Majalah Dinamika Indonesia edisi September 2017 by NUR MUKHTADIR

Rp. 59.999

MAJALAH DKI LINTAS PROVINSI

Peguyuban Keluarga Jawa dan Masyarakat Bangkala

NYATAKAN DUKUNGAN KEPADA SYARIF PATTA

PERJUANGAN

ANAK

PETANI

JERUK

IR. H. AGUS AMBO DJIWA

KOMUNISME

PENERBIT PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR: AHU-0003175.AH.01.01.TAHUN 2015 PEMBINA Drs. Tawakkal, Drs. H. Longky Djanggola, M.Si, James Anggrek, Drs. H. Zainuddin Sidiq, Drs. Herry Palar, MM, Dolfi Senduk, S.Sos DEWAN REDAKSI Drs. H. Andi Tahir, Drs. Mustakim, M.Si, A. Pallawagau, SE, M.Si, Ir. Kahar Candi, Amry MY, Moezakkir Dodaradaga, SE, Yamin Muchlis, SH, H. Mansyur, S.Pd, M.Pd, Drs. Yahya, SH

Oleh Jurlan Em Saho’as

PENASEHAT H. Andi Abdullah PEMIMPIN UMUM Sulfiah, ST PEMIMPIN REDAKSI H. Jurlan Em Saho’as WAKIL PIMPINAN REDAKSI Halim Hermawan SEKRETARIS REDAKSI Ir. Andi Mustari Hersandy PEMIMPIN PERUSAHAAN A. Tenri Leleang PENANGGUNG JAWAB BIRO MALUT Irfan Kuilo REDAKTUR PELAKSANA Andi Baso, Waode, Adi, Drs. Darwis DT REDAKTUR Muhammad Yusran, S.Pd REDAKTUR KRIMINAL A. Edy Samiun, Anshar REDAKTUR KHUSUS H. Hafrisal HB, Ridwan Ramli KORDINATOR PELIPUTAN DAERAH Muh. Sapri M, Salahuddin Mallo MANAGER PEMASARAN A.M. Rifaldi, ST MANAGER IKLAN Anshar Abdullah, Darman Ardi BENDAHARA KEUANGAN Sulhayati, SE FOTOGRAFER/KAMERAWAN Ashar M Andi Naki

etiap menjelang tanggal 30 September, rakyat Indonesia selalu diingatkan isu paham komunis dengan menebarkan isu PKI akan bangkit kembali. Apalagi di tengah masyarakat sering bertiup kabar opini dengan memunculkan kasus-kasus yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan gerakan PKI atau komunis itu sendiri. Misalnya saja, ada sekelompok anak muda muncul dengan T-shirt bergambar palu arit atau bertuliskan PKI yang sebetulnya kepanjangan dari “Pencinta Kopi Indonesia” dan seterusnya. Belum lagi sejumlah tokoh nasional melangsungkan dialog khusus yang mengangkat tema PKI di Indonesia, termasuk media yang cukup banyak yang menfasilitasi “dialog” itu untuk konsumsi media cetak masing-masing. Sebetulnya, secara sadar seluruh rakyat Indonesia pasti mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945. Namun tidak seluruh rakyat Indonesia dapat menerima fakta tersebut, terutama PKI atau

Partai Komunis Indonesia yang berdiri di Indonesia pada 1914, hIngga pada 12 Maret 1966 PKI dibubarkan setelah terjadinya pembantaian kumunis yang dimulai pada Januari 1966. Dengan dibubarkannya PKI oleh pemerintah maka sudah pasti pergerakan maupun aktifitas partai dan orang-orangnya tidak mungkin lagi muncul dan berani mengekspresikan diri di tengah masyarakat Indonesia. Yang berbahaya sesungguhnya adalah, apabila isu komunis dijadikan jajanan politik untuk memperkeruh situasi dan menggiring Indonesia masuk dalam jebakan perpecahan, sehingga sebetulnya justru kelompok yang menebarkan kecemasan itulah yang memiliki prilaku komunis dan berpikiran komunisme. Jadi seharusnya kita memiliki kemampuan membedakan antara komunis sebagai gerakan dan komunis sebagai aliran (aqidah) yang disebut komunisme. Komunisme sebagai suatu bentuk pemahaman dan pola pikir sekaligus sebagai prilaku sudah barang tentu jauh lebih berbahaya dibanding komunis sebagai gerakan kelompok atau partai. Pola berpikir dan cara pandang inilah yang terkadang tidak tersadari bertiup dari diri kita sendiri. Meniupkan isu kecemasan sosial dan ketakutan massal tanpa didasari fakta dan sumber yang jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan adalah satu dari ciri komunisme itu sendiri. Maka, waspadalah dengan kabar burung yang tidak jelas nara sumbernya. ***

DESAIN/LAYOUT Ridwan Ramli, Nur Mukhtadir STAF REDAKSI Ir. Firman, Ruly, S.Sos, Amiruddin Mide, Muh. Yamin, S.Pd, Mukadi, SH, Drs. Muh. Amir, Syamsuddin, Mulyadi Dahlan, H. Haruna, Kardina, A. Pallawagau, Muslimin, Erik Peristiwa, Ir. H. Hamzah, Faristanto ALAMAT REDAKSI Jl. Cokonuri No. 15 D Makassar Telepon (0411) 8960403 HP. 0852 9919 9272 EMAIL dinamikaindonesia@yahoo.co.id BANK Rekening KCU Bank Panin Makassar AC No. 700.236.351.7 an. Sulfiah, ST

Kepada jajaran instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, TNI/POLRI, apabila ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan Dinamika Indonesia, dan tidak ada namanya di dalam Boks Redaksi maka mohon jangan dilayani atau segera laporkan kepada pihak yang berwajib.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

BIRO / PERWAKILAN / KORESPONDEN: JAKARTA: A. Rosdiana TANGERANG: Ardyan Palaloi BANDUNG: Irwanto Sabri YOGYAKARTA: A. Munafri KORD. SULSEL: Arifin Anwar, ST. KORD. SULBAR: Atri KORD. SULTENG: Adi Setiawan KORD. LUWU RAYA DAN SULTRA: A.M. Rifaldi, ST KORD. GORONTALO: Susanto Kadir KORD. SULUT: Ir. Arhamuddin KORD. KALIMANTAN UTARA (KALTARA): Agus Mindarso KALIMANTAN TIMUR (KA BIRO BERAU): Asdan Heriansyah LUWU RAYA: Risman SAMARINDA: Abd. Azis TARAKAN: Nana Selecius Nicator Layuk SULTRA: Ramlan KOLAKA: Sahrul Herman KOLAKA UTARA: Edi Sudirman KONAWE SELATAN: Syaripuddin, T. Irfan Syafi’in MUNA: Saban, Machdin, SE RAHA: Guntun, laode Mabaik Glara Sombo, Erwin BAUBAU: Muh. Asad PALU: Ady Setiawan, Agus, Erwin, Sukardi PARIGI MOUTONG: - BUOL: - TOLITOLI: Hernald A. Loho DONGGALA: Imran HALMAHERA UTARA: Faisal PAPUA: Abd. Rajab, ST MIMIKA: Ir. Sukmil Bokko, Laode Alwan, Stev Ph Ndiken BIRO MAKASSAR: Waode(KA BIRO), Lukman, Asdar, S.Pd, Suwardi, Usman Amiruddin, Mukadi, SH, Musliadi GOWA: Risman TAKALAR: Marmo Ilyas JENEPONTO: Akbar Razak BANTAENG: Pattah BULUKUMBA: Ahmad AL, Irfan SINJAI: - BONE: Edy Suspi WAJO: Salahuddin, Eddy Mulyawan SOPPENG: Andi Sahar, SE MAROS: Andi Patawari PANGKEP: Syamsuddin BARRU: Risman PAREPARE: Sumarni As PINRANG: Karman K SIDRAP: Ridwan ENREKANG, TATOR: Samsul, Mustari M, Muh. Nur SELAYAR: Reno POLMAN: Joni S. Paloloan MAJENE: Sapry Sarbin, Sri Eriqa, Rahmat MAMASA: Rosali MAMUJU: Opu Andi, Hasriadi, Rusli, Sukmawati MAMUJU TENGAH: Asriadi Rahmi MAMUJU UTARA: Erwin, SE, Muh. Yamin PELIPUTAN DAERAH: Sulkifli, Atri, Salahuddin Mallo, Andi Ardi Samanglangi.

PERCETAKAN : CV. RAJAMAWELLANG Jl. Cokonuri No.15 D Makassar, Telpon (0411) 8960403, HP. 0852 9919 9272 DINAMIKA INDONESIA

LAPORAN UTAMA

AGUS AMBO DJIWA LUNCURKAN BUKU SEJARAH PEMERINTAHAN MATRA

PERJUANGAN ANAK PETANI JERUK

ejarah harus ditulis, biar dapat diketahui oleh generasi berikutnya tentang arti sebuah perjuangan, lika-liku kehidupan dan bagaimana sebuah kesuksesan bisa terwujud. Pengalaman hidup itulah yang dicoba diungkapkan Ir. H. Agus Ambo Djiwa bersama saudara kandungnya H. Yaumil RM. dalam buku sejarah pemerintahan Mamuju Utara yang ditulis Ayu Arman dalam bentuk profil biografi. Buku itu telah diluncurkan belum lama ini yang dikemas dalam acara bedah buku yang dipimpin langsung H. Agus Ambo Djiwa didampingi penulis buku biografi tersebut yang turut dihadiri Dr. Ali Mochtar Ngabalin. M.Si. dengan membahas seputar perjuangan KAPKP. Ir. H. Agus Ambo Djiwa selaku bupati Mamuju Utara dalam sambutannya mengatakan, bahwa pada saat ingin membuat sebuah buku biografi itu dia terlebih dahulu melakukan perenungan-perenungan dan mempertimbangkan apa sudah saatnya memunculkan buku biografi pemerintahan Mamuju Utara. Ternyata, begitu sampai pada kesimpulan untuk memutuskan bahwa memang sudah saatnya menerbitkan buku tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa kualitas kehidupan yang kita jalani dan yang kita hasilkan perlu dibaca orang lain sebagai bukti pertanggung-jawaban moral sekaligus memotivasi masyarakat bahwa daerahnya dapat berubah seperti saat sekarang ini hanya melalui perjuangan yang berlika-liku tantangannya dan dilakukan dengan kebesaran jiwa dan kesungguhan hati untuk berubah.

“Buku ini bagi saya sangat bermakna karena berisi tulisan yang menggambarkan sebuah proses perjalanan kehidupan kita di daerah ini. Kita hidup di daerah terisolir yang boleh dikata waktu itu tidak ada orang yang berminat datang termasuk pemerintah pun tidak pernah mengunjunginya,” ungkap Agus Ambo Djiwa mengenang. Sekarang lanjutnya, sudah berubah jauh, sudah jadi sebuah daerah yang smart, yang menarik perhatian banyak orang dari berbagai daerah termasuk pemerintah pusat. Dalam buku itu diuraikan cita-cita Agus Ambo Djiwa bersama saudara tertuanya di dalam mewujudkan sebuah cita-cita yang suci yaitu kesejahteraan masyarakat. Dia memulai langkahnya sebagai Kepala Desa Sarudu di kampung halamannya. Jabatan itu sebelumnya juga dijabat oleh kakaknya Yaumil. Agus memiliki empat saudara yang lahir dari pasangan Ambo Djiwa dan Siti Khaeriyah. Perjuangan dua bersaudara anak petani jeruk di Sarudu tersebut memang pantas tercatat dalam sejarah pemerintahan Mamuju Utara. Ketika Yaumul menjabat Kades Sarudu datanglah berita bahwa Undang-Undang no. 22 tahun 1999 telah disahkan yakni, kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan ketetapan itu Yaumil pun segera bergerak untuk memperjuangkan Pasang Kayu

menjadi sebuah kabupaten sebagaimana yang kini sudah terwujudkan. Ayu Arman sebagai penulis buku profil perjalanan sejarah pemerintahan Mamuju Utara mengatakan, bahwa dia sangat tertarik pada saat mendengar ada kepala daerah yang ingin membuat sebuah buku, padahal pada umumnya, biasanya para politikus-politikus itu paling membuat selembaran-selembaran. Apabila ada kepala daerah yang ingin membuat buku itu artinya beliau memiliki kesadaran arti sebuah buku dan sebuah peradaban. Buku itu sendiri adalah tempat atau wadah pencerahan dan jendela informasi yang dibutuhkan banyak orang, terutama masyarakat yang ingin mengetahui potensi daerahnya dan bagaimana kiat dan obsesi pemimpin yang diberi amanah.. Menurut Ayu Arman, buku yang ditulisnya itu terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama menguraikan biografi kepemimpinan bupati Mamuju Utara yang diawali dari perjalanan Agus Ambo Djiwa semasa kecil sampai menjadi seorang mahasiswa, selanjutnya setelah kembali ke kampung halaman untuk melakukan pembaharuan dan memperjuangkan nasib masyarakat. Kemudian, kenapa Agus mau berjuang tanpa lelah dan berkorban untuk membangun daerahnya. Bagian ini berakhir pada saat Agus menjadi seorang pemimpin dan tantangan yang dihadapinya. “Saya melihat beliau adalah EDISI 153 TAHUN XIII 2017

sosok pemimpin yang baik, pemimpin kapitan, bukan pemimpin yang didrop dari atas, melaingkan pemimpin yang lahir dari bawah, yang bergulat dari masalah di bawah dari tanah kelahirannya sendiri, sehingga ketika beliau menjadi pemimpin maka dia tahu apa masalah di daerahnya dan, kelebihannya,” ungkapnya menyanjung. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, MSi. dalam pemaparannya mengatakan, bahwa seorang pemimpin tidak boleh angkuh, tidak boleh otoriter dan serakah. Sebagai sahabat dia hanya ingin berpesan kepada beliau, bangunlah karakter yang kita miliki di daerah ini, selesaikan dengan baik lalu bergeser tahap demi tahap menata masa depan Sulbar, sehingga Mamuju Utara menjadi smart dan barometer seluruh kabupaten di Sulbar. (MUS/JURLAN EM SAHO’AS/DINAMIKA)

DINAMIKA INDONESIA

INDEKS HUKUM 15 KEMENDAGRI RESMI BERHENTIKAN BUPATI BARRU 16 ZULKIFLI GANI OTTOH TERJERAT KASUS GEDUNG PWI Diduga Rugikan Negara Rp. 1,6 Milyar LAPORAN UTAMA 3 PERJUANGAN ANAK PETANI JERUK LIPUTAN SULSEL 6 AUM KADER TERBAIK PDI-P DI SULAWESI 8 NYATAKAN DUKUNGAN KEPADA SYARIF PATTA

POLITIK 20 NH-AZIZ MENANG MUTLAK Garansi Relawan di Belawa Wajo 21 H.Burhanuddin Baharuddin Dinobatkan “Pelopor Perubahan dan Bapak Pembangunan” KRIMINAL

LIPUTAN SULBAR

38 Guru Termakan Janji-Janji Umrah Murah

11 Ketua DPRD Lakukan Dialog

50 PEGAWAI BNN DIBUNUH SUAMI

12 Ali Fauzi Urai Pencegahan Teroris di Universitas Tomakaka Mamuju METRO 18 Ketua RT Termuda Di Makassar UMMU KHERANI : “DISURUH BELAJAR OLEH KAKEK”

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

SINEMA 48 62 KRITIKUS FILM WORKSHOP DI MAKASSAR

ADVETORIAL

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULSEL Jika Terpilih Insya Allah AUM Perjuangkan mulai dari tanam, petik hingga jual harus dikawal.

AUM KADER TERBAIK PDI-P DI SULAWESI Sepakat Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan

anggal 9 September 2017 mendatang tentu saja hari baik bagi Andi Undru Mario (AUM). Dia akan dilantik tepat pada tanggal itu sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK-PDI-P) Kabupaten Wajo. Penobatan itu bukan terjadi sekedar pelengkap organisasi belaka, tapi hal itu didasari berbagai pertimbangan, bahkan calon pimpinan disurvei oleh tim pusat tanpa sepengetahuan bersangkutan, sehingga muncullah nama AUM yang terpilih mengepalai lembaga ekonomi kerakyatan itu, sekaligus menunjukkan bahwa AUM merupakan kader terbaik di Pulau Sulawesi. "Insya Allah kami memang akan dilantik pada tanggal 9 September mendatang, setelah sebelumnya tim melakukan survei dan selanjutnya kami dipanggil ke Jakarta," ungkapnya semangat. Sebagai sosok yang tidak begitu cepat tersanjung, amanah yang diberikan sebagai kader terbaik PDI-P untuk membangun dan memberdayakan ekonomi kerakyatan di Wajo pada khusunya dan di Sulsel pada umumnya, sebetulnya memang sudah sejalan dengan apa yang dirintisnya selama ini lewat produk pupuk yang diraciknya sendiri. AUM mengakui sesungguhnya untuk mensejahterakan masyarakat memang dia sudah memiliki konsep yang jelas dan bersumber dari tiga aspek yang harus diperhatikan. Ketiga konsep itu adalah dengan melihat potensi SDM yang kita miliki. Kedua, bagaimana potensi wilayah dan ketiga, dengan teknologi tepat guna. Menurut Andi Undru, SDM yang dimiliki masyarakat Wajo

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

sungguh luar biasa besarnya. Warga masyarakat Wajo sudah sejak dahulu memiliki SDM yang sangat unggul dan terkoneksi di berbagai profesi, ditambah lagi etos kerja yang mereka miliki. Daerah ini memang terkenal memiliki orang-orang cerdas dan relegius yang sudah harus dimanfaatkan. Mereka harus dimunculkan. Selain itu lanjutnya, potensi wilayah Kabupaten Wajo sungguh sangat besar dan dapat dibuktikan dengan produksi padi dan beras yang mampu memposisikan Wajo sebagai salah satu lumbung swasembada beras di Sulsel. "Jika saya terpilih nanti perhatian saya fokus kepada tiga aspek yaitu SDM, potensi wilayah dan dukungan teknologi tepat guna yang dapat mempercepat proses dan produktifitas komoditi yang dihasilkan itu. Tekonologi tepat guna dapat digunakan sejak awal penanaman hingga berproduksi DINAMIKA INDONESIA

, bahkan sampai pada penjualan," tandasnya. Pupuk Super Tani yang sudah disebarnya ke berbagai pelosok desa sangat membantu para petani dalam menyuburkan tanah pertanian dan perkebunannya hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selanjutnya, dengan hasil produksi yang baik kualitasnya itu maka petani butuh sistem penjualan yang terkendali. "Istilahnya mulai dari tanam, petik hingga jual harus dikawal dan satu paket," tandasnya semangat. Sebab bagaimana harga beras memiliki nilai unggul lanjutnya, jika didukung oleh tanaman yang berkualitas dan lahan yang luas. Andi Undru Mario, owner PT Super Tani Indonesia saat dihubungi Dinamika via telepon selulernya kemarin mengakui, perhatiannya yang begitu besar dan fokus kepada petani di Wajo didasari oleh potensi alam dan sumberdaya manu-

sia yang dimiliki tanah kelahirannya. Perhatian itu bukan baru sekarang, bukan lantaran kehadirannya sebagai salah satu kandidat calon bupati pada Pilkada 2018 mendatang, tapi dia sudah terpanggil sejak masih aktif sebagai anggota TNI tahun 1995 yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama saat diberi tanggung-jawab pada pelaksanaan sosialisasi ketahanan pangan Kodam VII/ Wirabuana pada tahun 2014 sampai dia bermohon pension dini setahun kemudian (2015). â&#x20AC;&#x153;Sepanjang sejarah, saya tidak pernah menemukan orang Wajo berangkat ke daerah lain mencari sawah untuk dipanen, karena lahan sawah sangat luas dan produksi padi kita cukup besar. Bahkan, justru kita yang mendatangkan orang dari luar untuk ikut membantu panen di Wajo,â&#x20AC;? ungkap suami Rosmanty yang dikarunia enam anak semangat. Jujur saja lanjutnya, daerah

LIPUTAN SULSEL kita merupakan wilayah agraris yang sangat luas maka tidak ada jalan lain selain mensejahterakan petani lewat produktifitas hasil tanam, petik olah jual. Untuk mewujudkan semua itu lanjutnya lagi, kita harus memulai dari kebutuhan utama petani yaitu pupuk. Pupuk ini sangat mempengaruhi tingkat kesuburan lahan dan produksi tanaman. Hanya saja tidak semua pupuk yang ramah lingkungan, bahkan tidak sedikit yang merusak ekosistem. Selain itu, pupuk yang tersedia terkadang harganya jauh lebih mahal dari daya beli petani, sehingga tidak terjangkau harganya, termasuk bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan. “Jadi disatu sisi petani butuh pupuk andalan untuk memperbaiki produksi tanaman namun di sisi lain mereka tidak mampu membeli pupuk sesuai kebutuhan lahan yang dimiliki, sehingga saya berpikir kalau kita mampu menghasilkan produk pupuk andalan dengan harga yang terjangkau atau murah, maka sudah pasti petani kita mampu meningkatkan produksinya dan secara otomatis dapat mempengaruhi kesejahteraan hidupnya,” urai Andu Undru. Dengan keberhasilannya melakukan eksperimen bertahun-tahun Andi Undru rupanya mampu meracik jenis pupuk sebagaimana yang diharapkan petani, yaitu jenis pupuk unggul dengan harga yang sangat terjangkau. Tersebutlah pupuk hasil racikan yang memadukan antara organik dan non organik yang masuk kategori an-organik dengan nama pupuk “Super Tani”. Ketika ditanya soal rahasia racikan pupuknya itu, Andi Undru mengakui kalau produk andalannya yang sudah teruji oleh waktu dan telah dua kali mendapat pengakuan dan penghargaan pemerintah (Menteri Pertanian RI) itu diracik secara otodidak berdasarkan pengetahuannya semasa duduk dibangku SMA dahulu dengan jurusan kimia dan dipadukan dengan pengalamannya sebagai

anggota TNI yang bertugas di bagian amunisi (1995-2009). Menurut pria kelahiran Sengkang 6 September 1974 ini, pupuk racikannya itu tidak hanya tersebar di seluruh wilayah Sulawesi, tetapi juga telah merambah pasar nasional, seperti di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan. "Khasiat dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat petani sejak lama, makanya pupuk kami ini menjadi idola, dan kami cukup kewalahan juga menerima pesanan dari mitra bisnis dan permintaan di pasar umum," tutur Andi Undru, yang sudah belasan tahun menggeluti bidang pangan. Ketika ditanya soal kemampuan petani di dalam memanfaatkan pupuk unggulan “Super Tani” pada lahan dan tanamannya, Andi Undru sangat antusias dan mengakui kalau produknya itu tidak salah jika dijuluki produk unggulan dengan mereka “Super Tani”, karena yang namanya unggulan sudah pasti semua orang dapat melakukan dan mudah menggunakannya, disamping khasiatnya sudah terbukti pada setiap jenis tanaman yang menggunakannya, baik pada tingkat kesuburan maupun hasil produksi tanaman itu sendiri. “Kalau orang lain baru sebatas ucapan dan janji-janji melulu maka kami ingin membuktikan melalui karya nyata terlebih

dahulu,” jawabnya menanggapi pertanyaan Dinamika terkait dengan jaminan keunggulan atas pupuk yang diraciknya secara otodidak yang rupanya mampu benar-benar jadi andalan petani di berbagai wilayah nusantara Indonesia. Sebagai rasa syukur dan keinginannya melihat petani sejahtera, rupanya diam-diam Andi Undru sudah membagi gratiskan “Super Tani” kepada tidak kurang dari 50.000 petani, terutama yang berada di pelosok desa tempat kelahirannya di Desa Ceppaga, Kabupaten Takkalalla. Bahkan pada acara ““Gebyar 17 Agustus Super Tani Indonesia", Minggu malam lusa, timnya akan menghadiahi secara gratis kepada ratusan petani dari berbagai desa di Wajo. “Sekiranya rakyat Wajo memberikan amanah kepada AUM pada Pilkada nanti maka Insya Allah sudah pasti kami lanjutkan kepedulian tadi kepada petani dalam program yang belum ada duanya di negeri ini, yaitu pupuk gratis buat petani selama 5 tahun,” tegasnya semangat. Janji itu sebetulnya memang tidaklah sulit bagi Andi Undru, karena produk pupuk unggulan itu sudah ditekuninya secara professional dan sudah terbukti keunggulannya di berbagai daerah di luar Sulsel, termasuk lulus uji coba laboratorium dan surat rekomendasi pemerintah sebagai produk yang EDISI 153 TAHUN XIII 2017

aman digunakan oleh siapapun yang ingin menggunakan pada berbagai jenis tanamannya, sebagaimana petunjuk yang tertera pada setiap kemasan “Super Tani”. Andi Undru mengakui, jika program “pupuk gratis” ini terwujud maka Kabupaten Wajo bakal kembali memposisikan diri sebagai daerah penyanggah utama swasembada beras di Sulsel, sebagaimana julukan yang pernah diraihnya berulang-ulang di era Orde Baru dahulu. Apalagi lanjut Andi Undru, dia berobsesi dan sangat merindukan muncul AUM-AUM (singkatan dari namanya Andi Undru Mario) lain di daerah yang terkenal dengan suteranya ini. “Di Wajo ini banyak orang cerdas, kalau saya saja yang belajar secara otodidak mampu meracik pupuk andalan, terlebih lagi mereka yang memang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian, sudah pasti menghasilkan produk yang lebih unggul lagi, sehingga saya ingin menfasilitasi mereka bila kelak terpilih dalam Pilkada 2018 mendatang,” harapnya semangat. Dengan konsep yang begitu jelas dan karya yang sudah dibuktikan selama ini di tengah masyarakat, maka tidak mengherankan kalau rakyat Wajo mengharapkan Andi Undru Mario menjadi Bupati Wajo priode 2018-2023 mendatang. (JURLAN EM SAHO’AS/DINAMIKA). DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULSEL

Peguyuban Keluarga Jawa dan Masyarakat Bangkala

NYATAKAN DUKUNGAN KEPADA SYARIF PATTA

ukungan kepada Syarif Patta mengalir terus tak terbendungkan lagi. Ini kali datang dari masyarakat akar rumput. Warga Kampung Batu Le'leng, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala menyatakan tekatnya untuk memilih dan memenangkan pasangan Syarif Patta-Andi Tahal Pasni pada Pilkada 2018 mendatang. Hal yang sama juga datang dari pengurus dan warga Peguyuban Keluarga Jawa Jeneponto. Kedua komunitas ini hampir datang secara bersamaan di hari yang sama, Senin kemarin. Pemandangan yang sama boleh dikata terlihat setiap hari bahkan malam hari. Ratusan warga dari berbagai desa dan dusun di sebelas kecamatan di Jeneponto bergantian datang menyatakan dukungannya. Mereka datang sendiri berbondong-bondong untuk membuktikan bahwa mereka berada di belakang Karaeng Patta. Menurut Daeng Nyikko, salah seorang tokoh masyarakat dari Batu Le'leng kepada wartawan seusai diterima Syarif Patta mengatakan, dirinya memang terpaksa beralih dukungan karena janji-janji pemimpin yang dipilihnya dahulu tidak ditepati di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menyatakan dukungan kepada Karaeng Patta sapaan akrab Syarif Patta yang saat ini menjabat Sekda Jeneponto. "Saya secara pribadi dan Keluarga besarku nyatakan sikap kepada bakal calon bupati Jeneponto Muhammad Syarif Patta dengan visi misi barunya. Saya tidak ingin mendukung lagi bakal calon bupati yang banyak janji tapi tidak pasti di hadapan masyarakat pada saat ingin diberi

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

dukungan, " tegas Daeng Nyikko saat bertandang di rumah Sekda. Diakui Daeng Nyikko, kampung halamannya jauh dari kota, bahkan berada di pelosok perbatasan Bantaeng. Dia bersama puluhan warga hadir menemui kandidat cabup tidak diundang, tapi memang inisiatif sendiri hanya satu tekat untuk membuktikan agar Karaeng Patta tidak ragu-ragu dengan dukungan masyarakat paling bawah sekalipun. "Saya mendukung Muhammad Syarif Patta yang akrab disapa Kareng Patta itu karena panggilan jiw, beliau memiliki kepribadian sederhana dan kelihatan merakyat," tambah Daeng Nyikko. Sementara itu Ketua KerDINAMIKA INDONESIA

ukunan Keluarga Jawa Mas Podo Kurniawan mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Syarif Patta sebagai bakal balon Bupati Jeneponto dalam acara silaturahmi dan hal bi halal sebagai bagian dari ungkapan dukungan yang diberikan kepada pasangan Muh Syarif Patta dan Andi Tahal Fasni. Dalam acara silaturrahmi halal bi halal yang dilangsungkan Sabtu lalu, ratusan warga perantau yang sudah bermukim puluhan tahun turut hadir sekaligus dengan suara bulat memberi dukungan utuh kepada Syarif Patta dan Andi Tahal Fasni. Diakui Mas Podo, warga Jawa yang sudah bermukim tetap di Jeneponto sekitar 15-20 tahun yang jumlahnya berkisar 2000-an orang yang

tersebar di sejumlah kecamatan di Jeneponto. Jadi mereka yang hadir pada kesempatan ini hanya merupakan perwakilan dari masing-masing desa dan kecamatan. Mereka memiliki profesi yang beragam, ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang dituakan bahkan ada tokoh pencak silat. "Saya sendiri sudah 30 tahun di Jeneponto dan kawan kawan lain ada yang sudah 15 tahun dan 5 tahun. Paguyuban ini terbagi dalam tiga Morodadi, Kerukunan Keluarga Jawa Jeneponto (KKJJ) dan Jeneponto Jawa (Jenewa) kalau ini semua berkumpul ada kurang lebih 3500 orang dan Muh Syari Patta ini diangkat sebagai bapak Angkat kita selama ini," tandasnya. (AJE/DINAMIKA).

