SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: H. Syahrir Hamdani Arman B Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, S.Hi Pemimpin Perusahaan Sudirman Umar, S.Pd Pemimpin Produksi: Noehroji Redaktur Senior: Zulkifli Sunusi, S.Ip Redaktur Pelaksana: Abdullah G. S.Ip Tim Investigasi: Dg. Ratis Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Taswin, Indah Permatasari, Haryadi, Aswan Samad, Jasman, Yusuf Dj. Bendahara: Sri Winingsih Tata Usaha: Gita Putri Andani Marketing: ADI Photografer/Sirkulasi: Udin Gondrong Wahyu Wibowo Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH Andi Azis Maskur, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan SMA 14 No. 16 Cililitan, Jakarta Timur Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 Atas nama, Sri Winingsih (Bendahara) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit:
PT. Sulawesi Utama Persada Notaris, Harapan Kanna, SH. M.Kn SK Menkumham Nomor: C-356. HT.03.01-2006 Tanggal, 04 September 2006
B
elum usai diberitakan pengusutan dugaan kasus korupsi pada daerah tertentu, masyarakat dihadapkan lagi dengan kasus korupsi baru. Kini korupsi menjadi topik utama dalam wacana masyarakat. Kendatipun demikian belum satupun obat yang terbukti manjur dalam memberantas epidemi korupsi. Akibatnya sebagian masyarakat merasa pesimis dengan agenda pemberantasan korupsi. Sebab, agenda itu hanya menyentuh masyarakat didaerah saja sementara dipusat belum terfaktakan sama sekali. Sedangkan sebagian masyarakat lain merasa keadaan ini merupakan langkah maju dari upaya yang pernah dilakukan. Oleh karenanya dibeberapa tempat marak dilakukan pengajuan kontrak politik dari kalangan elemen masyarakat kepada anggota dewan terpilih untuk menghindarkan diri dari korupsi dengan berbagai modus. Bak cendawan di musim hujan. Jumlah kasuskasus korupsi yang di ungkap sungguh melewati nalar dan akal sehat bangsa kita. Dari segi jumlah nilainya. Jumlah anggota dewan yang terlibat. Jumlah kota maupun kabupaten tempat korupsi. Termasuk juga jumlah modusnya yang bermacam-macam. Sudah sedemikian hinakah bangsa kita?. Sehingga, sampai-sampai, anggota dewan yang seharusnya menjadi panutan dan teladan masyarakat, justru tak dapat digugu dan ditiru akhlaknya. Sampai dengan saat ini kebanyakan masyarakat masih terpaku melihat fenomena pengungkapan kasus korupsi. Oleh karenanya, kita sebut saja gejala sakit masyarakat ini sebagai hyper corruptus. Yaitu suatu keadaan dimana korupsi sebagai bentuk penyimpangan moral telah melewati batas-batas nalar kemanusiaan kita sebagai bangsa beradab. Bangsa dengan lima sila yang agung. Yang selalu menyelaraskan kehendak berke-Tuhan-an sekaligus berkemanusiaan. Dampak korupsi telah menghancurkan sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa. Ditinjau dari aspek politik dapat dilihat manakala proses politik itu didasarkan bukan membawa kepentingan masyarakat secara umum, tetapi lebih didasarkan atas kemauan dan kepentingan untuk maksud-maksud tertentu dengan membawa agenda pribadi yang dibungkus kepentingan masyarakat. Contohnya, pada bentuk-bentuk kolutif pemilihan walikota/ bupati. Penyusuna/pembuatan perda. LPT/LPJ Bupati/walikota. Pemenangan tender proyek dan pada perijinan yang diskriminatif.Alih-alih terjadilah apa yang disebut lemahnya pelayanan terhadap kepentingan publik. Selain itu menimbul-
kan diskriminasi hukum dan kebijakan. Kemudian mengarah pada legalisasi produk kebijakan yang korup. Ditinjau dari aspek ekonomi, korupsi selalu dilakukan dengan cara-cara tidak sah dalam mendapatkan sesuatu melalui pola dan modus yang memanfaatkan kedudukan. Dampaknya, terjadi pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan. Yang dimaksud kekuasaan disini adalah kekuasaan dalam arti pengambil kebijakan (DPRD dan Bupati/Walikota) dan kekuasaan modal (pengusaha) untuk melakukan aktifitas ekonomi. Disini MCW memberi catatan sebagai berikut, "Apabila aliran dana ekonomi berputar pada ketiga kelompok tersebut maka kelompok lain yaitu masyarakat yang tidak cukup punya modal dan kemampuan untuk menembus birokrasi pemerintahan akan tetap mengais rejeki dari sisa-sisa kelompok pemodal. Dari segi aspek social-budaya lebih mengerikan lagi. Sebagai dampak adanya korupsi, maka akan membawa pemahaman baru bagi masyarakat tentang makna pemerintahan, aktifitas bermasayarakat atau proses bersosialisasi dengan sesama. Terkait dengan hal demikian, adalah bagaimana korupsi mampu merubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat kekeuargaan menjadi masyarakat yang berberfaham kebendaan.Diamana masyarakat kita yang suka menolong berubah sedemikian rupa menjadi masyarakat yang pamrih setiap membantu yang lain. Mempertanyakan kembali moralitas kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, mutlak dilakukan. Kita tidaAk perlu merasa rendah diri. Apalagi merasa malu untuk memperbaiki keadaan yang sudah sedemikian rusaknya. Sebaiknya, kita merasa kehilangan kehormatan. Ketika bangsa lain mengarahkan telunjuk dengan sinis kepada kita sebagai bangsa yang tidak mampu memperbaiki diri. Mereka akan bertanya dimana nilai-nilai dan pranata masyarakat kita sebagai bangsa yang diwarnai adat ketimuran. Šnn
DKI: S. Hasan AL (Korwil). Junaid (Biro Jakarta Pusat), Aldi (Biro Jakarta Utara), Rahman (Biro Jakarta Barat), Rusman (Biro Jakarta Selatan) Jawa Timur: Agus Budianto (Korwil), Adien, Wito, Sunaryo (Surabaya), Yudi (Blitar,Malang,Kediri), Jawa Barat: Yandi Arifiandi (Korwil), Sigit Hermawan (Biro Kota Bandung), Nuruddin Lan Saputra (Biro Kuningan & Cirebon), Safrudin, Irvan, Yadi (Bekasi) Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko (Korwil) Sulsel: Hamdani Hasan, , SE (Sulsel), Suardi, Nasruddin, Andi Haeril Akbar (Biro Luwu Raya,Tator,Wajo,Morowali) Sulbar: Dewan Lembah, Anhar Hatta, Nur Khalik (Mamuju, Mamuju Utara, Majene), Muh. Idris, Nurdin, Yayat (Polman), Safri, SE. Gerzon, S.Th (Mamasa) Sulut: Andy Riadhy (Kepala Perwakilan Bolmong Raya), Sandi Parasana (Biro Bolmong Induk,Boltim). Gorontalo/Sulteng: Juma Usman (Korwil) Sultra: Asmi (Pembina), Sarman, S.Ag (Biro Kolaka), Andi Mashar, SE (Bombana) NTB: Saridin (Korwil) Sumatera Utara: Makhmud Juneidi Lubis, SH (Kepala Perwakilan), Aceh: Basri (Koordinator Wartawan/Liputan Wil. Sumatera & Aceh)
Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber Edisi 11/Mei 2013
03
M
SKOR, Polman-Sulbar enengok Jejak langkah sang Juru Loby perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Syahrir Hamdani yang tanpa kenal lelah terus mencari celah untuk dapat meloloskan Sulbar menjadi Satu Provinsi. Cita-cita perjuangannya adalah untuk kepentingan Rakyat Sulbar (saat itu masih dalam wilayah defenitif Prov. Sulsel) yang masih dalam kondisi sangat tertinggal, baik infrastruktur jalan maupun fasilitas umum lainnya. Syahrir yang saat itu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagai Dosen Politik di salah satu Universitas Negeri Ternama di Makassar, rela meninggalkan pekerjaannya, Keluarga serta menghabiskan waktunya untuk perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat akhirnya menjadi Provinsi yang defenitif pada tahun 2004 melalui sebuah proses perjuangan panjang. Tahun 2009 Lalu, Sulbar mengikuti Pesta Demokrasi (Pemilu, red) untuk pertama kali, sejumlah Tokoh Pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ikut berkompetisi pada pesta Lima Tahunan tersebut, sebut saja diantaranya Ibunu Munsir (Caleg DPR RI dari Partai Golkar) dan Syahrir Hamdani (DPD RI). Kedua Tokoh Pejuang tersebut berkomitmen untuk berjalan beriringan dan saling mempromosikan dalam setiap kampanyenya. Ibnu Munsir yang tidak dikenal samasekali oleh Masyarakat Sulbar karena Ia berasal dari Makassar, membuat sang juru loby, Syahrir Hamdani harus bekerja keras meyakinkan keluarga dan konstituennya untuk memilih Ibnu Munsir. Namun dalam perjalanannya, ternyata Emon (demikian Ibnu Munsir akrab disapa) tidak konsisten terhadap komitmennya, karena didaerah lain (diluar Kab. Polman, red) Ibnu malah menggandeng Calon DPD RI yang lain. ditanyakan tentang tanggapan sejumlah konstituen setia Syahrir Hamdani, "saya menyesal memilih Ibnu Munsir dan aktif mempromosikannya pada Pileg kemarin" katanya. kita dihinianati padahal Dia (Ibnu, red) bukan siapa-siapa disini, hanya karena Pak Syahrir aja maka kita memilihnya, tambah Basri dengan nada terlihat emosi yang juga diaminkan oleh rekan-rekannya yang baru selesai bermain bola di lapangan Bola Rea Barat. ŠS.01
Edisi 11/Mei 2013
M
SKOR, Sulawesi Barat enanggapi LPJ Fiktif Setwan Prov Sulbar tersebut, Aktivis LSM dari Aliansi Anti Korupsi (AAK), Anwar hakim saat dihubungi melalui Teleponnya mengatakan, apa yang terjadi di Setwan itu memang benar sebagaimana pemaparan hasil temuan BPK Tahun 2011 lalu, untuk itu Kami mengharapkan agar lembaga penegak hukum segera mengusut tuntas terkait 7689 dugaan LPJ Fiktif Setwan itu, ujarnya. Dilanjutkan Anwar Hakim bahwa Gubernur, Tim Tindak lanjut dan Inspektorat seakan melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Pasalnya, tidak ada progress apalagi sanksi hingga saat ini kepada Sekwan selaku penanggung jawab anggaran. “saya sangat setuju dengan pernyataan salah seorang anggota DPD RI yang mengatakan bahwa Sulawesi Barat adalah Provinsi pemekaran TERKORUP di Indonesia� jelas Anwar Hakim mengutip pernyataan tersebut. Jika merujuk pada PP 58 Tahun 2005 kata anwar hakim menambahkan, seseorang yang terbukti melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya
kerugian keuangan Negara, diberikan toleransi untuk mengganti hingga batas waktu yang ditentukan. Tapi kalau nilainya mencapai Ratusan Juta Ruipiah, darimana seorang Pegawai dapat menggantinya, kemudian bagaimana dari sisi dugaan pelanggaran pidananya, terangnya. Banyaknya temuan BPK di Prov Sulbar, adalah bukti lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana di amanatkan Pasal 156 UU No. 32 Tahun 2004, gubernur selaku pemegang kekuasaan, pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003. Beberapa SKPD lingkup Pemprov Sulbar tidak mengedepankan asas transparant, profesionalisme dan akuntabel, faktor penyebabnya adlah semata-mata hanyalah politik balas budi. Gubernur sesegera mungkin melakukan evaluasi dan proteksi dini, bahkan beberapa kepala SKPD sudah menjadi tersangka kasus tipikor, ini adalah sebuah indikator adanya pembiaran baik langsung maupun tidak langsung. " Masa sih, suatu Provinsi yang baru di mekarkan sudah terdapat 800 temuan BPK, kan lucu dan memperihatinkan." kata Anwar Hakim. ŠTeam
R
edaksi banyak menerima kritikan dari publik melalui email, telepon dan sms, karena edisi bulan April data tabel tidak terbaca (buram), maka edisi kali ini Redaksi memuat kembali data edisi April, Terima kasih kepada pembaca setia SKOR yang telah mengkritisi.
