Tabloid Mutiara Timur edisi Mei 2018 by NUR MUKHTADIR

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

EDISI NO. 136 TAHUN X / 2018

CERDAS & KOMUNIKATIF

Bawaslu Ingatkan Kandidat Tak Mendahului Hasil Pilgub HAL. 5

H. MUH. SARIF PATTA & ANDI TAHAL FASNI

DINILAI

Tertinggi di Sulsel, 618 Murid di Gowa Tembus Jalur Undangan

Kapolda Sulbar Resmikan Gedung Promoter Polres Pasangkayu HAL. 13

HAL. 8

KESOLIDAN yang ditunjukkan para relawan Paslon Nomor urut 2, Muhammad Sarif-Andi Tahal Fasni (Syafaat) selama berlangsung tahapan kampanye pilkada, patut diperhitungkan oleh paslon lain. Betapa tidak, dalam kunjungan Paslon Syafaat ke berbagai tempat perhelatan kampanye, selalu saja disambut warga cukup antusiasme. Bahkan, Paslon Syafaat, dinilai banyak pihak sebagai duet pemimpin Jeneponto tak ada jarak dengan rakyat.

TIDAK ADA JARAK DENGAN

RAKYAT

TERBIT 16 HALAMAN

Yang banyak Bahkan, ketika Paslon Syafaat ke kecamatan Tamalate baru saja ini, nyaris ribuan massa, simpatisan dan relawan tumpah ruah di lapangan hingga badan jalan. Apalagi, kedatangan pasangan calon nomor urut 2 itu disambut antusias dan gegap gempita oleh ribuan simpatisan dan relawan dengan yel, yel “BERUA BAJI” serta teriakan hidup nomor urut dua. Menariknya lagi, ribuan massa, simpatisan dan relawan Syafaat tumpah ruah di lapangan dn badan jalan saat berkampanye terbuka di Tamalate baru saja ini, sekaligus melantik tim keluarga. Dalam orasi politiknya, Muhammad Syarif Kr. Patta mengatakan jika masyarakat ingin sejahtera tentunya dibutuhkan kebijakan strategis yang dapat

mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur dan bermartabat. “Jika ingin masyarakat Tonrokassi Barat dapat keluar dari kehidupan pra-sejahtera ke sejahtera serta keluar dari keterpurukan segala hal, maka kita harus mengetahui hak pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi, sejatinya hak-hak dasar masyarakat harus diketahui karena hal itu dapat mengurangi kesenjangan sosial baik secara ekonomi maupun pembangunan infrastruktur fisik, “jelas Muhammad Syarif. Muhammad Syarif berpendapat, jabatan bupati dan wakil bupati adalah jabatan politik yang diamanahkan oleh rakyat dan dilaksanakan untuk mengayomi, memajukan, mensejahterakan serta memberikan rasa aman, damai kepada masyarakat. Syafaat adalah paket jabatan politik yang harus selalu bekerjasama. Kami berdua dapat berpasangan karena kecocokan dan kesamaan visi, misi membangun Jeneponto yang lebih sejahtera dan bermartabat. Untuk itu, katanya, ingatki tanggal 27 juni cobloski no.urut 2. Hari itu adalah hari penentuan dimana masa depan Kabupaten Jeneponto selama 5 tahun ke depan akan dipertaruhkan, jadi janganki salah pilih, “beber Muhammad Syarif Patta sembari menegaskan, pemimpin yang berhati nurani tidak ada jarak dengan rakyatnya. Warga setempat Ramli Dg Sitaba optimis memenangkan paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jeneponto. Apalagi, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati jeneponto Muhammad Syarif – Andi Tahal Fasni, memiliki program kerakyatan yang sangat menyentuh hati masyarakat. “Kami butuh pemimpin di Jeneponto yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, jangan nanti mau dipilih baru datang. Visi dan misi Paslon Syafaat sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat Jeneponto khususnya di Tonrokassi Barat ini. Untuk itu masyarakat Tonrokassi Barat, katanya, jangan maki lagi dijanji dan lebih baik pilih saja nomor urut dua karena kinerjanya telah teruji,” ungkap Ramli Dg Sitaba dengan nada promosi. ***MT**

ADVERTORIAL

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMKAB PASANGKAYU DENGAN DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MENTRI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

LAPORAN UTAMA

PENGENDALIAN

PENDUDUK TAKALAR BELUM CAPAI TARGET Syamsari Buka Rakerda PPKBPP dan PA

BUPATI Takalar Syamsari Takalar membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP dan PA) Kabupaten Takalar Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Takalar di Aula Kantor PPKBPP dan PA Kabupaten Takalar, Selasa pekan lalu. Syamsari mengatakan bahwa Rakerda tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan di tahun yang lalu sekaligus sebagai sarana untuk merencanakan program kegiatan tahun selanjutnya. "Forum ini hendaknya menjadi sarana untuk saling memberikan masukan dan dukungan dalam pengembangan pembangunan kependudukan sekaligus peningkatan kualitas layanan KB bagi masyarakat," jelas Syamsari. Syamsari juga berharap agar Rakerda tersebut dapat menghasilkan program kerja yang dapat meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata serta berkualitas, menguatkan advokasi komunikasi informasi dan edukasi tentang KB

dan kesehatan reproduksi, meningkatkan peran dan fungsi keluarga serta meningkatkab ketersediaan kualitas data informasi kependudukan yang akurat, memadai tepat waktu berkualitas. "Mari kita bersama-sama membimbing masyarakat menjadi keluarga yang unggul, sejahtera dan bermartabat sesuai visi Pemkab Takalar," tambah Syamsari. Sementara itu, Kadis PPKBPP dan PA Takalar Drs H Khaeruddin Mallingkai mengatakan bahwa Rakerda tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tiap tahun sebagai pedoman untuk melakukan program kerja selama setahun ke depan. "Izinkan kami melaporkan bahwa di tahun 2017 realisasi capaian dalam program KB belum tercapai, untuk itu diperlukan sinergitas antar lembaga pemerintah Kabupaten Takalar," tutup Khaeruddin. Turut hadir pula dalam tersebut Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Jalaluddin Abdullah, para camat, perwakilan UPTD KB tingkat kecamatan se- akalar, serta para Bhabinkantibmas di Kabupaten Takalar. AJE-DKI

ADVERTORIAL

Pejabat Bupati Bone Ir. H. A. Bakti Haruni, C.E.S menghadiri acara bincang-bincang seputar ramadhan, dengan tema "Memaknai Cinta dan Ketauladan yang bertempat di Novena Hotel Jl. Ahmad Yani, Senin 14 mei-2018

LIPUTAN DAERAH

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

Sukses Dorong Warganya Ikut Program JKN-KIS, Bupati Barru Terima Penghargaan PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Barru raih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2018. Penghargaan UHC Award tersebut diterima langsung oleh Bupati Barru dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Cahyo Kumolo di Istana Negara, Jakarta, beberapa hari lalu. Dalam rilis yang diterima para awak media Rabu (23/5 malam, dari 117 kabupaten/kota se-Indonesia,

daerah Barru termasuk salah satunya memiliki komitmen yang kuat dalam menjamin kesehatan masyarakatnya melalui program pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) secara gratis. Sebagai konsekuensi dari upaya dan keberhasilan menjalankan program nasioal tersebut, Pemkab Barru menerima penghargaan UHC Award dari Mendagri. "UHC Award

ini diterima Bupati Barru Suardi Saleh karena telah berhasil mengikut sertakan 98 persen masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga apa yang dilakukan Bupati Barru mendapat apresiasi dari pemerintah pusat," kata Kabag Humas dan Protokoler Setkab Barru, Yossy Febrysia. Bupati Barru Suardi Saleh, lanjut Yossy, dalam berbagai kesempatan

selalu menyampaikan komitmennya untuk mendorong seluruh warganya agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara paripurna melalui program BPJS. "Bapak Suardi Saleh selalu menyampaikan bahwa seluruh warga yang tidak mampu jika sakit harus terlayani secara gratis,dan pemerintah akan terus berupaya agar seluruh masyarakat dapat tercover BPJS, termasuk melalui BPJS

mandiri," ujarnya. Untuk tahun 2018, Pemkab Barru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 Miliyar Rupiah untuk membackup program tersebut. "Pengalokasian anggaran itu dimaksudkan agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui BPJS," tandas Kabag Humas dan Protokoler Setkab Barru ini. **TRI/MT**