LIPUTAN SULSEL

ANGGOTA DPRD TAKALAR BERGAJI RP. 28 JUTA SEBULAN

akil rakyat di Takalar kini bisa tersenyum bahagia. Mereka bergaji bersih sekitar Rp 28 juta sebulan. Negara telah mengeluarkan kebijakan/aturan baru yang menambah pendapatan setiap anggota DPRD. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Anggota DPR dan DPRD. Kebijakan itu selanjutnya ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Takalar, yang akan segera membayarkan gaji dan tunjangan 30 anggota DPRD Takalar. Angkanyapun tak main main, para wakil rakyat di Takalar akan menerima gaji dan tunjangan sebesar 33 juta rupiah perorang sebelum di potong pajak. Perlu diketahui, selama ini

para wakil rakyat di Takalar hanya menerima gaji/ pendapatan yang berkisar Rp. 12 Juta. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tersebut, wakil rakyat akan menikmati kenaikan gaji yang sangat signifikan. Sekretaris DPRD Takalar, Abbas Tola yang di konfirmasi terkait hal tersebut, menjelaskan bahwa kenaikan tunjangan anggota DPRD Takalar sebagai pelaksanaan regulasi pemerintah. “Perbup Nomor 19 Tahun 2017 tentang kenaikan gaji anggota Dewan sudah rampung. Perbup itu sebagai turunan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan anggota DPRD. Olehnya itu gaji dan tunjangan anggota Dewan sebesar 33 Juta perorang akan segera

dibayarkan dan dananya pun sudah dipersiapkan,” Jelas Abbas Tola, Selasa lalu di ruang kerjanya. Abbas menambahkan dari 33 Juta gaji termasuk tunjangan yang akan diterima oleh setiap anggota DPRD Takalar belum termasuk pajak, sehingga dengan demikian gaji bersih yang diterima anggota dewan sebanyak 28 Juta perbulan. “Gaji dan tunjangan yang bersih diterima anggota DPRD Takalar setiap bulannya setelah dipotong pajak sebesar 28 Juta gaji beserta tunjangan dewan ini dibayarkan melalui belanja langsung. Sudah efektif bulan ini,” Urai H Abbas Tola. Jika dikalkulasi, untuk

menggaji 30 orang anggota DPRD Takalar, pemerintah harus merogoh setidaknya 990 juta perbulan. Kepala Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, H Saripuddin Tangnga mengungkapkan di sisa tahun 2017 ini atau sekira 4 Bulan kedepan, gaji dan tunjangan 30 anggota DPRD Takalar secara keseluruhan mencapai 2, 4 Miliar. “Di tahun 2017 ini, yang tersisa 4 Bulan kedepan gaji dan tunjangan dewan mencapai 2, 4 Miliar semua ini bersumber dari APBD murni,” Kata H Saripuddin Tangnga. (AJE/DINAMIKA).

Petani Keluhkan Benih Jagung Bantuan Dinas Pertanian

etani di Kecamatan Pattallassang berkeluh kesah. Mereka mengeluhkan bantuan bibit jagung dari pemerintah propinsi Sulsel yang disalurkan Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Pasalnya, bibit Jagung yang diberikan telah berkutu dan bijinya terlampau kecil hingga tidak bisa tumbuh. Salah satu Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Pattallassang, menuturkan bantuan bibit Jagung yang diterima Kelompok Taninya tidak dapat tumbuh sama sekali karena selain kecil bijinya juga sudah berkutu. “Kami diberikan bantuan benih bibit jagung premium 919 var 9 Bima, dari Dinas Pertanian Takalar beberapa bulan yang lalu. Bibit jagung

tersebut kita sudah tanam namun banyak yang tidak tumbuh. Saya selaku ketua kelompok tani bersama anggota merasa dirugikan, mulai dari penggarapan sawah yang harus mengeluarkan biaya untuk membeli solar, dikasih air, racunnya dan ongkos tanamnya, itu semua uang pak,” tutur DM Ketua Kelompok Tani Jene Manai, Rabu pekan lalu. Ketua Kelompok Tani Jene Manai juga menyampaikan keluhan yang sama, bahwa bantuan bibit yang diterima telah dihinggapi hama Kutu sedang bijinya pun kecil. “Itu bibit jagung bijinya banyak kecil dan ada kutunya, saya sudah tanyakan sama PPL saya bahwa ini bibit jagung premium 919 banyak yang

tidak tumbuh,” terangnya. Sementara salah satu pegawai Dinas Pertanian berinial AR saat dikonfirmasi terkait bibit Jagung bantuan yang diberikan kepada para petani menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Ini benih bibit jagung Premium 919 Var 9 BIMA, bantuan dari Dinas pertanian Propinsi, dan ini sudah lama saya kasih tahu bahwa bibit jagung ini banEDISI 153 TAHUN XIII 2017

yak tidak tumbuh, dan banyak kelompok tani melaporkannya, kita juga sudah sampaikan ke Pemprop, dan bibitnya banyak kecil bijinya itu juga termasuk kalau ditanam pasti tidak tumbuh,” ungkapnya. (AJE/DINAMIKA).

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULBAR

Andi Ruskati Dilantik Sebagai Ketua PKK Sulbar

Ketua TP PKK Sulbar Andi Ruskati Ali Baal

ndi Ruskati Ali Baal, istri Gubernur Sulbar dilatik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Selasa pekan lalu. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) dalam sambutannya usai melantik pengu-

rus TP-PKK, menyampaikan harapannya kepada pengurus yang baru saja dilantik, agar dapat benar-benar menjalankan tugas sebagai mana mestinya dan melakukan konsolidasi internal kepada seluruh pengurus TP-PKK Kabupaten se-Sulbar. "Dalam PKK, ada semangat yang ingin dicapai, termasuk semangat gotong-royong atau semangat sosial kemasyarakatan. Ini harus benar-benar

dijalankan oleh ibu-ibu," kata ABM dihadapan ratusan pengurus PKK yang hadir. Mantan Bupati Polman dua periode itu juga berharap, kedepan TP-PKK Sulbar dapat melaksanakan program-program yang benar-benar mendukung kesuksesan program pemerintah, utamanya dalam hal pemberdayaan sosial masyarakat. "Saya kira ini tidak ada susahnya untuk dilaksanakan. Selama para ibu-ibu ini konsisten dan memiliki niat baik untuk menjalankan tugas. Maka upaya mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat utamanya bagi para ibu-ibu rumah tanggal pasti akan terwujud," pintanya. Kepada wartawan seusai acara pelantikan, Andi Ruskati Ali Baal mengemukakan komitmennya untuk membantu menyukseskan program pemerintah. "Ke depannya kita harus membantu pemerintah dalam menyukseskan programnya,

karena kita ini PKK adalah mitra pemerintah," kata anggota DPR RI itu. Andi Ruskati menambahkan, pihaknya juga akan meningkatkan ekonomi kreatif di kalangan ibu-ibu. "Masyarakat kita sebenarnya sudah memiliki banyak inovasi, cuma perlu kita kembangkan, sehingga kita akan akomodir mereka melalui pusat kerajinan tangan dan produk inovasi," ujarnya menambahkan. Dalam waktu dekat, TP PKK akan membawa seluruh produk-produk lokal Sulbar ke Jakarta untuk mengikuti pameran Dekranas pada tanggal 21 September mendatang. "Melalui kegiatan ini, kita berharap produk-produk lokal kita dapat diliat seluruh warga Indonesia sehingga dapat dikenal oleh daerah-daerah lain bahwa kita juga punya produk lokal yang tidak kalah berkualitas dengan daerah lain," tutur Ketua DPW Gerindra Sulbar itu. (AJE/DINAMIKA).

Gubernur Sulbar Lantik Tiga Pejabat Eselon II G ubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) melantik tiga pejabat tinggi pratama di lingkup pemerintahan Pprovinsi Sulbar, awal September lalu. Pelantikan tersebut, digelar di Kantor Gubernur Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. Mereka yang dilantik adalah Kepala BKD Sulbar Amujib. Jabatan itu selama ini mengalami kekosongan setelah mantan Kepala BKD Musa memasuki masa bakti atau pensiun. Pejabat lain yang dilantik Arifuddin Tompo menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arifuddin Toppo, Muh Jaun

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ali Baal Masdar dalam sambutannya mengatakan, pergeseran dan pengisian atau promosi pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut murni karena kebutuhan organisasi. Ia menjelaskan, sebelum melakukan pengisian pejabat, terlebih dahulu melaksanakan proses penjaringan calon pejabat melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu, Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen DINAMIKA INDONESIA

Pegawai Negeri Sipil. “Kedepan tantangan yang kita hadapi semakin besar, terutama yang berkaitan dengan upaya mempertahankan penilaian dari BPK. Nah untuk mempertahankan penilaian ini, peran saudara-saudara pejabat eselon II sangat menentukan,” ucap Ali Baal. Ali Baal berharap k e p a d a pimpinan OPD agar senantiasa membina dan mengevaluasi bawahannya sehingga segala permasalahan dapat segera

diketahui dan dicarikan jalan keluar. “Saya berharap saudara-saudara tidak lagi mengorek-ngorek kesalahan masa lalu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ke depan kinerja kita dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya. (AJE/DINAMIKA).

LIPUTAN SULBAR

Kunjungi Asrama Manakarra

etua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Hj. St. Suraidah Suhardi, pada jumat (08/09) melakukan kunjungan ke Asrama Manakarra Yogyakarta yang merupakan tempat tinggal Mahasiswa dan Pelajar Mamuju yang melanjutkan studi di Kota Jogjakarta.

KETUA DPRD LAKUKAN DIALOG Dalam kunjungannya di Asrama yang berlokasi di Jalan Glagah Sari Jogjakarta ini, Suraidah Suhardi menyempatkan berdialog dengan warga Asrama Manakarra dan pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (IPMAJU- Jogjakarta). “selaku Ketua DPRD, saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar yang melanjutkan studi di Jogjakarta ini, agar tetap mengembangkan potensi diri adik-adik sekalian, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak menutup kemungkinan dari sini akan lahir pemimpin-pemimpin Mamuju kedepannya” pesan, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Tak lupa, Suraidah meminta kepada seluruh Mahasiswa dan Pelajar Mamuju setelah menyelesaikan studi agar kembali ke Daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan Daerah.

Sementara itu, Ketua IPMAJU Jogjakarta, Andi Zulfahmi Hermawan merasa bangga atas kehadiran Ketua DPRD Mamuju, menurutnya, dengan hadirnya di Asrama Manakarra, Ketua DPRD dapat melihat langsung kondisi dari tempat tinggal Mahasiswa dan Pelajar dari Mamuju sehingga lebih diperhatikan lagi kedepannya. “mewakili teman-teman, sangat berterimakasih atas kehadiran ibu Ketua DPRD ditempat kami ini (Asrama, red) , karena telah menyempatkan waktu untuk bertemu dan melakukan dialog dengan kami” ujar Zulfahmi. Dalam kesempatan tersebut, selain dihadiri Mahasiswa dan Pelajar yang sementara melakukan study, juga dihadiri oleh beberapa Alumni IPMAJU yang berkarir di Kota Pelajar tersebut.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

(HMS)

DINAMIKA INDONESIA

LIPUTAN SULBAR

ALI FAUZI URAI PENCEGAHAN TERORIS DI UNIVERSITAS TOMAKAKA MAMUJU

li Fauzi, mantan teroris yang dikenal piawai dalam merakit bom hadir di Unioversitas

Tomakaka Mamuju Sulawesi Barat. Instruktu perakit bom itu hadir sebagai pembicara dalam dialog pelibatan lembaga dakwah dan birokrasi kampus dalam pencegahan terorisme di Mamuju, Sulbar, pekan kemarin. Dialog yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulbar di Universitas Tomakaka dihadiri ratusan mahasiswa dari seluruh kampus yang ada di Kabupaten Mamuju, Sulbar. Ali Fauzi mengawali pembicaraannya dengan mengisahkan tentang perjalanan hidupnya bergabung dalam jaringan terorisme di dunia sejak tahun 1991 bersama beberapa saudaranya, hingga ia sadar dan kembali hidup normal pada tahun 2007. Ali Fauzi kini bergabung dalam organisasi pencegahan teroris melalui Yayasan Lingkar Perdamaian dan beberapa lembaga lainnya. Dalam kesempatan itu, adik Amrosi yang merupakan aktor utama peledak bom Bali itu mengatakan, pencegahan terorisme sangat efektif dilakukan oleh pemerintah Republik

Indonesia. "Pencegahan teroris ini sangatlah efektif dan penting dilakukan pemerintah, dalam hal ini BNPT, dan tidak melihat kepada objek, tapi semua masyarakat Indonesia harus diberikan wawasan tentang pencegahan terorisme," kata Ali Fauzi. Apalagi, lanjut Ali, mahasiswa yang memiliki wawasan atau basis intelektual, punya pemikiran yang lebih cemerlang dan bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negera. "Saya pikir mahasiswa ini harus menjadi garda terdepan dalam penanggulangan pemikiran-pemikiran ekstrimisme, untuk membantu pemerintah dalam menangani teroris di Indonesia," ujarnya menambahkan. Selain Ali Fauzi, tiga narasumber juga hadir membawakan materi dalam dialog tersebut, antara lain dosen Universitas Indonesia (UI) Dr Muh Syaikulla, Rektor Universitas Tomakaka Mamuju Muh Syahrir dan Suaib Amin Prawono. (AJE/DINAMIKA).

Menggerus Illegal Fishing di Perairan Sulbar K omunitas Sahabat Penyu dan AJI Kota Mandar, belum lama ini menggelar diskusi terkait maraknya aktivitas illegal fishing di perairan Sulbar. Acara yang berlangsung di Cafe Todilaling Pekkabata, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat menggerus penangkapan ikan ilegal yang kerap dilakukan dengan bom atau bius oleh oknum nelayan. Para peserta mendorong agar pelaku maupun penada mendapat efek jera. Disamping penegakan hukum, mekanisme pendekatan budaya untuk menghentikan aktivitas tersebut dinilai perlu digalakkan di tengah masyarakat. Menurut Peneliti Bahari Mandar Ridwan Alimuddin perlu penyadaran bagi mas-

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

yarakat untuk tidak menkonsumsi ikan yang ditangkap melalui aktivitas bom dan bius. Jika kampanye pelarangan konsumsi ikan dibom maupun dibDINAMIKA INDONESIA

ius berlangsung massif, tentunya para pelaku menghentikan aksinya. Tentu saja perlu edukasi bagaimana memilih ikan yang

ditangkap menggunakan jaring atau pancing dengan ikan hasil bom atau bius yang berbahaya bagi kesehatan. â&#x20AC;&#x153;Ini sangat penting, mengingat salah satu campuran bahan peledak yang digunakan adanya jenis potasium sianida, yakni sejanis racun yang berbahaya pada tubuh,â&#x20AC;? kata Ridwan yang juga Ketua AJI Kota Mandar. Kasat Polair Polres Polman, AKP Jubaedi menjelaskan pihaknya terus melakukan peningkatan patroli di perairan Polman. Dalam setahun terakhir ini aktivitas bom ikan dan bius berkurang karena sebagian nelayan sudah sadar jika aktivitas itu merusak biota laut. ***RS/NET**

LIPUTAN SULBAR

HADIRI PEKAN REVOLUSI MENTAL DI SURAKARTA, BUPATI TEGASKAN MAMUJU TELAH BEREVOLUSI

upati Mamuju H.Habsi Wahid bersama sejumlah Kepala daerah setanah air, pekan ini menghadiri pekan kerja nyata revolusi mental di Surakarta,Solo Jawa tengah (Jumat,25 agustus 2017) dalam acara yang dibuka oleh menteri koordinator pemba-

ngunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani mengemuka keinginan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik semakin baik,semakin ramah dan semakin simpatik bagi rakyat.program Revolusi Mental yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.12 tahun

2016 menyebutkan lima agenda program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni Indonesia melayani,Indonesia bersih,Indonesia tertib,Indonesia mandiri dan Indonesia bersatu. Menjelaskan aplikasi program tersebut Bupati Mamuju H.Habsi Wahid mengatakan sesungguhnya sejak awal pemerintahan yang dipimpinnya telah melaksanakan lima program Revolusi Mental tersebut,Ia mencontohkan program Indonesia bersih telah terjabarkan dengan gerakan Mamuju Mapaccing,sedangkan gerakan Indonesia Melayani juga telah dilakukan dengan pelayanan perizinan satu atap yang semakin dimudahkan,demikian halnya program Indonesia Mandiri telah dilakukan dengan pengembangan ekonomi makro yang berlandaskan kemandirian dengan pemberdayaan masyarakat,intinya

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

sebenarnya kita telah berevolusi dengan melakukan smua itu di Mamuju,tinggal kita menunggu hasilnya karena ini menyangkut pola pikir tentu itu membutuhkan waktu,tapi Saya kira ini tidak akan terlalu lama karena masyarakat telah mulai sadar akan pentingnya mendukung program-program tersebut,tandas Habsi. Untuk diketahui pada kegiatan yang di pusatkan di stadion Manahan Solo,Bupati yang didampingi Sekretaris daerah dan Asisten I, turut memboyong delapan kepala OPD terkait diantaranya Dinas PU,Dinas Kominfo dan persandian,Dinas Satpol PP dan Pemadam kebakaran,Dinas KB dan perlindungan anak,Dinas perhubungan,Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup,serta BPM PTSP, untuk melakukan pendalaman atas program Gerakan ReVolusi mental. (HMS-MMJ)

DINAMIKA INDONESIA

HUKUM

TIM DPRD MATRA SAAT MENINJAU PABRIK SAWIT PT. TOSCANO INDAH PRATAMA, BEBERAPA WAKTU YANG LALU. (HASNUR/RDR)

KISRUH PT. TOSCANO, PEMKAB MATRA ANGKAT BICARA

isruh yang menimpa operasi pabrik kelapa sawit milik PT Toscano Indah Pratama di Desa Kalola, Kecamatan Bombalamotu, menuai sorotan dari berbagai pihak. Sementara Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sendiri menanggapi hal itu bahwa operasi pabrik kelapa sawit tidak bisa serta merta dihentikan karena lebih dulu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Tanggapan itu, disampaikan Wakil Bupati Matra Muhammad Saal, menyampaikan operasional pabrik berkapasitas 60 ton per jam itu, tidak bisa serta merta dihentikan. Alasannya, pendirian pabrik telah melalui

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

beberapa tahapan yang dipersyaratkan, dan menurutnya telah mendapat persetujuan masyarakat. “Prosesnya sudah berjalan. Nah, kenapa nanti belakangan baru banyak yang tidak setuju. Padahal, sebelum berdirinya pabrik ini, melalui persetujuan masyarakat juga,” tukasnya belum lama ini. Masih terkait opeasional pabrik kelapa sawit di Desa Kalola, Muhammad Saal menjelaskan, salah satu alternatif yang dapat ditempuh, pihak perusahaan harus konsisten menjalankan poinpoin perjanjian dengan masyarakat sebelum membangun pabrik tersebut. Diantara poin yang diperjanjikan, pihak perusahaan berjanji tidak akan menimbulkan dampak DINAMIKA INDONESIA

lingkungan, kemudian akan menerapkan teknologi khusus untuk meredam suara pabrik. “Jadi harus kembali pada kesepakatan awal. Karena dari satu sisi, pabrik itukan dibutuhkan masyarakat juga. Jadi tidak ada jalan lain harus dikembalikan pada proses pertamanya, harus dilihat ulang, poin-poin kesepakatan awal. Kalau ada yang terlanggar, berarti ada kesalahan dari salah satu pihak,” tegas Wakil Bupati Mamuju Utara. Menurut Akbar Firman, Wakil Ketua Lembaga Pelajar Mahasiswa (LPM) Matra, Palu Sulteng, statmen pemkab itu bukanlah solusi untuk permasalahan yang telah ditimbulkan oleh PT. Toscano. Pemkab pun dinilai lepas tangan. Meski ada kesepakatan awal dengan

masyarakat, lanjutnya, pihak perusahaan mestinya tetap mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pihak pemkab pun sejatinya tetap melihat fakta lapangan sebelum menerbitkan izin operasional. “Inikan ada yang tidak sesuai prosedur, seperti diduga melanggaran Perda Tata Ruang, kemudian belum ada izin lingkungan. Belum lagi temua-temuan di lapangan tentang dampak lingkungannya (limbah-red). Ini seharusnya sudah bisa menjadi dasar pemkab Matra untuk menghentikan sementara operasional pabrik itu. Saya melihat sebelumnya memang ini seperti kurang pengawasan dari pemkab,” tandas Akbar Firman. **RS/NET/DKI**

HUKUM

KEMENDAGRI RESMI BERHENTIKAN BUPATI BARRU

Divonis 4 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 280 Juta

ndi Idris Syukur akhirnya resmi diberhentikan sebagai Bupati Barru oleh Mendagri menyusul setelah adanya ketetapan hukum pasti oleh Mahkamah Agung dengan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 280 juta dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta penerbitan izin usaha eksplorasi tambang di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Latif membenarkan terbitnya Surat Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) terkait pemberhentian Andi Idris Syukur sebagai Bupati Barru. Surat Keputusan pemberhentian Idris Syukur sebagai Bupati Barru tersebut ditandatangani Mendagri, Tjahjo Kumolo pada 21 Agustus 2017 dengan salinan Surat keputusan juga telah diterima oleh DPRD Barru. "Kita sudah pernah minta izin untuk pemberhentian, dan itu sudah turun dari Mendagri. Proses kita adalah proses pengajuan Plt Bupati menjadi Bupati," tegas Abdul Latif di Kantor Gubernur Sulsel, Senin lalu. Hingga saat ini, lanjutnya, proses tersebut sedang berjalan dengan adanya tenggang waktu dan proses dimana, serah terima jabatan tersebut akan dilaksanakan di Barru. Namun pelantikan akan dilakukan di Ibukota provinsi. Sebelumnya, SK pemberhentian Andi Idris Syukur sebagai Bupati Barru tertuang dalam salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-5650 tahun 2017, yang berlaku terhitung tanggal 27 April 2017. Pemberhentian Idris Syukur sebagai bupati Barru mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan

kasasi jaksa. Adhy Fatria, kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Barru menyatakan, surat keputusan tersebut menjadi dasar untuk digelar sidang paripurna istimewa. Menurutnya, kemungkinan rencana rapatnya akan diundang para kepala dusun dan kepala desa se-Kabupaten Barru. Agenda rapat ini nantinya ada dua, pembacaan SK Mendagri tentang pemberhentian Bupati Barru dan surat keputusan DPRD pengusulan pengangkatan Bupati Barru Suardi Saleh. SK pemberhentian Andi Idris Syukur sebagai Bupati Barru tertuang dalam salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-5650 tahun 2017. SK tersebut berlaku surut terhitung tanggal 27 April 2017. Sebelumnya penasehat hukum Alyas Ismail menyatakan tuntutan ke kliennya tersebut cenderung mengada-ada karena mengabaikan fakta persidangan dan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan. Ismail menduga JPU hanya melakukan copy paste dari berita acara pemeriksaan (BAP) saat masih diposes di tim penyidik. “Itu seolah-olah hanya rekontruksi BAP dari keterangan yang di-BAP, bukan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Selain itu, Ismail menegaskan dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Idris Syukur menyalahgunakan kewenangannya, baik saksi yang memberikan keterangan maupun barang bukti selama persidangan tiga bulan terakhir. “Sepanjang persidangan keterangan saksi dan bukti tertulis, tidak ada saksi ataupun alat bukti yang membuktikan delik penyalahgunaan wewenang,” ungkap Ismail waktu itu. Ismail juga menegaskan ter-

Divonis 4 Tahun 6 Bulan Andi Idris Syukur diberhentikan kait mobil yang disangkakan merupakan hasil jual beli. Hal tersebut dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Selain itu dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertera nama Ahmad Manda, Karyawan Bosowa selaku pemilik kendaraan. “Secara jelas kepemilikan mobil dari keterangan saksi dan pihak kepolisian menyatakan bahwa mobil tersebut milik Ahmad Manda, BPKB, STNK semua atas nama Ahmad Manda dan itu hanya jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi, itu bukan mobil perusahaan,” ungkapnya. Sekadar diketahui, di sidang pembacaan tuntutan, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Selain itu, Idris juga diharuskan membayar denda sebanyak Rp260 juta subsider 6 bulan. Menutur JPU, Amiruddin, Bupati Barru dua periode itu disebut terbukti melanggar Pasal 12e TPPU dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. “Terdakwa dinyatakan terEDISI 153 TAHUN XIII 2017

bukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12e dan Pasal 3,” kata jaksa penuntun umum (JPU), Amiruddin. Terkait tuntutan itu, Idris meminta waktu untuk melakukan pembelaan di sidang lanjutan, pekan depan. Setelah itu, majelis hakim akan membacakan putusan yang diagendakan pertengahan bulan ini. Berdasarkan pantauan, di sidang pembacaan tuntutan, ratusan kerabat Idris nampak memenuhi ruang persidangan. Mereka memberikan semangat dan motivasi ke pemimpin yang dinilai dikriminalisasi itu. Sekadar catatan, selama sidang ini bergulir di pengadilan tiga bulan terakhir, tidak satupun saksi yang dihadirkan JPU bisa membuktikan kalau Idris meminta mobil seperti yang didakwakan. Bahkan saksi dari Bosowa, seperti Muslim Salam, mengakui kalau ia tidak pernah mendengar langsung Idris meminta mobil untuk mempermudah izin perusahaannya. Bukan hanya itu, saksi juga membenarkan jika ada bukti kuitansi pembelian Mobil. (AJE/DINAMIKA). DINAMIKA INDONESIA