Edisi 11/Mei 2013
SKOR,Jakarta
Lantaran pencurian aset negara oleh para koruptor sudah makin canggih. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, siap menjadi tumbal pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Menjadi 'extraordinary crime', modus korupsi itu berevolusi pada praktik, tata cara korup. Kalau dulu bentuknya pungli (pungutan liar), manipulasi, sekarang makin canggih. Itu harus diantisipasi penegak hukum," kata Samad saat menghadiri seminar hukum bertema "Peran Penegak Hukum Terkait Perlindungan dan Pengembalian Aset-aset Negara Yang Dikuasai Pihak Lain Secara Melawan Hukum" di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis yang lalu. Karena itu, kata Samad, KPK akan menjerat pelaku korupsi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Agar ke depannya semua pelaku korupsi jera."Sistem penegakan hukum harus berjalan pada korupsi, praktik mafia peradilan. Dan harus ditangani dengan radikal, progresif, meski kadang nyerempet langgar kode etik," imbuhnya. Dia mengaku langkah radikal KPK ini banyak menuai kritik. "Saya rela menjadi tumbal asalkan persoalan korupsi selesai," ujarnya. Tak ingin terjebak menjadi lembaga 'pemadam kebakaran' korupsi, Abraham mengatakan KPK juga berusaha melakukan langkah-langkah pencegahan. Caranya dengan mendeteksi akar persoalan korupsi di sebuah instansi yang telah menjalani proses penyidikan. Selanjutnya KPK memberikan rekomendasi kepada lembaga yang bersangkutan hal-hal apa saja yang mesti dilakukan. "Seperti perbaikan sistem yang tak berjalan atau kongkalikong," katanya. Abraham kemudian mencontohkan praktik-praktik korupsi saat ini sudah sedemikian canggih. Jika dulu korupsi dilakukan seputaran pungli dan manipulas, kini sudah sampai ditaraf melarikan aset ke luar negeri.
Napi Koruptor Sering Bermalam di Rumah Para penghuni lembaga pemasyaratan ternyata bisa dengan mudah keluar masuk sel tahanan. "Ketika apel sore dilaksanakan, semua tahanan diperiksa, dan masuk ke dalam sel mereka masing-masing. Namun, kalau koruptor berkelas, dari hasil pantauan KPK, menjelang sore selesai mereka tidak masuk ke dalam sel masing-masing, tapi balik ke rumahnya," ungkap. Abraham mengungkapkan para koruptor tidak pernah merasakan pedihnya penderitaan tinggal di sel tahanan. Hal tersebut karena mereka selalu bermalam di rumah mereka. Menurut Abraham, mereka kembali setelah subuh tiba ke selnya masing-masing. "Jadi dia tidur dan kembali subuh. Saat apel dilakukan, para koruptor tadi tetap ada, padahal tidak pernah tidur di LP," jelasnya. Keluarnya para tahanan ini diduga karena para petugas di lapas diberikan sejumlah uang. Oleh sebab itu, sambung Samad, hukuman yang diberikan kepada napi koruptor tersebut tidak mempunyai efek jera. Apalagi ditambah ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. "Para koruptor di Indonesia tidak pernah jera. Karena tidak pernah menikmati penderitaan di Lapas, karena dia punya duit,"terangnya. Dia menjelaskan, KPK pun membuat tahanan di basement Gedung KPK dan juga menitipkan tersangka koruptor di Rutan Guntur, sehingga mereka tidak bisa keluar seperti di Lapas. "Coba dipantau di Lapas, setelah magrib koruptor kakap keluar masuk dengan mobil. Sehingga KPK sekarang buat rutan di basement KPK dan di Guntur. Karena kita lihat Rumah Tahanan negara sarat dengan manipulasi," pungkasnya. Menkum HAM diminta cross check Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Indra meminta, agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin tidak hanya sibuk mengeluarkan bantahan terkait pernyataan adanya tahanan koruptor yang kerap keluar malam. Kata Indra, ketimbang melakukan bantahan Menkum HAM disarankan melakukan pengecekan
mengenai kebenaran kabar tersebut, agar tidak menjadi contoh bagi narapidana lainnya. "Nanti ada pembelajaran negatif dari napi-napi yang ada, karena penegak hukum seperti itu kelakuannya, sehingga keluar dari penjara napi-napi biasa nanti jadi tidak patuh hukum. Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) jangan hanya sekadar bantahan, tapi juga kroschek," kata Indra di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2013) yang lalu. Lebih lanjut Indra mengatakan, jika benar tahanan koruptor kerap keluar malam, maka hal ini akan menjadi rekor buruk untuk Kemenkum HAM, dengan begitu maka kepercayaan publik bagi institusi berjargon Pengayoman itu akan menurun. "Maka efek jera tujuan dari pembinaan dan adanya Lapas jadi tidak tercapai. Kedua ini menjadi preseden buruk, karena penegakan hukum itu equality before the law kalau ada narapidana yang dilarang dan dileluasakan ini ada pembebasan imbasnya adalah kepercayaan publik akan penegakan hukum dan penegak hukum akan menurun," tuntasnya. Vonis Koruptor Kamuflase Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari prihatin dengan masih banyaknya koruptor yang bebas keluar masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) meski tengah menjalani hukuman. "Sepertinya hal itu sudah menjadi rahasia umum ya. Saya juga kadang-kadang mendengar informasi seperti itu jauh-jauh hari sebelumnya. Wajah penegakan hukum yang sekali lagi sangat memperihatinkan di negeri ini. Hukum benar-benar dipermainkan, dilecehkan, dan dianggap iseng-iseng saja," ujar Hajriyanto, di Jakarta, Jumat (10/5/2013). Dia menilai kasus ini semakin membuka mata publik jika koruptor tidak pernah dihukum selayaknya narapidana lainnya. Bahkan, hal ini membuat kesan jika koruptor mendapat perlakuan istimewa. "Rakyat sepertinya ditipu, seolah-olah para koruptor dihukum, tapi kenyataannya palsu belaka. Katanya dihukum tetapi cuma kamuflase yang palsu sepalsu-palsunya. Maka sangatlah bagus kalau ketua KPK sendiri juga sudah mendengarnya dan mengetahuinya, bahkan menyatakannya secara resmi ke publik," tandasnya. Šnn Edisi 11/Mei 2013
K
D
SKOR,Jakarta irektur Utama PT Pertani (Persero), Eddy Budiono diperiksa tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi penyaluran benih tanaman hibrida di Kementerian Pertanian (Kementan). Kasus ini sendiri menyeret perusahaan milik BUMN PT Sang Hyang Seri (SHS). "Saksi EB datang memenuhi panggilan penyidik pada pukul 10.00 Wib pagi tadi," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu. Eddy sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirut PT SHS dalam kasus korupsi proyek Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang terjadi sekira periode 20082012 di sejumlah daerah meliputi Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung. "Jadi yang bersangkutan diperiksa terkait tanggung jawabnya saat menjabat Dirut PT SHS dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran benih bersubsidi seluruh Indonesia,” terang Untung. Meski demikian, ia belum bisa memastikan apakah status yang bersangkutan dapat ditingkatkan menjadi tersangka. "Kita belum tahu, kita serahkan kepada penyidik saja. Ini masih pemeriksaan saksi," tandasnya. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam program benih bersubsidi, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di lingkungan Kemen-
SKOR,Jakarta omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi pelaku korupsi pengadaan instalasi teknologi informasi di perpustakaan pusat Universitas Indonesia. Dalam hitungan hari KPK bakal mengumumkan siapa tersangka dalam kasus itu. Beberapa waktu lalu, KPK melakukan gelar perkara alias ekspose, dan menaikkan kasus ini ke penyidikan. “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) akan ditandatangani. Mudah-mudahan dalam sepekan sudah ada tersangka. Karena, laporan hasil penyelidikan dan lapo-
ran kejadian sudah di kami,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2013) lalu. Siapa tersangkanya? Bambang menyembunyikannya. Dia hanya tersenyum ketika didesak orangnya. "Nanti saja," kata dia dengan senyuman khasnya. Penyelidikan perkara dugaan korupsi IT UI, merupakan tindak lanjut dari laporan kelompok akademisi 'Save UI'. Mereka melaporkan serta menyerahkan bukti-bukti dugaan korupsi, pada proyek bernilai Rp 20 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012 menemukan
terian Pertanian itu, yakni Dirut PT SHS Kaharuddin, Manajer Kantor Cabang PT SHS Tegal Hartono dan Karyawan PT SHS Subagyo. Kasus ini terjadi sekira 2008 sampai dengan 2012 saat Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjuk PT SHS (Persero) untuk mengadakan pengadaan benih untuk keperluan program benih bersubsidi, Cadangan Benih Nasional (CBN) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Kemudian, untuk 2012 dilakukan seolah-olah lelang atau ten-
der dan pemenangnya tetap PT SHS. Sedangkan, biaya pengelolaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang dilakukan oleh PT SHS (Persero) dari tahun 2009 sampai 2011 adalah sebesar biaya pemeliharaan CBN di Kantor Regional. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang merugikan negara itu. Mereka adalah Direktur Utama PT SHS Kaharudin, karyawan PT SHS Subagyo, dan Manajer Kantor Cabang PT SHS Tegal Hartono. ©nn
I
SKOR,Jakarta ndonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa keberadaan dana abadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sangat berpotensi disalahgunakan dan dipolitisasi, karena tidak adanya mekanisme penggunaan yang jelas. "Pengelolaan dana abadi itu tidak dikenal dalam sistem pendidikan nasional kita. Meskipun itu adalah hal yang baru, tetapi itu di luar kewajaran," ujar peneliti senior ICW, Febri Hendri, di Jakarta. Diketahui, dana abadi di Kemdikbud tercatat berjumlah Rp.10 triliun. Dana tersebut diinvestasikan dan bunga dana abadi tersebut digunakan untuk kegiatan penelitian, beasiswa, serta perbaikan sekolah akibat
bencana. Anggaran dana abadi itu sendiri berasal dari APBN dan rekeningnya dipegang oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Febri mengatakan, dengan anggaran pendidikan yang cukup besar dari APBN sektor pendidikan, sebenarnya tidak diperlukan dana yang menganggur yang semestinya bisa dipakai untuk banyak hal dengan mekanisme audit yang jelas. Menurutnya pula, tidak seperti sektor kesehatan yang memerlukan dana cadangan besar karena menyangkut manusia, pengeluaran untuk sektor pendidikan cenderung bisa diprediksi dan direncanakan dengan matang. "Untuk apa ada dana idle seperti itu? Sektor pendidikan itu kan predictable. Pengeluarannya sudah bisa ditebak, tidak seperti dana abadi untuk kesehatan yang bisa mengalami keadaan darurat," tambahnya.
