.

"Kalau begitu (dianulir oleh kepala daerah) nanti akan ada komplikasi," ujarnya.

Budi meyakini bahwa tidak ada kepala daerah yang akan menganulir atau meniadakan PM tersebut. Dia mencontohkan, gubernur Jawa Barat yang telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyegerakan pelaksanaan aturan itu.

Sebelumnya, sejak 10 Oktober 2017, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat telah memberikan imbauan kepada taksi online untuk tidak beroperasi sementara. Imbauan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Agung mencabut PM No. 26 tahun 2017 pada akhir Agustus silam. • (IB)

Reformasi Perpajakan untuk Tingkatkan Rasio Pajak

P

rogram amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017.

Dari sisi deklarasi harta dan uang tebusan, dinilai cukup berhasil, paling tinggi jika dibandingkan dengan negaranegara lain yang pernah melaksanakan program serupa. Bahkan, angkanya me lampaui perkira an berbagai kalangan dan pemerintah.

Meski demikian, nilai deklarasi harta dan uang tebusan bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan program. Tak kalah penting adalah jumlah dana repa triasi, tingkat partisi pasi wajib pajak, tambahan wajib pajak baru yang bisa dijaring, serta reformasi perpajakan.

Dari sisi reformasi pajak, di samping menata data dan sistem perpajakan serta tambahan wajib pajak baru yang bisa dija ring, keberhasil an program amnesti pajak yang tak kalah pen ting adalah memunculkan budaya pajak dan kesadaran membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan di masyarakat, mengingat pajak me nyumbang hampir 75 persen dana APBN. Pemerintah tengah dan terus menggodok reformasi sistem perpajakan. Bahkan Menteri Keuangan telah membentuk tim khusus refor masi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, karena masih ada puluhan juta orang baik kaya maupun mis kin yang berada di luar sistem pajak. Parle men pun tengah mempertimbangkan ran cangan undang-undang yang akan merom bak institusi perpajakan, dan terutama me ningkatkan kredibilitasnya di mata pemba yar pajak.

Tim reformasi pajak yang dibentuk akhir 2016 menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020, atau meningkat dari sekitar 11 persen pada

saat sekarang. Meningkatkan rasio pajak memang sangat penting untuk mendu kung keberlanjutan ďŹ skal karena kebutuh an pembiayaan pembangunan semakin meningkat.

Dalam prakteknya, capaian rasio pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor tingkat perdagangan internasional yang menunjukkan porsi ekspor dan impor suatu negara sangat berpengaruh terha dap rasio pajak. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor institutional.

Ketidakmampuan institusi pajak dalam menghimpun penerimaan secara mandiri sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor institutional ini, yakni kapasitas kelembagaan.

Pencapaian rasio pajak yang optimal dipengaruhi pula oleh faktor lain, yaitu dari sisi strategi dan kebijakan, serta proses bisnis yang terjadi dalam suatu otoritas pajak. Selain itu, rasio pajak juga sangat berhubungan dengan tax compliance (tingkat kepatuhan) wajib pajak.

Dalam konteks reformasi perpajakan, saat ini pemerintah fokus pada dua hal, yakni quickwins (kemenangan atau keber hasilan secara cepat) dan enforcement (penindakan). Langkah tersebut ditempuh karena tujuan reformasi pajak adalah meningkatkan penerimaan tanpa membuat pelaku ekonomi merasa dikejarkejar. Strateginya, presisi dinaikkan dan cara kerja terus dirapikan.

Untuk mencapai tahapan tersebut, komitmen seluruh pihak dibutuhkan supaya institusi pajak lebih kuat, kredibel, dan akuntabel. Perbaikan paradigma itu, dalam jangka panjang diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada institusi perpajakan.

Untuk jangka pendek, reformasi

perpajakan diharapkan bisa mengamankan penerimaan pada 2017 melalui peningkatan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, serta memberi kesempat an kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan.

Dalam jangka pendek, rasio pajak memang masih akan berkutat di angka 11 persen. Berarti, penerimaan dari sektor pajak belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan APBN, sehingga masih perlu ditutup dengan utang.

Kualitas pembangunan untuk mengatasi kesenjangan dan mengurangi angka kemiskin an pun belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi, dalam jangka panjang, melalui reforma si perpajakan diharapkan angka rasio pajak sebesar 15 persen akhirnya bisa tergapai, mudah-mudahan sesuai dengan target pada 2020.

Kita harus berupaya meningkatkan rasio pajak kita agar bisa membiayai program- program pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja. Reformasi pajak diharapkan bisa merealisasikan penerimaan negara dengan cukup efektif dan eďŹ sien ke depannya. Mari bersama kita dukung reformasi perpajakan karena #PajakKitaUntukKita.

Rubrik ini kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan Majalah Biznis

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

23

HUKUM

DOKUMEN AS

Babak Baru Ungkap Tragedi 1965 BIZNIS — Hampir semua upaya yang dilakukan elemen masyarakat dalam mengungkap kebenaran adanya pembantaian dalam tragedi 1965 atau dikenal dengan pasca Gerakan 30 September 1965 (Gestapu) oleh Partai Komunias Indonesia (PKI) menuai jalan buntu. Tidak terkecuali yang dilakukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia.

Pasca Gerakan itu, di Indonesia disinyalir terjadi pembunuhan massal di sejumlah daerah dengan alasan menumpas pengikut gerakan PKI hingga akar-akarnya. Gerakan 30 September itu juga menjadikan kekuasaan Soekarno sebagai presiden RI diserahkan kepada Soeharto. Peristiwa itu kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Ada dua pelaku utama yang sesungguhnya ditunggu masyarakat untuk mengungkap kebenaran tragedi 1965 itu yakni Soeharto (penerima mandat) dan M. Yusuf selaku pembawa mandat. Namun, kedua tokoh pelaku sejarah itu hingga akhir hayatnya tidak mengeluarkan

24

pernyataan apapun terkait Gestapu dan Supersemar yang sebenarnya.

Seiring dengan kepergian kedua tokoh tersebut upaya mengungkap kebenaran sejarah ikut redup karena pemerintahan yang berkuasa juga tidak sepenuh hati untuk mengungkap hal tersebut.

Harapan untuk mengungkap kebenaran tragedi 1965 kembali terbuka.

International People's Tribunal 1965 menganggap 39 dokumen tentang pembunuhan massal pasca-Gerakan 30 September 1965 yang disimpan pemerintah Amerika Serikat (AS) bukan hal baru dan telah dibuka ke publik.

Hal itu diungkapkan, Research and Data Collection IPT 1965, Sri Lestari Wahyuningrum di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, belum lama ini.

"Dokumen itu bagian yang sangat dipertimbangkan hakim ketika memutuskan keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam genosida di Indonesia," katanya.

Meski demikian, menurut Ayu, 30.000 halaman dokumen itu membuktikan dan memperkuat

keputusan final majelis IPT kasus 1965 yang menyebut ada 10 tindakan kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada 1965.

Dari keputusan tersebut, majelis hakim menyatakan Indonesia bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, "Ini justru meneguhkan dan menguatkan putusan hakim IPT 1965," kata Ayu. Karena itu, ia mendesak Komnas HAM, melakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang atas kejahatan kemanusiaan dan genosida dengan adanya dokumen tersebut karena termasuk pada kasus-kasus kejahatan serius lainnya seperti penghilangan paksa 1997-1998 atau kerusuhan Mei 1998.

"Sampai saat ini pelaku kejahatan 1965 melakukan persekusi kepada yang dituduh komunis. Polanya berulang terus. Di Aceh, Papua, Timor Leste, Talangsari, Tanjung Priok lainnya inventornya pelaku 1965," kata dia.

Pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah nyata sebagai bagian dari penyelesaian berkeadilan

HUKUM bagi hak-hak korban 1965 baik secara yudisial dan non-yudisial d e n g a n membentuk K o m i t e Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran dan Klarifikasi Sejarah.

"Historical justice penting dalam tahap ini.

Sebab tanpa itu tidak mungkin ada proses lanjutan lainnya karena itu basis fakta empirik yang kami ingin jalankan," katanya.

Ayu berharap masyarakat internasional mendukung tugas pelapor khusus PBB untuk pemajuan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan tidak terulangnya kekuatan serius di masa lampau.

"Pemerintah pun juga harus ambil langkah nyata mengakhiri impunitas dan mewujudkan empat pilar hakhak korban tersebut di masa kini dan mendatang," tutur Ayu. 39 DOKUMEN Dari informasi yang dilansir BBC Indonesia, sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh tiga lembaga Amerika. Dokumen menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal setelah 1965.

Ada 39 dokumen yang dibuka setebal 30.000 halaman. Dokumen itu merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.

Data dan fakta ini dinilai menguak

sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengelak untuk membicarakan atau mengkaji ulang kejadian itu.

Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambil alihan kekuasaan pada 30 September 1965.

Para anggota dan simpatisan PKI itu "kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September," tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada 20 November 1965.

Pemerintah Indonesia sendiri tidak akan bertindak gegabah atas pengungkapan dokumen tersebut di AS. Sebgaimana yang disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dia mengatakan, Indonesia tidak bisa begitu saja mempercayai dokumen yang dari negara lain.

Karena itu, Indonesia akan bertindak hati-hati.

"Begini, di Amerika, jangankan orang, presidennya saja dibunuh.

Itulah, jadi yang penting kita hati-hati begitu," katanya. Ryamizard mengacu

pada pembunuhan Presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy pada November 1963.

Namun, s e p a n j a n g sejarahnya, ada empat Presiden AS yang tewas dibunuh.

Selain Kennedy, ada Abraham Lincoln (Presiden ke-16), James A. Garfield (Presiden ke-20), dan William McKinley (Presiden ke-25).

Ryamizard mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat selama ini memiliki hubungan yang baik. Ia juga berteman baik dengan Menteri Pertahanan AS Robert Gates.

Meski demikian, dia mengatakan akan berkomunikasi dengan Menteri Gates terkait dokumen peristiwa 1965 itu.

MELANJUTKAN KEMBALI Sementara itu, Komnas HAM menyatakan akan melanjutkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat terkait dengan peristiwa 1965 menyusul dibukanya dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia periode 19641968 ke publik.

"Penyelidikan lanjutan mungkin dilakukan karena memang Jaksa Agung belum menaikkan statusnya ke penyidikan," kata Ketua Komnas HAM Nur. Langkah awal, Nur Kholis mengatakan lembaganya dalam waktu dekat akan meminta dokumen resmi di Amerika Serikat. Menurut dia, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. "Pekan depan kami mendiskusikan dokumen itu," ujarnya.

Sejak 2008, Komnas HAM telah mengusut dugaan adanya

10 25

HUKUM pembantaian secara terorganisasi terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) ini.

Namun upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini belum juga berlanjut.

Persoalannya, berkas penyelidikan yang diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung disebut tak lengkap. Berkas tersebut berulang kali dikembalikan sehingga perkara dugaan pelanggaran HAM berat tersebut tak pernah naik ke penyidikan. Pada 2012, hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan ada dugaan kuat pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965.

