Koran Semut Merah Edisi Maret 2018 by NUR MUKHTADIR

Edisi

Tahun 2018

MENAKAR PELUANG EMPAT PASLON KADA MASYARAKAT JENEPONTO BICARA

ong kampanye dialogis empat pasangan calon kepala dae rah (kada) Jeneponto 2018 telah ditabu. Setiap pasangan calon masing-masing mengeluarkan jurus pamungkas, aduk taktik dan strategi untuk menarik simpati serta mendulang perolehan suara pada 27 Juni mendatang. Siapa yang cerdik dan lihai merebut hati masyarakat tanpa me nawarkan janji-janji kosong, itulah pemenang Pilkada Jeneponto dan berhak memim pin Bumi Taratea lima tahun ke depan.

MASALAHNYA juga, sebagian besar masyarakat Jeneponto sudah kritis dan pintar untuk menjatuhkan pilihannya setelah menimbang dan melakukan kalkulasi kekuatan poltik terhadap empat paslon kepala daerah Jeneponto tersebut. Sehingga, masyarakat sulit ditebak bahwa pilihannya akan jatuh kemana. Seperti diakui, salah tokoh masyarakat di Desa Tolo, Kecamatan Kelara, dirinya dalam kepungan empat tim pemenang paslon yakni Mulyadi Mustamu-Muh Kasmin Makkamula, Muh Syarif-Andi Tahal Fasni, Iksan Iskandar-Paris Yasir, dan Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim. Dalam berbagai kegiatan kampanye keempat paslon tersebut, dirinya boleh saja hadir tapi dalam hati pasti hanya memilih satu paslon saja. “Empat paslon kepala daerah Jeneponto adalah putra terbaik daerah, namun paslon yang cocok dan harapan masyarakat Jeneponto lebih cenderung paslon nomor urut 2, “ katanya kepada

media ini. Pendapat serupa, juga datang dari masyarakat Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Hanya saja, mereka menegaskan, warga di Desa Lettu mulai kritis bahkan tidak muda termakan janji-janji kosong atau iming-iming yang sebelumnya pernah dialami pada Pilkada Jeneponto 2013 lalu. “Pada Pilkada Jeneponto 2018 ini, jangan ada lagi paslon kepala daerah yang menawarkan janji-janji kosong karena sudah pastimi tidak terpilih,” katanya. Bukan hanya itu, masyarakat Kecamatan Bontoramba khususnya warga Desa Lettu menginginkan pemimpin yang muda, merakyat, memiliki SDM yang berkompeten, bersikap sederhana dan punya pengalaman di pemerintahan yang cukup memadai. Dari empat bupati di atas, Muh Syarif lebih mendekati harapan masyarakat Jeneponto. Isyarat dukungan mereka itu samSAMBUNGAN DI HAL. 5

Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono

“KAPOLRES HARUS BERSINERGI DENGAN WARTAWAN”

ulsel patut berbangga mendapat Kapolda baru Irjen Umar Septono. Sejak dilantik pertengahan Nopember 2017 lalu sosok perwira polisi berusia 55 tahun kelahiran Purbalingga Jawa Tengah ini mendapat perhatian khusus dan menjadi perbincangan masyarakat lantaran aksi-aksinya yang terbilang tak biasa.

Dalam menjalankan tugas keseharian Umar Septono senantiasa menunjukkan keakraban terhadap siapa saja yang dihadapi. DIA sangat familiar dan humanis saat berada di tengah-tengah anggotanya maupun di tengah masyarakat. Dia sangat peduli terhadap apa yang dirasakan orang-orang di sekitar, bahkan terkadang

Naik Mobil Dengar Musik dan Merokok tak Ditilang

asca pemberlakuan Operasi Keselamatan 2018 oleh Polri hingga jajarannya ke bawah, banyak pihak menaruh harapan agar menilang para pengendara yang merokok dan mende ngarkan musik

pakai headset saat berkendara. Alasan, mereka karena dapat mengganggu dan merusak konsentrasi pengendara yang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Namun, Polri menegaskan, pihaknya tidak akan SAMBUNGAN DI HAL. 5

Lantik 10 Perangkat Desa, Kadis PMD Soppeng Apresiasi Tim Seleksi dan Penjaringan

secara spontan berbaur di tengah warga yang tengah berduka atau melangsungkan pesta pernikahan membantu memasang tenda dengan pakaian dinas kepolisian. Umar Septono merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol )1985. Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berpengalaman dalam bidang lantas.

SAMBUNGAN DI HAL. 8

BUPATI TAKALAR RESMIKAN RUMAH ADAT BALLA LOMPOA KARAENG RANROBONE

edatangan bupati Takalar H. SYAMSARI SPt. MM untuk meresmikan rumah adat yang ada di desa sanrobone Kec. Sanrobone KAB. Takalar disambut dengan meriah oleh SAMBUNGAN DI HAL. 5

ercatat 10 Perangkat Desa meliputi Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) se-Kecamatan Lilirilau oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Soppeng, Andi Agus Nongki, senin lalu. Kegiatan ini dilakukan oleh tim seleksi dan penjaringan calon perangkat desa berbasis komput-

er. Sehingga kesepuluh perangkat desa tersebut benar-benar berkualitas dan mampu mengemban tugas dalam memberi pelayanan kepada masyaralat. A.Agus sapaan Kepala dinas PMD Kabupaten Soppeng dalam sambutannya sangat mengepresiasi persiapan pelantikan serta penjaringan perangkat desa yang berbasis Komputer. SAMBUNGAN DI HAL. 5

2 LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Tanpa Bantaeng, Nurdin Abdullah Tidak Dikenal di Sulsel

abupaten Bantaeng memiliki arti penting bagi seorang Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Hal itu diungkapkan saat melakukan kampanye pertamanya di lapangan Sapabintoeng, Kampung Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Bantaeng Rabu pekan lalu. Nurdin Abdullah mengatakan, dirinya datang ke Bantaeng bukan untuk kampanye, namun kata dia, dia ke Bantaeng mau menyapa seluruh tim dan simpatisan yang ada di Kecamatan Tompobulu yang kurang lebih 10 tahun telah sama-sama berjuang dengan mereka. "Kita ke Bantaeng hanya untuk menyapa para tim-tim saya terdahulu, tim saya di sini itu adalah tim waktu saya mencolonkan diri jadi bupati Bantaeng kurang lebih 9 tahun lalu, dan Alhamdulillah pada hari ini mereka masih solid mendukung

saya untuk maju mencalonkan Gebernur Sulsel tahun ini," kata Nurdin Abdullah di hadapan Masyarakat. Dia juga menitip pesan kepada masyarakat Bantaeng, agar masyarakat Bantaeng bisa menjadi corong pada pemilihan gebernur kali ini, kata dia, orang Bantaeng bisa memberitahukan keluarganya yang ada

di luar kabupaten Bantaeng untuk memilih pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada pemilihan tahun 2018 ini. "Kasi tahu keluarganya, ingat 27 Juni 2018 jangan lupa pilih nomor urut tiga, yang sudah berpengalaman, dan mempunyai bukti kerja nyata selama mempimpin dua periode

di Bantaeng," jelasnya. Dia juga menjelaskan bahwa, bahwa dirinya di kenal seperti ini tiada lain dari bantuan masyarakat Bantaeng. Dia katakan, dirinya bisa seperti ini karna ada bantaeng. "Dulu Nurdin Abdullah tidak ada apa-apanya, tidak di kenal orang, namun semenjak mengabdi Bantaeng yang kurang lebih 10 tahun, Nurdin Abdullah dikenal di mana-mana," jelas guru besar Fakultas MIPA Unhas ini. Dia juga mengingatkan kepada masyarakat Bantaeng, bahwa kesempatan kali ini adalah kesempatan emas buat orang Bantaeng, 20 tahun hingga 30 tahun ke depan belum tentu ada orang Bantaeng yang bisa mencalonkan gebernur. "Jangan sia-siakan momentum pilkada kali ini, kesempatan kali ini belum tentu akan terulang kembali lagi orang Bantaeng bisa mencalonkan gubernur Sulawesi Selatan," tandas Komisaris PT Ruki itu.

KERJASAMA DENGAN PEMKAB TAKALAR

Yayasan Aminuddin Salle Usulkan Karaeng Galesong Jadi Pahlawan Nasional

emerintah Kabupaten Takalar menjalin kerja sama dengan Yayasan Aminuddin Salle dalam bidang budaya, pendidikan dan pariwisata. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak di ruang Rapat Kantor Bupati Takalar, Selasa lalu. Kerjasama itu ditandatangani Bupati Takalar Syamsari Kitta dengan Prof Dr H Aminuddin Salle selaku pembina Yayasan Aminuddin Salle. Turut hadir pula Ketua Yayasan

Kasus Sengketa Lahan, Kapolres Matra Desak Perusahan PT Unggul Untuk Menunjukan Dokumen Batas HGU

ada hari Sabtu tgl 3 Maret 2018 pukul 09.30 wita bertempat di Baruga Tunggal Panaluan dilaksanakan Pertemuan Kapolres Matra AKBP Made Ary Pradana, S.Ik dengan Pihak Perusahaan PT. Unggul WTL terkait kasus sengketa lahan di Afd. Baribi. Yang hadir dalam sengketa tersebut Kapolres Matra AKBP Made Ary Pradana Kabag Ops Kompol Jusmi.T,Kabag Ren Kompol Zakaria Sappang,Kabag Sumda Kompol Tandi Ruruk, Sh,Kasat Reskrim ,AKP Nurtan Sony Prayogi, S.IK Kasat Sabhara AKP Rahardian Bayu Trisna, SH., S.IK Kasat Lantas AKP

Douglas Harold, S.IK Kasat Binmas Iptu Muh. Muttalib Carlos Kapolsek Baras Iptu Nurdin, SH General Manajer PT. Unggul Munir Mekka Humas PT. Unggul Hj. Guntur Humas PT. Unggul Novri Manajer Baras 2 Dodo Sandoro Asisten Baras 2 ( Agri Utara ). Sajam yang dibawa oleh Karyawan PT. Unggul itu tidak diperbolehkan dan apabila ditemukan akan dilakukan Penangkapan kemudian di Proses.Tujuan dibentuknya Tim Pansus menurut PT. Unggul yakni sebagai upaya pencegahan pengambilan Buah Kelapa Sawit di lahan sengketa. Kapolres Made Ary mengatakan Siapa pelaku dan

atas dasar apa dilakukannya Pembakaran Pondok di Afd. Baribi serta tindakan tersebut apakah dikordinir langsung oleh Pihak PT. Unggul.Kami menginginkan agar Pihak Perusahaan terbuka kepada kami. Dari masyarakat telah menunjukkan Sporadik kepemilikan Lahan namun dari pihak perusahaan belum menunjukkan Dokumen atau batas wilayah HGU. Agar dari pihak Perusahaan menunjukkan Foto Copy Dokumen lengkap dengan batas Lahan yang sengketa,Agar dari pihak Perusahaan tidak mengambil langkah - langkah,tindakan yang dapat menimbulkan Konflik.Serta memper-

cayakan perkara tersebut kepada Polres Matra dan juga meminta agar tidak terprovokasi untuk melakukan Tindakan - tindakan yang mengganggu keamanan . Kami dari Polres akan menambah personil dengan meminjamkan 2 unit kendaraan untuk dilakukan Patroli namun personil tersebut akan lebih dekat dengan masyarakat, hal tersebut sebagai salah satu langkah untuk membendung masyarakat agar tidak anargis Hari ini saya ( Kapolres Matra ) akan bertemu dengan beberapa masyarakat yang berpengaruh untuk membendung amarah masyarakat terkait aksi pembakaran Pondok.

Syafaat Minta Warga Lentu Jangan Mudah Termakan Iming-Iming

asyarakat Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, mulai kritis, bahkan tidak muda termakan janji-janji kosong atau iming-iming yang sebelumnya pernah dialami pada Pilkada Jeneponto 2013 lalu. Namun, Pilkada Jeneponto 2018 ini. Mereka mulai selektif menjatuhkan pilihannya dengan mendukung penuh kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto nomor urut dua, Muhammad Syarif-Andi Thahal Fasni (Syafaat). Dukungan itu, mereka sampaikan saat Syafaat menggelar kampanye dialogis di Kampung Cinayo, Desa Lentu, beberapa hari lalu. Kedatangan paslon Syafaat disambut suka cita warga setempat. â&#x20AC;&#x153;Kampung Cinayo, merupakan tempat kelahiran Karaeng Pattah (sapaan Muhammad Syar-

Suriyani Hamid, Wakil Ketua Yayasan Dr Buyung Ramadani serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Takalar. Dalam MoU, Yayasan Aminuddin Salle mengusulkan I Manindori Kare Tojeng Karaeng Galesong di Takalar sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, Syamsari dalam sambutannya mengatakan, potensi yang dimiliki Kabupaten Takalar dalam hal budaya dan sejarah sangat besar. "Saya harapkan agar warga Takalar menyadari sejarahnya sebagai bangsa

if. Jadi warga yang hadir juga merupakan keluarga besarnya," kata Kordinator Media Centre Syafaat Edwin Sutte melalui rilisnya kepada sejumlah media di daerah ini. Dalam orasi politiknya, Muhammad Syarif berjanji akan menyejahterahkan masyarakat petani. "Di Jeneponto ini 70 persen petani yang harus dihadirkan air irigasi, bibit, pupuk racun dan traktor dengan harga yang murah. Kalau petani terbantu, maka bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto," kata Muhammad Syarif. Hadir mendampingi paslon Syafaat, Ketua PAN Jeneponto Asdin Basoddin Azis Beta dan Ketua PKB Jeneponto Mappatunru dan legislator DPRD Jeneponto asal PKS Jabal Arfah serta sejumlah tim pemenang dan ratusan relawan Syafaat. ***

yang gigih melawan penjajahan," ujar Syamsari sembari menegaskan, usulan yayasan Aminuddin Salle terkait Karaeng Galesong menjadi pahlawan nasional patut direspon dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Takalar. Kepala Dinas Sosial Muh Ridwan Tiro menyebutkan, penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan program sosial, budaya dan pendidikan untuk menyelematkan sejarah besar Takalar di masa lalu. **SPR/SM

LAPORAN DAERAH 3

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Verifikasi Fasum Fasos Kepala Bappeda se-Sulawesi Mandeg di BPN, Pansus Bertemu di Mamuju Bahas Ancam Ambil Alih Isu Strategis Nasional P

adan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) menggelar pra-Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di d'Maleo Hotel Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), baru saja ini. Pra-Musrembang yang diikuti seluruh Kepala Bappeda di wilayah Sulawesi ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulbar, H Enny Angraeny Anwar. Kegiatan ini untuk membahas isu strategis nasional maupun regional yang dihadapi masing-masing daerah di wilayah Sulawesi. "Sinergitas pembangunan merupakan penentu suksesnya pemban-

gunan berbasis kewilayahan. Olehnya itu, melalui kegiatan ini diharapkan semakin terbangun sinergi antara provinsi di Sulawesi," jelasnya. Enny mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional untuk menentukan tema musrembang regional Sulawesi yang akan dilaksanakan di Gorontalo. "Diharapkan kepada seluruh kepala Bappeda yang hadir, dapat menentukan tema berdasarkan arah kebijakan dan program prioritas nasional," ujar mantan anggota DPR RI ini. Tema yang ditentukan nanti, sambung Enny, sesuai dengan

tema musrembang nasional yakni "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Nasional". "Sinergi perencanaan pembangunan antarwilayah merupakan penentu keberhasilan pembangunan wilayah.

