Habis BG TERBITLAH BADRODIN HAITI by Objective News

Edisi 053 - Februari 2015

Banjir Jakarta Tidak Lebih Dari Musibah Tahun 2014

OBJECTIVE news

ISSN 2088-7035

JUJUR TEGAS & BIJAK

Habis BG TERBITLAH BADRODIN HAITI

MAJALAH BERITA HUKUM, BISNIS & PERTAMBANGAN

Rp. 25.000,- (Luar P. Jawa Rp. 30.000,-)

THE ART OF AUSPICIOUS LIVING

ACHIEVING BLISS LIVING IN THE MOST AUSPICIOUS SITE IN BATAM

Tinggal di Apartemen Bliss Park, Singapura di depan mata Marketing & Show Unit Jl. Gunung Bromo, Lubuk Baja, Nagoya, Batam, Indonesia Telp. (0778) 458104, 105, 106

Jakarta Office:

The Koppel Building Suite 2 Jl. Pluit Selatan Raya No. 10 Pluit, Jakarta 14450 Tlp. (021) 660 8000, Fax. (021) 2958 5877

PT JAYA BRILIAN WISESHA Mengucapkan

Selamat Tahun Baru Imlek 2015

Gong Xi Fa Cai

INDEX

BERITA

OBJECTIVE news

LAPORAN UTAMA

JUJUR TEGAS & BIJAK

Edisi No. 053 Tahun III - Februari 2015

05 MEMO

46 OPINI

06 ASPIRASI PUBLIK & HALO KAPOLRI 08 FEATURES

52 HUMANIORA

Budi Gunawan Batal Dilantik

Unit Hunian Menghadap Singapura Terjual Habis

Siapa Menyodorkan Nama Calon Kapolri Ke Jokowi

20 IPTEK 37 HUKUM

Kalau ia lolos uji kelayakan maka rekor tidak pernah ada Wakil Kapolri menjadi Kapolri terpecahkan’’

54 PELAYANAN PUBLIK 64 ADVERTORIAL 66 PERSONA

Pembangunan 17 Pulau Buatan

75 PERISKOP

Dugaan Penipuan Perpanjangan IUP Terus Bergulir

Bupati Satono Garong Rp 119 Miliar

BELUM DIBEKUK 44 KONSULTASI HUKUM

Jadi Wisudawan Terbaik Walau Hidup Paspasan Batam Menjadi Wilayah Prioritas Layanan IndiHome PT Telkom

11 NASIONAL TERUNGKAP!

Habis BG TERBITLAH BADRODIN HAITI

KEMBALINYA DWIFUNGSI TNI ?

Bupati Beltim Tidak Abaikan Lima Panggilan Pengadilan 78 CATATAN AKHIR Benarkah Negeri Bakal Bergejolak?

LAPORAN KHUSUS

Banjir Jakarta Tidak Lebih Dari Musibah Tahun 2014 Perjalanan Bandara Cengkareng Ke Kelapagading Bisa Enam Jam

PROFIL Komjen Pol Badrodin Haiti

Wakapolri Pemecah Rekor

CALON KAPOLRI 69

ANTAR POLDA

RAGAM

ARTIS

Susan Mazak

Banting Setir ke Musik Dangdut Lantaran Diminta Topless Saat Casting 4

OBJECTIVE News

Mandra Tersangkut Korupsi Dana TVRI, Malah Ada Yang ‘Nyukuri’ Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

MEMO Upa Labuhari

JUJUR TEGAS & BIJAK

Dewan Redaksi

Upa Labuhari, A. Ristanto, Torozatulo Mendrofa SH, MA, Jennifer Mandagie, Heri Nova Putra Berlian Labuhari, ST, MM.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Upa Labuhari. SH

Wkl. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab A. Ristanto

Redaktur Pelaksana Budiyanto, Nico Karundeng

Sekretaris Redaksi Jermiah C.L. Barbier

Staf Redaksi

Syawal, Otto Ismail, M. Rauf, M. Lutfi, Hanafi, Katherina M Saukoly

Kontributor

H. Latief, Abdul Syukur

Fotografer

Dwi Mecca Aristo,

Desain Grafis & Tata Letak Edy Purwanto,

Pemimpin Perusahaan

Heri Nova Putra Berlian Labuhari, ST, MM.

Penasehat Manajemen Perusahaan Machzum Baisa, Indra Surya Wisno, Yulizar Yusuf

Iklan & Marketing

PT. Sarana Wartawan Indonesia Jennifer Mandagie, Fabiola Fiona Rebecca, Mesrawati Sitorus, Yeni Octavia.

Sirkulasi

Andi C Purnama,

Perwakilan Daerah

Bandung: Nandang Darana; Majalengka: Deguna; Cirebon: Agus Manurung; Perwakilan Yogyakarta: Markus Mario Soehada, Bari Y; Bantul: Sandi; Lampung: Erlangga, Saudin; Medan: Nismar Rumengan. SH, Edy Tambunan, Haryanto, Suherman Chaniago; Babel: Bastiar Riayanto, Niza Karyadi, Ismail Sulay; Banjarmasin: Misyanto; NTT: Jimmy Carvallo;

Penasehat Hukum

Prof. DR. OC Kaligis SH, MH, Hotma Sitompul SH, Torozatulo Mendrofa, SH, MA, Agung Mattauch, SH, DR. PH. Hutajulu SH, M.Hum

Penerbit

PT. Jaya Brilian Wisesha

Alamat Redaksi

Gd. Sinar Kasih (ex. Suara Pembaruan) Jl. Dewi Sartika 136D Lt. 4 Cawang, Jakarta Timur 13610, Tlp. (021)29374113

Email : objective_objective@yahoo.com Rekening Bank

No. Rek BCA: 065.600.2691 Cab. Kelapa Gading A/n: Upa Labuhari, No. Rek Mandiri: 125.00109.73477 Cab. Kelapa Gading A/n: PT. Jaya Brilian Wisesha

Pencetakan

Tanjung Anom (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Setiap Wartawan/ti Objective News dilengkapi dengan ID Card serta tidak diperkenankan meminta imbalan dalam bentuk apapun pada nara sumber dan dalam setiap menjalankan tugas jurnalistik Edisi No. 053, Februari 2015 dilindungi oleh Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

Budi Gunawan Batal Dilantik

I SAAT deadline majalah ini, berita terakhir masuk tentang batalnya Komjen Pol Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Presiden Joko Widodo dengan tidak ragu pada Rabu (18/2) mengumumkan usulan calon Kapolri baru Komjen Pol Badrodin Haiti. Saat ini ia adalah Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) yang sejak munculnya kasus perseteruan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri. Jika mengingat jabatan itu adalah amanah, maka batalnya Budi Gunawan sebagai Kapolri baru sebenarnya hal biasa. Namun karena untuk sampai pada putusan presiden mengajukan calon Kapolri baru dilalui dengan gonjang-ganjing, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tak terduga menjadikan kandidat Kapolri itu tersangka korupsi, tentu kita ikuti terus hal ini. Apalagi seperti ingin langsung membalas, Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan bahkan Ketua KPK Abraham Samad resmi jadi tersangka. Konsekuensinya kedua komisioner KPK harus diberhentikan sementara. Respon publik ternyata tidak terlalu reaktif. Walau di media sosial ada yang menyatakan, jika akhirnya BG tidak dilantik mengapa sampai harus menunggu hasil keputusan praperadilan yang diajukan Mabes Polri tentang penetapan tersangka BG oleh KPK. Yang perlu kita cermati, dengan dikembalikannya BG sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) dan setelah bebas dari status tersangka, apakah KPK merasa legawa dalam mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Perkara? Selama ini mereka yang jadi tersangka oleh KPK tidak pernah lepas dari jerat hukum. Kita juga melihat setidaknya kini publik merasa cukup puas dengan keputusan Jokowi. Tinggal kita dengar komentar DPR yang sebelumnya mendesak pelantikan Kapolri baru Komjen Pol Budi Gunawan. Apakah kekuatan politik bisa mengesampingkan keinginan publik dan presiden. Ini menjadi ujian berat pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan Kabinet Kerja. Februari juga menjadi bulan banjir di Jakarta. Bertepatan menjelang Tahun baru Imlek yang biasanya mengharapkan turunnya hujan, maka peristiwa pekan pertama Februari ketika sebagia kota Jakarta tergenang air akan tetap menjadi kenangan. Laporan khusus tentang seputaran banjir kita angkat, sebab tidak semua warga menderita ketika banjir datang. Rupanya ada juga yang mendapat berkah di tengah musibah. Kita mencatat pula di bidang hukum kisah komedian Mandra yang tak terima ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi memang sudah merasuk ke berbagai lini, sampai soal karya film pun bisa menjadi sarana mengeruk keuangan negara. Hal ini tentu amat disayangkan bisa terjadi di Televisi Republik Indonesia (TVRI). Media elektronik saluran pemersatu bangsa ini di tengah persaingan antarstasiun televise swasta, ternyata ada pihak yang mengkorup dana kucuran rakyat. Dana yang diharapkan bisa meningkatkan mutu siaran yang lebih baik ke public ternyata disalahgunakan. Kita sepakat, siapa pun pelaku korupsi harus dihukum, dengan tetap mendasarkan pada sendi keadilan. Di ibukota juga ada kasus pembangunan pulau hasil reklamasi yang ternyata hanya mengantungi ijin dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan yang seharusnya memiliki kewenangan atas pengelolaan kawasan perairan pantai yang strategsis justru merasa tidak diabaikan. Terkait dengan Hari Raya Imlek 2015 maka seluruh awak Majalah Objective News menyampaikan ucapan Gong Xi Fa Cai bagi seluruh umat yang merayakan. Semoga Imlek selalu membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan bagi kita semua. ***

OBJECTIVE News

HALLO POLISI & KOTAK PEMBACA Sopir Tembak Mohon Di Tertibkan

Kepada Yth. Bapak Kapolres Jakarta Timur Selamat pagi Komandan, saya mau melaporkan, di terminal Pulo Gadung Jakarta Timur khususnya mikrolet 02 dan 27 jam 18:00 s/d malam kebanyakan supir tembak dan kebanyakan pula yg meminum minuman keras, tolong ditindak karena meresahkan penumpang, terima kasih Anton Jakarta Timur

Patroli Seputar Mampang Kepada Yth Kapolda Metro Jaya Tolong bapak bulan ini berpatroli di jalan Poncol Jaya Mampang Prapatan Kebalen karena di tempat itu ada bandar bakung dan orang itu juga mengancam keluarga saya, karena ibunya dia di keluarin dari kontrakan di karenakan

Pengantar: Rubrik ini kami buka bagi pembaca Objective News yang pernah mengadu kepada jajaran Polri maupun pemerintah, tapi belum ditangani secara tuntas. Dengan mengungkap kembali peristiwa dan laporan yang pernah terjadi itu diharapkan, aparat bisa menanganinya kembali sehingga didapatkan hasil sebagaimana diharapkan. Pembaca yang ingin laporannya dimuat dapat menghubungi bagian Sirkulasi Majalah Objective News, Sdri Fabiola Fiona Rebecca atau dengan Mesrawati Sitorus di no telepon: 021 345 3131 atau lewat email: fatty_sister@yahoo.com dan mesrabatakpos@yahoo.com.

anaknya yang begitu Pak tapi Insya Allah jika dia berlaku begitu saya akan melaporkan langsung ke tempat polisi terdekat, Terimah kasih. Jarwo Mampang, Jakarta Selatan

Mohon ditindak Oknum Polisi yang meresahkan warga Kepada Yth. Bapak Kapolres/Kapolda Metro saya mau mlaporkan pemerasan terhadap seorang oknum polisi yang membawa motor saya, Polisi tersebut meminta uang imbalan 500.000 didaerah tangerang pas tikungan robinson sudah banyak memakan korban kata warga setempat... sedangkn surat dan sim saya lengkap... mohon ditindak lanjuti... dan tidak mencoreng nama baik kepolisian terimakasih... Liyanto Ocksimaru

Call Center 110, Berikan yang terbaik & Bukan Pencitraan Kepada Yth. Bapak Kapolri Saya pernah melapor dan memanggil call110 cukup cepat dibanding no. lain kira2 15 menit hingga 20 menit, tapi...mudah2 an kasus yang saya laporkan ditindak lanjuti, bukan hanya sekedar melapor. Ayo...pak POLISI berikan citra positif ! kepada siapa lagi kami mengadu? Iya...kepada Allah kami berlindung dan berdoa tapi...PAk Polisi sebagai perantara utusan Allah Bagi KAmi... Terima Kasih.

M Firdan Juliansyah

JEPRET

Foto.: Dok.Upalabuhari/Objectivenews/ist

p Mobil Daihatsu Carry yang terbakar di parkiran belakang gedung Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, tersebut ternyata telah dimodifikasi bagian dalamnya menjadi tangki-tangki untuk mengangkut BBM. Terdapat 5 tangki berisi ratusan liter bahan bakar di bagian belakang jok sopir mobil bernomor polisi Nopol B 2791 AJ ini.

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

BTS Liar di RW 16 Perumahan Harapan Indah Kami tinggal di Harapan Indah sejak 25 tahun yang lalu. Sebelumnya Harapan Indah adalah perumahan kecil di tengah sawah. Untuk masuk kami harus menempuh 3,5 km lewat jalan kecil yang hanya muat 2 mobil. Walau kami cuma konsumen, namun tak sedikit peran kami untuk ikut membantu agar Harapan Indah bisa sebesar sekarang. Namun setelah semua yang sudah kami berikan, kini kami dikecewakan oleh pihak developer Harapan Indah, PT Hasana Damai Putra. 25 tahun lalu kami dijanjikan ada lahan terbuka hijau, lahan fasum yang saat ini lahan tersebut malah dibangun sebuah menara telekomunikasi (BTS). Dimana BTS tersebut tidak memiliki izin dari Pemkot Bekasi. Sudah sering warga menyatakan protes ke PT Hasana Damai Putra, namun tak ditanggapi. Developer malah mengirimkan Pengamanan Khusus untuk mengawal pendirian BTS ilegal tersebut. Bahkan terkadang para Satpam tersebut bergaya arogan dan diktator dengan mengusir warga yang tidak setuju dengan pendirian BTS liar itu. BTS itu sendiri dipaksa berdiri di lahan fasum lapangan RW 16 Harapan Indah. Pada lahan tersebut banyak berdiri pengumuman yang mengatakan bahwa ini lahan fasum dan menurut Perda Pemerintah Kota Bekasi No. 9 Tahun 2001, dilarang mengalihfungsikan lahan itu tanpa persetujuan Walikota Bekasi. Hendro Perumahan Harapan Indah, Bekasi

Retur Barang Lazada Belum Ada Kejelasan Saya memesan 5 buah barang dari Lazada (22/12/2014). Kelima barang tersebut dikirim pada waktu yang berbeda dengan rentang tanggal 23 sampai 28 Desember 2014. Satu dari lima barang itu saya kembalikan dengan menggunakan TIKI (24/12) untuk dilakukan refund. Di website TIKI, barang sudah diterima di gudang Lazada (27/12). Akan tetapi sampai saat pengaduan ini saya tulis, belum ada solusi dari Lazada. Saya hanya diminta bersabar menunggu proses pengecekan yang tak kunjung selesai. Edisi No. 053, Februari 2015

Saya juga ingin mengeluhkan perihal dua pengembalian barang lainnya yang menurut TIKI juga sudah diterima bagian gudang Lazada. Yenny Jatipadang, Jakarta Selatan

Gangguan Internet Speedy Belum Ada Solusi Tanggal 16 Januari 2015, saya menhubungi call centre Telkom perihal indikator modem Speedy yang mati. Saya diminta untuk menunggu selama 3x24 jam. Namun sampai dengan surat ini saya kirimkan, lampu indikator belum menyala. Teknisi Telkom sudah datang ke rumah, namun tidak menyelesaikan masalah yang saya alami. Andri Karangsari, Sleman

Beasiswa PPA Universitas Indonesia Tak Kunjung Cair Saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) angkatan tahun 2013. Ketika semester 2, UI mengumumkan pembukaan pendaftaran beasiswa PPA/BBM periode 2014/2015. Saya pun mengikuti program tersebut dan telah mengisi semua persyaratan serta dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa PPA (Prestasi Akademik). Beasiswa ini berlaku untuk dua semester, yaitu semester 3 dan semester 4. Besar uang yang didapat pada tiap semester yaitu sebesar rp 2,1 juta. Dua bulan setelah dinyatakan diterima, ada pengumuman dari rekan saya di BEM fakultas bahwa tahap satu beasiswa PPA BBM 2014/2015 telah cair. Namun dana beasiswa tersebut belum juga masuk ke rekening saya, hingga 3 minggu setelah pencairan. Saya memutuskan untuk datang ke direktorat kemahasiswaan yang trebyata sangat tidak membantu dan tidak menyenangkan. Pihak direktorat kemahasiswaan hanya meminta saya untuk menunggu tanpa ada kepastian. Dan jawaban ini terus saya terma setiap kali menanyakannya. Pada akhir semester 3, menuju semester 4, saya mendapat telepon dari direktorat kemahasiswaan yang menyuruh saya untuk datang

ke rektorat UI. Disampaikan bahwa rekening saya invalid atau tidak aktif. Padahal rekening tersebut masih aktif saya gunakan untuk bertransaksi. Beliau beralasan kemungkinan ada nama saudari didepan nama saya. Apakah seperti ini proses birokrasi di KPPN sendiri yang hanya karena ada gelar saudari tapi nama lengkap dan rekening benar akan mengagalkan pencairan dana? Citra Jl. Manggis, DKI Jakarta

Quotes &Wisdom â&#x20AC;&#x153;Mulailah dengan melakukan apa yang diperlukan; kemudian melakukan apa yang mungkin; dan tiba-tiba Anda melakukan yang mustahil. â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x2022; St. Francis of Assisi

KOLEKSI

Desain Cover Ilustrasi Foto

: G21 : Budi Gunawan & Badrodin Haiti

OBJECTIVE News

FEATURES

Bliss Park - THE ART OF AUSPICIOUS LIVING

Bangunan Apartemen Bliss Park Tampak Dari Berbagai Sudut Batam

Unit Hunian Menghadap Singapura Terjual Habis

Bagi sebagian pengunjung kota Batam yang berniat berbisnis atau sekadar tamasya ke Singapura negara tetangga, hampir bisa dipastikan dibuat kagum jika melihat apartemen Bliss Park. Bangunan yang baru separuh selesai dari rencana 28 lantai dapat dilihat dari berbagai sudut kota Batam. Pihak pengembang memastikan sebentar lagi selesai dan dapat dihuni para pembelinya.

eorang pengusaha di kota Batam tampak antusias ingin segera memiliki hunian apartemen Bliss Park yang berlokasi di kota Nagoya, Batam. Siang itu ia datang bersama rekan pebisnis lain mengakui kemegahann rancang bangun apartemen yang siap menjulang di kota Batam. ‘’Saya ingin membeli satu unit hunian yang dipasarkan di sini,’’ ujarnya

OBJECTIVE News

sambil menambahkan tidak berpikir akan kenaikan harga yang sudah dilakukan pihak developer. Ia merasa terlambat karena hunian yang saat ini bisa didapatkan dari pihak developer bukan unit apartemen menghadap laut. Padahal dari posisi tersebut bisa dengan jelas melihat bangunan gedung pencakar langit di kota Singapura. Namun demikian merasa

cukup puas melihat unit yang menghadap ke kolam renang ataupun ke gunung Bromo, kawasan berdirinya apartemen Bliss Park. Unit ini sementara ini masih cukup tersedia. Namun karena keluarga tetap menginginkan unit menghadap Singapura, maka untuk menentukan pilihannya rela menunggu. ‘’Saya menyesal tidak cepat datang untuk membeli hunian yang harganya pada bulan

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Foto.: Dok.Upalabuhari/Objectivenews/ist

Desember lalu hanya sekitar Rp 800 juta. Sekarang sudah terlambat untuk mendapatkan unitn menghadap laut Singapura dengan harga diatas satu miliar rupiah. Untuk itulah ia kini mendaftar sebagai calon pembeli di tower B yang proyeknya baru dilaksanakan diawal tahun 2016. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Tidak apa-apa menunggu sebentar,â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122; ujarnya. Sebab yang penting bisa memuaskan keluarga bisa mendapat unit apartemen Bliss Park yang langsung menghadap ke laut Singapura dari kota Batam. Dikatakan, ia bersama rekannya tertarik datang ke lokasi pemasaran, setelah sedang berjalan-jalan di kawasan Nagoya melihat gedung yang menjulang tinggi di antara pencakar langit di kota Batam.

Terlambat Memesan

Foto.: Dok.Upalabuhari/Objectivenews/ist

Sementara petugas marketing dari PT Aditya Inti selaku developer pembangunan apartemen Bliss Park menyatakan, banyak calon konsumen menyesal karena terlambat memesan dan membeli unit yang menghadap laut Singapura. Umumnya mereka berencana bisa langsung mendapatkan unit pilihan, sebab dengan sistem yang berlaku pihak developer bisa memasarkan untuk disewakan sebagai hotel kepada umum. Dengan demikian jika membeli dua unit, maka satu unit bisa dikomersialkan. Untuk menghilangkan kekecewaan terse-

but, maka pihak developer mengatur strategi pemasaran dengan menawarkan tower yang sudah dalam perencanaan yakni selesai tower A, langsung dilanjutkan tower B, C dan D. Untuk itulah kepada calon konsumen khususnya yang ingin berinvestasi di kota Batam, disarankan secepatnya mendaftar untuk booking, sebelum unit hunian menghadap ke laut Singapura habis dipesan. Sejauh ini calon konsumen dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam amat berminat, selain dari kota-kota besar Indonesia. Edisi No. 053, Februari 2015

Mereka tertarik karena menilai selain arsitektur juga bahan-bahan untuk membangun apartemen ini sangat berkualitas. Dari segi pelaksananya juga kontraktor yang terlibat termasuk kelas dunia. Demikian juga kelengkapan sarana dan prasarana penunjang cukup memadai. Misalnya peralatan telekomunikasi yang akan digunakan semuanya bertaraf internasional yang dijamin oleh PT Telkom. Kecepatan dalam menggunakan Waifi sama dengan seperti yang digunakan di Singapura. n (U-2) OBJECTIVE News

PT ADHITYA INTI GRHA PT ADHITYA INTI GRHA

Mengucapkan

Selamat Tahun Baru Imlek 2015

Gong Xi Fa Cai 10

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

NASIONAL

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Kompolnas Mengaku Hanya Kirim Draft Lima Nama

TERUNGKAP!

Siapa Menyodorkan Nama Calon Kapolri Ke Jokowi Nah, lho! Mulai terungkap siapa yang bermain dalam pencalonan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang selama ini disebut-sebut menyodorkan nama calon Kapolri, membantah merekomendasikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

emang, kata Prof Dr Adrianus Meliala, salah seorang anggota Kompolnas, institusi itu ada mengirim surat draft berisi lima nama termasuk BG (Budi Gunawan) sebagai calon Kapolri. Tapi, itu belum final. Surat itu baru draft. Nama-mana yang disebutkan di dalamnya masih perlu diverifikasi. Tak tahunya, Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudhiatno melapor kepada presiden dan menyebutkan surat itu sebagai rekomendasi Kompolnas. Inilah yang kemudian dijadikan Presiden Jokowi sebagai dasar pijakan untuk mengusulkan nama BG ke DPR. "Cerdas sekali beliau," kata Adrianus. Fakta ini seolah memberi gambaran ada pihak di lingkungan dalam kepresidenan yang tidak berkesesuaian dengan visi PresiEdisi No. 053, Februari 2015

den Joko Widodo. Menurut Komisioner Tak Mampu Kompolnas itu, Presiden Joko Widodo Di lokasi yang sama, pengamat politik langsung memilih Budi sebelum Kompoldari Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupanas menyelesaikan rekomendasi. hat, menuturkan, dipilihnya Budi Gunawan Adrianus menjelaskan, Kompolnas sebagai calon Kapolri merupakan bukti menyerahkan draf berisi lima calon Katidak mampunya Jokowi memimpin pemerpolri kepada Presiden Jokowi pada Kamis intahan. (8/1/2015). Dalam draft tersebut, ada beMenurut Hasan, Jokowi tidak akan berapa nama calon Kapolri, termasuk di mengajukan surat pencalonan Budi ke DPR antaranya adalah Budi Gunawan dan Wakasebelum ada rekomendasi utuh dari Kompolri Komjen Badrodin Haiti. polnas. "Jokowi sekarang berkuasa, tapi Ia mengaku terkeenggak bisa mengonjut saat mendengar trol kekuasaannya. kabar bahwa Jokowi Di tangan siapa langsung mengirim kekuasaannya, bisa surat pencalonan Kompolnas seluruhnya harus di Megawati, Surya Budi Gunawan sebaPaloh, atau parpol mengundurkan diri karena gai Kapolri ke DPR p e n d u k u n g n y a ," menyesatkan Presiden dalam ucap Hasan. RI pada Jumat menetapkan calon Kapolri," (9/1/2015). PadaIa melanjuthal, kata Adrianus, kan, Jokowi selama Kompolnas sudah ini dikenal sebagai Adhie M Massardi menjelaskan kepada pemimpin yang tidak Penggagas Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Menko Polhukam suka berbenturan bahwa nama-nama dengan masyarakat. yang diajukan itu belum selesai ditelusuri Namun, untuk persoalan Kapolri, kata dan masih berbentuk draft. Hasan, Jokowi seperti tidak berdaya dan "Siapa yang nyangka hari Kamis kami pamenerobos citra positifnya. parkan, sore disiapkan surat ke DPR. Kami "Karena Jokowi enggak berdaya, enggak baru akan mewawancarai dan mengumpulpunya support, atau khawatir akan kehilankan informasi, tiba-tiba besok dikirim surat gan support politik. Karena tanpa support pada DPR, cerdas sekali kan beliau," ucap politik, Jokowi akan kesulitan menjalankan Adrianus, dalam sebuah diskusi di Jakarta pemerintahan," katanya lagi. Pusat, Minggu (25/1/2015). Dalam pada itu Penggagas Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie OBJECTIVE News

Foto.: Dok.otomotifnet/ist

NASIONAL

Kami melakukan pencarian penelusuran ke mana-mana calon kapolri yang layak administratif dan normatif Prof Dr Adrianus Meliala Komisioner Kompolnas

Prof Dr Adrianus Meliala

M Massardi menganggap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyesatkan Presiden Joko Widodo dengan mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai

calon Kapolri. Oleh karena itu, Ia meminta agar seluruh komisioner Kompolnas mundur dari jabatannya. "Kompolnas seluruhnya harus mengundurkan diri karena menyesatkan Presiden dalam menetapkan calon Kapolri," ujar Adhie dalam diskusi di Jakarta, Minggu

(25/1/2015). Adhie lantas mempertanyakan pertimbangan Kompolnas dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno selaku Ketua Kompolnas dalam menentukan kandidat calon Kapolri dan merekomendasikan Budi sebagai salah satu kandidat ke Jokowi. "Siapa BG? Kenapa Kompolnas rekomendasi?" kata Adhie. Selain Budi Gunawan, nama lain yang diajukan Kompolnas adalah mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Tidak Sempurna

Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengakui rekomendasi calon

akun Baga Arimbawa maaf pak saya tidak membenci tapi mengatakan fakta. Maaf pak bukan masalah kuat atau tidak dengan badainya tapi terlalu kelihatan mencari kambing hitam.

Foto.: Dok.terbitspor/ist

Ragam Komentar di Media Sosial Akun Lius PongPong tikam menikam seperti pak Harto ditikam pak Habibi… Sementara Ryuki Kindo dari Seoul menulis, kalau gitu pengusaha mebelnya ganti aja sama aktivis 98 biar lebih hebaaat

Akun Stanley Fo Begitulah adanya politik kita..sudah tradisi. buat saya langkah Jokowi bersama para menteri nya baik koh. Transparan semua nya saya yakin seorang Jokowi bukan orang yg mudah percaya pada hal-hal yg bisa menjatuhkan dirinya di mata masyarakat. Saya yakin banget persoalan apapun di pemerintahan bisa diatasin oleh seorang Jokowi ..karna apapun yg dilakukan Jokowi selalu diserap dan diputuskan dengan teliti dan seksama dengan para menteri nya.

akun Irsil Aluminium Tuty “Si kurus tukang mebel itu seolah ingin berkata “silakan bicara, silakan berpendapat, silakan beri data dan masukan, silakan ancam, silakan teror, silakan marah tapi saya yang akan memutuskan. Karena saya adalah presiden!” tutupnya. Silakan tonton Film Jodha Akbar di ANTV, Raja Jalaluddin meski jadi Raja juga banyak yang memusuhi bahkan iparnya sendiri, suami dari adiknya mau mengambil alih lekuasaan bahkan istri raja mau diembat juga ! Saya tidak suka sinetron tapi suka pada sejarah “Jodha Akbar adalah simbol Kerajaan India pada zaman Kejayaan Islam. Banyak kepentingan, banyak intrik, kecurangan! Tapi kearifan, kesabaran dan hati nurani yg harus diutamakan!!! Sama dengan presiden ini bekerjalah denga hati, insyaallah akan dibuka kebenaran!

OBJECTIVE News

akun Baga Arimbawa

Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menuai polemik, karena tersangkut kasus rekening gendut dan mengakibatkan terjadinya perseteruan antar dua institusi Polri dan KPK.

mungkin betul di istana banyak penjilat, penghianat, atau pembisik palsu, tapi saya juga yakin di semua itu ada bossnya , karena bossnya yang begitu terpaksa antekanteknya jadi bekerja manjadi penjilat, penghianat, dll, biar dapat gaji, kalau tidak mengikuti perintah bos ya tidak diajak di istana. Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

Kapolri yang diberikan kepada Presiden Jokowi tidak melalui proses yang sempurna. Dia membandingkan dengan tahapan yang dilakukan pada tahun 2013 lalu, di mana seluruh proses wawancara dilakukan kepada seluruh calon termasuk pelibatan KPK, PPATK, dan Komnas HAM. Menurut Adrianus, Kompolnas melakukan seleksi dengan cara normatif dan prosedural sesuai dengan yang dilakukan undang-undang. "Kami melakukan pencarian penelusuran ke mana-mana calon kapolri yang layak administratif dan normatif," ujarnya. Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Kompolnas, yakni perwira aktif yang berpangkat komisaris jenderal, masih memiliki usia aktif dua tahun sebelum pensiun, dan pernah menjadi Kapolda di Polda tipe A. Dari penelusuran secara administratif itu, Kompolnas menyerahkan lima nama. Kelima nama itu adalah Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Dijaga Unsur TNI

Selain penunjukan Kapolri seperti diungkapkan Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala itu, ternyata Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sejak penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, sementara Bareskrim Polri menangkap dan memeriksa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terus berlanjut, menimbulkan berbagai isu. Salah satunya, rencana Polri melakukan penggeledahan gedung KPK. Karena itu, TNI mengerahkan pasukan untuk menjaga gedung lembaga antirasuah tersebut dari tindakan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M. Fuad Basya menuturkan, pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Jokowi untuk mencegah terjadinya gesekan antara Polri dan KPK. ’’Karena itu, TNI menurunkan petugas dari TNI-AL, TNI-AD, dan semuanya,’’ paparnya. Semua anggota TNI itu disebar di sekitar gedung KPK. Ada tiga pembagian area, mulai ring satu hingga tiga. Mulai gedung KPK hingga beberapa kilometer dari gedung tersebut dijaga. ’’Semua menyebar Edisi No. 053, Februari 2015

Foto.: Dok.tempointeraktif/ist

JUJUR TEGAS & BIJAK

nya. Apakah itu bisa disebut pengamanan terhadap KPK? Fuad tidak sepakat pengerahan anggota TNI tersebut merupakan bentuk pengamanan terhadap KPK. Namun, pastinya TNI mengamankan negara. ’’Mencegah konflik antar lembaga itu mengamankan negara,’’ terangnya. Konflik antara KPK dan Polri tersebut dipastikan menjadi sorotan luar negeri. Masyarakat juga akan ikut mengawasi. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa jadi memengaruhi negara. ’’Untuk itulah, TNI menjaga demi kedaulatan Indonesia,’’ ujarnya.

