Tabloid Mutiara Timur Edisi Maret 2018 by NUR MUKHTADIR

EDISI NO. 134 TAHUN X / 2018

CERDAS DAN KOMUNIKATIF

TERBIT 16 HALAMAN

KAPOLDA SULSEL IRJEN POL UMAR SEPTONO

KAPOLRES HARUS BERSINERGI

DENGAN WARTAWAN

advertorial

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD KAB. PASANGKAYU

Perwakilan Mahasiswa yang Tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Pasangkayu Menemui Ketua DPRD Pasangkayu, Guna Menanyakan Hibah Dana Bansos

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

PENDIDIKAN

Seminar Nasional Agrobisnis oleh Dinas Pertanian Soppeng

Pembak Soppeng Ajak Anak Muda Jadi

Agropreneur Zaman Now

alam rangka meningkatkan potensi pertanian masyarakat Soppeng khususnya bagi Kalangan Pemuda, Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini Dinas Pertanian menggelar seminar Nasional Agrobisnis, berlangsung di Watangsoppeng baru saja ini. Seminar nasional yang bertema, “Mewujudkan Pemuda Indonesia Zaman Now Menjadi Agropreneur. Seminar ini diisi 3 Pembicara yang sudah mumpuni dalam bisnis pertanian produksi dan pemasaran, yakni Wayan Suparno, Praktisi andalan Agro-

bisnis Indonesia asal Bali dan H. Soekam Parwadi, Direktur Pasar Komoditas Nasional asal Yogyakarta Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Soppeng Bapak Andi Kaswadi Razak, sekaligus sebagai Keynote Speaker event Nasional ini dengan Materi, Kebijakan Pemerintah Daerah di Sektor Pertanian Dalam seminar ini juga dihadirkan sekaligus memberi materi dan arahan oleh Kepala Badan Litbagtan Kementerian Pertanian Bapak Dr.Ir.H.Andi Muhammad Syakir Lokasi acara di Gedung Pertemuan Kabupaten Soppeng.

Acara ini dipandu Kamaruddin Wahab Pengurus Kadin Sulsel dan Asosiasi Beras Indonesia Menurut Kamaruddin Wahab, yang juga merupakan Pengurus Koperasi Agrobisnis Agro Industri Soppeng ini bahwa Seminar yang mendatangkan narasumber nasional diharapkan bisa beri inspirasi,spirit dan stimulan bagi kawula muda. Agar mereka berani terjun di bidang pertanian Agrobisnis dan memandang bahwa sektor bisnis di bidang Pertanian ini sangat prospek dan menjanjikan. Saat ini kecendrungan kawula muda menghindari pekerjaan Petanian, melalui seminar ini pola

pandang seperti ini diharapkan bisa berubah, menjadikan bisnis sektor pertanian menarik dan menguntungkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahtraan masyarakat secara umum. Seminar sehari ini diikuti sekitar 300 peserta, utusan 2 pemuda tani tiap desa Ditambah semua Kades, Lurah, Camat Dan penyuluh pertanian se Kabupaten Soppeng. Seminar Nasional ini juga diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng bekerjasama Akar 72 Farm Community dan Koperasi Agrobisnis Agroindustri Soppeng.

SMPN 2 Lilirilau Siap Sukseskan UNBK

omitmen pihak SMPN 2 Lilirilau, Kabupaten Soppeng untuk menggelar Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK) patut diapesiasi. Betapa tidak dari 124 siswa SMPN 2 Lilirilau, sudah siap lahir batin menyukseskan program nasional ‘ritual tahunan’ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Menurut Kepala SMPN 2 Lilirilau, Samsuddin saat ditemui awak media ini di ruang kerjanya baru saja ini menjekaskan bahwa SMPN 2 Lilirilau baru tahun ini mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer(UNBK). “Belum ada pengalaman UNBK, tapi semangat siswa untuk mengikuti ujian tersebut cukup tinggi. 124 Siswa kelas lX ini terbagi dari 6 kelas,61 siswa laki laki

ercatat 144 siswa kelas Xll SMKN 2 Soppeng siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Hal ini ditandai dalam beberapa bulan terakhir ini, siswa aktif mengikuti berbagai kegiatan pengayaan mata pelajaran termasuk simulasi UNBK yang sifatnya internal dilaksanakan pihak sekolah. Demikian diungkapkan Kepala SMKN 2 Soppeng Abdul Halid. Malah dia menyebtkan, siswa yang sebanyak itu terdiri dari tiga jurusan yakni, Teknik Kendaraan Ringa, Busana Butik dan Agri Bisnis. Meski siswanya sudah siap mengikuti UNBK tahun, ini, Abdul Halid menuturkan, pihaknya masih dihadapkan kendali lain yakni jumlah komputer yang akan digunakan siswanya belum cukup. Kini berjumlah 31 komputer dan selebihnya akan diatasi melalui laptop milik siswa dan guru. “Kita kami tak mau bebankan siswa untuk pengadan komputer sekolah karena memang kita dilarang pemerintah, makanya pihak sekolah harus punya usaha dan kreasi untuk memenuhi penggunaan computer agar pelaksanaan UNBK di SMKN Soppeng dapat berjalan lancar dan sukses,” demikian Abdul halid kepada awak media ini.

dan 6 3 siswa perempuan,” ujar Samsuddin. Masih terkait pelaksanaan UNBK, Syamsuddin mengatakan,

siswa akan masuk ujian dalam tiga sesi, secara bergantian di dua kelas mengingat keterbatasan komputer,” katanya. Bukan hanya itu, dia juga mematangkan mental dalam menghadapi UNBK melalui simulasi ujian selama dua kali. Hasilnya, cukup menggembirakan dan semua sisa diharapkan sudah bisa beradaptasi saat menghadapi UNBK pada sekitar pertengahan April mendatang. Simulasi UNBK bagi siswa, lanjutnya, akan digela kembali pada Maret ini. Kini etahui jumlah komputer milik sekolah sebanyak 20 Unit. Utuk menutupi kekurangan tersebut kami pakai laptop guru dan punya siswa. ***TRI WULAN JAYA/DKI**

144 Siswa SMKN 2 Soppeng Siap Ikuti UNBK 2018

“Kami memili cara alternatif yaitu memanfaatkan sarana yang dimiliki siswa dan guru berupa laptop dengan rencana UNBK dilaksanakn tiga sesi,” ungkap Abdul

Halid sembari menambahkan, sumber dana yang digunakan pada pelaksanan UNBK murni dari dana BOS. ***TRIWULANJAYA/DKI**

**TRIB/MT**

Kopertis IX Sulawesi Siap Berantas Kampus Abal-abal di Sulsel

araknya kampus abal-abal di Sulsel khususnya di Kota Makassar menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Maluku dan NTT untuk melakukan pembinaan dan “membinasakan” jika tidak patut terhadap aturan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi. Khusus untuk “membinasakan kampus nakal yang sering melakukan mal praktek bukan hal sulit. Namun itu pekerjaan berat yang harus dicarikan solusi dari tahun ke tahun. Bahkan kampus kategori abal-abal menjamu di Suslel, tidak sedikit merugikan mahasiswa karena ada yang tak diizinkan menggelar wisuda di tahun 2017 lalu. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Prof Dr Jasruddin MSi mengaku masih melakukan pendataan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk menertibkan kampus yang hingga saat ini belum diizinkan untuk menggelar wisuda. “Masalah PTS di Makassar cukup beragam, jadi penanganannya harus sesuai konteks. Kami akan berusahan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara komprehensif,” kata Jasruddin. Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini meski baru menjabat Kopertis Januari 2018 lalu. Akan tetapi ia berjanji akan bekerja maksimal sesuai tupoksi Kopertis yaitu melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan (Wasdalbin). Bahkan, mantan Direktur PPs UNM Makassar ini

akan melakukan pengawasan berbasis IT melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) untuk mendeteksi kampus yang bermasalah, baik administrasi mapun legalitas hukum. Ia juga berjanji akan membantu PTS yang bermasalah untuk dicarikan solusi terbaik demi kemajuan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Suslel. Tidak hanya itu, dia berkeyakinan teman teman PTS yang bersangkutan akan kooperatif, bahkan akan membntu untuk penyelesaian komprehensif tersebut. Untuk mengatasai maslah beragam tersebut tidak terulang lagi pada PTS. Maka akan dibangun sistem pangkalan data berbasis IT yang sesuai kebutuhan. Merespon upaya perbaikan itu, pimpinan Kopertis Wilayah IX akan mengatasi secara dini, khususnya masalah akademik atmosfir yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya saing alumni. Makanya sistem harus dibangun. Dari kerja sistem itulah yang a k a n memast i k a n penyelesaian. **RS/MT**