Musrembang merupakan wadah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program perencanaan pembangunan. Olehnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," jelas Wagub Sulbar. **RS/SM**

Tiga Anggota DPRD Mamuju Teken Petisi Penolakan Revisi UU MD3

edikitnya tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Sulbar, tak sepakat dengan revisi Undang-Undang MD3 yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Ketiganya adalah Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syamsuddin, Legislator Partai Hanura Hapisah Ayyub dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Sugianto dari Partai Golkar. "Ini saya bertanda tangan

adalah bentuk ketidakkesepakatan secara pribadi bukan mewakili lembaga DPRD. Sebab, dalam hal pengambilan keputusan secara kelembagaan itu harus ada kesepakatan melalui rapat," kata Sugianto di hadapan pengunjuk rasa. Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Mamuju, lalu merangsek masuk ke gedung DPRD beberapa hari lalu. Mereka ingin menemui para anggota DPRD Mamuju dan meminta pandangan terkait hasil revi-

si Undang-undang MD3 yang dinilai telah mencederai dan menodai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Koordinator lapangan, Supliadi, menantang para anggota DPRD untuk menandatangani petisi yang dibawa sebagai bentuk ketidak-

sepakatan terhadap revisi Undang-undang MD3 yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Undang-undang MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat dinilai telah menodai dan mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. **RS/SM**

Rp 297 Miliar Beredar di Pilgub Sulsel, KPU Batasi Dana Kampanye Kandidat

ekitar Rp 297 hingga Rp 300 miliar dana kampanye siap beredar di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah membatasi dana kampanye kandidat yang bertarung di Pilgub Sulsel, maksimal Rp 74 miliar lebih per pasangan calon. KPU Sulsel membatasi besaran dana kampanye pasangan kandidat yang bersumber dari donator perorangan maupun badan sumbangan lainya. Nominal maksimal batasan dana kampanye untuk pasangan calon di Pilgub Sulsel sebesar Rp 74.342.000.000. Komisioner KPU Sulsel, Khairul Mannan, mengatakan, meski kampanye terbatas sudah berjalan, namun sebelum masa kampanye akbar, kandidat diwajibkan melaporkan jumlah nominal dana kampanye mereka. Pasangan kandidat juga diharuskan untuk melaporkan dana kampanyenya

kepada KPU, yang berupa pemasukan maupun peruntungannya selama kampanye. “Artinya harus ada keterangan atau laporan nominal anggaran serta jenis kegiatan, karena itu sudah dihitung oleh KPU. Jadi pasangan tak boleh lebih Rp 75 miliar selama kampanye,” tegasnya baru saja ini. Dia menambahkan, adapun batasan dana kampanye untuk mencegah indikasi korupsi atau pelanggaran lainya saat momentum pilkada. Selain itu,

ssemutmerah14@gmail.com

guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan sesama kandidat sehingga tidak membedakan kandidat yang memiliki banyak harta atau yang sederhana. “Ini guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan semasa kandidat. Jangan ada pamer kekayaan antara sesama,” ungkapnya. Khairul menjelaskan, pembatasan dana kampanye Rp 74.342 000.000 untuk beberapa item kegiatan saja, hingga masa tenang pencoblosan. “Itemnya, semua berkaitan dengan kegiatan metode kampanye serta APK dan bahan makan minum selama kam-

panye,” kata mantan KPU Kota Makassar ini. Secara estimasi, lanjut dia, dari anggaran tersebut dialokasikan Rp 11,5 miliar untuk sepuluh kegiatan kampanye tertutup, dengan asumsi 2.000 orang. Selain itu, tatap muka terbuka atau kampanye seperti paslon dan masyarakat komunitas, asumsi 500 orang untuk 100 kali kegiatan, dengan biaya Rp 28 miliar. Tak hanya itu, rapat umum seperti kampanye akbar terbuka di lapangan dua kali yakni Rp 4 miliar, maksimal 20.000 orang. Serta APK yang diproduksi dengan bahan kampanye, pamflet juga brosur Rp 25 miliar, juga anggaran lainnya. Di tempat yang sama, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, sesuai yang telah disepakati yakni batasan dana kampanye Rp 74.342 000.000. Ada aturan PKPU nomor 5 setiap kontestan pilkada di semua level dibolehkan menerima

erburuan aset Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, hingga kini terkesan jalan di tempat. Buktinya, empat berkas fasum-fasos yang sudah masuk di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar belum ada jawaban. Belum adanya kejelasan dan verifkasi terhadap keberadaan fasum fasos tersebut membuat Ketua Pansus Fasum Fasos DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir, angkat bicara. Dia menegaskan dan meminta agar BPN bekerja sesuai tupoksi dan memberikan segera jawaban untuk kejelasan berkas fasum-fasos tersebut. "BPN harusnya membuka diri. Dalam hal ini membuka ruang informasi terkait hal tersebut. Inikan keterbukaan informasi, apalagi berkas itu bukan termasuk informasi yang dikecualikan," ujarnya. Menurut legislator asal fraksi Golkar ini, Pansus sudah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian terkait fasum fasos kepada tim terpadu. Ia juga menyesal-

sumbangan. “Sumbangan itu baik berupa uang, jasa, hingga barang. Untuk sumbangan perorangan Rp 75 juta, kalau organisasi atau perusahaan Rp 750 juta,” sebut dia. Bukan hanya uang yang punya batasan untuk disumbangkan, tapi juga barang dan jasa. Dia menuturkan, batasan untuk sumbangan barang dan jasa diatur sesuai nilai dari item yang disumbangkan tersebut. “Tapi barang dan jasa kan tidak mungkin masuk ke rekening, maka tetap dibukukan dengan catatan harga dari barang dan jasa itu sesuai harga pasar yang normal,” pungkas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unhas ini. Kaitan dengan batasan jumlah dana kampanye, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Syarifuddin Jurdi, menilai, pembatasan dana kampanye bisa memiliki banyak makna. Pertama, KPU sudah memperhitungkan banyak faktor bahwa maksimal setiap pasangan calon hanya boleh menggunakan dana kampanye sebesar Rp 74 miliar lebih. “Angka itu memperhitungkan medan dan luas wilayah Sulsel,” katanya. Kedua, kata dia, anggaran itu masuk pembiayaan sebagian alat peraga kampanye pasangan calon sudah disediakan oleh penyelenggara pemilu, mengurangi dana calon. “Dana

kan jika persoalan tersebut mandek di kewenangan yang berada di BPN. "Karena kita sudah limpahkan kewenangan itu ke Tim Terpadu maka ini harus sudah ada kejelasan, apalagi hanya karena BPN tidak bisa berikan datanya. Kan tidak enak (etis) juga kalo Pansus fasum fasos kemudian kembali melakukan RDP hanya karena soal di BPN itu," ungkapnya. Namun, Wahab menegaskan tak menutup kemungkinan pihak akan kembali turun tangan dan mengambil alih untuk menuntaskan persoalan fasum fasos tersebut apabila tak kunjung ada kejelasan maupun penyelesaiannya. Ia pun menegaskan akan memberi batas waktu sebelum masuk tahun politik yakni pileg 2019 mendatang "Kita lihat sajalah nanti, kita masih kasih waktu mereka (tim terpadu) untuk menuntaskan. Tahun ini harus tuntas, tapi kalau tetap tidak ada kejelasan, ya kita pastikan akan ambil alih ulang dari tim terpadu," tandas Wahab. **RS/SM**

kampanye sebesar Rp 74 miliar lebih itu sebenarnya sudah besar, hanya saja masa kampanyenya agak panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit,” terangnya. “Jumlah itu hanya KPU yang tahu rasionalisasinya,” lanjutnya. Akademisi UIN itu mengatakan, jika pasangan calon benar-benar memberikan laporan dana kampanye ke KPU sesuai dengan aturan, maka potensi kecurangan dan politik uang akan dapat ditekan. Pembatasan itu juga bermakna bahwa demokrasi dengan ongkos yang besar akan berpotensi melahirkan kekuasaan yang korup. Jadi, kepala daerah yang terpilih sedapat mungkin tidak memiliki beban untuk melakukan politik balas jasa kepada kelompok tertentu yang ikut membantunya dalam pilkada. “Calon yang hanya terpilih dengan biaya besar berpotensi menjadi penguasa korup. Demokrasi kita juga tersandera dengan dominannya praktek money politik,” tutup Syarifuddin. Diketahui, empat pasangan calon bertarung di Pilgub Sulsel 2018. Masing-masing, Nurdin Halid – Aziz Kahar Mudzakkar, Agus Arifin Nu’mang – Andi Tanribali Lamo, Nurdin Abdullah -Andi Sudirman Sulaiman, Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar. **RS/DKI**

Penerbit : PT. DINAMIKA INDONESIA GROUP SK. NOMOR; AHU - 0003175. AH.01.01. TAHUN 2015 Penasehat : Burhanuddin Amin, Ir. Andi Baso, Abdul Jurlan Pemimpin Umum/Redaksi : Anshar Abdullah Pemimpin Perusahaan : Uni Redaktur Pelaksana : M. Darwis, Redaktur : Ekbang, Tawakkal, SE Dewan Redaksi: Andi Baso Ishak, Sulfiah, Arifin, ST, Asmar P, Sudirman, Samsuddin, Andi Baso Staf Redaksi : H. Andi Sappaile, Andi Ardi S, Muh. Iqbal Sessu, Barhama Bendahara : Nuraeni, S.Sos. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Alamat Redaksi/Iklan : Jl. Salemba Makassar Sulsel Percetakan : Rajamawellang Jl. Cokonuri No. 15 D (Perumahan Grand Salemba)

WARTAWAN / PERWAKILAN Biro Makassar : Andi Nuralam Fajar, Lukman, Andi Muhammad Junaid Gowa : Risman Takalar : Abd. Rauf Ampa, Muh. Agus, Leo Jeneponto : Mansur DL / Master Bantaeng/Bulukumba : Iwan L Selayar : Herman Sinjai : Ruslan Maros : Adrian Pangkep : Bahar Barru : Syamsul, Musriadi Sidrap : Andi Riswan Parepare : Bahtiar, Nasruddin, Asdar Pinrang : Pangeran Risal Enrekang : Darman Bone : Yusman Soppeng : Triwulan Jaya Wajo : Baso Ridwan, Tator : Adi Palopo : Yoga Luwu Timur : M. Amor Polman : Sumarno Mamasa : Netu Tamankoa Majene: Hasriansyah, S.Pd Mamuju : Reski Palipuri Mamuju Utara : Hamsa, Tomi Mamuju Tengah : Wentriyani

Salah Satu Fasum Milik Pemkot Makassar di Jalan Toddopuli Raya Timur

4 LIPUTAN SULSEL

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Butuh Kepedulian Pemerintah Jeneponto

kibat Curah Hujan yang Tinggi akhir-akhir ini mengakibatkan beberapa akses jalan mengalami kerusakan, Seperti yang terjadi di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto terdapat jalan yang berlubang disebabkan jalanan tersebut selalu tergenang air hujan sehingga Bahan Material Jalan terkikis aliran hujan dan pada akhirnya melahirkan Kubangan yang cukup dalam, Warga Setempat Kelurahan Sidenre hingga kini terus mengeluhkan Kondisi jalan tersebut yang sejauh ini belum ada etikat baik Pemerintah Setempat untuk Memperbaiki. Masyarkat setempat sangat mengharapkan Kepedulian Pemerintah untuk segera memperbaiki, karena jalan tersebut merupakan salah satu Akses utama Masyarakat dalam melaksanakan Aktifitasnya sehari-hari dan mengingat Masyarakat yang melintasi jalanan tersebut tak sedikit yang mengalami Kecelakaan. “Saya sebagai masyarakat sidenre khususnya lingkungan kunjung mange timur kelurahan sidenre kecamatan binamu kabupaten jenepont bermohon kepada pemerintah jeneponto khu-

susnya Dinas pekerja umum (PU) jenepoto agar dapat turung langsug memantau d lingkungan kunjung mange timur Keluraha Sidenre Kecamatan Binamu karena ada beberapa titik akses jalan yang perlu di prioritaskan seperti jalan yang dekat kantor lurah sidenre dan jalan yg di kunjung mange timur tembus ke salekoa rusak parah juga berhubung karena tidak adanya selokan air atau Drainase sehingga bahu jalan terkikis dengan aliran air hujan. Dan kami masyarakat sidenre bermohon kepada pemerintah jeneponto khususnya dinas pu jeneponto agar kiranya punya kepedulian di kampung sidenre soalnya di kampung sidenre khususnya lingkungan kunjung mange timur sangat butuh bantuan pemerintah seperti Drainase dan pengaspalan jalan yg di dekat kantor lurah sidenre dan jalan bosalia”. Harapnya. Masyarakat menilai, kerusakan jalan menjadi lebih cepat

karena saluran air di sekitar jalan tidak berfungsi. Sehingga saat hujan, air terlalu lama menggenang dan membuat jalan mudah terkikis. “Tentu kami ingin ada perbaikan jalan. Hingga saat ini kami mengharapkan perbaikan,” ujarnya. Sementara, salah seorang pengendara, Kasman mengatakan, seringnya pengendara sepeda motor menghantam lubang karena tidak sempat menghindar. “Semoga dinas terkait cepat merespons dan melakukan perbaikan,” ujarnya. Kerusakan Jalan tersebut Masyarakat Setempat menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto seakan menut-

up mata dan kesannya tidak memperhatikan Keluh kesah Masyarakat yang ada di Kelurahan Sidenre dan tentu besar harapan masyarakat menunggu Perbaikan jalan dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dalam hal ini Bupatinya adalah Iksan Iskandar. Masyarakat sidenre mengharap kepada pemerintah jeneponto khususnya Dinas pekerja umum( PU ) jeneponto agar kiranya kampung sidenre jangan di pandang sebelah mata atau pemerintah sengaja tutup mata,....soalnya kampung sidenre ini jenepontoji juga. Demikian Ungkapan Salah Warga yang bernaung di Kelurahan Sidenre. MANSUR SM