Laporan Lagi Andi Widjojanto

Presiden memerintahkan kepada Polri agar proses hukumnya berjalan dengan aturan hukum yang ada. Tidak ada manuver lain selain patokan aturan hukum," sejak Jumat,’’ terang Fuad. Ada anggota yang memakai seragam dinas, ada pula yang memakai seragam preman. Hal tersebut sudah sesuai prosedur pengamanan. ’’Jumlahnya tidak bisa disebut, tapi puluhan,’’ ujarnya, Sabtu (24/1). Soal kemungkinan mengerahkan pasukan khusus, Fuad tidak bisa menyebutkan. Yang pasti, semua elemen TNI ada dalam pengamanan tersebut. ’’Semua sesuai instruksi Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tidak ada yang bisa meminta pasukan tertentu untuk turun mengamankan, kecuali panglima,’’ tuturnya. Terkait gesekan seperti apa yang dihindari, Fuad menjelaskan bahwa penggeledahan gedung KPK juga merupakan gesekan. Yang jelas, pertemuan secara langsung antara KPK dan Polri akan dicegah TNI. ’’Jangan sampai ada konflik fisik. Untuk masalah hukum, tentu TNI menilai harus diselesaikan masing-masing,’’ jelas-

Belum reda penangkapan Bambang Widjojanto, kini Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim oleh Kuasa Saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramlan. Bagaimana respon istana melihat pelaporan dua pimpinan KPK dalam waktu yang berdekatan ini? Menurut Seskab Andi Widjojanto, Presiden Jokowi sudah memberi titah agar Polri hati-hati dalam memproses laporan masyarakat. Presiden mewanti-wanti agar semuanya betul-betul berpatokan pada hukum bukan proses politik atau ajang balas dendam. "Presiden memerintahkan kepada Polri agar proses hukumnya berjalan dengan aturan hukum yang ada. Tidak ada manuver lain selain patokan aturan hukum," kata Andi di Setneg, Jakarta, Sabtu (24/1/2015). Jokowi, lanjut Andi, juga akan mempersiapkan agar kinerja KPK dalam memberantas korupsi tidak akan terganggu dengan kondisi ini. "Presiden akan menyiapkan langkah yang menjamin KPK tetap akan bisa menjalankan fungsinya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN," tandasnya. Sebelum Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga dipolisikan atas dugaan mengarahkan saksi dengan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bambang dilaporkan oleh politikus PDIP, Sugianto Sabran. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sempat mempertanyakan penangkapan petugas Bareskrim Polri terhadap rekannya, Bambang Widjojanto. Bayangan penangkaOBJECTIVE News

pan agak mengganggu pikiran Pandu, yang kini jadi incaran setelah dituding melakukan pidana karena merebut saham PT Desy Timber. "Saya juga takut, rumah saya kan depannya masjid. Takut saya, takut diciduk," kata Pandu sambil tertawa, mengingat BW ditangkap saat mengantarkan anaknya sepulang dari masjid. Pandu berbincang dengan wartawan di kediamannya Perumahan Mutiara Duta, Cimanggis, Depok, Minggu (25/1/2015). Penegakan hukum menurut dia harus dilakukan sesuai aturan, tak boleh asal terabas. Penyergapan Bambang usai mengantar anaknya menunjukkan gaya penindakan yang sewenang-wenang. "Lah kok saya jadi merasa begini sekali, saya kan petinggi negara. Apa begini negara memperlakukan petingginya?" gugat Pandu. Meski jadi incaran dengan aduan Mukhlis Ramlan ke Mabes Polri hari Sabtu (24/1), Pandu tetap berusaha bertindak wajar. Tak ada pengamanan khusus di rumahnya. "Nggak perlu (tambahan personel), itu ada satpam dari KPK 2 orang," ujar dia.

Tanpa Teror

Hingga saat ini Pandu dan keluarganya belum pernah menerima teror. Dia pun siap menghadapi proses hukum atas aduan perebutan saham PT Desy Timber meski direktur perusahaan tersebut menyatakan tak ada persoalan dengan dirinya. "Cuma kok jadi pas mau pensiun jadi begini. Mungkin juga nggak seru empat tahun nggak pernah ngalamin. Yah jadi pukulan kecil, kenang-kenangan menjelang akhir-pensiunlah," kata Pandu yang akan purnatugas dari KPK pada Desember 2015. Masih terkait polemic antara KPK dan Polri, sebagai Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo harus bisa menegaskan diri sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Ia harus bisa melepaskan diri dari segala tekanan partaipartai pendukungnya, dan menempatkan kepentingan bangsa diatas segalanya. Sebab dari apa yang terjadi sekarang, Jokowi dipersepsikan publik masih di bawah bayang-bayang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah indikasi Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP.

OBJECTIVE News

Foto.: Dok.bbci-co-uk/ist

NASIONAL

"Saya kira inilah momentumnya bagi Jokowi, melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati," kata Peneliti PolTracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Minggu (25/1/2015). Saat ini, tambahnya, bisa dikatakan, Jokowi belum sepenuhnya jadi Presiden pemegang hak prerogratif. Kasus Budi Gunawan adalah bukti, betapa Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP. Jadi sekarang saat publik menunggu bukti ditengah memanasnya hubungan Polri dengan KPK, Jokowi bisa tampil lepas sebagai seorang Presiden sebenarnya. Bukan Presiden 'petugas partai'. "Ini momentum bagi Jokowi membuktikan diri, dia Presiden yang tak lagi di bawah bayang-bayang Banteng. Bagaimana caranya Jokowi melepaskan diri dari bayang-bayang PDIP dan Mega? Salah satunya bisa dengan cara mengambil alih PDIP," kata Agung. Namun selain dengan mengambil alih PDIP, kata Agung, Jokowi juga bisa menguatkan hak preogatifnya dengan fokus bekerja untuk rakyat. Artinya, orang-orang kuat di sekeliling Jokowi tak lebih hanya berperan memberi pertimbangan. Faktanya kendaraan politik yang digunakan oleh Jokowi dalam Pilpres kemarin dapat bekerja karena daulat rakyat. "Sampai pada konteks tersebut, sebenarnya Jokowi dapat bekerja lebih maksimal. Karena, bekerja hanya untuk rakyat dan ia tak pernah punya beban masa lalu (integritas)," katanya. Atas nama integritas pula, kata Agung,

Jokowi dapat bergerak leluasa, karena orangorang kuat di sekeliling memiliki sejumlah problem. Yang terpenting, Jokowi harus tahu, kapan menggunakan untuk meningkatkan posisi tawar dan membantunya lepas dari ranjau politik

Jokowi Dan PDIP

Sementara itu Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi mengatakan, dirinya tak tahu persis bagaimana hubungan Jokowi dengan PDIP atau Megawati setelah Jokowi jadi Presiden. Meskipun banyak yang menduga Jokowi banyak dipengaruhi Megawati. "Tapi sebagai presiden, ia harus mengambil posisi dalam konflik Polri vs KPK dan memenuhi janjinya untuk Indonesia yang lebih bersih. Pengambilan posisi itu yang tidak dilakukan Jokowi," katanya. Apakah kemudian Jokowi harus mengambil alih PDIP, agar ia bebas dari bayang-bayang Megawati? Menurut Ambardi, memang ada beberapa kalangan yang menyarankan seperti itu. Tapi ia berpendapat, untuk bikin keputusan sebagai Presiden dalam konflik KPK dan Polri, Jokowi tak mutlak memerlukan dukungan PDIP. "Yang perlu adalah keberanian mengambil keputusan," katanya. Benar, kata Ambardi, Jokowi jadi Presiden karena lebih dipilih publik. Tapi peluang Jokowi untuk memimpin PDIP tak otomatis tergantung publik, tapi lebih tergantung politik internal di kandang banteng itu sendiri. n (A-3) Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

Foto.: Dok.static6/ist

JUJUR TEGAS & BIJAK

Allahu Akbar Kata Terakhir Kapten Pilot AirAsia

Mayday Ternyata Berbeda Arti Dengan May Day TIM Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) hingga kini masih mencari para korban akibat jatuhnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8510 yang jatuh ke laut tanggal 28 Desember 2014. Satu kisah memilukan atas musibah itu, diberitakannya kata-kata terakhir Kapten Pilot Irianto. Dari hasil pemeriksaan rekaman Cockpit Voice Recorder (CVR), tim ahli Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan, sang kapten mengucapkan kata terakhir Allahu Akbar…

aya tidak dapat membayangkan apa yang terjadi saat dia meneriakkan kalimat tersebut," ungkap Nurcahyo Utomo, Minggu (18/1). Nurcahyo Utomo merupakan salah satu ahli periksa rekaman black boxdari KNKT. Dia ditugaskan untuk memeriksa rekaman percakapan Kapten Irianto, yang menerbangkan pesawat nahas AirAsia QZ 8501. Menurutnya, setelah mendengarkan rekaman percakapan black box QZ8501, diketahui bahwa kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Kapten Irianto sebelum pesawat menujam ke Edisi No. 053, Februari 2015

dalam lautan adalah "Allahu Akbar". "Katakata itu membuat saya merinding," katanya. Perasaan yang sama seperti ketika dia mendengar kata-kata terakhir dari pilot-pilot lainnya. "Mendengarkan rekaman kotak hitam sebuah pesawat yang terlibat dalam kecelakaan tidak seperti mendengarkan musik atau diskusi," ujarnya. Butuh mental yang cukup kuat, tambahnya. Nurcahyo mengaku sangat sedih dan gugup harus mendengar kata-kata terakhir dari Irianto, orang yang berjasa mengajarinya untuk menerbangkan pesawat. Meski demikian ia harus menyelesaikan mendengar seluruh reka-

man percakapan tersebut. "Mendengar percakapan terakhir akan menjadi kunci untuk mengungkap penyebab kecelakaan AirAsia. Kami akan tahu apa yang sebenarnya terjadi dari pembicaraan antara pilot dan co-pilot sebelum kecelakaan itu," imbuhnya. CVR AirAsia berhasil dievakuasi para penyelam dari TNI AL pada hari Selasa (13/1) lalu.

Tolong Aku

Terkait ucapan pilot AirAsia yang hingga kini jenazahnya belum ditemukan itu, sebuah akun Facebook atas nama Arnanto Nurprabowo, memosting tentang Mayday yang juga biasanya disampaikan saat-saat kapten pilot menghadapi saat kritis. Dengan judul postingan Apa itu Mayday dan May Day? Ia menguraikan, Mayday - Mayday adalah sinyal tanda bahaya standar internasional yang digunakan dalam komunikasi radio, berasal dari bahasa Perancis m’aidez yang berarti “tolong aku“. Mayday dipakai oleh banyak grup seperti polisi, pilot, pemadam kebakaran, dan organisasi transporOBJECTIVE News

tasi untuk memberitahukan keadaan May Day - Hari Buruh pada umjam sehari, yang sebelumnya (masih pada tahun keadaan bahaya atau darurat. umnya dirayakan pada tanggal 1 sama) telah dilakukan National Labour Union Panggilan darurat Mayday seMei, dan dikenal dengan sebudi AS: Sebagaimana batasan-batasan ini melalu diucapkan sebanyak tiga tan May Day. Hari buruh ini wakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika kali (“mayday mayday mayadalah sebuah hari libur (di Serikat, maka kongres mengubah tuntutan ini day”) untuk menghindari beberapa negara) tahunan menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh kesalahan penerimaan yang berawal dari usaha gerdunia. atau salah dengar peneriakan serikat buruh untuk Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuanma dalam keadaan yang merayakan keberhasilan gan pekerja dunia pada Konggres 1886 oleh berisik pada radio. Dan ekonomi dan sosial para Federation of Organized Trades and Labor juga untuk membedakan buruh. Unions. Selain memberikan momen tuntutan panggilan darurat yang May Day lahir dari berdelapan jam sehari hal tersebut juga memberisebenarnya dengan berita bagai rentetan perjuangan kan semangat baru perjuangan kelas pekerja tentang panggilan darurat. kelas pekerja untuk meraih yang mencapai titik masif di era tersebut. TangPeter McGuire Kode panggil Mayday kendali ekonomi-politis gal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation Ini berasal pada tahun 1923 hak-hak industrial. Perkemof Organized Trades and Labor Unions, yang oleh Frederick Stanley Mockford bangan kapitalisme industri di terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Ka(1897-1962). Seorang petugas radio awal abad 19 menandakan perubahan nada 1872, menuntut delapan jam kerja di senior di Croydon Airport di London, drastis ekonomi-politik, terutama di negAmerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mockford diminta untuk memikirkan sebuah ara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Mei 1886. kata yang akan menunjukkan kesusahan dan Amerika Serikat Pengetatan disipPada 1887, Oregon menjadi akan dengan mudah dipahami oleh semua pilin dan pengintensifan jam kerja, negara bagian pertama yang menlot dan staf lapangan dalam keadaan darurat. minimnya upah, dan buruknya jadikannya hari libur umum. Karena kebanyakan lalu lintas pada saat itu kondisi kerja di tingkatan adalah antara Croydon dan Bandara Le Bourpabrik, melahirkan perlaBukan Hari Libur get di Paris, ia mengusulkan kata “Mayday” dari wanan dari kalangan kelas Indonesia pada tahun “m’aider” bahasa Perancis. “Venez m’aider” bepekerja. 1920 juga mulai memperrarti ” tolong saya”. Pemogokan pertama ingati hari Buruh tanggal Mayday adalah salah satu dari jumlah kata kelas pekerja Amerika 1 Mei ini. Tapi sejak masa yang digunakan secara internasional sebagai Serikat terjadi di tahun pemerintahan Orde Baru kata-kata kode radio untuk sinyal informasi 1806 oleh pekerja Cordhari Buruh tidak lagi dipenting. Pengirim panggilan urgensi berhak unwainers. Mereka menuntut peringati di Indonesia, dan tuk mengganggu pesan prioritas rendah. Seperti direduksinya jam kerja mensejak itu, 1 Mei bukan lagi Mayday penggunaan istilah-istilah ini tanpa jadi agenda bersama kelas merupakan hari libur untuk alasan yang tepat bisa membuat pengguna dikepekerja di Amerika Serikat. memperingati peranan buruh Matthew Maguire nakan biaya sipil dan atau pidana. Adalah Peter McGuire dan dalam masyarakat dan ekonomi. Masing-masing panggilan urgensi biasanya Matthew Maguire, seorang pekerja Ini disebabkan karena gerakan buruh diucapkan tiga kali, misalnya, “. Pan-pan, Panmesin dari Paterson, New Jersey yang telah dihubungkan dengan gerakan dan paham pan, Pan-pan”. Pan-pan (dari bahasa Prancis: menyumbangkan gagasan untuk menghormati komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 panne – breakdown) menunjukkan adanya para pekerja. Pada tahun 1872, McGuire dan ditabukan di Indonesia. situasi yang mendesak dari suatu tatanan lebih 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk rendah dari “ancaman serius dan segera memmenuntut mengurangan jam kerja, melobi peperingatan May Day masuk kategori aktivitas butuhkan bantuan segera”, seperti kerusakan merintah kota untuk menyediakan pekerjaan subversif, karena May Day selalu dikonotasikan mekanis atau masalah medis. mediko akhidan uang lembur. dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas ran Ini yang digunakan untuk ditambahkan Pada tahun 1881, McGuire pindah ke St. tidak pas, karena mayoritas negara-negara di oleh kapal-kapal di perairan Inggris untuk Louis, Missouri dan memulai untuk mendunia ini (yang sebagian besar menganut ideolomenunjukkan adanya masalah medis (Pangorganisasi para tukang kayu. Akhirnya gi nonkomunis, bahkan juga yang menganut Pan mediko, diulang tiga kali), atau dengan didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 pesawat mendeklarasikan darurat tidak menatas tukang kayu di Chicago, dengan McGuire Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya gancam jiwa medis dari seorang penumpang sebagai Sekretaris Umum dari “United Brothsebagai hari libur nasional. dalam penerbangan, atau operasi mereka sebaerhood of Carpenters and Joiners of America“. Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun gai transportasi medis dilindungi sesuai dengan Kongres Internasional Pertama diselengbukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali Konvensi Jenewa. “Pan-pan mediko” tidak lagi garakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dendigunakan resmi. dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja began demonstrasi di berbagai kota. lahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah Jadi jangan sampai salah menggunakan isHari Buruh tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan tilah mayday ataupun may day. n (A-3) Foto.: Dok.A.Ristanto-Kesra/ist

Foto.: Dok.A.Ristanto-Kesra/ist

NASIONAL

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Apel AS Yang Menewaskan Tiga Orang Dilarang Diimpor

akteri Listeria monocytogenes adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi serius dan fatal pada bayi, anak-anak, orang sakit dan lanjut usia, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang sehat yang terinfeksi mungkin menderita gejala jangka pendek seperti demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual, sakit perut, dan diare. Infeksi listeria dapat menyebabkan keguguran pada perempuan hamil. Keputusan ini diambil berkenaan dengan surat Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Nomor SV.04.01.15.0302 tanggal 23 Januari 2015 perihal Foodborne Disease Outbreak terkait konsumsi apel karamel di AS. Demi menghindari akibat buruk dari infeksi bakteri yang terdapat pada makanan, tentu harus meningkatkan kewaspadaan dalam memilih bahan makanan. BakteriListeria monocytogenes yang belakangan ini ditemukan pada buah apel, ternyata tidak hanya terdapat pada buah apel. Bakteri tersebut juga dapat mengontaminasi sayuran mentah, buah lainnya, salad, susu murni, soft cheese, daging dan produk daging, unggas, sauerkraut (kubis fermentasi), dan makanan laut. Selain itu, makanan siap saji juga dapat menyebabkan adanya keracunan makanan akibat bakteri ini.

Sumber Penularan

Sumber penularan Listeria

Edisi No. 053, Februari 2015

monocytogene dapat terjadi mulai dari pemilihan makanan, pengolahan, hingga penyajian. Pada pemilihan makanan penularan biasanya terjadi pada produk seperti susu mentah, susu yang proses pasteurisasinya kurang benar, keju (terutama jenis keju yang dimatangkan secara lunak), es krim, sayuran mentah, sosis dari daging mentah yang difermentasi, daging unggas mentah dan yang sudah dimasak, semua jenis daging mentah, dan ikan mentah atau ikan asap. Pada saat pengolahan, penularan dapat terjadi jika menggunakan alat masak yang telah terkontaminasi Listeria monocytogene. Bahkan, bayi yang lahir pun dapat langsung terinfeksi jika ibunya mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri tersebut selama kehamilan. Namun, tak perlu khawatir. Sebelum terinfeksi bakteri tersebut, kita dapat melakukan upaya pencegahan agar tak terjangkit penyakit Listeriosis. Makanan yang dimasak, d i panas-

kan dan disimpan dengan benar umumnya aman dikonsumsi karena bakteri ini terbunuh pada temperatur 75 derajat Celsius. Jika ingin mengonsumsi sayur dan buah segar, harus mencucinya dengan air yang mengalir sebelum dimakan, dipotong atau dimasak. Untuk buah yang dikupas, Anda pun tetap harus mencucinya sebelum dikonsumsi. Kemendag secara resmi mengumumkan pelarangan perdagangan produk buah apel jenis Granny Smith dan Gala produksi Bidart Bros., Bakersfield, California, AS, dimana kedua jenis apel, yang biasa dijual dengan merek Grannys Best dan Big B, diduga terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian, Yusni Emilia, mengatakan bahwa kontaminasi untuk apel tersebut terjadi pada saat penanganan atau sanitasi yang kurang baik. Untuk mencegah buah dan produk pertanian seperti melon dan mentimun yang terkontaminasi, kita juga dapat menggosok dengan menggunakan sikat bersih sebelum disimpan, dan keringkan produk dengan kain bersih atau kertas. Dalam hal penyimpanan makanan, pisahkan daging mentah dan unggas dari sayuran, makanan matang, dan makanan siap-saji.

Foto.: Dok.A.Ristanto-Kesra/ist

KEMENTERIAN Perdagangan melarang impor apel asal Amerika Serikat, khususnya yang dikemas di Bidart Bros, Bakersfield, California, karena ada indikasi terkontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes. "Terhadap para importir, dilarang mengimpor buah apel jenis Granny Smith dan Gala produksi Bidart Bros, Bakersfield, California karena diduga terkontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes," kata Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, dalam jumpa pers, di Jakarta. Lalu mengapa sampai ada apel berbakteri dan apa bahayanya?

Cuci Alat Masak

Untuk menghindari kontaminasi pada alat masak, dapat mencuci peralatan masak yang telah digunakan untuk daging mentah, unggas, produk-produk hewani sebelum digunakan pada produk makanan lainnya. OBJECTIVE News

Jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun sebelum mengolah makanan, dan saat akan makan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa satu sampai 10 persen manusia mungkin memiliki Listeria monocytogene di dalam ususnya. Bakteri ini dapat ditemukan di tanah, silage (pakan ternak yang dibuat dari daun-daunan hijau yang diawetkan dengan fermentasi), dan sumber-sumber alami lainnya seperti feses ternak. Bakteri Listeria monocytogenes juga dapat tersebar luas dan dapat ditemukan di air, limbah rumah pemotongan hewan, susu dari sapi normal atau mastitis, bahkan pada feses manusia. Listeria monocytogenes sangat kuat dan tahan terhadap panas, asam, dan garam. Ia juga tahan terhadap pembekuan dan dapat tumbuh pada suhu 4 derajat celcius, khususnya pada makanan yang disimpan di lemari pendingin. Bakteri ini juga dapat membentuk biofilm, wujudnya seperti lapisan lendir pada permukaan makanan. Bakteri tersebut bisa menyebabkan penyakit listeriosis pada manusia. Bahkan akibatnya apel yang mengandung bakteri Listeria monocytogenes, yang berasal dari Amerika Serikat itu, pun telah menelan korban. Sebanyak tujuh orang meninggal dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit. Bakteri Listeria monocytogenes termasuk salah satu penyebab penyakit yang serius dengan tingkat kematian sekitar 20 â&#x20AC;&#x201C; 30 persen. Bahkan tingkat kematian pada bayi yang baru lahir dengan Listeria monocytogenes mencapai 25 sampai 50 persen. Bakteri Listeria monocytogenes pada tubuh manusia menyebabkan infeksi serius dan fatal pada bayi, anak-anak, orang sakit dan lanjut usia dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sedangkan, orang yang dalam kondisi sehat yang terinfeksi bakteri ini kemungkinan akan mengalami gejala jangka pendek seperti demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual, sakit perut dan diare. Sementara pada ibu hamil infeksi Listeria monocytogenes dapat menyebabkan keguguran.

Gejala Penyakit

Gejala terkena penyakit listeriosis ternyata tidak langsung muncul setelah mengonsumsi apel yang mengandung bakteri. Gejala listeriosis baru muncul antara 3 sampai 70 hari setelah infeksi. Tapi umumnya muncul sekitar 21 hari setelah terinfeksi.

OBJECTIVE News

Foto.: Dok.tribunnews/ist

NASIONAL

Kepala BBPOM Aceh, Syamsuliani bersama Kadisperindag Aceh, Safwan memperlihatkan buah apel impor dari Amerika yang diindikasi terkontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes saat sidak di kawasan Peunayong, Banda Aceh

Gejala umum penyakit listeriosis mencakup sakit demam, nyeri otot, dan mual atau diare. Jika infeksi menyebar ke sistem saraf pusat, gejala yang terjadi yaitu sakit kepala, leher kaki, kebingungan, kehilangan keseimbangan, dan kejang. Bahkan jika orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, bakteri ini dapat menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan infeksi otak atau meningitis. Sementara itu, pada wanita hamil yang terinfeksi bakteri ini, akan mengalami flu ringan. Lebih jauh lagi, infeksi yang terjadi selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran, infeksi terhadap bayinya yang baru lahir, atau bayi yang dilahirkan tidak akan selamat. Sedangkan pada bayi yang baru lahir biasanya tak terlihat gejala apapun. Gejala biasanya muncul pada minggu pertama kehidupan, tetapi juga dapat terjadi di kemudian hari. Bayi yang terinfeksi bakteri ini akan lekas marah, demam, dan tidak mau makan. Peringatan Kementerian Pertanian Amerika Serikat (AS) alias United States Department of Agriculture (USDA) kepada negara-negara pengimpor apel soal temuan bakteri berbahaya telah membuka mata dunia. Bakteri Listeria monocytogenes, tak hanya membuat korban terinfeksi dengan gejala kejang otot dan diare, namun juga bisa menyebabkan kematian. "Di Amerika sendiri sudah ada kejadian. Ada 32 pasien yang terinfeksi listeria dan 3 orang meninggal dunia. Temuan ini terjadi di 11 negara bagian," ungkap Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) Banun Harpini dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Senin (26/1/2015).

Pasca kasus ini, Banun mengimbau kepada masyarakat lebih baik mengkonsumsi buah lokal seperti Apel Malang daripada mengkonsumsi buah impor. "Biasanya produk tersebut (buah dan sayuran impor) telah mengalami masa penyimpanan dalam durasi lama. Jadi lebih baik meningkatkan konsumsi buah lokal yang lebih sehat dan lebih segar dari pada produk impor," katanya. Ia menambahkan, apalagi saat ini mulai masuk musim beberapa buah lokal seperti salak, jeruk, manggis, hingga rambutan. "Sekarang di di Indonesia sedang musim manggis. Kenapa nggak makan itu saja yang lokal-lokal. Toh salak Indonesia saja sekarang sudah bisa diimpor ke Australia dan Selandia Baru yang standar keamanannya tinggi. Artinya buah lokal Indonesia sudah aman di konsumsi," tegas Banun. Bakteri berbahaya ini ditemukan oleh Food and Drug Administration (FDA) di dalam apel yang diproduksi pabrik Bidart Bros di Bakersfield, California, AS. Listeria monocytogenes mulai menyebar di AS sejak Oktober tahun lalu. Dalam dua bulan ada 32 orang jatuh sakit gara-gara memakan apel ini di 11 negara bagian. Bidart Bros sudah menyatakan penarikan atas produk apel jenis Granny Smith dan Gala yang sudah terlanjut beredar di pasaran. Pengiriman terakhir apel-apel ini dilakukan pada 2 Desember 2014. Merespons kasus kematian 3 warga AS akibat terinfeksi bakteri berbahaya, Listeria monocytogenes, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mulai 26/1/2015, Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Edisi No. 053, Februari 2015

Bahan Berbahaya Nomor SV.04.01.15.0302 perihal Foodborne Disease Outbreak terkait konsumsi apel karamel di AS. Kemendag juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Badan POM RI. 26 Januari 2015 - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan izin kegiatan impor apel jenis Granny Smith dan Gala asal Amerika Serikat (AS). Negara tetangga RI, salah satunya Malaysia juga sudah menghentikan impor apel berbakteri itu sejak pekan lalu. Namun sayangnya sudah terlalu banyak apel tersebut yang beredar di negeri jiran tersebut. Seperti dikutip dari Channel News Asia, kebanyakan orang Malaysia kurang mampu membedakan jenis antara satu apel dengan apel lainnya. Apalagi, masih banyak pedagang yang tidak tahu dari daerah asalnya apel yang mereka

jual. "Saya sudah meminta pedagang untuk tidak mengimpor Apel dari sana (Bidart Bros), dan jangan lagi diedarkan," kata Menteri Kesehatan Malaysia S Subramaniam. "Untuk apel-apel yang terlanjur beredar, ini pertanyaan yang sulit. Menurut saya sebaiknya jangan beli apel dulu untuk sementara, untuk jaga-jaga saja," ujarnya. Beberapa apel yang beredar di Malaysia untuk jenis Royal Gala dibedakan dengan stiker di buahnya. Namun ada juga beberapa yang hanya memberi stiker di petinya saja, tidak di apelnya. Bakteri yang ditemukan di dua jenis apel tersebut diduga sama dengan bakteri di Apel California yang tahun lalu merenggut 7 nyawa dan belasan lainnya jatuh sakit keras. n (A-3)

Kode Angka Pada Lebel Buah

iapapun, khususnya bagi anda yang suka beli buah pasti sering melihat ada label kecil yang menempel pada setiap buah-buahan yang dijual, baik di supermarket maupun di gerai-gerai buah di pinggir jalan. Di label itu selalu tertulis angka-angka yang sebetulnya merupakan kode yang sangat berarti bagi pembeli, terlebih bagi pengonsumsi buah tersebut. Kode-kode angka itu merupakan informasi bagi konsumen untuk mengetahui apakah buah-buahan itu hasil penanaman secara organik atau tidak organik. Tentunya konsumen yang ingin menjaga kesehatan akan memilih yang organik. Untuk bisa tahu arti dari angka-angka itu, di bawah ini ada beberapa contoh label yang biasa menempel pada buah-buahan. Label pada buah tersebut pada dasarnya terdiri atas 4 atau 5 angka Nah, sekarang Anda perlu mengingat tiga hal sederhana di bawah ini : *Empat angka : konvensional, tidak organik. *Lima angka dimulai angka 8 : konvensional, tidak organik, dan modifikasi genetis. *Lima angka dimulai angka 9 : Organik. Adapun pengertian dari konvensional itu adalah : â&#x20AC;&#x2DC;ditanam dengan pupuk berbasis petroleum dan pestisidaâ&#x20AC;&#x2122;. Sedangkan modifikasi genetis artinya telah direkayasa, bukan alamiah lagi, ya semacam

Foto.: Dok./ist

menghentikan izin impor dua jenis apel Granny Smith dan Gala produksi Bidart Bros California dari AS. Kronologi larangan impor apel AS tersebut: Oktober 2014 - Ada laporan soal bakteri Listeria monocytogene 9 Januari 2015 - Kementerian Pertanian Amerika Serikat (AS) alias United States Department of Agriculture (USDA) melaporkan adanya 32 orang terinfeksi bakteri Listeria monocytogenes di 11 negara bagian, menyebabkan 3 orang meninggal. Dalam laporannya diketahui para pasien mengalami gejala sakit yang sama setelah mengkonsumsi produk olahan dari Apel jenis Granny Smith dan Gala produksi rumah pengemasan Bidart Bros asal California, Amerika Serikat. Adapun gejala yang dimaksud adalah demam dan nyeri otot. Pada beberapa pasien ditemukan juga gejala diare. Sementara, jenis produk olahan yang dikonsumsi berupa Caramel Apple Brand diantaranya Happy Aple, Carnival dan Merb's Candy. Kejadian ini ditindaklanjuti dengan keluarnya surat peringatan dari Pemerintah AS yang berisi permintaan agar para mitra dagang USA mengambil langkah pencegahan kejadian penyakit Listeriosis yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes yang terkandung pada dua jenis apel tersebut. 17 Januari 2015 - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI selaku Emergency Contact Point International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) dan National Contact Point Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), telah menerima INFOSAN ALERT.. Isinya "Recall of internationally distributed apples and commercially produced, prepackaged caramel apples from the USA due to contamination with Listeria monocytogenes." 22 Januari 2015 - Di Indonesia, langkah tersebut ditindaklanjuti cepat oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) dengan melakukan sejumlah langkah-langkah pencegahan. Pertama adalah melakukan uji laboratorium terhadap seluruh jenis apel dan buah lainnya yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk ke wilayah RI. Kementerian Perdagangan meminta masyarakat tidak mengonsumsi dan menyerukan para importir, distributor, dan pengecer menarik peredarannya dan tidak memperdagangkannya. 23 Januari 2015 - Adanya Surat Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan

- 3017 - 4454 - 84032 - 84011 - 94011 - 93308

: Pears, konvensional, tidak organik. : Jeruk, konvensional, tidak organik. : Melon, Semangka, konvensional, tidak organik, dan modifikasi genetis. : Pisang, konvensional, tidak organik, dan modifikasi genetis. : Pisang, organik. : Melon, Semangka, organik.

buah frankeinstein. Buah yang menjadi contoh di atas merupakan buah impor, tetapi tidak semua buah impor ada labelnya, begitu juga buah lokal. Berdasarkan label tersebut dapat disimpulkan buah berlabel 5 angka dengan 9 didepan adalah buah paling sehat. Hindari yg berlabel 5 angka dg angka 8 diawal. Apalagi buah2an dg label 4 angka penuh racun. (Sumber : Indonesia bertanam.com)

OBJECTIVE News

OBJECTIVE news

IPTEK

JUJUR TEGAS & BIJAK

Kapal Selam Super I-400 Senjata Rahasia Jepang di Perang Dunia II

enjata rahasia tersebut adalah sebuah kapal selam super I-400 yang tenggelam sedalam 2.300 kaki dibawah perairan Oahu.