HUKUM

ZULKIFLI GANI OTTOH TERJERAT KASUS GEDUNG PWI

Diduga Rugikan Negara Rp. 1,6 Milyar "Saya lakukan untuk kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi"

antan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito) akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Dirkrimsus Polda Sulsel pada Selasa (12/9/17) lalu, dalam kasus dugaan korupsi penyewaan Gedung PWI Sulsel yang terletak di Jalan AP. Pettarani No.31 Makassar. Kepada wartawan Dinamika, Zugito (Panggilan akrabnya) menjelaskan secara terperinci riwayat Gedung PWI Sulsel tersebut. “Riwayatnya begini, pada tahun 1995, pansus DPRD berdasarkan hasil rapat paripurna dan di SK-kan oleh DPRD dijelaskan bahwasanya pada tahun 1968, P WI mentake over atau dalam kata lain mengganti rugi gedung yang bernama Gelora Pantai di jalan Penghibur No.1 Makassar. Pada saat itu di bayarkan sebesar Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) melalui BPD Sulsel,” ucapnya. Pengurus PARFI Sulsel ini menambahkan, ganti rugi tersebut di setujui oleh Gubernur Sulsel (Haji Zainal Basri Palaguna/HZB,red) sejak saat itu Gedung Gelora Pantai di ganti menjadi Balai Wartawan PWI Sulsel. “Selanjutnya pada tahun 1997, Gubernur HZB mengeluarkan SK terkait Ruislag atau tukar menukar gedung Balai Wartawan dengan gedung baru yang terletak di Jalan AP. Pettarani No.31 ( Gedung PWI ) untuk di manfaatkan dan digunakan oleh pengurus PWI Sulsel tanpa batas waktu. Dan pada Tahun 2003, Gubernur menyetujui/ mengizinkan adanya pembangunan Wisma (

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

Diklat) d e n gan adana dari PWI Sulsel sendiri,” sambungnya. Kemudian, menurut Zugito, pada tahun 2011, Gubernur SYL memberikan izin PWI untuk membangun masjid atas dana PWI Sulsel sendiri dan SK perpanjangan Status Pinjam Pakai kepada PWI Sulsel di terbitkan oleh SYL pada Tahun 2015. Namun, Istilah ‘ Pinjam Pakai ‘ ini tidak diterima oleh pengurus PWI Sulsel karena mengubah status dari SK Gubernur HZB yakni menyerahkan untuk digunakan serta di manfaatkan oleh PWI Sulsel tanpa batas waktu. “Adanya istilah ‘Pinjam Pakai’ dari SYL, tidak diterima oleh para pengurus PWI, karena SK HZB menjelaskan ‘Tanpa Batas Waktu’. Begitu pun dalam SK Gubernur SYL ‘Tidak Membatalkan’ SK dari Gubernur HZB. Dalam SK SYL tersebut tidak ada pembebanan dan mengharuskan PWI Sulsel membayar uang

DINAMIKA INDONESIA

sewa d a n tidak ada larangan untuk menyewakan ruang Press Club,” tutur Zugito. Hingga pada tahun 2015, oknum mantan pengurus PWI yang namanya tidak terakomodir di dalam kepengurusan memberikan Laporan kepada Kepolisian bahwa mantan Kaetua PWI melanggar Pidana dengan menyewakan aset Pemprov Sulsel dan Polisi pun akhirnya menindak lanjuti dan kemudian menetapkan dirinya sebagai Tersangka. “Pertanyaan saya begini ; (1). Mengapa saya Pribadi ditersangkakan,sedangkan semua ini saya lakukan sebagai Pengurus dan bukan secara Pribadi ??? (2). Semua aktivitas pengurus 2010-2015 Telah dipertanggungjawabkan di dalam Konferensi PWI tahun 2015 dan diterima Mutlak oleh seluruh anggota dan dinyatakan kepengurusan periode 2010-2015 Demisioner. Di dalam PD-PRT PWI bahwa Konferensi Provinsi adalah Kewenangan Tert-

inggi. Mengapa Polda pilih kasih, sedangkan pengurus sekarang pun meneruskan hal yang sama ? Tahun 2017 Ketua DPRD Sulsel menyurati Gubernur SYL meminta penegasan status lahan dan gedung PWI Sulsel yang telah disetujui Mendagri, DPRD dan Gunerbur HZB. Namun, hingga hari ini SYL belum memberikan Jawaban,” tegas Zugito. Zulkifli Gani Ottoh sebagai mantan Ketua PWI Sulsel menyampaikan siap bertanggung jawab dan akan menjelaskan secara lebih detail di depan pengadilan nantinya dengan bukti dan dokumen yang di miliki. “Saya sebagai mantan Ketua PWI Sulsel siap bertanggung jawab. Namun, pihak Polda Sulsel juga harus meminta keterangan dari mantan Gubernur HZB, Alwi Hamu ( mantan Ketua PWI Sulsel ) dan Ambas Syam ( mantan Ketua Pansus DPRD Sulsel). Saya tegaskan kami ini hanya sebagai penerus, kok dikorbankan Secara Pribadi, " tegasnya. Dia juga mempertanyakan keputusan Polda yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, bagi Zugito, hal yang dilakukannya adalah untuk kepentingan organisasi semata dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisono mengatakan, Zugito ditetapkan tersangka karena terbukti telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17/2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan barang milik daerah.

HUKUM “Pada tahun 2010 sampai 2015, Zugito selaku ketua PWI telah menyewakan aset milik pemprov berupa gedung yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar. Dimana bangunan tersebut adalah aset milik pemprov yang dipinjampakaikan kepada PWI Sulsel. Zugito meminjam pakaikan aset pemprov tanpa izin dari pemprov selaku pemilik aset tersebut,” kata Yudiawan. Selain tanpa izin dari pemilik, dalam hal ini pemprov Sulsel, Yudiawan mengatakan jika hasil dari pada penyewaan aset negara tersebut tidak sama sekali disetorkan kepada pemerintah provinsi. “Uang hasil sewa tidak disetorkan kepada kas daer-

ah Sulsel, sehingga perbuatan Zugito menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar lebih sesuai dengan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Sulsel,” ujarnya. Atas pelanggaran tersebut Zugito dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel Zulkifli Gani Otto mengaku menjadi korban dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aset negara. Ia menyebut dirinya dikorbankan sebagai pribadi, padahal saat itu ia berstatus sebagai pengurus PWI Sulsel.

Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisono mengatakan, Zugito ditetapkan tersangka karena terbukti telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17/2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan barang milik daerah. “Pada tahun 2010 sampai 2015, Zugito selaku ketua PWI telah menyewakan aset milik pemprov berupa gedung yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar. Dimana bangunan tersebut adalah aset milik pemprov yang dipinjampakaikan kepada PWI Sulsel. Zugito meminjam pakaikan aset pemprov tanpa izin dari pemprov selaku pemilik aset tersebut,” kata Yudiawan.

Selain tanpa izin dari pemilik, dalam hal ini pemprov Sulsel, Yudiawan mengatakan jika hasil dari pada penyewaan aset negara tersebut tidak sama sekali disetorkan kepada pemerintah provinsi. “Uang hasil sewa tidak disetorkan kepada kas daerah Sulsel, sehingga perbuatan Zugito menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar lebih sesuai dengan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Sulsel,” ujarnya. Atas pelanggaran tersebut Zugito dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (AJE/DINAMIKA).

10 JAMAAH TRAVEL UMRAH MUTIARA TERTIPU Bayar 2015, Sampai 2017 Belum Berangkat

edikitnya 10 warga Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi korban travel pemberangkatan umrah. Salah seorang korban, Arifuddin, warga Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulbar, kepada wartawan via telepon selularnya, mengabarkan kalau kasus yang menimpanya sudah dilaporkan ke pihak berwajib Senin lalu. Ia menceritakan, kisahnya terjadi pada awal 2015, ia bersama sembilan calon

jamaah lainnya mendaftar secara bersamaan untuk umrah. Pihak Travel Mutiara kemudian menjanjikan pemberangkatan pada pertengahan 2015. Namun tiba jadwal yang dijanjikan, mereka belum juga diberangkatkan. Kemudian pada 2016, mereka kembali dijanji untuk diberangkatkan. Namun, lagi-lagi gagal dan hingga kini belum ada kejelasan kapan mereka diberangkatkan. "Kami sangat dirugikan tentu, sudah setengah mati kita cari uang untuk ke Tanah Suci, ternyata kita ditipu. Sam-

pai sekarang sudah tidak ada kepastian berangkat," tuturnya. "Kami sudah beberapa kali dijanji akan diberangkatkan. Tahun 2016 kemarin kita dijanji lagi untuk diberangkatkan, tapi sampai tahun 2017 kami juga belum ada kejelasan untuk berangkat atau tidak," lanjutnya. Tak hanya setoran umrah lanjutnya, calon jamaah juga mengaku sudah mengurus paspor pemberangkatan dan sudah melakukan vaksin. Arifuddin juga bahkan sudah pernah melakukan langkah hukum dengan mengadukan kejadian yang menimpanya bersama sembilan calon jamaah lainnya ke pihak Kepolisian Polda Sulbar. Hanya saja, aduan tersebut tidak mendapatkan respon yang baik. Alasannya, calon jamaah tidak memiliki bukti yang valid untuk melapor karena semua bukti transaksi atau kuitansi pembayaran dan paspor ditarik kembali oleh pihak travel. "Sebenarnya kita juga tidak terlalu tahu, dimana itu kantornya travel, karena kita juga ini melalui perantara. Pembayarannya semua melalui perantara Imam Masjid Dusun Rattebila. Tapi kami berharap jika ditemukan, travel tersebut ditindaki karena sudah merugikan kami," tuturnya.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

(AJE/DINAMIKA) DINAMIKA INDONESIA

METRO

Ketua RT Termuda Di Makassar UMMU KHERANI : "DISURUH BELAJAR OLEH KAKEK" sebagai mahasiswa aktif. Saat ini Ummu tercatat sebagai mahasiswi jurusan Manejemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. "Sementara masih semester tujuh, tapi amanah ini Insya Allah akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya," tutupnya. Perempuan yang hobbi olahraga Karate ini menceritakan bahwa keikutsertaannya dalam

mmu Kherani, usianya baru 21 tahun. Mahasiswa Semester VII Fakultas Kelautan Universitas Hasanuddin. Dia tercatat sebagai Ketua RT termuda di Makassar saat ini. Dia dikukuhkan pada acara pengukuhan Ketua RT, RW, LPM dan Penasehat Wali Kota Makassar secara Serentak di lapangan Karebosi, Minggu akhir Agustus lalu. Sebagai Ketua RT termuda, ia pun didaulat mewakili ketua RT dan RW muda lainnya menerima SK sekaligus Smartphone dari Wali Kota Makassar, Mochammad Ramdhan Pomanto. "Senang ini pertama kalinya saya jabat perangkat seperti ini apalagi pemilihan langsung dan ada pengukuhan serentak," katanya saat ditemui usai pelantikan. Ummu Khaerani pun jadi pusat perhatian, selain masih muda dan lajang, ia juga tercatat masih menyandang status

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

pemilihan Ketua RT awalnya karena desakan sang Kakek. Saat itu ia tak yakin bisa menyingkirkan beberapa calon lainnya. Menurut Ummu, petuah sang Kakek saat itu memberinya semangat. Bahwa dengan menjabat sebagai Ketua RT bisa memberinya peluang untuk belajar dalam mengorganisir dan mengelola kehidupan bermasyarakat. "Saya ditanya coba mencalonkan saja nanti kau bisa belajar disitu tentang masyarakat dan tentang tanggung jawab," ungkapnya. Padahal selama ini Ummu mengaku bukanlah mahasiswa yang cukup aktif di lembaga kemahasiswaan ataupun organisasi lainnya. Baik di lingkup Kampus maupun di luar kampus. Satu-satunya pengalaman yang ia punyai yakni sebagai salah satu anggota komunitas Karate yang intens berlatih di SMA Negeri 19 Makassar. DINAMIKA INDONESIA

"Kalau pengalaman organisasi saya mungkin tidak ada, biasanya cuma kuliah. Kesibukan sekarang selain sebagai mahasiswa juga aktif di dunia Karate, sekarang saya masih menyandang sabuk biru untuk sementara," ungkapnya. Dalam pelantikan itu Walikota Danny membagikan Smartphone yang akan menjadi komunikasi dalam memantau kinerja dan insentif Ketua RT dan RW melalui aplikasi khusus. Sekitar 10 ribu Ketua RT, RW, LPM dan Penasehat Wali Kota resmi dikukuhkan. Pengukuhan akbar ini berlangsung di lapangan Karebosi dirangkaikan dengan salat subuh berjamaah yang turut menghadirkan Ustadz Maulana untuk menyampaikan Tauziah. Setelah sempat tertunda beberapa bulan pasca pemilihan langsung serentak, pengukuhan ini pun berlangsung semarak. Pasalnya, lantaran para Ketua RT/RW serta penasehat harus mengenakan pakaian seragam yang dibagikan kepada para perangkat pemerintahan kota Makassar ini. Hanya saja beberapa diantaranya belum mengenakan seragam yang dibagikan itu. Pemkot Makassar beralasan jika sekitar seribu seragam masih mengalami keterlambatan pengiriman. "Tapi yang terlambat seragamnya bakal kita dahulukan mendapat smartphone nantinya," ujar Wali Kota Makassar, Mochammad Ramdhan Pomanto. Pengadaan Smartphone menurut Danny Pomanto nantinya dinilai sangat penting. Yang pertama, koordinasi dan pelaporan terkait wilayah masing-masing RT maupun RW bakal tersistematis. Pelaporan ini nantinya akan terhubung ke Command Center yang ada di Balaikota. Dengan sistem koordinasi via Smartphone itu menurut Danny juga nantinya menjadi acuan pem-

berian insentif kepada Ketua RT dan RW terpilih. Sebelumnya pemberian insentif yang berlaku saat ini masih mengandalkan pelaporan dari LPM maupun Lurah dan Camat terkait. Kedepannya Danny menegaskan penilaian insentif bakal menggunakan sistem poin pelaporan melalui S "Awalnya Kinerja dihitung LPM, Lurah dan Camat, kedepan komputer yang hitung dari laporan di Android jika tidak ada laporan tidak dihitung," papar Danny. Pemkot Makassar juga telah mensosialisasikan sembilan poin yang harus dipenuhi demi mendapatkan nilai insetif yang mumpuni. "Dari tiga bulan terakhir ini saya dapat sekitar Rp 750 Ribu dan ada potongan sekitar Rp 30 ribu katanya untuk pajak, kita semua juga sudah dibekali NPWP," ujar salah satu Ketua RT, Jamal. Pada kesempatan itu Danny juga bakal mempertimbangkan akan memberikan insentif kepada LPM maupun Penasehat Wali Kota yang ada. "Kalau itu sementara kita pikirkan nanti bagaimananya," tutupnya. Saat pengukuhan beberapa Ketua RT maupun RW mewakili rekan-rekannya saat penyerahan Smartphone secara simbolik. Penyerahan Smartphone pun dilakukan langsung oleh Danny Pomanto kepada para perwakilan. Hanya saja Smartphone yang sudah dibagikan kepada sejumlah perwakilan ditarik kembali sebelum acara pengukuhan selesai. Alasannya Smartphone tersebut bakal diisi sejumlah aplikasi yang bakal menunjang kinerja nantinya. "Tadi cuma dikasi secara simbolik baru diserahkan kembali katanya mau diisi aplikasi dulu baru dibagikan lagi," kata Ummu Kherani, salah satu Ketua RT di Kecamatan Biringkanaya. (AJE/DINAMIKA).

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA

RESES KETUA DPRD MATRA LUKMAN SAID DI PT. LETAWA

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

POLITIK

NH-AZIZ MENANG MUTLAK Garansi Relawan di Belawa Wajo

uar biasa. Ini bukan garansi biasa. Pasangan Nurdin Halid (NH) dan Azis Qahhar Mudzakkar bakal menang mutlak dengan menyapu bersih suara di Belawa Kabupaten Wajo. Garansi ini datang dari relawan NH-Azis di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Derasnya dukungan masyarakat ditambah terstrukturnya tim pemenangan NH-Aziz menjadi modal utama membuktikan garansi itu. "Pasangan Nurdin Halid (NH) dan Azis Qahhar Mudzakkar bakal menang mutlak dengan menyapu bersih suara di Belawa Kabupaten Wajo. Tim relawan sangat bersungguh-sungguh menjalin komunikasi intensif dan terstruktur dalam bekerja dan membangun relasi ke bawah sampai akar rumput," ungkap Tim Media NH-Aziz, Sabtu pekan awal September 2017 lalu. Menurut tim media tersebut, Belawa selama ini memang ini diketahui merupakan basis massa Aziz yang telah berpengalaman mengikuti pesta demokrasi," tandasnya. Dalam berbagai pesta politik, baik itu pemilihan gubernur maupun pemilihan senator, Aziz selalu mendulang suara terbanyak di Belawa. Figur Aziz yang memiliki integritas tinggi menjadi magnet bagi masyarakat setempat dalam menentukan pilihan. Tidak heran bila tim pemenangan NH-Aziz di Belawa mendapatkan sokongan dari relawan tim pemenangan bakal calon Bupati Wajo. Salah satu bakal calon Bupati Wajo yang mengerahkan relawannya untuk pemenangan NH-Aziz adalah dr. Baso Rahmanuddin (DBR). Relawan DBR bahkan bekerja beriringan dengan tim

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

pemenangan NH-Aziz. Jamal misalnya yang merupakan Koordinator Brigade 01 Relawan DBR juga merangkap sebagai koordinator tim pemenangan Aziz di Belawa. "Belawa ini basis massa Aziz. Dalam berbagai pesta demokrasi, termasuk Pilgub Sulsel terdahulu, Aziz selalu menang mutlak. Makanya, pada Pilgub Sulsel 2018 pun akan diyakini kondisinya akan tetap menang, apalagi sekarang didukung dengan NH ditambah DBR. Pasti menang mutlak, saya yakin itu," kata Jamal kepada wartawan. Jamal mengisahkan pada Pilgub 2013 lalu, saat Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar menantang petahana Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, pihaknya berhasil memenangkan pertarungan. Mengakarnya dukungan terhadap Aziz di Belawa diyakini akan terus berlanjut. "Lawan Syahrul yang petahana saja dulu kita menang, apalagi sekarang," tegasnya. Untuk pemenangan NH-Aziz di Belawa, Jamal melanjutkan relawan DBR mengambil inisiatif untuk bergerak cepat. Bahkan sebelum tim pemenangan NH-Aziz menyebar alat peraga, relawan DBR sudah menyebar spanduk dan baliho. "Spanduk dan baliho relawan DBR sudah disebar ke seluruh daerah, khususnya di Belawa. Baliho itu memuat foto DBR dengan NH-Aziz," tutur dia. Lebih jauh, Jamal menegaskan sikap politik relawan DBR pada Pilgub Sulsel 2018 sangat jelas mendukung ke NH-Aziz. Karena itu lanjutnya, bila ada pasangan calon lainnya pada Pilgub Sulsel yang mengklaim dukungan relawan DBR, sambung Jamal, hanyalah klaim sepihak. DINAMIKA INDONESIA

"Relawan DBR sepenuhnya solid mendukung NH-Aziz, bukan paslon lain," tutupnya. EKS LOYALIS CAKKA DI LUWU Sementara itu dari Luwu eks loyalis Cakka merapatkan barisan ramu strategi pemenangan NH-Azis di daerahnya. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Luwu, Patahuddin, mengumpulkan sejumlah simpul pemenangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) di Warkop Triple Q, Kamis, akhir Agustus lalu. Pertemuan itu dilangsungkan untuk memantapkan strategi tim pemenangan NH-Aziz menghadapi Pilgub Sulsel 2018. Pertemuan tersebut juga dihadiri pengurus dan kader Golkar Luwu. Bahkan, Ketua DPRD Luwu, Andi Muharrir dan anggota DPRD Luwu, Yamin Annas, turut hadir untuk membicarakan strategi pemenangan NH-Aziz dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Mereka ini sebelumnya adalah orang dekat mantan Ketua Golkar Luwu, Andi Mudzakkar, yang memilih

melawan keputusan partai Golkar demi mendampingi Ichsan Yasin Limpo di Pilgub Sulsel 2018 mendatang. â&#x20AC;&#x153;Sejak awal, sikap kami tegas dalam memenangkan NH-Azis di Pilgub Sulsel 2018. Makanya, berbagai upaya dilakukan untuk kemenangan itu. Salah satunya dengan mengumpulkan simpul pemenangan yang siap bekerja,â&#x20AC;? ungkap Patahuddin dalam relisnya belum lama ini. Ketua GNH17 Luwu, Andi Pahri, menambahkan dalam pertemuan bersama simpul pemenangan, disepakati beberapa rekomendasi gerakan untuk memenangkan NH-Aziz. "Intinya ya kita akan bekerja total untuk memenangkan pasangan NH-Aziz," kata Pahri yang juga Ketua PGRI Luwu. Simpul pemenangan yang ikut rapat bersama kader dan pengurus Golkar tersebut tidak hanya dari GNH17. Hadir pula Ketua Tim Sahabat NH, Martono Maiseng yang juga Ketua Apdesi Luwu dan sejumlah pemuda yang tergabung dalam Pemuda Kampung NH-Aziz. (AJE/DINAMIKA).

POLITIK

H.Burhanuddin Baharuddin Dinobatkan "Pelopor Perubahan dan Bapak Pembangunan"

upati Takalar H.Burhanuddin Baharuddin yang akrab di sapa H.Bur di akhir masa pemerintahannya, mendapat penghargaan dan di daulat menjadi pelopor perubahan dan bapak pembangunan Takalar, hal tersebut disampaikan langsung Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah APBD-Perubahan Tahun 2017. “Kami tidak bisa memungkiri bahwa H.Bur sebagai Bupati Takalar dalam lima tahun terakhir telah banyak membawa perubahan, pembangunan yang terus berjalan dan silih berganti, olehnya itu, kami dari fraksi PPP dengan ini mendaulat Bapak Bupati Takalar H.Burhanuddin Baharruddin sebagai promotor perubahan sekaligus sebagai Bapak

pembangunan di Takalar,” ujar Hj Dawati Sarro , Legislator PPP belum lama ini. Dihadapan para undangan rapat paripurna, Dawati Sarro juga menyarankan agar semua pimpinan SKPD lingkup pemerintahan Kabupaten Takalar untuk lebih giat melakukan inovasi dan menggali potensi objek pajak dan retribusi sebagai bentuk dan upaya untuk meningkatkan PAD Takalar. Hal yang sama juga diutarakan oleh salah seorang legislator partai PPP lainnya Makmur Mustakim. Menurutnya dengan di daulatnya Bupati Takalar sebagai promotor perubahan dan bapak pembangunan di Kabupaten Takalar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Bupati Takalar yang telah memperlihatkan bukti pembangunannya selama menjabat dan me;laksanakan amanah pemerintahan yang tampak

dari hulu ke hilir. “Indikator keberhasilan Bupati Takalar mendongkrak pembangunan tak bisa dipungkiri, beliau kami daulat sebagai promotor perubahan sekaligus bapak pembangunan di Bumi Panrannuangku ini dengan banyaknya pembangu-

nan yang silih berganti hadir menghiasi wajah Takalar. “Bukti nyata lainnya adalah tembusnya APBD Takalar pada angka Rp 1 Trilyun lebih,” ujar Makmur Mustakim, yang juga ketua Baleg DPRD Takalar ini. (AJE/DINAMIKA).