Jadi Plt Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin Rencana Terapkan 5 Hari Kerja

ebagai pelaksana tugas (plt) Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin akan melakukan beberapa terobosan dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bantaeng diantaranya dengan melakukan konsolidasi dengan seluruh pejabat eselon II dan III dalam rangka penyamaan pendapat. Diantara langkah-langkah terobosan baru yang akan dilakukan Muhammad Yasin yaitu akan diadakannya pemakaian pangkat jabatan dipundak para eselon yang bertujuan sebagai beban moral bagi seluruh pejabat dan juga untuk membedakan para pegawai negeri sipil antara atasan dan bawahan. "Jika tanda pangkat dan jabatan ini sudah terpasang maka akan menjadi beban moral bagi pejabat dalam melaksanakan tupoksinya," Kata Plt Bupati Bantaeng, Muhammad Yasin di ruang kerjanya. Inovasi lain yang dia

kembangkan ke depan adalah berupaya akan merencanakan berlakukan lima hari kerja saja, dengan alasan supaya ada waktu masing-masing untuk berkoordinasi dengan pihak Provinsi Sulsel termasuk stakeholder terkait. "Kami juga berencana akan memberlakukan lima hari kerja di kabupaten Bantaeng ini untuk menyesuaikan dengan kepentingan kerja di beberapa instansi yang vertikal dan pemerintah provinsi dan pusat," tambahnya. Selain itu, dalam rangka Pilkada serentak di bulan Juni 2018 Plt Bupati Bantaeng yang juga Wakil Bupati sebelumnya ini berharap agar pilkada ini berjalan lancar dan damai serta dia berharap kepada seluruh Aparatur sipil negara (ASN) untuk selalu manjaga netralitas dalam pilkada ini. "Saya berharap para ASN untuk selalu menjaga netralitas di Pilkada ini, untuk tidak melakukan politik praktis karena sangksinya sangat berat," tandas Muhammad Yasin. **SIN/SM**

Puncak Peringatan HUT Kabupaten Pangkep ke-58

PERTUMBUHAN EKONOMI PANGKEP CAPAI 9 PERSEN, KEMISKINAN 20 PERSEN

upati Pangkep Syamsuddin Hamid mengungkapkan rasa syukurnya atas segala pencapaian pemerintah yang mewarnai pada HUT ke-58 Kabupaten Pangkep, Sabtu (24/2) lalu. Salah satu pencapaian Pemerintah Kabupaten Pangkep adalah pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 9 persen berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Pangkep. "Salah satu kesyukuran kita adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 9 persen. Ini dapat tercapai berkat kerja keras semua pihak. Terima kasih saya haturkan," jelas Syamsuddin Hamid di hadapan peserta undangan dan ratusan warga. Namun, kendati pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka 9 persen, Bupati dua periode tersebut mengaku masih

K memiliki banyak kekurangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya pengentasan kemiskinan yang masih tertinggi di Sulsel, yakni 20 persen terhitung tahun 2017 lalu.. Sebelumnya, angka kemiskinan di Pangkep sempat menyentuh angka 16 persen.

"Sebelumnya angka kemiskinan di Pangkep sempat berada di angka 16 persen. Kalau diurut dan dibandingkan daerah lainnya, kita masih di belakang. Ini akan jadi fokus kita kedepannya," tuturnya. Meskipun angka kemiskinan berada di angka 20 persen, Syamsuddin optimis angka

tersebut bakal menurun seiring arahan dan bimbingan Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL turut hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Pangkep yang berlangsung di Desa Batara, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. **TRIB.SM**

Di Sulsel, Tiga Kepala SKPD Jadi PJS Bupati dan Wali Kota

iga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dipilih menjadi Bupati dan Wali Kota untuk tiga kabupaten/kota di Sulsel. Ketiganya menjabat sebagai penjabat sementara (PJS) menggantikan kepala daerah yang bertarung di Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang. Ketiga kepala SKPD itu yakni Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni yang didaulat sebagai PJS Bupati Bone; Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Lutfie Natsir sebagai PJS Wali Kota

Oknum UPKD Purwosari Gelapkan Dana Stimulan, Kacabjari Wotu Layangkan Panggilan

Parepare serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemprov Sulsel, Arwien Azis selaku PJS Wali Kota Palopo. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat melantik ketiga pejabat, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Jumat lalu mengungkapkan jika ketiga pejabat dipilih berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Megeri (Mendagri). "Saya berpesan agar pejabat yang dilantik dapat menciptakan lingkungan yang damai dan tentram bagi masyarakat. Serta membawa mereka agar senantiasa keluar dari masalah," ujar SYL. Dalam kegiatan pelantikan ini, turut hadir mendampingi

SYL, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Latif. Begitu pula para bupati/wali kota yang bakal menyerahkan jabatan-

nya kepada penjabat sementara serta pejabat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sulsel.

epala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Wotu, Adry Pontoh akan kembali memanggil oknum Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Desa Purwosari bersama dengan DPMD Luwu Timur terkait indikasi penggelapan dana stimulan tahun 2010 dalam waktu dekat. Sebelumnya, Adry telah melakukan penyidikan pada November tahun 2017 lalu. Kejaksaan Negeri Wotu telah meminta perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Lutim pada bulan Desember 2017, dan hasil kerugian tersebut dikeluarkan pada Januari 2018 Nomor 700/I/I/ 2018. Kacabjari Wotu, Adri menjelaskan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp210 juta dari jumlah keseluruhan dari dana stimulan sendiri pada tahun 2010 sebesar Rp350 juta dari Pem Lutim kepada UPKD. “Dana yang di duga

digelapkan pengurus UPKD Purwosari sebesar Rp210 juta. Sementara dana Rp75 juta lebih masih bergulir di masyarakat,” katanya saat ditemui Palopo Pos, Selasa 20 Februari 2018. Apalagi, lanjut Adry, bahwa tidak menutup kemungkinan Cabang Kajari Wotu akan mengejar pengembalian uang dan aset yang digunakan oknum pengurus bersangkutan. “Dalam penegakan hukum bukan hanya penindakan juga ada peneyelamatan keuangan negara. Namun ini akan terus berlanjut karena telah masuk tahan penyidikan,” terangnya. Setelah mengalami perputaran beberapa tahun jumlah dana yang menunggak keseluruhan sebesar Rp427 juta antara lain yang digunakan oknun UPKD Purwosari dan sebagian lagi masih menunggak di masyarakat peminjam. (KRM/IDR)

SAMBUNGAN 5

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018 LANJUTAN DI HAL. 1

MENAKAR PELUANG EMPAT PASLON KADA

paikan saat Syafaat, tagline dari Syarif-Andi Tahal Fasni menggelar kampanye dialogis di Kampung Cinayo, Desa Lentu, beberapa hari lalu. Kedatangan paslon Syafaat disambut suka cita warga setempat. “Kampung Cinayo, merupakan tempat kelahiran Karaeng Pattah (sapaan Muhammad Syarif). Jadi warga yang hadir juga merupakan keluarga besarnya," kata Kordinator Media Centre Syafaat Edwin Sutte melalui rilisnya kepada sejumlah media di daerah ini. Dalam orasi politiknya, Muhammad Syarif berjanji akan menyejahterahkan masyarakat petani. "Di Jeneponto ini 70 persen petani yang harus dihadirkan air irigasi, bibit, pupuk racun dan traktor dengan harga yang murah. Kalau petani terbantu, maka bisa mengurangi angka kemis kinan di Kabupaten Jeneponto," kata Muhammad Syarif. Tiga paslon kepala daerah lainnya di atas, menurut sumber yang dapat dipercaya,

tidak boleh dipandang sebelah mata. Saat kampanye dialogis di berbagai tempat, mereka diantar dan dihadiri ribuan pendukung dan relawan. Misalnya, Paslon Iksan Iskandar Paris Yasir nomor urut tiga, ada bupati petahana (Iksan Iskandar-red) yang memiliki struktur politik yang kuat dan punya kekuatan birokratis untuk mempengaruhi pada

pimpinan SKPD, para camat dan kades hingga kepala dusun. Pada kampanye dialogis di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, pengamatan media ini, diduga ada banyak keluarga pejabat lingkup Pem kab Jeneponto ikut bergabung dalam kegiatan kampanye tersebut, Di tempat ini, Iksan Iskandar menyampaikan orasi politiknya sekaligus berjanji

LANJUTAN DI HAL. 1

Lantik 10 Perangkat Desa, Kadis PMD Soppeng Apresiasi Tim Seleksi dan Penjaringan "Kaya juga mengapresiasi dan memuji kineja pendamping desa yang bekerja dengan Baik dan tidak mengenal lelah, "ujar A. Agus A. Agus berharap ke 10 perangkat desa yang dilantik agar dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Demikian halnya Kepala Desa agar tidak terpancing dengan uang. Apalagi mencairkan dana sendiri dan berlanja alat bangunan serta perlengkapan kantor desa lainnya, sunguh rawan terjadi mark up. “Dalam mencairkan dana desa atau dana ADD, sebaiknya melibatkan bendahara desa atau Kaur Keuangan, sehingga

Kades aman dari berbagai godaan yang bisa menyeret dirinya ke penjara,” demiki-

an A. Agus sembari menutup katan sambutannya. **TRI WULAN JAYA/DKI**

Naik Mobil Dengar Musik dan Merokok tak Ditilang menilang pengendara yang merokok dan mendengarkan musik saat berkendara ke cuali jika melakukan aktivitas yang dapat menggangu konsentasi pengemudi lain. Penegasan Polri ini, dinukilkan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagara mengatakan, pihaknya tidak akan menilang para pengendara yang merokok dan mendengarkan musik saat berkendara. Pengendara ditilang jika melakukan aktivitas yang menganggu konsentrasi mengemudi. "Sudah saya sampaikan memang, untuk yang merokok, mendengarkan musik itu tidak ditilang, saya ulang lagi, tidak ditilang. Hanya apabila pengendara mengendarai kendaraannya dengan tidak wajar dan tidak konsentrasi. Tentunya melanggar aturan," kata Halim saat menghadiri acara launching sistem penerbitan izin aplikasi online di Pintu Masuk CFD, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu pekan lalu. Halim memberikan contoh saat menggunakan telepanye dialogis, sungguh sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Jeneponto, khususnya para petani. Antaral lain meningkatkan pembangunan pengairan persawahan, meningkatkan pengadaan bibit, pengadaan hand traktor secara merata, meningkatkan pelayanan kesehatan gratis dan menyiapkan sarana pemadam kebakaran di setiap kecamatan. Sementara itu, Paslon Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim dalam berbagai kegiatan kampanye dialogis di sejumlah kecamatan, selain fokus pada pemberdayaan petani, juga akan meningkatkan infrastrukrur pembangunan fisik

pon genggam adalah salah aktivitas yang mengganggu konsentrasi. Ia menilai bila seseorang tengah asyik menggunakan telepon selular saat berkendara dapat memicu pelanggaran bahkan kecelakaan. Bukan hanya itu, pengendara yang menggunakan atau pegang HP terutama roda dua memberi ruang para begal dan penjambret untuk menarik pemilik HP tersebut secara paksa. "Terjadi kecelakaan kalau pegang HP terus malah melanggar rambu, jadi bisa saja ditilang," ujar Halim. Berbeda halnya bila pengendara mendengarkan musik dengan menggunakan headset. Menurut, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, penggunaan headset bisa mengganggu konsentrasi berkendara dan bisa ditilang. Kurangnya konsentrasi pengemudi dalam berkendara ini menjadi salah satu faktor kecelakaan yang sering dijumpai polisi di lapangan. ***

khususnya jalan antardesa dan jalan antarkecamatan. Sehingga para petani punya akses untuk menjual hasil pertaniannya ke kota. Ketika Paslon nomor 4 ini berkampanye di sejumlah desa dalam beberapa kecamatan, menurut tokoh masyarakat desa setempat, paslon Baharuddin-Isnaa Ibrahim optimis akan memenangkan Pilkada Jeneponto. Kin rakyat sudah pintar dan cerdas akan memilih calon pemimpin yang siap melakukan berbagai perubahan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Kabupaten Jeneponto. ***

