Majalah lider edisi khusus salam indonesiasatu publish by Nurdian

MAJALAH

Rp. 35.000

For Decision Makers

Cover Story

Sri Sultan Hamengku Buwono X

Ratna Sarumpaet

Dr. Akbar Tandjung

Hendri Sparini

Marwah Daud Ibrahim

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim

Effendi Choirie

Komarudin Watubun

Maruarar Sirait

Hadar Gumay

Siti Nurbaya

Denny Tewu

4 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Cover Story

MAJALAH

For Decision Makers

Seto Mulyadi

Hashim Djojohadikusumo

Siswono Yudo Husodo

Teras Narang

Mahfud MD

Fadli Zon

Gayus Lumbunn

Fadel Muhammad

Fadjroel Rachman

INDONESIASATU fa message o u nofdunitya int diversity ion

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 5

Cover Story

Salam Untuk

Indonesiasatu

Jokowi-JK

12-21

Jokowi-Jk adalah KITA 6 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

laporan khusus

22-95 END Note

REVOLUSI MENTAL,

APA ARTINYA ITU? 96

Edisi Khusus SeptemberNo. | Tahun 13 / IIIII / 2014 | LĂ?der LIder indonesiasatu | 7

Dari Meja Redaksi

69 for 69 INDONESIASATU 2014

ajalah Lider edisi spesial 69 for 69 disajikan dalam suasana kegembiraan memperingati HUT RI ke-69 sekaligus menyambut pemimpin nasional yang baru terpilih secara demokratis dan sah (legitimate) sesuai konstitusi. Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 9 Agustus 2014, dan dikuatkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 Agustus 2014. Tidak ada yang istimewa dari liputan Lider kali ini karena kami berangkat dari berbagai data termasuk foto yang sudah tersebarluas di media cetak dan elektronik termasuk sosial media. Yang ingin kami sampaikan pada pembaca soal topik 69 for 69 INDONESIASATU 2014 adalah keseksian angka 69 itu. Enampuluh s embilan adalah usia RI hari ini, dan 69 juga adalah sebuah persembahan 69 tokoh dan pemikiran untuk Indonesia. Lima tahun lalu ketika RI berusia 64 tahun, tepatnya 12 Oktober 2009, kami mempersembahkan 64 tokoh untuk Indonesia dalam karya bertajuk MOST WANTED LEADERS. Dari 64 tokoh, menurut kajian Lider jelas dimaknai dalam dua pilihan rasional. Bahwa kelak mereka memilih jalan menjadi, “Most leaders” atau “Most wanted” merupakan pilihan setiap penguasa yang memiliki otoritas di dunia. Lebih jauh dari itu, Lider juga memaknai pertanggung jawaban seorang pemimpin pada akhirnya. Itulah hidup seorang pemimpin, hanya ada dua pilihan, tapi harus mampu mengambil keputusan. Lider INDONESIASATU memiliki ukuran tersendiri dimana seorang figur yang di tampilkan harus memiliki sedikitnya tiga parameter yaitu, integritas, profesionalitas dan personalitas, yang dipayungi 8 | LIder Edisi Khusus indonesiasatu September | Tahun | No. III 14 / 2014 / III / 2014 | LIder indonesiasatu

oleh nilai-nilai ideologi Pancasila. Persembahan kepada presiden terpilih adalah sesuai visi dan misi Jokowi-JK yang di breakdown dari sikap, langkah, harapan, janji kampanye hingga partai pendukung maka Lider menawarkan sejumlah kajian dalam poros TRISAKTI Soekarno yang dikawal oleh sebuah penegakan hukum yang ketat. Misalnya saja, pengusulan kabinet Jokowi – JK yang kami beri nama, KABINET INDONESIASATU. Konsep ini mengandung makna Continuity in Change, dengan pengelompokan bidang kerja kementerian seperti, bidang P olitik, Ekonomi dan Budaya serta dikawal bidang hukum agar tidak anarkis. Memang bangsa ini harus berpikir besar tapi h arus menginjak bumi. Seperti konsep “Revolusi M ental Jokowi”. Ini gagasan besar, bahkan Bung Karno sendiri mengakui belum sempat melaksanakannya. M enurut Stephen Covey , “think globally, act locally”. Soekarno sebagai pemimpin memberikan arah bagi para pemuda h arapan bangsa, “gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”. Dalam menjalankan pemerintahan nanti, Jokowi-JK dipastikan akan menghadapi berlaksa persoalan, seperti Koalisi Parpol Merah Putih di Parlemen, tapi percayalah dengan niat yang baik dan proses yang baik, pasti hasil akan baik. Dengan demikian Jokowi–JK harus tidak membiarkan dirinya didikte oleh berbagai k epentingan dalam upaya mensejahterahkan rakyat. S ebagai penutup catatan ini, kami ingin persembahkan bagian pidato Sukarno bertajuk “Indonesia Menggugat” tahun 1930, “bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian”. Selamat membaca...

Cover Story

Proudly Presents Dedicated to the President Elect

Jakarta, 25-26 September 2014 Hotel Kartika Chandra Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta Selatan

MAJALAH

INDONESIASATU fa message o u nofdunitya int diversity ion

For Decision Makers

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 9

Hotline : 0812 8094 0260

Publisher/ Chief Editor Freddy Ndolu Managing Editor Albert Rebong Editors Ferry MS Andreas Haryono Antasena Wiyono Photographer Agustinus James Graphic Designer Agustinus James Nurdian.Ns IT & Social Media Nurdian AW Danang Editorial Secretary Silvi YulAnda Marketing & PR Ainurrovic Circulation Erwin Cahaya Editorial and Business address Menara Kartika Chandra Suite 208. Jl. Gatot Soebroto kav. 18-20 Jakarta Selatan. Telp/fax : 021 5252278 redaksi@lider.co.id www.lider.co.id Marketing Contact Telp/fax: 021 5252278 Penerbit PT. Mitrasari Media Promotion

Kebijakan Redaksi LIDER

adalah sebuah majalah pengetahuan disebar secara nasional (nation wide knowledge magazine), fokus pada isu visi dan pemikiran pemimpin (leaders) kepemimpinan (leadership) secara luas. Pemimpin dimaknai sebagai individu-individu yang sangat berpengaruh baik karena posisinya, maupun karena pengikutnya yang dianggap paling berpengaruh. LIDER merupakan sebuah forum seleksi individual bulanan (monthly magazine), diyakini oleh karena posisi dan otoritas, mereka mampu mengelola sumber daya manusia dan material. LIDER tidak bertujuan memperbaiki keahlian individu d alam mengambil keputusan, melainkan menampilkan keunikan dan karakteristik para pengambil keputusan sebagai kekayaan untuk sebuah pembelajaran. Inilah yang membedakan LIDER dengan p enerbitan lain. Lebih dari itu, LIDER merepresentasikan sebuah forum berkembangnya ide-ide dan opini terhadap perubahan-perubahan besar dari berbagai pelosok negeri maupun dunia.

Kenapa Perlu Iklan? Tujuan iklan (advertising) adalah untuk mencapai para pengambil keputusan, mereka yang komit untuk membeli barang dan jasa media. Semua yang ditampilkan bisa menjadi sesuatu yang mubazir, apabila retorika tidak menghasilkan keputusan untuk membeli. H imbauan dapat berwibawa manakala ada keputusan untuk membeli. Sebaliknya himbauan tidak bernilai, manakala tidak mencapai harapan yang dituju. LIDER membutuhkan biaya yang paling efisien untuk mendukung kerja profesional wartawan dalam koridor ekonomi Pancasila. Lebih dari itu, kami menjamin apa yang Anda bayar untuk upaya mencapai posisi dan kekuasaan melalui pesan advertising Anda.

Mengapa perlu pengawasan sirkulasi?

Karena tujuan penerbitan LIDER untuk pembaca, maka sirkulasi enjadi sangat penting. Tanpa monitor sirkulasi akan sulit mencapai m harapan yang dituju. Karena pembaca merupakan kekuatan kami; pembaca adalah istimewa; keistimewaannya itulah kami tempatkan pembaca pada level tertinggi dari identitas kami. Untuk itu, kami akan terus memperbaharui (updating) setiap hari daftar pembaca LIDER melalui riset media komunikasi yang tersedia.

10 | LÍder Edisi Khusus indonesiasatu September | Tahun | no. III /12 2014 / II / 2014 | LIder indonesiasatu

Cover Story Story Cover

Jokowi adalah

Kita I

klan politik Presiden terpilih Jokowi Widodo telah mengubah kesejatian sebuah iklan. Sebuah survei di Amerika Serikat menunjukkan 75 % dari sebuah iklan adalah not visible, 14 % terrible, 1% horrible. Secara berbeda, “Jokowi adalah kita” mewakili suara hati kebanyakan dari rakyat Indonesia: kerendahan hati, kesetiaan, ketulusan, kerja keras, tegas dan berani, prestasi dan kesederhanaan. “Rakyat sudah jenuh dengan gaya kepemimpinan yang ada selama ini yang lebih mementingkan penampilan, gagah dengan gaya bicara serba t erukur dan lebih mementingkan wibawa,” kata wakil ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari. Pernyataan ini kembali mempertegas kecerdasan iklan politik Jokowi, sesungguhnya karena iklan ini tidak dibuat untuk memoles kekurangan yang ada pada Jokowi tetapi lebih pada kegiatan kreatif untuk mendeduksi apa yang ada padanya, tanpa ia sendiri harus mengatakan siapa dia. Dengan kemenangan di tangan ia tetap sosok sederhana, rendah hati yang tidak ingin m embalas upaya mendiskreditkan dirinya. Ia juga tulus dengan perjuangannya untuk rakyat dan setia pada ucapannya ‘ silahkan bergabung dengan yang lain kalau ingin mendapatkan kekuasaan’. “Jokowi tidak perlu bersusah payah untuk menjelaskan kepada rakyat gagasan-gagasan yang ada di kepalanya, karena dirinya sendiri adalah pernyataan tentang apa yang diinginkan rakyat,” lanjut Tohari. Dengan selesainya proses gugatan di M ahkamah Konstitusi, Jokowi tidak hanya presiden yang terpilih secara demokratis tetapi juga legitimate. Sebuah proses yang paripurna. Pertanyaan terakhir kembali kepada sang presiden terpilih untuk membentuk pemerintahan khas dirinya yang berarti pula khas kita untuk membuktikan sebaliknya bahwa 75% iklan “ Jokowo Adalah Kita” adalah visible, 14% credible dan 1% hopeful n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 11

Salam Untuk

Indon

Jokow

12 | LĂ?der Edisi Khusus indonesiasatu September | Tahun | No. III 14 / 2014 / III / 2014 | LIder indonesiasatu

Cover Story

nesiasatu

wi-JK

“

Saya harus berdiri bersama dengan siapapun yang berdiri di jalur yang benar, dan berdiri dengan mereka yang saat itu benar, dan berpisah dengannya ketika mereka mulai salah” Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16.

Edisi Khusus SeptemberNo. | Tahun 14 / III / 2014 | LÍder LIder indonesiasatu | 13

Cover Story

ungkin ungkapan ini layak disematkan pada sosok Joko Widodo (Jokowi), presiden terpilih dengan suara terbanyak pada pemilihan presiden secara langsung pada 9 Juli 2014. Penampilan dan postur tubuhnya bagaikan lelaki kurang “gizi” seperti Abraham Lincoln presiden AS ke-16 tapi sikap, langkah, dan visi hidupnya sederhana tapi kokoh. Lewat ungkapan ini, Jokowi yang terbaik dan benar buat rakyat. Langkah pada jalur yang benar memang bisa diucapkan tapi, berbuat secara konsisten di jalur yang benar dan memuaskan semua orang adalah sesuatu yang sangat sulit. Itulah mengapa banyak penguasa yang ingin menjadi pemimpin, tapi tidak pernah sampai. Jokowi adalah pemimpin yang juga seorang Presiden RI. Tinggal dibuktikan saja kepada sekitar 250 juta rakyat Indonesia, apakah pengalaman mengajak rakyat untuk berubah sebagaimana yang sudah dilakukan ketika menjabat sebagai walikota Solo, kemudian sekitar 14 bulan sebagai gubernur DKI Jakarta dapat diterapkan pada skala nasional. Majalah Lider pada terbitan perdana Juni 2012 telah m emberikan judul, “Next Lider Jokowi”. Ketika

14 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

sang presiden t erpilih masih menjabat s ebagai walikota Solo. Perbincangan di ruang redaksi sederhana saja, ‘orang ini kelak bukan saja gubernur, tapi p residen akan mudah diraihnya’. Figur dan penampilan Jokowi merupakan s osok yang sudah lama d inanti-nanti rakyat karena mereka sudah muak d engan segala k emewahan berbungkus kemunafikan dan ketidakjujuran. Proses pemunculan Jokowi m emang fenomenal. Memang menarik fenomena Jokowi, dia bukan siapa-siapa, seperti kita pada u mumnya. Tetapi dalam ukuran majalah Lider, Bapak Jokowi m empunyai karakter integritas, profesionalitas, dan p ersonalitas yang nyaris sempurna. Beliau menjadi trending topic media, pembicaraan publik dikalangan kelas menegah ke bawah di seantero negeri dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas sampai Pulau Rote. “Blusukannya” melangkah lebih cepat dari bawahannya. Ia menyelesaikan masalah dengan sabar dan tidak memaksakan kehendak. Dan rakyatpun memutuskan, “yang ini sudah kita punya pemimpin”, kata Manek dari Pulau Rote. Pernyataan pengakuan ini, hampir merata di berbagai termpat. Desakan kepada Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan untuk memberikan restu kepada kadernya itu tak dapat dibendung. Dalam suatu k esempatan, ketika ditanya wartawan

Cover Story

Prabowo-Hata. P asangan Jokowi – JK memenangkan kontestasi pilpres dengan total suara, 70.997.833 ( 53,15 %) sedangkan Prabowo Hatta Rajasa memperoleh total suara 62.576.444 (46,85 %).

Koalisi Rakyat vs Koalisi Merah Putih

apakah Jokowi akan diusung menjadi calon presiden? Megawati b erseloroh, “Gubernur saja sudah kurus seperti ini, apalagi presiden”. Proses penjaringan dan penyaringan calon presiden 2014 begitu marak, Jokowi digadang-gadang mau di calonkan dari partai lain, tapi tetap jawabnya datar, “saya tidak mikir, kalau soal calon presiden tanya Ibu Mega”. Sebut saja awal Januari hingga menjelang pemilu legislatif, berbagai survei menunjukan Jokowi mendapat urutan tertinggi soal presiden pilihan rakyat. Tepatnya tanggal hari Jum’at tanggal 25 April 2014, yakni 14 hari menjelang pencoblosan Pileg. Mengenakan pakaian khas Betawi di pendopo rumah Si Pitung, Jokowi menyampaikan restu Ketum PDIP M egawati Soekarnoputri sebagai capres dari partai wong cilik. “Alhamdulillah, saya siap menerima mAndat” sambil mencium bendera merah putih yang kebetulan ada dipendopo itu. Megawati nampaknya sedang menguji integritas dan kesetiaan Jokowi, ternyata Jokowi memang tokoh yang setia dan loyal pada pemimpinnya. Di diri Jokowi terpancar sosok pemimpin rakyat yang didambakan dan ditunggu-tunggu sejak lama. Tinggal saja bagaimana Jokowi menyesuaikan dalam protokoler kepresidenan yang sarat militeristik, atau membangun sebuah model lembaga kepresidenan sesuai warna kepemimpinannya. Kontestasi panas yang di tampilkan pasangan Jokowi–Jeka vs PrabowoHatta Radjasa telah menampilkan sebuah hiburan yang menarik walaupun ditabur k etegangan namun dapat disudahi dengan sebuah pengakuan kemenangan kubu

Melihat konstelasi p ertarungan dari data KPU menunjukan perolehan kursi DPR dari koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla “hanya” diisi empat parpol yang lolos ke DPR 2014-2019, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai H anura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR. Sementara koalisi Merah Putih berisi enam parpol yang diharapkan menjadi penyeimbang di DPR p eriode 2014-2019, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR), dan Partai Demokrat (10,19 persen, 61 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 353 kursi DPR. Berbeda dengan pilpres 2009, yang diikuti tiga pasang calon presiden dimana duet Megawati-Prabowo Subianto m emperoleh total suara 32.548.105 atau 26,79 %; JK-Wiranto m emperoleh 15.081.814 atau 12,41%. Keduanya dikalahkan sang incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono dalam satu putaran pilpres dengan total suara, 73.874.562 atau 60,80 %. Sikap Megawati terhadap kekalahan itu di hadapan para kader dan pendukungnya mengatakan, “kita bukan kalah tapi kekurangan suara”. Untuk itu Megawati mengajak kadernya untuk mengambil sikap “oposisi” yakni berada di luar pemerintahan. Sebuah sikap yang kemudian oleh media disebarluaskan sebagai partai oposisi. PDIP dan Gerindra berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, namun rapuh juga karena fraksi

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 15

partai Gerindra dalam kasus mafia pajak meninggalkan PDIP kemudian mendukung koalisi pemerintah. Pemerintahan SBY-Boediono membangun koalisi yang dipermananenkan melalui sekretariat bersama yang diketuai oleh Aburizal Bakrie, Ketum Partai Golkar yang menguasai sekitar 75% suara di DPR. Lebih lagi, semua wakil partai pendukung mendapat jatah menteri di Kabinet Indonsiabersatu jilid satu dan dua. Sepuluh tahun lamanya sejak 2004, PDIP bertahan dengan sikapnya berada di luar pemerintahan dan sering harus menerima kekalahan dalam voting, pengambilan suara dalam sidang-sidang soal rakyat. Sikap oposisi dalam artian kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak konstitusional yang ditunjukkan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri telah memberikan pembelajaran politik yang benar sesuai ide-

16 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

ologi Pancasila. Hasilnya, PDIP kembali m endapatkan kepercayaan rakyat untuk memimpin pemerintahan pemerintahan periode 2014-2019. Ada yang berbeda dengan sikap oposisi Megawati yang berlatar belakang sipil, dan Prabowo yang berasal dari militer. Tim partai pendukung Prabowo - Hatta Rajasa, secara diam-diam telah menyiapkan sejumlah skenario misalnya, kalau menang pilpres bagamana dan kalau kalah bagaimana langkah selanjutnya. P ertama, fakta membuktikan bahwa dalam suasana hiruk pikuk pilpres, partai pendukung Prabowo-Hata di DPR ternyata menggolkan UU MD3 sebagai strategi memperkuat kewenangannya di parlemen. MD3 adalah Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU MD3 adalah

Cover Story

hasil revisi dari UU No 27 tahun 2009 yang dianggap sudah tidak lagi relevan. MD3 menjadi kontroversial karena salah satu pasalnya tidak lagi memberikan kewenangan pemenang pemilu memimpin lembaga DPR RI. Padahal belum 5 tahun sesuai UU, FPDIP mendukung F-Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 memimpin DPR. Pro-kontra terhadap MD3 yang kini diperkarakan di MK membuka sejumlah peluang. Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai dari sisi hukum sah-sah saja, tapi secara etika tidak etis, karena hasil pemenang pileg telah diketahui. “Seharusnya, jika mau membuat kesepakatan d ilakukan sebelum pemenang pileg diketahui. Jika seperti ini kan indikasinya pasti untuk menjegal partai pemenang pemilu.” Sementara pakar hukum lain, Margarito Kamis, menilai MD3 sebagai upaya memberikan kesempatan bagi anggota yang tidak berasal dari partai pemenang pileg untuk menjadi Ketua DPR. “Ini jauh lebih demokratis. Semua orang berhak menjadi ketua. Dengan (revisi) ini pula tidak mengabaikan atau menangguhkan

hak anggota menjadi pemimpin (ketua)”. Bisa saja kedua pendapat itu benar, tetapi justifikasinya seyogyanya tidak keluar dari ideologi Pancasila yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda dari sistem demokrasi liberal yang condong pada tirani mayoritas. Kedua, segera setelah pengumuman hasil p ilpres KPU, koalisi permanen merah putih terbentuk. Pembentukan koalisi “oposisi” dibentuk dalam suasana yang penuh emosi sehingga jelas dapat dilihat sebagai upaya menjegal pemerintahan Jokowi-JK di perlamen. Para analis politik menilai Koalisi Merah Putih akan “rapuh”, karena pengalaman menunjukan koalisi yang dibangun SBY dalam situasi damai sebagai pemenang pemilu sekalipun dikhianati oleh partai pendukungnya. Menurut pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro “Sejak awal bergabung (PPP) tidak utuh. Bahkan awal b ergabungnya mereka ke Koalisi Merah Putih diwarnai konflik internal terkait kepemimpinannya.” Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, menilai keinginan

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 17

Partai Golkar mengincar kursi Ketua DPR merupakan tawaran politik kepada Jokowi-JK. “Itu sebenarnya upaya Golkar untuk negosiasi terhadap kekuasaan yang terpilih yakni Jokowi-JK agar mendapat perhatian. Motif utama Golkar bukan mengincar Ketua DPR tapi bagaimana mereka terlibat dalam pemerintahan Jokowi-JK.” Ketiga, wacana pembentukan Pansus Pilpres 2014

18 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

yang dinilai bermasalah. Langkah ini juga dianggap emosional. Hajriyanto Tohari, Wakil Ketua MPR yang juga kader Golkar menilai wacana pansus itu emosional. “ harus hati-hati karena apabila gagal maka pansus-pansus selanjutnya dianggap sebagai upaya menjegal untuk balas dendam atas kekalahan dalam pilpres”. Menariknya pembentukan Pansus Pilpres terkesan dibangun dari rasa kecewa yang besar untuk menjegal langkah pemerintah Jokowi-JK di parlemen dengan hitungan diatas kertas memiliki kursi t erbanyak di DPR. Dalam sistem demokrasi parlementer jelas partai oposisi akan bergerak secara destruktif terus berjuang menjatuhkan kekuasaan apabila pemerintahan yang berkuasa gagal menjalankan janji-janjinya. Sebagai ilustrasi, pemerintahan parlementer bentukan Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta November 1945 terus jatuh berulang kali hingga lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke sistem presidensiil. Akan tetapi, fakta menunjukan bahkkan di Amerikasekalipun, presiden terpilih akan mengajak pihak yang kalah b ekerja sama m engelola bangsa dan negara. I ndonesia yang men-

Cover Story

ganut sistem presidensiil seharusnya tidak keluar dari k oridor sistem presidensiil. Dalam pAndangan Samuel Huntington sistem presidensial tidak mengenal partai oposisi yang berupaya menggantikan (replacement) pemerintahan bila lemah; sistem presidensial lebih mengedepankan transformasi. Pasca reformasi 2004, memang agak sulit menjatuhkan presiden yang sedang berkuasa, karena harus melalui keputusan MK yang biasanya tidak mudah, harus jelas terbukti soal pelanggaran konstitusi. Biasanya pemerintahan lebih kuat dari oposisi karena memiliki kekuasaan menguasai seluruh sumber daya dalam pengelolaan pemerintahan negara. Jokowi harus mampu melakukan perubahan dari atas, agar revolusi mental yang di usung dapat memberikan pesan demokrasi Indonesia yang memiliki roh ideologi Pancasila. Jadi ungkapan Drajad Wibowo (PAN) di TV One 25/8 bahwa Koalisi Merah Putih sedang menyiapkan kabinet bayangan jelas menunjukkan sebuah contradictio in terminis dalam sistem presidensiil.