Prof Dr Jasruddin MSi

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

RAGAM

TERKAIT DANA HIBAH BANSOS, MAHASISWA MINTA PENJELASAN KETUA DPRD PASANGKAYU, - MERASA belum puas dengan penjelasan Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arhamuddin, saat aksi demo beberapa waktu lalu, terkait tidak adanya Dana Hibah Bantuan Sosial (Bansos) untuk kegiatan kemahasiswaan dan penyelesaian studi. Perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Pasangkayu menemui langsung Ketua DPRD Pasangkayu, Rabu (07/03-18). Pertemuan yang berlangsung alot tersebut, Mahasiswa meminta kepada Ketua DPRD tentang kejelasan tidak di adanya dana hibah Bansos di Kabupaten Pasangkayu. Akbar, perwakilan Mahasiswa yang dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan, sedikit kecewa terhadap DPRD karena kurangnya men-

gawalan dan perhatian khusus terhadap Dana Bansos khusus kemahasiswaan ini. "Kalau memang daerah mengalami devisit, seharusnya DPRD juga mampu mengontrol pos-pos anggaran di tiap OPD karena menurut informasi yang kami dapat bahwa ada OPD tertentu yang anggarannya tidak dikurangi dan itu kan bisa dialihkan ke program lain yang lebih prioritas", tuturnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa negara/daerah memiliki kewajiban terhadap persoalan pendidikan pada generasinya, demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Sementara menurut penjelasan Ketua DPRD Pasangkayu, H. Lukman Said saat diwawancarai diruang kerjanya mengatakan, bahwa tidak adanya dana hibah Bansos kemahasiswaan ini sebabkan devisit

anggaran yang mencapai hingga Rp. 18 Milyar dan tidak dimasukannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan. "Kami hanya menerima dan membahas apa yang telah disorong oleh Pemda ke DPRD, sehingga kami tidak bisa merubah itu. Kami juga telah beberapa kali meminta, agar Bansos ini dapat dimasukkan dalam pembahasan, namun pada dokumen anggaran memang tidak ada dan tidak mungkin DPRD memunculkan itu karena sudah masuk dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)", ungkap Lukman Said. Kami mau paksakan seperti apa, lanjut Lukman, anggaran yang disodorkan pemda ke DPRD memang sudah devisit, kalau kami tetap memaksakan, maka akan menjadi persoalan hukum dan melewati ketentuan karena daerah sudah

berutang atau denda di tahun 2017 sebesar Rp. 18 Milyar. Menurutnya, persoalan bansos ini sangat vital karena hal ini menyangkut pengembangan sumber daya manusia, baik mahasiswa maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak mampu dan khusus tahun 2018 ini banyak yang dirugikan. "Kami di DPRD pun sangat kecewa terkait kondisi postur anggaran karena tidak adanya hibah bansos dan baru kali ini terjadi, seharusnya yang jetol menjelaskan masalah ini adalah TAPD, tetapi bagaimana mau berjalan bagus, di kubu mereka sendiri saja tidak kompak. Sean-

dainya tahun ini DPRD memiliki pokok-pokok pikiran, mungkin bisa menjadi salah satu solusi", imbuhnya. Ditambahkannya, untuk saat ini solusinya kita tunggu saja di APBD-P, itu pun tergantung niat dari pemda. Kami akan liat, OPD mana yang tidak mampu melaksanakan anggaran sesuai ketetapan di KUA-PPS, tetapi kapasitas DPRD tidak memiliki kewenangan penuh, namun akan diputuskan secara bersama-sama yakni, Badan Anggaran dengan TAPD. Saya juga sangat berharap kepada pemda, agar hal ini dijelaskan kepada publik sehingga tidak ada lembaga yg didiskriminasi", tutupnya. (R'WIN/MT)

Polda Sulsel Kebut Penyelidikan RSUD Daya Makassar

im penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel mengebut penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan pembangunan gedung instalasi gizi RSUD Makassar dan pekerjaan gedung Direktur RSUD Makassar tahun 2017. Rencananya tim penyelidik akan menggandeng beberapa ahli guna memastikan ada tidaknya penyimpangan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Bahkan sejauh ini pihak penyilidik telah memanggil dan mengambil keterangan dari dua pejabat, dalam proyek tersebut. Masing-masing Direktur Utama (Dirut) RSUD Daya Makassar,

Dr Ardin Sani, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Muhajir. Keduanya sempat menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulsel pada Kamis (15/2). “Rencana kita masih akan menggandeng ahli, guna memastikan ada tidaknya penyimpangan tindak pidana korupsi,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, Senin (19/2) kemarin. Dicky mengungkap rencana pihaknya akan menggandeng ahli konstruksi dan ahli dari lembaga audit keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pembahasan Ranperda Makassar Terancam Molor, Tunggu Persetujuan Kemendagri

embahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) terancam molor dengan terbitnya Permendagri 1/2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara. Dimana, pasal 9 Permendagri disebutkan bahwa Plt Wali Kota dapat melakukan pembahasan dan penandatanganan Perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri. Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sendiri saat ini tengah menggodok empat Ranperda, yang bilamana pembahasannya harus menunggu persetujuan Kemendagri maka dipastikan

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

akan molor. Disisi lain, apa bisa jadi empat Ranperda tersebut terancam illegal karena menyalahi Permendagri. Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Pemerintah Kota Makassar, Umar

SH, menjelaskan hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan Kemendagri tersebut. Padahal Permendagri 1/2018 pengganti Permendagri 74/2016, menegaskan tak ada pembahasan sebelum adanya persetujuan. “Sejak Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal menjabat sebagai Plt wali kota, hingga saat ini belum ada persetujuan Kemendagri untuk melakukan pembahasan maupun penandatanganan Ranperda. Jadi seharusnya tidak ada pembahasan sebelum ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” jelas Umar.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Dicky Sondani

(*)

LAPORAN UTAMA

Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono

“KAPOLRES HARUS BERSINERGI DENGAN WARTAWAN”

ulsel patut berbangga mendapat Kapolda baru Irjen Umar Septono. Sejak dilantik pertengahan Nopember 2017 lalu sosok perwira polisi berusia 55 tahun kelahiran Purbalingga Jawa Tengah ini mendapat perhatian khusus dan menjadi perbincangan masyarakat lantaran aksi-aksinya yang terbilang tak biasa. Dalam menjalankan tugas keseharian Umar Septono senantiasa menunjukkan keakraban terhadap siapa saja yang dihadapi. Dia sangat familiar dan humanis saat berada di tengah-tengah anggotanya maupun di tengah masyarakat. Dia sangat peduli terhadap apa yang dirasakan orangorang di sekitar, bahkan terkadang secara spontan berbaur di tengah warga yang tengah berduka atau melangsungkan pesta pernikahan membantu memasang tenda dengan pakaian dinas kepolisian. Umar Septono merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol )1985. Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berpengalaman dalam bidang lantas. Saat menjabat Kapolda NTB, Umar dikenal sebagai Pati yang humanis, religius serta inspiratif. Di setiap kesempatan Umar tak segan turun langsung ke lapangan. Bahkan sampai ke pelosok desa. Sikap terpuji Umar sering menui pujian warga nitizen. Termasuk saat ia membopong korban kecelakaan pada 1 Januari 2016. Kala itu sepulang meninjau anggotanya yang berdinas mengamankan tahun baru 2016, Umar Septono melihat kecelakaan di Jalan Lingkar Selatan Mataram. Tiga orang tergeletak. Umar lalu memerintahkan sopir mobil dinasnya putar balik menuju ke lokasi kecelakaan. Yang dilakukannya kemudian adalah turut mengevakuasi korban kecelakaan. Dia juga memerintahkan ajudannya menyetop mobil yang lewat, untuk minta tolong agar membawa korban ke rumah sakit Rumah Sakit Bhayangkara. Dia membopong seorang bocah korban kecelakaan dan memasukkan ke sebuah mobil. Pada sore harinya, Umar menjenguk korban kecelakaan itu di rumah sakit dan menanggung seluruh biayanya. Di kesempatan lain Umar terpaksa naik sepeda motor untuk mengejar waktu shalat untuk shalat berjamaah. Sikap religius Umar ini ditandai dengan tindakannya yang selalu berusaha salat lima waktu di awal waktu dan berjemaah di masjid. “Lima waktu saya di awal waktu, berjemaah di masjid, di saf depan sebelah kanan. Itu harga mati!” pidato Umar Septono yang sempat viral beberapa waktu lalu.

mutiaratimur99@yahoo.co.id Percetakan CV. Rajamawellang

Sikapnya ini dia pegang teguh. Umar, misalnya, pernah buru-buru meninggalkan undangan festival di Senggigi yang dihadiri ribuan masyarakat, untuk mengejar salat berjemaah di masjid.

K a r e na jalanan macet akibat banyaknya pengunjung festival, Umar pun meminta anak buahny a memboncengnya dengan motor menuju ke masjid terdekat agar tidak ketinggalan salat berjemaah di awal waktu. Sejak bertugas di Sulsel, Umar Septono tidak pernah meninggalkan kebiasaannya berbaur dengan warga masyarakat tanpa memandang status sosial. Di acara perkawinan dia pernah terlihat ikut memasang tenda, bahkan sempat membuat tukang gali kuburan dan warga masyarakat sekitar saat dengan pakaian dinasnya turun ke liang lahat menggali lubang dengan keringat yang mengucur deras. Aksi tak biasa yang dilakoni perwira tinggi bintang dua selama bertugas di Sulsel tidak luput dari perhatian para jurnalis, bahkan salah satu media online menyebutkan setidaknya ada lima aksi yang dilakoni Irjen Umar Septono dalam menjalankan tugas yang sangat menyentuh kemanusiaan. Kelima aksi yang dapat dijadikan contoh teladan bagi pemimpin dan abdi negara lainnya sebagaimana yang dipublikasikan salah satu media online adalah; Pertama, memberikan penghar-

gaan kepada salah seorang anggotanya sebagai bentuk apresiasinya terhadap bawahannya yang betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kisahnya sendiri terjadi pada Desember 2017 lalu, Umar Septono tengah melintas menggunakan mobil dinas dan tiba-tiba seorang Polantas Polsek Mariso Bripka Arby Isnal ke tengah

jalan dan memberhentikan mobil Kapolda untuk membantu seorang nenek yang tertatih-tatih menyeberang jalan. Arby Isnal waktu itu memang tidak mengetahui kalau orang di atas mobil dinas itu adalah komandan tertingginya. Penghargaan yang diterima Polantas Polsek Mariso itu diserahkan pada apel pagi di Polda Sulsel yang diawali dengan menguji mental anggotanya dengan ancaman mutasi yang akhirnya diberitahu bahwa hal itu untuk melihat kesetiaan seorang Polantas dalam melaksanakan tugas. Kedua, aksi memungut sampah. Saat itu suasana menjelang Natal dan perayaan tahun baru 2018. Umar Septono mengadakan inspeksi mendadak ke berbagai pasar di Kota Makassar. Salah satunya adalah Pasar Terong. Di pasar yang berseberangan jalan kampus lama Unhas dan Masjid Al Markaz terlihat banyak sampah berserakan di jalan yang dilaluinya, Kapolda pun turun dari mobil lalu memungut sampah-sampah yang berserakan tanpa merasa kikuk dengan jabatannya.