Tarik Ulur Pelantikan Ketua DPRD Gowa

urat perihal pergantian posisi Ketua DPRD Gowa Ansar Zainal Bate ke Andi Ishak sampai saat ini masih menjadi polemik. Pasalnya, w sejak surat itu masuk ke DPRD 16 Agustus lalu, tak pernah sekalipun dibacakan dalam rapat-rapat paripurna. Pada hal dari buku daftar surat masuk, tertera jelas perihal surat tersebut. Ini kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk Andi Ishak sendiri. Menurutnya, dirinya alasan

pimpinan dewan belum juga membacakan surat tersebut pergantian Ketua DPRD Gowa. "Saya memang melihat mereka sengaja mengulur-ngulur karena ada kepentingan. Tidak ada alasan seperti itu. Jangan sangkutpautkan dengan kepentingan eksekutif. Kalau begini partai jadi korban," katanya. Mantan Ketua Fraksi Golkar yang juga sebagai Ketua Harian Golkar Gowa ini bahkan memohon agar kiranya ketiga pimpinan dewan mendapat hidayah. "Tau diri dong! Anda kan dipilih sebagai pimpinan karena partai, makanya kita minta menjalankan amanah itu. Mereka harus sadari itu, saya EDISI 153 TAHUN XIII 2017

saja diganti sebagai ketua Fraksi diumumkan dalam rapat meski tak ada informasi sebelumnya," tukasnya. Sementara itu, Sekretaris DPD II Golkar Gowa Ridwan Gassing mengatakan kembali mengirimkan dua surat sekaligus sebagai bentuk tindaklanjut atas surat sebelumnya. "Sudah saya masukkan, surat dari DPD II Golkar Gowa dan Fraksi Golkar. Intinya sama yaitu mendesak agar surat pergantian jabatan ketua dewan secepatnya di tindaklanjuti. Karena ini memang sudah keterlaluan. Makanya kami mendesak secepatnya surat itu dibacakan sebelum dimasukkan dalam bamus," tegas Ridwan. ***TRIB/NET/DKI** DINAMIKA INDONESIA

DAERAH

Bupati Lutim Jajaki Kerjasama PT IKI Makassar

upati Luwu Timur, HM Thorig Husler melakukan kunjungan di Galangan Kapal PT Industri Kapal Indonesia (PT IKI) Persero beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjajaki peluang kerjasama antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan pembuatan kapal penangkap ikan di perairan Kabupaten Luwu Timur. Dalam kunjungan tersebut turut serta Plh Sekkab Muh. Amir Kapeng, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan (DKPP) Nursih Hariani, Staf Ahli Bidang Pembangunan H. Zakaria Bakri dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKPP Anton Saranga. Rombongan diterima langsung Direktur Utama (Dirut) PT. IKI Persero, Edy Widarto, Komisaris PT. IKI Yesvis M. Pakan dan Direktur Opersional Ahril Abdullah. Pada pertemuan yang ber-

langsung akrab itu, Bupati Luwu Timur menyampaikan harapan mengenai peluang menjajaki kerjasama dengan PT IKI Persero dalam pembuatan kapal penangkap ikan, khususnya pembuatan kapal tangkap ikan dan kapal pengawas berbahan fiber berkapasitas 5 GT dilengkapi alat penangkap ikan. Ia menyampaikan bahwa potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki Luwu Timur cukup besar, namun belum bisa dikelola dengan maksimal dikarenakan keterbatasan alat, masih banyak nelayan menggunakan kapal tradisional. “Untuk mengelola potensi sumber daya alam perikanan dan kelautan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan maka diperlukan upaya-upaya pengembangan infrastruktur melalui peningkatan sarana salah satunya penggunaan kapal penangkap ikan,” jelas Husler menyampaikan mak-

sud kunjungannya. Setelah mendapat penjelasan dari bupati, Dirut PT IKI Persero, Edy Widarto menyambut gembira rencana peluang kerjasama tersebut. Ia menyampaikan akan segera melakukan upaya untuk menindaklanjuti gagasan dan rencana pengembangan kapal tangkap ikan dan kapal pengawas di Kabupaten Luwu Timur. “Insya Allah dalam waktu dekat saya akan berkunjung melihat secara keseluruhan kondisi lapangan seperti apa kapal yang pas

untuk wilayah Luwu Timur,” jelas Edy Widarto. Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi lokasi pembuatan kapal serta aktifitas lainnya di PT IKI Persero. Sebagaimana diketahui PT IKI Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan bergerak di bidang industri perkapalan terbesar di wilayah Indonesia Timur. **PP/NET/DKI**

Camat Bajeng Barat Warning Kades Hati-Hati Gunakan ADD

ara kepala desa silakan mengajukan rencana program atau kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran baik bersumber dari ADD (Alokasi Dana Dasa) dan DD (Dana Desa).Tapi mereka juga harus dingatakan bahwa gunakan anggaran tersebut sesuai tepat sasaran serta membangun desa sesuai kebutuhan masyarakat. Peringatan ini disampaikan Camat Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, H. M. Darwis, SH, saat menanggapi pertanyaan wartawan di kantornya terkait masalah pengawasan penggu-

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

naan Anggaran Dana Desa terkhusus di Kecamtan Bajeng Barat, baru saja ini. “Saya ingatkan para kepala desa hati-hati menggunakan anggaran baik ADD maupun DD karena sangat beriko hukum kalau terjadi indikasi penyelagunaan di dalamnya,” ujar HM Darwis kepada awak media ini. Menurut dia, pihaknya siap menfasilitasi dan mengkoordinasikan jika ada kepala desa yang membutuhkan pemikiran terkait penggunaan anggaran baik ADD maupun DD sesuai tepat sasaran. Anggaran harus betul-betul digunakan membangun desa

DINAMIKA INDONESIA

demi kepentingan masyarakat. “Kegiatan pembangunan dapat dilakukan para kepala desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Jangan sampai ada kepala desa membangun fisik lelu tidak bermanfaat bagi masyarakat, berarti anggaran tersebut mubasir dan pasti dipertanyakan pihak berwajib,” tukas Darwis. Karena itu, ia meminta kepada semua pihak untuk terlibat aktif memberikan saran-saran demi membantu para kepala desa dalam melakukan pembangunan di desanya masing-masing. Kehadiran masyarakat diharap-

DAERAH kan menjadi kontrol balance terhadap penggunaan anggaran di desa masing-masing.” Mari kita semua baik masyarakat, wartawan dan LSM sebagai mitra pemerintah untuk sama-sama mengawasi penggunaan uang negara ini, Kalau ada temuan yang diduga bermasalah silakan berkoordinasi den-

gan pihak kecamatan, kami sama-sama akan pantau penggunaan anggaran di desa supaya berjalan sesuai harapan pemerintah,” demiian Camat Bajeng Barat. Besar perhatian Camat Bajeng Barat mengawal penggunaan anggaran ADD (APBD) dan Dana Desa

(APBN), patut didukung semua pihak, Malah, dia mengajak wartawan dan LSM secara bersama-sama dalam mengawal penggunaan uang negara harus diapresiasi sebagai bagian dari political will selaku pembantu bupati ini di lini kecamatan. *DKI/RED**

Pemkab Lutra Buat Inovasi Program E-KTP Unggulan

emerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Luwu Utara bakal menerapkan beberapa program unggulan pada 2018 mendatang. Setelah menelurkan program perekaman dan pencetakan e-KTP langsung di kecamatan pada medium tahun ini, kembali Dinas Dukcapil Luwu Utara bakal menerapkan beberapa program unggulan dalam rangka mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di Luwu Utara. “Tahap pertama tahun ini kita melakukan perekaman sekaligus penerbitan e-KTP langsung di kecamatan. Insya Allah, tahun 2018 mendatang ada beberapa program unggulan yang akan kita terapkan dalam rangka mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di Luwu Utara,” ungkap Kadis Dukcapil, Mas’ud Masse saat ditemui di ruang kerjanya tidak lama ini. Untuk mewujdukan program unggulan itu, lanjut Mas’ud Masse, butuh dukungan dari semua pihak. Ini juga membutuhkan dukungan dari Pemda dan DPR untuk menyiapkan sarananya (alat). Kalau itu didukung,

maka pertengahan 2018 mendatang kita akan lakukan pencetakan e-KTP dan KK sekaligus di kecamatan. Progres ini dilakukan, menurut Mas’ud, karena pihaknya lebih mendekatkan pelayanan di seluruh kecamatan yang ada. Progres ini juga diamini para Kepala Bidang yang turut mendampinginya. Bukan hanya itu Dukcapil Luwu Utara berencana akan menerapkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang fungsinya kurang lebih sama dengan KTP. KIA ini, kata Mahfud, sasarannya adalah anak usia di bawah 16 tahun. “Kita juga akan programkan

KIA. Sebenarnya ini program nasional, tapi baru dua daerah yang menerapkannya, dan kami mau menjadi daerah ketiga yang menerapkan KIA ini. KIA ini sasarannya adalah anak usia 16 tahun ke bawah,” ucap Mas’ud. Selain KIA, pihaknya juga akan menerapkan pelayanan terintegrasi yang dinamakan two in one (sekali bermohon dua dilayani), three in one (sekali bermohon tiga dilayani) dan four in one (sekali bermohon empat dilayani). Pelayanan tersebut sebenarnya sudah diujicobakan, tapi kata Mas’ud, baru akan diterapkan secara resmi pada 2018 mendatang. EDISI 153 TAHUN XIII 2017

“Kita sudah mulai mencoba pelayanan terintegrasi ini dan sudah sebulan kita ujicobakan,” ungkap Mas’ud. Masih belum cukup, Dukcapil juga berencana menerapkan pelayanan via SMS. Di mana pelayanan ini, seluruh proses pelayanan bakal selesai dalam sehari. Artinya tidak ada lagi pelayanan administrasi kependudukan yang bermalam. Menurut Mas’ud, kalau ada masyarakat yang ingin bikin dokumen kependudukan bisa lewat SMS saja, pihaknya tinggal menindaklanjutinya dengan menginput data yang mereka laporkan lewat SMS. Kalau semua ini sudah tercipta, maka tidak ada lagi masyarakat yang resah, karena data kita sudah mulai bagus. “Saya hanya ingin sedikit sentuhan perubahan. Saya kasih tahu teman-teman saya di sini, saatnya kita gerakkan percepatan pelayanan. Tapi semua ini bisa jalan jika didukung semua stakeholder yang ada,” pungkas Mas’ud seraya mengemukakan bahwa seluruh program percepatan pelayanan rencana akan dilaunching pada 2018 mendatang oleh Bupati Indah Putri Indriani. ***PP/NET** DINAMIKA INDONESIA

PENDIDIKAN

Kepala SMKT Somba Opu, Ir H Harun Gani

ATURAN PPDB UNTUNGKAN SEKOLAH SWASTA

aat berlaku pemetaan sekolah favorit dan tidak favorit serta sekolah unggulan dan tidak unggulan, sejumlah sekolah swasta khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gowa, nyaris gulung tikar akibat adanya ‘pembiaran’ sekolah negeri menerima calon siswa baru tanpa batas. Begitu berlaku aturan PPDB tahun 2017 ini dengan menetapkan lima kategori jalur penerimaan siswa baru, maka sekolah swasta kembali hidup dan diuntungkan adanya kebijakan baru tersebut. Pandangan ini disampaikan Kepala SMKT Somba Opu, Ir H Harun Gani. Bahkan, dia mengaku, mengapresiasi terhadap pelaksanaan PPDB tahun ini yang dinilai cukup positif dan dapat menguntungkan sekolah swasta khususnya SMK swasta. Lima kategori jalur yang ditetapkan dalam PPDB, yani kemitraan, afirmasi, prestasi, akademik, domisi adalah mekanisme yang mengedepankan prinsip

pemerataan dalam merespon pemenuhan pendidikan bagi generasi muda bangsa. Penerimaan siswa baru sebelum PPDB, lanjut Harun Gani, ada aturannya maksimal 36 siswa per kelas sebagaimana ditetapkan Permendikbud , tapi regulasi tidak dijalankan secara konsisten oleh sekolah negeri khususnya SMA termasuk SMK. Sehingga sekolah negeri saat itu menjadi pilihan utama dan calon siswa baru menumpuk di sekolah favorit atau unggulan, akibatnya sekolah swasta hanya menjadi pilihan terakhir untuk melanjutkan pendidikan bagi sebagian besar warga berekonomi lemah,” jelas Harun Gani Bukan hanya itu, adanya pembiaran sekolah negeri menerima siswa baru sebelum berlaku atuan PPDB, Harun Gani menilai, sekolah negeri tidak memberi ruang bagi sekolah swasta untuk maju dan berkembang. “Syukur sekarang adanya aturan PPDB, sekolah swasta mulai diminati banyak calon siswa baru, bah-

kan jumlah murid untuk SMKT Somba tahun ini Opu naik sekitar 30 persen, “ Muhammad Dalib, SPd dan Ketua Jurusan Otomotif SMKT Somba Opu Syamsul Bahri, S.Pd, baru saja ini. Pada tahun 2016 lalu, murid baru SMKT Somba Opu berjumlah 180 orang, namun tahun 2017 ini naik menjadi 220 orang. Harun Gani menilai, adanya aturan PPDB pasti membawa pengaruh dan konsekuensi terutama sekolah negeri yang tadinya menerima calon siswa baru tanpa batas. Tapi, sekarang tidak bisa lagi karena sudah pembatasan berdasarkan tipe sekolah. Misalnya, Tipe A sembilan kelas, tipe B enam kelas dan Tipe C tiga kelas berlaku bagi SMA dengan jumlah murid maksimal 35 orang. Sedangkan SMK selain berdasarkan tipe, juga jumlah

Aflikasi JK E- Panrita Centre di Luwu Utara, Tingkatkan Kedisiplinan Guru

ugas berat menanti para Kepala UPT (IUnit Pengelola Teknis) Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Selain memiliki peran sangat strategis sebagai perpanjangan tangan antara Dinas Pendidikan Sulsel dengan SMA/SMK di daerah, juga dibutuhkan adaptasi termasuk harus memiliki kantor defenitif. Hanya Dengan itu, fungsi pembinaan dan tugas

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

koordinasi pasca pengalihan SMA /SMK ke provinsi dapat lebih optimal. Progres ini terungkap dalam perbincangan Kepala UPTD Pendidikan Luwu Utara, Ibrahim Natsir, S. Pd, M. Si dengan wartawan Metro Pendidikan (MP) di rumah kediamannya Masamba, baru saja ini. Menurut mantan Kepala SMKN 1 Baebunta ini, sejak beralihnya pengelolaan DINAMIKA INDONESIA

SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi melalui proses dinamika cukup panjang dan kini kondisinya sudah berjalan baik setelah ada UPT Pendidikan terbentuk di setiap daerah. Menanggapi pertanyaan wartawan MP terkait rencana mutasi kepala SMA/SMK di Kabupaten Luwu Utara. Mantan kepala sekolah berprestasi ini mengatakan, agenda itu

jurusan atau program keahlian dengan jumlah murid makimsla 24 orang per kelas. Sehingga, SMK negeri maupun swasta memungkinkan siswanya lebih banyak dibanding SMA mengingat program keahlian di sekolah kejuruan ralatif banyak. Kini SMKT Somba Opu masuk tipe B dengan jumlah ruang kelas atau rombongan belajar 18. Meski sekolah ini masih tersedia 6 ruang kelas untuk dipersiapkan menampung murid baru jika pada pelaksanaan PPDB tahun depan ditambah jatahnya dari Dinas Penendidikan Sulsel. **RED/DKI**

diatur dan ditentukan Dinas Pendidikan Sulsel. “UPT Pendidikan Luwu Utara hanya melakukan tugasnya mendata dan mengusulkan sesuai hasil pantauan para pengawas berdasarkan prestasi dan kompetensi seorang calon kepala sekolah,” ujar Ibrahim Natsir. Dalam hemat dia, untuk pengangkatan kepala sekolah benar benar berdasarkan kompetensi dan kelayakan. Tidak ada lagi campur tangan semacam titipan, surat saksi atau pun unsur politiknya dan lain lain, murni karena prestasi dan kompetensi terhadap seorang calon kepala sekolah bersangkutan. Dia juga men-

PENDIDIKAN ganalogikan seorang seorang guru yang hendak mengemban tugas sebagai kepala sekolah, lebih dulu memiliki SIM, jika anda mau mengendarai motor atau mobil. SIM kepala sekolah diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di Makassar. Bukan hanya itu, Ibrahim Natsir mengaku, sejak SMA/ SMK dialihkan pengelolaannya ke pihak provinsim sudah

banyak perubahan. Antara lain, ujian nasional tahun ini yang dilaksanakan secara on line khusus di Luwu Utara berjumlah lima sekolah dapat berjalan sukses. Demikian halnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018 melalui aflikasi internet/on line dapat berjalan baik.”Baru ini juga diresmikan penggunaan aflikasi JK E-Panrita Centre di Kantor Dinas Pendidikan oleh

bapak Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla. Aflikasi ini diharapakan untuk mendeteksi kedisiplinan guru SMA/SMK di Sulsel termasuk memantau langsung kegiatan proses belajar mengajar di setiap satuan pendidikan,” jelas mantan pengawas SMK Luwu Utara ini. Menurut dia, salah satu penyebab gagalnya pendidikan karena disiplin guru kurang. Dicontohkan, penyebab ter-

jadinya perkelahian antarsiswa yang berkeliaran pada jam mengajar karena guru tidak masuk atau terlambat masuk mengajar akibat guru bersangkutan tidak disiplin. Tapi, adanya JK –E Panrita Centre, kehadiran guru pada jam mengajar sudah dapat diketahui. Bahkan, guru termasuk kepala sekolah dapat terdeteksi 200 meter radius dari sekolah. ****

700 Siswa SMP Tak Sekolah, Komisi IV Janji Panggil Diknas Gowa

ercatat sekitar 700 anak bangsa tamatan sekolah dasar di Kabupaten Gowa terancama tak mengenyam pendidikan di tingkat SMP. Buktinya, mereka belum mendapatkan sekolah, sehingga jadi perhatian khusus bagi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipma) Gowa Koordinatorat Somba

Opu. Keprihatinan itu, disampaikan saat mereka menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Gowa baru saja ini. Bahkan, mereka ada rasa ketakutan tersendiri jika nantinya para pelajar malah terkontaminasi hal negatif lantaran tidak beraktivitas di sekolah. Terkait hal itu, Komisi IV

DPRD Gowa yang membidangi pendidikan pun sudah mengagedakan rapat membahas permasalahan tersebut dengan Dinas Pendidikan Gowa. Menurut Ketua KOmisi IV DPRD Gowa, Asriady Aras, mengatakah, rencananya menggelar rapat dalam waktu dekat ini, bahkan undang menggelar rapat dengar pendapat antara Komi-

si IV DPRD Gowa dengan Diknas sudah ditandantangi. "Sudah saya tandatangani undanganya. Nanti kita akan menghadirkan dinas dan koordinator MKKS swasta dan negeri untuk dimintai tanggapannya terkait anak tamatan SD yang belum mendapatkan sekolah,” tambah politisi PKS ini. ***TRIB/NET/DKI**

Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipma) Gowa Koordinator Somba Opu melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Gowa, EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

PENDIDIKAN

Murid SD Cirebon Terobos Sungai, Pemerintah Janji Bangun Jembatan

elum tersedianya akses jembatan di Sungai Cisanggarung yang memisahkan Kampung Palabuan dengan Kampung Kebon Awqi, Desa Ciledug Wetan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, membuat warga setempat kesulitan menjalankan aktivitas seperti sekolah dan ke pasar. Bahkan, sejumlah murid sekolah dasar (SD) harus menerobos arus sungai demi menimba ilmu di sekolah. Salah seorang warga Kampung Palabuan, Wastilah, mengaku kesulitan saat mengantar anaknya berangkat sekolah dan pergi ke pasar. Lantaran tidak ada jembatan di Sungai Cisanggarung itu, sambung Wastilah, membuat warga harus berputar terlebih dahulu saat menuju ke pasar terdekat, yang jarak tempuhnya sekitar 8 kilometer. "Padahal kan pasarnya dekat. Tinggal menyeberang sungai, terus jalan. Karena tidak ada jembatan kita harus mutar lewat Desa Cilengkrang karena ada jembatannya,"

ucap Wastilah saat ditemui di tepi Sungai Cisanggarung baru saja ini. Menurut Wastilah, saat musim kemarau tiba, banyak warga terpaksa nekat menerjang arus sungai untuk menyeberang. Namun, saat musim hujan tiba, warga tak berani. Keberadaan becak motor (cator), ucap dia, menjadi salah satu angkutan alternatif saat musih hujan. "Ya kita naik cator kalau mutar ke arah Desa Cilengkrang. Dulu ada perahu, tapi sekarang tidak ada karena perahunya rusak. Ya kita rela bayar untuk naik perahu ketimbang memutar," tutur Wastilah. Camat Ciledug Solihin mengatakan tidak adanya jembatan penyebrangan di daerah tersebut berlangsung selama puluhan tahun. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk membangun jembatan. Namun, sambung dia, hingga kini pembangunan jembatan yang diimpikan masyarakat Kampung Palabuan itu belum

terwujud. "Saya sudah pernah berusaha, nyatanya masih belum bisa terealisasi. Memang sebelumnya ada jembatan darurat, tapi sekarang hilang karena terseret arus Sungai Cisanggarung," kata Solihin saat ditemui di kantornya. Dia menjelaskan saat ini tengah berkoordinasi dengan Petakal Grage yang merupakan lembaga swasta, yang peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup. Pihak kecamatan dengan Petakala Grage berencana membangun jem-

batan gantung darurat. "Jembatan gantung ini sifatnya sementara, untuk mengantisipasi kalau ada anak sekolah atau warga yang mau menyeberang. Kita sudah bahas dengan Petakala Grage, rencananya di jembatan gantung itu dikasih pengawasan," tutur Solihin sembari menambahkan, jembatan gantung yang bakal dibangun itu hanya memiliki kapasitas untuk lima orang. Kini progress jembatan tersebut sedang didesain. **DTKCOM/NET**

Pelaksanaan FDS di SMKN 7 Palu Terus Menggeliat

eski sudah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Full Day School (FDS) atau belajar lima hari full. Namun, tidak menyurutkan semangat para pengelola satuan pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia untuk mewujudkan program nasional ini. Bahkan, di Sulteng, sejumlah sekolah telah mencoba beralih menggunakan sistem

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

FDS, satu diantaranya adalah SMK Negeri 7 Palu. Hanya saja, menurut sejumlah guru di SMKN 7 Palu, cukup melelahkan siswa termasuk para guru karena harus pulang lewat jam 04 sore. Melalui Bidang SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng mengharapkan, kalau bisa dicoba dulu dimulai dari SMK untuk melaksanakan FDS. â&#x20AC;&#x153;Kita jalani dulu dengan menggunakan jadwal yang telah

PENDIDIKAN diatur secara nasional,” kata Kepala SMKN 7 Palu, Ashar Nurdin. Menurut Ashar, sejauh ini penerapan FDS di sekolahnya telah memberikan dampak yang jauh berbeda di banding sebelumnya, baik secara negatif maupun positif. Salah satu dampak negatifnya adalah dirinya serta guru-guru dan siswa merasa lebih lelah dibandingkan dengan sebelumnya. “Ini masih pembelajaran bagi kita, dan kita masih beradaptasi dengan hal ini. Memang kita merasa sangat lelah juga, dibanding sebelumnya. Kalau melihat animo dari anak-anak, mereka semangat tapi mereka cukup lelah juga ketika pulang ke rumah. Karena kalau penjadwalan di SMKN 7 ini, kan mereka dari pukul 06.45 setiap pagi, mereka sudah harus di sekolah melakukan apel bersama penaikan bendera,” urai Ashar. Meskipun begitu, lanjut Ashar, pelaksanaan FDS

Kepala SMKN 7 Palu, Ashar Nurdin

memiliki dampak positif karena memaksimalkan kegiatan pendidikan di sekolah terus berjalan dan tuntas, bahkan seakan-akan sekolah menjadi terasa lebih hidup. Hal ini dikarenakan, setiap lima hari dalam sepekan, dari jam 7 pagi hingga 5 sore sekolah tidak sunyi dan penuh dengan aktivitas. Hal ini dipandang sangat berbeda dibanding

sebelumnya. “Nilai positifnya, kami merasa sekolah terlihat tidak pernah mati, proses pendidikan jalan terus, dan terlihat lebih hidup, jadi labih rame lah begitu, karena di sekolah tetap ada kegiatan yang terkelola dengan baik. Salah satunya juga, anak-anak ketika pulang sudah lelah, jadi langsung istirahat tidak ada

lagi yang berkeliaran di luar rumah,” lanjut Ashar. Dalam penerapan FDS di SMKN 7 Palu, seluruh aktivitas pembelajaran dihentikan pada pukul 3.15 sore. Setelah salat ashar berjamaah bagi yang beragama Islam, aktivitas di sekolah kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler (ekskul). Dijadwalkan, pada tiap hari Senin para siswa akan diberikan pembelajaran ekskul Kepramukaan. Dalam ekskul ini, siswa diajarkan tentang nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan. Di tiap hari Selasa, ekskul yang dilaksanakan adalah yang berkaitan dengan nilai keagamaan. “Jadi semua ekskul dilaksanakan selama lima hari itu, diatur oleh pemerintah jadwalnya sudah ada, hari Senin Kepramukaan diajarkan nilainilai kebangsaan dan kedisiplinan, kemudian hari Selasa kegiatan religi atau pengajian, dan Rabu hingga Jumat pengembangan diri,” demikian Ashar. **PE/NET**

Jelang Penetapan Calon Incumbent, Bupati Jeneponto Mutasi 145 Kepsek

edikitnya 145 Surat Keputusan (SK) mutasi untuk kepala sekolah ditandatangani Bupati Jeneponto Iksan Iskandar per 9 Agusutus lalu siap digulirkan. Rincianya, untuk SMP itu ada 29, SD 114 dan TK 2 orang, jadi total kepala sekolah dimutasi berjumlah 145 orang. Demikian disebutkan Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir BKSDM Jeneponto, St Meriam Menurutnya, penerbitan SK mutasi itu berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jeneponto. "Kita di sini hanya menerbitkan SK yang telah diverifikasi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto yang juga telah melakukan verifikasi," ujar St Meriam. Mutasi yang dilakukan Iksan Iskandar sesuai dengan aturan perundang-undangan. "Itu sesuai dengan Permendagri Nomor 28 tahun 2016, bahwa enam bulan sebelum tahapan Pilkada, bupati berhak melakukan mutasi setelahnya pun dibolehkan ketika ada izin tertulis dari Mendagri," jelas St Meriam. ***TRIB/DKI** EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

PENDIDIKAN

Pasca Pelaksanaan Perpres No 87/2017

Di Jeneponto, Kepsek Bebas Tentukan Jadwal Sekolah

asca penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 Tahun 2017 tengang Penguatan Pendidikan Karakter. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, Nur Alam Basir, menyambut gembira dengan adanya kebijakan nasional yang baru. Bahkan, semua sekolah di Jeneponto melaksanakan Perpres tersebut. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 yang ditandatangi oleh Presiden RI Joko Widodo. Nur Alam Basir menilai, Perpres itu memberikan keleluasaa kepada pihak sekolah untuk menerapkan opsi lima atau enam hari sekolah. "Tentunya kita sambut gembira den-

Kadis Pendidikan Jeneponto, Nur Alam Basir.

gan adanya perpres itu yang memberikan opsi kepada kami pihak sekolah, itu saya kira kebijakan yang tepat yang diambil pemerintah," kata Nur Alam Basir.

