Indonesia offshore ok 002 oke 1

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

1

2

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

3

Content

PROFILE Rudiyanto

Mengawal Revolusi Maritim Jokowi

Ide Jokowi tentang Tol Laut yang dirangkai dengan pembenahan infrastruktur pendukungnya kabar 29-33 merupakan baik.

HEADLINE

Audisi Menteri di Rumah Transisi

Empat pilar kokoh menjadi ciri khas Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta. Tulisan ‘‘Kantor Transisi Jokowi-JK� dipajang di sebelah kanan pintu masuk rumah bercat putih itu. Di rumah yang asri dengan pekarangan lumayan luas itulah, Rini M Soemarno mengelola kasak-kusuk politik audisi menteri. Mencari menteri idol untuk kabinet Jokowi.

6-15 GAS

FOCUS

OIL

Tancap Gas Menuju Jakarta Kota Gas

Pembatasan BBM Subsidi: Sekarang atau Tumbang

Mengejar Lifting di Blok Cepu

Kebutuhan gas di Jakarta terus mengalami peningkatan. Pasokan gas akan lebih banyak dibutuhkan apabila seluruh kendaraan di Ibu Kota beralih dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

Ibarat kata, persoalan BBM subsidi seperti kaset usang yang diputar kembali. Inti masalahnya selalu berputar di situ-situ saja.

21-28

42-45

MINERAL & COAL

Ekportir Terdaftar Berlaku Tiga Tahun

4

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

38-41

Pembenahan di sektor mineral dan batubara (Minerba) terus disempurnakan Kementerian ESDM.

SKK Migas berharap lapangan Banyu Urip dapat berproduksi secara penuh sebesar 165.000 barel per hari pada Maret 2015 mendatang.

Peningkatan produksi dari lapangan ini menjadi tulang punggung pencapaian target produksi minyak dalam APBN Tahun 2015 sebesar 845.000 barel per hari.

34-37

Offtorial

FOUNDER Ir. Yudas Pasomba CEO Yenny Sollu Editor In Chief Nurul Cahaya Hakim Editor T Aji, Ishak Pardosi Reporter Indra Maliara, Febri Roy, Djaenab Natalie PHOTOGRAPHER Wonay Editorial Board Yansen Miri, Yudas Pasomba, Nurul Hakim, T Aji, Rudi Syafirudin S.IK, SH, Khairul Mahalli Account Executive Panca Wijaya, Dicky Finance Shinta Administration Andrie Eldianto Business DEVELOPMENT Manager Yogi Prasetya Graphic Design Manan, Elly circulation Aris, Asep BUSINESS ADDRESS Gading Griya Residence B3 No 53E, Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Phone : 021 - 4411883 Fax : 021- 4411853.

Publisher PT. Kreatif Arsa Utama

S

ah! pasangan Jokowi-JK sebagai presiden periode 20142019 setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Probowo-Hatta dalam sidang gugatan pilpres.

Babak baru telah dimulai. Kini, Jokowi mulai menyiapkan susunan kabinet yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Yang menjadi prioritas Jokowi dalam susunan kabinet tentunya di sektor energi. Pasalnya, di sektor inilah yang paling banyak mafia yang menjadi tantangan Jokowi untuk memberantasnya. Mampu atau tidak terlihat pada sosok siapa calon Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Untuk tahun 2014 ini saja SKK Migas tidak mampu menaikan lifting minyak untuk mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja yakni 870 ribu barel per hari. Hal ini disebabkan kemampuan produksi kilang di dalam negeri jauh di bawah kebutuhan bahan bakar minyak secara nasional. Untuk itu, perlu ada tambahan pembangunan dua kilang baru.

Dalam janji kampanye Jokowi-JK menyoroti pentingnya kebijakan terkait energy, khusus menyoroti besar dan banyaknya impor bahan bakar minyak (BBM). Adapun mengenai persoalan kilang minyak, sebenarnya bukan perkara yang sulit. Akan tetapi, mafia minyak yang membuat pembangunan kilang menjadi tersendat.

Di sinilah kemampuan sosok Menteri ESDM nanti harus mempunyai keberanian dan berkomitmen menumpas mafia migas. menteri ESDM mendatang harus mempunyai tekad tersebut karena untuk memberantas mafia minyak tidak bisa dilakukan hanya dengan memiliki pengetahuan, tapi juga harus memiliki keberanian.

Tentunya tidak mudah untuk menyikat mafia migas. Berbagai serangan fitnah dan intrik akan dilancarkan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Ketika calon menteri sudah melakukan perlawanan terhadap mafia, maka rakyat berada di belakang untuk mendukungnya.

ACC Bank Mandiri 070-000-653-7661 a/n PT. Kreatif Arsa Utama.

COVERSTORY:

EDISI 002 | September 2014

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

5

Headline

Audisi Menteri

di Kantor Transisi

6

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Headline

Empat pilar kokoh menjadi ciri khas Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta. Tulisan ‘‘Kantor Transisi Jokowi-JK’’ dipajang di sebelah kanan pintu masuk rumah bercat putih itu. Inilah rumah Jokowi mengaudisi menteri.

OLEH Ishak Pardosi, T Aji

E

ntah karena masih berbentuk rumah tinggal, Kantor Transisi kerap dinamai Rumah Transisi saja. Di rumah yang asri dengan pekarangan lumayan luas itulah, Rini M Soemarno hingga tengah malam menyeleksi nama-nama politikus, pengusaha, birokrat, akdemisi, hingga budayawan untuk menjadi menteri idol Jokowi-JK. Rini tentu saja tidak sendiri. Menteri Perindustrian era Megawati ini didampingi sejumlah pesohor negeri.

Mereka adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, serta Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.

Nama lain yang ikut nimbrung menjembatani pemerintahan SBY ke Jokowi adalah Andi Wijayanto, seorang dosen UI yang didapuk sebagai Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, bersama politisi PDIP Hasto Kristiyanto serta Anies Baswedan. Ada pula politisi NasDem Akbar Faisal yang sering wara-wiri di rumah lumayan megah itu.

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

7

Headline

Rumah Transisi Jokowi-JK semakin riuh oleh banyaknya proposal calon menteri yang bertumpuk di meja sang tuan rumah. Namun, belum diketahui siapa saja yang telah mengirimkan surat lamaran menteri ke Kantor Transisi. Yang jelas, jumlahnya mencapai ratusan. Di luar proposal resmi, peta politik tentang siapa saja yang layak menjadi menteri Jokowi, ikut pula menghiasi pemberitaan media massa. Paling banyak dari kalangan politisi disusul akademisi maupun praktisi.

Namun bagi Jokowi, audisi menteri sejauh ini belum masuk dalam tahap penentuan. Bahkan, nama kabinetnya saja belum ditentukan. Sembari menunggu pelantikan dirinya dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 nanti, mantan Wali Kota Solo itu meminta masukan dari masyarakat luas tentang siapa saja yang layak jadi pembantu di kabinetnya.

Termasuk inisiatif kandidat menteri untuk mengirimkan proposal melamar calon menteri.

Jokowi bahkan tidak peduli dengan latar belakang politik kandidat menteri. Ia terbuka bagi mereka yang aktif di partai politik maupun yang selama ini bekerja sebagai profesional. Presiden ke-7 itu menggarisbawahi, syarat yang wajib dipenuhi para kandidat adalah memiliki komitmen melayani,

8

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

leadersip yang kuat, dan memiliki kompetensi.

Tetapi ada juga sedikit bocoran terutama bagi tiga elite partai politik pengusung Jokowi.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Dia menjamin Megawati, Surya Paloh , dan Wiranto tidak akan masuk sebagai menteri Jokowi.

Kabar lainnya, Andi Widjajanto juga membocorkan tiga opsi susunan kementerian yang tengah dipertimbangkan Jokowi. Opsi pertama yaitu mempertahankan susunan kabinet yang telah ada saat ini. Sebanyak 34 kementerian tetap dipertahankan dengan pertimbangan Jokowi tidak mau disibukkan dengan kelembagaan sehingga kehilangan fokus untuk menjalankan programprogram kerjanya, di samping adanya sisi anggaran dari Oktober hingga Desember yang sangat terbatas. Tim transisi menilai tidak memungkinkan ada restruksturisasi kelembagaan.

Menurut Andi, Jokowi meminta tim transisi untuk memfokuskan 31 kementerian yang dinilai tumpang tindih. Andi menyebutkan, saat ini kementerian yang berhubungan dengan navigasi laut tersebar di 12 kementerian. Jokowi meminta

Headline

agar program terkait navigasi kelautan dihentikan sementara untuk menghindari adanya kebijakan tumpang tindih.

Jokowi, lanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan tentang opsi kedua.

Yakni, merampingkan kabinet menjadi hanya 27 kementerian saja. Konsekuensinya, beberapa kementerian akan dilebur menjadi satu kementerian. Pengecualian akan berlaku terhadap kementerian luar negeri, dalam negeri, pertahananan, agama, hukum, serta keuangan.

Adapun opsi ketiga, kabinet yang semakin ramping dengan hanya 20 kementerian juga masuk dalam pertimbangan Jokowi. Opsi ini dipertimbangkan dengan adanya usulan memunculkan beberapa kementerian maritim, kedaulatan pangan dan memecah kementerian pendidikan dan kebudayaan menjadi dua kementerian.

Pada kesempatan terpisah, Andi menegaskan pembicaraan

Kan banyak nama-nama, kita masih bicarakan.

Nanti yah’’.

Rini M Soemarno Ketua Tim Transisi

mengenai susunan kabinet pada pemerintahan mendatang tidak pernah dibicarakan di Rumah Transisi. Bahkan, hal tersebut merupakan tabu terdengar di sana. Andi menyebutkan, Rumah Transisi hanyalah tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan SBY hingga pelantikan Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Dikatakan Andi, tugas utama Rumah Transisi adalah untuk mewujudkan semua program kerja dan janji pasangan Jokowi-JK yang pernah diucapkan di hadapan masyarakat pada masa kampanye lalu.

Kendati begitu, Rini M Soemarno, Ketua Tim Transisi secara tak langsung justru membenarkan Rumah Transisi juga digunakan sebagai tempat menyeleksi calon menteri. Namun, Rini menolak membenarkan ketika ditanya nama calon kuat yang akan dijadikan menteri. “Kan banyak namanama, kita masih bicarakan. Nanti yah,� kilah Rini.

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

9

Headline

Mencari Menteri Idaman Jokowi Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi ratusan nama kandidat menteri yang akan mengisi kabinetnya kelak. Namun, Jokowi memiliki kriteria tersendiri bagi calon personel yang akan duduk di pemerintahannya.

“Secara umum sudah saya sampaikan. Integritas, kemampuan manajemen, dan leadership yang kuat,” ucap Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014) malam. Hingga kini, tim head hunter diketahui sudah mengumpulkan nama-nama calon menteri, tetapi Jokowi menyebut ratusan nama itu masih harus diseleksi. “Tim head hunter sudah memberi input ke kita nama-nama calon menteri.

Tapi masih ratusan sehingga harus dikerucutkan lagi,” tegas dia.

Namun demikian, Jokowi sebenarnya sudah jauhjauh hari mengingatkan pentingnya nyali seorang menteri. Secara khusus, ia menyoroti calon menteri yang ditugaskan di pos kementerian ESDM dan Pertanian. Menurut Jokowi, dua kementerian ini dihuni oleh banyak mafia yang kerap menggerogoti keuangan negara. Namun, Kementerian ESDM mendapat sorotan lebih besar karena terbongkarnya kasus korupsi SKK Migas yang telah menyeret sejumlah pejabat negara. Jokowi menginginkan agar kementerian tersebut tidak lagi direcoki oleh kehadiran mafia migas. Caranya, menteri yang bakal memimpin ESDM nanti diwajibkan memiliki

10

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

keberanian dan kompetensi yang mumpuni. “Energi, kementeriannya ESDM. Itu juga harus dipegang oleh orang yang memiliki leadership yang kuat. Karena di situ mafia banyak,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, jiwa kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan untuk menghalau tekanan dan campur tangan para mafia. “Kita kan mau fokus di situ. Nanti yang paling penting leader-nya dulu ditemukan. Ini belum sampai orang. Kita belum sampai orang,” tandas dia. Kelak, selain berani memberantas mafia migas, tugas lain yang wajib dituntaskan Menteri ESDM di kabinet Jokowi adalah kemampuan memenuhi kebutuhan listrik. Jika gagal, siap-siap saja langsung dicopot. “Menteri nggak sampai target, maaf saya ganti. Masih ada ribuan orang yang ngantri jadi menteri,” ujar Jokowi.

Soal uji nyali, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang, berpandangan sama dengan Jokowi. Poltak mengemukakan, untuk memberantas mafia minyak tidak bisa dilakukan oleh menteri yang hanya punya pengetahuan, tetapi juga harus punya keberanian.

Menurutnya, menteri yang mampu memberantas itu harus mengetahui alur permainan mafia migas sehingga keputusan yang dieksekusi bisa tepat dan minim gejolak. Bahkan, bila ingin menjadi Menteri ESDM, maka kandidat tersebut sudah harus siap menghadapi serangan politik mulai

Headline

dari intrik sampai fitnah. “Karena kita tahu bahwa mafia minyak melibatkan banyak orang-orang yang punya kekuatan politik juga,” Poltak menegaskan.

Sementara itu, ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan juga menyebut beberapa kriteria untuk menduduki posisi menteri di kabinet Jokowi. Untuk posisi Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, harus diisi teknokrat yang handal dan pernah menghadapi krisis ekonomi besar. Kriteria tersebut sangat diperlukan mengingat kompleksitas Kementerian Keuangan yang luar biasa besar karena mengurusi persoalan fiskal dan penerimaan negara seperti Pajak dan Bea Cukai.

Di samping itu, Fauzi juga berharap besar pada sosok yang akan menempati jabatan sebagai Menko Perekonomian, seyogianya pernah menjadi menteri ekonomi yang disegani oleh menteri

yang dihadapi di lapangan. “Jokowi-JK harus juga memilih orang yang sudah pernah mengalami rumitnya birokrasi, sehingga tahu bagaimana menerapkan efisiensi di semua lini,” katanya.

Said menambahkan, tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK harus diisi figur yang memiliki kemampuan lebih dan harus mampu bekerja dalam satu komando. Berdasarkan pengalaman Said, selama ini koordinasi antar menteri masih sangat kurang sehingga sering kali target-target yang ditetapkan pemerintah sama sekali tidak tercapai.

Ia mencontohkan, soal ketahanan pangan dan energi kebijakan yang berbeda atau tidak sinkron antar menteri menjadi penghambat tercapainya swasembada sejumlah komoditi. “Presiden itu juga merupakan Ketua Ketahanan Pangan, dan Dewan Energi Nasional, jadi semua menteri harus berkoordinasi, jangan sesuka hati,” ujar dia.

Energi, kementeriannya ESDM. Itu juga harus dipegang oleh orang yang memiliki leadership yang kuat. Karena di situ mafia banyak’’.

Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ekonomi lain. Sedangkan jabatan menteri lain, seperti Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri ESDM harus diduduki para teknokrat dan kalangan profesional.

“Misalnya kebijakan perdagangan banyak unsur hukum yang harus diperhatikan, seperti dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Bilateral Agreement dan lainnya. Sekarang saja Indonesia digugat Amerika Serikat dan New Zealand di WTO,” terang Fauzi.

Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN bahkan mengusulkan kriteria yang wajib dimiliki kandidat menteri Jokowi. Yakni, jangan pernah mencari menteri ekonomi yang menikmati jabatan, mempunyai kompetensi, siap tidak populer, dan siap menjadi bumper dalam setiap permasalahan

Format ideal pemerintahan Jokowi dari sisi ekonomi juga disuarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Bahkan, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional secara serius, Kadin siap membantu lewat berbagai analisis masalah disertai solusinya. Wakil Ketua Umum Kadin, Yugi Prayanto mengatakan, kriteria menteri yang membidangi perekonomian sebenarnya tidak muluk-muluk. Juga tidak mempersoalkan latar belakang politisi maupun profesional. Terpenting bagi Kadin, menteri yang ditunjuk nanti mampu mengimplementasikan program-program pemerintah dengan benar dan tepat. “Kami menyarankan agar orangorang yang jadi menteri nantinya benar-benar mengerti dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

11

Headline

Menteri Idol di Radar Jokowi Menteri ESDM dan Menteri BUMN merupakan dua pos menteri yang diincar para kandidat. Saking larisnya pos ini, Dahlan Iskan yang kini masih menempati Menteri BUMN seolah kehilangan percaya diri untuk kembali ditunjuk Jokowi.

