Koran Semut Merah edisi Oktober 2017

Edisi

39

Tahun 2017

HM. Sarif Krg. Patta Diusung 3 Partai :

"ALHAMDULILLAH, SAYA BERSYUKUR"

H

M. Sarif Krg. dukungan ketiga partai mengantongi dukungan Patta patut ber- itu, PAN, PKB dan PKS, delapan kursi di DPRD syukur, tiga par- sudah pasti Sarif Krg Patta Jeneponto. Berarti, sudah tai sudah dapat akan lolos melangkah lebih dua kursi di lembaga dipastikan bakal men- dalam Pilkada 2018 men- legislatif Jeneponto. gusungnya sebagai bakal datang, pasalnya jumlah Saat ditemui dalam calon bupati bersama Andi kursi sebagaimana kesempatan berbeda, pasTahal Fasnih sebagai d i s y a r a t k a n angan Muh Syarif-Andi wakilnya dalam Pilkaundang-un- Tahal Fasnih, mengakui da 2018 mendatang. dang sudah bahwa meskipun dia sudah Ketiga partai itu memenuhi mendapat dukungan dari adalah PAN, PKS s y a r a t , tiga partai namun perdan PKB. Bahkan k a r e n a tarungan untuk meraih tidak tertutup kemuk e t i - kemenangan bakal berngkinannya sejumlah langsung sangat ketat, partai ikut berkoalkarena kandidat yang isi memperkuat maju dalam Pilkada dukungan kepada kali ini sebahagian Sekkab Jeneponto. besar merupakan "Saya hanya ketua-ketua partai mampu bersyukur baik dalam posisi kepada Allah 01 maupun 02.

SWT atas dukunSelain Sarif gan ketiga partai Patta yang sudah yang solid dan dapat dipaspunya komittikan mampu men kuat untuk memenuhi krameraih kemenanteria sebagaimagan, alhamdulilna dalam UU lah. Saya yakin Pilkada, juga dukungan ini pasangan pasmerupakan langangan incumkah keseriusan," ben Bupati ungkap Sarif Patta Jeneponto Sekkab Jeneponto, H. Muh. Sarif Krg. Pattah. kepada wartawan Iksan Iskanyang menemuinya belum ga partai itu saat ini men- dar dan Paris Yasir yang lama ini. dudukkan 10 legislatornya tak lain adalah Ketua GerMenurut Sarif Patta, di DPRD Jeneponto, mas- indra dapat dipastikan pula kepastian dukungan ing-masing PAN empat mampu memenuhi kraterekomendasi itu dia peroleh kursi, PKB tiga kursi dan ria yang disyaratkan UU langsung dari pengurus dan PKS tiga kursi.

Pilkada tersebut.n termatokoh partai itu sendiri, Sementara, syarat suk Wakil Bupati Jeneponsehingga besar kemungk- bakal calon ditetapkan to H Mulyadi Mustamu inannya partai-partai lain sebagai calon bupati dan yang menyatakan sikap akan ikut bergabung nan- wakil bupati Jeneponto berpasangan dengan Ketua tinya. periode 2018-2023 oleh DPRD Jeneponto Muh KasDengan hadirnya KPU Jeneponto minimal min Makkamula. • AJE-TRI-SM

Koalisi PDIP-Gerindra-PKS di Pilgub Sulsel Usung NA-ASS

T

eka teki dan spekulasi politik terhadap parpol yang akan mengusung bakal calon Pilgub Sulsel, mulai terjawab.

Sama seperti PDIP, Partai Gerindra dan PKS akhirnya mengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) dalam Pilgub Sulawesi Selatan

2018.

"Secara pribadi, saya yakin jika DPP akan ke Pak Prof (Nurdin Abdullah). Gerindra kemungkinan bersama PDIP di 2019, semua masih dinamis," jelas Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Idris Manggabarani saat menemui Nurdin Abdullah beserta rombongan di

Sekretariat Partai Gerindra Sulsel, Jalan Bawakaraeng, Makassar baru saja ini.

Mengenai kedatangan NA yang mengundang pengurus Partai Gerindra menghadiri gerak jalan santai dan deklarasi pasangan NA-ASS, Idris menyatakan siap mendukung kegiatan tersebut.

"Kita mencoba pada saat deklarasi ada sedikit hal yang disampaikan, bahwa akan segera mendukung.

Saat ini belum ada rekomendasi," tuturnya.

Nurdin Abdullah menyatakan hal yang sama. Ia mengakui bahwa saat ini dirinya belum mendapatkan rekomendasi dari Gerindra. Namun, dia meyak-

Lanjutan Hal. 5

SLB SYAHRIAL AL MUADSIR

MEMERLUKAN ULURANTANGAN DARI PEMERINTAH

S

elain dari tenaga pengajar yang berkompeten, Ruang kelas atau ruang belajar merupakan juga salah satu faktor pendukung dalam menunjang kualitas dan keterampilan siswa, hal ini dikarenakan kenyamanan dalam menerima pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh ruang kelas yang memadai, berdasarkan dari hal ini Kepala sekolah, Kasmawati, S.pdi mengharapkan ada bantuan Dana dari pemerintah Provinsi Sulsel kepada SLB Syahrial Almuadzir untuk pembangunan ruang kelas.

Kepala sekolah,Kasmawati S.pdi saat di temui Wartawan media semut merah di ruang kerjanya,mengungkapkan, bahwa sekolah yang di pimpinnya itu masih kekurangan ruangan belajar

berhubung karena ruang kelas satu masih bergabung dengan ruangan kerja kepala sekolah "Dari hal itu saya sebagai kepala sekolah bermohon kepada pemerintah provensi khususnya dinas pendidikan provinsi agar menperhatikan sekolah ini sebab bagaimana mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal bisa di tingkatkan kalau masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana, padahal selaku kepala sekolah kami di tuntut untuk meningkatkan mutu pendidikan anak didik agar bisa bersaing dengan sekolah lainnya. oleh karena Itulah kami

menyampaikan harapan ini kepada pemerintah agar segera menbantu sekolah ini". Ungkap Kepsek Kasmawati.

Lanjutnya, SLB ini sangat membutuhkan uluran tangan dari siapapun yang peduli Pendidikan agar tujuan didirikan SLB Syahrial Almuadzir dapat membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan, bisa mendapatkan hak pendidikan seperti anakanak Normal lainnya.

SLB ( sekolah luar biasa ) ini berdiri pada tahun 2010 dan kini menampung murid sebanyak 53 orang dan SMP menampung 16 siswa di bina oleh tenaga pendidik berjumlah 9 orang termasuk kepala sekolah dan yang berstatus pns 1 orang serta tenaga honorer 8 orang. Sekolah ini berada diwilayah dusun mallasoro desa punagaya kecamatan bangkala kab jeneponto. •

LIMBAH PLASTIK DISULAP JADI ASPAL

S

iapa yang mengira limbah plastik bisa jadi Aspal, sebelumnya kita ketahui bersama plastik bekas hanya jadi tumpukan-tumpukan sampah disetiap pembuangan sampah yang

ada di perkotaan, tak memiliki daya guna bagi kelangsungan hidup masyarakat, namun hal itu, saat ini sudah terbantahkan, bekas plastik selama ini yang dianggap sampah, kini bisa digunakan men-

jadi bahan baku aspal yang disebut dengan Aspal Hotmix, dengan demikian limbah plastik yang tadinya tidak memiliki Daya guna hanya menjadi tumpukan sampah, kini bisa jadi limbah plastik, bisa men-

jadi tumpukan uang. hal ini membuktikan dizaman yang serba berkembang ini, sesuatu apa saja bisa jadi nilai ekonomis.

Pemanfaatan limbah plastik sebagai campuran aspal baru dilakukan di

Lanjutan Hal. 5

Masyarakat Ingin DBR-AUM

D

itengah kesibukan DBR mencari pasangan yang akan mendampinginya nanti dalam pilkada Wajo mendatang tokoh masyarakat penrang Baso asis memberikan sebuah jawaban kepada DBR bahwa yang cocok mendampinginya pada pilbup 2018 mendatang tidak lain adalah sang mantan prajurit TNI ang-

Dr. Baso Rahmanuddin dan Andi Undru Mario

katan darat Andi Undru Mario yang kerap disapa AUM, bahkan Baso Asis menjanjikan kemenengan untuk wilayah Penrang ketika DBR dan AUM berpasangan pada pilkada Kabupaten Wajo mendatang.

Kalau DBR dan AUM berpasangan, di kecamatan Penrang saya janjikan Kemenangan sampai 80 persen, Ujar Baso Asis

Lanjutan Hal. 5

2 LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Bentrok Mahasiswa STAIN Watampone Dipicu Masalah Pribadi

Veteran Se-Luwu Raya Sambut Gembira Tunjangan Pensiun Naik 25 Persen

K

abar baru sekaligus luapan curahan hati para veteran akhirnya terkabul.

Betapa tidak, tercatat sekitar 4 ribuan pejuang se Luwu Raya menyambut baik rencana pemerintah menaikkan pendapatan. Tunjangan veteran naik 25 persen dan mulai berlaku pada 2018 mendatang.

Kenaikan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para veteran di negeri ini.

Terhitung mulai Januari 2018 mendatang, pemerintah akan menaikkan tunjangan veteran sebesar 25 persen. Selain itu, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah juga akan merenovasi 765 rumah veteran, dan 400 rumah lainnya melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada tahun 2014 yang lalu, tunjangan veteran telah dinaikkan 16 persen. ”Tadi pagi (kemarin, red) saya sudah rapat dengan Menteri Keuangan, maka mulai Januari 2018, tunjangan veteran akan kami naikkan sebesar 25 persen,” ujar Presiden Jokowi saat menghadiri Penutupan Kongres XI Legiun Veteran Republik Indonesia Tahun 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 19 Oktober lalu.

Presiden menjelaskan, sudah saatnya tunjangan untuk Legiun Veteran itu dinaikkan. Dan ini dirapatkan beberapa hari ini. “Tadi pagi sudah diputuskan bahwa para veteran akan diberikan kenaikan tunjangan 25 persen. Mulai Januari 2018, dua bulan lagi,” ungkap Presiden Jokowi kepada para wartawan.

Sementara terkait renovasi rumah pejuang veteran, menurut Presiden Jokowi, dari 765 rumah yang direnovasi Kementerian PUPR sebanyak 585 masih dalam proses. Ia juga meminta Legiun Veteran segera menyiapkan 400 nama pejuang veteran yang rumahnya akan

direnovasi oleh Kementerian BUMN, diluar 765 rumah yang direnovasi Kementerian PUPR. “Ada yang urusan PU, ada yang urusan BUMN rumah. Saya kira dua-duanya, kalau ini berjalan, akan sangat cepat. Dan itu akan secepatnya kita mulai,” kata Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kepala negara mengenakan setelan jas lengkap. Setiba di lokasi acara, dia menyalami para Legiun Veteran RI yang berdiri di barisan paling depan. Ketua Umum LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin saat memberikan sambutan mengatakan, Kongres ke-XI Legiun Veteran ini berlangsung selama tiga hari. Yakni mulai tanggal 17 sampai 19 Oktober 2017.

Di hadapan Jokowi, Rais Abin menegaskan, Legiun Veteran berpolitik negara. Legiun veteran juga siap membela Pancasila dari ancaman apa pun. “Segala hal yang kami anggap mengganggu Pancasila kami tidak ragu melakukan apa pun juga,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Legiun Veteran Republik Indonesia atau dikenal LVRI adalah organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Data yang diperoleh dari Markas Cabang LVRI Kabupaten/Kota

ssemutmerah14@gmail.com

Palopo, veteran di Luwu Raya berjumlah 4 ribuan orang. Sedangkan veteran yang berdomisili di Palopo berjumlah 1.048 orang. ”Kami tentu saja gembira mendengar kabar baik ini. Semoga janji Pak Jokowi bisa terealisasi tahun depan,” ujar Aziz, salah seorang veteran dari Walenrang.

Pada perayaan HUT RI ke-72, lalu, para veteran di wilayah LVRI Markas Cabang Kab/ Kota Palopo meminta perhatian kepada pemerintahan Jokowi-JK, untuk meningkatkan kesejahteraan. Saatnya untuk mengingat kembali jasa-jasa yang telah diberikan oleh para pahlawan. Salah satunya adalah meningkatkan fulus yang masih jauh dari sejahtera.

Andi Akbar Massepuri, sekretaris Pemuda Panca Marga LVRI Palopo, mengatakan, veteran di Luwu Raya berjumlah 4 ribuan. Di Palopo sendiri berjumlah 1.048 orang. ”Tunjangan Veteran saat ini masih rendah. Katanya, masih jauh dari sejahtera,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dirincikan Akbar, untuk veteran yang golongan A menerima tunjangan sebesar Rp2.482.000, untuk golongan B Rp2.300.000, golongan C Rp2.241.000, golongan D, Rp2.180.000, dan golongan E Rp2.150.000.