Examiner melansir, kapal selam ini adalah gagasan Laksamana Isoroku Yamamoto yang mendalangi serangan ke Pearl Harbor hingga kemudian terjadi peristiwa pengeboman yang menewaskan lebih dari 2.400 korban jiwa. Yamamoto adalah panglima Angkatan Laut Jepang dalam Perang Dunia II. Pengenalan I-400 adalah buah ke j e n i u -

sannya yang mewakili terobosan dan sebuah revolusi dalam desain kapal selam. Sejarahwan banyak menyatakan bahwa kapal layar modern dan kapal selam rudal balistik tidak mungkin ada tanpa I-400 sebagai perintis inovasi kendaraan bawah air, yang digunakan untuk menyerang target di daratan. n (ist/Mor) Foto.: Dok.the-blueprints/ist

Peneliti dari University of Hawaii mengumumkan penemuan hebat berupa senjata rahasia Jepang yang terlibat dalam peristiwa pengeboman Pearl Harbour pada 7 Desember 1941.

Delapan Minuman Peningkat Kekebalan Tubuh Minuman-minuman ini akan memberikan sistem kekebalan tubuh yang kuat.Sistem kekebalan tubuh melindungi kita dari berbagai infeksi yang menyerang tubuh. Dengan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat akan membuat Anda hidup sehat lebih lama.

emang, banyak penyakit dan obat-obatan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Namun, hal itu bisa dihindari dengan mengonsumsi beberapa minuman yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh Anda. Banyak buah-buahan dan sayuran yang kaya akan vitamin, mineral, dan aktioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seperti delapan jenis minuman berikut, yang jika dikonsumsi secara rutin, akan memberikan sistem kekebalan tubuh Anda yang kuat. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Jus lemon.

Jus lemon merupakan salah satu minuman terbaik untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

OBJECTIVE News

Minuman ini kaya akan vitamin C. Jus lemon juga membantu menjaga keseimbangan asam-basa dalam tubuh Anda. Jika diminum secara teratur, tubuh Anda akan lebih rentan terhadap infeksi.

2. Cuka sari apel.

Bahan utama dari minuman ini adalah jus apel. Jus apel kaya akan vitamin, mineral, kalsium, kalium, natrium, fosfor, klorin, magnesium, zat besi dan fluor. Semuanya sangat diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jus apel juga mengandung cairan asam yang dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem kekebalan tubuh.

3. Teh hijau.

Teh hijau merupakan minuman yang sempurna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Minuman ini mengandung zat yang disebut epigallocatechin (EGCG). Zat ini bisa melawan infeksi bakteri dan virus. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa EGCG terbukti dapat mengontrol perkembangan kanker.

4. Jus cranberry.

Jus ini mengandung antioksidan tinggi, seperti flavonoid dan vitamin C. Keduanya sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh. Selain lezat, jus cranberry juga membantu mencegah penyakit jantung.

5. Jus bit.

Minuman ini mengandung beta karoten, vitamin C, belerang, kalsium, zat besi, karoten, kalium dan magnesium. Jus bit memiliki semua zat yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Manfaat lainnya yaitu, dapat meningkatkan fungsi otak, membersihkan darah dan memperkuat hati dan kebotakan empedu.

6. Jus kiwi.

Jus kiwi kaya akan vitamin A, E dan C. Vitamin ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Jus ini juga akan memberikan serat dan kalium untuk tubuh dan dapat melindungi Anda dari penyakit jantung.

7. Jus brokoli.

Sayuran ini kaya akan beta-karoten, vitamin C, vitamin B1, kalsium, protein dan sulfur. Semua zat yang terkandung dalam jus brokoli dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

8. Jus wortel.

Jus wortel mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, zat besi, kalium, natrium, fosfor yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Minum jus wortel secara teratur, dapat meningkatkan fungsi hati dan memiliki sistem kekebalan yang kuat. n (ist) Edisi No. 053, Februari 2015

LAPORAN UTAMA Jenderal Sutarman Dan Komjen Suhardi Alius Korban Permainan Politik

Siapa Pejabat Polri Yang Bisa Disebut Berkhianat Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara di ayat 5, dalam keadaan mendesak Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.

ampai hari ini baik juru bicara presiden atau juru bicara Polri, juga pejabat teras di lingkup Mabes Polri mau memberi komentar atas pertanyaan, mengapa Presiden Jokowi mengganti Jenderal Pol Drs Sutarman sebagai Kapolri. Padahal masa dinasnya sebagai anggota Polri masih 10 bulan lagi. Demikian halnya tentang pencopotan Komjen Pol Drs Suhardi Alius yang secara tiba-tiba dari posisi Kabareskrim Polri, dan kemudian dimutasi menjadi staf pada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Mantan Kapolri Jenderal Pol Drs Sutarman dan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Suhardi Alius tampaknya tidak Edisi No. 053, Februari 2015

Benar Abraham Samad kawan dekat saya. Tapi itu hanya sebatas sesama unsur penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi,â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122; Komjen Pol Drs Suhardi Alius

mengetahui pasti mengapa mereka dicopot dari jabatan di kepolisian aktif. Mereka hanya

tahu bahwa pencoptan dan mutasi itu atas perintah presiden. Tetapi siapa yang menandatangani surat perintah mutasi itu tidak dijelaskan secara rinci selain menyebut sebagai hak prerogatif presiden. Tapi beberapa kalangan yang enggan disebut jati dirinya mengungkapkan, kemungkinan besar Kapolri Sutarman dan Kabareskrim Suhardi Alius dicopot dari jabatannya karena membocorkan dokumen keterlibatan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dalam penerimaan gratifikasi ketika yang bersangkutan menjadi Karo Pembinaan Karier SDM Polri dari tahun 2004 sampai 2006 lalu kepada KPK. Data olahan dari Bareskrim Polri inilah yang kemudian digunakan KPK menjadikan Komjen Pol Drs BG sebagai tersangka sehari sebelum Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR tanggal 14 Januari 2015. Selain diketahui membocorkan data rahasia tentang perilaku Komjen BG, ada juga pendapat yang menyebutkan Sutarman dicoOBJECTIVE News

Foto.: Dok.batampos/ist

LAPORAN UTAMA

Saya tidak akan melawan putusan presiden yang secara sepihak memberhentikan saya sebagai Kabareskrim Polri dan menempatkan saya di Lemhanas tempat almamater saya dalam menimba ilmu kepemimpinan secara nasional.” Komjen Pol Purn Drs Suhardi Alius mantan Kabareskrim

Komjen Pol Drs Suhardi Alius

pot dari jabatannya karena kinerjanya dinilai tidak terlalu bagus dan lamban mengikuti irama kerja Jokowi yang gesit dan lincah. Ini terbukti dengan tidak segeranya membawa kasus dalam pemberitaan tabloid “Obor Rakyat’’ ke pengadilan. Padahal isi tabloid itu oleh masyarakat dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Kasus ‘ringan’ yang sudah dilaporkan ke Kepolisian itu ternyata tidak kunjung sampai ke pihak kejaksaan apalagi digelar di sidang pengadilan. Bahkan ada pejabat yang memprediksikan, Sutarman dan Suhardi dicopot dari jabatan masing-masing karena selama ini kedua perwira tinggi tersebut memimpin, banyak anggota Polri ditembak penjahat maupun sesama aparat penegak hukum. Selain itu ada yang menyebutkan pula, kedua pejabat tersebut dicopot sebagai akibat permainan politik tingkat tinggi yang sejak Jokowi terpilih menjadi Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, sudah dicanangkan agar keduanya dilengserkan secara bersamaan. Permainan politik ini menjadi kenyataan ketika diketahui bahwa Abraham Samad sangat dekat dengan Suhardi Alius dalam berbagai kegiatan, sehingga pada waktu ketua KPK itu mengumumkan status tersangka Budi Gunawan sebagai penerima gratifikasi dari berbagai perwira menengah ketika ia menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polri, sehingga menjadi tersangka, ditengarai sumbernya justru

OBJECTIVE News

dari Suhardi Alius. Namun demikian hingga kini tudingan tersebut belum bisa dibuktikan.

Ada Fitnah

Atas semua tudiangan tersebut, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Suhardi Alius mengatakan, adalah fitnah jika dirinya disebut sebagai pembawa dokumen Bareskrim ke KPK untuk mencekal Komjen Pol Drs BG sebagai calon Kapolri. ‘’Saya tidak pernah melakukan hal itu,’’ ujarnya sambil menyatakan berani mengangkat sumpah. Tidak benar dan sangat tidak beralasan jika sampai ada yang menganggap sumber laporan atas tuduhan tersangka terhadap BG, hanya karena memiliki kedekatan Abraham Samad selaku ketua KPK. ‘’Benar Abraham Samad kawan dekat saya. Tapi itu hanya sebatas sesama unsur penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi,‘’ tuturnya. Bahwa ada data yang ditemukan oleh tim intelejen Presiden tentang hal ini bukan berarti saya yang membocorkannya. Tetapi walaupun demikian, sebagai Kabareskrim Polri ia harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Dan ia menerima putusan Presiden Jokowi yang mencopotnya sebagai Kabareskrim sebelum ditempatkan di Lemhanas. ‘’Saya tidak akan melawan putusan presiden yang secara sepihak memberhentikan saya sebagai Kabareskrim Polri dan menempatkan saya di Lemhanas tempat almamater

saya dalam menimba ilmu kepemimpinan secara nasional.” Dikatakan, pergantiannya sebagai Kabareskrim Polri memang dirasakan amat cepat. Sebab begitu selesai pencopotan jabatan Kapolri yang kemudian diserahkan kepada Wakil Kapolri Komjen Pol Drs Badrodin Haiti selaku pelaksana tugas Kapolri di Istana Merdeka, ia diberikan Telegram Rahasia Kapolri tentang pencopotannya yang ditanda tangani Komjen Pol Drs Badrodin Haiti. Telegram ini kemudian dijadikan landasan untuk acara serah terima keesokan harinya kepada Irjen Pol Drs Budi Waseso, yang sebelumnya Kepala Sekolah Pimpinan Polri. Keesokan harinya ia tidak masuk lagi ke kantor Bareskrim tapi langsung ke Lemhanas di jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Pada waktu itu pula muncul pernyataan Irjen Pol Drs Budi Waseso selaku Kabareskrim Mabes Polri yang menyebutkan ”ada penghianat di tubuh Polri dan penghianat itu harus dikeluarkan dari lingkungan Polri”. Pernyataan yang tidak disebutkan siapa nama yang dituju itu pun, tidak menjadikannya risau.

Direspon Senior

Yang cukup melegakan ternyata pencopotannya sebagai Kabareskrim mendapat respon para senior khususnya purnawirawan perwira tinggi Polri. Intinya tindakan pencopotan dirinya, bukan hanya ditentang tetapi disebutkan pula oleh banyak mantan pejabat tinggi di kepolisian sebagai suatu perbuatan memecah belah lingkungan Mabes Polri. Pernyataan “penghianat” itu bahkan kemudian dikembalikan kepada Irjen Pol Budi Waseso, yang Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news bersangkutan selaku mantan Komandan Paminal Polri ‘’Penghianat itu bukan Suhardi Alius,’’ tegas mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Drs Oegroseno yang sekarang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai salah seorang anggota tim sembilan yang ditugasi memberi masukan tentang munculnya kasus KPK-Polri. ‘’Tidak pantas seorang perwira tinggi Polri berbicara dan menuding rekannya penghianat secara terbuka,’’tuturnya gemas mengomentari pernyataan Budi Waseso. Sementara dari kalangan perwira tinggi Polri lainnya yang mempertanyakan belum dilantiknya Komjen Pol Drs BG sebagai Kapolri setelah lolos uji kelayakan dan kapatutan sebagai calon pimpinan lembaga negara menyatakan, sebenarnya yang menjadi penghianat Polisi adalah Kabareskrim Baru (Budi Waseso) karena ulahnya membenturkan Polri dengan KPK. Padahal lembaga antikorupsi itu saat ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Akibat ulahnya itu masyarakat saat ini terkesan tidak menyukai Polri. Padahal membangun persepsi positif Polri bukan pekerjaan mudah dan sungguh disayangkan di saat publik mulai paham dan bahkan mengapresiasi tugas dan keberadaan Polri muncul sikap dan pernyataan yang kontraproduktif. Belum tiga hari menjabat Kabareskrim Polri, Irjen Pol Budi Waseso dianggap sudah membuat ulah yang sangat merugikan Polri. Di antaranya, memerintahkan bawahannya penyidik Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dengan tuduhan membuat keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi ketika menjabat sebagai pengacara. ‘’Jika Kabareskrim tahu aturan dalam menangkap seorang pejabat negara, maka tindakan terhadap BW di pinggir jalan raya Depok tidak mungkin akan terjadi,’’ kata sumber Objective News yang enggan disebut jati dirinya. Dari kasus ini dapat menjadi bukti kongkret betapa sembrononya Kabareskrim. Hal tersebut memaksa Komnas HAM memeriksa Irjen Pol Drs Budi Waseso terkait penyimpangan dalam prosedur operasi penangkapan BW wakil Ketua KPK.

Komandan Diperiksa

Dikatakan pemeriksaan Irjen Pol Drs Budi Waseso oleh Komnas HAM menjadi bukti kongkret bahwa Jenderal berbintang dua ini tidak tahu aturan menindak seorang pejabat negara yang tidak tertangkap tangan melakukan kejahatan. ‘’Dalam sejarah Bareskrim Edisi No. 053, Februari 2015

Foto.: Dok.cnnindonesia/ist

JUJUR TEGAS & BIJAK

‘’Tidak pantas seorang perwira tinggi Polri berbicara dan menuding rekannya penghianat secara terbuka,’’ Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno mantan Wakapolri

Polri yang sudah puluhan tahun, baru kali ini ada komandan diperiksa oleh Komnas HAM karena dianggap melanggar HAM ketika menangkap seorang pejabat negara.” Ditambahkan, semoga Komnas HAM tidak menghukum Irjen Pol Drs Budi Waseso karenaketidaktahuannyaprosedurmenangkap seorang pejabat negara. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, Komnas HAM menyatakan Kabareskrim Polri melanggar HAM, maka sulit dibayangkan alasan apa yang harus disampaikan untuk membela Polri. Mau dibawa ke mana wajah Polri yang sudah buruk rupa dengan berbagai peristiwa yang sulit dilupakan masyarakat, tentang rekening gendut, korupsi dan pelanggaran demi pelanggaran. Pernyataan Kabareskrim Polri Irjen Pol Drs Budi Waseso yang menyebut ada penghianat di lingkup Polri yang kemudian ditentang habis mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Drs Oegroseno, pada akhirnya akan menjadi kenyataan bila saja Komnas HAM sampai menghukum Kabareskrim. Dan pada akhirnya juga dapat disebut, ternyata penghianat di tubuh Polri itu bukan siapa-siapa, melainkan si pembuat pernyataan awal itu sendiri, yakni Irjen Pol Budi Waseso. Siapa yang lebih berhianat Kabareskrim lama atau yang baru inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab jajaran Polri sekarang. Tentang pencopotan Jenderal Pol Drs Sutarman sebagai Kapolri sebelum masa dinas aktifnya berakhir juga banyak menuai petanyaan. Yang pasti penggantian Kapolri sudah dilakukan dengan lolosnya Komjen Pol Drs Budi Gunawan dari uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Pihak DPR dalam rapat paripurna bahkan menyetujui penunjukkan Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri, walaupun yang bersangkutan berstatus tersangka oleh Komisi Pembrantasan Korupsi.

Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno

Karena status Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, maka presiden Jokowi membuat pernyataan menunda pelantikan Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri sampai ada keputusan dari pengadilan yang menyebut jenderal berbintang tiga lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun l983 betul tidak bersalah. Untuk itu Jokowi berpedoman pada ayat 5 dari Pasal 11 Undang-Undang tentang Kepolisian, dan mengangkat Wakil Kapolri Komjen Pol Drs Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Hanya saja disayangkan bahwa ayat 5 itu tidak dilaksanakan sepenuh hati oleh Presiden Jokowi karena sampai saat ini pemberitahuan resmi atas pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri belum dilaporkan kepada DPR untuk disetujui. Dari kenyataan yang ada pada Keputusan Presiden Jokowi ini, beberapa masyarakat awam mempertanyakannya, mengapa Jenderal Pol Drs Sutarman diganti sebagai Kapolri. Dan mengapa pula Komjen Pol Drs Suhardi Alius yang selama ini dikenal sebagai pekerja keras membawa Polri betul-betul melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat diganti oleh perwira tinggi Polri yang tidak memiliki kemampuan penuh di bidang tugas reserse. Adakah mereka berdua ini sebagai korban politik tingkat tinggi yang dijalankan Presiden Jokowi, tanya Bahar seorang warga Jakarta Utara kepada Objective News. n (U-2) OBJECTIVE News

LAPORAN UTAMA

Pemilihan Kapolri 2015 Catatan Terburuk Dalam Sejarah Polri

Presiden Tidak Sepenuhnya Tahu Siapa Perwira Yang Harus Dipilih Presiden Jokowi sepertinya tidak sepenuhnya tahu siapa perwira tinggi Polri yang benar-benar memiliki kemampuan bisa dicalonkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pasca Jenderal Pol Drs Sutarman. Akibatnya ketika Kompolnas, lembaga yang diberi kewenangan membantu presiden memilih calon Kapolri, menyodorkan nama Komjen Pol Drs Budi Gunawan, langsung diambil dan dimajukan ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan. 24

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Terlalu Cepat

Berbeda dengan pemilihan Kapolri di tahun l986 ketika Jenderal Pol (alm) Anton Sudjarwo akan mengakhiri masa jabatannya karena sudah empat tahun, maka di era Presiden Jokowi justru terkesan terlalu cepat mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, padahal Kapolri Jenderal Pol Drs Sutarman masih memiliki masa dinas 10 bulan. Menurut seorang pemerhati masalah pemilihan Kapolri, pada waktu Presiden Soeharto akan melantik calon pengganti Jenderal Pol. Anton Sudjarwo, ia tidak meminta data kepada Kapolri perwira tinggi penggantinya. Presiden hanya meminta Panglima ABRI yang waktu itu dijabat Jenderal TNI Benny Murdani mencarikan calon pengganti Anton Sudjarwo sebagai Kapolri. Edisi No. 053, Februari 2015

Benny Murdhani yang dikenal ahli dalam bidang intelijen ABRI, kemudian kasak-kusuk mencari nama jenderal Polisi berbintang dua yang dapat diajukan ke Presiden Soeharto sebagai calon Kapolri pegganti Anton Sudjarwo. Waktu itu, tidak ada jenderal bintang tiga di lingkup Polri. Tidak seperti sekarang yang jumlahnya sembilan orang. Pada waktu itu yang ada hanya jenderal berbintang dua baik yang memegang jabatan sebagai Kapolda maupun pejabat tinggi di Markas Besar (Mabes) Polri. Dengan demikian, calon Kapolri yang dicari bukan hanya yang berdinas di lingkup Mabes Polri, tetapi juga beberapa nama Kapolda. Hasil investigasi dan pemantauan Benny Murdhani, akhirnya menemukan nama Mayor Jenderal Pol Drs. M Sanusi mantan asisten Kamtibmas Panglima ABRI yang pada waktu itu menjadi Kapolda Jawa Tengah. Drs M Sanusi itu dianggap cocok menjadi calon Kapolri karena kepiawaiannya melaksanakan pola pembinaan masyarakat lewat motto ’Ojo Dumeh’. Jenderal berbintang dua ini diyakini dapat melaksanakan tugas memimpin Polri dalam rangka menekan angka kriminalitas di tengah masyarakat yang saat itu cukup tinggi. Ia juga diyakini dapat meneruskan pola pembinaan masyarakat yang dianut Kapolri lama Anton Sudjarwo dengan memperkenalkan Rekonfu (reorganisasi, konsolidasi dan fungsionalisasi) yakni mengubah sistem dan paradigma

Foto.: Dok.tempo/ist

Foto.: Dok.beritasatu/ist

eberadaan Komjen Pol Drs Budi Gunawan yang pernah diisukan bermasalah karena memiliki rekening gendut, seakan tidak menjadi pantauan presiden. Lebih mengherankan lagi DPR kemudian menyetujui usulan nama Kapolri baru, walaupun Komjen Budi Gunawan ‘mendadak’ dijadikan tersangkan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini tentu saja mengakibatkan Presiden Jokowi menunda dan bukan membatalkan pelantikan Kapolri baru, sementara Jenderal Pol Sutarman sudah diberhentikan sebagai Kapolri. Alasan penundaan menunggu selesainya proses hukum melalui praperadilan yang diajukan pihak Komjen Pol Budi Gunawan atas persangkaan sebagai tersangka oleh KPK. Tentu saja hal ini selain tak dipungkiri menimbulkan citra Polri makin terpuruk karena sepanjang sejarah pemilihan Kapolri, baru Komjen Budi Gunawan yang harus mengalami penundaan pelantikan. Jadi sudah sebulan sejak DPR meloloskan fit and proper test terhadap mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) pada Kamis 15 Januari 2015, kepolisian tanpa komando karena Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas memimpin kepolisian, tidak diberi kewenangan penuh selaku pejabat Kapolri.

Komjen Budi Gunawa saat melakukan fit & propertest di DPR-RI yang selanjutnya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK di hari berikutnya (atas). Inilah data kekayaan Budi Gunawan saat Kasus rekening Gendut para petinggi polri di ekspos ke publik (bawah).

OBJECTIVE News

LAPORAN UTAMA kepolisian dari polisi kolonial menjadi polisi suatu negara yang menganut asas domokrasi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, Benny Murdhany tidak ragu dan secara terbuka menyampaikan ke masyarakat bahwa Mayor Jenderal Pol Drs M Sanusi calon Kapolri pengganti Anton Sudjarwo.

sama dengan yang dilakukan Presiden Jokowi. Hanya saja Presiden Jokowi mencari calon Kapolri lewat Kompolnas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sayangnya komisioner Kompolnas tidak memberi peringatan kepada Presiden Jokowi ketika mengajukan nama Budi Gunawan, bahwa yang bersangkutan dalam sorotan banyak pihak khususnya menyangkut rekening gendut. Presiden Jokowi seolah-olah percaya seratus persen atas usulan Kompolnas, bahwa Komjen Pol Drs Budi Gunawan yang terbaik dan sudah tidak punya masalah dengan rekening gendut lewat hasil pemeriksaan dan penelitian Bareskrim Polri pada tahun 2013 lalu.

kan KPK sebagai tersangka. Kini dengan pernyataan bahwa Presiden tidak membatalkan dan hanya menunda pelantikan, memperlihatkan Jokowi seakan tersandera dalam urusan pencalonan Kapolri. Komjen Pol Drs Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR secara bulat sebagai calon Kapolri, sementara penetapannya menjadi tersangka justru mendapat dukungan publik. Dukungan publik meningkat ketika ada semacam serangan balik dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Mabes Polri yang menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan diperiksa sebagai tersangka memberi keterangan palsu untuk kasus Pilkada di Kalimantan Barat yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Kini di tengah masyarakat tidak bisa dielakan muncul anggapan, terulang lagi perseteruan antara Kepolisian dan KPK yang dikenal istilah Cicak vs Buaya. Kasus ini pernah ramai di publik pada saat KPK berani mentersangkakan Kabareskrim Komjen Pol Susno Diadji. Sementara itu Polri tidak kalah menyangka Pimpinan KPK Tjandra Hamzah dan Bibit Waluyo juga juga sebagai tersangka. Sejak saat itu muncul istilah Cicak Buaya jilid I. Perseteruan kemudian berlanjut dengan Cicak Buaya jilid kedua, ketika KPK kembali berani menangkap dan memeriksa Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo melakukan korupsi. Sedangkan cicak vs buatya terakhir ini ketika Bareskrim seolah-olah ingin menyapu bersih para pimpinan KPK dengan menjadikan mereka tersangka berbagai kasus kriminal.

Tidak Positif

Masyarakat Sabar

Versi Anton

Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Anton Sudjarwo menyarankan kepada Presiden agar Mayor Jenderal Pol Drs Bobby Rachmat yang waktu itu menjabat Kapolda Jabar diangkat sebagai penggantinya. Alasannya, bahwa kebijakannya sebagai Kapolri dengan motto Rekonfu dapat dilanjutkan Bobby Rachmat. Dengan demikian kelanjutan pola penanganan Polri yang memerlukan pemimpin berkualitas dapat terlaksana di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan rasa aman. Merasa calonnya tidak mendapat tanggapan dari Presiden, Anton Sudjarwo pun menyampaikan semacam warning kepada Panglima ABRI dengan mengatakan, â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Yang tahu siapa calon pemimpin Polri ke depan adalah Polri sendiri. Pimpinan ABRI tidak tahu siapa calon pemimpin Polri yang baik untuk dijadikan Kapolri. Jadi Panglima ABRI jangan terlalu banyak mencampuri urusan Polri.â&#x20AC;? Karena Panglima ABRI dan Kapolri saling bersitegang memajukan calon Kapolri maka Presiden mengambil jalan tengah. Caranya memberikan kesempatan kepada para calon Kapolri untuk berkunjung ke Jerman selama beberapa hari ditemani beberapa Kapolda berbintang dua. Sehari sebelum kedua calon kembali ke Indonesia, presiden mengumumkan calon Kapolri baru. Pilihan presiden Soeharto ternyata sama dengan yang disampaikan Panglima ABRI, yaitu Mayor Jenderal Pol Drs M Sanusi. Setibanya di Indonesia kedua calon saling berangkulan, seolah-olah tidak pernah ada masalah. Itulah hebatnya Presiden Soeharto dalam memilih calon Kapolri, walaupun ada dua pihak saling bertikai untuk mengajukan calon masing-masing sebagai Kapolri. Dari pengalaman presiden Soeharto mengangkat calon Kapolri itu, menurut sumber Objective News, sebenarnya sudah

OBJECTIVE News

Budi Waseso menjadi tumpuan harapan Jokowi untuk menjadi Kapolri pasca Budi Gunawan

Karena kepercayaan yang besar itu, sepertinya Presiden Jokowi juga tidak mengabaikan bahwa nama Budi Gunawan tidak terlalu positif akibat pemberitaan rekening bermasalah apalagi digambarkan jenderal dengan kekayaan puluhan miliar rupiah. Buktinya dengan rasa percaya diri mengajukan nama tersebut untuk calon Kapolri kepada DPR RI. Dan ini juga terlihat ketika tidak mau membatalkan pencalonan Budi Gunawan yang oleh banyak pihak dianggap ada celah dan kesempatan mencegah ketidakpastian hukum atas Budi Gunawan yang saat itu ditetap-

Menghadapi kesulitan ini presiden meminta agar masyarakat bersabar. Sebab persoalan ini tidak semudah membalik tangan. Harus ada kearifan semua pihak sehingga putusan yang diambil tepat semuanya.,tidak ada yang menjadi beban. Melihat mundur majunya Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, Kompolnas yang dipimpin Menko Polhukam justru mengambil lagi suatu langkah baru membuat daftar calon Kapolri pasca Komjen Pol Budi Gunawan. Daftar yang bakal diserahkan kepada Presiden Jokowi sebelum diumumkan apakah Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

Foto.: Dok.antaranews/ist

JUJUR TEGAS & BIJAK

Jika Presiden tidak jadi melantik Pak Budi Gunawan sebagai kapolri, paling tidak berarti Presiden melanggar undang-undang mengenai pengangkatan kapolri," Maqdir Ismail, Kuasa hukum Budi Gunawan

Budi Gunawan jadi atau tidak dilantik sebagai Kapolri, terdiri empat nama. Mereka adalah Badrodin Haiti, Dwi Priyatno, Budi Waseso dan Putut Bayuseno. Setelah nama-nama itu diserahkan, Kompolnas menambah lagi dua nama calon setelah muncul reaksi masyarakat terkait hanya empat nama itu. Tambahan dua nama itu adalah, Komjen Pol Drs Anang Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional dan Komjen Pol Drs Suhardi Alius, mantan Kabareskrim yang kini menjabat Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Dengan demikian tinggal tiga jenderal berbintang tiga dilingkup Polri tidak dicalonkan sebagai Kapolri pasca Budi Gunawan sebab usianya mendekati pensiun. Sementara itu sumber Objective News di Mabes Polri menyebutkan, sebenarnya tidak ada gunanya Kompolnas bekerja keras mengusulkan nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi. Sebab diduga Jokowi sudah mempersiapkan nama Budi Waseso sebagai calon Kapolri pasca Budi Gunawan. Nama Budi Waseso menjadi tumpuan harapan Jokowi untuk menjadi Kapolri pasca Budi Gunawan, justru menimbulkan reaksi dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan munculnya pernyataan Kabareskrim bahwa pimpinan KPK akan dinyatakan sebagai tersangka kasus kriminalitas. Bahkan beberapa pengamat di bidang Kepolisian menyatakan, jika benar Budi Waseso jadi Kapolri baru, maka petaka yang lebih dahsyat sudah menunggu di depan mata. Selain bisa dipahami ada peolakan dari masyarakat, ternyata Budi Waseso dinilai Komnas HAM melakukan pelanggaran saat tim kepolisian menangkap Wakil KetEdisi No. 053, Februari 2015

ua KPK Bambang Wijoyanto pertengahan Januari lalu. Demikian juga ada kelompok perwira menengah yang pernah bertugas di Polda Sulut yang dimutasikan ke Jakarta tanpa prosedur, atas perintah Budi Waseso sewaktu menjabat sebagai perwira Paminal Devisi Propam Mabes Polri. Dari data yang disebutkan di atas, sepertinya Presiden Jokowi tidak tahu persis tentang personil perwira tinggi Polri yang berprestasi selama ini. Yang diinginkan hanyalah perwira tinggi Polri yang punya kedekatan dengan partai pendukung Jokowi sebagai presiden. Sedangkan perwira tinggi Polri yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas negara dan kepolisian tidak dipedulikan. Untuk itulah disarankan kepada Presiden Jokowi agar selalu mempelajari dulu keberadaan sembilan Polisi berbintang tiga yang ada sekarang. Jangan secepatnya mengangkat perwira tinggi Polri yang tidak punya prestasi untuk calon Kapolri mendatang.

