POLEMIK KOTAK SUARA KARDUS PEMILU 2019
TIM RISET JSI
JARINGAN SURVEI INISIATIF Alamat : Jln. T. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telepon : (0651) 6303 146 Email : js.inisiatif@gmail.com, Website : www.jsthopi.or
COPYRIGHT @ 2018 JARINGAN SURVEI INISIATIF
JARINGAN SURVEY INISIATIF
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG
DILARANG mengubah, mengutip dan memperjualbelikan sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin dari Jaringan Survei Inisiatif.
|2
JARINGAN SURVEY INISIATIF
|3
Latar Belakang Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplex atau karton kedap air oleh KPU memicu polemik di kalangan masyarakat. Meskipun kotak jenis ini telah digunakan pada Pemilu 2014 dan Pilkada serentak lalu, akan tetapi tetap saja banyak suara yang menilai pengunaaan kotak suara karton itu rentan dan dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Dari penelusuran media, Polemik ini muncul dari adanya masalah kotak suara yang dikirimkan ke beberapa wilayah. Misalnya di Jawa Tengah , Sebanyak 70 kotak suara yang diterima KPU Bantulrusak terkena basah saat pengiriman. Lalu di Badung, Bali, sebanyak 2.065 unit kotak suara dan 110 bilik suara juga rusak karena terkena banjir pada tanggal 11 Desember 2018.
Tak urung kubu oposisi pemerintah bersuara keras menyikapi hal tersebut. kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai kotak suara dari kardus yang digunakan KPU tidak kuat, mudah robek, dan tidak awet.
Seperti dikutip dari BBC Indonesia ( 17/12/2018), Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono, menyebut kualitas pemilu menurun jika menggunakan kotak suara karton dupleks. "Tapi kardus tetap kardus, rawan disalahgunakan, rawan rusak. Nanti kardus bekas kotak televisi dipakai. Kalau perlu (kotak suara) dari besi semua " ujar Ferry Juliantono sambil tertawa. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno juga menyebut dengan menggunakan kotak suara kardus, potensi kecurangan menjadi terbuka. "Ada potensi-potensi kecurangan, potensi kesulitan yang dihadapi karena perangkat yang mendukung Pemilu 2019 ini atau kotak suaranya kemungkinan dalam keadaan tidak prima atau optimal," kata Sandi di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (17/12) sebagaimana dikutip ANTARA.
JARINGAN SURVEY INISIATIF
Tak hanya politisi,
|4
Pengiat maupun aktivis pemilu juga angkat suara terkait
penggunaan kotak berbahan duplex itu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni meminta KPU untuk secara terbuka dan komprehensif menjelaskan soal spesifikasi, anggaran, fungsi, dan keamanan kotak suara yang terbuat dari kardus kepada publik. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi keragu-raguan masyarakat terkait penggunaan kotak suara karton. “KPU juga semestinya menyampaikan alasan, pertimbangan, argumen, dan logika di balik pembuatan keputusan untuk memilih kotak suara karton dari 5 varian pilihan kotak suara transparan yang pernah disimulasikan KPU sejak akhir 2017,� ujarnya seperti dikutip Berita Satu.com (18/12/2018). Sementara pihak pemerintah sendiri melalui kemendagri menyatakan jangan tidak perlu khawatir berlebihan soal penggunaan kotak suara kardus. Terlebih pengunaan kotak kardus sudah pernah dilakukan pada pelaksanaan tiga pilkada serentak. Sejauh ini pihak pemerintah menilai tidak ada masalah. terkait ketahanan kotak suara kardus, Tjahjo menilai semuanya tergantung pengamanan di lapangan. "Soal aman dan tidak kan tergantung di lapangan, tapi secara prinsip kotak ini kuat, diduduki kuat, secara undang-undang transparan, ada plastiknya dan sebagainya," ujar Tjahjo seperti dikutip detik.com (19/12/2018). Pihak KPU sendiri mengaku heran mengapa polemik kotak suara menuai polemik saat ini. Sebab selain pengunaan kotak suara itu telah digunakan sejak 2014 dan beberapa kali pada pilkada serentak, pengunaan Kotak suara berbahan kardus itu juga sudah disetujui oleh DPR. Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya tidak menentukan bahan dasar kotak suara pemilu secara sepihak. Penggunaan Karton duplex dipilih sebagai bahan dasar kotak suara melalui persetujuan pemerintah dan DPR melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) Oleh karenanya, ia mempertanyakan pihak-pihak yang saat ini mengkritik kotak suara berbahan dasar kardus atau karton kedap air tersebut. "KPU tidak bisa menetapkan sepihak, namun melalui persetujuan pemerintah dan DPR, lewat forum RDP," kata Pramono seperti dikutip Kompas (17/12/2018).
JARINGAN SURVEY INISIATIF
|5
Lantas benarkah pengunaan kotak suara berbahan duplex alias kardus ini rentan dari segi kekuatan sekaligus rawan dimanipulasi? Bagaimana legalitas pengunaan kotak suara itu? apa kelebihan dan kekuranganya? Serta yang paling penting, apakah ada negara lain yang juga menggunakan bahan tersebut. Kajian Tematik kali ini akan membahas perihal pengunaan kotak suara berbahan duplex atau kardus kedap air pada Pemilu 2018. Ditinjau dari sisi dasar hukum, kelebihan maupun kekurangan pengunaan kotak suara duplex, serta penggunaan kotak suara karton di berbagai negara lain. Diharapkan dengan kajian ini, pembaca dapat memahami secara utuh dan komprehensif terkait polemik penggunaan kotak suara karton duplex pada Pemilu 2019 mendatang.
Legalitas Pengunaan Kotak Suara Kardus Secara yuridis UU Pemilu tidak mengatur secara rinci maupun detail perihal bahan ataupun spesifikasi bagaimana yang harus digunakan dalam Pemilu 2019. soal bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara tertuang dalam UU 7 tahun 2017 (UU Pemilu ) Pasal 341 ayat (3) memberi mandat yang tegas kepada KPU untuk mengatur dalam Peraturan KPU. Namun dalam Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a Pemilu, mengamanatkan kotak suara harus transparan. Dengan demikian UU Pemilu secara tegas menyerahkan mandat kewenangan menyusun spesifikasi kotak suara sepenuhnya pada KPU. UU hanya mengatur bahwa kotak tersebut harus bersifat transparan. Artinya pengertian transparan disini isi dalam kotak tersebut harus dapat dilihat dari luar atau tembus pandang. Disinilah kemudian KPU menyusun Spesifikasi Kotak Suara Tersebut Melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan
Pengadaan
dan
Pendistribusian
Perlengkapan
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut diatur mengenai spesifikasi kotak suara Pemilu 2019 sebagai berikut:
JARINGAN SURVEY INISIATIF
1) 2) 3)
4) 5)
6)
|6
Pasal 7 PKPU 15 Tahun 2018 Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan barang habis pakai. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih. Ukuran dan bahan kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018, kotak suara terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan. Memiliki bentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya dengan ukuran 40 x 40 x 60 cm. Kotak berwarna putih dengan tulisan KPU di salah satu sisi dan jendela plastik mika di sisi depan.
JARINGAN SURVEY INISIATIF
|7
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KOTAK SUARA BERBAHAN KARTON DUPLEX Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, ada lima faktor yang mendorong KPU memilih karton kedap air sebagai bahan baku pembuatan kotak suara. "Pertama hemat, kedua, mudah untuk didistribusikan, Ketiga mudah untuk dirakit kembali. Keempat tidak perlu disimpan di dalam gudang dan terakhir bisa menjalankan fungsi dengan baik untuk pemilu," ujar Arief seperti dikutip republika Senin (17/12). Terkait penghematan tersebut, KPU mengklaim bahwa penggadaan kotak suara berbahan karton kedap air ini mampu menghemat anggaran negara hingga 70 persen. Itu belum termasuk biaya lain seperti penyewaan gudang dan stock opname (perawatan barang)
Dikutip dari berbagai sumber, Berikut spesifikasi produksi kotak suara dan bilik suara berbahan dasar karton kedap air untuk Pemilu 2019 A. Kebutuhan kotak suara dan bilik suara dari karton kedap air 1. Kotak suara - Jumlah: 4.060.079 - Pagu Anggaran: Rp 948.111.800.000 - Kontrak: Rp 284.185.351.099 - Nilai penghematan: Rp 663.926.448.901 (70,3%)
JARINGAN SURVEY INISIATIF
2. Bilik suara -Jumlah: 2.115.899 - Pagu Anggaran: Rp 196.011.304.500 - Kontrak: Rp 59.811.190.620 - Nilai penghematan: Rp 136.200.113.880 (69,49%).
B. Perincian Produksi Kotak dan Bilik Suara Empat Perusahaan: 1. PT Karya Indah Multiguna - Lokasi: Bekasi, Jawa Barat - Produksi Kotak Suara: 2.399.583 (59,10%) - Kontrak Kotak Suara: Rp 156.814.600.933 - Produksi Bilik Suara: 994.628 (47%) - Kontrak Bilik Suara: Rp. 26.068.662.880 2. PT Cipta Multi Buana Perkasa - Lokasi: Tangerang, Banten - Produksi Kotak Suara: 540.940 (13,32%) - Kontrak Kotak Suara: Rp 53.890.192.400 - Produksi Bilik Suara: 811.172 (38,34%) - Kontrak Bilik Suara: Rp. 26.465.327.240 3. PT Asada Mitra Packindo - Lokasi: Serang, Banten - Produksi Kotak Suara: 132.898 (3,27%) - Kontrak Kotak Suara: Rp 9.737.037.766 - Tidak ada produksi bilik suara
|8
JARINGAN SURVEY INISIATIF
|9
4. PT Intan Ustrix - Lokasi: Gresik, Jawa Timur - Produksi Kotak Suara: 986.658 (24.30%) - Kontrak Kotak Suara: Rp 63.743.520.000 - Produksi Bilik Suara: 310.099 (14.66%) - Kontrak Bilik Suara: Rp. 7.277.299.500
Berkaca dari fakta diatas, maka penggunaan suara kardus oleh KPU ini paling tidak dalam rangka efisiensi terhadap tiga hal, yaitu anggaran, distribusi dan penyimpanan.
Pertama, Efisien dalam hal anggaran. Artinya KPU dalam hal ini banyak melakukan penghematan anggaran negara dibandingkan biaya produksi dengan menggunakan bahan lain semisal alumunium. selain itu penggunaan alumunium pada pemilu 2019 menyulitkan dikarenakan UU mengamanatkan kotak suara harus bersifat transparan. sedangkan alumunium jelas tidak transparan. Memodifikasi alumunium dengan bahan lain
yang
mengandung
transparansi
semacam
kaca
justru
rentan
dalam
pendistribusian. Bahan kaca jelas lebih mudah pecah dibandingkan plastik mika sebagaimana kotak suara duplek pada pemilu 2019. Selain itu biaya prodoksi pastinya mengalami pembengkakan.
Kedua, efisen dalam hal distribusi. Kotak suara yang mudah dirakit dan dibongkar pasang ini memiliki kelebihan tersendiri ketika akan didistribusikan ke wilayah Indonesia. Terutama daerah pelosok. Berbeda halnya dengan kotak suara kayu atau alumunium yang lebih rumit dalam hal pendistribusian. Khususnya di wilayah terpencil dan medan terjal
Ketiga, Efisien dalam hal penyimpanan. Berbeda dengan kotak suara kayu atau alumunium pada pemilu sebelumnya yang termasuk barang persediaan. Kotak suara karton duplex pada Pemilu 2019 dikategorikan sebagai barang habis pakai. Alhasil karena termasuk barang habis pakai, negara tidak perlu menganggarkan biaya penyimpanan seperti sewa gudang dan perawatan terhadap kotak suara ini. Begitu
JARINGAN SURVEY INISIATIF
| 10
Pemilu selesai kotak suara dapat dilelang kemudian hasil lelang dapat masuk kembali ke kas negara. Berbeda halnya apabila menggunakan bahan alumunium atau kayu yang termasuk barang miliki negara. Karena sifat barang yang tidak habis pakai. Negara harus terus menerus mengeluarkan biaya penyimpanan dan perawatan bagi kotak suara. Meski pemilu telah usai.
Akan tetapi meski memiliki sejumlah kelebihan, bukan berarti kotak suara kardus ini tidak memiliki kelemahan. Penggunaan kotak suara berbahan habis pakai semacam karton memiliki kelemahan setidaknya dalam dua hal : Daya tahan dan Jangka waktu penggunaan.
Menyangkut daya tahan, sejumlah kalangan menilai bahwa penggunaan bahan karton sebagai kotak suara lebih rentan dibandingkan alumunium atau kayu.
Dosen
Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan KPU harus mengedepankan kualitas demokrasi dibandingkan efisiensi pada pemilihan umum.
"Saya berpikir memang perlu efisiensi, perlu penghematan. Tapi dalam demokrasi paling utama kualitas pemilihan dan kualitas kotak, bukan penghematan. Bagaimanapun
aluminium
lebih
kuat
daripada
karton.
Jadi
tetap
harus
mengedepankan kualitas," tuturnya seperti dikutip Tirto,(16/12/2018).
Kerentanan itu misalnya dapat dilihat dari sejumlah kasus, dimana kotak suara ditemukan rusak ketka banjir kecil menimpa kabupaten badung bali beberapa waktu lalu. Selain itu dari segi kekokohan, jelas bahan alumunium dari beberapa aspek memiliki keunggulan dibandingkan bahan karton.
Kemudian menyangkut jangka waktu penggunaan. Idealnya penggunaan kotak suara berbahan kardus ini adalah sekali pelaksanaan pemilu. Karena karasteristik bahan yang tidak bisa disimpan lama, otomatis negara harus tetap menganggarkan kembali pengadaan kotak suara kardus pada pemilu yang akan datang. Berbeda misalnya dengan penggunaan bahan selain kardus. Misal plastik atau alumunium. Dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Negara juga tidak perlu menganggarkan biaya untuk memproduksi kotak suara baru. melainkan cukup menganggarkan kotak suara
JARINGAN SURVEY INISIATIF
| 11
yang memang tidak dapat digunakan lagi. Meski demikian negara tetap harus mengeluarkan biaya untuk perawatan dan penyimpanan.
Terlepas dari pro dan kontra , penggunaan kotak suara berbahan kardus kini relatif populer digunakan di manca negara. Terutama di negara negara yang peduli terhadap lingkungan. Pada Pilpres Argentina tahun 2015 lalu, kotak suara yang digunakan juga material berupa kardus atau kertas karton. Selandia Baru pun melakukan hal serupa. Kardus digunakan untuk menjadi kotak suara pada Pemilu Parlemen ke-52 di tahun 2017 lalu. Bahkan negara adidaya macam Amerika Serikat pun menggunakan kardus untuk kotak suara serta mendistribusikan surat suara pada Pemilu mereka. Hal ini disadari bahwa terlepas dari kekuranganya, kotak suara berbahan karton atau kardus dinilai lebih memiliki kelebihan dibandingkan bahan lain. Terutama dalam hal efisiensi anggaran dan penyimpanan.
JARINGAN SURVEY INISIATIF
| 12
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :
1. Secara yuridis, UU Pemilu tidak melarang penggunaan kotak suara berbahan kardus. Sepanjang Kotak suara yang digunakan memiliki sifat transparan, maka kotak tersebut sesuai dengan amanat UU Pemilu. Mengenai bahan dan spesifikasi, UU Pemilu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan domain penuh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Kotak Suara Berbahan Kardus/Karton Duplex kedap air memiliki kelebihan dalam hal efisiensi terhadap anggaran, distribusi dan penyimpanan. Sedangkan kekurangan kotak suara kardus adalah dari segi daya tahan yang lebih rentan dari alumunium serta jangka waktu penggunaan yang terbatas