Tunjangan sudah mengalami kenaikan dari HUT RI ke-71 tahun 2016.

Andi Kaso A Pangerang, ketua LVRI Markas Cabang Kab/Kota Palopo, mengatakan, besarnya tunjangan kepada Veteran Pejuang kemerdekaan RI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran RI pasal 21 (1). Yakni, Golongan A sebesar Rp1.600.000,00, golongan B sebesar Rp1.550.000,00, Golongan C sebesar Rp1.500.000,00, Golongan D sebesar Rp1.450.000,00. **PP/NET/DKI**

Ketua STAIN Watampone, Prof Dr Andi Nuzul

B

entrok mahasiswa sudah menjadi bagian dari dinamika kampus yang pemicunya antara lain menolak kebijakan pimpinan pimpinan perguruan tinggi atau fakultas yang dinilai tidak

merespon tuntutan mahasiswa secara umum.

Terlepas dari konteks itu Ketua STAIN Watampone Prof Dr Andi Nuzul SH meminta semua pihak menahan diri pasca bentrok Mapala dengan PMII beberapa hari lalu, hanya

dipicu masalah pribadi.

“Mereka bentrok tidak ada kaitannya dengan kebjakan kampus, melainkan masalah pribadi yang melibatkan banyak mahasiswa ikut di dalamnya,” demikian Andi Nuzul kepada wartawan di Watampone.

Andi Nuzul menegaskan, penyebab bentrokan itu bukan organisasi dalam kampus maupun organisasi kemahasiswaan, melainkan masalah pribadi. "Itu hanya persoalan pribadi dan informasinya sudah ditangani penegak hukum, jadi kita serahkan semuanya ke pihak hukum," katanya.

Bahkan, mantan Wakil Ketua 1 STAIN Watampone itu juga sudah men-

gambil langkah-langkah preventif.

"Saya sudah kumpulkan tadi semua ketua prodi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu tidak terulang," kata Dosen Fakultas Hukum STAIN Watampone itu.

Sebelumnya, dua kubu mahasiswa STAIN Watampone, Mapala dan PMII terlibat bentrok di kampusnya. Bentrok itu tepatnya di areal parkiran Gedung Baru STAIN Watampone saat proses perkuliahan berjalan. Kader PMII STAIN Watampone terluka berat diketahui bernama Wandi, kini dalam proses penanganan aparat hukum. ***TRIB/NET/DKI**

Di Sinjai, 238 Warga Ikut Ujian Paket C dan B, Alasan Perbaikan Nasib

S

ebanyak 230 orang lebih warga Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan mengikuti ujian paket B dan C di SMKN 1 Sinjai dan SMKN 2 Sinjai, Kami (12/10) lalu. Mereka yang mengikuti paket B adalah warga yang belum berijazah SMP dan warga yang mengikuti Paket C yakni warga yang ingin mendapatkan ijazah SMA. "Totalnya semua ada 238 orang di Sinjai yang terbagi dua lokasi pelaksanaan ujian. Sebanyak 137 orang

dilaksanakan di SMKN 1 Sinjai, sedang 101 orang ditempatkan di SMKN 2 Sinjai,”kata Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Teriolali Ernawati.

Sebelumnya warga yang telah mendaftar di SMKN 2 sebanyak 58 orang untuk paket B, namun yang ikut 38 orang sedang untuk paket C sebanyak 103 orang tapi yang ikut hanya 63 orang.

Pihak PKBM di Sinjai terus mendorong warga memiliki sumberdaya

Suasana ujian paket B dan C di SMKN 1 Sinjai manusia yang memadai.

Sedang dari beberapa peserta mengikuti ujian hanya untuk melakukan

perbaikan nasib karena mereka ada yang berumur 40 tahun hingga 50 tahun. ***TRIB/NET*

Gedung SDN 184 Inpres Boddia Rusak Parah

G

edung SDN 184 Boddia Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sudah rusak parah.

Kondisinya makin hari makin memprihatinkan.

Hampir semua ruang kelas sudah rapuh dan retak.

Kondisi itu tentu saja mengundang keprihatinan berbagai kalangan orang tua dan warga masyarakat sekitar, terlebih lagi jika dikaitkan dengan pendidikan anak-anak bangsa, generasi yang diharapkan melanjutkan cita-cita bangsa yang harus membekali diri dengan pendidikan yang memadai.

Hanya saja harapan besar yang diletakkan pada pundak generasi muda terkadang tidak disertai keseriusan yang seimbang, misalnya saja sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah yang terkadang luput dari perhatian pemerintah setempat sebagaimana yang dialami SDN 184 Boddia ini, gedungnya sudah sebahagian besar rusak parah

Gedung SDN 184 Inpres Boddia yang terletak di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tampak seperti kandang hewan tak terurus. dan butuh segera bantuan atau uluran tangan pemerintah setempat.

Kondisi itu sangat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dasar tersebut, termasuk keselamatan anak didik yang tentu saja tidak bias tenang mengikuti pelajarannya karena selalu dihantui gedung roboh.

Kepala SDN 184 Inpres Boddia H.Abd Haris, SPd. Kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini, mengakui sekolah yang dipimpinnya sekarang sejak berdirinya pada tahun 1982 baru sekali direhab pada tahun 2011 lalu dengan mendapatkan bantuan bangunan baru dua kelas, sehingga masih

ada lima kelas ditambah ruang kantor kepala sekolah yang masih menunggu bantuan dan perhatian pemerintah.

“Mudah-mudahan TA 2018 mendatang sekolah kami sudah mendapatkan bantuan lagi berupa rehabilitasi kelas,” tandasnya penuh harap.

• AJE-DKI

Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Penasehat : Burhanuddin Amir, Ir. Andi Baso, Abdul Jurlan Pemimpin Umum/Redaksi : Anshar Abdullah Sekretaris Redaksi : Andi Mustari Hersandy Pemimpin Perusahaan : Abdul Rahim Redaktur Pelaksana : M. Darwis, Nur Tenri Cahya, SH Redaktur : Ekbang, Tawakkal, SE Dewan Redaksi: Andi Baso Ishak, Sul, Arifin, ST, Asmar P, Sudirman, Samsuddin, Andi Baso Staf Redaksi : H. Andi Sappaile, Andi Ardi S, Muh. Iqbal Sessu, Barhama Bendahara : Nuraeni, S.Sos. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Alamat Redaksi/Iklan : Jl. Salemba Makassar Sulsel Percetakan : CV. Rajamawellang Jl. Cokonuri No. 15 D (Perumahan Grand Salemba)

WARTAWAN / PERWAKILAN Biro Makassar : Andi Nuralam Fajar, Lukman, Andi Muhammad Junaid Gowa : Risman Takalar : Abd. Rauf Ampa, Muh. Agus, Leo Jeneponto : Syahuddin Amphi S Allatu, SH.SHI, Mansur DL Bantaeng/Bulukumba : Iwan L Selayar : Herman Sinjai : Ruslan Maros : Adrian Pangkep : Bahar Barru : Syamsul, Musriadi Sidrap : Andi Riswan Parepare : Bahtiar, Nasruddin, Asdar Pinrang : Pangeran Risal Enrekang : Darman Bone : Yusman Soppeng : Rahman Wajo : Anjer P. Nabba, Baso Iwan Tator : Adi Palopo : Yoga Luwu Timur : M. Amor Polman : Sumarno Mamasa : Netu Tamankoa Majene: Hasriansyah, S.Pd Mamuju : Nathan, S.Pd, Reski Palipuri Mamuju Utara : Hamsa, Edison Mamuju Tengah : Wentriyani

LAPORAN DAERAH 3

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Pilkada 2018, Polda Tetapkan Jeneponto Masuk Zona Merah

P

olisi Daerah (Polda) Sulsel menetapkan Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu daerah zona merah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Jeneponto, Syamsuddin, di acara Sosialisasi dan Tatap Muka dengan para awak media di daerah ini.

Menurut Ketua KPU Jeneponto, pihaknya telah diundang oleh Polda Sulsel terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Jeneponto mendapat tiga tanda merah. Itu artinya Jeneponto masuk zona merah penyelenggaraan Pilkada pada 2018 mendatang.

Selain itu, Syamsuddin juga menyebut pihaknya akan mengantisipasi

potensi kecurangan yang akan terjadi di daerah perbatasan. "Potensi kecurangan yang berada di perbatasan. “Sebab daerah perbatasan rawan adanya penyelundupan suara dari luar kabupaten, seperti yang terjadi pemilu kemarin. Warga Rumbia datangi kami laporkan adanya penyelundupan itu," ujar Syamsuddin.

Jeneponto sendiri berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Takalar di sebelah barat, Kabuoaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah tenggara dan laut Flores di sebelah selatan.

Sosialisasi dan tatap muka itu sendiri dibuka oleh Ketua KPU Jeneponto sendiri. Hadir Muh Alwi Divisi Perencanaan

81 Anggota Panwascam Dilantik, Bupati Bone: Mereka Mitra Bukan Lawan

Sosialisasi dan Tatap Muka Dengan Media Pers di kantor KPU Jeneponto dan Data Syamsul Kamal, Divisi Umum, Keuangan

dan Logistik Andi Hertasning Rani dan Divisi

Teknis Ekawaty Dewi. ***TRIB/NET/DKI**

Ribuan PTS Tidak Sehat, Kemenristekdikti Minta Dimerjer

K

ementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menilai jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) terlalu banyak. Saat ini jumlahnya mencapai 4.500 kampus, bahkan hingga 2019 kementerian yang dipimpin Muhammad Nasir itu akan memangkas seribu kampus.

Restrukturisasi massal PTS tersebut tidak berarti izin seribu kampus akan dicabut. Kemenristekdikti menganjurkan supaya kampus –kampus kecil atau tidak sesuai standar merger dengan kampus lain.

Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menjelaskan, selain mengurangi jumlah PTS, tujuan merger adalah meningkatkan mutu dan kesehatan

kampus. Dicontohlah, ada satu yayasan yang memiliki empat PTS. “Yang seperti ini tidak efisien. Sebaiknya, dilebur menjadi satu universitas,” ujarnya.

Dosen Institut Teknologi Surabaya (ITS) Surabaya itu menerangkan, merger paling mudah dan yang didorong Kemenristekdikti adalah penggabungan kampus yang masih dalam naungan satu yayasan. Patdon menjanjikan insentif bagi kampus yang bersedia melakukan merger. Diantaranya adalah soal akreditasi, misalnya prodi manajemen di PTS A berakreditasi B, sedangkan prodi manajemen di PTS B berakreditasi C, hasil merger nanti menggunakan akreditasi B. Insentif kebijakan lainnya adalah urusan izin pembukaan prodi baru.

Saat ini Kemenristekdikti menjalankan moratorium izin prodi baru selain STIM (sains, teknik, engineering dan matematika).

Namun, kampus yang bersedia merger boleh membuka prodi non STIM, seperti prodi-prodi rumpun sosial.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Jatmiko mengatakan, pihaknya telah terjun di organisasi kampus swasta sejak 1997.

“Kebijakan mendorong merger kampus swasta besar-besaran itu sudah dikeluarkan lima menteri, tapi semuanya gagal,” ungkapnya.

Budi menuturkan, perkra paling pelik adalah tidak adanya insentif kebijakan oleh pemerintah kepada kampus swasta yang bersedia demerger.

Bahkan, saat Kemenristek-

dikti menggodok Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN/ PTS, Aptisi tidak dilibatkan.

Padahal, banyak sekali masukan soal insentif yang bisa diberikan pemerintah supaya PTS bergairah merger. Sampai saat ini belum ada pancingan yang menarik, sehingga PTS bersemangat melakukan merger . “PTS tidak ingin insentif berupa uang, tapi kebijakan kebijakan yang memudahkan pengelolaan PTS,” katanya.

Budi mencontohkan, dalam penggabungan dua PTS menjadi satu universitas tersebut memiliki sepuluh prodi. Misalnya, jika ada kekurangan prodi, Budi berharap pengajuan izinya dipermudah. Selain itu, urusan migrasi dosen

dari kampus yang dimerger harus mendapatkan perlakuan khusus.

Budi tidak keberatan dengan pengeprasan jum lah PTS sampai seribu unit kampus 2019. Apalagi, dengan tujuan supaya kampus yang ada menjadi lebih sehat. Tetapi, dia berharap kebijakan itu diiringi aturan teknis yang mendukung kampus –kampus swasta.

Tidak hanya itu, dia juga menambahkan, merger PTS dalam satu naungan yayasan juga tidak mudah diterapkan, jika tanpa ada insentif kebijakan dari pemerintah. Kini ditunggu political will pemerintah dan pengelola PTS dalam waktu bersamaan dapat melakukan perubahan ke arah kampu yang sehat. ***FJR/RED**

Aziz Diserang Isu Larang Pelihara Babi, Warga Toraja Tak Terprovokasi

S

erangan kampanye hitam terus menyasar pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar menjelang Pilgub Sulsel 2018.