Langgar Undang-undang

Akibat berlarut-larutnya pelantikan Kapolri baru, maka Maqdir Ismail, Kuasa hukum Budi Gunawan dalam proses pemeriksaan praperadilan terkait KPK menjadikan tersangka menilai, Presiden Joko Widodo tidak mengabaikan undangundang jika batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Hal itu disampaikannya terkait wacana Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi sebagai kepala Polri. Maqdir mengatakan, proses pencalonan Budi sebagai kepala Polri telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara RI. UU tersebut mengatur ketentuan pencalonan kapolri oleh presiden dan diusulkan ke DPR RI untuk disetujui, lalu diserahkan lagi kepada Presiden. "Jika Presiden tidak jadi melantik Pak Budi Gunawan sebagai kapolri, paling tidak berarti Presiden melanggar undangundang mengenai pengangkatan kapolri," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015). Sementara itu tentang calon tunggal Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Budi Gunawan yang kerap disebut sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1983 ternyata tidak sepenuhnya benar. Sebab lulusan terbaik di angkatan tersebut adalah Inspektur Jenderal Anton Setiadji, yang kini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Anton membenarkan dirinya sebagai penerima Adhi Makayasa 1983. Namun dia tak ingin mempersoalkan Budi Gunawan yang kerap disebut sebagai penerima Adhi Makayasa di angkatannya. "Tidak usah diributkanlah," kata Anton saat dihubungi, Senin, 12 Januari 2015. Adhi Makayasa merupakan penghargaan tahunan untuk lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Kepolisian. Penerima penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang mampu memperlihatkan prestasi pada tiga aspek. Di antaranya, akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental. Penganugerahan penghargaan diberikan langsung oleh presiden atau yang mewakili. Menurut Anton, gelar Adhi Makayasa hanya diraih oleh satu orang untuk setiap matra. Adapun Budi, kata Anton, lulus pada posisi lima besar. "Hanya satu yang terima (Adhi Makayasa)," ucapnya. Namun demikian di mata Anton, Budi adalah figur polisi yang berkepribadian baik, cerdas, dan bisa dipercaya. Dia mendukung koleganya itu menjadi orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia. Laman ensiklopedia dari Wikipedia menjadi salah satu yang mengabadikan Budi Gunawan sebagai peraih Adhi Makayasa. Dalam laman Wikipedia yang membahas "Budi Gunawan" dan "Adhi Makayasa", tertulis Budi Gunawan sebagai peraih gelar lulusan terbaik di angkatannya. n (U-2) OBJECTIVE News

LAPORAN UTAMA

JANGAN JERUMUSKAN Presiden Dalam Memilih Calon Kapolri Oleh: Upa Labuhari SH

elama sepuluh tahun memimpin negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono empat kali melantik Kapolri tanpa gejolak masyarakat maupun kalangan partai politik. Ke empat Kapolri yang kemudian berpangkat jenderal bintang empat yang dilantik Presiden SBY masing-masing Drs Sutanto (2005-2008), Drs Bambang Hendarso Danuri (2008-2010), Drs Timor Pradopo (2010-2013)dan Drs Sutarman (2013-2015). Tapi di era Presiden Joko Widodo, baru mau melantik Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri menuai banyak protes baik dari masyarakat awam maupun kalangan pemerhati masalah kepolisian. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya, karena Presiden Jokowi bukan mantan pejabat TNI-Polri. Ia tidak sepenuhnya tahu siapa petinggi Polri yang layak jadi Kapolri. Pengetahuan tentang calon bisa diterima atau tidak oleh masyarakat pun luput dari perhatian presiden. Jika kita mencermati mundur majunya pelantikan Komjen Pol Drs Budi Gunawan selaku Kapolri yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, sepintas lalu kita dapat menyatakan â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;kasihan benar bapak presiden kitaâ&#x20AC;?. Sepertinya presiden kita justru menjadi korban akibat ketidaktahuannya tentang para perwira tinggi Polri. Sehingga ketika disodorkan lima nama perwira tinggi Polri masing-masing berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), suatu lembaga yang direkomendir undang-undang tentang kepolisian mengajukan nama calon Kapolri, ia tidak banyak tanya lagi pada stafnya yang berkompeten. sebab Jokowi langsung merekomendasikan satu dari lima calon yang disodorkan. Nama calon yang dimaksud adalah Komjen Pol Drs Budi Gunawan, kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Nama jenderal berbintang tiga ini disebutkan bukan tidak dimengerti punya banyak masalah. Presiden Jokowi bahkan menjelaskan kepada pers, bahwa ia tahu betul siapa Budi Gunawan sebelum dinyatakan sebagai calon Kapolri pilihan Presiden. Calon

OBJECTIVE News

itu diakui pernah bermasalah dengan rekening gendut. Tapi hal ini tidak menjadi perhatiannya, setelah mendapat masukan lewat surat resmi dari Kompolnas bahwa Budi Gunawan sudah tidak bermasalah dalam kasus rekening gendut. Persoalan rekening gendut disebutkan sudah disidik Bareskrim Polri sejak tahun 2013 lalu dan dinyatakan yang bersangkutan tidak terlibat dalam kepemilikan dana haram. Rekomendasi dari Kompolnas ini membuat Presiden lebih yakin bahwa tidak akan ada lagi masalah baginya untuk mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden Jokowi yang sebelumnya begitu yakin pilihannya mendapat dukungan rakyat melalui perwakilannya dalam sidang paripurna DPR, begitu terperanjat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Ketika ada waktu untuk menarik nama calon sebelum DPR melaksanakan fit and proper test, Jokowi tampaknya tidak menggunakan kesempatan itu. Karena tidak ada reaksi presiden, maka ketika nama Budi Gunawan sampai ke DPR maka Komisi III yang menjadi mitra pemerintah dalam bidang kepolisian, langsung menggelar uji kepatutan dan kelayakan. Memang sebelumnya banyak pihak menginginkan agar pencalonan Budi Gunawan segera dicabut sebelum mengikuti uji kelayakan di DPR. Tapi sebagian ahli hukum yang didukung anggota Komisi III DPR sendiri, mengarahkan agar Presiden Jokowi tidak perlu menarik usulannya. Biarkan waktu menentukan, apakah Budi Gunawan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau tidak. Berdasarkan usulan itu, Jokowi tidak menarik usulan yang sudah masuk ke DPR. Komisi III DPR yang langsung menjadwalkan acara uji kepatutan dan kelayakan yang harus diikuti oleh Komjen Pol Drs Budi Gunawan dapat melaksanakannya dengan baik. Dalam uji kelayakan itu memang berlangsung seru. Namun pada akhirnya semua anggota Komisi III yang hadir selain dari fraksi Partai Demokrak yang tidak mengikuti acara ini, sepakat mengesahkan Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri. Persetujuan ini mendapat legitimasi karena dalam rapat Paripurna DPR ternyata semua fraksi yang ada mendukung kecuali Fraksi Partai Demokrat. Walaupun nama Budi Gunawan disahkan oleh rapat paripurna DPR sebagai calon Kapolri, tapi Presiden Jokowi belum mau melantiknya, karena Budi Gunawan berstatus tersangka korupsi. Untuk itulah Presiden Jokowi membentuk tim Sembilan yang diketuai Buya Syafei Maarif. Salah satu keputusan dari tim berjumlah sembilan orang dari berbagai profesi, di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Wakil Kapolri disebutkan, Presiden Jokowi jangan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri sampai status tersangkanya dicabut oleh pengadilan praperadilan Jakarta Selatan. Putusan Tim Sembilan inilah yang juga didukung oleh penasihat presiden, membuat Jokowi maju mundur untuk melantik Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri, walaupun sudah disetujui DPR RI. Presiden dalam berbagai kesempatan jika ditanya pers masalah pelantikan Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri hanya menjawab ‘’sabar dan sabar”. Ia akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat untuk diumumkan kepada masyarakat. ‘’Bersabar dan bersabar‘’ inilah yang menjadi problema masyarakat untuk mengetahui apakah Budi Gunawan tetap bakal dilantik sebagai Kapolri atau tidak. Ditengah polemik tentang pelantikan Kapolri, Kompolnas kembali menyampaikan usulan kepada Presiden Jokowi yang baru kembali dalam lawatan keluar negeri selama tiga hari. Dalam surat usulan itu disampaikan enam nama perwira tinggi dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi yang kesemuanya pernah disampaikan kepada Presiden Jokowi minus Budi Gunawan. Dalam daftar nama baru yang disampaikan oleh Kompolnas kepada Presiden Jokowi di pertengahan Februari ini terdapat nama Komjen Pol Drs Budi Waseso, Kabareskrim Polri yang baru tiga minggu dilantik menjadi Komisaris Besar Polisi. Nama ini digadang gadang Jokowi sebagai calon baru Kapolri pasca Budi Gunawan. Tapi nama ini di kalangan pengamat Polri tidak berbeda dengan Komjen Budi Gunawan yang ditengarai banyak masalah di tengah masyarakat. Salah satu masalah yang sekarang ini melekat pada diri Budi Waseso sebagaimana diumumkan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai pelanggar HAM ketika menangkap wakil ketua KPK, Bambang Widjoyanto di Depok, Jawa Barat awal Januari. Proses penangkapan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu dianggap tidak harus seperti dilakukan saat itu. Oleh sebab itu beberapa kalangan pengamat meminta Presiden Jokowi mengurungkan niat memilih Budi Waseso yang juga calon besan Budi Gunawan, sebagai calon Kapolri baru. Sebab jika nama ini dibawa ke DPR untuk diajukan sebagai calon Kapolri, akan menuai badai yang lebih besar dibanding pencalonan Budi Gunawan. Dari gambaran ini terlihat Presiden Jokowi begitu banyak disuguhi calon Kapolri oleh kalangan tertentu karena mantan Walikota Solo ini tidak punya data yang banyak tentang para petinggi Polri. Hal ini dapat dimengerti karena Presiden tidak banyak bersinggungan dengan para Jenderal Polisi sebelumnya. Lain halnya dengan mantan Presiden SBY, ia adalah lulusan Edisi No. 053, Februari 2015

Akademi Angkatan Bersenjata RI tahun 1973 dan pernah puluhan tahun bersinggungan dengan para perwira Polri di lapangan, sehingga dengan mudah mengetahui siapa perwira tinggi Polri yang pantas diangkat sebagai Kapolri. Dengan demikian ketika ia mengangkat seorang di antara perwira tinggi Polri menjadi Kapolri, tidak ada di antara perwira tinggi Polri lain mempermasalahkannya. Sementara Presiden Jokowi hanya diberi data tentang calon Kapolri yang disampaikan kepadanya. Ia sulit tidak menyetujui setiap calon yang disampaikan kepadanya. Apalagi calon yang disampaikan itu diketahui kedekatannya dengan pimpinan partai yang mendukungnya sebagai calon presiden. Dengan data yang amat sedikit, iapun menunjuk calon usulan Kompolnas tersebut. Bahkan berkembang isu Jokowi mendapat tekanan kuat dari partai pengusung untuk memilih Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Untuk itu lewat ruang terhormat ini kita menyarankan kepada para pemimpin partai pendukung presiden Jokowi, Kompolnas ataupun pihak lain tidak menggunakan kesempatan memberi data yang tidak baik bahkan menjerumsukan Presiden Jokowi. Sampaikan data akurat sehingga presiden dapat membawa nama perwira tinggi Polri yang punya kemampuan besar menjadi pemimpin Polri. Sebagai seorang pengamat masalah Kepolisian, saya mengusulkan kepada bapak Presiden Jokowi agar tidak masuk dalam intrik-intrik para petinggi Polri yang bisa jadi ingin memperburuk situasi di lingkungannya, agar mereka dapat disebut sebagai terbaik. Padahal jika dilihat secara seksama mereka adalah para pecundang yang ingin meraih kursi Kapolri semata demi meraih kekuasaan dan jabatan tertinggi di kepolisian lebih untuk kepentingan pribadi dan konco-konco. Bukan kerja baik yang diinginkan, tapi untuk menggolkan para cecunguk kelompoknya masuk sebagai unsur pimpinan di lingkup Polri. Karena tidak disangsikan di lingkungan institusi sangat kuat kepentingan kelompok yang berasal dari alumni Akademi Kepolisian. Para alumni saling bersaing mencapai kekuasaan memimpin di korps kepolisian demi sukses stori alumni Akademi Kepolisian. Untuk tidak membuat buruk situasi di lingkup Polri sekarang ini maka ada baiknya Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Drs Badrodin Haiti yang mendapat tugas untuk melaksanakan Kapolri, ditetapkan saja sebagai Kapolri Definitif. Ia sudah memperlihatkan kepiawaian memimpin Polri selama sebulan terakhir ini, walaupun tanpa tongkat komando. Situasi internal di jajaran kepolisian dari Markas Besar sampai dengan Kepolisian Sektor relatif terkendali tanpa gejolak. Atau pilihan lain dari presiden, tetapi tetap dengan mengingat salah satu pernyataan anggota Tim Sembilan, pilihlah calon Kapolri yang tidak terlalu banyak dosanya! Hidup kepolisian kita.*** OBJECTIVE News

Foto.: Dok.detik/kanalsatu/kompas/merdeka/tempo/ist

LAPORAN UTAMA

Irjen Pol Drs Djoko Susilo

Brigjen Pol Didik Purnomo

Komjen Pol Drs. Rusdihardjo

Komjen Susno Duadji

Komjen Pol. Suyitno Landung

Jangan Lagi Ada Perwira Berbintang Rasakan Sel Penjara Akibat Korupsi Dalam sebulan terakhir ini nama Polri semakin jadi perbincangan masyarakat di seantero pelosok tanah air, bahkan bisa jadi dunia internasional. Warga bangsa dan dunia membicarakan salah satu institusi penegak hukum kita itu bukan karena kisah sukses melibas para penjahat. Atau bisa membunuh teroris seperti pernah terjadi di tahun 2005 ketika pelaku utama bom Bali Dr Azahari ditembak di kota Batu Malang. Tetapi keterkenalan Polri kali ini disebabkan, seluruh jajaran masih bisa bertindak dan bertugas tanpa memiliki komando pemimpin. Hal tersebut karena Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Budi Gunawan yang sudah lulus fit and proper test DPR, belum juga dilantik dan memegang tongkat komando.

residen Joko Widodo belum melantik Kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman, karena Komjen Pol Drs Budi Gunawan saat ini terjerat hukum dengan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden belum mau melantik sebelum status hukumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa gugatan penasihat hukum Budi Gunawan dalam perkara praperadilan. Untuk itulah Presiden Jokowi selalu mengingatkan masyarakat agar bersabar sebentar supaya ia dapat bertindak benar dalam menangani permasalahan ini. Polri sebagai suatu lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk

OBJECTIVE News

menangkap, menahan dan memeriksa orang yang diketahui berbuat kejahatan, sebenarnya tidak diragukan lagi kepiawiannya. Sudah tak terhitung penjahat dan pelaku tindak kriminal maupun pengganggu masyarakat diperiksa dan ditangkap sebelum dikirim ke pihak kejaksaan untuk selanjutnya dituntut di pengadilan.

Dari Politeia

Kata polisi itu sebenarnya berasal dari Politeia, yang merupakan judul sebuah buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani Kuno. Mantan Kapolri Drs Kunarto (almarhum), dalam sebuah bukunya menyebutkan, sejarah kepolisian, tumbuh dan berkembang bersama dengan

tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia. Setiap peradaban manusia yang memulai dan merasakan perlunya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam mempertahankan kehidupannya, pada saat itulah sebenarnya fungsi polisi itu ada. Fungsi polisi itu tumbuh dan berkembang semakin jelas manakala ancaman terhadap suatu kelompok nyata. Ancaman itu tidak hanya berupa bahaya yang datang dari luar kelompok, tetapi juga berupa ancaman yang dari dalam kelompok itu sendiri. Kehidupan akan senantiasa melahirkan pergulatan hebat, di mana manusia yang kuat pada kelompoknya selalu bertindak sebagai pimpinan untuk melawan musuh dan melindungi kelompok lainnya. Tindakan manusia kuat itulah wujud dari fungsi polisi yang paling sederhana. Oleh karenanya, berbicara mengenai aparat keamanan di dalam negeri dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Konsekuensinya, mendapatkan posisi yang penting dalam upaya peningkatan keamanan dalam negeri tersebut, dalam hal ini tetap menjaga dan memelihara kondisi bangsa yang tetap bisa hidup bersama secara aman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi sudah barang tentu tugas dari penjaga stabilitas keamanan di suatu negara dimandatkan kepada polisi di samping tentara yang bisa dimintakan bantuannya. Membuat aman Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

dan rasa nyaman kepada masyarakat adalah salah satunya. Segala tindak kejahatan dan semua tindakan yang dapat merugikan khalayak ramai adalah “makanan” para anggota kepolisian sehari-hari. Jika kita bertanya kepada anak-anak kita, mengenai cita-cita maka pilihan profesi sebagai polisi masih menjadi favorit pilihan, di samping dokter yang sangat lumrah. Ini sebenarnya nilai tambah bagi sosok polisi. Bahwa ia begitu diidamkan karena dipandang kemuliaan dan keikhlasannya dalam membantu dan menjaga masyarakat dari tindak kejahatan dan kesulitan serta ketakutan. Sosok polisi yang bersahaja pun akan muncul menjadi panutan bagi semua masyarakat sebagai tokoh yang diidamkan. Akan tetapi dalam perkembangannya, Polri (Polisi Republik Indonesia), yang memegang kuasa penuh atas hal keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tersebut, kini agak bergeser. Bahkan kemudian ada yang menilai, polisi sekarang bukan lagi sosok pelindung namun kerap justru menjadi momok masyarakat. Bahkan praktik tindakan dan penangkapan terhadap orang-orang yang tak bersalah atau melanggar hukum bukan tidak sering terjadi.

Menakutkan Masyarakat

Seiring berkembangnya dan beranekaragamnya serta dinamika kehidupan, baik bidang sosial, ekonomi dan politik, oknum anggota Polri yang berubah menjadi momok yang menakutkan dirasakan sebagian masyarakat. Publik takut bukan dikarenakan ada oknum polisi yang menyalahgunakan senjata api yang disandangnya, tetapi juga karena moral dan etika dasar sebagai anggota polisi yang benar, baik dan jujur sudah semakin luntur. Tak perlu jauh-jauh kita melihat bagaimana etika dan moral seorang polisi itu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat termasuk kita sendiri. Di jalanjalan sering menemukan oknum polisi lalu lintas yang mangkal dan patroli di setiap sudut kota dan daerah. Tugas mereka di sana adalah menertibkan pengguna jalan dan memantau kondisi jalan, tetapi sebagian dari mereka bukan untuk tugas mulia itu. Para oknum tersebut justru melakukan tindakan yang merisaukan masyarakat dengan dalih demi penegakkan hukum. Pemerasan, intimidasi dan tindakan tak terpuji yang sudah sepatutnya dihindarkan Edisi No. 053, Februari 2015

pada kenyataan masih ada sebagian oknum justru melakukan sebaliknya. Hal ini yang sering berlanjut sampai sekarang, mengesankan tidak ada sanksi dan tindakan dari atasan bagi para pelanggar dan pelaku penyimpangan tugas dalam institusi tersebut. Di tengah masyarakat juga masih kita saksikan, oknum polisi yang merangkap tugas menjadi centeng dari pihak yang ternyata melakukan pelanggaran hukum. Penyalahgunaan narkoba di klub-klub malam, juga tetap berjalannya usaha dan tempat prostitusi, bahkan arena perjudian sering ‘aman’ beroperasi, justru karena mendapatkan perlindungan dari (oknum) polisi atau pihak lain. Jadi tugas pemberantasan yang seharusnya menjadi kewenangannya, dikalahkan dengan imbalan dari para pengusaha dan pelanggar hukum. Dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi pihak pertama yang dirugikan. Pada umumnya dalam ranah penegakkan hukum, sudah terbukti dan terlihat jelas, begitu banyak (oknum) dari Polri yang terlibat mafia dan pelanggar hukum negara. Ditengarai korupsi dan nepotisme pun tumbuh subur di tubuh Polri. Melihat “kegilaan” banyak oknum Polri seperti itu tentu masyarakat semakin kurang respek bahkan di antaranya antipati terhadap Polri.

Ada Prestasi

Tetapi di satu sisi, institusi yang dahulu menjadi panutan kita tidak dipungkiri memiliki prestasi. Lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin dan memiliki anggota cukup banyak dari unsur kepolisian, bisa dikatakan sukses dalam mengungkap dan membekuk jaringan perdagangan narkoba. Keberhasilan BNN memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang direspon dan dinilai masyarakat dengan tingkat kepuasan yang lumayan yakni 59% dalam laporan yang dilakukan Litbang KOMPAS. Di samping itu, Sementara dari Detasemen Khusus (Densus) salah satu bagian dari kepolisian dengan fokus tugas memberantas aksi terorisme, juga telah berbicara banyak tentang keberhasilan mereka. Densus yang belakangan ini mengalami peningkatan citra dan popularitas, dinilai dan direspon masyarakat dengan tingkat kepuasan cukup baik, yaitu 77%. Berbicara mengenai jajaran Polri yang dalam sebulan terakhir hanya dipimpin

Wakil Kepala Kepolisian, sebab Kapolri definitive belum juga dilantik oleh Presiden Jokowi, tentu kita dorong segera bisa dipastikan siapa pemegang komando di pucuk pimpinan kepolisian kita. Untuk itu permohonan masyarakat agar Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, dapat bertindak arif dan bijaksana jika sampai akhirnya calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan tidak jadi dilantik. Kita tahu selain dibutuhkan bangsa, pemimpin Polri yang punya tugas amat berat di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan bukan sekadar sosok yang cerdas dan bergelar sederet kesarjanaan. Tapi harus lebih dari itu, yakni senantiasa setia dalam melayani masyarakat. Implementasikan moto kepolisian yang banyak ditulis dalam spanduk maupun papan reklame bahwa Polri Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Bukan sebaliknya, pemimpin Polri itu sebagai pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan besar sehingga masyarakat pencari keadilan tidak dapat menikmatinya. Jangan lagi ada Kapolri yang dijadikan tersangka oleh KPK. Kalaupun kasus Budi Gunawan terbukti sebagaimana yang dituduhkan oleh komisi pemberantasan korupsi, maka cukuplah kasus ini menjadi yang terakhir bagi seluruh jajaran kepolisian kita. Jika sampai hal itu tidak diabaikan dalam arti kata, masih ada oknum perwira tinggi dan pejabat Polri ‘korupsi’ atau melakukan tindakan pelanggaran hukum lain, maka bisa menambah deretan oknum yang terbukti tidak mengabaikan sumpah dan janji polisi Tribrata: Berbakti kepada nusa dan bangsa; Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum; Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Ingatan kita masih mencatat ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri yang sudah merasakan dinginnya sel tahanan dan penjara setelah diproses dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Mereka di antaranya Komjen Pol Drs Sujitno Landung, Komjen Pol Susno Diadji keduanya mantan Kabareskrim Polri dalam waktu berbeda, Komjen Pol Drs Rusdyhardjo mantan Kapolri dan Dubes Malaysia; serta Irjen Pol Drs Djoko Susilo. n (dari berbagai sumber) OBJECTIVE News

LAPORAN UTAMA

Badrodin Haiti dan Suhardi Alius Kapolri Dan Wakapolri Alternatif

OBJECTIVE News

Foto.: Dok.brta/ist

udah sebulan lebih sejak 13 Januari lalu, jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak punya pimpinan pemegang tongkat komando. Ketiadaan seorang Kapolri di era 100 hari Presiden Jokowi memimpin negeri ini karena mantan Gubernur DKI itu belum juga melantik Komjen Pol Budi Gunawan yang sudah disepakati secara bulat menjadi Kapolri oleh rapat paripurna DPR. Presiden beralasan karena Budi Gunawan sempat terkait masalah hukum. Karenanya ia tidak ingin pimpinan Polri menyandang predikat tersangka pelaku korupsi seperti dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah setelah Hakim Sarpin Rizaldi yang memeriksa gugatan melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah, maka tetap akan dilantik? Sangat tergantung dari Jokowi. Ataukah presiden perlu mengangkat Kapolri dan Wakapolri alternatif? Sebelumnya ada upaya Jenderal Pol Drs Sutarman mantan Kapolri masih bisa mengisi kekosongan jabatan itu, karena masa dinasnya masih 10 bulan lagi. Sayang, ternyata upaya itu kandas di jalan. Presiden tidak mau tahu alasan Sutarman sehingga tetap melaksanakan penggantia sekaligus kemudian menunjuk calon Kapolri baru, Komjen Pol Budi Gunawan. Presiden berketetapan penggantian harus dilakukan di pertengahan Januari lalu, walaupun akhirnya pilihan calon Kapolri yang sudah disetujui DPR itu terkendal akibat Budi Gunawan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Budi Gunawan yang sudah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di DPR, oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi miliaran rupiah. Dugaan korupsi itu dilakukan saat Budi Gunawan menjabat Kepala Biro Pembinaan Personil SDM Polri. Karena status itu, Presiden Jokowi menunda pelantikan dengan alasan menunggu keputusan praperadilan atas penetapan Budi Gunawan melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena sudah dikeluarkan surat keputusan penggantian Kapolri, sedangkan calonnya penggantinya berstatus tersangka, maka Presiden Jokowi seharusnya menunjuk pejabat yang dapat mengembang tugas Kapolri sebelum Budi Gunawan secara resmi dilantik. Untuk itu Wakapolri Komjen Pol Drs Badrodin Haiti ditunjuk selaku pelaksana tugas Kapolri. Presiden yakin Badrodin dapat melaksakan tugas sebagai pelaksana Kapolri sampai Budi Gunawan tidak berstatus tersangka. Keyakinan Presiden Jokowi ini ternyata menjadi kenyataan

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Edisi No. 053, Februari 2015

jika Budi Gunawan tidak jadi dilantik. Menurut salah seorang perwira tinggi Polri yang enggan disebut jati dirinya, jika Presiden Jokowi ingin suasana di lingkup Polri tetap konsudif, maka tidak ada alasan untuk tidak menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Dikatakan, ia mampu memimpin Polri di kala Polri dalam keadaan terpuruk. Oleh karena itu disarankan agar Komjen Pol Badrodin Haiti saja ditetapkan sebagai Kapolri definitif. Presiden Jokowi tidak perlu ragu untuk melantiknya. Sedangkan posisi Wakapolri bisa dipilih perwira bintang tiga lain seperti mantan Kabareskrim Komjen Pol Drs. Suhardi Alius. Kemampuannya sebagai perwira tinggi yang juga menguasai dengan baik bidang administrasi dalam organisasi kepolisian itu, bisa memberi dukungan dan perbaikan penampilan institusi Polri yang sedang terpur u k . Prestasi Suhardi yang juga pernah menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat pun tidak diragukan lagi. Pendapat perwira tinggi ini didukung Masyarakat Peduli Polri (Maduri). Ketua Maduri, Upa Labuhari SH menyatakan, jika presiden tidak mau report memilih calon Kapolri di tengah gonjang-ganjing kasus Komjen Budi Gunawan, maka pi l i h a n untuk

segera menetapkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri difinitif dan Wakapolri Komjen Pol Suhardi Alius, akan bisa meredam berbagai intrik yang tengah melanda institusi Polri terkait masih belum dilantiknya Budi Gunawan sebagai Kapolri. Badrodin telah memiliki track record sebagai perwira tinggi senior angkatan yang masih cukup disegani. Sementara calon Kapolri lain yang pernah disulkan ke Presiden Jokowi selain Budi Gunawan berasal dari lulsan Akpol 1983-1985. Menurut Upa Labuhari yang prediksinya selalu mendekati kenyataan dalam siapa terpilih Kapolri, jika Presiden bisa mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri, maka untuk jabatan Wakapolri bisa m e m i l i h per wira t i n g g i binta ng tiga yang lebih yunior. Pilihan untuk menunjuk Komjen Pol Drs Suhardi Alius sebagai calon wakil Kapolri, s a n g a t disetujui dan didukung Upa Labuhari yang kini memimpin Objective News. n (U-2)

Foto.: Dok.brta/ist

karena selama mundur majunya upaya pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Badrodin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelaksana Kapolri. Semua permasalahan yang ada di lingkup Polri dikerjakannya dengan baik. Di mulai ketika ia harus berhadapan dengan masyarakat pencinta KPK karena dianggap berbohong kepada publik atas pernyataannya bahwa Polri tidak menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Padahal satu jam setelah pernyataan itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Irjen Pol Drs Ronny Sompie menyatakan benar Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK BW di Depok Jawa Barat. Kepada BW dipersangkakan telah membuat keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi ketika menjadi penasihat hukum bupati terpilih Kota Waringin Barat. Protes masyarakat pencinta KPK ini dapat diatasi Badrodin Haiti. Demikian juga ketika memberi kepastian bahwa tidak pernah ada oknum Polri yang mengancam keberadaan anggota KPK. Semua bisa clear, sebab ia bertanggung jawab jika sampai ada pihak yang melakukan ancaman terhadap pegawai KPK. Satu persatu permasalahan yang terjadi di lingkup Polri saat terjadi kekosongan Kapolri dapat diatasi Badrodin dengan baik. Tidak ada gejolak berarti di lingkup Polri maupun masyarakat dalam kasus perseteruan Polri dan KPK ini. Hal ini dimungkinkan karena jenderal berbintang tiga ini cukup berpengalaman karena bisa empat kali menjabat Kapolda. Di mulai dari Polda Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan Kapolda Jatim. Kepiawaian perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982 ini juga diakui para koleganya di lingkup Polri. Apalagi ia juga pernah menjabat asisten Operasi Kapolri. Pengalaman demi pengalaman yang dilaluinya menjadikan perwira bintang tiga ini yang oleh banyak kalangan juga disebut sebagai pemilik rekening gendut, menjadi salah satu calon Kapolri yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi

OBJECTIVE News

LAPORAN UTAMA

SELANGKAH LAGI MENUJU KURSI KAPOLRI

Habis BG TERBITLAH BADRODIN HAITI

Seperti menerima durian runtuh, begitulah perjalanan hidup Komjen Pol Drs Badrodin Haiti setelah menerima penunjukan dari Presiden Jokowi bahwa ia satu satunya perwira tinggi Polri yang dicalonkan sebagai Kapolri pasca Budi Gunawan ditolak banyak pihak untuk menjadi Kapolri. Dengan demikian tinggal selangkah lagi bagi Badrodin Haiti menuju kursi ‘’Tribrata satu’’ alias Kapolri. Ia masih harus menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan melewati uji kelayakan di Komisi III DPR.