Pemimpin dan Presiden Legitimasi

Joko Widodo yang berpasangan dengan Mohammad Jusuf Kalla telah terpilih dan ditetapkan oleh KPU yang kemudian disahkan secara hukum tata negara melalui keputusan MK sebagai presiden dan wakil terpilih secara demokratis dan legitimate periode 2 014-2019. Karena ada juga yang terpilih secara demokratis tapi tidak sah, kata mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Joko Santoso. Dalam konteks ini Jokowi-JK patut berterima kasih atas langkah yang diambil pasangan Prabowo-Hatta. Proses kontestasi politik pilpres antara pasangan Jokowi-JK vs Prabowo – Hatta telah menyuguhkan sebuah pertunjukan yang paripurna. Ada adegan yang melankolis, ada sanguine, dihiasi ketegangan, lucu dan kemudian berakhir dengan damai setelah melalui gugatan pasangan Prabowo-Hatta ke MK yang kemudian ditolak secara keseluruhan permohonannya. Stefan dan Linz menggaris bawahi pentingnya legitimate dari sebuah kontestasi politik yang demokratis dalam menegakan

konsolidasi demokrasi. Indonesia kini telah masuk dalam peringkat k onsolidasi demokrasi bila dilihat dari proses d emokratisasi. Walaupun Stefan mengingatkan bahwa transisi demokrasi tidak pernah akan selesai, tapi paling tidak pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum bebas, adil dan jujur sejak pemilu 2004, telah menunjukkan bangsa ini semakin matang dalam menapaki anak tangga menuju demokrasi yang sesungguhnya dalam konteks ideologi Pancasila. Yang penting dalam suatu proses tahapan pemilu harus transparan dan tanpa keberpihakan walaupun tekanan melalui media cetak, elektronik dan sosial media bervariasi. Kemudian yang paling penting adalah peran militer (TNI) telah menunjukkan kenetralan

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 19

Cover Story

dan profesionalismenya pada pertarungan Jokowi-JK vs Prabowo-Hatta. Penggiringan isu seolah terjadi pertarungan antara elite sipil dan militer sehingga harus berhadap-hadapan sipil vs militer tidak terjadi. Pada posisi ini, TNI telah menunjukkan sikapnya tunduk pada konstitusi dan UU yang berlaku. Ketegangan menjadi cair segera setelah Panglima TNI Jenderal Moedoko dan Kapolri Jenderal polisi Sutarman di depan media massa menegaskan TNI dan Polri akan mengambil tindakan tegas manakala ada upaya mengacaukan kontestasi ini. “Indonesia aman percayalah pada kami!”

20 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Jokowi banyak dikritik oleh beberapa pengamat s ebagai sosok yang tidak layak menjadi pemimpin nasional, karena langkah-langkah Jokowi hingga janji-janjinya lebih mengedepankan peran seorang manajer. Tetapi fakta yang memperlihatkan Jokowi terpilih sebagai presiden dengan suara terbanyak, menunjukkan bahwa rakyat melihatnya sebagai pemimpin yang layak memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Lalu pertanyaannya, kelembagaan kabinet seperti apa, dan cara kerjanya bagaimana yang kemudian dapat mencerminkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan negara yang diharapkan?

Cover Story

Kabinet Ideal Jokowi-JK

Mengkaji sikap, langkah, janji kampanye, artai-partai pendukung Jokowi – JK dan harapan p masyarakat dalam memenangkan kontestasi pilpres 2014 maka strategi presiden akan mengadopsi sejumlah p enyesuaian-penyesuaian dan inovasi tapi dalam koridor perubahan yang berkesinambungan (continuity in change) mengikuti gaya Amerika dalam siklus Reagan- Bush- Bill Clinton- George W. Bush Junior- Obama. Pertemuan dua presiden, SBY dan Jokowi, di Bali dalam rangka mempersiapkan transisi kepemimpinan nasional tanggal 27 Agustus lalu dapat dilihat sebagai awal sebuah tradisi demokrasi berbasis Pancasila. Yang perlu diingat adalah continuity in change yang dipraktikkan Amerika tidak bermakna pemerintahan sebelumnya harus diteruskan sebagaimana adanya oleh pemerintahan baru. Pemerintanan sebelumnya hanya meninggalkan legacy sebagai pertimbangan terhadap perubahan yang akan dilakukan selanjutnya. Headline The Jakarta Post 28 Agustus 2014 “Jokowi Fails to Persuade SBY..” mengirim pesan dini bahwa keaslian kabinet Jokowi yang merepresentasikan dirinya dan keinginan rakyat yang memilihnya tidak sepatutnya tergadaikan, lepas dari niat baik kedua belah pihak. Menarik untuk dicermati bahwa dalam pidato pertamanya di kapal Phinisi pasca penetapan KPU Jokowi tidak membukanya dengan Salam Dua Jari tetapi mengangkat tiga jari yakni persatuan Indonesia sebuah pesan kuat bahwa sebagai Presiden berkualitas pemimpin (bukan sekadar pejabat) ia ingin meyakinkan bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dengan SATU tujuan yakni masyarakat yang adil dan makmur. Sikap ini harus tercermin dalam struktur kabinet ideal Jokowi- JK. Terdapat tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian yakni, kelembagaan kabinet dan figur m enteri, kebijakan dan implementasi dan kepemimpinannya. Kelembagaan kabinet dan figur menteri, perlu m empertimbangkan fakta bahwa Indonesia adalah n egara kepulauan bukan kontinental seperti di AS atau Eropa. Pemerintah yang baru harus mampu menjawab ketidakadilan yang selama ini di rasakan sejumlah daerah. “Harus diingat Indonesia ini sangat segemented yang juga fragmented,” kata Hajriyanto Tohari, Wakil Ketua MPR dan kader

Golkar. K elangkaan BBM karena kekurangan p asokan bisa berarti k etidakadilan bagi orang Flores. Ini adalah masalah koordinasi lapangan antar kementerian yang harus dijawab k abinet Jokowi-JK. Kelembagaan pemerintahan mungkin m emerlukan beberapa penggabungan, perampingan d alam arti efisiensi dan efektivitas dan mungkin juga perlu penambahan beberapa kementerian. Dalam kerangka efisiensi, efektivitas, dan koordinasi mungkin layak dipertimbangkan perlunya tidaknya posisi wakil menteri kecuali posisi strategis wakil ketiga angkatan bersenjata dan Polri serta Jaksa Agung. Menarik melihat begitu banyak figur yang t elah melamar ke kantor transisi Jokowi-JK. Mereka merasa mampu menjabat sebagai menteri seperti yang diharapkan Jokowi. Ternyata mereka salah karena sesungguhnya pemilihan anggota kabinet bukan seperti yang dilakukan Jokowi dalam model lelang jabatan di pemerintahan DKI Jakarta. “Seharusnya mereka tidak perlu melamar, karena kami akan mencari di manapun mereka berada,” kata Jokowi dalam sebuah kesempatan pasca putusan MK. Ini berarti, ibarat pepatah “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, maka tidak mudah kita membaca (mendikte) langkah Jokowi. Satu hal yang pasti: Figur orang yang dicari t idak dilihat dari kemampuan fisik dan psikis, bukan juga berarti orang muda yang gesit, tapi rekam jejak, pengalaman, kompetensi dan wisdom dalam mengelola bangsa dan negara ini. Dalam hal ini Indonesiasatu Foundation boleh berbangga karena upaya mencari dan menjaring pemimpin bagi negeri ini telah d ilakukan melalui talk show di stasiun televisi dan penerbitan buku Most Wanted Leaders, Penganugerahan Komitmen Pemimpin Pancasila hingga penerbitan majalah LIDER. Ukurannya adalah integritas, p rofesionalitas, dan personalitas - mirip dengan dengan apa yang disampaikan Jokowi – JK soal integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Dalam kerangka inilah LIDER Indonesiasatu, bertepatan pula dengan 69 Tahun Indonesia Merdeka, mendorong 69 tokoh nasional yang dianggap layak memimpin bangsa ini, setidaknya lima tahun ke depan, untuk mempermudah pencarian sang Presiden terpilih Jokowi Widodo sebuah usaha tanpa pretensi apapun, karena toh Jokowi adalah kita. n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 21

Laporan Khusus

Majalah Lider Indonesiatu lahir dari sebuah keprihatinan bahwa setelah hampir tujuh p uluh tahun merdeka, negara ini selalu saja gagal melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa bangsanya mencapai kesejahteraan; tujuan utama dari kemerdekaan itu sendiri. Sebaliknya, yang dihasilkan adalah pejabat berjiwa kerdil yang terjebak dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme yang justru menyandera negara secara keseluruhan. Berawal di tahun 2007, saat pertama kali program Indonesiasatu diluncurkan. Seleksi tokoh mulai dilakukan dengan satu tujuan: Mencari pemimpin yang tidak mungkin terjebak dalam kenistaan melakukan KKN karena pemimpin tidak mungkin korupsi. Pencarian dilakukan melalui seleksi dari berbagai media massa serta kajian-kajian dengan tujuan

22 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

menemukan setidaknya 69 tokoh yang layak memimpin Indonesia kedepan di saat republik ini tepat berusia 69 tahun. Pergantian kepemimpinan nasional tepat di usia republik yang ke-69 di bawah kepemimpinan presiden terpilih Jokowi memiliki makna strategis karena harapan rakyat begitu besar akan perubahan menuju Indonesia yang lebih hebat. Presiden terpilih jauh-jauh hari sebelumnya menyadari hanya dengan orang-orang yang mau bekerja demi kepentingan rakyatlah pemerintahan baru akan melakukan segalanya secara berbeda. “Dimanapun berada, kami akan mencari mereka,” kata Presiden Joko Widodo belum lama berselang. “69 Tokoh Untuk 69 Indonesia Merdeka” kami tampilkan dalam semangat yang sama.

Laporan Khusus BIDANG BUDAYA

BIDANG EKONOMI

BIDANG POLITIK

BIDANG HUKUM

Menko Kebudayaan

Menko Perekonomian

Menkopolkam

Menko Hukum dan HAM

Kementerian Agama

Kementerian Keuangan

Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Kesehatan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Riset dan Teknologi

Kementerian Perindustrian

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Perdagangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Kehutanan

Kementerian Sosial Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kandidat Menteri Irman Guzaman Mafud MD

Kementerian Pertanian Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Pariwisata dan

Seto Mulyadi Agus Purnomo

Kementerian Negara PDT

Kandidat Menteri

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Trimediya Panjaitan

Kementerian Perumahan Rakyat

Farid Hajrianto Todung Mulya Lubis

Kementerian Dalam Negeri

Fahrur Rozi

Kementerian Negara BUMN

Kiki Syahnakri

Kemenko Perekonomian

Kandidat Menteri

Kementerian Koperasi & UKM

Teras Narang

Maruarar Sirait

Chairul Tanjung

Teten Masduki

Rizal Ramli

Azwar Abubakar

Sri Adiningsih

Eko Prasojo

Hendri Saparini

Dahlan Iskan

Hondropriyono

Prananda Prabowo

Fuad Rahmany Faisal Basri

Komaruin Hidayat

Revrisond Baswir

Ferry Mursidan Baldan

Mohamad Prakosa

Yenny Wahid Nono Sampono

Sinyo Sarundajang Tjahjo Kumolo Hajrianto Tohari Sukarwo Suryo Bambang Sulisto Makarim Wibisono Puan Maharani Komarudin Watubun Budiman Sujatmiko Jarot Saiful Hidayat Abdilah Toha Fadjrul Rahman

Luhut Panjaitan Pramono Anung

Rieke Diah Pitaloka

Rohmin Dahuri Frans Lebu Raya Guruh Sukarno Putra Sapta Nirwandar Gde Pradnyana Kurtubi Raden Priyono Said Didu

Ceppy Hakim Rahmat Gobel Ali Masykur Musa

Saldi Irza

Kementerian Pertahanan

Ryamisad Ryamcudu

Kandidat Menteri

Eva Sundari

Jaksa Agung

Kementerian Komunikasi dan

Anies Baswedan

Badan Intelijen Negara

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Keterangan : 1. Perlu dipertimbangkan untuk mengganti menteri koordinator kesejateraan rakyat dengan menteri koordinator kebudayaan sesuai dengan konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden terpilih Joko

Widodo untuk membawa Indonesia ketingkat peradaban yang selama ini dipertanyakan dunia. 2. Konsep Trisakti secara eksplisit tidak menyebut bidang hukum. Sejatinya tanpa hukum demokrasi akan menjadi cenderung anarkis dengan demikian diperlukan adanya menteri kordinator bidang hukum. Dalam konsep ini badan intelijen negara yang selam ini seolah hanya melayani kepentingan penguasa dan cenderung militeristik maka perlu dipertimbangkan lembaga ini berada dibawah kementerian bidang hukum agar benar-benar dapat berfungsi sebagai badan intelijen negara. 3. Kementerian bidang Politik dan Ekonomi perlu dipertimbangankan untuk beberapa pengabungan dan pemekaran kementerian untuk mempermudah koordinasi n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 23

Ryamizard Ryacudu

enderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 21 April 1950 (64 tahun) merupakan mantan perwira tinggi militer TNI AD yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005. Ryamizard adalah menantu dari mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno, ia dikenal sebagai jenderal lurus dan tegas. Kariernya mulai cemerlang setelah dia memangku jabatan Pangdam V Brawijaya, yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya. Saat terjadinya gesekan elite nasional pada masa presiden Gus Dur, Ryamizard yang saat itu Pangdam Jaya mengancam siapa saja yang akan mengganggu keamanan di wilayahnya akan dihadapinya. Selepas dari Kodam Jaya, Ryamizard mendapat promosi bintang tiga

24 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letjen TNI Agus Wirahadikusumah. Kemampuannya merangkul semua unsur TNI saat apel siaga di Lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI AL dan TNI AU Juli 2001 menarik KSAD untuk menunjuknya sebagai Wakil KSAD dan kemudian mengantikan Endriartono Sutarto sebagai KSAD. Suami Nora Tristyana dan ayah tiga anak ini (Ryano Patria Amanzha, DwinAnda Patri Noryanzha, dan TrynAnda Patria Nugraha) ini pernah disebutsebut menjadi calon kuat mendampingi calon presiden Joko Widodo. Namun, akhirnya kAndas. Namun, Ryamizard, yang sempat d icalonkan Presiden Megawati menjadi P anglima, dan dekat dengan keluarga Megawati ini, merupakan salah satu aktor di balik kesuksesan Jokowi-Jusuf Kalla. n

Laporan Khusus Da’i Bachtiar

antan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Da’i Bachtiar adalah salah satu aktor penting di balik kemenangan presiden terpilih Jokowi. Yakin bahwa gagasan revolusi mental yang diusung presiden terpilih dapat membawa negeri ini mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, ia menularkan semangat itu kepada berbagai lapisan masyarakat yang ia kenal baik. Secara strategis ia juga melihat potensi suara yang dapat didulang oleh Jokowi di tanah Papua yang sarat konflik. Dan akhirnya pasangan Jokowi-JK, kini presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019, memenangkan suara disana. Lepas dari keahliannnya memerangi terorisme sebagaimana ia tunjukkan pada kasus pengeboman Bali, Ia juga mantan Duta Besar Indonesia untuk

Malaysia, tempat mencari nafkah sebahagian b esar tenaga kerja Indonesia (TKI). Menyadari bahwa untuk sebuah kehidupan yang lebih baiklah para TKI itu meninggalkan tanah kelahiran mereka, Ia total membantu mereka m endapatkan apa yang menjadi hak mereka d engan bekerja di negeri orang. Buruh-buruh Indonesia di p erkebunan kelapa sawit mengenalnya karena ia m endatangi mereka. Berbagai kasus hukum yang melilit para p encari kerja itupun sekuat tenaga berusaha ia selesaikan b ersama stafnya. Kepedulian pada masalah kesejahteraan rakyat tidak hanya selesai dibicarakan dari rapat ke rapat atau dari diskusi ke diskusi. Sebagaimana ditunjukkan Da’i Bachtiar, kita membutuhkan figur yang turun kebawah, merasakan denyut nadi rakyat yang ingin sejahterah untuk membuat keputusan yang tepat dan diperlukan.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 25

Christina Rantetana

aksamana Muda TNI Christina Rantetana, SKM, MPH adalah; Laksamana Perempuan Indonesia pertama di jajaran TNI AL, Bintang satu. Sekarang ia adalah seorang perwira tinggi yang menyAndang bintang dua di pundaknya dari jajaran Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) setelah dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Marsetio pada 28 Juni 2013 lalu di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Sang laksamana yang segera akan mengakhiri masa baktinya, saat ini tercatat sebagai Staf Ahli Menkopolhukam RI Bidang Ideologi dan Konstitusi. Sebagai orang yang bergelut dengan bidang ideologi dan konstitusi ia menyayangkan banyak petinggi negara yang enggan berbicara Pancasila padahal itu adalah jati diri bangsanya.

26 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

“Di Amerika, setiap pejabat negara sudah harus lulus dan mengetahui dengan komporehensif sejarah bangsanya,” katanya. Dan seyogyanyalah setiap pejabat negara mengetahui secara persis sejarah bangsanya yang ditulis dengan benar dan tidak direkayasa. Perjalanan yang telah dilalui perempuan paruh baya kelahiran M engkendek, Tanah Toraja ini telah membuatnya arif dan matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai hal ia cermati, termasuk ketidaksetujuannya pada dikotomi sipil-militer yang terus dipelihara sampai sekarang. Pendidikan politik yang harus diperankan oleh partai politik dalam memberi arti pada demokrasi masih jauh dari yang diharapkan, katanya. Disamping itu, sebagai perempuan ia melihat kebanyakan kaumnya memerlukan pembinaan dan pendampingan agar langkah mereka lebih terarah. Perempuan masa kini tak hanya berkutat dengan urusan dapur, mereka yang ingin maju harus bisa menyalurkan potensi dirinya. Harus berani untuk menyampaikan pendapat dan tahu ke mana akan melangkah. Pemberdayaan perempuan harus dilakukan baik secara struktural maupun kultural. Perempuan harus bangkit untuk membela kaumnya n

Laporan Khusus Sinyo Sarundajang

bawa sulut

ke kancah global

r. Sinyo Harry Sarundajang adalah Gubernur Sulawesi Utara. Ia menjalani masa jabatan pertamanya pada tahun 2005 setelah memenangkan pemilihan gubernur Sulawesi Utara pada tahun itu. Di tahun 2009, Sarundajang sukses menggelar kongres bertaraf internasional di Sulawesi Utara yakni World Ocean Conference (WOC) dan CTI Summit yang dihadiri oleh perwakilan kepala negara di dunia. Pada tahun 2011, Sarundajang kembali sukses menjadikan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah kongres internasional yakni Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise yang dilaksanakan di Manado. Akhir tahun 2011, Sarundajang dinobatkan sebagai salah satu dari tiga gubernur terbaik di Indonesia versi majalah Gatra. Berbagai pengalaman dalam birokrasi sudah ia lalui baik di pusat maupun daerah dan berkat kepiawaiannya berhubungan dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri ia kembali memenangkan pemilihan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2010 mengusung slogan “ Membangun Tanpa Korupsi”.n

Hajriyanto Y. Thohari

ajriyanto Y. Thohari adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia 2009-2014. Pria kelahiran K aranganyar 26 Juni 1960 ini dikenal sebagai sosok yang religius. Dia bahkan sering didapuk sebagai juru doa ketika ada acara di forum Majelis P ermusyawaratan Rakyat. Sebagai Wakil Ketua MPR, dia berjanji akan memperbaiki citra DPR sebagai lembaga yang m ewakili rakyat, kuat, dan dihormati. Oleh karena itu, caleg dari partai Golkar ini bertekad untuk membuat UU yang berpihak pada rakyat dan membuat anggaran APBN pro rakyat, mengingat 70 persen dana APBN berasal dari pajak atau uang rakyat. Doktor Antropologi UI ini ingin APBN benar-benar dipakai untuk rakyat dan bukan untuk membangun gedung atau bangunan-bangunan yang sifatnya hanya untuk memberi kesan ‘hebat’ tapi ternyata tidak begitu besar manfaatnya. Latar belakangnya sebagai kader Muhammadiya, salah satu organisasi reliji berlatar belakang agama Islam, adalah alasan mengapa Hajriyanto Y. Thohari yang juga adalah kader partai Golkar sangat relijius. Ia memanfaatkan jejaring sosial seperti twitter dengan nama akun @hadjriyanto untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dia juga memiliki sebuah situs pribadi yaitu www.hajriyanto.com. Penggunaan media komunikasi modern ini dikatakan adalah sebuah cara untuk mempermudah interaksi antara publik dengan dirinya yang mungkin sebelumnya sulit terjadi.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 27

Laporan Khusus

Dr.H. Soekarwo

r.H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo adalah Gubernur Jawa Timur periode jabatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Dia lahir 16 Juni 1950 di Madiun. Dia dikenal sebagai sosok birokrat tulen. Pakde Karwo adalah seorang yang sangat visioner. Gagasan demi gagasan terus dikembangkan. Terlebih

28 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Saat itu, Pakde Karwo melontarkan gagasan pelayanan publik. Pakde Karwo m engubah perspektif birokrat yang sebelumnya sebagai pemerintah, menjadi birokrat s ebagai pelayan. Pakde Karwo mulai m enggunakan mekanisme mesin atau perbankan untuk memudahkan urusan administrasi pelayanan. Pakde Karwo terpilih sebagai gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama tiga putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua (putaran ketiga) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Jawa Timur, Pakde Karwo telah melakukan langkah progresif dengan mendirikan Pusat pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), yang memotong jalur birokrasi yang membutuhkan waktu lama menjadi lebih cepat. Di samping itu, juga disediakan tanah yang siap untuk investor, memberikan kecukupan listrik. Di pemilihan Gubernur Jatim 2013, Soekarwo bersama pasangannya Gus Ipul kembali terpilih u ntuk memimpin Jawa Timur. Ia berhasil memenangkan pemilu hanya dalam satu putaran.n

Laporan Khusus

Tjahjo Kumolo

jahjo Kumolo adalah seorang politikus Indonesia yang bernaung di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pria yang akrab disapa Tjahjo ini lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 1957. Ia mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi di kota Semarang. Setelah lulus SMA, ia memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia berhasil meraih gelar sarjana hukum di tahun 1985 dari universitas tersebut. Semasa kuliah, Tjahjo telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi. Ketika ia berusia 25 tahun, ia sudah ditunjuk untuk menduduki jabatan Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah dari tahun 1983 hingga 1985. Lalu ia pun kembali terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Dati I Jawa Tengah periode 1985-1988 dan Sekretaris Jenderal KNPI Dati I Jawa Tengah untuk periode 1987-1990.