Parahnya, isu yang disebarkan oknum tidak bertanggungjawab itu mengarah ke unsur SARA. Di Toraja misalnya, setelah diisukan akan melakukan islamisa-

si bila terpilih, Aziz Kahar yang dikenal sebagai tokoh agama Islam dituduh akan melarang warga memelihara babi.

Aktivis Pemuda Toraja, Jojong Lengke’ alias Eko, mengatakan, isu Aziz akan melarang pelihara babi ini kembali ditiupkan sekelompok orang yang memang berpihak di salah satu kandidat yang hendak melakukan segala cara.

Mereka menyebar lewat media sosial sampai media Whatsapp.

Meski begitu, lanjut Sekretaris SAPMA Toraja ini, isu larangan memelihara babi yang dialamatkan kepada Aziz hanyalah upaya untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan NH-Aziz. Terlebih, beberapa lembaga survei merilis popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas NH-Aziz terus melonjak meninggalkan rivalnya. Pasangan nasionalis-religius itu paling dipercaya mampu mengubah wajah Sulsel lebih

baik.

“Sangat disayangkan masih ada pihak-pihak yang menyebar hoax mulai isu islamisasi seluruh Toraja hingga isu larangan memelihara babi. Sekarang ini, sudah zamannya kebebasan dan keterbukaan. Tidaklah mungkin Ustaz Aziz mau melakukan islamisasi atau melarang warga memelihara babi. Apalagi, ustadz Aziz dikenal sebagai tokoh Islam yang sangat toleran,” kata Eko dengan nada kesal.

Lebih jauh, Eko mengajak agar seluruh masyarakat Toraja untuk tidak mempercayai berbagai isu menyesatkan menjelang Pilgub Sulsel 2018. Pasalnya, ada-ada saja pihak yang mencoba menjatuhkan elektabilitas figur yang disukai masyarakat, seperti pasangan NH-Aziz. “Tidak mungkin Ustaz Aziz terpilih tiga kali ke gelanggang DPD RI mewakili rakyat Sulsel bila tidak amanah dan tidak disukai masyarakat.”

Sikap toleran Aziz bahkan mendapat pengakuan dari tokoh masyarakat maupun pejabat di Toraja.

Mantan Bupati Toraja, Kolonel (Purn) Tarsis Kodrat, dalam sebuah kesempatan bahkan mengaku kagum dengan toleransi dari Aziz.

“Saya sudah lama mengetahui Pak Aziz. Tidak berubah dan masih tetap seperti dulu, yakni fanatik terhadap paham toleransi,” ucap dia.

Menurut Tarsis, Aziz malahan merupakan orang yang menentang bila ada niatan pihak melakukan islamisasi di Toraja. Bagi Aziz, kebebasan beragama harus dijunjung tinggi.

“Beliau (Aziz) mengatakan bahwa Islamisasi non-muslim di Toraja itu tidak bisa diterima akal sehat. Betul, beliau memang tidak ada agenda begitu,” pungkas Tarsis seraya menegaskan, rakyat Toraja tak akan terprovokasi dengan tudingan sesat itu. ***SIND/NET**

Bone, Semut Merah. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi perekrutan yang cukup ketat, akhirnya Panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Sabtu, 14 Oktober 2017 secara resmi melantik 81 Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Bone di hotel Novena, Jln Ahmad yani, Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan yang dihadiri Bupati Bone, Ketua DPRD, Kapolres Bone, Dandim 1407 serta Camat dan para Komisioner juga staf Panwaslu Bone. Ketua Panwaslu, Hj Jumria menyebut, para panwascam terpilih akan bekerja di dua waktu, yakni pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati 2018.

"Kami berharap panwascam terpilih bisa bersinergi, bekerjasama

dengan semua komponen yang terlibat didalamnya" ujar HJ. Jumria.

Tak lupa hj.Jumria juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bone yang telah mengalokasikan anggaran senilai 18,9 Milyar guna mendukung program kerja panwaslu pada tahapan Pemilu 2018 mendatang.

Sementara itu, Bupati Bone, H Andi Fahsar Padjalangi dalam sambutanya mengatakan, Panwascam terpilih merupakan putra dan putri terbaik yang harus selalu menjaga eksistensi dalam menjalankan tugasnya.

"Tugas yang menanti sangat berat dan masih panjang kedepan, panwascam adalah mitra kerja semua lembaga pemerintahan, bukan lawan" Tegas Fahsar. PENULIS: NURHANA

Aliansi Adat Ripalioi Protes Pelantikan Raja di Bulukumba

A

liansi Masyarakat Adat Palioi, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba menggelar unjuk rasa di hadapan Kantor Bupati Bulukumba baru saja ini. Mereka memprotes pihak Pemkab Bulukumba atas pelantikan Somba Ripalioi (Raja) tanpa sepengetahuan Dewan Adat setempat.

Pengujuk rasa yang jumlah mencapai ratusan orang lebih memaksa untuk masuk ke Kantor Bupati Bulukumba, namun dihadang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meski begitu, mereka menyayangkan adanya pihak tertentu di lingkup Pemkab Bulukumba melantik somba tanpa ada komu-

nikasi dari pemangku mayarakat adat Rapalioi.

"Ada oknum yang melakukan pelantikan Somba Ripalioi secara sepihak dan melakukan pembangunan rumah adat Palioi tanpa izin dari dewan adat. Inilah yang memicu aksi demo di Kantor Bupati Bulukumba karna dinilai sebagai bentuk kegiatan otoriter,” jelas Kordinator Lapangan (Korlap) Sudirman dalam orasinya.

Rumah adat dibangun di Dusun Panggala, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jika tidak dicarikan solusi, lanjut Sudirman,

4 PENDIDIKAN

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Diklat Keahlian Pelaut SMK Pelayaran Barru Kerjasama Dengan BP2IP Barombong

P

ihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Lintas Nusantara, Barru bersama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong, Makassar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)

terkait pemanfaatan fasilitas pelayaran dan diklat keahlian pelaut yang dimiliki lembaga pendidikan kejuruan dibawah binaan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI ini.

Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh

Ketua Yayasan SMK Pelayaran Nusantara Barru Abdul Munir dan Kepala Seksi Penyelenggara Diklat BP2IP Barombong, Kapten Rusman. Penandatanganan MoU yang disaksikan para taruna dan beberapa kepala SMK se-Sulsel tersebut berlangsung di

gedung BP2IP Barombong, Makassar, tidak lama ini.

Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru, Abdul Munir mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi taruna SMK

Pelayaran Lintas Nusantara Barru dalam mengikuti kegiatan Diklat di BP2IP Barombong.

"Jadi yang kita harapkan setelah penandatanganan MoU ini adalah agar taruna SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru betul-betul bisa menyatuh dalam setiap kegiatan diklat yang ada di BP2IP Barombong," kata Abdul Munir.

Bukan hanya itu, lanjut Munir, fasilitas-fasilitas pelayaran yang ada di BP2IP Barombong dapat dimanfaatkan dan lebih memudahkan para taruna untuk mengikuti Diklat. Makanya, kegiatan diklat, di dalam nota kesepahaman itu ada delapan poin disekapati, antara lain praktek kerja industri, praktek lab dan simulator serta pembekalan praktek laut.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Sarana dan Prasana BP2IP Barombong, Kapten Faisal, Kasubag Tata Usaha, Mafrisal dan sejumlah pengajar siswa Diklat BP21P Barombong. ***TRIB/NET**

Kadisdikbud Jeneponto Sesalkan Pendidikan Gratis Dihentikan

K

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, Nur Alam Basir

epala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jeneponto, Nur Alam Basir, menganggap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo duet Wagub Agus Arifin Nu'mang telah melahirkan program pendidikan sebagai skala prioritas untuk memajukan Sulsel. Hanya saja, program pendidikan gratis tingkat Sulsel ini amat disayangkan karena telah dihentikan operasionalnya.

"Salah satu terobosan

pemerintahan ‘Sayang (tagline pasangan SYL-AAN) adalah program pendidikan gratis yang merupakan sharing APBD I dan APBD II (60%-40%)," tulis Nur Alam melalui pesan WhatsApp, baru saja ini.

Menurutnya, program teroboson yang dianggap telah meringankan beban masyarakat untuk mengakses pendidikan itu harus terus berlanjut. "Sayangnya program ini sudah dihentikan sejak tahun anggaran 2017 ini pada saat yang sama kewenangan pembinaan

sekolah lanjutan atas (SMA/ SMK) diambil alih Pemprov Sulsel," ujar mantan kepala Bappeda Jeneponto itu.

Meski begitu, lanjut Nur Alam berharap kelak pengganti Syahrul yang tidak lama lagi mengakhiri masa jabatannya, juga dapat memberikan terobosan baru dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sulsel. "Saya berharap gubernur terpilih nantinya memiliki program unggulan di bidang pendidikan yang lebih baik," ujar Nur Alam dengan nada optimis. **TRIB/NET**

Krisis Keuangan, SMK Pelita Gamma Terancam Bubar

T

ercatat 40 guru honor SMK Pelita Gamma, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur resah. Masalahnya, mereka sudah tujuh bulan belum menerima gaji yang menjadi haknya. Karena itu, mereka berharap kepada pihak yayasan bisa membayarkan gajinya agar bisa menafkahi keluraganya.

"Kami sangat cemas, karena sampai saat ini guru-guru swasta belum menerima gaji sejak April sampai Oktober 2017 ini" kata Kepala SMK Pelita Gamma, Imam Rahardjo, di Penajam, baru saja ini.

Menurut dia, sejak pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas ke pemerintah provinsi, SMA/SMK sederajat swasta di wilayah Penajam Paser Utara mengalami kesulitan keuangan.

"Sebanyak 40 guru nonPNS di SMK Pelita Gamma sejak April 2017 hingga saat ini belum menerima gaji," kata Imam.

Seiring pelimpahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas tersebut, ia mengatakan dana pendidikan dari pemerintah kabupaten dihapuskan. Meski begitu, ada dana BOS dari pemerintah, namun hingga kini beljum juga cair.

Padahal, baik dana bantuan dari Pemkab Penajam Paser Utara maupun dana BOS, sebagian diambilkan untuk membayar gaji guru honor tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya bersedia menanggung gaji guru SMA/SMK negeri, sementara SMA/SMK swasta kelimpungan membayar gaji guru, karena tidak menerima dana BOS

dari pemerintah kabupaten.

Imam berharap penghapusan dana BOS dari pemerintah kabupaten sejak awal 2017 dapat

kembali dikaji untuk membantu SMA/SMK swasta yang selama ini mengalami krisis keuangan. Standar pembiayaan pendidikan untuk SMK hampir Rp 6

juta, sementara pendanaan dari dana BOS provinsi dan BOS pemerintah pusat hanya Rp 2 juta per siswa untuk satu tahun. **SIND/NET**

Polres Matra Sosialisasi Bahaya Narkoba di SMP Astra

D

emi memberikan pemahaman kepada Siswa/siswi SMP tentang Bahaya Narkoba, Polisi Resort (Polres) Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan sosialisasi Narkoba. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi tentang fenomena narkoba di Matra dan indonesia, serta dampak narkoba dan peran serta generasi muda dalam melawan narkoba, dan juga menjalin kemitraan kepolisian dengan masyarakat.

Kegiatan kali ini dilaksanakan di Salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT Astra Agro Lestari (AAL) Area Celebes 1 (C1) tepatnya SMP Astra Makmur Jaya yang terletak di Kecamatan Tikke' Raya sekitar area Perusahaan PT Letawa, Sabtu (22/102017).

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan Pemateri dari satuan Narkotika dan Obat Terlarang (Sat Narkoba) Polres Matra, Ismail dan Babinkamtibmas makmur jaya dan Tikke, Kecamatan Tikke Raya Brigpol Andi irham.

Pemateri Utama Ismail dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. Dimana menurutnya kondisi aktual di Matra pun sudah mengkhawatirkan.

"80% tahanan yang menghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) randomayang adalah narapi-

dana kasus narkoba. Perlu kewaspadaan dan kesadaran bersama untuk mengatasi permasalahan ini", ujarnya.

Selain itu, dirinya berharap kepada Anak-anak sebagai aset perubahan, dapat membenahi dan membekali diri tentang pemahaman bahaya Narkoba. Sehingga Generasi muda di Kabupaten Matra dapat bersama-sama memerangi narkoba.

"Bentuk penyelesaian akar masalah yang tepat, Generasi muda harus peduli pada lingkungannya dan Harus memiliki kesadaran untuk saling menjaga dan mengingatkan tentang bahayanya salah penggunaan Narkoba", jelasnya.

Sementara itu, Babinkamtibmas makmur jaya dan Tikke, Kecamatan Tikke Raya Brigpol Andi irham dalam kesempatan tersebut menyampaikan Bahwa dirinya menyambut baik acara tersebut dan berterima kasih telah mendapatkan kesempatan untuk menjalin kemitraan antara kepolisian dan institusi pendidikan.