“Menteri biasa banyak apalagi Menteri BUMN atau ESDM, peminat luar biasa sehingga tidak mungkin saya ikut rebutan atau ajukan diri,” ujarnya di kantor PT Perikanan Nusantara, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Banyaknya calon untuk menduduki dua kementerian tersebut lantaran menjadi primadona.

Karenanya, Dahlan berharap Menteri BUMN yang mungkin saja menggeser posisinya mampu mengatasi intervensi-intervensi di tubuh internal BUMN sendiri. “Siapapun menteri BUMN harus jauh dari intervensi karena banyak penjarahan dari orang yang ngobjek dan juga tempat mengeruk keuntungan,” katanya.

Dahlan kembali merendah diri dengan mengaku tidak terlalu berjasa dalam proses pemenangan Jokowi. “Saya menyadari yang merasa jasa terhadap Jokowi tidak banyak, tahu diri, belum tentu juga berjasa, saya dukung Jokowi belakangan, saya tahu diri.”

Kendati Dahlan tidak terlalu percaya diri untuk dipilih kembali, namanya ternyata masih laris manis di bursa calon menteri Jokowi. Di polling yang dihelat Relawan Jokowi, nama Dahlan bahkan mejeng di pos Menko Perekonomian. Kandidat lain yang layak menempati pos tersebut adalah Chairul Tanjung, Menko Perekonomian saat ini dan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

12

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang juga tidak luput dari radar calon menteri Jokowi. Nama pria jebolan UGM ini terpampang di situs www.kabinetrakyat. org. Sebelumnya, dalam kapasitasnya sebagai pengusaha mineral, Poltak memang kerap menyuarakan pembelaannya terkait arah investasi dan kebijakan pemerintahan. “Saya baru dengar itu kemarin. Ketika dimasukkan nominasi tentu saya kaget, sekaligus senang karena itu merupakan salah satu bentuk kepercayaan dan bagi saya kepercayaan adalah barang mewah di Indonesia,” kata Poltak di Jakarta, Minggu (3/8/2014).

Pengamat energi, Kurtubi, juga masuk dalam bursa calon menteri di kabinet Jokowi. Namanya muncul sebagai kandidat Menteri BUMN atau Menteri ESDM. Awalnya, Kurtubi menyatakan dirinya tidak terlalu berambisi untuk duduk di pemerintahan sebagai menteri. “Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Berarti ada pengakuan terhadap saya,” ujarnya. Kendati begitu, anggota DPR terpilih 2014-2019 dari NasDem ini akan siap saja jika memang ditunjuk sebagai menteri.

Sempat menghilang dari pantauan publik, Ari H Soemarno, mantan Dirut PT Pertamina juga masuk dalam bursa kabinet Jokowi. Pria alumni Jerman ini diyakini cocok menjadi Menteri ESDM karena latarbelakangnya yang cukup lama membidangi perminyakan. “Saya sama sekali tidak punya tujuan atau target tertentu. Hanyalah sebagai profesional yang berkeyakinan hanya Jokowi-JK yang mampu mengatasi dan menyelesaikan kondisi sektor energi negara kita yang parah ini, yang merupakan warisan

Headline

dari pemerintah saat ini,” tandasnya. Ditegaskan Ari, dirinya tidak punya target apapun di balik dukungannya kepada Jokowi-Jusuf Kalla, yang pada masa kampanye terlibat aktif dalam tim pakar energi.

Secara kebetulan, adik kandung Ari Soemarno yang juga Ketua Tim Transisi, Rini M Soemarno juga mempunyai peluang untuk masuk dalam kabinet Jokowi. Kemungkinan itu bahkan disampaikan langsung Jokowi. Menurutnya, bukan tidak mungkin mereka yang berada di rumah transisi malah mengisi posisi menteri dalam kabinetnya.

“Bisa iya bisa tidak. Tapi nggak ada jaminan,” kata Jokowi usai menerima penghargaan Tokoh Pemerintahan Terbaik versi Soegeng Sarjadi School of Government di Four Season Hotel Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Nama lain yang moncer sebagai kandidat menteri adalah Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Ignasius Jonan. Untuk yang satu ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan bahkan ikut berpromosi. Menurut Dahlan, Jonan adalah sosok yang layak menjadi Menteri BUMN menggantikan dirinya, atau ditempatkan di pos Kementerian Perhubungan.

“Jonan itu sosok yang berani, dan tidak bisa disogok maupun didikte oleh siapapun,” ujar Dahlan.

Di tempat terpisah, Ignasius Jonan, menolak menjawab apakah dirinya siap membantu kabinet Jokowi. “Nanti sajalah jawabnya. Soalnya yang tanya kan bukan presiden. Buat apa saya jawab,” elak Jonan sembari berseloroh.

yang diharapkan Jokowi. Kendati namanya belum masuk radar polling kabinet, Ibrahim diyakini akan tampil sebagai kuda hitam dalam kabinet Jokowi.

“Dia (Ibrahim) salah satu kandidat kuat Menteri Jokowi,” ujar sumber OFFSHORE. Menanggapi hal tersebut, Ibrahim menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Demi negara, ia mengaku siap saja bila ditugaskan sebagai menteri di kabinet Jokowi. “Saya tentu saja harus siap bila memang dipercaya Pak Jokowi. Tetapi itu kan sepenuhnya hak prerogatif beliau,” kata Ibrahim kepada OFFSHORE, Senin (25/8/2014).

Namun, apabila ada kesempatan untuk memilih, Ibrahim mengaku lebih cocok ditempatkan di pos Kementerian BUMN. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia, potensi pendapatan negara sangat besar apabila Kementerian BUMN semakin dioptimalkan. Ibrahim menguraikan, ia ingin membawa perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang memiliki kultur yang terbuka, profesional dan memiliki kemampuan untuk menjadi pelayan yang baik bagi konsumennya.

Menurut Ibrahim, salah satu syarat yang wajib dimiliki kandidat menteri terutama BUMN adalah kemampuan menghilangkan kepentingan pribadi.

“Jangan sampai menteri itu justru dijadikan tempat untuk sekadar menyambung hidup. Dalam artian, yang bersangkutan sudah harus mapan dari sisi ekonomi,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, sudah ratusan kandidat menteri yang bersileweran di media massa. Bagi Jokowi, usulan calon menteri yang datang langsung dari masyarakat merupakan masukan yang positif dalam penentuan kabinet.

Salah satunya, Direktur Komersil PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Ibrahim Gause. Sumber OFFSHORE menyebutkan, pria asal Palembang ini rupanya dilirik Jokowi sebagai kandidat Menteri Perhubungan atau Menteri BUMN. Disebutkan, Ibrahim yang jebolan Undip Semarang ini memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang mumpuni sebagaimana

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

13

Headline

Mencari Menteri Maritim di Kapal Pinisi Pidato kemenangan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Indonesia Joko Widodo-Jusuf Kalla, 9 Juli 2014 dari kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, adalah simbol semangat Indonesia sebagai negara maritim. Cita-cita Jokowi membawa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurut Alwi, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tidak punya hak untuk melakukan penjagaan. Ada instansi lain yang mengklaim berhak menjaga laut. “Namun, dalam kenyataannya puluhan ribu nelayan asing masuk dan mencuri ikan di laut negeri ini. Banyak sekali, ini tidak bisa kita atasi,” katanya.

Tak berlebihan, impian serupa juga pernah diungkapkan Bung Karno dengan mengatakan bahwa bangsa yang kuat dan sejahtera harus menjadi bangsa bahari. Namun sebelum menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus lebih dulu menjadi sebuah negara maritim, dimana sektor kelautan menjadi sentral kehidupan ekonomi dan pusat produksi utama.

Alwi menegaskan bahwa masalah maritim Indonesia belum terorganisasi dengan baik.

Padahal, 60 persen wilayah RI terdiri dari laut dengan kekayaan yang melimpah. Ia pun menyebutkan ada 14 organisasi yang mengorganisir soal maritim. Namun, masingmasing merasa tidak perlu bekerja sama dengan yang lainnya.

Ironisnya, hingga saat ini secara ilmiah, Indonesia bukan sebuah negara maritim karena sebagian besar kehidupan masyarakat khususnya di lima pulau terbesar (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya) tidak terpengaruh secara langsung oleh proses yang terjadi di lautan.

Padahal, sejatinya secara geo-politik, historis, dan budaya, Indonesia dapat dijadikan sebagai sebuah negara maritim karena wilayah darat Indonesia dalam satu kesatuan yang dikelilingi oleh lautan dengan 2/3 wilayahnya merupakan laut dan jumlah pulau terbanyak di dunia serta salah satu garis pantai terpanjang di dunia.

Melihat kenyataan itu, Ketua Lembang 9 Institut, Alwi Hamu mengusulkan agar Kementerian Perikanan dan Kelautan diubah menjadi Kementerian Maritim dengan cakupan tugas dan wewenang yang lebih luas.

“Supaya jangkauan lebih besar dan bisa menjadi ‘sea and coast guard’ (penjaga laut dan pantai),” katanya dalam Sarasehan Kebangsaan I bertajuk “Strategi Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kawasan Perairan” yang digelar Pusat Kajian Trisakti dan Lembang 9 Institut di Jakarta, Selasa (26/8).

14

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Headline

Padahal, tambah Alwi, jika kekayaan maritim bisa dimanfaatkan lebih optimal maka bisa untuk menunjang kesejahteraan bangsa. “Kalau kita diembargo pun, kita akan tetap jaya,” kata Alwi.

Senada dengan Alwi, Letjen Marinir Purn, Nono Sampono menyatakan potensi kelautan nasional apabila dikelola secara serius dan maksimal akan mampu menghasilkan pendapatan yang jumlahnya tujuh kali lipat dari APBN saat ini. “Kalau kita kelola dengan baik, maka potensi laut kita bisa tujuh kali lipat dari APBN saat ini,” kata Nono.

Dia mengatakan bahwa wacana pembentukan poros maritim yang digagas oleh presiden terpilih Joko Widodo adalah visi besar. Gagasan itu luar biasa karena akan mengubah konsep hidup bangsa ini dari darat ke laut atau dari kontinental ke maritim. “Kita tahu kita dari dulu sebenarnya adalah negara maritim karena memang faktanya pun demikian. Laut seharusnya menjadi ruang hidup bangsa ini, tapi selama ini kesadaran terhadap hal

itu masih kurang,” katanya.

Dengan poros maritim, maka konsep kehidupan bangsa ini akan berubah dari darat ke laut. Potensi laut nasional sangat besar.

“Sayangnya Indonesia selama ini kurang mengelola laut dengan baik karena kapasitas dan kemampuan yang dimiliki tidak digunakan untuk menguasai dan mengelola potensi laut. Kalau kita sanggup dan serius mengelola laut, maka Indonesia akan jauh lebih sejahtera,” kata Nono yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 20142019 dari daerah pemilihan Maluku.

Menurut dia, kontribusi sektor laut cuma 18,6 persen. Kalau kita kelola dengan baik, maka potensi laut kita bisa 6 kali lipat dari APBN saat ini. Kita tentu akan jauh lebih sejatera dan negara bisa lebih mensejahterakan rakyatnya,” kata mantan Komandan Paspampres di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Di era terdahulu, kata dia, sudah terbentuk Dewan Maritim dan Kementerian Kelautan. Selanjutnya untuk merealisasikan gagaran poros maritim, tinggal mempertajam saja ide-ide tersebut.

Nono yang pernah menjabat Komandan Korps Marinir itu menegaskan Indonesia akan besar kalau maritim dikuasai. Maritim di sini bukan terkait Angkatan Laut, tapi semua yang berhubungan dengan kelautan.

Untuk itu, menurut dia, diperlukan satu payung hukum yang akan menjadi induk dari berbagai peraturan tentang kelautan. Semua UU tentang kelautan saat ini harus dilebur karena tumpang-tindih.

“Bukan seperti sekarang peraturan tentang kelautan masih sektoral. Saat ini ada 13 UU yang berkaitan dengan kelautan dan ada 11 isntansi yang tumpang-tindih,” katanya.

Hal ini harus diubah. Contohnya, Amerika Serikat (AS) dan Australia. “Kalau untuk lautnya mereka punya yang namanya ‘coastal guard’. Kalau kita rapat dengan mereka, kebayang tidak, mereka hanya diwakili satu ‘coast guard’, kita diwakili 11 instansi,” katanya. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

15

POLICY

Listrik Kurang

PLTU Batang Ditentang Kebutuhan gas di Jakarta terus mengalami peningkatan. Pasokan gas akan lebih banyak dibutuhkan apabila seluruh kendaraan di Ibu Kota beralih dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

Tidak mudah memang mewujudkan itu tanpa adanya kesamaan visi dari masing-masing pemangku kepentingan.

Ini saatnya tancap gas.

16

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

OLEH Indra Maliara

I

mbas berlarut-larutnya pembebasan membuat sejumlah stakeholders mengambil alternatif solusi lainnya. Awal Agustus lalu, Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Tengah, Wamen Pekerjaan Umum dan Wamen ESDM. Rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait proyek infrastruktur dan investasi lainnya di Jawa Tengah, termasuk soal mandegnya pembangunan PLTU Batang. “Kita sudah sepakat untuk membangun PLTU di tempat yang baru. Lahannya

sudah ada, milik PT PLN, dan bisa dibangun di sana yang kapasitasnya sama 2x1000 megawatt,” kata Chairul Tanjung di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (6/8/2014).

Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik baru ini merupakan antisipasi dari PLTU Batang yang masih terganjal pembebasan lahan. “Kami melihat pembebasan tanah secara normal sudah tidak memungkinkan. Jadi kami menggunakan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 dalam pembebasan tanah di Batang,” jelasnya.

CT menilai kondisi tersebut realistis karena pembebasan

POLICY

lain pembangunan PLTU di tanah baru sudah terlaksana.

“Kebutusan PLTU akan terus ada selama ekonomi Indonesia tumbuh. Jadi kalau di Jawa punya 2 PLTU berkapasitas 2 x 1000 MW itu tidak sia-sia,” katanya.

lahan akan membutuhkan waktu satu tahun lagi. Sehingga usulan PLN membangun pembangkit baru disetujui pemerintah. “Kami putuskan PLN bakal membangun PLTU baru dengan kapasitas sama dengan PLTU Batang 2x1.000 Mw di Jateng juga.

Lokasinya sudah dimiliki PLN dan akan segera dibangun pada tahun ini karena kita butuh listrik banyak,” katanya.

Dia juga menambahkan, krisis energi sudah begitu mendesak di Jateng, sehingga diperlukan alternatif lain.

Pihaknya juga merahasiakan lokasinya karena dikhawatirkan dapat membuat harga tanah melonjak. Namun, dia mengaku, tidak menutup kemungkinan di Batang juga dibangun bila masyarakat mau melepas tanahnya sesuai harga pasar.

“Kalau misalnya di Batang bisa selesai pembebasan lahannya.

Maka Jateng akan memiliki dua buah PLTU berkapasitas 2x1000 megawatt,” katanya.

Menurutnya, sudah banyak investor yang menginginkan untuk membangun PLTU. “Siapa investornya sebenarnya sudah banyak yang mengantri.

Sekarang kita kembalikan ke Batang mau tidak dibangun, kalau tidak ya tidak kami lanjutkan,” katanya.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja keras mencari solusi agar pembangunan PLTU Batang tidak jalan di tempat. PLTU Batang yang berkapasitas 2 x 1000 Mega Watt (MW) dipersiapkan untuk mengatasi krisis listrik di Jawa Bali yang diperkirakan terjadi pada 2018. “Solusi untuk PLTU Batang ada dua. Satu adalah

Kita sudah sepakat untuk membangun PLTU di tempat yang baru. Lahannya sudah ada, milik PT PLN, dan bisa dibangun di sana yang kapasitasnya sama 2x1000 megawatt’’.