Rencana Komnas HAM melanjutkan penyelidikan didukung koalisi masyarakat sipil. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Komnas HAM bisa menjadikan dokumen itu informasi tambahan. Sikap yang sama seharusnya juga dilakukan pemerintah dengan menjadikan momen ini untuk mengungkap fakta tentang peristiwa 19651965. "Dokumen ini sudah bicara gamblang. Kalau pemerintah ragu, bisa ajukan bukti dengan membuka arsip militer," kata Usman.

Dokumen rahasia itu antara lain memuat sejumlah informasi tentang keterlibatan Amerika Serikat dan TNI Angkatan Darat dalam rencana

kudeta pemerintahan Presiden Sukarno. Ada juga informasi tentang dugaan keterlibatan militer dan sejumlah organisasi kemasyarakatan dalam pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI selepas peristiwa 30 September 1965.

BUKTI DAN FAKTA Sebelumnya Komnas HAM menemukan sejumlah informasi dan bukti tentang dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM berat 19651966 sejak 2002. Pelanggaran yang terjadi di antaranya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, perampasan, hingga penghilangan orang secara paksa.

Meski begitu, berkas penyelidikan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung selalu dikembalikan dengan dalih tak cukup lengkap untuk ditingkatkan ke penyidikan. Setelah dokumen rahasia milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia periode 1964-1968 dibuka ke publik, Komnas HAM berencana melanjutkan penyelidikan.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, menolak menanggapi rencana Komnas HAM menggelar penyelidikan lanjutan.

"Kami sifatnya menerima hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Kalau memenuhi syarat formil dan materiil, kami limpahkan," kata Rum. •

Catatan Berkas Penyelidikan yang Dikembalikan Kejagung: 1 Juni 2008 Komnas HAM membentuk tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965.

23 Juli 2012 Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung.

24 Juli 2012 Kejaksaan membentuk tim khusus untuk meneliti berkas penyelidikan Komnas HAM. 30 Juli 2012 Komnas HAM menemui Jaksa Agung Basrief Arief untuk menjelaskan temuan Komnas mengenai indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus 1965-1966.

28 September 2012 Kejaksaan Agung mengatakan tak memiliki batas waktu untuk meneliti laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun 1965-1966.

November 2012 Kejaksaan Agung mengembalikan berkas Komnas HAM karena dianggap tidak lengkap.

Juni 2014 Kejaksaan Agung kembali mengembalikan berkas hasil penyelidikan dengan dalih belum lengkap secara formil dan materiil.

April 2015 Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendorong penyelesaian nonyudisial terhadap tujuh berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa 1965-1966.

23 Agustus 2016 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. • TEMPO.CO/IB

26

POLITIK

Tiga Tahun Jokowi-JK Modal Positif Pilpres 2019 BIZNIS — Tidak terasa, pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah melewati tahun ketiga, dan akan segera berakhir pada 2019 mendatang. Berbagai kalangan dari lembaga dan personal angkat bicara dan memberikan penilaian atas kinerja mereka dalam memimpin negara ini. Hasilnya tentu plus-minus.

Ada yang senang dan memberikan penilaian positif, ada juga yang biasabiasa saja hingga mereka yang memberikan nilai minus.

Terlepas dari apapun penilaian mereka, tentu hal itu menjadi masukan berharga bagi Jokowi-JK dalam menyelesaikan pemerintahannya hingga 2019 mendatang. Mengapa penting?, Andai Jokowi-JK mampu melakukan yang terbaik dalam dua tahun ke depan, bukan tidak mungkin rakyat yang saat ini masih menilai minus akan berbalik dan menjadi modal besar dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada 2019 mendatang.

Sebagaimana yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Dalam survey yang digelar pada 17-24 September 2017 diperoleh hasil mayoritas publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir.

Sebanyak 60,39 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara itu 7,95 persen responden menyatakan sangat puas. Artinya ini modal yang cukup signifikant bagi Jokowi untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden pada 2019.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin, Kalau ditotal, jumlahnya mencapai 68,3 persen responden sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi-JK.

KURANG PUAS Sementara itu, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK tercatat sebesar 27,23 persen dan yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya respondenya mencapai 29,5 persen.

Nampaknya, tingkat kepuasan masyarakat ini sejalan dengan keyakinan bahwa Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik pada tahun mendatang. Sebanyak 72,6 persen masyarakat masih yakin Jokowi-JK akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik dan hanya 22,6 persen yang menjawab tidak yakin.

Jika demikian, sesungguhnya apa yang mendasari sehingga hasil survey yang dilakukan Indikator Politik Indonesia itu memberikan hasil positif bagi Jokowi-JK? Menurut Burhanuddin kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal. Misalnya, membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen) dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen).

Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).

Survei menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia.

Margin of error sekitar

2,9 persen.

PRO-KONTRA Politisi PDI-P Puti Guntur Soekarno menyambut baik hasil survei ini.

Ia menilai hasil ini merupakan kebanggaan bagi PDI-P atau pun partai pendukung pemerintahan lainnya.

Dia menegaskan bahwa ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di Pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat.

Namun, politisi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebut bahwa kepuasan masyarakat dalam survei ini hanya persepsi semata. Kenyataannya, masih banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud. Misalnya, dulu Pak Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Namun itu belum terwujud.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo memuji tim yang berhasil memoles pencitraan Jokowi. Khususnya tim yang bekerja di media sosial. • TIM/IB

27

POLITIK

MENAKAR KEKUATAN KANDIDAT GUBERNUR JATIM

M

asyarakat lapis bawah terus membicarakan perkembangan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Jatim), terutama pemilihan gubernur. Santer dibicarakan karena tampilnya dua tokoh Jawa Timur yakni Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf. Keduanya bakal berebut suara Nahdhatul Ulama (NU). Sebab, Khofifah tercatat sebagai Ketua Umum Muslimat NU dan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf itu, mengandalkan Banser. Duaduanya basis massa NU. Ada nilai tambah yang dimiliki Gus Ipul, jika benar-benar berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Bupati Banyuwangi, sudah final. Sebagai kader PDI Perjuangan Azwar Anas sudah pasti akan mendapat dukungan dari kalangan nasionalis dari Jawa T i m u r.

Tentu saja

28

Khofifah Indar Parawansa

basis massa PDI Perjuangan.

Sementara Gus Ipul sendiri juga akan mengandalkan sebagian dukungan dari NU dan juga simpatisan Partai Kebangkita Bangsa (PKB).

Kolaborasi nasionalis dan religius ini akan memberikan semangat bagi pasangan ini. Ini kalau benar-benar sudah final, Saifullah Yusuf – Abdullah Azwar Anas berpasangan pada Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Kalau melihat dukungan partai, Gus Ipul diusung PKB. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini, pada pemilihan legislatif (pileg) 2014, meraih suara tertinggi di Jawa Timur dengan memperoleh 19,10% dan mendapatkan 20 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini memenuhi syarat mengusung sendiri calon gubernur Jatim.

Belakangan partai pemenang kedua di Jatim yakini PDI Perjuangan, justru memberikan dukungan kepada Gus Ipul. PDIP p a d a pileg 2014 l a l u

Saifullah Yusuf

berhasil merebut suara 18,92% dan 19 kursi DPRD Jatim. PDI P kemudian menyodorkan Abdullah Azwar Anas untuk mendampingi Gus Ipul calon sebagai wakil gubernur.

WAKIL FAKTOR UTAMA BAGI KHOFIFAH Desas-desus di masyarakat Jawa Timur mulai menggelinding untuk Khofifah Indar Parawansa. Masyarakat sesungguhnya membutuhkan pemimpin yang menggerakkan pembangunan dengan hati. Bukan kekuatan melanggengkan dinasti tertentu. Sosok Khofifah cocok bagi masyarakat kebanyakan di Jawa Timur.

Dia dipandang sebagai pemimpin dengan pendekatan hati.

Khofifah sendiri, sudah mendapatkan tiga partai pengusung yakni NasDem, partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tiga partai ini, sudah bisa meloloskan K h o f i f a h u n t u k menjadi calon gubernur Jatim.

La Nyalla Mattalitti

POLITIK Partai Golkar mendapat porsi kursi di DPRD Provinsi Jatim 11 kursi setara dengan perolehan suara 9,35% pada Pileg 2014. Partai NasDem memperoleh 5% suara dan mendapat porsi 4 kursi di DPRD Provinsi Jatim. Begitu pula PPP memperoleh 6,19% suara dan 5 kursi di DPRD Jatim. Jadi total kursi tiga partai pengusung Khofifah Indar Parasawansa sebanyak 20 kursi. Ini cukup bagi Khofifah melenggang sebagai calon gubernur Jatim 2018.

Mendapatkan pintu, masih belum cukup bagi Khofifah.

Perjuangan ketua umum Muslimat NU ini, masih berliku. Sebab memilih pasangan wakil yang tepat, itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat dan simpatisan pedukung Khofifah, baik dari kalangan religius maupun masyarakat pada umumnya di Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa, kalau saya boleh mengatakan, dia merupakan sosok pemimpin dengan pendekatan hati.

Selama menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Kerja Jokowi-JK, telah banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat seluruh pelosok desa di Jawa Timur.

Program Keluraga Harapan (PKH) bagi keluarga kurang mampu, atau keluarga miskin menjadi magnet tersendiri bagi Khofifah. PKH memang program pemerintah pusat, tapi Khofifah datang langsung mengawasi dan menyaksikan penyerahaannya ke desa-desa. Ini yang dinamakan pendekatan dengan hati. Dia tak ingin jatah warga miskin itu kemudian dikurangi atau dipotong oleh oknumoknum tertentu. Ini bukti bahwa nurani sang menteri yakni Khofifah Indar Parawansa benar-benar menyatu dengan masyarakat kecil.

Sesungguhnya, pemimpin seperti inilah yang diharapkan masyarakat Jawa Timur.

Pilgub Jatim diprediksi paling banyak empat pasangan calon, kalau tidak hanya tiga pasangan calon saja.

Sebab masih ada beberapa partai yang memungkinakan mengusung

pasangan calon gubernur Jawa Timur.

Partai Gerindra yang meraih 13 kursi di DPRD Provinsi Jatim atau setara dengan perolehan suara 12,68%, kini sedang mendorong H. La Nyalla Mataliti untuk melakukan sosialisasi sebagai calon gubernur Jatim.

Partai Demokrat pada pileg 2014 lalu meraih 12,06% suara dan 13 kursi di DPRD Provinsi Jatim belum bersikap.

Begitu pula PKS yang mendapatkan suara 5,08% dengan 6 kursi di DPRD Jatim, PAN meraih 6,20% suara dengan jumlah 7 kursi di DPRD Jatim juga masih belum jelas kemana arah dukungannya.