Andi Irham juga berharap agar kegiatan serupa dapat kembali diadakan sehingga dapat mendekatkan polisi dengan masyarakat dan mengembalikan citra kepolisian yang humanis.

"Kami dari Kepolisian sangat merespon positif kegiatan ini dan juga rumah pintar dan antusiasme siswa SMP Astra Makmur jaya", pungkasnya. LAPORAN : E SYAM.

Bolos Sekolah, Sejumlah Pelajar Diamankan Satpol PP Parepare

S

atuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare melakukan razia terhadap para pelajar yang kerap keluyuran pada jam belajar.

Akibatnya, belasan pelajar SMP dan SMA di kota ini ditemukan bolos saat jam sekolah yang terjaring disejumlah tempat di luar sekolahnya.

"Setiap saat kita lakukan operasi bagi pelajar yang bolos sekolah,"jelas Kepala Bidang Penegakan Perda dan Penindakan Satpol PP Parepare, Syafruddin Sjamsu Alam dua pekan lalu.

Ia menjelaskan, para pelajar yang terjaring razia

ini langsung digelandang ke Kantor Dinas Satpol PP. "Kita panggil orang tua mereka termasuk pihak sekolah dari para pelajar yang terjaring razia ini untuk dipertemukan semuanya. Sehingga pelajar yang kerap bolos di sekolah itu tidak terulang lagi karena bisa menjadi presden buruk penyelenggaraan pendidikan di kota ini, “demikian Syafruddin.

Selain itu, para orang tua pelajar dipanggil untuk membuat surat pernyataan dihadapan Satpol PP dan pihak sekolah agar ikut mengontrol anak-anaknya saat berlangsung jam belajar. ***TRIB/NET**

SAMBUNGAN 5

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Sambungan Halaman 1 ......

Koalisi PDIP-Gerindra-PKS di Pilgub Sulsel Usung NA-ASS

LIMBAH PLASTIK DISULAP JADI ASPAL

ini rekomendasi tersebut akan jatuh ke tangannya.

"Jadi sebenarnya rekomendasi bukan ditujukan ke calon tapi ketua DPD, jadi kami tidak punya wewenang untuk mengumumkan.

Pasti beliau sudah punya informasi dan saya punya firasat," ujarnya.

Selain untuk menyampaikan undangan dan meminta dukungan

Indonesia setelah melakukan penelitian sejak 2010 silam. Dalam hal ini, banyak negara yang sudah lebih dulu memanfaatkan limbah plastik sebagai campuran aspal, antara lain China dan India.

Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Deded P. Syamsudin dalam keterangannya di lokasi pabrik pengolahan aspal di Kec. Moncongloe, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, menyebutkan teknologi aspal bercampur limbah plastik kresek ini diinisiasi Kementerian Koordinasi Maritim untuk memanfaatkan limbah plastik yang selama ini menjadi persoalan di sektor lingkungan hidup.

Kementerian PUPR yang mendapat tugas dari Kemenko Maritim, melalui Puslitbang Jalan dan Jembatan langsung melakukan penelitian dan ujicoba pemanfaatan teknologi aspal bercampur limbah kantong kresek, mulai pertengahan 2017 ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga akan kembali melakukan uji coba penggunaan aspal campuran sampah plastik.

Rencananya uji coba akan dilakukan di jalan nasional Kota Makasar dan rest area jalan tol Tangerang-Merak pada bulan November 2017 mendatang.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga menuturkan dari segi kualitas, aspal plastik sudah teruji karena telah dilakukan uji coba sebelumnya.

Menurutnya, dengan semakin meluasnya penggunaan aspal plastik di Indonesia, maka menjadi

pada kegiatan jalan santai, alasan lain kedatangannya adalah untuk memberikan semangat pada Idris Manggabarani agar secepatnya membuka atau mengumumkan rekomendasi untuk dirinya. "Kehadiran saya untuk menambah semangat ketua DPD untuk secepatnya membuka," katanya.

Ia menambahkan, firasat itu bukan hanya pada

Partai Gerindra, tetapi juga PKS. Ia menyebut dirinya tinggal melaksanakan ijab kabul dengan partai dakwah tersebut.

"PKS kan tidak buka pendaftaran, tapi saya haqqul yaqin, saya sejak periode pertama PKS yang dukung saya. Kita tinggal tunggu saja ijab kabulnya," imbuhnya.

Dengan bersatunya PDIP dan Gerindra di

Sulsel, Nurdin Abdullah menilai akan tercipta sejarah baru perpolitikan di Indonesia. "Tadi ketua DPD sudah katakan, di Jakarta boleh bersaing PDIP dan Gerindra, tapi Sulsel menciptakan sejarah menyatukan PDIP dan Gerindra. Inilah yang dilakukan oleh Gerindra dan PDIP di Sulsel," ujar Nurdin Abdullah.

duduknya adalah petani.

Selain dari Baso Asis, ditempat yang berbeda AUM kembali mendapat dukungan kali ini datang dari kalangan Bangsawan Pammanan, Andi Waris.

Andi Waris, yang merupakan putra petta Bola, dari rumpun Datu Pammana, ia menyatakan siap memenangkan AUM di wilyahnya.

"Pammana 90 persen untuk AUM, saya yang nanti akan bergerak turun langsung mengkampanyekan AUM". Ujar Andi Waris.

Andi Waris berjanji akan mengerahkan segala kekuatannya untuk memenangkan dan mendudukkan AUM sebagai pemimpin di Kabuapten Wajo.

"Setelah Deklarasi, kita akan sukseskan pemilihan dan menjadikan AUM sebagai favorit pilihan masyarakat Wajo". Pungkasnya.

Gerakan sosialisasi yang diselenggarakan AUM selama ini berhasil menggalang kekuatan sampai keakarnya. Derasnya dukungan yang mengalir membuat AUM menjadi idola baru masyarakat Wajo, meskipun

dirinya sebagai pendatang baru, namun AUM berhasil mengalihkan perhatian masyarakat pada dirinya. kecerdasan AUM dalam mencipatakan sebuah produk terbaik Nasional yaitu pupuk supertani seolah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya kepada AUM. Meskipun baru-baru ini mengundurkan diri sebagai kader partai PDIP, menurut AUM dengan penuh keyakinan tanpa partai pun dirinya bisa menjanjikan kemenangan terhadap siapa saja yang akan menggandengnya nanti dalam perlehatan Politik Pilkada Kabupaten Wajo 2018 mendatang.

Bagi AUM langkahnya membangun Wajo tidak akan berhenti hanya karena persoalan partai, sebagai putra Derah tidak ada alasan untuk tidak membangun kampung halamannya yang selama ini telah memberikan kehudupan bagi dirinya dan keluarga, meskipun jalannya terjal dan berliku tidak menyudutkan dirinya untuk menciptakan sebuah perubahan demi kemaslahatan masyarakat Wajo. •

***SIND/NET**

Masyarakat Ingin DBR-AUM disela acara yang diselenggarakan AUM bersama Timnya di Daerah Apala, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang. Senin, 23-10-2017.

Baso Asis menilai DBR dan AUM sama-sama tokoh mudah yang energik dan visioner, sehingga diyakini mampu mensejahterakan Masyarakat Wajo, apalagi AUM selama ini sudah menjadi bagian dari keluarga masyarakat petani yang ada di Wajo.

Selain itu, Baso Asis menilai program pembangunan Bupati Wajo Andi Burhanuddin Undru selama ini telah berjalan baik, sehingga ia berharap pembangunan tetap dilanjutkan sehingga tidak lagi mengalami kemunduran.

"Kita sama-sama tau bahwa DBR adalah menantu Bupati Wajo Sekarang, oleh sebab itu hanya beliaulah yang tahu persis Wajo ini mau dikemanakan, begitu pun dengan AUM, dia seorang pengusaha pupuk sekaligus pemilik pupuk yang tahu persis kondisi petani di Wajo". Kata Baso Asis.

Beberapa pekan terakhir, Wacana akan Paket DBR-AUM menguat bahkan sampai ditelinga pen-

gamat politik Universitas Alauddin Makassar, DR. Firdaus Muhammad yang juga merupakan asli putra Daerah Wajo, ia mengungkapkan DBR dan AUM merupakan pasangan serasi yang melengkapi satu sama lain sehingga tercipta sinergisitas dalam membangun wajo kedepan.

Kendati Demikian, DBR akan menentukan sosok pendampingnya berdasarkan hasil survei.

AUM termasuk diantara dari sejumlah kandidat kosong dua yang diSurvei.

Sementara itu AUM dalam menanggapi keinginan Masyarakat untuk berpasangan DBR, menyatakan kesiapannya untuk berpaket dengan DBR. AUM dengan percaya diri menjanjikan kemenangan apabila DBR menggandengnya.

Kendatipun Program Pupuk Gratis 5 tahun yang menjadi andalannya rupanya mampu menarik simpatik Warga yang ada di Kabupaten Wajo.

Masyarakat berharap program pupuk gratis yang dicanangkan AUM bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat petani di Wajo, apalagi kabupaten Wajo 80 persen pen-

Penuh Kesederhanaan, Golkar Matra Serahkan Berkas Ke KPUD Matra - Pengurus DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menyatakan siap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2019 kedepan.

Hal ini dapat dilihat dengan telah datangnya Partai Golkar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Matra untuk menyerahkan berkas kelengkapan Administrasi menghadapi Pemilu kedepan, Senin (16/10-2017). Hal ini diungkapkan langsung Sekertaris DPD Golkar Kab Matra Saipuddin A Baso saat diwawancarai di kediamannya dan mengatakan bahwa sesuai dengan perhitungannya, Golkar telah sah menyerahkan berkas kelengkapan Administrasi ke KPUD. "Hari ini tepatnya pukul 09:25, kami telah sah menyerahkan berkas ke KPUD. Semoga langkah kami hari ini dapat berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan", ujarnya.

Saipuddin juga mengatakan bahwa saat membawa berkas ke KPUD, Pengurus Gol-

kar hanya berjumlah 11 orang. Dimana yang datang langsung adalah Ketua DPD Partai Golkar Kab Matra H Yaumil Ambo Djiwa, Sekertaris DPD Partai Golkar yaitu dirinya sendiri (H Saipuddin A Baso-red), Bendahara DPD Partai Golkar Kab Matra, Ketua Kaderisasi Keanggotaan DPD Golkar Kab Matra Muliadi, Ketua Organisasi Keanggotaan DPD Partai Golkar Kab Matra dan 6 orang lagi pengurus inti lainnya.

"Sesuai dengan jumlah keseblasan pemain dalam permainan sepak Bola, maka kami juga datang ke KPUD hanya berjumlah sebelas (11) orang", ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai target Golkar kedepannya, Saipuddin blak-blakan dan menegaskan bahwa Partai Golkar yakin akan kembali merebut kursi nomor satu di Parlemen Kabupaten Matra.

"Kami yakin Golkar akan kembali berjaya dan mampu merebut kembali kursi Ketua dalam Parlemen Matra seperti periode-periode yang sebelumnya. Dan perlu diketahui, selain

target Ketua DPRD, kami punya target dalam Parlemen sebanyak 11 kursi sesuai jumlah orang yang datang menyerahkan berkas di Hari Senin ini ke KPUD Matra", tegasnya.

Lanjut saipuddin, "Kami datang ke KPUD dengan membawa kesederhanaan, karena inilah kami di Partai Golkar, penuh dengan kesederhanaan dan hadir dari Rakyat hanya untuk Rakyat", pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Matra Ishak Ibrahim mengatakan, saat ini Ketua DPD Golkar Kab. Matra Yaumil Ambo Djiwa telah menyerahkan dokument kepada dirinya diruang media

center jam 09.25. Dimana Penyerahan dokumen ini akan diteruskan ke Tim Kerja KPU Matra untuk dilakukan pengecekan kesesuaian dokument.

Lanjut Ishak, melalui penghubung Partai Golkar, Muliadi, yang telah menyerahkan dokument ke Tim Kerja untuk diproses, saat ini Golkar telah sah dan resmi memasukkan berkas Administrasi Partai di KPUD Matra.

"Menurut Ketua Tim Andi Masnira bahwa pengecekan dokument Partai Golkar memenuhi syarat dan telah diberikan tanda terima (TT) pada jam 10.20", terangnya.

LAPORAN : E SYAM

solusi menjawab permasalahan limbah plastik kresek.

“Dari segi kualitas, aspal plastik sudah teruji.

Uji coba sudah dilakukan di Bali dan Bekasi, tetapi hanya dilakukan penghamparan. Untuk ujicoba di Makasar juga akan dilihat bagaimana proses pencampurannya. Kita akan memperlihatkan “dapurnya”,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/10/2017).

Danis menuturkan penggunaan aspal plastik pada proyek jalan nasional belum dapat diterapkan secara masif tahun ini.

Alasannya, kontrak pekerjaan jalan tahun berjalan masih menggunakan aspal biasa serta belum adanya pemasok campuran plastiknya.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR sangat mendukung jika ada usaha kecil, mikro dan menengah yang turut ambil bagian dalam upaya mereduksi sampah plastik sekaligus dapat menarik manfaat ekonomi untuk dijadikan bahan campuran aspal.

"Pemerintah siap memberikan pelatihan dan memberikan hibah mesin pengolahnya sebagai stimulan kepada masyarakat yang tertarik," tambahnya.

Adapun, komposisi limbah plastik sebagai bahan campuran aspal dengan komposisi 6% yang digunakan untuk pemeliharaan jalan. Kebutuhan aspal untuk pemeliharaan jalan nasional mencapai 47.000 km. Jika satu kilometer jalan butuh 3 ton plastik, diperlukan limbah plastik sebanyak 140.000 ton yang kemudian dicacah menjadi plastik ukuran 5 milimeter.

Danis mengklaim berdasarkan hasil uji laboratorium pada 2017 oleh Pusat Litbang Jalan Kementerian PUPR, cam-

puran beraspal panas dengan tambahan limbah plastik menunjukkan peningkatan nilai stabilitas Marshall 40% dan lebih tahan terhadap deformasi dan retak lelah dibandingkan dengan campuran beraspal panas standar.

Menurutnya, penggunaan limbah plastik juga sama sekali tidak mengurangi kualitas jalan, bahkan justru bisa menambah kerekatan jalan. Saat dihampar sebagai aspal panas, ketika diukur suhunya yaitu 150-180 derajat celcius, yang artinya plastik tidak terdegradasi dan masih jauh dari batas degradasi sampah yaitu 250-280 derajat Celcius atau suhu di mana plastik mengeluarkan racun.

Jumlah sampah plastik di Indonesia tahun 2019 diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total sampah yang ada.

Dengan estimasi plastik yang digunakan 2,5-5 ton/ km jalan, maka limbah plastik dapat menyumbang kebutuhan jalan sepanjang 190.000 km.

Selain itu, aspal yang dihasilkan juga lebih lengket jika dibandingkan dengan aspal yang tidak menggunakan plastik sebagai campuran. Artinya, kata Danis, stabilitas aspal dan ketahanannya lebih baik. "Stabilitasnya meningkat 40%, ini menjadikan kinerja lebih baik lagi,". Terang Danis.

Dalam kaitan ini, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan bahwa untuk menyuplai kebutuhan limbah plastik sebagai aspal pihaknya telah berkoordinasi dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) di 16 kota besar yang akan mengumpulkan dan memilah sampah. •

Rangkul Media, Kapolres Matra Adakan Tatap Muka Dengan Insan Pers

Matra - Dalam merangkul rekan Media, agar dapat terjalin kemitraan dengan Insan Pers, Kepala Satuan Resort (Kapolres) Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) AKBP Made Ary Pradana,S.IK.MH melakukan tatap muka bersama rekan Pers di Matra, Sabtu (14/10-2017).

Dalam kesempatan itu, Ary Pradana mengajak rekanrekan Pers untuk saling bertukar informasi demi mencakup segala informasi yang ada di Daerah.

"Saya berharap kemitraan dapat terjalin dengan baik antara rekan-rekan Pers dan Polres Matra, agar dapat terciptanya

informasi yang akurat", ungkapnya.

Ary Pradana juga menjelaskan, untuk saat ini Polres Matra telah membuat Program Bincang Akrab Media (Birama), dimana program tersebut melibatkan langsung rekan-rekan media.

"Saat ini program kami sudah berjalan, dan saya berharap ada rekan Media yang akan standby dikantor Polres sebagai Mitra kerja Polres Matra", ujarnya.

Lanjut Ary Pradana, tatap muka ini dilakukannya juga untuk mengenal satu sama lainnya dengan Insan Pers yang ada di Matra. Selain itu, Ary Pra-

dana juga menyampaikan agar seluruh insan Pers yang aktif di Kab Matra, agar jangan sungkan untuk melakukan komunikasi dengan dirinya.

"Bila ada rekan-rekan Pers yang ingin bertemu atau berdiskusi dengan saya, langsung aja ke ruangan dan tak ada waktu yang khusus. Adapun persoalan kemitraan, saya berharap rekan-rekan dapat memberikan masukan, dan kami akan membuatkan satu Desain Baju agar kemitraan yang telah terjalin lebih terasa nampak", harapnya. Rangkul Media, Kapolres Matra Adakan Tatap Muka Dengan Insan Pers. •

6 ADVETORIAL

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

RAPAT DAN PENANDATANGANAN KUA PPAS

SULSELBAR 7

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN WABUP AJAK ASN PAHAMI ATURAN

W

akil Bupati Mamuju H. Irwan SP Pababari, mengajak para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk jauh memahami sebuah aturan sebelum memulai kegiatan.

Hal ini disampaikan pada pembukaan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan yang di selenggarakan oleh Bagian Hukum Pemerintah kabupaten Mamuju, di Hotel Tamborang, selasa 24/10.

“Dan perlu menjadi perhatian buat Bapak dan

Ibu sekalian, jangan nanti ada sesuatu gangguan, atau nanti ada panggilan dari misalkan kepolisian itu baru kita buka perda, atau nanti ada teguran dari Ombudsman baru kita buka atau baca perda, seakan-akan perda nanti kita butuhkan ketika kita bermasalah”. Ungkap Irwan saat membuka kegiatan sosialisasi perundang-undangan.

Lebih lanjut Irwan menyampaikan selaku abdi Negara, selaku pimpinan OPD atau selaku ASN, harus berperilaku professional, karena orang yang

professional adalah orang yang mampu menimalisir kesalahan yang dilakukan saat bekerja, dan mengerjakan sesuatu dengan baik walaupun pekerjaan itu dia tidak sukai, ”dan sekali lagi saya sampaikan mimmalisir kesalahan saudara pahami aturan, setelah itu kerjakan meski pekerjaan itu anda tidak senangi tetapi kerjakan dengan tuntas dan baik”. Jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Mamuju Muhammad Yani dalam laporan panitia Ia berharap dalam epelaksanaan sosialisasi ini,

kiranya bisa tercipta ASN lingkup Pemkab Mamuju, bisa lebih memahami regulasi , terutama yang terkait langsung dengan tupoksi pelayanan. Sehingga dapat mewujudkan Pemerintah good Government.

Kegiatan sosialisasi Perundang-undangan akan berlangsung dari tanggal 24 s/d 25 oktober 2017, dimana materi-materinya nanti akan di bawakan oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulbar, Kapolres Mamuju, dan dari Kejaksaan Negeri Mamuju.

•

GALA DESA, KABAR GEMBIRA BAGI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

S

ebagai salah satu program "ayo olah raga" dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gala Desa adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga. Ini disampaikan oleh Asisten III bidang Administrasi Umum, Tonga saat menjadi pembina upacara pembukaan gala desa di Stadion Manakarra, Sabtu (21/10). Ia mengatakan, turnamen gala desa merupakan sebuah kabar gembira karena Kabupaten Mamuju berkesempatan untuk melaksanakannya.

Yang mana di Sulawesi Barat hanya 3 Kabupaten yang menggelar turnamen tersebut, selain Mamuju, juga ada Kab. Mamuju Utara, dan Kab. Mejene.

“Gala Desa ini tentu adalah kabar gembira bagi kita semua yang ada di daerah dan yang ada di desa. saya yakin masih ter-

lalu banyak potensi atlet hebat yang tersembunyi di desa-desa yang selama ini luput dari perhatian kita semua.” Kata tonga.

Ia melanjutkan, program ini juga sekaligus sebuah bentuk nyata penjabaran sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK dalam Nawacita, dimana pembangunan harus dimulai dari pinggiran, pembangunan yang dimaksudkan tentu tidak hanya infrastruktur namun juga menyisir semua sendi kehidupan termasuk olah raga yang merupakan cikal bakal pembentukan karakter bangsa yang kuat dan pembangunan sumberdaya manusia yang sehat.

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan pada Deputi Pemberdayaan Olahraga, Arifin Madjid turut hadir pada pembukaan Gala Desa. Disini, Ia menyer-

H. SUGIANTO

Pimpinan DPRD Mamuju Ingatkan Janji Habsi

P ahkan bendera gala desa kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, sekaligus melakukan tendangan kick off sebagai pertanda dimulainya turnamen gala desa cabang olahraga sepak bola. Arifin menyampiakan, cabang olahraga yang dipertandingkan ialah yang sering dilakukan di lingkungan desa.

“ini untuk memasyarakatkan olahraga, karena tingkat kebugaran masyarakat Indonesia baru 14 persen sementara untuk tingkat kesehatan itu mestinya 30 persen. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga disini lahir atlit-atlit berbakat dari desa.” Papar Arifin.

Terkait usia atlit gala

desa, ia mengakatakan tidak ada batas umur, sebab gala desa hanya untuk memasyarakatkan olahraga.

Adapun jenis cabang olahraga yang dipertandingkan ialah, sebak bola, sepak takraw, bola volly, tenis meja, bukutangkis dan atletik.

(HMS- DIAN HARDIANTI LESTARI)

Irwan Pababari Anggap Pensi Smansa Mamuju Bentuk Merefresh Pikiran

O

SIS SMA Negeri 1 (Smansa) Mamuju menggelar kegiatan Pentas Seni (Pensi) pada Kamis, 19 Oktober 2017. Wakil Bupati Mamuju, H. Irwan SP. Pababari yang hadir membuka secara resmi kegiatan tersebut memberi apresiasi kepada pengurus OSIS, ia menganggap kegiatan pentas seni merupakan bentuk kegiatan yang dapat merefresh pikiran. Dengan adanya pentas seni, ia yakin akan memberi banyak manfaat bagi siswa(i). “selama ini kita pasti sangat bosan liat papan tulis terus, liat dinding kelas

terus, liat meja terus, dengan adanya kegiatan seperti ini Alhamdulillah sekali-sekali kita refresh otak, ibarat computer itu ya sekali-sekali kita refresh, supaya tidak tegang.” Kata Irwan.

Meski pelajaran didalam kelas tidak boleh diabaikan, namun Irwan menganggap kegiatan seni juga tak kalah penting. Ia menyebut, orang yang bergelut di dunia seni juga dapat menjadi orang yang sukses. Dari itu ia menekankan kepada siswa(i) Smansa untuk memanfaatkan kegiatan Pensinya dengan baik. “bakat anda silahkan salurkan disini, jangan

malu-malu, jangan sungkan-sungkan, pikirkan bahwa kesuksesan itu bukan hanya miliki seorang dokter, bukan nanti jadi insinyur baru dikatakan sukses, seorang musisi yang baik, seorang seniman yang baik, dia juga sukses. Sukses adalah orang-orang yang mampu memunculkan saebuah karya dan punya manfaat untuk orang banyak.” Jelasnya Senada, Kepala Sekolah Smansa Mamuju, Rusman pun menitip pesan kepada siswa(i)nya untuk tetap berprestasi baik dibidang akademik dan nonakademik.

Pentas seni yang mengusung tema Bersatu Dalam Keberagaman Budaya Melalui Kreatifitas Seni dan Musik ini akan berlangsung selama 3 hari. Menurut keterangan Ketua Panitia Askina Kasna, akan ada 7

jenis lomba dalam pensinya yaitu lomba tari, penyanyi solo, akustik band, musikalisasi puisi, kuliner, kebersihan dan kerapihan kelas serta pemilihan putra putri Smansa.

(HMS- DIAN HARDIANTI LESTARI)

PORGRAM KKBK SULBAR DISAMBUT HANGAT OLEH MASYARAKAT

P

rogram Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK) terus menggema di Sulawesi Barat.

Badan Kependudukan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar, kali ini menggelar orientasi program KKBPK bagi

PPKBD/Sub PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) di Mamuju, Rabu 18 Oktober.

Peserta angkatan pertama mencapai 50 Orang dari enam Kabupaten seSulbar.

Kegiatan berlangsung sem-

impinan DPRD Mamuju, mencatat empat program yang menjadi skala prioritas untuk telah diakomodir dalam APBD Perubahan tahun 2017. Yaitu penuntasan jasa medik, perbaikan lods pasar Sentral Mamuju yang terbakar, Gerakan Mamuju Mapaccing (GMM) dan pembangunan dua Taman Pendidikan Alquran (TPA) pada setiap desa di Mamuju, Sulawesi Barat.

Program itu disebutkan Wakil Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, sesuai yang dicanangkan Bupati Mamuju, Habsi Wahid. “Kami mewantiwanti jangan sampai janji bupati kepada warga tidak direalisasikan.

Bisa-bisa warga mencap bupati hanya janji-janji saja,” ujar Sugianto.

Empat program itu

bisa disebut urgen, terutama GMP yang selama ini belum terstruktur dengan baik. Satuan tugas (Satgas), memang telah dibentuk. Namun tanpa ditunjang finansial, mereka tidak bakal efektif.

“Kalau tidak didukung dengan anggaran yang cukup, mereka tidak bisa bergerak,” tegasnya.

Pada pelaksanaan khatam Al-Quran massal beberapa waktu lalu, Pemkab Mamuju mengaku sudah membangunan 101 TPA. Keseluruhan jumlah desa di Mamuju sebanyak 88 Desa, berarti Pemkab Mamuju masih harus membangun 75 TPA dengan perhitungan dua TPA per desa.

“Tentu itu membutuhkan biaya. Apalagi guru yang akan mengajar mengaji juga diberi insentif,” tambah Suginto.

bilan hari kedepan dan akan terbagi dalam tiga angkatan. Sehingga total peserta mencapai 150 orang.

Kasubid Advokasi dan KIE BKKBN Sulbar, Rusdiyanto Monoarfa menjelaskan, diperlukan PPKBD desa/kelurahan serta PPKBD dusun/RW yang bertanggung jawab sebagai pembantu pembina untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dan KS, membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan kegiatan secara rutin.

Sebagai bentuk dukungan, BKKBN Sulbar melaksanakan Orientasi Program KKBPK bagi PPKBD tingkat Sulbar.

Harapannya, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan PPKBD/Sub PPKBD dalam memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

“Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap positif dari PPKBD/Sub PPKBD tentang Program KKBPK, serta tugas dan

fungsi sebagai Pembina IMP,” tegas Rusdiyanto.

Kepala BKKBN Sulbar Andi Ritamariani didampingi Sekretaris Hunaidah G menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Kepala BKKBN Sulbar, Andi Ritamariani mengatakan, agenda ini salah satu kegiatan strategis yang terencana sejak awal. Berdasarkan hasil monitoring yang menemukan banyak permasalahan di lapangan.

Ia berharap terbangun kesepahaman bersama tentang program KKBPK, apalagi sudah banyak petugas baru. Begitu juga PPKPD, tak sedikit yang telah berganti.

“Melalui kegiatan ini mari kita kembali segarkan pengetahuan tentang program KKBPK. Dan yang baru pertama kali mengikuti mari kita pahami, supaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat itu akan lebih memudahkan kita. Jadi apa yang akan diberikan oleh pemateri mohon disimak dengan baik,” ujar Andi Ritamariani. (IAN/RUL)

***RS/NET/DKI**

8 SOROTAN

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Ketua DPRD dan Bupati Wajo Absen Saat Rapat Paripurna, Ada Apa? P Suasana Rapat Paripurna DPRD Wajo, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Wajo.

aripurna DPRD Wajo yang berlangsung pada Kamis (18/10) lalu menyisahkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak.

Pasalnya, rapat penting dan strategis itu tidak dihadiri Ketua DPRD Wajo H. Muh Yunus Panaungi dan dan Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru.

Wakil Ketua I DPRD Waj, Risman Lukman memimpin rapat paripurna dewan itu, selain agak pincang, juga terbilang

PDIP Tetapkan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel

P

artai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2018. Pengumuman cagubcawagub Sulsel itu disampaikan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam pengumuman di Kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu (15/10) lalu, Megawati membeberkan sejum-

lah alasan PDIP mengusung Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah sebagai cagub Sulsel.

"Kabupaten Bantaeng awalnya masuk daerah tertinggal, tapi kini menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru di Sulawesi Selatan," kata Megawati.

Selain itu, Nurdin juga mendapat penghargaan Tokoh Perubahan 2014 dari Republika dan People of The Year kategori kepala daerah terbaik dari Harian Sep-

utar Indonesia. "Ikatan batin mesti ada. Kakek beliau adalah ketua PDIP yang pertama di Kabupaten Bantaeng," kata Megawati disambut riuh tepuk tangan.

Sementara, calon wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman. "Beliau adalah seorang profesional yang telah melanglang buana," kata Megawati seraya menyebut Sudirman fasih beberapa bahasa asing. ***SIND/NET/DKI**

kurang sempurna lantaran tidak dihadiri Ketua DPRD dan Bupati Wajo sebagai mitra sejajar dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara, Wakil Bupati Wajo Andi Syahrir Kube, hadir mewakili Bupati Andi Burhanuddin Unru membacakan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.

Berdasarkan yang diu-

mumkan dalam rapat tersebut, bupati dan Ketua DPRD sedang menjalani dinas di luar daerah.

"Pak bupati dan ketua (DPRD) tidak hadir karena keduanya sedang menjalani tugas di luar daerah," ujar pimpinan rapat melalui pengeras suara.

Rapat paripurna tersebut beragendakan penjelasan bupati Wajo tentang Ranperda APBD-P dan penyampaian pandangan umum setiap fraksi atas usulan Ranperda. ***TRIB/NET/DKI**

DPRD Sorot Jalan Rusak, Pemkab Wajo Membela Diri

P

emerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menjawab kritikan DPRD perihal jalan rusak di dalam Kota Sengkang.

Menurut Wakil Bupati Wajo, Andi Syahrir Kube, kerusakan ringan pada jalanan yang ada dalam Kota Sengkang akan segera dibenahi pihakanya.

"Untuk jalan yang berlubang-lubang, akan ditutupi segera tahun ini dengan menggunakan APBD Perubahan," kata Andi Syahrir yang menolak menyebut besar anggaran perbaikan jalan yang kecil

dan besar itu.

Bukan hanya itu, sambung Andi Syahrir, adapun jalan yang tingkat kerusakannya lebih parah akan diperbaiki dalam alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok Kabupaen Wajo Tahun 2018.

Demikian jlan dengan tingkat kerusakan lebih berat, diusulkan menjadi prioritas dalam dana alokasi khusus tahun depan. Meski begitu, harapannya Pemkab Wajo, masyarakat juga supaya memelihara kondisi jalan yang . ***TRIB/NET/DKI**

Kondisi jalanan di kawasan Andi Koro, Kecamatan Tempe, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Wartawan BP Dipukul Oknum Polisi saat Meliput Unjuk Rasa

A

ksi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa Panji Bahari Romadhon, wartawan media lokal Banten Pos saat meliput aksi demonstrasi puluhan mahasiswa di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Aksi demo mengkritisi tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK awalnya berjalan damai dengan pengawalan ketat puluhan personel dari Polres Serang Kota. Namun, saat mahasiswa memblokade setengan badan jalan Jendral Sudirman, Ciceri. Polisi langsung mendorong mundur mahasiswa agar arus lalu lintas tak terganggu.

Aksi dorong pun terjadi antara mahasiswa dan polisi. Ketika itu, Panji berada di tengah-tengah antara polisi dan mahasiswa untuk mengambil gambar. Tiba-tiba dari arah belakang oknum polisi langsung menendang dan mengamankan Panji.

"Lagi mau ngambil foto, digebuk (dari arah) belakang, pas nengok langsung diteriakin pro-

vokator. Terus diinjak-injak dan dicekek sambil dibawa ke mobil sedan punya polisi," kata Panji.

Padahal, lanjut Panji, saat digelandang ke mobil dirinya sudah menunjukan kartu pers kepada polisi bahwa dirinya wartawan. Namun, aksi pemukulan tetap dilakukan oleh seorang oknum polisi dengan wajah ditutupi masker. "Ini yang sebenernya saya sesalin. Saya sudah kasih liat (kartu pers) tetap saja saya dicekek dan dipukul di mobil sedan itu. Ada saksi dari mahasiswa yang ditangkap juga," ujarnya.

Bahkan, oknum polisi itu pun sempat mengancam akan menculik dan membunuhnya. "Sudah gitu minta direkam, pas itu ngancam mau culik dan bunuh. Posisi udah tahu saya itu wartawan," tandas Paji sembari menambahkan, akibat kejadian itu, korban wartawan mengalami luka lebam di bagian punggung dan kaki. Rencananya panji akan langsung melakukan visum di RS dr Drajat Prawiranegara sebelum melaporkan aksi kekerasan oleh oknum polisi ke Polda Banten. ***SIND/NET/DKI**

Bupati Soppeng Ancam Pejabat Berkinerja Buruk

Prajurit Marinir di Pangkalan Berandan Porak-Poranda Rumah Dinas Rumah Komandan

R

atusan ribu, bahkan jutaan bola mata tertuju pasca insiden pengrusakan rumah dan mobil yang diduga melibatkan sejumlah Pasukan Marinir dari Batalyon Infantri-8 Marinir, Tangkahan Lagan, Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Mereka mengamuk serta memporak poranda serta menyerang rumah dinas Komandan Batalyon Infanteri-8 dan Wadanyon Infanteri-8, baru saja ini.

Serangan dadakan yang dilakukan pasukan Marinir penjaga ujung Barat Laut Indonesia ini mengakibatkan rumah dinas Danyonif-8 Marinir Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra dan Wadan Yonif-8 Marinir Mayor Mar Yoppie Febrian Tanjung, porak poranda akibat dipuku-

li dan dilempari. Mobil dinas ringsek dan dua unit sepeda motor hangus terbakar.

Informasi yang berkembang, serangan ini mengakibatkan Danyonif-8 Mar dan Wadanyon-8 Mar ter-

luka. Keduanya diserang di rumah dinasnya yang mengakibatkan sejumlah ruangan dan mobil dinas rusak, bahkan sudah sepeda motor hangus dibakar.

Sementara Kadispen Lantamal I Mayor Laut

(KH) Sahala Sinaga yang dikonfirmasi mengaku tidak berwenang untuk memberikan penjelasan terkait kericuhan ini.

Menurut Sahala, TNI AL Batalyon Infantri-8 dibawah Komando Pas-

mar 2 Jakarta.�Memang benar kami sama-sama Lantamal, namun secara struktural tidak ada hirarki, mereka langsung ke Jakarta,� pungkas Sahala. ***SIND/NET/DKI**

P

ara pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dituntut terus berkarya dan berinovasi, sehingga kinerjanya lebih dalam memberi pelayanan keada masyarakat. Bahkan, Bupati Soppeng A Kaswadi Razak berjanji akan mengganti pejabatnya yang bekerja di bawah standar, apalagi berkinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Soppeng.

"Setiap bulan ada penilaian kinerja, dan penilaian dilakukan sejak awal atau setelah dilantik," ujar A Kaswadi Razak kepada awak media yang di daerah ini.

Menurut A Kaswadi, pejabat yang bekerja dibawah standar, kemu-

ngkinan besar akan di non jobkan. Termasuk pula aparat sipil negara (ASN) yang tersebar di SKPD/OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, tak mendapat jabatan. Selain itu, mereka, tidak berpeluang untuk mengisi kembali jabatan yang ditinggalkan para pejabat atas ASN sebelumnya.

Pergantian pejabat Soppeng akan berdasarkan pada penilaian awal hingga akhir. "Walaupun saya tidak masuk berkantor, tapi saya tetap pantau kinerja para ASN," tambah A Kaswadi. Salah satu indicator yang dinilai untuk para kepala SKPD/OPD, ialah pencapaian penyerapan anggaran seperti berapa target, dan berapa terealisasi. ***TRIB/NET**

LINTAS DAERAH 9

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Pemkot Parepare Sedang Kaji Pemberian Tunjangan Pakasi ke ASN

P

emerintah Kota Parepare berencana akan memberikan tunjangan pakasi atau kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).Pemberian tunjangan ASN itu diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya yang lebik baik terutama memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-undang dan harapan pemerintah.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Parepare, Iwan As'ad menjelaskan, pemberian tunjangan tersebut masih dalam proses kajian. "Rencana itu sedang kita kaji apakah tunjangan kinerja atau perbaikan penghasilan, sehingga ASN benar-benar bekerja dan berkualitas,”ujarnya, Iwan yang juga Pelak-

sana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare ini mengatakan sejauh ini, belum ada nilai untuk tunjangan tersebut ."Belum ada nilai, baru sebatas pembanding model yang berlaku di DKI (Ibu Kota Jakarta) dan LAN (Lembaga Administrasi Negara),"ungkap Iwan.

Ia menuturkan bahwa hasil kajian ini nanti menjadi pesanan kelengkapan rencana tersebut. "Pasca kajian maka selanjutnya melengkapi dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja, dokumen rencana reformasi birokrasi dan dokumen evaluasi jabatan, "tuturnya. Erna Rasyid Taufan ini.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, lanjut Iwan maka baru akan dilakukan perhitun-

Kepala Keamanan Rutan Klas II B Sidrap, Sultan

Rutan Sidrap Over Kapasitas, Napi Digiring ke Tempat Lain

Kepala Bappeda Parepare, Iwan Asad gan jumlah tunjangan kemudian dibuatkan Perda dan Perwali.

Sementara itu, Walikota Parepare, Taufan Pawe mengungkapkan, dengan rencana pemberlakuan

tunjangan pakasi ini, ASN lingkup Pemkot Parepare diharapkan mampu termotivasi menuju managemen pemerintahan yang profesional.

Malah suami Erna

Rasyid ini menegaskan, rencana pemberian pakasi kepada ASN merupakan tuntutan organisasi. Kita ingin menuju pemerintahan berbasis profesional. ***TRIB/NET/DKI**

Tunjangan Anggota DPRD Jeneponto NAIK RP 10 JUTA U ntuk ukuran Kabupaten Jeneponto dengan platform APBD ratusan miliar rupiah bahwa kenaikan tunjangan anggota DPRD naik Rp 10 juta tiap bulan sudah berbanding lurus.

Namun, anggota Komisi I DPRD Jeneponto Zainuddin Bata, mengungkapkan kenaikan gaji dan tunjangan sangat perlu diberi perhatian khusus karena berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan.

"Tentunya dengan kenaikan gaji ini kinerja akan meningkat kare-

na selama ini hanya ketua fraksi dan komisi yang pakai mobil dinas," kata Zainuddin Bata.

Menurutnya, gaji dan tunjangan yang berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 13 Juta yang diperoleh tiap bulannya jauh dari cukup. “ Memang tidak cukup, jadi selama ini kita sesuaikan saja dengan jumlah tunjangan anggota DPRD," ujar anggota Fraksi PKS Jeneponto itu.

Sebelumnya Sekretaris DPRD Jeneponto, Muhammad Asrul menuturkan jika rencana kenaikan gaji dan tunjangan yang sebelum-

nya diwacanakan hanya Rp 29.7 juta. Itu pun telah mengalami kenaikan cukup signifikan. "Kalau rancanngannya itu Rp 35 juta, sebelumnya memang Rp 29.7 juta, tapi melihat untuk transportasi dan biaya perumahan hanya tiga juta dan dianggap belum memungkinkan makanya dikonsep menjadi Rp 35 juta," ujarnya.

Rencananya, Oktober ini kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Jeneponto itu akan dibahas dalam rapat paripurna APBD Perubahan Tahun 2017.

Anggota Komisi I DPRD Jeneponto, Zainuddin Bata

***TRIB/NET**

Digerebek Satpol PP Wajo, Tujuh Wanita Cantik Diamankan di Warkop Mesum

S

ebanyak tujuh perempuan berparas cantik bersama pasangan yang bukan muhrim diduga berbuat mesum di kamar sebuah warung kopi (warkop) di Desa Lamata, Kecamatan Gilireng,

Ilustrasi

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Mereka pun tak berkutik saat digerebek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lokasi tersebut menuturkan,

kalau kegiatan warung kopi selama ini memang menyediakan layanan khusus bagi laki-laki hidung belang. Warung kopi hanya kedok untuk menyembunyikan kegiatan asusila di tempat itu.

Terbukti dalam warung

kopi tersebut terdapat beberapa kamar khusus bagi pria yang hendak mencicipi wanita- wanita cantik. Parahnya, salah satu dari ketujuh wanita yang diamankan tersebut berumur sekitar 15 tahun atau di bawah umur. Lan-

taran dianggap melangar peraturan daerah serta perbuatan asusila, warung tersebut akhirnya dibongkar paksa Satpol PP, kejadiannya baru saja ini.

Kasatpol PP Wajo, Andi Budi Agus, mengatakan, pembongkaran warung kopi tersebut dilakukan lantaran melanggar peraturan daerah. Pihaknya sebelumnya telah memberikan peringatan, namun sang pemilik warung tetap menjalankan usahanya lengkap dengan kamar khusus untuk pasangan yang hendak berduaan.

Dalam pengerebekan tersebut, lanjut Andi Budi, tujuh wanita cantik diamankan dan salah seorang lelaki kedapatan berduaan dalam kamar diduga melakukan perbuatan mesum.

Tujuh wanita pelayan warung kopi serta beberapa pasangan lainnya diamankan untuk menjalani proses selanjutnya. Belum sempat melakukan aksi perbuatan syaitan itu, tiba-tiba ditangkap oleh tim Satpol PP. **SIND/NET**

R

umah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sidrap saat ini menampung sedikitnya 345 orang warga binaan.

Mereka terdiri atas 257 orang narapidana dan 88 orang lainnya masih berstatus tahanan. Kondisi tersebut dikeluhkan Kepala Keamanan Rutan Klas II B Sidrap, Sultan, karena dianggap sudah over kapasitas.

"Ini sudah over kapasitas, padahal idealnya hanya dihuni 150 orang warga binaan," kata Sultan. Akibat over kapasitas, lanjutnya, kerap kali warga binaan Rutan yang beralamat di Jl Pengayoman, Galung Aserae, Kecamatan Maritengngae, Sidrap, dipindahkan ke sejumlah Rutan

atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lainnya di Sulsel.

"Sudah sering kali kami terpaksa kirim narapidana ke Lapas Kelas 1 Makassar, Rutan Kelas II B Pangkep serta sejumlah Rutan lainnya di Sulsel, karena tempat disini sudah sangat over kapasitas," tuturnya.

Sultan berharap kondisi Rutan Sidrap yang over kapasitas agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. "Saya kira kondisi seperti ini (over kapasitas) dialami oleh sebagian besar Rutan di Sulsel. Semoga bisa diperhatikan, untuk menghindari ulah warga binaan yang tidak diinginkan dalam Rutan," tutur Sultan. ***TRIB/NET/DKI**

Ribuan Santri di Sidrap Sambut Hari Santri Nasional

H

ari santri nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2017 ini, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sidrap menyambut hari ‘ritualnya’ yang pertama, berlangsung di pelataran Masjid Agung Sidrap. Mereka menggelar kemah bersama sebagai rangkaian dari kegiatan tersebut.

Santri tersebut merupakan utusan sejumlah pesantren yang ada di Kabupaten Sidrap.

Kegiatan kemah bersama merupakan salah satu rangkaian acara, memperingati Hari Santri Nasional, yang jatuh pada Ahad (22/10) lalu.

"Ini merupakan peringatan Hari Santri Nasional pertama, untuk

tingkat Kabupaten Sidrap," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidrap, H Alwi Akil.

Selain kemah bersama, PCNU bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Sidrap, juga bakal menggelar pawai lampion, pawai shalawat nabi, dan tablig akbar.

"Secara umum sebenarnya, kegiatan ini untuk mengingatkan kembali terkait keberadaan pesantren.

Salah satu madrasah yang tepat, untuk menempa umat muslim," tutur Alwi Akil.

Pelaksananan Hari Santri Nasional di Sidrap, juga dihadiri utusan sejumlah kabupaten dan kota di Sulsel.

Ketua PCNU Sidrap H Alwi Akil

***TRIB/NET/DKI**

10 RAGAM

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Beli Kartu Seluler Tanpa KTP Diblokir Terhitung 31 Oktober

K

ementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperketat proses aflikasi kartu SIM prabayar untuk seluruh operator telekomunikasi.

Pelanggan baru maupun lama wajib mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK) milikinya untuk menghindari berbagai aksi penipuan melalui telekomunikasi.

"Soal registrasi prabayar ini sebenarnya kita terlambat, sudah sejak 2005 atau 12 tahun ada kebijakannya . Saat itu memang belum efektif karena esoksistemnya belum terbentuk," ujar Menkominfo

Rudiantara saat bicara di hadapan wartawan, di Jakarta baru saja ini.

Menanggapi hal itu, Syarifah Kusumadewi Kinanggi, Kasubag Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba, memberikan komentar mengenai hal tersebut.

Menurutnya, peraturan Kemenkominfo itu sudah sangat tepat karena bisa mengurangi penipuan lewat telekomunikasi. “Saya setuju dengan peraturan tersebut, karena memang setiap saya beli kartu prabayar saya selalu melakukan registrasi menggunakan data asli.

Namun, ini harus dilakukan sosialisasi dulu karena

banyak yang belum tahu, termasuk saya," tutur Rifah di Ruangan Media Center Pemda Bulukumba dua pekan lalu.

Perempuan yang punya hobi traveling itu menambahkan, jika Kemenkominfo ingin menerapkan peraturan ini, perlu diadakan evaluasi juga kepada pihak provider.

"Nanti harus ada pemerataan harga paket data dong!. Jadi, di kartu data (khusus internet) yang dijual di pasaran, itu bisa juga dibeli pakai kartu lama tanpa mengganti kartu lagi," ujarnya Registrasi ulang kartu prabayar ini akan berahir tanggal 28 Februari 2018.

Dalam rentang waktu 30 hari setelah batas akhir

Syarifah Kusumadewi Kinanggi pelanggan belum melakukan registrasi, maka tidak bisa melakukan panggilan dan mengirim sms (short massege service).

Lalu ditambah waktu 15 hari, jika pelanggan tidak registasi, tidak akan bisa melakukan panggilan, menerima panggilan, SMS, dan internet dima-

tikan.

Karena itu, pemerintah memberikan waktu 15 hari terahir agar pelanggan melakukan registrasi, namun jika sampai batas tersebut tidak melakukan registrasi maka nomor SIM pelanggan yang bersangkutan akan diblokir. ***TRIB/NET**

POMNAS 2017 di Makassar Jadi Ajang Gengsi 34 Provinsi di Indonesia

M

eskipun Menteri Kemenristek Dikti dan Menpora batal hadir dalam pembukaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk membuka ajang nasional ini. Pesta olahraga antarmahasiswa ke-15 ini resmi dibuka oleh Dikti Prof Intan Ahmad berlangsung di Gedung Olahraga Universitas Hasanuddin, Kota Makassar beberapa hari lalu.

Pembukaan ini ditandai dengan penyalaan obor oleh 2 atlet berprestasi Sulsel. Selain itu disuguhkan tarian adat Bugis-Makassar dan kolaborasi tarian adat nasional menghibur para kontingen.

Ajang akbar yang dipelopori badan pembina olahraga mahasiswa ini dilaksanakan setiap dua tahun. Kali ini mempertandingkan 16

cabang olahraga, 2 di antaranya cabang olahraga ekshibisi selam dan gateball.

Ajang ini akan berlangsung hingga 21 Oktober 2017 mendatang. Bagi Sulsel, ini adalah kedua kalinya didaulat menjadi tuan rumah setelah terakhir POMNAS ke-4 digelar di Makassar pada 1996 silam.

Jumlah atlet kali ini meningkat dengan jumlah 2.830 atlet dari 33 provinsi.

Mereka akan berebut total medali 1.412 dari 14 cabang olahraga dipertandingkan serta ditambah 80 medali pada cabor ekshibisi. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan mewakili Menristek Dikti Prof Intan Ahmad mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat membuat prestasi olahraga nasional lebih baik.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berlangsung pelaksanaan Pomnas di Makassar ber-

langsung sukses dan memuaskan para kontingen. Di sisi lain, ia berharap kontingen Sulsel dapat meraih juara

gap sudah cukup bagus, terutama dalam hal mendukung program pemberantasan narkoba.

Kedepan, katanya, pihaknya berharap Pemerintah Sulsel dalam hal pemberantasan narkoba lebih ditingkatkan lagi. Apalagi sekarang sudah ada Permendagri Nomor 21 tahun 2014 tentang fasilitasi P4GN dan surat edaran Menpan No 50 Tahun 2017.

Ia juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulsel agar memiliki program terhadap penangan permasalahan narkoba secara komprehensif dan terpadu. Sebab, peredaran narkoba di Sulsel masuk dalam kategori zona merah. **TRIB/NET**

***SIND/NET/DKI**

Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel, Jamal dan beberapa pegawai

"Odoz", Mengajak Kaum Perempuan Lebih Mencintai Al-Qur'an

M

T

bersamanya. Perwira TNI yang akrab disapa Cecep ini membenarkan kejadian tersebut saat dihubungi KORAN SINDO. Menurut-

Provinsi Sulawesi Selatan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 348. Ucapan selamat pun berdatangan dari berbagai pihak termasuk Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel, Jamal.

"Selamat ulang tahun Sulsel yang ke 348; semoga kedepan bisa lebih baik lagi," kata Jamal seraya mengapresiasi kinerja pemerintahah Sulsel dibawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo duet Agus Arifin Nu'mang.

Menurut Jamal, selama hampir 10 tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kinerja kedua tokoh pemerintahan tersebut diang-

umum setelah pada Pomnas sebelumnya di Aceh meraih juara tiga.

Patut Jadi Teladan, Dandim Ikut Pikul Batu TMMD Sejauh 500 Meter NI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang ke-100 sudah dua pekan dilaksanakan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Seluruh personel Kodim 1403 Sawerigading ikut andil dalam menyukseskan program tersebut bersama masyarakat setempat.

Tidak terkecuali Dandim 1403 Sawerigading, Letkol Kav Cecep Tendi Sutandi. Bahkan, untuk memotivasi dan memberikan contoh kepada seluruh bawahannya, dia rela ikut memikul material batu sejauh 500 meter untuk pembangunan irigasi salah satu program kerja TMMD di Palopo tahun 2017.

Aktivitas Dandim ini kemudian diabadikan oleh sejumlah personel TNI yang ikut memikul batu

HUT 348 Sulsel, BPNP Titip Harapan Kepada Pemprov

nya itu kejadian biasa saja bagi seorang personel TNI yang berpangkat Letkol.