Jabat Ketua DPRD Jeneponto, Kaharuddin Mustamu Janji Perbaiki Kinerja Dewan

etua DPC Demokrat, Jeneponto A Kaharuddin Mustamu, mendapat Surat Keputusan (SK) dari DPP Demokrat untuk menggantikan Muh Kasmin Makkamula sebagai Ketua DPRD Jenepoto yang maju dalam Pilkada Jeneponto 2018 ini. Kaharuddin Mustamu resmi menggantikan Muh Kasmin Makkamula yang maju sebagai calon wakil bupati Jeneponto mendampingi Mulyadi Mustamu. SK yang ditandatangani per tanggal 16 Mei 2018 itu ditandatangani Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan diterima Kaharuddin Mustamu di Jakarta, Kamis lalu. "Setelah saya datang (di Jeneponto-red) untuk tindak lanjuti ini untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) selanjtnya serahkan ke Provinsi," kata Kaharuddin sem-

mutiaratimur99@yahoo.co.id Percetakan CV. Rajamawellang

bari menambahkan, jabatan baru itu, ia pun berharap kedepan akan menggenjot kinerja DPRD Jeneponto. Dia juga berharap dibawah kepemimpinannya, kedepan kinerja DPRD lebih baik dan berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Jeneponto. . Tidak hanya itu, dia juga berjanji akan menggenjot kerja Partai Demokrat Jeneponto agar mampu memenangkan calon yang diusung di Pilkada Jeneponto 2018. "Dan saya juga akan memaksimalkan kerja partai untuk mememangkan usungan kami di Pilkada dan meraih lima kursi di DPRD Jeneponto pada gelaran Pilcaleg mendatang," ujarnya. Paca Pilkada Jeneponto, Demokrat mengusung pasangan Mulyadi Mustamu-Muh Kasmin Makkamula (Mukmin-Bisa). **TRI/MT/**

Pembina: H. Jurlan, Ansar Abdullah, Sulfiah ST. Dewan Redaksi : A. Sulaeman, M.Si. Pemimpin Umum/Redaksi : Erwin, SE Wakil Pimpinan Umum : Andi Baso Ishak, S.Sos. Redaktur Pelaksana : Darwis Redaktur : Agustan, S.Sos, Sapri Sabrin, Syamsuddin L. Redaktur Khusus: Musliadi Redaktur Kriminal: ... Staf Redaksi: Amiruddin Mide, A. Pallawagau, A. Baso, Fadli, Rusman Nawir, A. Sappaile, Baharuddin. Pemimpin Perusahaan Sukmawati Bendahara : Inriyani, SE. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Penerbit: PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR; AHU-0003175. AH. 01. 01. TAHUN 2015 Alamat Redaksi : Jl. Salemba Makassar Sulsel Tlp ( 0411 8960403 )

WARTAWAN / PERWAKILAN Jakarta: Suprapto Bandung: Agusmin, SE Samarinda: Muliono Tarakan: Sabrin Kaltara: Koordinator Asdiati Kendari: Rano Kolaka: Harlisa, SH Kolut: Mubarak Palu: Rofik, A. Riadi, ST, Celecius Donggala: H. Darto, H. Mustafa Tolitoli/ Buol: Hernal Koordinator Sulsel: Arifin Anwar ST. Koordinator Sulbar: Anjas, A. Tenri Biro Makassar-Gowa: Muh Yusran, S.Pd Makassar: Rio, Gowa: Rusdi, Febrianto Takalar: Kasmawati, Araswandi Jeneponto: Ridwan Tompo Bantaeng: Sultan Bulukumba-Sinjai: Wasdar, Rusman Selayar: Dedy Maros: Amir Pangkep: Bahar MS Barru: Riswan Sidrap: Muh. Tahir Parepare - Pinrang - Enrekang: Anti Ajatappareng: - Bone: Hery Arsyad, Nurhana, Suspy Soppeng: Tri Wulan Jaya Wajo: Basten, Baso Iwan, Muh Ali Rusdi Tator: Montolayu, Adi Palopo: Nina, Nuraeni Polman: Abdul Wahab Mamasa: Jamaluddin, Nicodemus Rambulangi Majene: Sapri Sabrin, Nadi, NR Mamuju: Sukma Mamuju Tengah: Risman Mamuju Utara: Hamsa, Aspar Luwu Utara - Luwu Timur: M. Amor

LIPUTAN SULSEL

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

Bawaslu Ingatkan Kandidat Tak Mendahului Hasil Pilgub PERNYATAAN kubu pemenangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), yang mengklaim sudah menang dan menuduh ada kecurangan bila jagoannya itu kalah ditanggapi oleh Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi. Menurut La Ode, semua orang bisa memprediksi, namun tidak bisa mendahului hasil. “Kita bisa memprediksi, tapi tidak bisa mendahului hasil. Apalagi membuat pernyataan bahwa kalau kalah itu ada kecurangan. Kalau tidak mau kalah, mari kita kawal ini Pilgub Sulsel yang lebih bermartabab,” kata La Ode Arumahi. “Sebenarnya kita tidak boleh mendahului peristiwa. Peristiwa pemungutan suara kan belum. Ada baiknya semua pihak sabar menunggu, sampai ada hasilnya,” lanjut alumnus Fakultas Syariah IAIN Alauddin (kini UIN Alauddin). Apalagi Ketua Panwaslu Kota Makassar ini, soal pernyataan adanya kecurangan bila NH-Aziz kalah. “Kita yakini bahwa semua proses itu berjalan dengan baik. Apalagi semua paslon ada saksinya di TPS yang bisa melihat dan melaporkan langsung kecurangan itu,” tambah mantan jurnalis Pedoman Rakyat

ini. Meksi demikian, fungsionaril NU Sulsel ini, tidak melihat ada unsur pelanggaran dari pernyataan tersebut. Apa yang disampaikan kubu itu, menurutnya hanya sebatas pernyataan biasa saja. “Sebagai politisi, harusnya menghargai pro-

ses yang masih berjalan. Janganlah mendahului proses, meskipun pernyataan tersebut bisa saja hanya main-main,”jelas La Ode. Selain NH-Aziz, kubu NA-ASS juga terus menggiring opini jika sudah unggul survei. Kemudian mencitrakan diri banyak mendapat

Sekkab Takalar: SDM Unggul Syarat Utama Kebangkitan Nasional

ekretaris Kabupaten (Sekkab) Daerah Takalar, Dr Nirwan Nasrullah memimpin upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar pada Senin (21/5) lalu. Nirwan yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan seragam tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara. “Para pendahulu yang berkumpul dalam organisasi-organisasi

seperti Boedi Oetama itu memberikan yang terbaik bagi terbentuknya bangsa melalui organisasi,” katanya dengan nada bersemangat. Nirwan melanjutkan segala keterbatasan sarana dan prasarana saat itu tidak menjadi penghalang bagi para pahlawan untuk terus menyalakan api nasionalisme dalam diri masing-masing. Pada peringatan Harkitnas tahun ini, pemerintah mengangkat tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital”.

“Setelah 110 tahun sejak dimulainya Harkitnas, saatnya kita mengingat kembali pesan Soekarno. Beliau berpesan agar yang dibangun adalah jiwanya, manusianya, bukan hanya apa yang nampak secara kasar seperti infrastruktur. SDM unggul inilah syarat utama kebangkitan nasional,” ujar Nirwan. Hadiri dalam upacara tersebut para pimpinan OPD, para staf Lingkup Pemkab Takalar serta anggota Satpol PP Takalar, unsur pemuda dan para undangan lainnya.

serangan kampanye hitam. Bagaimana dengan IYL-Cakka yang oleh banyak pihak diprediksi punya kemampuan memenangkan Pilgub? Sejauh ini tergolong sebagai pasangan yang tidak suka “pamer” hasil survei. Mereka justru menjadikan hasil

survei sebagai rujukan dan bahan evaluasi untuk internal. Bukan untuk di obral, apalagi sampai menggiring opini hanya kecurangan bisa mengalahkannya. Pasangan ini diberbagai kesempatan, tak mau mendahului kehendak Tuhan. **RS/NET**

Bahas Nasib Pedagang Asongan, DPRD Bakal Undang KSOP dan Pelindo

**TRI/SM**

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare akan mengundang Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo IV Cabang guna membahas nasib pedagang asongan yang selama ini tidak nyaman menjual di dalam dermaga Pelabuhan Laut Parepare. Anggota Komisi III DPRD Parepare, Tasming Hamid menjelaskan, langkah dilakukan menyusul adanya aduan pedagang asongan yang masuk ke DPRD Parepare. "Ada zonasi yang sudah ditetapkan. Salah satunya pedagang asongan tidak boleh berjualan didalam dermaga. Ada sekitar 70 pedagang yang berjualan di

zona luar dermaga,"jelas dia, Sementara itu, sambung Tasming, masih ada sekitar 100 pedagang yang belum terakomodir. "Ini yang kita pikirkan jalan keluarnya," jelas Legislator Demokrat ini. Melalui pertemuan ini, katanya, bisa ada solusi yang tidak merugikan seluruh pihak. Apalagi, para pedagang asongan ini sebagian besar menggantungkan hidup dari berjualan tersebut. Makanya, DPRD Parepare rencananya akan mengundang juga Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagai SKPD perwakilan Pemkot Parepare yang terlibat dalam pelabuhan. **TRI/MT**

RAGAM

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

Bupati Gowa Dukung Gunung Bawakaraeng Dijadikan Heritage

upati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menyatakan dukungannya jika Gunung Bulu Bawakaraeng dijadikan sebagai warisan (budaya) masa lalu atau heritage. Hal itu diungkapkannya ketika melakukan rapat sekaligus presentasi dari Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) di Baruga Karaeng Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, baru saja ini. Menurut orang nomor satu di Gowa ini, kerusakan Gunung Bawakaraeng tak bisa dibendung lagi. Bahkan, ditegaska hingga saat ini kerusakan mencapai 55 persen.. "Kerusakannya memang sudah parah, dan kalau ditanya setuju atau tidak saya sangat setuju 1.000 persen jika suatu saat Gunung Bawakaraeng ini diheritage," ungkap mantan anggota DPRD Sulsel ini.