Menurutnya, dengan adanya Perpres itu pihaknya dapat menawarkan kepada masing-masing kepala sekolah untuk penyesuaian jadwal sekolah. "Jadi pihak sekolah

dapat menyesuaikan dengan kondisi siswanya masing-masing, apakah perlu lima hari atau cukup yang berlaku selama ini enam hari, tentunya ini akan kita tawarkan penyesuaian sebagai bentuk efektifitas belajar mengajar kedepan," ujarnya. Sejauh ini, pihaknya mengaku belum mengadakan sosialisasi penerapan lima hari sekolah lantaran belum adanya kejelasan regulasi. Perpres yang baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo itu menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Full Day School. **TRIB/NET/DKI**

Judas Amir Silaturahmi dengan Jajaran Disdik Palopo

Walikota Minta Kepsek dan Guru Terus Berinovasi Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH mengharapkan kepada Kepala Sekolah (Kepsek) serta guru agar dapat lebih berinovasi dan mampu mendesain dunia pendidikan Kota Palopo. Hal ini sebut orang nomor satu di Kota Palopo ini, agar program pendidikan gratis dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah terutama menjawab tuntutan sumber daya manusia dalam berbagai bidang pembangunan bangsa. “Dan tentunya setiap pelaksanaan program harus mampu untuk tetap fokus dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas masing-masing,” harap Wali Kota saat menghadiri silaturahmi dengan jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) di dua kecamatan yakni Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Bara di SMPN 8 Kota Palopo, Kecamatan Bara Kelurahan Balan-

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

dai, Sabtu pekan lalu. Acara yang bertemakan, “Kokohkan Persatuan Menuju Palopo yang Lebih Baik” dan dihadiri kepsek, guru SD/SMP se Kecamatan Telluwanua dan Bara berlangsung dengan penuh keakraban dan syarat dengan suasana lebaran Idul Adha. Koordinator Pelaksanaan

Kegiatan, Mursalim, S.Pd menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah kelanjutan dari acara sebelumnya yang tidak sempat dilaksanakan pada bulan Ramadan lalu. “Ini adalah agenda yang diundur pelaksanaannya, yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Ramadan lalu,” ungkap Mursalim.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Drs H Asir Mangopo, MM pada kesempatan ini mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru yang hadir agar saling membantu dalam menjalankan program pendidikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Selain itu, lanjut Kadis Pendidikan, para kepala sekolah yang baru menjabat ini termasuk guru dalam menjalankan program pendidikan harus kompak dan tetap lakukan koordinasi dan komunikasi, sehingga pemerataan program dapat berjalan baik. Pada acara silaturahmi tersebut turut dihadiri oleh beberapa Kepala SKPD para Camat dan Lurah, dan diisi dengan hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Yusri AL Ikhsan S.Ag, SE., MM **PP/NET**

DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA

RAPAT BANGGAR PLAFON ANGGARAN DI RUANG RAPAT DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

DAERAH

Ekspor Lada Non Pestisida Lutim Menjanjikan

otensi komoditi lada yang dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) terus dilirik pasar, tidak saja dalam negeri tapi juga luar negeri melalui ekspor di sejum lah negara di Eropa dan Asia. Hanya saja, jenis lada yang mendapat perhatian khusus itu merupakan komoditas lada yang diproduksi menggunakan non pestisida atau ramah lingkungan. Atensi itu, menguak dalam salah satus bahasan dalam diskusi bertajuk “Membuka Pasar Ekspor Lada Melalui Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan” yang digelar di Bukit Agro Tabarano, baru saja ini Acara diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara Eksportir Lada dari PT Pelangi Cahaya Mustika Divisi Agro Syariah Sainab Husain, Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Dr Wiratno, Perwakilan The Institute Arotop Food & Environment Jerman, Iris Cordero. Lembagai ini merupakan lembaga penelitian dan analisis konsultan pasar rempah luar negeri. Hadir pula Pengurus Asosiai Petani Lada (APLI) Luwu Timur, Pengurus Masyarakat Organik (AKAR) Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk yang selama ini telah men-

dorong pertanian sehat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Eksportir PT Pelangi Cahaya Mustika Divisi Agro Syariah, Sainab Husain, potensi bisnis pasar ekspor lada ramah lingkungan sangat besar khususnya di pasar Eropa, meski memang konsekuensinya harga komoditi ini jauh lebih mahal dari komoditi yang menggunakan pestisida. Dia juga enjelaskan, potensi produksi lada non pestisida di Luwu Timur sangat besar, apalagi memang setelah dilakukan proses screening ke petani yang menerapkan pola pertanian yang ramah lingkungan hasilnya bebas dari pestisida. “Jadi, lada yang non pestisida kualitasnya baik dan dapat diterima oleh pasar Eropa dan permintaan saat ini terbuka,”ujarnya. Dalam hemat dia, untuk menjaga agar produksi lada non pestisida dari Luwu Timur dapat bersaing dan memiliki brand image produk saat ini pihaknya telah memperkenalkan branding Sorowako Pepper ke pasaran Eropa. Bahkan, pihaknya sudah melakukan branding produk Sorowakko Pepper non pestisida ke pasar Eropa, dari sini sangat diharapkan agar kualitas dan kuantitinya dapat terus terjaga. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan

upaya bersama untuk mendorong pola pertanian ramah lingkungan pada perkebunan lada di kabupaten Luwu Timur. Alasannya, saat ini konsumsi lada meningkat di pasar tradisional benua Eropa, yang berarti menjadi pasar empuk bagi petani lada di Lutim yang berkomitmen mengembangkan pola pertanian ramah lingkungan. Menurut Sainab Husen, di Eropa, harga lada naik sebesar 15 persen dan 45 persn di Amerika Utara sebagai negara yang warganya menggunakan lada sebagai bumbu untuk menambah rasa pada masakan mereka. Meski menjadi salah satu negara penghasil komoditas lada terbesar dunia. Namun, hingga saat ini Indonesia hanya mampu memasok rata-rata sekitar 20-30 persen kebutuhan lada dunia jauh dibawah Vietnam. Dengan produk bebas pestisida diharapkan komoditas Luwu Timur ini bisa bersaing di pasar dunia. gkapnya. Meski begitu, lanjutnya, pentingnya menjaga kualitas produk lada Sorowako Pepper memang harus dikedepankan. Sementara itu, Perwakilan The Institute Arotop Food & Environment Jerman, Iris Cordero, menjaga kualitas produk itu menjadi hal wajib, makanya semua sample yang masuk dilakukan uji laboratorium dan analisis secara ketat mulai dari

zat dan sifat kimiawi pada lada. “Proses uji laboratorium dilakukan dengan mengambil sample dari berbagai spot pengembangan budidaya lada. Lada Sorowako pepper memiliki kualitas yang baik, tinggal menjaga agar residu racun akibat pola budidaya menggunakan pestisida bisa dinihilkan,”tuturnya. Sementara itu, Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kementan, Dr Wiratno menjelaskan, pestisida merupakan sarana untuk membunuh hama-hama tanaman, dan dengan cepat dapat menurunkan populasi hama hingga meluasnya serangan dapat dicegah, dan kehilangan hasil panen dapat dikurangi. “Benefit bagi produksi pertanian tanaman tersebut bukan tidak menimbulkan dampak, Pestisida sintetik yang paling banyak menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan manusia, Tingkat kerusakan yang disebabkan oleh pestisida sintetik lebih tinggi karena tidak mudah terurai,”paparnya. ***PP/NET/DKI**

Rusdi Idrus Aklamasi Pimpin Ansor Sulsel

G M Rusdi Idrus, Ketua GP Ansor Sulsel terpilih secara aklamasi dalam Konferwil XIV GP Ansor Sulsel di Gowa, Sabtu pekan kemarin.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

erakan Pemuda (GP) Ansor Sulsel sudah punya ketua baru. M Rusdi Idrus terpilih aklamasi, sekitar pukul 23.00 wita malam ini, beberapa jam setelah pembukaan Konferensi Wilayah (Konferwil) XIV Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulsel dibuka, Sabtu pekan kemarin, di Pesantren Tanfidzul Imam Ashim, Antang, Kecamatan

Manggala, Makassar. Rusdi terpilih menjadi Ketua GP Ansor Sulsel masa khidmat 2017-2021. Satu per satu kader yang disebut-sebut maju sebagai calon Ketua GP Ansor Sulsel mengundurkan diri. Kemudian seluruh cabang GP Ansor se-Sulsel membubuhkan tanda tangan mendukung Rusdi. Kader kelahiran Bantaeng

DAERAH ini pun terpilih aklamasi menggantikan Muhammad Tonang Cawidu. Sebelumnya, enam kader disebut-sebut bakal bersaing menjadi ketua. Mereka, antara lain; M Rusdi Idrus (sekretaris PW GP Ansor Sulsel), Mabrur L Banuna (Wakil Bendahara PW GP Ansor Sulsel), Abdul Rauf (fungsionaris PP GP Ansor), dan M Ishak (Ketua PC GP Ansor Bone). Keempat nama ini, oleh Sekretaris Dewan Pembina PW GP Ansor Sulsel Mahmud Suyuti MAg juga disebut-sebut berpeluang dan sejauh ini

ebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi, Pemerintah Kabupaten Luwu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa menggelar sosialisasi pengelolaan dana desa. Pada kegiatan ini, antara lain Wakil Bupati Luwu Amru Saher, Kepala Dinas Pemerintahan Desa Luwu, Maslim, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Rahimullah, Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), para camat dan kepala desa se-Kabupaten Luwu, yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Luwu baru saja ini. Bupati Luwu Andi Mudzakkar (Cakka) mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar menghindari penyalahgunaan dana desa serta menjahui korupsi. “Saya ingatkan kepada seluruh kepala desa untuk mengikuti dan mendengarkan secara keseluruhan sosialisasi secara serentak se Indonesia. Sehingga tidak terjerumus kepada hal yang tidak kita inginkan dalam penggunaan dana desa yang jumlahnya cukup besar, jelas Andi Cakka. Cakka yang di Pilgub Sulsel 2018 maju mendampingi Ichsan Yasin Limpo, menambahkan, sosialisasi seperti ini sekaligus bentuk kecintaan pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan kepada pemerintah desa, agar terhindar dari penyalahgunaan. “Jadi kepala

dinilai memenuhi syarat menjadi ketua. Selain empat nama itu, dua kader muda Ansor lainnya, Fitra (mantan Ketua PC GP Ansor Toraja Utara), dan Muhammad Anshori (Wasek PW GP Ansor Sulsel) juga disebut-sebut bisa jadi kuda hitam dalam pemilihan ketua tersebut. Namun, mereka satu per satu mundur, malam itu. Anshori tegas mendukung Rusdi, setelah menyatakan mundur. "Kami masih muda, jadi kami memberikan kepada yang senior untuk memimpin

Ansor kedepannya," katanya. Menurutnya, kepemimpinan Ansor tak boleh terputus, apalagi saling melangkahi. Hal senada disampaikan Fitra. Kepala Dinas Kominfo Toraja Utara ini mengatakan, Idrus sangat paham dinamika dan ruh Ansor Sulsel, apalagi lima tahun dia mendampingi Tonang. “Kami mengaggap Sahabat Idrus lebih pantas memimpin GP Ansor Sulsel setelah shabat Tonang,” kata Fitra Tanda-tanda Rusdi Idrus yang mendampingi H. Tonang selaku Sekretaris PW GP

Ansor Sulsel, berpeluang aklamasi dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) XIV Hal ini terlihat setelah semua bakal calon ketua mundur dari arena Konferwil. Muhammad Anshori, bakal calon ketua GP Ansor Sulsel, mempercayakan kepemimpinan kepada Rusdi Idrus. "Kami masih muda, jadi kami memberikan kepada yang senior untuk memimpin Ansor kedepannya," katanya. Ia mengatakan Ansor tak boleh terputus. Apalagi ada yang saling melangkahi. (AJE/DINAMIKA).

Bupati Luwu Warning Kades Hindari Korupsi

desa harus mampu, harus cerdas melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan, melakukan pengawasan sekaligus pertanggungjawaban dana desa yang dikelolanya,” jelas Andi Cakka. Cakka juga menegaskan agar memperhatikan laporan triwulan, agar setiap pencairan triwulan laporan yang masuk 70 persen. Jika tidak, maka dan selanjutnya

tidak akan cair. Bukan hanya untuk satu desa, tapi ke semua desa. “Ada dua kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Luwu yang sering mendapat perhatian BPK. Kenapa daerah ini, karena daerah ini yang paling besar mendapat dana bantuan dana desa tahun 2016 dan tahun 2017,” tandasnya. Sementara Kajari Belopa, Gede Edy Bujanayasa, EDISI 153 TAHUN XIII 2017

meminta kepada seluruh kepala desa untuk bekerjasama dalam hal memperhatikan aturan. “Saya juga tidak mau kalau ada yang ditangkap karena korupsi dana desa, tapi ini adalah tugas saya juga untuk melakukan pencegahan. Jika ada kepala desa yang terbukti korupsi, kami juga tidak berhak untuk membelanya,” tukas Gede Edy. ***PP/NET** DINAMIKA INDONESIA

DAERAH

PAD Wajo Sudah Mencapai Rp 38,3 Miliar

ajak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wajo hingga Juli 2017 sudah mencapai Rp 38, 3 milyar atau 45,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 83,6 milyar. Kendatipun jumlah itu dibawah sedikit pada tahun 2016 bila dihitung pada bulan yang sama Juli 2016 sebesar Rp 48 milyar, namun target perolehan pajak tahun ini dapat tercapai hingga akhir tahun 2017 mendatang, karena masih banyak waktu untuk lebih memacu lagi perolehan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak di daerah Wajo. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan dalam sambutan tertulisnya dibacakan A Dharmayani Mansyur SH Msi, antara lain mengatakan, hingga Juli 2017, penerimaan PAD yang diterima UPT Pendapatan Wilayah Wajo sudah mencapai Rp 38,3 miliar lebih atau 45,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 83,6 miliar lebih. â&#x20AC;&#x153;Hasil penerimaan pajak tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo sekitar 40 persen untuk membiayai pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo,â&#x20AC;? kata Tautoto dalam sambutan tertulisnya. Sosialisasi dibuka Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan Drs Tautoto TR Msi, diwakili Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan, A Dharmayani Mansyur, SH, Msi. Hadir dalam pembukaan tersebut, Anggota Komisi C DPRD Sulsel Desy Susanti Sutomo, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty, SE, Msi, Kanit Regident Polres Wajo IPTU Suryanto, dan Penanggung Jawab PT Jasa Raharja Wajo A Badri Baso ST.

32 32

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

Sejumlah pemilik alat berat, tokoh masyarakat, aktivis LSM, dealer kendaraan bermotor, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya, mengikuti Sosialisasi Pajak Daerah tersebut. Jumlah bagi hasil penerimaan pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata Tautoto, pada umumnya cukup tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan PAD yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel, A Dharmayani, ketika membawakan materi antara lain mengatakan, landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah, Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok. Dikatakan, jenis-jenis pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014. Objek yang dikenakan pajak adalah konsumsi rokok yang DINAMIKA INDONESIA

Sosialisasi Pajak Daerah di Hotel Sermani, Sengkang , Kabupaten Wajo, Rabu (29/3/2017), diikuti unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dealer kendaraan bermotor, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum.

meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek pajaknya adalah konsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Dasar pengenaan pajak, katanya, adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Dikatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh Gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak. Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan antara lain; bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu; pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;penyediaan sarana khusus bagi perokok; kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

A Dharmayani menjelaskan juga program ungulan Samsat bernama Samsat Care yang sudah dilaksanakan di Kota Makassar. Meski sekarang baru berlaku di Kota Makassar, namun program tersebut direncanakan juga diberlakukan di kabupaten dan kota secara bertahap. Layanan Samsat Care ini memberi kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada publik. Program ini dibuat untuk melayani masyarakat penyandang disabilitas dan lansia pada khususnya, dan masyarakat pada umum dengan syarat tertentu. Bagi penderita disabilitas dan lansia yang ingin membayar pajak tidak perlu repot-repot ke kantor Samsat, cukup menelpon ke Call Centre 082191763377 untuk selanjutnya akan dilayani petugas dari Samsat yang terdiri dari unsur kepolisian satu orang dan personil Samsat. Sedangkan bagi masyarakat umum dan corporate, jenis layanan ini hanya bisa berlaku jika pajak kendaraan wajib pajak tersebut minimal Rp 5 juta. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Wajo Hj A Fitri Dwicahyawaty, SE, Msi, mengungkapkan, untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang lokasinya relatif jauh dari kantor Samsat Wajo, telah dilakukan inovasi dengan membuka pos pelayanan di dua kecamatan masing-masing Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Belawa. (AJE/DINAMIKA).

DAERAH

MASYARAKAT MAKIN MUDAH MEMBAYAR PAJAK Pemkab Soppeng Terima Rp 17,3 M dari Bapenda

endapatan pajak dengan sistem bagi hasil yang diberlakukan pemrov Sulsel makin menggairahkan daerah di dalam menangani pajak di daerahnya masing-masing. Sistem bagi hasil itu dibagi 70 persen untuk daerah dan 30 persen buat provinsi khusus pajak hasil biaya balik nama kendaraan (BBM) sedang untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok dan air 30 persen buat daerah dan 70 persen untuk provinsi. Hingga Juni 2017, Pemkab Soppeng telah menerima dana bagi hasil dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 17,3 miliar. Perolehan hasil pajak itu diungkapkan Kepala Bapenda Sulsel di saat memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi pajak daerah yang dilakukan UPT Pendapatan Wilayah Soppeng Badan Pendapatan Daer-

ah (Bapenda Sulsel) di Hotel Grand Saota Soppeng Jumat awal pekan kemarin. Kepala Bapenda Sulsel, Drs. H. Tautoto TR, diwakili Kabid Perencanaan dan Pelaporan Darmayani, SH, M.Si membuka dan membawakan materi dalam sosialisasi tersebut. Kegiatan serupa juga digelar di 23 kabupaten/kota lainnya di Sulsel. “Sosialisasi seperti ini dilaksanakan di 24 kabupaten/kota termasuk di Soppeng. Sosialisasi kami gelar untuk memperkenalkan layanan unggulan yang dikembangkan oleh Bapenda Sulsel. Program unggulan tersebut dibuat untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Program unggulan tersebut antara lain gerai pajak, Samsat Delivery, Sistem Informasi Pajak Daerah (Sipada),

samsat keliling dan lainya. “Sekarang ini wajib pajak sudah bisa mengetahui pajak bermotor melalui SMS dan twitter,” katanya. Ia menambahkan, Samsat hanya mengurus pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan, pajak BBM kendaraan, pajak rokok dan pajak air dan tanah, dengan sistem bagi hasil dengan daerah. Dana pajak bagi hasil khusus pajak motor yakni 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk daerah, tapi kalau BBM 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk daerah. “Jadi pendapatan pajak dengan sistem bagi hasil antar provinsi dengan daerah (kabupaten/kota), hasil bagi pajak ini akan digunakan untuk pembangunan di kabupaten Soppeng. Untuk itu diharapkan masyarakat khususnya para wajib

pajak untuk rajin membayar pajak. Membayar pajak tepat waktu berarti ikut berpartisipasi meningkatkan pembangunan infrastruktur di Soppeng,” ujarnya. Sementara itu, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Soppeng, Florenswaty Mekka, SE, MM, mengatakan tujuan diadakan sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan pajak kepada wajib pajak di Kabupaten Soppeng sehingga mereka mengetahui layanan unggulan dan kemudahan dalam membayar pajak,” katanya. Sosialisasi pajak ini dihadiri seratusan peserta. Tampil juga pemateri dari pihak kepolisian dan Jasa Raharja Soppeng. (AJE/ DINAMIKA).

POLISI CIDUK PEMILIK 2 HEKTAR LADANG GANJA DI GOWA Dua Kurir Residivis Ditangkap di Bone

atuan Timsus Polres Gowa berhasil mengungkap pemilik dua hektar ladang ganja yang ditemukan di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Pengungkapan pemilik ladang ganja berawal dari ditangkapnya salah satu pemilik yakni HS (32) di Jalan Poros Manuju ketika hendak menjual 1 kilogram ganja basah ke Kota Makassar pada Senin pekan lalu. Berbekal keterangan HS, polisi kemudian memburu dua pelaku yakni LH (50) dan SHM (50) yang masing-masing bertindak sebagai penyedia lahan dan penyalur bibit ganja. “Awalnya kami tangkap HS saat mau menjual ganja ke Makassar. Dari pengakuan HS itulah, kami berhasil menangkap LH dan SHM,”

kata Komandan Timsus Polres Gowa, Ipda Emil. Dari penggeledahan rumah dan ladang milik LH dan SHM, polisi berhasil menemukan ribuan bibit ganja dan tiga hektar ladang yang siap ditanami. “Ada bibit ganja kami dapat sama tiga hektar yang rencananya akan ditanami. Di sekitar rumah keduanya juga ada di temukan pohon ganja yang berukuran kecil dan saat ini kami amankan untuk pengembangan,” kata Emil. Pelaku bersama barang bukti saat ini diamankan di Posko Timsus Polres Gowa untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Sementara itu di Bone, tiga orang terduga bandar dan kurir sabu ditangkap petugas Unit Narkoba Polres Bone, Selasa pekan kemarin.

Ketiga pelaku yang dibekuk masing-masing bernama Adi, warga Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, serta Afdhal dan Ani, warga Kabupaten Wajo. Ani, merupakan residivis yang baru-baru saja bebas dari lembaga atas vonis 1,4 tahun. Penangkapan berentetan ini bermula saat polisi mengintai Adi, dari rumahnya hingga ke dalan kota Watampone. Adi, yang juga merupakan karyawan salah satu perusahaan pembiayaan ini baru ditangkap sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Gunun Kinabalu. Di tangan Adi, polisi menemukan sabu sebanyak delapan sacshet atau sekira satu gram. Saat diinterogasi Adi, mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang kurir bernama Afdhal, warga Kecamatan Pompanua, Wajo. Afdhal, juga berhasil EDISI 153 TAHUN XIII 2017

dibekuk polisi sekira pukul 16.30 Wita dan menemukan barang bukti kurang lebih satu gram. Afdhal juga mengaku, sabu yang diperolehnya itu berasal dari Ani. Kanit Narkoba Polres Bone, IPTU Bambang, mengatakan ketiga orang tersebut masih dalam pemeriksaan. Bahkan Ani, merupakan residivis dengan kasus yang sama. “Adi, memang target kami tapi dalam pengembangan justru mengarah ke Ani, sementata dia adalah residivis,” kata Bambang, di kantornya. (AJE/DINAMIKA).

Satuan Timsus Polres Gowa berhasil mengungkap pemilik dua hektar ladang ganja yang ditemukan di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

DINAMIKA INDONESIA

DAERAH

Jeneponto Siap Produksi Garam 50 Ton Per Hektar

upati Jeneponto Iksan Iskandar memimpin rapat koordinasi Implementasi Pengembangan dan Pembangunan industrisasi garam rakyat Kabupaten Jeneponto 2017-2019 di ruang rapat Bupati Jeneponto baru saja ini. Menurut Iksan Iskandar, kini Pemkab Jeneponto menyiapkan lahan seluas 500 hektar untuk dijadikan sentra produksi garam nasional di Sulawsi Selatan. "Lahan yang yang tersedia di masyarakat kita sekarang kan sudah 600 hektar, nah kalau kita diminta sediakan lahan yang lebih khusus lagi bisa kita sediakan 500 hektar," kata Iksan. Untuk memuluskan program itu, pihaknya mengaku akan melakukan pengolahan garam percontohan. "Kita adakan dulu tahun ini tiga hektar untuk diplot menjadi lahan percontohan sehingga masyarakat bisa hasil-hasil pengolahan garam percontohan itu," ujar Iksan yang juga menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jeneponto. Tiga hektar lahan percontohan itu dipusatkan di kecamatan Bangkala. Fokus pengolahan mulai dari segi kualitas dan kuantitas produksi garam. "Kita target itu satu hektar bisa mencapai 20 keatas hingga 50 ton per tahunnya dan itu tergantung faktor cuaca dan SDM nya juga," tutur Iksan sembari menambahkan, khusus menegement marketnya kepepan, Pemkab Jeneponto, juga akan membangun Perusahaan Daerah. Sementara iru, anggota komisi VII DPR RI Muhtar Tompo menuturkan, pihaknya akan berupaya mendorong program tersebut agar dapat terealisasi. "Sulsel ini kan meyuplai 15 sampai 20 persen dari total kebutuhan garam nasional, nah 70 bahkan 80 persen garam yang disuplai Sulsel itu berasal dari Jeneponto, sehingga saya dari komisi tujuh mendorong ini dan Alhamdulillah direspon baik Kemenristek Dikti," ujar politisi Hanura ini. Untuk mewujudkan program itu, Pemkab Jeneponto menggaet Dr Ir Jumain Appe dari Ristekdikti, Prof Dr Dwia Aries Tina Palabuhu dari Unhas dan Dr Ir Unggul Priyanto dari BPPT. **TRIB/NET/DKI**

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

PEMBANGUNAN PERTANIAN DI MATENG DIARAHKAN PADA MEKANIS DAN MODERN

ntuk mewujudkan pertanian yang tangguh di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Mateng, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diarahkan pada pemanfaatan mekanis dan modern. Paradigma itu, u, ditandai adanya penyerahan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada sejumlah petani di daerah ini. Penyerahan Alsintan yang berlokasi di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo dihadiri oleh Bupati Mateng, H. Aras Tammauni, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Mateng, Ruslan Lazim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mateng dan kelompok tani penerima bantuan. Dalam laporannya, Kadis Distanak Mateng, Ruslan Lazim menyampaikan, pembangunan pertanian di republik ini, khususnya di Mamuju Tengah diarahkan dan dibangun secara mekanis dan modern. â&#x20AC;&#x153;Tidak lagi secara konvensional dan tradisional. Ini artinya, agar percepatan swasembada pangan khususnya beras, jagung dan kedelai secepatnya bisa terealisasi di daerah ini,â&#x20AC;? ujar Ruslan Lazim Tujuan utama dari penyerahan Alsintan ini, lanjut Rauslan, dimaksudkan untuk mempersingkat waktu pengolaan tanah dan mempercepat waktu penanaman, sehingga ada keseragaman dan kekompakan pada waktu tanam

dan panen. "Distanak Mateng akan komitmen untuk mengawal bantuan Alsintan baik dari Pusat maupun dari Provinsi, sehingga prasarana ini bisa berdayaguna dan berhasil," jelas Ruslan Lazim. Adapun Alsintan yang diserahkan ke kelompok tani yakni, hand traktor sebanyak 44 unit, cultivator 7 unit, yamg akan digunakan untuk mengolah lahan kering untuk budidaya holtikultura seperti tanaman sayur-sayuran, lombok, pompa air 15 unit, digunakan untuk menanggulangi kekurangan air serta hand spreyer 9 unit, mesin pemotong rumput 46 unit. Sementara Bupati Mateng, H. Aras Tammauni menyampaikan, kalau mau jadi petani, jadilah petani yang baik. Jangan mudah putus asa, bekerja itu harus tekun. Jangan gagal satu kali lantas putus asa. Menurutnya, kalau pekerjaan itu diekuni, disiplin waktu dan ulet, percaya saja pastikan akan membuahkan hasil yang bagus. Namun sebaliknya, kalau pekerjaan itu tidak di tekunni, mudah putus asa, percaya saja, secanggih alat pertanuan dan sebesar apapun bantuan pemerintah, pasti tidak akan membuahkan hasil. "Kalau mau jadi petani, jadilah petani yang baik. karena jangan sampai pemerintah sudah setengah mati mencarikan bantuan, lantas kelompok tani itu tidak memanfaatkan bantuan itu dengan baik," ungkap Bupati Mamuju Tengah sembari mengakhiri sambutatannya.

DAERAH

Di Sidrap, Aparat Desa Diajari Kelola Dana Desa yang Benar

ntuk menghindari kesalahan penggunaan dana desa, Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D yang melibatkan Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim dan Inspektorat Kabupaten Sidrap mengundang kepala se- Sidrap bersama perangkatnya untuk diajari mengelola dana desa yang benar. Sehingga mereka terbebas dari masalah terutama

terhindar dari tindak pidana korupsi. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk kegiatan sosialisasi dana desa TP4D Sidrap, Kajari Sidrap, Jasmin Simanullang mengatakan, seiring dengan peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) yang mengalir ke desa, perlu dilakukan langkah pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tersebut

“Saat ini sudah banyak laporan yang masuk di KPK terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Hanya saja untuk temuan dengan nilai 1 miliar ke bawah itu penanganannya menjadi kewenangan kejaksaan atau kepolisian,”kata Jasmin. Untuk di Sidrap lanjut Jasmin, patut disyukuri karena sejauh ini belum ada laporan atau temuan terkait penyalahgunaan dana desa tersebut. Untuk itulah dengan kehadiran TP4D itu, ia berharap pengelolaan dana desa yang sudah baik itu bisa dipertahankan. “Jangan sekarang baik, 3 atau 4 tahun kemudian baru muncul laporan,” harapnya. Jasmin sendiri mengaku terbuka bagi para kepala desa dan aparatnya untuk berkonsultasi terkait kendala dalam pengelolaan dana desa tersebut. “Tapi perlu diingat kami tidak terlibat ke dalam. Kami tidak mencampuri urusan

internal. Tapi kami siap terbuka jika ada yang mau konsultasi terkait masalah pengelolaan keuangan, agar tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi,” katanya. Sebagai bagian dari TP4D itu, Jasmin berharap bisa bersinergi dengan aparatur desa untuk mencegah adanya tindakan penyelewengan dana desa yang semakin meningkat tiap tahunnya. ” Mari kita sama-sama mengawal nawacita pemerintah yang menginginkan pembangunan dimulai dari desa agar tidak ada lagi mobilisasi masyarakat dari desa ke kota,” tandas Jasmin dihadapan para kepala desa. Acara sosialisasi ini dihadiri Sekretaris Kabupaten Sidrap Sudirman Bungi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Patahangi Nurdin, para camat dan kepala desa se- Kabupaten Sidrap. **PP/NET**

Disdikbud Wajo Sambut Gembira Aturan Baru FDS

residen Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Full Day School (FDS) atau lima hari sekolah. Perpres itu menyebutkan bahwa sekolah bisa memilih menerapkan lima atau enam hari sekolah tergantung kesiapan sekolah, kultur masyarakat dan respon pemerintah

daerah setempat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wajo Jasman Juanda mengaku, gembira adanya Perpres yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 yang dinilai cukup memberatkan bagi sekolah yang menerapkan program lima hari sekolah tanpa ada paksaan. Menurutnya, dengan Perpres tersebut, tidak ada lagi regulasi yang menekankan sekolah untuk menerapkan FDS. Apalagi Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru tidak setuju aturan tersebut Kemendikbud No 23 Tahun 2017. EDISI 153 TAHUN XIII 2017

"Kami turut gembira. Karena tidak ada lagi tekanan untuk harus diterapkan. Jadi, bisa sejalan dengan keinginan bupati, bisa diterapkan, bisa juga tidak, kan? Mungkin akan diterapkan, tapi bupati minta dikaji dulu. Disesuaikan dengan keadaan di Wajo," tukas Jasman. Kendati demikian, ada beberapa sekolah di Wajo yang siap menerapkan FDS. "Semua keputusan tergantung bupati. Apalagi Wajo masih enam hari kerja, jadi sekolah masih harus menyesuaikan dengan itu," tambah Kadis Dikbud Wajo. **TRB/NET** DINAMIKA INDONESIA

PENDIDIKAN

POLEMIK HARI SEKOLAH BERAKHIR Presiden Terbitkan Perpres

olemik jumlah hari sekolah dalam sepekan berakhir menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan itu membebaskan sekolah atau madrasah menerapkan penguatan karakter selama lima atau enam hari sepekan. Penerbitan peraturan presiden (perpres) tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Rabu awal pekan September lalu, di Istana Merdeka, Jakarta. Penandatanganan perpres dilakukan Presiden di hadapan sejumlah ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi, dan Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Priyo Budi Santoso. Presiden Jokowi mengharapkan masyarakat mengakhiri polemik seputar penguatan pendidikan karakter. “Jangan mempertentangkan hal-hal yang sudah-sudah. Senanglah menatap ke depan, begitu saja,” kata Presiden. Perpres dirumuskan berdasarkan masukan dari pimpinan ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washliyah, Persis, MUI, maupun ICMI. Menyempurnakan ketentuan sebelumnya, Perpres No 87/2017 membebaskan lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun madrasah, memilih waktu penyelenggaraan pen-

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

PRESIDEN Joko Widodo, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (ketiga dari kiri), dan pimpinan sejumlah ormas Islam lainnya memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pertengahan September lalu.