Sementara partai Hanura yang meraih 3,74% suara dan mendapatkan 2 kursi di DPRD Jatim, hampir bisa dipastikan akan mengarahkan kepada dua kandidat gubernur yakni Gus Ipul atau Khofifah Indar Parawansa.

MEMUNGKINKANKAH H. LA NYALLA MATTALITTI JADI WAKIL? Gencar sosialisasi sebagai kandidat calon gubernur Jawa Timur 2018, nama H. La Nyalla Mattalitti terus melekat di masyarakat Jawa Timur.

Hanya saja, masih banyak pihak menilai jika benar-benar La Nyalla Mattalitti mendapatkan pintu untuk menjadi calon gubernur Jatim, hanya akan sebagai pemecah suara saja.

Peluangnya untuk memenangkan pertarungan merebut kursi nomor satu

Jatim, masih tanda tanya. Namun jika, mengambil posisi calon wakil gubernur, La Nyalla Mattalitti akan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat Jatim. Tidak mustahil keluar sebagai sebagai pemenang.

Tentu ini, tergantung partai Gerindra, sebagai partai pengusung La Nyalla Mattalitti.

Masih memungkinkankah HM. La Nyalla Mattalitti menjadi kandidat calon wakil gubernur Jatim? Jika ini menjadi pilihan terakhir, bukan tidak mungkin Gerindra akan mengulangi kepiawaian berpolitik seperti di DKI Jakarta. Tentu, jawabannya ada pada pentinggi partai Gerindra.

Kandidat calong gubernur untuk Jawa Timur yang bisa berpasangan dengan La Nyalla Mattalitti masih cukup banyak, baik dari kader PKS, PAN dan Demokrat atau tokoh Jawa Timur religius di luar partai politik.

Kalau di partai Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Putra sulung Presiden RI ke lima, Susilo Bambang Yudhoyono ini, juga memiliki basis massa di tanah kelahiran sang ayah yakni Kabupaten Pacitan, tentu pantas jadi cagub Jatim maupun cawagub. Sedangkan di PAN ada Suyoto (Bupati Bonjonegoro). Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Bojonegoro itu merupakan figur yang pantas menjadi cagub dan cawagub Jatim 2018.

Kemampuan dalam memimpin Kabupaten Bojonegoro dengan beberapa prestasi pembangunan dan pemerintahan, membuat dirinya banyak dikenal masyarakat Jawa Timur, lebih khusus Bojonegoro. Paling tidak, juga sudah memiliki basis massa di kabupaten Bojonegoro. Dan masih sangat banyak figur yang ada di Jawa Timur yang belum disebutkan, baik dari kalangan partai maupun di luar partai seperti akademisi dan kalangan religius. Kita tunggu, siapa yang bakal memimpin Jatim ke depan, harapannya aman, nyaman dan rakyat sejahtera. • Catatan politik: Haludin Ma’waledha Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Jawa Timur

29

POLITIK

Manuver Panglima Angkat Citra TNI BIZNIS — Tidak adil rasanya jika hanya kinerja pemerintahan JokowiJK yang diberikan penilaian. Kinerja para pembantu beliau juga patut diberikan penilaian sebab hal itu ikut menentukan hasil yang dicapai pemerintahan di level paling tinggi.

Salah satu yang belakangan mendapat sorotan paling tajam sejumlah kalangan adalah institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu tidak lepas dari adanya sejumlah “manuver� yang dilakukan Panglima TNI, mulai dari internal institusi hingga berbagai pernyataan beliau yang oleh sejumlah kalangan dinilai masuk ke ranah politik praktis. Namun, apapun itu, masyarakat merasa senang dengan reformasi yang terus digulirkan di tubuh TNI, khususnya dalam masa kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Saat ini, TNI dianggap memiliki citra paling baik di antara jajaran institusi dan kelembagaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Penelitian d a n Pengembangan Kompas, sebanyak 94 persen

responden menilai TNI sebagai institusi yang memiliki citra baik, dan hanya empat persen responden yang memandang buruk TNI. Hasil itu memperlihatkan bila indikator citra baik itu meningkat 3,2 persen dari survei sebelumnya.

Dalam survey sebelumnya, penilaian baik terhadap TNI pada Januari 2015 adalah 91,2 persen. Angka tersebut cenderung stabil, bahkan mulai naik pada April hingga Oktober 2017.

KPK DAN POLRI Meski kedua lembaga terlihat tidak akur, namun hasil survey memperlihatkan keduanya memiliki citra yang baik dimata publik, bahkan di posisi kedua dan ketiga. Posisi kedua ditempati Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dengan 87,3 persen responden yang menganggap baik. Sementara responden yang menganggap citra KPK buruk sebanyak 9,3 persen.

Pada Januari 2015, pandangan positif responden

terhadap KPK sebesar 88,5 persen.

Setelah itu, angkanya sempat merosot.

Penilaian baik terhadap KPK kembali meningkat sejak awal 2017 hingga saat ini.

Citra positif selanjutnya ditempati Polri pada posisi ketiga. Korps Bhayangkara itu mendapat penilaian baik dari responden sebesar 70 persen dan buruk sebesar 27,8 persen.

MK, KEJAKSAAN, DPD DAN DPR Mahkamah Konstitusi dengan penilaian baik responden sebesar 68,9 persen dan 10,4 persen responden mengatakan buruk menjadikan citra atas lembaga itu masih lebih baik dari pada DPD dan DPR. Sebanyak 64,3 persen responden menilai Mahkamah Agung memiliki citra yang baik, dan 22,8 reaponden mengatakan institusi tersebut buruk.

Insitusi Kejaksaan menduduki peringkat berikutnya dengan penilaian baik responden sebesar 58,8 persen, sedangkan 31,6 responden memberikan penilaian buruk terhadap Kejaksaan.

Sementara itu, sebanyak 51,7 persen responden menilai Dewan Pimpinan Daerah memiliki citra yang baik, sementara 37 persen responden menilainya buruk.

Partai politik dianggap baik oleh 47,2 persen responden. Sedangkan 43,5 persen responden menilainya buruk.

Dan Posisi terakhir dengan nilai citra terendah ditempat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapat nilai baik dari 42,2 responden sedangkan mayoritas responden, tepatnya sebesar 52,3 persen menganggap citra DPR buruk. Kendati demikian pada April hingga Oktober 2017 penilaian p o s i t i f terhadap DPR bergerak positif naik hingga enam persen. • IB

30

POLITIK

Prabowo: Saatnya Jujur Membangun Demokrasi Indonesia BIZNIS -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai demokrasi Indonesia saat ini berada dalam keadaan rawan. Hal itu, menurut dia dikarenakan sistem politik di Indonesia menahan asas demokrasi itu sendiri.

"Ini pandangan saya sebagai pelaku demokrasi itu sendiri," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara konferensi kebijakan luar negeri yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia di kawasan

Kasablanka, Jakarta, belum lama ini.

Prabowo mengatakan sistem demokrasi sekarang ini belum berhasil melahirkan pemimpin muda yang handal dan berintegritas. Hal ini, kata dia, disebabkan sistem yang lebih menuju kepada politik uang. "Saat ada anak muda yang ingin jadi pemimpin yang ditanyakan bukan sekolah dimana, pernah kerja dimana, tapi punya uang berapa," katanya.

Karena itu, dia mengatakan sangat

sedih dengan keadaan ini. "Ini realita, tidak enak, tapi memang demikian,... hal ini yang harus diperbaiki dalam sistem politik Indonesia.�

Prabowo berpendapat sekarang ini sudah saatnya harus jujur dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Sebab, kata dia, demokrasi Indonesia ini dibangun dengan susah payah.

Demokrasi kita yang dibangun dengan susah payah ini, lanjutnya, berada dalam kedaaan rawan. • TEMPO.CO/IB

31

POLITIK

Dollah Mando-Mahmud Yusuf

Diprediksi Menang di Sidrap BIZNIS — Pertarungan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2018 diperkirakan berjalan seru dengan melibatkan dua kandidat utama di daerah itu.

Kedua pasangan calon yang akan bersaing ketat tersebut adalah pasangan Dolla Mando (wakil bupati saat ini) dan pasangan Fatmawati Rusdi (istri bupati saat ini). Satu kandidat yang disebut-sebut juga akan maju adalah Ramli Manong.

M e s k i demikian, d a r i sejumlah survey y a n g

32

dilakukan popularitas wakil bupati Sidrap Dollah Mando masih belum tertandingi kandidat lainnya.

Sehingga mayoritas masyarakat di daerah penghasil utama beras Sulsel tersebut berharap Dollah Mando bisa menjadi orang nomor satu di Sidrap.

Andi Khaerul, salah sorang warga Sidrap yang ditemui Biznis mengatakan Sebagian masyarakat di Sidenreng menginginkan adanya perubahan sehingga kecenderungan masyarakat memilih pasangan bupati Dollah Mando dan Wakil Bupati Mahmud Yusuf jadi pemimpin. “Kami harapkan mereka betulbetul berpihak kepada kaum petani nantinya, karena mayoritas petani di Sidrap mengharapkan bapak Dollah Mando menjadi bupati Sidrap 2018-2023,�

Dollah Mando

ujarnya.

Sumber lain menegaskan, selama Dollah Mando menjadi wakil bupati, dia mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan membangun bekerja sama baik dengan bupati. Dollah Mando dipastikan sudah tau betul apa yang diinginkan rakyat di Sidrap dan diharapkan mampu membuat perubahan yang lebih baik lagi ke depannya.

Untuk itu, menurut dia, yakin betul Dollah Mando dan pasangannya akan dapat memenangkan pilbut mendatang karena akan mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat di daerah ini, k h u s u s n y a kalangan petani. • IB

Mahmud Yusuf

POLITIK

TERKAIT SERTIFIKAT GRATIS

Presiden Warning Menteri ATR-BPN BIZNIS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil agar menyelesaikan target pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Selama ini timbul banyak sengketa di berbagai daerah di Jawa atau Sumatra karena tidak adanya sertifikat hak atas tanah.

Jokowi mengemukakan hal itu sewaktu menyerahkan sertifikat tanah kepada 2.700 orang warga di tempat kabupaten se-pulau Lombok, di Kuta Lombok Tengah, belum lama ini. ‘’Awas kalau tidak bisa. Saya ganti kalau tidak bisa,’’ kata Presiden kepada Sofyan Djalil.

Sebenarnya, ada sebanyak 3.050 orang penerima sertifikat gratis dari pemerintah yang akan dihadirkan, namun alasan kesulitan transportasi sehingga mereka tidak bisa mencapai lokasi acara.

Jokowi mengungkapkan setiap kepergiannya ke suatu daerah, yang selalu menjadi pertanyaan adalah kepemilikan sertifikat tanah. Tahun 2017 ini akan diberikan sebanyak lima juta sertifikat. Pada tahun 2018 ditingkatkan menjadi tujuh juta sertifikat dan tahun berikutnya sebanyak sembilan juta sertifikat. ‘’Tahun 2022, seluruh masyarakat sudah pegang sertifikat,’’ ujar Jokowi.