Ketiga, memuliakan disabilitas. Umar Septono sudah terbiasa shalat berjamaah di masjid. Sudah tak enak rasanya bila ia meninggalkan shalat jamaah. Siang itu Umar Septono melaksanakan salat berjemaah di Masjid Anny Mujahidah di Kelurahan Parang Tambung, Makassar. Selepas shalat, Umar lalu menghampiri seorang bocah disabilitas. Ia pun langsung mencium tangan anak itu. Bocah berbaju putih tersebut kaget melihat aksi Umar Septono. Begitu pun dengan warga yang berada di lokasi, mereka dibuat heran dengan aksi Umar Septono. Menurut Kapolda Sulsel itu, kesalehan anak itu lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Anak itu sekalipun fisiknya tidak sempurna dia tak lupa beribadah. Keempat, menggali liang lahat istri anggotanya yang meninggal. Ceritanya, pada suatu hari, masih dengan seragam dinas dan sebuah kopiah hitam di kepalanya, Umar Septono berjalan menuju sebuah pemakaman. Dengan satu sekop di tangannya, ia mulai memasuki liang lahat dan menggali tanah hingga mengotori seragamnya. Penggalian tersebut ia lakukan bukan untuk keluarganya. Ia sukarela menggali kubur untuk PNS di Polda Sulsel yang merupakan istri anggota Polda Sulsel, Aiptu Sudarto. Kelima, mencium tangan seorang pengemis. Aksi ini sebetulnya juga terjadi di Pasar Terong. Hanya saja, ini kali, Umar Septono ke pasar untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok. Di tengah pemantauan itu tiba-tina saja dia melihat seorang wanita tua yang tak punya kaki lagi tengah mengemis di tengah kerumunan orang, Umar Septono segera mendekati dan mengambil tangannya lalu dicium membuat para pedagang dan pengunjung pasar terheran-heran. Aksi sudah sering dilakukan sebelumnya bila melihat pengemis tak berdaya itu. Sikap santun dan penghargaan terhadap sesama manusia yang sudah tertanam dalam diri kepribadian Kapolda Sulsel Umar Septono memang tidak hanya berlaku bagi orang-orang lemah atau tak berdaya, tapi juga dilakukan kepada bawahan dan keluarga yang dijumpainya, termasuk di kalangan wartawan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hal itu sangat tampak ketika dia mengundang para awak media untuk bersilaturrahmi sembari menjamu makan malam di Rumah Makan Plat 9, Jalan Gunung Latimojong, Makassar, akhir bulan lalu. Dalam acara yang dikemas dalam suasana kekeluargaan itu Kapolda Sulsel Umar Septono mengingatkan

kepada jajarannya, terutama para Kapolres di jajaran Polda Sulsel hendaknya mampu menjalin komunikasi yang baik, saling menghormati dan bersinergi dalam rangka bersama-sama membangun stabilitas ketenangan dan kenyamanan masyarakat berdasarkan tugas masing-masing. “Kalau ada Kapolres tidak respek, tidak mampu membangun sinergi dan berkomunikasi dengan baik kepada wartawan, saya akan melakukan konfirmasi langsung kepada bersangkutan, jika dia masih kurang peka dan tidak mengindahkan maka saya akan mencopot jabatan Kapolres tersebut,” tandasnya tegas. Pernyataan Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono tersebut ternyata mendapat tanggapan positif dari wartawan di daerah ini, terutama mereka yang sempat hadir dalam acara silaturrahmi itu. Mereka menilai sosok Kapolda sangat patut dijadikan teladan terutama di dalam membangun karakter dan menjalin hubungan silaturrahmi dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan jurnalis sendiri yang tidak dibeda-bedakan baik dari media cetak, elektronik dan media online. Salah seorang wartawan senior yang minta namanya tak usah disebutkan mengakui, bahwa yang sangat menonjol dari kepribadian Kapolda adalah karena begitu santunnya kepada siapa saja yang dihadapinya, dia tidak melihat pangkat dan jabatan seseorang, bahkan sudah dicontohkan pengemis pun didatanginya sebagai tanda betapa pekanya beliau dengan perasaan orang di sekitarnya. “Saya sangat salut dengan ungkapan Kapolda Irjen Umar Septono yang mengingatkan agar jajarannya, terutama para Kapolres harus mampu membangun komunikasi dan bersinergi dengan wartawan,” ungkap wartawan senior tersebut. Wartawan senior itu pun kepada Mutiara Timur berpesan, bahwa hendaknyalah para insan pers merespon pernyataan Kapolda tersebut dalam rangka menjalankan tugas secara professional dan bertanggung jawab. Kalau Kapolda sendiri memerintahkan jajaran anggotanya mampu menjalin komunikasi yang baik, membangun silaturrahmi dalam artian bersinergi dengan wartawan maka seharusnya juga wartawan harus pula bersatu dan saling mendukung membangun kebersamaan, sehingga jika ada yang tersakiti maka yang lain turut merasakan, sebagaimana yang dicontohkan Kapolda yang tidak segan-segan berbaur dan mendatangi warga masyarakat yang dirundung duka dan menghadapi kesulitan. JURLAN EM SAHO’AS-MT

Pembina: H. Jurlan, Ansar Abdullah, Sulfiah ST. Dewan Redaksi : A. Sulaeman, M.Si. Pemimpin Umum/Redaksi : Erwin, SE Wakil Pimpinan Umum : Andi Baso Ishak, S.Sos. Redaktur Pelaksana : Darwis Redaktur : Agustan, S.Sos, Sapri Sabrin, Syamsuddin L. Redaktur Khusus: Musliadi Redaktur Kriminal: ... Staf Redaksi: Amiruddin Mide, A. Pallawagau, A. Baso, Fadli, Rusman Nawir, A. Sappaile, Baharuddin. Pemimpin Perusahaan Sukmawati Bendahara : Inriyani, SE. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Penerbit: PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR; AHU-0003175. AH. 01. 01. TAHUN 2015 Alamat Redaksi : Jl. Salemba Makassar Sulsel Tlp ( 0411 8960403 )

WARTAWAN / PERWAKILAN Jakarta: Suprapto Bandung: Agusmin, SE Samarinda: Muliono Tarakan: Sabrin Kaltara: Koordinator Asdiati Kendari: Rano Kolaka: Harlisa, SH Kolut: Mubarak Palu: Rofik, A. Riadi, ST, Celecius Donggala: H. Darto, H. Mustafa Tolitoli/ Buol: Hernal Koordinator Sulsel: Arifin Anwar ST. Koordinator Sulbar: Anjas, A. Tenri Biro Makassar-Gowa: Muh Yusran, S.Pd Makassar: Rio, Gowa: Rusdi, Febrianto Takalar: Kasmawati, Araswandi Jeneponto: Ridwan Tompo Bantaeng: Sultan Bulukumba-Sinjai: Wasdar, Rusman Selayar: Dedy Maros: Amir Pangkep: Bahar MS Barru: Riswan Sidrap: Muh. Tahir Parepare - Pinrang - Enrekang: Anti Ajatappareng: - Bone: Hery Arsyad, Nurhana, Suspy Soppeng: Tri Wulan Jaya Wajo: Basten, Baso Iwan, Muh Ali Rusdi Tator: Montolayu, Adi Palopo: Nina, Nuraeni Polman: Abdul Wahab Mamasa: Jamaluddin, Nicodemus Rambulangi Majene: Sapri Sabrin, Nadi, NR Mamuju: Sukma Mamuju Tengah: Risman Mamuju Utara: Hamsa, Aspar Luwu Utara - Luwu Timur: M. Amor

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

LINTAS SULSEL

KPU Wajo Batasi Dana Kampanye Paslon Maksimal Rp 36 M

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo telah menetapkan batas dana kampanye pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati periode 2018/2023. Batasan dana kampanye ditetapkan maksimal senilai Rp 36 miliar. Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Kabupaten Wajo, Andi Nurwana, Rabu pekan lalu. Menurut Andi Nurwana, dana tersebut diperuntukkan, antara lain untuk biaya pertemuan terbatas, dialog, dan pengadaan alat kampanye pada pasangan calon. "Termasuk untuk mengadakan lomba, kampanye di media sosial serta kegiatan kebudayaan dan atau kegiatan sosial," ujar Andi Nurwana. Ia menambahkan, bahan kampanye lainnya seperti sembako dan pakaian harganya tidak boleh lebih dari Rp 25 ribu. Lebih dari itu, dinilai melanggar ketentuan yang diatur oleh KPU. Bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati regulasi tersebut sanksi tegas menanti mereka. “TRIB/MT**