Tjahjo mulai berkecimpung dalam kancah politik nasional saat ia menjadi Anggota Komisi II, III dan Anggota BKSAP DPR RI (1987,1992) dan Ketua Umum DPP KNPI di tahun 1990-1993. Tjahjo kemudian aktif menjabat sebagai Direktur SDM Litbang DPP PDIP tahun 1999 sampai 2002. Setelah itu, ia bertugas sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI (1999-2002) dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI (2002-2003). Pada Pemilu tahun 2004, ia terpilih menjadi Anggota Komisi XI dan Anggota BKSAP DPR RI (2004-2008), Ketua Fraksi PDIP DPR RI (2004-2009), dan Wakil Ketua Tim Lumpur S idoarjo DPR-RI (2006-2007). Dalam Pemilu 2009, Tjahjo kembali menduduki posisi sebagai Anggota DPR dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI periode 2009-2014. Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Koordinator GKSB Indonesia-Jepang (2009-2010). Pada Kongres III PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Tjahjo sebagai Sekretaris Jenderal PDIP (2010-2015) menggantikan Pramono Anung yang sudah menduduki posisi Wakil Ketua DPR (2014-2019) n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 29

Laporan Khusus

Suryo Bambang Sulisto

“Jokowi fails to persuade SBY on fuel subsidy,“tulis Jakarta Post beberapa waktu lalu sesuai pertemuan dua presiden itu di Bali mpad atangal 27 Agustus. Tiga hari kemudian Harian yang sama menurunkan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa jika presiden Jokowi nantinya tidak menaikan harga BBM bersubsidi itu sama halnya memperpanjang ketidakpastian dan akan memnuat ekonomi nasional mengalami hard landing’. 30 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu 30 | LÍder indonesiasatu | No. 14 / III / 2014

Laporan Khusus

Batas Sebuah Tanggung jawab

engan keras Suryo Bambang Sulisto menulis juga pada harian yang sama bahwa warning itu seharusnya ditujukan kepada pemerintahan sekarang dan sangat tidak etis memberikan tanggungjawab itu kepada pemerintahan yang belum efektif bekerja. Sama tidak etisnya bagaimana tim ekonomi sekarang yang telah menciptakan bom waktu fiskal itu berusaha mencuci tangan dan melemparnya ke pemerintahan yang akan datang. “ Masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu dan sepenuhnya menyadari bahwa pemerintahan sekarang telah menyalakan bom waktu untuk pemerintahan yang akan datang. Mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud pemerintahan sekarang karena jika itu benar maka ini adalah sebuah terorisme ekonomi,” tulisnya. Adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto juga yang tegas merekomendasikan kepada pemerintahan SBY agar mengalihkan subsidi BBM untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah seluruh Indonesia. “ Jika subsidi BBM yang mencapi 300 triliun itu dibagikan kepada setiap provinsi masing-masing lima triliun saja, perbaikan gaji PNS, pembangunan infrastruktur, penambahan modal bank pembangunan derah dan modal bagi usaha kecil dan menengah dapat terpenuhi dan rakyat tidak akan bertambah miskin,” katanya. Dalam sebuah Focus Group Discussion yang diadakan KADIN terkait Industri tahap II, Ketua KADIN Suryo Bambang Sulisto mengungkapan untuk menjadi negara yang maju dan makmur, Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki melalui kegiatan industri yang mampu menghasilkan produk-produk kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan negara, lapangan kerja, dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945, yang telah memberikan lAndasan hukum bahwa cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Selain itu dinyatakan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto,

mengungkapkan, sumber daya alam (SDA) harus diolah di dalam negeri dan digunakan untuk melakukan industrialiasi d engan mengubah ekonomi berbasis ekspor sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis industri yang bernilai tambah. “Sistem perpajakan dan sistem fiskal pada umumnya perlu disesuaikan agar industrialisasi nasional tumbuh dengan kuat,” ujarnya. Dalam rangka itu, peran dan campur tangan pemerintah diharapkan untuk memelopori pembangunan industri hulu, misalnya melalui BUMN, atau kerja sama dengan swasta dengan bagian saham mayoritas dikuasai negara. Lebih dari itu, Suryo Bambang menekankan dalam rangka membawa kesejahteraan untuk rakyat diperlukan adalah suatu semangat yang lebih berpihak kepada bangsa sendiri. Sebagai contoh, semua tahu bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya ikan, tetapi justru bangsa lain yang menikmati ikan-ikan kita.

Lobi-lobi Internasional

Dalam dunia tanpa sekat seperti sekarang, keberpihakan kepada bangsa sendiri tidak harus diartikan sebagai sikap over protektif tetapi lebih pada membangun pemahaman bersama atas berbagai masalah nasional dan internasional dalam kerangka penghormatan atas hak masing-masing pihak. Pengalaman dan rekam jejak pemimpin dalam kerangka kerja sama internasional menjadi sebuah keniscayaan. Lobi dan kerja sama internasional yang dibangun secara profesional oleh Suryo Bambang Sulisto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kamar dan Dagang Indonesia (KADIN) dan jabatan strategis di dalam organisasi internasional lainnya membuatnya menjadi figur mumpuni ketika diplomasi diletakan dalam kerangka mensejahterakan rakyat. Suryo Bambang Sulisto adalah diplomat ulung dalam berbagai posisi: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) – (2010-2015), Chairman D-Group Indonesia (Development-Group, Business Networking Association) yang berkantor pusat di London - (2001-sekarang), Chairman of NBA (National Business Alliance against AIDS/HIV) – (2001-sekarang), Anggota World President Organization (WPO) – (1997 – sekarang), Anggota Eisenhower Fellowship (EF) yang berkedudukan di Philadelphia, USA (1986-sekarang) n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 31

Laporan Khusus Makarim WIbisono

“

Kita harus bisa membuat peraturan, tidak sekadar mengikuti peraturan orang lain.

unia diplomasi juga dihadapkan pada berbagai perjanjian dan kesepakatankesepakatan di tingkat regional, sub regional hingga internasional. Dalam pusaran berbagai perjanjian, kesepakatan dan kerja sama ini Makarim Wibisono melihat pentingnya Indonesia memperlengkapi dirinya dengan keahlian dalam berbagai bidang agar kita mampu menciptakan norma-norma dalam berbagai kesepakatan yang dibuat dengan negara lain dan tidak sekedar menerima norma dan aturan yang ditetapkan oleh negara lain untuk kita--esensi dari diplomasi itu sendiri. “Diplomasi ini kan sesuatu yang pelaksanaannya tidak ada di negeri kita. Kaitannya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu atas nama bangsa, atas nama pemerintah,” kata Makarim Wibisono. Persoalan paling pelik sepanjang kariernya sebagai diplomat terjadi di tahun 1999 ketika Timor Timur

32 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

akhirnya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika Makarim Wibisono menjadi Duta Besar/wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tekanan dan intervensi masyarakat internasional terhadap masalah yang menurutnya adalah masalah dalam negeri dari Indonesia yang berdaulat membuatnya berseberangan dengan Presiden BJ Habbibe waktu itu. Ia mengisahkan, pada saat itu keadaan sangat parah karena penghakiman yang dilakukan oleh dunia internasional terhadap Indonesia. Semua masalah dijadikan isu oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan keamanan PBB bersidang jam 2.30 pagi waktu setempat. Situasi menjadi tidak menentu karena Perdana Menteri Australia yang tadinya mendukung integrasi Timor Timur (Timor Laste), kemudian berubah. Dari dalam negeri, kebingungan melAnda Presiden sendiri yang bahkan bertanya kepada Menteri Luar Negeri apakah diperlukan keterlibatan pihak ketiga dalam masalah Timor Timur. Apakah ini tidak berarti menjual kedaulatan

Laporan Khusus

bangsa dan masalah-masalah terkait lainnya. Sebagai diplomat, ia dihadapkan pada tekanan yang dilakukan terhadap Indonesia untuk segera menerima kehadiran tentara internasional untuk mengatasi permasalahan yang ada di Timor Timur yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Analisis politik internasional menyimpulkan bahwa tindakan penghakiman, cercaan dan situasi yang dibuat sangat mencekam adalah dalam rangka membuat Indonesia fleksibel terhadap intervensi yang ingin mereka lakukan. Meski dengan tegas menentang intervensi dalam bentuk kehadiran Interfet di Timor Timur dengan logika yang jelas bahwa Indonesia yang ikut menjaga perdamaian di berbagai belahan dunia melalui PBB berarti aparat kemanan di Indonesia pada dasarnya sudah mampu mengatasi masalah Timor Timur, kehadiran Interfet toh akhirnya tidak dapat dicegah. Referendum pun menjadi opsi utama disamping certain people will yang menginginkan agar ada tenggat waktu 25 tahun bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Timor Timur akhirnya lepas melalui jajak pendapat, sesuatu yang menurut Makarim tidak pernah ada dalam sejarah negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa.

Membaca Peta Politik Internasional

Sebagai diplomat ulung yang pernah menjabat beberapa posisi seperti Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Guatemala, Nikaragua,Jamaica dan Bahama (1997 - 2001), Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri (2000 - 2002) dan Direktur Jenderal Asia Pasifik danAfrika (2002 - 2004), Makarim sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi pasca masalah Timor Timur itu. “Kita memang lagi diuji saat menghadapi situasi kritis. Saat itu saya berpikir, negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, seperti di RhuwAnda, nah sesudah kejadian selesai, biasa dianggap bangsa paria. Kalau saya tidak berbuat sesuatu, pastilah Indonesia dicaci sebagai negara paria. Dianggap tidak beradab dan sebagainya. Maka saat itu saya mengatakan: Kita harus berperan di PBB. Peranan itu apa? Kita harus bisa menjadi salah satu pimpinan di badan-badan PBB. Badan PBB itu ada 6. Ada Sekretaris Jendral PBB, ada Presiden Keamanan BPP, ada Presiden Dewan Sosial PBB, ada Ketua ICJ, ada suatu badan yang tidak berfungsi yang dulu mengawasi

negara yang tidak berpemerintahan. Nah, kita itu sedang berjuang untuk menjadi Presiden Ecosop. Begitu Timor Timur lepas, tahun 2000 Indonesia menjadi Presiden ECOSOC Biasanya negara-negara yang mengalami kejadian seperti itu tidak diakui, tapi justru kita jadi presiden ECOSOC.” Dalam konstelasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa , kata Makarim, posisi politik luar negeri suatu negara diukur dari berbagai faktor: Pertama apakah dia mampu untuk melakukan tindakan-tindakan militer. Kedua, apakah negara itu memiliki posisi ekonomi sebagai pendukung kegiatan militer. Ketiga, kohesivitas posisi dari elite elit, apakah pAndangan dari pemerintah didukung oleh elite yang kuat. Jika presiden bicara, sementara elitenya pecah, itu akan rapuh. “Manuver dari suatu negara akan menjadi lemah kalau elite dari bangsa itu tidak kompak atas pAndangan itu,” tegasnya. Mengacu kepada persoalan Timor –Timur yang sekarang menjadi negara merdeka bernama Timor Leste, yang dulu menjadi persoalan pelik yang dihadapinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Makarim mengatakan diplomasi yang dilakukan para diplomat di luar negeri hanya akan berhasil jika para elite didalam negeri memiliki platform nasional yang solid mengenai negara dan rakyatnya. Dengan frase platfrom nasional yang solid Makarim menunjuk pada masalah keutuhan teritori yang pada intinya bertumpuh pada politik kesejahteraan yang mensejahterakan semua orang di semua wilayah/dearah tanpa kecuali. “Daerah-daerah paling luar dari teritori Indonesia harus dijaga, dipelihara, dan dibuat sejahtera karena itu pintu depan kita. Ini satu contoh. Disamping itu, semua orang dan daerah harus diberi akses yang sama, kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama sehingga seluruh komponen bangsa menjadi satu kesatuan yang kuat yang akan me-leverage diplomasi kita di luar negeri,” tAndasnya. Dalam posisinya sebagai Direktur Eksekutif ASEAN Foundation ia juga mengingatkan agar Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mengambil peran aktif di dalam Masyarakat ASEAN yang akan segera terbentuk agar ASEAN mempunyai aturan dan norma sendiri yang memberikan level playing field bagi siapa saja.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 33

Laporan Khusus

sang penerus... Puan Maharani

uan Maharani adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2009-2014. Puan- begitu ia sering disapa- terlahir dari keluarga politisi, bahkan pemimpin bangsa. Kakeknya, Soekarno, proklamator R epublik Indonesia, serta ibunya Megawati Soekarnoputri, Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan. Kini, ia semakin mantap terjun ke panggung politik bersiap diri menjadi penerus dinasti Soekarno. Dalam kampanye di Jawa Timur beberapa tahun lalu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati S oekarnoputri secara resmi memperkenalkan putri tunggalnya, Puan Maharani, sebagai penerusnya kepada publik. Seiring dengan perjalanan waktu, Puan semakin terlibat dalam proses politik. Pada masa pemilihan presiden tahun 2009, Puan terlibat aktif di Mega Center, lembaga yang menangani pemenangan Megawati jadi presiden, walaupun menurutnya posisinya itu hanya sebagai observer. Wanita kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini m erupakan anak ketiga Megawati Soekarnoputri, atau anak pertama Megawati dengan suaminya Taufiq K iemas. Terlahir dalam k eluarga politisi m embuat Puan sejak kecil olitik. Hal sudah terbiasa dengan hingar bingar panggung p tersebut memang tidak terlalu m engherankan, karena saat ibunya, Megawati, menjadi Presiden RI pada periode 2 001-2004, ia selalu berada di samping ibunya, baik saat m elakukan kunjungan resmi ke daerah maupun ke luar negeri. Tanpa disadari, aktivitas itu telah m emperkenalkan Puan Maharani ke panggung politik. Dengan mendampingi sang bunda, Puan semakin familiar di kalangan masyarakat, teristimewa pada masyarakat politisi. Di samping melakukan kunjungan-kunjungan, istri dari Happy Hapsoro ini pun beberapa kali pernah d ipercaya sang ibu melakukan kegiatan sosial. Dari situ, ia juga kemudian belajar banyak mendekati ‘wong cilik’. Nama besar orangtua memang tidak mungkin dipisahkan dari keberhasilan Puan di kancah politik n asional. Namun, Puan sendiri tampaknya memang ingin membuktikan bahwa dirinya mampu dan layak menjadi politisi hAndal sekaligus jadi wakil rakyat yang bertanggung jawab tanpa melihat faktor dari nama besar kedua orang tuanya. Kepiawaian Puan dalam politik m enempatkannya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Ia bahkan disebut-disebut menjadi salah satu bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pemilu p residen 9 Juli lalu. Walau akhirnya gagal dicalonkan, tetapi Puan menduduki posisi penting dalam pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, yakni sebagai ketua tim pemenangan. Kemenangan Jokowi-JK tidak terlepas dari kesuksesannya. Karena itu, Puan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ketua DPR dan menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi n

34 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

KOMARUDIN WATUBUN

putera papua,

penjaga pancasila

eski dirinya vokal mengusung presiden terpilih Joko Widodo dari partainya PDI Perjuangan dan menjadi aktor penting di balik kemenangan pasangan Jokowi- JK, Watubun tetap politisi yang kritis sebagaimana adanya dia. Dalam berbagai dinamika menyangkut proses transisi pemerintahan dari pemerintahan sekarang dan pemerintahan baru yang akan dibentuknya, putra Mun Kahar di Laut Arafura ini tegas berpendapat Presiden terpilih Joko Widodo harus tegas berdiri sebagai presiden dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang ada. “Yang penting adalah mempersiapkan diri dan tidak terpengaruh. Presiden Jokowi seyogyanya fokus pada pembentukan kabinet yang mampu bekerja untuk mewujudkan visinya yang juga adalah visi kita bersama,” ujarnya. Mengelolah negara dengan pluralisme yang segmented and fragmented, menurutnya, seorang pemimpin harus sudah selesai dengan urusan ideologi negara yakni Pancasila. Dalam bahasanya sendiri ia mengatakan Pancasila adalah roh yang tidak dapat berbohong. “Undang-Undang Dasar itu berada pada tataran pemikiran sementara Pancasila itu roh yang tidak bisa berbohong,” tegasnya. Dengan demikian, menurutnya, amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar bisa diterima sejauh amandemen itu tidak berpretensi keluar dari rohnya yakni Pancasila. “Yang berbahaya adalah apabila amandemen dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan orang yang membuat amandemen itu,” jelasnya. Sebagai politisi yang mewakili rakyat Papua, kepada

Presiden t erpilih ia b erharap agar mendekati rakyat Papua secara berbeda yakni dengan hati, bukan dengan pikiran. Presiden t erpilih harus ikhlas melihat Papua sebagai bagian integral dari Negara K esatuan R epublik Indonesia (NKRI). Ia berpendapat, d engan gejolak yang dialami Papua sekarang, yang terpenting adalah m enghentikan kekerasan. Setelah itu baru berpikir b agaimana membangun Papua kedepan. Komarudin Watubun adalah alumnus S-2 Hukum Universitas Gadajah Mada (2004) dan sekarang m enjabat sebagai wakil ketua DPRD Papua 2009-2014 (FPDIP) dan pengurus DPP PDIP. Ketika kesan tidak berani berbeda terpantul dari b anyak kader PDI-P, ia cenderung mengambil langka kontroversi, termasuk dan terutama ketika ia mengusulkan nama calon Presiden di luar nama ketua umum partai. Bagi Komarudin, ia siap dengan resiko didepak oleh Megawati. Namun, ternyata sebaliknya, Ia justru ditarik menjadi pengurus DPP PDIP. Dari sana Komarudin mengemukakan “di situlah rasionalitas Ibu Mega”. Banyak orang tidak tahu, bahkan salah mengira tentang Megawati, bahwa kalau berbeda, berarti didepak. Anggapan tersebut salah dan tidak terbukti! Langkah lurus, tidak berbelok-belok sebagaimana umumnya politisi ia tunjukkan, untuk hanya menyebut sedikit dari konsistensi sikapnya, ketika di tahun 2011 ia mendesak kader PDIP di legislatif dan pemerintahan harus menolak usul dan rencana perda syariah, k arena Indonesia bukan negara agama dan di tahun 2010 menyatakan UU Pornografi tidak bisa diterapkan di Papua karena mengganggu kebudayaan Papua n Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 35

Laporan Khusus Dahlan Iskan

Fadjroel Rachman

ahlan Iskan lahir di Magetan pada tanggal 17 Agustus 1951. Tahun 2012 ia menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, menggantikan Mustafa Abubakar. Sebelum dikenal sebagai sosok penting bagi perkembangan Indonesia saat ini, Dahlan Iskan adalah seorang reporter surat kabar di Samarinda, Kalimantan Selatan. Satu tahun kemudian, 1976, Dahlan Iskan beralih profesi menjadi seorang wartawan majalah Tempo. Karirnya berkembang dengan baik, sehingga pada tahun 1982, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pimpinan surat kabar Jawa Pos. Tahun 2009 Dahlan Iskan memimpin PLN menggantikan Fahmi Mochtar. Salah satu mega proyek yang mengharumkan namanya adalah terbangunnya jalan toll di atas laut di Pulau Dewata Bali yang semula dianggap mustahil n

36 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

uhammad Fadjroel Rachman adalah seorang penelitei, penulis, pengamat politik, dan aktivis mahasiswa di tahun 1980-an. Saat ini dia aktif mengembangkan Lembaga P engkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) atau Research Institute of Democracy and Welfare State dan kerja sama internasional di jaringan Southeast Asian Forum for Democracy, dan Asia Pacific Youth Forum (Tokyo). Fadjroel Rachman lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 1964, setelah tamat SMA, dia kemudian pergi ke Pulau Jawa untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) Jurusan Kimia. Selesai menamatkan jenjang sarjana S-1, Fadjroel melanjutkan studinya ke jurusan yang agak menyimpang dari ilmu kimia. Saat itu dia mengambil program Pascasarjana sekaligus program S-3 Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Bidang Manajemen Keuangan dan Moneter n

Laporan Khusus

ieke Diah Pitaloka Intan Permatasari lahir di Garut, Jawa Barat pada 8 Januari 1974. Ia mengawali karirnya sebagai aktris sinetron. Dari sekian banyak sinetron yang pernah dibintanginya, sitkom Bajaj Bajurilah yang paling mengorbitkan namanya. Dalam sinetron komedi yang tayang di Trans TV itu, ia beradu akting dengan komedian Mat Solar yang berperan sebagai seorang sopir bajaj bernama Bajuri. Setelah dunia seni peran, jebolan Sastra Belanda Universitas Indonesia ini mulai merambah dunia politik. Ketertarikan Rieke pada politik tak main-main atau hanya sekadar latah mengekor jejak rekan seprofesinya yang lebih dulu berkecimpung sebagai politikus. Rieke mengaku, selama aktif dalam bidang politik, ia

Rieke Diah Pitaloka sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lantaran terlalu vokal menyuarakan aspirasi rakyat. Ancaman pun kerap ia dapatkan dari oknum-oknum yang berseberangan pemikiran dengannya. Tapi hal itu tidak pernah m enyurutkan semangatnya untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat. Rieke pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) p impinan Muhaimin IskAndar. Belakangan ia mengundurkan diri dari partai berbasis massa I slam tersebut untuk kemudian bergabung ke Partai D emokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Tahun 2013 bersama Teten Masduki gagal meraih kursi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Jawa Barat n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 37

Laporan Khusus

Agustin Teras Narang

Bangun dari daerah

ejatinya, menurut Teras, Negara Kesatuan bernama Republik Indonesia ini telah habis dibagi ke dalam 34 provinsi, 150 kabupaten/kota dan ribuan desa di bawahnya. Ini berarti Indonesia harus dilihat sebagai satuan-satuan yang telah secara sukarela mengikatkan diri sebagai satu kesatuan bernama Indonesia, “sehingga tidak tepat jika terdapat konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu sementara wilayah lainnya tidak terurus,” katanya. Dalam arus berpikir empat pilar kebangsaan ia mengartikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah meja yang ditopang oleh kaki-kaki yang ada di daerah-daerah. Kekokohan ‘meja’ NKRI akan sangat ditetuntukan oleh kekokohan kaki-kaki yang ada dibawahnya. “Pemahaman akan hal ini menjadi titik paling penting bagi setiap pemimpin yang ingin memajukan Indonesia ke depan karena tanpa itu 38 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

pemimpin dapat terjebak dalam politik praktis dengan hitungan-hitungan yang salah yang berpotensi melemahkan kekokohan negara,” ujar Teras sembari menambahkan “saya tidak setuju dengan pemimpin atau calon pemimpin yang berhitung dalam kerangka populasi untuk mendapatkan sesuatu karena itu menciderai jati diri NKRI ini.” Tetapi apa yang telah terjadi? Catatan-catatan negatif menyertai perjalanan gerakan reformasi yang sudah lebih dari sari satu dasa warsa ini. Reformasi yang dijalankan tidak pernah menyentuh akar permasalahan yang kita hadapi saat ini, yakni persoalan korupsi yang semakin merajalela, kelemahan penegakan hukum, pembangunan sistem yang tak seimbang disertai terkikisnya konstitusionalisme ditAndai dengan berbagai penyimpangan sosial. Sumber daya alam (SDA) semakin digunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi dimanfaatkan oleh segelintir orang yang biasa disebut dengan kaum elite dan pengusaha dan kor-

Laporan Khusus

DJAROT Saiful Hidayat

porasi termasuk pihak asing.Human Development Index di bawah stAndar dan muculnya radikalisme kelompok, golongan dan agama yang menyangkal dengan telanjang paham Bhineka Tunggal Ika. Untuk dapat memberi arah baru sebagai negasi atas semua itu, Teras menekanan pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat dan konsisten karena itu adalah prasayarat untuk menjaga kekokohan empat pillar, kesinambungan pembangunan, dan menggerakkan rakyat untuk membangun. â&#x20AC;&#x153;Kita membutuhkan pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik, mengetahui secara detail kondisi masing-masing daerah, datang dan menyapa dengan empati dan membangun visi bersama untuk untuk membangun. Toh tujuan yang mau kita capai sudah jelas tertera dalam Pembukaan UUD 45. Apa lagi yang kurang?â&#x20AC;? tanyanya. Tahun 2009 Teras mendapat tAnda kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2014 ia menerima Satia Lencana Wirakarya dari Presiden atas keberhasilannya mensukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah n

JAROT Saiful Hidayat dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1955. Dia lahir di Gorontalo, Indonesia. Dia adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Selain itu, dia pernah dilantik untuk menjabat sebagai Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jawa Timur dari tahun 1999 sampai 2000. Sebelum berkecimpung sebagai aktivis politik, Djarot Saiful Hidayat memiliki mata pencaharian utama sebagai Dosen / Guru Besar di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Meskipun ia dilahirkan di Gorontalo, Djarot pernah menjabat sebagai Walikota Blitar dalam 2 periode, dengan masa jabatan dari tahun 2000 hingga 2010. Sebagai seorang pimpinan di kota Blitar, dia sangat membatasi adanya kehidupan metropolitan yang serba mewah di kotanya, seperti berdirinya mall bertingkat-tingkat dan gedung-gedung pencakar langit. Dia lebih suka pedagang kaki lima yang mendominasi roda perekonomian di kotanya. Dengan konsep matang yang telah ia rencanakan, dia berhasil menata 1000-an pedagang kaki lima yang dulunya kumuh di kompleks alun-alun menjadi tertata rapi. Rencana yang ia terapkan ternyata berhasil mendongkrak perekonomian di Blitar, tanpa adanya mall dan supermarket layaknya di kota-kota besar. Atas kontribusi positif yang telah ia buat sebagai seorang walikota, dia mendapatkan Penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 2008. Djarot juga mendapatkan Penghargaan Terbaik Citizen's Charter Bidang Kesehatan, Anugerah Adipura dalam 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2006, 2007, dan 2008 n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 39

Laporan Khusus

Nono Sampono

Pilih pemimpin yang berkualitas

40 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Angin segar berhembus ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih “Jokowi” Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang mendeklarasikan kemenangan mereka di atas sebuah kapal Phinisi di Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Jakarta. Oleh berbagai kalangan, pidato kemenangan Jokowi-JK di atas kapal Phinisi mengirim pesan kuat bahwa pemimpin Indonesia periode 2014-2019 ini akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

emberikan tanggapannya Letnan Jenderal TNI (Marinir) DR. Nono Sampono, S.Pi, M.Si berujar yang dikwatirkan adalah deklarasi itu hanya akan berhenti sebagai sebuah sensasi atau jargon politik. Pada perkembangan terakhir, menurut Nono Sampono, karena pertimbangan bagi-bagi kue jabatan, ditunjuk Fadel Mohamad dan Cicip Sutrarjo yang tidak memiliki latar belakang keilmuan terkait dan membuat kementrian strategis ini kurang berperan. Sejatinya, menurut Nono, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dewan Kelautan

Indonesia harus beperan sebagai motivator, koordinator, dan dinamisator bagi s ektor-sektor kelautan seperti perikanan, industri dan jasa maritim, perhubungan, ESDM, pariwisata, lingkungan hidup, pertahanan kemanan, dan lain-lain. “Bagi Indonesia, pembangunan kelautan tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi lebih pada menemukan kembali kejayaan bangsa yang pernah ada dan terpendam sejak masa penjajahan,” tAndasnya.