adanya konsultan fiktif dalam pengadaan IT di perpustakaan UI tahun 2010-2011, dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. BPK menjelaskan, modus yang ditemukan, pengelola seakan-akan menyerahkan pengadaan kepada perusahaan konsultan tertentu. Namun, dalam praktiknya pengadaan dilakukan orang dalam. Sementara itu, Pejabat Rektor UI, Muhammad Anis, mengatakan UI akan siap bersikap kooperatif terhadap penyelidikan KPK. Ia mengungkapkan, terkait kasus dugaan korupsi ini, Anis juga sudah dipanggil oleh KPK sebulan yang lalu. ©nn
Febri mengatakan, dana menganggur pada dasarnya bisa dengan mudah disalahgunakan dan dipolitisasi, terutama menjelang Pemilu 2014 mendatang. "Mulai dari akan diinvestasikan di mana dananya saja, sudah problematik. Dan karena penggunaan dana investasi ini di luar mekanisme APBN, maka kewenangannya ada di bawah Kemdikbud. Ini berpotensi disalahgunakan," tutur Febri. Febri menambahkan, lebih baik dana abadi tersebut dilebur saja dengan anggaran dari APBN, serta digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. "Yang namanya anggaran itu, harus terserap habis setiap tahunnya. Untuk apa ada dana menganggur, sementara masih ada banyak sekali masalah pendidikan yang harus dibenahi," pungkas dia. ©nn Edisi 11/Mei 2013
07
SKOR,Bolmut-Sulut
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 melalui Dinas Pekerjaan Umum menggelontorkan anggaran Rp.2.063.000.000. untuk pekerjaan Proyek Irigasi Buko - Tuntung di kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bol-Mut).
S
eperti yang di beritakan beberapa waktu lalu, pekerjaan proyek irigasi tersebut, di gelar oleh CV.GLOBAL selaku pemenang tender dengan kuasa direktur wanita bernama Neneng S Mokodongan, dan pelaksana utama Hardy Mokoagow. Belakangan di ketahui, Neneng adalah adik kandung seorang pejabat tinggi di Pemprov Sulawesi Utara, yang di duga kuat sering di jadikan tameng untuk memenangkan tender dalam pelaksanaan proyek negara. Info yang di rangkum dari sumber resmi, hasil sosialisasi pemerintah, masyarakat, dan pengguna irigasi, Buko-Tuntung itu sudah di rubah tanpa ada koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat pengguna irigasi yang terlibat langsung sewaktu sosialisasi di adakan. Akibatnya, hasil sosialisasi dirubah tanpa di tanda tangani oleh lima orang sangadi
SKOR, Polewali Mandar-Sulbar
Pungutan liar (pungli ) di jajaran Polisi lalulintas Sulawesi Barat menjamur dan semakin menggila. Dari hasil pantaun investigasi LSM Perak Sulawesi Barat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat seperti Polewali Mandar, Majene dan Mamuju, banyak dibangun pospos Polisi lalulintas yang ditempati sejumlah anggota Polantas dan Banpol.
(Kepala desa,red), karena tanda tangan para sangadi telah dipalsukan dengan cara di scan (menjiplak dengan komputer,red) oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab. Wartawan Skor menemukan keganjilan, dari sekian tanda tangan, hanya tanda tangan Camat saja yang asli. Selain camat, tanda tangan para Sangadi itu di palsukan. Karena terkendala dengan masalah sosialisasi, maka pada beberapa dokumen, di duga kuat sudah di palsukan hasilnya. Para Sangadi yang jadi korban pemalsuan tanda tangan pada tanggal 16 Mei 2012 itu antara lain: Djonny Dj Pantouw (Sangadi Buko Selatan), Ajis Alhasni (Sangadi Tantulow Utara), Wanman S (Sangadi Batu Bantayo), Mardan Umar (Sangadi Busato) dan Parman Baho (Sangadi Kayu Ogu). Sedangkan oknum yang di duga kuat terlibat dalam pemalsuan tanda - tangan itu ialah pelaksana utama yakni Hardy Mokoagow, serta diduga ada keterlibatan PPTK dalam hal ini Muliadi dan PPK Proyek irigasi yakni Ir. J.L.C. Sumanti, Karena PPTK dan PPK yang lebih mengetahui hasil keputusan sosialisasi proyek irigasi tersebut. Sementara PPK Ir J L C Sumanti saat di konfirmasi mengaku tidak mengetahui kalau tanda tangan hasil sosialisasi itu palsu."Kalau PPTK bilang sudah beres dan ting-
Pungutan liar ini diberlakukan kepada para sopir truk, angkutan umum antar provinsi dan juga kendaraan angkutan barang yang melalui jalan-jalan dimana terdapat pos-pos Polisi tersebut. Disebutkan, Jumlah setoran pun berfariasi dari Rp 2000 sampai Rp 10.000. Dalam melakukan pungutan tersebut, anggota Kepolisian dibantu oleh banpol yang seringkali berlagak seperti Polisi dan tidak segan-segan mengejar kendaraan yang melewati pos Polisi yang tidak memberikan setoran. Selain kendaraan roda empat, para pelajar pun seringkali menjadi sasaran Oknum Petugas Lalulintas. Dari sejumlah sopir yang sempat dikonfirmasi mengatakan bahwa hal ini sudah berlangsung lama dan mereka tidak berani untuk tidak memenuhi permintaan oknum tersebut bila melewati pos jaga. Menurutnya, daripada berlama-lama tertahan di
gal ditanda tangan, pasti sudah beres itu." ujarnya. Sayangnya PPTK Muliadi saat di konfirmasi, langsung membantah."Ah itu tidak benar, semua sudah sesuai prosedur." kata Muliadi dengan nada tinggi. Di tempat terpisah, oknum pelaku pemalsuan tanda tangan para sangadi itu sudah mengakui apa yang di lakukannya."Kalau tanda tangan camat, memang betul itu asli, akan tetapi tanda tangan ke Lima sangadi itu (kepala desa), hanya saya scan." Tuturnya kepada Skor. Atas temuan Ini, mewakili aspirasi keadilan dan kebenaran
masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), maka Ketua LSM Sulut Coruption Watch (SCW) James Manuhutu, SH melalui Kordinator Investigasi Jefran Herodes De'Jong meminta agar aparat hukum baik Polda dan Kejati Sulut, agar segera menindak tegas oknum-oknum yang terlibat didalam pemalsuan dokumen itu. "Apabila laporan warga itu benar, saya minta aparat Polda dan Kajati Sulut mengupas tuntas dan tegakkan proses hukum karena ini adalah tindak pidana yang menyimpang dari undang - undang yang ada," tukas pria yang akrab di sapa Buds itu. ŠAndy
pos jaga, mereka memilih untuk segera menyetor sejumlah uang kepada oknum Polantas yang berada di pos itu. Meskipun hal itu sangat memberatkan para supir, karena pos Polisi yang dilewati begitu banyak jumlahnya dan setiap pos mau tak mau harus disinggahi “bila tidak
singgah kita dikejar, malah ujungujungnya jumlah setorannya bisa berlipat-lipat jumlahnya dengan alasan melakukan beberapa pelanggaran.� kata seorang sopir yang meminta namanya tidak disebutkan. Para Sopir berharap agar hal ini mendapat perhatian dari Kepala Polisi setempat. ŠM. Idris
Edisi 11/Mei 2013
08
SKOR, Wajo-Sulsel
Penyalah gunaan Dana bantuan untuk Masyarakat kurang mampu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rupanya masih menjadi “Lahan Empuk” Oknum pejabat di tingkat Daerah untuk memperkaya diri sendiri dan koleganya. Pasalnya, dana tersebut disalurkan kemasyarakat dalam laporannya, tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai dengan alas an “klise” dan “Mengkambing Hitamkan Masyarakat” penerima bantuan “Masyarakat penerima bantuan belum memberikan laporan penggunaan dana tersebut” kata pejabat penanggung jawab bantuan tersebut.
P
emerintah Kabupaten Wajo pada TA 2010 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 5.017.958.500 belanja bantuan social sebesar Rp 20.678.209.000 dan belanja transfer/bagi hasil kedesa sebesar Rp 13.218.668.432, Realisasi atas belanja tersebut masingmasing sebesar Rp 4.916.731.250, Rp 20.529.931.890 dan Rp 12.975.379.522. Dari data yang ada pada Skor, Kedua bantuan tersebut belum seluruhnya didukung laporan pertanggung jawaban dari penerima bantuan. Berdasarkan data monitoring penerimaan bukti pertanggung jawaban penggunaan dana hibah pada PPKD dan hasil investigasi kepada sejumlah penerima hibah diketahui terdapat realisasi belanja hibah yang belum didukung laporan penggunaan dan ada penerima hibah kurang lebih sebesar Rp 1 Miliar atau sebanyak
21,56% dari realisasi hibah sebesar Rp 4.916.731.250. Konfirmasi kepada penerima hibah menunjukkan adanya beberapa belanja yang belum dipertanggung jawabkan karena kelalaian penerima hibah yang tidak segera menyampaikan laporan penggunaan dana setelah kegiatan selesai atau masih ada kegiatan yang belum selesai dilaksanakan. Daftar belanja hibah yang belum didukung laporan pertanggung jawaban dari penerima hibah dapat dilihat dalam Tabel. Dari data penerimaan bukti pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan social pada PPKD dan informasi dari penerima bantuan,terdapat realisasi belanja bantuan sosial yang belum didukung laporan penggunaan dana dari penerima bantuan sebesar Rp1,3 Miliar atau sebanyak 6,80% dari realisasi bantuan social sebesar Rp 20.5 Miliar, ©TIM
Iklan Bupati yang sifatnya Pribadi di media, tidak ada anggarannya di humas, dikhawatirkan jadi temuan BPK, meskipun ada disposisi dari Bupati untuk membayar iklan tersebut.