DINAMIKA INDONESIA

guatan pendidikan karakter (PPK). Dalam Pasal 9 diatur, sekolah dapat melaksanakan pendidikan selama lima atau enam hari dalam satu pekan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menyatakan, hari belajar menjadi opsional. “Ada lima hari, ada enam hari,” tuturnya. Penetapan lima hari sekolah harus disepakati bersama pihak sekolah dan komite sekolah. Selain itu juga harus mempertimbangkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat/tokoh agama. TUJUAN PPK Dalam Pasal 1 Ayat 1 Perpres No 87/2017 dijelaskan, PPK merupakan bagian dari

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan membangun dan membekali anak bangsa menjadi generasi emas berjiwa Pancasila dan berkarakter baik pada 2045. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilainilai religius, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta Tanah Air, cinta damai, peduli sosial, dan bertanggung jawab. PPK tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan formal, tetapi juga lembaga pendidikan nonformal dan informal dalam keluarga. Perpres tersebut selanjutnya menyebutkan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Maksud-

PENDIDIKAN nya, penyelenggaraan PPK dilaksanakan di dalam atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal. Hal itu dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah. Sementara itu, penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler merupakan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun penyelenggaraan PPK dalam kokurikuler adalah penguatan nilainilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman atau pengayaan intrakurikuler. Pelaksanaan PPK dikoordinasikan empat kementerian dan pemerintah daerah masing-masing. Keempat kementerian itu mencakup Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Agama, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbitan Perpres No 87/2017 disambut baik oleh kalangan ormas Islam, termasuk PBNU yang selama ini menolak pelaksanaan penguatan pendidikan karakter selama lima hari sekolah. “PBNU mendukung dan mengapresiasi terbitnya perpres karena kami memandang sebagai bagian dari upaya negara menjaga Pancasila,” ujar Said Aqil. Said Aqil menyatakan, model pendidikan karakter yang diatur dalam perpres sebenarnya sudah diterapkan oleh madrasah-madrasah diniyah dan pesantren NU. Dengan demikian, kurikulum pendidikan pesantren dan madrasah diniyah milik NU tidak akan diubah dengan adanya Perpres No 87/2017.

Hal yang menjadi persoalan adalah selama ini madrasah diniyah diselenggarakan sepenuhnya melalui swadaya masyarakat. Dengan adanya perpres, Said Aqil mengharapkan pemerintah juga mengalokasikan bantuan operasional untuk madrasah. PP Muhammadiyah juga menyambut baik perpres tersebut. Namun, menurut Anwar Abbas, para guru yang akan memberikan pendidikan karakter di sekolah atau madrasah juga harus memahami nilainilai Pancasila. Praktisi pendidikan Doni Koesoema mengatakan, lima atau enam hari sekolah bukan bagian substansial dari PPK. Yang harus diperhatikan adalah tiga pendekatan, yakni berbasis pembelajaran di kelas, berbasis budaya, dan pelibatan masyarakat. (AJE/DINAMIKA).

PEMERINTAH DIMINTA PERBANYAK SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA Indonesia Miliki 6, 1 Diantaranya di Sulsel

emerintah diminta meningkatkan kualitas pendidikan keolahragaan di Indonesia. Pemerintah diminta membangun sekolah-sekolah keolahragaan yang bisa melahirkan atlet-atlet kelas internasional. Ketua Asosiasi Professor Keolahragaan di Indonesia (APKORI), Joko Pekik mengatakan jika pemerintah serius meningkatkan prestasi para atlet nasional, salah satunya menagih tanggungjawab pendirian institusi pendidikan yang mapan. Selama ini, kata dia, pendidikan olahraga di Indonesia memang buruk. Penilaian tersebut, kata Joko, salah satu sumber kegagalan para atlet nasional jika bertandung di gelanggang internasional. “Kalau kita melihat long term (jangka panjang), kegagalan SEA Games 2017, pasti menyentuh juga soal kualitas pendidikan olahraga,” kata dia saat dihubungi, Sabtu (2/9). Joko menceritakan soal kebangkitan olahraga di Thailand. Kata dia, salah satu neg-

ara tetangga tersebut, sebagai referensi ironis bagi Indonesia. Kata dia, pada rentang akhir 1980 sampai 1990-an, olahraga di negara Gajah Putih itu, tak membudaya. “Mereka belajar di Indonesia,” kata dia. Pada era tersebut, Joko mengatakan, Indonesia memang dipandang sebagai negara yang mampu memberikan pendidikan di segala bidang. Termasuk di bidang dan sistem keolahragaan. Hasilnya, kata dia, tampak dalam 10 tahun terakhir. Thailand sukses melewati prestasi Indonesia. “Thailand itu nggak belajar kemana-mana. Meraka hanya belajar di Indonesia. Sekarang, kita yang harus belajar ke mereka,” ujar Joko. Keberhasilan olahraga di Thailand, kata dia, juga menyerap sistem pendidikan dari Indonesia yang pernah direncanakan dan terapkan. Yaitu, dengan bertahap membangun sekolah-sekolah khusus keolahragaan. Thailand, saat ini punya populasi sekitar 67 juta jiwa. Sekolah khusus olahraga di negara itu, sedikit-

Bangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

nya tercatat 28 unit. “Satu yang terkenal dan yang paling berhasil di sana, Supanbhuri Sport School,” sambung Joko. Jika menengok Indonesia, populasi 260 juta jiwa, menjadikannya, sebagai salah satu negara terbesar di dunia. Akan tetapi, Joko mengatakan, Indonesia cuma memiliki tak lebih dari enam sekolah olahraga. Pun saat ini, tersisa empat yang terbilang mapan. Salah satunya, yaitu sekolah olahraga di Ragunan, Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Ada juga di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, serta Sulawesi Selatan (Sulsel). Empat yang baik terse-

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

but, menurut Joko di Jakarta, Kaltim, Palembang dan di Makassar. Tolok ukur baik, kata dia, dengan melihat kurikulumnya. Sekolah-sekolah di Indonesia menjadikan Kementerian Pendidikan sebagai lini depan dalam membuat kurikulum. Menurut Joko, sarana pendidikan olahraga yang ada di Indonesia tak sebanding dengan angka penduduk. Idealnya, Indonesia harus memiliki sekolah khusus olahraga di seluruh provinsi. “Idealnya kita punya di 34 Provinsi. Tapi 15 saja, itu sudah sangat baik,” ujar Joko, yang juga sebagai pengajar olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). (AJE/DINAMIKA).

DINAMIKA INDONESIA

KRIMINAL

AGEN ABU TOURS DIPANTAU POLRES PALOPO

GURU TERMAKAN JANJI-JANJI UMRAH MURAH

alon jamaah umrah Abu Tours di Kota Palopo dan sekitarnya mulai cemas. Pasalnya, travel yang mereka percaya untuk melaksakan ibadah Umrah sedang disorot karena menawarkan paket umrah murah. Kini Polres Palopo mulai memantau aktivitas dan kemungkinan munculnya riak-riak dari 245 calon jamaah umrah Abu Tours di Palopo besar kemungkinan akan melaporkan Agen Abu Tours Palopo ke pihak kepolisian setempat.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

Menurut sumber yang dapat dipercaya menyebutkan, kebanyakan yang tergiur umrah murah guru non PNS. Sinyal akan munculnya reaksi dari calon jamaah umrah Abu Tours, Kapolres Palopo, AKBP Taswin, SIk, berjanji akan memantau setiap perkembangan travel yang menawarkan paket umrah murah yang ditawarkan Abu Tours. ”Saya sudah perintahkan anggota untuk memantau segala bentuk aktivitas yang dilakukan travel Abu Tours. Jika nantinya, ada indikasi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat,” tegas Kapolres Palopo. Perwira dua bunga melati di pundak ini tidak segan-segan memberikan tindakan tegas. “Tetap kita akan pantau, mengingat kasus seperti ini sudah banyak terjadi di kota-kota besar,” ujar Taswin sembari menbambahka dirinya dirinya sudah memerintahkan anggotanya untuk memantau setiap pergerakan yang dilakukan pihak Abu Tours. Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai bentuk pengantisipasian sekaligus pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. “Kita lihat saja nanti, bagaimana perkembangan selanjutnya,” pungkas Kapolres Palopo. Setelah kejadian DINAMIKA INDONESIA

penipuan yang dilakukan oleh First Travel, Kementerian Agama saat ini terus mengawasi pergerakan travel yang menwarkan umrah murah. Abu Tours sendiri menawarkan paket umrah murah ke konsumen dengan harga antara Rp14 juta hingga Rp18 juta. Sementara tarif paling murah yang dipatok oleh kemenag untuk per orangnya adalah Rp 20 juta hingga Rp 22 juta. Hasmwati, salah seorang calon jamaah umrah Abu Tours tidak bisa menyembunyikan rasa was-wasnya. Para calon jamaah umrah Abu Tours hanya bisa berdoa agar travel yang ia percaya tersebut mampu memberangkatkannya untuk beribadah di tanah suci. ”Kami banyak dengar perkembangan Abu Tours dari media,” ujar guru honorer di salah satu sekolah yang menolak disebutnya namanya. Warga Jalan Dahlia Palopo sempat kaget mendengar kabar tersebut. ”Waktu saya dengar dari televisi, saya kaget. Pada saat itulah saya mulai berpasrah diri kepada Allah, kalau memang niat kita baik, pasti kita juga akan mendapatkan yang baik pula,” ungkapnya. Hanya saja, Hasma masih yakin bahwa dirinya akan diberangkatkan pada Januari atau Februari 2017.

“Insya Allah pasti kami diberangkatkan, kalau bukan Januari pasti Februari, saya masih yakin karena Abu Tours sampai saat ini belum pernah tidak memberangkatkan konsumennya,” jelas Hasma sambil dirinya langsung membeli paket reguler dari Abu Tours dan langsung melunasinya dengan membayar Rp 15 juta. “Saya beli paket regulernya yang 9 hari, 3 hari di Makkah, 4 hari di Madinah, dan 2 hari PP, kalau paket lain yang di atas Rp 20 juta ada juga di Abu Tours tetapi dia 12 hari di sana,” terang Hasma. Awalnya, Hasma membayar travel tersebut dengan cara transfer uang ke rekening Abu Tours yang berkantor di Makassar. Di sana, juga terdapat temannya yang juga ingin memberangkatkan umrah kedua orang tuanya bersamaan dengan Hasma nantinya. “Maka dari itu saya masih percaya Abu Tours itu masih memberangkatkan kami untuk umrah,” tandas Hasma. Sekadar diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun Kemenag Palopo bahwa kebanyakan calon jamaah umrah Abu Torus dari kalangan guru. Mereka juga proaktif mengurus rekomendasi dan melapor ke Kemenag Palopo. ***PP/NET/DKI**

KRIMINAL

Pacaran dengan Pria Tampan di FB DUA GADIS MAROS TERTIPU RP 40 JUTA

ua warga Maros RS (22) dan FT (35) tertipu dengan pacar Facebooknya selain berwajah ganteng juga karena tergiur dengan iming-iming pelaku. Korban nekat mengirimkan uang ke pacarnya padahal belum pernah ketemu. Peristiwa ini dialami akhir pekan lalu. Kisahnya berawal dari berkenalan lewat facebook. Saat mejalankan aksinya, pelaku berusaha membuat RS jatuh cinta. Namun setelah pacaran empat bulan terakhir, pelaku mencari keluarga RS yang ada di dalam fb. Setelah berhasil menemukan akun kedua adik korban, AT dan NH, pelaku mengirimkan pesan dan mengaku sebagai pacar RS. Tanpa pikir panjang, AT dan NH menuruti kemauan pelaku. Keduanya mengirim nomor ponsel ibunya, MH. Saat itu, pelaku langsung menghubungi MH dan meminta uang. "Jago memang maggombal, dia mau datang ke Maros untuk melamar, tapi sampai sekarang tidak pernah ada. Uang sudah habis ditransferkan oleh mama," kata RS. Selain pintar menggombal, pelaku juga memasang foto profil yang tampan. Hal ini membuat RS tidak mau kehilangan kesempatan untuk memiliki suami tampan dan masa depan yang terjamin. Pelaku tersebut bisa memikat hati RS dan keluarganya. Sehingga kemauannya dituruti. Tanpa sedikit curiga, NH selalu mentransfer jika kekasih putrinya mengeluh karena uang. "Mama seperti suka dengan itu orang. Dia mentransfer kalau dia minta uang. Kami baru berhenti mengirimkan uang setelah dicurigai penipu. Kok tidak sampai di Maros padahal uang sudah ada," ujarnya.

Sementara FT memberikan uang ke pacarnya Firmansyah, seorang pengusaha yang tinggal di Bandung. FT percaya kepada pacarnya saat meminta uang Rp 40 juta untuk keperluan bisnisnya. Firmansyah berjanji, setelah bisnisnya lancar, keuntungan akan dibagi menjadi dua. Dia juga akan ke Maros untuk melamar kekasihnya. FT memberikan uang ke Firmansyah bulan lalu. Namun setelah dikirimkan, nomor ponsel dan akun fb Firmansyah tidak aktif lagi. Korban ini juga jatuh cinta kepada Firmansyah setelah

bergelagak lemah lembut, sopan dan selalu memanggil sayang. Hal ini membuat FT jatuh cinta. "Pelaku meminta uang, setelah yakin kalau perempuannya sudah mau dipacari. Korban juga tergoda dengan rayuannya," ujarnya. Setelah tertipu, FT mengaku seperti terhipnotis. Dia menuruti kemauan pelaku. Bahkan saat uangnya habis, korban meminjam uang ke keluarganya. Setelah ponsel pacarnya tidak aktif, FT tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya menyesali perbuatan yang mer-

Seorang warga Maros, RS memerlihatkan foto pacarnya, Bayu dan bukti beberapa kali transfer di warkop 89 jalan Pettarani, Maros.

melihat foto profilnya yang tampan. FT juga merasa gembira akan dilamar oleh pengusaha tampan dari Bandung. "Caranya memikat hati perempuan, dengan memasang foto tampan di profilnya. Pelaku ini seperti baik hati, perhatian dan sering menggombal," kata seorang keluarga FT, TK. Firmansyah tidak langsung meminta uang ke FT. Pelaku baru menjalankan aksinya setelah korban benar-benar jatuh cinta. Bahkan hampir tiap hari, pelaku menghubungi korbannya. Setiap kali bicara, pelaku

ugikannya bersama keluarga. Sementara itu RS telah kehilangan uang untuk bayar kredit motor sebanyak Rp 4 juta. RS memberikan uang dengan mentransfer beberapa kali, karena pacarnya yang mengaku personel Brimob di Palembang ini, berjanji akan melamarnya. Pelaku yang mengaku berpangkat Bripka itu, meminta uang karena ingin ke Maros. Namun tidak memiliki uang untuk biaya pesawat. RS mengaku, tidak tahan dengan cara pelaku yang menggombalnya. Awalnya dia tidak mau menstransferkan uang, namun orangtua FT, MH menyetujui EDISI 153 TAHUN XIII 2017

jika kekasihnya ditransferkan. Saat mejalankan aksinya, pelaku berusaha membuat RS jatuh cinta. Namun setelah pacaran empat bulan terakhir, pelaku mencari keluarga RS yang ada di dalam fb. Setelah berhasil menemukan akun kedua adik korban, AT dan NH, pelaku mengirimkan pesan dan mengaku sebagai pacar RS. Tanpa pikir panjang, AT dan NH menuruti kemauan pelaku. Keduanya mengirim nomor ponsel ibunya, MH. Saat itu, pelaku langsung menghubungi MH dan meminta uang. "Jago memang maggombal, dia mau datang ke Maros untuk melamar, tapi sampai sekarang tidak pernah ada. Uang sudah habis ditransferkan oleh mama," kata RS. Selain pintar menggombal, pelaku juga memasang foto profil yang tampan. Hal ini membuat RS tidak mau kehilangan kesempatan untuk memiliki suami tampan dan masa depan yang terjamin. Pelaku tersebut bisa memikat hati RS dan keluarganya. Sehingga kemauannya dituruti. Tanpa sedikit curiga, NH selalu mentransfer jika kekasih putrinya mengeluh karena uang. Firmansyah berjanji, setelah bisnisnya lancar, keuntungan akan dibagi menjadi dua. Dia juga akan ke Maros untuk melamar kekasihnya. FT memberikan uang ke Firmansyah bulan lalu. Namun setelah dikirimkan, nomor ponsel dan akun fb Firmansyah tidak aktif lagi. Korban ini juga jatuh cinta kepada Firmansyah setelah melihat foto profilnya yang tampan. FT juga merasa gembira akan dilamar oleh pengusaha tampan dari Bandung. (AJE/DINAMIKA). DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA

RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) TERKAIT KISRUH BAU LIMBAH PABRIK MILIK PT. TOSCANO INDAH PRATAMA (TIP) DIPIMPIN OLEH KETUA DPRD MATRA DI RUANG ASPIRASI

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

SOSOK

Ustad Abd Somad di Hadapan Ribuan Jamaah Masjid Al Markaz

AHLI TAFSIR

Profil dan Biodata Ustadz Abdul Somad : Nama Lengkap : H. Abdul Somad, Lc., MA. Kelahiran : Rabu petang tanggal 30 Jamada al-Ula 1314 Hijrah atau 18 Mei 1977 M. FP Facebook : @UstadzAbdulSomad Akun Instagram : @ustadzabdulsomad Website : http://somadmorocco.blogspot. co.id/

PENGGIAT

MEDIA SOSIAL

stadz Abdul Somad, LC., muballig ahli tafsir alumni Al Azhar Mesir ini banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia, tidak hanya kemampuan meramu bahasa sehingga mudah dimengerti dan disertai kelucuan, tapi juga selalu memberi jawaban yang akurat sembari menyebut referensi kitabnya, jelas dan tegas serta kritikannya cukup pedas. Dakwanya cukup mewarnai minat para netizent dan penggiat Medsos, terutama di Youtube. Lewat Lembaga pengelola sedekah yang berkhidmad pada pembangunan masyarakat Daarul Qur'an muballig kondang Abdul Somad hadir di Makassar dalam acara yang dikemas dalam kegiatan kajian islam bulanan di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M Yusuf, Minggu akhir Agustus lalu. Kegiatan yang dikemas dengan tema mencontoh para ahlak para sabahat menghadirkan Al-Ustadz Abdul Somad, LC, MA yang merupakan ahli tafsir lulusan Arab Saudi. Kehadiran Ustadz Abdul Somad berhasil menarik perhatian ribuan jamaah yang hadir. Sekitar enam ribu jamaah dari berbagai kalangan seperti mahasiswa dan ormas ataupun masyarakat umum turut memadati Masjid Al Markaz untuk mendengarkan Wirid Ustadz Abdul Somad. "Alhamdulillah peserta hari ini diluar dadi perkiraan peserta yang hadir. Biasanya paling banyak sekitar 1000 . Tapi hari

ini ada sekitar 6 ribu peserta diperkirakan hadir bahkan tidak banyak peserta tidak kebagian tempat," kata Lifius relawan di PPPA Daarul Quran Makassar. Alivius mengaku Kajian Islam bulanan ini merupakan agenda rutin setiap bulan. Sebelumnya, PPPA Daarul Quran juga menghadirkan Ustad Fatih Karim guru Ustad Felix. Beberapa tahun terakhir, nama ustadz ini sering menjadi perbincangan para netizen dan pegiat media sosial tanah air. Kajian-kajiannya tajam dan menarik sehingga membuat banyak orang suka dengan tausiahnya. Bahkan pengajiannya pun juga banyak yang menjadi viral di media sosial. Kajian mengenai hari kemerdekaan Indonesia beberapa waktu yang lalu misalnya, begitu viral dan dishare oleh banyak orang. Namanya adalah Ustadz Abdul Somad, Lc. MA. Di tanah air, profil dan biodata Ustadz Abdul Somad, Lc. MA mungkin belum begitu populer. Ustadz Abdul Somad mulai banyak dikenal di kalangan netizen. Ulasan yang cerdas dan lugas, ditambah lagi dengan keahlian dalam merangkai kata yang menjadi sebuah retorika dakwah, membuat ceramah Ustadz Abdul Somad begitu mudah dicerna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Banyak dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengulas berbagai macam persoalan agama.

Pendidikan

SD al-Washliyah, tamat 1990 Mts Mu'allimin al-Washliyah Medan, tamat 1993. Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, In-hu, tamat 1996. S1 Al-Azhar, Mesir. S2 Dar Al-Hadits Al-Hassania Institute, Kerajaan Maroko. 

Pengabdian:

Dan bahkan bukan itu saja, ceramah Ustadz Abdul Somad juga banyak yang membahas mengenai masalah-masalah kekinian, nasionalisme dan berbagai masalah yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Demikian halnya selain di dunia nyata, ternyata di dunia maya pun nama Ustadz Abdul Somad ini juga mulai banyak dicari banyak orang. Banyak yang mencari informasi siapa sebenarnya profil dan biodata Ustadz Abdul Somad ini. Selain begitu banyak orang yang penasaran dengan nama Ustadz Abdul Somad, tak sedikit pula yang mencari berbagai kajian dan ceramah Ustadz Abdul Somad. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami akan berusaha menyajikan info mengenai profil dan biodata Ustadz Abdul Somad secara lengkap. Ustadz Abdul Somad, Lc. MA adalah seorang pendakwah lulusan S1 Al Azhar, Mesir, S2 Darul Hadits, Maroko - Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau memiliki kemampuan yang baik dalam Kajian-kajiannya yang tajam dan menarik sehingga membuat banyak orang suka dengan tausiahnya. Bukan itu saja, ustadz Abdul Somad sering menjadi perbincangan para netizen dan pegiat media sosial tanah air.

Dosen Bahasa Arab di Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dosen Tafsir dan Hadits di Kelas Internasional Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dosen Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Yayasan Masmur Pekanbaru. Anggota MUI Provinsi Riau, Komisi Pengkajian dan Keorganisasian Periode : 2009 – 2014. Anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Komisi Pengembangan, Periode : 2009 – 2014. Sekretaris Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, Periode : 2009 – 2014. 

Terjemah (Arab – Indonesia)

Perbuatan Maksiat Penyebab Kerusakan Rumah Tangga (Judul Asli: Al-Ma’ashi Tu’addi ila Al-Faqri wa Kharab Al-Buyut), Penulis: Majdi Fathi As-Sayyid. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, Maret 2008. 55 Nasihat Perkawinan Untuk Perempuan, (Judul Asli : 55 Nashihat li al-banat qabla az-zawaj), Penulis: DR. Akram Thal’at, Dar at-Ta’if, Cairo. Diterbitkan oleh Penerbit Cendikia Sentra Muslim-Jakarta, April-2004. 101 Kisah Orang-Orang Yang Dikabulkan Doanya (Judul Asli: 101 Qishash wa Qishah li Alladzina Istajaba Allah Lahum Ad-Du’a’, Majdi Fathi As-Sayyid. Diterbitkan oleh Pustaka Azzam – Jakarta, Desember 2004. 30 Orang Dijamin Masuk Surga (Judul Asli: 30 al-mubasysyarun bi al-jannah), DR.Mustafa Murad, Dar al-Fajr li at-Turats,Cairo. Diterbitkan oleh Cendikia Sentra Muslim-Jakarta, Juli-2004. 15 Sebab Dicabutnya Berkah (Judul Asli: 15 sabab min asbab naz’ al-barakah), Penulis: Abu Al-Hamd Abdul Fadhil, Dar ar-Raudhah-Cairo. Diterbitkan oleh Cendikia Sentra Muslim-Jakarta, Agustus-2004. Indahnya S3ks Setelah Menikah (Judul Asli : Syahr al-‘asal bi la khajal), DR. Aiman Al-Husaini, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Progresif, Jakarta, September 2004. Beberapa Kekeliruan Memahami Pernikahan (Judul Asli: Akhta’ fi mafhum az-zawaj, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Progresif- Jakarta, September 2004. Sejarah Agama Yahudi (Judul Asli: Tarikh ad-Diyanah al-Yahudiyyah), diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar, Jakarta, Desember 2009.

(AJE/DINAMIKA).