Petani Tangkoli Tuntut Kepala Lingkungan Cebbia Dipecat

uluhan petani dari Lingkungan Cebbia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo mendatangi Kantor DPRD setempat, Jumat lalu. Mereka mengadu karena merasa

dirugikan oleh keputusan Kepala Lingkungan setempat yang mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama orang lain pada sawah yang mereka rintis. Menurut para petani yang melakukan demonstrasi di Kantor DPRD soppeng, Kepala Lingkun-

gan Cebbia keterlalun sangat merugikan kami. Karena itu, kami minta supaya dipecat, kata Salah satu perwakilan Petani, Mendi saat menyampaikan aspirasinya di Kantor yang beralamat di Jl. Rusa, Sengkang, Kabupaten Wajo itu. Tidak hanya itu, Mendi dan petani lainnya pun meminta agar Kepala Lingkungan, selain dicopot dari jabatannya, juga diproses hukum karena diduga melakukan pungutan liar. "Kami minta kepala lingkungan dipecat," tegasnya di hadapan anggota DPRD Wajo itu. Terhadap kisruh ini, sejumlah anggota DPRD Wajo hanya berjanji akan meminta keterangan dari pemerintah Kelurahan Tangkoli. Namun, hingga berita ini diturunkan atau naik cetak, belum ada infor-

masi apakah Kepala Lingkungan Cebbia dipecat oleh Pemkab Sop-

Wabup Takalar Ajak Masyarakat HINDARI NARKOBA K

ini generasi muda sedang dikepung oleh Narkoba dan penyebaran Virus HIV Aids. Berbagai modus dan strategis pebisnis baram haram itu untuk menjerat kawula muda agar rusak otak dan mentalnya. Karena itu, Wakil Bupati Takalar, H Achmad Se’re, S.Sos mengajak kepada masyarakat agar dapat menjauhi narkoba termasuk virus HIV/AIDS yang amat berbahaya. Ajakan Wakil Bupati Takalar itu, disampaikan saat memberikan kata sambutan pada acara pelantikan Ketua Dewan Generasi Muda dari Jerat Narkoba dan Penyebaran Virus HIV Aids (Gardha) Indonesia Takalar Faisal Amsar Berlian periode 20182023 oleh Ketua Dewan Generasi Muda dari Jerat Narkoba dan penyebaran Virus HIV Aids (Gardha) Indonesia Hasbullah SH, MH i Ruang Pola Kantor Bupati Takalar Senin lalu. Pelantikan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Penyamatan Pin kepada Ketua dan Pengurus DPD Gardha Indonesia Takalar oleh Ketua Dewan Gardha Indonesia. Ini salah satu cara untuk melindungi masyarakat khususnya

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

peng sebagai atasan langsungnya. **TRIB/MT**

Generasi Muda dari jerat narkoba dan penyebaran Virus HIV Aids di Kabupaten Takalar. Wabup Takalar H. Achmad Daeng Se’re, selaku pembina Gardha Kabupaten Takalar, sekali lagi mengajak semua masyarakat untuk menghindari Narkoba. Seluruh komponen masyarakat harus bahu membahu, melindungi anak-anak dari jerat narkoba, terutama para pelajar. Pemda akan mendukung semua program-program kerja dari DPD Garda Indonesia Takalar. Tantangan dan musuh bangsa kedepan adalah narkoba, untuk itu sinergitas kemitraan harus terus di tingkatkan. “Mari kita secara bersama-sama memerangi Narkoba. Stop Narkoba, Stop HIV Aids,” ajaknya. Sementara itu, Ketua Dewan Gardha Indonesia Hasbullah, mengatakan pelantikan ini merupakan yang pertama di kabupaten. “Saya berharap semoga kabupaten-kabupaten lain dapat mengikuti Kabupaten Takalar, karena narkoba telah merajalela di masyarakat, olehnya itu pemuda dan remaja perlu dijaga dengan baik. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Syamsul Bahri, mengatakan tahun ini kejaksaan telah memprogramkan akan mengunjungi sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang narkoba. Bahkan,dirinya akan berkomitmen untuk memberantas narkoba, para pelaku akan diberi hukuman minimal 5 tahun penjara. **RS/MT**

liputan daerah

RAPAT PLENO TERBUKA KPU JENEPONTO

Ini Nomor Urut Paslon Bupati/Wabup Jeneponto 2018

omisi Pemilihan Umum Daerah Jeneponto menggelar Rapat Pleno Terbuka dan Pengundian serta Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto pada Selasa, (13/2) lalu di Gedung Sipitangarri Bontosunggu. Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Jeneponto Muh. Alwi didampingi komisioner lainnya, Samsuddin, Andi Hertasning Rani, Ekawaty Dewi dan Syamsul Kamal serta Sekretaris KPU Jeneponto Ahmad Basri. Proses pengambilan nomor urut Paslon dipandu oleh Komisioner KPU Divisi Teknis, Ekawaty Dewi. Sebelum penetapan nomor urut, masing-masing paslon mengambil duplikat perahu phinisi berdasarkan pengambilan nomor urut tertinggi sebelumnya. Dan hasilnya, Pasangan Mulyadi-Kasmin mendapat nomor urut 1, Muhammad Sarif-Tahal Fasni

nomor 2, Iksan Iskandar-Paris Yasir nomor 3 dan A. Baharuddin BJ-Isnaad Ibrahim nomor urut 4. Penetapan nomor urut paslon disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Panwaslu Jeneponto. Ketua KPU Muhammad Alwi yang ditemui media usai acara rapat pleno terbuka mengatakan pengundian nomor urut ini merupakan tahapan akhir pencalonan. Harapannya, dari 12 kabupaten/kota di Sulsel yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, Kabupaten Jeneponto masuk dalam kategori zona merah dapat dijawab dengan zona hijau. Maksudnya, kekhawatiran sebagian pihak terutama dari pengamanan bahwa Jeneponto masuk zona merah yang menjurus berbagai kecurangan. Maka kita sebagai masyarakat Jeneponto dapat membuktikan bahwa hal tidak benar, melainkan pelaksanaan Pilkada di daerah ini berlangsung aman dan damai. **TRIB/MT**

Program Strategis Paslon Nomor 2 â&#x20AC;&#x153;Syafaatâ&#x20AC;? Relevan Kebutuhan Masyarakat Jeneponto

asangan calon (Paslon) Muhammad Sarif - Andi Tahal Fasni (Syafaat) dengan Visi Misi dan Program Kebijakan Strategis, mengenai keadaan yang diinginkan pada periode perencanaan. Karena itu, visdan misi i yang ingin dicapai pada periode 2018-2023, fokus pada program dan kebijakan strategis yakni Mewujudkan Masyarakat Jeneponto yang Sehahtera, Maju, Adil dan Makmur". Menurut Muhammad Sarif, visi misi ini bukan janji tapi program yang harus diwujudkan dalam lima tahun ke depan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembaangunan di daerah ini. Visi dan misi ini juga sebaai tekad masyarakat Jeneponto untuk hidup mapan, mandiri dan mampu memenuhi ragam kebutuhan hidupnya dengan mudah dan terjangkau, ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Seperti pendidikan,

kesehatan, sandang dan pangan, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya usia harapan hidup. Maka dari itu masyarakat harus maju bersama Syafaat Nomor 2 di Pilkada Jeneponto 2018. Masyarakat Jeneponto diharapkan dapat menjadi masyarakat yang cerdas, menjadi lebih baik, serta masyarakat yang dapat menyesuaikan diri supaya mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan lingkungan alamnya. "Kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tentu harus adil atau seharusnya diterima oleh masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya tanpa rintangan. Hak bebas berpendapat, hak memperoleh hidup aman dan tertib, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mencapai kehidupan yang lebih baik,"papar Muhammad Sarif. Jika ingin makmur, tentu dengan tersedianya dan terpenuhinya kebu-

tuhan hidup masyarakat Jeneponto secara adil dalam segala aspek kehidupan, sebagai bentuk kemajuan dari Pembangunan Jeneponto yang sejahtera, maju, adil, dan bermartabat. Untuk mendukung pencapaian visi, maka dirumuskan misi sebagai berikut, mewujudkan masyarakat yang religius, diantaranya, meningkatkan pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat, Mewujudkan SDM Aparatur Yang Baik, Bersih, Profesional dan Proporsional. Termasuk, Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan beretika, Pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkeadilan, Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan dan Membuka Ruang Investasi dan Kemitraan.

Capaian program, kata Muhammad Sarif, harus kita kawal secara bersama untuk mewujudkan mimpi masyarakat Jeneponto dalam membangun masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur serta bermartabat. â&#x20AC;&#x153;Dasar itulah, sehingga kami bertekad untuk maju sebagai

calon Bupati Jeneponto dengan besar harapan dan penuh peluang mampu meraih kemenangan dan terpilih pada Pilkada 20182023 bersama pasangan saya Andi Tahal,"tambah Sarif dengan nada optimis dan Insya Allah menang.

awan nasional patut direspon dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Takalar. Kepala Dinas Sosial Muh Ridwan Tiro menyebutkan, penandatanganan MoU ini merupakan

langkah awal untuk mewujudkan program sosial, budaya dan pendidikan untuk menyelematkan sejarah besar Takalar di masa lalu.