Edisi 11/Mei 2013
09
M SKOR,Jakarta
endapat dukungan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), PD Pasar Jaya akan melakukan gugatan balik kepada PT Priamanaya Djan International (PDI) terkait sengketa Blok A Pasar Tanah Abang. Gugatan balik tersebut akan dilakukan bila pada sidang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menyatakan menolak gugatan yang diajukan PT PDI terhadap PD Pasar Jaya sebagai tergugat. Kuasa Hukum PD Pasar Jaya, Desmihardi, menjelaskan, masa perjanjian kerja sama (PKS) antara PT PDI selaku pengelola Blok A Tanah Abang dengan PD Pasar Jaya selaku pemilik lahan dan bangunan Blok A Tanah Abang dimulai pada Oktober 2003 dan berakhir pada 2008. Isi perjanjiannya adalah, PD Pasar Jaya memiliki tanah kosong yang diberikan ke PT PDI untuk dibangunkan Blok A. Namun hak kepemilikan tanah dan bangunan tetap ada ditangan PD Pasar Jaya. “PT PDI awalnya mengharapkan dengan menjual kios-kios yang ada, maka investasi untuk membangun Blok A dapat dikembalikan dan mendapatkan keuntungan,” kata Desmihardi, Kamis lalu.
Kios yang ada dalam Blok A mencapai 7.900 unit, di antaranya 3.000 unit diperuntukan pedagang yang lama. Dengan harga jual sebesar Rp 25 juta per meter. Sedangkan sisanya, 4.900 kios diperuntukkan untuk pedagang baru dengan harga jual diserahkan kepada PT PDI. “Pedagang baru mereka bebas menjualnya. Dengan aturan 95 persen terjual, Blok A harus dikembalikan ke PD Pasar Jaya. Namun hingga saat ini, mereka tidak mau mengembalikan Blok A, bahkan menyewakan kios bukan menjualnya,” ujarnya. Dalam perjanjian tersebut juga tertera kewajiban PT PDI memberikan laporan pemasaran kios setiap enam bulan sekali. Hingga
akhir masa perjanjian, laporan tersebut tidak pernah diberika kepada PD Pasar Jaya. Padahal laporan tersebut akan digunakan PD Pasar Jaya untuk menerbitkan Surat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) untuk pedagang. Surat tersebut dapat digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pinjaman modal dari Bank. “Detil laporan pemasarannya tidak pernah ada. Hingga saat ini, klien kami baru mengeluarkan 1.300 SHPTU. Artinya, baru 1.300 pedagang yang punya surat untuk legalitas usaha mereka,” tuturnya. Kemudian, pada 1 April 2011, PD Pasar Jaya memutuskan tidak memperpanjang PKS dengan PT PDI. Karena usaha PD Pasar Jaya
SKOR,Jakarta Memanasnya Hubungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, penyebabnya adalah gara-gara Ahok (Sapaan Wagub DKI,red) itu mengeluarkan pernyataan yang menyebut kinerja kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu buruk, terutama terkait dengan pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Electronic KTP (eKTP). Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek mengeluarkan serangan balik atas pernyataan Ahok tersebut. Menurutnya, Ahok tidak mengerti aturan. Ahok tidak pantas kritik Mendagri karena Mendagri merupakan atasannya. "Ahok tak biasa kerja dengan sistem, enggak ngerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju (soal pem-
buatan e-KTP), enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II," kata Reydonnyzar Moenek . Seperti diberitakan, Ahok menyayangkan kinerja Kemendagri. Dia menyebut, dari 6.024.282 warga DKI yang sudah merekam e-KTP, baru 5.467.687 yang dicetak Kemendagri. Yang sudah diterima warga baru 4.895.819. Ahok juga mengomentari kualitas E-KTP yang buruk yakni rusak jika difotokopi. Padahal, dana pengadaan E-KTP mencapai Rp 6 triliun lebih. Ahok mengaku saat masih duduk di Komisi II DPR, dirinya menentang keras pembuatan e-KTP. Reydonnyzar sangat marah dengan Ahok yang menilai kinerja Kemendagri."Tidak etis wagub menilai kinerja Kemendagri. Karena Anda (Ahok) subordinat penyelenggara pemerintahan (di bawah Kemendagri, red)," ujar Donny. Namun diakuinya memang
tetap ada kekurangan soal e-KTP. "Kalau terjadi kekurangan, itu kan hanya sebagian kecil dalam pendistribusian. Tapi tidak semuanya, mulai dari perekaman, pencetakan, pendistribuan, sebagian besar sudah didistribusikan," ujar Donny. Ditegaskan Donny, pembuatan e-KTP merupakan amnat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminduk, yang prosesnya juga dibahas dengan DPR. Donny minta Ahok belajar lagi tentang aturan dan pemerintahan. "Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem dan Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda," cetusnya. Dijelaskan Donny, sesuai UU 23 tahun 2006 pasal 64 ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan, yang berupa chip. Nah, untuk dapat tahu kecanggihan e-KTP, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan dengan fotocopi.
mengajak PT PDI melakukan renegosiasi PKS ulang tidak ditanggapi sama sekali oleh perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz ini. Langkah tidak melanjutkan PKS didasarkan pada evaluasi yang dilakukan PD Pasar Jaya. Tidak hanya itu, juga berdasarkan audit investigative Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam audit tersebut, BPKP merekomendasikan PKS dengan PT PDI telah menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 179 miliar. “Potensi kerugian itu dihitung dari penyewaan, penyerahan tanah senilai Rp 400 miliar, biaya promosi, biaya listrik dan biaya proyek. Sekarang tanah itu malah jadi akses masuk,” paparnya. Karena itu, pihaknya mengharapkan gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim PN Jaktim. Bila ditolak gugatan PT PDI, maka otomatis pihaknya bisa melakukan gugatan rekovensi atau gugatan balik kepada PT PDI dengan alasan yang sama yaitu wan prestasi. Kali ini yang tergugat adalah PT PDI yang melakukan wan prestasi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliaran rupiah. “Di seluruh sidang yang kami ikuti, kami melihat sudah clear dan terang. Kami mengharapkan gugatan tersebut di tolak. Sehingga otomoatis kami bisa melakukan gugatan rekovensi,” tukasnya. ©nn
"Makanya kami mendorong instansi pemerintah, pemda, lembaga perbankan dan swasta agar siapkan kelengkapan teknis, termasuk card reader," tegas Donny. ©nn
Edisi 11/Mei 2013
10
S
SKOR, Polman-Sulbar idang Paripurna DPRD Polman Rabu (24/4/13) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kab. Polman, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Djamar Yasin Badu didampingi Andi Mappangara. Dari pihak Eksekutif, hadir Sekretaris Daerah, Ir. Andi Ismail, MP dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab Polman. Lima fraksi di DPR seperti fraksi Partai Merdeka, demokrasi buruh dan Kebangkitan bangsa (MDBKB) menyepakati pembahasan Empat Ranperda, diantaranya Ranperda distribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan berharap
kiranya restribusi berjalan dengan peningkatan kwalitas layanan air bersih sebagaimana kebutuhan masyarakat Polman, hal yang sama juga disampaikan fraksi Partai Demokrat dan Hanura. Ranperda yang cukup menjadi perhatian fraksi adalah pemberian nama jalan, sangat penting didalami dan dikaji secara ilmia menurut fraksi MDBKB. Pentingnya Perda penetapan nama jalan ini nantinya menjadi kepentingan lokalitas yang tumbuh di tengah masyarakat dari peradaban budaya dengan mengabadikannya melalui nama jalan. Sementara fraksi Golkar dan PAN pada pandangannya menilai Ke-empat Ranperda layak diterus-
kan ketingkat pembahasan dengan tetap memperhatikan kepentingan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang akhirnya disepakati oleh seluruh peserta sidang paripurna untuk dibahas. Sekretaris Kabupaten Polewali mandar, Andi Ismail kepada media
menyatakan, tentang pengutan Restribusi tidak tertuang dalam Ranperda sebab telah menjadi Perda untuk ditaati oleh semua pihak, namun ketentuan nilai restribusi akan dituangkan dalam peraturan Bupati”, jelasnya. ©Muh. Idris
SKOR, Boltim-Sulut
Masyarakat minta polda sulut serta kejati usut pekerjaan pelebaran jalan ruas Molobog-Onggunoi Boltim. Pasalnya pekerjaan yang menelan dana sebesar Rp 28.448.002.000 yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan sarat dengan penyimpangan.