Chairul Tanjung Menteri Koordinator Perekonomian

melakukan pembebasan tanah menggunakan UU Nomor 2.

Kedua, memindahkan PLTU dari Batang ke lokasi lainnya,” kata Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, usai rapat bersama Menteri BUMN, Pertamina dan Pertagas di Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan di Jakarta, Senin (11/08).

Menurut Nur, akan lebih baik jika kemudian persoalan tanah di Batang selesai, dan di sisi

Sementara Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Lucky Eko Wuryanto juga menegaskan, pemerintah akan tetap melanjutkan proyek PLTU Batang meski masih ada beberapa kendala yang belum tuntas.

“PLTU Batang tetap akan dibangun, karena kita ingin memberikan gambaran bahwa kepastian ekonomi ini tidak dipermainkan seperti hiruk pikuk yang terjadi di Batang yang bisa menyebabkan investasi tidak akan selesai-selesai,” kata Lucky.

Menurut Lucky, sambil PLTU Batang tetap dibangun, memang ada opsi tambahan untuk membangun PLTU baru di luar Batang. Sehingga bisa menambah suplai listrik di Jawa Tengah. “Dengan tambahan lokasi baru, Jawa Tengah bakal punya dua pembangkit berkapasitas 2 X 1.000 MW jika proses pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU di Batang bisa segera dirampungkan. Selain pembangunan PLTU Batang terus dilanjutkan, PLN juga telah menyatakan untuk membangun pembangkit di tempat lain menyiasati lambatnya pembangunan PLTU Batang,” katanya. Proyek Pembangunan PLTU Batang merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola kerja sama pemerintah swasta

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

17

POLICY

Karena proses pembebasan 13% lahan masih alot, pemerintah akan menjalankan proses pembebasan lahan sesuai Undang Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Dengan demikian, pemerintah akan mengambil kebijakan khusus dalam proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang.

pemerintah dan swasta (Public Private Partnership / PPP) sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah. Proyek senilai US$4 miliar tersebut terbagi dalam dua kategori lahan, yakni lahan seluas 226 hektare (ha) untuk Power Block, dan 100 ha untuk Special Facilities.

Menurut Djoko, PLN siap menjalankan amanat pemerintah tersebut sesuai Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012. Djoko menambahkan, sebenarnya permasalahan ini tidak harus berlarut-larut hingga saat ini mengingat kebutuhan listrik hingga saat ini sudah sangat mendesak. Apalagi kebutuhan listrik khususnya di wilayah Jawa Tengah terus membengkak.

“Saat ini jika bicara kebutuhan listrik tidak hanya di Jawa Tengah, kita itu berdasarkan sistem, kebutuhan Jawa-Bali sudah sangat mendesak,” imbuhnya.

PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai investor, hingga saat ini telah menyelesaikan pembebasan lahan untuk Special Facilities. Adapun untuk Power Block, telah berhasil dibebaskan sekitar 87 persen. Proses pembebasan lahan yang telah dilakukan sejak Oktober 2011 itu sempat tertahan karena belum ada titik temu soal ganti rugi 13% lahan. “Kami masih berharap proses pembebasan lahan di Batang tidak mengalami kendala berarti sehingga proses pembangunan masih sesuai waktu yang telah di tentukan,” imbuh Djoko.

Selain itu, saat ini gairah investor di Jawa Tengah dalam kondisi meningkat tajam, dikhawatirkan para investor akhirnya hengkang karena faktor teknis yang harusnya tidak terjadi. “Pertumbuhan pelanggan industri di Jawa Tengah saat ini sudah sangat booming bahkan investor Jakarta dan Banten sudah mulai masuk ke sini jika ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan PLN bisa berbahaya. Kebutuhan PLN untuk tahun 2017 saja saat ini sudah mulai dipikirkan,” tegas Djoko. n

FOTO: ISTIMEWA

PLTU BATANG. Mendapat penolakan keras masyarakat.

(KPS/PPP) dengan konsorsium JPower, Ithocu dan Adaro. Proyek ini bernilai investasi lebih dari Rp30 triliun dan pada awalnya direncanakan beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada akhir 2016.

Sementara itu, General Manager PLN Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Djoko R Abumanan, mengaku siap menjalankan instruksi Kementerian Perekonomian untuk melanjutkan pembebasan 13% sisa lahan PLTU Batang yang hingga saat ini belum menunjukkan titik temu.

“Kami ini perusahaan pemerintah, seandainya pemerintah memerintahkan untuk melakukan sesuatu hal, kami pasti siap untuk melaksanakannya.” ucap Djoko.

Sebagai catatan, proyek PLTU adalah proyek hasil kerjasama

18

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

CORPORATE

PT Elnusa Trans Samudera

Menjadi Raja

di Jasa Energi Kelautan

PT Elnusa Trans Samudera adalah anak usaha PT Elnusa Tbk yang bergerak di bidang pendukung bisnis kelautan (marine support). Terobosan untuk mendongkrak pendapatan perusahaan.

OLEH Ishak Pardosi

P

T Elnusa Trans Samudera (ETSA) didirikan pada November 2013. Layanan ETSA meliputi jasa sea truck, sea bus, crew boat, tug boat, landing craft terminal (LCT), accomodation barge, dan lainlain. Pendirian anak perusahaan ini telah melalui proses kalkulasi bisnis jangka panjang dan studi

menyeluruh yang matang.

Termasuk sebagai awal yang baik di tahun 2014, yang dicanangkan ELNUSA sebagai tahun pengembangan (Year of Development). Di anak usaha ini, ELNUSA memiliki 90% saham.

Elnusa Trans Samudera secara spesifik akan memberikan jasa

pendukung operasional bagi kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang energi lepas pantai termasuk di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan di bidang minyak dan gas.

Menurut Sekretaris Korporat Elnusa, Fajriyah Usman, kontrak yang diincar ETSA adalah kontrak jangka panjang untuk tiga tahun sampai lima tahun. Nilai kontrak jasa marine support kecil seperti jasa seatruck, sea bus, crew boat, biasanya bernilai antara 5 juta dolar AS sampai 10 juta dolar AS. Sementara kontrak untuk jasa barge antara 40 juta dolar AS sampai 50 juta dolar AS. Sebelumnya, ELNUSA sebagai perusahaan penyedia jasa energi sukses meraih kinerja perusahaan yang kinclong.

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

19

CORPORATE

Marjin laba bersih meningkat dari 4 persen menjadi 9 persen karena pada semester I 2014. Perseroan membukukan laba atas penjualan aset tanah (extra ordinary income non recurring) sebesar Rp 87 miliar, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan laba bersih secara signifikan sebesar 114 persen menjadi Rp178 miliar’’.

Fajriyah Usman Sekretaris Korporat Elnusa

Pada Kuartal I 2014, emiten berkode ELSA ini membukukan pendapatan usahanya menjadi Rp 2 triliun atau naik 2 persen dibandingkan periode sebelumnya.

“Pencapaian semester I 2014, memperlihatkan bahwa konsolidasi yang dilakukan sepanjang tahun 2013 melalui pemetaan kembali bisnis perseroan, fokus kepada bisnis inti yang memiliki marjin tinggi mulai terlihat hasilnya. Ke depan seiring dengan investasi yang semakin intensif Elnusa akan berada di jalur pertumbuhan yang stabil,” urai Fajriyah.

Dia menegaskan, strategi perseroan dalam menjaga kualitas pendapatan usaha merupakan kunci utama dalam menghasilkan profitabilitas

20

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

tinggi. Ini terlihat dari profitabilitas yang tetap terjaga di tengah stabilnya pendapatan usaha. Marjin laba kotor berada di level 16 persen atau meningkat 1 persen sedangkan marjin laba usaha sedikit dari 8 persen menjadi 9 persen sebagai dampak dari tumbuhnya laba kotor sebesar 7 persen atau menjadi Rp 314 miliar dan laba usaha yang meningkat 23 persen menjadi Rp 190 miliar.

“Marjin laba bersih meningkat dari 4 persen menjadi 9 persen karena pada semester I 2014.

Perseroan membukukan laba atas penjualan aset tanah (extra ordinary income non recurring) sebesar Rp 87 miliar, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan laba bersih secara signifikan sebesar 114 persen menjadi Rp178 miliar,” katanya.

Menurut Fajriyah, penjualan aset tanah merupakan suatu bentuk optimalisasi unproductive asset dimana hasil penjualannya dapat dilimpahkan sebagai tambahan investasi kepada aset lain yang lebih produktif nantinya. Pada akhir periode semester I 2014, kas bersih hasil operasi Elnusa senilai Rp 336 miliar, Sedangkan total kas dan setara kas masih kuat di kisaran Rp1,1 triliun sejak kuartal III 2013.

“Perseroan tidak memiliki utang modal kerja karena telah dilunasi sepenuhnya, sedangkan utang bank saat ini tercatat sebesar Rp 397 miliar atau turun 55 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran utang bank dipercepat yang dilakukan perseroan sebesar lebih dari 19 juta dolar AS sepanjang 2014,” katanya. n

FOCUS

Pembatasan BBM Subsidi Sekarang atau Tumbang Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan pembatasan BBM subsidi. Sinkronisasi antar lembaga pemerintah masih menjadi ganjalan yang akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat kalangan bawah.

OLEH Ishak Pardosi

T

ruk dan bis kota berlomba menyisir pinggiran Jakarta. Para supir ternyata sedang kompak bersiasat menghindari pengisian bahan bakar solar di kawasan Jakarta Pusat. Apa boleh buat, harga solar di Jakarta Pusat sudah dipatok dengan harga normal alias tanpa subsidi. Sedangkan di wilayah Jakarta lainnya, masih dibanderol dengan harga lama yang masih mendapat subsidi dari pemerintah. Usut punya usut, pemerintah rupanya tengah merilis sejumlah kebijakan guna membatasi penjualan BBM bersubsidi ke masyarakat.

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

21

FOCUS

FOTO: ISTIMEWA

Maka terbitlah Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Dalam surat edaran itu terdapat empat cara yang ditempuh sebagai langkah pengendalian. Pertama, peniadaan solar bersubsidi di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus. Kedua, pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali mulai 4 Agustus 2014, akan dibatasi dari pukul 18.00 sampai dengan 08.00 WIB. Ketiga, tidak hanya solar di sektor transportasi, mulai 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/

22

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

SPDN/APMS) juga dipotong sebesar 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT. Keempat, terhitung mulai 6 Agustus 2014, penjualan premium di seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol ditiadakan.

Baru diterapkan dua hari, Pertamina sebagai penyalur BBM pun langsung panen kritikan.

Gelombang protes itu pun dibalas Pertamina dengan menunjuk BPH Migas, lembaga yang mengatur pengadaan dan peredaran BBM sebagai pihak yang bertanggungjawab. Tak mau kalah, BPH Migas juga berkelit peraturan itu dikeluarkan sebagai respons atas kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang menyepakati UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014. Dalam UU itu disebutkan, kuota BBM subsidi harus dipangkas dari 48 juta kiloliter (kl) menjadi 46 juta kl. Oleh pemerintah dan DPR, pembatasan BBM subsidi terpaksa ditempuh agar kuota BBM mencukupi hingga akhir 2014.

Ibarat kata, persoalan BBM subsidi seperti kaset usang yang diputar kembali. Inti masalahnya selalu berputar di situ-situ saja. Dua pendapat yang berbeda seolah bertarung adu kuat guna mendapat legitimasi dari masyarakat. Kelompok pro subsidi melawan kelompok anti subsidi. Keduanya punya argumentasi kuat yang akhirnya menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Bahkan, pengamat transportasi Djoko Stidjowarno berani menyebut, kebijakan pembatasan BBM subsidi tersebut merupakan aksi tipu-tipu pemerintah. Alasannya, BBM bersubsidi akan tetap habis walau waktunya saja yang tertunda.

Djoko lantas menawarkan solusi lain.

Menurutnya, pengendalian tidak perlu dilakukan asalkan harga BBM subsidi langsung dinaikkan untuk kendaraan pribadi jenis mobil. Sementara kendaraan umum yang berpelat kuning tetap diberi kesempatan menenggak BBM bersubsidi. “Cukup naikkan harga BBM untuk kendaraan pelat hitam non sepeda motor. Itu akan jauh lebih berhemat,” cetus Djoko kepada wartawan, Senin (10/8/2014).

Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi pada mobil pribadi, lanjut dia, tidak akan berpengaruh pada angkutan penumpang ataupun barang, sehingga dampak pada kenaikan harga pun sangat minim. “Tidak ada pengaruhnya pada angkutan penumpang dan barang. Tidak mungkin pemilik kendaraan pelat hitam akan demo,” ungkapnya.

FOCUS

FOTO: ISTIMEWA

Djoko lantas mendorong agar Presiden SBY tidak perlu khawatir untuk mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, karena masa jabatannya akan segera berakhir dalam waktu dekat. “Pemerintah SBY tidak usah takut langgar UU. Toh 20 Oktober juga masa jabatannya berakhir. Jangan nantinya Pemerintah SBY mulus, tapi Pemeritah Jokowi jadi murus (sakit perut). Menderita akibat kebijakan pemerintah masa lalu yang kurang bertanggungjawab,” Djoko mewanti-wanti.

Suara lantang membatasi BBM subsidi juga dilontarkan anggota DPR. Dari Senayan, legislator Hanura, Ir Nurdin Tampubolon mengatakan daripada membatasi BBM subsidi, seharusnya pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga, yang diawali dengan tindakan pencegahan agar kebijakan menaikkan harga BBM tidak diikuti kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. ”Membatasi BBM hanyalah solusi yang bersifat

jangka pendek, seharusnya pemerintah lebih tegas untuk langsung saja menaikkan harga BBM dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tidak ikut-ikutan naik, ” ujar Nurdian Tampubolon, di selasela Sidang Paripurna DPR, mendengar pengantar APBN 2015 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden SBY, Jumat (15/8/2014).

Anggota Komisi Keuangan ini meyakini, bila pemerintah menaikkan harga BBM diiringi tindakan mencegah dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, maka kenaikan BBM tidak akan berpengaruh kepada masyarakat bawah. Dia menerangkan, sepanjang harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan, menaikkan harga BBM tidak berdampak besar. “Apalagi yang menikmati BBM bersubsidi selama ini orang orang yang mampu dan punya mobil banyak,” kritik dia.

Besarnya alokasi anggaran untuk subsidi memang menjadi sorotan dalam pembahasan

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

23

FOCUS

Sebagai upaya pengendalian, kebijakan ini patut didukung.

Hanya, pemerintah harus lebih baik dalam sosialisasi dan pengawasannya di lapangan’’.

Pri Agung Rakhmanto Pengamat Energi

RAPBN. Pasalnya, selama kurun waktu 2010 -2014, alokasi belanja subsidi BBM mencapai 17,84 persen dari Belanja Pemerintah Pusat. Efeknya bisa ditebak, yakni berimplikasi terhadap semakin beratnya beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan. “Di sisi lain, kebijakan subsidi BBM yang selama ini diterapkan tidak tepat sasaran atau lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas dibandingkan rakyat miskin yang semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, upaya pemerintah yang berorientasi jangka panjang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dilakukan.”

Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, juga tak mau ketinggalan berkomentar miring. Dia menilai, pengendalian tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Pasalnya, masyarakat yang mampu masih memiliki ruang untuk menikmati BBM bersubsidi. “Tapi tidak menyelesaikan masalah, karena masih boleh ya beli aja,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Ahmad Erani Yustika menyatakan, kebijakan pengendalian tersebut tidak berdampak besar. Pasalnya penerapan kebijakan tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya di tempat-tempat tetentu. “Tergantung seberapa jauh pembatasan dilakukan, sekarang tentu efeknya

24

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

nggak besar karena di jalan tol dan Jakarta Pusat,” ungkapnya.

Diungkapkan Erani, jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang terkait dengan BBM bersubsidi harus disertai dengan tiga paket.

Ketiga paket tersebut adalah peningkatan produksi minyak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan peran perusahaan nasional dalam kegiatan eksplorasi, dan memberantas mafia minyak dan penyelundup minyak yang merugikan negara. “Tolong satukan dengan paket itu. Kita harus beri sinyal kepada rakyat kebijakan ini adil,” pungkasnya.

Di pihak lain, pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto berpendapat lain. Menurutnya, langkah pembatasan penjualan BBM subsidi jenis solar dan premium sudah cukup realistis. “Beberapa langkah pembatasan yang telah dan akan dilakukan cukup realistis, dalam arti layak dan bisa diterapkan,” katanya di Jakarta, Senin (4/8/2014).

Meski begitu, dia mengingatkan, kebijakan tersebut harus dilakukan evaluasi apakah bisa menekan konsumsi BBM subsidi sesuai kuota APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter atau bahkan lebih besar lagi. Langkah evaluasi, menurut Direktur ReforMiner Institute itu, juga diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apakah sebaiknya kebijakan pembatasan itu diperluas atau tidak. “Sebagai upaya pengendalian, kebijakan ini patut didukung. Hanya, pemerintah harus lebih baik dalam sosialisasi dan pengawasannya di lapangan,” ucapnya.

FOCUS

Jurus Koboi Ahok di Tahun Kambing Gebrakan demi gebrakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap membuat dahi berkerut. Jurusnya mirip koboi yang tidak peduli dengan siapa saja. Yang penting bagi dia adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat umum. Di tahun 2015 nanti, Ahok bahkan sudah menegaskan akan melarang seluruh SPBU di Jakarta menjual BBM subsidi jenis premium dan solar. Menurut Ahok, langkah tersebut untuk membantu pemerintah dalam

mengurangi beban subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Ahok berjanji akan mencabut izin SPBU yang masih nekad menjual BBM subsidi di tahun bershio kambing nanti. “Ini sekarang saya sama Sekda DKI lagi mau bikin surat untuk semua SPBU agar tidak menjual BBM subsidi mulai Januari tahun depan. Kalau mereka masih jual, izin akan kita tarik. Ini merupakan cara untuk membantu pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM dan untuk mencapai penghapusan subsidi BBM dalam waktu 3 tahun,” ungkap Ahok.

Sebelumnya, Ahok juga mengkritik kebijakan pembatasan BBM subsidi jenis solar yang diberlakukan hanya di Jakarta Pusat.

Menurutnya, hal itu akan membuat repot angkutan umum dan menambah antrean panjang di SPBU di wilayah lain.

Namun, BPH Migas membantah kritikan tersebut dengan memberikan bukti bahwa aturan penghapusan solar hanya di Jakarta Pusat justruk efektif dengan meningkatkan konsumsi solar non subsidi. “Kalau merepotkan angkutan umum itu tidak sepenuhnya benar, karena angkutan umum bisa mengisi solar subsidi di luar Jakarta Pusat, jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau antrean panjang solar di SPBU kita terus melakukan pantauan, tidak ada antrean panjang di SPBU semua normal-normal saja,” ungkap Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim, Rabu (6/8/2014).

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

25

FOCUS

Ini sekarang saya sama Sekda DKI lagi mau bikin surat untuk semua SPBU agar tidak menjual BBM subsidi mulai Januari tahun depan. Kalau mereka masih jual, izin akan kita tarik. Ini merupakan cara untuk membantu pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM dan untuk mencapai penghapusan subsidi BBM dalam waktu 3 tahun’’.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Wakil Gubernur DKI Jakarta

26

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Ibrahim mengatakan, bahkan kebijakan menghilangkan solar subsidi walau hanya di Jakarta Pusat sudah membuahkan hasil yang cukup baik. “Ini walau baru beberapa hari diberlakukan, konsumsi solar non subsidi di Jakarta Pusat meningkat 10%, jadi sebenarnya mobil-mobil pribadi apalagi mobil yang mahal harganya ternyata tidak ada masalah beli solar non subsidi.

Jadi jangan lah kita membuat-buat masalah kecil dibesar-besarkan, sehingga membuat masyarakat jadi panik dan ternyata sasaran kita agar mobilmobil orang kaya dan mampu itu beralih ke non subsidi tercapai kan,” ujarnya.

Saat ditanyakan kenapa tidak seluruh SPBU di Jakarta solar subsidinya dihapuskan, kenapa hanya di Jakarta Pusat saja? “Itu yang nanti malah buat repot kendaraan umum mereka beli di mana, kalau hanya khusus kendaraan umum boleh beli solar subsidi, masyarat kita masih banyak yang butuh solar subsidi, kenapa hanya Jakarta Pusat, karena rata-rata yang tinggal di Jakarta Pusat itu orang kaya dan mampu,” tukas Ibrahim.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengapresiasi ide Ahok yang bakal menghilangkan distribusi BBM subsidi di seluruh wilayahnya mulai 2015. Akan tetapi, tanpa sokongan kawasan penyangga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), langkah itu bisa menjadi sia-sia. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (11/8/2014). Alasannya, mobilitas warga Jakarta praktis menyatu dengan daerah di sekitarnya. “Kalau pemkab pemprov itu enggak ngikutin ya tetap ada manfaatnya pelarangan BBM subdidi di Jakarta, tapi kurang optimal lah,” ujarnya.

Syarat lainnya, dukungan bagi pemprov DKI juga harus datang dari pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM. Bambang melihat sinergitas kebijakan soal distribusi premium dan solar subsidi sering tidak sinkron. “Sebenarnya sejak beberapa waktu lalu mulai ada kan ide dari pemprov DKI itu, cuma pemerintah pusat terutama ESDM ragu-ragu. Sehingga akhirnya nggak efektif wacananya,” kata Bambang.

Pelarangan distribusi BBM akan semakin efektif, seandainya kota besar lain, seperti Surabaya, Bandung, atau Medan mengikuti langkah DKI Jakarta. Karenanya, sambung Bambang, pengurangan konsumsi BBM subsidi sepatutnya menjadi wacana setiap unsur pemerintahan. “Yang paling penting pemerintah pusat harus firm iya kita mau,” tandasnya.

Hampir bisa dipastikan, jurus Ahok yang bakal menghentikan subsidi BBM di wilayah Jakarta mendapat restu dari Presiden Jokowi. Menurut mantan Wali Kota Solo ini, pemerintah seharusnya tegas dalam menentukan kebijakan terkait BBM bersubsidi. Jokowi tidak sepakat apabila kebijakan tersebut dijalankan setengah-setengah. “Kalau saya loh ya. Yang tegas-tegas aja. Kalau mau naik ya naik aja. Kalau ini pembatasan, hanya pada lokasi-lokasi tertentu. Ya, akhirnya minggir ke tempat SPBU lain.

SPBU di kota pasti jadi sepi. Terus apa bedanya?” ucap Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Namun, tentunya, jika pemerintah betul akan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka harus melalui penghitungan yang cermat. Dari kalkukasi segi ekonomi, sosial, hingga politik. Hal ini agar tidak memberatkan baik itu masyarakat maupun pemerintah. “Harus dilihat efisiensi, ada atau tidak.

Kalau nggak ada ya udah. Tapi kalau ada dan harus BBM naik ya bagaimana. Kalau memang mau naik ya naik sekalian. Tegas-tegas aja,” ucapnya.

Menipisnya cadangan BBM pada tahun ini memang akan membuat pemerintahan selanjutnya kelabakan. Dengan dianggarkannya kuota BBM yang hanya 46 juta kl dari kebutuhan sebesar 47 juta kl tahun ini membuat BBM subsidi diperkirakan akan habis pada awal pemerintahan Jokowi-JK, yakni pertengahan Desember 2014.

Terkait hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P yang juga Deputy Kantor Transisi Jokowi-JK Hasto Kristianto menghitung bahwa konsumsi BBM subsidi 2014 akan melebihi kuota yang ditentukan.

Tidak tanggung-tanggung, kelebihan kuota tahun ini diprediksi satu juta kl. “Overkuota satu juta kl kalau dari hitungan kami,” ucap Hasto di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Dikatakan Hasto, salah satu cara agar kuota BBM subsidi terjaga adalah dengan menaikkan harga. “Kalau enggak boleh melebihi kuota yah harus naik,” ungkapnya.

Namun ketika ditanya apakah Jokowi akan menaikkan harga BBM subsidi di 2014, Hasto tidak menjawab dengan tegas. Padahal, kenaikan BBM subsidi 2014 disebut juga akan mengamankan anggaran negara untuk 2015. “Kalau Pak Jokowi berbeda pendekatannya. Kalau untuk BBM subsidi kita akan kaji terlebih dahulu. Yang penting pada saat Jokowi memerintah nanti yang utamanya dilakukan adalah memperkuat basis produksi rakyat,” pungkasnya.

Belanja Gendut Subsidi Energi Pemerintah telah merampungkan RAPBN 2015. Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, belanja negara dalam RAPBN 2015 naik menjadi Rp 2.019,9 triliun. Dikatakan, kenaikan tersebut terjadi karena lonjakan alokasi subsidi BBM dan dana transfer daerah.

“Subsidi BBM meningkat karena adanya carry over sebesar Rp 44,6 triliun. Jadi, meskipun subsidi listrik turun, implikasinya besar di subsidi BBM,” ujar dia dalam konferensi pers pokok-pokok kebijakan fiskal dan postur RAPBN 2015,” sebut Chatib, Jumat (15/8/2014).

Angka belanja negara dalam RAPBN 2015 yang diproyeksikan mencapai Rp 2.019,9 triliun ini lebih tinggi daripada pagu dalam APBN-P 2014, yang mencantumkan belanja senilai Rp 1.876,8 triliun. Selisih belanja di antara kedua pagu adalah Rp 143,1 triliun. Dalam RAPBN 2015, pagu untuk belanja subsidi energi adalah Rp 291,1 triliun atau meningkat dari alokasi APBN-P 2014 sebesar Rp 246,5 triliun.

Adapun subsidi listrik tercatat turun, dari Rp 103,8 triliun dalam APBN-P 2014 menjadi Rp 72,4 triliun dalam RAPBN 2015.

Peningkatan belanja negara juga terjadi menyusul peningkatan 20 persen anggaran pendidikan dan penambahan dana transfer ke daerah. APBN-P 2014 mencantumkan, alokasi untuk pos ini senilai Rp 597 triliun dan RAPBN 2015 mencantumkan Rp 640 triliun. “Kalau belanja subsidi naik, maka anggaran pendidikan juga naik. Total APBN juga naik karena transfer daerah naik Rp 43 triliun menjadi Rp 640 triliun.”

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi berpendapat, subsidi BBM dalam RAPBN 2015 itu masih terlalu besar. Seharusnya, kata dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

“Subsidi (BBM) terlalu besar. Banyak tempattempat yang bisa diefisienkan. Ya kalau bisa bagi-bagi lebih baik,” ujar Jokowi seusai menghadiri upacara HUT ke-69 RI di Istana Merdeka, Ahad (17/8/2014).

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

27

FOCUS

Subsidi BBM meningkat karena adanya carry over sebesar Rp 44,6 triliun. Jadi, meskipun subsidi listrik turun, implikasinya besar di subsidi BBM’’.

Chatib Basri Menteri Keuangan

Dia mengatakan, jika anggaran subsidi BBM ditekan, akan ada ruang fiskal yang lebih besar.

Misalnya, penggunaan BBM di PT PLN diubah ke gas atau batubara. Jika terealisasi, hal itu dapat menciptakan efisiensi hingga Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. “Itu yang harus dikerjakan sehingga ada ruang fiskal yang lebih besar, yang lebih luas,” tukas Jokowi.

Banting Setir Para Wong Cilik Supir angkutan umum di Jakarta tengah dibuat pusing. Itu karena aliran stok solar di SPBU Jakarta Pusat dihentikan sejak 1 Agustus 2014. Ketimbang membayar lebih mahal, mereka lantas beralih mencari BBM bersubsidi di wilayah sekitarnya. Salah satunya di Jakarta Timur. Ucok, sopir Kopaja 502 jurusan Kampung Melayu-Tanah Abang, mengaku terganggu dan beranggapan kebijakan tersebut justru menyusahkan rakyat kecil. “Kayak kami ini, wong cilik masa dibikin susah sih. Harusnya pilih-pilihlah, yang pakai mobil BMW itu saja yang enggak dikasih, jangan disamaratakan,” keluh Ucok kepada OFFSHORE, Kamis (7/8/2014).

Jika sedang beruntung, Ucok mengisi solar busnya ke SPBU di Jalan Otista, Jakarta Timur.

Namun, jika solarnya kebetulan habis di daerah Jakarta Pusat, dia pun terpaksa membeli solar nonsubsidi seharga Rp 12.800. “Kalau yang biasa (solar subsidi) kan Rp 5.500, ini bisa dua kali lipat

28

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

jadi Rp 12.000-an. Paling saya beli secukupnya saja, habis itu isinya di Otista. Kalau beli yang harga segitu, bisa habislah uang setoran. Saya sama kernet dapat apa?” tambah pria beranak satu ini.

Selama seharian beroperasi, Ucok bisa mengantongi Rp 1 juta atau lebih. Uang itu masih akan dipotong setoran kepada pemilik kopaja sebesar Rp 440.000 dan membeli solar Rp 350.000. Sisanya dibagi dua dengan kondekturnya.

Ucok membawa pulang Rp 150.000 sedangkan kondekturnya Rp 100.000.

Beda lagi cerita Asep yang supir angkot.

Daripada pusing mencari SPBU solar, ia lebih memilih beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG). “Lama-lama premium nggak boleh dijual di Jakarta. Daripada repot saya ganti gas saja,” urai Asep sudah lima tahun melakoni sopir Mikrolet 06A jurusan Kampung Melayu-Gandaria, Selasa (19/8/2014).

Asep rupanya sudah tahu harga BBG jauh lebih murah ketimbang premium. Selain murah, gas jauh lebih hemat dari premium. Diketahui, harga per liter gas di SPBG adalah Rp 3.100 sedangkan untuk bensin premium harga per liter mencapai Rp 6.500. “Kalau sehari pakai premium bisa lebih dari 35 liter bahkan sampai 40 liter. Sedangkan kalau pakai gas hanya 30 liter itu sudah full bahkan masih sisa,” Asep menuturkan efisiensi.

Banting setir Asep ke BBG pun menjadi inspirasi bagi supir angkot lainnya. Demi efisiensi dan kemudahan mencari bahan bakar, rekan sejawat Asep kini mulai beralih ke BBG. Menurut Asep, para sopir biasanya akan membeli sendiri konverter kit dengan biaya sendiri. “Akan lebih bagus kalau pemilik angkot mau beli,” Asep berharap. n

PROFILE

Rudiyanto, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Mengawal Revolusi

Maritim Jokowi Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

29

PROFILE

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) kian mendapat angin segar menyusul ditetapkannya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Diketahui, Presiden Jokowi dalam salah satu visinya menegaskan pentingya pembenahan sektor maritim dan kelautan Indonesia.

OLEH Ishak Pardosi

T

idak lama lagi, BKI dipastikan akan lebih dikenal luas menyusul perannya sebagai lembaga yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan revolusi maritim dan kelautan yang dicanangkan Presiden Jokowi.

30

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Ide Jokowi tentang Tol Laut yang dirangkai dengan pembenahan infrastruktur pendukungnya merupakan kabar baik yang niscaya akan meningkatkan perekonomian nasional. Kendati begitu, Tol Laut bukanlah sekadar bagaimana meningkatkan

aktivitas lalu lintas di atas perairan Indonesia. Hal lain yang wajib diperhatikan adalah aspek keamanan dan keselamatan kapal-kapal yang melintas di atas laut. “Kami memastikan bahwa setiap objek di atas laut telah memenuhi kriteria klasifikasi dan statutori. BKI berkaitan dengan masalah kelaikan kapal sesuai konteks keselematan. Kalau misalnya ada Tol Laut, maka tugas kami adalah memastikan moda transportasi yang digunakan sudah memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan,� tandas Dirut BKI, Rudiyanto kepada OFFSHORE di kantornya, Senin (25/8/2014).

Saat ini saja, Rudiyanto menerangkan, tugas BKI dalam melakukan klasifikasi kapal berbendera Indonesia sudah

PROFILE

mempengaruhi harga,” Rudiyanto menerangkan.