Tunjuk Menteri Berkualitas Menunjuk pada pertimbangan penunjukkan Menteri KKP lima tahun belakangan Nono Sampono berpendapat untuk dapat memperjuangkan visi besar Joko Widodo –Jusuf Kalla menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan seorang menteri yang disamping menguasai disiplin ilmu kelautan, harus m ampu menguasai manajemen pemerintahan dan birokrasi serta kemampuan berinteraksi dengan lembaga lain dan memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan regulasi, peraturan, dan ketentuan sesuai payung hukum pembangunan kelautan di Indonesia. Menteri berkualitas ini, pada dasarnya, adalah sosok yang diharapkan mampu memperjuangkan UU Induk Kelautan sebagai payung hukum pembangunan kelautan membenahi sistem birokrasi KKP dari pusat hingga daerah optimalisasi sektor-sektor kelautan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan membangun tol laut. Disamping itu, mengeksplorasi harta karun yang terpendam di laut sambil menjaga kelestarian lingkungan, membangun pariwisata bahari serta memperjuangkan batas-batas wilayah kelautan, membangun sistem keamanan laut dan membangun pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan dan hukum perairan dalam yurisdiksi Indonesia adalah tantangan yang sejalan dengan visi Partai Nasdem, partai pengusung Presiden Wakil Presiden terpilih.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 41

Gde Pradnyana

benahi sektor hilir

MIGAS 42 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Ketika kelangkaan bahan bakar minyak didalam negri terjadi maka pihak yang didapuk sebagai yang paling bertanggungjawab adalah pihak yang bergerak di hulu yang mengendalikan lifting karena penguasaan negara hanya terbatas di sektor hulu, melalui SKKMigas sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Padahal, menurut Corporate Sectretary SKKMigas Gde Pradnyana, pembenahan harus juga dilakukan di sektor hilir yang benar-benar berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Laporan Khusus

a mengutarakan, saat defisit anggaran terjadi, tudingan yang banyak muncul adalah buruknya kinerja sektor hulu. Turunnya lifting minyak menjadi kambing hitam atas defisit neraca perdagangan, khususnya saat makin melebarnya defisit penerimaan dan pembelanjaan migas. Padahal, hanya menggenjot sektor hulu untuk menutupi defisit anggaran ini jelas tidak menyelesaikan masalah. Pertama, karena laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menimbulkan peningkatan kebutuhan BBM yang juga tinggi. Kedua, karena berapa pun banyaknya produksi minyak yang dihasilkan di hulu, peningkatan konsumsi BBM akan sulit dikendalikan jika masalah-masalah di hilir tidak dibereskan. Dengan demikian, pembenahan juga harus difokuskan di sisi hilir, baik dalam hal kilang guna menghasilkan BBM maupun pembenahan atas berbagai sektor kegiatan ekonomi yang mengonsumsi BBM, yang sejatinya sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan negara di sisi hilir dapat diwujudkan dengan pembentukan semacam ”bulog migas” yang berfungsi sebagai ”pelaksana di hilir”. Institusi ini dapat diberi tugas melaksanakan PSO secara lebih luas yang meliputi penyediaan, pengendalian, dan pengawasan distribusi migas di hilir. ”Pelaksana hilir” ini juga bertugas menjaga strategic-reserve (cadangan nasional, baik dalam bentuk BBM maupun minyak mentah) untuk menjamin ketersediaan energi, khususnya BBM dan gas bagi ketahanan nasional. Seiring dengan itu, pembenahan sektor transportasi (yang mengonsumsi hampir 70 persen kebutuhan

energi berbasis minyak), dan khususnya transportasi darat yang mengonsumsi 90 persen lebih BBM bersubsidi menjadi sangat penting. Penguasaan negara atas sektor hilir dapat menjadi solusi utama bagi langkah pembenahan untuk mewujudkan penguasaan negara di bidang energi, khususnya migas. Sebagai insinyur perminyakan, dari semula ia memang mempunyai visi besar untuk ikut membenahi sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dan bukan hanya sekadar berpenghasilan tinggi karena keahliannya. Lulus dengan predikat cum laude dari Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Gde yang dosen di kampus Ganesha itu melanjutkan pendidikan S-2 nya di bidang rekayasa lepas pantai di Oxford University di Inggris. Tahun 1992, ia menyelesaikan S-3, juga di Oxford. Usai malang-melintang membangun konstruksi migas di West Seno, LNG Tangguh, Kerisi dan Belut serta proyek-proyek lainnya, Gde bergabung di BP Migas sejak awal berdirinya di tahun 2002 dalam visi ikut membenahi sektor migas untuk kesejahteraan rakyat itu. Bermula dari posisi Kepala Divisi Operasi, Fasilitas dan Konstruksi, karir peraih Adhi Cipta Rekayasa dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di tahun 2000 tersebut di BP Migas semakin merambah. Menjadi Tenaga Ahli Kepala BP Migas, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat hingga dipercaya menjadi Deputi Operasi SKK Migas di tahun 2012 sebelum menjadi Corporate Secretary SKK Migas sekarang n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 43

Laporan Khusus

Frans Lebu Raya

anggur Merah

untuk indonesia 44 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Pernah d igadang-gadang untuk mendampingi presiden terpilih Joko Widodo pada p ilpres 9 Juli lalu, Gubenur Nusa T enggara Timur Frans Lebu Raya oleh banyak pihak dinilai cocok untuk masuk dalam k abinet Joko Widodo karena program A nggur Merahnya yang mampu m enyentuh segenap lapisan di Privinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi model untuk mengangkat derajat Koperasi dan UKM di tingkat nasional.

nggur Merah—Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera adalah program yang diperkenalkan oleh Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur pada waktu pertama kalinya ia terpilih memimpin provinsi no 33 itu pada tahun2008. Pada intinya program Anggur Merah adalah penyediaan dan pendistribusian modal kepada usaha ekonomi produktif, yaitu peternakan, pertanian, dan perikanan usaha ekonomi produktif, yaitu peternakan, pertanian dan perikanan. Sumber pendanaan untuk usaha ekonomi kreatif itu berasal dari Bank Daerah seperti Bank NTT dan bankbank swasta yang beroperasi di provinsi NTT dengan suku bunga yang rendah serta pembinaan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah. Setidaknya sejak masa jabatan pertamanya, program Andalan provinsi NTT itu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dearah secara signifikan, dan program Andalan itu terus dilanjutkan pada masa jabatannya yang kedua kalinya ketika ia terpilih kembali pada 2013 lalu. Dalam perkembangannnya, program Desa Mandiri Anggur Merah bersinergi dengan sejumlah lembaga internasional dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di NTT tahun 2012 dan 2013. Hal itu dapat dilihat pertumbuhan ekonomi 5,24 persen (2011) dengan kontribusi sektor pertanian 1,04 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,42 persen (2012) memperoleh kontribusi sektor pertanian sebesar 3,16

persen atau meningkat 1,92 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor pertanian dari tahun ke tahun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 menjadi 5,50 persen. Frans Lebu Raya, mengatakan program Desa Mandiri Anggur Merah dengan fokus pada usaha ekonomi produktif, yaitu peternakan, pertanian, dan perikanan menunjukkan kontribusi peningkatan pada tahun 2012 jika dibanding tahun 2011. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian mampu mendorong penurunan penduduk miskin dari 20,24 persen (September 2013) menjadi 19,98 persen pada Maret 2013. Selain itu, program Desa Mandiri Anggur Merah tahun 20112013 sangat mendukung sumber permodalan usaha ekonomi produktif masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi pemerintah desa dan kelurahan. Terpilihnya Lebu Raya untuk menjadi gubernur kedua kalinya menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat di satu pihak dan di lain pihak berkat kepiawaiannya melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah Pusat dan negara-negara lain, juga lembagalembaga internasional. Diplomasi yang dilakukan dengan Australia dan Timofr Leste serta keberhasdilannya menggandeng tiga provinsi ( Bali, NTB, dan NTT) dalam sebuah wadah “Sunda Kecil” adalah beberapa contoh di antaranya. Dengan melangkah ke tingkat nasional, Anggur Merah, nantinya, tidak akan hanya untuk masyarakat NTT tetapi untuk seluruh usaha kecil dan menengah serta koperasi di Indonesia untuk membangunkan the sleeping giants.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 45

Said Didu Said Didu, senyap dalam pemberitaan, bergerak dengan pemikiran. Itu mungkin gambaran singkat tokoh satu ini. Sempat menduduki posisi penting di pemerintahan, namun pada akhirnya dicopot dimana publik tidak mengetahui sebab pencopotannya.

Raden Priyono

aden Priyono merupakan Kepala BP Migas periode 2008-2013. Ia turun karena Mahkamah Konstitusi membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) itu pada 2013 lalu. Raden Priyono sedang mengikuti rapat kerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat ketika putusan Mahkamah Konstitusi menamatkan riwayat BP Migas. Ia mengaku terperanjat karena tak menyangka lembaga yang dipimpinnya dibubarkan seketika tanpa ada masa peralihan. Sebagai Kepala BP Migas yang mendapat dukungan 45 dari 52 suara di Komisi Energi DPR, mengalahkan Hadi Purnomo dan Evita H. Legowo, Priyono dikenal ulet. Beberapa kali dia berani menentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang saat itu dijabat Darwin Zahedy Saleh. Ada seloroh, untuk menyingkirkan Priyono, BP Migas harus dihabisi. Mantan Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM itu memang tak berkutik menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi, kendati tak sepenuhnya rela n

46 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

ria kelahiran Pinrang, 02 Mei 1962 Sulawesi Selatan ini, dengan nama lengkap Muhammad Said Didu, terkenal idealis dan kritis. Ia adalah alumnus IPB (Institut Pertanian Bogor). Sesuai latar belakang pendidikannya, ia pernah menempati jabatan Direktur Teknologi Agribisnis di BPPT dan menjadi pakar di Dewan Ketahanan Nasional. Pada tahun 2005 ia menjabat Sekertaris Kementerian Negara BUMN, yang pada akhirnya ia dicopot dari jabatannya tersebut pada tahun 2010. Pencopotan dirinya merupakan sebuah peristiwa yang cukup janggal, dengan latar belakang dibaliknya tidak diketahui publik. Sebab pencopotannya sebenarnya menarik ditelusuri, karena menggambarkan sikap kepemimpinannya dalam pengambilan keputusan. Namun, apapun dibalik pencopotannya, ia telah dua kali menjadi komisaris utama PTPN IV. Ini mengindikasikan bahwa ia seorang pemimpin yang mengayomi anak buah dan lembaga yang dipimpinnya. Karakternya sudah bisa ditebak, bahwa ia adalah sosok yang kritis dan berpegang teguh pada prinsipnya. Berbagai pernyataannya di media publik, kerap menyudutkan pihak tertentu yang dinilai merugikan negara. Ide dan gagasan tentang agribisnis yang ia kembangkan melampaui bidang keilmuan lainnya. Pemikirannya tentang pembangunan agribisnis merupakan gagasan holistik, mencakup sektor lainnya, dimana agribisnis ditempatkan sebagai roda penggerak perekonomian n

Laporan Khusus

Hendri Saparini

lebih dari sekadar ekonom... Salah satu ekonom perempuan Indonesia dengan pemikiran cemerlang, kritis, dan brilian. Didalam jiwa pendidik dan peneliti ini, tersimpan karakter pemimpin yang membuatnya mampu menapaki tangga-tangga karir profesionalnya.

edri Saparini, mendapatkan gelar S-1, Faktultas Ekonomi UGM, melanjutkan S-2 di International Development Policy University of Tsukuba - Japan dan meraih gelar Doktor dari International Political Economy University of Tsukuba - Japan. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi ekonom, sebagaimana waktu sekolah, profesi ekonom belum dikenal luas. Karir sebagai pengajar dan penelitei ditekuninya selama lebih dari 20 tahun, sehingga ia ahli untuk urusan ekonomi, khususnya makro ekonomi, ekonomi industri, perdagangan internasional dan usaha mikro, kecil dan menengah. Pada awal ia kuliah, jurusan ekonomi tidak populer, masyarakat lebih mengenal â&#x20AC;&#x153;dokter dan insinyurâ&#x20AC;?, sehingga ia merasa terdampar. Seiring berjalanya waktu, ia menyatu dengan setudi yang digelutinya. Menurutnya, bidang studi dan penelitian ekonomi banyak memberikan jawaban-jawaban persoalan masyarakat yang harus dihadapi. Dari pemikiran maupun pendapat yang dikemukaknannya, Hendri Saparini merupakan ekonom yang menganut paham kerakyatan. Ia selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah yang bernapas liberal. Ia mendorong gagasan ekonomi kerakyatan Megawati-Prabowo sewaktu mencalonkan diri menjadi capres 2004, dan gagasan kemandirian

ekonomi JK-Wiratno. Pada masa Orde Baru, ia termasuk penelitei yang berani mengeluarkan hasil penelitian yang tidak sejalan dengan pemerintah. Intimidasi dari beberapa pihak tidak menggentarkannnya untuk menyuarakan kejujuran dan kebenaran. Di sisi ini, Hendri Saparini mempunyai kelebihan, perempuan intelek dengan gagasan dan pemikiran ekonomi yang matang, selalu melihat dari sudut pAndang kesejahteraan nasional, dan berani mengungkapkan gagasan walaupun tidak sejalan dengan penguasa atau hal layak umum. Hendri Saparini sudah terjun dibidang organisasi sejak ia masih di bangku SMP, menceburkan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat di bangku SMA, ia terpilih menjadi ketua OSIS. Dari itu, ia aktif di berbagai organisasi, dimana salah satunya adalah ECONIT. Tahun 1994, bersama mantan menteri keuangan Rizal Ramli dan beberapa temannya, Hendri mendirikan lembaga riset dan konsultan ekonomi, Econit Advisory Group. Pada masa itu, Econit mungkin satu-satunya lembaga yang berani mengkritik kebijakan ekonomi rezim Soeharto. Pada era Soeharto, hasil kajian Econit sering dikutip oleh media baik nasional maupun internasional. Setelah sekian taun aktif di Econit, pada tahun 2005 ia menjadi pemimpin lembaga yang didirikannya. Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 47

Laporan Khusus

Ali Masykur Musa

“

Kohesivitas sosial, unsur utama dalam kehidupan bernegara Indonesia yang majemuk, telah luntur. Agama mayoritas dibenturkan dengan yang minoritas. Penduduk asli berkonflik dengan pendatang. Kelompok ekonomi atas bersembarangan dengan kelompok ekonomi bawah. Daerah beradu tanduk dengan pusat. “Struktur sosial bangsa ini sudah rapuh,” ujar Ali Masykur Musa.

nilah masalah bangsa yang menurut saya harus disentuh oleh semua orang, semua pemimpin dalam kontek negara kebangsaan, khususnya pasca Pesta Demokrasi 2014 supaya pemilihan umum tidak sekadar menjadi ritual demokrasi tanpa roh,” tegasnya. Menyikapi berbagai gejolak pasca reformasi yang pada tingkat ekstrimnya adalah ancaman separatisme dari dearah, cak Ali tegas bersikap: “Bagi NU, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah final. Sejatinya, wujud dari negara ini adalah bagian dari sebuah kreasi dimana salah satu pencipta dan pendiri Indonesia yang plural itu adalah NU sendiri.” Munculnya Islam garis keras yang seolah menafikan paham demokrasi yang sudah disepakati, menurut Cak Ali, harus didekati dari sudut pAndang Islam sendiri yang secara hakiki adalah senapas dengan demokrasi dan menerima pluralisme. “Islam mengajarkan tidak boleh ada uniformitas, penyeragaman apa lagi penyatuan. Kalau uniformitas dalam arti cara penyatuan fisik, itu tidak boleh. Karena Islam mendasarkan bahwa faktanya dari sana (dari Tuhan) manusia itu diciptakan berbeda-beda dan bersuku-suku. Tapi perbedaan itu dalam pandangan Islam bukan untuk dibenturkan, bukan untuk dikonflikkan, tetapi untuk di taarufkan, didamaikan, menjadi bagian dari komunitas yang saling membesar48 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu 48 | LÍder indonesiasatu | No. 14 / III / 2014

kan. Dengan demikian, Islam, kebangsaan dan pluralisme itulah napas dari demokrasi. Jadi, dengan bahasa lain Islam adalah agama yang sangat demokratis dan sejalan dengan demokrasi,” paparnya. Betapapun, ia toh menyadari di lingkungan Islam sendiri ada sebagian yang belum mampu menerima bahwa nation state (negara kebangsaan) yang berdasarkan Pancasila ini, itu bisa diterima sebagai paradigma. “Islam itu hanya menyebutkan tiga prinsip di dalam sebuah sistem kenegaraan: Yang pertama yang disebut Al musyawah artinya kesederajatan (demokrasi). Manusia tidak dibedakan dalam komunitas negara, baik di dalam politik, hukum dan pemerintah, itu sama. Yang kedua, di dalam sistem negara itu menegakkan keadilan. Itu juga prinsip dari Islam itu sendiri. Jadi, selama pemerintah menegakkan keadilan, dan tentu dengan itu menafikkan kebatilan, maka itu sudah bisa diterima oleh Islam dalam paradigma filosofisnya. Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan untuk berpendapat dan berkreasi dan sebagainya. “Nah, Indonesia, meskipun tidak menamakan dirinya sebagai negara Islam, tiga prinsip tersebut tetap dijunjung tinggi. Jadi, menurut Islam hubungan Islam dengan kebangsaan tidak perlu didikotomikan,” tandasnya n

JAHJA SETIAATMADJA

Laporan Khusus

Nasionalisme bukan hanya milik politisi. Dalam sebuah pertemuan dengan para Pemimpin Redaksi di Bali setahun berselang, Jahja Setiaatmadja berujar “BCA tidak tertarik mendirikan cabangcabangnya di luar negeri. Perhatian utama kami adalah bagaimana BCA dapat hadir sampai ke pelosok tanah air untuk membangun ekonomi rakyat.” Media menyebutnya sebagai “ Sang Dirigen Perbankan.” Orang nomor satu di Bank Central Asia(BCA), bank swasta nasional terbesar di Indonesia memang berasal dari keluarga perbankan. Tiga puluh lima tahun ayahnya bekerja di Bank Indonesia sebagai kepala kasir hingga pensiun.

ulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ini mengawali kariernya sebagai Junior accountant di kantor akuntan publik PriceWaterhouse Coopers1979. Sembilan tahun berselang ia menduduki jabatan sebagai direktur keuangan di Kalbe Group dan di tahun 1989 menduduki posisi direktur keuangan di Suzuki Mobil Group. Setelah 21 tahun berkpirah di BCA, ia diangkat Presiden Direktur BCA setelah pada tahun 2011.

Dengan kepemimpinan dan kemampuan manajerialnya, Jahja sukses mengembangkan sejumlah program prestisius. Misalnya, menyediakan layanan transaksi perbankan kepada hampir 12 juta rekening nasabah melalui produk ATM, internet banking dan mobile banking. Di bawah kepemimpinannya, BCA mampu meraup keuntungan bersih menjadi Rp6,3 triliun dari Rp5,3 triliun pada semester 2013 n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 49

Laporan Khusus

Bustanul Arifin

ustanul Arifin adalah pengamat ekonomi pertanian yang mengedepankan perjuangan untuk petani melalui jalur akademis dan jalur profesional yang dimilikinya sebagai peneliti, konsultan, dan penulis karya-karya ilmiah tentang ekonomi pertanian. Sebelumnya, Bustanul tidak berminat dengan dunia politik walaupun dengan berpolitik juga bisa mempermudah pencapaian tujuannya memperjuangkan para petani. Mengambil bidang pertanian untuk mendapatkan gelar S-1 di IPB tahun 1985, Bustanul awalnya tidak terpikir untuk mengambil jurusan ini. Setelah lulus SMA, Bustanul ingin mengambil pendidikan dokter di Universitas Airlangga yang tidak jauh dari kampung halamannya di Madura. Berkat dorongan guru-guru SMAnya, Bustanul mengambil peluang untuk masuk di IPB tanpa tes karena Bustanul siswa berprestasi. Berbekal pelajaran berdemokrasi yang 足didapatkan dari ayahnya, Bustanul beradaptasi di kota Bogor yang sama sekali asing baginya. Rektor IPB saat itu, Andi Hakim Nasution, adalah orang yang paling berpengaruh terhadap pola pemikiran ilmiah Bustanul. Selepas kuliah, ia sempat bekerja sebagai Kepala Project Management Unit (PMU) Proyek Pengembangan Pedesaan Wilayah (P3W) Transmigrasi Terpadu Krueng Tadu, Aceh Barat di tahun 1986-1987. Di sini Bustanul menimba pengalaman kehidupan para petani yang hidup di lahan terpencil. Tak sampai setahun bekerja, Bustanul lolos mendapatkan beasiswa di University of Wisconsin-Madison, Amerika. Di sana beliau mengambil program pascasarjana dan doktoral. Sepulangnya dari Amerika, semakin bulat tekad Bustanul untuk menaikkan taraf hidup petani. Selain menjadi dosen, Bustanul Arifin bergabung dengan INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) dan berhasil menjadikan INDEF sebagai pusat kajian 足ekonomi dan keuangan yang terpercaya. Sampai saat ini, Bustanul aktif melakukan penelitian di bidang pertanian tanah air untuk menemukan penyebab di negeri yang hasil pertaniannya melimpah ini para petaninya tidak bisa makmur.n

50 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Muhammad Prakosa

penguatan Desentralisasi

untuk otonomi daerah

ebelum diangkat menjadi menteri tidak banyak orang mengenal namanya. Kiprahnya di tengah masyarakat belum banyak terdengar. Penampilannya tenang. Sebagai menteri ia dinilai dekat dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia dipercaya memimpin Departemen Kehutanan Kabinet Gotong-Royong setelah sebelumnya menjabat Menteri P ertanian di era Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, ia adalah salah seorang anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP. Selama menjabat Menteri Pertanian, ia sudah berusaha dengan semampunya untuk bisa berperan mengatasi kerawanan pangan yang terjadi ketika itu. Tapi tetap saja banyak orang tidak terlalu berharap. Sampai akhirnya ia diberhentikan oleh Gus Dur dari jabatan Menteri Pertanian pada 26 Agustus 2000. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan, Prakoso pernah

enjabat Wakil Kepala Perwakilan Food and Agriculture m Organization (FAO) di Jakarta. Pria kelahiran Yogyakarta, 4 Maret 1960, ini terakhir juga aktif di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDI Perjuangan. Dalam menjalankan kebijakan kehutanan, Prakosa menegaskan tidak ada yang bersifat sentralistik dan b ertentangan dengan semangat Otonomi Daerah. Hal itu dikemukakannya sehubungan dengan adanya keluhan bahwa ia menjalankan kebijakan yang sentralistik. Salah satu butir dari lima program prioritas Departemen Kehutanan terdapat butir penguatan desentralisasi yang diharapkan seiring d engan semangat Otonomi Daerah. Sementara itu, hanya satu izin yang k ewenangannya masih ada di tangan Menhut yakni Izin Usaha P emanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 51

Laporan Khusus

Faisal Basri

aisal Batubara atau yang lebih dikenal dengan nama Faisal Basri adalah seorang ekonom dan politikus berdarah Sumatera. Pria kelahiran Bandung tanggal 6 November 1959, memiliki nama belakang Basri diambil dari namanya ayahnya Hasan Basri Batubara sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada ayahnya. Pria berdarah Batak yang juga keponakan dari m endiang Wakil Presiden RI Adam Malik ini juga merupakan salah seorang pendiri Mara (Majelis Amanah Rakyat) yang kemudian hari menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Faizal Basri awalnya dipercaya sebagai Sekjen PAN yang pertama dan pasca Kongres I di Yogyakarta dipercayakan sebagai salah satu Ketua. Dia juga menjadi pendiri beberapa organisasi nirlaba lainnya seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia. Sejak mahasiswa, Faisal sudah aktif di berbagai organisasi. Dia masuk di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1978 tatkala kampus sedang bergejolak. Gejolak politik membawanya kian larut dalam berbagai gerakan organisasi. Setelah menyelesaikan studinya di sana, Faisal kemudian diangkat menjadi dosen mata kuliah baru yakni Ekonomi Politik yang baru diperkenalkan di FEUI pada akhir 1980-an. Pada tahun 2000, Faisal ditunjuk untuk menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden Wahid. Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, dia tetap aktif dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi politik Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PI. Pada Oktober 2011, Faisal Basri menggandeng Biem Benyamin, putra tokoh legendaris Betawi Benyamin Sueb ikut berkontestasi merebut kursi Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, namun gagal n

52 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra

uruh Soekarnoputra lahir dengan nama Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra dikenal sebagai s eniman dan juga politikus. Anak bungsu dari pasangan Ir. Soekarno, presiden Indonesia pertama dengan Fatmawati ini menyukai kesenian dan sastra sejak anak-anak. Pada usia lima tahun, Guruh sudah belajar menari Jawa, Sunda, Bali dan mementaskan tariannya di atas panggung. Pada usia itu juga ia membentuk band bocah dan bermain piano. Menjelang remaja, Guruh membentuk band The Beat-G (tahun 1965) dan merilis album perdananya di tahun 1975 berjudul Guruh Gypsy, yang berisi musik paduan gamelan Bali. Dua tahun kemudian, ia mendirikan organisasi pemuda, Swara Mahardika (berubah menjadi Yayasan Swara Mahardika pada 1987), dan PT Gencar Semarak Perkasa (GSP) pada tahun 1989. Guruh mengadakan pagelaran untuk menunjukkan ekspresi seninya, antara lain adalah Pagelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra I pada 1979, Pagelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra II: Untukmu Indonesiaku dan memproduksi film semi-dokumenter Untukmu Indonesiaku (1980), Pagelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra III: Cinta Indoensia Pagelaran Jakarta Week di Singapura (1984), dan Pagelaran Karya Cipta Guruh Soekarno IV: Gilang Indonesia G emilang (1986). Selain itu, Guruh juga pernah menggelar pertunjukan kolosal ‘JakJakJakJak Jakarta’ dalam rangka ulang tahun Jakarta ke 462 tahun (1989), Pagelaran Kolosal: Gempita Swara Mahardhika dalam rangka 10 tahun Swara Mahardika (1987). Sementara itu, peran Guruh di bidang perfilman adalah perannya menjadi ilustrator musik film Ali Topan Anak Jalanan. Ia juga pernah berperan sebagai Sunan Muria dalam film Sembilan Wali (1985) Terkait dengan kehidupan pribadinya, adik m antan presiden RI Megawati Soekarno Putri ini pernah menikahi seorang penari asal Uzbekistan, Sabina Guseynova pada 20 September 2002 di Tashkent, Uzbekistan. Dalam perkawinannya itu, Guruh menyerahkan Al-Quran, Buku Di Bawah Bendera Revolusi dan Buku Otobiografi Presiden Soekarno sebagai mas kawin. Namun perkawinannya tak berusia lama dan kini kembali sendiri. Guruh dinilai banyak kalangan layak memimpin Departemen Pariwisata pada pemerintahan Jokowi-JK n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 53

Laporan Khusus RIZAL Ramli

Fuad Rahmany Pria kelahiran Singapura, 11 November 1954 ini adalah penerus reformasi di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jendral Pajak. Menggantikan, Mohammad Tjiptardjo Direktur Jendral Pajak sebelumnya, ia mengemban tugas berat, mengejar target pencapaian pajak yang ditetapkan pemerintah dan bersih-bersih lembaga di sela kasus besar yang melilit lembaga yang ia pimpin.

uad Rahmany bekerja di Kementerian Keuangan sejak tahun 1981. Karirnya sebagai birokrat menanjak, seiring dengan keuletannya. Ia menapaki karir dengan terus menimba ilmu. Pada tahun 1987 ia meraih gelar Master of Arts in Economics dari Duke University, Durham, North Carolina di Amerika Serikat. Sepuluh tahun kemudian ia meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. Pria berparas serius dan smart ini, pernah menduduki posisi strategis seperti, Deputy for Budgeting and Accountancy pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias dan Direktur Pengelolaan Surat Utang negara dan Kepala Pusat Manajemen Obligasi negara (PMON). Sebelum menempati posisi Dirjen Pajak, sebelumnya Fuad Rahmani menjadi Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam). Banyak orang menganggap jabatan Direktur Jenderal Pajak merupakan merupakan kursi panas. Lembaga yang dipimpin Fuad Rahmany ini, sebelumnya tersangkut beberapa kasus besar yang melibatkan pegawai pajak dan perusahaan besar. Namun, sepertinya ia kokoh untuk menegakkan nilainilai good governance di lembaganya. Walaupun disisi penerimaan pajak belum mencapai target seperti yang dicanangkan pemerintah, setidaknya pada masa ia menjabat, tidak ada kasus atau masalah besar yang mencuat yang melibatkannya atau anak buahnya. 54 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

izal Ramli adalah Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman 足足Wahid. Ia pernah dipenjara karena menentang terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden berkuasa pada rezim Orde Baru. Lahir di Padang, 10 Mei 1953, Rizal Ramli meniti karir di bidang politik bermula dari kegemarannya dalam berorganisasi sejak duduk di bangku kuliah. Bersama Laksamana Sukardi, Rizal Ramli mendirikan ECONIT Advisory Group, sebuah organisasi ekonom yang kini sangat disegani. Organisasi tersebut terkenal dengan organisasi yang sering mengkritisi perekonomian pemerintahan Orde Baru. Saat Gus Dur menjabat sebagai presiden menggantikan BJ Habibie, lulusan Boston University ini ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang 足Perekonomian selama hampir satu tahun n

Laporan Khusus

Sri Adiningsih

ri Adiningsih adalah sosok ekonom yang dikenal memiliki pemikiran yang segar, cerdas, dan komunikatif. Ia seorang ekonom yang pAndangannya patut didengar para penentu kebijakan ekonomi di negeri ini. Sri Adiningsih yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada ini pernah ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota Tim Ahli Panitia Ad hoc MPR pada tahun 2001 yang kemudian terpilih menjabat Sekretaris Komisi Konstitusi. Sri Adiningsih lahir di Solo pada tanggal 11 Desember 1960. Sejak kecil dia hanya diasuh oleh ibunya karena ayahnya, Daswandi meninggalkan mereka sejak Sri masih duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar. Setamat SMA, Sri memutuskan untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kendati dia sibuk dengan kegiatan aktivis, Sri tetap mampu meraih nilai terbaik dalam setiap mata kuliahnya. Pada tahun 1985, ia lulus dari UGM dengan predikat cum laude. Sesaat setelah lulus, dia langsung diterima sebagai dosen tetap di almamaternya FE UGM. Sri Adiningsih menikah dengan Kunta Setiaji, seorang dokter alumnus FK UGM. Pada tahun 1989, Sri berhasil meraih gelar Master of S足 cience (MSc) dari University of Illinois Amerika kemudian pada tanggal 15 Oktober 1996, di 足universitas yang sama, ia meraih gelar doktor bidang ekonomi. Selepas memperoleh gelar doktor itu, ia menjadi dosen Pascasarjana UGM. Kemudian menjadi Kepala Pusat Studi Ekonomi Asia Pasifik UGM. Sri kemudian dipercaya sebagai Adviser/ Principal Economist di Exim Securities (1997), anggota tim ahli penyiapan materi GBHN bidang Wanhankamnas tahun 1998, dan anggota pada Ombudsman Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak 1999, serta menjadi Tim Ahli Panitia Ad hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 55

Laporan Khusus

Luhut Panjaitan

uhut Panjaitan adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Pria yang banyak mendapatkan prestasi di bidang akademik ini dikenal sebagai pribadi yang rajin berolahraga. Luhut mendapat promosi pangkat jenderal berbintang tiga saat ia dipercaya sebagai KomAndan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung. Kemudian ia menjabat menteri dan dianugerahi pangkat jenderal berbintang empat purnawirawan. Ia juga menerima penghargaan Adimakayasa. Penghargaan itu merupakan penghargaan terhormat di Akademi Militer selepas pendidikan dari Akademi Militer dengan pangkat letnan dua, langsung bertugas di Kopassus. Di Kopassus, Luhut Panjaitan pernah menjabat menjadi KomAndan Pusat Pendidikan Kopassus di Batujajar, Bandung. Sebagai asisten Operasi di Markas Kopassus serta KomAndan pertama Detasemen 81 yang sekarang disebut Detasemen Penanggulangan Teror atau Gultor 81. Satuan detasemen yang sangat disegani dan secara khusus menangani masalah teroris saat itu.Luhut membangun detasemen ini mulai dari nol, saat Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Benny Moerdani. Suami dari Devi Boru Simatupang, ini juga pernah menjadi KomAndan Pusat Kesenjataan Infantri di Bandung. Saat menjabat KomAndan Korem di Madiun, dia meraih prestasi sebagai KomAndan Korem terbaik. Pada saat mudanya, ia aktif sebagai atlet renang, karate, judo, dan terjun payung. Bahkan ia pernah menjadi atlet renang dari Provinsi Riau. Dia juga pernah meraih medali di PON di Bandung. Ia dikenal rajin mengikuti olahraga karate dan judo serta terjun payung. Setelah tidak lagi menjabat menteri, dia merasa punya banyak waktu serta merasa memahami masalah olahraga. Se-

56 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

hingga ia memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Koni Pusat. Namun, dia harus mengakui dan menghormati pilihan peserta Kongres Koni yang hasilnya memilih Agum Gumelar. Sebelum menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan reformasi, dia juga aktif sebagai seorang pengusaha. Luhut kemudian mendirikan sekolah Politeknik DEL di Balige. Pada awal mendirikan sekolah ini, Luhut mengundang para duta besar negara-negara sahabat seperti Duta Besar Amerika, Australia, dan Singapura untuk melihatnya. Pada pemilu presiden 2014 lalu, Luhut menjadi salah satu politisi Partai Golkar yang menyeberang ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pilihan bergabung dengan Jokowi ini ternyata sangat tepat karena terbukti pasangan ini memenangkan pemilihan, mengalahkan pasangan yang didukung Partai Golkar, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.n

Laporan Khusus

Chappy Hakim

arsekal TNI (Purn) Chappy Hakim lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1947 (66 tahun) merupakan salah satu tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002 - 2005, menggantikan pejabat sebelumnya, Marsekal TNI Hanafie Asnan. Chappy Hakim kemudian digantikan oleh Marsekal TNI Djoko Suyanto. Chappy Hakim mengikuti Akademi TNI AU (AAU) angkatan 1971 dan masuk sekolah penerbangan pada tahun 1973. Setelah itu mengikuti Sekolah Instruktur Penerbang (1982), Sesko TNI AU (1987), Instrukur Hercules C-130 H/HS (1985), Sesko ABRI (1997) dan pendidikan Lemha-

nas (1998). Chappy Hakim pernah menjadi KomAndan Skadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma (1989), Gubernur AAU (1997), Asisten Personel (Aspers) Kasau (1999), Danjen Akademi TNI sejak tahun 2000, dan Kasau 2002. Ia benyak meraih penghargaan antara lain, Bintang Swa Bhuana Paksa Nararya, Satyalencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Satyalencana GOM VIII Kalbar, GOM IX Raksaka Dharma (Papua), Satyalencana Dwiwidya Sista, dan Satyalencana Seroja. Saat ini, Chappy Hakim dikenal sebagai pengamat penerbangan. Tulisan dan pemikirannya terkait masalah penerbangan tersebar di berbagai media cetak, dan elektronik n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 57

Laporan Khusus

AM Hendropriyono

aji Abdullah Makhmud Hendropriyono (lahir di Yogyakarta, 7 Mei 1945; umur 69 tahun) adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) di era pemerintahan Megawati. Menempuh pendidikan umum: SR Muhammadiyah Jl Garuda 33 Kemayoran Jakarta, SR Negeri Jl Lematang Jakarta, SMP Negeri V bag B (Ilmu Pasti) Jl Dr Sutomo Jakarta, SMA Negeri II bag B (Ilmu Pasti) Jl Gajah Mada di Jakarta. Pendidikan militer diperoleh di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang (lulus 1967), Australian Intelligence Course di Woodside(1971), United States Army General Staff College di Fort Leavenworth,

Chairul Tanjung

58 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

ekerjaan pria yang akrab disapa CT ini, berbeda jauh dengan disiplin ilmu yang ditekuninya semula. Sebagai seorang Dokter Gigi lulusan Universitas Indonesia (UI) tahun 1981, CT lebih sukses di dunia bisnis. Dari penelusuran biografinya yang bertajuk “Si Anak Singkong”, CT memulai b erbisnis dari menjual buku kuliah stensilan, kaos, dan sebagainya. Kemudian ia memiliki toko peralatan laboratorium dan k edokteran di b ilangan Senen Raya, Jakarta Pusat, namun mengalami k ebangkrutan. Setelah itu ia mencoba membuka usaha k ontraktor tetapi kurang berhasil sehingga ia bekerja di perusahaan baja. Lalu, ia pindah ke perusahaan rotan dimana ia bertemu dengan tiga orang rekan dan mendirikan PT. Pariarti S hindutama. Perusahaan ini m emproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor, dan CT beruntung usahanya kali ini menuai untung besar karena p erusahaannya mendapat

Laporan Khusus Amerika Serikat (1980), Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI, yang lulus terbaik pada 1989 bidang akademik dan kertas karya perorangan dengan mendapat anugerah Wira Karya Nugraha. Lulusan KSA VI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dengan predikat prestasi tinggi. Dalam birokrasi pemerintahan RI, AM Hendropriyono pernah memangku berbagai jabatan berturut-turut, diantaranya Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia (1996-1998), Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII, Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi yang kemudian merangkap Menteri Tenaga Kerja. Pada periode tahun 2001-2004 sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Kabinet Gotong Royong. AM Hendropriyono merupakan penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul Bogor, Dewan Analis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara, Sumpah Intelijen, Mars Intelijen, menetapkan hari lahir badan intelijen, pencipta Logo dan Pataka BIN, mempopulerkan

bahwa intelijen sebagai ILMU dan menggali filsafat intelejen, menggagas berdirinya tugu Soekarno-Hatta di BIN. Ia juga penyAndang berbagai kehormatan negara RI, dalam wujud bintang dan tAnda jasa antara lain: Bintang Mahaputera Indonesia Adipradana, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya-prestasi, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma, Bintang Dharma, Satya Lencana Bhakti. Doktor Filsafat Intelejen ini menjadi pengamat terorisme dan intelijen, yang kerap diminta untuk menjadi narasumber oleh media massa dan berbagai lembaga, giat menulis, bermacam pemikirannya dalam artikel-artikel di berbagai koran, majalah, radio dan televisi. Ia mendedikasikan ilmunya dengan mengajar Filsafat Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta dan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan jabatan Lektor Kepala terhitung sejak tanggal 01 Maret 2002 sampai sekarang n

pesanan 160 ribu pasang sepatu anak-anak dari Italia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya CT m emutuskan untuk berkarya sendiri karena terjadi p erbedaan paham dengan rekan-rekannya. Lepas dari bisnis sepatu ekspor, CT mengarahkan usahanya ke konglomerasi dengan tiga bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Tugu yang sekarang menjadi Bank Mega yang kini merangkak naik menjadi bank kelas atas. Ia juga merambah ke bisnis sekuritas, asuransi jiwa, dan asuransi kerugian. Pada sektor sekuritas, CT memiliki perusahaan real estate dan membangun B andung Supermall pada 1999. Saat ini, CT berkecimpung di bisnis pertelevisian dengan mendirikan Trans Corp yang membawahi Trans TV dan Trans 7. Walaupun persaingan di industri pertelevisian semakin ketat, namun CT yakin Trans TV bisa terus berkembang melihat bahwa belanja iklan TV nasional telah mencapai angka 6 triliun setahun dan 70% di antaranya akan diambil oleh televisinya. Selain Trans Corp., CT memiliki Para Group yang mengayomi 5.000 karyawan dengan Para Inti Holdindo sebagai kepala industri yang memiliki tiga anak p erusahaan, yaitu Para Global Investindo (bisnis keuangan), Para Inti Investindo, (media dan investasi) dan Para Inti Propertindo (properti). CT melebarkan sayapnya di dunia bisnis dengan

menggunakan Trans Corp untuk mengakuisi 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai Rp 3 triliun melalui PT Trans Ritel. Setelah memiliki 40% saham Carrefour, ia kini menjadi komisaris utama PT Carrefour Indonesia didampingi oleh A.M. Hendropriyono (mantan Kepala BIN) dan S.Bimantoro (mantan petinggi Polri) sebagai komisaris. Saat ini, CT dipercaya Presiden Susilo B ambang Yudhoyono menjadi Menteri K oordinator Perekonomian. CT dilantik pada 19 Mei 2014 menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri terkait pencalonannya sebagai calon wakil presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 59

kurtubi

etelah lolos masuk Senayan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, pengamat kritis minyak dan gas bumi Kurtubi sudah mempunyai agenda khusus untuk segera mendesakkan perubahan Undang-Undang Minyak dan Gas serta Mineral dan Batubara. Adalah Kurtubi juga yang gigih mendesakkan pembubaran BP Migas, yang sekarang berganti nama menjadi SKK Migas, yang menurutnya sebuah bentuk pemborosan uang negara. Hanya dengan berganti baju dengan nama SKK Migas, ia juga tetap garang meminta SKK Migas dibubarkan sesegera mungkin. Menurut putra Lombok Barat ini, Partai Nasdem sebagai kendaraan politiknya memiliki aspirasi untuk mengubah tata kelola di bidang migas dan tambang demi menaikkan penerimaan negara. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan terbantu dengan dana yang dihasilkan dari sektor pertambangan dan energiUU Migas. Pemborosan, salah kelola, dan pengerukan uang negara di sektor migas dan pertambangan oleh pihak asing yang dimungkinkan oleh UU Migas yang lama membuatnya bisa benar-benar menangis manakala membeberkan semua kesemrawutan yang ada di sektor migas dan energi. Dengan daya analisa yang tajam dan komprehensif, Partai Nasdem pun bangga bila dapat menyumbang salah satu kader terbaiknya untuk membenahi sektor penyumbang devisa negara terbesar ini n 60 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Pendidikan :

1. 1982-1986, S1, UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA 2. 1991-1993, S2, COLORADO SCHOOL OF MINES, COLORADO 3. 1994-1996, S2, ENSPM 4. 1996-1998, S3, COLORADO SCHOOL OF MINES, COLORADO

Kursus / Diklat yang pernah diikuti :

1. ENERGY DATA BANK, IEE, TOKYO, JAPAN 2. ENERGY PRICING POLICY, EAST WEST CENTER, HONOLULU, HAWAI 3. PETROLEUM NEWS AND MARKET, SINGAPORE 4. ECONOMIC STATISTICS, ISPC-USDOC, WASHINGTON DC 5. COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM BOULDER, COLORADO

Riwayat Pekerjaan : 1. 2. 3. 4.

PERTAMINA, PENSIUNAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA, KOMISARIS CPEES, DIREKTUR, JAKARTA PASCASARJANA FEUI DAN UNIVERSITAS PARAMADINA, PENGAJAR, JAKARTA

Laporan Khusus Rokhmin Dahuri

Menjadikan Indonesia Sebagai

Poros Maritim Dunia Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS. adalah Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1982 dari Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor dan gelar doktor dari School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada pada tahun 1991. Kader PDIP ini merupakan salah seorang di balik kemenangan duet Jokowi-JK, pada pilpres 2014 yang lalu. Loyalis partai berlambang moncong putih ini gigih memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, Indonesia adalah negara maritim dengan bukti sejarah kejayaan masa lampau, dimana kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Islam sempat menjadi penguasa laut Nusantara yang disegani pelaut dunia. Untuk mewujudkan ide dan gagasannya ia membuat LSM yang menyoroti pembangunan kelautan dan kehidupan masyarakat pesisir. Dedikasi atas keilmuannya ia tuangkan ke dalam penelitian dan artikel ilmiah yang sering menjadi salah satu rujuk di koran atau majalah.

enurutnya, dimesi pembangunan Âekonomi untuk menjadi poros Âmaritim dunia mencakup empat kelompok kebijakan dan program pembangunan. Pertama adalah penguatan (revitalisasi) sektor-sektor ekonomi kelautan yang selama ini sudah berjalan (existing marine economic sectors), seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan dan energi (ESDM), pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri dan jasa maritim. Kedua adalah pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan yang baru, seperti industri bioteknologi kelautan; industri air laut dalam (deep sea water industry); budidaya perikanan di perairan laut dalam atau laut lepas (offshore aquaculture) seperti yang dilakukan di Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat; produksi energi terbarukan dari laut (pasang surut, gelombang, biofuel dari algae laut, dan OTEC/

Ocean Thermal Energy Conversion); dan sumber daya kelautan non-konvensional lainnya. Ketiga, pengembangan pusat-pusat (clusters) pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri yang inovatif dan ramah lingkungan di kawasan-kawasan pesisir di sepanjang ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai bangsa produsen dan pemasok barang dan produk dalam sistem rantai suplai global (the global supply chain system), bukan hanya sebagai bangsa konsumen (pasar) beragam produk dan jasa dari bangsa-bangsa lain, seperti yang berlangsung selama ini. Keempat, penguatan dan pengembangan konektivitas kelautan (â&#x20AC;&#x2122;Tol Lautâ&#x20AC;&#x2122;) terdiri dari pengembangan armada kapal penumpang dan barang, pelabuhan, industri galangan, dan reparasi kapal n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 61

Laporan Khusus

Sapta NirwAndar

Birokrat Harus Berjiwa

Wirausaha

akil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf ) Sapta Nirwandar mengatakan, Kementerian Pariwisata adalah lokomotif, yang pada dasarnya mampu berdiri sendiri atau bersinergi dengan sektor lainnya. "Kenapa pariwisata bisa begitu? Karena pariwisata adalah lokomotif. Dia bisa dengan siapa-siapa dan tidak dengan siapa-siapa," katanya. Sebagai lokomotif, kata dia, pariwisata mampu bersinergi dengan imigrasi,

perhubungan, pertanian, bahkan perdagangan souvenir. Pariwisata, menurut dia, mampu mendatangkan pembeli (buyers) yang nantinya akan mendorong tumbuh kembang sektor lainnya. Sapta dinilai banyak kalangan bukan sekadar seorang birokrat tapi juga memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Sebenarnya hal itu sudah tertanam sejak kecil. Karena pariwisata bisa bersinergi dengan sektor apa saja ia terus menkampanyekan agar para birokrat memiliki jiwa wirausaha untuk kepentingan negara n

62 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Revrisond Baswir

evrisond Baswir adalah tokoh pembela ekonomi kerakyatan yang dulu dikonsep Bung Hatta dan diteruskan oleh Prof. Mubyarto. Bertarung dengan mayoritas ekonom neo liberalis ia bersama-sama dengan serikat buruh berjuang di Mahkamah Konstitusi, mengajukan judicial review terhadap beberapa Undang-Undangan pesanan kapitalis (UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, UU Agraria, UU Migas). Karena visi kerakyatan itu Revrisond oleh banyak kalangan dianggap cocok masuk dalam tim ekonomi kabinet Jokowi-JK yang juga memiliki visi kerakayatan yang sama. Revrisond menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Gadjah Mada

(UGM) Yogyakarta, pada 1983. Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Western Michigan, Kalamazoo, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master pada 1991. Selanjutnya ia memperoleh PhD dari Universitas Airlangga, Surabaya, dengan disertasi yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Belanja Negara, Struktur Perdagangan, dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (tidak diterbitkan). Sejak 1984 Revrisond mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Saat ini, selain menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, ia juga menjadi anggota Dewan Komisaris pada PT Perkebunan Nusantara VIII, Bandung, dan anggota Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 63

Laporan Khusus

Pramono Anung

ramono Anung adalah politisi PDI Perjuangan, yang termasuk yang tercepat dalam karir politiknya. Wakil Ketua DPR RI masa bakti 2009-2014, asal Kediri ini menjalani karir politiknya dengan merangkak dari bawah. Ia bergabung di PDIP tahun 1998. Hanya dalam dua tahun karirnya merangkak naik dan menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP. Tahun 2005, Pramono Anung terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PDIP dalam kongres partai di Bali. Sebagai Sekjen PDIP, ia bertugas menggerakkan roda partai hingga ke daerah-daerah. Sebagai wakil dari generasi muda yang siap memimpin bangsa ke depan, Pramono meyakini dalam era reformasi seperti ini akan lahir beberapa anak muda yang bisa memimpin lebih rasional dan terbuka. Kalau itu terjadi, euforia demokrasi itu bisa memberi kesejahteraan bagi rakyat,â&#x20AC;?

Katanya. Pramono Anung Wibowo atau yang lebih dikenal dengan nama Pramono Anung merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang aktif sejak 1998. Pramono Anung kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI masa jabatan 2009-2014 dari Fraksi PDIP. Sebelum terjun ke dunia politik, ia sudah terlebih dahulu menggeluti dunia bisnis dengan banyak memangku posisi penting, misalnya direktur di PT. Tanito Harum (1988-1996) dan PT. Vietmindo Energitama (1979-1982), serta komisaris di PT. Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999). Ketika SBY terpilih lagi menjadi Presiden RI untuk yang kedua kalinya, Pramono Anung ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI masa bakti 2009-2014, berdampingan dengan Marzuki Ali dari Fraksi Demokrat. Kiprah Pramono di DPR RI semakin mengukuhkan posisi

64 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

PDIP sebagai partai besar di Indonesia, walaupun bukan partai penguasa, sekaligus menjadi pembuktian bahwa seorang Pramono Anung merupakan politisi yang mumpuni di bidangnya dan memiliki kualifikasi sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Pada 11 Januari 2013, dia resmi menyAndang gelar doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjajaran. Dia lulus dengan hasil cum laude. Pramono berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Komunikasi Politik dan Interpretasi para Anggota DPR Kepada Konstituen Mereka." Disertasi ini dibuat berdasarkan penelitian atas 21 anggota DPR terkait motivasi dan komunikasi politik dalam Pemilu 2009. n

Laporan Khusus

ignatius jonan

ajah perkeretaapian Indonesia berubah total. Transportasi kereta api tadinya terkesan kotor kumuh dan penuh sesak. Masuknya Jonan sebagai Dirut KAI merubah segalanya, sekarang transportasi kereta api menjadi transportasi yang nyaman dan murah. Ia adalah sosok pemimpin bertangan dingin, mampu mengubah PT KAI menjadi perusahaan pemerintah yang mengedepankan pelayanan. Ignasius Jonan, pria kelahiran, Singapura, 21 Juni 1963 merupakan salah satu pembawa angin segar perubahan. Pria lulusan Universitas Airlangga ini, mampu membawa PT KAI menjadi perusahaan pemerintah yang profesional mengedepankan pelayanan. Tentu saja usahanya bukan tanpa tantangan. Sebagaimana yang diketahui khalayak umum, PT KAI sebagai perusahaan pemerintah sebelumnya kinerjanya sangat di bawah profesionalitas. Budaya birokrasi yang panjang, aset yang tidak dikelola dengan baik dan pelayanan masyarakat yang tidak diperhatikan, dengan cepat ia rubah, sehingga hasilnya nyata seperti PT KAI sekarang ini. Sebelumnya perkeretaapian sangat amburadul, kereta api Indonesia seolah tidak ada baiknya. PT KAI selaku perusahaan negara satu-satunya menjadi tersangka utama atas layanan kereta api yang menyedihkan. Deretan penumpang di atap kereta api menjadi

hiasan berita TV. Baik kereta api jarak dekat, jarak menengah maupun jarak jauh kondisinya sama, penuh sesak, kumuh, dan banyak pedagang asongan. Kondisi kereta api bisnis dan eksekutif juga jauh dari layanan seperti namanya, banyak bangku penumpang yang tidak berfungsi sempurna, penumpang merokok didalam kereta dll. Ignasius Jonan berhasil membuat perubahan besar yang pada mulanya sempat mendapat celaan dan diragukan. Ia menertibkan penumpang yang nekat naik ke atap kereta api, memutuskan kebijakan pedagang asongan dilarang masuk ke dalam kereta api, dan memberantas praktik percaloan yang bertahun-tahun sudah membudaya. Kereta api ekonomi pun ia sulap menjadi kereta api yang penuh kenyamanan, untuk KRL ada AC-nya, penumpang dibatasi sesuai jumlah kursi, dan dilarang merokok di dalam kereta api. Apa yang ia usahakan kini berbuah manis. Masyarakat puas dengan layanan PT KA. Orang yang tadinya meragukan angkahnya kini mengacungkan jempol padanya. Kepemimpinannya di PT KAI menjadi rujukan bagi siapapun yang ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dengan tantangan budaya sebeumnya yang sudah mengakar yang cukup amburadul. Setahap demi setahap Ignasius Jonan mampu mewujudkan tujuannya sebagai seorang pemimpin. Yang dulunya ia berjalan sendiri, kini banyak orang mengikutinya n Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 65

Fahrul Razi

enderal TNI (Purn) Fahrul Razi adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Fachrul Razi, lulusan Akmil 1970 ini berpengalaman dalam bidang infanteri. Jabatan terakhir jenderal bintang empat ini adalah Wakil Panglima TNI. Tidak begitu bersinar di era pemerintahan Soeharto, Jenderal Fachrul Razi baru mencuat di era Gus Dur. Ia menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Laksamana Widodo AS yang dipercaya Gus Dur sebagai panglima TNI. Sebelum itu, ia menduduki jabatan Kepala Staf Umum ABRI, lalu menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Di ujung Orde Baru, 1996--1997 Fachrul hanya kebagian pos Gubernur Akademi Militer. Pada perkembangan terakhir, Jenderal TNI ( Purn) Facrul Razi , putra Aceh yang dipercaya mampu meredam konflik aceh pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kini ia kembali dipercaya menjadi arsitek militer di kantor transisi Jokowi-JK n

Kiki Syahnakri

etjen TNI (purn) Kiki Syahnakri adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat, tetap vokal mengkritisi perjalanan bangsa, termasuk mencermati bagaimana pemimpin tertinggi republik ini berusaha membawa rakyatnya menuju masyarakat yang adil dan sejahterah. Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, menurutnya, dengan 66 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

sendirinya akan mengundang berbagai kepentingan internasional, kepetingan negara maju, kepentingan para kapitalis untuk menghisap kekayaan bangsa ini. “Kita sudah terpenetrasi terlalu jauh. Ideologi Pancasila suda terpinggirkan dan demokrasi yang dipompakan kedalam negeri adalah demokorasi liberal yang tidak cocok dengan kultur kita,” tandasnya. Penguasaan modal asing didalam berbagai sektor, proses pemilihan Kepala Daerah dan legislatif yang sarat politik uang, berkembangnya materialisme dan gaya hidup hedonis adalah output dari penetrasi demokrasi liberal itu. Untuk mengatasi itu semua, menurut Kiki, kita perlu pemimpin yang kuat dalam arti komit terhadap platform kebangsaan ini, komit terhadap Pancasila. “ Dengan kompleksitas yang kita punyai karena keberagaman suku, agama dan daerah, saya kira kita butuh pemimpin yang jauh lebih kuat dari Putin, Deng Xiao Ping atau George Washington,” tambah Kiki yang mengktirik pemerintahan SBY sebagai pemerintahan yang terlalu lamban. Adalah Kiki Syahnakri juga yang mengungkapkan adanya konspirasi internasional dibalik lepasnya Timor Timur dari Indoensia didalam bukunya Timor Timur, The Untold Story n

Laporan Khusus Jimly ASSHIDIQIE

KITA BUTUH

ETIKA BERBANGSA

anyaknya pejabat korup yang terus berakrobatik mempertahankan posisi dan kekuasaan demi posisi dan jabatan itu sendiri, menurut Prof. Dr Jimly Asshiddiqie SH adalah m asalah o rientasi. Banyak orang berorientasi jabatan untuk mendapatkan kekayaan tetapi tidak berperan sesuai jabatan itu dan bahkan dengan segala cara berusaha mempertahankan posisinya dalam ketidaklayakan. “Negara sebagai sebuah organisasi harus mampu berfungsi sebagai engine of growth bagi bangsa,” tegas Jimly. Dalam perspektif ini, menurutnya, harus dikembangkan sebuah sistem dimana sebuah bangsa dapat bernegara secara etis dalam artian bahwa tidak hanya hukum yang harus ditegakan tetapi norma-norma etik, khususnya dalam jabatan-jabatan publik, juga harus di-enforce oleh negara. Demokrasi, dalam sejarahnya yang panjang, adalah sebuah bentuk peradaban tinggi yang tidak hanya ditopang oleh kesadaran hukum yang tinggi tetapi juga berfungsinya norma-norma etik yang membentuk peradaban itu. Dalam sebuah percakapan yang panjang dengan LIDER, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu mewacanakan bagaimana peran yang dimainkan oleh DKPP dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum itu dapat diangkat lebih tinggi untuk membentuk Peradilan Etik demi tegaknya rule of ethics sebagai tandem rule of law. Yang maksud dengan pengadilan etik, menurut Jimmly, bukan sekadar lembaga penegak kode etik tapi pengadilan etik adalah suatu institusi yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Misalnya semua pihak

mesti didengar, independen, tidak memihak, dan transparan. Selanjutnya ia berpendapat, masyarakat modern ini tidak bisa lagi hanya mengAndalkan hukum sebagai satu-satunya alat mengontrol masyarakat modern. Pendekatan hukum itu sudah terbukti terlalu berat bebannya, overload. Pendekatan hukum dengan sistem sanksi yang disediakan sudah mengalami kritik massal di seluruh dunia. Hukuman mati misalnya, dianggap sudah tidak berperikemanusiaan. Makin banyak teoritisi dan praktisi yang mengusulkan hukuman mati itu dihapus. Ini soal waktu saja. Kedua, lembaga penjara. Sanksi penjara itu sudah dikritik sebagai sistem yang usang, tidak efektif untuk memperbaiki perilaku. “Apalagi kalau kita bicara jabatan publik (public office) yang diperlukan bukan lembaga penjara sebagai ancaman, apalagi hukuman mati. Koruptor bisa dengan tenang masuk penjara. Korupsi satu triliun tenang saja karena setelah itu dapat grasi. Jadi, penjara makin tidak bisa diAndalkan. Kalau kita bicara jabatan publik, ini ada masalah. Proses hukum yang dikira menjadi solusi untuk mengatasi pelanggaran yang terkait jabatan publik, proses hukumnya ribut, bertele-tele, lama dan t idak efektif,” katanya. Selanjutnya, akibat lamanya proses itu maka martabat jabatan publik itu turun di mata masyarakat. Karena itu, setiap kali berkaitan d engan jabatan publik maka sanksi hukumnya adalah pecat. Jadi bukan mengancam penjara dan tindak pidana mati. Bahwa nanti dia harus diproses secara hukum, ya. Tapi harus berhenti dulu. Untuk itulah sistem harus dibangun. Sistem sanksi etik itu dia remove from the office atau sanksi tegur. Sehingga secara moral publik dapat melihat. Tapi kalau kesalahannya berat, maka remove n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 67

Trimedya Panjaitan

Dr. Trimedya Panjaitan, SH, MH menyelesaikan Magister Hukum di Universitast Padjajaran 足Bandung pada tahun 2008. Putra kelahiran Sumatra Utara ini alumnus Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta 1991. Pria yang akrab disapa Bang Trimed ini lahir di Medan 48 tahun lalu itu menghabiskan masa kanakkanaknya di kota yang sama. Perjalanan karir sebagai sarjana hukum dibilang cukup cemerlang setelah kemudian terjun ke dunia politik. Sebagai Pembela Umum di LBH (1991-1993), Pembela Umum YLBHI (19931996), Pemimpin Law Office Trimedya Panjaitan & Associates (1996-2004). Sedangkan karir politiknya di awali sebagai anggota Komisi III DPR RI (2004-2009), dan kemudian menjadi Ketua Komisi III DPR RI (20092014). Hingga kini Trimedya menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum DPP PDIP (2010-2015). 68 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus Pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, Trimedya Panjaitan adalah politisi yang boleh dikatakan paling sibuk dari seluruh kader PDI Perjuangan. Sebagai ketua bidang hukum DPP Partai, Ia bertanggung jawab mengurusi seluruh sengketa Pemilu Legislatif dari Caleg PDI Perjuangan, termasuk sengketa pemilu presiden setelah ditetapkan KPU pada 9 Agustus 2014 lalu yang dimenangkan oleh pasangan calon presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala. “kami harus berjalan kaki mengantar dokumen ke Makamah Konstitusi”, kata Trimedya kepada LIDER. Pada proses pileg, kepada pers ia menekankan para caleg dari PDIP untuk mendukung apapun keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dalam hal penentuan capres. Para caleg diminta tidak hanya bekerja untuk kemenangan pemilu legislatif (pileg) melainkan juga pemilu presiden (pilpres) 2014. Drama sengketa pemilu presiden yang diperkarakan oleh pasangan Capres Prabowo -Hatta versus KPU sempat membuat tim hukum yang dipimpin Trimedya Panjaitan sebagai tokoh yang paling sibuk sepanjang sejarah pilpres ditanah air walaupun sengketa hasil pilpres itu tidak langsung ke pasangan Capres Jokowi-JK. Keputusan MK yang menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo-Hatta membuat wajah putra Batak ini tampak sumringah. “kami bangga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melegitimasi kemenangan Jokowi-JK. Sekarang bola ada pada keduanya untuk memilih pembantunya sesuai dengan harapan rakyat”n

Saldi Isra

rof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA adalah seorang ahli hukum tata negara Indonesia, aktivis anti-korupsi, penulis, serta guru besar Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Kepakarannya dalam bidang yang digelutinya membuat dia salah satu pakar tata negara terpAndang di negeri ini dan hadir dalam peristiwa-peristiwa penting negara. Dalam peristiwa terakhir ia berdiri berhadapan dengan Yusril Ihza Mahendra dari pihak PrabowoHatta dalam sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Sebagai aktivis anti korupsi dan direktur Pusat Studi Konstitusi, ia membuka asa baru terhadap pembenahan sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia sebagai esensi dari sebuah negara hukum n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 69

Laporan Khusus

Farid Haryanto

Disanjung dan Dibenci disaat yang sama 70 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Farid Haryanto adalah seorang jaksa karir yang memulai meniti karir sebagai jaksa pada tahun 1987 di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya pada tahun 1987, setahun setelah alumnus Magister Sains bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga ini menyelesaikan pendidikan pembentukan jaksa tahun 1987 sebagai lulusan terbaik k etiga.

alam kiprahnya yang panjang dengan menempati berbagai jabatan strategis baik sebagai kepala kejaksaan negeri di beberapa daerah hingga staf ahli Jaksa Agung sejak bulan Mei 2014, sosok jaksa Farid identik dengan berbagai kasus kelas kakap yang ditanganinya. Sebut saja kasus korupsi jalan tol Cawang –Tanjung Priok yang menyeret Ir. Thamrin Tanjung dan Tjokorda R. Sukawati di tahun 1998 sebagai terdawa dan terbukti bersalah di Mahkamah Agung RI tidak lepas dari perannya sebagai penyidik dan penuntut umum. Kasusu Huzrin Hood, bupati kepulauan Riau, Probosutedjo, adik Presiden Soeharto, yang akhirnya menjadi penghuni hotel prodeo juga tidak lepas dari perannya sebagai Ketua Tim Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dan tidak terbilang berbagai kasus lain yang sukses ditanganinya. Risiko dari jabatan dan keputusan yang timbul membuatnya dibenci dan disukai pada saat yang sama. Segar dalam ingatan adalah perseteruannya dengan mantan Menhukum-HAM, Yusril Ihza Mahendra menyangkut kasus Sisminbakum. Kasus itu menjadi tenang ketika Farid dipindahkan ke luar pulau sebagai Wakajati Mataram dan kemudian Kajati Kupang. Tapi kasus Sisminbakum mencuat kembali setelah Faried kembali ke gedung bundar sebagai Direktur Penuntutan akhir Mei 2010 lalu. Dari catatan sejumlah media seperti Tempo dan Jawa Pos, Faried memang tergolong jaksa yang istimewa. Perjalanan karirnya bak meteor. Ia selalu mendapat kepercayaan dari atasannya untuk menangani perkara kakap.

Kejaksaan Agung Ke Depan

Sebagai orang yang hidup dalam denyut nadi k ejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang independen, berwibawa, berintegritas, berkredibilitas, profesional, bersih, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan kenyang dengan terpaan yang dihadapinya, Farid memahami benar apa yang tinggal dari institusi kejaksaan di Republik ini. Sebuah daftar panjang ia susun untuk memetakan pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh seorang Jaksa Agung ke depan. Ia memulainya dengan rendahnya kredibilitas, belum opitimalnya penyelesaian perkara termasuk dan terlebih menyangkut pemberantasan korupsi sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia kejaksaan dan tidak kondusifnya sistem hukum yang menopang penegakan hukum. Yang tidak kalah krusialnya, menurut Farid, adalah bagaimana kejaksaan dapat menekan tingkat kebocoran kekayaan dan pendapatan negara dengan berperan optimal sebagai institusi yang mampu mencegah tindak pidana korupsi termasuk melaksanakan perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assitance untuk mengembalikan kekayaan negara yang disembunyikan di negara lain. Dalam rangka itu semua ia melihat pentingnya kejaksaan melaksanakan reformasi birokrasi terkait sistem rekruitmen, jenjang karir dan punishment and reward untuk memperbaiki kualitas sumber daya m anusia k ejaksaan agar dapat berperan sesuai misi yang d iembannya. Berbagai hal lain termasuk optimalisasi p enyelesaian perkara, kualitas sarana dan prasarana p enunjang termasuk merealisasikan berbagai p erjanjian dan kerjasama hukum dengan negara-negara lain, menurutnya, tentu berada dalam satu paket dengan tindak lanjut dari program presiden terpilih untuk memperkuat tugas dan fungsi pokok Kejaksaan RI kedepann

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 71

Yudi Latief

PANCASILA ADALAH SCIENCE OF THE FUTURE Gagasan revolusi mental yang sukses menghantar kandidat presiden Jokowi memenangi pertarungan pemilihan presiden 2014 pada dasarnya adalah sebuah keniscayaan bagi keberlangsungan bangsa ini. Revolusi mental pada dasarnya adalah p erubahan struktur mental dari struktur mental lama yang menyandera bangsa sehingga tidak kunjung beranjak menjadi lebih baik dan lebih maju.

72 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

ara pendiri bangsa nampaknya sudah berjalan jauh melampaui zamannya ketika merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara ditengah perang ideologi yang berlangsung pada masa itu. Bentrokan antara Timur dan Barat dan selanjutnya antara Utara dan Selatan justru, diterima atau tidak, menemukan solusinya pada Pancasila sebagai ideologi tengah. “Sekarang, ketika globalisasi dianggap sebagai sebuah ancaman, justru kita harusnya semakin sadar bahwa Pancasila sudah membentengi bangsa ini secara utuh. Apakah kita harus menolak pihak asing yang ingin berusaha di negeri ini? Tidak. Silahkan saja, tetapi usaha mereka harus berkeadilan dan beradab. Adil kepada tuan rumah dan tidak hanya menjadikan tuan rumah tempat pembuangan limbah,” ujar Dr. Yudi Latief. Merosotnya kehidupan masyarakat yang ditAndai dengan intoleransi, korupsi yang merajalela, bentrokan dan kerusuhan yang disesali tetapi dipraktikkan dan dibiarkan terjadi sejatinya adalah produk turunan dari struktur mental lama yang non Pancasilais. Dan menurut Yudi, ketika Presiden terpilih Jokowi mengkampanyekan revolusi mental, intinya adalah perubahan struktur mental yang berdasar pada Pancasila yakni kesatuan dalam keberagaman. “Masalahnya, terdapat gap antara idealitas dan realitas. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai karakter bangsa,” tAndasnya. Dalam pAndangannnya, justru disinilah ujian terbesar bagi presiden terpilih Joko Widodo untuk mampu mengimplementasikan gagasannya mengenai Revolusi Mental yang sudah menarik hampir seluruh warga negara untuk memilihnya. Kegagalan dalam mengeloborasi dan mengimplementasikan Revolusi Mental yang sejatinya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila justru akan menyanderanya untuk membawa perubahan--- mimpi semua anak bangsa yang sudah memilihnya.