P
ekerjaan itu dikerjakan oleh PT. Karunia Jaya Sejati dengan nomor kontrak :HK.02.03/WIL 11-SULUT.10/BPJN XI/53/2012 itu terkesan asal asalan karena material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi teknis sebab diduga pembuatan drainasenya menggunakan pasir pantai. Saat ini pekerjaan drainase itu telah rusak dan hancur karena menggunakan pasir pantai dan batu gunung sebagai material pembuatan drainase tersebut, padahal menurut salah satu konsultan ternama di kotamobagu yang namanya tidak mau dikorankan mengatakan bahwa drainase haruslah menggunakan pasir sungai karena jika mengunakan pasir pantai maka beton atau bangunan mudah keropos karena mengandung kadar garam yang tinggi. Selain itu juga masyarakat sangat menyesali pola kerja dari pengusaha penyedia barang dan jasa dalam hal ini kontraktor yang terkesan tidak profesional dalam melakukan pekerjaan. dan lebih anehnya lagi pihak pengawasan dari balai khusus-
nya satker NVT pelaksana jalan nasional wilayah II Provinsi Sulawesi Utara terkesan turut mengaminkan pola pekerjaan yang sarat penyimpangan dan amburadul itu. kuat dugaan adanya pembagian “kue dan secangkir kopi” antara pihak PT. Karunia Jaya Sejati dan Kepala Balai Bina Marga serta jajarannya dalam hal ini Satker maupun PPK. “Kami meminta agar Kapolda Sulut dan Kejati agar memangil dan dapat memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pengusaha nakal serta oknum yang tidak bertanggung jawab itu,”tutur warga boltim dengan nada lantang. Skor mencoba menemui pihak PT.Karunia Jaya Sejati yang di wakili oleh Harry Mundung selaku penangung jawab di ruangannya, namun Mundung menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah di Subkonkan, “Pekerjaan yang rusak akan kami perbaiki.” tambahnya. Sampai berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak Satker dan Kepala Balai yang sebelumnya telah dihubungi via telpon. ©Andy/Shandy Edisi 11/Mei 2013
11
S
SKOR, Bogor ebagai umat beragama, kita tidaklah cukup sekedar mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Selaku umat beragama kita harus mampu menunjukan bahwa kita adalah manusia yang beragama dalam sikap, perilaku dan kegiatan yang lebih baik, lebih luhur, lebih memikirkan sesama dan peka terhadap sekeliling. Nilai tambah inilah yang harus dibuktikan oleh kita semua, karena misi semua agama yang mengajarkan kasih, hormat-menghormati, asah, asih dan asuh. Masih terngiang di ingatan kita pada hari Kamis, 21 Maret 2013 lalu tentang peresmian Mushallah “Al-Ikhlas” Kampung Bakon” dan Gereja pantekosta (GPI) Kota Wisata di Cileungsih, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dihadiri sejumlah Ormas, Media Massa, Pejabat Daerah dan Kementerian Agama RI. Pembangunan Dua tempat ibadah dari Dua Kepercayaan tersebut disponsori oleh Tokoh Agama Kristen dan tokoh pemersatu antar umat beragama, Rekson Sitorus yang juga merupakan Owner dari PT. Godang Tua Jaya. Sementara Wati (nama samaran) warga di sekitar Gedung Serba Guna bertutur pada Skor, dia merasa senang adanya gedung tersebut. Ia membandingkan bahwa untuk acaraacara tertentu, yang dilihat, fasilitas gedung sangat memadai dan juga daya tampung yang cukup banyak. Sifat santun dan penuh semangat persahabatan dari sosok Rekson Sitorus, ternyata memendam suatu cita-cita sosial yang mulia yakni menumbuhkan semangat toleransi antar
umat beragama untuk menciptakan kenyamanan hidup perdampingan secara damai. “Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, dengan adanya Gedung Serba Guna GPI Kota Wisata, fasilitas yang ada dapat menampung 800 jiwa lebih, dapat dipergunakan bagi acara-acara lainnya,” ungkap Rekson dengan senyum khasnya. Selain hal tersebut diatas, Rekson juga adalah penanggungjawab pengolahan sampah
bantar gebang di Bekasi yang menampung Ribuan Ton/hari sampah-sampah dari DKI, hal tersebut membuktikan jiwa sosial dan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungannnya. Pelopor Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ini terus berkarya untuk kepentingan Masyarakat kurang mampu di Bantar Gebang, Bekasi dan sekitarnya. ©Irvan, Yadi
Edisi 11/Mei 2013
12
SKOR, Jabodetabek 120 MW tenaga listrik yang akan dihasilkan dari proyek Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat. Sesuai jadwal, rencananya mega proyek tersebut akan mulai dikerjakan pada tahun 2014 dan akan dioperasika pada tahun 2016. Pemanfaatan ribuan ton sampah perkotaan menjadi energy dengan tekhnologi terbaru berupa plasma gasifikasi yang diperkiraankan mampu menghasilkan tenaga listrik setara dengan 120 Mega Watt dengan input 2000 Ton Sampah/Hari. Proyek dengan technologi pengolahan Biomas Municipal Solid Waste To Power yang
modern, efisien serta ramah lingkungan dengan pemanfaatan sampah secara maksimal hingga mancapai Zero Waste. Sebagaimana Visi Pertamina “Word Class Energy Company� Perusahaan rekanan PT Godang Tua Jaya dalam pengerjaan Mega proyek ramah lingkungan tersebut akan memanfaatkan sumber daya energy alternatife ramah lingkungan secara maksimal, demikian kata Dirut Pertamina, Keren Agustiawan di Ritz Carlton Hotel Jakarta beberapa waktu lalu disela-sela penandatanganan Join Depelopment Agreement antara PT Pertamina (Persero), Pt Godang Tua Jaya dan Solena Fuels. ŠTIM
Edisi 11/Mei 2013
13
SKOR,Polman
Adanya pabrik-pabrik di Indonesia adalah salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini .sejak pemerintahan orde baru berkuasa, banyak pembangunan yang diprogramkan. sehingga tidak heran apabila bangsa ini memiliki buruh yang jumlahnya cukup banyak. Tapi sayangnya dalam program pembangunan di susupi intrik politik kapital luar . yang dampaknya sampai hari ini masih dirasakan oleh segenap warga Indonesia khususunya masyarakat tani, buruh, nelayan dan masyarakat miskin lainnya, dan kini berimplikasi terhadap anak cucu mereka . pertanyaannya adalah Bagaimana
tanggapan penguasa negeri ini ? Penguasa negeri inipun tidak mampu mengatasi maraknya Kapitalisme yang semakin hari kian menyengsarakan warga negeri ini. dan parahnya mereka justru menjadi Kapital-kapital baru di negeri sendiri ,menindas masyarakat sendiri. Pada peringatan Hari Buruh Sedunia 01/Mei/2013 yang lalu, di Polewalai Mandar Sulawesi Barat salah satu organisasi siswa berpartisipasi dalam perjuangan kaum buruh sedunia dimana salah seorang oratornya dengan lantang meneriakkan ”Hentikan penindasan ini, berikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin kota. Tingkatkan nilai/mutu pendidikan.” Sangat prihatin melihat realaitas masyarakat miskin yang semakin hari semakin merasakan keresehan. Apalagi ketika adanya
berita bahwa pemerintah akan menaikkan BBM, ini jelas akan berimplikasi terahadap kaum jelata . “Apakah pemerintah tidak pernah melihat fakta perselisihan, pembunuhan,pertengkaran antara warga, antara keluarga, bahkan
antara suku? kejadian demi kejadian kebanyakan terjadi diakibatkan kurangnya perekonomian. Jangan harap Negeri ini bisa maju ketika masih ada pemeliharaan kapitalisme!!.” Pekik sang orator dengan berapi-api. ©M.Yahya/ M.Idris
SKOR, Majene-Sulbar ejaksaan Negeri Majene menahan tersangka kasus korupsi pembangunan sejumlah gedung Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) tahun anggaran 2012 lalu. Setelah melaksanakan pemeriksaan intensif selama enam jam, penyidik Kejaksaan Negeri Majene akhirnya menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan asrama dosen, aula dan wisma Unsulbar. Hal tersebut diungkapkan Kasi Pidsus Kajari Majene, Awaluddin, SH. pada Rabu (24/4/2013) ketika
dihub melalui telepon. Menurutnya, penahanan tersangka dilakukan dengan mengacu pada ketentuan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 284 ayat (2) jo. pasal 20 ayat (1) jo. pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) serta pasal 24 ayat (1). Penahanan dilakukan dengan pertimbangan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Awaluddin menambahkan, untuk memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan kasus tersebut, maka tersangka ditahan di rutan kelas II B Majene. Tersangka Mukaddam melanggar
pasal 2 ayat (1) jo, pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, UU RI Nomor 31 Thn 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Thn 1999 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP. Kasus dugaan korupsi pembangunan Unsulbar saat ini masih tahap penyidikan dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru. "Setelah semua berkas selesai kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan tipikor untuk disidangkan, kita tunggu saja nanti," kata Awaluddin, SH. ©Muh. Idris
media evaluasi dalam managerial kepanitiaan pada even-even selanjutnya Pada turnamen yang disponsori oleh BRI ,Telkomsel, Teh Botol Sosro bekerja sama dengan OSIS SMAN 1 Malili, di partai final Putra mempertemukan SMANSA Malili A berhadapan dengan SMANSA Wotu dimana keluar sebagai pemenang SMANSA Malili A di partai sebelumnya memperebutkan juara 3 di menangkan oleh SMANSA Mangkutana mengalahkan SMANSA Malili B. Di sektor putri SMANSA Malili G mengalahkan SMANSA Malili D dan juara ketiga kembali di menangkan oleh SMANSA Malili B yang mengalahkan SMANSA
Mangkutana. Pada tingkat SMP , Juara 1 SMPN 1 Wotu B, Juara 2 SMPN 1 Wotu A dan Juara 3 SMPN 1 Malili A. Pada turnamen ini, hadiah diserahkan langsung oleh Wakasek Bidang Kesiswaan, Ammas, M, S.Pd, M.Si. mewakili Kepala Sekolah yang didampingi perwakilan dari sponsor BRI, Telkomsel dan Teh Botol Sosro.
©Humas SMANSA Malili/Nasruddin DM
K
SKOR,Malili Perhelatan akbar SMANSA MALILI 3 0N 3 BASKETBALL yang berlangsung 6 hingga 9 April 2013 telah usai. Turnamen yang memperebutkan total hadiah Rp.10 juta ini dikuti oleh 91 tim dari SMA dan SMP se-Kabupaten Luwu Timur . Sebelumnya Kadis Dikbudparmudora , Drs. Ismail, M.Ed , dalam sambutannya pada opening ceremony mengatakan , “Even-even seperti ini sangat penting bagi pembentukan karakter bangsa dan ajang silaturahmi antar pelajar,” ujarnya. Ditambahkannya lagi bahwa perhelatan seperti ini diharapkan dapat secara konsisten dilaksanakan. Selain itu, dapat menjadi
Edisi 11/Mei 2013
14
Penangkapan tujuh terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di sebuah rumah di Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen, beberapa waktu lalu, dan penggerebegan di Bandung dan ditempat lainnya menerangkan kenyataan bahwa kelompok teroris ada di mana-mana dan siap beraksi kapan saja.
K
ita wajib senantiasa waspada. Belum lama, warga dunia dikejutkan oleh aksi teror bom di Boston, Amerika. Negeri yang memiliki sistem pengamanan begitu ketat, masih dapat tertembus aksi teror. Dalam kondisi berbeda, potensi terjadinya teror di Indonesia -terutama pengeboman- lebih terbuka. Namun di sisi lain, kita boleh lega karena sebagian besar kewaspadaan itu begitu baik dikerjakan aparat keamanan, khususnya Densus 88 Antiteror. Apresiasi patut kita sematkan kepada aparat yang telah berhasil mengendus gerakan sebelum aksi teror terjadi. Seperti juga kasus bom buku, bom bunuh diri di masjid di Mapolres Cirebon, dan temuan bom di sejumlah tempat di kawasan Jabodetabek, penangkapan dua terduga teroris ini membuka mata bahwa motif dan modus serta latar belakang para pelaku telah berubah. Pelaku diduga memiliki motif ingin menyerang kepentingan Pemerintah Myanmar. Sebuah motif yang mungkin jauh dari bayangan awam. Namun, jika terbukti demikian, fenomena ini adalah salah satu pembenaran dari teori
yang menyebut bahwa kelompok teroris sudah berevolusi. Mereka tak lagi terstruktur dengan hanya satu komando, melainkan sudah begitu rupa terpecah menjadi faksi-faksi meski punya satu komitmen sama, yakni membela ideologi yang diyakininya benar, meski harus melanggar hukum dan bahkan mati untuknya. Aksi teror kelompok sempalan ini dinilai tidak lagi efektif untuk menyampaikan pesan jihad. Kondisi ini justru berdampak sangat berbahaya karena mereka yang tak terkait dengan kepentingan pelaku bisa menjadi korban. Meski sama-sama berdasarkan ideologi sempit, kepentingan yang hendak dibela atau diperjuangkan semakin berkembang. Dilihat dari sisi latar belakang pelaku, tampak bahwa serangkaian kejadian teror dan penangkapan dua tahun belakangan dikerjakan oleh mereka yang masih berusia muda dan dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Mereka tinggal menyatu dengan warga. Kita sadar bahwa aparat memang telah menangkap pelaku namun tidak bisa mencegah ideologi radikalnya berkembang. Terorisme tak bisa hanya ditangani secara represif oleh Kepolisian berdasarkan kewenangannya, sementara akar terorisme itu sendiri tidak ada yang menangani secara berkesinambungan. Terorisme bukan kriminal biasa tapi berlatar belakang soal ideologi yang kental. Karena itu, polisi tak mungkin bekerja sendiri. Bantuan masyarakat baik institusi atau lembaga yang bisa mereduksi penyebaran ideologi teroris. Masyarakat kini tak cukup me-
waspadai keamanan lingkungan. Kewaspadaan juga patut ditujukan kepada fenomena radikalisme sempit berwahana agama yang telah menyebar tanpa pola. Di sisi lain, kita menunggu peran pemerintah menggalakkan rasa bela negara dan cinta Tanah Air. Fenomena terorisme juga merupakan bukti kurang berfungsinya sistem pendidikan mengajarkan ideologi bangsa, yakni yang berdasarkan Pancasila. Kesenjangan sosial berupa kesejahteraan masyarakat dengan tingginya angka kemiskinan, kerap menimbulkan kecemburuan sosial. Belum terwujudnya 'good and clean governance' dengan masih ditemukannya sejumlah kasus KKN dan mafia pajak. Semuanya membuat terorisme mudah berkembang. Aksi terorisme menjamur juga lantaran instabilitas politik dan keamanan yang dipicu masalah penegakan demokrasi dan pemilihan presiden, pemilu, serta pilkada yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. Lemahnya pemahaman keagamaan dan menurunnya kesadaran wawasan kebangsaan yang menimbulkan keinginan disintegrasi bangsa, juga menjadi pemicu berkembangnya terorisme. Pemerataan pembangunan juga menjadi sorotan terkait perkembangan terorisme. Orang muda begitu mudah digugah untuk berjihad karena ketidakadilan, ketimpangan ekonomi dan perilaku korup anak bangsa. Kelas atas pamer kekayaan di antara 30 juta rakyat miskin dan sekitar 70 juta rakyat hampir miskin. Ketimpangan juga sangat terlihat dari sisi
penegakan hukum. Siapa yang kuat, bukan yang benar, dia yang menang. Niscaya tak akan muncul akar pahit berwujud teroris bila kondisi sosial ekonomi bangsa sejahtera. Šnn Edisi 11/Mei 2013
15
Sebagian kalangan perempuan selalu berada dalam dilema, jika ditanya tentang melakukan hubungan seks sebelum menikah atau tidak. Sementara kalangan perempuan lainnya malah tidak mengkhawatirkan sama sekali soal status keperawanannya dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai masalah besar. Namun, seperti dikutip dari laman timesofindia, ada banyak keuntungan yang didapat kalangan perempuan jika dirinya tetap menjadi seorang perawan.
Tidak Takut Hamil Dari banyak keuntungan menjadi seorang perawan, hal yang satu ini merupakan yang paling jelas. Kebanyakan perempuan yang berhubungan seks rutin selalu khawatir tentang dirinya menjadi hamil. Jadi, jika Anda seorang perawan, tidak perlu khawatir tentang hal ini.
Membahagiakan Pasangan Hal ini merupakan fakta nyata, dimana kebanyakan pria masih lebih suka wanita perawan. Tentunya, tidak ada satu orang pun yang ingin untuk berpikir bahwa pasangan (istri) nya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain dan terhindar dari perselisihan soal hubungan masa lalu.
Bebas PMS Menjadi seorang perawan berarti selalu aman dan terhindar dari Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti herpes, sifilis atau HIV/AIDS. Apabila tidak berhubungan seks, hal itu berarti sangat kecil kemungkinan perempuan terjangkit PMS.
Menjadi Perempuan Sejati Menjadi seorang perawan adalah anugerah terbaik yang dimiliki perempuan. Hal ini berarti, perempuan tersebut sangat menghormati dirinya sendiri. Kebanyakan perempuan perawan juga memiliki hubungan dan kehidupan pernikahan yang lebih baik.
Bebas Trauma Emosional Kadang-kadang, saat seorang perempuan berhubungan seks dengan pacar dan harus berpisah, hal ini meninggalkan trauma emosional yang dalam. Karenanya, hati-hati dalam menjalin hubungan.
P
enyanyi dangdut Syurkianih alias Zaskia pemilik goyang itik (Gotik) merasa senang bisa tampil menghibur di Malaysia, belum lama ini. Dia merasa istimewa karena tampil sepanggung dengan Duo Maia, dan Siti Nurhaliza. "Kemarin habis dari Malaysia nyanyi gathering di Malaysia sama Duo Maia dan Siti nurhaliza," katanya saat dijumpai di studio RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Walau sepanggung dengan para penyanyi senior yang punya nama beken, gadis asal Kerawang, Jawa Barat, ini merasa tidak grogi. "Santai nyanyinya. Segmen pertama Siti, kedua Duo Maia, ketiga Neng," katanya yang juga dipanggil Neng ini sebagai identitas gadis asal Tatar Sunda itu. "Sampai di sana siang. Malam nyanyi. Jam 03.00 pagi ke bandara, karena sudah harus nyanyi di Majalengka," ungkapnya. Pelantun "Satu Jam Saja" ini merasa bersyukur kini mendapat job dengan mudah. Beda saat masih jadi penyanyi kelas kampung kadang sudah nyari job karena persaingan juga. Sosok wanita berawajah cantik bernama Zaskia ini memiliki talenta yang cukup kuat dalam membawakan single bergenre dangdut. Sebelumnya gadis kelahiran Bekasi 24 April 1990 ini dike-
nal sebagai duo Sinden Imut. Di tahun 2012 ini bersama Nagaswara, Zaskia kembali bersolo karir membawakan single berjudul " 1 Jam" karya R. Kerta/ Sirwendah. "Setelah keluar dari Sinden Imut aku ditawari bang Endang Raes untuk membawakan single ciptaannya yang berjudul 1 Jam, lalu aku dikontrak dengan Nagaswara untuk single itu," ungkap Zaskia. Terjun ke dunia tarik suara, sudah mulai tertanam sejak umur 5 tahun, namun, ia baru mulai bernyanyi professional ketika menduduki kelas 1 SMP. Berawal dari mulai mencoba mengikuti berbagai ajang lomba nyanyi hingga manggung dari satu cafe ke cafe. “Saya tidak mempelajari secara khusus teknik bernyanyi semisal kursus atau lainnya, saya bisa nyanyi belajar sendiri, paling belajar sama tante yang kebetulan kerja di sebuah cafe,� tambah Zaskia. Single 1 Jam karya R. Kerta/ Sirwendah ini sendiri bercerita tentang sepasang kekasih yang lama berpisah dan tengah dimabuk rindu. Harapan dari si
wanita bertemu dengan pasangannya adalah impian yang sudah lama ia tunggu. Meski satu jam saja, rasa rindu juga rasa kangen sepasang kekasih ini terpuaskan dengan belaian dan cumbu rayu dari pasangannya. Menurut Zaskia, dalam penampilan single 1 Jam bersama Nagaswara ia akan selalu tampil dengan gaya glamour dengan nuansa Jepang, Korea atau oriental. Menurutnya, penampilan bergaya oriental , Korea atau Jepang saat ini tengah menjadi tren. "Mudah-mudahan semua lagu yang aku nyanyikan bisa diterima dengan baik oleh penikmat musik Indonesia, terutama bergenre dangdut, harap Zaskia. Šnn
Edisi 11/Mei 2013
P
SKOR,Bolmong-Sulut ekerjaan pelebaran jalan di ruas Matali baru – Torosik menuai banyak sorotan dan kecaman warga, pasalnya pekerjaan yang terkesan asal-asalan itu menelan dana negara yang begitu besar. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Pilar Dasar Membangun, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis selain itu pekerjaan tersebut tidak memiliki papan proyek atau papan pemberitahuan secara transparasi terhadap publik tentang berapa besar dana anggarannya, tanggal berapa pengerjaan dimulai dan selesainya. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, kenapa pekerjaan ini tidak memiliki papan
J
SKOR,Polewali Mandar uma`at, 01 Maret 2013, adalah hari yang kelam bagi Rifli alias pipi karena dirinya ditangkap aparat kepolisian di Makassar, penangkapan dilakukan dengan alasan rifli telah melakukan tindak pidana yaitu merampas sepeda motor milik Ariswandi alias Akong pada hari Minggu (09/12/13) di Kelurahan Polewali Kabupaten Polman Sulawesi Barat, oleh aparat kepolisian, hal tersebut dibenarkan oleh kapolsek Polewali AKP Zulkarnain saat wartawan Skor menemuinya di Mapolsek Polewali. Terkait tindak pidana yang di tuduhkan kepada Rifli yaitu perampasan 1 unit sepeda motor milik Ariswandi tersebut kini Rifli berstatus tahanan kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Terjadi insiden kecil dimana salah satu oknum anggota Polsek melakukan aksi protes dan