OBJECTIVE News

ore hari itu, Rabu 19 Februari, cuaca kota Jakarta sedikit mendung karena menurut ramalan Badan Metrologi dan Geofisika (BMG) akan turun hujan deras yang diperkirakan berlangsung ditengah malam. Suasana mendung itu tidak membuat hati Komjen Pol Drs Badrodin Haiti juga ikut mendung. Ia tegar mendengar banyaknya komentar miring dari masyarakat akan pertikaian antara Polri dengan KPK, seolah olah KPK telah dikriminalisasi oleh Polri. Ketegarannya selama sebulan menjabat pelaksana tugas Kapolri, juga diperlihatkan pada berbagai masyarakat yang berkomentar miring tentang ketiadaan usaha Plt Kapolri untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi menyelesaikan masalah yang menyelimuti tubuh Polri. Itulah sebabnya dikala ia dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka, Rabu sore itu untuk mendengar keputusan Presiden tentang keberadaan calon Kapolri Komjen Pol Drs Budi Gunawan pasca Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak terlintas dalam pikiran bakal kebagian duren runtuh ‘’ditunjuk sebagai calon Kapolri”. Dibenaknya hanya terpikir keputusan apa yang bakal diambil oleh Presiden Jokowi sehubungan banyaknya desakan dari masyarakat kedudukan Komjen Pol Drs Budi Gunawan sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Drs Sutarman. Pikiran itu membuatnya tenang ketika sampai di Istana Merdeka karena sebagai pelaksana tugas Kapolri ,ia akan kembali ke tugas awalnya sebagai Wakapolri setelah diumumkan nama calon Kapolri. Dengan demikian tugas pelaksanaan Kapolri akan dikembalikan kepada Komjen Pol Budi Gunawan adik kelasnya di Akademi Kepolisian dalam beberapa waktu kedepan. Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Pikiran yang tidak berbebani itu membuat ia tersenyum saja ketika beberapa orang menyalaminya dengan menyampaikan ucapan selamat. ‘’Selamat apa‘’, tanyanya dalam hati. Dan hal itu terjawab ketika ia bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo. Ia diperintahkan untuk segera mempersiapkan diri sebagai calon Kapolri karena adik kelasnya di Akpol, Komjen Pol Drs Budi Gunawan gagal dilantik walaupun banyak pihak yang menghendakinya. ‘’Selamat’’ kata Presiden dan Wakil Presiden kepada Badrodin Haiti. Iapun baru mengerti bahwa jabatan Kapolri yang selama ini diperdebatkan banyak orang akhirnya diserahkan kepadanya untuk memimpin Polri selama kurang lebih dua tahun kedepan. Kagetkah ia menerima pemberitahuan dari Presiden dan wakil Presiden pada waktu itu?. Tidak juga sebab pemberitahuan seperti ini sudah sering diterimanya disepanjang kariernya sebagai pejabat Polri. Ia hanya menyatakan ‘’syukur‘’ kepada pencipta-NYA, karena diberi kepercayaan untuk memimpin Polri diseluruh pelosok tanah air yang berjumlah lebih dari 400 ribu orang. Ia juga berharap agar Tuhan yang disembah selalu menyeratainya dengan memberikan akal hikmat agar kepeimpinannya sebagai Kapolri dapat diemban dengan baik. Dikala nama Badrodin Haiti disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pasca Komjen Pol Drs Budi Gunawan, banyak pihak yang menyatakan ketidak setujuannya. Tapi banyak juga pihak yang mengetahui keberadaan Badrodin Haiti sebagai perwira tinggi Polri yang tenang dalam menyelesaikan masalah, sangat senang atas ditunjukknya mantan Kapolda Sumut ini sebagai calon Kapolri karena pria kelahiran Jember 24 Juli 1958 dikenal ahli dalam berbagai bidang di Kepolisian. Selain dikenal ahli dibidang reserse, Sabhara dan intelejen, pria pemegang bintang ’’Adhy Makayasa’’ lulusan terbaik Akpol tahun 1982 ini juga dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang bertangan dingin dalam menangani berbagai permasalahan. Untuk itulah bagi masyarakat yang mengenal baik keberadaan Jenderal berbintang tiga ini berharap agar ia dapat lulus dalam uji kelayakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi III DPR setelah acara reses selesai pada akhir Maret mendatang. Sebab Edisi No. 053, Februari 2015

tantangan yang bakal dihadapi oleh Jenderal berbintang tiga ini tidak kecil apalagi setelah muncul issue ditengah masyarakat bahwa yang bersangkutan punya rekening gendut dan permasalahan ketika menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. ‘’Semoga Badrodin Haiti diberi akal hikmat ketika menghadapi Komisi III DPR dalam uji kompetensi nanti‘’ kata seorang pendukung beratnya yang berdomisili di Jakarta Utara. ‘’Kalau ia lolos uji kelayakan maka rekor tidak pernah ada Wakil Kapolri menjadi Kapolri terpecahkan’’ ujarnya sambil menambahkan Badrodin Haitilah yang memecahkan rekor ini yang sepanjang sejarah Polri karena selama ini sepertinya tidak pernah ada Wakapolri menjadi Kapolri. Tapi bagi masyarakat yang tidak berpihak kepada keberadaan Badrodin Haiti menyebutkan, Jenderal berbintang tiga ini perlu diklarifikasi kebernarannya sebagai tidak memiliki rekening gendut. Sebab data yang tersiar ditengah masyarakat m enye-

Kalau ia lolos uji kelayakan maka rekor tidak pernah ada Wakil Kapolri menjadi Kapolri terpecahkan’’ butkan, Badrodin Haiti salah satu perwira tinggi Polri yang punya rekening gendut yang jumlahnya hampir sama dimiliki oleh mantan Kapolri Jenderal Pol Drs Da’i Bachtiar sebesar Rp 1,4 triliun. Mantan Kapolda Sumut ini juga perlu disidik atas dugaan keterlibatannya dengan para pelaku kejahatan kelas kakap di Sumut. ‘’Harus ada klarifikasi akan terlibatannya dengan penjahat kelas kakap di Sumut’’ kata seorang warga Sumut yang enggan disebutkan jati dirinya. Dan yang lebih lagi adalah issue keterlibatan istrinya selaku pelaksana illegal logging di kawasan Tapsel. Isue ini perlu diklarifikasi oleh Badrodin agar dirinya dimasa memimpin Polri tidak membawa suatu masalah sehingga memunculkan suasana seperti dialami oleh Komjen Pol Budi Gunawan dinyatakan sebagai tersangka pelaku Korupsi walaupun pada akhirnya dianulir oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan. ‘’Mungkin sudah saatnya mantan penyidik Bareskrim Polri Irjen Pol Drs Benny Mamoto yang pernah mengkandangkan Kabareskrim Komjen Pol Drs Suyitno Landung sebagai pelaku korupsi, memeriksa keberadaan Badrodin Haiti untuk menyatakan yang bersangkutan bebas dari segala macam tuduhan pemilik rekening gedung, dan sebagainya. Menanggapi adanya pro kontra akan keberadaan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri, Ketua Masyarakat Peduli Polri, Upa Labuhari SH mengatakan, keinginan masyarakat untuk membersihkan calon Kapolri dari segala macam prasangka buruk, adalah baik. Tapi untuk calon Kapolri pasca Budi Gunawan ini, masyarakat tidak perlu pesimis karena yang bersangkutan sdh mempertanggung jawabkan apa yang dipertanyakan masyarakat. “Semuanya sudah terbuka secara transparan’’ ujarnya. Untuk itulah masyarakat harus percaya kepada calon Kapolri baru hasil penunjukkan Presiden Jokowi dipertengahan Pebruari lalu. ‘’Penunjukkan itu sudah tepat’’ kata Upa Labuhari yang juga sebagai pengamat masalah Kepolisian. Ia hanya berharap agar dikala Badrodin Haiti menjadi pejabat Kapolri, wakilnya harus orang yang pemberani tidak takut dalam menindak anggota Polri yang melenceng dari tugas dan kewenangannya. Dua perwira tinggi Polri yang kesemuanya lulusan Akpol tahun l985 menjadi harapan pengamat masalah kepolisian ini untuk mendampingi Badrodin sebagai Kapolri. Kedua perwira tinggi yang diusulkan itu adalah Komjen Pol Drs Suhardi Alius yang kini bertugas di Lemhanas dan Irjen Pol Drs Syafruddin yang kini menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri. Bila salah satu dari kedua perwira Polri yang disebutkan itu menjadi nyata sebagai Wakapolri mendampingi Badrodin Haiti selaku Kapolri, menurut Upa Labuhari SH akan muncul Polri berwarna baru dimana tugas pengayoman kepada masyarakat m enjadi nyata. Sebab tidak aka nada lagi anggota Polri yang berani mempermainkan ‘’hukum’’ dengan membelokkan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Selain itu tidak akan ada lagi anggota Polri yang mau bermain mata meminta uang kepada warga masyarakat pencari keadilan. Semuanya akan menjadi nyata sebagai Polri berwarna baru. n (U-2)

OBJECTIVE News

OBJECTIVE news

LAPORAN UTAMA

JUJUR TEGAS & BIJAK

PT JAYA BRILIAN WISESHA Penerbit Majalah

OBJECTIVE news Mengucapkan Selamat Kepada JUJUR TEGAS & BIJAK

Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

HUKUM

Bupati Satono Garong Rp 119 Miliar

BELUM DIBEKUK

Adakan Sayembara Hadiah Rp 1 M Untuk Tangkap Buronan Koruptor

Pengakuan Jaksa Agung bahwa hingga kini usaha pencarian terhadap Bupati Lampung Timur 2005-2010, Satono belum berhasil banyak mengundang komentar. Padahal pejabat daerah yang menggarong uang rakyat yang ada di APBD sebesar Rp 119 miliar itu sudah divonis 15 tahun penjara. Namun usai mendengar dirinya dihukum pada 2012, Satono ambil langkah seribu. Kejaksaan pun belum bisa menangkapnya hingga kini. Apakah memang serius dicari?

edia sosial langsung bereaksi. Akun Mahatma Arida menyatakan, pihak berwajib tolong tangkap tipe orang kayak gini. Hukumanya bentar banget 15 tahun. saya yang berpenghasilan Rp 25 juta perbulan dalam waktu 15 tahun gak sampe segitu penghasilan. Segera miskinkan keluarga buro-

Foto.: Dok.republika/ist

nan ini! Akun Ilham Dani Al Maki @masterdani menulis, Seharusnya wanted deat or life. 1 M.. pasti masyarakat banyak yang ngejar. Paling masih di Lampung bersembunyi di hutan. Akun Gantengtri @gantengtri, menambahkan, kalo mantan bupati mudah dicari, tangkap Lain lagi komentar akun nugio @nugio. Weleh Lampung â&#x20AC;Ś wajar aja â&#x20AC;Ś btw gubernur dan keluarganya ga diusut? Itu kabaranya si gubernur punya rumah khusus nimbun duit. Karena ga bisa buka rekening, ketahuan. Kalau ndak, ya cek keluarganya aja deh. Pada beli rumah di luar provinsi, duit entah dari mana? Denny Bachtiar @denny.bachtiar.10 menulis, mudah-mudahan tidak terjadi lagi peradilan semacam itu pada saat ini. Itu halaman kelam perjalanan hukum di masa lalu. Sebab menurut akun PemirsaSetiaDetik @pemirsasetiadetik, kalau urusan cari mencari di sini paling males orang-orangnya.. Apalagi polisi tuh.. ayo ngakuuu... Donny Sanyoto @poerbolain lagi komentarnya, kepala daerah dari partai mana niih...tagih saja sama partai terkait.....Ini agar partai yang mengusung ikut bertanggung jawab.... Jangan-jangan ikut makan tapi ga mau tanggung jawab...... Akun Lumbanstone @asmarbun1juga menulis komentar, Sudah tidak heran...kalau di negeri

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE News

HUKUM

ini banyak maling, koruptor sampai tikus got. Yang kita heran, mereka-mereka ini ngaku punya iman dan ngerti agama. Inilah syet4n berwujud manusia.

Hukum Mati

Sementara itu Asbundoang menulis, yang terlibat langsung dihukum mati. Tidak ada tempat buat koruptor di NKRI. Oleh sebab itu akun Vsiry @vsiry menulis, Ayo polisi dicari ini malingnya.. Sebab menurut Iwan_999, Polri harus bisa segera tangkap dan kalau perlu kerja sama dengan Interpol. Setelah tertangkap segera saja eksekusi mati dan miskinkan keluarganya. Menurut akun Skjbakekok @ skjbakekok, Tak apa, boleh sekarang bergelimang harta hasil garongan. Ntar mati, cuma kain kafan yang kamu bawa dan siksa. Bahkan akun Ketupong @ketupong menulis, tidak aneh, hanya di Indo segalanya dapat terjadi selama ada fulus. Akun siapa_kenapa @siapa_kenapa

juga menulis,kalo jumpa.. kasih saja ntar sama rakyat daerahnya.. biar dipecahin kepala maling ini pake uang koin recehan sampai mati. Dasar tahunya cuma malingg uang rakyat. Suuuâ&#x20AC;Ś Tentang susahnya menangkap bupati ini, akun hindra juga menulis, susah apanya, kalau orang kecil langsung ditangkap, koruptor ya kapan ditangkap kalau asik disogok. Memang uang Rp 119 miliar itu dia tarik cash semua? Khan ada jejaknya, mintalah data ke pihak bank, PPATK, telusuri jejak ATM, kartu kredit dan lainlain. Follow the money, oom...kalau ada kemauan pasti bisa. Akun Jalitengtunggul @jalitengtunggul berkomentar, kalau ada oknum Jaksa yang terlibat pelarian si Koruptor busuk ini, jangan disebut sebagai jaksa nakal, tapi sebut oknum Jaksa jahat dan busuk!!!. Jangan terus ditindak administratif nanti rakyat pikir wah atasan takut menindak karena si oknum jaksa yang terlibat ini

pernah memberi sesuatu atau setoran.. Makanya harus dihukum pidana berat kalau bisa dihukum tembak mati saja! Boleh jadi Satono memang menjadi bupati terkorup di Indonesia dengan nilai uang rakyat yang dikorupsi sebesar Rp 119 miliar. Bupati Lampung Timur 2005-2010 yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara itu hingga kini masih buron. "Kita jalanlah (upaya pencarian)," kata Jaksa Agung Prasetyo kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (5/1/2015). Satono membobol APBD sebesar Rp 119 miliar. Sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung. Namun kemudian Satono dihukum 15 tahun penjara oleh MA pada Maret 2012. Selain itu, juga harus mengganti uang yang dikorupnya dengan harta bendanya.

21 Desember 2010

April 2012

Sidang perdana atas terdakwa Satono digelar dengan agenda membacakan dakwaan.

Satono dinyatakan buron. Jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan MA.Next

26 September 2011 Jaksa menuntut Satono dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

6 Juli 2012 Kejaksaan Agung mulai menyelidiki peran jaksa dalam kaburnya Satono.

17 Oktober 2011 Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung membebaskan Satono

5 Januari 2015 Jaksa Agung Prasetyo belum mendeteksi keberadaan Satono. "Nyari orang kan lebih sulit dari nyari yang lain," ujar Prasetyo.

Sempat Lawan MK

Satono juga sempat melakukan per-

Kronologi Si Buronan Berikut perjalanan kasus Satono yang kini jadi buronan.

2005-2008 Satono menggerogoti APBD yang disimpan di BPR Tripanca Setiadana. Satono main mata dengan pihak bank sehingga dana rakyat yang disimpan di BPR itu sebesar Rp 119 miliar amblas. 24 Maret 2009 BI mencabut izin PT BPR Tripanca Setiadana. Satono menggugat UU Pemda ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia tidak terima diberhentikan sementara karena menjadi tersangka.

OBJECTIVE News

7 Oktober 2011 Jaksa mengajukan kasasi 19 Maret 2012 Mahkamah Agung menghukum Satono selama 15 tahun penjara. Duduk sebagai majelis kasasi yaitu Djoko Sarwoko, Prof Dr Komariah Emang Sapardjaja, Leopold Luhut Hutagalung, Prof Dr Krisna Harahap dan MS Lumme. Mendengar ia dihukum 15 tahun, Satono ambil langkar seribu.

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

lawanan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan gugatan Pasal 31 ayat 1 UU Pemda. Pasal itu mengatur proses pemberhentian sementara seorang kepala daerah dari jabatannya oleh presiden tanpa perlu persetujuan DPRD jika didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme atau melakukan perbuatan makar. Satono menilai UU ini melanggar hak konstitusionalnya karena ia diberhentikan sementara sebagai bupati di saat ia masih diproses hukum. Mendengar dirinya dihukum 15 tahun penjara, Satono langsung ambil langkah seribu dan menghilang bak ditelan bumi hingga kini. "Kita harapkan seperti itu, nyari orang kan lebih sulit dari nyari yang lain," ujar Jaksa Agung Prasetyo berkelit.

Bukan Satu-satunya

Satono ternyata bukan satu-satunya bupati yang korupsi. Menutup tahun 2014 yang lalu, korupsi masih mewarnai wajah birokrasi Indonesia. Terakhir, KPK mencokok mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin karena menerima suap terkait pengeboran minyak di Blok Madura Barat. Fuad masih terus ‘digilir’ penyidik KPK untuk mempertanggngjawabkan perbuatannya. Fuad bukan kepala daerah yang pertama kali berurusan dengan hukum. Sebelum Fuad, kepala daerah di lavel kabupaten itu kerap masuk bui di kasus korupsi. Berikut 6 bupati yang korup sebagaimana dikumpulkan detikcom, Rabu (31/12/2014): 1 .

u p a t i Bogor Bupati Bogor Rahmat Yasin menerima suap dari PT Bukit Jonggol Permai untuk mengeluarkan izin alih fungsi hutan sebanyak Rp 4 miliar. Rahmat divonis bersalah oleh PN Tipikor Bandung selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dia juga divonis denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. 2. Bupati Banyuwangi Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari menjabat pada 2005-2010. Dalam masanya, ia terseret kasus pembebasan lahan Edisi No. 053, Februari 2015

bandara Blimbing Sari senilai Rp 19 miliar. Dana di- mark up dan mengalir ke 10 orang, termasuk Ratna. Akhirnya Ratna dihukum 9 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Ratna juga dihukum denda Rp 500 juta subsidair 8 bulan penjara. Ratna dinyatakan melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. 3 .

u p a t i Subang Bupati Subang Eep Hidayat bermain uang panas dari Biaya Pemung utan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2005-2008 senilai Rp 2,5 miliar. Sempat divois bebas, Eep akhirnya dipenjara selama 5 tahun sesuai amar MA. 4. Bupati Biak Numfor Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, main mata dalam proyek pemb a n g u n a n rekonstruksi tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Alhasil ia dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Yesaya terbukti menerima suap total SGD 100 ribu dari Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddi Renyut di proyek itu. 5. Bupati Buol Layaknya Bupati Bogor, Bupati Buol Amran Batalipu juga menjual-belikan izin hak guna usaha lahan perkebunan. Dia mendapat suap dari konglomerat Hartati Murdaya untuk meloloskan izin tersebut. Amran lalu dihukum 7,5 tahun penjara. Saat mengajukan kasasi, Amran tiba-tiba mencabut kasasi begitu tahu yang menjadi

ketua majelis kasasi Artidjo Alkostar. S e m e n tara Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani sebelum tutup tahun 2014 dituntut 1 0 tahun penjara terkait kasus k o r u p s i subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar 2007-2008. Ia juga dituntut sebesar Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa Rina Iriani selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 milyar subsidair enam bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum, Slamet Widodo di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Selasa (30/12/2014). Jaksa juga meminta Rina mengganti kerugian negara sebesar Rp 11,8 miliar. Jika tidak mampu memenuhinya maka harta benda milik Rina disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Selain itu jaksa juga meminta hak politik Rina yaitu hak dipilih dan memilih agar dihapus. Menurut jaksa hal itu untuk mencegah ada pemimpin yang pernah terlibat korupsi. Jaksa mengenggap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 30/1999 yang ditambahkan dalam UU 20/2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 65 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Rina juga dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rina yang mendengar tuntutan bertubi-tubi dari Jaksa itu hanya menunduk. Ia kemudian berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Setelah beberapa saat, ia menyatakan akan mengajukan nota pembelaan. “Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia,” katanya di hadapan hakim ketua Dwiarso Budi. Usai sidang Rina yang mengenakan hijab oranye itu disambut pelukan kerabat yang ada di kursi pengunjung. Sementara itu sidang ditunda hingga 13 Januari 2015 dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. n (A-3) OBJECTIVE News

PROFIL

Komjen Pol Badrodin Haiti

Wakapolri Pemecah Rekor

CALON KAPOLRI

Dalam sejarah perjalanan panjang Polri selama 69 tahun berdiri, baru di tahun 2015 ini seorang Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi calon Tribrata Satu alias Kapolri. Selama ini yang diangkat menjadi calon Kapolri sebelum disetujui DPR adalah mantan Kapolda Metro, Jawa Tengah dan Kepala Badan Reserse Kriminal.

Foto.: Dok. kompas/ist

embawaannya yang sederhana, jauh dari kemewahan membawa berkah bagi Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Pol BadrodinHaiti,dikalaPolrimendapatsorotantajamdarimasyarakat karena calon Kapolri Komjen Pol Drs Budi Gunawan yang sudah lulus uji kelayakan oleh DPR dinyatakan bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi. Berkah yang diperoleh oleh Komjen Pol Drs Badrodin Haiti ini selain membuka tabir ‘’ketabuan’’ bagi seorang Wakapolri menjadi calon Kapolri juga merupakan suatu pertanda bahwa lulusan terbaik Akpol pantas menjadi pemimpin Polri dimasa akan datang. Selain lulusan Akpol terbaik Angkatan 1982 dan berhak atas pedang Adhi Makayasa, Badrodin yang lahir di Umbulsari, Jember, 24 Juli 1958 juga tercatat sebagai lulusan terbaik Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan ke XXIV tahun 1989 dengan penghargaan "Adhi Wira". Setelah itu ikut SESPIM Polri Angkatan XXXIII lulus tahun 1998, dan lagi-lagi menjadi lulusan terbaik Lemhanas KRA-36 Tahun 2003 dengan mendapatkan penghargaan "Wibawa Seroja Nugraha". Dia juga terbilang rajin melaporkan harta kekayaannya. Tercatat, ayah dua anak itu enam kali melaporkan harta kekayaannya. Kali pertama dia melapor pada 31 Mei 2001 saat menjadi Kapoltabes Medan dengan nilai harta Rp 1.187.000.000 dan USD 4.000. Kemudian, terakhir pada 2 Mei 2014 kala menjadi Wakapolri dengan total harta senilai Rp 8.290.211.160 dan USD 4.000. Ia juga pernah mengikuti kursus di luar negeri, yakni The 3D Internasional Police Cooperation on Criminal Investigation di Jepang pada 2006. Itulah sebab kemampuan Jenderal berbintang tiga ini dalam bidang reserse tidak diragukan kebolehannya. Seperti ketika ia menyidik kasus teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Memulai karirnya sebagai Danton Sabhara Dit Samapta Polda Metro Jaya pada 1982 setelah dilantik menjadi Perwira pertama oleh Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Tidak sampai setahun menjabat sebagai Danton Sabhara, Badrodin Haiti yang pu-

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius saat jumpa pers dan menggelar barang bukti hasil kejahatan.

Cs yang sebelumnya Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs Oegroseno tidak mau melaksanakan perintah tersebut karena Tibo Cs diketahui bukan sebagai pembantai masyarakat tidak berdosa di Poso. Untuk itu ia berpindah lokasi tempat tinggal di Poso selama enam bulan sebagai salah satu strategi untuk mengenali musuh. Pekerjaannya yang rutin sebagai Polda diserahkan kepada Wakapolda."Kita melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari yang lunak hingga yang keras," ujarnya pada waktu itu. Dinilai berperan menciptakan perdamaian di Poso, Badrodin ditarik ke Mabes Polri dengan jabatan Direktur I Kamtranas Bareskrim (2008-2009). Tidak lebih dari setahun, Badrodin ditunjuk untuk menggantikan posisi Irjen Polisi Nanan Sukarna sebagai Kapolda Sumatera Utara. Ia menangani unjuk rasa masyarakat yang berujung tewasnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.Saat itu pula, jumlah bintang di pundaknya bertambah satu menjadi berpangkat Inspektorat Jenderal (Irjen). Tak lama, ia ditarik kembali ke Mabes Polri untuk mengemban tugas sebagai Kadivkum Polri (2010). Belum cukup lama sebagai Kadivkum Polri, Irjen Polisi Badrodin Haiti ditugaskan menjadi Kapolda Jawa Timur (2010-2013). Dari Kapolda Jawa Timur, Badrodin dipercaya menjabat Staf Ahli Kapolri (2010), kemudian Koordinator Staf Ahli Kapolri (2010-2013) dan selanjutnya menjabat Asisten Operasi Kapolri (2011-2013).

Riwayat Pendidikan

TMT Kepangkatan

1. Akpol (1982) 2. PTIK (1989) 3. Sespim (1998) 4. Lemhanas RI (2003)

1. Ipda (1982) 2. Iptu (1984) 3. AKP (1987) 4. Kompol (1993) 5. AKBP (1997)

Edisi No. 053, Februari 2015

6. Kombes Pol (2001) 7. Brigjen Pol (2006) 8. Irjen Pol (2009) 9. Komjen Pol (2013)

Riwayat Jabatan

Ia kemudian dilantik menjadi Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (2013-2014) menggantikan Komjen Pol Oegroseno dan lagi-lagi Badrodin menggantikan posisi Komjen Pol Oegroseno di posisi Wakapolri hingga sekarang. Menurut Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Badrodin dipilih karena merupakan calon terbaik di antara pesaingnya, yakni Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Pol Komjen Pol Budi Gunawan dan Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Anton Bachrul Alam. Perjalanan panjang sebagai perwira tinggi Polri dimana empat kali menjadi Kapolda, membuat ia begitu dekat dengan Komjen Pol Drs Oegroseno sebagai kakak kelasnya di Akademi Kepolisian. Oegroseno lulusan Akpol tahun 1978 sedangkan Badrodin Haiti lulusan Akpol tahun 1982. Dalam posisi jabatan penting di Polri, kedua Jenderal ini saling bergantian menduduki jabatan. Dimulai ketika Oegroseno digantikan oleh Badrodin Haiti sebagai Kapolda Sulteng. Sesudah itu Oegroseno menggantikan Badrodin Haiti sebagai Kapolda Sumut. Di Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Badrodin Haiti menggantikan Oegroseno dan hal yang sama ketika Oegroseno menjadi Wakapolri ia digantikan lagi oleh Badrodin Haiti. Saling berganti jabatan itulah membuat kedua jenderal Polisi ini sangat akrab dan saling mengetahui keberadaan masing-masing pihak. n (U-2)

Komjen Pol Badrodin Haiti

1. Kadivkum Polri (2010) 2. Sahli Kapolri (2011) 3. Asops Kapolri (2011-2013) 4. Kabaharkam (2013-2014) 5. Wakapolri (2014-Sekarang)

Foto.: Dok. kompas/ist

nya perawakan tinggi kurus, kemudian diangkat menjabat Kapolsek Pancoran Mas Polres Depok, satu-satunya Pospol di Depok menjadi Polsek. Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1989, setelah dinilai berprestasi sebagai Kapolsek di kawasan pinggiran Jakarta, ia diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Bekasi selama dua tahun. Di sela-sela tugasnya sebagai Kasat Reskrim Polres Bekasi, Badrodin ditunjuk untuk menjalani tugas "Peace Keeping Force" bergabung dengan United Nation Transisional Authority di Kamboja. Selesai melaksanakan tugasnya di Kamboja, tepatnya pada 1994, ia kemudian diangkat menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di tempat tugas yang baru ini, Badrodin berhasil menangani membebaskan kasus penyanderaan seorang anak perempuan oleh mantan sopirnya di Kebun Jeruk. Keberhasilan itu membuat Kapolri Jenderal Pol Drs Suroyo Bimantoro mengangkatnya sebagai Kapolresta Surabaya Timur (1998-2000), Dan dari sana ia di promosikan menjadi Kapolres Probolinggo tahun (2000) selama 10 bulan. Kemampuannya yang luar biasa sebagai Kapolres di Surabaya Timur dan Probolinggo, membuat Kapolri yang sama mengangkatnya menjadi Kapoltabes Medan Sumatera Utara (2000-2003) dan kemudian menjadi Kapolwiltabes Semarang, Jawa Tengah (2004). Jabatan Direktur Reskrim Polda Jawa Timur juga dijabatanya pada 2003 meski pun hanya selama tiga bulan karena harus mengikuti pendidikan Lemhanas RI KRA 36. Selang satu tahun, karirnya melesat hingga menduduki posisi strategis menjadi Kapolda Banten (2004), selanjutnya Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (2006) selama delapan bulan. Posisi selanjutnya, yakni Kapolda Sulawesi Tengah (2006) yang merupakan masa paling berat bagi Badrodin karena harus menangani kasus Poso dankasusTiboCsyangdivonishukumanmatioleh Pengadilan Negeri Palu atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru. Diposisi sebagai Kapolda Sulawesi Tengah ia tegar untuk melaksanakan perintah Kapolri Jenderal Pol Drs Sutanto mengeksekusi Tibo

6. Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolri (2015-Sekarang) OBJECTIVE News

Foto.: Dok. Bastiarriyanto/ist

HUKUM

Perumahan yang diduga berdiri diatas tanah milik Desa Air Saga

SKT Desa Air Saga Belitung Diduga Berpindah Tangan TANJUNG PANDAN, BANGKA BELITUNG - Dugaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Elisnawati di atas lahan milik desa ketika menjabat Kepala Desa Air Saga menuai kecaman. Diduga, Tanah seluas 12.750 M2 itu telah berpindah tangan atas nama orang lain. Adalah CV. Mitra Jaya Yang telah membeli tanah yang kini telah dijadikan perumahan Mitra jaya.

ilangya aset desa berupa dua bidang tanah yang terletak di jalan Pak Tahau Rt.020 Rw. 009 Desa Air Saga, Kecamatan Tanjubngpandan, Belitung, Bangka Belitung menjadi pertanyaan berbagai kalangan. Tanah Yang telah ber-SKT dengan nomor: 34/ASG/SKT/ III/2010 dan SKT Nomor: 35/ASG/SKT/

OBJECTIVE News

III/2010, tanggal 02 Maret 2010 seluas 12.750 M2 atas nama Elisnawati, bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Air Saga telah raib. Padahal keberadaan tanah itu telah tertuang dalam surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 07/BPDASG/KPTS/2010, tanggal 08 April 2010. Diduga di atas tanah milik Desa itu diterbitkan SKT lain atas nama orang lain.