***

Kerjasama Dengan Pemkab Takalar

Yayasan Aminuddin Salle Usulkan Karaeng Galesong Jadi Pahlawan Nasional

emerintah Kabupaten Takalar menjalin kerja sama dengan Yayasan Aminuddin Salle dalam bidang budaya, pendidikan dan pariwisata. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak di ruang Rapat Kantor Bupati Takalar, Selasa lalu. Kerjasama itu ditandatangani

Bupati Takalar Syamsari Kitta dengan Prof Dr H Aminuddin Salle selaku pembina Yayasan Aminuddin Salle. Turut hadir pula Ketua Yayasan Suriyani Hamid, Wakil Ketua Yayasan Dr Buyung Ramadani serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Takalar. Dalam MoU, Yayasan Aminuddin Salle mengusulkan I Manindori Kare Tojeng Karaeng Galesong di

Takalar sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, Syamsari dalam sambutannya mengatakan, potensi yang dimiliki Kabupaten Takalar dalam hal budaya dan sejarah sangat besar. "Saya harapkan agar warga Takalar menyadari sejarahnya sebagai bangsa yang gigih melawan penjajahan," ujar Syamsari sembari menegaskan, usulan yayasan Aminuddin Salle terkait Karaeng Galesong menjadi pahl-

**SPR/DKI

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

8 Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Kabupaten Soppeng

757

Ke DINAS PENDIDIKAN KAB. SOPPENG

DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.SOPPENG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SOPPENG

DINAS PMD KABUPATEN SOPPENG BESERTA STAF

LUKMAN M.SI

H.ABDILLA BAUSAD

A.ASWAN SAID

A. AGUS NONGKI SIP. M.SI

KEPALA DINAS

DINAS KESEHATAN KAB.SOPPENG

DISKOMINFO KAB.SOPPENG

SURIANTO

A.FITRAHTUDDIN

KEPALA DINAS

DINAS PERTANIAN KAB. SOPPENG BESERTA STAF

DINAS BAPPALITBANGDA KAB. SOPPENG BESERTA STAF

IR.FAJAR

DRS. DIVA M.SI

KEPALA DINAS

ASISTEM LLL DAN PLT DINAS TRANSMIGRASI DAN KETANAGA KERJAAN KAB. SOPPENG

DISDIK KABUPATEN SOPPENG

DRS.KAMARUDDIN.

KEPALA BIDANG

DISDUKCAPIL KAB. SOPPENG BESERTA STAF

DISPORA KABUPATEN SOPPENG BESERTA STAF

ILHAM

AZIS MAKMUR

KEPALA DINAS

KANTOR CAMAT LILIRILAU BESERTA STAF

KANTOR CAMAT MARIORIAWO BESERTA STAF

KANTOR CAMAT GANRA BESERTA STAF

KANTOR MARIORIAWA BESERTA STAF

A.DAMRAH S.SOS MM

HADI INDRA JAYA S. STP

MUH.IDRUS S. SOS

CAMAT

ABD.KHAIR,AP

KANTOR DESA TINCO BESERTA STAF

KANTOR DESA TETEWATU BESERTA STAF

KANTOR DESA PISING BESERTA STAF

KANTOR DESA LEWORENG BESERTA STAF

MANNAHAWU

EKA WIJAYA S. KOM

HJ.SITTI SALMIAH S. SOS

RUSDI S. SOS

KADES

KANTOR DESA PAROTO BESERTA STAF

KANTOR DESA KAMPIRI BESERTA STAF

KANTOR DESA MARIORIAJA BESERTA STAF

KANTOR DESA ENREKENG BESERTA STAF

MAKMUR

MARHUDI

KULITAN

ASDAR

KADES

KANTOR DESA KEBO BESERTA STAF

KANTOR DESA BULU'E BESERTA STAF

KANTOR DESA GANRA BESERTA STAF

KANTOR DESA BARINGENG BESERTA STAF

A.SULTAN S.IP

ABDUL MAJID SE

KHAERUDDIN.BWS

HJ.SUNARTI

KADES

KANTOR DESA TELLULIMPOE BESERTA STAF

KANTOR DESA TIMUSU BESERTA STAF

KANTOR DESA BELO BESERTA STAF

KANTOR DESA PATAMPANUA BESERTA STAF

DARWIS S. IP

FIRDAUS

H.ALIMUDDIN

AMIRUDDIN

KADES

KANTOR DESA LABOKONG BESERTA STAF

KANTOR DESA SERING BESERTA STAF

KANTOR DESA KESSING BESERTA STAF

KANTOR DESA ABBANUANGE BESERTA STAF

A.MATTALATTA

BUHARI SABBANG

MUH.SUKRI RAZAK

SAPIRUDDIN

KADES

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

PLT KADIS

H.UMAR NAMENG

CAMAT

9 Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Kabupaten Soppeng

757

Ke KANTOR DESA WATU TOA BESERTAF STAF

KANTOR DESA MARIORITENGAH BESERTA STAF

H.A.NIRMA

A.SYAMSUL BAHRI

A.MAPPATUNRU

ARMIATI .SE

KADES

KANTOR DESA MASING BESERTA STAF

KANTOR DESA PATTOJO BESERTA STAF

KANTOR DESA CONGKO BESERTA STAF

KANTOR DESA MACCILE BESERTA STAF

H.MUHAMMAD TANG

H. HERMAN MAULID

MUH.JAFAR

ZAINAL

KADES

KANTOR DESA DONRI-DONRI BESERTA STAF

KANTOR DESA GATTARENG TOA BESERTA STAF

KANTOR DESA GATTARENG BESERTA STAF

KANTOR DESA WATU BESERTA STAF

MUHIDDIN TEBU

MUH. NUR

RAPPE

JUHARI,SE,MM

KADES

KANTOR DESA GORIE BESERTA STAF

PT LOMPULLE BESERTA STAF

A.SILLANG

KANTOR DESA LEBAE BESERTA STAF

RIVERSIDE TRIPEL 8 DAN WAHYU GROUP BESERTA STAF

DIREKTUR

SMPN 2 LILIRILAU BESERTA STAF

SMAN 1 KABUPATEN SOPPENG BESERTA STAF KEPALA SEKOLAH

PAK JAS

DIREKTUR

H. SURIANTO

NAHARUDDIN S.PD M.PD

PT 88 BESERTA STAF

IR. JUDDAH MADDE ALI

KADES

ANUGRAH 288 GROUP BESERTA STAF. KELUARGA BESAR

KANTOR DESA MARIORILAU BESERTA STAF

SMK WIRA MANDIRI BESERTA STAF

SMKN 1 SOPPENG BESERTA STAF

SAMSUDDIN

H.KADIR

DRS SULO M.SI

KEPALA SEKOLAH

SMAN 7 KABUPATEN SOPPENG BESERTA STAF

SMPN 1 LILIRILAU BESERTA STAF

DRS. HAMBALI

LOUFE BOLLI

KEPALA SEKOLAH

BUPATI SOPPENG DORONG MASYARAKAT KEMBANGKAN BUAH TROPIS

emerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng menggelar seminar nasional "peningkatan kapasitas penyuluh mendukung pengembangan buah tropis". Seminar nasional dilakukan dalam rangka refleksi dua tahun kepemimpinan A Kaswadi Razak - Supriansa, di gedung Pertemuan Soppeng, Selasa (20/2) lalu. Bupati Soppeng, A Kaswadi Razak mengatakan, Kabupaten Soppeng merupakan daerah yang sangat potensial dalam hal pertanian. Selain itu, sekitar 70 persen masyarakat Soppeng bergelut di dunia pertanian. "Kita harus tahu bagaimana kita mendapatkan nilai tam-

bah dari sektor pertanian untuk memenuhi kehidupan yang layak dan bagaiamana memanfaatkan potensi tanah yang kita miliki," tambah A Kaswadi. Sementara itu, praktisi andalan agrobisnis Indonesia Wayan Supadno mengatakan, tanaman lengkeng juga sangat cocok dikembangkan di Soppeng. Sehingga anak muda di Soppeng harus kita motivasi dan dorong menjadi pengusaha pertanian yngg inovatif. Modal orang sukses itu, sambung Wayan, satu kata kuncinya yaitu lakukan dengan kerja nyata, jangan suka menunda nunda. **TRIB/MT**