proyek, padahal setiap pekerjaan yang ditenderkan harus memiliki plang papan proyek, ada indikasi bahwa proyek tersebut proyek siluman, yang sengaja di politisir oleh oknum kontraktor ataupun pihak penguasa dalam hal ini kepala balai maupun Satker ataupun PPK dalam melancarkan aksinya untuk meraup keuntungan tanpa melihat dampak yang akan terjadi pada masyarakat nanti. disinyalir pihak pelaksana dan Kabalai binamarga serta jajarannya telah melakukan pembagian kue (jatah,red) secara berjamaah guna untuk memperkaya diri masing masing sehingga tidak melakukan pengawasan dilapangan terhadap proyek tersebut. Diduga, pelaksanaan pekerjaan itu tidak sesuai spesifikasi teknis
dan terjadi kekurangan volume. Contoh yang paling mendasar adalah dalam pengaspalan jalan tersebut, ketebalan aspal sangat tipis dan sudah banyak yang retak serta pecah-pecah, padahal proyek tersebut masih dalam pengerjaan, kesan asal-asalan bisa di lihat adanya batu besar di tengah jalan yang sudah di ATB (Asphalt Treated Base), untuk Drinase menggunakan batu gunung dan teras gunung sementara dalam RAB menggunakan batu kali dan pasir kali. Skor mendatangi pihak penyedia barang dan jasa PT. Pilar Dasar Membangun selaku kontraktor untuk konfirmasi. Brury Rantung selaku penanggung jawab di lapangan proyek tersebut, menjelaskan bahwa pekerjaan sudah sesuai spek, “Jadi kalau mau mengexpose pekerjaan ini silakan saja di expose, di media apapun saya tidak takut dan tidak bermasalah buat saya,”pungkas Rantung sembari tersenyum meninggalkan wartawan. Sementara kepala balai jalan dan jembatan Prov Sulut serta Satker maupun PPK hingga berita ini di turunkan belum ada penjelasan, karena sulit ditemui. Menurut ketua lembaga swadaya masyarakat LSM –LPKEL REFORMASI Efendy Abdul Kadir wajar saja kalau masyarakat mempertanyakan kejelasan dari proyek itu, “Makanya dalam setiap pekerjaan pihak perusahaan
harus ada orang di lapangan, begitu juga dari dinas terkait selalu ada dilapangan untuk mengawasi dan siap menjawab setiap pertanyaan masyarakat maupun lembaga kontrol,” tambah Efendy, dia menganggap kecaman masyarakat itu beralasan, sebab proyek tersebut menelan anggaran miliaran rupiah. Tidak salah warga meminta transparansi sesuai Undangundang keterbukaan informasi publik. Atas desakan masyarakat, Efendy meminta aparat hukum dalam hal ini Polda dan Kejati Sulut agar segera turun menginvestigasi dan memeriksa Kepala Balai dan Jembatan, Satker, PPK serta kontraktor pelaksana, dan bila dugaan ini benar, dia meminta agar oknum –oknum yang terlibat didalamnya agar di proses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. ©Andy/ Shandy
melarang wartawan merekam keterangan Kapolsek terkait kasus Rifli, suasana baru cair ketika Tim Investigasi Skor M. Idris menjelaskan bahwa dari awal sudah ada kesepakatan antara Kapolsek dengan wartawan Skor. “Melarang wartawan melakukan tugas peliputan adalan bentuk pembungkaman terhadap pers dan melanggar undang-undang keterbukaan informasi public dan undang-undang pers.” Tegas M Idris. Saat di temui Skor di kediamannya di Btn Tipalayo, ibu tersangka merasa kecewa atas sikap kepolisian polsek Polewali yang menangani Rifli, pasalnya keterangan P21 tidak sesuai dengan keterangan asli yang di berikan Rifli, tuturnya. Kejadian sesungguhnya, lanjutnya, antara dia dengan pelapor (Ariswandi-red) terjadi kesepakatan kontrak rental mobil dengan nilai sewa Rp 250.000,per harinya, selama 30 hari sewa, pelapor membayar lunas biaya
rental sekaligus perpanjangan kontrak selama 21 hari. Setelah kontrak 21 hari habis mobil pun di kembalikan, namun uang rental tidak langsung di bayarkan sesuai dengan kesepakatan. Terangnya. Selang beberapa hari kemudian ibu tersangka menyuruh anaknya (Rafli-red) untuk mendatangi Riswandi menanyakan masalah pembayaran rental mobil, namun tidak ada keseriusan dari pihak Riswandi untuk menyelesaikannya,sehingga sekian lama tidak ada titik terang. Pada suatu hari Rifli secara kebetulan lewat depan rumah Riswandi dan mampir, saat itu yang ada hanya istri Riswandi, Rifli izin meminjam motor milik Riswandi karena memang dia harus menuju kesuatu tempat, karena memang sudah kenal anak Riswandi memberikan konci motornya. “Ibu kalau nanti bapak datang, suruh menemui ibu dirumah, kami tunggu setelah sholat magrib.” Pesan Rifli pada
istri Riswandi sambil berpamitan. Setelah jam 8 malam Riswandi tak juga datang akhirnya Rifli datang kerumah Riswandi dengan maksud mengembalikan motor yang di pinjamnya, sesampainya di TKP Rifli terkejut karena Riswandi mengamuk dan mencacinya, melihat gelagat yang kurang baik dan demi menghindari tindakan melawan hukum, Rifli melarikan diri bersama motor yang di pinjamnya. Riswandi melaporkan Rifli ke polisi dengan tuduhan perampasan motor. Karena merasa di dzolimi oleh Riswandi dan diberlakukan tidak adil oleh kepolisian polsek Polewali, maka ibu tersangka melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya ke Propam Polda Sulselbar. Dalam rangka menjaga dan memperbaiki citra kepolisian, akhirnya Propam Polda Sulselbar mendatangi Kapolsek Polewali. ©Team Edisi 11/Mei 2013
17
SKOR,Kotamobagu Sulut
lagi-lagi masyarakat dirugikan dengan aksi penipuan yang di duga di lakukan oleh salah satu warga desa bongkudai kecamatan modayag kab boltim atas nama Ari Lamaluta dengan melakukan penipuan serta pengelapan dengan modus sewa kendaraan terhadap Ny.Hj. Yuniarti Ginoga.
K
ejadian bermula dari pertemuan Ari lamaluta dengan ibu yuniarti sekitar bulan maret 2012 silam, lamaluta pun mendatangi rumah Ginoga dengan tujuan untuk menyewa kendaran untuk dipakai pada pekerjaan proyek di boltim di desa
purworedjo,karena tergiur dengan iming iming serta penjelasan lamaluta sehingga sang Hajahpun langsung percaya,karena di dalam pembicaraan tersebut kendaran itu akan di sewanya sebesar lima juta rupiah perbulan serta segala kerusakan kendaran akan menjadi tanggung jawab pemakai namun apa boleh di kata,ternyata semuanya hanya bualan Ari semata karena sampai sekarang uang pemakaian kendaraan sebesar 35 juta rupiah tidak pernah di bayar dan selain itu pula kendaraan yang awalnya dalam kondisi baik dan mulus kini telah rusak mulai dari bodi,mesin,ac,sound sistem bahkan kenalpot diduga telah di tukar dengan yang lain. Atas kejadian tersebut Hj. Yuniarti Ginoga melaporkan Ari Lamaluta ke Mapolres Bolmong dengan nomor laporan polisi :LP/92/1/2013/RES-BM pada hari
senin 28 Januari 2013 yang lalu. Namun sampai saat ini pelaku masih berkeliaran bebas bak orang yang kebal hukum. Padahal berkasnya telah di limpahkan ke kejaksaan Kotamobagu dan ditangani langsung oleh jaksa V. Manurung, SH. masyarakat meminta agar dapat memproses Lamaluta sesuai hukum yang berlaku. Karena menurut sumber di kepolisian kalau berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan maka akan segera
di proses karena tidak ada orang yang kebal akan hukum. Skor mendatangi jaksa V.Manurung di ruang kerjanya untuk konfirmasi terkait laporan masyarakat tentang aksi dugaan penipuan serta penggelapan yang di lakukan Lamaluta,dia membenarkan dan menyampaikan bahwa berkasnya sudah di limpahkan ke kejaksaan dan sekarang masih dalam pengembangan penyelidikan. ŠShandy P/Randy
SKOR,Makale Keberadaan terminal di suatu daerah merupakan pemicu munculnya aktivitas ekonomi di sekitar terminal yang semakin beragam dan bertambah jumlahnya. Terminal sebagai pusat pertumbuhan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, sebagai salah satu prasarana dalam sistem transportasi sangat dibutuhkan sekali daerah fisik yang harus disediakan. Pentingnya terminal bagi masyarakat adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda (kendaraan) ke moda lain, dan sebagai tempat tersedianya
fasilitas-fasilitas dan informasi. Maka dari itu diperlukan sarana prasarana yang baik dari suatu terminal. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Toraja (Makale) A. Sosang mengaharapkan perlu ada perhatian khusus dari Pemda, Provinsi maupun Pemerintah pusat mengenai Terminal yang ada di Kab. Tanah Toraja (Makale) agar diperbaiki. Menyinggung masalah PAD A. Sosang menjelaskan kalau untuk perhubungan Makale sendiri itu ada kurang lebih 1 milliar dan sekitar 17 tahun pemeliharaan kantor baru tahun 2012-2013. ŠNasruddin
SKOR,Wajo-SulSel Menurut Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Gaffar, SH, MH waktu di temui di ruang kerjanya oleh wartawan Skor, mengatakan bahwa pembuatan Akta kelahiran di kab.wajo semua masih di gratiskan sampai sekarang tidak seperti di kabupaten lain dan merupakan salah satu kabupaten yang menggratiskan akta kelahiran di Prov SulSel. Ia juga menambahkan tentang masalah E-KTP tentang persentasenya yaitu 91% dari jumlah 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. dengan jumlah perekaman 244,773 orang dan yang belum untuk perbulan april 21,997 warga. Gaffar menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini Kabupaten Wajo akan mendapat penghargaan pelayanan akta kelahiran pada tanggal 23 Juli nanti bertepatan dengan Hari Anak Nasional dan rencananya akan di serahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, kabupaten wajo sendiri mendapat urutan ke III di Provinsi Sulawesi Selatan. ŠSuardi Edisi 11/Mei 2013
18
SKOR, Polewali Mandar-Sulbar
Kabupaten Polewali Mandar (Polman) merupakan daerah terpadat penduduknya di Sulawesi-Barat dan masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis yakniB ugis, Mandar, Jawa, Patinjo dan lainnya. Etnis Mandar merupakan penduduk asli dan terbanyak di daerah ini.
M
enghadapi dua perhelatan Pesta Demokrasi di Polman dan Mamasa, Kapolda SulSelbar, Irjen Pol. Mudji Waluyo menegaskan kepada jajarannya agar tetap siap melakukan pengamanan di berbagai sektor kegiatan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, demi tercipta suatu wilayah yang aman dan kondusif. Hal tersebut di tegaskan Kapolda pada kunjungan kerjanya di daerah ini, selasa (23/4/2013) lalu. Pihaknya berharap KPU dan PANWASLU harus netral dalam menjalankan tugasnya. Kapolda juga meminta masyarakat untuk ikut serta mengawasi setiap personil Polisi yang menjalankan tugasnya di lapangan. Hal ini demi memperbaiki profesionalisme jajaran kepolisian guna tercapainya cita-cita reformasi, dimana Polisi adalah pelayan, pengayom dan Pembina masyarakat.
SKOR,Luwu Tugas kepolisian dan wartawan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. hubungan wartawan dengan polisi ibarat dua sisi mata uang. Kalau salah satu sisi itu hilang, uang tersebut tidak laku.Karena itu, kemitraan yang selama ini telah berjalan dengan baik, harus senantiasa terjaga. Bahkan kemitraan harus lebih ditingkatkan. Apalagi dalam menjalankan tugas sehari-hari keduanya harus saling menunjang. Kapolres Kabupaten Luwu (Belopa) Alan G Abbas, menganggap wartawan adalah mitra, karena itu Kapolres senantiasa menerima kehadiran Pers diruang kerjanya, baik dalam hal berinteraksi positif ,maupun dalam urusan pemberian keterangan untuk bahan pemberitaan. “Saya senang dengan rekanrekan wartawan, karena memiliki banyak pengetahuan dan wawasannya luas, sehingga enak di ajak berinteraksi,” terang Kapol-
Untuk itu diharapkan juga para anggota personil kepolisian dimana saja menjalankan tugasnya agar senantiasa menghormati hak asasi seseorang dan dalam menjalankan tugas agar tidak menunjukan sikap arogansi. Hal ini disampaikan Kapolda pada saat dialog dengan tokoh masyarakat kabupaten Polewali Mandar dalam rangkaian kunjungan kerja di sejumlah daerah di Sulawesi Barat. Terkait dengan permintaan sejumlah tokoh Agama di daerah ini, agar kiranya hiburan ketangkasan anak ( hoya-hoya ) yang berkeliling di beberapa daerah di Sul-Bar untuk segera dihentikan karena sarat dengan beberapa kegiatan yang berbau perjudian. Irjen Pol Mudji Waluyo kembali menegaskan kepada Kapolres Polewali Mandar untuk segera melakukan evaluasi kehadiran hiburan hoya-hoya di Polewali Mandar, dan bila terbukti ada unsure perjudian maka harus segera dihentikan. Kapolda juga mengingatkan kapolres untuk tidak dengan mudah mengeluarkan izin pasar malam tanpa ada rekomendasi dari pemerintah, khususnya Kesatuan Bangsa. Demi tegaknya hukum, apapun kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, jika melanggar hokum tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak. ©M. Idris
res. Dan dirinya juga menegaskan bahwa personilnya sudah siap auh-jauh hari untuk pengamankan pemilihan bupati agar tidak kecolongan seperti Pilkada yang ada di Kota Palopo belum lama ini. “Kami berharap kinerja kami dapat dibantu oleh insan wartawan. Karena itu, sinergisitas antara wartawan dan Polres Luwu harus terpelihara dengan baik,” katanya. ©Suardi
SKOR,Toraja Kalapas Makale Alfonsus W Ardianto.Bc,Ip pada waktu di temui di ruang kerjanya oleh wartawan Skor mengatakan bahwa Lapas Makale mendapat Rangking I Nasional Dalam bidang kecepatan pengiriman Data sementara di bidang pelayanan pihaknya masih berusaha untuk yang terbaik. Dia juga menambahkan bahwa untuk keterampilan akan di ikut sertakan dalam pameran yang akan dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat ini. Sedangkan jumlah penghuni Lapas Makale sudah memenuhi kapasitas dari 46 menjadi 106 lebih jumlah penghuni nya dan masih butuh perluasan tempat bangunan baru dan harapan Kalapas agar pemerintah bisa mewujudkannya. ©Suardi Edisi 11/Mei 2013
19
Edisi 09/Feb-Mar 2013
20
“Tidak perlu takut ketika menghadapi seseorang..!!, biasa-biasa saja!!. Tapi jangan sombong�. Kata tersebut cukup sederhana, tapi memiliki makna sangat mendalam. Setidaknya ada dua hal dari kata tersebut yang bisa dijadikan pegangan hidup. Yaitu, tentang bagaimana seseorang ketika menghadapi orang lain yang memiliki kelebihan dari pada dirinya sendiri, apapun bentuk dari kelebihan itu. Serta pelajaran tentang bagaimana seseorang harus Di samping itu, ketika memiliki inggal kedua orang tua dengan bersikap di tengah kelebihan kekurangan, tidak perlu minder tidak mewariskan harta apapun?. yang ada. untuk berhadapan dengan orang Kenapa kedua orang tua beliau
D
ua hal ini sangat penting untuk diketahui, karena akan bisa mempengaruhi pada pola pikir dan tindakan seseorang. Terlebih, bahwa setiap manusia pasti akan dihadapkan pada salah satu dari dua kondisi itu, tidak ada pilihan untuk posisi tengah. Sama halnya ketika nanti kiamat telah tiba. Manusia hanya disediakan dua tempat oleh Allah, surga dan neraka, tidak ada tempat lain. Dihadapkannya seseorang pada dua masalah tersebut mengingat ia hidup di lingkungan sosial. Di mana setiap orang memiliki perbedaan. Bisa saja ketika berhadapan dengan salah seorang teman atau kerabatnya dia akan lebih unggul (dalam segi apapun), tapi saat berhadapan dengan orang yang berbeda maka dia akan lebih rendah, begitu seterusnya. Atau keunggulannya dari satu sisi saja, dari sisi lain ia tidak lebih unggul. Hal ini merupakan hal yang biasa, karena keunggulan sejati hanya ada pada Allah. Sedangkan makhluknya memiliki nilai plus dan minus. Yang menjadi tugas selanjutnya ialah mengatur semua itu demi terwujudnya kehidupan yang membahagiakan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Ketika kekurangan yang dihadapi, maka ketegaran dan kesebaran harus dijadikan perisai. Sedangkan keputusasaan harus disingkirkan jauh-jauh. Sebab keberadaannya itu akan mengantarkan pada lembah keterpurukan. Gambaran kecilnya, ketika ada seseorang jatuh kejurang, dia tidak akan bisa keluar dari jurang tersebut kalau hanya diam dan merasa tidak kuat apabila mencoba untuk naik. Tentu keadaannya akan berbalik jika ia mencoba untuk naik, dengan sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa akan bisa keluar.
lain yang lebih unggul. Ingat, setiap orang pasti memiliki kekurangan. Sehingga hadapi dengan biasa-biasa saja, tidak perlu takut. Yang selayaknya dilakukan ialah bagaimana juga bisa memiliki keunggulan atau kelebihan. Dengan seperti ini tentu akan memotivasi diri untuk terus berkembang. Kalau kita berkaca kepada Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau sejak kecil. Perlu diingat, bahwa beliau bukanlah putera raja yang bisa dengan mudah meminta apa yang diinginkan dan bisa mempengaruhi rakyatnya. Beliau juga bukanlah anak konglomerat dengan harta yang melimpah. Beliau hanyalah anak orang miskin. Ayahnya telah meninggal saat beliau belum lahir dan tidak memberikan warisan harta sepeserpun. Ibunya menyusul menghadap ke hadapan Allah saat beliau berumur 2 tahun, sehingga akhirnya beliau berada dalam asuhan kakeknya. Saat beliau berumur 6 tahun kakeknya pun menyusul kedua orang tua beliau. Dari sekelumit cerita ini bisa digambarkan bagaimana kondisi nabi pada waktu kecilnya. Di mana beliau tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Berarti sejak lahir beliau termasuk anak yatim dan sejak berumur dua tahun beliau sudah yatim piatu. Tentu ini tidak menguntungkan bagi orang yang terlahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Sedikit berbeda seandainya beliau terlahir di lingkungan keluarga yang kaya raya. Semua kebutuhannya akan terpenuhi. Hanya kasih sayang dan didikan orang tua yang tidak bisa didapatkan. Tapi dari segi kesejahteraan akan terjamin. Pertnyaan yang muncul dari cerita tersebut, kenapa beliau harus menghadapi kenyataan hidup yang cukup berat sejak kecil, dit-
meninggal ketika dia masih butuh kasih sayang orang tua?. Kenapa beliau tidak dilahirkan dari rahim perempuan yang kaya raya sehingga kesejahteraan hidupnya akan terjamin?. Apa rahasia di balik itu semua?. Jawabannya adalah bahwa Allah mengajarkan pada nabi Muhammad untuk menjadi unggul di tengah kekurangan yang ada. Allah mau mendidik nabi untuk menjadi manusia yang tangguh, tidak gampang putus asa di saat menghadapi masa sulit. Allah ingin menjadikan nabi sebagai tauladan pada hamba-Nya yang lain agar selalu tegar dalam menghadapi setiap persoalan. Allah tidak mengharapkan hamba-Nya sebagai manusia yang lembek, gampang putus asa karena Allah tidak suka keputusasaan. Allah pun sudah mengingatkan bahwa setiap masalah yang dihadapi oleh hamba-Nya masih dalam jangkaunnya. Allah sudah memberitahukan tentang adanya jalan keluar di tengah kesulitan yang dihadapi hamba-Nya. Allah juga sudah melarang hamba-Nya untuk putus asa. Kehidupan masa kecil yang kurang membahagiakan itu akhirnya menjadika beliau manusia yang tangguh. Tak gentar menghadapi apapun saat kebenaran yang menjadi pijakannya. Contohnya ketika terjadi perang badar. Di mana pada waktu pasukan musuh sepuluh kali lipat lebih banyak dari pada pasukan Islam. Namun, hal itu tidak membuat nabi gentar. Dengan segenap keyakinan, beliau dan para pejuang Islam menghadapi musuh yang cukup banyak itu. Dan pada akhirnya Islam meraih kemenangan. Seandainya nabi bukan orang tangguh, beliau sudah pasti memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tapi beliau tidak menghiraukan
jumlah pasukan musuh yang cukup banyak. Sebab dalam diri beliau muncul keyakinan akan menangnya pihak Islam. Itulah tauladan dari diri seorang Muhammad yang diangkat oleh Allah sebagai manusia paling istimewa. Yang ternyata beliau hanyalah orang seorang yatim piatu dan tergolong miskin. Keteguhan dan ketegaran yang mengantarkan beliau menjadi manusia yang layak ditiru semua tingkah lakunya. Sedangkan ketika seseorang dihadapkan pada kelebihan, maka rasa sombong, ego, dan bangga diri harus dikubur. Jangan sampai kelebihan itu akan membuatnya lupa pada dzat yang memberikan kelebihan itu. Seseorang yang dianugerahi kelebihan tidak layak sombong, karena itu hanyalah pemberian sang Maha Kuasa, itu hanyalah titipan. Satu-satunya yang berhak untuk sombong hanyalah Allah, karena tidak ada yang bisa menyaingi Dia. Allah memiliki kelebihan dan tidak mempunyai kekurangan. Sementara di balik kelebihan yang dimiliki manusia masih banyak sisi kekurangan. Kesombongan hanya akan mengantarkan pada keterpurukan. Ingat!, bahwa syetan tidak bisa menikmati indahnya surga untuk selamanya karena ia telah menampakkan kesombongannya di hadapan Allah. Mereka sombong hanya karena merasa lebih bagus bahan penciptaannya dari pada manusia (setan dari api dan manusia dari tanah). Kesombongannya itulah yang mengantarkan mereka pada murka Allah dan akhirnya terlempar dari surga. Seandainya mereka tidak sombong maka sampai sekarang mereka akan menikmati indahnya hidup di surga. Ini hanya salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan bagaimana seseorang yang sombong akhirnya terjatuh pada jurang kenistaan. Tentu ini perlu dijadikan pelajaran. Dari semua ulasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kekurangan atau kelebihan akan memiliki efek negative kalau tidak disikapi dengan baik. Kekurangan akan mengantarkan pada keputusasaan dan akhirnya terus dalam keterpurukan. Sedangkan kelebihan bisa mengantarkan pada kesombongan yang selanjutnya bisa membimbingnya pada jurang keterpurukan pula. Oleh karena itu, baik kekurangan ataupun kelebihan yang dihadapi harus disikapi dengan arif. Sehingga dua hal tersebut akan menjadi jalan menuju kesejahteraan. Bukan jalan menuju kesengsaraan. Šnn Edisi 11/Mei 2013