"Biasa saja, tidak ada yang luar biasa, semua bisa

melakukan hal yang sama, buktinya personil saya ikut juga bekerja dan memikul batu bersama saya, jaraknya memang cukup jauh,

sekira 500 meter," ujarnya.

Terkait kegiatan TMMD ke-100 di Kota Palopo, Cecep, menyebutkan sudah mencapai 65 persen capaian fisik pembangunan irigasi sepanjang 450 meter dan sudah sekira 70 persen untuk program rehab 100 rumah tidak layak huni.

Selain TNI, masyarakat setempat di Kota Palopo juga terlibat dalam menyelesaikan program TMMD di atas. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah setempat yang luar biasa antusias bersama-sama TNI bergotong-royong untuk mensukseskan TMMD ini. “Inilah yang kita harapkan adanya kebersamaan untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat karena bersama Rakyat TNI Kuat," kuncinya. **SIND/NET/RED**

atra - One day one juz (odoz), itulah salah satu Program tahunan yang dilaksanakan oleh PT Astra Agro Lestari (AAL), Area Celebes 1 (C1). Tahun ini, giliran PT Tanjung sarana lestari (TSL) yang menjadi pusat program Odoz PT AAL Area C1 belum lama ini. Peserta dari Odoz ini, ibu-ibu dari anak-anak Perusahaan PT AAL Area C1, yang dihadiri juga oleh istri Camat Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara) Matra), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Ny Firdaus. Dalam kegiatan Odoz kali ini menghadirkan Ustadz Asriadi dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Administratur PT TSL Sudi Haryanto saat diwawancarai via telepon, Minggu (22/10-2017), mengatakan bahwa kegia-

tan ini sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan PT AAL, dimana kegiatan ini dipusatkan di PT TSL yang bertempat di mesjid baitul jannah perumahan karyawan PT TSL. "Program ini adalah program tahunan PT AAL Area C1, dimana sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan yang sebelumnya dilaksanakan di PT Letawa dan PT Pasangkayu", ungkapnya.

Lanjut Sudi Haryanto, Odoz tahun ini mengambil tema "berhijrah menuju umat terbaik" dan dirangkaikan juga dengan lomba syalawat antar pt di C1.

"Harapan kami dari odoz ini adalah agar ibuibu di Perusahaan dapat lebih mencintai alqur'an dalam kehidupan seharihari", ujarnya.

Sekedar diketahui, kegiatan ini dibuka oleh pak sudi haryanto.

LAPORAN : E SYAM

LINTAS DAERAH 11

SEMUT MERAH

EDISI NO. 39 TAHUN 2017

Tugas Berat Menanti KPU Takalar, Komisioner Dikurangi Satu Orang

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di Hotel Grand Kalampa, Jl Diponegoro, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Tugas berat menanti para komisioner KPU kabupaten/kota.

Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membawa banyak perubahan terhadap tatanan penyelenggara pemilu pada pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Salah satunya terkait komposisi penyelenggara dalam kelembagaan pemilihan umum dalam hal ini komisioner yang ada ditingkat

KPU kabupaten/kota.

Misalnya di KPU Takalar, terjadi pengurangan komposisi penyelenggara pemilu dari empat orang tinggal tiga orang pada pemilihan legislatif 2019.

Jumlah penyelenggara (komisioner) yang berkurang menjadi tiga orang

tersebut mengacu pada jumlah pemilih yang ada di kabupaten Takalar.

"Jadi ada pengurangan jumlah penyelenggara menjadi tiga orang berdasarkan jumlah hak pilih. Kalau hak pilihnya lebih dari 500 ribu, maka penyelenggaranya lima orang kalau kurang

dari itu hanya tiga orang.

Kalau Takalar kan jumlah hak pilihnya hanya berkisar 200 ribu jadi sesuai UU No tahun 2017 hanya tiga orang," jelas Ketua KPU Takalar Jusalim Sammak, pada sosialisasi pemilihan umum di Hotel Grand Kalampa baru saja ini.

Selain pada tatanan penyelenggara ditingkat komisioner, UU No 7 Tahun 2017 juga membuat perubahan pada jumlah penyelenggara adhock di Takalar.

Jumlah adhock pada regulasi sebelumnya sebanyak 5 orang setiap kecamatan, kini menjadi tiga orang setiap kecamatan.

Selain itu, sambung anggota KPU Takalar,

Muh Ali, batas usia minimal 17 tahun sesuai dengan usia memilih, ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yang batas usia minimal pendaftar 25 tahun.

Bukan hanya komisioner KPU Takalar akan berkurang satu orang, tapi ra Panwaslu Takalar juga akan berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kabupaten dengan masa jabatan selama 5 tahun. UU nomor 7 tahun 2017 merupakan Gabungan dari UU penyelenggara, UU Pilkada dan UU Pemilu, yang akan digunakan pada Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif. ***TRIB/NET**

Jual Lem Fox, BNN Minta Pemkab Bone Tutup Apotek

B

adan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone untuk menutup apotek 'nakal' yang diduga menjual obatobat terlarang termasuk menjual Lem Fox yang selama ini banyak diisap anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama.

Apotek Zam Zam Watampone, salah satu yang direkomendasi oleh BNN. Pasalnya apotek tersebut terjaring razia BNN Bone dengan bebas memperjual-belikan lem fox dan obat somadril. Hal itu

disampaikan oleh Ketua BNN Kabupaten Bone, Muharram Sahude. "Kami rekomendasikan Apotek Zam Zam untuk segera ditutup, kami menduga apotek zam zam sudah lama itu menjual lem fox," kata Muharram Sahude saat press rilisnya di Kantor BNN Bone.

Menurut Muharram, pihaknya mererekomendasikan hal itu kepada dinas terkait untuk mencabut izin apotek tersebut setelah terbukti bebas memperjual-belikan lem fox dan obat somadril.

"Masa ada apotek lem fox dijual, bahkan ada 16 lem fox yang ditemukan dan

beberapa bungkus obat somadril," kata Muharram.

Sebelumnya, BNN Kabupaten Bone menggelar operasi peredaran obat terlarang di sejumlah apotek yang ada di Kabupaten Bone. Meski pihaknya, pihak saat itu tidak menemukan jualan barang terlarang tersebut. Tapi, setelah itu dilakukan pedalaman, justru seperti Apotek Zam-Zam Watampone ditemukan menjual lem fox dan obat somadril yang apabila dikonsumi melebihi ketentuan medis akan beriko tinggi dan berat terhadap hilangnya jiwa seseorang. ***TRIB/NET**

Ketua BNN Kabupaten Bone, Muharram Sahude

Gubernur ABM Larang ASN Pakai Tabung Gas Elpiji 3 Kg

K

ebijakan baru pemerintah terkait penggunaan tabung gas elpiji bersubsidi 3 kilogram ke elpiji 5,5 kg, tidak belaku bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dite-

gaskan Gubernur Suawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM) pada kampanye penggunaan elpiji tabung 5,5 kilogram oleh PT. Pertamina, di lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju Selasa pekan lalu.

“ASN yang masih

menggunakan gas bersubsidi untuk masyarakat miskin ini, diimbau agar beralih menggunakan elpiji nonsubsidi,” ujar mantan Bupati Polman dua periode ini.

Menurut ABM, kebijakan itu telah diberlakukan sejak April 2017 melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Sulbar ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pem-

KAMPANYE PENGGUNAAN ELPIJI TABUNG 5,5 KILOGRAM DI MAMUJU. (IMRAN/RDR)

prov Sulbar. Tujuannya, agar alokasi subsidi elpiji yang lazim disebut tabung melon ini bisa dialihkan untuk kepentingan lain.

“Kan tidak etis kalau gaji sudah di atas UMP tapi masih menggunakan tabung elpiji tiga kilogram. Itu telah mengambil hak dari warga lainnya. Jadi harus dilarang,” tegasnya.

Gubernur Sulbar ini menambahkan, kebijakan

tersebut bisa saja bersifat terikat jika larangan itu tak diindahkan ASN. Yaitu dengan membuat peraturan khusus larangan terhadap ASN menggunakan tabung gas elpiji 3 kg.

Di tempat yang sama, Pimpinan Unit Bisnis LPG Sulawesi, Isfahani menyatakan PT Pertamina Sulawesi telah menyiapkan 120 ribu tabung elpiji 5,5 kilogram sebagai awal. Itu diperuntukkan kepada ASN Pemprov Sulbar.

Dia mengakui, sejak diluncurkan elpiji bright 5,5 kilogram pada Desember 2016 lalu, telah terjual 3.000 unit lebih tabung di Sulbar. “Tabung elpiji 5,5 kilogram memiliki tingkat keamanan yaitu memiliki dubel spindel, sehingga lebih aman dari kebocoran,” ungkapnya.

Hadirnya elpiji bright itu sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan elpiji 3 kg. Mengingat stok tabung elpiji 3 kilogram terbatas sesuai regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. “Kecuali elpiji non subsidi itu tanpa batas. Jadi jika stok menipis kita bisa minta lagi, tapi hingga akhir tahun stok elpiji Sulbar masih aman. Stok per hari masih berada 50 ribu unit,” tutur Isfahani. ***RS/NET/DKI**

Tengkorak Manusia Ditemukan Warga Masih Pakai Celana Panjang

J

asad manusia yang hampir menjadi tengkorak ditemukan di kebun warga di Dusun Tekko Tanru, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa baru saja ini, menghebokan warga setempat. Jasad tersebut kemudian diketahui bernama Amir daeng Tawang (45) setelah mengecek laporan warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya dua bulan lalu.

Korban merupakan warga Desa Bontomanai dan bekerja sebagai cleaning service di PLN Udiklat Mawang. Pertama kali ditemukan oleh warga lainnya Yudi (32) saat hendak mencari babi disekitaran TKP tersebut. Namun saksi belum menginformasikan kabar tersebut ke pemerintah setempat. Berselang sehari, saksi baru mengabari jika dirinya menemukan mayat di kebun.

Kanit Reskrim Polsek Bontomarannu, Ipda Nur-

man yang mendapat informasi kemudian menuju TKP bersama tim Inafis Polres Gowa. Kondisi jasan saat ditemukan tidak memakai baju hanya celana panjang hitam yang masih menempel. Baju dan topi hitam bertuliskan Honda juga tali pinggang terletak di sampingnya.

Kasubag Humas Polres Gowa AKP Mangatas Tambunan menjelaskan, jika motif kematian korban diduga karena depresi. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan pendalaman, siapa tahu ada faktor yang menyebabkan si korban hingga tewas.

"Memang ada laporan warga sebelumnya kalau kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri rambut panjang pirang, pakai topi sekitar dua bulan lalu. Dan diketahui mayat tersebut adalah keluarganya. Akhirnya, jasad kemudian langsung dibawa ke RS Bhayangkara Makassar untuk dilakukan outopsi. ***TRIB/NET**

SLB Negeri Bulukumba Sudah 8 Kali Disegel Warga

S

ekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulukumba yang menjadi harapan bagi anak usia sekolah tergolong disabilitas.

Kini SLB tersebut disegel kembali oleh pihak yang mengklaim lokasi pembangunan sekolah tersebut.

Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di SLB Negeri Bulukumba terancam bubar dan aksi penyegelan ini merupakan ke delapan kalinya, berlangsung pada Jumat lalu.

SLB Negeri Bulukumba yang berada di Jalan Teratai No 4C, Kelurahan Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Penyegelan tersebut dilakukan kembali oleh Junaedi karena merasa proses mediasi oleh pihak berwenang tidak ada perkembangan.

Junaedi mengungkapkan, dia memiliki hak yang jelas karena Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bulukumba

sudah melakukan pengukuran ulang dan penetapan batas. "Dulu, objek tidak diketahui posisinya dimana, sekarang kan pertanahan sudah mengambil kebijakan dan mempertanggjawabkan lembaran negara (sertifikat) yang produknya sendiri saya kasi jempol, alhamdulillah sudah ada titik terang," ujar Junaedi.

Menurut Junaedi, kini sudah ada keputusan dari BPN Bulukumba mengenai hal ini. Jadi, jika segel ini dibuka lagi, itu sudah termasuk perbuatan pidana.

Padahal sebelumnya, telah dilakukan mediasi oleh Wakapolres Bulukumba, Kompol Syarifuddin SH, namun belum ada keputusan hingga saat ini.

"Dari hasil mediasi itu kan kami menunggu dari Wakapolres Bulukumba dan saya berikan waktu satu minggu, tapi kok sampai sekarang tidak ada hasilnya," tutur Junaedi dengan nada kecewa. ***TRIB/NET**

Junaedi memasang pagar sebagai batas tanahnya dengan wilayah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulukumba.

ADVETORIAL SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

RAPAT PARIPURNA DPRD PROV SULBAR ANGGARAN PERUBAHAN 2017