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

aneka

BEREDAR ISU BBM OPLOSAN, BENSIN HABIS DI SPBU

PJS WALIKOTA PALOPO PERINTAHKAN DISDAG TELUSURI BERITA HOAX

epat merespon isu BBM oplosan dan bensin cepat habis di SPBU. Jika dugaan yang merebak di masyarakat terbukti, sanksi dari pemerintah tentu ada. Untuk itu, Pjs Walikota Palopo, Andi Arwien Aziz, S.STP memerintahkan Dinas Perdagangan Kota Palopo lebih responsif soal ini. Kalau perlu ambil sampel dan uji di laboratorium, kemudian telusuri semua SPBU. “Besok (hari ini, red), saya akan minta ke kadis perdagangan,” ujar Pjs Walikota Palopo, Andi Arwien Aziz, SSTP. Pjs walikota yang berdarah Sengkang dan lahir di Bantaeng akan meminta ke Dinas Perdagangan turun memantau dan menelusuri SPBU dimaksud. Hal ini penting, lanjutnya, guna memastikan info tersebut. “Harus ada kepastian. Maksudnya, memastikan apa betul info yang merebak di tengah masyarakat ini,” tandasnya via WhatsApp. Meski

baru kurang lebih seminggu menjabat sebagai pjs Walikota. Ia dipercaya Gubernur SYL menjalankan roda pemerintahan di Kota Palopo, karena kepala daerahnya cuti kampanye. Ia ternyata mengikuti setiap perkembanyan seputar keluhan masyarakat tersebut. “Saya kira ini tugas pemerintah di sini,” paparnya. Yang berkembang dan jadi sorotan dari masyarakat selama ini adalah dugaan adanya bensin dioplos dengan BBM lain seperti pertalite, pertamax. Soal lainnya, kenapa bensin cepat habis. Padahal, kalau hanya pengguna sepeda motor dan kendaraan angkutan umum, bensin tidak mungkin “hilang”. Info yang masuk ke dia, bensin kadang cepat habis di atas pukul 1 siang. Kadang ada SPBU sudah habis bensin di pagi hari. “Ini harus jadi perhatian. Karena kalau mobil kelas menengah, apalagi yang mapan, mereka lebih memilih pertalite atau pertamax,” katanya. Hal yang sama juga dikemuka-

kan Misbahuddin. Anggota DPRD Palopo asal PKB, mengharapkan OPD terkait cepat merespon segala sesuatu yang yang berkembang saat ini. “Karena kami melihat di lapangan, bensin cepat sekali habis. Jadi wajar orang bertanya-tanya,” kata unsur pimpinan di komisi III DPRD Palopo ini. Seperti diberitakan sebelumnya, baik disdag dan Hiswana Migas menyebut ada pengurangan kuota premium subsidi ke SPBU di Kota Palopo. Jika dulunya, SPBU masih bisa order sampai 16 kilo liter (kl), sekarang dibatasi hanya sampai 8 kilo liter. Kata Kadis Perdagangan Palopo Zulkifli, kebijakan ini langsung dari pihak Pertamina. Hal itu juga diperkuat statemen dari Ketua DPC Hiswana Migas Luwu Raya, Tana Toraja, dan Toraja Utara, Rahmad Kasjim. “Memang ada pembatasan bensin ke SPBU,” kata Rahmad Kasnim, baru-baru ini. **PP/MT**

Resmikan Pabrik Sawit di Mateng, Wagub Sulbar Harap Dukungan Masyarakat

akil Gubernur Sulbar, H. Enny Angraeny Anwar didampingi Bupati Mamuju Tengah (Mateng), H. Aras Tammauni, meresmikan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) di Kabupaten Mamuju Tengah, baru saja ini. Ketua DPRD Sulbar Amelia Fitri Aras dan Ketua DPRD Mateng turut hadir dalam peresmian perusahaan yang bergerak pada pengelolaan kelapa sawit dengan kapasitas 90 ton terbagi dalam dua tahap. Direktur PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) Juaman, menuturkan PT WKSM mulai melakukan penanaman modal pada Maret 2013 dan membangun pubrik pada Maret 2017. "Yang pertama 45 ton, selanjutnya yang kedua akan diselesaikan dalam waktu lima bulan

kedepan. Kami berada di sini dengan satu tujuan ingin membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat sekitar," katanya. Ia berharap, dengan beroperasinya pabrik ini, dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat utamanya semua jajaran pemerintahan di Sulbar. Bupati Mamuju Tengah H. Aras Tammauni, juga sangat mengharapkan kehadiran PT. WKSM membuat Mamuju Tengah sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM) selangkah lagi lebih maju. "Sejak terbentuknya otonomi baru, Mamuju Tengah cenderung bergerak Mamuju, meski baru berumur lima tahun, namun perkembangannya melampui usianya. Ini berkat kerjasama dengan semua pihak termasuk swasta," katanya. Sukses peresmian pabrik sawit

ini, H. Aras, meminta kepada semua masyarakat untuk mendukung keberadaan perusahaan tersebut karena manfaatnya sangat besar bagi peningkatan pembangunan, salah satunya pembangunan jalan. "Namun bukan berarti kita berharap

sepenuhnya pada perusahaan. Tapi kita butuh kerjasama yang baik," ujar H Aras. Menurut orang nomor satu di Mamuju Tengah itu, jika kerjsama antara masyarakat dan swasta serta swasta dan pememerintah terjalin

dengan baik. Maka kabupaten termuda di Sulbar ini akan keluar dari ketertinggalannya dalam berbagai sektor pembangunan. "Saat ini terdapat lima perusahaan sawit yang beroperasi di Mamuju Tengah, PT. Manakarra Unggul Lestari, PT. Astra Argo Lestari, PT. Letawa, PT Pasangkayu dan PT Falmas Plantation,"sebutnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulbar berharap, pembangunan pabrik minyak kelapa sawit ini dapat mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. "Harapan kita, hadirnya perusahaan ini tidak ada lagi masyarakat miskin di Mamuju Tengah, sehingga masyarakat Sulbar tidak lagi dipandang sebelah mata, tapi menjadi yang terbaik,"ujar mantan anggota DPR RI itu. Harapan istri mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh ini, semoga Mamuju Tengah dapat berkembang pesat dengan kehadiran perusahaan tersebut. Tentunya hal ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga lokal sehingga kesejahteraan keluarga dapat meningkat. **RS/MT**

Tolak UU MD3, Anggota DPRD Makassar Minta Dikaji Ulang

ndang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan beberapa waktu lalu menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan. Bahkan, sampai di kalangan legislator Kota Makassar pun ikut minta UU MD3 segera dikaji ulang. Masalahnya, UU tersebut memuat sejumlah pasal yang dinilai membuat DPR kian tak tersentuh. Termasuk mengancam kebebasan pers jika ada terkait pemberitaan yang diduga mengecam oknum lembaga legislative tersebut. Anggota Komisi B, Irwan Djafar menilai revisi ini perlu dikaji ulang karena adanya kesan pemerintah, khususnya, legislatif terkesan anti

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

kritik. "Dengan revisi UU MD3 yang baru saja disahkan, ini perlu dikaji ulang, saya sebagai masyarakat ataupun sebagai perwalian rakyat sangat tidak setuju revisi UU MD3 ini," ujarnya. Ia pun menyayangkan ada pasal lain tentang penghinaan parlemen di mana MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menghina kehormatan DPR. Padahal, kritik menurutnya salah satu unsur pembangun dari kinerja legislator agar tercipta balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Kenapa bisa anggota DPRD manjadi anti kritik, tidak boleh dong seperti itu, gimana bisa dia mengukur kerja DPR kalau tidak ada yang memberi penilaian. Jangan

dianggap kritik itu tidak baik, dan tidak semua itu dampaknya jelek," kata legislator Partai NasDem ini. Diketahui, salah satu pasal dalam UU ini, yakni pasal 122 huruf k berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. "Kalau saya pribadi kritik itu adalah vitamin, karena dengan kritik kita bisa menjadi bahan evaluasi bagi pribadi-pribadi sesorang, berikanlah ruang kepada masyarakat untuk menilai kerja-kerja DPR," pungkas anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan. **SIN/MT**

LIPUTAN SULSEL

BKD Parepare Janji Tuntaskan Utang Proyek Tahun 2017

ejumlah rekanan mengeluhkan sisa anggaran proyek yang telah diselesaikan di tahun 2017 lalu, namun hingga kini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan sejak 31 Desember 2017 lalu, pun urung dicairkan anggaranya karena diduga anggaran pada kas daerah minim. Meski begitu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Parepare Luthfi Natsir mengaku jika informasi terkait ribut-ribut rekanan yang sisa dana proyeknya belum dibayarkan. Masalah ini, pihaknya akan memanggil Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait untuk mengetahui lebih detail kendala terkait permasalah tersebut. Namun menurut Luthfi, ada proses yang sesuai aturan untuk pencairan anggaran yang berasal dari APBD. Diantaranya, kata dia, permintaan oleh OPD leading sektor ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare untuk validasi. "Tapi akan kita tanyakan lebih detailnya soal itu pada OPD terkait. Akan kita rapatkan. Informasinya akan kita sampaikan nanti," jelasnya. Dalam tempat terpisah, Kepala BKD Parepare Nasarong ber-

Tak Netral, Panwas Bone Laporkan Dua Camat dan Satu Lurah

dalih jika belum dibayarkannya utang ke rekanan sebesar Rp 13 miliar, karena semua dokumen yang terbit di tahun harus diperbaharui. "Dokumen yang terbit tahun lalu itu sudah tidak berlaku. Harus diperbaharui. Dan itu dilakukan ke masing-masing OPD yang memiliki kegiatan," ujarnya. Pembaharuan dokumen, kata Nasarong, diantaranya meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D). Nasarong juga membantah jika anggaran pada kas daerah tidak mampu membayar sisa utang proyek tahun lalu. Dia menegaskan, jika angka kas daerah yang tersimpan di Bank Sulsel Cabang Parepare berada di posisi Rp 23 miliar. "Jika kami bayarkan seluruh sisa utangpun, masih ada anggaran yang tersisa di kas daerah," katanya sembari menutup perbicangannya kepada sejumlah awak media. **SIND.MT**

engawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bone melaporkan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) tak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Bone 2018. Ketiga ASN tersebut masing-masing Camat Lamuru, Camat Cenrana dan Lurah Cenrana. Mereka dianggap terlibat mendukung calon bupati dan wakil bupati Bone. "Ketiga ASN tersebut ada Camat Cenrana, Camat Lamuru, dan Lurah Cenrana. Ke tiga oknum tersebut merupakan temuan Panwas dan bukan laporan dari siapun," ungkap Komisioner Divisi

Hukum Panwaslu Bone, Ridwan Husaefah, di kantornya baru saja ini. Terhadap temuan itu, lanjut Ridwan, pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Komisi Apratur Sipil Negara (KASN). "Berkas hasil kajian pembuktian temuan tersebut sudah dikirimkan ke KASN, sekarang menunggu keputusannya," ujar Ridwan. Menurut Ridwan, Panwas Bone tidak akan main-main jika ada temuan atau indikasi ASN yang terlibat dalam menukung calon kepala daerah. Bahkan, pihaknya langsung menindaklanjuti dugaan tersebut guna diproses hukum. **SIN/MT**

791 PKH Terima Bantuan Non Tunai dari Bupati Takalar

etelah Kecamatan Mappakasunggu, Bupati Takalar Syamsari Kitta kembali menyerahkan secara simbolis bantuan non tunai Program Keluarga Harapn (PKH) di Kantor Camat Pattallassang dan Kecamatan Sanrabone, selasa baru saja ini. Syamsari dalam sambutannya, mengatakan jika untuk Kecamatan Pattalasang ada 386 PKH penerima bantuan. Sedangkan di Kecamatan Sanrabone ada 405 penerima

PKH. “Bantuan ini saya harap bisa digunakan sebaik-baiknya. Karena adanya program seperti PKH, KIS dan KIP dapat mengurangi beban bapak dan ibu sekalian," ujarnya. Penyerahan PKH ini disaksikan Kadis Sosial Takalar M Ridwan Tiro, Camat Pattallassang Haedar dan Camat Sanrobone, Kapolsek patlas dan sanrobone, serta Danramil. Syamsari juga mengimbau warganya untuk memanfaatkan lahan kosong menanam jagung dengan bekerjasama dengan Perusda. "Coba ibu-ibu itu tanam sayur

di halaman rumah, sayur atau cabe. Mari galakkan kembali Gematasamara. Bersihkan lingkungan arag sehat, dan mari laksanakan Salat berjamaah di masjid," kata politisi PKS ini. Dia juga menegaskan kepada para camat dan lurah agar memperhatikan rumah warga yang tidak layak huni. Untuk sesegera mungkin dilakukan bedah rumah. Di akhir kegiatan Syamsari menyaksikan secara langsung penarikan PKH melalui mobil ATM.

sekda,” ujarnya. Ashari berharap, Februari ini mendagri sudah ada keputusan yang dikeluarkan karena sesuai dengan aturan dari tanggal 15 lalu sudah harus diganti. Siapapun yang akan menjabat sebagai penjabat sekprov nanti, lanjut Ashari maka masa jabatannya hanya tiga bulan, dan

harus dilelang secepatnya. “Sesuai dengan amanah peraturan presiden itu. Sesudah itu tim pelaksana seleksi dan melakukan seleksi jabatan, maksimal tiga bulan dia harus melakukan itu. Paling lambat tiga bulan setelah dikukuhkan,” tandas Ashari.

**TRIB/MT**

SOAL PENETAPAN SEKPROV, SYL BILANG TERSERAH KEMENDAGRI TUNJUK SIAPA

roses penetapan nama penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, hingga kini masih di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo terlihat tidak terlalu kuatir terkait kekosongan jabatan penting dan strategis itu. “Terserah saja (Kemendagri), apa yang kami miliki di sini semua sangat berkompeten, karena memang sekprov itu tidak sembarangan,” tukas Syahrul menjawab per-

tanyaan awak media tersebut beberapa hari lalu. Terkait pemberitaan tentang penunjukan gubenrur terhadap pelaksana harian yakni Asisten Ruslan Abu, Syahrul mengatakan hal itu hanya kesalahpahaman segelintir orang. “Tidak betul itu. Itu isu yang menyesatkan, siapa bilang? Semua jalan sesuai fungsinya. Itu ada yang mancing lagi. Mau cari ribut lagi,” ujarnya dengan nada meluruskan. Sementara, Kepala Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Faksirie Rajamilo mengungkapkan, bahwa keterlambatan penetapan sekprov ini lantaran adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang susunan kedudukan penjabat sekprov yang belum disosialisasikan. “Sudah ada kemungkinan koordinasi antara Kemendagri dan seluruh sekda dan seluruh BKD menjelaskan tentang Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang susunan kedudukan penjabat

**RS/MT**

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

ADVERTORIAL

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DPRD PROVINSI SULBAR

RAPAT PARIPURNA DPRD PROV. SULBAR TENTANG PENYERAHAN DAN PENJELASAN GUBERNUR SULBAR TERHADAP RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUMBER FOTO : HUMAS PEMPROV SULBAR

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

LINTAS SULSEL

Obat Policresulen Resahkan Warga, Pemkab Bantaeng Sidak ke Apotek

S Relawan Rambo Deklarasikan Anis Matta Sebagai Capres RI

atusan warga yang mengatasnamakan Relawan Anis Matta Bone (Rambo) mendukung politisi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) ini sebagai Calon Presiden RI periode 2019-2024. Sebelumnya, Relawan Anis Matta deklarasi di Kabupaten Takalar dan Makassar. Menurut Taslim Tamang, legislator PKS asal Bone bahwa relawan Anis Matta sudah terbentuk di 370 desa di Bone. "Kita sudah bentuk koordinator seluruh keca-

matan bahkan desa, alhamdulillah antusias dan respon masyarakat cukup besar mendukung Anis Matta sebagai calon Presiden RI ke depan,â&#x20AC;? ujar Taslim. Legislator DPR RI asal Sulsel, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, Anis Matta sangat layak jadi Capres RI. Apalagi, dia itu (Anis Matta-red) sudah punya pengalaman memimpin PKS dengan kapasitas sebagai Presiden PKS periode lalu. Disamping pengalaman lain pernah menjadi anggota DPR RI beberapa tahun

lalu. "Rakyat menantikan presiden baru Indonesia dan Anis Matta sebagai putra Bone punya kapasitas untuk itu," kata Akmal saat menghadiri Deklarasi Rambo. Menurut Survei Median, elektabilitas Anis Matta sebanyak 1,5 persen, berada di urutan ke sembilan. Bahkan elektabilitas Anis Matta mengalahkan SBY yang hanya 1,2 persen,â&#x20AC;? ujar Andil Akmal yang juga mantan anggota DPRD Sulsel.

etelah mendapat keluhan dari masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) apotek penjual obat yang mengandung policresulen atau salah satu jenis obat antiseptik dan disinfektan kulit, baru saja ini. Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab Bantaeng menyurati seluruh apotek melarang penjualan obat jenis policresulen. Hal tersebut berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh BPOM tentang produk yang mengandung policresulen agar dihentikan di perjual belikan. Diketahui, isi surat edaran BPOM menyebutkan ada empat jenis obat yang mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat. Keempatnya adalah albothyl (PT Pharos Indonesia), Medisio (PT

Pharos Indonesia), Prescotide (PT Novel Pharmaceutical Laboratories) dan April (PT Pratapa Nirmala). "Kami sudah dapat surat edaran dari BPOM terkait hal tersebut dan hari ini kami telah surati semua apotek dan toko obat di Bantaeng," kata Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng, Andi Ihsan. Disamping menyasar apotek, dinas kesehatan juga telah mengimbau kepada seluruh toko obat untuk tidak memperjual belikan produk tersebut. Dan bahkan ada sebagian obat telah ditarik yang selanjutnya dikembalikan (diretur) kepada distributor PBF yang bersangkutan. Selain menyurati semua apotek di daerah ini, pihaknya juga mengawasi dan menarik langsung kalau saja ada yang masih menjual obat terlarang tersebut. **SIN/MT**

**TRIB/MT**

Jaga Situasi Politik, Korem 141/Toddopuli Rangkul Insan Pers

epala Penerangan Komando Resort Militer (Korem) 141/Toddopuli, Mayor Inf Mansur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Maros, Selasa pekan lalu. Dalam kunjungannya tersebut, pihaknya menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan dengan awak media di Kabupaten Maros. Mayor Inf Masur didampingi Kepala Staf Komando Distrik Militer (Kasdim) 1422/Maros, Mayor Arh Muhammad Yuliansyah. Mayor Arh Muhammad Yuliansyah mengatakan, pertemuan kali

ini merupakan perintah atasannya. Selain untuk menjalin silaturahmi pada awak media, media juga turut diajak untuk menjaga kondisi keamanan dalam pesta demokrasi di tahun 2018 ini. "Kunjungan kerja Kapenrem ini merupakan instruksi langsung dari Kodim XIV/Hasanuddin, yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan awak media atau insan pers yang bertugas di wilayah Maros. Untuk ikut serta menjaga kondisi keamanan menjelang pesta demokra-

si nanti," katanya. Sementara itu, Kapenrem 141/ Toddopuli, Mayor Inf Mansur K menjelaskan, keterlibatan media atau insan pers dalam menjaga kondisi di suatu wilayah sangat berpengaruh dari berita yang disajikan. Media diharapkan tidak hanya menonjolkan pemberitaan konflik pilkada saja. Namun juga mengabarkan perihal hal-hal positif dan conten berita yang menyejukkan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulsel khususnya di Maros. **SIN/MT**