Kendati demikian, Adnan mengaku hingga saat ini dirinya belum bisa mengambil kebijakan tanpa adanya landasan hukum dalam hal ini regulasi. Sebab, regulasi khu-

sus yang mengatur tentang Gunung bulu Bawakaraeng belum ada. "Sejak saya jadi bupati belum ada regulasi yang mengatur khusus terkait Gunung bawakaraeng, sehing-

ga kami juga tidak akan mungkin mengambil kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas. Itulah kenapa saya katakan silahkan dikaji jika dibutuhkan masuk peraturan dae-

rah (Perda), maka akan dimasukkan, tapi jika tidak maka hanya Peraturan Bupati (Perbup) saja,” jelas bupati termuda di Kawasan Timur Indonesia ini. **SIN/MT**

Mahasiswa Unhas Olah Kulit Kopi Jadi Minuman Alternatif

ahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang tergabung dalam Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bidang Pengabdian Masyarakat, menggelar program pengabdian pada masyarakat, di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Jumat pekan lalu. Pada kegiatan tersebut, Tim PKM Unhas memperkenalkan sebuah program inovasi yakni “Bukan Kupi” yang merupakan anonim dari bubuk instant kulit kopi.Ketua Tim PKM Unhas, Andi Nur Fajri S mengungkapkan, program ini memperkenalkan inovasi bagaimana cara pengolahan kulit kopi menjadi sebuah produk yang juga dapat dikonsumsi, yaitu sebagai bahan tambahan pangan dan minuman layaknya teh. “Program ini memperkenalkan

bagaimana cara mengolah kulit kopi karena melihat potensi kopi di Enrekang khususnya Desa Latimojong cukup besar, namun pengolahan akan kulitnya masih sangat kurang,”Andi Nur Fajri S. Selain itu, mahasiswa juga memperkenalkan bagaimana mengolah limbah yang selama ini terbuang begitu saja menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Beberapa program kerja yang dilakukan pada pelaksanaan program ini antara lain Go Desa, Course Day, dan Bukan Kupi Action. Go Desa merupakan program kelas pembelajaran mengenai pemanfaatan kulit kopi, nilai gizi yang ada pada kulit kopi serta manfaatnya bagi kesehatan. Program ini merupakan inisiasi awal dalam membuka pengetahuan masyarakat akan potensi kulit kopi yang sering terabaikan. Kemudian

course day diisi dengan pembelajaran bagaimana mengolah kulit kopi menjadi produk bernilai gizi dan ekonomis berupa Bubuk Instan Kulit Kopi serta bagaimana cara penyajian dari bubuk instan tersebut. Program ini diharapkan membantu masyarakat Desa Latimojong dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan praktik langsung dalam pembuatan BUKAN KUPI. “Kami berharap program ini dapat meningkatkan nilai ekonomis kulit kopi di Desa Latimojong, menghasilkan sebuah produk yang dapat dinikmati masyarakat, dalam membantu perekonomian masyarakat serta masyarakat menjadi mandiri dalam mengolah limbah organik berupa kulit kopi,” jelas Andi Nur Fajri. **RS/NET**

Hari Pendidikan Nasional NTB

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong dan memberikan motivasi kepada para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan kompetensi dan menanamkan karakter positif yang diwujudkan pada pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat nasional. Penyelenggaraan LKS SMK dilaksanakan Kemendikbud secara konsisten sejak 1992-2018. Bahkan saat ini LKS SMK sudah menapak level internasional karena melibatkan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam South East Asia Creative Camp (SEACC). Pelaksanaan LKS SMK tahun ini diselenggarakan bertepatan dengan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). LKS SMK 2018 yang mengangkat tema “Generasi Muda Zaman Now yang Berkompe ten dan Berkarakter” diikuti 1.068 peserta. “Penyelenggaraan LKS SMK ini merupakan wujud program pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan menanamkan karakter positif siswa,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy pada pembukaan LKS SMK yang juga ber-

Lomba Kompetensi Siswa SMK Libatkan Negara di ASEAN. (Humas Kemendikbud).

tempat dengan Puncak Peringatan Hardiknas, di Lombok City Center (LCC), Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (7/5/2018). Pelaksanaan LKS SMK memperlombakan 58 bidang lomba, dengan rincian 2 bidang lomba daring (online), 49 bidang lomba luring (offline). Selain memperlombakan bidangbidang siswa SMK Indonesia, pelaksanaan tahun ini turut diperlombakan tujuh bidang yang diikuti komunitas vokasi dengan peserta dari Indonesia maupun dari negara lain di tingkat ASEAN, dengan nama South East Asia Creative

Camp (SEACC). Bidang-bidang yang diperlombakan untuk komunitas vokasi meliputi Becoming an Entrepreneur is Easy, Multimedia: AR School Project, Multimedia: AR STEM Project, Multimedia: Educational Game Dev, 2D Animation, Urban Agriculture, dan Online Modeling Tourism Promotion. “Bila LKS SMK tahun ini juga diikuti oleh siswa SMK dari negara ASEAN lainnya, ini menggambarkan area pasar bebas menjadikan antarnegara dan antar sektor khususnya di ASEAN seakan tanpa batas untuk dapat disandingkan

sebagai pilihan,” jelas Mendikbud. Oleh karena itu, kata Mendikbud, siswa dan guru dapat menjadikan LKS SMK tahun ini sebagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk mengkreasikan karya dan kinerja lebih baik, lebih tinggi, dan lebih bermutu. “Para kepala SMK yang hadir harus dapat menemukan inspirasi untuk pengembangan sekolah dan penguatan kompetensi siswa dan lulusan di sekolahnya. Di sinilah dapat dilakukan belanja ide dan inspirasi untuk memenangkan persaingan di dunia kerja,” kata Muhadjir. Selain berbagai kegiatan tersebut, terdapat juga kegiatan-kegiatan pendukung yang menjadi nilai tambah bagi peserta, pembimbing, dan kepala sekolah, terdiri atas lokakarya yang di selenggarakan dengan lebih menekankan pada “bisnis daring” yang akan membatu menguak perilaku hidup masyarakat saat ini telah berubah dan menuntut kemampuan menyesuaikan bagi dunia SMK dalam menyiapkan lulusan yang berkeunggulan. Selanjutnya, kegiatan Job Match ing memberikan informasi tentang kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang saat ini sedang dibutuhkan di dunia kerja; Sertifikasi memberikan gambaran tentang pentingnya legalitas dan bukti fisik akan kom

petensi yang dikuasai oleh seseorang melalui sebuah pengujian yang terstandar. “Dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK maka dapat menjadi paspor dalam menembus dunia kerja,” ujar Muhadjir. Kemudian juga terdapat kegiatan Show of Skills alumni World Skills Competition (WSC), dapat membuka wawasan tentang penguasaan kompetensi sekaligus penguatan kreativitas dalam berkarya; Pojok-pojok literasi yang tersedia, diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman menjadi ide kreatif yang mempunyai makna dan manfaat lebih besar. “Tentu saja, peserta juga perlu menikmati kegembiraan dengan wisata edukasi dan kegiatan One School One Province dengan kegiatan persahabatan serta bertukar pengalaman dalam budaya,” kata Mendikbud. Menurut dia, berbagai lom ba dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mempromosikan kompetensi siswa dan lulusan SMK, agar masyarakat—khususnya dunia usaha dan industri, dapat menyaksian secara langsung sehingga dapat memberikan pengakuan terhadap SMK.

LINTAS SULBAR

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

Bupati Lantik Plh. Sekab

ETELAH mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kabupaten (Sekab), Pada hari Kamis, 3 Mei, Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, mengukuhkannya, Senin, 21 Mei, yang berlangsung diruang kerja Bupati.