LANJUTAN DI HAL. 1

Prabowo Turun Gunung di Pilkada, Fadli Zon: Banyak Masyarakat Rindu etua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto ikut turun gunung di Pilgub Jabar. Selain dalam rangka pemenangan cagub-cawagub yang diusung, Prabowo disebut turun untuk mengobati kerinduan masyarakat. "Kan kalau bertemu dengan masyarakat kan sudah banyak juga masyarakat yang merindukan kehadiran langsung Pak Prabowo," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat lalu. Meski begitu, Fadli menampik hal tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi

akan fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan meliputi sarana pengairan, bantuan pakan ternak, bibit jagung dan padi yang berkualitas. “Janji saya ini merupakan pemintaan warga petani sendiri. Bukan hanya di Bontoramba, tapi hampir semua petani yang ada dalam wilayah Jeneponto punya harapan sama,” ujar Iksan yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Jeneponto. Berbeda halnya Paslon Mulyadi Mustamu-Muh Kasmin Makkamula dengan tagline Mukmi-Bisa, menurut Ketua tim pemenang paslon nomor urut 1 ini, Jihad Akbar, jagoannya bisa jadi kuda hitam dalam pemenang Pilkada Jeneponto pada 27Juni mendatang. Selain, pernah menjabat Wakil Bupati Jeneponto bersama Bupati Iksan Iskandar, juga merupakan politisi yang memiliki pengalaman dalam berbagai organisasi. Sehingga, dengan kapasitas yang jelas dan SDM yang mempuni, masyarakat Jeneponto optimis memilih paslon Mukmi-Bisa. Apalagi, janji yang ditawarkan Paslon Mukmi-Bisa kepada masyarakat Jeneponto dalam berbagai tempat kam-

LANJUTAN DI HAL. 1

Prabowo sebagai capres. Partai Gerindra memiliki waktu khusus untuk mempersiapkan Pilpres 2019 "Nggak lah (sosialisasi capres). Kampanye untuk calon yang kita usung. Saya kira nggak. Nanti ada waktunya sendiri," jelas Fadli. Selain Jabar, Prabowo kemungkinan akan turun gunung demi pemenangan di daerah lainnya. Salah satunya untuk memenangkan cagub-cawagub Jateng yang diusung Gerindra, Sudirman Said dan Ida Fauziyah. "Jateng akan turun juga. Mungkin di beberapa daerah lain yang ada pilkada juga," sebut Wakil Ketua DPR itu. Diberitakan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto akan

turun gunung memenangkan pasangan cagub-cawagub Jawa Barat yang diusungnya, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Prabowo mengaku mempunyai kedekatan historis dengan Jawa Barat. "Insyaallah saya sudah diminta dan saya mengatakan karena saya ini warga Jawa Barat. Jadi, status saya ini penduduk Jawa Barat, ke sini ya dalam rangka katakanlah pekerjaan. Tapi, saya tinggal di Jawa Barat. Saya berkepentingan Jawa Barat harus yang terbaik untuk rakyat Jawa Barat," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis lalu. ***DTC/SM**

BUPATI TAKALAR RESMIKAN RUMAH ADAT BALLA LOMPOA KARAENG RANROBONE tokoh adat yang penyambutannya diiringi budaya adat seperti gendang, anngaru, a,rate ` yang dihadiri oleh ketua adat , Drs H. ANDI MAKMUR SADDA MM, ketua DPRD H. JABIR BONTO SE, serta camat dan para kepala desa dari tokoh masyarakat se- kabupaten Takalar. Bapak bupati mengatakan bahwa budaya adat yang ada di kabupaten Takalar harus diperkuat dengan kata sipakatau, sipakainga yang artinya kita bersatu membangun takalar bagaimana takalar kedepan lebih maju, terutama dibidang

pembangunan, ekonomi, keamanan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kese-

jahteraan masyarakat. ABD RAUF AMPA / MUHAMMAD AGUS

Terlalu Besar Dana Kampanye Pilkada Jeneponto, KPU dan LO Merumus Ulang

eraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye setiap pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penentuan besaran dana kampanye tersebut dilakukan secara mufakat, antara KPU dan Liaison Officer (LO) masing-masing paslon. Meski demikian, di Pilkada Jeneponto, batasan dana kampanye kembali dirumus ulang meski sebelumnya telah ditetapkan. Ketua KPU Jeneponto Muh Alwi menjelaskan, jika penetapan dana kam-

panye sebelumnya dianggap terlalu besar sehingga dirumuskan kembali untuk tidak memberi ruang terjadinya money politic. "Kalau Jeneponto kemarin, berdasarkan hasil rapat dengan tim paslon itu batasannya Rp 20 Miliar. Ternyata setelah dikoordinasi, dianggap terlalu tinggi sekali," katanya kepada awak media baru saja ini. Makanya, sambung Muh Alwi, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengundang LO masing-masing paslon untuk berembuk mengenai batasan ini. Tak hanya antar LO, dia berencana untuk meng-

konsultasikan ihwal batasan ini dengan KPUD Provinsi Sulsel. "Kemungkinan kita juga kordinasi ke Provinsi dan akan membahas ulang lagi. Makanya kita ini masih melakukan komunikasi lagi terkait dengan batasan tersebut dengan LO," imbuh Muh Alwi. Dalam hemat dia, kemungkinan angka Rp 20 miliar tersebut akan dipangkas, namun tidak akan begitu kecil. Yang pasti kata dia, cukup ideal. "Sinjai saja itu Rp 4 miliar. Tapi sangat kecil itu," kata Muh Alwi membandingkan batasan dana kampanye. ***KS/SM**

6 LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Bupati Aras Nilai Media Miliki Peran Strategis Bangun Mateng

upati Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), H. Aras Tammauni mengajak awak media untuk bersinergi membangun daerah. Ajakan Bupati H Aras itu disampaikan saat menggelar silahturahmi di ruang Rapat Bupati Mateng dengan sejumlah awak media yang ada di Kabupaten Mateng, Rabu pekan lalu. Hadiri dalam silahturahmi tersebut, Wakil Bupati

Mateng, H. Muh Amin Jasa, Kabah Humas dan Protokoler, Irwan Susanto, Perwira Penghubung Kodim, Mayor Infantri Sahabuddin serta sejumlah awak media. H. Aras Tammauni mengatakan, media adalah mitra (partner kerja) pemerintah dalam hal mengawal proses pembangunan daerah. Olehnya itu, sinergitas antara media dengan pemerintah harus ditingkatkan dan dibangun secara konstruktif.

“Dengan profesionalitas dari awak media, akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pemberitaan yang baik, masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar terkait kondisi terkini di suatu daerah,” ungkap Aras Tammauni di hadapan sejumlah wartawan yang sempat hadir. Dalam pandanan dia, media harus didekati karena memiliki peran sangat strategis dalam

pembngunan bangsa , khusus daerah. “ “Dengan media, masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Bupati. Dalam tempat terpisah, Imade Indrawan, jurnalis dari salah satu media di daerah ini mengatakan, dengan adanya pertemuan seperti ini, awak media atau wartawan khususnya

yang ada di Kabupaten Mateng agar dapat lebih aktif lagi dalam rangka melakukan peliputan kegiatan pembangunan.. Besar harapan kita, agar wartawan yang ada di Mateng dapat lebih

aktif lagi dalam hal melakukan peliputan. Sebagaimana tugas kita sebagai jurnalis dan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalis,”pungkas Imade Indra. ***

Persiapan SMAN 1 Takalar Jelang UNBK Sudah Mantap

jian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/MA akan dilaksanakan sebulan lagi, tepatnya pada 9 sampai 12 April 2018, bukan lagi menjadi momok bagi siswa. Bahkan, siswa SMAN 1 Takalar, persiapan menghadapi UNBK sudah mantap. Kepala SMAN 1 Takalar, Muh Ali mengatakan, persiapan di sekolahnya telah dilaksanakan sejak awal tahun ini. Sehingga, tidak ada alasan lagi siswa khawatir, malah sebaliknya mereka optimis akan lulus

seratus persen lantaran adanya persiapan yang dilakukan sebelumya, siswa sudah siap mental dan beradapatasi saat menghadapi ujian puncak pada 9 sampai 12 April mendatang. "Sejak Januari 2018 kami mengadakan les mata pelajaran yang akan diujiankan," ucap Ali seraya menambahkan, pihaknya juga engadakan les setela mendapat respon dari orangtua siswa untuk ikut menegakkan disiplin bagi siswa untuk menghadapi UNBK. Ali juga memastikan kesiapan infrastruktur yang akan dipakai dalam UNBK, seper-

ti internet dan listrik. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Telkom, dan beberapa pihak untuk memastikan daya listrik dan internet stabil selama ujian berlangsung," ujar Ali. Sementara Kepala Bagian Kurikulum SMAN 1 Takalar, Sapri, menyebutkan ada 557 calon peserta UNBK di seko-

lahnya dengan rincian MIPA sebanyak 378 orang, IPS sebanyak 146 orang dan Bahasa sebanyak 33 orang. "Minggu pertama Maret, kami masih melaksanakan simulasi UNBK bagi calon peserta ujian di SMAN 1 Takalar. Kami ingin memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti sudah siap segalanya,” demikian Sapri. ***TRI/SM**

SMAN 3 Soppeng Siap Laksanakan UNBK Tanpa Pungut Biaya

enghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi siswa SMAN/ SMK pada April mendatang adalah masa-masa sibuk pihak pengelola satuan pendidikan. Selain, mereka harus menyiapkan sarana komputer dan jaringan listrik masuk ke ruang ujian, juga sekolah kerap dihadapkan keterlambatan cair dana untuk memenuhi biaya pelaksanaan ujian tersebut. Meski begitu, bagi SMAN 3 Soppeng tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut di atas. Bahkan, pihaknya tak memungut biaya kepada orang tua siswa dalam menghadapi UNBK mendatang, Seperti diakui Kepala SMAN 3 Soppeng, Hamzah, S.Pd, pihaknya

tak ambil resiko apalagi membebani siswa jelang UNBK tahun ini. "Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak memungut biaya sepersenpun kepada orang tua siswa dalam menghadapi UNBK. Kini tercatat sebanyak 168 Siswa kelas XII yang terbagi dari 6 Kelas dan 2 jurusan, "katanya. Dia juga merincinya, untuk Jurusan IA sebanyak 100 siswa yang terbagi dari 4 Kelas sedangkan untuk IS sebanyak 68 Siswa yang terbagi dari 2 kelas. Menurut Hamzah, sebelumnya pihak sekolah sudah melakukan simulasi sebanyak 2 kali,dan sama sekali tidak ada keluhan siswa dalam simulasi UNBK tersebut, Dalam UNBK

Gara-gara Ditagih Utang, Fitri Dibunuh dan Mayatnya Dicor

nanti kita akan laksanakan 3 Sesi. “Kami sudah siap menggelar UNBK dan memiliki 30 komputer milik sekolah. Meski masih kurang computer, tapi sudah bisa diatasi untuk menutupi kekurangan tersebut dengan memakai laptop siswa dan guru,” jelas Hamzah s e m b a r i menyebutkan jumlah siswa SMAN 3 Soppeng berjumlah 505 orang.

**TRI WULAN JAYA/DKI**

Pasien Terduga Difteri di RSUD Lanto Dg Pasewang, Dinkes Sulsel Ambil Sampel

im Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyambangi RSUD Lanto Dg Pasewang, Jeneponto. Kedatangan rombongan itu untuk mengambil sampel pasien diduga suspect difteri, KS (65) yang dirawat di ruang isolasi RSUD Lanto Dg Pasewang beberapa hari lalu. "Yang kita ambil usap tenggorok dan hidungnya, nanti kita mau lihat masih adakah kuman difterinya atau tidak karena kan kita sudah pemberian obat selama dua hari," kata Debsy Pattilima kordinator Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Selain itu, pihaknya juga mengaku melakukan pemeriksaan terhadap orang di sekeliling pasien KS. "Orang-orang di yang jaga selama perawatan

juga kita periksa, termasuk orang yang ada di rumahnya tempat dia menetap, untuk mengetahui apakah terjadi penularan atau tidak," ujar Debsy. Sampel pemeriksaan terhadap KS akan diuji di Bina

Lingkungan Kesehatan (BLK) Makassar dan Jakarta. Hasil uji lab itu keluar beberapa hari kedepan. Sekedar diketahui, KS merupakan warga Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,

Jeneponto. Dirawat di RSUD Lanto Dg Pasewang sejak awal Maret lalu. Dugaan KS terjangkit difteri lantaran diduga sakit yang diderita memiliki kesamaan dengan gejala-gejala difteri. **TRI/SM**

eorang wanita bernama Fitri Anggraeni, warga Limbangan Tanggulangin, Limbangan Kendal, dibunuh dan mayatnya dicor di dalam bak mandi dalam sebuah rumah di Dusun Krajan RT02 RW02 Desa Boja, Kendal Jum’at lalu. Korban diduga dibunuh oleh Didik Ponco Sulistyo yang juga pemiliki rumah. Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Aris Munandar mengatakan, mayat korban ditemukan sekitar pukul 14.00 WIB. Terungkapnya kasus tersebut, berawal dari ditangkapnya seorang pelaku pembegalan, bernama Didik Ponco Sulistyo. Didik sebelumnya diketahui melakukan pembegalan, terhadap Kasiyati Warga Ngabean Boja pada Jum’at (23/2) pukul 06.00 WIB saat korban hendak berangkat kerja. Saat di perjalanan korban dirampas kendaraannya, oleh pelaku dengan cara memukulnya dari belakang hingga terjatuh. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka selain melakukan perampasan sepeda motor, ternyata delapan hari sebelumnya pelaku juga pernah melakukan pembunuhan terhadap Fitri Anggraeni, yang merupakan seorang pekerja tempat hiburan malam. “Karena posisi tersangka terdesak kemungkinan berbohong kemudian melakukan pengecekan ke rumah tersangka, ternyata benar bahwa ada penemuan tem-

pat yang diduga untuk pembuangan mayat, “ katanya, di Mapolsek Boja, Kendal. Kasat Reskrim menjelaskan, mayat korban dibuang dalam bak, mandi yang terletak di kamar mandi rumah tersangka yang kemudian dicor dengan menggunakan semen. “Kami curiga, cor bak mandi masih basah dan akhirnya kami lakukan pembongkaran paksa, ternyata ditemukan jenazah perempuan, yang telah diakui pelaku,” bebernya. Menurut keterangan pelaku, dirinya nekat membunuh korban karena merasa kesal terhadap korban yang melontarkan kata-kata kotor saat dirinya menagih utang. Korban dibunuh dengan cara dicekik. “Korban ini ceritanya punya utang kepada pelaku, dan saat ditagih korban melontarkan kata-kata kasar,” ujarnya. Saat ini lanjut Kasat Reskrim, masih melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan untuk mengetahui penyebab kematian korban, jenazah korban dibawa ke RS Bhayangkara Semarang, untuk dilakukan autopsi. Sementara itu Kadus Tanggul Angin Munawar mengatakan, korban diketahui dijemput oleh pelaku pada Jum’at pekan lalu, dan tidak pernah ada kabar lagi. “Tahu-tahu keluarga korban hari ini lapor polisi karena korban tidak pulang seminggu,” tandasnya. (SMS)

LAPORAN DAERAH 7

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Kelantan Puji Inovasi Program Pendidikan dan Jumat Ibadah di Gowa

atu Yang Teramat Mulia (DYTM) Megah Seeri Mohd Sahrul Nizam, dari Kelantan Malaysia mengaku memuji da salut dengan sejumlah program yang berorientasi pada peningkatan akhlak dan mutu sumber daya manusia (SDM) yang diterapkan di Kabupaten Gowa sejak 12 tahun silam. Pujian itu disampaikan Sahrul Nizam kepada media sesaat setelah mendengarkan pemaparan hasil survey dua tahun kepemimpinan Bupati Gowa-Wabup Gowa, Adnan Purichta Ichsan dan Abd Rauf Malaganni di Istana Tamalate kompleks Museum Istana Balla Lompoa, Sabtu pekan lalu.

Sahrul Nizam yang juga adalah Asisten Pejabat Menteri Besar Pariwisata Kelantan ini mengaku, berniat akan mengadopsi dua program tersebut untuk ditawarkan ke pemerintah Kelantan, Malaysia. "Saya sebagai Asisten Menteri Besar Pariwisata Kelantan tentu bisa mengadopsi dua hal yakni sektor pendidikan yang menjadi fokus utama di Gowa serta program Jumat Ibadah," katanya. Ia menjelaskan dirinya bersama Direktur Pembangunan Islam dan Dakwah Provinsi Kelantan akan mencoba menawarkan program ini ke pemerintah Kelantan yang memungkinkan bisa diterapkan di Kelantan. Sebagai Asisten Menteri, mungkin bisa ada

Kuasa Hukum calon jamaah umrah Abutours, Aziz Maskur bersama anggotanya, saat berad di Baber Shop, Turikale.

Di Maros, 40 Jemaah Umrah Abu Tours Minta Uangnya Dikembalikan

M perkongsian atau kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gowa. "Kita bisa bikinkan kaedah untuk perkongsian itu,

sehingga dua program bisa diterapkan di Kelantan,â&#x20AC;? demikian Sahrul Nizam. **SIN/SM**

Petahana Lawan Kotak Kosong, Umar â&#x20AC;&#x201C;Madeng Gugat KPU Bone

omisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bone menggelar rapat pleno terbuka terkait hasil verifikasi faktual (vertual) dukungan tambahan e-KTP bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan

Wakil Bupati Bone, Rizalul Umar-Andi Mappamadeng Dewang (Umar-Madeng), Senin pekan lalu. Alhasil, berkas dukungan e-KTP perbaikan bapaslon Umar-Madeng dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang

akan maju bertarung di Pilkada atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Bone 2018 melawan petahana, Fashar-Ambo Dalle. Diketahui, pada proses verifikasi faktual untuk dukungan tambahan Umar-Madeng yang tersebar di 27 Kecamatan itu, jumlah dukungan

yang memenuhi syarat hanya sebanyak 2.985 dukungan melalui foto kopy e-KTP. Sedangkan untuk verifikasi dukungan pada tahap pertama yang memenuhi syarat hanya sebanyak 21.801 dukungan. Dengan demikian jumlah keseluruhan sebanyak 24.786

elalui pengacaranya, Asiz Mazkur, 40 jemaah umrah di Kabupaten Maros meminta uangnya dikembalikan oleh Abu Tours. Bahkan, Asiz sendiri geram dengan sikap pihak Abu Tours yang tidak merespon keinginan kliennya untuk mengembalikan uang mereka. "Klien saya ada sekitar 40 orang dari Maros. Semuanya meminta untuk uangnya dikembalikan. KAmi sudah layangkan somasi dan datangi kantornya 4 kali tapi tidak mendapatkan tanggapan yang positif ," katanya saat menggelar jumpa pers di kantornya, Senin pekan lalu. Atas kuasa yang diberikan, Asiz mengaku kliennya tidak lagi berharap diberangkatkan. Dia hanya meminta agar uang kliennya dikembalikan. Menurutnya, maklumat yang dikeluarkan oleh Abu Tours menurut dia juga

dukungan. Sementara ketentuannya, bapaslon UmarMadeng harus mengumpulkan dukungan 41.980 e-KTP. â&#x20AC;&#x153;Rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada LO (UmarMadeng) yang hadir. Tetap lanjut, ada Panwas. Karena ada jadwal. Jadi, harus segera dilaksanakan. Dia kekurangan dukungan sebanyak 17.164. Jadi kekurangannya tersebut sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Maka ditetapkan bahwa bakal pasangan calon Umar-Madeng itu tidak memenuhi syarat untuk lanjut pada penetapan," jelas Ketua KPU Bone, Muh Aksi usai memimpin jalannya pleno.

sangat tidak masuk akal. Rata-rata klienya telah menyetor Rp16 juta dan sekarang diminta uang tambahan sebesar Rp15 juta per orang. "Inikan tidak masuk akal permintaannya. Klien kami diminta mencari dua orang untuk berangkat haji. Mana ada orang yang mau diajak berangkat umroh lewat abu tour? Lebih baik itu uang dikembalikan dan biarkan kami memilih travel lain untuk berangkat umrah. Kalau uang tambahan itu jelas jamaah tidak mampu," terangnya. Lebih lanjut, dia mengingatkan pihak Abu Tours agar memenuhi keinginan kliennya itu. Dia mengancam akan menempuh jalur hukum jika permintaannya itu tidak diindahkan sesuai dengan batas somasi yang telah dilayangkan. "Ini masih ada batas waktu untuk pengembalian. Jika tidak, kami terpaksa menempuh jalur hukum," pungkasnya. â&#x20AC;˘

Dia menjelaskan terkait dengan gugatan UmarMadeng, pihaknya tetap akan menunggu. Namun dia menegaskan hingga saat ini calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Bone yang sah adalah Fashar-Ambo Dalle. Dalam tempat berbeda, Umar-Madeng rencana akan mengugat KPU Bone. Bahkan, pihaknya sedang menyusun skenario materi gugatan yang disertai bukti-bukti serta beberapa hal yang dinilai KPU Bone tidak menganut asas keadilan dalam kaitannya verifikasi faktual dukungan tambahan e-KTP bakal calon bupati dan wakil bupati Umar-Madeng. **SIN/SM**

Polresta Parepare Bentuk Timsus Cyber Deteksi Penyebar Berita Hoax Pilkada

emasuki babak awal pemilihan kepala daerah (pilkada) Sulsel 2018 dan Pilwakot Pareppare, Polresta Parepare membentuk tim khusus (timsus) cyber patrol mengawasi penyalahgunaan media sosial (medsod) penyebar berita hoax khususnya Pilwalkot Parepare tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Parepare, AKBP Pria Budi saat menghadiri apel pengucapan ikrar dan pengamanan kampanye menuju pemilukada damai dan sosialisasi pengawasan pemilu dalam rangka deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, di Lapangan Andi Makkasau, Parepare, baru saja ini oleh Panitia Pengawas

Pemilihan Umum (Panwaslu) Parepare. "Timsus Cyber Patrol bertugas mendeteksi dan memantau pengguna media sosial utamanya yang kerap memposting berita yang kebenarannya diragukan, sarat unsur sara atau hoax dan dianggap berpotensi menimbulkan gejolak selama pelaksanaan pilkada," katanya. Apalagi kata Pria Budi, sejauh ini sudah dua kasus yang berhasil diungkap pihaknya karena memberi informasi palsu yang disebar segelintir kelompok orang yang tak bertanggung jawab. "Untuk itu kami mengajak masyarakat agar lebih bijak menggunakan medsos ataupun media daring lainnya. Karena konsekuansinya jika menyebar hoax harus berurusan dengan

hukum," harapnya. Disamping itu, Polresta Parepare ikut menggandeng jurnalis untuk ikut bersama mengamankan dan mengawal Pilwalkot Parepare 2018. Menurut Budi, peran jurnalis dalam pilkada sangat besar sehingga dianggap perlu menyatukan komitmen agar tercipta pilkada yang aman. Dalam pengamatannya selama ini, dia mengaku, para jurnalis atau insan pers di Parepare telah menempatkan diri sesuai perannya dan menjalankan profesinya secara profesional. Kita harapkan kehadiran jurnalis, bisa ikut menetralisir upaya segelintir oknum yang berupaya menyebar isu sara yang pada gilirannya pelaksanan Pilkada dapat tercoreng. **SIN/SM**

8 LAPORAN DAERAH

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

LANJUTAN DI HAL. 1

“KAPOLRES HARUS BERSINERGI DENGAN WARTAWAN”

Saat menjabat Kapolda NTB, Umar dikenal sebagai Pati yang humanis, religius serta inspiratif. Di setiap kesempatan Umar tak segan turun langsung ke lapangan. Bahkan sampai ke pelosok desa. Sikap terpuji Umar sering menui pujian warga nitizen. Termasuk saat ia membopong korban kecelakaan pada 1 Januari 2016. Kala itu sepulang meninjau anggotanya yang berdinas mengamankan tahun baru 2016, Umar Septono melihat kecelakaan di Jalan Lingkar Selatan Mataram. Tiga orang tergeletak. Umar lalu memerintahkan sopir mobil dinasnya putar balik menuju ke lokasi kecelakaan. Yang dilakukannya kemudian adalah turut mengevakuasi korban kecelakaan. Dia juga memerintahkan ajudannya menyetop mobil yang lewat, untuk minta tolong agar membawa korban ke rumah sakit Rumah Sakit Bhayangkara. Dia membopong seorang bocah korban kecelakaan dan memasukkan ke sebuah mobil. Pada sore harinya, Umar menjenguk korban kecelakaan itu di rumah sakit dan menanggung seluruh biayanya. Di kesempatan lain Umar terpaksa naik sepeda motor untuk mengejar waktu shalat untuk shalat berjamaah. Sikap religius Umar ini ditandai dengan tindakannya yang selalu berusaha salat lima

waktu di awal waktu dan berjemaah di masjid. “Lima waktu saya di awal waktu, berjemaah di masjid, di saf depan sebelah kanan. Itu harga mati!” pidato Umar Septono yang sempat viral beberapa waktu lalu. Sikapnya ini dia pegang teguh. Umar, misalnya, pernah buru-buru meninggalkan undangan festival di Senggigi yang dihadiri ribuan masyarakat, untuk mengejar salat berjemaah di masjid. Karena jalanan macet akibat banyaknya pengunjung festival, Umar pun meminta anak buahnya memboncengnya dengan motor menuju ke masjid terdekat agar tidak ketinggalan salat berjemaah di awal waktu. Sejak bertugas di Sulsel, Umar Septono tidak pernah meninggalkan kebiasaannya berbaur dengan warga masyarakat tanpa memandang status sosial. Di acara perkawinan dia pernah terlihat ikut memasang tenda, bahkan sempat membuat tukang gali kuburan dan warga masyarakat sekitar saat dengan pakaian dinasnya turun ke liang lahat menggali lubang dengan keringat yang mengucur deras. Aksi tak biasa yang dilakoni perwira tinggi bintang dua selama bertugas di Sulsel tidak luput dari perhatian para jurnalis, bahkan salah satu media online menyebutkan setidaknya ada lima aksi yang dilakoni Irjen Umar Septono dalam menjalankan tugas

yang sangat menyentuh kemanusiaan. Kelima aksi yang dapat dijadikan contoh teladan bagi pemimpin dan abdi negara lainnya sebagaimana yang dipublikasikan salah satu media online adalah; Pertama, memberikan penghargaan kepada salah seorang anggotanya sebagai bentuk apresiasinya terhadap bawahannya yang betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kisahnya sendiri terjadi pada Desember 2017 lalu, Umar Septono tengah melintas menggunakan mobil dinas dan tiba-tiba seorang Polantas Polsek Mariso Bripka Arby Isnal ke tengah jalan dan memberhentikan mobil Kapolda untuk membantu seorang nenek yang tertatih-tatih menyeberang jalan. Arby Isnal waktu itu memang tidak mengetahui kalau orang

di atas mobil dinas itu adalah komandan tertingginya. Penghargaan yang diterima Polantas Polsek Mariso itu diserahkan pada apel pagi di Polda Sulsel yang diawali dengan menguji mental anggotanya dengan ancaman mutasi yang akhirnya diberitahu bahwa hal itu untuk melihat kesetiaan seorang Polantas dalam melaksanakan tugas. Kedua, aksi memungut sampah. Saat itu suasana menjelang Natal dan perayaan tahun baru 2018. Umar Septono mengadakan inspeksi mendadak ke berbagai pasar di Kota Makassar. Salah satunya adalah Pasar Terong. Di pasar yang berseberangan jalan kampus lama Unhas dan Masjid Al Markaz terlihat banyak sampah berserakan di jalan yang dilaluinya, Kapolda pun turun dari mobil lalu memu-

Evaluasi PPK Syarat KKN BONE, SM -- Metode evaluasi anggota PPK untuk Pilpres dan Pileg 2019 mendatang menuai protes keras dikalangan anggota PPK, evaluasi dari bentuk tertulis dari jumlah lima orang dikurangi menjadi tiga orang memicu komplik sesama anggota PPK , evaluasi ini diduga syarat dengan kolusi dan nepotisme serta timbul kecurigaan adanya Permainan nilai dan kepentingan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat melemahkan semangat kinerja yang tidak maksimal dalam Pilkada Bupati.