Dengan adanya Tol Laut melalui pembenahan infrastruktur lainnya, sambung dia, maka efisiensi otomatis akan terjadi. Dengan kata lain, apabila rute Jakarta-Papua sudah dibenahi maka akan diikuti oleh mekanisme pasar. “Intinya adalah optimalisasi distribusi. Di situlah poinnya. Kalau ke sana, tidak bawa kosong lagi. Misalnya, bisa membawa pulang buah merah atau sagu. Dan hal itu masih banyak terjadi selama ini. Belum lagi ke daerah kecil, sehingga memperpanjang rantai tadi. Kalau sekarang infrastrukturnya dibenahi maka akan mengurangi biaya yang sekaligus menekan harga jual.”

cukup banyak. Adapun kapal yang wajib memenuhi klafisikasi dari BKI adalah seluruh kapal yang panjangnya lebih dari 20 meter atau tonase di atas 100 ton. Itu artinya, seluruh kapal penumpang sudah dipastikan telah memenuhi klasifikasi.

“BKI memastikan bahwa moda tersebut sudah layak dan memenuhi ketentuan.”

didominasi dua pintu masuk yakni di Belawan dan Bitung yang terletak di barat Indonesia.

Sedangkan di kawasan timur Indonesia, lalu lintas kapal masih sangat terbatas. “Inilah yang ditekankan Pak Jokowi tentang Tol Laut ke Indonesia Timur. Karena di sana memang masih banyak masalah,” ujar pria kelahiran Cirebon ini.

Menurut Rudiyanto, kebijakan Jokowi yang ingin memperkuat kemaritiman Nusantara merupakan langkah yang sangat bagus untuk mewujudkan interkoneksi pulau-pulau di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, konsep Tol Laut Jokowi adalah solusi yang jitu untuk menggerakkan perekonomian. Apalagi saat ini, perairan Indonesia termasuk salah satu simpul lalu-lalang kapal internasional. Sayangnya, pintu masuk ke Indonesia masih

Dia lantas memberikan contoh sederhana. Harga BBM di Papua selalu lebih malah ketimbang di Jawa atau Sumatera. Hal itu terjadi karena biaya angkut BBM ke sana memang lebih malah bila dibandingkan ke Sumatera.

“Kenapa lebih mahal? Karena kapal yang mengangkut barang ke Papua, saat kembali ke Jakarta sangat jarang mengangkut barang atau komoditas lainnya.

Sementara kalau ke Sumatera, ada banyak komoditas yang bisa diangkut. Tentu saja hal ini akan

Karenanya, Rudiyanto melanjutkan, moda transportasi laut pada dasarnya juga harus didukung oleh moda transportasi darat maupun udara. Misalnya melalui pembangunan pelabuhan atau infrastruktur jalan yang mampu mendukung lalu lintas di darat. “Jadi ada satu proses akselerasi yang saling mendukung. Nah di sinilah ada gesture dari Pak Jokowi yang siap memperhatikan masalah maritim. Itu awal dan tanda yang baik,” tukas dia.

Ditambahkan jebolan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta ini, niat Jokowi yang akan membentuk Kementerian Maritim juga merupakan langkah yang layak diapresiasi. Meskipun hal itu diserahkan Rudiyanto kepada Jokowi sebagai Presiden.

Akan tetapi, jika hal itu terwujud, kebijakan maritim dan kelautan Indonesia akan menjadi lebih terpadu.

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

31

PROFILE

Profesional Dulu, Jabatan Kemudian

BKI melalui penambahan jumlah karyawan dan peningkatan kompetensi karyawan adalah sasaran utama yang ingin diwujudkan Rudiyanto. “Kami menyebutnya BKI Academy, yang bertugas memperkuat kompetensi internal BKI dari level bawah hingga atas. Kemudian ada skill ke luar, yaitu memberikan pelatihan atau bimbingan ke pihak luar yang berhubungan dengan BKI.” Hal lain yang layak menjadi catatan dari Rudiyanto adalah bagaimana cara memaknai perjalanan karirnya. Baginya, jabatan hanyalah kepercayaan yang perlu dijaga. Sedangkan yang paling utama bagi Rudiyanto adalah mempertahankan profesionalisme. “Saya cukup berusaha saja, bertindak profesional saja dulu. Karena yang menilai kan nanti orang lain.”

Rudiyanto saat ini tercatat sebagai mahasiswa doktoral di Unpad, Bandung. Sebelumnya, ia sudah mengoleksi dua gelar master dari luar negeri, sembari ikut aktif di berbagai organisasi internasional. Di BKI, Rudiyanto baru setahun ditunjuk sebagai petinggi nomor satu. Rekor kariernya adalah di PT Sucofindo, setelah melepas status sebagai karyawan swasta di perusahaan perminyakan ternama.

Menariknya, Rudiyanto adalah salah satu dirut termuda yang memimpin perusahaan BUMN. Namun, bagi dia, usia muda

32

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

bukanlah kendala walaupun membawahi karyawan yang lebih senior. “Kebetulan saja. Di sini juga pasti ada teman senior dan lebih tahu dari saya. Saya pikir kita tidak bisa dibatasi umur dan suatu saat mungkin ada juga yang lebih muda. Kalau lebih muda justru lebih mudah mendorong teman lain,” ujarnya.

Sebagai profesional muda, Rudiyanto memang banyak melakukan perubahan di BKI. Yakni, meningkatkan kegiatan usaha BKI sekaligus kegiatan sumber daya manusianya.

Meningkatkan mutu pelayanan

Itu sebabnya, Rudiyanto juga menyenangi pekerjaan yang sifatnya sosial. Seperti kegiatan mengajar yang dilakukannya bersama direksi BUMN lainnya.

Bahkan, suatu saat nanti, Rudiyanto mengaku akan menikmati bila harus mengabdi sebagai dosen. “Ada sisi lain yang bisa saya raih di sana. Seperti mengajar bagi mereka yang sebenarnya belum berpendidikan tetapi bagi mereka itu tidak penting. Bagi mereka yang penting adalah bekerja lalu menghasilkan duit. Sedangkan kita tidak pernah berpikiran seperti itu dan kerap dihadapkan pada pola baku perusahaan. Itu tantangan menarik bagi saya.

Jika ilmu yang saya ajarkan bisa berguna bagi orang lain, tentu pahalanya akan berlipat-lipat,” pungkas Rudiyanto. n

PROFILE

Pendidikan n Teknologi Perminyakan dari UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 1995

n Magister Manajemen dari STIE IPMI - Monash University pada tahun 2003

n Doktoral Manajemen Unpad Bandung (sekarang) Pengalaman n Engineer di Schlumberger Anadril

n Divisi Engineering Services PT. Sucofindo

n Vice President SBU Sucofindo

n International Certification Services (SICS)

n Direktur Utama PT Episi n Wakil Presiden SBU Rekayasa dan Transportasi n Kepala Divisi Pemerintah SBU

n Direktur Komersial II dan Pgs Direktur n Komersial I PT. Sucofindo

n Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi n Indonesia (Persero) (2013-sekarang)

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

33

OIL

Puncak Produksi 2015 Mengejar Lifting di Blok Cepu

34

H

Pembenahan di sektor mineral dan batubara (Minerba) terus disempurnakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah menginginkan adanya pengendalian ekspor batubara sekaligus menjaga kebutuhan dalam negeri.

ingga pekan ketiga Agustus 2014, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengklaim, proyek minyak dan gas bumi (migas) Banyu Urip, Blok Cepu yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur, memasuki tahap 90%.

OLEH Ishak Pardosi

Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko, mengatakan dengan perkembangan terkini proyek, SKK Migas berharap lapangan

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

OIL

Semua pihak harus mendukung penuh agar proyek berjalan sesuai rencana. Produksi akan naik bertahap hingga mencapai puncak produksi sebesar 165.000 barel per hari’’.

Johanes Widjonarko Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas

Banyu Urip dapat berproduksi secara penuh sebesar 165.000 barel per hari pada Maret 2015 mendatang. Peningkatan produksi dari lapangan ini menjadi tulang punggung pencapaian target produksi minyak dalam APBN Tahun 2015 sebesar 845.000 barel per hari.

Saat ini, produksi lapangan Banyu Urip sebesar 30.000 barel minyak per hari. Per akhir Agustus atau awal September 2014 ini, produksi ditargetkan naik 10.000 barel minyak per hari yang berasal dari tambahan fasilitas produksi awal. “Semua pihak harus mendukung penuh agar proyek berjalan sesuai rencana. Produksi akan naik bertahap hingga mencapai puncak produksi sebesar 165.000 barel per hari,” kata Johanes.

SKK Migas mencatat lifting pada semester I tahun 2014 mencapai 788 ribu barel per hari (bph).

Angka tersebut masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang mencapai 818 ribu barel per hari. “Resume

lifting APBN-P 2014, kami disampaikan periode per Juli 2014 minyak bumi APBNP 818 ribu direalisasikan 788 ribu bph atau baru mencapai 96,3%.

Sementara untuk lifting gas bumi, justru telah melampaui target realisasi 7.038 juta kaki kubi per hari (mmscfd) sedangkan targetnya 6.853 mmscfd. Jika dikonversi ke minyak, target 1.224.000 bph, sedangkan realisasi 1.255.000 bph,” ungkapnya.

“Dari total lifting migas sampai 30 Juni 2014, negara mendapat US$ 20,1 miliar, sedangkan target di APBN mencapai 29,7 miliar.

“Pendapatan 20,1 US$ miliar masih 67,7%,” tambahnya.

Menurut pandangan Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana, produksi minyak bisa menyentuh angka 1 juta barel per hari, namun hanya bisa berlangsung singkat.

Gde Pradnyana mengatakan, pencapaian itu sejalan dengan mulai berproduksinya Lapangan minyak Banyu Urip, di Blok Cepu, Jawa Tengah yang dikelola oleh

Mobil Cepu Limited pada 2015.

“Harapan naik dari Cepu. Nanti angka produksinya mendekati 1 juta bph, di atas 900 ribu bph di 2015,” kata Gde. Namun menurut Gde, puncak produksi minyak Cepu hanya berlangsung beberapa bulan dan akan kembali menurun. Dengan begitu, produksi rata-rata minyak nasional di 2015 berada pada kisaran 830 ribu bph hingga 870 ribu bph atau sama seperti yang ditetapkan dalam RAPBN 2015.

“Tapi hanya di beberapa bulan saja, sedangkan rata-ratanya seperti yang disampaikan dalam RAPBN 2015,” ujar Gde. Dalam Racangan APBN 2015, pemerintah mematok target lifting minyak 845 ribu barel per hari. Dan angka tersebut akan turus menurun hingga 2018 yang lifting ditargetkan hanya 700.000-750.000 bph. Penurunan tersebut diakibatkan banyak hal, seperti sumur ekplorasi yang sudah tua, penurunan kinerja reservoir dari lapangan-lapangan produksi yang ada, belum ditemukannya cadangan baru

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

35

OIL

yang cukup besar, dan berbagai permasalahan klasik lainnya.

Menurut pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2015, upaya meningkatkan produksi migas di dalam negeri harus terus dilakukan. Hal ini seiring kebutuhan migas yang selalu meningkat. Bila tidak, pemenuhan kebutuhan di dalam negeri akan dilakukan dengan cara mengimpor. Itu tentu semakin memberatkan anggaran negara.

Organisasi minyak dunia atau OPEC memperkirakan, permintaan minyak dunia pada 2015 meningkat dari 1,1 juta bph, pada 2014 menjadi 1,2 juta bph. Di sisi lain, pasokan minyak dunia diperkirakan mampu mencukupi permintaan yang meningkat. Pasokan non-OPEC diperkirakan tumbuh 1,3 juta bph, terutama berasal dari Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Amerika Latin. Sementara itu, OPEC diperkirakan tetap

36

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

disiplin menjaga tingkat produksi minyak untuk menstabilkan harga.

Terbentur Penyakit Lama Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyebutkan, permasalahan mendasar dari tidak ditemukannya cadangan migas baru di Tanah Air itu karena birokrasi dan kebijakan pemerintah terlalu berbelit.

Ini membuat investor enggan mengeksplorasi migas di Indonesia. “Migas tergolong investasi yang berisiko tinggi.

Kalau gagal, investasi besar untuk menemukan cadangan migas hilang semua. Kalau berhasil, keuntungannya juga besar. Pemerintah kita itu tidak tahu diri. Sudah tidak punya duit untuk eksplorasi, bukannya membantu malah menyulitkan investor melalui kebijakan dan birokrasinya yang sangat rumit,� tutur Marwan.

Ia menyebutkan, untuk melakukan upaya pencarian dan eksplorasi saja dua tahun yang lalu, setidaknya diperlukan 60-70 macam perizinan dari tingkat daerah hingga pusat, melalui 300 proses birokrasi yang rumit.

Hal itu tentu membuat perizinan memakan waktu yang tidak sebentar. Bisa tahunan baru perizinan bisa keluar seluruhnya. Padahal untuk ekplorasi hingga eksploitasi migas, minimal dibutuhkan waktu 5-6 tahun.

Akibatnya hingga kini, proses eksplorasi migas di Indonesia cenderung tidak berkembang dan berakibat produksi minyak dalam negeri terus turun setiap tahun. Ia mengatakan, saat ini satu-satunya wilayah produksi yang masih diharapkan adalah Blok Cepu. Namun hingga kini, Cepu belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Marwan mengutip pernyataan pemerintah yang menyebut,

OIL

paling lambat Blok Cepu baru mampu berproduksi maksimal pada 2015 atau 2016. “Seharusnya pemerintah mendorong setiap upaya eksplorasi yang dilakukan swasta maupun asing. Kalau memang tidak mau, ya dilarang saja. Tapi, apakah pemerintah punya dana melakukan kegiatan eksplorasi migas?

Kalau tidak punya dana, perizinan dan birokasinya dibenahi, jangan seperti sekarang,� ujarnya.

Luas wilayah kerja pertambangan Blok Cepu keseluruhan adalah 919,19 km persegi, dengan perhitungan 624,64 km persegi di Kabupaten Bojonegoro, 255,60 km persegi di Kabupaten Blora dan 38,95 km persegi di Kabupaten Tuban. Proyek Banyu Urip adalah proyek pertama yang dikembangkan pada masa setelah penandatanganan KKS, yang termasuk didalamnya pengembangan lapangan minyak Banyu Urip.

Penemuan Lapangan Minyak Banyu Urip diumumkan pada April 2001 dan diperkirakan memiliki kandungan minyak lebih dari 250 juta barel. Pada masa produksi puncak, lapangan minyak Banyu Urip memiliki desain kapasitas produksi hingga 165.000 bph.

Kontrak kerja sama Blok Cepu ditandatangani pada 17 September 2005 dengan Mobil Cepu Ltd. (MCL) sebagai operator. MCL, anak perusahaan dari Exxon Mobil

Corporation, memegang 45 persen saham partisipasi, bersama Pertamina EP Cepu yang memegang 45 persen saham dan Badan Kerja Sama Blok Cepu (BKS) dengan 10 persen saham. Rencana

pengembangan lapangan disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 15 Juli 2006. Cadangan minyak di Lapangan Banyu Urip diperkirakan sebesar 450 juta barel. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

37

MINERAL & COAL

Pengendalian Batubara

Eksportir Terdaftar Berlaku Tiga Tahun Pembenahan di sektor mineral dan batubara (Minerba) terus disempurnakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah menginginkan adanya pengendalian ekspor batubara sekaligus menjaga kebutuhan dalam negeri.

OLEH Ishak Pardosi

38

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

D

irektorat Jenderal Minerba baru saja menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 714.K/30/ DJB/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara. Dalam peraturan itu disebutkan, rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET) batubara hanya berlaku selama tiga tahun.

Selain itu, akan ada evaluasi

MINERAL & COAL

bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan ET batubara setiap tahunnya.

guna mendapatkan rekomendasi ET terbukti tidak benar,� tegasnya di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Sekretaris Ditjen Minerba, Paul Lubis menerangkan, evaluasi itu terkait dokumen persyaratan yang diajukan pelaku usaha dalam memperoleh rekomendasi ET dari Kementerian ESDM. Apabila hasil evaluasi menemukan adanya dokumen yang tidak benar maka ESDM memiliki wewenang untuk mengusulkan pencabutan ET tersebut.

Paul menambahkan, di dalam Peraturan Ditjen Minerba itu memuat ketentuan yang bisa mengakibatkan pencabutan ET. Yakni, mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen rekomendasi ET. Kemudian tidak membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak pada tahun berjalan, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan tidak disetujui.

“ESDM bisa mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk mencabut ET Batubara apabila setelah diperiksa kembali, dokumen yang disampaikan

Selain itu, tidak menyampaikan laporan penjualan batubara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di antaranya paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas, titik penjualan, biaya penyesuaian, pemakai negara tujuan, invoice penjualan batubara, dan dokumen pendukung lainnya. Peraturan ini berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Paul menjelaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi persyaratan ini kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan persyaratan ekspor batubara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/7/2014

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

39

MINERAL & COAL

tentang ketentuan ekspor batubara dan produk batubara.

Permendag itu berlaku efektif mulai pada 1 September 2014.

Disebutkan, untuk mendapatkan status ET batubara dari Kementerian Perdagangan harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Ditjen Minerba.

Dua Skenario Paul Lubis melanjutkan, terdapat dua skenario pengendalian produksi batubara yang akan berlaku hingga 2030. Pengendalian produksi dilakukan agar pemanfaatan sumber daya batu bara di dalam negeri bisa berlangsung terus menerus. Selain pengendalian, pelaku usaha pun diminta menambah cadangan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 31,36 miliar ton.

Ada dua skenario yang kami kaji. Targetnya tahun ini selesai sehingga tahun depan bisa dijalankan. Nanti penguatannya bisa melalui Peraturan Menteri ESDM tentang pengendalian produksi’’.

Paul Lubis Sekretaris Ditjen Minerba “Ada dua skenario yang kami kaji. Targetnya tahun ini selesai sehingga tahun depan bisa dijalankan. Nanti penguatannya bisa melalui Peraturan Menteri ESDM tentang pengendalian produksi,” kata Paul.

Pertama, membatasi produksi batubara dari 2015-2030 maksimal sebesar 425 juta ton per tahun.

40

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Pembatasan ini diimbangi dengan kebutuhan dalam negeri sebesar 98 juta ton di 2015 dan terus meningkat kebutuhannya sebesar delapan persen per tahun hingga 2030. Selain itu cadangan batu bara pun ditingkatkan sebesar satu persen setiap tahunnya.

Skenario kedua, lanjut Paul, produksi batubara naik satu

persen per tahun hingga 2030 dengan besaran kuota di 2015 sebesar 425 juta ton. Kebutuhan dalam negeri pun naik delapan persen setiap tahun serta penambahan cadangan satu persen per tahunnya.

“Pengendalian produksi ini berpengaruh terhadap neraca perdagangan karena ekspor

MINERAL & COAL

Di sisi lain, 90 persen dari total batubara yang dieskpor itu menggunakan kapal pelayaran luar negeri, sehingga pembatasan produksi oleh Kementerian ESDM tentunya akan berdampak pada pertumbuhan pelayaran nasional yang tidak akan berjalan cepat.

Untuk itu, INSA berharap, pembatasan tersebut juga harus dibarengi dengan kebijakan beyond cabotage yang secara otomatis akan memperbesar angkutan eskpor batu bara oleh kapal berbendera Indonesia.

“Tujuannya agar nilai tambah ekspor batu bara kita meningkat dan potensi ekonomi dari sektor ini tdk menguap ke luar negeri,” ujar Carmelita, Rabu (13/8/2014).

Empat Syarat Eksportir Terdaftar

Tujuannya agar nilai tambah ekspor batu bara kita meningkat dan potensi ekonomi dari sektor ini tdk menguap ke luar negeri’’.

Carmelita Hartoto Ketua Umum INSA batubara ke depan akan semakin berkurang. Oleh sebab itu kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menetapkan skenario yang terbaik,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) mengharapkan pembatasan produksi batubara menjadi 425 juta ton per tahun seyogianya dibarengi

dengan kebijakan beyond cabotage. Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, selama ini kebutuhan batubara dalam negeri belum sebanding dengan produksi batu bara yang dihasilkan. Sebanyak 70 persen dari jumlah produksi batubara adalah untuk ekspor, sedangkan 30 persen sisanya merupakan kebutuhan dalam negeri.

1. Perusahaan harus menyertakan salinan sertifikat clean and clear (CnC) untuk izin usaha pertambangan (IUP) atau salinan keputusan menteri untuk pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

2. Salinan bukti pembayaran royalti dalam periode pembayaran sebelumnya.

3. Salinan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang diterbitkan dari pemberi izin. Untuk PKP2B berasal dari Kementerian ESDM dan IUP dari pemerintah daerah.

4. Surat pernyataan bersedia membayar iuran produksi sebelum diangkut lintas wilayah. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

41

GAS

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Tancap Gas Menuju Jakarta Kota Gas Kebutuhan gas di Jakarta terus mengalami peningkatan. Pasokan gas akan lebih banyak dibutuhkan apabila seluruh kendaraan di Ibu Kota beralih dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

Tidak mudah memang mewujudkan itu tanpa adanya kesamaan visi dari masing-masing pemangku kepentingan.

Ini saatnya tancap gas.

OLEH Ishak Pardosi

P

enyediaan energi berbasis gas di Jakarta menjadi pembahasan yang seakan tidak ada habisnya.

Banyaknya pihak yang wajib berperan untuk mewujudkan impian itu seringkali mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan itu agaknya sudah menemui titik terang ketika PT

42

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok, PGN langsung tancap gas mengembangkan infrastruktur gas bumi, baik untuk sektor rumah tangga, komersial dan industri. “Kami

memiliki kerjasama dan dukungan yang sangat baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota berbasis gas bumi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dukungan dari Pak Jokowi dan Pak Ahok yang luar biasa terhadap penggunaan gas bumi di Jakarta, memungkinkan PGN untuk mengembangkan

GAS

infrastruktur gas di Jakarta seperti yang sudah kami lakukan saat ini,” tandas Wakil Presiden Komunikasi Korporat PGN, Irwan Atmanto, di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Di sektor rumah tangga, tahun ini ada penambahan

PGN juga menyuplai gas bumi untuk 14 SPBG, di samping mengoperasikan sendiri SPBG dan MRU. MRU itu antara lain ada di Monas dan Pangkalan Bus Trans Jakarta di Cawang.

Bahkan, perusahaan pelat merah ini juga telah menempatkan dan mengoperasikan MRU di wilayah

komitmen dan konsistensi PGN mewujudkan konversi ke gas bumi, sebagian besar kendaraan operasional PGN telah menggunakan gas bumi.

SPBG mini di kantor pusat PGN di Jakarta juga telah beroperasi bulan lalu,” tambah Iwan.

Kepala Komunikasi Korporat PGN Ridha Ababil menambahkan, penempatan MRU di Waduk Pluit ini bertepatan dengan momentum berlangsungnya Forum Wali Kota se-Asia Pacific yang digelar di Jakarta. “PGN siap bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta melalui penyediaan infrastruktur gas bumi seperti yang sudah kami lakukan selama ini,” kata Ridha di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

sambungan baru gas bumi sebanyak 5.200 pelanggan, dari yang sudah ada saat ini sebanyak 13.600 rumah tangga. Sedangkan di sektor transportasi, PGN juga menambah pembangunan SPBG dan mobile refueling unit (MRU) untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan BBG.

waduk Pluit, Jakarta Utara.

Kehadiran MRU di wilayah ini diharapkan dapat memudahkan akses pengguna transportasi untuk mendapatkan BBG sebagai energi baik yang ramah lingkungan, efisien, dan bersumber dari bumi pertiwi.

MRU di Waduk Pluit ini dapat melayani 500 kendaraan per hari. “Sebagai bukti

Menurut Ridha, PGN bersama pemerintah DKI Jakarta akan terus melakukan upaya peningkatan pemanfaatan energi baik gas bumi ke berbagai sektor kehidupan seperti perumahan dan transportasi. Langkah strategis ini merupakan bagian dari program jangka panjang PGN untuk menjadikan gas bumi sebagai energi baik di seluruh negeri. Karenanya, konsep EcoCity yang akan dikembangkan Jakarta membutuhkan komitmen, konsistensi, dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. “Melalui perwujudan Jakarta sebagai kota berbasis energi gas bumi, upaya penghematan energi dan percepatan ekonomi akan dapat dilakukan secara lebih optimal,” urai Ridha.

Dikatakan Ridha, penyaluran gas di Jakarta akan dilakukan

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

43

GAS

lebih banyak ke rumah tapak dibandingkan rumah vertikal atau apartemen karena rumah tersebut berada di sekitar kawasan industri. Selain itu, rumah susun di Jakarta yang dibangun Pemprov DKI maupun pemerintah pusat juga dialirkan gas dari PGN. Terdapat 8 rusun yang ditargetkan untuk dialirkan gas. Yakni, Marunda sebanyak 595 unit, Tebet Harum 320 unit, Tebet Berlian 120 unit, Tzu Chi 1.054 unit, Sukapura 324 unit, Tipar Cakung 1.000 unit, Flamboyan 560 unit, dan Cinta Kasih 582 unit.

“Rusun yang di Klender ada 100 unit telah kami alirkan pada April tahun ini,” tuturnya.

Dia juga menjamin keamanan gas dari PGN yang digunakan di rusun sebab tekanan gas sangat rendah di dalam pipa. “Rusun yang lama juga telah menggunakan pipa gas, yakni di Kemayoran dan Tanah Abang aman kan? Enggak ada kecelakaan kan,” katanya. Lebih menarik lagi, penggunaan gas dari

PGN ini lebih murah dibandingkan menggunakan LPG. “1 tabung gas LPG yang 12 kilogram LPG seharga Rp110.000. Kalau gas dari kami hanya Rp45.000, lebih murah kan?,” ujar Ridha.

Kendati murah dan aman, Ridha mengakui masih banyak masyarakat yang takut dan tidak mau menggunakan pipa gas. Karena itu, memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat merupakan tugas lain yang wajib mendapat prioritas. “Butuh edukasi kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku siap menggunakan BBG pada kendaraan operasional Pemprov DKI. Pria yang akrab disapa Ahok ini pun berharap agar PGN mampu meningkatkan suplai gasnya. Bahkan, Ahok mengemukakan, Pemprov DKI memiliki komitmen

menggunakan BBG pada transportasi umum. “Role model untuk bangun SPBG. Mau nggak mau cadangan gas kita itu lebih besar daripada minyak. Masa depan energi kita ini adanya di gas,” ucap pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Ahok berharap BBG digunakan di sebagian besar sektor di seluruh wilayah DKI. Harapan Ahok pun langsung disambut positif Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso. Menurut Hendi, penggunaan BBG sudah sangat mendesak guna mengurangi beban negara akibat impor BBM. “Karena ketergantungan pada impor BBM itu telah menguras devisa negara yang membuat neraca perdagangan Indonesia defisit.

Ketergantungan pada BBM impor itu juga menambah beban subsidi energi di APBN,” jelas Hendi usai mengadakan pertemuan dengan Ahok.

FOTO: ISTIMEWA

44

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

GAS

FOTO: ISTIMEWA

Program Sayang Ibu

Genjot Satu Juta Pelanggan Seiring dengan target menjadikan Jakarta Kota Gas, PT PGN tengah menggenjot jumlah pelanggan rumah tangga. Saat ini, PGN baru menjaring 90.000 pelanggan se-Indonesia. Jumlah itu masih jauh dari target yang ditetapkan purusahaan pelat merah tersebut sebanyak satu juta pelanggan.

“Jumlah pelanggan rumah tangga di Indonesia sekitar 90.000 yang tersebar mulai dari Medan, Batam, Pelembang, Jakarta, Cirebon, Sidoarjo, Surabaya dan lain-lain,” ujar General Manager PGN Strategic Business Unit (SBU) III Sumbagut Yosviandri di Pekanbaru, Senin (18/8).

Dia mengatakan, pelanggan gas bumi khusus untuk rumah tangga direalisasikan melalui program sayang ibu mulai sejak tahun 1979 tersebut dengan harga yang relatif lebih murah

dari segi harga dibandingkan dengan menggunakan gas elpiji yang disalurkan oleh PT Pertamina.

Menurut Yosviandri, dari sisi harga tentu lebih murah dengan perbandingan harga gas bumi sepertiga dari harga gas elpiji dengan perumpamaan per tabung 12 kilogram rata-rata seharga Rp100 ribu, jika gas bumi disalurkan PGN untuk pemakain normal rumah tangga per bulan seharga Rp30.000.

“Dari segi harga jauh lebih efisien dari elpiji karena kita melakukan subsidi silang pelanggan yang komersil industri dan rumah tangga. Jadi mungkin, di Indonesia ini hanya PGN yang menyalurkan gas bumi untuk rumah tangga,” katanya.

PGN, lanjutnya, tidak mencari keuntungan dalam menyalurkan

Jumlah pelanggan rumah tangga di Indonesia sekitar 90.000 yang tersebar mulai dari Medan, Batam, Pelembang, Jakarta, Cirebon, Sidoarjo, Surabaya dan lain-lain’’.

Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta

gas bumi bagi rumah tangga.

Selama 35 tahun perusahaan tersebut menyalurkan gas bumi, namun pihaknya tidak bisa balik modal karena mahalnya infrastruktur yang digunakan.

Namun perusahaan pelat merah tersebut mempunyai kebanggan tersendiri karena gas bumi yang disalurkan pada masyarkat dihasilkan dari bumi Indonesia dan PGN menargetkan dalam satu atau dua tahun melayani warga yang berada di ibu kota Provinsi Riau yakni Pekanbaru.

“Dari total pelanggan gas rumah tangga se-Indonesia, di Medan ada sekitar 19.000, di Batam 250 dan Riau menyusul karena pipa kita baru sampai 40 kilometer dari Pekanbaru atau tepatnya di Perawang, Kabupaten Siak. Taget kita mungkin dalam satu atau dua tahun ini,” ucapnya. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

45

INFRASTRUCTURE

Pembangunan Pelabuhan Marunda

Langkah Pertama Tol Laut Jokowi Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda merupakan suatu keharusan di tengah melonjaknya kebutuhan distribusi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebuah pencapaian yang sesuai dengan konsep tol laut yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

OLEH Ishak Pardosi

46

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

INFRASTRUCTURE

T

ak lama lagi, Jakarta akan memiliki pelabuhan laut yang baru.

Rencananya pelabuhan tersebut akan berlokasi di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Proses pembangunan dimulai tahun ini yang akan dilakukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kabar baik itu datang setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Laut Bobby Mamahit, di Balaikota Jakarta, Kamis (14/8/2014).

“Yang namanya perbaikan di dunia maritim itu perlu segera dilaksanakan. Ini sejalan kok (dengan program tol laut).

Kedua, manajemen logistik nasional memang perlu diperbaiki. Jika sudah berjalan semua ini dapat menekan tingginya harga di beberapa daerah,” ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan, hambatan pada distribusi barang dari Medan ke Jakarta atau sebaliknya. Jika pada masa sebelumnya melalui pelabuhan Merak-Bakauheuni, dengan dermaga ini jalur distribusi bisa dipotong langsung dari MedanMarunda. Sebenarnya, sambung dia, rencana pembangunan dermada distribusi barang sudah dilaksanakan sejak 2013 lalu. Pemprov DKI Jakarta memakai manajemen Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sebagai pelaksana pembangunan.

Pemprov DKI Jakarta memiliki saham di KBN sehingga dapat menentukan arah kebijakan.

Diketahui, Jokowi melontarkan ide untuk membangun tol laut di Indonesia. Dia mengatakan, tol laut yang dimaksud bukan secara fisik jalan tol di atas laut.

“Tol laut itu sistem pengiriman barang seluruh Indonesia.

Jaringannya laut, melalui

Yang namanya perbaikan di dunia maritim itu perlu segera dilaksanakan.

Ini sejalan kok (dengan program tol laut). Kedua, manajemen logistik nasional memang perlu diperbaiki.

Jika sudah berjalan semua ini dapat menekan tingginya harga di beberapa daerah’’.

Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

47

INFRASTRUCTURE

FOTO: ISTIMEWA

Caption :

deep sea port (pelabuhan laut dalam),” ujar Jokowi di acara Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2014 di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Pemerintah pusat, lanjut Jokowi, harus membangun pelabuhan laut dalam terlebih dulu di seluruh pulau besar di Indonesia. Pelabuhan itu akan digunakan untuk bersandarnya kapal barang bermuatan besar.

Dengan pembangunan tol laut itu, komoditas pangan Indonesia tak tergantung pada impor.

Sebab, kekuatan komoditas pangan antardaerah bisa saling menopang daerah satu dengan lainnya. “Jika pakai kapal besar, angkut barangnya bisa banyak sehingga biaya kirim jatuh murah.

48

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Jangan sampai kirim kontainer dari Jawa ke Papua jauh lebih mahal dua setengah kali lipat dari Jakarta ke Eropa,” ucapnya.

Direktur Utama KBN Sattar Taba mengatakan, dermaga akan dibangun tahun 2014 ini usai MoU ditandatangani. Dermaga Marunda dengan investasi Rp 1.1 triliun itu didesain memiliki kedalaman 9 meter dengan panjang 1.400 meter. Adapun kapasitas angkut dermaga tersebut sebesar 400 ton. “Target selesainya pada pertengahannya 2015. Habis ini kita bangun di Banyuwangi sembari kita siapkan kapal kecil untuk melanjutkan distribusi dari dermaga itu ke daerah lainnya,” ujar Sattar.

Sattar mengatakan, pelabuhan

tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik dari dan ke Sumatera dan kawasan timur Indonesia.

Ia menilai pembangunan pelabuhan baru harus segera dilakukan karena kegiatan operasional di pelabuhan utama yang ada saat ini, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, sudah terlalu banyak. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya rolling time dan kemacetan, baik di dalam pelabuhan maupun di kawasan sekitarnya. “Kegiatan di dermaga Tanjung Priok sudah sangat tinggi sehingga sering terjadi kemacetan, akibatnya less cost. Kami dari KBN mencanangkan untuk membangun dermaga umum, dan kapal-kapal domestik dan lainnya,” demikian Sattar. n

SHIP

P&I Club Indonesia

Dukung Jokowi Membangun Negara

Maritim

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

49

SHIP

Gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diutarakan oleh Presiden terpilih Joko Widodo sangat realistis dengan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

OLEH Febry Roy

P

ertarungan sumbersumber ekonomi di masa depan bukan lagi di daratan melainkan di lautan, sehingga visi kemaritiman Jokowi mendapat dukungan dari Perkumpulan Proteksi Maritim Indonesia (Promindo) yang mendirikan P&I (Protection and Idemnity) Club Indonesia.

“Terpilihnya Jokowi sebagai presiden kami sangat mendukung dengan konsep kemaritimannya. Kehadiran P&I club ini sebagai perangkat dari visi maritim Indonesia.”

Ujar Ketua Pelaksana Harian P&I Club Indonesia, Riani Soedarmo kepada Offshore di kantornya di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur.

Menurut Riani, Promindo merupakan perkumpulan kemaritiman yang mendirikan P&I Club Indonesia pada ahun 2010. Sebagai milik nasional, P&I Club Indonesia bertujuan agar dapat memberikan proteksi untuk kepentingan bersama dalam

50

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

FOTO: ISTIMEWA

rangka memperdayakan industri maritim dengan memberikan kesadaran pentingnya tanggung jawab hukum terhadap pihak ke tiga atas harta benda, jiwa dan lingkungan hidup.

Riani menjelaskan, kehadiran P&I Club Indonesia sangat penting karena dapat difungsikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan kompentensi sumber daya manusia di bidang proteksi kemaritiman. Akan tetapi amat disayangkan para pelaku industri maritim memandang P&I di Indonesia sebatas produk asuransi.

“P&I buka produk asuransi.

P&I dikelolah oleh anggota secara mandiri. Di Inggris P&I berdiri sudah 100 tahun, bahkan dana yang dikelolah oleh perkumpulan P&I dapat membantu pemerintah. Jadi sekali lagi kita beda dengan asuransi,” tegasnya.

Dengan demikian, Riani tak memungkiri sejak berdirinya

P&I Club Indonesia jumlah keanggotaan saat ini masih terbatas dengan jumlah kapalkapal yang beroperasional di perarian Indonesia. Padahal keberadaan P&I sangat membatu ketika terjadi resiko terhadap kapal seperti kecelakaan kapal dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak.

Riani menjelaskan secara garis besar ada bentuk pengalihan resiko kelautan yang saling berhubungan kepada pihak-pihak pengendali resiko dapat memberikan proteksi kepada pemilik kapal atau pemilik barang yang diangkutnya akibat kecelakaan di laut. “Misalnya terjadi kecelakaan kapal baik tenggelam maupun tabrakan hingga muatan angkutnya hilang atau rusak, resiko itu ditanggung P&I,” katanya.

Begitu juga, sambung Riani, terjadi pencemaran laut yang berasal dari polusi minyak dapat mengajukan resiko itu kepada P&I. “ Contoh perusahaan migas yang melakukan eksplorasi di laut tiba-tiba terjadi kebocoran

SHIP

hingga tumpahan minyak mencemari laut. Tentunya perusahaan ini dituntut ganti rugi oleh pemerintah setempat.

Di sini lah peran P&I dapat mengcover biaya ganti rugi peristiwa itu, dan aktivitas perusahaan pun tetap jalan

tidak terganggu dan kendala keuangan,” jelasnya.

Di Indonesia sendiri, menurut Riani, P&I Club sudah bekerjasama dengan SKK Migas. Mereka menilai P&I sangat penting jika terjadi pencemaran laut di Indonesia

Misalnya terjadi kecelakaan kapal baik tenggelam maupun tabrakan hingga muatan angkutnya hilang atau rusak, resiko itu ditanggung P&I’’.

Riani Soedarmo Ketua Pelaksana Harian P&I Club Indonesia

dapat membantu menyelesaikan masalah, tentunya kegiatan eksplorasi tetap berjalan.

Untuk memberikan pelayanan terhadap anggotanya, Riani menambahkan, P&I Club Indonesia mendirikan Emergency Response and Information Center (ERC). Pusa informasi maritim nasional menyediakan layanan dan berbagai informasi penting bagi anggotanya. Selain itu, ERC juga dibentuk untuk meminimalkan resiko bisnis dalam dunia maritim di Indonesia.

“Jadi ERC ini sebagai bentuk pelayanan P&I Club Indonesia terhadap anggotanya. Misalkan pemilik kapal mau tau keberadaan kapalnya, bisa melihatnya dengan ERC. Yang bukan anggota pun bisa gunakan sistem ini, nanti kita kasih pinnya. Alat ini juga dapat membantu pemerintah ketika terjadi peristiwa kecelakaan laut,” terangnya.

Riani berharap dengan pemerintahan baru Presiden Jokowi dapat mendukung keberadaan P&I Club Indonesia.

Apalagi Jokowi konsen terhadap isu-isu kemaritiman pada janji kampanyenya. “Saatnya Bangsa Indonesia kembali pada jatidirinya yakni sebagai bangsa maritim,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, menurut Riani, Indonesia pernah mengalami kejayaan pada zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menguasai perdagangan melalui jalur laut. “ Apalagi Jokowi menggagas ide tol laut, mudah-mudahan mengembalaikan kejayaan Indonesia,” tuturnya. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

51

FIGURE

‘‘Modalnya hanya satu truk jelek.

Tetapi penghasilannya sangat bagus’’.

52

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

FIGURE

Cipta Hasil Sugiarto

Juragan Alat Berat

di Ladang Migas Memulai bisnis dari nol hingga ke puncak sukses barangkali sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Kisah-kisah seperti itu telah banyak tersaji di media massa sekaligus menjadi perbincangan yang mengundang decak kagum. Cerita sukses itu biasanya dibumbui dengan perjuangan sang tokoh yang merasakan getirnya membangun kerajaan bisnis. Namun, kisah seperti itu sesungguhnya bukanlah dongeng.

OLEH Ishak Pardosi

C

ipta Hasil Sugiarto adalah sosok nyata yang telah membuktikan perjuangan jatuh-bangun membangun bisnisnya.

Memberikan pelayanan terbaik hingga mendapat kepercayaan penuh dari para koleganya.

Akan tetapi, pria yang memulai bisnis di Cirebon ini sebenarnya memiliki keunikan tersendiri.

Ilmu hitung-hitungannya sangat jitu yang tentu saja erat kaitannya dengan kalkulasi bisnis. Alhasil, duet kepercayaan dan kalkulasi bisnis yang prima, membuat

Cipta nyaman menjalankan roda bisnisnya. Satu lagi, istri dari perempuan Solo ini juga dianugerahi kepercayaan diri yang tinggi. Buktinya, perusahaan miliknya cukup dilabeli dengan nama dia sendiri: PT Cipta Hasil Sugiarto yang disingkat dengan CHAS. CHAS adalah sebuah perusahaan jasa layanan alatalat berat dan pengangkutan yang bergerak di sektor migas.

Saat ini, CHAS telah dikontrak banyak perusahaan nasional maupun asing yang beroperasi

di seluruh Indonesia. Layanan inti CHAS adalah menyediakan maupun menyewakan alat berat dan truk yang dibutuhkan perusahaan migas. Akan tetapi, prestasi dan pencapaian CHAS saat ini sejatinya sudah dimulai sejak puluhan tahun silam.

Berawal dari aksi nekad Cipta terjun ke bisnis angkutan di Cirebon pada 1980. “Modalnya hanya satu truk jelek. Tetapi penghasilannya sangat bagus,� tutur Cipta Hasil Sugiarto kepada OFFSHORE di kantornya di kawasan Klapa Gading, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

53

FIGURE

Terjun ke bisnis angkutan hanyalah sepenggal kisah bangkitnya Cipta.

Sebelumnya, ia hanyalah seorang pria biasa yang berjuang demi mencukupi kehidupan sehari-hari.

Dari berdagang pakaian bekas, menjajakan lampu petromax hingga penyedia listrik swasta bagi penduduk Cirebon. Siapa sangka, justru di sanalah mental dan nalurinya diasah. Modal itu pulalah yang mengantarkannya menjadi salah satu rekanan pengangkutan di ladang minyak milik PT Pertamina EP pada 1982. Lagi-lagi, dia menemukan dinamika bisnis yang kian menambah pengalaman bisnisnya. “Saat itu, CHAS masih berstatus CV. Maju-mundur juga di sana.”

Diakuinya CHAS ke bisnis yang semakin membutuhkan modal besar, kembali menguji ketahanan mental Cipta Hasil Sugiarto. Kali ini, CHAS dipercaya perusahaan asing Shell yang bekerjasama dengan Pertamina. Padahal, Cipta mengaku tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Kendala lainnya adalah kekurangan modal sehingga mengharuskannya meminjam dari sana-sini. Berkat kegigihannya, CHAS akhirnya mendapat proyek di banyak tempat. CHAS menjadi rekanan untuk proyek di Sidoarjo, Madiun, hingga ke Bali. Bisnis CHAS kemudian semakin menggurita hingga dikukuhkan menjadi PT Cipta Hasil Sugiarto pada 1994.

Kini, CHAS telah melebarkan sayapnya ke seluruh Nusantara.

Mencatatkan namanya sebagai rekanan pada hampir seluruh proyek pengeboran migas di darat (onshore) Indonesia. Di Riau, Balikpapan, Sulawesi, Papua, bahkan Papua Nugini.

54

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Jumlah alat berat CHAS sudah ratusan di samping ratusan truk pengangkut yang semuanya dikelola Cipta bersama puteri kesayangannya. Sedangkan jumlah karyawannya tercatat sebanyak 1.200 orang.

Dikatakan Cipta, keberhasilannya mengelola bisnis dengan aset triliunan itu sangatlah sederhana.

“Menjaga kepercayaan klien.

Kami mengikuti apa kebutuhan mereka dan berusaha memberikan yang terbaik. Itu saja kuncinya.”

Juara Kelas Berdagang Kain Bekas Memori Cipta Hasil Sugiarto sejenak kembali ke tahun 1965.

Saat itu, dia masih seorang bocah yang menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Kencong, Jember, Jawa Timur. Namun, Cipta bukanlah bocah sembarangan.

Prestasi akademiknya terbilang luar biasa. Mirip sekolah akselerasi yang tenar belakangan ini, dia hanya menjalani kelas 5 selama

lima bulan dan langsung naik ke kelas 6. Prestasi Cipta kian kinclong ketika mengenakan seragam SMP. Juara kelas selalu melekat di tangannya. Bahkan, dia hanya menghabiskan waktu seminggu saja di kelas 2 SMP. Upacara kenaikan Cipta ke kelas tiga SMP langsung digelar pihak sekolah secara khusus. “Saya dipanggil kepala sekolah dan diangkat langsung menjadi kelas 3. Habis itu ada ujian negara dan kembali menjadi juara 1,” kenang Cipta mengisahkan masa kecilnya. Di SMA, Cipta mengukir

prestasi serupa. Praktis, untuk menggondol ijazah SD hingga SMA, ia hanya membutuhkan waktu tujuh tahun. Bidang ilmu yang membuat Cipta diistimewakan saat itu adalah karena menguasai ilmu stereometri dengan sempurna.

Ilmu stereometri merupakan ilmu matematika yang kala itu kerap dinamai ilmu ukur dan aljabar.

Memiliki talenta matematika yang di atas rata-rata bukan berarti mengantarkan Cipta ke

FIGURE

kursi perguruan tinggi. Ia lebih memilih untuk mengadu nasib ke Jakarta tahun 1971. Di kota metropolitan, Cipta bekerja di toko onderdil Union Motor, walau tidak bertahan lama.

Ia pun kembali ke Surabaya, membantu pamannya yang berdagang suku cadang sepeda.

Tidak betah di Surabaya, Cipta pun melanglangbuana ke Solo pada 1975 membuka usaha kecilkecilan. Sayang, usahanya tidak berjalan mulus dan akhirnya bangkrut. Tak patah arang, ia lalu menguji nasib ke Cirebon. Tanpa

diduga, di sanalah ia bertemu dengan jodohnya, seorang gadis Cirebon yang dikenalnya saat masih berseragam sekolah. “Saya tidak punya pekerjaan saat itu.

Daripada menganggur, saya berdagang pakaian bekas.”

Dari usaha berdagang pakaian bekas itulah sedikit demi sedikit modal Cipta terkumpul. Dengan mental yang semakin teruji, ia kemudian menggarap usaha lain seperti menyediakan listrik swasta. Ternyata, tangan dingin

Cipta senantiasa membuahkan hasil memuaskan. Cipta akhirnya terjun ke bisnis jasa pengangkutan, mengikuti jejak mertuanya. Puncaknya, CHAS dalam waktu tidak lama menjadi perusahaan yang banyak menjalani kerjasama dengan perusahaan migas.

karena harga dolar AS yang menyentuh level Rp 15.000 dari Rp 2.400. Beruntung, Cipta yang piawai ilmu matematika membuat CHAS bisa bertahan. “Saya sempat tiga hari tidak bisa tidur karena tagihan naik enam kali lipat.”

Akuisisi Rumah Sakit Sebagai perusahaan yang berkembang pesat, CHAS kemudian membuka kantor cabang di Jakarta tahun 1993.

Namun, Cipta berseloroh, kantornya saat itu sesungguhnya

hanya menumpang di sebuah kantor milik temannya. Itu pun lokasinya di kawasan Kramat Tunggak, sebuah lokalisasi yang kini disulap menjadi Islamic Center, Jakarta Utara.

Menariknya, CHAS justru kian melambung di Jakarta menyusul makin banyaknya kontrak rekanan kerja.

Krisis moneter 1998 juga punya kenangan tersendiri bagi Cipta.

Ia bertutur, CHAS saat itu sudah berada di titik hampir kolaps

Sukses melewati fase krisis pada 1998, Cipta semakin percaya diri merambah ke bisnis lain. Tahun 2000, Cipta mengakuisisi Klinik Bersalin Putera Bahagia di Cirebon.

Menjajal bisnis kesehatan ternyata tidak membuat Cipta kelabakan.