Dikeluarkannya surat perintah tersebut, sehari setelah Sekab Pasangkayu yang lama, Muh. Natsir, mendapatkan surat mutasi dari BKD Propinsi Sulbar, tertanggal, 2 Mei, 2018. Bupati Pasangkayu, Agus Adj, mengharapkan kepada Firman, selaku Plh. Sekab Pasangkayu, segera melaksanakan tugas-tugasnya serta berkomunikasi kepada semua jajaran pemerintahan. "Terkadang kita sebagai pejabat,

341 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh

perasi Patuh Siamasei Satuan Lalu Lintas Polres Pasangkayu yang digelar selama 14 hari, berhasil menjaring 341 Kenda-

raan. Kasat Lantas Polres Pasangkayu, AKP. Douglas H.A Tuhuleruw, mengatakan, bahwa untuk pelanggaran tahun ini meningkat dibandingkan pelanggaran tahun 2016 yakni 207 dan 2017 jumlah pelanggarannya sebanyak 291. "Saya sangat menyesalkan karena jumlah pelanggar untuk tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Kendatipun demikian, pihaknya tetap berharap melalui pelaksanaan operasi patuh ini kedepan masyarakat akan lebih patuh dan tertib dalam berlalu lintas demi mewujudkan kamseltibcarlantas di Kabupaten Pasangkayu ini" ungkap Kasat Lantas Polres Pasangkayu, AKP. Douglas H.A Tuhuleruw, Minggu, 13 Mei. Dari 341 kendaraan yang terjaring, 276 yang langsung ditilang di dominasi kendaraan roda dua dan roda empat, sementara pelanggaran 65 lainnya hanya sekedar teguran. Selain itu pelanggaran juga didominasi karena tidak memakai helm SNI, berkendara belum cukup umur, berboncengan lebih dari satu dan tidak menggunakan safety belt. "Kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menciptakan ketertiban khususnya dibidang lalu lintas dan kami juga menghimbau kepada pengendara, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan berkendara" tutupnya. (ASPAR/MT)

tidak memahami fungsi dan tanggung jawab kita sehingga pelaksanaannya tidak maksimal, padahal kita ini sudah diberi tugas dan tanggungjawab yang melekat berdasarkan Undang-Undang, jadi jangan tunggu perintah dari atasan baru bekerja, jadi saya berharap kepada pa Firman sebagai pelaksana untuk sementara ini, segera melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, so Kabupaten Pasangkayu ini" terang Agus Adj. Sebelum diangkat menjadi Plh Sekab, Firman, juga masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV C. Dihadapan para kepala OPD yang menghadiri pelantikan, Agus meluruskan terkait stigma yang beredar selama ini, bahwa yang melakukan bagi-bagi uang adalah Bappeda, sehingga instansi lain banyak program yang terhapus. "Bappeda itu fungsinya meru-

muskan kebijakan, berdasarkan visi-misi, jadi memang syortir semua program kegiatan disitu, tapi kadang diplesetkan oleh orangorang yang tak bertanggungjawab, bahwa Bappeda itu yang tukang potong uang dan menghapus program, dan itu tidak begitu, semua yang kita lakukan sudah sesuai visi-misi, karena kalau semua program keluar dari kerangka visi-misi, maka itu sudah menyalahi aturan" lanjutnya. Agus menegaskan, jangan lagi ada pendapat yang mengatakan, kenapa Bupati mesti mengangkat Firman sebagai, Plh. Sekab, apakah dia anak emasnya. "Saya tidak merasa pa Firman itu anak emas saya, bagi saya semuanya sama, dan saya orang simple berpikirnya, kalau orang itu baik sama saya, maka saya akan baik juga sama dia, begitupun sebaliknya" tandasnya. (ASPAR)

Kasus Kades Doda, Bakal Menyeret Tersangka Baru TERSANGKA atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Kepala Desa (Kades) Doda, Kecamatan Sarudu, yang bernisial RN masih terus bergulir di Penyidik Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulbar. Penyidik Dirkrimum Polda Sulbar, AKP. Syamsu Riansyah, mengatakan, bahwa untuk sementara ini masih menunggu keterangan dari tersangka. Apabila keterangan tersangka, mendukung untuk menetapkan tersangka baru, maka pihaknya akan melakukan gelar perkara. "Kalau kita merujuk ke Pasal 266 ayat satu dan pasal 263 ayat satu KUHP, pihak madrasah yang membuat Ijazah maka yang menjadi tersangka baru nanti ini bisa jadi kepala Madrasahnya, tapi kita lihat dulu bagaimana hasil dari keterangan tersangka di pemeriksaan selanjutnya" terang AKP. Syamsul Riansyah, via handphone, Selasa. 8 Mei. Sementara untuk saksi yang dimintai keterangan atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh tersangka RN pada saat mendaftar sebagai calon kepala desa, itu berjumlah 22 orang. Tak hanya itu, penyidik juga melakukan pengembangan dengan meminta beberapa keterangan para ahli dari Departemen Agama (Depag) Propinsi Sulbar, sebagai instansi yang membawahi Madrasah Aliyah Al-Khairat Baras serta keterangan ahli dari Dinas Pendidikan (Diknas) Propinsi Sulbar dan dokumen hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Makassar. "Yang dikatakan palsu disini bukan blankonya, tapi yang palsu dikatakan oleh ahli adalah cara mendapatkannya tidak sesuai persyaratan yang ada. Apalagi ijazah yang diterima oleh Kades Doda itu hanya Ijazah yayasan bukan Ijazah Negara dan dia tidak

mengikuti ujian Negara serta proses belajar mengajar" tegasnya. Lanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan RN juga tidak pernah terdaftar di buku induk Madrasah. Namun kepala Madrasah selalu mengakui bahwa tersangka itu terdaftar, tapi sampai sekarang penyidik tidak pernah menerima apa yang diakui oleh pihak Madrasah. Selain itu keterangan dalam Ijazah terdapat banyak kejanggalan, salah satunya adalah pemberian nilai mata pelajaran lebih tinggi ketimbang rata-ratanya, serta tahun kelahiran dan tahun di dapatkannya Ijazah sangat jauh berbeda, apalagi tidak mengikuti paket C. "Hari Senin depan kami akan melakukan pemeriksaan ulang kepada Tersangka dan didampingi langsung oleh pengacara yang kami tunjuk yaitu Nasrun, apabila yang bersangkutan tidak kooperatif, maka akan kami lakukan penahanan, dan juga dalam waktu dekat kami akan limpahkan ke JPU Pasangkayu, untuk melakukan pengembangan" tandasnya. (ASPAR)

PENDIDIKAN

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

TERTINGGI DI SULSEL, 618 MURID DI GOWA TEMBUS JALUR UNDANGAN

asil ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK) yang telah dijalani seluruh siswa SMA/SMK/MA di Sulsel khususnya di Kabupaten Gowa, cukup menggembirakan. Bahkan, tahun 2018 ini terdata sebanyak 618 siswa SMA di Gowa yang berhasil menembus jalur undangan ke perguruan tinggi, baik itu di dalam maupun luar Sulsel. Bahkan angka 618 ini menjadi tertinggi se Sulsel. Hal ini pun membuat bangga Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan. Hal itu diungkapkan Adnan usai memimpin upacara peringatan Hardiknas di lapangan upacara Pemkab Gowa, baru saja

ini. “Bangganya saya karena jumlah siswa kita yang berhasil melalui jalur undangan atau tanpa tes ini ternyata tertinggi di Sulsel. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Ini salah satu bentuk kesuksesan di bidang pendidikan yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pembangunan di Kabupaten Gowa,” tutur Adnan. Angka statistik penerimaan

siswa Gowa di tahun sebelumnya hanya 582 orang yang berhasil tembus jalur undangan sementara di tahun 2018 ini jumlahnya menjadi 618 orang. Meski di tahun lalu Gowa hanya mampu menitip 582 siswa via jalur undangan, namun Gowa juga menempati urutan tertinggi di Sulsel. Dengan bergeraknya jumlah siswa yang menembus jalur undangan menandakan jika sejumlah pro-

gram inovasi pendidikan yang selama ini dilahirkan Pemkab Gowa sudah menampakkan hasil meski seperti kata Bupati Adnan bahwa untuk melihat hasil dari sebuah program pendidikan itu baru bisa terlihat pada 15-20 tahun kemudian.

ercatat 105 murid Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Soppeng bebas tes masuk ke perguruan tinggi tahun ini. Prestasi itu,menjadi kebanggaan pengelola satuan pendidikan tersebut. Seperti diakui. Kepala SMAN 1 Soppeng Naharuddin mengatakan, dirinya bersama segenab di sekolah ini patut berbangga karena tahun ini sebanyak 105 murid SMAN 1 Soppeng yang bebas tes, semuanya lolos dari berbagai jalur.

Menurut Naharuddin, para siswa yang bebas tes tersebar dari berbagai kampus seperti Unhas, UNM, UIN, dan beberapa kampus swasta. Sebagian nama siswa yang lolos bebas tes, telah dipasang di pagar SMAN 1 Soppeng. "Kami akan pasang semua namanama siswa yang bebas tes masuk di perguruan tinggi agar masyarakat mengetahuinya bahwa SMAN 1 Soppang patut diperhitungkan segi kualitas pendidikan yang selama ini

kita jalankan," tambah Naharuddin. Sekedar diketahui, sebanyak 313 pelajar SMAN 1 Soppeng, yang menyelesaikan pendidikan tahun 2018. Sukses 105 murid tamatan SMAN 1 Soppeng tahun ini, tak lepas dari kerja keras para guru termasuk murid yang sebelumnya mengikuti arahan gurunya dalam bentuk pengayaan dari semua mata pelajaran yang diujikan baik melalui UNBK maupun UN serta UAS. **TRI/MT**

**RS/MT**

Sulsel Peringkat Enam Terbanyak Lolos SNMPTN 2018

Hebat! 105 Murid SMAN 1 Soppeng BEBAS TES MASUK PTN

Tingginya angka kelulusan jalur undangan ini menunjukkan jika program SKTB (sistem kelas tuntas berkelanjutan) yang ada di Gowa telah memberikan hasil sedikit demi sedikit.

engumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018, telah diumumkan baru saja ini. Tiga provinsi di pulau Jawa berhasil menyumbang calon mahasiswa dengan jalur SNMPTN paling banyak, yakni Jawa Timur berada di peringkat pertama, dengan jumlah siswa yang diterima melalui jalur SNMPTN sebanyak 14.518 siswa, kemudian Jawa Barat 11.519 siswa, Jawa Tengah 9.204 siswa. Sementara Sulsel sendiri berada peringkat enam dengan jumlah 5.168 siswa yang diterima, kemudia menyusul Sumatera Utara dan Aceh. Sedangkan dibawahnya ada Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo menyambut baik atas prestasi yang telah dicapai. Menurutnya, hasil ini

memperlihatkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah mengalami peningkatan. “Ini menjadi salah satu hal baik, dan menandakan apa yang selama ini kita lakukan untuk pendidikan di Sulsel telah memperlihatkan hasil,” kata Irman Yasin Limpo baru saja ini. None sapaan Irman menambahkan, pencapaian ini telah sesuai dengan target dan pihaknya meyakini bisa melampaui lagi. Yang jelas, lanjut dia, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun lalu. Irman melihat kualitas pendidikan di Sulsel mulai mengarah lebih baik dan standar, walaupun belum mendekati pencapaian dari pulau Jawa. Kalau dilihat dari rasio jumlah siswa dan lulusan sebenarnya sudah hampir sama dengan mereka. Tahun depan, kami target 5 besar. **RS/MT/**

LIPUTAN DAERAH

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

RSUD Takalar Dikunjungi Pihak Pemkab Buton Selatan

KEHADIRAN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Takalar kini mulai dilirik sejumlah daerah sebagai tempat studi banding terkait pengolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang standar. Bahkan, Utusan Kabupaten Buton Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar dengan sasaran melihat secara dekat kondisi RSUD Takalar beberapa hari lalu. Sebelumnya rombonagan dari Pemkab Buton Selatan itu, diterima oleh Asisten 1 Setkab Takalar Basri Sulaiman di ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Takalar. Acara tersebut ditandai dengan penyerahan cinderamata dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada Ketua DPRD Buton Selatan La Usman. Ketua Rombongan La Usman

menjelaskan bahwa tujuan kunker ini untuk mengetahui tentang mekanisme pelayanan publik di Bidang Kesehatan dan pengelolaan RSUD Takalar untuk diimplementasikan di Buton Selatan. Asisten I Setkab Takalar Basri Sulaiman dalam kunker tersebut mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada rombongan

ah menjelaskan bahwa Kabupaten Takalar mempunyai 16 Puskesmas dan tahun 2019 mendatang seluruh masyarakat di Kabupaten Takalar akan mendapatkan jaminan kesehatan yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah. "Pemkab berkomitmen untuk

membayarkan iuran BPJS/KIS untuk semua warga Takalar. Targetnya, APBD-P pada Agustus atau September 2018 sudah mengcover 100 persen iuran masyarakat Takalar, â&#x20AC;&#x153;tandas Nilal Fauziah ini. **TRI/MT**

Kabupaten Buton Selatan karena telah memilih Takalar sebagai salah satu wilayah dalam daftar kunjungan kerjanya. "Kabupaten Takalar terkenal dengan jagungnya. Pemkab telah mencanangkan kabupaten ini sebagai kabupaten jagung," kata Basri. Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Takalar dr Nilal Fauzi-

Pendamping Desa di Soppeng Ramai-Ramai Pasang Hastag di Medsos Banjir di RSUD Siwa, Pasien Dievakuasi

umah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, terendam banjir, Minggu lalu. Betapa tidak, ketinggian air mencapai betis orang dewasa. Direktur RSUD Siwa drg Hj Armin mengatakan, sejumlah pasien di ruang internal RSUD Siwa pun harus dievakuasi agar bisa nyaman dari ancaman banjir tersebut. "Hanya ruang Internal yang terendam, kami telah pindahkan pasiennya ke ruang Intensive Care Unit (ICU)," jelas Armin sembari mengaku, banyak pula pasien yang memi-

lih pulang ke rumahnya saat banjir tersebut datang. Praktis, sisa dua pasien dari ruang internal yang ditempatkan ke ruang ICU. Meski begitu, kondisi banjir tidak akan lama berlangsung, sehingga pelayanan pasien di rumah sakit ini besok harinya tetap jalan walau memang agak terganggu sedikit karena air masuk dalam ruang rawat pasien. Sementara itu, Kepala BPBD Alamsyah HM menambahkan, air di Bendungan Paselloreng juga meluap dan berdampak genangan di sejumlah kecamatan seperti Majauleng

dan Sajoanging. "Luapan air Sungai Siwa mengakibatkan genangan air di jalan Trans Sulawesi poros WajoLuwu, Tarumpakkae, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo," tuturnya. Selain karena hujan, banjir juga diakibatkan oleh air kiriman dari kecamatan tetangga seperti Sidrap dan Soppeng. Dan memang hujan dalam kondisi intensitas tinggi memicu banjir di mana dalam wilayah Wajo, Bone, Sidrap dan Soppeng termasuk Luwu, ikut pula tergenang banjir kiriman. **TRI/MT/**

PARA pendamping desa di Soppeng, ramai-ramai memasang status di media Sosial FB dengan menggunakan hastag #kamipendampingdesa #kamitidaktakut. Aksi pasang status itu dilakukan setelah pendamping Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), melayangkan surat pernyataan sikap kepada Polres Soppeng. Surat pernyataan sikap disampaikan ke Polres Soppeng, untuk menanggapi laporan FK lintas LSM Indonesia, terkait alokasi ADD tahun 2017. Sampai berita ini diturunkan, Aksi pasang status yang dilakukan para pendamping desa tersebut masih berlanjut, kurang lebih 30 orang pendamping Desa Kabupaten Soppeng ikut berpartisipasi dalam aksi ini. Beragam tanggapan dan support pun mengalir untuk memberi semangat kepada para pendamping desa Soppeng. Bahkan, tenaga ahli P3MD Kabupaten Bone Fadly dalam akunnya Fadly Bone juga memberikan Support "Lawan segala bentuk pelemahan terha-

dap pendamping desa" demikian status dari fadly yg kemudian ditutup dengan Hastag #savependampingdesasoppeng. Tidak hanya sampai di situ, beberapa Pendamping P3MD dari luar kabupaten juga menunjukan empatinya. Mereka bersama-bersama memberikan support dan dukungan kepada P3MD Soppeng untuk malakukan perlawanan selama berada dijalur yang benar. Pendamping desa di Soppeng Aswan mengatakan, aksi pasang status sebagai bentuk solidaritas sesama pendamping desa. "Ini terkait dilaporkannya 3 oknum pendamping desa P3MD kabupaten Soppeng," tambah Aswan, dalam rilisnya kepada media ini. Malah, pihaknya meyakini, mereka tidak berjuang sendirisendiri. Ini sebagai pembuktian kepada publik bahwa pihaknya meyakini berada pada rel yang benar. Sehingga dirinya tidak takut terhadap berbagai kecaman dari brbagai pihak. **TRI/MT**

LIPUTAN DAERAH

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

SAAT warga tidur, kemudian turun Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengguyur selama dua harI yakni Sabtu hingga Minggu malam lalu, mengakibatkan sejumlah kecamatan kebanjiran.

9 Kecamatan di Bone Terendam Air, Tanggul Bobol Diterjang Banjir Sesuai informasi yang diperloleh awak media ini, sedikitnya sembilan kecamatan terendam banjir dari ketinggian 30 centimeter hingga 1, 5 meter. Kecamatan tersebut adalah Palakka, Mare, Cina, Sibulue, Barebbo, Awangpone, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang Barat. Bahkan, Badan Jalan Sambaloge Baru, Kelurahan Masumpu, Kota Watampone sempat terputus terputus. Badan jalan yang juga berfungsi sebagai tanggul itu terputus usai diterjang arus deras. Warga sekitar, Tanggung menyebutkan badan jalan terputus sejak subuh. "Sekitar jam dua arus deras sekali, diperkirakan terputus sejak subuh tadi, deras sekali hujan

setelah tarawih sampai subuh," kata Tanggung, warga yang berdiam di Jalan Sambaloge. Akibatnya, air meluber ke pemukiman warga sekitar. Khusus di Kota Watampone, selain merendam ribuan pemukiman warga, juga merendam sejumlah fasilitas perkantoran di Jl Yos Sudarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Antara lain, Markas Kepolisian Resort Polres Bone, Kantor Dinas Perdagangan, Kantor Kejaksaan Negeri Bone, SMPN 3 Watampone, TK Pembina Watampone. Kapolres Bone, AKBP M Kadarislam yang melihat hampir semua areal kantornya terendam sekitar 30 centimeter hingga satu meter hanya bisa pasrah. **TRI/MT**