Menurut Veronika anggota KPU Bone saat dihubungi lewat ponselnya mengatakan yang lolos tiga besar anggota PPK pada evaluasi tes tertulis berdasarkan jumlah nilai dari teman keteman sesama anggota PPK bersama sekretaris PPK , "ditempat terpisah menurut Ketua KPU Bone Aksi Hamzah saat dihubungi lewat ponselnya mengatakan telah berkomitmen sesama anggota KPU untuk tidak ada intervensi nilai tersebut ," tutur Aksi saat dihubungi melalui Ponselnya. Pengurus LSM Gerak

Bone Ikbal akan meminta kepada anggota KPU Bone untuk transparansi nilai hasil evaluasi tes tertulis di Novena Hotel yang lalu pasalnya ada

dugaan KPU Bone memanipulasi nilai hasil tes karena ada beberapa Kecamatan anggota PPK yang komplain nilai tersebut. ( EDYS)

LSM Gerak Gelar Turnamen BONE , SM -- Turnamen Bulutangkis berlangsung semarak yang di ikuti 29 orang pemain internal PB MAN 2 yang dilaksanakan LSM Gerak Bone bekerja sama dengan PB MAN 2 dan Kepala Sekolah MAN 2 Watampone yang berlangsung selama 15 hari dan berakhir 8 Maret 2018 yang bertempat di Aula MAN

2 Watampone berjalan sukses namun juara 1 sampai juara 4 pool A mendapat hadiah tropy , uang tunai, kostum Bulutangkis beserta hadiah lainnya diserahkan Ketua PB MAN 2 Ketua PB MAN 2 H.Askar, ST, M.Si menyerahkan hadiah untuk kelompok Profesional atau Pool A sementara

Juara 1 sampai juara 4 untuk kelompok amatir atau pool B diserahkan Anggota LSM Gerak H.Ibrahim Amin, SH dan Harifuddin, S.Sos. H.Askar mengatakan turnamen Bulutangkis bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan mempererat rasa persaudaraan sesama pencinta Bulu-

tangkis dan olahraga ini banyak penggemarnya. Ketua LSM Gerak Bone yang diwakili H.Ibrahim Amin, SH didampingi Harifuddin, S.Sos mengatakan berlangsungnya acara turnamen Bulutangkis atas kerjasama semua pihak dan dukungan anggota LSM Gerak. (EDYS)

ngut sampah-sampah yang berserakan tanpa merasa kikuk dengan jabatannya. Ketiga, memuliakan disabilitas. Umar Septono sudah terbiasa shalat berjamaah di masjid. Sudah tak enak rasanya bila ia meninggalkan shalat jamaah. Siang itu Umar Septono melaksanakan salat berjemaah di Masjid Anny Mujahidah di Kelurahan Parang Tambung, Makassar. Selepas shalat, Umar lalu menghampiri seorang bocah disabilitas. Ia pun langsung mencium tangan anak itu. Bocah berbaju putih tersebut kaget melihat aksi Umar Septono. Begitu pun dengan warga yang berada di lokasi, mereka dibuat heran dengan aksi Umar Septono. Menurut Kapolda Sulsel itu, kesalehan anak itu lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Anak itu sekalipun fisiknya tidak sempurna dia tak lupa beribadah. Keempat, menggali liang lahat istri anggotanya yang meninggal. Ceritanya, pada suatu hari, masih dengan seragam dinas dan sebuah kopiah hitam di kepalanya, Umar Septono berjalan menuju sebuah pemakaman. Dengan satu sekop di tangannya, ia mulai memasuki liang lahat dan menggali tanah hingga mengotori seragamnya. Penggalian tersebut ia lakukan bukan untuk keluarganya. Ia sukarela menggali kubur untuk PNS di Polda Sulsel yang merupakan istri anggota Polda Sulsel, Aiptu Sudarto. Kelima, mencium tangan seorang pengemis. Aksi ini sebetulnya juga terjadi di Pasar Terong. Hanya saja, ini kali, Umar Septono ke pasar untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok. Di tengah pemantauan itu tiba-tina saja dia melihat seorang wanita tua yang tak punya kaki lagi tengah mengemis di tengah kerumunan orang, Umar Septono segera mendekati dan mengambil tangannya lalu dicium membuat para pedagang dan pengunjung pasar terheran-heran. Aksi sudah sering dilakukan sebelumnya bila melihat pengemis tak berdaya itu. Sikap santun dan penghargaan terhadap sesama manusia yang sudah tertanam dalam diri kepribadian Kapolda Sulsel Umar Septono memang tidak hanya berlaku bagi orang-orang lemah atau tak berdaya, tapi juga dilakukan kepada bawahan dan keluarga yang dijumpainya, termasuk di kalangan wartawan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hal itu sangat tampak ketika dia mengundang para awak media untuk bersilaturrahmi sembari menjamu makan malam di Rumah Makan Plat 9, Jalan Gunung Latimojong, Makassar, akhir bulan lalu. Dalam acara yang dikemas dalam suasana kekeluargaan itu Kapolda Sulsel Umar

Septono mengingatkan kepada jajarannya, terutama para Kapolres di jajaran Polda Sulsel hendaknya mampu menjalin komunikasi yang baik, saling menghormati dan bersinergi dalam rangka bersama-sama membangun stabilitas ketenangan dan kenyamanan masyarakat berdasarkan tugas masing-masing. “Kalau ada Kapolres tidak respek, tidak mampu membangun sinergi dan berkomunikasi dengan baik kepada wartawan, saya akan melakukan konfirmasi langsung kepada bersangkutan, jika dia masih kurang peka dan tidak mengindahkan maka saya akan mencopot jabatan Kapolres tersebut,” tandasnya tegas. Pernyataan Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono tersebut ternyata mendapat tanggapan positif dari wartawan di daerah ini, terutama mereka yang sempat hadir dalam acara silaturrahmi itu. Mereka menilai sosok Kapolda sangat patut dijadikan teladan terutama di dalam membangun karakter dan menjalin hubungan silaturrahmi dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan jurnalis sendiri yang tidak dibeda-bedakan baik dari media cetak, elektronik dan media online. Salah seorang wartawan senior yang minta namanya tak usah disebutkan mengakui, bahwa yang sangat menonjol dari kepribadian Kapolda adalah karena begitu santunnya kepada siapa saja yang dihadapinya, dia tidak melihat pangkat dan jabatan seseorang, bahkan sudah dicontohkan pengemis pun didatanginya sebagai tanda betapa pekanya beliau dengan perasaan orang di sekitarnya. “Saya sangat salut dengan ungkapan Kapolda Irjen Umar Septono yang mengingatkan agar jajarannya, terutama para Kapolres harus mampu membangun komunikasi dan bersinergi dengan wartawan,” ungkap wartawan senior tersebut. Wartawan senior itu pun kepada Mutiara Timur berpesan, bahwa hendaknyalah para insan pers merespon pernyataan Kapolda tersebut dalam rangka menjalankan tugas secara professional dan bertanggung jawab. Kalau Kapolda sendiri memerintahkan jajaran anggotanya mampu menjalin komunikasi yang baik, membangun silaturrahmi dalam artian bersinergi dengan wartawan maka seharusnya juga wartawan harus pula bersatu dan saling mendukung membangun kebersamaan, sehingga jika ada yang tersakiti maka yang lain turut merasakan, sebagaimana yang dicontohkan Kapolda yang tidak segan-segan berbaur dan mendatangi warga masyarakat yang dirundung duka dan menghadapi kesulitan. JURLAN EM SAHO’AS-SM

LAPORAN DAERAH 9

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Bupati Minta Mahasiswa Berkontribusi Majukan Kabupaten Pangkep

upati Pangkep Syamsuddin Hamid menantang mahasiswa asal Kabupaten Pangkep agar menyampaikan idenya dalam memajukan Pangkep khususnya mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Pangkep, angka kemiskinan di daerah ini tercatat mencapai 16 persen. Bupati dua periode tersebut berharap agar mahasiswa mengeluarkan saran dan pendapatnya. Serta membantu instansi terkait menjalankan programnya untuk perlahan-lahan mengurangi angka kemiskinan. "Apalagi Pangkep di tahun 2017 lalu masih tertinggi angka kemiskinannya di Sulsel," ungkap Syamsuddin Hamid. Menurutnya, perhatian Pemkab Pangkep selama ini untuk mahasiswa sudah banyak dira-

RSUD Andi Makkasau Optimalkan Pelayanan Tiga Program Baru

sakan dengan adanya program pembayaran SPP bagi mahasiswa asal Pangkep sebanyak 4.066 orang yang tersebar di puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

"Sudah saatnya mahasiwa memberikan ide cemerlangnya kepada Pemkab Pangkep dan berharap agar mahasiswa segera menyelesaikan kuliahnya tepat waktu," jelasnya. Pada puncak peringatan

hari jadi ke-58 Kabupaten Pangkep yang berlangsung di Desa Batara, Kecamatan Labbaklang, Syamsuddin menyerahkan secara simbolis bantuan SPP kepada mahasiswa. **TRIB/SM**

Kinerja FORMAT Mendapat Apresiasi Sekda Pasangkayu Pasangkayu, SM - Dalam memperingati Hari Ulang Tahunnya (HUT) yang ke 7 dan Hari Pers Nasional (HPN) ke 70, Forum Wartawan Mamuju Utara (FORMAT) melaksanakan dialog dengan tema, "FORMAT menjadi Pioner dalam mengantisipasi Hoax dan ujaran Kebencian di Pasangkayu". Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Mutiara Kota Pasangkayu, Kab Pasangkayu, Provinsi Sulbar, Kamis (08/022018). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasangkayu Drs H M Natsir,MM, Kabag Sunda Polres Matra, Ketua Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kab Pasangkayu Syamsuddin HB,SH, Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Daerah (Dispenda), Perwakilan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Perwakilan Kesbangpol Pasangkayu, Sekertaris Dinas Perikanan dan Kelautan Pasangkayu, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, perwakilan Dinas Perizinan Pasangkayu,

ubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), menyampaikan, Masjid 99 Kubah yang dibangun di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) akan dilaunching Maret mendatang. Masjid ini diklaim sebagai masjid termegah di Asia, sekaligus menjadi ikon peradaban seni Islam di tanah air. “Masjid ini didesain oleh Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, yang sekarang maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Sementara dibangun, doakan akan launching awal Maret,” kata SYL, usai melaksanakan Salat Jumat di Masjid HM Asyik Jalan AP Pettarani,

perwakilan Kominfopers Pasangkayu, Kabag Humas Pasangkayu, Kepala RSUD Pasangkayu, perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Pasangkayu, Kapolsek Pasangkayu, perwakilan Dinas Perumahan Pasangkayu dan perwakilan dari PT Astra Agro Lestari (AAL) Area Celebes 1 (C1). Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Indra Anwar mengatakan bahwa dirinya sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyukseskan kegiatan ini. Selain itu, dirinya juga berterimakasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja maksimal dan tanpa pamrih demi menyukseskan jalannya kegiatan Dialog Pers saat ini. "Meski dengan keadaan yang serba keterbatasan dan sangat kekurangan, namun saya sangat bersyukur dengan antusias rekan-rekan panitia yangvtetap solid bekerja demi suksesnya kegiatan ini. Dan terimakasih

pula kepada para Donatur yang telah membantu kami", terangnya. Sementara itu, Ketua FORMAT Joni Banne Tonapa dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan Hari pers ini sesungguhnya juga dilaksanakan secara nasional dan dipusatkan di Sumatra Barat (Sumbar), namun demi turut memeriahkan HPN, Organisasi FORMAT di kabupaten Pasangkayu melaksanakan dialog kusus untuk menangkal informasi hoax yang akhir – akhir ini marak terjadi di media social. "Kita tahu, saat ini dunia

digital telah meningkat dengan pesat. Sehingga, dalam memperoleh informasi sangat mudah. Namun, dalam menerima semua informasi, kita harus menelaah lebih teliti, mana yang benar dan mana yang hoax serta mari kita bersama-sama menghindari juga suatu pemberitaan atau informasi yang mengandung unsur ujaran kebencian", ungkapnya. Selain itu Joni menambahkan, sebagai wadah organisasi pers local yang lahir di ujung utara Sulawesi barat, dirinya menyadari masih banyak hal – hal yang belum dilakukan. Sehingga pada HPN ini, telah dijadikan

enjadi rumah sakit rujukan terbesar di bagian utara wilayah Sulsel, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya, dengan mengoptimalkan tiga program layanan yang baru saja diluncurkan. Diantaranya, operasi sistem kamera laparascopy, Computed Temography (CT) Scan serta hemodialisa atau layanan kesehatan cuci darah. Plt Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare Renny Anggraeny Sari mengatakan, ketiga layanan tersebut dibuka secara umum dan berlaku bagi seluruh peserta BPJS. Hanya saja, kata dia, khusus CT Scan yang sempat melayani setidaknya 20 pasien untuk sementara hanya dibuka bagi pasien rawat umum dan rawat inap. Layanan CT Scan bagi pasien rawat jalan peserta BPJS sementara distop sembari menunggu persetujuan dari pihak BPJS Parepare terkait tehnisnya. "Permohonan terkait

sebagai momentum bersejarah dalam dunia jurnalis, agar bisa menjadi renungan buat rekanrekan pers yang ada di FORMAT untuk semakin solid memberikan informasi yang akurat dan terpercaya sebagaimana tema dihari ini, "FORMAT menjadi pioner dalam menghadapi hoax dan ujaran kebencian", yang marak terjadi akhir – akhir ini. Usai sambutan Ketua FORMAT, dilanjutkan dengan sambutan Sekda Pasangkayu HM Natsir sekaligus membuka secara simbolis kegiatan Dialog Hari Pers. Sekda sangat mengapresiasi apa yangbtelah diperbuat OLEHBFORMAT saat ini. Karena menurutnya, peran serta insan Pers dalam mengantisipasi Hoax dan ujaran kebencian sangatlah dibutuhkan. "Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Bupa-

layanan CT Scan bagi pasien rawat jalan peserta BPSJ agar bisa diakomodir sudah kita ajukan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh pihak BPJS. Karena untuk tarif umum CT Scan berkisar Rp1 juta," katanya. Untuk layanan operasi laparascopy, lanjut Renny, sejauh ini berjalan maksimal melibatkan sejumlah dokter ahli yang telah berhasil menggelar puluhan operasi khusus batu empedu dengan sedikit irisan tersebut. Layanannya pun, ditanggung oleh BPJS. Sementara layanan hemodialisa yang diklaim sebagai alat cuci darah tercanggih yang didatangkan dari Jepang bantuan Kaikokai Medical Centre, tambah Renny, juga semakin dimengoptimalkan pelayanannya. Penggunaan alatnya pun sudah ratusan kali dengan jumlah pasien 53 orang yang secara rutin melakukan cuci darah tiga kali dalam seminggu. "Dan semua ditanggung BPJS. Untuk tarif umum khusus layanan cuci darah, nilainya Rp 900 ribu persatu kali layanan," tambah Renny. **SIND/SM**

ti dan Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu yang tidak sempat hadir dikarenakan suatu hal. Namun, sebagai Pemerintah saya sangat berterimakasih dengan FORMAT yangbtelah membantu kami melalui kegiatan ini untuk memberi pemahaman dalam mengantisipasi informasi/pemberitaan Hoax dan ujaran yang mengandung kebencian", ujar HM Natsir. Selain itu, Natsir juga mengatakan bahwa kehadiran pers dituntut agar bagaimana tetap dapat selalu berimbang dan Netral dalam menyikapi segala sesuatu. Karena menurutnya, insan pers adalah salah satu pilar yang sangat berpengaruh di Dunia. Sehingga dalam menghadapi dan menyukseskan segala aspek yang ada, keterlibatan insan Pers sangatlah dibutuhkan. •

Masjid 99 Kubah CPI Dilaunching Maret Jum’at lalu. Sementara, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang, mengatakan, progres ini mencakup sejumlah infrastruktur, seperti kubah utama yang telah dilakukan pemasangannya sejak Januari lalu. Untuk itu, ditarget semua kubah bisa selesai hingga Maret nanti. “Sekarang 98 persen lebih. Intinya struktur bahan sudah di lapangan semua. Sekarang sudah naik semua kubahnya, kubah utama juga sudah naik. Secara bersamaan strukturnya juga sudah dipasang, serta 42 kubah kecil sudah dinaikkan

pada hari yang sama,” ungkapnya. Pengerjaan ini, lanjutnya, dinilai lamban karena pihak

kontraktor sudah memasuki masa perpanjangan waktu. Artinya, akan kena denda sesuai aturan yang berlaku. “Karena

ada denda lantaran batas target tidak selesai, maka periode kontrak sampai tanggal 2017 bertambah 50 hari untuk perpanjangan pertama dilakukan. Menurut peraturannya bisa sampai 90 hari, tapi kita minta batas hingga 50 hari,” paparnya. Ia menjelaskan, keterlambatan ini menjadi tanggungan kontraktor, maka lebih bagus baginya jika targetnya dipercepat. “Inilah resikonya dia, makanya kena denda, dari awal Januari sampai pertengahan kemarin hujan juga jadi terhambat. Nanti kita lihat selanjutnya,” ungkapnya. Sekedar diketahui, prog-

ress proyek ini menghabiskan anggaran Rp 170 miliar untuk penyelesaian tahap satu dan dua dari APBD 2017. Untuk tahun ini, pihaknya menganggarkan sebesar Rp 110 miliar, namun yang dikabulkan oleh DPRD hanya sebesar Rp 60 miliar. Masjid CPI 99 Kubah yang dimulai pengerjaannya di awal Mei tahun lalu ini diklaim mampu menampung 13.075 jemaah. Selain kubahnya yang mencolok, masjid ini juga akan menampilkan air mancur yang bergerak dangan dukungan lampu warna-warni yang akan nampak indah di malam hari. **RS/SM**

10 RAGAM

SEMUT MERAH

EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Terganjal Aturan, Jusuf Kalla tak Bisa Lagi Mencalonkan di Pilpres 2019

acana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali dipasangkan di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mendatang ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Arsul mengajak semua pihak untuk melihat ketentuan hukumnya. Adapun ketentuan hukum dimaksud Arsul adalah Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 169 huruf n menyebutkan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dia menambahkan, ketentuan syarat itu memberi tafsir

hukum dan menegaskan bahwa maksimal seseorang bisa menjabat selaku presiden dan wakil presiden adalah dua kali periode jabatan. "Seseorang yang pernah menjabat sebagai wakil presiden ataupun presiden lebih dari dua kali seperti Pak JK akan terhalang untuk menjadi Cawapres lagi," ujar Arsul Sani dalam keterangan tertulisnya, beberapa hari lalu. Dia melanjutkan, penjelasan Pasal 169 huruf n tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun. "Dengan segala hormat saya kepada Pak JK dan temanteman PDI-P yang mempunyai

aspirasi demikian, saya berpandangan wacana itu sulit diwujudkan karena ada Pasal 7 UUD 1945, dan lebih jelas lagi terhalang syarat wakil presiden dalam undang-undang terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Anggota Komisi III

DPR ini. Sedangkan terkait rencana pengajuan fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul meragukan bahwa MK akan memberikan fatwanya. Karena

selama ini MK hanya memberikan tafsir konstitusionalitas Undang-undang lewat Putusan karena ada permohonan uji materi norma Undang-undang terhadap UUD 1945. **SIN/SM**

Parpol Peserta Pemilu Dilarang Kampanye Sebelum 23 September 2018

omisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal kampanye partai politik peserta Pemilu 2019. Kampanye dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Dalam masa kampanye ini, KPU membuat sejumlah aturan. Diantaranya, melarang kampanye di media massa atau sosial media lainnya. Jika ketentuan itu dilanggar, maka sanksi denda dan pidana yang menanti parpol tersebut. Bawaslu RI menegaskan, partai politik tidak bisa langsung pasang iklan di media pada masa awal kampanye, yang akan dimulai pada 23 September 2018. Partai politik baru bisa beriklan di tahun 2019. Jika melakukan kampanye di luar jadwal dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga pidana. Peraturan dan larangan ini sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan jadwal kampanye dan masa tenang diatur pada Peraturan KPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, apa yang tertera dalam PKPU sebagai juknis untuk KPU serta Bawaslu menyampaikan kepada publik, untuk dijalankan partai politik peserta pemilu. Aturan tersebut yang membatasi kampanye parpol, tujuannya untuk bisa dikontrol dan diawasi oleh penyelenggara serta pengawas pemilu nanti. “Secara detail masih kami pelajari, tapi sisi lain aturan PKPU wajib untuk dijalankan dan ditaati oleh partai politik,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unhas ini. Menurutnya, masa kampanye Pemilu berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh parpol. Pihaknya juga mengingatkan larangan bagi elite parpol yang melakukan kampanye untuk peserta

pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan penyelenggara pemilu. “Untuk pemberitaan parpol peserta pemilu di media massa tetap diperbolehkan dengan tetap memegang aturan yang ada,” katanya. Sementara, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menjelaskan, perihal peraturan pelarangan kampanye sebelum masuk pada jadwal yang ditentukan aturannya sudah jelas. Tetapi, bukan berarti partai politik tidak diperkenankan melakukan agenda kepartaian, yang pasti dengan persetujuan penyelenggara pemilu. “Kami itukan sudah ada pertemuan-pertemuan di tingkat pusat untuk segera mengatur regulasinya itu. Kayanya sudah ada kesepakatannya, misalnya partai-partai itu bisa melakukan sosialisasi tapi terbatas. Dia hanya bisa pasang bendera, melakukan pertemuan internalnya, bisa pakai bendera di sekitar lokasi pertemuannya,” jelas Arumahi. Hal itu dilarang lantaran beberapa alasan. Dimana, ada beberapa petinggi parpol di tingkat pusat yang memiliki media skala nasional sendiri yang bisa saja memanfaatkan itu. Sehingga, dikhawatirkan akan merugikan bagi parpol lain yang tidak memiliki fasilitas media penyiaran sendiri. “Tapi untuk iklan sama sekali tidak boleh, apalagi televisi. Karena itu kan sudah ada kejadian. Partai-partai yang punya televisi itu langsung memasang iklan. Itukan merugikan partai lain yang tidak punya media televisi,” tuturnya. Laode menjelaskan, aturan tersebut dibuat untuk menghadirkan kesetaraan dan perlakuan yang sama ke seluruh parpol yang ada. Jangan sam-

pai ada parpol nantinya yang bisa saja merasa dirugikan. “Dalam rangka membangun kesetaraan, perlakuan yang sama, jadi itu dilarang. Jadi nanti harus mengikuti masa kampanye legislatif,” paparnya. “Nanti itu kalau sudah keluar PKPU nya yang mengatur tentang itu, itulah yang menjadi dasar kami melakukan pengawasan,” lanjut mantan Ketua Panwaslu Kota Makassar ini. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jendral (Sekjend) Partai Berkarya, Badaruddin Picunang, menilai, aturan tersebut telah menjadi aturan mutlak yang harus diikuti oleh parpol. Yang tentunya telah melalui berbagai pertimbangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. “Yang ditetapkan oleh KPU sudah ada keputusan tertulis. Mereka membuat aturan itu sesuai juga dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh KPU tentang masa kampanye yang dilakukan,” kata dia. Dengan pelaksanaan kampanye yang baru akan berlangsung pada September mendatang, Badaruddin Picunang mengaku masih ada waktu untuk melakukan konsolidasi di seluruh tingkatan pengurus partai. Karena memang, berdasarkan aturan parpol dilarang melakukan sosialisasi sebelum masuk tahapan kampanye. “Ada masa jeda dari sekarang ke masa kampanye itu kurang lebih tujuh bulan. Itu ada larangan kampanye, larangan beriklan baik di media massa maupun turun langsung ke masyarakat,” jelasnya. “Tapi kita juga diberikan kebebasan partai-partai untuk melakukan koordinasi atau konsolidasi internal. Jadi kami imbau seluruh jajaran partai

berkarya memanfaatkan waktu tujuh bulan ini bukan untuk beriklan, tapi konsolidasi internal,” lanjut Badaruddin Picunang. Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi partainya maupun partai lain untuk tidak mempersiapkan mesin partai. Sesuai dengan aturan yang berlaku, partai besutan Tommy Soeharto ini akan terus mengawasi dan menertibkan kadernya agar tidak menyalahi aturan yang ada. “Tidak ada kata tidak siap, seluruh parpol pasti sudah siap. Partai Berkarya tentunya mengikuti aturan, dan kita pasti menertibkan teman-teman. Aturan ini juga menjadi panduan untuk kita disiplin dan teratur sehingga tidak semrawut,” tegasnya. Sebagai parpol baru, Ketua DPW PSI Sulsel, Fadli Noor, menilai, pembatasan kampanye maupun iklan di media massa tersebut jelas merugikan partai-partai baru yang berencana menggunakan media massa dan elektronik untuk beriklan sebagai sarana sosialisasi. “Jelas aturan tersebut merugikan partai baru, karena ruang gerak dibatasi. Termasuk PSI,” kata Fadli. Menurutnya, PSI selama ini cukup teruji dalam menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi ke publik. Karena hal tersebut mendorong keikutsertaan masyarakat untuk bergabung. “Kita akan optimalkan media sosial untuk menjangkau pemilih,” ujarnya. Selain itu, PSI Sulsel akan mengoptimalkan sekertariat kecamatan, kelurahan dan desa sebagai pusat kegiatan dan informasi kepada publik. Hal tersebut sesuai target 20 persen kursi di DPRD kabupaten kota dan Provinsi Sulsel. “Kami massifkan struktur kerja partai. DPP PSI telah menetapkan target nasional sebesar 20 persen, provinsi serta kabupaten ditargetkan memperoleh hasil serupa untuk parlemen,” ujar Fadli. **RS/SM**

Gara-Gara Racun, Alumni SMAN Bontonompo Raih Prestasi di ITN Malang

idak selamanya racun itu mematikan. Senyawa yang berbahaya ini justru mengantarkan sorang gadis cantik asal Kabupaten Gowa meraih prestasi. Lewat kemampuannya menciptakan racun serangga untuk tanaman, Ia mendapatkan pengakuan akademik dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, baru saja ini. St Aisyah Humairah, bahkan meraih rangking 3 besar se- ITN Malang setelah hasil ciptanya itu lolos uji lab ITN. Alumni SMAN Bontonompo ini berhasil membuat pestisida yang dapat mematikan serangga dan bisa digunakan pada setiap tanaman. "Alhamdulillah, program Investasi Seperempat Abad yang dulu digelontorkan bapak Ichsan Yasin Limpo dan tetap menjadi ikon program inovasi Pemkab Gowa saat ini telah

membuahkan hasil gemilang. Apa yang diraih anak kita yakni Aisyah di ITN merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan kita di Gowa sangat baik," ungkap Kadis Pendidikan Gowa, Dr Salam, M.Pd. Salam yang juga dosen UNM Makassar mengatakan, penemuan pertama Aisyah dalam risetnya menciptakan pestisida racun hama tanaman adalah hal yang luar biasa dan membanggakan. "Semoga hasil cipta anak bangsa kita ini menjadi kebanggaan Gowa dan Indonesia," tukas Salman terharu. Sementara itu, Hamzah Temba, Ayah Aisyah menyatakan rasa syukurnya lantaran anaknya yang berkuliah di ITN Malang melalui program Investasi SDM Seperempat Abad itu mampu berprestasi. " Ini sangat mengejutkan bagi saya pribadi sebagai orang tua Aisyah. Saya sangat bangga karena anak saya ternyata tidak siasia menjalankan amanah pemerintah Gowa dengan dibiayai kuliahnya,"ujar Hamzah Temba dengan rasa haru. **SIN/SM**

Masyarakat Mengeluh, DPRD Makassar Sorot Jaminan Kesehatan Menuai Masalah

omisi D DPRD Kota Makassar menyoroti jaminan kesehatan di Kota Makassar. Salah satunya, masih seringnya ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Keluhan mereka diketahui saat komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat tersebut, menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dinas Kesehatan di ruang rapat komisi D, Gedung DPRD Makassar belum lama ini. Dalam rapat koordinasi itu membahas jaminan kesehatan gratis di Kota Makassar yang dinilai masih bermasalah. Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Sampara Sarif mengatakan pihaknya kerap mendapat keluhan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya KIS yang belum merata di kalangan masyarakat ekonomi lemah. “Rapat koordinasi dengan BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial terkait jaminan sosial yang ternyata banyak sekali permasalahan di dalamnya,” ungkap Sampara Sarif.