Penyerang Calon Wakil Bupati Sidrap Diamankan Resmob Polda Sulsel

etelah sepekan melakukan penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap seorang terduga pelaku penyerangan terhadap calon wakil Bupati Sidrap, Muh Yusuf, tidak lama ini. Terduga pelaku diketahui bernama Ilham alias Illang alias Paijo (45). Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani saat dikonfirmasi sejumlah awak media di Makassar. "Pelaku kasus penganiayaan dan perusak mobil salah satu calon

Bupati Sidrap, sudah diamankan Resmob Polda Sulsel," jelas Dicky. Meski demikian, Dicky masih enggan menerangkan lebih rinci terkait motif pelaku penyerangan itu. Katanya, tersangka masih dalam perjalanan menuju Makassar setelah sebelumnya diamankan di Polres Parepare. "Perkembangan akan disampaikan setelah team tiba di Makassar," tandasnya. Informasi yang dihimpun media ini, Paijo diketahui warga Jalan H Yasin Limpo, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Dia dibekuk sekira pukul 10.00 Wita di Kota Pare-

pare oleh tim Resmob Polda Sulsel kemudian digelandang ke Markas Polres Parepare untuk diamankan sementara. Untuk kepentingan pengembangan kasus, terduga selanjutnya digelandang ke Mapolda Sulsel. Sekadar diketahui, Yusuf yang menjadi salah satu kandidat mendampingi Dollah Mando di Pilbup Sidrap diserang orang tidak dikenal, sekitar pukul 22. 00 Wita, Selasa (13/2) lalu. Mengusut kejadian itu, Polda Sulsel menerjunkan personel Unit Reserse Mobile (Resmob) mengejar orang tidak dikenal itu. **SIN/MT**

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

LAPORAN DAERAH

Di Sulsel, Tiga Kepala SKPD Jadi PJS Bupati dan Wali Kota

iga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dipilih menjadi Bupati dan Wali Kota untuk tiga kabupaten/kota di Sulsel. Ketiganya menjabat sebagai penjabat sementara (PJS) menggantikan kepala daerah yang bertarung di Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang. Ketiga kepala SKPD itu yakni Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni yang didaulat sebagai PJS Bupati Bone; Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Lutfie Natsir sebagai PJS Wali Kota Parepare serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemprov Sulsel, Arwien Azis selaku PJS Wali Kota Palopo. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat melantik ketiga pejabat, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Jumat lalu mengungkapkan jika ketiga pejabat dipilih berdasarkan surat keputusan Menteri

S Dalam Megeri (Mendagri). "Saya berpesan agar pejabat yang dilantik dapat menciptakan lingkungan yang damai dan tentram bagi masyarakat. Serta membawa mereka agar senantiasa keluar dari masalah," ujar SYL. Dalam kegiatan pelantikan

ini, turut hadir mendampingi SYL, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Latif. Begitu pula para bupati/wali kota yang bakal menyerahkan jabatannya kepada penjabat sementara serta pejabat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sulsel.

Genjok PAD, Pemkab Gowa Siap Sebar 400.000 SPPT PBB

emerintah Kabupateb (Pemkab) Gowa, siap menyebarkan 400.000 lebih lembar Surat Pemberitahuan Pajak

Tertunggak (SPPT) kepada wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP) pada 2018 ini.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan bersama Wabup Gowa, Abd Rauf Malaganni bahkan melakukan pencetakan perdana SPPT di ruang operasional pencetakan SPPT pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gowa, Senin pekan lalu. Pencetakan tersebut disaksikan Kepala Bapenda, Ismail dan para camat dari 18 kecamatan yang ada di wilayah Gowa. Kepada sejumlah media, Bupati Gowa Adnan mengatakan, keberadaannya di ruang operasional selain memulai pencetakan perdana lembaran SPPT, dia bersama Wabup Rauf juga melakukan pengecekan terhadap kesiapan Bapenda dalam penyiapan SPPT untuk wajib pajak khususnya pembayaran PBB-PP serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dibarengi dengan Iman dan Taqwa

ebanyak 126 mahasiswa KKN dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sasar 21 desa di 4 kecamatan se Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) Provinsi Sulbar. Kedatangan 126 mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Ishaq Yunus di ruang Pola Kantor Bupati Mateng, Senin (19/2/2018). Empat kecamatan yang menjadi lokasi KKN mahasiswa IAIN Palu yakni, Kecamatan Tobadak, Topoyo, Budong-budong dan Kecamatan Karossa. Tujuan dari KKN ini kata Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, IAIN Palu, Ismail Pangeran, dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam rangka membina mental sepiritual sesuai

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

Satreskrim Tinjau Fisik Kasus Korupsi Dikbudparmudora Lutim

dengan visi misi Rektor IAIN Palu, bagaimana cara meningkatkan kwalitas bukan hanya mahasiswa yang menjadi peserta KKN, tetapi bagaimana membina mental masyarakat yang menjadi sasaran tempat KKN. Sementara Ishaq Yunus menyampaikan, berdasarkan latar belakang IAIN, Pemerintah Daerah Mateng berharap kepada mahasiswa ketika turun kelokasi KKN, mampu mengidentifikasi kebutuha-kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat. “Bikinlah program-program yang akan berdampak dan bisa di rasakan mamfaatnya oleh masyarakat. Karena dengan keterbatasan SDM Pemerintah Daerah tidak mungkin bisa menjangkau semua,” terang Ishaq Yunus. Oleh karena itu, kehadiean mahasiswa KKN, Pemda Mateng menga-

presiasi dalam rangka untuk membantu pemerintahan dalam rangka mengatasi masalah-masalah seperti pemerintahan, sosial, ekonomi dan sebagainya. “Ilmu pengetahuan dan tehnologi jika tidak di barengi dengan Iman dan Taqwa, itu bisa berbahaya kedepanya,” ucapnya. Menurutnya, mahasiswa adalah agen perubahan. Oleh karena itu, hadirkan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dia berharap, ilmu yang di dapat agar di implementasikan ke masyarakat. “Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa, agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana tempat KKN. Karena setiap daerah itu memiliki karakteristik dan ciri tertentu, olehnya itu mampulah beradaptasi dengan masyarakat,” harapnya. (YSN HMS/YUNI)

atuan Reskrim Polres Luwu Timur akan melakukan pengecekan secara fisik dari proyek kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2014 Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 20 Milyar. Pengecekan fisik dilakukan ke sekolah-sekolah untuk mengetahui ada tidaknya barang yang dimaksud. “Kasus ini tinggal pengecekan fisik kegiatan disekolah-sekolah. Maksudnya untuk mengetahui apakah barang pengadaan itu ada atau tidak. Dan kalau ada, apakah sudah sesuai dengan bestek atau tidak, inilah yang kita mau lihat,” kata Kasat Reskrim Polres Lutim melalui Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Aiptu Yakob Lili beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, lanjutnya, pengecekan fisik itu akan dilakukan dalam w a k t u d e k a t . Dimana

"Sekarang dimulai pencetakan perdana dan saya lakukan pengecekan dengan kesiapan alat-alatnya apakah dalam kondisi baik atau tidak. Dan saya lihat kondisinya baik dan tidak ada kendala. Yang penting mesinnya tidak bermasalah," kata Adnan yang juga mantan anggota DPRD Sulsel dua periode.

hal ini dilakukan sebagai bentuk pengumpulan bahan, data dan keterangan (pulbaket), guna melengkapai berkas yang sudah ada. Sekedar diketahui, Dana insentif daearah ini bersumber dari APBN tahun 2014 kepada pemerintah Luwu Timur, kemudian dialokasikan pada Dinas Pendidikan Budaya Parawisata Pemuda Dan Olahraga (Dikbudparmudora) senilai Rp 20 Milyar. Selanjutnya dana ini mendapat penyelidikan oleh pihak kepolisian sejak tahun 2016, karena terindikasi tidak sesuai perencanaan dengan realisasi. Seperti pada pengadaan saranah dan prasaranah yang menunjang pendidikan, baik fisik maupun nonfisik sekolah. Sejauh ini, pihak Polres Luwu Timur sudah pernah memeriksa sejumlah orang dilingkup Dinas Pendidikan Luwu Timur guna kepentingan penyelidikan. Mereka adalah yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni: Sudiarto Aden, Sartri, Hendro, Raoda, H Amar, H Azis serta mantan Kepala Dinas Pendidikan, Ismail. **PP/MT**

Pencetakan yang dilakukan dengan hitungan 400 lembar SPPT per hari ini tambah bupati, diharapkan berjalan maksimal khususnya dapat didistribusi dengan baik ke para wajib pajak baik yang ada di kota maupun di desa dalam wilayah Kabupaten Gowa. **SIN/MT**

advertorial

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KAB. PASANGKAYU

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018

ADVERTORIAL

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAB) DAN PEMBAGIAN (SHU) KELOMPOK TANI PLASMA KOPERASI RUMBIA SUMOMBANG MITRA PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI. DI VILLA RUMBIA SUMOMBANG, RAWA INDAH, TOBADAK, 26/02/2018.

EDISI NO. 134 / TAHUN X / 2018