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

HUKUM

JERAT KILAT NOVEL BASWEDAN

DITUDUH MENGHINA PIMPINAN S udah Jatuh tertimpa tangga, mungkin itu istilah yang pas untuk Novel Baswedan. Belum tuntas kasus penyerangan air keras yang menimpanya, ia justru terseret kasus baru. Belum sembuh luka lama sudah diseret sembilu lagi. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Aris Budiman, yang tak lain adalah pimpinan Novel di lembaga antikorupsi itu, melaporkan penyidik senior itu ke Polda Metro Jaya. Aris melaporkan Novel terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, akibat mengirimkan email atau surat elektronik pada atasannya itu. Aris menganggap, isi surat tersebut mendiskreditkan dirinya. "Intinya bahwa dari surat itu, media email itu menyatakan bahwa Dirdik KPK diragukan integritasnya sebagai direktur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis pekan teralhir Agustus lalu. Aris juga menganggap surat elektronik Novel menghina dirinya, dengan menyatakan dirinya sebagai direktur penyidikan terburuk selama KPK berdiri. "Dengan adanya itu, Pak Aris Budiman tidak menerima, sehingga melaporkan yang bersangkutan (Novel) ke Polda Metro Jaya," jelas dia. Aris melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada Senin, 21 Agustus 2017 dan terdaftar dalam nomor LP/3937/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus. Saat itu juga polisi meningkatkan perkara ke tahap penyidikan, dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor SP.Sidik/524/VIII/2017/Dit Reskrimsus. 3078787

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman saat memenuhi panggilan Rapat Dengar pendapat bersama Pansus Hak Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Laporan Aris ini tanpa sepengetahuan pimpinan lembaga antikorupsi itu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku tak tahu Dirdik Aris Budiman melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya. "Saya belum tahu. Nanti saya cek lagi," ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pekan kemarin. Berbeda dengan Agus, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengaku sudah mendengar pelaporan tersebut. Namun, ia masih harus memastikan kebenarannya. "Saya belum lihat suratnya, jadi saya belum bisa berikan komentar tentang itu," ujar Laode saat dikonfirmasi, pada hari yang sama. Jika pun benar ada kasus ini, Laode berharap kasus ini tak berkepanjangan. Permasalahan di internal KPK, harus bisa diselesaikan baik-baik. "Kita berharap sih, kalau DINAMIKA INDONESIA

secara internal KPK, bisa kita selesaikan secara baik-baik. Ini kan sifatnya pencemaran nama baik," kata Laode. Sementara, polisi beralasan telah menemukan unsur pidana hingga menjerat Novel pasal pencemaran nama baik, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Unsur pidana tersebut yakni Novel selain mengirim email kepada Aris, juga pada beberapa pegawai KPK lainnya. “Yang email ditujukan pada pelapor dan cc (tembusan) kepada beberapa orang dan pegawai lingkungan KPK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 31 Agustus 2017. Lantas, polisi meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan lantaran telah menemukan unsur pidana dalam konten email yang

dikirim Novel. Kendati, polisi belum menetapkan Novel Baswedan sebagai tersangka. “Masih terlapor, masih kita memeriksa beberapa saksi lain dulu,” ucap Argo. Dalam kasus ini, Novel diduga kuat melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP. Sebelum friksi KPK ini muncul ke khalayak, nama Aris Budiman ramai diperbincangkan lantaran muncul dalam sidang pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S Haryani, yang merupakan mantan anggota Komisi II DPR. Dalam sebuah video pemeriksaan Miryam yang ditampilkan di Pengadilan Tipikor, Miryam sempat mengaku Aris menemui anggota Komisi III DPR dan diduga meminta Rp 2 miliar. Uang tersebut disebut-sebut untuk mengamank-

HUKUM an kasus korupsi megaproyek e-KTP. Pada percakapan itu, Miryam sempat mengatakan ada pejabat di KPK yang mendatangi anggota Komisi III DPR. Pejabat itu meminta uang Rp 2 miliar untuk pengamanan kasus korupsi e-KTP. Kepada Novel, Miryam mengaku tak kenal dengan pejabat KPK tersebut. Namun, saat Miryam menunjukkan sebuah gambar, Novel sempat menyebut kata ‘oh Pak Direktur’. Belakangan diketahui ternyata itu adalah Direktur Penyidik KPK Aris Budiman. Kemunculan video tersebut pun membuat anggota Komisi III DPR mengadukan hal itu ke Panitia Khusus Angket KPK. Karena ingin mengklarifikasi kebenaran percakapan antara Miryam S Haryani dan penyidik Novel Baswedan itu, Aris pun menghadiri undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap KPK, pada Selasa 29 Agustus 2017. Aris membantah menemui sejumlah anggota DPR untuk meminta uang pengamanan kasus korupsi e-KTP sejumlah Rp 2 miliar. Aris mengaku tidak mengenal dengan anggota DPR, kecuali Wenny Warouw. “Berkaitan dengan tuduhan-tuduhan bertemu dengan anggota DPR, saya tidak pernah bertemu kecuali dalam forum resmi begini. Saya tidak bertemu karena saya tahu bagaimana posisi saya dalam menjalankan tugas,” kata Aris dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus Angket KPK di Gedung DPR, Jakarta,” Selasa lalu. Namun, kehadiran Aris ke Pansus Angket ini tak

mendapat izin dari pimpinan KPK. Sebab, pimpinan KPK masih beranggapan pembentukan Pansus Angket cacat hukum. Bahkan, pimpinan mengizinkan wadah pegawai KPK untuk menguji pembentukan Pansus Angket ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berbanding terbalik dengan kasus penyerangan air keras yang dialami Novel yang hingga kini masih ‘menggantung’, proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik ini segera ditindaklanjuti. Polisi langsung menindaklanjuti begitu laporan Aris Budiman masuk ke Polda Metro Jaya. Kepolisian juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejati DKI Jakarta Kamis, 31 Agustus lalu, usai gelar perkara. “Administrasi SPDP sudah dikirim ke jaksa, pelapor, sama terlapor,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 31 Agustus 2017. Mantan Kabid Humas Polda Jatim itu mengatakan, penyidik juga telah memeriksa Aris dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Dalam waktu dekat ini, polisi akan memeriksa beberapa saksi dan

ahli. Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi pun membenarkan, pihaknya telah menerima SPDP kasus dugaan pencemaran nama baik ini. “Kamis 31 Agustus 2017 Kejati DKI Jakarta menerima SPDP Nomor B/11995/ VIII/2017/Datro tanggal 28 Agustus 2017, atas pelaporan saudara Aris Budiman yang mengadukan telah terjadi pencemaran nama baik dan penghinaan melalui email yang dilakukan saudara Novel Baswedan,” ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat, 1 September 2017. Kejati DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan penyidikan kasus ini. Pihaknya juga telah menunjuk jaksa untuk meneliti kasus tersebut. “Menindak lanjuti SPDP tersebut, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan melakukan sejumlah langkah, yaitu menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan,” tandas Nawawi. Kini, kasus perselisihan dua ‘bintang’ penyidik KPK itu memunculkan sepekulasi baru. Tak menutup kemungkinan perseteruan KPK-Polri jilid II kembali muncul. Namun, kepolisian tak sependapat dengan sepekulasi tersebut. “Pada prinsipnya kita standar aja, kita layani masyarakat,” kata Kepala Bareskrim Komjen Pol Ari Dono, usai salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September 2017. “Mudah-mudahan lah enggak apa-apa.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

Kan itu bentuk dari pada representasi dari hak-hak warga,” Ari Dono menambahkan. Perseteruan KPK-Polri pernah terjadi pada 2008 yang lebih dikenal istilah Cicak Lawan Buaya. Istilah ini muncul dari mulut mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji. KPK dipersonifikasikan sebagai cicak, sedangkan Polri sebagai buaya. Ucapan Susno yang menyebut, “Cicak kok mau melawan buaya,” menjadi pemantik konfrontasi KPK-Polri, setelah KPK dituduh menyadap ponsel Susno yang terindikasi dengan isu uang Rp 10 miliar, terkait penanganan kasus Bank Century. Sedangkan, KPK menganggap sistem penyadapan yang dilakukan lembaga antirasuah itu adalah lawful interception atau penyadapan yang sah. Konfrontasi KPK-Polri kembali terjadi atau dengan kata lain Cicak Vs Buaya jilid II. Perseteruan ini terjadi sejak Calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK, Rabu, 14 Januari 2015. Tak lama setelah itu, giliran Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap penyidik Bareskrim Polri, pada Jumat 23 Januari 2015. Bambang ditangkap karena diduga terlibat kasus pidana dalam Pilkada Kotawaringin dan Papua. Ia ditangkap kala mengantar buah hatinya ke sekolah. Rangkaian saling berbalas penangkapan anggota dua institusi negara ini, seakan menegaskan perseteruan KPK-Polri yang sebelumnya terjadi tak pernah padam hingga kini. Di lain sisi, Aris Budiman yang notabene jenderal Polri diperbantukan di KPK, kini berselisih dengan Novel Baswedan. Sedangkan, Novel sendiri pernah menyebutkan ada keterlibatan jenderal Polri dalam kasus penyiraman air keras, hingga membuat Polri gerah. (AJE/DINAMIKA).

DINAMIKA INDONESIA

HUKUM

SARACEN INGIN INDONESIA HANCUR

Lewat 800.000 Akun Kebencian di Facebook

isnis haram sindikat penyebar kebencian Saracen masih diselimuti misteri. Tanda tanya besar seputar pelanggan jasa sindikat itu belum terkuak. Tiga orang tersangka belum mau buka suara pada siapa saja yang pernah menyewa mereka. Polisi mengaku masih mendalaminya.

"Kita masih tracing kita masih cari, ada enggak yang mesan. Itu masih penyelidikan," ujar Kabareskrim Ari Dono di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa lalu. Ia pun belum bisa memastikan ada tidaknya indikasi keterlibatan Saracen bermain isu di Pilkada DKI 2017 lalu. "Belum ada, masih dalam penyelidikan," ujar Ari Dono. Tidak bisa mengandalkan pengakuan tersangka, polisi lantas mencari titik masuk lain untuk mengungkap jaringan bisnis ujaran kebencian Saracen. Penyidik Bareskrim Polri akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari penelusuran itu akan terlihat ada tidaknya arus transaksi pembayaran dari pemesan. "Ada beberapa rekening yang masih dianalisis agar bisa diketahui aliran dananya, berapa jumlah dananya, apa ada pemesanan berita menyesatkan," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) langsung men-

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

yambut. Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan lembaganya menunggu permintaan resmi kepolisian. Menurut dia, Polri masih berfokus pada struktur kasusnya. Oleh karena itu, permintaan resmi yang tak kunjung datang. "Jadi mereka lagi fokus mungkin di case building ya, nanti coba tanya aja ke sana," lanjut Kiagus di kantornya, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa lalu. Sebagai badan intel penelusur keuangan, Kiagus mengatakan PPATK bisa saja mengetahui ke mana aliran uang seseorang, termasuk dalam kasus Saracen. Hanya saja PPATK perlu data lengkap. "Kalau (menelusur) orang public figure itu lebih mudah, karena kami tahu tempat dan tanggal lahir, nama keluarga, tapi kalau tidak terlalu top, kami memerlukan data (lengkap)," tutup Kiagus. Yang jelas, penangkapan pentolan Saracen langsung terasa dampaknya. Kepala Biro Penerangan Masayarakat Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, 800 ribu akun terkoneksi dengan jaringan Saracen melalui grup Facebook.

DINAMIKA INDONESIA

"Seiring tertangkap mereka (pimpinan Saracen), perlahan mulai berkurang sampai ratusan ribu. Karena mereka sadar yang dilakukan itu salah," ucap Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Jasriadi dan kelompoknya memanfaatkan grup Facebook Saracen untuk mengunggah konten yang berisikan fitnah, hoax, dan ujaran kebencian yang melanggar Undang-Undang ITE. Konten itu nantinya disebarkan oleh anggota grup. Polisi bertekad menyusuri kemungkinan kelompok lain serupa Saracen yang terlibat di grup itu. "Ke depannya kita akan mendalami peran mereka termasuk peran kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Saracen," ujar dia. Sebab, kata Rikwanto, kelompok yang sebelumnya terafiliasi Saracen bisa saja mendapatkan pesanan-pesanan ujaran kebencian pada masa mendatang. Ketua Setara Institute Hendardi men-

HUKUM

Pelaku Sindikat Saracen

gatakan sindikat Saracen merupakan kejahatan serius. Konten kebencian berpotensi menciptakan dampak luas. "Implikasi yang ditimbulkan dari konten kebencian adalah ketegangan sosial, konflik, diskriminasi, xenophobia, dan kekerasan. Bahkan pertemuan kelompok ini dengan para avonturir politik yang berkeliaran di republik ini, jika dibiarkan, bisa mengarah kepada genosida," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta. Hend a r d i m e n jelask a n , pengungkapan sindikat Saracen mengafirmasi peningkatan kebencian atas sesama dalam setahun terakhir dirancang. "Situasi sosial yang rentan, kelompok intoleran yang eksis dan berpengaruh, hasrat berkuasa dengan menggunakan segala cara, membuat kelompok Saracen mendapatkan ceruk pasar yang luas," kata Hendardi. Ia mengharapkan, keberhasilan Direktorat Siber yang dibentuk pada Maret 2017, dapat mengurangi dan terus mencegah konten-konten kebencian di masa depan. Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin memastikan, pihaknya masih menelusuri aliran uang dari sindikat keben-

cian Saracen. "Saracen itu kami baru mengumpulkan bahan-bahan. Kami terus kerjasama dengan Mabes Polri," kata Kiagus di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9/2017) lalu. Kiagus mengaku belum bisa menyampaikan temuan aliran dana untuk saat ini. Sebab, kata dia, hal ini masih diselidiki bersama penyidik Bareskrim Polri. "Polisi sedang mengembangkan penyidikan dan penyelidikannya. Jadi, kami tak mau mengganggu penyidikannya," ucap Kiagus. Polri sebelumnya telah menggandeng PPATK untuk mengusut aliran dana sindikat Saracen. Setidaknya ada 14 rekening berkaitan dengan aktivitas Saracen yang diserahkan ke PPATK. "Saat ini sudah ada sekitar 14 rekening yang kami minta kepada PPATK, dan tentu kami ingin segera mungkin mendapatkan data analisis supaya lebih cepat kami mengurai," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di kantornya, Jakarta Selatan. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas ikut mengomentari fenomena ini. Menurut dia, Saracen bukanlah satu-satunya sindikat di media sosial yang ingin menghancurkan Indonesia. Masih banyak kelompok semacam Saracen yang perlu diperangi bersama. "Masih ada saya yakin kelompok-kelompok seperti Saracen ini, kelompok yang selalu menebar kebencian, yang ingin Indonesia pecah berantakan," ujar Yaqut di sela acara Tasyakuran Kemerdekaan ke-72 RI, di Kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Senin malam lalu.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

Karena itu, Yaqut mengajak seluruh masyarakat, terutama kader Ansor dan Nahdlatul Ulama (NU) agar memerangi kelompok tersebut. Kendati begitu, dia mengimbau agar masyarakat tetap santun dalam menggunakan media sosial. "Mereka bermain di medsos, di dunia maya, kita punya forum yang miliki kapasitas lebih. Kalau mereka 800 ribu akun, kita punya lebih dari itu untuk melawan mereka. Tapi kita gunakan ini untuk sisi positif ya," ucap dia. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas ikut mengomentari fenomena ini. Menurut dia, Saracen bukanlah satu-satunya sindikat di media sosial yang ingin menghancurkan Indonesia. Masih banyak kelompok semacam Saracen yang perlu diperangi bersama. "Masih ada saya yakin kelompok-kelompok seperti Saracen ini, kelompok yang selalu menebar kebencian, yang ingin Indonesia pecah berantakan," ujar Yaqut di sela acara Tasyakuran Kemerdekaan ke-72 RI, di Kantor GP Ansor, Jakarta Pusat. Karena itu, Yaqut mengajak seluruh masyarakat, terutama kader Ansor dan Nahdlatul Ulama (NU) agar memerangi kelompok tersebut. Kendati begitu, dia mengimbau agar masyarakat tetap santun dalam menggunakan media sosial. "Mereka bermain di medsos, di dunia maya, kita punya forum yang miliki kapasitas lebih. Kalau mereka 800 ribu akun, kita punya lebih dari itu untuk melawan mereka. Tapi kita gunakan ini untuk sisi positif ya," ucap dia. (AJE/DINAMIKA).

DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DINAS PERTANIAN MATRA

BIMBINGAN TEKNIS TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA INSEMINASI BUATAN (KAWIN SUNTIK) DINAS PERTANIAN KAB. MAMUJU UTARA DI AULA HOTEL MULTAZAM

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA

SOSIALISASI PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL DI HOTEL TRISAKTI YANG DIRESMIKAN OLEH WAKIL BUPATI MAMUJU UTARA

Ketua Umum PMII 2017-2019 Agus Mulyono Herlambang. EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

SINEMA

62 KRITIKUS FILM WORKSHOP DI MAKASSAR Didorong Bersaing Skala Nasional

una meningkatkan kualitas film nasional Indonesia baik secara kwantitatif maupun secara kualitas sangat dibutuhkan peran serta para kritikus film dan pemerhati film nasional lainnya untuk selalu terlibat dalam menilai setiap produk film yang dihasilkan para sutradara Indonesia baik yang sudah senior maupun sutradara yang baru muncul dengan film-film yang tak kalah kualitasnya dengan sutradara seniornya, termasuk di dalam menggarap tema-tema lokal atau daerah yang menonjolkan budaya dan parwisata atau cerita-cerota rakyat yang sarat makna. Dalam kaitan itulah Pusat Pengem,bangan Perfilman Kemendikbud telah menggelar kegiatan workshop kritik film dan non kritik yang diikuti sekitar 62 kritikus film yang memang selama ini menekuni bidang sinematigrafi dan perfilman Indonesia, 4-6 September lalu, di Hotel Arya Dutha Makassar. Kegiatan itu bertujuan agar para sineas atau pelaku film Makassar didorong untuk berani memproduksi karya-karya tidak hanya terbatas bagi masyarakat Sulawesi Selatan tapi juga skala nasional. Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud Maman Wijaya, di Makassar, Selasa, mengatakan para sinea asal Kota Daeng pada dasarnya punya potensi bersaing dan bisa dilihat dari sukses yang diraih dalam beberapa karya film sebelumnya. "Film Makassar yang bisa mendatangkan 500 hingga 600 ribu penonton itu merupakan respons yang begitu luar biasa, mengingat film-film nasional saja meski ada yang bisa menembus 1 juta penonton namun tidak sedikit yang sulit

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

menembus angka 500 ribu," katanya lagi. Jadi, kami mendorong film-film karya anak Sulsel (Makassar) tidak hanya berjaya di kandang sendiri namun bisa menembus level nasional," katanya pada acara Workshop Kritik Film dan Non Film di Makassar. Melihat respons begitu besar dari masyarakat, dirinya juga berharap film-film dari Makassar, Sulsel bisa terus maju dan menembus 1 juta penonton. Berbagai kebudayaan dan kearifan lokal di Sulsel juga dinilai punya potensi tersendiri untuk bisa diekspose dalam sebuah karya. Jika bisa dikemas dengan baik, maka tidak mungkin bisa menjadi daya tarik bukan hanya di Makassar namun juga penonton dari berbagai daerah di Indonesia. Terkait pelaksanaan Workshop Kritik Film dan Non Film yang dilaksanakan di Makassar, 4-6 September 2017, dirinya juga mengakui salah satu alasan memilih Kota Daeng sebagai lokasi pelaksanaan karena geliat perfilman di daerah ini. "Kenapa Makassar, karena perfilman Makassar pada saat ini tumbuh dengan luar biasa. Jadi pantas jika dilaksanakan di sini pantas pula jika masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi lebih tentang film," ujarnya pula. Kegiatan itu diikuti sebanyak 61 peserta yang terdiri dari wartawan, komunitas film dan pembuat film. Dalam kegiatan itu, peserta juga melakukan pelatihan langsung praktik agar bisa membuat film dan menjadi kritikus film yang belakangan memang mengalami krisis. "Kita saat ini tidak hanya perang

DINAMIKA INDONESIA

Tampak sutradara dan penulis naskah drama/sinetron TVRI Jurlan Em Saho'as yang kini menjabat Pemimpin Redaksi Majalah Dinamika bergambar bersama sutradara Benny Setiawan dan penyair Indonesia Goenawan Monoharto yang juga seorang aktris/aktor dengan film terbarunya "Ati Raja" yang segera tayang di bioskop nasional.

Suasana workshop Kritik Film dan Non Film di Makassar, Selasa (5/9).

dalam ekonomi namun juga perang kebudayaan. Jika ingin menganghancurkan sebuah negara, maka hancurkan kebudayaannya. Ini yang biasa dinamakan proxy war," ujar dia lagi. Sejumlah sutradara terkenal peraih citra hadir memberikan materi, diantaranya Adisurya Abdi (sutradara yang terkenal dengan Film Gita Cinta di Bangku SMA) dan Benny Setiawan sutradara peraih Citra FFI 210 sebagai sutaradara terbaik, Wina Armada kritikus film dan penulis skenario Ang Djasman, Hadi Artomo dan Hardo Sukoyo. (AJE/DINAMIKA).

NASIONAL

Fatayat NU Desak PBB dan ASEAN

BERI SANKSI TEGAS MYANMAR P impinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) mendesak PBB dan ASEAN untuk memberikan sanksi terhadap Myanmar yang telah membiarkan tragedi kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Dengan demikian, nantinya bisa mencegah meluasnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik tersebit. "PP Fatayat NU meminta Dewan Keamanan PBB dan negara-negara ASEAN memberi sanksi tegas terhadap pemerintah Myanmar, baik sanksi yang berlaku di kawasan regional maupun global," ujar Ketua Umum Fatayat NU Anggia Ermarini dalam keterangan persnya, Sabtu awal September lalu. Anggia pun meminta, ada skala prioritas dalam perlindungan terhadap warga maupun pengungsi Rohingya. Yakni, mengutamakan perempuan dan anak, terutama dalam penyediaan makanan, pakaian, obat-obatan, layanan psikiater untuk trauma healing, serta pendidikan darurat bagi anak-anak Rohingya. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong para stakeholder nasional dan global untuk membawa tragedi kemanusiaan dan pembasmian etnis Rohingya ke Mahkamah Internasional. Serta, mengawal kasusnya hingga tuntas agar memberikan efek jera bagi Myanmar, dan di masa depan tidak terulang lagi kekejaman serupa di belahan dunia manapun dengan alasan apapun. Anggia menilai, semua stakeholder perlindungan perempuan dan anak, mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan masyarakat luas, dapat secara serius men-

gawal isu kemanusiaan di Myanmar pada tataran yang lebih kongkrit, sinergis, easy to execute, dan berpengaruh secara global, Terutama, terhadap mitra kerja masing-masing di tingkat regional dan internasional untuk mencegah kasus-kasus serupa terulang kembali. "PP Fatayat NU mendorong para stakeholder perlindungan perempuan dan anak, organisasi berbasis perempuan, organisasi berbasis anak, mahasiswa, serta masyarakat luas ikut mengampanyekan Save Rohingya, Stop Massacre, Slaughtering, and Violence in Rohingya, kepada segenap masyarakat dunia," katanya. Sementara itu di tempat terpisah, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indinesia (PB PMII) mengutuk keras pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan pasukan militer terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Karena itu, PB PMII pun meminta pemerintah Indonesia untuk mengusir Kedutaan Besar (Kedubes Myanmar) dari Indonesia. "Usir Kedutaan Besar Myanmar dari tanah Indonesia jika masalah kemanusiaan

Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Ermarini

ini tidak kunjung selesai," ujar Ketum PB PMII, Agus M Herlambang kepada wartawan media cetak dan elektronik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/9). Kata dia, Indonesia harus hadir untuk mencari titik temu dan menyudahi persoalan kemanusiaan yang sudah menelan korban ribuan umat Muslim tersebut. Begitu juga dengan Pemerintah Myanmar harus segera mengambil langkah pasti, kecuali jika Pemerintah Myanmar sendiri yang menjadi dalang konflik ini. "Meminta pemerintah Myanmar segera mengambil langkah pasti untuk menyudahi konflik kemanusiaan ini. Mendukung pemerintah Republik Indonesia terlibat

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

menyudahi tragedi kemanusiaan ini," ucap Agus. Agus menjelaskan, saat ini, warga Rakhine telah didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat Myanmar, yang didominasi etnis Burma. Sejak 2012 lalu, konflik di Negara Myanmar ini nyaris menuai jalan buntu dalam penyelesaiannya. "Tak terbantahkan akhir-akhir ini kembali kita mengelus dada melihat serangkaian pembantaian kepada saudara-saudara kita di Rohingya," katanya. Sementara, tambah dia, dalam konteks politik banyak kalangan yang beranggapan bahwa tragedi panjang di Myanmar adalah dampak dari kepentingan beberapa negara ingin merebut secara paksa tanah, sumber daya, kususnya minyak dan gas, yang mana dihuni oleh mayoritas etnis Rohingya di wilayah Arakan Rakhine. Terlepas dari itu, Indonesia harus tetap mengambil langkah pasti. "Apapun itu jenis kasus dan persoalannya, sangat mungkin negara hadir untuk mencari titik temu dan menyudahi persoalan kemanusiaan yang sudah menelan korban ribuan manusia ini," ucapnya. DINAMIKA INDONESIA

KRIMINAL

ering cekcok, korban minta dibelikan mobil dan rumah mewah, akhirnya Indria Kameswari tewas ditangan suami sendiri, AM, pada Jumat, 1 September pagi, bertepatan hari raya Idul Korban, di rumah kontrakannya, di Perumahan River Valley, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Pelaku sendiri mengaku telah membunuh istrinya yang bekerja sebagai pegawai di Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, siapa sangka dalam keseharian, AM dikenal sebagai orang yang jauh dari niat jahat. Dia tidak menyangka AM menjadi tersangka kasus pembunuhan terhadap istrinya sendiri. "Dia (tersangka AM), baik anaknya, dia sayang gitu," kata Wayani, tante korban, ketika ditemui di Jalan Warakas I, Gang II A Nomor 9, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa lalu. Dia pun mengaku tidak tahu soal isu tentang galaknya Indria. "Wah, demi Allah tidak tahu saya soal kalau keluarganya galak," ujar Wayani. Wayani yang menikah dengan adik dari ibu tersangka menyebut AM bukanlah anak bontot. "Mereka ada delapan atau sembilanlah, saya lupa," kata dia. Rumah keluarga AM, tersangka pembunuhan pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Bogor, Indria Kameswari, di bilangan Warakas, Jakarta Utara, sepi. Pintu pagarnya pun terkunci rapat. Dari pantauan wartawan Dinamika di lokasi, Selasa siang lalu, tidak ada orang berlalu-lalang di rumah bertingkat tersebut. Sebuah mobil kijang berwarna biru, tiga unit motor bebek, dan sederet alat fitness terlihat dari luar rumah bercat putih hijau ini. Penjaga rumah, Edsak, mengatakan kakak AM yang bernama Siti Nuraini sudah tidak ada di rumah sejak pagi. "Udah pagi tadi berlima, ada sama sepupu ada keponakan. Kalau di rumah sih ini kosong,"

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

KORBAN MINTA RUMAH BARU DAN MOBIL MEWAH kata Edsak kepada wartawan di Jalan Warakas I, Gang II A Nomor 9, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rumah tersebut terletak di daerah yang relatif sepi. Jarang ada orang dan kendaraan lewat di jalanan itu. "Wah, saya kurang kenal sama keluarganya, Mas maaf," kata salah satu tetangga AM, tersangka diduga pelaku pembunuh Indria Kameswari (38) pegawai BNN diketahui seorang yang berpendidikan dan sempat berkarier di Amerika Serikat. Asiyah(67) ibu dari AM menuturkan anaknya menamatkan studi sarjananya di Australia.

"AM kuliah S-1 di Australia, ambil jurusan komputer. Terus sempet kerja di Amerika juga tiga tahun apa ya, emak agak lupa berapa lama," kata Asiyah sambil tersedu mengingat anaknya, Jakarta, Selasa lalu. Ditemui di kediamannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Asiyah bercerita bahwa AM adalah sosok yang baik. Kasus pembunuhan yang membelitnya sunggu di luar dugaan. "Ya emak tidak nyangka anak emak bisa begini. Tapi DINAMIKA INDONESIA

PEGAWAI BNN DIBUNUH SUAMI

mungkin ini emang jalannya ya, gimana lagi? Emak cuma bisa berdoa yang terbaik," tuturnya sedih. Saat ini AM masih dalam pendalaman Polres Bogor. Tersangka masih bungkam terkait sejumlah hal. "Jadi, ini kan masih kita dalami lagi. Untuk senjata api ini akan masih intensif kita lakukan pencarian," kata Dicky. Kepolisian telah menetapkan AM sebagai tersangka tunggal atas kasus pembunuhan istrinya, Indria Kameswari (38), yang

bekerja sebagai pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Bogor. Penetapan tersangka AM didasari pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang melihat dan mendengarkan adanya kejadian tersebut. Dicky menjelaskan, AM mengaku telah menembak punggung istrinya pada Jumat, 1 September pagi di rumah kontrakannya, di Perumahan River Valley, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Namun, kata Dicky, hingga kini pihaknya belum menemu-

KRIMINAL

k a n senjata api yang digunakan AM untuk menghabisi nyawa istrinya itu. Kepolisian masih mengungkap fakta dan motif pembunuhan pegawai Balai Diklat Badan Narkotika Nasional (BNN) Bogor ini. Dari keterangan saksi, kasus pembunuhan ini dilatarbelakangi masalah rumah tangga. Indria diduga seringkali meminta dibelikan kendaraan dan rumah mewah pada suaminya. Siti Nuraeni, kakak kandung AM, menceritakan adiknya itu kerap mendapatkan perlakuan kasar berupa kontak fisik maupun lisan dari sang istri. Perlakuan kasar dari Indria tersebut sudah dialami adiknya selama menjalin rumah tangga sejak lima tahun lalu. "Sejak itu adik saya sering dipukuli. Bahkan, adik saya pernah memar-memar di bagian kepalanya," kata Siti Nuraeni saat ditemui di Polres Bogor, pekan kemarin. Akar permasalahannya, kata Siti, hanya karena keinginan pegawai BNN itu untuk

dibelikan mobil dan rumah mewah tidak pernah ditanggapi. "Adik saya benar-benar diporotin. Korban minta mobil sama rumah mewah sambil ngamuk-ngamuk," ungkap Siti. Eva, tetangga korban, menceritakan sang anak berlari menemui para tetangga sambil mengatakan, "Ibu meninggal...! Ibu meninggal...!" Beberapa tetangga yang baru saja pulang dari salat Idul Adha, Jumat lalu, 1 September 2017, terkejut mendengar teriakan bocah perempuan yang baru empat tahun itu. "Kami pikir terjatuh. Anak saya yang angkat, dia bilang pas awal ditemukan belum meninggal," Eva menuturkan saat ditemui di Perumahan River Valley, Cijeruk, Bogor. Indria sempat diberi minum, sebelum mengembuskan napas terakhirnya. "Masih dikasih minum empat teguk, ditelan. Habis itu sudah enggak ada," ungkap Eva, yang tinggal tak jauh dari rumah korban. "Jadi ibunya itu (Indria) mau datang Idul Adha. Malah begini..." Eva menuturkan, penga-

kuan anak korban kepadanya. "Pas saya cari kain buat menutupi jenazah, saya tanya 'Ibu kenapa?' Dia bilang, 'Ibu meninggal gara-gara Abi. Ibu berantem sama Abi. Terus Abi tembak Ibu'." Semula tetangga berpikir Indria meninggal akibat sakit dan jatuh di kamar mandi. Namun, setelah seorang tetangga yang berprofesi sebagai bidan memeriksa dan menyobek sedikit bagian belakang baju korban, terlihat lubang di punggung yang terus mengeluarkan darah. Kepada polisi, Akbar mengaku membunuh Indria. Namun dia masih bungkam soal motif menghabisi nyawa istrinya, juga tentang senjata yang dipakai menembak wanita 38 tahun tersebut. Diduga kuat, pembunuhan itu dipicu oleh cekcok pasangan suami istri tersebut, juga sikap kasar sang istri kepada suaminya. Pembantu rumah tangga pasutri itu, kepada tetangga korban mengungkapkan, hampir setiap bertemu pasangan itu selalu cekcok. Bahkan, malam hingga pagi sesaat sebelum

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

kejadian, keduanya juga bertengkar. "Pokoknya asal ketemu berantem. Taman Safari tuh keluar semua. Padahal, di Taman Safari enggak semua ada, kan?" ujar pembantu korban, seperti diungkapkan Eva kepada wartawan Dinamika Maksudnya Taman Safari adalah makian dengan menggunakan nama binatang. Selain kata-kata kasar, tak jarang cekcok itu berujung pada penyiksaan fisik yang dilakukan korban kepada suaminya. Dalam sebuah rekaman yang diduga rekaman pertengkaran korban dengan suaminya, yang beredar 4 September, terdengar suara seorang wanita yang diduga Indria berteriak-teriak sambil memaki seorang pria yang diduga Akbar. Dalam rekaman berdurasi 27 detik itu, si wanita mengatakan malu dan tak mau naik mobil odong-odong dan tinggal di rumah kontrakan. Dia juga menagih janji mobil baru dari suaminya. "Mana sekarang mobil mana? Mana mobilnya? Mana mobilnya, mana mobilnya sekarang? Lu buktiin aja enggak lu.

DINAMIKA INDONESIA

KRIMINAL Yang ini, yang itu, bacot aja semuanya. Coba mana bacot lu teralisasi, mana bacot lu yang terealisasi. Enggak ada satu pun," teriak wanita itu dengan nada tinggi. Pada pertengkaran itu, wanita tersebut berkali-kali memaki dan menyebut suaminya dengan nama binatang. Sementara pria yang diduga Akbar, tak melayani amukan si perempuan. "Ya baru kemarin, jangan dipukul-pukul, dong," ucap dia. "Saya cuma mampu berusaha. Saya memberikan nafkah sesuai kemampuan saya," ujar pria tersebut. Soal pertengkaran dan perlakuan kasar korban diakui oleh saudara dan ibunda Akbar. Ibunda Akbar, Asiyah, saat ditemui di rumahnya, di Warakas, Jakarta Utara, mengatakan, telah berkali-kali meminta anaknya menceraikan Indria. "Coba kalau sudah cerai, sudah selesai urusannya, enggak kayak gini. Emak nyesel kenapa dia enggak nurutin," kata perempuan 67 tahun itu menahan tangis. Menurut Asiyah, anaknya menderita sejak menikah dengan Indria. Diketahui tiga tahun terakhir Akbar sering berkonsultasi ke dokter kejiwaan. Asiyah menduga, anaknya mengalami tekanan jiwa akibat tuntutan dan perlakuan kasar istrinya. "Sabar digebukin, saking mau berkeluarga dengan dia (korban). Akhirnya ya begini. Maaf ya pas mau hubungan suami-istri aja pernah diludahin kena mukanya. Dibilang, 'enggak level gue sama lu, gue levelnya pejabat'," ujar Asiyah menceritakan kejadian yang dialami anaknya. Asiyah mengaku mengetahui prahara rumah tangga pasutri itu dari Akbar sendiri. Dia mengatakan, Akbar sering pulang ke Warakas dan mengadu tentang kejadian yang menimpanya. Awalnya, Asiyah dan enam saudara Akbar tak percaya dengan perilaku korban. Namun, mereka akhirnya percaya setelah mendengar sendiri rekaman yang diberikan Akbar.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

Bahkan pernah, kata Asiyah, korban teriak-teriak meminta cerai di depannya. "Akbar sudah enggak dihargai, tapi Akbar enggak mau saking cintanya," ucap Asiyah. Asiyah mengungkapkan, anaknya menikah dengan Indria sekitar 6 tahun lalu dan telah dikaruniai seorang putri. Akbar sendiri bukan suami pertama Indria, melainkan suami keempat. Sementara Akbar, sebelum menikah dengan Indria, pernah menikahi seorang perawat. Menurut pengakuan keluarga korban kepada Eva, Indria dan Akbar pertama kali bertemu di media sosial. Saat menikah, keduanya sama-sama memiliki anak dari pasangan sebelumnya. Awal menikah, kehidupan ekonomi pasutri itu terbilang mapan. Akbar yang pernah kuliah sarjana S1 jurusan komputer di Australia, saat itu bekerja sebagai kontraktor dan menjalankan sejumlah usaha. "Akbar masih kaya, punya tanah, mobil, duit," ujar Asiyah. Akbar juga pernah berkarier di Amerika Serikat sekitar 3 tahun. Namun, belakangan usahanya jatuh. "Akbar jatuh sekarang, enggak ada modal. Sering minta sama Emak. Sekarang mah udah susah," kata Asiyah yang sempat dirawat di rumah sakit karena kaget mendengar kejadian yang menimpa anaknya. Akbar dan Indria pun tinggal di rumah kontrakan. Eva menyebutkan, keduanya menyewa rumah Rp 15 juta per tahun. Kondisi ini diduga tidak diterima oleh Indria dan membuatnya berlaku kasar terhadap suaminya. "Diludahin. 'Gembel lu, gue enggak mau ketemu sama lu'. Dia minta dibelikan rumah mewah, mobil mewah. Anak Emak tak bisa belikan, digebukin," ucap Asiyah. Bahkan, Indria pernah mengancam akan membunuh suaminya gara-gara tak menanggapi permintaannya. Kakak Akbar, Siti Nuraeni, mengaku punya bukti hal tersebut. "Dia memukuli sampai DINAMIKA INDONESIA

ngancem mau bunuh adik saya pakai pistol. Saya punya rekamannya," kata Siti saat ditemui di Polres Bogor. Menurut Asiyah, anaknya bertahan tak menceraikan istrinya karena cinta. "Akbar enggak mau cerai, katanya enggak mau susah, penyakit sudah banyak. Akbar mau sama siapa lagi. Sudah biarin Akbar berkorban tinggal di situ (Bogor)," ujar Asiyah menirukan ucapan anaknya. Polisi tak butuh waktu lama memburu sang pembunuh. Setelah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi, dalam dua hari tim gabungan Polres Kabupaten Bogor, BNN, dan Polda Kepri menangkap pelaku di Batam. Akbar dicokok pada Minggu, 3 September pukul 23.00 WIB. Menurut keterangan saksi, 30 menit sebelum Indria Kameswari ditemukan tewas, Akbar terlihat tergesa-gesa keluar meninggalkan perumahan menggunakan mobil. Nasi sudah menjadi bubur. Terkait sikap Indria yang menuntut suaminya membelikan mobil dan rumah mewah, yang kemudian berujung pada sikap kasar karena tak dituruti, psikolog klinis dewasa PION

Clinican, Rena Masri, menduga hal itu terjadi karena beberapa faktor. "Faktor teknologi membuat masyarakat modern jadi lebih mudah melihat orang lain memiliki apa," kata Rena. Faktor lain, yakni peer pressure atau tekanan teman sebaya. Misalnya, bila di kelompok hubungan pertemanan ada yang memiliki tas terbaru atau mobil terbaru, muncul keinginan untuk hal yang sama. Terakhir, faktor pola asuh memberi peran pada seseorang jadi konsumtif. Bila sejak kecil orangtua memenuhi keinginan anak secara cepat, hal tersebut bakal berlangsung hingga besar. Menurut Rena, jika keinginan seorang dengan perilaku konsumtif tak terpenuhi, akan memicu timbulnya emosi, stres, bahkan depresi. "Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, itu pasti membuat kepikiran. Lalu muncul banyak pikiran sampai-sampai sibuk sendiri dengan emosi tersebut. Ketika emosi tidak terkontrol, bisa melakukan sesuatu di luar batas seperti marah-marah atau memukul," kata Rena. (AJE/DINAMIKA).

NASIONAL

5 Thn Warga Rohingya Di Makassar BELUM ADA KEPASTIAN NASIB

Ratusan warga Myanmar dari suku Rohingya berunjuk rasa di depan kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), di Menara Bosowa, Jl Jend Sudirman, Makssar, Sulawesi Selatan.

nsiden memilukan kembali terjadi di Myanmar. Lebih dari 2.600 rumah milik warga Rohingya di sebelah barat laut negara tersebut dibakar massa. Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Myanmar, kejadian itu terjadi pada pekan lalu. Semenjak kericuhan pecah, dari data UNHCR, 58.600 warga Rohingya kabur ke Bangladesh. Sampai saat ini, bantuan kemanusian PBB masih

sulit menjangkau kelompok Rohingya. Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi, anggota kelompok Rohingya walau telah mencoba kabur, tetap dikejar-kejar oleh Tentara Myanmar. Nasib 1,1 juta warga Rohingya menjadi tantangan besar bagi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Dia dituduh barat melakukan pembiaran aksi genosida dan kekerasan.

Sementara itu ratusan warga Myanmar dari suku Rohingya berunjuk rasa di depan kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), di Menara Bosowa, Jl Jend Sudirman, Makssar, Sulawesi Selatan, awal bulan lalu. Mereka berunjuk rasa menuntut beberapa hal, seperti kehidupan yang layak dan kejelasan waktu untuk diberangkatkan ke negara ketiga. "Kami tidak berharap ban-

yak, tuntutan kami hanya ingin diberi kepastian hukum dengan segera dibawa ke negara ketiga, atau pulangkan kami ke negara asal," kata Nur, salah satu warga Rohingnya. Nur mengatakan, para warga Rohingya tersebut ada yang sudah menetap bertahun-tahun di Indonesia, khususnya Makassar, namun tak juga mendapat kejelasan nasib mereka. Para demonstran berunjuk rasa mulai pagi hingga siang, dan memaksa ingin menemui perwakilan UNHCR yang berkantor di lantai 10 gedung tersebut. Akibatnya sempat terjadi aksi saling dorong dengan pihak kepolisian yang menjaga agar para demonstran tidak memasuki gedung berlantai 23 tersebut. Mereka juga mengancam akan terus berada di lokasi unjuk rasa tersebut sampai ada kejelasan atas tuntutan mereka. (AJE/DINAMIKA)

Jokowi Minta Setop Kekerasan kepada Rohingya!

residen Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan aksi kekerasan yang menimpa etnis muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar sekarang ini. “Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar. Perlu aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman,” jelasnya saat menggelar jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta baru saja ini. Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia berkomitmen terus untuk membantu krisis kemanusiaan. Dengan membangun sinergi bersama kekua-

tan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional. “Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik, saya juga menugaskan Menlu untuk terbang ke Dakha di Bangladesh dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan pengungsi-pengungsi yang ada di Bangladesh,” jelas Jokowi. Selain mengirimkan bantuan kemanusiaan, pemerintah juga sudah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar.“Kita harapkan minggu ini kita

JOKOWI SAMPAIKAN SIKAP SOAL KEKERASAN PADA ETNIS ROHINGYA. (FOTO: RMOL)

kirim lagi bantuan obatobatan. Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus dihentikan,” tegas Jokowi. Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi sudah bertolak ke Myanmar. Dia menjadwalkan EDISI 153 TAHUN XIII 2017

pertemuan dengan tokoh pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, juga Commander in Chief of Defense Services Senior General U Min Aung Hlaing. **FJ/NET/DKI** DINAMIKA INDONESIA

NASIONAL

Tentara Myanmar Menembak Membabi-buta

800-AN WANITA DAN BALITA ROHINGYA TEWAS

embantaian terhadap umat muslim di Rohingya oleh Tentara Myanmar kian semakin menjadi-jadi. Tentara Myanmar dituding telah melakukan pembantaian di wilayah Rakhine dengan menembaki warga secara membabi buta. Tak hanya itu, mereka juga melakukan pembakaran rumah-rumah warga dan tempat ibadah. Masjid di Myanmar dibakar, anak-anak muslim Rohingya hilang dan harta benda dijarah. Dikutip dari Al Jazeera, pihak berwenang di Myanmar mengatakan bahwa hampir 100 orang telah terbunuh sejak Jumat ketika orang-orang bersenjata, yang dilaporkan berasal dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), melancarkan serangan pra-fajar di pos terdepan polisi di wilayah yang bergolak. Tentara telah mengumumkan perang melawan "terorisme", mengepung kota Maungdaw, Buthidaung dan Rathedaung, yang menampung sekitar 800.000 orang, dan memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sampai 6.00. Namun nahas, tudingan yang dilancarkan tentara Myanmar itu justru malah menewaskan umat muslim minoritas Rohingya sedikitnya 800 orang. Itu termasuk perempuan dan anak-anak. Namun jumlah tersebut belum bisa diverifikasi. Aziz Khan, seorang penduduk Maungdaw, mengatakan bahwa tentara tersebut menyerang desanya pada hari Jumat pagi dan mulai menembaki secara membabi buta ke mobil dan rumah orangorang. "Pasukan pemerintah dan polisi penjaga perbatasan membunuh setidaknya 11 orang di desaku. Ketika mereka tiba, mereka mulai menembaki segala sesuatu yang bergerak. Beberapa tentara kemudian melakukan serangan pemba-

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

karan," ungkapnya. "Perempuan dan anak-anak juga termasuk di antara korban tewas. Bahkan bayi pun ikut jadi korban," ungkapnya. Ro Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya dan blogger yang berbasis di Eropa, mengatakan ada sekitar 5.000-10.000 orang diusir dari rumah mereka oleh serangan baru-baru ini. Dengan menggunakan jaringan aktivis di lapangan untuk mendokumentasikan konflik tersebut, San Lwin mengatakan bahwa masjid dan madrasah telah dibakar habis, dengan ribuan muslim terdampar tanpa makanan dan tempat berlindung. "Paman saya sendiri terpaksa melarikan diri dari pemerintah dan militer," katanya kepada Al Jazeera. "Tidak ada bantuan dari pemerintah, malah rumah rakyat telah hancur dan barang-barang mereka dijarah. Tanpa makanan, perlindungan dan perlindungan, mereka tidak tahu kapan mereka akan dibunuh," ucapnya. Berbicara kepada Al Jazeera dengan nama samaran, Myint Lwin, penduduk kota Buthidaung, mengatakan bahwa ketakutan telah mencengkeram keluarga di sana. "Orang-orang telah berbagi video tentang pembunuhan wanita dan anak-anak yang tak bersalah dibunuh dan ditembak mati. Anda tidak bisa mulai membayangkan betapa takutnya kita," ujarnya. Video yang diunggah di media sosial menunjukkan puluhan pria, wanita dan anakanak melarikan diri hanya dengan pakaian di punggung mereka saat mencari perlindungan di sawah dan sawah. Keamanan telah memburuk tajam di Rakhine sejak pemerintah Aung San Suu Kyi mengirim ribuan tentara ke desa Rohingya dan dusun Oktober lalu setelah sembilan polisi tewas oleh kelompok bersenDINAMIKA INDONESIA

jata Rohingya yang dicurigai dalam serangan terhadap pospos perbatasan. Serangan pasukan keamanan telah dilanda oleh tuduhan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan; Dan memaksa lebih dari 87.000 Rohingya untuk melarikan diri ke Bangladesh. Negara bagian Rakhine adalah rumah bagi sebagian besar 1,1 juta orang Myanmar Rohingya, yang hidup sebagian besar dalam kemiskinan dan

orang berlarian meninggalkan rumah mereka, anak dan orang tua terpisah, beberapa di antaranya hilang, yang lainnya tewas," kata Abdullah kepada kantor berita Reuters, Rabu (30/8/2017). Abdullah berasal dari Desa Mee Chaung Zay, di kawasan Buthidaung, di negara bagian Rakhine. Ia mengatakan empat dari enam kampung di desanya 'dibakar oleh aparat keamanan, yang membuat warga menye-

menghadapi diskriminasi yang meluas oleh mayoritas umat Buddha. Kaum minoritas secara luas dicerca sebagai migran ilegal dari Bangladesh, meskipun telah tinggal di daerah tersebut selama beberapa generasi. Mereka dianggap tidak memiliki kewarganegaraan oleh pemerintah dan PBB yakin tindakan keras tentara tersebut mungkin berjumlah pembersihan etnis - sebuah tuduhan yang dipaksakan pemerintah Aung San Suu Kyi dengan keras. Abdullah, laki-laki berusia 25 tahun, tak kuasa menahan air mata. Ia adalah salah satu dari ribuan warga Muslim Rohingya yang harus menyelamatkan diri ke Bangladesh, menyusul pecahnya kekerasan di Rakhine, Myanmar, pekan lalu. "Sangat menakutkan rumah-rumah dibakar, orang-

lamatkan diri ke negara tetangga, Bangladesh'. Bersama ribuan warga desa, Abdullah mengungsi ke kaki Pegunungan Mayu. Ia mengungsi bersama istri dan anak perempuannya yang baru berusia 5 tahun. Ia membawa beras ketan, beberapa lembar plastik bekas dan botol-botol air yang kosong. Inilah bekal berjalan kaki selama beberapa hari melewati pegunungan untuk menuju perbatasan Bangladesh. Jarak yang ia tempuh bersama warga Rohingya lain sekitar 20 kilometer. "Jika kami kembali ke desa kami (di Rakhine), kami pasti akan dibunuh oleh tentara. Jangan paksa kami kembali ke sana," kata Begum dengan berurai air mata kepada BBC di perbatasan Bangladesh-Myanmar. (AJE/BBC/DINAMIKA).

DAERAH

SLB Syahrial Al Muadsir Jeneponto Butuh RKB & Ruang Keterampilan

ekolah Luar Biasa (SLB) Syahrial Almuadsir Jeneponto yang membina dua satuan pendidikan, yakni tingkat sekolah dasar dan SMP serta berdiri pada 2010 lalu. Kini nenampung peserta didik, SD sebanyak 53 orang dan SMP berjumlah 16 orang serta dibina tenaga pendidik sebanyak sembilan orang termasuk kepala SLB Syahrial Almuadsir. Demikian diungkapkan Kepala SLB Syahrial Almuadsir, Jeneponto, Kasmawati, S.Pdi. Meski begitu, lanjutnya, dari sembilan tenaga pendidik, satu diantaranya berstatus PNS dan delapan orang lainnya adalah guru suka rela. Menurut Kasmawati, paling penting dibutuhkan di SLB ini adalah ruang

kelas baru (RKB) dan ruang keterampilan atau tempat bermain anak –anak yang kategori penyandang cacat atau disabilitas. SLB Syahrial Almuadsir yang berada di di Dusun Mallasoro, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Kasmawati mengaku, SLB yang dipimpinannya itu, butuh perhatian dari pemerintah. Karena faasilitas dan sarana pembelajaran di satuan pendidikan ini, masih jauh dari harapan. “Buktinya kami hanya punya satu ruang kelas belajar, itu pun digabung dengan ruang kerja kepala sekolah. Idealnya, kami butuh dua ata tiga RKB untuk dua tingkatan satuan pendidikan di SLB ini,” ujar Kasmawati kepada wartawan Semut Merah yang ditemui

di ruang kerjanya. Terhadap kondisi SLB Syarial Almuadsir itu, Kasmawati mengharapkan perhatian Provinsi Sulsel melalui Dinas Pendidikan Sulsel segera memberi bantuan sarana berupa RKB. “Kami beserta para guru di sekolah ini sudah berkerja keras, tapi kalau tidak didukung dengan sarana yang memadai, maka peningkatan kualitas anak didik bisa terhambat. Karena itu, kehadiran sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di SLB Syahrial Almuadsir dinilai sangat mendesak untuk meningkatan mutu pendidikan agar bisa bersaing dengan SLB yang ada di Sulsel,” jelas Kasmawatii sembari menyebutkan komitmennya.

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

**MANSUR/SM DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA

PERESMIAN WARUNG PEMUDA DALAM ACARA LAUNCHING WIRA USAHA MUDA (WISUDA) OLEH SEKRETARIS DAERAH MATRA MUH. NATSIR DI DUSUN KAYUMALOA DESA POLEWALI KEC. BAMBALAMOTU KAB. MAMUJU UTARA

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH BAPENDA KABUPATEN MAMUJU

RAPAT EVALUASI CAPAIAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

RAPAT BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) DI RUANGAN WAKIL KETUA III DPRD SULBAR

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

Rapat Banggar, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur, tentang Penjabaran APBD TA 2016

EDISI 153 TAHUN XIII 2017

DINAMIKA INDONESIA

HALIMAH YACOB,

MUSLIMAH PERTAMA JADI PRESIDEN SINGAPURA

alimah Yacob resmi sudah ditetapkan sebagai presiden Singapura. Mantan Ketua Parlemen Singapura itu menjadi presiden perempuan pertama di Negeri Singa itu dan memperoleh sertifikat kelayakan, mengalahkan empat kandidat lain yang tidak memenuhi kriteria untuk ikut pencalonan. Penetapan jabatan presiden mengundang perhatian tidak hanya di Singapura tetapi juga dunia. Pasalnya, selama ini, belum ada orang Muslim Melayu yang menempati jajaran teratas dari daftar kepemimpinan di Singapura. Namun kini, Halimah yang merupakan anggota minoritas dengan etnis tersebut ditetapkan menjadi presiden. Dilansir dari laman Reuters, Selasa lalu, pengalaman Halimah sebagai pembicara di parlemen membantunya dalam memenuhi syarat dalam peraturan pencalonan. Pemilihan Halimah juga dimaksudkan untuk memperkuat rasa inklusivitas di negara multikultural tersebut. Halimah binti Yacob lahir di di Queen Street yang terletak di area Bugis Singapura, 23 Agustus 1954, 63 tahun silam adalah seorang politikus Singapura dari ayah keturunan India dan ibu keturunan Melayu. Memulai karier politik sebagai seorang anggota partai pemerintah Partai Aksi Rakyat (PAP), dia menjabat sebagai Ketua Parlemen Singapura ke-9, dari Januari 2013 hingga Agustus 2017. Ia adalah wanita pertama yang menduduki posisi ini dalam sejarah Republik Singapura. Ia adalah orang ketiga yang menjadi Ketua Parlemen dari ras minoritas secara ber-

Halimah Yacob

turut-turut, setelah Abdullah Tarmugi dan Michael Palmer. Dia mendapat kemenangan pemilihan dengan telak setelah dinyatakan kandidat yang memenuhi syarat untuk jabatan pada 11 September 2017. Hal itu dilaporkan bahwa dia akan dinyatakan sebagai presiden ke-8 "segera setelah penutupan pencalonan pada siang hari Rabu" pada 13 September 2017. Masa kecil Halimah tentu tidak banyak yang tahu jika persiden terpilih Singapura hidup pas-pasan di masa kecilnya. Ayahnya meninggal ketika dia baru berusia delapan tahun. Dia tinggal di rumah susun yang hanya memiliki satu kamar, bersama saudara-saudaranya. Demi menghidupi kelima anaknya, ibu Halimah berjualan nasi padang, mula-mula dengan sebuah gerobak kecil. Usaha itu kemudian berpindah ke Hawker, setelah mereka diberikan izin. Walau menjadi anak yang termuda, Halimah tidak sungkan untuk membantu ibunya berjualan. Dia rajin membantu dengan membersihkan lokasi berjualan, mencuci sendok garpu, merapikan meja-meja tempat duduk pelanggan. Halimah

juga rajin melayani pelanggan. Halimah secara luar biasa berhasil diterima di dua sekolah bergengsi di tingkat SMP dan SMA. Dia merupakan segelintir suku Melayu yang bersekolah di SMP Chinese Girlsâ&#x20AC;&#x2122; School yang mayoritasnya adalah pelajar wanita beretnis China. Tingkat SMA ditempuhnya di Tanjong Katong Girlsâ&#x20AC;&#x2122; School. Namun Halimah hampir saja dikeluarkan dari sekolah karena sering membolos. Alasan utama dia bolos tidak lain adalah untuk membantu ibunya berjualan. Halimah menceritakan bagaimana momen dia hampir dikeluarkan itu sebagai masa terburuk dalam hidupnya. Halimah berhasil melewati masa sulit itu, dan puncaknya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Singapura (sekarang National University of Singapore) yang sangat bergengsi. Kecerdasannya membuat Halimah dianugerahi beasiswa dari Islamic Religious Council of Singapore. Ibu dari lima anak ini menyelesaikan perkuliahannya di tahun 1978. Dia kemudian bergabung dengan National Trades Union Congress (NTUC) atau organisasi per-

buruhan Singapura. Dia memulai karirnya di divisi hukum NTUC memperjuangkan hakhak pekerja. NTUC menjadi tempat Halimah merangkak dari bawah hingga dipilih menjadi Deputi Sekretaris Jenderal, posisi kedua terkuat di NTUC. Tidaklah mengagetkan jika Halimah populer di kalangan buruh, karena dia memang menghabiskan karir selama 30 tahun di NTUC. Tahun 2001 setelah dibujuk oleh Perdana Menteri ketika itu Goh Chok Tong, Halimah memutuskan terjun ke dunia politik. Dia terpilih mewakili konstituensi Jurong serta mengukir sejarah sebagai wanita pertama yang menjadi anggota parlemen dari Suku Melayu. Istri dari Mohamed Abdullah Alhabshee itu kemudian ditunjuk menjadi anggota kabinet dengan posisi menteri muda di berbagai kementerian. Januari 2013 Halimah terpilih sebagai Ketua DPR, lagi-lagi menjadi perempuan pertama yang dipercaya menduduki posisi itu. Kini, lagi-lagi Halimah mengukir sejarah. Kemenangannya di pemilihan umum menghantarkannya menjadi wanita presiden pertama Singapura. (JURLAN EM SAHO'AS-DINAMIKA)