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi menyebutkan ada 1,66 juta bidang tanah tetapi yang memiliki sertifikat hanya 52 persen atau sekitar 807 ribu saja. ‘’Warga memiliki tanah bersertifikat tidak ternilai harganya,’’ ucapnya.

Karena itu ia meminta Presiden Joko Widodo agar terus meminta Kementerian ATR/BPN menyelesaikan kekurangannya.

Sewaktu menyinggung sertifikat tanah tersebut, Zainul Majdi mengatakan hasil pertanian meningkat 13,5 persen. Hasil

gabah kering giling (gkg) mencapai 2,362 juta ton gkg. Jagung bertambah produksinya 95 persen atau 1,2 juta ton. 2017 ini ditargetkan 2,1 juta ton.

Mendengar info tersebut, Presiden Joko Widodo memanggil tiga orang petani penerima sertifikat secara bergantian berdasar pilihannya sendiri. Ini dikaitkan dengan hadiah tiga sepeda yang sudah dibawanya.

Pertama Jalaludin asal Desa Jago Lombok Tengah yang menanami jagung lahannya seluas 1.950 meter persegi (m2).

ATR-BPN GOWA PENUHI TARGET Sementara itu, di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan masyarakat akan segera mendapatkan sertifikat gratis yang diterbitkan ATR-BPN Gowa.

Instansi tersebut optimistis akan menyelesaikan sertifikat tanah rakyat sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala Seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Sulsel Abidin mengatakan hingga Juli 2017, pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 2.231 sertifikat dan untuk periode Agustus-November 2017 akan diselesaikan 5.231 sertifikat.

“Dengan demikian nantinya akan

ada 5.231 sertifikat yang diterbitkan di kabupaten Gowa Sulsel ini... terdapat kelebihan dari target (5.000) karena ada limpahan dari daerah lain,” ujarnya kepada Biznis.

Abidin mengatakan bila ada masyarakat ingin melihat dan membuktikan apakah sertifikat itu sudah ada, mereka bisa datang ke kantor ATR-BPN Gowa untuk mendapatkan foto copy karena sertifikat asli akan diserahkan (secara simbolis) langsung oleh bapak Presiden Joko Widodo. Waktunya menunggu kesediaan bapak presiden. • IB

Abidin Kepala Seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Sulsel.

33

POLITIK Profil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Periode 2013 - 2018 Nama : Drs. H. Yusran Aspar, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Tanah Grogot 28 Januari 1952 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Nama Isteri: Hj. Rustini Riwayat Keluarga : Nama Ayah : Asfar Nama Ibu : Sabariah Nama Anak : 1. Rita Yusdiana, ST 2. Sofian Nur, ST 3. Linda Safitri 4. Diana Yusnita, S.Fam 5. Yustina Sari, SH Alamat Rumah: Perumahan Bukit Damai Indah Blok E No. 45 Balikpapan Kalimantan Timur.

Pendidikan : • SR Tahun 1964 • SLTP Tahun 1967 • SMAN 1 Balikpapan Tahun 1970 • APDN Samarinda Tahun 1976 • IIP Jakarta Tahun 1986 • Pasca Sarjana di Universitas Brawijaya Malang Tahun 2002

Karir: • Pegawai Honorer PMD Kabupaten Paser, Tahun 1971-1972 • Pegawai Honorer Bagian Hukum Kabupaten Paser, Tahun 1972-1976 • Pemeriksa pembangunan pada ITWIL Kabupaten Paser, Tahun 1980-1984.

• KASUBAG Ketertiban Umum Kabupaten Paser, Tahun 1988-1990 • Camat Batu Sopang Kabupaten Paser, Tahun 1988-1990 • Camat Muara Koman Kabupaten Paser, Tahun 1990-1993 • Kepala Bagian Ortal Kabupaten Paser, Tahun 1993-1999 • Sekretaris Bapedda Kabupaten Paser, Tahun 1999-2000 • Ketua Bapedda Kabupaten Paser, Tahun 2000-2002 • Pj. Bupati Penajam Paser Utara, Tahun 2002-2003 • Bupati Penajam Paser Utara (2003-2008) • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi IV Priode 2009-2014 • Bupati Penajam Paser Utara (2013-2018) • SUMBER: SITUS PEMKAB PPU

34

Yusran Aspar Kandidat Terkuat Jadi Orang Nomor 1 Kaltim BIZNIS -- Ribuan warga Kota Balikpapan memadati Lapangan Foni, Kebun Sayur, Balikpapan Barat, untuk mengikuti acara jalan sehat yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur pada Minggu pagi.

Ribuan warga tersebut nampak antusias mengikuti kegiatan santai ini.

Terlebih, mereka juga bisa bersenda gurau langsung dengan Ketua DPD Partai Gerinda Kaltim Yusran Aspar.

“Ini luar biasa, semua peserta tampak antusias. Kegiatan yang sangat positif ini sebagai ajang olahraga yang menarik,” katanya.

Yusran yang juga bupati Kabupaten Penajam Paser Utara itu menambahkan besarnya animo warga pertanda bahwa silaturahmi antara masyarakat dan Partai Gerindra di dearah ini terjaga dengan baik. Selain itu, kegiatan jalan sehat ini juga membudayakan hidup sehat kepada masyarakat. Dia juga meneriakkan yel-yel Salam Indonesia Raya yang diikuti para peserta.

“Salam Indonesia Raya, Prabowo Presiden, Yusran Aspar Gubernur

Kaltim,” teriak warga.

Dalam kegiatan jalan sehat ini panitia menyediakan doorprize satu unit mobil, sepeda motor, umroh, serta hadiah lainnya.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Kota Balikpapan Sirajuddin Machmud, Sekjen DPD Partai Gerindra Kaltim Sustrisno Thoha, Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Balikpapan Abdul Jabbar serta kader Partai Gerindra lainnya.

Peluang Yusran menjadi orang nomor satu di Kaltim menguat menyusul penetapan Bupati Kutai Kartanegara sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Rita yang juga ketua Partai Golkar Kaltim sebelumnya kepada Biznis menyatakan maju dalam Pilgub Kaltim tahun depan.

Sumber Biznis di Samarinda mengatakan Yusran tinggal butuh dukungan dari Partai pengusung untuk maju sebagai calon gubernur di Kaltim. ”Siapapun pendampingnya, peluang dia cukup besar jadi orang nomor satu di bumi etan,” tandasnya.

• (IBRAHIM)

PEMBANGUNAN DESA

MENTERI DESA PDTT:

Konsep Swa-Kelola Bangun Desa BIZNIS – Dalam masa pemerintahan Joko Widodo – JK Desa mendapatkan perhatian yang luar biasa. Langkah tersebut tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah selain pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

Karena itu, Kementerian Desa PDTT mengungkapkan bila pembangunan desa akan menggunakan konsep swakelola.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjoyo mengatakan hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar proyek pembangunan desa harus dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri.

Swa-kelola dimaksudkan agar masyarakat desa mendapatkan pendapatan, minimal 20% dari dana desa nantinya dapat digunakan untuk membayar gaji masyarakat yang turut bekerja di daerah itu.

Pak Jokowi pesan, dana desa proyeknya dikerjakan secara swakelola. Tidak boleh pakai kontraktor, jadi minimal 20% dana desa dapat digunakan untuk membayar gaji masyarakat yang ikut bekerja.

Dibayarnya kalau bisa itu harian, kalau tidak bisa maksimal mingguan, agar daya beli masyarakat di desa-desa bisa meningkat.

desa, pada 2017 mencapai Rp60 triliun, naik dari posisi 2015 dan 2016 yang masing-masing mencapai Rp20,76 triliun dan Rp46,98 triliun.

Selain itu, untuk mengatasi ketimpangan antara kota dan desa, pemerintah juga mengambil kebijakan di kedua wilayah tersebut. Untuk perkotaan, ada inkubasi 5 kota baru publik yakni Pontianak, Tanjung Selor, Palembang, Manado, dan Makassar.

Pemerintah juga melakukan optimalisasi 13 kota otonom sedang sebagai penyangga urbanisasi.

Selain itu, ada perencanaan dan pembangunan 5 KSN metropolitan di luar Jawa yakni Mebidargo, Mamminasata, S a r b a g i t a , Patungrayaagung, dan Bimindo.

Pemerintah memberikan pendampingan desa 40.142 o r a n g , membentuk 18.446 badan usaha milik desa, serta

menyalurkan secara bertahap alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan.

Dengan fakta 82,77 persen penduduk desa menggantungkan hidup dari sektor pertanian, pemerintah juga melakukan pembangunan sesuai potensi desa.

Pasalnya, ada 61.821 desa memiliki potensi pertanian, 20.034 desa berpotensi di perkebunan, dan 12.827 desa memiliki potensi perikanan.

Selanjutnya, sebanyak 64.587 desa memiliki potensi energi baru terbarukan dan 1.902 desa berpotensi di sektor wisata. Tidak hanya itu, ada 1,8 juta komoditas usaha mikro kecil dan menengah selama ini berada di desa.

Selan itu, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah mengakui hak pengelolaan hutan adat mulai akhir 2016.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat itu diyakini sebagai pendekatan baru dalam konteks memperkuat sistem sosial dalam masyarakat lokal. Karena itu, tahun ini akan dikukuhkan sebanyak 128.592,3 hektar hutan adat.

• IB

PEMERATAAN BERKUALITAS Sementara itu, berdasarkan uraian pemerintah dalam dokumen “Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla” dari Kantor Staf Presiden, keberpihakan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan distribusi dana desa, penguatan kelembagaan, serta pengelolaan anggarannya.

Roadmap dana desa dan dana transfer ke daerah pun terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Khusus untuk dana Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjoyo

35

OLAHRAGA

PEMAIN TERBAIK DUNIA

Persaingan Ronaldo-Messi Terus Berlanjut BIZNIS – Cristiano Ronaldo memanaskan persaingannya dengan Lionel Messi untuk menjadi yang terbaik dunia 2018, menyusul ditetapkannya bintang Real Madrid tersebut sebagai pemain terbaik dunia versi FIFA 2017. Penghargaan itu yang ke lima kalinya. Sementara Bintang Barcelona juga sudah menyabet penghargaan tersebut sebanyak lima kali dalam kariernya bersama Club Catalan Barcelona.

Meski sudah meraih lima gelar pemain terbaik dunia versi FIFA, Ronaldo dikabarkan belum puas, dia masih berhasrat untuk melengkapi gelarnya hingga tujuh kali, sesuai dengan nomor 7 yang selama ini identik dengannya.

B i s a j a d i , pesaing dek at mereka Messi

36

juga berhasrat untuk terus memperbaiki performanya agar dapat melebihi Ronaldo, saat ini posisi mereka imbang sama-sama sudah menyabet penghargaan sebanyak lima kali. Tahun depan adalah pembuktian dari kedua pesepak bola itu mana yang terbaik dari mereka.

Yang jelas Messi saat ini juga sedang memperlihatkan trend membaik dalam berbagai kompetisi bersama clubnya.

Ronaldo yang memenangkan La Liga dan Liga Champions musim lalu, terpilih sebagai pemain terbaik FIFA 2017. Ia mengalahkan bintang Barcelona Lionel Messi dan Neymar dari Paris SaintGermain. " S a y a ingin tujuh g e l a r p e m a i n terbaik.

Lima gelar sudah baik, tapi tujuh adalah nomor keberuntungan saya. Jadi sangat luar biasa jika bisa meraih tujuh gelar," kata pemain berjuluk CR7, usai mendapatkan penghargaan, seperti dilansir kantor berita AFP. Yang jelas, tahun ini, Ronaldo sudah mencetak 44 gol dalam 48 pertandingan untuk klub dan tim nasional. Pencapaian apiknya sejauh ini disebut tak lepas dari dukungan para pendukungnya.

“Rasanya senang berada di sini. Para pendukung Real Madrid, rekan-rekan tim, pelatih, mereka mendukung saya sepanjang tahun. Kami berada di Inggris untuk pertama kalinya dan saya memenangi penghargaan secara

Lionel Messi

berturut-turut.” Cristiano Ronaldo kini menyamai Lionel Messi yang juga mengemas lima gelar pemain terbaik dunia FIFA 2017.

Dia menambahkan bila acara itu merupakan momen luar biasa dalam hidupnya.” Saya memiliki para penggemar di seluruh dunia," kata Ronaldo.

Ronaldo meraih 43,16% suara unggul dari Lionel Messi yang mendapat 19,25 persen suara.

Sementara sisa suara sebanyak 6,97 persen menjadi milik Neymar.

Penilaian diberikan oleh pelatih pelatih dan kapten timnas serta perwakilan jurnalis dari s e l u r u h dunia yang negaranya terdaftar s e b a g a i anggota FIFA. • IB

Cristiano Ronaldo

ANEKA

OTOMOTIF

Kemenhub Dukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan BIZNIS -- Kementerian Perhubungan mendukung program Kementerian Pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Dukungan utamanya diberikan dengan meningkatkan kapasitas penerbangan internasional dari dan ke tujuan daerah wisata di Indonesia.

“Saat ini sudah ada 79 perjanjian udara yang menjadi dasar dapat dilakukan penerbangan antar negara," jelas Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Mur dalam siaran pers Kementerian Perhubungan, Minggu (29/10/2017).

Dia menambahkan, kemenhub juga sudah menetapkan 28 bandara di Indonesia yang terbuka untuk penerbangan internasional dimana sampai saat ini dari 79 perjanjian udara yang ada baru 21 perjanjian yang digunakan. Terkait dengan pemanfaatan bandara berstatus internasional, dari 28 bandara

internasional baru 19 bandara yang efektif dipakai untuk melayani penerbangan internasional.

Maria Kristi menjelaskan bahwa kapasitas ketersediaan tempat duduk di penerbangan dapat cepat ditingkatkan apabila ada permintaan atau "demand" karena Ditjen Perhubungan Udara memberikan kemudahan bagi maskapai asing untuk terbang ke Indonesia walapun tidak ada perjanjian dengan negara mitra.

“Kendati belum ada perjanjian dengan negara mitra, penerbangan dapat dilakukan dengan mekanisme charter atau dapat diizinkan secara berjadwal dengan temporary basis, dengan catatan penerbangan tersebut hanya boleh dilakukan secara direct flight atau tidak boleh melalui negara ketiga,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar rapat beserta para pemangku kepentingan

terkait untuk mendorong konektivitas internasional bandar udara H.AS. Hanandjoeddin di Belitung .

Menurut Menhub saat ini kunjungan wisatawan mancanegara ke Belitung sudah cukup baik. Ia menyebut tiap pekan ada wisatawan dari Cina, Singapura, dan Malaysia yang berkunjung ke Belitung melalui Jakarta.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Bupati Belitung Sahani Saleh tersebut, Menhub menginventarisir hal-hal yang ada di Belitung.

Soal terminal penumpang internasional Bandara H.AS. Hanandjoeddin yang masih dalam proses renovasi, Menhub memastikan renovasi terminal internasional selesai akhir November.

“Renovasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ruang terminal dari 3.152 m2 menjadi 3.818 m2,.” atau meningkat 21,22%,” ujarnya.

• IB

37

ANEKA

HUT SUMPAH PEMUDA KE-89 42 PEMUDA DAPAT PENGHARGAAN BIZNIS — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-89 Sumpah Pemuda tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perayaan kali ini disertai dengan pemberiaan penghargaan kepada pemuda dan pemudi berprestasi dari berbagai wilayah tanah air. Termasuk para pemuda penyandang difabilitas.

Penghargaan itu diberikan kepada 42 pemuda-pemudi berprestasi dari seluruh Indonesia. Dalam peringatan sumpah pemuda yang digelar di kantor Kemenpora itu, Menpora Imam Nahrawi juga melakukan teleconference dengan para pemuda di sembilan titik di seluruh Indonesia.

Antusiasme pemuda dari berbagai elemen untuk ikut merayakan peringatan HUT ke-89 Sumpah Pemuda di kantor Kemenpora sudah terlihat sejak pagi hari. Perwakilan pemuda dari berbagai lembaga sudah terlihat memadati lokasi acara sejak pukul 10.00 wib. Meski menteri sendiri baru hadir dalam acara tersebut sekitar pukul 14.30 wib. Mereka ada dari Makassar, Riau, Padang, dan lainnya.

"Saya kira ini sebuah penghargaan dari pemerintah kepada pemuda yang berdedikasi tinggi yang punya loyalitas untuk mencurahkan daya pikir kreativitas." Kata Menpora Imam Nahrawi Dia menambahkan dengan segala kelebihan dan kekurangan, mereka masih terus berbuat yang terbaik untuk negeri ini dan menjadi contoh kita semua dan disitulah hakekat sumpah pemuda. “Kita berbeda tapi dipersatukan dengan tekad demi bangsa negara yang kita cintai Indonesia."

Kemenpora, lanjutnya, juga memberikan perhatian yang tidak kalah pentingnya kepada para pemuda penyandang difabilitas.

38

Salah satunya Stephany Handojo, seorang penyandang down syndrome berprestasi tingkat dunia di bidang olahraga.

Stephany meraih medali emas cabang olahraga renang di ajang Special Olympics World Summer Games tahun 2011. Ia juga pernah meraih medali emas cabang renang di ajang Special Olympics Asia-Pacific 2013 di Australia. Pada tahun 2012 Stephany menjadi wakil Indonesia sebagai

pembawa obor tunagrahita pertama di Olimpiade London.

Surya Sahetapi, aktivis kaum difabel penyandang tunarungu dan wicara yang juga anak dari pasangan Dewi Yull dan Rey Sahetapi itu menyampaikan kepada Menpora, dirinya ingin agar Indonesia bisa memiliki fasilitas yang ramah untuk penyandang difabel supaya negara-negara lain iri dengan Indonesia. • IB

ANEKA

ILUNI UI KALTIM GELAR OPERASI KATARAK GRATIS

BIZNIS -- Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Kalimantan Timur (ILUNI UI Kaltim) menggelar road show dalam mendukung pemberantasan katarak melalui program Operasi Katarak Gratis di 3 lokasi, Provinsi Kaltim.

Kegiatan ini dimulai di RSUD Inche Abdoel Moeis, Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan Puskesmas Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur pada 28-29 Oktober 2017, serta Puskesmas SangaSanga pada 11-12 November 2017.

Ketua ILUNI UI Wilayah Kaltim Sabri Ramdhany mengatakan total lebih dari 120 orang dari masyarakat kurang mampu yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan PERDAMI (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia) Kaltim akan mendapatkan operasi katarak maupun perawatan paska operasi secara gratis.

Dia menambahkan salah satu aspek penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia adalah aspek kesehatan masyarakat dan bahwa salah satu faktor penunjang produktivitas pembangunan adalah masyarakat yang sehat. Program ini, lanjutnya, merupakan bentuk aksi

nyata untuk masyarakat, sebagai bakti ILUNI UI bagi Bumi Etam.

Ketua Community Development Center ILUNI UI, Irvan Toreza mengatakan kegiatan ini akan menjadi awal dari kegiatan operasi katarak di daerah lainnya. Dan, Sumatera akan menjadi daerah berikutnya untuk

pelaksanaan bakti sosial tersebut.

Kegiatan ini diharapkan mendukung peningkatan kesehatan sehingga produktivitas masyarakat Kaltim juga akan naik.

Sementara itu, Data Dinkes Kaltim mencatakan, pada tahun 2015, jumlah penderita katarak mencapai angka 81.316 orang. Sementara jumlah operasi yang dilakukan pada tahun 2016 hanya sebanyak 10.156 tindakan.

Katarak adalah penyebab utama kebutaan di dunia. Penyakit ini umumnya ditemukan pada orangorang lanjut usia. Melalui operasi katarak, penderita diharapkan akan mendapatkan peningkatan kondisi penglihatan yang signifikan dengan waktu pemulihan sangat singkat.

Setelah menjalani operasi, penglihatan penderita bisa kembali normal sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kesulitan. Operasi katarak secara gratis ini terselenggara atas kerjasama ILUNI UI dengan Pollux Habibie Vision, PERDAMI Kaltim dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. • IB

39

ANEKA

DIRUT PT IKI EDY WIDARTO:

PT IKI Kuat Karena Bersinergi, Kinerja Bagus Lewat Efisiensi

P

T Industri Kapal Indonesia (IKI) di Makassar berperan penting bagi industri perikanan nasional karena BUMN ini memberikan jasa bagi perbaikan kapal penangkap ikan. Namun di tengah peran itu, BUMN ini juga menghadapi keterbatasan.

Untuk mengetahui tentang PT IKI ini, Majalah Biznis mewawancarai Edy Widarto, Direktur Utama PT IKI. Berikut petikan wawancara yang berlangsung pekan lalu di Makassar: Selama ini PT IKI dikenal sebagai perusahaan yang mendukung pengadaan kapal di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia.

Bagaimana perkembangan terkini dari perusahaan yang Anda pimpin ini?

Sekarang ini perusahaan sedang memperbaiki tiga kapal bĂ ru ukuran besar dan lebih dari 100 unit kapal kecil. Artinya tahun ini IKI lebih banyak mengerjakan kapal kecil-kecil, di antaranya terdapat 70 kapal nelayan untuk menangkap ikan.

Perbaikan atau reparasi kapal ini merupakan unit usaha bantu dari bisnis inti. IKI mempunyai bisnis inti mengerjakan kapal-kapal berukuran besar. Dari sisi finansial, kapal kecil bernilai kecil namun profitnya besar.

Sebaliknya kapal besar memiliki nilai penjualan besar namun profitnya kecil. Jadi kedua unit usaha ini saling melengkapi.

40

Edy Widarto, Direktur Utama PT IKI. Dalam menjalankan kegiatan bisnis ini adakah kendala yang dihadapi PT IKI? Kendala tentu ada. Sekarang ini problemnya IKI hanya memiliki satu unit dok untuk mengerjakan kapal besar sehingga kapal-kapal harus antre.

Solusinya IKI sedang membangun dok lain agar kapasitasnya dapat dimaksimalkan, terutama untuk mengerjakan kapal-kapal besar yang jumlahnya cukup banyak.

Sebenarnya PT IKI saat ini terbesar di Sulawesi, di mana kapal-kapal dari Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya antre untuk dok di PT IKI. Di sinilah sisi strategis PT IKI yang berlokasi di Makassar. Untuk kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia bagian Timur akan lebih ekonomis jika diperbaiki di

Makassar.

Karena strategis maka banyak kapal jenis ponton dari Kalimantan antre untuk reparasi di IKI. Pada umumnya mereka ganti flat. Kebanyakan ponton dari Kalimantan ini didesain untuk jangka waktu pemakaian hanya lima tahun. Sebenarnya ponton bisa dibuat dengan daya tahan hingga 20 tahun. Namun, jenis ponton angkutan batubara dari Kalimantan umumnya hanya lima tahun. Mereka ke IKI karena jika ke barat, seperti Jakarta dan Cilegon, jaraknya terlalu jauh sehingga tidak efisien lagi.

Kinerja keuangan PT IKI dinilai cukup bagus. Apa kiat Anda mewujudkan kinerja bagus ini?

Sebenarnya yang membuat

ANEKA kinerja keuangan PT IKI bagus karena operasional perusahaan sangat efisien.

Artinya pasar dan kemampuan sudah seimbang. Profit masih belasan miliar.

Bila profit dibandingkan dengan sales sekitar 20%. Tahun ini target penjualan Rp 250 miliar dengan target keuntungan sekitar Rp 20 miliar.

Pencapaian kinerja perusahaan sangat ditunjang oleh banyaknya order yang masuk, baik kapal-kapal baru maupun kapal-kapal kecil untuk reparasi. Meski demikian target dari pemerintah setiap tahun meningkat. Sejumlah BUMN banyak yang memiliki kapal seperti Pertamina, PLN, Jakarta Loyd, PT Pelindo, Semen Indonesia. Mereka itu punya kapal-kapal besar sehingga diperlukan sinergi dengan mereka.

Andaikan BUMN tersebut sedikit berpihak kepada IKI, maka kinerja perusahaan dipastikan akan lebih baik lagi. Kebutuhan kapal Pertamina itu miliaran dolar Amerika dan kita diberikan seperempatnya saja, itu sudah sangat banyak untuk PT IKI. Menurut Anda, mengapa BUMN tidak berbagi ke PT IKI? Ada segelintir dari swasta yang tidak rela bila BUMN ini memesan kapal ke PT IKI (BUMN) dengan alasan monopoli. Padahal selama ini swasta lebih banyak menerima orderan kapal dari BUMN yang membutuhkan kapal di Indonesia. Jika ada pesanan 10 kapal, 8 diberikan ke BUMN dan 2 swasta itu kan bukan monopoli namanya. Adalah wajar bila BUMN bersinergi dengan BUMN lain. Seperti halnya yang terjadi di China. BUMN saling mendukung untuk sama-sama maju. Bukan ada yang maju, yang lain mati.

Kapal itu infrastruktur, seperti jalan raya, tidak ada untung di situ, tapi dampaknya bagi perekonomian cukup besar. Galangan juga untungnya kecil.

Sebenarnya Makassar bukan kota industri tetapi

perdagangan. Jadi yang tumbuh adalah komoditas, seperti coklat, beras, dan lainnya. Jadi daerah dagang, masyarakatnya belum industri. Maka dari itu industri kapal di sini juga tidak membutuhkan teknologi tinggi seperti yang ada di PT PAL. PT PAL itu sudah mengerjakan kapal perang penyapu ranjau dan akan membuat kapal selam. Itu modalnya cukup besar. Untuk membuat kapal selam dibutuhkan investasi sekitar Rp1,5 Triliun.

Boleh tahu kapan fasilitas dok II dirampungkan?

Saat ini sedang tender dan diharapkan segera dibangun sehingga dapat dipergunakan mengerjakan pesanan kapal besar dan kecil. Kita masih butuh dua dok tambahan.

Sekarang ini mengerjakan kapal dengan tonase 6.500 ton dengan kapal Pelni untuk 500 penumpang.

Langkah strategis apa yang dilakukan manajemen dalam membesarkan PT IKI? Strategi efisiensi dan sinergi.

Sebenarnya harga kapal itu dimanamana sama, sehingga dilihat dari lokasinya sesungguhnya biaya produksi di Makassar lebih besar karena ada tambahan transportasi bahan dari luar Makassar. Hanya saja, PT IKI sangat efisien dalam operasionalnya sehingga harga dapat bersaing.

Biaya operasional sangat kecil karena kami efisien. Contoh, jika ada kegiatan rapat di Jakarta, yang hadir cukup satu orang saja sehingga biaya kecil dan mereka tetap dapat bekerja di perusahaan.

Coba perhatikan perusahaan lain, biasanya lebih dari dua orang. Selain itu, organisasi juga kecil. Divisi yang bisa dikerjakan oleh mitra tak perlu dibentuk di perusahaan sehingga tidak ada biaya dalam jangka penjang. Seperti desain kapal cukup membeli desain dari luar. Untuk bahan baku juga dilakukan pola kerja sama konsinyasi dengan PT KS, sehingga yang laku saja dibayar. Selain digunakan di IKI, flat itu bisa dijual ke perusahaan lain yang membutuhkan. Itu merupakan bentuk sinergi yang menguntungkan kedua BUMN tersebut. KS tak perlu bangun atau sewa gudang di Makassar, sementara IKI tak perlu khawatir dan mengeluarkan dana kas di depan untuk membeli bahan baku flat.

Untuk pasar cukup besar, bahkan kami sudah ada komitmen dengan PT ASDP dimana BUMN tersebut menawarkan ke PT IKI untuk perawatan semua kapal yang dimilikinya. Untuk merealisasikan tawaran ini kami juga akan menggandeng BUMN lain yang ada di Jakarta dan lainnya karena keberadaan kapal dari PT ASDP juga tesebar di sejumlah daerah sehingga butuh lokasi yang dekat untuk perawatannya sehingga biaya akan sangat efisien. Inilah bentuk sinergi BUMN yang diharapkan. Di mana BUMN pemilik kapal menggandeng industri kapal BUMN untuk pengerjaan kapal baru dan perawatan. Sehingga BUMN tersebut saling menunjang dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi negara dan bangsa. •

41

ANEKA

Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirkep & HAL) BPJS TK Ilyas Lubis.

Tugas Melindungi TKI, BPJS TK Tidak Boleh Mengejar Profit

M

ulai 1 Agustus 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mendapat amanat baru dari pemerintah, yakni melindungi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri. Sebelumnya, perlindungan TKI ditangani oleh tiga konsorsium asuransi, yaitu Astindo, Jasindo dan Mitra TKI, dengan premi sebesar Rp 450.000/orang.

Sistem perlindungan TKI yang baru itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan

42

Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Ketentuan ini diterbitkan setelah pemerintah mendapat hasil kajian dan rekomendasi dari Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas.

Dengan hadirnya negara, dalam hal ini BPJS TK, tentu perlindungan TKI semakin diintensifkan. Tapi kenapa dalam melaksanakan tugas baru ini, BPJS dilarang mengejar profit? Lalu bagaimana kiat BPJS TK melaksanakan amanat tersebut dan apa dampaknya terhadap TKI, majalah Biznis melakukan wawancara dengan

Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirkep & HAL) BPJS TK Ilyas Lubis.

Bagi BPJS TK apa dampak penugasan baru ini?

Tugas baru ini jelas membawa dampak positif bagi BPJS. Kepercayaan yang diberikan pemerintah semakin mengukuhkan keberadaan BPJS TK sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial yang terpercaya.

Apa bentuk perlindungan BPJS TKI yang diberikan kepada TKI? Dalam melaksanakan perlindungan

ANEKA TKI, BPJS TK menetapkan iuran sebesar Rp 370.000/TKI untuk dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Perlindungan berlaku selama 31 bulan, yakni 5 bulan semasa pra berangkat (diklat di penampungan), 24 bulan selama kontrak kerja di luar negeri dan sebulan masa pengurusan dokumen kepulangan, serta sebulan setelah kembali di tanah air. Sedangkan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) masih bersifat opsi atau sukarela.

Lalu apa hak dan manfaat yang diperoleh TKI? Untuk kedua program ini (JKK dan JKm), TKI mendapat hak dan manfaat yang sama seperti tenaga kerja peserta BPJS TK lainnya. Misalnya, TKI yang mengalami kecelakaan kerja mendapat pengobatan tak terbatas sampai sembuh, termasuk mendapat protese jika mengalami cacat, dan bila meninggal seorang anaknya mendapat bea siswa sampai lulus S-1.

Yang sedikit membedakan, TKI yang meninggal akibat kecelakaan kerja mendapat santunan Rp 85 juta, baik di dalam atau di luar negeri. Sedang peserta bukan TKI mendapat santunan 48 kali dari gaji yang dilaporkan.

Lainnya sama, termasuk bantuan beasiswa dan manfaat lainnya.

Langkah apa yang dilakukan untuk mengintensifkan perlindungan TKI? Kami akan mengintensifkan perlindungan TKI terutama di daerah-daerah yang jadi kantongkantong TKI atau di negara-negara yang banyak TKI-nya. Kemajuan teknologi dan sistem yang telah dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada para TKI. Dalam upaya ini, BPJS TK tidak perlu secara fisik membuka perwakilan di luar negeri. Sebagai lembaga negara BPJS akan berkolaborasi dengan KBRI/ KJRI di negara-negara yang banyak mempekerjakan TKI, seperti Malaysia, Korea, Taiwan dan Singapura. Sistem online akan memudahkan untuk pendaftaran atau pengajuan klaim, karena bisa diakses dari mana pun.

Termasuk TKI mandiri yang akan

memperpanjang kontrak kerja di luar negeri.

Berapa besar potensi perlindungan TKI bagi BPJS TK? Pada prinsipnya, semua TKI yang bekerja di luar negeri harus mendapat perlindungan, khususnya terhadap resiko kecelakaan kerja dan kematian yang tidak bisa diprediksi. Hingga saat ini, jumlah TKI formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 94.392 orang. Sampai akhir 2017 ditargetkan mencapai 110.000 orang.

Target tersebut akan ditingkatkan lagi menjadi 350.000 TKI formal pada tahun 2018.

Kami optimis target tersebut dapat dicapai karena kepercayaan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dalam perlindungan TKI semakin tinggi. Salah satunya, dibuktikan dengan cepatnya pembayaran klaim kepada ahlis waris Eni Purwanti, calon (TKI) yang meninggal akibat kecelakaan kerja pada 9 Agustus 2017.

Musibah itu terjadi ketika Eni sedang mengikuti pelatihan di penampungan PT Bina Adidaya Mandiri Internasional, Tangerang - Banten. Iwan Sunaryo, suami almarhumah selaku ahli waris, mendapat santunan Rp 85 juta dan seorang a n a k n y a mendapat bea siswa dari BPJS TK sampai lulus S-1. Santunan diserahkan belum genap seminggu E n i terdaftar sebagai peserta BPJS TK. K a m i tidak mau menahann a h a n santunan.

K a l a u s e m u a dokumen lengkap,

santunan langsung kami bayar. Lebih cepat lebih baik.

Dengan besarnya potensi apa berarti BPJS TK mengejar keuntungan?

Berdasarkan undang-undang, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah non profit. Dalam asuransi swasta, sisa premi yang tidak digunakan untuk membayar santunan memang menjadi laba perusahaan.

Namun, untuk BPJS yang berbentuk badan hukum publik, dana hasil iuran setelah dikurangi pembayaran santunan merupakan milik pekerja dan akan dikembalikan kepada pekerja dalam bentuk manfaat yang terus ditingkatkan. Seperti kenaikan jaminan, bea siswa, maupun kegiatan promotif dan preventif. Jadi jelasnya, BPJS TK tidak boleh mengejar keuntungan atau profit. • PURWANTO

43

INFO HOTEL

Semarak HUT Ke-14 MTC Karebosi di Karebosi Condotel

R

esepsi HUT ke-14 MTC Karebosi yang diadakan pada Senin malam, 16 Oktober 2017 di Grand Ballroom, lantai 6 Karebosi Condotel, berlangsung sangat meriah. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari para relasi dan mitra PT. Tosan Permai Lestari maupun para tenant MTC Karebosi yang datang malam itu, disambut langsung oleh jajaran PT. Tosan Permai Lestari.

Direktur Utama PT. Tosan Permai Lestari pada kesempatan tersebut

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberadaan MTC Karebosi. Begitu juga kepada para tenant. “Tanpa dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah, pedagang dan masyarakat, tentu MTC Karebosi tidak dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini. “Ujar Binsar.

Dia menambahkan, sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi digital serta tingginya minat masyarakat berbelanja secara online, maka MTC Karebosi dengan cepat harus mengikuti

arus perubahan yang sedang terjadi saat ini. Yakni menghadirkan aplikasi belanja online Karebosi RitelAku. Aplikasi Karebosi RitelAku ini dimaksudkan untuk mendukung keberadaan pelaku usaha yang ada Di MTC Karebosi maupun Karebosi Link, sehingga mereka dapat memperluas jangkauan pemasaran untuk menggaet para pelanggan. “Jadi ada perpaduan antara Bisnis Offline dan online” Ujar Binsar.

Direktur utama PT. Tosan Permai Lestari Binsar J. Samosir, SH menyampaikan kata sambutan.

Penyalaan lilin kue Ulang tahun ke 14 MTC Karebosi oleh Jajaran Direksi.

44

Para tamu yang hadir pada perayaan HUT ke-14 MTC Karebosi.

•

INFO HOTEL TRAVELING

MOMENTUM MOTIVASI, RAYAKAN BERSAMA KARYAWAN

HUT ke-2 Platinum Balikpapan Hotel and Convention Hall

Owner Platinum Hotel Indonesia Charles dan direksi beserta managemen menggelar pemotongan tumpeng menandai perayaan HUT ke-2 yang digelar Sabtu (28/10) malam.

BIZNIS, - Owner dan direksi Platinum Balikpapan Hotel and Convention Hall merayakan HUT ke-2 tahun bersama 180 karyawan dengan menggelar berbagai kegiatan di Golden Ballroom, Sabtu (28/10). "Pencapaian HUT ke-2 salah satu bukti kerja keras karyawan. Momentum perayaan ini juga untuk memotivasi agar terus berinovasi karena kalau tidak akan ketinggalan dengan yang lain, harus terus berusaha apalagi perekonomian belum membaik," seru Director of Operation Platinum Hotel Indonesia H Soegianto di sela perayaan, tadi malam.

Yang menarik dalam perayaan tersebut, sejumlah karyawan berlomba menunjukkan penampilan terbaik. Di antaranya suguhan hiburan dari sales departement, food and beverage (F&B) departement, room division departement, administration and general (A&G) departement dan management performance. Ada juga penghargaan bagi karyawan terbaik.

Masing-masing dua karyawan terbaik asal Platinum Yogyakarta dan dua karyawan asal Platinum Balikpapan.

Tidak ketinggalan door prize bagi

karyawan yang beruntung. Berupa puluhan hadiah hiburan hingga 40 tiket nonton Balikpapan Masters Cup yakni laga legenda sepakbola dunia antara Indonesia Masters-Liverpool MastersArsenal Masters yang akan digelar di Stadion Batakan, Minggu (5/11).

Dari segi bisnis, lanjut dia menerangkan, Platinum Balikpapan diklaim berhasil mencatatkan kinerja gemilang di tengah perekonomian yang tengah lesu darah dan persaingan kamar hotel yang semakin ketat. Itu tercermin dari tingkat keterisian kamar hotel (Okupansi) yang mencapai ratarata 50 persen per hari.

"Idealnya okupansi hotel itu 70 persen tapi di tengah kondisi perekonomian seperti sekarang, jumlah itu lebih baik dibanding lainnya," pukau pria yang gemar olahraga golf ini.

Lebih hebatnya lagi, meski usia masih cukup muda tapi urusan prestasi sudah menasional menyusul diraihnya dua penghargaan sekaligus.

Masing-masing The Exceptional Guest Experince Award for Premium Class oleh Traveloka Hotel Award 2017 dan Sertifikat Keunggulan dari Trip Advisor

2017 yang dihimpun dari review tamu.

Untuk memacu pertumbuhan bisnis ke depan, pihaknya akan meningkatkan mutu layanan dan memaksimalkan seluruh fasilitas yang tersedia sehingga tamu hotel semakin betah berlama-lama menghabiskan waktu di Platinum Balikpapan.

Sementara itu dalam sambutannya, owner Platinum Hotel Indonesia Charles mengatakan Platinum Balikpapan dipandang mampu bersaing dengan hotel yang lebih dulu eksis.

"Terbukti okupansi di atas 50 persen per hari dan even banquet yang membuat tim lembur tiap hari dan saya percaya kesuksesan tersebut berkat kerja keras keseluruhan tim. Semua memegang peran sesuai job dan team work yang baik akan memberi hasil yang baik pula," serunya.

Perihal kerja keras tersebut, pihaknya memberi apresiasi lewat penghargaan terbaik. "Di dalam dan luar kota banyak hotel yang memiliki fasilitas dan layanan yang sama sehingga Platinum Balikpapan maupun Platinum Yogyakarta harus jauh berbeda dan jauh lebih untuk meningkatkan kualitas, ini menjadi tantangan bagi managemen," ulasnya kemudian.

Adapun perayaan yang digelar mengusung tema Infinity and Beyond.

Seluruh karyawan pun tampil kompak dengan dress code berkelir putih. Menandai perayaan Charles didampingi direksi dan managemen menggelar pemotongan tumpeng.

Sebelum menggelar malam puncak perayaan, rangkaian HUT Platinum Balikpapan diawali dengan berbagai kegiatan.

Meliputi penyerahan santunan ke panti asuhan, kerja bakti dan bersih-bersih di masjid yang terletak tepat di sebelah hotel dilanjutkan dengan pembagian bingkisan kepada masyarakat sekitar, futsal antar hotel, donor darah dan monster burger challenge berupa kompetisi makan burger berukuran raksasa yang kelak menjadi ikon kegiatan hotel bintang empat di bilangan Jalan Soekarno Hatta Km 5,5 Balikpapan Utara. •

45

OTOMOTIF

GIIAS Surabaya Auto Show 2017, Penjualan Tembus 1.486 Unit BIZNIS-- Tidak mau kalah dengan Jakarta, Gaikindo, GIIAS Surabaya Auto Show 2017 juga memberikan angin segar bagi pelaku industri otomotif nasional. Setidaknya hal itu tergambar dari masih besarnya animo masyarakat memiliki moda transportasi darat itu ditengah iklim ekonomi global yang stagnan.

Dalam ajang pamer produk otomotif baru yang berlangsung di Grand City Convex pada 20-24 September 2017 itu, penyelenggara mengklaim berhasil memenuhi target dengan volume penjualan mobil baru sebanyak 1.486 unit dan jumlah pengunjung 38.011 orang.

Sejumlah indikator yang menunjukkan kesuksesan pameran

otomotif dari Gaikindo ini terlihat dari total jumlah pengunjung yang hadir selama pelaksanaan pameran. Dalam lima hari pameran, jumlah pengunjung mencapai 38.011 orang, Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah pengunjung tahun lalu yang hanya 34.362 orang.

Sementara itu, volume transaksi penjualan mobil baru juga menembus angka sebanyak 1.486 unit. Pencapaian itu sudah melebihi penjualan mobil 2016 yang hanya 1.392 unit. “Saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan pameran GIIAS Surabaya Auto Show 2017 yang diselenggarakan Gaikindo yang merupakan rangkaian pameran otomotif internasional. Pameran ini

bisa terus mendorong pertumbuhan industri otomotif khususnya Jawa Timur,� ujar Ahmad Sukardi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rizwan Alamsjah, Ketua III Gaikindo, sekaligus Ketua Penyelenggara GIIAS 2017 juga mengapresiasi para APM dan peserta pameran, yang senantiasa memberikan dukungan penuhnya terhadap GIIAS Surabaya Auto Show, Direktur One Events, Yusuf Karim Ungsi mengatakan tahun depan GIIAS Surabaya Auto Show dipastikan akan kembali dengan menampilkan sejumlah inovasi otomotif terbaru dan berbagai rangkaian program acara yang lebih seru, lebih berbobot, dan lebih lengkap dengan melibatkan lebih banyak Agen Pemegang Merek (APM). • YUS/IB

46

INFO DAERAH

47

INFO DAERAH

SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH

PDAM Go to School SMP Negeri 6 Balikpapan BIZNIS - Sosialiasi sangat penting dilakukan sebuah perusahaan untuk menginformasikan institusi atau lembaganya kepada pihak lain agar tidak terjadi salah pengertian atau miss understanding terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut.

PDAM Balikpapan mengunjungi SMP Negeri 6 Balikpapan untuk melakukan program sosialisasi yang dikemas dalam program PDAM Go To School. Kegiatan ini sengaja dilakukan perusahaan yang menyediakan jasa layanan air bersih itu sebagai cara untuk memberikan informasi sekaligus edukasi kepada siswa siswi beserta staf pengajar di SMP tersebut.

48

Turut hadir dalam program ini Kepala Bagian Hubungan Pelanggan Sulthon dan Humas PDAM Suryo Hadi Prabowo. Dalam acara ini Sulthon mensosialisasikan kinerja PDAM seperti keberadaan Instalasi Pipa Air Minum (IPAM) dan pengadaan air baku hingga penyalurannya kepada pelanggan setianya.

Selain itu, PDAM juga mengajak segenap pelajar yang bernaung dibawah panji SMP 6 Balikpapan agar mau menjadi agen perusahaan plat merah tersebut di lingkungannya, terutama di internal keluarganya.

"Namun keagenan PDAM yang dimaksud adalah menjelaskan kepada

keluarganya terutama orang tua jika terjadi gangguan dalam proses layanan air bersih hingga pendistribusiannya, seperti ada pipa bocor dan pencurian meteran serta pembacaan meteran yang tidak wajar," ungkap Suryo pada PDAM Go To School di SMPN 6 Balikpapan, belum lama ini.

Para pelajar dalam acara ini menyimak dengan serius dan baik atas penjelasan yang disampaikan kedua delegasi PDAM tersebut. PDAM berharap melalui programnya ini para pelajar diharapkan bijaksana dalam menggunakan air dan menjaga kelestarian keberadaan air bersih. • (NAIM)

INFO DAERAH

Pengurus DPD Apersi Kaltim 2017-2021 Dilantik

BIZNIS — Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdilah melantik pengurus DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2017-2021.

Pelantikan berlangsung di Hotel Royal Suite Kota Balikpapan, belum lama ini.

Ketua DPD Apersi Kaltim Sunarti Amirullah mengatakan pengukuhan kepengurusan Apersi Kaltim yang baru dilantik ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan naungan para pengusaha perumahan di daerah ini yang sebelumnya sempat mengalami dualisme.

Lanjutnya, selain mewujudkan persatuan para pengembang juga akan membantu perecepatan pembangunan perumahan di daerah Kaltim.

“Intinya adalah pemersatuan naungan para pengembang (Apersi) Kaltim dan tidak lagi ada dualisme kepengurusan. Kami juga akan mempercepat pembangunan program sejuta rumah,” ujarnya disela acara tersebut.

Menurut dia, selama ini banyak bankir yang terlepas karena adanya persoalan di internal asosiasi. Karena itu, dia akan merangkulnya kembali

dan bersinergi dengan pemerintah.

Program lainnya, lanjut Sunarti adalah mengevaluasi para pelaku pembangunan perumahan yaitu pengembang terkait dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku di Kaltim.

TETAP MENGGELIAT Menurut Sunarti potensi pasar rumah di segmen MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tetap baik dan seksi untuk digarap di Kaltim.

“Jadi, segmen MBR yang nilai jual rumahnya sekitar Rp142 jutaan masih cerah prospeknya di Kaltim.”

Pada kesempatan itu juga disahkan kepengurusan koordinator wilayah Balikpapapan, Samarinda, Penjam Paser Utara, Tana Grogot, Kutai Barat dan Kutai Kartenagara. Ada sebanyak 19 pengurus dan korwil-korwil yang baru terbentuk dalam kepengerusan Apersi yang baru ini.

Pelantikan kepengurusan Apersi ini akan menjadi wadah pemersatu para pengembang anggota Apersi di Kaltim dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan pemerintah di Kaltim.

Sementara Susilo Nurdianto, Wakil Ketua I bidang Organisasi Apersi Kaltim,

menjelaskan, dualisme pernah terjadi di tubuh organisasi wilayah Kaltim ini.

Ada kepengurusan Sri Suko dan kepengurusan Sunarti Amirullah.

"Empat tahun sempat ada dualisme.

Satu periode pengurusan pecah jadi dua. Pengurusan pecah dari pusat sampai daerah ke Kaltim," ungkapnya.

Selama terjadinya dualisme kepengurusan, tidak ada manfaatnya, program kerja yang direncanakan Apersi tidak berjalan baik, bahkan banyak yang terbengkalai.

Untuk itulah, Apersi Kaltim berinisiatif melakukan perdamaian dengan menyatukan kembali organisasi, menghentikan konflik dan menghilangkan dualisme organisasi.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdilah mengatakan sekarang tidak ada lagi perpecahan. Sudah bersatu.

Penyatuan ini diharapkan membawa angin positif bagi pengembang dan bersatu kembali membangun properti di Kaltim.

Saat ini, terdapat 70 pengembang anggota Apersi di Kaltim yang siap menyukseskan program pembangunan sejuta rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kaltim.

• (NAIM/IB)

49

INFO DAERAH

Hanya 50 Koperasi Sehat di Parepare BIZNIS — Kepala Dinas Tenaga Kerja Parepare Anwar Saad mengatakan Koperasi yang aktif di derah itu saat ini tinggal 50 unit dari 120 unit gerakan Koperasi sebelumnya.

“Saat ini sisa 50 dikategorikan koperasi sehat yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun sesuai undang-undang,” ujarnya kepada Biznis belum lama ini.

Menurut Anwar Koperasi sekarang ini, secara kelembagaan bagus namun karakter pengelola koperasi terhadap anggotanya tidak sesuai dengan tata kelola koperasi.

• (BENNY/MUP) Kepala Dinas Tenaga Kerja Parepare Anwar Saad

DPRD Tetapkan APBD-P Wajo BIZNIS -APBD-P Kabupaten Wajo ditetapkan.

Beberapa hal penting mengalami perubahan pada APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2017 antara lain Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pendapatan sebelumnya Rp 1. 514 616.074.853,60 milyar mengalami penambahan dari Dinas Perikanan Rp. 233.122.150 dan RSUD Siwa Rp.600.000.000 menjadikan angkanya naik manjadi Rp 151.449.197.00,60.

Demikian halnya Anggaran Belanja

bertambah Rp. 833.122.150 dari Rp 1.562.499.992.514,78 milyar naik pada Rp. 1.563.333.114.664,78.

Sehingga terjadi surplus/devisit Rp.47.883.917.661,18.

Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru pada pendapat itu mengatakan hasil kesepakatan ini nantinya akan menjadi bahan proses evaluasi yang dilakukan Pemprov Sulsel, untuk selanjutnya menjadi peraturan daerah.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-

Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru

tingginya pada anggota dewan terhormat atas segala perhatian yang dicurahkan selama proses Ranperda berlangsung.

Dengan selesainya berita acara persetujuan maka secara konstusional proses Ranperda telah tuntas dan rampung,” ujarnya. •

DPC Partai Republik Parepare Optimistis Lolos Verifikasi BIZNIS -- Ketua DPC Partai Republik Kota Parepare. H.Ahmad optimistis partainya lolos verifikasi setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Parepare menggelar sosialisasi di daerah itu.

50

Menurut dia ada lima partai baru ikut sosialisasi,”InsyaAllah ke depan kami bisa, semua partai kurang lebih sama, tujuannya mensejahterakan rakyat melalui wakilnya di parlemen".

Sementara ketua KPU Kota

Parepare Nur Nahdiyah mengatakan sosialisasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta pemilu 2019 mendatang.

• (BENNY/MUP).

INFORIAL

PEMERINTAH KOTA PALOPO Walikota Palopo Canangkan Program G 1000 Germas

M

emperingati hari jadi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke-348 Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo meggelar kegiatan G1000 Germas yang dipusatkan di Puskesmas Kecamatan Wara Utara (Waru) belum lama ini.

Walikota Palopo H.M Judas Amir dalam sambutannya, mengatakan program G1000 G merupakan gerakan yang mengingatkan diri kita dan orang lain agar menjalankan pola hidup sehat. Jika kegiatan tersebut, lanjutnya, merupakan komitmen Pemkot Palopo dalam mendukung program peningkatan layanan kesehatan berkualitas, mudah dan terjangkau untuk semua elemen masyarakat.

“Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam melayani masyarakat, dan menyampaikannya pola hidup sehat, dan itu dilakukan di 1000 titik. Oleh karenanya Palopo juga harus melakukan gerakan tersebut supaya maksud dan tujuan program G1000 G dapat terlaksana,” kata Walikota.

Judas menambahkan bahwa sebuah pencanangan tidak akan dapat terlaksana

jika semua pihak tidak bergerak, utamanya tokoh masyarakat, dimana menurut Walikota Palopo, agar para tokoh ini memberikan bukti ketokohannya, dengan terlibat langsung atau tidak langsung di masyarakat.

“Saya harap tokoh masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah termasuk memberikan rasa nyaman dan aman di masyarakat. ”tandasnya.

Program G1000G merupakan program yang menempatkan kesehatan harus menjadi prioritas sebab majunya peradaban dalam masyarakat dalam suatu daerah ketika kesehatan msyarakat di daerah tersebut terjamin.

Menurut Judas, sudah bukan zamannya lagi masyarakat palopo tidak terjangkau layanan kesehatan. Atau tidak bisa hidup sehat, “ saya harapkan selepas pencanangan ini semua stoke holder sudah harus bergerak.”

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Palopo dr H.M Ishak Iskandar M.Kes menyampikan kegiatan G1000 Germas ini telah berlangsung di titik 01 Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan mengajak masyarakat hidup sehat.

Khusus di Kota Palopo, program G1000G dilaksanakan di titik 0647, tepatnya di Puskesmas Kecamatan Wara Utara yang akan menyasar seluruh komponen masyarakat hingga ke daerah pelosok.

“Kita paling peduli layanan di kelurahan, masyarakat harus di pastikan tak mengalami kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Kesehatan harus menjadi skala prioritas, tak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani, harus terpenuhi dengan maksimal, ” kata Ishak.

Gerakan 1000 G meliputi 7 hal kegiatan yakni, melakukan aktifitas fisik atau berolahraga, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban.

Sambutan seragam Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang di bacakan tim G1000G Provinsi Sulsel dalam bidang Kesehatan, Hajjah Hasnah, mengatakan gerakan 1000G perlu di lakukan secara sistematis, gerakan masyarakat hidup sehat ini guna mewujudkan masyarakat agar hidup lebih baik.

“Pencanangan G1000G yang dilaksanakan di 1000 titik di Provinsi SulSel yang di rangkaian dengan kegiatan deteksi kulit dan pak Gubernur Yasin Limpo berharap melalui gerakan ini beban kesehatan masyarakat bisa teratasi dengan baik.

Dikota Palopo Kegiatan G1000G ini ada 16 Titik terdiri dari 12 Puskesmas 1 Pustu 3 Klinik dan titik utama di Puskesmas Wara Utara Kota Palopo. Turut hadir dalam Acara ini 3 Tim G1000G Bidang Kesehatan dari Provinsi, Camat Wara Utara Rustam Lalong, beserta jajarannya , Para Lurah dan Kepala Puskesmas Wara Kota Wirdawati, Amk . Pada akhir acara diladanakan Kegiatan Check Up atau pemeriksaan Kesehatan yerutama pemeriksaan Karies dan diteksi dini kelainan kulit. • (HMS/AWI)

51

“...Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Kita harusnya malu pada pemuda 1928 dan juga kepada Bung Karno karena masih berkutat di soal-soal ini. Sudah saatnya melangkah ke tujuan lain yang lebih besar yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...�

IMAM NAHRAWI

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 52