Fahsar Dianugerahi Penghargaan Bupati Kinerja Terbaik di Indonesia

ada akhir masa jabatan mantan Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi. Ia dianugerahi Satylancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kepala daerah yang berprestasi kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Sukses HA Fahsar menorehkan prestasi terbilng spektakuler tersebut, ini sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Perda No 35 Tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor Nomor Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan EKPPD terhadap LPPD Tahun 2016

yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 â&#x20AC;&#x201C; 53 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016, Kabupaten Bone masuk dalam kategori yang dinominasikan untuk diusulkan kepada Presiden RI sebagai calon pene-

rima penghargaan anugrah tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Kepastian penerimaan penghargaan tersebut disampaikan Kemendagri melalui undangan resmi yang ditujukan kepada Fahsar. â&#x20AC;&#x153;Ini undangannya sudah kita terima,â&#x20AC;? ujar Dr Ade Fariq Ashar SSTP MSi, Kabag Pemerintahan Setda Bone kepada radarbone.co.id, Selasa, 23 April kemarin. Sebelumnya, Pemkab Bone juga menerima surat dari Kemendagri yang menyampaikan Bone masuk nominasi untuk meraih penghargaan atas keberhasilan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bupati diminta untuk segera menyusun dan menyiapkan kelengkapan administrasi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, berupa data profil kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2016. **RB/MT**

BKPRMI Takalar Minta Kemenag Cabut Daftar 200 Penceramah Terekomendasi BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Takalar, Aksin Suarso menanggapi kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang mengeluarkan daftar 200 ulama/ ustad yang direkomendasikan oleh Kemenag, baru saja ini untuk menyampaikan ceramah agama di hadapan umat Islam. Tanggapan ini disampaikan Ketua BKPRMI Takalar, Aksin mengatakan bahwa keputusan Kemenag untuk mengeluarkan daftar tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik di kalangan umat Islam. "Saya kira tidak perlu ada daftar seperti itu. Dai itu bukan jabatan struktural yang harus diidentifikasi. Jangan sampai umat jadi resah dengan daftar yang dikeluarkan Kemenag tersebut," kata Aksin Aksin bahkan berpendapat bahwa sebaiknya daftar yang dikeluarkan Kemenag tersebut ditarik kembali. "Saya secara pribadi berpikir agar daftar itu

ditar i k s a j a . Jangan sampai umat terkotak-kotak dan nanti muncul istilah 'dai terekomendasi' dan 'dai tidak terekomendasi. Peluang ini yang membuat daftar itu kontraproduktif dengan agenda persatuan umat," tuturnya. Untuk diketahui, Kemenag mengeluarkan daftar 200 penceramah Islam Indonesia melalui website resminya pada Jumat (18/5) lalu. Dalam daftar itu, penceramah populer seperti ustad Abdul Somad (UAS) dan ustad Adi Hidayat (UAH) tidak terdapat di dalam daftar. **TRI/MT**

NASIONAL

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

EMERINTAH telah menyalurkan Dana Desa Rp187 triliun dalam empat tahun. Rinciannya pada 2015 sebesar Rp 20 triliun, 2016 sebesar Rp 47 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, dan tahun ini Rp 60 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin dana tersebut tersedot kembali ke kota. Ia menegaskan bahwa Dana Desa harus berputar di desa untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan ekonomi kesejahtraan masyarakat. "Artinya, uang itu didorong masuk ke desa supaya perputaran uang ada di desa, di kecamatan atau maksimal peredaran uang ada di lingkup kabupaten. Agar uang Rp 187 triliun yang tahun depan insya Allah akan kita tingkatkan lagi, jangan sampai tersedot lagi masuk Jakarta," katanya saat Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat, dan Daerah 2018 di JIExpo, Jakarta, Senin lalu. Ia mengatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) adalah cara agar Dana Desa 100 persen berputar di daerah. Dengan begitu, konsumsi masyarakat desa akan meningkat, terciptanya ribuan lapangan pekerjaan, dan mampu menumbuhkan perekonomian desa. "Bagaimana caranya? Dalam setiap program misalnya membuat jalan desa, membuat embung desa, membuat irigasi desa, misalnya membutuhkan pasir, beli pasir itu dari desa itu. Kalau nggak ada ke lingkup kecamatan, belinya di situ. Perlu batu, cari di lingkungan desa itu, dari lingkungan kecamatan.

Uangnya biar beredar di situ terus, muter-muter terus," terangnya. Menurutnya, poin paling penting dalam PKT adalah 100% pekerja Dana Desa harus merupakan warga desa setempat. Pembayaran upah bisa dilakukan per hari atau minimal dibayar per minggu. "Misalnya di satu desa yang kerja 100 saja, berarti membuka 7,4 juta lapangan pekerjaan di desa. Kalau 200 pekerja setiap desa, berarti membuka 14 juta lapangan pekerjaan di desa," ungkapnya. Terkait laporan dilakukan dengan format sesederhana mungkin agar tidak menyulitkan aparat desa. Meski demikian, ia tetap meminta aparat desa berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa. Jika dilakukan dengan benar, ia yakin Dana Desa akan membuka lebar pertumbuhan ekonomi daerah. "Pembangunan harus merata. Kalau dulu Jawa sentris, sekarang Indonesia sentris,” sambungnya. Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat dan Daerah tersebut dihadiri 7.200 kepa-

PRESIDEN JOKOWI HARAPKAN DANA DESA TIDAK TERSEDOT KE KOTA

la desa terpilih dari 74.957 desa di Indonesia, para pendamping desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan yang merupakan kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. **SN/MT/**

Menteri Desa Terapkan Program Padat Karya Tunai di Desa MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meninjau lokasi padat karya tunai jalan usaha tani dan saluran irigasi tersier di desa Haya-haya, Gorontalo, baru saja ini.

Menurut Eko Putro Sandjojo, semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa wajib digunakan secara swakelola atau padat karya tunai dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunannya. "Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa. 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja dan harus dibayar harian atau mingguan," katanya saat

berkunjung ke Gorontalo. Program padat karya tunai merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. Sejumlah manfaat yang bisa di rasakan masyarakat jika program ini berjalan dengan baik di antaranya perluasan kesempatan kerja, pendapatan tambahan masyarakat, perluasan mutu dan akses pelayanan dasar serta bisa menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi. Program padat karya tunai bukan hanya berasal dari anggaran dana desa saja. Namun, sejumlah kementerian juga turut dalam setiap program pembangunannya mengalokasikan anggarannya untuk program padat karya tunai ini. Karena itu, kepala desa dituntut lebih kreatif dan inovatif mengajukan program pembangunan yang mendukung serta merespon program padat karya tunai ini. Eko mengaku, saat ini pemerintah bukan hanya berorientasi pada program dimasing-masing kementerian saja. Tapi orientasinya lebih kepada lokasi khusus (lokus). Jadi setiap lokus bisa menentukan fokusnya agar menjadi skala yang besar. Dengan adanya berbagai program padat karya tunai yang dila-

kukan kementerian lainnya seperti Kementerian PUPR, Pertanian, BUMN, Kesehatan, Perhubungan dan kementerian lainnya diharapkan, Eko mengharapkan, program tersebut dapat menimbulkan pendapatan masyarakat yang lebih besar. **SIN/MT/SM**

Kemenag Rekomendasi 200 Mubalig, Bukti Pemerintah Intervensi Islam

ilis 200 daftar mubaligh yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Agama dinilai blunder atau kesalahan serius bagi penguatan toleransi umat beragama. Begitu yang ditegaskan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, dalam akun Twitter @satriohendri, Jumat lalu. “Mana mungkin pagar bisa menyatukan! Sebaiknya segera dikaji lebih dalam dan dicabut kebijakannya!” tukas pendiri Kedai KOPI itu. Senada dengan hal tersebut, mantan relawan Joko Widodo yang

tergabung dalam Komunitas Relawan Sadar (Korsa) juga menilai rilis mubaligh itu sebagai tindakan yang memecah umat Islam, khususnya antar mubaligh atau ulama. Koordinator Korsa, Amirullah Hidayat menyebut bahwa pemerintah seharusnya tidak mencampuri urusan umat dalam menentukan siapa ulama yang harus mengisi ceramah untuk mereka. Sebab, penentuan itu bagian dari kebebasa beragama dan terjamin dalam UUD 1945. “Jika telah dicampuri seperti ini, sama saja pemerintahan Jokowi melakukan intervensi terhadap

kehidupan beragama umat Islam. Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak azasi secara sistemik dan masif,” ujarnya. Korsa bahkan mengancam akan menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan atas putusan ini. Selain itu, sebagai mantan relawan pendukung Jokowi, Korsa akan mengajak umat Islam beramairamai menyatukan tekad untuk mengganti presiden di Pilpres 2019 mendatang. “Kita ganti presiden di 2019 jika ingin kebebasan beragama ingin kembali seperti sedia kala di negara ini,” tegas aktivis muda Muhammadiyah itu. **FJR/MT/**