Lantas tanah itu dijual kepada pengusaha pengembang untuk dijadikan perumahan. Mantan Kepala Desa Air Saga, Elisnawati tak menyangkal bahwa telah terjadi tumpang tindih SKT. Tanah Desa itu pun diakui telah dibangun perumahan Mitra Jaya. â&#x20AC;&#x153;Tanah milik Desa itu berada di areal Perumahan Mitra jayaâ&#x20AC;&#x153; kata Elisnawati. Namun ia mengaku sudah lupa SKT yang diterbitkannya atas nama siapa. Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

Foto.: Dok. Bastiarriyanto/ist

JUJUR TEGAS & BIJAK

Tanah ini saya beli dari warga yang sudah ada SKT-nya,”

Di dalam Surat Keterangan Nomor: 35/ASG/SKT/III/2010, disebutkan tanah yang menjadi aset desa itu, sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Rahim, sebelah selatan dengan Tanah Negara, sebelah barat dengan tanah Desa dan sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Fajar. Raibnya tanah desa beriringan dengan raibnya SKT yang tersimpan di Kantor Desa. SKT itu diduga telah diamankan oknum tertentu untuk menghilangkan jejak. Namun menurut Kepala Desa Air Saga, Abdul Halim, SKT itu telah diamankan oleh mantan kepala desa, Elisnawati. “SKT itu sudah diambil oleh Elisnawati,” kata Abdul Halim Saling tuding antara Kepala Desa dengan mantan Kepala Desa terkait keberadaan SKT itu menjadi tidak terelakkan. Elisnawati membantah telah mengamankan SKT itu. Menurut Elisnawati SKT yang menjadi aset desa itu masih tersimpan di Kantor Desa. “Mungkin terselip,“ tandas Elisnawati. Keberadaan SKT yang masih misterius itu terus ditelusuri dan menuai kecaman dari Ketua BPD, Agus. Bahkan ia sudah berkali-kali meminta foto copynya, sayang hingga kini tidak membuahkan hasil. Kepala Desa Air Saga bersikukuh tidak mau memperlihatkan SKT misterius itu kepada BPD. Agus menduga SKT itu sengaja disembunyikan oknum untuk sebagai bentuk penghilangan barang bukti. “Kami berencana melapor ke polisi,“ kata agus. Tanah yang diakui milik desa itu telah dibangun perumahan oleh pengembang CV. Mitra Jaya. Bahkan perusahaan swasta itu telah mengantongi izin lingkungan dari bupati untuk lahan seluas 80.000 M2. Direktur CV. Mitra Jaya, Suwandi mengaku membeli tanah itu dari warga. Tanah yang dibelinya tanah yang sudah memiliki SKT, bahkan beberapa bidang Edisi No. 053, Februari 2015

dari 80.000 M2 telah dikeluarkan seritfikat oleh BPN. “Tanah ini saya beli dari warga yang sudah ada SKT-nya,” jelas Asiong panggilan akrab Suwandi. Ia menjelaskan kalau dalam lahan seluas 80.000 M2 itu ada sebidang tanah milik suami Elisnawati. Hilangnya tanah milik Desa Air Saga telah menjadi polemik yang berkepanjangan di kalangan Pemerintahan Desa.

Elisnawati yang diduga telah menerbitkan SKT di atas tanah milik Desa dan dugaan melenyapkan SKT yang berupa bukti keterangan tanah akan dihadapkan pada persoalan hukum yang bisa menjeratnya. Siapa yang berbohong terkait keberadaan SKT milik Pemerintah Desa Air Saga, Kepala Desa, Abdul Halim atau mantan Kepala Desa, Elisnawati. n (Bastiarriyanto) OBJECTIVE News

KONSULTASI HUKUM

Sore Bapak, saya Roni Bago di Surakarta. Saya mau bertanya, sebulan yang lalu saya mengajukan gugatan atas utang seseorang, dan sekarang sudah dilakukan sidang pertama, serta diberi hakim waktu untuk menjalani proses mediasi sebelum masuk ke dalam tahapan lebih lanjut. Namun dalam gugatan tersebut saya membuat permohonan Sita Jaminan. Hal tersebut saya ajukan karena banyak dorongan dari teman-teman saya. Saya ingin sekali mengetahui apa yang menjadi urgensi pemahaman Sita Jaminan tersebut dan seperti apa ke depannya dampak dari sita jaminan tersebut? Terimakasih atas penjelasannya. Jawaban: Terimakasih atas pertanyaan yang anda ajukan dan telah mempercayakan kami untuk memberi jawaban dan menjelaskan apa itu Sita Jaminan. Begini, Sita Jaminan/conservatoir beslag sangat penting untuk dimohonkan dalam mengajukan gugatan mengenai hutang piutang, karena apabila Sita Jaminan diterima maka Penetapan Sita Jaminan memiliki kekuatan hukum yang berfungsi untuk menyita barang tergugat/debitur sebagai jaminan hutang, sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi: Pasal 227. 1. Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. Jika anda tidak memohonkan Sita Jaminan dalam mengajukan gugatan yang isinya â&#x20AC;&#x153;memohonkan hakim untuk menjatuhkan putusan agar menghukum pihak tergugat / debitur untuk membayar hutangâ&#x20AC;?, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan artinya putusan tersebut tetap bersifat eksecutable (putusan memiliki kekuatan eksekusi), namun anda tidak memberikan beban kepada debitur dan sudah barang tentu tidak ada sebuah jaminan pembayaran utangnya dan tidak ada beban yang mendorong si debitur untuk melunaskan hutang.

OBJECTIVE News

Rubrik Konsultasi hukum Hasil Kerja Sama Majalah Objective News, dengan Kantor LBH Mawar Saron

Foto: Dok.LBH Mawar Saron/objetivenews/ist

Sita Jaminan Sebagai Suatu Upaya Menjamin Sebuah Pembayaran

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar permasalahan yang berkaitan dengan hukum, layangkan pertanyaan anda melalui alamat email redaksi Objective News: objective_ objective@yahoo.com, Rubrik Konsultasi Hukum ini bekerja sama dengan kantor pengacara LBH Mawar Saron, Jakarta.

Beban yang dimaksud di sini ialah dengan dikabulkannya Sita Jaminan tersebut oleh hakim, maka benda milik debitur disita untuk dijaminkan sebagai jaminan pelunasan dalam pembayaran hutang. Dalam hal permohonan sita jaminan atas barang-barang milik tergugat/kreditur, tentunya nilai barang yang disita harus seimbang dengan nilai / nominal hutang tersebut, dan tidak boleh menyita barang yang nilainya lebih besar dari hutang, karena pada hakekatnya apabila hutang tersebut tidak kunjung dibayar maka barang tersebut dapat dimintakan penetapan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat anda mengajukan gugatan tadi. Dan kemudian uang hasil lelang barang tadi akan dijadikan pengganti sebagai bentuk pembayaran hutang tersebut. Pelelangan barang sitaan secara hukum diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR yang berbunyi:

Pasal 200. 1. Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu. Apabila uang hasil lelang barang tadi ternyata diperoleh kelebihannya setelah dibayarkan hutang, maka uang sisa tersebut wajib dikembalikan kepada debitur. Atau dapat di titipkan ke Pengadilan Negeri dan tentunya anda dapat memberitahu kepada debitur bahwa sisa uang hasil penjualan barang sitaan yang dilelang tadi berada dan dapat diambil di Pengadilan Negeri, hal ini disebut proses konsinyasi. Demikian dapat kami jelaskan mengenai Sita Jaminan, semoga bermanfaat. Dasar hukum: Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Upaya Hukum Pengembalian Barang Hasil Curian Yang Disita Sebagai Barang Bukti Kasus Pencurian Selamat pagi Pak, saya Jamal Ernawan, umur 34 tahun, saya tinggal di daerah kebun jeruk Jakarta. Saya tempo hari mengalami kecurian, mobil saya dicuri di daerah tanah abang. Saya kemudian melaporkan ke pihak kepolisian bahwa saya kecurian, setelah kurang lebih 4 bulan tidak ada kabar dari kepolisian. Tiba-tiba saya melihat di televisi ada berita tentang penangkapan beberapa kawanan pencuri kendaraan roda empat dan bermotor oleh pihak kepolisian, pada saat itu saya melihat mobil saya turut disita menjadi barang bukti hasil pencurian. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya meminta kembali mobil saya yang dicuri tersebut? Jawaban: Selamat pagi juga Bapak, dalam perkara ini anda perlu memahami apa yang dimaksud tindakan penyitaan? Tindakan penyitaan menurut Pasal 1 poin 16 KUHAP adalah: â&#x20AC;&#x153;Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengunaannya benda bergerak atau tidak berg-

erak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.â&#x20AC;? Artinya dalam sebuah tindak pidana, jika ada barang yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian tersebut, maka barang tersebut menjadi barang bukti untuk kepentingan pembuktian tindak pidana tersebut di persidangan. Dan sehubungan dengan permasalahan yang anda alami bahwa perlu anda ketahui mobil anda dilakukan penyitaan untuk sementara saja. Sebaiknya sebagai langkah awal anda mencoba mendatangai kantor polisi dimana pelaku pencurian tersebut diproses untuk mengkroscek apakah benar barang bukti tersebut merupakan mobil anda yang dicuri, yaitu dengan membawa BPKB(Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut untuk dicocokan dengan barang bukti/mobil yang anda maksud. Namun anda belum dapat memperoleh mobil tersebut secara seketika karena kemungkinan mobil anda akan digunakan di persidangan sebagai barang bukti atas tindak kejahatan pelaku. Edisi No. 053, Februari 2015

Dasar Hukum: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana /KUHAP)

Hak Mewaris Seorang Anak Yatim Piatu Selamat pagi Pak, saya Ria seorang mahasiswa di suatu Universitas Swasta di Jakarta, umur saya 23 tahun, beralamat di Kebon Jeruk, Jakarta. Saya mau bertanya mengenai permasalahan yang saya hadapi, ayah saya baru saja meninggal dunia sekitar lima bulan yang lalu dan sebelumnya juga saya sudah ditinggal meninggal oleh ibu saya pada saat saya masih berumur 12 tahun. Bermula cerita, pada saat ayah saya meninggal harta milik almarhum ayah saya dikuasai oleh paman saya dan keluarganya, padahalkan saya merupakan anak kandung dari almarhum ayah. Saya pernah bertanya kepada paman saya mengenai hal ini, beliau menjawab bahwa maksud dia mengurus Edisi No. 053, Februari 2015

harta peninggalan tersebut karena hutang almarhum ayah saya banyak maka demi membayarnya paman saya menjual beberapa rumah milik almarhum ayah, ditambah lagi dia sudah ditunjuk ayah saya sebagai pengelola semua harta almarhum. Menurut hukum, apakah langkah paman saya tersebut sudah tepat? Dan bagaimana mengenai bagian warisan untuk saya? Terimakasih atas jawabannya sebelumnya ya Pak. Jawaban: Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai permasalahan waris yang anda hadapi. Secara hukum anda sebagai golongan pertama yaitu anak dari almarhum berhak atas kepemilikan seluruh harta peninggalan almarhum, sesuai Pasal 852 KUHPer berbunyi: Pasal 852 KUHPer: Anak-anak atau Keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan,

seorang keturunan atau suami dan isteri, sedangkan bapaknya dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya. Sedangkan dalam hal ini masih ada anda sebagai ahli waris/anak dari almarhum ayah anda yang layak secara hukum. Untuk menguatkan posisi anda secara hukum sebagai ahli waris dan memindah tangankan harta peninggalan yang dikuasai oleh paman anda kepada anda, maka anda dapat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri dengan dasar hukum Pasal 834 KUHPer yang berbunyi: Pasal 834 KUHPer: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Foto.: Dok. tdwclub/ist

Apabila barang bukti tersebut sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam persidangan pelaku pencurian tadi, maka barang yang dicuri tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, sesuai Pasal 215 KUHAP yang berbunyi: â&#x20AC;&#x153;Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusanâ&#x20AC;? Artinya anda dapat memperoleh mobil anda tersebut, setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap/inkracht terhadap pelaku pencurian tadi, jadi tindakan anda yaitu tetap memantau persidangan pelaku karena menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP: â&#x20AC;&#x153;Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainâ&#x20AC;?. Maka dalam hal ini anda dapat memohonkan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dari pelaksanaan Putusan atau Penetapan untuk mengembalikan mobil tersebut, yang tentunya anda harus melampirkan surat laporan kehilangan dan BPKB(Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut yang membuktikan bahwa anda adalah sebagai pemiliknya.

mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti. Artinya untuk kasus anda, paman anda seharus tidak boleh secara sepihak menguasai harta peninggalan milik almarhum ayah anda. Karena paman anda hanya dapat berhak mewarisi harta tersebut apabila si pewaris (almarhum ayah anda) tidak memiliki keturunan, sesuai Pasal 856 KUHPer berbunyi: Pasal 856 KUHPer: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dang anti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab 3 buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga dapat menjadi rujukan bagi anda dalam mempertahankan hak anda secara hukum. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPer

OBJECTIVE News

OPINI

KEMBALINYA DWIFUNGSI TNI ?

OLEH: Christianto Wibisono Pendiri PDBI

umat 13 Februari 2015 Radio Elshinta menyiarkan berita Presiden Jokowi telah menandatangai Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Undang Undang (UU) No 7 Tahun 2012 tentang Peranan TNI dalam penanganan konflik sosial jika Polri memerlukan bantuan. Momentun putusan ini relevan dengan situasi kegaduhan konflik KPK vs Polri yang telah berlangsung tepat sebulan sejak Abraham Samad dan kawan-kawan menetapkan Calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Budi Gunawan sebagai tersangkat empat hari setelah Komjenpol itu diajukan sebagai Cakapolri ke DPR. Dengan demikian Presiden Jokowi sekaligus dihadapkan pada cumulonimbus politik, bagaikan awan segede gajah yang berlapis lapis menghadang di depan kabinet Kerja yang baru berusia kurang dari 100 hari. Konflik KPK Polri ditinjau dari sejarah konflik elite politik RI sudah berlangsung sejak zaman demokrasi liberal. Korupsi hanya dalih yang dipakai untuk menghantam lawan politik, sedang inti masalah adalah berebut rezeki kekuasaan yang kemudian juga dipakai untuk pelampiasan syahwat seperti yang terkuak dalam foto mesra oknum terkait. Perebutan kekuasaan antarelite menimbulkan pemberontakan bersenjata seperti DI/TII/NII oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Daud Bereuh di Aceh. Juga oleh RMS di Maluku dan APRA Westerling dan Sultan Hamid dari Pontianak dan pemberontakan PRRI Permesta yang nyaris memecah Indonesia sebagai negara kesatuan. Konflik terakhir adalah perang saudara TNI vs PKI 1965 yang secara tragis memakan korban jiwa lebih dari perang kemerdekaan melawan Belanda. Paralel dengan konflik politik yang bermuara pada pemberontakan dan setelah 1965 berakhir dengan monolit kekuasan dan kematian perdata para lawan politik Soeharto. Berlangsung juga perang melawan korupsi yang diwarnai oleh politicking, saling membela dan saling mengorbankan tumbal secara berbalasan. Mantan Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisuryo dari

OBJECTIVE News

PNI (Partai Nasional Indonesia) dan mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo dari PRN (Partai Rakyat Nasional, pecahan PNI) dijatuhi hukuman penjara meski korupsinya hanya melanggar UU devisa dan gratifikasi, yang mewajibkan orang melapor bila menyimpan dollar. Kedua menteri itu dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI 30 Juli 1953-11 Agustus 1955) dan diadili

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

pada era Kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955-24 Maret 1956). Setelah pemilu, Ali Sastroamijoyo kembali memimpin kabinet yang disebut Kabinet Ali II. Menlunya, Ruslan Abdulgani 13 Agustus 1956 ditahan di bandara Kemayoran sewaktu akan menghadiri konferensi PBB tentang Suez oleh Panglima Kodam Siliwangi Kol AW Kawilarang. KSAD Mayor Jendral Nasution ditelpon oleh PM Ali Sastroamijoyo untuk menghentikan gebrakan militer itu dan mengizinkan Menlu tetap berangkat. Ibnu Sutowo diberhentikan sebagai Deputy II KSAD 1959 setelah diperiksa oleh Jaksa Agung Gatot Tarunamiharja karena terlibat penyelundupan Tanjung Priok. Buku berjudul Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bicara, ditulis oleh Ramadhan KH 1996 tapi baru diterbitkan akhir 2008 setelah Ibnu wafat 2001. Penulis wafat 16 Maret 2006 dan Presiden Soeharto wafat Januari 2008. Ibnu menulis bahwa ia harus rela dijadikan tumbal (h 155) untuk melindungi martabat Angkatan Darat. Pada periode yang sama Kolonel Soeharto diberhentikan dari Panglima Kodam Diponegoro karena terlibat barter dan penyelundupan untuk menutup defisit APBN akibat gaji prajurit yang minim dan perlu dana kesejahteraan. Semua panglima kodam praktis mempraktikkan hal yang sama sejak jatuhnya Kabinet Ali II hasil pemilu 1955 pada 14 Meret 1957. Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dan militer menjadi Penguasa Perang Pusat dan Daerah menjelang meletusnya pemberontakan PRRI Permesta 1958.

Edisi No. 053, Februari 2015

Setelah Soeharto berkuasa mutlak, maka rezeki minyak dipercayakan kepada Ibnu Sutowo yang akan berkuasa di Pertamina selama 19 tahun dan diberhentikan pada 1976. Dalam buku yang sama Ibnu Sutowo membela diri bahwa gagalnya Pertamina menepati tagihan jatuh tempo adalah karena ada yang menyabot utang jangka panjang yang dijanjikan Pertamina. Terang terangan Ibnu menuduh Mafia Berkeley sebagai lawan yang menjatuhkan dia pada 1976 (h 342). Sebagaimana telah diulas pada kolom tentang Operasi Budhi 1960 pembrantasan korupsi di Indonesia sulit dituntaskan seperti Hongkong. Sebab yang terlibat di Hongkong hanya polisi yang bisa diatasi dan dikendalikan oleh kekuasaan politik. Sedang di Indonesia konflik KPK vs Poilri dan koruptor menjadi lebih sulit, karena melibatkan politisi dan elite partai berkuasa. Di Hongkong Gubernur dan Ratu Inggris berdiri jauh di atas polisi dan ICAC. Karena itu konflik Polisi Hongkong vs ICAC 2007 bisa diselesaikan dengan amnesti kepada Polisi Hongkong yang kini menjadi salah satu aparat kepolisian paling bersih didunia. Di Indonesia, polisi hanya puncak gunung es dari dari korupsi yang dilakukan oleh semua elite tidak terkecuali barisan LSM dan terbukti dari kasus yang menimpa oknum-oknum KPK. Jaksa Agung Hendarman Supanji mengeluh bahwa kasus Bibit-Chandra sebetulnya valid untuk disidangkan, tapi diampuni oleh Presiden SBY. Ya sejarah berulang ketika Nasution harus membebaskan Ibnu Sutowo dan Soeharto dari jabatan struktural. Tapi tidak tega memenjarakan karena memang semua perwira melakukan barter dan penyelundupan untuk mengatasi kekurangan gaji aparatur Negara sipil maupun militer. KPK bukan malaikat begitu pula Polri dan TNI atau politisi sipil, oknum maupun ketua umumnya. Juga barisan LSM bukan malaikat. Tapi tentu kita semua harus berusaha kembali ke manusia bermoral yang menghormati golden rule positif maupun negatif. Golden rule perlakukan sesama manusia seperti ingin anda diperlakukan dan jangan lakukan hal yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap anda. Hormatilah meritokrasi, kelebihan dan keunggulan seseorang demi kemajuan masyarakat menikmati nilai lebih dan nilai tambah kinerja unggulan dari bakat sesama insan. Berhentilah munafik untuk menuntut orang lain jadi malaikat sementara diri sendiri sama korupsnya dengan lawan politik yang diincar dengan dalih korupsi. Dalam kaitan ini sebetulnya Revolusi Mental yang didengungkan capres Jokowi mestinya bisa dilaksanakan dengan tuntas oleh Jokowi sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi. Segera harus dicatat bahwa kita tidak ingin Dwifungsi TNI/ABRI kembali untuk menggusur Dwifungsi penguasaha yang sekarang mendominasi elite politik kita. Kita tidak ingin kembali ke Era Soeharto jilid 2 tapi kita juga sudah muak dengan era dinasti penguasaha. Kita ingin elite kita kembali ke khittah sebagai pemimpin penyelenggara negara, bukan penguasa merangkap pengusaha yang mengeksploitasi jabatan untuk rente birokrasi. Luluskah Jokowi dari ujian Revolusi Mental yang diluncurkannya sendiri?. Sejarah akan menjadi wasit hakim yang afdol. *** OBJECTIVE News

ANTARPOLDA

Polres Mabar Mengejar Dua Pengusaha Penyebar Fitnah MANGGARAI BARAT - Persaingan bisnis secara tidak sehat menjadi salah satu yang dilakukan pengusaha di Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bisnis dengan cara menyebar fitnah perilaku jahat pengusaha yang menjadi rekan bisnisnya itu, kini bukan hanya menjadi taktik busuk sebagian pengusaha di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Akibat perbuatan tidak terpuji itu memaksa penyidik Polres Manggarai Barat saat ini mengejar dua pria yang diketahui sebagai otak penyebar fitnah bermotif persaingan dalam berbisnis .

OBJECTIVE News

Foto.: Dok. deliknews/ist

alangan pengusaha hotel kelas melati dan bintang satu di Labuan Bajo, sudah cukup mengenal nama Ali Akbar alias Haibar dan Hamzah Bahudin. Keduanya memiliki sebuah perusahaan jasa pariwisata dengan mengeloIa pulau kecil tidak jauh dari kota Labuan Bajo. Usahanya yang begitu terkenal membuat nama keduanya disegani, sampai kemudian tersebar kabar ternyata Ali dan Hamzah juga penyebar fitnah terhadap pengusaha saingannya. Salah seorang di antara korban fitnah tersebut bernama Rahardjo. Ia tampaknya begitu dendam terhadap kedua rekan yang semula menjadi mitra bisnisnya. Awalnya bahkan ia akan bertindak main hakim sendiri untuk membalas si penyebar fitnah. Tetapi atas saran beberapa kawannya, Rahardjo meminta bantuan pihak Reskrim Polres Manggarai Barat menangkap Ali Akbar dan Hamzah Bahaudin. Didampingi kuasa hukumnya Torozatulo Mendrofa, SH, MH dari Jakarta , pada Selasa 20 Januari, korban fitnah melaporkan perbuatan rekannya itu. Laporan korban diterima Kanit III SPKT Brigpol Jamaludin dengan menuangkannya dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor STPL/08/I/2015/NTT/Res Mabar. Disebutkan, delik penghinaan ini bermula ketika nama korban, disebut sebut oleh seorang pengusaha asal luar pulau berinisial DRR dan SA. Keduanya pernah menjadi mitra bisnis dalam PT yang mengelola sebuah pulau kecil tak jauh dari Labuan Bajo.Pada Juni 2014, Abdul Latif saksi yang mengisahkan kembali kejadian ini mengatakan dia mendengar langsung dari Hamzah Bahudin salah seorang penyebar fitnah bahwa Pelapor (Rahardjo, Red.) sebagai pembohong soal tanah; sudah dijatuhi huku-

man 15 tahun penjara di Kupang dengan status narapidana; dan telah melakukan nikah siri. Latif juga pernah mendengar berita perihal nikah siri dengan anak gadis seorang haji dari Tanjung Boleng dari H. Muchamad Dahlan, seorang warga Labuan Bajo yang juga mendapatkan informasi dari kelompok DRR. Kepada Objective News saksi lain, Mateus Mandut juga membenarkan bila dirinya mendapat cerita langsung dari Hamzah Bahudin (terlapor) dan Ali Akbar (Haibar) bila Rahardjo sudah ditahan di Polda Jatim selain melakukan nikah siri. â&#x20AC;&#x153;Informasi fitnah ini saya dengar sempat membuat cekcok dalam rumah tangga dan keluarga besar Pak Raharjo, saya termasuk yang didatangi keluarganya untuk ditanya kebenaran informasi ini,â&#x20AC;? jelas Mateus. Abdul Rahwisman, sopir Hotel Exotic Komodo juga dikabarkan ikut menyebarkan cerita bila pelapor sebagai seorang penipu. Dari telusuran majalah ini, setidaknya ada lima pemfitnahan yang disebarkan yang diduga atas perintah big boss. Selain fitnah tentang kebohongan soal tanah, juga terkait kepemilikan mobil pajero yang dipakai pelapor, vonis narap-

idana 15 tahun di Kupang, sedang menjadi buronan Polda Jatim dan melakukan nikah siri. Masyarakat Kota Labuan Bajo yang pernah mendengar isu tersebut kepada ObjectiveNews meminta agar pihak Polda NTT dan Polda Jatim bisa menyelidiki kasus ini secara tuntas dan menjerat siapa pun penyebaran fitnah. Sebab dalam fitnah itu mengadung pasal pidana sebab telah membawa dan menyeret institusi Polri, dengan alasan yang tidak jelas. Belum jelas apa motif di balik penyebaran penghinaan dan fitnah ini, namun Abdul Latief salah satu saksi mengatakan, di balik penyebaran berita bohong ini ada upaya pihak tertentu yang diduga ingin menyingkirkan Raharjo di dalam perusahaan (PT) yang dimiliki bersama. Sementara, Raharjo yang dihubungi melalui telepon genggamnya enggan berkomentar dan hanya menitipkan harapan agar pihak berwenang, khususnya di Polres Manggarai Barat segera memproses hukum para pelakunya karena telah melakukan kejahatan yang merugikan dirinya sebagai seorang yang dikenal baik oleh masyarakat dan ulayat. n (Jimmy Carvallo)

Edisi No. 053, Februari 2015

Foto.: Dok. deliknews/ist

Mandra Tersangkut Korupsi Dana TVRI, Malah Ada Yang ‘Nyukuri’ TIDAK semua masyarakat yang mengenal Mandra prihatin, ketika bintang sinetron asal Betawi ini terseret kasus korupsi. Akun Slekekan @Slekekan melalui media online yang memberitakan kasus ini menulis komentar, Lemes nih Mandra,...siapsiap tidur di penjara. Akun Qingqong @Qingqong menambahkan, pembuktiannya di Pengadilan Tipikor om, bukan pake sumpah-sumapahan gitu ...

omentar ditulis karena dalam pengakuannya kepada media, aktor yang pernah kondang dalam serial sinetron ‘Si Dul Anak Sekolahan’ ditayangkan di televisi swasta tahun 80-an, bersumpah tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan pihak Kejaksaan Agung. Sementara akun Gantengtri @Gantengtri mengomentari penetapan sebagai Edisi No. 053, Februari 2015

tersangka, menulis komentar bahwa Mandra sombong sesama temen-temen. Jadi tersangka disyukurin, coba kalo ikut bang dul ke partainya pasti aman …. Demikianlah beberapa komentar netizen membaca berita Mandra disangka korupsi. Di hadapan media ia sempat menitikan air mata. "Kalau saya terlibat dan menikmati seperti yang disangkakan, saya berani ditimpakan apa pun bentuk yang paling berat

buat saya. Yang paling dahsyat. Saya ikhlas," kata Mandra sambil menangis terisak di kediamannya, Jalan Radar Ari, Gang Haji Anam, Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Rabu (11/2/2015). Komedian yang akhir-akhir ini jarang muncul, justru kini ada di televise karena dinyatakan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012. Ia sendiri menyatakan hanya menjadi korban. Soal tudingan pemalsuan tanda tangan, ia pun mengklaim tak pernah membubuhkan tanda tangan apa pun. “Mandra tak ikut menandatangani apa-apa. Tanda tangan dia di-scan demi kepraktisan. Tak ada tanda tangan asli. Banyak yang tak normal dalam kasus ini,” ujar pengacara Mandra, Sonie Sudarsono. OBJECTIVE News

Foto.: Dok. deliknews/ist

ANTARPOLDA

Menang Tender

Kronologi kejadiaanya berawal dari rumah produksi perusahaan milik Mandra, PT Viandra Production, memenangi tender beberapa program di TVRI tahun 2012. Namun salah satu program yang dijanjikan Mandra ditemukan bermasalah oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) TVRI pada awal 2013 ketika SPI melakukan inspeksi soal pengadaan-pengadaan program di televisi itu. Menurut Sonie, Mandra hanya menerima Rp 1,6 miliar untuk Viandra Production. Uang sejumlah itu merupakan hasil penjualan tiga sinetron bekas tayang, yakni ‘Jinggo’ sebanyak 26 episode, ‘Gue Sayang’ sebanyak 20 episode, dan ‘Zorro’ sebanyak 25 episode. Seluruh urusan jual-beli sinetron bekas tayang itu, ujar Sonie, tak dilakukan sendiri oleh Mandra. “Penjualan sinetron (per episode) dengan harga bekas Rp 15 juta itu melalui broker, yakni Saudara Iwan. Dari situ angkanya menggelembung masuk TVRI,” kata Sonie. Iwan yang ia maksud ialah Iwan Chermawa, Direktur PT Media Art Image yang saat ini juga ditetapkan menjadi tersangka kasus tersebut. Selain Mandra dan Iwan, tersangka lain ialah pejabat pembuat komitmen Yulkasmir yang juga pejabat teras TVRI. Soal penggelembungan dana yang masuk TVRI, kata Sonie, diketahui Mandra baru pada akhir 2013, saat komedian itu menerima tagihan pajak dalam bentuk rekening koran. Sonie kembali menegaskan Mandra tak pernah mengurus persoalan itu sendiri. “Dia kasih kuasa ke seseorang bernama Andri. Kuasa itu rupanya disalahgunakan. Jadi Mandra tak pernah dapat laporan uangnya diambil berapa, mutasi debet berapa, buku cek bagaimana. Dia tak lihat,” ujar pengacara ini. Oleh sebab itu, menurutnya, Mandra syok ketika ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Sonie juga memprotes pemeriksaan terhadap Mandra yang tak didampingi pengacara. “Ada upaya mencegah keberadaan pengacara,” tuding Sonie. Ia meminta kasus korupsi program siap siar TVRI itu dibuka terang-benderang. “Sekarang kami sudah siap data dan dokumen. Buka tabir kasus ini. Siapa saja yang

OBJECTIVE News

Mandra didampingi kuasa hukumnya Sonie Sudarsono melakukan jumpa pers di rumahnya di Jalan Radar Auri, Gang H Anang, RT 5/11, Mekarsari, Cimanggis, Depok

menikmati uangnya. Jangan cuma Mantahun anggaran. dra yang lucu-lucu saja jadi tersangka,” ujar Pembayaran telah dilakukan tahun 2012 Sonie. meski masa tayang program berakhir sampai Mandra, katanya lagi, selama ini ber2013. Berdasarkan hal tersebut, disimpulhubungan dengan televisi swasta. Baru pada kan proses pengadaan paket siap siar senilai paket program siap siar TVRI tahun 2012 total Rp 47,8 miliar itu tak sesuai ketentuan itu dia berhubungan dengan TVRI yang pengadaan barang dan jasa. merupakan televisi pemerintah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan “Celakanya Mandra punya keterbatasan (BPK) Republik Indonesia terhadap Lapopengetahuan dan pengalaman. Semua diran Keuangan Lembaga Penyiaran Publik lakukan lewat broker. TVRI tahun 2012, Padahal kerjasama menemukan bahwa dengan TVRI meproses pengadaan libatkan keuangan paket program Siap Mandra tak ikut negara,” kata Sonie. Siar TVRI senilai Rp 47,819 miliar belum menandatangani apa-apa. 15 Paket Program ketentuan penTanda tangan dia di-scan demi sesuai Berdasarkan gadaan barang dan kepraktisan. Tak ada tanda keterangan Kejakjasa. saan Agung, kasus Ke ti d a k s e s ua tangan asli. Banyak yang tak berawal saat TVRI ian aturan tersebut normal dalam kasus ini,” melakukan pemdi antaranya karena belian terhadap 15 pengumuman seleksi paket program siap pengadaan dilakukan siar menggunakan dana APBN 2012. Pakoleh Tim Penilai Program dan Akuisisi yang et-paket siap siar tersebut dipasok delapan bukan panitia lelang; panitia hanya dihadapperusahaan, salah satunya PT Viandra Prokan pada satu peserta hasil kontes sehingga duction milik Mandra. pengadaan dilakukan dengan penunjukan Dari hasil pemeriksaan BPK diketahui langsung; panitia lelang tak punya hak memibahwa 15 kontrak paket program siap siar lih penyedia program melainkan dilakukan itu dilakukan November menjelang akhir oleh Direktorat Program dan Berita; serta tahun anggaran , sehingga pengadaan barang sebagian kontrak paket siap siar dilakukan dan jasa melalui pelelangaan akan melewati November 2012 sehingga jika dilakukan leEdisi No. 053, Februari 2015

lang akan melewati tahun anggaran. "Hal itu mengakibatkan TVRI kehilangan peluang untuk memperoleh harga yang paling menguntungkan," demikian salah satu isi hasil audit BPK. Berdasarkan hasil audit tersebut, ketidaksesuaian aturan dalam pengadaan program paket siap siar tersebut terjadi karena dua faktor. Pertama, Direktur Program dan Berita sebagai pengguna barang dan jasa, kuasa pengguna anggaran (KPA), dan Panitia Pembuat Komitmen (PPK) tidak mematuhi ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa. Faktor kedua, mengutip hasil audit BPK, "pengendalian dan pengawasan PPK terhadap pengadaan paket program siap siar belum memadai." Dalam auditnya, BPK juga telah merekomendasikan agar Direktur Utama TVRI saat itu Farhat Syukri untuk memperingatkan Direktur Program dan Berita sebagai pengguna barang dan jasa, KPA, dan PPK untuk mematuhi ketentuan pengadaan. BPK juga menginstruksikan PPK meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pengadaan.

Animasi Asing

TVRI mengadakan 15 paket program siap siar sepanjang tahun 2012 yaitu animasi Indonesia dan asing, sinema, sinetron komedi, video musik internasional, sinema FTV kolosal, sinema seri, video klip, FTV anak-anak, FTV komedi, animasi robotik, film kartun animasi animalia, dan kartun anak prasekolah. Merujuk hasil audit BPK, dari 15 program tersebut empat di antaranya dimenangkan PT Viandra Production senilai total Rp 16,578 miliar. Keempat program itu adalah sinetron komedi sebesar Rp 1,21 miliar; sinema FTV kolosal Rp 7,605 miliar; FTV komedi Rp 5,44 miliar; dan animasi robotik Rp 2,31 miliar. Viandra Production diketahui milik pelawak Mandra Naih. Kejaksaan Agung pun akhirnya menetapkan Mandra sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam program siap siar di TVRI tahun 2012. Mandra disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi juncto UU Nomor 20 tahun 2001. Pasal 2 ayat 1 yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri Edisi No. 053, Februari 2015

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun, denda hingga Rp 1 miliar. Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan wewenang dalam jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancama pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar. Selain Mandra, Kejaksaan Agung juga menjadikan Direktur PT Media Art Image Iwan Chermawan dan PPK TVRI Yulkasmir sebagai tersangka. Berdasarkan data dalam hasil audit BPK, PT Media Arts Image memenangkan tiga paket program siap siar tahun 2012 senilai total Rp 10,57 miliar Ketiga program siap siar yang dimenangkan Media Arts Image adalah video musik internasional senilai Rp 2,21 miliar; video klip seharga Rp 5,037 miliar; dan kartun anak prasekolah senilai Rp 3,31 miliar. Total terdapat delapan perusahaan yang memenangkan tender paket program siap siar TVRI tahun 2012. Selain Viandra dan Media Arts, enam perusahaan lain yaitu masing-masing dua program dimenangkan PT Kreasi Imagi Nusantara dan PT A Man dua program, serta empat perusahaan masing-masing satu program yaitu PT Arum Citra Mandiri, PT Cipta Mutu Entertainment, PT Kharisma Starvision Plus, dan PT Kreasindo Pusaka Nusa.

Menejemen Hormati

Direktur Utama TVRI Iskandar Achmad mengatakan, manajemen TVRI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Ia menolak mengomentari lebih lanjut mengenai kasus yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen TVRI Yulkasmir. "Kami serahkan sepenuhnya ke ranah hukum. Saya belum jadi direksi saat itu, sekarang direksinya baru semua," katanya. Iskandar juga memastikan, manajemen TVRI di masa mendatang akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengikat TVRI sebagai lembaga milik negara. Iskandar mengaku TVRI banyak belajar dari kasus dugaan korupsi tersebut. "Pegangan kami sekarang adalah Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," ujarnya. Berbeda tanggapan dengan Direktur Utama TVRI tentang kasus korupsi yang menyagkut Mandra, netizen melalui media

sosial menyatakan, sudah saatnya reformasi total mental instansi. Sudah rahasia umum kalau KPK Kejagung, Polri cari kasus kayak sales marketing. Mencari-cari dan bertarget. Polri aja setelah ada kasus BG baru bicara pencegahan. Itu soal nasib hidup seseorang dan keluarganya bung! Presiden, selain berantas korupsi, berantas juga kriminalisasi! Demikian tulis akun rakyat_id @rakyat_id Sedangkan akun Butiran.debu75 @ butiran.debu75 juga menulis, bubarin KPK cukup dengan Jaksa Agung untuk berantas korupsi di negeri ini,,, Ketula die ame sodare yang miskin ,,, jangan conggah jadi orang ,,, liat ke bawah jangan ke atas trus ... Tetapi akun Kukuh Setioso @Kukuh Setioso menulis, bang Mandra menjadi korban oknum TVRI. Mengelak boleh saja tapi proses hukum tetap jalan dan siap-siap menjadi ATM jalan. Sementara Mike Portnoy @mikeportnoy berkomentar, menderita akibat calo.. sabar ye bang.. TVRI dari jaman dulu juga biang korupsi.., nyeret yang lain-lainnya.., makanya ga akan ada kemajuan, gitu2 aja, tulis dede_bgr @dede_bgr Taufik Hidayat @Taufik Hidayat juga menambahkan, wah emang iya tuh saya pernah diajak garang sinetron dari dalam harganya produksinya 40jtaan satu episode, dilempar keluar cuma 20jtan...gila bener kan! Akun KruVucK @KruVucK menasihati, pelajaran buat bang Mandra dan kite sumue, kalo ade urusan mending urus sendiri nyampe kite ngerti, kaga usah pake nyank nama nye perantara. Begini dah akhirannye. Sedangkan akun ora_ndeso @ora_ndeso menimpali, gw ga yakin dia korup..dia itu murni seorang seniman...Jaksa aja yang ngaco...lawan terus bang Mandra...Buktikan ente ga bersalah... Buka semua pembukuan... jangan sampe ini kasus ngilang dari pers...tak beritakan biar orang-orang pada tau... Akun xwrzs @xwrzs juga meminta Mandra, Ngaku jujur aja bang... Ceritakan kronologisnya yang bener, ntar dibandingin ama aliran dana harusnya bisa keliatan kok siapa dalangnya. Kaga mungkin dalang cuma dapet seupil. Artinya juga bakal ketauan sipa pihak-pihak yang cuma diperalat/dibodohbodohin. Kalo abang emang jujur dan kaga niat jahat, Tuhan bakal tolongin abang.... Dan sabar Ya Bang Mandra Semoga Allah Tunjukkin Siapa Yang Bener dan Salah, komentar Mr.jerry @Mr.jerry. n (A-3) OBJECTIVE News

HUMANIORA

Jadi Wisudawan Terbaik Walau Hidup Paspasan Kisah sukses wisudawan terbaik walau untuk mencapainya harus dengan perjuangan dan pengorbanan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki, bisa menjadi inspirasi siapa pun. Untuk itu liku-liku kehidupan yang pas-pasan sampai bisa meraih sebagai wisdudawan terbaik patut disimak. Lalu siapa saja selebriti Indonesia yang juga bisa meraih lulusan terbaik?

uama Dinal Maula (24 tahun) mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang ini menjadi sarjana terbaik sambil bekerja paruh waktu. Ya, ia salain kulian juga menjadi marketing sepeda motor. Profesi ini menjadi tumpuan hidup Zuama untuk membiayai kebutuhan kuliahnya. Pria kelahiran Kudus 5 Juni 1990 itu akhirnya bisa membuktikan bahwa keberhasilan menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi dapat ia capai, meski harus ditempuh dengan kerja

keras. Zuama didapuk menjadi wisudawan terbaik UIN Semarang dengan predikat cum laude dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,93. Hasil yang sangat fantastis tentunya. Ribuan pasang mata bahkan tertuju padanya saat prosesi wisuda yang digelar di Kampus III UIN Walisongo Semarang. Bagi pria jebolan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam itu, awalnya dia menerjuni pekerjaan marketing saat menjadi petugas apoteker pada semester 2 hingga

4. Dari situ, Zauma mencoba peruntungan lain untuk berbisnis online serta menjadi marketing perumahan. Dan terakhir, dia menjadi sales sepeda motor. "Ngandelin biaya orang tua saja kan enggak cukup, makanya saya nyambi kerja," ujarnya. Memilih membagi waktu belajar sambil bekerja tidaklah mudah. Butuh konsentrasi ekstra dan ketekunan khusus untuk menjalaninya. â&#x20AC;&#x153;Tapi kata orang, marketing itu enak. Saya sudah coba itu sangat sulit,â&#x20AC;? ujar Zuama.

Suka Tantangan

Pria yang sangat menyukai tantangan itu pun berujar, jika bekerja saat kuliah akan membuat orang berkembang, sehingga materi perkuliahan akan langsung didapat. Apalagi, sebagai seorang sales motor di salah satu perusahaan di Semarang, dia langsung berinteraksi dengan masyarakat. "Meski dikejar target, tapi saya enjoy menikmatinya," kata pemilik skripsi "Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Penjualan Langsung Berjejaring Syariah" itu. Dia mengakui, pekerjaan marketing sangat membantu proses penyelesaian skripsi yang digarap. Meski tak menyebut jumlah gaji yang didapat, menurut dia, dari sisi bisnis hal itu sangat membantu membiayai segala kebutuhan kampus jelang wisuda. Apa pun itu, perjuangan Zauma yang sukses kuliah dan bekerja patut diapresiasi. Dia adalah satu di antara 1.163 wisudawan UIN yang menyita perhatian semua orang. Selain meluluskan Zuama sebagai sarjana terbaik, kampus UIN Walisongo juga meluluskan 1.163 sarjana, yang terbagi dalam 7 doktor, 30 magister, 1.124 sarjana, dan dua diploma III. Salah satu rekan Zuama, Siti Afidah, juga menjadi sarjana terbaik.

Wisudawati Terbaik

Lain lagi kisah dari Siti Afidah. Suasana haru mewarnai keluarganya, sebab sebagai salah seorang wisudawati Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Kamis 29

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Januari 2015 ternyata mendapat predikat wisudawati terbaik. Baidhowi dan isterinya Aminah, warga Brangsong Kendal, Jawa Tengah orang tua dari Afidah. Pasangan suami isteri itu bahkan tidak mengetahui sebelumnya, jika Afidah mendapatkan gelar wisudawati cum laude dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,84. Gadis kelahiran Kendal, 3 Mei 1992 itu bahkan harus menempuh gelar sarjananya dengan susah payah. Orangtuanya hanya bekerja sebagai buruh tani penggarap yang tak bisa membiayai kuliah anaknya. Namun, kerja keras Afida berbuah saat ia mendapatkan beasiswa Bidik Misi di UIN Walisongo. Mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam itu menempuh perkuliahan selama 4,5 tahun. Tak hanya menyandang mahasiswi teladan, Afida kini juga sedang menyelesaikan program Tahfidzul Quran atau menghafal Alquran, di salah satu pondok pesantren di Semarang. "Nggak nyangka jadi lulusan terbaik. Tanpa beasiswa pemerintah dan doa orangtua saya tidak bisa seperti ini," kata Afida di sela prosesi wisuda. Perjuangan Afida menyelesaikan studi strata-1 (S1) cukup panjang. Keterbatasan keuangan bahkan mengharuskannya mencari tambahan penghasilan sendiri dengan mengajar anak-anak kecil di tempat dia tinggal. "Kalau ke kampus biasa naik angkutan. Biasanya cari sambilan saat beasiswa yang turun sebesar Rp600 ribu per bulan sering telat. Kadang-kadang pas di rumah ikut ke sawah, ngangkutin sayur," kata gadis yang memiliki hobi baca buku keislaman itu.

Teruskan S-2

Dia berharap paska menyelesaikan studi S1, bisa meneruskan program S2 di Jurusan Ekonomi Islam, yang merupakan jurusan favoritnya. Untuk selanjutnya bisa diterima kerja di kantor perbankan syariah. "Saya ingin berangkatkan haji kedua orangtua. Kalau bisa mau belikan lahan buat bapak biar bisa menggarap sawah sendiri," kata Afida. Baidhowi, ayah Afida, mengaku sangat bersyukur putri pertamanya itu telah menyelesaikan studinya. Dia bahkan tak menyangka, menjadi satu di antara 1.163 sarjana di UIN yang mendapatkan gelar terbaik. "Kami tidak tahu kalau Fida jadi lulusan Edisi No. 053, Februari 2015

terbaik. Saat tadi dipanggil, kami kaget dan nrocos (menangis). Sebab Afida nggak bilang sebelumnya," ujarnya dengan logat Jawa. Linang air mata pun tak terbendung saat Baidhowi dan Aminah isterinya bercerita panjang lebar mengenai pekerjaan sehari-harinya. Sebagai buruh tani yang tak memiliki lahan, dia tidak memiliki penghasilan tetap. Tentunya tak cukup untuk menyekolahkan Afida dan adiknya yang kini di berada di pesantren. "Bertani padi dan palawija. Itu juga tanah orang seluas 2000 meter persegi. Sistemnya bagi hasil. Kalau dihitung sehari hanya dapat Rp35 ribu," ujar pria yang tinggal di rumah sederhana di RT 13 RW 05 Brangsong, Kendal itu. Karena hasil menggarap tanah tetangganya dirasa tak cukup, lanjut Baidhowi, dirinya bahkan sering ke luar daerah untuk menawarkan jasa memanen lahan milik orang dengan sistem bagi hasil. "Istilahnya derep di luar kota. Seperti Demak, Kudus, dan Pati, sampai Ngawi, " kata dia. Hanya harapan tersisa dari Baidhowi untuk putrinya Afida. Harapan itu agar ilmu yang diperoleh putrinya dapat bermanfaat bagi sesama. "Sing disuwun enggih prestasi. Tapi diiringi dengan ibadah yang rajin. Semoga anak saya bisa bermanfaat bagi agama. Biar nasibnya tidak seperti kami," ujar Baidhowi

Tambal Ban

Satu lagi lulusan terbaik datang dari keluarga biasa-biasa saja. Bila sebelumnya pernah ada anak seorang tukang becak jadi lulusan terbaik, kini anak seorang tukang tambal ban. Adalah Intan Bonita Lumban Gaol (23), yang baru diwisuda di Universitas Lampung. Dia merupakan mahasiswa Teknik Sipil Fakultas dengan indeks prestasi komulatif 3,74. Pengukuhan mahasiswa berpredikat cum laude ini dilakukan langsung Rektor Universitas Lampung Sugeng P Harianto di Gedung Serbaguna Unila, Rabu kemarin, 28 Januari. Dia diwisuda bersama 511 lulusan lainnya. â&#x20AC;&#x153;Saya bangga dengan wisuda periode ini karena jarang sekali mahasiswa fakultas teknik mendapatkan IPK besar berpredikat cum laude,â&#x20AC;? kata Sugeng. Yang membanggakan lagi, orangtua Intan, Haposan Lumban Gaol, hanya tukang

tambal ban di Kabupaten Pringsewu, sekitar 60 km dari Kota Bandar Lampung. Dalam akun Facebooknya, Intan mengucapkan syukur atas keberhasilan ini. Dia juga berterima kasih kepada ibu, ayah, saudara, dosen, dan teman-temannya. "Terimaksih kalian ada di saat aku sulit, dan menyemangati aku di setiap jalan hidupku. Aku tanpa kalian bukanlah apa-apa," katanya.

Seleb Indonesia

Muda, rupawan, karier, dan prestasi akademis cemerlang dimiliki oleh tiga selebritas muda Tanah Air berikut ini. Meski sibuk menjalani profesi di dunia hiburan, mereka mampu lulus dengan predikat cum laude. Artis pertama yang sukses meraih predikat cum laude adalah Cinta Laura. Wanita keturunan Jerman ini baru lulus dari Columbia University di Amerika Serikat (AS) dengan GPA 3,85. Ia pun masuk dalam jajaran 50 mahasiswa berprestasi di universitas ternama itu. "Cinta lulus setahun lebih cepat," ujar ibunda Cinta, Herdina Kielh. Selanjutnya adalah penyanyi cantik Tasya Kamila. Ia lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Indonesia. Tasya yang mengambil jurusan Akutansi menorehkan IPK 3,58. "Aku senang banget. Ini di luar ekspektasiku," ucap Tasya bahagia. Prestasi membanggakan juga diraih oleh penyanyi Vidi Aldiano. Ia berhasil meraih predikat cum laude dengan IPK 3,63 dari Universitas Pelita Harapan. Saat ini, Vidi tengah melanjutkan S2 di The University of Manchester. n (Edy) OBJECTIVE News

KONSULTASI PUBLIK PELAYANAN HUKUM

Kemenkumham dan Ombudsman RI Jalin Kerja Sama Pengawasan Pelayanan Publik

ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dalam kerja sama untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (24/06). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kerja sama perbaikan pelayanan publik ini mencakup penanganan laporan dan tindak lanjut pengaduan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pemeriksaan tanpa pemberitahuan (sidak), hingga evaluasi terhadap standar pelayanan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah kerja sama untuk saling mendukung dan memperkuat fungsi lembaga melalui berbagai kegiatan dan program aksi yang berkelanjutan. Tujuan yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nota Kesepahaman ini juga diharapkan berdampak positif bagi peningkatan kinerja baik Ombudsman RI dan Kemenkumham. Khususnya Ombudsman RI yang fokus pada upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan aspek pengawasannya. n (ist)

OBJECTIVE News

Redaksi Objective News memberi kesempatan seluas-luasnya menampung pengaduan menyangkut berbagai pengalaman, keluhan maupun kerugian publik atau masyarakat saat harus berurusan dengan oknum di berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Sampaikan pengalaman secara jelas dengan menguraikan pokok kejadian, bagaimana terjadi, kapan, dan berurusan dengan siapa, serta mengapa hal itu terjadi. Tuliskan pengaduan Anda dan segera email ke: objective_objective@yahoo.com

Pelayanan publik di kementerian sulitkan penyandang disabilitas

mbudsman Republik Indonesia menyatakan seluruh pelayanan publik pada 18 kementerian tidak ramah buat kaum penyandang disabilitas. Seluruh kementerian memandang sebelah mata para warga yang memiliki keterbatasan itu. "Semua unit layanan publik yang menjadi sampel penelitian (100 persen) tidak memfasilitasi aksesibilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Sementara 50 persen petugas layanan publik kementerian tidak dilengkapi identitas diri dan seragam," kata Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, dalam jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7). Menurut Danang, fakta itu terungkap dari hasil penelitian pada rentang waktu Maret sampai Mei 2013. Ada sepuluh parameter penelitian buat mengukur layanan publik itu. Danang mengungkapkan, dari penelitian pelayanan publik versi Ombudsman itu, ada lima kementerian yang terpuruk dalam melayani masyarakat. Menurut dia, lima lembaga itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pertanian. "Dari lima kementerian yang dapat rapor merah, mereka tidak transparan dalam memajang waktu dan biaya pelayanan. Mereka juga tidak punya visi-misi dalam pelayanannya. Ini yang dinilai dalam maklumat mudah disimpangkan," ujar Danang. Danang khawatir, jika pelayanan publik semacam itu dibiarkan, maka terbuka peluang berbagai tindakan melawan hukum. Contoh paling sederhana adalah adanya pungutan liar. Danang mengungkapkan, lima kementerian

yang pelayanan publiknya terpuruk itu lantaran mereka belum menjalankan komponen standar pelayanan publik seperti tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2009. Lima instansi itu juga dianggap tidak memiliki standar waktu pelayanan, tidak memajang informasi biaya pelayanan, dan tidak ada maklumat di lokasi pelayanan. Danang mengatakan, meski lima kementerian itu memiliki unit pengaduan khusus, tapi tidak berjalan semestinya alias memble. Hal itu lantaran dari penelitian, 92,9 persen unit pengaduan itu tidak memiliki laporan hasil pengaduan. Namun, lanjut Danang, hal paling mendasar di semua layanan publik terdapat pada 18 kementerian adalah tidak ramah terhadap warga penyandang disabilitas. "Semua unit layanan publik yang menjadi sampel penelitian tidak memfasilitasi aksesibilitas bagi pengguna layanan berkebutuhankhusus. Sementara 50 persen petugas layanan publikkementeriantidak dilengkapi identitas diri dan seragam," lanjut Danang. Selain lima kementerian dengan rapor merah, Ombudsman mengungkap sembilan kementerian dengan layanan masyarakat mengkhawatirkan. Mereka adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Riset dan Teknologi. "Empat kementerian masuk zona hijau atau dengan pelayanan publik baik. Yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian," lanjut Danang. n (ist) Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

LAPORAN LAPORAN UTAMAKHUSUS Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai bencana banjir yang melanda Jakarta selama dua hari 9-10 Februari lalu melumpuhkan aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan kerugian ditaksir sebesar Rp 3 triliun. Sementara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menyebutkan banjir yang melanda Jakarta selama dua hari dengan melumpuhkan arus lalu lintas nyaris di semua sudut kota, kemungkinan besar merupakan perbuatan sabotase dari orangorang tak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana Ibukota.

“

anjir dan banjir lagi’’ itulah yang kalimat yang banyak disampaikan oleh warga Jakarta ketika ditanya oleh keluarga mereka dari luar kota tentang keberadaannya di Jakarta ‘’Kami tidak dapat keluar rumah karena air hujan yang turun terus menerus selama dua hari menggenangi rumah setinggi satu meter. Dan tidak lama lagi kami akan mengungsi ke tempat penampungan yang disediakan pemerintah karena permukaan air terus meninggi,’’ kata seorang warga pinggiran kota Jakarta berbatasan dengan Tangerang. Hal yang sama juga disampaikan seorang warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kompleks perumahan mewah tersebut tidak luput dari genangan air bahkan masuk ke dalam rumah setinggi setengah meter. ’’Air masuk kedalam rumah mulai Senin pagi dan bertahan tingginya sampai malam,’’ kata warga yang beralamat di kawasan cluster Hibrida Kelapa Gading. Baru keesokan harinya, air surut dengan cepatnya. Dan baru Rabu pagi tamu tak di-

undang itu benar benar meninggalkan rumah dengan meninggalkan bekas lumpur yang baunya cukup menyengat. Dikatakan, dirinya tidak mengerti mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mengatasi datangnya air yang diperhitungkan setiap lima tahun sekali. Ia hanya berharap agar peristiwa banjir yang terjadi di tahun 2015 ini menjadi pembelajaran berharga bagi Pemda DKI dalam membenahi dan menata saluran atau drainase pembuangan air dari kawasan perumahan ke laut dengan menggunakan pompa pengisap berkekuatan besar. ‘’Pemda DKI hendaknya dapat membelilah pompa pengisap air

JUJUR TEGAS & BIJAK

yang berkekuatan besar dan memasangnya di setiap kawasan yang setiap lima tahun rawan banjir,’’ ujarnya sambil menambahkan jangan biarkan warga Kelapa Gading terus menerus menjadi sasaran empuk tamu tak diundang.

Beli Pompa

Ia juga sangat berharap agar pihak developer kawasan Kelapa Gading yang jumlahnya cukup banyak tidak hanya mencari keuntungan besar dalam menjual rumah-rumah mewah, tetapi lingkungan yang rawan banjir juga dibenahi dengan baik. ‘’Saya dapat memastikan jika semua developer pengembang di kawasan Kelapa Gading bersatu menjaga kawasan ini dari banjir, misalnya bergotong royong membeli pompa pengisap air berkekuatan tinggi, maka banjir bisa dikendalikan dan bisa dihilangkan di kawasan Kelapa Gading tahun depan,’’ kata seorang warga Kelapa Gading yang tinggal di kawasan Villa Permata Gading. Dikatakan pengalamannya yang luar biasa dialami ketika Senin malam ia dari Bandara Soekarto Hatta menggunakan bus pada pukul l9.30 menuju ke Kelapa Gading. Sampai di kawasan Kelapa Gading tepatnya di jalan Pegangsaan Dua depan kompleks perumahan Arkadia pukul 00.00, ternyata genangan air hujan sudah setinggi lutut, sehingga ia terpaksa menggunakan truk angkutan tanah ke rumahnya. Dengan truk tanah itu, ia dapat sampai ke rumah pada pukul 02.15 karena permukaan air di jalan mencapai tinggi sepinggang. Luar biasa waktu perjalanan ini yang biasanya hanya satu

Banjir Jakarta Tidak Lebih Dari Musibah Tahun 2014

Perjalanan Bandara Cengkareng Ke Kelapagading Bisa Enam Jam

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE News

LAPORAN KHUSUS

setengah jam, tetapi kali ini hampir enam jam. Dalam pada itu Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mengatakan banjir yang melanda kota Jakarta dua hari sejak Senin 9 Pebruari dipastikan melumpuhkan aktivitas ekonomi dan perdagangan. “Jalur distribusi stagnan, transportasi lumpuh, transaksi perbankan turun drastis, dan aktivitas perkantoran banyak yang tutup,” ujarnya di Jakarta, sehari setelah puncak banjir terjadi. Dia memperkirakan ada 75.000 ribu kios dan toko yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah kota Jakarta yang tutup. “Jika omzet mereka per hari kita rata ratakan Rp 20 juta per hari hari maka kerugian yang dialami mencapai Rp 1,5 triliun per hari,” katanya. Dikatakan, walaupun mal buka, tetapi kios banyak yang tutup dan pengunjung sepi. Alasannya, transportasi yang tidak bisa tembus ke lokasi dan banyak karyawan tidak masuk kerja.“Kerugian ini hanya pada sektor perdagangan di pusat-pusat bisnis, belum termasuk kerugian akibat dari jalur distribusi yang stagnan, omzet hotel dan restoran yang juga dipastikan menurun, transaksi keuangan yang terganggu dan perkantoran yang banyak tidak beraktivitas akibat banyaknya karyawan yang tidak masuk kerja,” ujarnya. Sarman menilai, banjir tahun ini membuktikan bahwa pemprov DKI Jakarta belum mampu mengatasi permasalahan banjir di ibukota, apalagi masih sempat masuk di ring satu kawasan Istana Negara dan Balaikota.“Sebagai kota jasa, Pemprov DKI Jakarta harus dapat segera mengatasi dampak banjir ini karena sudah sangat mengancam kelangsungan bisnis. Dua permasalahan utama Jakarta banjir dan macet menjadi momok yang selama ini mengancam aktivitas bisnis,” ujar dia. Pelaku usaha berharap Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah strategis dengan mempercepat berfungsinya Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat.