Salah satu permasalahan yang terungkap dalam rapat yakni data dari pihak BPJS, masih ada 320.000 warga Makassar yang belum terdata sebagai peserta JKN. Sementara itu, dalam UU No 24/ 2011 mengamanahkan seluruh masyarakat memperoleh jaminan sosial. “Kalau semua warga Kota Makassar sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, saya kira tidak ada lagi masalah soal JKN," katanya. Salah satu anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Shinta Mashita Molina mengatakan JKN adalah masalah krusial. Namun sejak diberlakukannya, dia mengaku warga Makassar malah kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi, sistem rujukan yang diterapkan sangat memberatkan masyarakat. Harapan kita adanya program ini memberi kemudahan layanan kesehatan, tapi pada kenyataannya dengan adanya program JKN ini malah tambah sulit mendapatkan layanan kesehatan. Bahkan, dia sendiri saja yang mengalami kesulitan, banyak sekali prosedur yang harus jalani. **SIN/SM**

PENDIDIKAN 11

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

Kemenristik Dikti Minta UMI Sebagai Pelaksana Kuliah Umum PTN/PTS se-KTI

ivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia patut berbangga, Menteri Ristek Dikti Prof.Dr. Muhammad Nasir, menunjuk UMI sebagai tempat pelaksanaan kuliah Umum yang menghadirkan Pimpinan PTN dan PTS serta mahasiswa dalam lingkup wilayah Kopertis Wilayah IX (Sulawesi, Maluku dan NTT) yang akan di gelar pada Maret 2018 mendatang. Hal tersebut diutarakan Koordinator Kopertis WIl. IX, Prof. Dr. Jasruddin, MSi., saat berkunjung ke Menara UMI Lt. 9, Rabu, (21/2 ) dan diterima Rektor UMI, Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A. Hadir mendampigi Rektor UMI, Wakil Rektor V Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH.,MH., yang juga Ketua APTISI Wil. IX. Sulawesi. Rombongan Koordinator Kopertis, Sekretaris Kopertis, Dr. Hawignyo, M.M., Kepala Bagian Tata Usaha, Muh. Amir, S.H.,M.H., dan Kepala Kelembagaan dan Sistem Informasi, Drs. Andi Lukman, M.Si. Prof.Dr,Jasruddin dalam pertemuan tersebut, menyampaikan amanah Menristek Dikti, Prof. Dr. Muhammad Nuh., bahwa rencana beliau akan membawakan kuliah umum di wilayah Sulawesi dan ditempatkan di Makassar dan ketika Saya (baca Prof.Dr. Jasruddin-red), menyampaikan beberapa alternatif tempat kegiatan dan meminta kegiatan kuliah umum di tempatkan di UMI, PTS terbaik di Wilayah Indonesia Timur. “ di UMI saja tempatnya, refresentatif dan

HM Saleh Sigala, S.Pd, M.Si

strategis, “Saya pernah ke sana, tidak salah dua kali dan tempatnya refresentatif untuk kegiatan ini, tinggal pak Koordinator menyampaikan ke Rektor UMI atas kesediaan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dijadwalkan bulan Maret 2018 dan hadir sebagai narasumber Saya sendiri dan Dr. Muhaimin Iskandar, demikian Saya mengutip hasil perbincangan Saya dengan Menristek,” ujar mantan Direktur PPS UNM ini. Rektor UMI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas amanah dipercayakan UMI sebagai tuan rumah, Alhamdulillah, tentu kebanggan bagi kami Menristek memilih UMI sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut dan Insya Allah pihaknya siap

untuk menyukseskan amanah yang diberikan kepada UMI Dalam hemat dia, menjadi tuan rumah bukan hal yang baru, beberapa lembaga negara juga telah mempercayakan UMI sebagai tuan rumah dalam beberapa kegiatan dan Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak khususnya civitas akademika UMI semua berjalan lancar. Untuk kegiatan kuliah umum dengan tema menyiapkan Perguruan Tinggi menyongsong Revolusi Industri ke-4 dan Karakter Bangsa, insya Allah UMI akan membentuk panitia, kolaborasi dengan tim dari Kopertis Wil. IX. Dalam kesempatan tersebut, Prof Jasruddin juga menyampaikan bahwa kunjungan ke UMI selain menyampaikan amanah Menristek Dikti, sekaligus silaturrahmi ke PTS

setelah beliau dilantik sebagai Koordinator Kopertis Wil. XI pada tanggal 15 Januari 2018. Beberapa program akan dilaksanakan dalam kepemimpinan beliau dan dengan rencana kedatangan Menristek Dikti, Kopertis juga akan menggelar Rakerwil yang dibuka Menristek Dikti. “Saya berharap PTS di lingkup Kopertis Wil. IX menjadi PTS yang sehat. PTS yang sudah mapan dapat membina PTS yang lain dan saling mendukung. Saat ini eranya meningkatkan kualitas Sebab bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, atau Negara yang sangat maju, perguruan tingginya yang maju bukan dari PTN tapi PTS. Kita PTS jangan sebatas menonton, tetapi harus menjadi pemain dalam persaingan kelas dunia ini, “jelas Jasruddin. **RS/SM**

Sejuta Siswa Lolos Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk PTN

ebanyak 1.033.218 siswa dinyatakan lolos pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 setelah masa pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) telah ditutup 12 Februari lalu. Masa pengisian PDSS harusnya ditutup pada 10 Februari, tetapi diperpanjang hingga 12 Februari karena masih adanya sekolah yang belum finalisasi dan siswa belum terverifikasi. Ketua Panitia SNMPTN/ SBMPTN 2018 Ravik Kar-

sidi menjelaskan, setelah masa pengisian PDSS ditutup dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berdasarkan data yang dimasukkan oleh sekolah dan melakukan pemeringkatan berdasarkan akreditasi sekolah. Pengecekan ini untuk menyeleksi siswa yang dapat melanjutkan ke proses pendaftaran SNMPTN selanjutnya sebagai calon peserta. "Kini tercatat 1.033.218 siswa yang lolos sebagai calon peserta SNMPTN 2018. Pendaftaran SNMPTN 2018 telah dimulai pada Rabu

(21/2/2018) mulai pukul 08.00 WIB," katanya. Masa pendaftaran SNMPTN akan ditutup pada 6 Maret mendatang. Panitia akan mengumumkan secara resmi siswa yang akan masuk kuliah lewat jalur prestasi ini pada 17 April. Selanjutnya proses verifikasi dokumen dan pendaftaran ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi akan dilaksanakan pada 8 Mei. Siswa yang berhasil ke PTN sebelumnya dibuat peringkat oleh panitia berdasarkan nilai mata pelajaran. Untuk

jurusan IPA, mata pelajaran yang dilihat adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sementara itu untuk jurusan IPS adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jurusan bahasa ialah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Adapun pemeringkatan untuk pelajar SMK dilihat dari nilai pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian (teori kejuruan dan praktik kejuruan). Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan panitia pusat inilah siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mendaftar SNMPTN 2018. Kepala Humas Panitia SNMPTN/SBMPTN 2018 Tunjung Wahadi menambahkan, jumlah siswa yang lolos boleh mendaftar SNMPTN 2018 sebanyak 1.033.288. Jumlah pendaftar yang sudah finalisasi data sebanyak 12.604. Sementara siswa yang mendaftar lewat jalur Bidikmisi ada 2.981 siswa dari jumlah sekolah sebanyak 5.222 sekolah. Tunjung juga memastikan server akan dipantau semaksimal mungkin untuk mencegah lambannya jaringan dikarenakan jumlah yang mengakses laman sangat banyak dalam waktu bersamaan.

Sosok Kepala Sekolah Yang Dirindukan Murid

M Saleh Sigala, satu diantara kepala sekolah di Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Pallangga patut menjadi menjadi teladan bagi kepala sekolah lain di daerah ini. Betapa tidak, ketika menjabat Kepala SDN Parangmalengu, Desa Panakukkang , Kecamatan Pallangga kurang lebih sembilan tahun, selain ia dikenal sederhana, berbaur dengan anak didiknya dan segenap jajaran guru, juga masyarakat terutama orang tua murid di sekitar satuan pendidikan tersebut. Tak heran, ketika dinonjobkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dari Kepala SDN 1 Parangmalengu pada 2015 lalu, sontak guru, murid dan orang tua siswa di Dusun Parangmalengu heran. “Tak ada pelanggaran dan tak ada cacat hukum, bahkan sebaliknya pak Saleh adalah sosok yang sederhana, pemimpin yang patut menjadi teladan bagi anak didiknya termasuk kami di sini, sekolah pun yang dipimpinya terbilang sukses dan menorehkan banyak prestasi akademik dan non akandemik, “ ujar salah seorang guru honorer SDN Parangmalengu yang menolak disebut namanya tidak lama ini. Meski tidak lagi menjabat kepala sekolah saat itu, Saleh Sigala tetap mengajar di sekolah tersebut hingga akhir 2017. Tidak ada yang berubah segi sikap dan prilaku terutama kebiasaannya ke sekolah mulai pukul 07.00 dan pulang terakhir ketika murid dan guru sudah tidak ada di sekolah. Tapi hanya yang membedakan selama kurun dua tahun lebih itu, ia turun menjadi guru biasa di SDN Parangmalengu. Terlepas dari itu, Saleh Sigala hanya menuturkan, dirinya adalah orang diatur, ada atasan yang menilai kinerjanya. Jabatan kepala sekolah itu adalah bagian dari amanah dan sewaktu-waktu akan ditarik oleh pemberi amanah tersebut. Jadi, tidak perlu kecewa kalau suatu saat jabatan kepala sekolah pergi atau ditarik oleh atasan. “Saya hanya fokus dan ikhlas bekerja selaku manajer di sekolah dengan tugas utama mewujudkan pelaksanaan kegiatan belajar sesuai harapan pemerintah agar anak bangsa menjadi cerdas,” ujar alumnus S-2 jebolan Universitas Trisakti Makassar ini. Bagi dia, dibalik ujian

dan cobaan mental yang dialaminya itu, justru membuahkan hikmah besar. Buktinya, pada 3 Januari 2018 lalu, ia dipercaya Pemkab Gowa melalui Dinas Pendidikan Gowa untuk memimpin SDN Bontocinde, Desa Panakukang, Kecamatan Palangga. Begitu ia resmi pindah dan menjabat Kepala SDN Bontoconde, sejumlah guru dan murid SDN Parangmalengu harus meneterkan air mata karena seolah-olah tidak tega kalau Saleh Sigala pindah meninggalkan sekolah tersebut. Sebut saja, salah seorang murid kelas VI, SDN Parangmalengu, Muh Nur Fajri Ramadhan mengaku, dirinya sempat menetaskan air mata lantaran Saleh Sigala banyak memberikan nasehat hingga kini tak bisa dilupakan. “Pak Saleh itu orangnya baik, kalau kita disuruh pungut sampah di sekolah, dia yang lebih dulu mengambil sampah lalu kita disuruh mengambilnya. Pak Saleh setiap Jumat memberikan ceramah penceraan qalbu Jumat Ibadah di sekolah. Pokoknya banyak pesan-pesan moral dan agama yang memberi manfaat pelajaran dan pengatahuan kepada murid,” ujar Fajri sembari mennyampaikan curhat kepada wartawan Metro Pendidikan (MP) baru saja ini. Sukses Saleh Sigala memimpin SDN Parangmalengu selama kurang sembilan tahun yang ditandai membangun pagar sekolah sepanjang lebih 70 meter dengan dana patungan yang bersumber uang pribadi dan guru. Kini Saleh Sigala sedang concern menata SDN Bontoconde yang dipimpinnya baru seumur jagung. Berbagai prestasi yang diraih sekolah ini akan berupaya ditingkatkan, minimal dipertahankan untuk sementara ini. Segi pola kepemimpinan dan kesederhanaan, diakuinya, tak akan banyak berubah karena bagian dari karakter seseorang. “Kebiasaan saya yang kerap membuat orang terutama orang tua murid empati pernah dilakukan di SDN Parangmalengu akan dikondisikan di sekolah yang baru saya pimpin ini. Saya belum bisa berbicara banyak, tapi satu progres saya yang sedang berjalan adalah membangun kolam ikan dalam area SDN BontocInde. Sumber dananya, selain pribadi, juga siapa tahu ada sedaqah dari teman-teman guru, “ujar mantan anggota BPD Panciro ini dengan nada santai. ***SM**

12 ADVERTORIAL

SEMUT MERAH EDISI NO. 43 TAHUN 2018

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KAB. PASANGKAYU

PERGANTIAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU 05/03/18 YANG DIRESMIKAN OLEH GUBERNUR SULBAR