Terbukti, tangan dinginnya mampu membawa klinik tersebut meraup untung. Bahkan, sejak 2006, Cipta meningkatkan status kliniknya menjadi Rumah Sakit Umum Putera Bahagia. “Saya percaya jika dikelola dengan baik, sebuah usaha pasti akan untung,” kata Cipta.

Cipta berkisah, ia awalnya menggelontorkan dana hingga Rp 5 miliar untuk membenahi klinik tersebut. Hasilnya ternyata luar biasa. Satu bulan beroperasi langsung mendapat untung.

“Makanya saya putuskan untuk menaikkan statusnya menjadi rumah sakit umum, dengan modal tambahan Rp 22 miliar.

Gaji karyawan dinaikkan demi mencapai pelayanan yang optimal.”

Saat ini, Rumah Sakit Umum Putera Bahagia merupakan rumah sakit di Cirebon yang mendapat pengakuan dengan pelayanan terbaik. Bahkan, sambung Cipta, sejak 2008, rumah sakit tersebut sudah mampu berdiri sendiri dari sisi bisnisnya. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

55

LEISURE

Sail Raja Ampat 2014

Surga Kecil di Timur Indonesia

Ibarat surga kecil yang jatuh di Bumi. Itulah istilah yang pas untuk menggambarkan eksotisme Raja Ampat. Keindahannya menakjubkan, dengan laut jernih yang dihiasi semaraknya terumbu karang. Raja Ampat menjadi impian banyak orang untuk bisa pesiar di provinsi terujung Indonesia ini.

OLEH T Aji

K

abupaten Raja Ampat berada di Provinsi Papua Barat. Ibu kota Kabupaten Raja Ampat, Kota Waisai, bisa ditempuh hanya selama 1,5 jam hingga dua jam menggunakan kapal cepat. Ada juga penerbangan pesawat kecil dari Bandara Domine

56

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Eduard Osok, Sorong ke Bandara Marinda, Waisai.

Selama perjalanan, Anda dijamin akan terus berdecak kagum menyaksikan pemandangan laut nan biru dan jerih.

Pemandangannya semakin

menakjubkan begitu memasuki wilayah Raja Ampat. Keindahan alam bawah laut di kepulauan Raja Ampat memang sudah kesohor hingga ke mancanegara.

Para pecinta wisata bawah laut dari seluruh dunia banyak yang sengaja datang ke Raja Ampat untuk menikmati pemandangan bawah laut terbaik di dunia yang mengagumkan itu.

Kekayaan kehidupan bawah laut di perairan Raja Ampat membuat kawasan tersebut menjadi salah satu tujuan menyelam yang paling menarik di dunia.

Tidak hanya menyimpan keindahan alam bawah laut yang mempesona, tetapi menjadi rumah bagi beberapa spesies langka. Spesies ikan pari manta dan hiu abu-abu menjadi spesies

LEISURE

langka yang sering ditemukan di kawasan ini.

Potensi inilah yang membuat pemerintah menetapkan Suaka Alam Perairan Raja Ampat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2009 dan Suaka Alam Perairan Waigeo bagian Barat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2009. Di kedua suaka alam perairan itu, terdapat 1.074 spesies terumbu karang, yang 537 di antaranya jenis karang keras, dan 1.246 spesies ikan, 889 diantaranya jenis ikan karang. Suaka alam perairan dibagi menjadi empat

zonasi, yaitu zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan dan zonasasi.

Zona inti diperuntukkan bagi penelitian, zona pemanfaatan untuk pariwisata dan zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi nelayan kecil untuk mencari ikan. Sedangkan zonasasi diserahkan kepada masyarakat untuk mengatur sendiri kapan waktu yang diperbolehkan untuk menangkap ikan.

Keindahan terumbu karang di perairan Raja Ampat masih sangat baik dan terjaga. Saat ini cakupan terumbu karang masih 60 persen sampai 70 persen, yang masih

termasuk tinggi. Hal tersebut menjadi modal yang sangat besar untuk menjadikan suaka alam Kepulauan Raja Ampat sebagai destinasi unggulan wisata bahari dunia. Penyelenggaraan kegiatan Sail Raja Ampat 2014 menjadi harapan pemerintah untuk menghantarkan Raja Ampat ke pentas wisata dunia.

Melalui kegiatan itu, diharapkan tak hanya menjadi pesta pelayaran bagi para penggemar aktivitas kelautan, tetapi juga menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Raja Ampat dan Papua Barat pada umumnya. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

57

GADGET

T

etapi tidak perlu khawatir, kini telah hadir 3 kamera super yang layak koleksi bagi mereka penggemar fotografi. Seperti apa keunggulannya? Mari kita simak:

Leica M-P 240

Kamera Keren Buat Penggemar

Fotografi Kamera yang biasa-biasa saja tentu tak cukup bagi penggemar seni foto atau fotografi. Kualitas dari merek ternama menjadi pertimbangan utama.

OLEH Yogi Prasetya

58

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Leica merilis Leica M-P sebagai penerus dari Leica M240. Salah satu hal baru di kamera ini adalah layar LCD dengan lapisan kaca safir yang dikenal tahan gores dan susah pecah. LCD juga memiliki lapisan anti-reflektif di kedua sisi. Leica M-P 240 memiliki buffer memori 2 GB (dua gigabyte). Hal ini membuat dua kali lebih cepat dalam menangkap gambar secara berurutan.

Ukurannya yang kompak, desain minimalis dan shutter hampir tanpa suara membuatnya menjadi pendamping ideal untuk fotografi tanpa mengganggu.

Demi ini, bahkan logo Leica dihilangkan. Kamera ini diklaim memiliki daya tahan yang luar biasa. Ini semua berkat komponen body dari kuningan padat, penuh logam, paduan magnesium chassis dan pelindung layar kristal safir. Bahkan Leica M-P didesain khusus memiliki seal karet yang melindungi bodi kamera terhadap cipratan, kelembaban, debu dan kondisi cuaca buruk.

Harga kamera ini dibandrol dengan harga sekitar Rp.93.000.000.

Spesifikasi Leica M-P 240 Sensor LEICA MAX CMOS 24MP Full Frame | Model Rangefinder | Live View dan EVF | LCD 3 inches 920,000 dot dari kaca kristal shappire tahan goresan | Simple AF dengan presisi tinggi dengan focus peaking saat Live View | ISOI: 100 extended – 200-6400 | Built-in 2GB memory | Video: ‘Leica Look’ Full HD 1980×1080 25fps stereo | Dimensi: 139mm x 80mm x 42mm size | Berat: 680 g | Baterai tahan sangat lama | Body: weather sealed

GADGET

Nikon D810

Lumix Panasonic DMC FZ1000 Panasonic secara resmi telah merilis kamera terbaru mereka untuk kategori superzoom yaitu Lumix DMC-FZ1000. Kamera ini merupakan penerus seri FZ (Zoom) dengan banyak fitur dan teknologi baru.

Dilengkapi dengan sensor berukuran 1’’ jenis CMOS akan menjamin gambar lebih berkualitas dan rendah noise. Sedangkan lensa memiliki focal 25-400mm (35mm equiv) F2.8-4.0. Sensor tersebut sama seperti yang digunakan pada Sony RX10, termasuk juga resolusinya sama (20.1MP). Fitur lainnya FZ1000 memiliki LCD yang dapat diartikulasi penuh, juga EVF (elektronic viewfinder) teknologi OLED beresolusi tinggi. Fitur yang paling wah adalah kemampuan untuk merekam video 4K bit rate 100Mbps, mampu mengambil gambar diam 8MP dari video.

Nikon D810 menggantikan pendahulunya D800 dan D800E. Dilengkapi dengan sensor Full Frame 36.3MP CMOS tanpa low-pass filter (berbeda dengan D800E). Prosesor EXPEED 4 yang digunakan di D4S juga disertakan dalam kamera ini, memungkinkan untuk melakukan setting ISO dengan jangkauan lebih luas, meningkatkan kualitas gambar dan metering serta lebih cepat dalam burst-shooting. Nikon juga telah mendesain ulang mekanisme cermin dan memperkenalkan pilihan shutter elektronik untuk mengurangi risiko “getaran shutter” yang mengurangi resolusi.

Selain mampu merekam video 4K (3840 x 2160) di 30p, dengan bit rate 100Mbps, FZ1000 juga dapat merekam video HD di 1920×1080 (60p, 60i, 24p) dan 1280 x 720 (30p). Terdapat mic stereo built-in dalam FZ1000, videographers pro dapat memasang mic eksternal menggunakan port standar 3.5mm.

Seperti kebanyakan kamera high-end Panasonic, Lumix FZ1000 telah dilengkapi built-in Wi-Fi dan NFC. Kamera dapat dikontrol dari smartphone dan berbagi gambar dengan mudah. Kamera ini dibandrol dengan harga sekitar USD $899.

Di kamera ini, Anda juga dapat menikmati berbagai perbaikan video, termasuk dukungan Full HD 1080/60p, sebuah mode Picture Control ‘flat’ (dirancang untuk digunakan pasca-produksi), Auto ISO dalam mode manual dan output HDMI terkompresi dengan video output simultan. Kamera D810 ini dibandrol dengan harga Rp.36.000.000.

Spesifikasi Leica M-P 240 Sensor 36.3MP Full-frame CMOS (tanpa AA filter) | ISO 64-12,800 (expands to ISO 32-51,200) | Electronic first-curtain shutter dan redesain mekanisme mirror | New ‘RAW Size S’ 9MP Raw mode | Processor : Expeed 4 engine | Max 5fps shooting di mode FX, 7fps di mode DX (dengan battery grip + EN-EL18 / AA batteries) | LCD 3.2in 1,229k-dot RGBW LCD | Viewfinder OLED dengan information display | Scene Recognition System, face detection di mode OVF | ‘Split screen zoom’ display in live view allows horizons/lines to be leveled precisely | 51-point AF | New ‘flat’ Picture Control mode | Auto ISO di mode manual exposure | Zebra strips saat cek focus checking di mode video | Uncompressed HDMI output dengan secara simultan recording ke memory card | Built-in stereo microphone

Spesifikasi Lumix FZ1000 Sensor 1’’ type MOS sensor 20.1 megapixel (sama yang digunakan Sony RX100 III) | Lensa Leica 25-400mm equiv. F2.8-4 (punya efek bokeh seperti Noctiron 42.5mm f/1.2) | Venus Engine Image Processor sama dengan Lumix GH4 | 5-axis ‘Power OIS’ stabilization | Electronic viewfinder XGA OLED 2.36M dots | LCD 3’’ fully-articulated 920K dots | Video 4K (3840×2160) at 30p, 100Mbps MP4 | Video 1080p at up to 60p, 28Mbps (MP4 or AVCHD) 120fps quarter-speed 1080p | 3.5mm microphone socket | Clean HDMI output | Zebra pattern and focus peaking | Wi-Fi + NFC | 360 shots per charge (CIPA standard)

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

59

offtaiment

Christie Chasslam

Setuju Pembatasan BBM Asal...

Meski tak tinggal di Indonesia, aktris cantik Christy Chasslam mengaku tetap memantau perkembangan di kampung halamannya itu. Ibu satu anak ini memang diketahui tinggal bersama sang suami, Markku Kanninen di Finlandia.

OLEH Arindra

S

eperti saat mengetahui akan ada kebijakan dari pemerintah mengenai penghapusan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi, mantan personel D’Mantans itu menyetujui asalkan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat bawah.

“Aku sih setuju-setuju saja saja asalkan biaya subsidi kembali untuk kesejahteraan rakyat dan aku percayakan saja bahwa pemerintah melakukan hal tersebut. Karena berdasarkan ketentuan yang benar dan terpikirkan dengan matang,” kata Christie melalui pesan email, baru-baru ini.

Soal pembatasan BBM bersubsidi pun, Christie berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil. “Boleh-boleh saja dibatasi, tapi untuk fasilitas umum juga diperhatikan. Kalau pun begitu, angkutan umum juga harus aman dan ditertibkan. Aku juga mau kok naik angkutan umum kalau rapih dan aman,” tutur Christie.

60

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

offtaiment

Boleh-boleh saja dibatasi, tapi untuk fasilitas umum juga diperhatikan. Kalau pun begitu, angkutan umum juga harus aman dan ditertibkan. Aku juga mau kok naik angkutan umum kalau rapih dan aman’’.

Menurut mantan presenter infotainment ini, dia yakin Indonesia akan jadi lebih baik jika pemerintah bisa tegas. “Indonesia bisa kok menjadi jauh lebih baik lagi. Aku yakin itu, dengan pemerintahan yang baru, harapannya bisa lebih baik lagi,” katanya.

Bicara soal BBM, Christie mengaku lebih memilih memakai pertamax. Alasannya karena panasnya lebih cepat dan bagus untuk mesin.

“Sehari nggak tentu bisa menghabiskan berapa liter. Tergantung kesibukan dan berapa tempat yang didatangi. Jadi nggak bisa hitung berapa banyaknya,” pungkasnya.

Lanjut wanita yang sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Krisna Mukti itu, penggunaan bahan bakar yang tepat juga sebagai langkah penghematan. Maklum, wanita cantik ini memang sudah terbiasa hidup berhemat.

“Sebagai ibu rumah tangga tentunya saya harus berhemat dalam segala hal.

Seperti BBM, air, listrik dan belanja bulanan. Yang pantas kita

hemat itu ya listrik, saya selalu mematikan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mematikan lampu kalau tidak diperlukan. Kebiasaan berhemat itu sudah saya lakukan sejak lama dan kebawa sampai sekarang,” jelasnya.

Memutuskan untuk fokus mengurus keluarga, Christie mengaku terkadang rindu berakting lagi. Namun dia harus memikirkan buah hatinya, Clarisha. “Terkadang ridnu akting di depan kamera, tapi aku lihat si kecil jadi nggak tega terjun lagi. Nanti saja nunggu dia besar,” katanya.

“Harapan saya untuk karir tunggu si kecil bisa ditinggal, mungkin sesekali acting saja hanya untuk mengobati rasa rindu di dunia yang pernah ditinggalin,” tambah Christie yang mengaku sudah ditodong untuk memiliki anak lagi.

Padahal lanjut wanita kelahiran Bandung, 25 Desember 1977 ini, sang suami sama sekali tidak melarang smua kegiatannya. “Dia malah mensupport kok. Sekarang saya malah menikmati kesibukan di rumah, tetap berkuda seminggu 1 kali, kadang dua kali. Antar anak sekolah dan lebih fokus menjaga anak lah,” tandasnya.

Christie Chasslam adalah bintang sinetron dan juga layar lebar, kelahiran Bandung, 25 Desember 1977. Film terkenalnya di antaranya film JANOKO DAN SAMIAJI, DARVIN dan SUNDEL BOLONG. Bintang yang memulai debutnya di dunia akting lewat perannya dalam Panji Koming (TVRI 1999) itu, mengawali aktingnya lewat film DARVIN (2000). Selain juga pernah membintangi sinetron, seperti NAILA, LORONG WAKTU, LENONG GAUL, GANTENG GANTENG KOK MONYET. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

61

CSR

PT Nusantara Regas Peduli Masyarakat PT Nusantara Regas, anak usaha patungan Pertamina-PGN, berbagi kebahagiaan dengan menyantuni 100 putra putri anak sekolah dan pemberian 400 paket sembako kepada Kepala Keluarga serta santunan untuk 500 anak yatim dan dhuafa dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

OLEH Ishak Pardosi

A

cara tersebut digelar beberapa waktu lalu sebagai bentuk perhatian NR kepada masyarakat. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ini, menurut Direktur Utama Nusantara Regas, Tammy Meidharma, selalu hadir dan tumbuh bersama masyarakat

62

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

Tammy Meidharma Direktur Utama Nusantara Regas sekitar FSRU. “Aksi sosial yang telah kami lakukan sejak tahun 2012 berupa bantuan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat,� kata Tammy.

Dalam kesempatan tersebut

Susilawati Sekretaris Perusahaan Nusantara Regas

Tammy juga mengungkapkan NR pada Juni 2014, di usianya yang keempat tahun, telah berhasil menerima dan mengolah 50 kargo LNG menjadi gas, yang telah disuplay ke PLN Muara Karang dan Tanjung Priok, senilai 147.297.699.08 MMBTU. n

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014

63

64

Indonesia Offshore Edisi 02 | SEPTEMBER 2014