HUKUM

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

KAPOLDA SULSEL WARNING

ANAK BUAHNYA JAGA NETRALITAS DI PILKADA KAPOLDA Sulawesi Selatan Irjen Pol Umar Septono dalam kunjungan kerjanya ke Polres Pinrang baru saja ini memberikan motivasi dan semangat utamanya kepada penyelenggara pemilihan umum KPU maupun Panwas Kabupaten Pinrang. Termasuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran Polres Pinrang terkait pengamanan situasi kantibmas dan keamanan secara umum dan juga kepada KPU Pinrang serta Panwaslu Pinrang sehubungan dengan pesta demokrasi yang akan digelar Juni 2018 mendatang. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda Sulsel didampingi Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, Direktorat Lantas Polda Sulsel Kombes Pol Agus Wijayanto beserta rombongan. Kedatangan Kapolda Sulsel Umar Septono, disambut Kapolres Pinrang AKBP Adhy Purboyo, Dandim 1404 Letkol Arm Lukman Sasono serta Bupati Pinrang H Aslam Patonangi di Halaman Mapolres Pinrang. Dalam arahannya Umar Septono mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Panwas harus profesional dalam bekerja dan harus tegas dalam bertindak maupun di dalam mengambil keputusan. “Jangan ragu di dalam mengambil keputusan karena TNI

dan Polri siap memberi pengamanan,” janjinya. Umar menambahkan, kedepan eskalasi politik makin meningkat. Beberapa kegiatan yang akan menguras pikiran serta tenaga ter-

Tahanan Polres Luwu Diajari Baca Al-quran

ara tahanan yang ada di Polres Luwu patut berbagga lantaran mendapatkan siraman rohani dari kalangan ahli agama. Bahkan, tahanan yang berjumlah 20 orang itu, juga mendapatkan pembinaan mental dan spiritual yang disampaikan langsung oleh Aipda Fahmi (Polisi Santri Polres Luwu), Oleh Aipda Fahmi, para tahanan ini diajarkan membaca Al-quran, serta ceramah agama Islam. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada para tahanan, guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah.SWT serta belajar membaca Al-quran dengan benar. Dalam ceramah singkatnya Aipda Fahmi mengingatkan kepada para tahanan bahwa dalam kondisi apapun harus mengingat Allah.SWT, dengan tetap mendirikan sholat, ter-

lebih saat bulan ramadhan perlunya memperbanyak permohonan ampun kepada Allah.SWT atas segala dosa masa lalu dan yang akan datang, serta dihindarkan dari murka Allah.SWT. “Kepada para tahanan untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-quran serta memahami petunjuk didalamnya, sebagai bekal menjalani kehidupan dimasa yang akan datang,” jelasnya. Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Dwi Santoso didampingi Kapolsek Belopa AKP Ahmad dan Kasat Sabhara Polres Luwu AKP. Abubakar Salihi, Kamis 17 Mei 2018 malam, melaksanakan Safari Ramadan dengan mengunjungi Masjid Agung Belopa, untuk melaksanakan salat Isya dan solat tarawih berjamaah. Jeda waktu antara salat Isya dan solat tarawih Kapolres Luwu mengisi

masuk kegiatan kampanye. “Untuk itu mari kita menjaga kesehatan serta menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada tahun 2018,” tegas putra kelahiran Probolingga, Jawa Tengah ini.

ceramah kamtibmas, diatas mimbar di depan ratuasan jamaah. Kapolres Luwu mengajak para jamaah untuk senantiasa saling ingat mengingatkan tentang kebaikan dan waspada terhadap situasi kamtibmas yang berkembang, “Dalam bulan suci ramadan 1439 H, Polres Luwu telah membuat program pelayanan masyarakat, dengan meningkatkan kegiatan pelayanan terutama pada waktu malam, pagi dan sore hari. Setiap Masjid penyelenggara ibadah sholat Tarawih akan diberikan pengamanan yang cukup, jika tidak terjangkau maka akan dilakukan patroli. Kepada mayarakat diharapkan selama bulan ramadan tidak membunyikan petasan dan melakukan balapan liar. Termasuk juga menyikapi kegiatan Pilkada Luwu, selama bulan suci ramadan Kapolres Luwu mengajak masyarakat untuk meningkatkan silaturahmi. Ia mengatakan urusan ibadah untuk menanggalkan atribut keduniawian, jauhkan perbedaan ,dan senanitiasa melaksanakan ibadah ramadhan hanya mengharap Ridho Allah. SWT. **PP/MT**

Kapolda juga meminta kepada polisi untuk membangun image yang baik kepada masyarakat. “Hilangkan rasa takut masyarakat kepada polisi, contohilah TNI yang nama dan citranya di masyarakat

sangat baik,” pungkas jenderal bintang 2 ini yang diklaim anak buahnya sebagai perwira religius. **RS/MT**

Polri Jawab Petisi, ‘Jangan Jadikan Al-Quran Barang Bukti Kejahatan’

danya tudingan dari sebagain pihak tertent bahwa Polri cenderung menjadikan al-quran sebagai barang bukti kejahatan dalam melakukan eksekusi pada aksi teror bom. Atau kejahatan lainnya. Namun, tudingan itu dijawab pihak Markas Besar (Mabes) Polri mengklarifikaii soal adanya petisi di laman www.change.org yang meminta agar Polri tidak menjadikan Al-Quran sebagai barang bukti kejahatan. “Kami tidak pernah memberi label kitab suci Al-Quran sebagai barang bukti kejahatan,” jelas Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Kombes Pol. M.

Iqbal kepada wartawan, Sabtu pekan lalu. Penjelasan Melas Iqbal, bukan tanpa alasan. Bahkan, tercatat 90 persen penyidik di Densus 88 Polri adalah muslim dan Kadensus Irjen Pol. M. Syafii pun sangat taat ibadah. “Mereka paham betapa sensitifnya soal aqidah, apalagi tentang kitab suci Al Quran,” ungkap Iqbal. Dengan demikian, para penyidik sangat paham bahwa tidak ada hubunganya antara Al-Quran dengan aksi terorisme. “Karena aksi teror itu sangat bertentangan dengan isi dan makna yang terkandung dalam Al-Qur’an,” tegas M. Iqbal. **RS/SM**

LIPUTAN SULBAR

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

Kapolda Sulbar Resmikan Gedung Promoter Polres Pasangkayu

APOLDA Sulbar, Brigjen Pol Baharudin Djafar, meresmikan gedung Promoter Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pasangkayu baru saja ini. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Brigjen Pol Baharudin Djafar, didampingi Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Pejabat Utama Polda Sulbar dan Danrem 142 Tatag Kol. Inf. Taufiq Shobri. Baharuddin Djafar mengatakan, peresmian gedung Promoter ini menjadi momen penting. Sebab bukan hanya menjadi kebanggaan kepolisian di Pasangkayu, tapi juga menjadi ikon Polri dalam mengayomi masyarakat serta menciptakan ketertiban dan kestabilan masyarakat di daerah ini.

"Kita bahagia karena setelah tiga bulan kita menunggu akhirnya gedung ini jadi juga selesai dikerjakan,"kata perwira polisi berangkat satu bintang itu.

JANKOS SAWIT, DIKELOLA MENJADI

BIO GAS

PASANGKAYU, - Pemkab Pasangkayu menandatangani nota kesepahaman bersama Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wakil Bupati (Wabub) Pasangkayu, Muh. Saal, yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman, mengatakan, bahwa tahun 2018 ini Janjang Kosong (Jangkos) dari tandan buah kelapa sawit yang telah di olah di pabrik, itu akan dikelola

ulang menjadi Bio Gas. "Kita didorong oleh ibu Dirjen untuk mengelola Jangkos Kelapa Sawit menjadi Bio Gas, agar kebutuhan rumah tangga masyarakat di Kabupaten Pasangkayu bisa terpenuhi dan bisa menjadi solusi untuk

Selain meresmikan gedung Promoter Polres Pasangkayu dalam lawatannya ke Kabupaten Pasangkayu (dulu Mamuju Utara-red). Baharudidn Djafar

kelangkaan tabung Gas LPG yang selama ini selalu dikeluhkan" tutur Wabub Pasangkayu, Muh. Saal, Rabu, 25 April. Menurutnya dorongan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 tersebut bukan tanpa alasan, sebab Kabupaten Pasangkayu sendiri adalah daerah urutan ke dua penghasil Jangkos terbanyak yakni 500 ton perbulan setelah Kabupaten Palalawang, Propinsi Riau. Kata Wabub dua periode tersebut, Jangkos ini bukan hanya bisa diolah menjadi Bio Gas, tapi Jamur yang tumbuh di Jangkos tersebut juga akan diolah untuk dikonsumsi. "Jadi manfaatnya Jangkos ini ada dua, sebelum diolah menjadi Bio Gas, Jamurnya juga akan diolah untuk untuk dikonsumsi. Maka dari itu selaku Pemerintah Daerah bersyukur dan berterimakasih karena bahan bakunya di Kabupaten kita ini melimpah tapi kita tidak tau mengeolahnya" terangnya Kepala Bidang Penataan dan PPLH, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muhammad Tauhid, mengatakan, bahwa untuk pembangunan pabrik pengelolaan Jangkos Kelapa Sawit menjadi Bio Gas itu ditempatkan di desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, seluas 500 meter persegi. "Anggaran pembangunan ini ditangani langsung Kementerian, dan kita sudah ada lokasinya seluas 500 meter persegi, yang merupakan hibah dari Kepala Desa Pakava" ungkap Tauhid. Sebelum eksen, pihak kementerian bersama Universitas Tadulako (Untad) akan melakukan Visibility study dan DLH Kabupaten Pasangkayu selama dua bulan, setelah pembangunan pabrik. (MT/ASPAR)

juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Polsek Sarjo. Semoga kebersamaan dan kekompakan yang selama ini ter-

bangun ini, dapat tetap kokoh dalam menjalankan tugas sebagai aparat keamanan NKRI. **TRI/MT**

Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak Mengunjungi Desa Rompegading

SOPPENG - Tim Evaluasi Kabupten Layak Anak mengunjungi Desa Rompegading yang berada di Kecamatan Liliriaja,Kabupaten Soppeng,Sabtu(12/05) Dalam Kunjungannya Di Desa Rompegading,Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak mengunjungi 2 Lokasi,Lokasi pertama Rombongan Tim Evaluasi mengunjungi Taman Baca Andi Paola Makkulawu ditempat ini juga Tim Evaluasi Mengunjungi Lorong Ramah Anak Desa Rompegading yang menjadi Program dari PATBM Desa Rompegading. Untuk lokasi Kedua,Tim Evaluasi mengunjungi BUMDES

Rompegading,yang Notabene Bumdes Terbaik sesulawesi Selatan. Sementara itu,Kepala Desa Rompegading Sakmawati SS, MM Mengatakan "Semoga Apa yang kami lakukan di Desa Rompegading,bisa berkonstribusi Untuk Pemerintah di Kabupaten sehingga Kabupaten Soppeng bisa dinobatkan menjadi Kota Layak Anakâ&#x20AC;? Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng. LAPORAN : TRI WULAN JAYA/YONK

LIPUTAN SULSEL

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

Telak Dua Bulan, LKPJ Bupati Jeneponto Belum Diteruskan ke Dewan KETUA Komisi I DPRD Jeneponto Asdin Basoddin Azis Beta, mempertanyakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2017 yang belum juga disampaikan ke DPRD. Menurutnya, penyampaian LKPJ itu seharusnya telah disampaikan ke DPRD Jeneponto Maret lalu. "Mekanisme penyampaian LKPJ bupati ada aturannya. Jadi seharusnya LKPJ Daerah atau disebut juga dengan LKPJ bupati itu disampaikan ke DPRD paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun berjalan, yang berarti harusnya Maret sudah disampaikan, tapi sekarang sudah masuk Mei,” kata Asdin Bukan hanya itu, Asdin mengatakan, penyampaian itu perlu untuk

mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah setahun terakhir. "Apa yang mau dibahas kalau begini, kita mau lakukan evaluasi atau perbaikan, mau bagaimana kalau LKPJnya belum disampaikan," tukasnya. Penjabat Sekkab Jeneponto Dr Syafruddin Nurdin menuturkan, pihaknya telah menyerahkan LKPJ bupati keDPRD Jeneponto melalui Sekretaris Dewan (Sekwan). "LKPJ

Bupati sudah lama di DPRD via Sekwan, untuk sampai ketangan DPRD mereka harus bamus dulu untuk agendakan waktu penyerahan ke DPRD dalam rapat peripurna DPRD. Jadi mereka yang harus agendakan," kata Syafruddin sembari memberi klarifikasi. **TRI/MT**

TANGGAP BENCANA,

KAPOLRES BONE BERI PENGHARGAAN

Samsat Bone Targetkan PKB 54,8 M dan BBN 37,5 M Tahun 2018

BASARNAS

DEMI menunjang laju pertumbuhan pembangunan, retribusi pajak tentunya sangat penting terealisasi dan harus dimaksimalkan, disetiap daerah tentunya mempunyai besaran target realisasi pajak. Seperti halnya di UPT Samsat Wilayah Bone di tahun 2018 ini telah menargetkan 54,8 M (Miliyar) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN (Bea Balik Nama) sebesar 37,5 M (Miliar). “Untuk PKB sampai saat ini sudah terealisasi sekitar 18,4 M dan sisanya 33,68 M atau 66,32 persen, sementara BBN saat ini tercapai sekitar 11,3 M dan sisanya 26,3 M atau 69,8 persen, sementara target di triualan kedua ini yakni sekitar 40 persen,” terang Kepala UPT Samsat Wilayah Bone, Drs. Arwin Jalil, M. Si. Saat beberapa awak media bertandang diruang kerjanya pada (09/05/18). Selain itu untuk mempercepat pencapaian target pajak kendaraan di Kabupaten Bone pihaknya juga melakukan door to door dengan pemilik kendaraan yang menunggak melalu aplikasi khusus, “Jadi pemilik kendaraan yang menunggak kita tarik datanya dari aplikasi, kemudian kita hubungi yang bersangkutan atau yang mengenalnya, setelah itu didatangi alamat dan diberikan pemahaman mengenai pajak kendaraannya yang menunggak,” ungkap Arwin Jalil yang baru – baru ini menjabat Kepala UPT Samsat Wila-

UNTUK PKB sampai saat ini sudah terealisasi sekitar 18,4 M dan sisanya 33,68 M atau 66,32 persen, sementara BBN saat ini tercapai sekitar 11,3 M dan sisanya 26,3 M atau 69,8 persen, sementara target di triualan kedua ini yakni sekitar 40 persen,” Drs. Arwin Jalil, M. Si.

Kepala UPT Samsat Wilayah Bone

yah Bone tersebut. Selain melakukan door to door pihaknya juga mengfungsikan tiga buah armada yang menjemput wajib pajak kendaraan dibeberapa wilayah Kabupaten Bone, “Ada tiga buang kendaraan Samkel (Samsat Keliling) berkeliling mulai Senin – Jumat di beberapa wilayah Kabupaten Bone untuk menjemput wajib pajak, jadi masyarakat yang tidak sempat ke Kota bisa bayar pajak Kendaraan di Samkel,” tambahnya.

KAPOLRES Bone AKBP M Kadarislam memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota Basarnas Bone di Mapolres Bone, Watampone, Kamis lalu. Bahkan, Kadarislam Kasim mengapresiasi Basarnas Bone sebagai tim pencari dan penyelamat dalam mengemban tugas kemanusiaan tanpa korban dengan personil dan alat yang terbatas. "Ini apresiasi terkait kinerja Basarnas satu tahun ini yang sangat membanggakan dalam rangka melakukan pencarian dan pertolongan korban di sungai dan laut," kata Kapolres Bone kepada awak media. Pemberian penghargaan Kapolres Bone kepada anggota Basarnas Bone, itu juga berimbas terha-

dap bencana terutama bencana banjir kemarin di mana mampu me-manage bencana sehingga tidak ada korban MD dan cepat melakukan evakuasi walaupun dengan personil dan alat yang terbatas Sementara itu, Koordinator Basarnas Bone, A Sultan berterima kasih atas apresiasi Kapolres Bone beserta jajarannya. “Penghargaan yang diberikan kepada kami dalam rangka mengemban misi kemanusian, dengan penghargaan ini dapat memberikan semangat baru dalam kerja kami di lapangan," kata Andi Sultan. **TRI/MT**

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BONE Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1439 H / 2018 M

Drs. A. Akbar Yahya, M.Si Ketua DPRD KAB. BONE

H. A. Surya Darma SE. M Si. Sekda Kab. Bone

Ir. H. Sunardi Nurdin M.Si Kepala Dinas Pertanian Kab. Bone

Drs. A. Herman Sampara M.M. Kepala Bapenda

Drs. H. Abu Bakar M.M. Kepala Bappeda Kab. Bone

Ir. Wahida Rahim M.Si Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan

Drs. H. A. Islamuddin Kepala BKSDM Kab. Bone

Jalan Rabat Beton Diduga Tak Sesuai RAB

embangunan Jalan Rabat Beton Desa samaenre Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone yang bersumber dari Dana Desa (DD) ini diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Pembangunan jalan rabat beton di tiga dusun tersebut yang menghabiskan dana sebesar Rp. 365.644.300, dan dinilai tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang digelontorkan. Dari hasil penemuan LSM Latenri Tappu Kabupaten Bone diduga kegiatan pembangunan jalan rabat beton itu dijalankan tidak sesuai dengan RAB yang ada. Menurut Samsul Ketua Lsm latenri Tappu bangunan tersebut sebagaimana pembangunan menggunakan hamparan pasir 5 cm namun yg saya temukan berdasarkan gambar sama sekali tdk menggunakan pasir hamparan tersebut. Kuat dugaan bangunan Jalan Rabat Beton

Desa Samaenre ini dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada. Ini Dana Desa ada pertanggungjawabannya jadi tidak bisa main-main. Jangan dikira asal bangun tidak jelas pertanggung jawabannya. Ketua Lsm Latenri Tappu menegaskan, akan tetap mengusut masalah ini, Dan kami akan tindak lanjuti untuk melaporkan kepolres bone. Dan Para kades harusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. â&#x20AC;&#x153;Apakah itu ADD, Dana Desa, Dana Hibah, Bansos, atau apapun itu. karena setiap dana yang digunakan itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. rabag beton 2017. Melalui sambungan via telpon kepala desa samaenre kec tellu limpoe kab. bone enggan memberikan jawaban sementara dalam pemeriksaan di ispektorat 10/5/2018.

ADVERTORIAL

EDISI NO. 136 / TAHUN X / 2018

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

HUT Kabupaten Pasangkayu Ke -15

Pameran Pembangunan Dibuka Secara Resmi Oleh Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa