Outlook Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2018
Suahasil Nazara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
ASUMSI MAKRO INDONESIA Realisasi 2018 2016 Fokus RAPBN 2018
efisiensi dan kualitas belanja prioritas kemiskinan, kesenjangan, & Reformasi kesempatan penerimaan kerja negara Pajak & PNBP Jaga momentum ekonomi dan kepercayaan rakyat
APBNP 2017
APBN 2018
5,0
5,2
5,4
3,0
4,3
3,5
13.307
13.400
13.400
5,7
5,2
5,2
40
48
48
829
815
800
1.180
1.150
1.200
• Perekonomian global mixed ✓ Positif: perbaikan ekonomi AS ✓ Negatif: moderasi tiongkok
• Permintaan domestik sehat Perbaikan distribusi dan penguatan koordinasi menunjang inflasi yang terkendali Persepsi positif investor menjaga arus modal masuk dan stabilitas nilai tukar, namun dampak kenaikan FFR perlu diwaspadai
• Masih adanya kekhawatiran over-supply produksi minyak dunia • Lifting mempertimbangkan kapasitas produksi dan penurunan alamiah BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2
Ekonomi global menunjukan potensi peningkatan Namun beberapa tantangan perlu menjadi perhatian
Pertumbuhan Ekonomi Global (%)
8
7
6.4
6.2
Indonesia 6.0
6
5.6 5.0
5
4.9
5.0
Emerging Economies
4
4.6
World
3
2
1
0
5.2
5.4
4.9 Šdooder- Freepik.com
3.6
3.7
•
2.2
2.0
•
Advanced Economies Source: WEO Oct 2017 & MoF 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017p 2018p
Perekonomian diperkirakan akan meningkat. Namun beberapa tantangan global masih membayangi China economic rebalancing, pergerakan harga komoditas, normalisasi kebijakan moneter, ageing population, proteksionisme, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim & bencana alam
Pertumbuhan ekonomi dunia di 2017 membaik dibandingkan 2016 Perbaikan kinerja ekonomi global diproyeksikan akan berlanjut di 2018 • Perbaikan perekonomian dunia ditopang oleh peningkatan global demand yang terindikasi pada peningkatan PMI dan Index Produksi khususnya Negara maju. Peningkatan PMI Manufaktur dunia yang mengisyaratkan peningkatan permintaan ke depan • Perbaikan permintaan global mendorong aktivitas perdagangan antar negara. • Seiring meningkatnya permintaan dan perdagangan global, harga komoditas (khususnya minyak mentah dan logam) dan meningkat di 2016-2017
2015
AS Sumber : CEIC BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2016
Eropa
2017
Jepang
Global Japan India Sumber : CEIC
AS Tiongkok
2017 EU Korea
Jul-17
Oct-17
2016
Apr-17
2015
Jan-17
Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep
-6.00
Oct-16
40
-4.00
Jul-16
45
-2.00
Apr-16
50
0.00
Jan-16
55
2.00
Oct-15
60
4.00
Indeks Harga Komoditas Global (2015 = 100)
140 130 120 110 100 90 80 70 60
Jul-15
6.00
PMI Manufaktur
65
Apr-15
Indeks Produksi Negara Maju
Jan-15
8.00
Index Harga Komoditas Global Makanan dan Pertanian Logam Minyak Mentah Dunia
Sumber : Bloomberg 4
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Meningkat di 2018 Pertumbuhan ekonomi telah mengalami rebound di tahun 2016 dan berlanjut ke 2017 serta 2018 • Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT (Proyeksi 2018 tumbuh: 5.1%) a. Peningkatan daya beli masyarakat melalui upaya menjaga stabilitas harga dan alokasi anggaran ketahanan pangan b. Belanja Sosial masyarakat yang semakin efektif dengan perbaikan skema Belanja PKH, Rastra, KIP, Belanja Kesehatan. c. Persiapan pelaksanaan Asian Games dan Pemilu Presiden • Konsumsi Pemerintah (Proyeksi 2018 tumbuh: 3.8%) a. Kebijakan belanja diarahkan untuk mengatasi ketimpangan b. Percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran pemerintah c. Perbaikan pola belanja Pemerintah Daerah d. Dukungan peningkatan sumber-sumber penerimaan negara • Investasi (Proyeksi 2018 tumbuh: 6.3%) a. Pembangunan infrastruktur dasar dan proyek fisik lainnya yang juga terfokus pada pemerataan antar wilayah b. Pengadaan mesin, perlengkapan dan peralatan industri baru c. Penguatan Capex dari Pasar Modal & Peningkatan peran Capex BUMN dan perusahaan swasta d. Peningkatan penyaluran KMK dan KI • Ekspor dan Impor (Proyeksi 2018 tumbuh: 5.1%-ekspor 4.5%-impor) a. Penambahan pasar ekspor baru & Peningkatan kerjasama bilateral untuk ekspor produk utama (bernilai tambah tinggi)
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
5
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan sektor Sektor informasi & komunikasi serta jasa keuangan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi Pertumbuhan PDB (%) Sektor Lapangan Usaha
2015
2016
APBNP 2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan
3,8 -3,4 4,3 0,9
3,3 1,1 4,3 5,4
3,4 1,3 4,8 5,0
3,6 1,4 4,9 5,4
7,1
3,6
4,0
5,4
6,4 2,6 6,7 4,3 9,7 8,6 4,1 7,7
5,2 3,9 7,7 4,9 8,9 8,9 4,3 7,4
6,5 5,1 8,1 5,2 10,1 9,9 4,8 7,4
6,7 5,5 8,3 5,4 10,5 10,1 5,4 7,6
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,6
3,2
3,5
4,0
15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya Total PDB
7,3 6,7 8,1 4,9
3,8 5,0 7,8 5,0
4,1 5,5 8,1 5.2
4,3 5,7 8,2 5,4
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Proyeksi 2018
▪ Sektor pertanian ditingkatkan melalui program modernisasi dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian ▪ Pendalaman industri berbasis sumber daya alam dengan hilirisasi ▪ Mendorong investasi di sektor pertambangan, khususnya di bidang energi ▪ Akselerasi pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi terus dilakukan ▪ Produktivitas sektor jasa dijaga dan ditingkatkan, melalui:
a. Sektor konstruksi, transportasi, informasikomunikasi untuk mendukung efisiensi sistem logistik nasional b. Mendorong perkembangan sektor jasa keuangan melalui kebijakan financial deepening & financial inclusion
Sumber : BPS, Bappenas & Kementerian Keuangan BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
6
Faktor Pencapaian Sumber Pembiayaan Investasi Diperlukan investasi yang besar dari semua komponen, baik Pemerintah maupun Non-Pemerintah
Perbankan • Pada tahun 2016, KMK dan KI tumbuh 7% dan 8,6%. Pada tahun 2017 KMK dan KI harus tumbuh 11% dan 13% • Pada tahun 2018, KMK dan KI harus tumbuh sekurangnya 13% dan 15% Pasar Modal • IPO Saham di tahun 2017-2018 masing-masing harus tumbuh sekurangnya 10% dan 15% • Right Issue di tahun 2017 dan 2018 harus tumbuh sekurangnya 18% dan 20% • Corporate Bonds, di tahun 2017 dan 2018 juga harus tumbuh sekurangnya 25% dan 27%
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BUMN •
•
•
Pada tahun 2017 dan 2018, semua BUMN harus menghasilkan laba bersih Capex BUMN sekurangnya harus tumbuh sekurangnya 28% di 2017 dan tumbuh 30% di 2018 Perlu penguatan setoran dividen dari anak perusahaan BUMN ke Induknya
PMA PMDN • Pada tahun 2017 & 2018, realisasi Investasi Langsung harus tumbuh sekurangnya 22% dan 23% Investasi Pemerintah • Mendorong alokasi belanja Pemda untuk infrastruktur 7
Kinerja ekspor diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan permintaan global Reformasi kebijakan sektor energi mampu mengurangi tekanan defisit neraca migas
Penguatan Neraca Perdagangan Indonesia diperkirakan berlanjut didukung beberapa kebijakan • Paket-paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat kinerja sektor riil • Penyederhanaan regulasi • Perbaikan Dwelling Time dan sislognas • Mendorong peran ekspor non komoditas primer Dukungan program terkait ekspor • Upaya pengembangan pasar nontradisional dan produk manufaktur • Pengembangan ekspor dari sektor UMKM melalui program NIA Impor akan meningkat seiring perbaikan ekonomi • Kebutuhan untuk investasi dan peningkatan produksi dalam negeri • Peningkatan terutama pada barang modal dan bahan baku
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
8
Daya beli masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi konsumsi Konsumsi pada golongan masyarakat menengah dan inflasi yang stabil mendorong konsumsi nasional • •
• • •
Usia produktif yang tinggi mendorong konsumsi RT Golongan kelompok menengah diperkirakan juga tetap meningkat sejalan peningkatan usia produktif Stabilitas harga adalah faktor utama, terutama harga bahan pokok bagi masyarakat rentan Konsumsi LNPRT juga diperkirakan mendukung kinerja konsumsi Asian Games, pilkada serentak 171 daerah dan kegiatan sosial baik keagamaan maupun sosial lainnya
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Inflasi 2018 diperkirakan 3.5%, dipengaruhi oleh : • •
•
• •
•
Laju inflasi dapat dijaga stabil dan rendah selama dua tahun terakhir (2016 dan 2017). Laju inflasi inti diperkirakan mengalami tren peningkatan seiring dengan: proyeksi membaiknya perekonomian global peningkatan harga komoditas global, dan peningkatan permintaan domestik Gangguan iklim yang menimbulkan tekanan pada volatile food diprediksi relatif minimal di tahun 2018 Pembangunan infrastruktur mendukung peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan sistem distribusi Kebijakan administered price akan ditata implementasinya sehingga reformasi struktural dalam rangka mencapai efisiensi ekonomi jangka panjang dapat tercapai Pembenahan tata niaga komoditas volatile food
9
Nilai Tukar Rupiah/US$ diproyeksikan mencapai Rp13,400/US$ Perbaikan kinerja ekonomi domestik mendorong sentimen positif investor
Faktor-faktor penguatan nilai tukar Rupiah
• •
• •
•
Faktor risiko pelemahan nilai tukar Rupiah
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
• •
Tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga pada tingkat yang rendah Kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik : akselerasi proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak, terjaganya tingkat inflasi, dan penurunan defisit transaksi berjalan Penguatan ekonomi Amerika yang berkontribusi positif dalam kinerja ekspor lndonesia (cadangan devisa), serta Masih berlangsungnya Quantitative Easing yang diberlakukan oleh ECB dan BoJ
Potensi kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan dilaksanakan beberapa kali sepanjang 2017-18 Perbaikan ekonomi AS mendorong flight to quality dalam jangka panjang (estimasi pertumbuhan PDB riil, tingkat inflasi, dan bunga obligasi 10Y meningkat) Kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru, rebalancing ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS dengan Korea Utara
10
Rata-rata Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan diperkirakan 5.2% pada 2018 Dipengaruhi faktor domestik maupun eksternal
Faktor Global • Kebijakan fiskal ekspansif di AS mendorong peningkatan suku bunga acuan AS di periode ke depan sehingga berpotensi memicu tekanan pada capital flow • Namun demikian, dikarenakan kondisi likuiditas global masih cukup tinggi akibat kebijakan quantitative easing di Uni Eropa dan Jepang, dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu outflow
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Faktor Domestik • Risiko kenaikan suku bunga acuan AS akan memperkecil ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga lebih jauh • Implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, dan menjaga kondisi fiskal yang sehat • Sentimen positif terhadap kebijakan front loading dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat
11
Rata-rata harga ICP 2018 diperkirakan sebesar US$48/barel Kesepakatan kuota minyak OPEC dan peningkatan permintaan mendorong peningkatan harga
Faktor faktor yang mempengaruhi outlook harga minyak mentah: • Konsensus perkiraan harga minyak dunia sebagai acuan pada kisaran US$ 55 – 60 per barel • Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi termasuk minyak mentah dunia • Diperkirakan akan terjadi peningkatan pasokan a. Beberapa negara Non-OPEC memanfaatkan momentum pemangkasan produksi untuk meningkatkan jumlah pengeboran b. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
12
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Meningkat di 2018 mempertimbangkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan on stream, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh KKKS
lifting minyak bumi 2018 : lifting gas bumi 2018 :
800 ribu barrel/hari 1200 barrel eq/hari
Upaya pencapaian target lifting minyak dan gas bumi 2018: • Mendorong KKKS untuk melaksanakan program kerja utama, seperti pengeboran sisipan, kerja ulang dan perawatan sumur • Melakukan optimalisasi produksi melalui pemanfaatan teknologi seperti Enhance Oil Recovery baik sekunder maupun tersier • Memperbaiki iklim investasi mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi berkelanjutan, menyederhanakan proses perijinan • Mempercepat realisasi proyek pengembangan dengan menyederhanakan proses perizinan dan persetujuan rencana pengembangan (plan of development) • Memonitor pelaksanaan proyek on-stream agar dapat tepat waktu. Beberapa proyek lapangan migas yang akan on-stream antara lain: Lapangan Jangkrik, Madura BD, serta Blok Wasambo BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
13
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
14
APBN 2018 2016
2017 APBN-P
LKPP
2018 APBN
% Pertumbuhan 2018 dibandingkan APBN-P 2017
A.
Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negri 1. Perpajakan 2. PNBP II. Hibah
1,555.90 1,546.90 1,284.90 262 9
1,736.10 1,733.00 1,472.70 260.2 3.1
1,894.7 1,893.5 1,618.1 275.4 1.2
9.1% 9.3% 9.9% 5.8% -61.3%
B.
Belanja
1,864.30
2,133.30
2,220.7
4.1%
I. Belanja Pemerintah Pusat
1,154.00
1,367.00
1,454.5
6.4%
1. Belanja K/L
684.2
773.1
847.4
9.6%
2. Belanja Non K/L
469.8
593.9
607.1
2.2%
710.3
766.3
766.2
0.0%
-308.3
-397.2
-325.9
-18.0%
% PDB
-2.49
-2.92
-2.19
Pembiayaan
334.9
397.2
325.9
II. TKDD C.
D.
Surplus (Defisit)
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
-18.0%
15
Kebijakan Penerimaan Mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan
Penerimaan Perpajakan 2015 : Rp1.240,4 Triliun 2016 : Rp1.285,0 Triliun 2017 : Rp1.472,7 Triliun
• •
Automatic Exchange of Information (AEoI) Data & Sistem Informasi Perpajakan : up to date dan terintegrasi (e-filing, e-form dan e-faktur Kepatuhan Wajib Pajak Insentif Perpajakan SDM dan regulasi : Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi
• • •
PNBP 2018 : Rp275,4 Triliun
Rp1.618,1 Triliun
2018 : • Penerimaan Pajak Rp. 1.424 • PPh Migas Rp. 38,1 • Pajak Non-Migas Rp. 1.385,9 • Kepabeanan & Cukai Rp. 194,1
Copyright @freepik.com
• • • • • • •
Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA Peningkatan kinerja BUMN Efisiensi operasional PNBP Revisi kontrak efisiensi cost recovery Menggali potensi baru Perbaikan Pelayanan Publik
Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas
2015 Rp1.183,3 T Belanja K/L 2018
Rp847,4 T
2016 Rp1.154,0 T
2018 Rp1.454,5 T
2017 (Outlook) Rp1.343,1 T Belanja Non K/L 2018
• • •
• Perencanaan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan • Efisiensi belanja operasional • Proses pelelangan yang lebih awal
• • •
Rp607,1 T •
Subsidi ebih tepat sasaran • Diarahkan untuk masyarakat miskin • Pengendalian inflasi Sinergi bansos dan transfer ke daerah Pengendalian kebutuhan pokok Peningkatan produktifitas pangan
Pengendalian beban biaya bunga Memperdalam pasar SBN Pengendalian tambahan utang
Kebijakan Belanja Untuk pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim usaha yang produktif Kemiskinan dan Kesenjangan •
• • • •
Program perlindungan sosial (PKH) Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Pelayanan Kesehatan Pendidikan Program Indonesia Pintar
Infrastruktur • • • • •
Pembangunan Jalan Peningkatan konektivitas Pembangunan Irigasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Pembangunan Rusun
Sektor Unggulan Pertanian • Peningkatan pangan dan pembangunan sarpras • Pengembangan hortikultura Pariwisata • Pengembangan destinasi wisata • Promosi pariwisata Perikanan • Peningkatan daya saing produk olahan perikanan • Bantuan kapal • Kelestarian lingkungan
Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat • Reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik • Kesejahteraan aparatur dan pensiunan • Perbaikan sistem dan manfaat pensiun aparatur negara • Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri.
Pertahanan Keamanan dan Demokrasi •
•
•
Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan Keamanan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/ penyidikan pidana Penyelenggaran pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019.
Meningkatkan kualitas belanja untuk meningkatkan daya saing Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia 25%
Alokasi terhadap total Belanja
Infrastruktur
20%
130.9%
18.5% Rp 410.7 T
Δ 2018 : 2014 15%
10%
4.3%
Subsidi Energi
5%
73.0%
Δ 2018 : 2014 0%
Rp 94.5 T
Source: MoF
2012
2013
2014 Energy Subsidy
2015
2016
2017
2018
Infrastructure
Persentase anggaran untuk subsidi energi terhadap total belanja negara terus menurun, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur
• Upaya peningkatan kualitas belanja dipusatkan pada pengalokasian pada jalur produktif seperti infrastruktur, program sosial, dan subsidi yang ditargetkan dengan lebih baik • Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kualitas masyarakatnya melalui belanja pendidikan dan kesehatan yang baik • Alokasi pendidikan dan kesehatan akan dipertahankan
Anggaran Infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas Mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
2016: 2015: 2014: 2013:
2017 (outlook):
Rp269,1 T Rp388,3 T
2018:
Rp410,7 T
Rp256,1 T
Rp154,7 T
Rp155,9 T
Copyright freepik.com @Vectorarte
Anggaran prioritas untuk penciptaaan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas Mempertahankan alokasi khusus untuk Kesehatan dan Pendidikan
Pendidikan
• • • • •
20% dari Belanja Kartu Indonesia Pintar Peningkatan Fasilitas Sekolah Beasiswa (Bidik Misi, LPDP) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) • • • • •
Kesehatan © hamdanhasan.deviantart.com
5% dari Belanja Program Indonesia sehat Peningkatan Fasilitas Kesehatan Imunisasi nasional Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (BPSJ)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN 2018 naik karena meningkatnya pendapatan negara yang dibagihasilkan Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah
Transfer ke Daerah Rp706,2 T
Copyright @freepik.com
Dana Bagi hasil (Rp89,2 T) dan Dana Alokasi Umum (Rp401,5 T) digunakan 25% untuk belanja infrastruktur. Dana Insentif Daerah (Rp8,5 T) untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan. DAK Fisik Rp62,4 T & DAK Non-Fisik Rp123,5 T
Dana Desa Rp. 60 T • • •
Reformulasi Dana Desa dengan semakin fokus untuk pengentasan kemiskinan, memerhatikan pemerataan &keadilan Afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi Memperbaiki ketimpangan antardesa dalam alokasi dana desa dengan indeks gini yang rendah
Dengan defisit yang rendah Indonesia mampu tumbuh tinggi tingkat defisit APBN tahun 2018 adalah 2,19 persen Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir 8.0
**Outlook
***APBN
2.2 2.1
0.8 1.1 0.5 1.3
-0.6 -0.7 -1.1
-2.0 -4.0
-0.6
-1.6 -1.7 -2.1 -2.7 -2.8 -3.1 -3.1 -3.3
-6.0
-4.3 -4.4
United States
France
Brazil
Mexico
Italy
South Africa
Australia
Argentina
Turkey
Canada
Indonesia
China
Sumber: World Economic Outlook – IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah
Japan
-6.2 -6.4 -6.7
-8.0
United Kingdom
*LKPP
2.2 2.7 2.1
1.5
0.0
Germany
2018*** 2,19%
2.0
Russia
Defisit Indonesia terhadap PDB 2014*: 2,14%, 2015*: 2,58% 2016*: 2,49%* , 2017**: 2,67%
1.7 1.2 1.0
Surplus/Defisit Fiskal
4.8
3.8 3.3 3.3
Korea
Hati-hati menjaga rasio utang terhadap PDB.
Pertumbuhan PDB
5.6
6.0 4.0
Efisiensi : Rasio pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang rendah.
9.0
10.0
Saudi Arabia
Produktif : utang untuk kegiatan produktif; akselerasi prioritas pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pembangunan daerah
Pembiayaan anggaran dilaksanakan hati-hati dan produktif Rasio utang terhadap PDB dan tingkat utang per kapita Indonesia merupakan salah satu yang paling rendah Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga keberlangsungan (sustainabilitas) keuangan negara untuk menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiskal.
Kebijakan pembiayaan juga mendorong kinerja investasi pemerintah yang produktif serta tepat sasaran, serta mengoptimalkan pembiayaan
yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjaga kehati-hatian
Indonesia adalah negara dengan defisit yang rendah namun mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Defisit anggaran digunakan dengan produktif untuk menciptakan pertumbuhan Pemerintah akan menjaga defisit dan utang pada tingkat yang terkendali dan sesuai dengan amanat Undang – Undang (defisit
dan rasio utang masing-masing di bawah 3% dan 60% terhadap PDB)
Indonesia saat ini memiliki peringkat investment grade (layak investasi) dari lembaga pemeringkat utama dunia. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah Copyright @freepik.com
Kebijakan pembiayaan/utang diarahkan agar tercipta disiplin dan kesinambungan fiskal untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan
Terima Kasih