Jalur Pendidikan

Revolusi mental sebagai perubahan struktur mental tidak harus disikapi secara sektoral, misalnya, hanya melalui jalur pendidikan, tetapi, menurut Yudi, harus merasuk ke dalam setiap kementerian yang ada. Di dalam bidang ekonomi, misalnya. Jika revolusi

mental berarti menunjukkan keberpihakan kepada produk dalam negeri maka sebagian besar belanja pemerintah harus diarahkan untuk menyerap p roduk-produk dalam negeri dan sebisa m ungkin membatasi impor. Demikian juga menyangkut pengelolaan sumber daya migas, misalnya, akan sangat mubazir ahli-ahli perminyakan Indonesia jika yang kita jual adalah minyak mentah. Betapapun, lanjut Yudi, sektor pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan Nasional harus dibenahi untuk menjadi wahana menjadikan orang Indonesia menjadi manusia yang baik dan warga negara yang baik. “Karakter personal memang bisa ditempuh melalui pendidikan agama tetapi juga tidak menjamin orang-orang baik jika yang ditekankan adalah r itualisme yang akan melahirkan sikap eksklusif. Pendidikan agama harus lebih menekankan masalah moralitas,” ujarnya. Selanjutnya adalah bagaimana pendidikan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas membentuk karakter kolektif yang ada di dalam Pancasila. Semua itu bisa diperoleh dari pohon-pohon kebaikan dari semua agama yang ada di Indonesia. Yudi Latif menjelaskan bagaimana moralitas atau nilai-nilai dari Pancasila itu meresap ke dalam kehidupan berbangsa melalui tiga lapis: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pendidikan Pancasila pada tingkat keyakinan dapat ditempuh dengan menggerakkan instrumeninstrumen kreatif seperti film, musik, kartun dan lain sebagainya. “Konser musik Slank dalam kampanye Jokowi memperlihatkan betapa kuatnya peran musisi menciptakan keyakinan akan kesatuan dalam keberagaman itu,” ujar Yudi. Lebih lanjut, mengikuti gaya Amerika, Yudi berujar seharusnya industri film nasional m empunyai tanggungjawab membuat film-film patriotik b erdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk terus menjaga dan menghidupkan moral Pancasila itu di dalam kehidupan berbangsa. Ada masalah besar bagaimana membuat Islam sebagai agama mayoritas nyaman di dalam negara bangsa dengan dasar Pancasila itu. “Pendidikan tinggi dalam hal ini harus mampu melahirkan teori-teori baru dengan mengkaji secara ilmiah sumbangan dari Pancasila bagi kemajuan umat manusia termasuk umat Islam sehingga menangkal p aham agama masuk sebagai ideologi,” tAndasnya. **

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 73

Lukman Hakim Saifuddin

meninggalkan pesan & kesan dalam waktu yang singkat

i salah satu artikel di website pribadinya yang bersumber dari berita di detik.com, berikut adalah cAndaan Lukman Hakim Saifuddin. "Apakah siap melanjutkan tugas untuk periode berikutnya? Kalau Pak Jokowi yang nanya, saya agak serius menjawabnya," cAnda Lukman sembari tertawa. Menggantikan Surya Darma Ali, Menteri Agama sebelumnya karena terseret kasus Haji, Lukman Hakim Saifuddin dipercaya banyak kalangan sosok yang tepat untuk benah-benah di Kementerian Agama. Sosok satu ini, merupakan manifestasi atas kultur dan pemikiran moderat dengan kultur dan pemikiran modern. Pondasi agama, toleransi keberagaman Indonesia, dan organisasi birokrasi telah terbentuk sejak kecil. Karir politik Lukman Hakim Saifuddin, mulai bersinar sejak tahun 1999. Pada tahun 1999 Ia menjadi anggota DPR RI berturut-turut sampai 2014, mewakili Jawa Tengah untuk Partai Persatuan Pembangunan. Terakhir, ia menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014. Ia juga aktif menuangkan pemikirannya kedalam bentuk artikel. Salah satu pemikirannya yang menarik adalah â&#x20AC;&#x153;Peran Negara Dalam Menangani Intoleransi Ke-

74 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

agamaanâ&#x20AC;? dan â&#x20AC;&#x153;Kembali Ke Fitrah Sepiritual dan Sosialâ&#x20AC;?. Di masa jabatannya yang terbilang singkat, Lukman Hakim Saifuddin diuji dengan kasus kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga mengganggu keamanan, kerukunan antar umat beragama. ISIS yang merupakan organisasi ideologi radikal, yang ternyata telah masuk ke Indonesia, sempat membuat resah masyarakat. Atas kejadian tersebut, Lukman Hakim Saifuddin bertindak sigap. Ia mengumpulkan tokoh agama di tingkat daerah maupun nasional, berdialog, membendung isu ISIS jangan sampai mengganggu toleransi beragama. Usahanya berbuah manis, isu ISIS tidak sampai masuk dan berkembang menjadi isu agama. Dalam usahanya untuk menjaga toleransi antar beragama, ia adalah sosok pemimpin yang mengedepankan dialog, sigap dan tanggap terhadap keadaan sosial, dan cermat dalam kalkukasi sosial. Di eranya yang singkat, ia tidak sempat untuk melakukan pembenahan di lembaganya. Tetapi, dengan karakternya dan bukti nyata yang telah ia lakukan, ia patut dipertimbangkan masuk dalam kabinet Jokowi-JK n

Laporan Khusus

Seto Mulyadi

Jangan ABAIKAN masa depan

alau Soekarno mengingatkan semua anak bangsa untuk tidak pernah melupakan sejarah (Jas Merah), maka tokoh yang akrab dengan boneka Si Komo, psikolog anak Seto Mulyadi-pun berpesan jangan pernah mengabaikan masa depan. Siapa yang akan menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat dan lainnya jika bangsa ini gagal mendidik anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa? Lepas dari itu, pertanyaan mendasarnya adalah Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau Camat seperti apa? Dalam realitas kemajemukkan bangsa, generasi masa depan bangsa harus dipersiapkan untuk memahami dan menerima dengan sadar realitas kemajemukan itu sebagai kekuatan bangsa. “ Bebek akan kalah dari kucing dalam hal memanjat tetapi kucing pun tenggelam kalau diajak berenang oleh sang bebek,” ujarnya dalam metafor. Realitas kemajemukan itu yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan dan tidak semata memaksa setiap anak murid untuk menghafal semua muatan kurikulum yang dipaksakan. “Kurikulum harus dibuat untuk anak, bukan sebaliknya. Demikian juga sekolah harus didesain untuk

anak bukan anak untuk sekolah,” tegasnya. Untuk mendidik calon pemimpin masa depan, Seti Mulyadi yang akrab dipanggil Kak Seto mengapresiasi gagasan revolusi mental Presiden Jokowi yang secara jelas mengariskan porsi pendidikan moral dan etika dan ilmu pengetahuan pada setiap tingkat pendidikan. “Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini,” jelas Jokowi. Dalam bahasa Kak Seto, “anak-anak sebagai generasi penerus harus dididik untuk saling membantu tanpa melihat perbedaan masing-masing, tidak dendam dan saling menghormati tanpa melihat perbedaan”. Pendidikan berbasis perbedaan itu juga berarti semua cerdas harus dihargai secara merata; cerdas sepak bola, cerdas musik,cerdas bahasa, cerdas IPTEK dan semua cerdas lainnya. “Sangat diskrimintif jika kita menganggap hanya anak-anak yang pAndai matematika yang hebat. Karena pendidikan harus berorientasi pada kehidupan, e ducation for life. Menyedihkan melihat fakta bahwa ada 3 juta sarjana yang menganggur,” kata Seto.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 75

Laporan Khusus

FASLI JAlAL

Agus Purnomo

gus Purnomo diangkat sebagai Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia untuk isu PerubahanIklim pada pertengahan Februari 2010. Sebagai Asisten Khusus Presiden Yudhoyono, tugas utama beliau adalah mengupdate Presiden dengan perkembangan terbaru tentang negosiasi perubahan iklim. Agus Purnomo juga Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim Republik Indonesia (NCCC) di Jakarta. NCCC ini didirikan pada 4 Juli 2008 dan ditugaskan untuk antara lain, merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pada perubahan iklim, dan mengatur strategi perubahan kegiatan iklim seperti adaptasi, transfer mitigasi, teknologi dan pembiayaan, serta merumuskan kebijakan nasional dan prosedur perdagangan karbon n

76 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

itengah wacana yang berkembang tentang siapa yang kiranya cocok untuk menduduki posisi Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam kabinet yang akan dibentuk Presiden terpilih Jokowi-JK, sosok DR. Fasli Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, nampaknya adalah figur yang mumpuni, meski secara pribadi ia lebih akrab dengan dunia pendidikan. Latar belakang pendidikan Fasli Jalal setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas dilanjutkan dengan menamatkan pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang pada tahun 1982 dengan gelar dokter (dr). Universitas Cornell, Ithaca New York Amerika adalah tempat dimana Fasli Jalal menempuh gelar doktor (Ph.D) pada tahun 1991. Berbagai macam kursus dan pelatihan juga dijalani Fasli Jalal. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial serta kegiatan sebagai narasumber nasional sudah tidak asing lagi di mata Fasli Jalal.Kegiatan Internasional-pun juga dilakoni Fasli Jalal yang tepatnya menjadi anggota dan pimpinan Delegasi Indonesia di forum-forum International yang meliputi China, Jordania, India, Sri Lanka, Philipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Australia, Inggris, Amerika, Australia, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Mesir, Chille, Mexico, Norwegia, Italia, Chille dan Kanada. Fasli Jalal mengawali karirnya dengan menggeluti bidang birokrasi, kemudian dilanjutkan di bidang pendidikan. Pernah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pendidikan pertama diawal periode ke dua Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya Fasli Jalal menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Latar belakangnya sebagai dokter dan kemampuan manajerialnya tentu merupakan kombinasi yang pas untuk menduduki Kursi Menteri Kesehatan ditengah tuntutan agar kabinet Jokowi-JK lebih mengedepankan profesionalitas, personalitas dan integritas. Kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) n

Laporan Khusus

Komaruddin Hidayat

ejak kecil Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dekat dengan dunia Islam terutama pesantren. Prof. Komarudin merupakan alumni pesantren modern Pabelan, Magelang (1969) dan Pesantren al-Iman, Muntilan (1971). Setelah lulus dari pesantren, ia melanjutkan studi sarjana muda (BA) di bidang Pendidikan Islam (1977) dan sarjana Lengkap (Drs.) di bidang Pendidikan Islam (1981) di IAIN Jakarta. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral ke luar negeri dan berhasil meraih gelar doktor di bidang Filsafat Barat di Middle East Techical University, Ankara, Turki (1990). Kemudian menempuh Post Doctorate Research Program di Harfort Seminary, Conecricut, AS, selama satu semester (1997). Komar terpilih sebagai rektor universitas UIN Syarif Hidayatullah dalam rapat senat yang dipimpin oleh Azyumardi Azra pada 17 Oktober 2006. Ia memenangi pemilihan suara atas dua kandidat lainnya yakni

Prof. Dr. Masykuri Abdillah dan Prof. Dr. Suwito. Sebelumnya, pada 2004, Komar menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu. Komar merupakan kolumnis di beberapa media massa seperti Harian Kompas, Seputar Indonesia dan Republika. Selaku akademisi, Komar menjadi dosen pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Jakarta (sejak 1990), dosen pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia (sejak 1992), dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) D riyarkara (sejak 1993). Selain sebagai dosen, ia juga sebagai Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur`an (sejak 1991), Dewan Redaksi jurnal Studia Islamika (sejak 1994), Dewan Editor dalam penulisan Encylopedia of Islamic World, dan Direktur pada Pusat Kajian Pengembangan Islam Kontemporer, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 1995). Ia juga merupakan salah satu peneliti tetap Yayasan Wakaf P aramadina, Jakarta sejak tahun 1990.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 77

Laporan Khusus

78 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Yenny Wahid adalah putri mantan presiden RI Abdurrachman Wahid atau yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur (Alm.). Yenny adalah aktivis dan mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun mendapatkan gelar sarjana desain dan komunikasi visual dari Universitas Trisakti, tetapi ia memutuskan untuk menjadi wartawan. Pada tahun 1997 dan 1999 Yenny aktif menjadi koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age (Melbourne). Ia bertugas sebagai koresponden di Timor-Timur dan Aceh. Yenny Wahid merupakan reporter yang tangguh dan tahan banting saat meliput di dua daerah konflik tersebut. Ia sempat kembali ke Jakarta setelah mendapat perlakuan kasar dari milisi, namun seminggu kemudian ia kembali ke sana. Liputannya mengenai Timor Timur pasca referendum mendapatkan anugerah Walkley Award. Belum terlalu lama menekuni pekerjaannya, ia berhenti bekerja karena ayahnya, Gus Dur, terpilih menjadi presiden RI ke-4. Sejak itu, kemanapun Gus Dur pergi, Yenny selalu berusaha mendampingi ayahnya, dengan posisi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik. Setelah Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, Yenny menempuh studi S-2 di Harvard Kennedy School of Government di bawah beasiswa Mason. Sekembalinya dari Amerika tahun 2004, Yenny kini memimpin Wahid Institute sebuah lembaga kajian pluralisme n

Achmad Hermanto Dardak Achmad Hermanto Dardak, adalah Wakil Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu II mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Ia dilantik pada 11 November 2011. Ia merupakan insinyur sipil dari ITB (lulus 1980). Setelah lulus dari ITB, ia meneruskan pendidikan ke Universitas New South Wales pada 1985. Kariernya dimulai dari lingkungan Bina Marga Pekerjaan Umum. Sebelum menjadi wakil menteri Pekerjaan Umum, ia sempat menduduki posisi Kepala Biro Perencanaan Pekerjaan Umum, Kepala Pusat Kebijakan Pekerjaan Umum, Dirjen Penataan Ruang Pekerjaan Umum, dan Dirjen Bina Marga Pekerjaan Umum. n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 79

Maruarar Sirait

aruarat Sirait adalah politisi muda dari Fraksi PDI-P. Namanya melambung seiring kiprahnya sebagai corong â&#x20AC;&#x153;oposisiâ&#x20AC;? di Senayan sepuluh tahun tera-

khir. Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969, yang akrab disapa Bang Ara ini, memulai karirnya sebagai Manager KKBM Unpar Bandung. Saat duduk di bangku kuliah, ia aktif di organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi. Tak hanya melalui

80 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

GMKI cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen mahasiswa Unpar tahun 1999 yang kemudian menuntunya mengikuti jejak ayahnya politisi senior Sabam Sirait. Bergabung dengan partai politik sejak muda, dengan gagasan-gagasan segar dan tajam membuat nama Maruarar Sirait cukup diperhitungkan di kancah politik nasional. Ia merupakan penggagas hak Angket DPR atas kasus Bank Century yang hingga kini belum juga berujung. Kini, tak hanya aktif sebagai anggota DPR-RI komisi XI, Ara juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Potenza Sinergi sekaligus Ketua DPP PDI-P n

Laporan Khusus

Ratu Hemas

KR Hemas adalah Permaisuri Raja Nyayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia lahir dengan nama Tatiek Dradjad Supriastuti, di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1952. Ratu Hemas tumbuh dari keluarga berlatar belakang tentara. Ratu Hemas pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Trisakti, jurusan Arsitektur sebelum melajutkan kuliahnya di Jerman. Ratu Hemas aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti, upaya memberantas buta aksara, aktif di Yayasan Sayap Ibu, dan Persatuan Ahli Perancang Mode Indonesia (PAPMI) Yogyakarta, Yayasan Jantung Sehat. Berkat kontribusinya dalam bidang sosial yang dijalankan dengan konsisten GKR Hemas telah menerima berbagai penghargaan, diantaranya Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI, Lencana TAnda Jasa I

dari Yayasan Jantung Indonesia, Faul Harris Fellow dari Rotary International, Lencana Kesetiaan Yayasan Kanker Indonesia, Pembina Olah Raga Adimanggalya Krida dari Presiden RI dan Pengemban Kain Tradisional Nusantara dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag). Selain pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Kartini, karirnya sebagai politisi diawali ditahun 1997-1999, sebagai anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan. Pada tahun 2004, GKR Hemas terpilih menjadi anggota DPD-RI dari DIY. Pada tahun 2009 GKR Hemas kembali terpilih sebagai Anggota DPR untuk masa jabatan 2009-2014. Kini Ratu Hemas untuk ketiga kalinya kembali dipercaya menjadi wakil Propinsi DIY di DPD-RI n Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 81

Laporan Khusus

Abdillah Toha

enasehat Wakil Presiden RI bidang Telaah Strategi ini adalah mantanAnggota DPR RI, wakil Daerah pemilihan Banten 2, periode 2004-2009 asal Partai Amanat Nasional (PAN). Pendidikan terakhirnya sarjana jurusan Commerce, lulus dengan First Class Honors dan meraih J A Wood Memorial Award pada Faculty of Economics and Commerce, University of Western Australia, bersamaan dengan Wakil Presiden RI Prof. Dr Boediono, yang lulus pada jurusan Ekonomi di Universitas yang sama pada tahun 1966. Seusai studinya, Abdillah mengajar mata pelajaran Operations Research dan melakukan riset marketing di fakultas yang sama. Abdillah juga merupakan alumnus Asia Pacific Center for Security Studies (APC-SS), Honolulu, Hawai. Pada 1998 saat terjadi gerakan reformasi dan setelah turunnya Soeharto, bersama dengan Amien Rais, Abdillah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjadi salah seorang formatur pertama dan ketua DPP PAN. Sebagai anggota DPR ia duduk di Komisi 1 DPR dan Ketua Fraksi PAN. Abdillah saat itu juga menjabat sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Vice President Executive Committee dari Inter Parliamentary Union (IPU) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss n

82 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

ANTONIUS Joenoes Supit

NTONIUS Joenoes Supit lahir pada tahun 1950. Pernah menjabat sebagai Direktur di PT Lintas Adhikrida, dan saat ini aktif dalam berbagai organisasi di antaranya sebagai ketua dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sejak Maret 2003, Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI) sejak tahun 2002, Anggota Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) sejak tahun 2000. Sebagai anggota Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) dan Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Anton juga sangat konsisten memperjuangkan kepentingan anggotanya. “Nasionalisme itu bukan hanya milik politisi atau pun tentara saja. Bedanya, patriotisme pengusaha bervisi jauh”. Anton juga mengecam kebijakan pemerintah dalam menangani sektor perburuhan. Ia melihat, sejak awal pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam mengelola perburuhan n

Pendidikan : 1970 – 1973 : FIPK Unika Atma Jaya Jakarta Pengalaman Kerja : 1970 – 1976 : Perwakilan Fa. Dwi Karya Manado, Jakarta 1976 – 1982 : Direktur Bina Kosmos, Manado 1983 – 1985 : Direktur PT. Argasoka, Manado 1983 – 1986 : Direktur PT. Bangun Wenang Beverages Company (Bottling Coca Cola) Manado 1981 – 1989 : Direktur PT. Abe Sejahtera, Jakarta 1989 – 1999 : Direktur PT. Lintas Adhikrida, Jakarta 1999 – sekarang : Vice President Sierad Group, Jakarta

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 83

Siti Nurbaya Bakar

iti Nurbaya Bakar memulai jenjang karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari Penata Muda di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 1979. Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1956 dari keluarga asli Betawi. Karirnya sebagai PNS, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar Msc. berhasil menduduki jabatan tertinggi di birokrasi sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tahun 2001-2004. Sebagai birokrat tulen, ia mengusung moto “birokrat adalah tugas mulia.” Siti Nurbaya meraih gelar doktor dari Fakultas Perencanaan Sumberdaya Alam Institut Pertanian Bogor. Sejumlah penghargaan diraihnya antara lain sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan [PNS] 2004. Pada tahun 2006, Siti Nurbaya ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI, suatu badan baru yang dibentuk oleh konstitusi untuk menjembatani kepentingan-kepentingan pemerintah daerah di parlemen khususnya melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Siti, perempuan harus menentukan pijakannya sendiri. “Perempuan harus bergerak sebagai pengambil kebijakan,” ujarnya n

84 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Andi Nafsiah Walinono Mboi

okter anak yang akrab disapa bu Naf ini adalah Menteri Kesehatan RI saat ini. Sebagai dokter yang juga aktifis, merupakan pendiri Komnas Perlindungan Anak, Ia pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM, dan Wakil Ketua Komnas Perempuan. Sebagai seorang dokter, Nafsia sangat aktif dilembaga-lembaga Internasional yang mengurusi masalah kemanusiaan di Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mungkin orang awam tidak banyak mengenal Nasiaf Mboi yang menggantikan (Alm) Endang Rahayu Sedyaningsih pada tahun 2012, Menteri Kesehatan sebelumnya. Orang awam akan lebih mengenal “Kondomisasi”, sebuah program kontroversial yang dibuat diawal kepemimpinannya di Departemen Kesehatan. Program sosialisasi kondom masuk kampus membuat berang sejumlah orang yang khawatir akan berdampak pada sex bebas dikalangan remaja. Ditengah kritik ia melenggang dengan kebijakan yang telah dibuatnya. Pengetahuan kedokteran, dan naluri humanis dokternya, menyatakan bahwa sosialisasi kondom

pada tingkat pelajar dan mahasiswa merupakan bagian dari sex education untuk menjaga kesehatan reproduksi generasi muda. Napkanya Nafsiah sangat paham dan nyakin dengan program “kondomisasi” karena telah melalui berbagai kajian sebelumnya bahkan ia mendapat dukungan dari berbagai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Nafsiah Mboi lahir di Sulawesi Selatan, 14 Juli 1940, adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang mendapatkan gelar pendidikan tinggi tingkat lanjut di Universitas Harvard, Cambridge, AS tahun 1991. Pada tahun 2009 ia mendapatkan penghargaan Soetomo Tjokronogoro yang diberikan oleh PB-IDI. Bersama suaminya Gubernur NTT, dr.Ban Mboi memperoleh pernghargaan Magsaysay dari Filipina tahun 1986. Karena dedikasinya yang tinggi pada masalah kesehatan masyarakat banyak pihak masih menginginkannya untuk terus memimpin Kementerian Kesehatan pada pemerintahan Jokowi-JK n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 85

Laporan Khusus

86 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

Khofifah Indar parawansa

hofifah Indar Parawansa mulai dikenal dipangung politik setelah ia tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam Sidang Umum MPR 1998. Pidato politisi kelahiran 1965 ini menjadi pidato kritis pertama terhadap pelaksanaan Orde Baru dalam ajang formal nasional setingkat Sidang Umum MPR. Keberanian, sekaligus kecerdasan Parawansa dalam melontarkan kritik terhadap rezim Orde Baru yang tengah berkuasa menjadikannya sebagai politisi yang disegani di tanah air. Pada 1992, ibu empat anak ini terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1992 - 1998. Namun, perubahan peta politik pasca lengsernya rezim Orde Baru membuatnya keluar dari PPP dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada periode 1998-2000, politikus yang sempat bercita-cita menjadi pembalap ini kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Alumnus Pascasarjana FISIP UI ini kembali berkiprah setelah dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan pada masa pemerintahan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pada awal 2013, ia kembali muncul dalam kancah politik nasional Indonesia saat maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2014 2019 n

Ferry Mursyidan Baldan

emilu 1997 menjadi pengalaman pertama Ferry menjadi anggota calon legislatif dan mengantarnya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Bandung. Pada pemilu 1999, Ferry kembali menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004 dan terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi II. Dalam periode ini, Ferry intensif terlibat di dalam penyusunan UU yang dinilai banyak pengamat sebagai lAndasan menuju Indonesia yang demokratis, yakni UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah, UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pansus tiga UU Bidang Politik, khususnya UU Parpol dimana Ferry adalah ketuanya. Ferry Mursyidan Baldan lahir di Jakarta, 16 Juni 1961 (53 tahun) adalah anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2004-2009 sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, Ferry melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 1988. Di masa itu, ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebelum akhirnya menjadi anggota Golongan Karya, yang kini dibernama Partai Golkar, di tahun 1992. Kini, Ferry memilih bergabung dengan Partai Nasional Demokrat n Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 87

Laporan Khusus

Muhammad PranAnda Prabowo

ranAnda Prabowo adalah putra kedua Megawati Soekarno Putri. Anak muda dibilang berbagai kalangan cukup misterius ini berbeda dengan adik bungsunya Puan Maharani yang lebih dahulu melejit di panggung politik praktis. Ia memang tidak banyak berbicara, bahkan nyaris luput dari sorotan media massa. Ia pun jarang tampil ke tengah publik. NAnda, sapaan akrabnya pada 23 april lalu genap berusia 44 tahun. Muhammad PranAnda Prabowo merupakan putra Megawati dari suami pertama, Letnan Satu Penerbang Surindro Supjarso yang hilang dalam kecelakaan pesawat Skyvan T-701 di Biak, Papua Barat, 1970. Saat ini, NAnda merupakan Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi DPP PDIP. Karena kedudukan-

88 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

nya itulah, Nanda d isebutkan beberapa kali membuat pidato politik M egawati. Cucu Presiden pertama RI, NAnda sempat menjadi perbincangan dikalangan internal partai banteng moncong putih. Pasalnya, pada Kongres PDIP di Bali pada tahun 2010 silam, ia muncul dalam jumpa pers bersama sang Bunda dan Pramono Anung. Inilah yang melahirkan sepekulasi bahwa dialah orang yang dipersiapkan sebagai calon penganti ibunya sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Prananda semakin diperhitungkan setelah Jokowi pada 19 Juni 2013 lalu melontarkan p ernyataan bahwa Nanda merupakan orang yang tepat m enggantikan ibunya sebagai Ketum PDIP yang baru. Apakah penyataan itu akan menjadi kenyataan? Kita lihat nanti n

Laporan Khusus Hendrawan Supratikno

Pendidikan •

S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya

•

S-2 Universitas Katolik Leuven, Belgia.

•

S-3 Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda

Karir

endrawan Supratikno dikenal sebagai politisi Senayan yang beretnis Tionghoa yang memiliki latar belakang akademik yang kuat. Anggota DPR dari PDI Perjuangan ini namanya mulai dikenal publik saat terlibat aktif dalam Panitia Khusus Angket Century akhir 2009 lalu. Performa Hendrawan dalam penguasaan isu - isu teknis perbankan menjadi modalnya dalam menganalisa kasus ini. Pria kelahiran Cilacap, 21 April 1960 ini memang sebelum terjun dalam dunia politik adalah seorang akademisi sejati. Ia menjadi guru besar di almamaternya di fakultas ekonomi Universitas Satya Wacana dan juga menjadi dosen di fakultas ekonomi Universitas Indonesia. Suami dari Juliana Kalelena ini pun meraih gelar master dan doktor dari kampus ternama di Eropa. Meski berdarah keturunan, politisi kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini justru banyak memahami budaya Jawa, sekaligus menjadi salah seorang anggota aktif dari Tim Budaya Jawa Tengah - Yogyakarta yang berdiri sejak 2012 lalu. Juga terkenal karena sikapnya

•

Guru Besar Fakultas Ekonomi Satya Wacana,

•

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

•

Dosen Institut Bisnis Indonesia

•

Anggota DPR RI Komisi VI (2009 - 2014)

•

Anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century

•

Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR

yang sangat sopan dan ramah, Supratikno mengaku bahwa sejak kecil ia telah hidup di lingkungan heterogen dan tidak mendiskriminasi orang dari etnis tertentu. Bahkan ketika masih menjalankan studi di luar negeri, tempat tinggalnya sering beralih fungsi menjadi tempat ibadah para rekannya yang beragama Islam. Bisa jadi heterogenitas ini membuat Supratikno memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan yang sering kali justru menjadi masalah di masyarakat Indonesia. Pengagum sosok KH.Abdurrahman Wahid ini mulai dikenal luas sejak namanya terlibat sebagai salah seorang anggota Panitia Khusus yang mengusut kasus Bank Century pada akhir 2009 lalu. Saat melaksanakan pengusutan kasus, Supratikno menunjukkan kepakaran dan keluasan pengetahuan terkait perbankan yang sangat membantu kinerja panitia dalam penyelesaian kasus tersebut. Tak heran kecerdasan argumen dan ketajaman pemikiran Hendrawan Supratikno dengan cepat membuat namanya dikenal sebagai salah seorang politisi muda yang handal di Indonesia n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 89

Hajriyanto Y. Thohari

residen terpilih Jokowi Widodo dengan tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan tampil apa adanya dia seperti sebelum menjadi presiden, kata Tohari. Kepribadian Jokowi yang sederhana, bersih, tulus, dan lugu adalah harus merupakan representasi dari pemerintahan yang dibangun presiden terpilih Jokowi Widodo. “Rakyat sudah jenuh dengan gaya kepemimpinan yang ada selama ini yang lebih mementingkan penampilan, gagah dengan gaya bicara serba terukur dan lebih mementingkan wibawa,” katanya. Dengan karisma individu seperti itu Presiden Jokowi tidak perlu bersusah payah untuk menjelaskan kepada rakyat gagasan-gagasan yang ada di kepalanya, karena dirinya sendiri adalah pernyataan tentang apa yang diinginkan rakyat. “Presiden Jokowi tidak perlu lagi menjelaskan bahwa ia akan membangun Indonesia diatas basis pluralisme karena tanpa berbicara pun ia sudah mengatakan itu,” jelas Tohari. Demikian pula dengan persoalan apakah kabinet yang akan dibentuknya itu ramping, kurus, atau gemuk. Satu hal yang penting menurut Tohari adalah bahwa kabinet yang akan dibentuk harus khas Jokowi, khas Indonesia. Meski begitu, menurut Tohari, kemajemukan yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan kemajemukan yang ada di Amerika Aserikat, misalnya. Indonesia me-

90 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

miliki segmented and fragmented pluralism yang perlu dan penting untuk dipahami secara utuh. “Karena segmented dan fragmented pluralims itu, masalah listrik di Flores, misalnya, dapat bermakna diskriminasi, bukan sekadar masalah kurangnya pasokan listrik,” ujarnya. Tetapi ia toh percaya seorang Jokowi tidak perlu dikuliahi hal seperti itu.

Resistensi

Betapapun koalisi permanen yang rencananya akan dibangun oleh kubu Gerindra dengan partai pendukungnya dapat merupakan warning awal bagaimana kabinet Jokowi akan efektif membangun demi rakyat. Sambil menyayangkan tujuan pembentukan koalisi permanen yang seolah-olah hanyalah tindakan balas dendam, politisi Partai Golkar inipun memperkirakan Golkar sebagai partai besar yang terbiasa berada didalam kekuasaan tidak akan solid mendukung koalisi ini. Di samping tarikan oleh faktor JK yang mantan Ketua Golkar, Golkar sendiri sebetulnya tidak punya pengalaman dalam beroposisi. “Golkar itu tidak sesolid PDI Perjuangan. Mereka sendiri terpecah kalau terjadi voting di DPR. Beda d engan PDI Perjuangan yang selalu satu suara,” tAndasnya. Yang penting, menurut Tohari, adalah apa yang diperjuangkan. Jika koalisi berarti asal tidak pada kabinet Jokowi, itulah yang salah. Yang benar adalah check and ballance bukan balas dendam.n

Laporan Khusus

Todung Mulya Lubis

Pemimpin Sengaja

Melupakan Pancasila

okal dalam menanggapi berbagai isu dan mengendorse hadirnya sejumlah lembaga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Transparansi Internasional Indonesia (TI-I), dan Studi Demokrasi, pengacara kawakan Todung Mulya Lubis menegaskan ia akan tetap dan terus berbuat untuk menjaga keindahan negeri ini yang terbentuk dari kemajemukan dengan cita-cita mensejahterakan seluruh rakyat tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Kondisi ideal hidup bernegara yang diformulasikan oleh founding fathers dalam ideologi Pancasila semakin hari semakin jauh dari harapan. Munculnya aliran keras atas nama agama yang terus mendesakkan kebenaran tunggal yang mereka yakini, peminggiran kaum minoritas serta keadilan sosial yang tidak kunjung terjadi, menurut pejuang Hak Asasi Manusia dan pengacara kondang Todung Mulya Lubis adalah hasil yang kita terima karena pemimpin bangsa secara sengaja melupakan ideologi negara yakni Pancasila. Ketika bangsa ini melupakan atau sengaja melupakan Pancasila, justru nilai-nilai luhur Pancasila itu difungsi-

kan oleh negara-negara lain dan terbukti menjadi pilar kemajuan luar biasa negara-negara itu. Negara Skandinavia, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, misalnya, adalah negara dengan tingkat ketaatan luat biasa penduduknya kepada negaranya karena negara memberikan kesejahteraan yang merata kepada semua penduduk ; pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan lain-lain. â&#x20AC;&#x153;Negara ini sudah tersandera oleh korupsi. Korupsi atas nama negara seperti perdagangan energi itulah yang tidak dapat diprediksi magnitude-nya,â&#x20AC;?katanya. Di sisi lain, kemajemukan yang merupakan ciri dari negara Indonesia dengan ideologi Pancasila justru semakin tergerus oleh ideologi kebencian (ideology of hatred) yang, menurut Todung, dibiarkan oleh negara. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH adalah pengacara yang memilih kasusnya mengikuti pengacara pejuang Yap Thiam Hien. Ia menolak untuk membela koruptor yang menurutnya pelanggar hak asasi manusia terbesar, sebuah wilayah yang ia perjuangkan hampir seluruh hidupnya n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 91

Azwar Abubakar

Benahi Pintu Masuk Kerja keras Azwar Abubakar dalam membenahi birokrasi di Indonesia sejak ia dipercaya menggantikan EE Mangindaan pada bulan Oktober 2011 lalu mungkin saja belum membuahkan hasil yang sempurna tetapi b anyak kalangan menyambut baik program dan inisiatif yang diambilnya, terlihat, misalnya, dari inisiatif Zona I ntegritas yang dicanangkan kementerian ini. Tahun lalu, misalnya, sudah terdapat 113 kabupaten yang m encanangkan Zona Integritas,sebuah komitmen untuk m engikis habis Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

92 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

ada perkembangan terakhir, institusi TNI menAndatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan TNI. Tak tanggung-tanggung piagam tersebut ditAndatangani langsung oleh Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Ir. H. Azwar Abubakar, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Ketua KPK Abraham Samad. Acara penAndatanganan digelar di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima

Laporan Khusus

dalam sambutannya mengatakan, pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi ini bertujuan memperkuat TNI dan segenap prajurit untuk bekerja dan melaksanakan tugas dalam sistem yang telah dibangun di atas moral dan etika pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI. Disamping itu, banyak pula yang tidak mengetahui bahwa kebijakan lelang jabatan yang populer di bawah Gubernur DKI Jokowi Widodo yang sekarang menjadi Presiden Terpilih pada pemilihan umum presiden pada 9 Juli lalu, adalah salah satu di antara gagasan Azwar Abubakar untuk mengefektifkan birokasi sebagai agen perubahan. “Saya ini bukan aktor. Saya penulis script,” ujarnya kepada LIDER. Salah satu gebrakan yang dilakukan Abubakar adalah membenahi rekrutmen pegawai negeri sipil. Rekrutmen dilakukan secara ketat dengan menggandeng perguruan tinggi. Proses rekrutmen juga menggunakan sistem teknologi (IT) yang mengurangi tingkat kebocoran dan meningkatkan akuntablitas dan keterbukaan seleksi. Rekrutmen yang baik diyakini sebagai pintu masuk bagi tersedianya birokrat yang berkualitas. Untuk mengisi jabatan penting dalam pemerintahan, Abubakar merekomendasikan lelang jabatan. Lelang jabatan ini telah dipraktikkan beberapa pemerintahan pronvinsi, salah satunya oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Namun, orang lupa bahwa lelang jabatan merupakan hasil pemikiran Azwar dan tim di Kementerian PAN dan RB. “Yang dilakukan Jokowi itu sesuai dengan rekomendasi kita. Di daerah sudah banyak melakukan seperti yang dilakukan Jokowi. Katakan di Gorontalo. Untuk eselon dua Gorontalo melakukan itu, tapi sepanjang posisi yang dibutuhkan itu. Cuma karena Gorontalo jauh dari Jakarta, jadi tidak diberitakan,”ujarnya.

Tanpa Tedeng Aling-aling

Menempa birokrasi yang “keras” membutuhkan kerja ekstra keras. Jika birokrasi seumpama besi, maka untuk menempanya dibutuhkan besi yang lebih kuat. Karena itu, pemilik zodiak Gemini ini melakukan pembenahan tanpa tedeng aling-aling. Dalam sebuah kesempatan, Abubakar mengatakan, banyak aparatur yang melawan dan tidak suka upaya reformasi birokrasi. Faktor penyebab utamanya yaitu budaya kerja dan pola pikir aparatur birokrasi yang masih belum reformis. Namun, bukan Abubakar jika

tidak melakukan gebrakan penuh keberanian. Menghadapi berbagai tantangan itu, Abubakar mengaku tidak pernah gentar apalagi takut. “Sepanjang saya benar dan cara penyampaian sopan, maka saya tidak merasa bersalah. Kalau orang tidak setuju itu karena dia tidak tahu. Sedikit sekali jadi musuh karena dia tidak mau tahu. Sebagian besar karena orang belum tahu saja,”ujarnya. Menata aparatur negara yang memiliki “habitus lama” memang tidak mudah. Namun Abubakar ingin melakukan perubahan demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Abubakar bertekad memerbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Ia menargetkan perubahan mental birokrat menjadi yang pelayan yang bergerak lebih lincah, responsif, sehingga dapat memobilisasi perubahan. Hal itu dilakukannya karena pegawai negeri adalah salah satu dari pilar good governance. Dengan adanya pengawai negeri yang baik maka harapan akan adanya birokasi pemerintahan yang bersih dan sehat dapat terwujud. Dalam melakukan reformasi birokrasi, Azwar tidak muluk-muluk. Namun, ia memiliki time schedule dan target yang jelas dan terukur. Ia bertekad agar dalam sisa waktu pengabdiannya, ia telah menanamkan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan reformasi birokrasi. “Ya pokoknya berbuat sesuatulah. Itu ada dua. Saya duduk di sini adalah amanah. Duduk sebagai menteri tiga tahun dan kalau tidak ada perubahan lebih baik tidak usa saja. Jadi, jangan harapkan dapat sesuatu tapi harus membayar sesuatu. Saya kira saya tidak punya kata-kata lain,”ujarnya. Yang pasti, Abubakar melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia pribadi humble, yang mengabdikan hidupnya bagi rakyat. Seperti kata Charil Anwar, “Hidup sekali, berarti lalu mati”, demikian pula yang dilakukan pria 62 tahun ini. Ia ingin agar apa yang dilakukannya membawa arti bagi masyarakat dan sesama. Membenahi birokrasi yang terlanjur gemuk air dan tersandera oleh budaya lama yang kontraproduktif diibaratkan Azar sebagai menuang air bersih ke dalam kolam yang keruh. Semakin banyak air bersih yang dituang maka air bersih itulah yang akan menguras kolam itu. Jika semua air keruh di dalam kolamnya dibuang maka ikannya akan mati semuanya. Dan menjadi beralasan pula memberikan lima tahun lagi baginya untuk menguras isi kolam birokrasi karena ia percaya setelah sepuluh tahun, birokrasi Indonesia akan menemukan format idealnya sebagai mesin pertumbuhan bagi bangsa ini.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 93

Laporan Khusus

IRman gusman

Dalam kiprahnya selama dua p eriode sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Irman Gusman mencermati tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan dan ketahanan bangsa tidak lagi hanya terletak pada kekuatan pertahanan militer, tetapi telah bergeser menjadi paradigma baru yaitu pro humanity, yakni human security dan human ecosystem. 94 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Laporan Khusus

alam pendekatan human security, katanya, ikatan kebangsaan akan kuat ketika seluruh warga negara mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, baik itu hak ekonomi, kesejahteraan, keadilan, serta kesamaan di depan hukum. Sementara yang disebut sebagai human ecosystem yakni sebuah hubungan yang sinergis antara manusia dengan alam dan lingkungannya, serta sesama manusia itu sendiri. Irman Gusman melihat krusialnya membangun Indonesia yang berkeadilan dalam arti yang lebih luas yakni terpenuhinya semua hak rakyat yang terdiri dari berbagai ragam suku, agama, daerah, golongan, dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Sistem politik yang tidak memberi garansi terpenuhinya hak-hak rakyat dan daerah. Kemiskinan yang menjadi tontonan karena ekses dari kemakmuran luar biasa segelintir orang. Kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah. Ketergantungan pada impor dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di antara pejabat negara, dan politisi serta perselingkuhan antar hukum dan politik dan yang lainnya. â&#x20AC;&#x153;Semua itu akan membuat rakyat berpikir bahwa seolah elite dan penguasa tidak peduli pada agenda pemerintah yang baik dan bersih serta mengabaikan hajat hidup rakyat,â&#x20AC;? katanya. Untuk dapat membawa seluruh rakyat kepada tingkat kesejahteraan sebagai hak konstitusional

mereka ia berpendapat diperlukan pemimpin yang terukur track record-nya, mulai dari hal-hal yang kecil tetapi mendasar hingga hal-hal besar yang menyangkut kehidupan banyak orang. â&#x20AC;&#x153;Jika Anda tidak bisa mengambil tanggungjawab sebagai ayah dalam keluarga dengan berkorban untuk anak-anak dan istri dan tidak setia pada janji suci perkawinan Anda, bagaimana Anda akan berperan pada lingkungan yang lebih luas sampai pada tingkat negara?â&#x20AC;? Ikut membidani lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ketika Fraksi Utusan Daerah dibubarkan, dan pada akhirnya terpilih menjadi ketuanya di tahun 2009 adalah pengakuan terhadap konsistensinya melihat Indonesia secara utuh: Sebuah negara mujizat (a miracle nation) yang terbangun dari berbagai daerah, suku, etnis, agama, dan budaya. Sebuah kekuatan di tangan pemimpin visioner dan sebuah kelemahan di tangan orang-orang yang terpenjara oleh kepentingankepentingan mereka sendiri. Menyadari tanggungjawab yang berada di pundaknya, ia berkeliling dunia, melakukan promosi keunggulan-keunggulan derah dan menghubungkan investor dengan stakeholder daerah. Hanya untuk menyebut sedikit di antara yang banyak adalah terobosannya melakukan Indonesia Regional Investment Forum (RIF) dan Regional Trade, Tourism and Investment (RTTI) Award. Berkeliling daerah, melihat, mendengarkan, dan menyerap berbagai persoalan adalah wujud sebuah integritas atas apa yang sudah ia pilih dan perjuangkan dalam kurun waktu yang panjang.n

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 95

END Note

REVOLUSI MENTAL,

APA ARTINYA ITU? Gerson Poyk

96 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

eorang pembicara di TV berkata: Mendengar kata revolusi sangat menakutkan. Mengapa? Karena revolusi berarti perubahan yang cepat. Indonesia yang di bawah penjajahan Belanda harus berubah cepat! Melawan Belanda yang persenjataannya prima dengan bambu runcing pun jadi. Seorang insinyur asal Rote, sibuk di laboratoriumnya di Yogja membuat granat kecil disebut tik dung, yaitu panah yang diujungnya ada granat kecil yang waktu dilepaskan berbunyi tik dan ketika jatuh di atas truk penuh serdadu Belanda berbunyi dung! Semua serdadu di truk lenyap. Cerita ini saya dengar dari Jenderal pensiunan Bapak Subroto Aryo Mataram, tangan kanan Ngurah Rai waktu revolusi di Bali. Tidak lama kemudian kemerdekaan tercapai. Itulah Revolusi. Lawan dari revolusi adalah evolusi, yaitu perubahan pelan-pelan melalui dewan perwakilan yang menciptakan undang-undang seperti halnya di Inggeris melalui kaum Fabian. Membaca Revolusi Perancis, sangat mengerikan sebab Revolusi Perancis sangat terkenal dengan teganya membunuh anak kandung revolusi itu sendiri. Setelah Louis ke-15 dan permaisurinya Maria Antoinette dipancung memakai kapak raksasa bernama guillottin yang dijatuhkan ke leher korban secara cepat supaya tidak terasa sakit ketika melompat ke akherat, commune baru terpilih berkuasa di Paris. Dalam rapat nasional terjadi perjuangan merebut kekuasaan antara berbagi golongan terutama golongan Girondin, yaitu golongan republik moderat menentang Jacobin yaitu golongan republik kiri. Pada awal Juni 1793 sebagian besar dari wakil-wakil Girondin dilempar keluar dari rapat nasional. Rapat nasional terakhir ini menghapuskan hakhak feodal dan tanah-tanah milik tuan-tuan feodal diserahkan ke haminte setempat-setempat. Rapat nasional yang dikuasai oleh Jacobin menunjuk dua panitia, yaitu panitia keamanan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan dua panitia ini luas, terutama panitia keamanan rakyat sangat ditakuti. September 1793 keluar undang-undang kecurigaan. Dengan demikian tak seorang pun yang dicurigai dapat aman. Sebulan kemudian 22 dari wakil Girondin diperiksa oleh mahkamah revolusi dan dijatuhkan hukuman mati. Selanjutnya tiap hari rakyat menonton kereta-kereta yang gemerincing membawa orang yang akan dihukum

pancung memakai guillottin. Camille Desmoulins yang memimpin serangan pada Bastille pada tahun 789karena mengusulkan siasat belas kasihan menjadi korban guilottin beberapa hari kemudian, Lucille isterinya yang masih muda menyusul dipancung. Robispierre yang kejam, akhirnya nyawa dan kekejamannya dicabut. Kemudian revolusi dipadamkan. Salah satu pemadamnya adalah Napoleonemua revolusi modern berakhir dengan menguatnya kekuasaan negara. Lalu revolusi mental itu apa? Bilamana mental bangsa ini bobrok apakah harus ada revolusi mental, yang berarti merubah secara revolusioner (secara cepat) keborokan itu sehingga bangsa ini bermoral? Maka kesimpulannya, revolusi mental berarti mental yang bobrok harus dirubah secara revolusioner (cepat) menjadi moralitas ideal bagi suatu bangsa. Soalnya moral adalah suatu yang appriori, tertanam di jiwa manusia. Contohnya 1(satu) adalah bilangan yang tertanam di batok kepala sebagai bilangan yang apriori sedangan satu buah pisang adalah aposteriori. Yang apriori bisa dibawa ke mana-mana sedang aposteoriori terlibat dengan pengalaman memegang buah pisang. Moralitas yang apriori itu terkait dengan Tuhan, kemerdekaan dan keabadian, semuanya merupakan postulat untuk menjalani kehidupan yang penuh kendala absurd ini. Moralitas bukan datang dari luar, tapi dari nilai dalam (inner worth), dari kewajiban, dari ‘maxim’ yakni dari semacam tindakan yang diniatkan dan dikehendaki oleh si pelaku. Tampaknya di keret api kita sudah berlaku revolusi mental. Seorang lelaki tua masuk dan mau berdiri bergelantung. Anak muda itu berdiri dan menyerahkan tempatnya. Singapura mengeluarkan biaya cukup besar untuk pendidikan senyum kepada semua orang di jalanan. Suatu malam di Washington DC saya keluar dari hotel untuk membeli jarum dan benang karena kancing baju saya putus. Gadis cantik yang menulis pajak untuk jarum itu saya goda. Jarum saja kok diberi pajak. Hapus! Sang gadis berkoar, nanti saya dilaporin! Keluar dari supermarket itu saya berbisik senndiri, “Pantas Amerika bisa ngirim orang ke bulan, karena semua orang jujur.” Taksi di Washington DC seperti bus. Bisa tambah orang dalam perjalanan. Waktu turun sang sopir tanya, isi berapa di semacam kuitansi ini? Seorang perempuan setengah baya berkata “Tak usah, saya orang pemerintah!”

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 97

Cover Story

98 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu

Cover Story

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIder indonesiasatu | 99

MAJALAH

For Decision Makers

SELAMAT DATANG

PEMIMPIN BARU Bapak Joko Widodo

Bapak Jusuf Kalla

INDONESIASATU fa message o u nofdunitya int diversity ion