Revitalisasi Sungai

Selain itu revitalisasi sungai yang berkesinambungan dan terintegrasi, perbaikan drainase secara keseluruhan khususnya pusat pusat bisnis sehingga dampak banjir ini dari tahun ke tahun semakin berkurang dan tidak menjadi ancaman bagi aktivitas ekonomi.“Dengan APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp 73 triliun, diharapkan Pemprov tidak mengalami hambatan untuk mempercepat pembenahan drainase di kota Jakarta. Kita berharap penyerapan ang-

OBJECTIVE News

garan tahun ini dapat maksimal, tidak terulang lagi seperti tahun 2014 yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Jakarta sangat rendah,” kata Sarman. Dalam pada itu salah seorang pejabat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku bernama Gunawan menyebutkan, hujan lebat yang turun di Ibukota sejak Senin pagi betul menghambat perjalannya dinasnya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau biasanya, ia yang tinggal di Bekasi, hanya memelukan waktu 1,5 jam sampai ke kantor, tapi hari itu empat jam ."Benar-benar parah macetnya. Dari rumah ke sini sampai empat jam. Jangankan di jalur biasa, tol saja macet," ujarnya, Senin (9/2). Pengakuan serupa diungkapkan Ghina. Perempuan cantik ini mengaku dua kali dioper oleh sopir Kopaja karena macet total. "Sopirnya gak sabar, makanya penumpang dioper-oper. Dua kali lagi kita dioper," ketusnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ny Siska Labuhari, salah seorang karyawan Bank Danamon di Kuningan Jakarta Selatan. Ia menyebut pada siang hari itu sekitar jam 13.00 ia

berketetapan hendak balik ke rumahnya di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara. Lewat jalan tol ia berusaha sampai ke kediamannya sebagaimana dialaminya sebelum banjir hanya satu jam setengah perjalan. Tapi hal itu tidak dapat diwujudkannya karena jalan tol macet total sehingga ia baru dapat sampai ke rumah pukul 20.00. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak senin pagi membuat kondisi lalu lintas di Ibu Kota tak bergerak. Kemacetan tak dapat terhindarkan akibat banyaknya genangan air dan kecepatan kendaraan yang berkurang akibat licinnya jalan raya. Berdasarkan pantauan TMC Polda Metro Jaya, diketahui titik-titik kemacetan terparah berada di kawasan RSKB Tzu Chi arah Kapuk dari Kamal, di perempatan Green Garden. Di depan kompleks Meruya Indah. Semua kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, arah BSD, underpass Pasar Gembrong arah Kampung Melayu , jalan Kemanggisan dari arah Slipi, jalan lintas Gusti Ngurah Rai arah Jatinegara , simpang Jl. Matraman, Jakarta Timur, depan Citraland, underpass Senen, Jakarta Pusat. Jalan Garuda arah Gunung Sahari , Jl Arteri samping Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Kompas Gramedia, kawasan Tanah Baru arah Pasar Minggu, kawasan Medan Merdeka. Parahnya kemacetan arus lalu lintas di Ibukota di saat semua jalan utama Jakarta dipenuhi air hujan membuat pengusaha jasa transportasi merugi besar."Dampak dari banjir yang terjadi di Jakarta sangat dirasakan oleh pengusaha transportasi seperti jasa travel. Karena ruas jalan yang terendam banjir, membuat banyak jadwal keberangkatan travel yang ditunda," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Travel (HIPATRA) Bandung, Andrew Aristianto, Rabu (11/2/2015).

Tidak Lebih 2014

Menurutnya, banjir yang terjadi saat ini di Jakarta memang tidak lebih parah dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Namun meskipun demikian, kondisi ini tetap berdampak bagi pengusaha jasa travel. "Secara finansial tentunya ada dampak kerugian yang dialami pengusaha jasa atravel akibat banjir yang melanda Jakarta," ungkapnya. Kerugian yang dialami para pengusaha jasa travel ini sangat besar. "Saya mempredikEdisi No. 053, Februari 2015

Sebuah bis dan taksi (kuning) tenggelam hingga setengah badan kendaraan dan gambar atas banjir juga menggenangi depan kampus trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Kawasan seputar tugu Selamat Datang tepatnya di Bunderan HI tergenang banjir (Gbr. kiri).

sikan kerugian yang dialami oleh pengusaha jasa travel secara kseluruhan bisa mencapai Rp 1 Miliar. Angka kerugian tersebut dialami per hari selama banjir melanda Jakarta," katanya. Hal serupa juga disampaikan Dewan Pertimbangan DPD Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Jabar, Aldo F Wiyana. Dijelaskannya, dampak banjir di Jakarta tidak hanya dirasakan angkutan penumpang saja. "Dampaknya sangat besar dan menyentuh sektor lain. Khusus untuk trasportasi tidka hanya dirasakan jasa transportasi penumpang saja. Tapi juga dialami oleh angkutan barang dan lo-

gistik," terangnya. Nilai kerugian transportasi akibat banjir Jakarta tergolong besar. Di Jawa Barat, terdapat sekitar 40 ribu armada angkutan hingga saat ini. Rata-rata, pendapatan kotor setiap armada sekitar Rp 3 juta per hari. Sejak banjir di Jakarta, angkutan yang beroperasi hanya mencapai 75 persen saja. "Dengan itung-itungan tersebut, maka kerugian sektor transportasi, baik angkutan penumpang maupun barang, totalnya dapat mencapai Rp 10 Miliar per hari," tambahnya. n (Syawal Nurdin) OBJECTIVE News

LAPORAN KHUSUS

Tak dapat disangkal bahwa Ibukota Jakarta, pada Senin (9/2/2015), selama dua hari dikepung banjir. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan sejumlah titik langganan banjir terendam air antara 50 Cm sampai 1,5 meter. Tidak sedikit aktivitas warga terganggu.

anjir yang terjadi tersebut selain melumpuhkan sebagian besar aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya, juga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas kendaraan yang parah. Sejumlah titik jalan ibukota terendam banjir. Jalanan protokol takluputgenanganair.SepertiJalanMedanMerdeka Utara depan Istana Kepresidenan, bundaran patung kuda di Jl M.H. Thamrin, perempatan Sarinah Jl M.H. Thamirn serta sejumlah ruas di pinggiran Jakarta juga tak luput dari banjir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdalih banjir di sejumlah titik di wilayah Jakarta lantaran ketersediaan pompa penyedot air yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak cukup. Ia membantah banjir disebabkan drainase di Ibukota buruk. “Pompa kita nggak cukup. Kapasitas nggak cukup. Bukan drainase (yang buruk),” kata gubernur yang disapa Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2015). Secara terpisah Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ahmad Suhaimi menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang selalu menyalahkan pihak lain saat menghadapi banjir di Jakarta. “Pak Ahok selalu menyalahkan pihak lain. Ini tidak benar mengurus Jakarta dengan cara begitu,” katanya. Semestinya, kata politikus PKS ini, Ahok melakukan evaluasi di internal terkait dengan penanganan banjir hingga tahun ketiga pemerintahannya tak kunjung berubah. “Yang pegang uang siapa? Yang pegang kekuasaan siapa? Yang pegang aparatur pemerintahan siapa? Dengan segala kekuasaan yang dimiliki, tapi menyalahkan rakyat dan lain apalagi menyalahkan hujan, itu kan tidak benar,” cetus Suhaimi. Menurut dia, pihaknya tidak simpatik dengan cara Ahok memberi pernyataan terkait banjir di Jakarta yang selalu menyalahkan pihak lainnya. Semestinya, Ahok melakukan evaluasi di internal pemerintahan. “Segala sumber daya dimiliki tapi banjir belum bisa diatasi, ya harus evaluasi di internal,” cetus dia.

Janji Kampanye

Dalam kesempatan tersebut Suhaimi meng-

OBJECTIVE News

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau kesiapan pintu air di bantaran Kali Ciliwung, Kebon Baru, Tebet, Jaksel

Gubernur Ahok Menjelaskan Mengapa Jakarta Tergenang Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Tapi yang selatan, karena volume sungainya semua nggak cukup, pasti meluap. Yang repot selatan sebetulnya, karena selatan sungainya ratarata ditutupi rumah-rumah mewah sampai kumuh. Yang harusnya lebar sungai 20 meter, 12 meter, tinggal 3-4 meter, ya masalah. Nah, itu kita akan terus usahakan bongkar. Tidak ada pilihan,"

ingatkan janji Ahok saat kampanye dalam Pilkada 2012 lalu yang mengatakan akan mengatasi banjir dan macet di Jakarta. “Ini sudah tahun ketiga, mana buktinya? Masyarakat DKI Jakarta harus menuntut janji itu,” tegas Suhaimi. Saat mengomentari air meluap hingga ke Istana Negara, Ahok juga menuding ada pihak lain yang melakukan sabotase sehingga Kantor Presiden yang masuk Ring 1 itu juga terendam air banjir. “Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV (masjid) Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon (berpikir negatif),” kata Basuki, di Balaikota. Sebelumnya, gubernur juga berang atas banjir yang menggenang wilayah Jakarta Utara akhir Januari lalu. Menurut dia, banjir yang menggenang di Jalan Yos Sudarso akibat ulah kontraktor yang mengakibatkan tanggul kali Sunter jebol. “Ini betul-betul kurang ajar. Saya mau tanya, logika ya orang bukan BBSWC (Balai Besar Sungai Wilayah Citarum) tapi kontraktornya mau mengeruk sungai situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajarkan,” kata Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota. Gaya Ahok yang kerap menyalahkan pihak lain terkait banjir di Jakarta tentu menimbulkan tanda tanya publik. Janji Ahok saat kampanye serta realisasi janji tersebut tidak linier. Manajemen “kambing hitam” dalam penanganan banjir ini diyakini tak bakal menyelesaikan pokok masalah. Dalam beberapa kesempatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Edisi No. 053, Februari 2015

mengungkap soal pembenahan masalah banjir Jakarta. Ia berkata, pihaknya telah bekerja keras dengan melakukan berbagai langkah. Untuk itu ia optimististis, jika Jakarta hujan, dirinya menjamin tak akan lebih dari sehari pasti surut.

Tidak Lama

Disebutkan, banjir yang tejadi di bulan Pebruari ini tak akan berlangsung lama karena langkah-langkah antisipasi telah dilakukan. "Kita udah jaga sampai mendekati Imlek tanggal 19-an. Kita udah siap kok. Banjir juga nggak akan lama. Kecuali sabotase ya," katanya saat diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat "Genangan baru sebetulnya hampir nggak ada. Kurangnya udah lebih banyak," sebut Ahok menambahkan. Suami Veronica Tan ini berkata, sistem pompa penyedot air sudah siap, meski belum sempurna. Namun untuk di jalur Selatan, masih

yang turun tidak lebih dari satu hari, saya jamin tidak akan membawa suasana banjir. Air pasti akan surut cepat, karena bagian tengah semua sudah beres. Ini tengah, Istana, Glodok, sampai sini (Balai Kota-red) nggak bakalan banjir. Kecuali ada yang sabotase," kata Ahok.

Jakpus Rampung

Ahok menjelaskan penanganan banjir di Jakarta Pusat (Jakpus) sudah rampung. Sedangkan di Jakarta Barat dan Timur, dan Selatan masih ada kendala. Meski begitu, menurutnya, kalaupun dilanda banjir, tak akan berlangsung lama. "Timur dan Barat kita butuh 2-3 tahun untuk bereskan. Selatan memang masalah karena jalannya diduduki, sungainya jadi sempit. Tapi kalau dia banjir meluap pun nggak akan lama, karena utara yang rendah ini sudah beres," ucap Ahok. Tentang kecurigaannya masalah Sabotase oleh Ahok dijelaskan, hujan mengguyur Jakarta

Kawasan Jl. Medan Merdeka Utara tidak luput tergenang oleh banjir.

terkendala banyaknya rumah-rumah kumuh di pinggiran sungai yang belum dibebaskan. "Tapi yang selatan, karena volume sungainya semua nggak cukup, pasti meluap. Yang repot selatan sebetulnya, karena selatan sungainya rata-rata ditutupi rumahrumah mewah sampai kumuh. Yang harusnya lebar sungai 20 meter, 12 meter, tinggal 3-4 meter, ya masalah. Nah, itu kita akan terus usahakan bongkar. Tidak ada pilihan," jelas Ahok. Sementara itu, 9 waduk baru yang direncanakan dibangun Pemprov DKI Jakarta belum selesai. Kata mantan Bupati Belitung Timur ini, kebanyakan masih terkendala dengan pembebasan lahan."Belum (berfungsi-red). Baru gali. Pembebasan lahan juga masalah, yang Marunda. Makanya saya bilang sama mereka, kerjakan aja yang udah ada. Yang kita mau kerjakan tahun ini pemasangan tanggul. Kita tidak ingin rob masuk," imbuh Ahok. Disebutkan, Jika Jakarta Hujan Tak Lebih dari Sehari Pasti banjir akan surut cepat "Kalau hujan

sejak Minggu malam menimbulkan genangan di sejumlah titik Ibu Kota. Bahkan, genangan air juga sempat terlihat di kawasan Balai Kota dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat dini hari. Sebagai Gubernur DKI Jakarta ia curiga ada sabotase. ’’Saya heran kenapa wilayah Istana Merdeka sempat tergenang air,” ujarnya. Apalagi menurutnya koneksi CCTV yang terpasang di pintu air Masjid Istiqlal terputus. Bagi Ahok, tidak ada alasan kawasan Monas, Istana Merdeka, Balai Kota, dan sekitarnya bisa terendam banjir. Menurutnya, kawasan Jakarta Pusat tidak mungkin digenangi air karena sudah dibenahi. "Saya lagi minta petugas yang menangani masalah banjir di kawasan Monas untuk memberi jawaban kepada saya. Saya mau dengar jawaban, nggak ada alasan Monas-Istana kerendam. Ini juga kerendam kan semalam, masuk ini. Makanya saya nggak tahu. Sama kayak kasus Sunter, dia bilang nggak sengaja. Ya sudahlah kalau ini mau dibilang nggak sengaja," tutupnya. n (Syawal Nurdin) OBJECTIVE News

LAPORAN KHUSUS

Kawasan Istana Kepresidenan Tidak Tabu Disentuh Banjir Banjir yang menimbulkan kerugian sampai triliunan rupiah bukan baru pertama kali terjadi di Kota Jakarta. Sejak tahun 1972 ibu kota negara ini sering dilanda banjir air dengan membawa korban bukan hanya masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan kumuh, juga di perumahan mewah. Bahkan untuk kawasan seputar Istana Merdeka jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada banjir terakhir 8-9 Februari tak luput dari genangan air.

agi mereka yang bertugas di lingkup Istana Merdeka sejak awal tahun 1970an lalu banjir yang terjadi di pekan awal Februari lalu menghadapi ironi sebab kawasan khusus ini tidak lagi tabu disentuh banjir. Istana Presiden tempat penerimaan para tamu negara maupun pemimpin bangsa terkepung banjir, karena pintu air yang ada di kawasan tersebut dibuka oleh Gubernur DKI tanpa harus meminta izin dari Presiden. Seorang petugas Istana Kepresiden yang enggan disebut jati dirinya mengatakan, sewaktu Presiden Soeharto sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berkantor di Istana Medan Merdeka Utara, kawasan istana Presiden tidak pernah tersentuh banjir betapapun besarnya curah hujan turun.

OBJECTIVE News

Oleh karena itu semua daerah di Jakarta boleh kebanjiran pada waktu curah hujan turun dengan derasnya, tapi kawasan Istana Presiden sangat tabu digenangi air. Gubernur Provinsi DKI Jakarta maupun pejabat PU selalu memantau keberadaan kawasan ini di kala terjadi banjir di Ibukota. Itulah sebab jika banjir terjadi di beberapa kawasan di Jakarta, pintu air yang salurannya melewati depan Istana Merdeka tidak pernah dibuka. Saluran ini sangat kontras dengan saluran lainnya yang ada di ibukota. Saluran yang ada di depan istana Merdeka, volume air yang melewatinya sangat minim. Lain dengan saluran air di daerah banjir, terlihat melimpah melewati bibir saluran. Oleh sebab itu kejadian banjir di awal Februari ini, sungguh ironis. Batasan untuk

tidak melewatkan air banjir di kawasan Istana Merdeka tak terhindar, sehingga kawasan Istana Merdeka ikut tergenang air. Presiden Jokowi tidak keberatan untuk hal tersebut, walaupun tentu sangat mengganggu kegiatan kepresidenan.

Keluarkan Peringatan

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan sejak pukul 10.00 WIB, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca terkait ancaman banjir Jakarta. Hujan dengan intensitas sedang-lebat disertai petir dan angin kencang pada pukul 11.00 WIB, di wilayah sebagian besar Jabodetabek. Untuk itu BNPB telah mendirikan 28 Posko Taktis yaitu 25 posko di Jakarta, 2 posko di Bekasi dan 1 posko di Tangerang. Personil BNPB, SRC PB, Menwa, dan Senkom Polri dengan dukungan logistik dan peralatan membantu aparat setempat dalam penanganan banjir. BNPB telah menyiapkan 3.600 personil TNI dan 614 personil Polri untuk antisipasi banjir jika diperlukan. "Pemda DKI Jakarta tetap berada di depan sebagai penanggung jawab penanganan Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

banjir. Hingga saat ini belum ada pernyataan darurat bencana banjir dari Gubernur DKI Jakarta," tukasnya. Terkait tinggi genangan air di Jalan Medan Merdeka Utara mencapai 30 cm, selain menghambat arus lalu lintas, juga mengakibatkan sejumlah kendaraan terrlihat mogok di jalan depan kawasan istana kepresidenan itu. Genangan air dari Jalan Merdeka Utara tersebut meluas sampai kawasan Harmoni. Pada hari itu juga , Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di Jabodetabek untuk hari ini di mana seluruh Jakarta, termasuk Kepulaan Seribu, akan diguyur hujan sampai seharian nanti. Tidak saja di seluruh wilayah

DKI, hujan juga akan terus membasahi wilayah Depok, Tangerang dan Bekasi untuk kemudian menciptakan titik-titik banjir di daerah-daerah ini. Sedangkan dari TMC Polda Metro Jaya diumumkan update kondisi, yakni banjir sedalam 20-40 cm di depan Sarinah di Jalan MH. Thamrin. "Bagi kendaraan sejenis sedan agar tidak melintas,".TMC juga melaporkan adanya banjir 20-40 cm di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Majapahit. Lalu lintas sementara dialihkan. Banjir 10-20 cm juga terpantau di depan Gedung Danareksa, Jakarta Pusat dan banjir 10-30 cm di Jalan Pramuka (lampu merah Matraman), Jakarta Timur.

Banjir sedalam 20 cm juga terjadi di depan Universitas Trisakti Grogol, namun masih bisa dilintasi kendaraan bermotor. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengirimkan dua unit kendaraan untuk memompa genangan di Balai Kota. Hujan mengguyur Jakarta sejak Minggu (8/2/2015) malam hingga Senin pagi (9/2/2015) menyebabkan genangan air sejumlah titik. Jakarta dikepung banjir. Bahkan kantor Gubernur di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ikut kebanjiran dengan ketinggian 5 hingga 35 cm. n (Syawal Nurdin)

Petik Keuntungan Saat Banjir Datang Di Jakarta

Penumpang Dapat Jas Hujan Ongkos Ojek Motor Dinaikkan Jangan melihat banjir di Jakarta hanya sebagai musibah, karena ternyata peristiwa pekan pertama Februari lalu itu juga membawa berkah. Justru ketika muncul air genangan yang lama surut, ada pihak yang memetik keuntungan finansial. Siapa mereka yang beruntung di saat banjir?

etika genangan air terus meninggi di jalan Gunung Sahari, arah WTC Mangga Dua, di kawasan Kota, Pademangan, Jakarta Utara, sekelompok anak muda yang selama ini bekerja sebagai tukang ojek sepeda motor langsung mengubah profesi sebagai tukang perahu menawarkan jasa bagi warga yang membutuhkan penyeberangan. Jika selama ini penghasilan dari jasa tukang ojek sepeda motor tidak terlalu mencukupi untuk biaya hidup, maka momen banjir yang dimanfaatkan menawarkan jasa ojek menggunakan perahu, penghasilannya cukup berlipat. Untuk kawasan Gunung Sahari beberapa Edisi No. 053, Februari 2015

pemuda dengan ojek perahunya langsung menyambut warga yang sedang berjalan kaki dengan menawarkan jasa melintasi banjir. Tak hanya memuat orang, jasa yang ditawarkan juga untuk mengangkut kendaraan roda dua alias sepeda motor yang enggan mesinnya tergenang. Tepat di perempatan lampu merah dekat Pos Polisi Bintang Mas di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, para ojek perahu ini mangkal menanti pelanggan. Model perahunya beragam. Ada berbentuk rakit, gerobak, sampai perahu modifikasi milik pekerja kebersihan. Ada tujuh sampai delapan ojek perahu di sana. Mereka menawarkan jasa untuk mengantar penyewanya sampai ujung bangunan WTC Mangga Dua setelah Selter Transjakarta Pademangan. "Ayo diantar, daripada terkena air banjir. Enggak bisa tembus (sampai) ini Bang ke dalam. Murah saja, Rp 20.000 sampai ke WTC," tawar Tono (35), salah satu tukang ojek perahu, Selasa (10/2/2015) sore. Ia mengaku sudah beroperasi sejak Senin (9/2/2015). Jalan Gunung Sahari arah Ancol tersebut memang telah lumpuh akibat terrendam banjir sejak pukul 07.00 kemarin. Tinggi banjir sudah satu meter lebih.

Cukup Laris

Jasa yang ditawarkan Tono dan kawannya cukup laris. Banyak warga yang terjebak banjir rela merogoh kocek lebih dalam agar dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mematok tarif Rp 10.000 per orang, dan Rp 20.000 untuk sepeda motor. Pada tiap-tiap jam mangkal, jumlah pelanggan Tono memang tak menentu. Kadang dalam satu jam ada 10 sepeda motor atau 20 orang yang menumpang. Namun, kadang juga tiap jamnya sepi tanpa pelanggan. Meski demikian, Tono dalam dua hari ini sudah meraup untung hingga jutaan. "Kemarin seharian dari pukul 07.00 pagi sampai sore itu Rp 500.000, sekarang sudah mau Rp 400.000. Dua hari ini jadi bisa Rp 1 juta-lah," ujarnya tersenyum. Penghasilan ini dibagi-bagikan kepada lima temannya. Tono mengaku mendapat bagian Rp 200.000. Uang tersebut, lanjutnya, digunakan untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari. "Iseng-iseng berhadiah, kalau banjir kayak begini, ya rezeki buat kita," ujar Tono. Jalur depan WTC Mangga Dua tampak lumpuh, baik dari arah Ancol maupun arah OBJECTIVE News

LAPORAN KHUSUS

Salemba, Jakarta Pusat. Kali di depan Gunung Sahari airnya meluber ke jalan tersebut. Banyak kendaraan yang terjebak dan mogok setelah nekat menerobos banjir. Praktis, untuk sementara waktu, jalur tersebut lumpuhkan arus lalu lintas.

Ojek Motor

Keberuntungan besar juga diakui beberapa tukang ojek sepeda motor yang sering mangkal di kawasan banjir. Mereka bisa mengantongi pendapatan di hari banjir lebih Rp 700.000. Seorang tukang ojek yang sering mangkal di depan Gajah Mada Plaza, Ali (41 tahun) mengatakan, tidak banyaknya angkutan umum yang bisa melintasi Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk dan wilayah sekitarnya yang sebagian tergenang air. Oleh sebab itu angkutan aleternatif menggunakan ojek. "Ke-

OBJECTIVE News

marin (Senin 9/2), saya bisa mengantongi Rp 700.000. Itu sudah di luar jajan, makan dan rokok lho. Hari-hari biasa sih cuma dapat Rp150.000, paling banyak Rp 200.000 lah," katanya, Selasa (10/2/2015). Rekan seprofesi Ali, warga Batu Ceper bernama Andre (27), juga mengumpulkan pendapatan yang tidak lebih dari Ali. "Samalah saya dapat segitu, Rp700.000-an. Kemarin kan busway (bus transjakarta) stop operasi dan karyawan banyak yang dipulangkan cepat, jadi kami untung sekali," tambah Andre. Meski mengaku kerepotan setiap banjir, Ali dan Andre berharap hujan turun hari ini sehingga mereka bisa mendapat keuntungan sebanyak kemarin."Kalau banjir kan risikonya banyak, motor bisa mogok dan keamanan harus lebih diperhatikan. Kita kasih servis

lebih seperti menyediakan jas hujan makanya harganya kita naikin juga," kata Ali. Tarif ojek di pangkalan depan Gajah Mada Plaza, yang digunakan oleh 20 tukang ojek, rata-rata naik Rp10.000 selama banjir. Misalnya, tarif dari Gajah Mada Plaza ke Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, yang biasanya Rp 25.000 naik menjadi Rp 35.000 saat banjir. Namun mereka mengatakan bahwa tak sembarangan orang bisa menjadi tukang ojek dan membawa penumpang dari pangkalan."Kalau di pangkalan kita, tukang ojek harus terdaftar. Harus dari kampung sekitar situ. Tidak boleh sembarangan ada yang menjadi tukang ojek dadakan," kata Ali. Meski mendapat untung saat banjir, kedua tukang ojek itu berharap pemerintah Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

DKI Jakarta bisa segera mengatasi masalah banjir."Memang kita untung sih kalau banjir. Tapi jangan lama-lama juga banjirnya, repot nanti kita. Kalau motor sering mogok kan mahal juga ke bengkelnya," kata Andre.

Delman Kelapa Gading

Selain tukang ojek sepeda motor dan ojek perahu yang panen mendadak dalam musim banjir di Jakarta, tukang delman juga meraih keuntungan besar. Seorang kusir delman yang sering mengangkut penumpang di kawasan Kelapa Gading menyebutkan, di musim banjir ini ia bersama tujuh rekannya dapat membawa pulang pendapatan sebesar Rp 4 juta setiap orang. Dibanding hari biasa ia hanya dapat membawa pendapatannya pulang ke rumah hanya sebesar Rp 150 ribu setiap orang. Edisi No. 053, Februari 2015

â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Banjir membawa keuntungan besar buat kami,â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; seorang kusir pedelman di kawasan Kelapa Gading menyatakan. Tapi walaupun demikian ia berharap banjir ini tidak terlalu lama karena kuda yang dipakai menarik delman dapat sakit jika terlalu lama berendam di air. Di sisi lain banjir yang melanda sebagian perumahan di wilayah Jakarta menyebabkan sebagian penghuninya memilih mengungsi di hotel. Menurut Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Johnnie Sugiarto, pengusaha hotel meraup rezeki akibat musibah banjir. Okupansi atau tingkat hunian kamar bisa naik 100%, akibat banyak warga yang mengungsi ke hotel. Ia mencontohkan, hotel yang berada di kawasan Jakarta Barat menjadi tumpuan war-

ga yang mengungsi akibat banjir di wilayah Grogol dan sekitarnya. Misalnya Hotel Pullman, di Podomoro City, Jakarta Barat, sebanyak 50% okupansi diisi oleh tamu yang terkena musibah banjir. "Pullman Jakarta Barat ini full 100%. Hampir separuhnya itu orang yang ngungsi," kata Johnnie. Dikatakan, masyarakat yang mengungsi ke hotel tersebut didominasi mereka yang tinggal tak jauh dari hotel tersebut. Meski banjir, akses dari dan menuju hotel dari tempat mereka tinggal masih bisa dilalui."Aksesnya masih bagus. Orang yang dari Green Garden, Pluit, Kedoya itu larinya ke Pullman," tuturnya. Kondisi berbanding terbalik dengan hotel yang berada di kawasan banjir dengan akses yang lumpuh. Johnnie mencontohkan hotel yang berada di kawasan Kelapa Gading kini kosong karena tak ada akses menuju ke sana."Jadi tidak semua hotel untung. Contohnya Kelapa Gading, orang mau keluar, akses ke hotel nggak bisa. Mau masuk ke daerah Ciputra nggak bisa, di situ ada Ibis Hotel orang akses menuju ke sana juga nggak bisa, jadi kosong," jelasnya. Selain menyusahkan banjir yang mengepung Jakarta dan sekitarnya juga memunculkan aktivitas warga yang bisa memberi keuntungan. Seperti yang terjadi di ruas Jalan Gunung Sahari-Ancol atau sebaliknya, Senin (9/2/2015) sekitar pukul 13.15 WIB. Di kawasan ini, tinggi banjir rata-rata sekitar 1 meter atau sepaha orang dewasa. Jalur khusus TransJ menjadi jalan yang setidaknya lumayan aman dilalui oleh kendaraan. Namun tidak bagi ruas jalan biasa, ketinggian air bahkan bisa menutup nopol mobil jenis Toyota Innova. Nah, bagi mobil yang terlanjur masuk ke jalur biasa, biasanya mereka akan memilih putar balik dari pada harus menerobos air. Di sinilah 'peluang bisnis' muncul. Sejumlah anak muda tanggung biasanya berinisiatif mengatur jalan memutar dan meminta tarif sampai Rp 50 ribu. Salah seorang pemuda, Ridwan (18 tahun) mengaku memang sengaja memasang tarif setinggi itu hanya untuk putar balik."Kita kan bantu dorong dan atur-atur mobil juga," jelasnya memberi alasan.Sejak pukul 10.30 WIB, dia sudah mendapat Rp 100 ribu dari dua mobil yang putar balik. Namun tidak semua mobil mau merogoh kocek sebanyak itu, jika hanya untuk memutar balik. n (Berbagai sumber) OBJECTIVE News

ADVERTORIAL

Bangkit Melayani Masyarakat

Batam Menjadi Wilayah Prioritas Layanan IndiHome PT Telkom Keperkasaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dalam bidang telekomunikasi di Indonesia era tahun l970-1990, akan kembali muncul dengan diluncurkannya layanan indiHome. Pelanggan tidak lagi membayar satu persatu layanan yang dimiliki PT Telkom, karena dengan layanan IndiHome, cukup membayar satu layanan dengan mendapat tiga manfaat.

i era Pemerintahan Orde Baru, tidak satupun perusahaan pemerintah yang dapat menyaingi kemampuan PT Telkom baik dalam penerimaan negara maupun image pelayanan. Bahkan tidak ada satupun perusahaan negara yang dapat menancapkan usaha bisnisnya di luar negeri dengan membeli satelit seharga miliaran dolar Amerika, kecuali Telkom. Kepiawaian perusahaan plat merah ini membuat nama PT Telkom mendunia karena juga mendapat dukungan para pelaksana usaha

umumnya tenaga-tenaga muda professional. Tapi ketika dunia telekomunikasi masuk ke era digital dengan masuknya handphone membuat nama PT Telkom terperosok ke dalam jurang yang dalam. PT Telkom tidak dapat bersaing dengan perusahaan operator telekomunikasi digital yang memanfaatkan telepon genggam sebagai sarana telekomunikasi. Pelanggan PT Telkom yang dilayani jaringan kabel konvensional banyak yang beralih ke penggunaan handphone. Selain harga pulsa setiap pemakaian telekomunikasi lebih murah juga mudah dan praktis penggunaannya.

Dengan telepon genggam di mana saja dapat berkomunikasi asal masih dalam jaringan layanan dengan sistem seluler. Serangan era didigital mulai menggerogoti nama besar PT Telkom di kalangan pengguna jasa telekomunikasi. Namun demikian tampaknya membuat badan usaha milik negara yang menjadi perusahaan public tidak kehilangan akal. Dibuatnya beberapa layanan yang mudah dicapai oleh pelanggan dengan harga relative murah dibanding layanan telekomunikasi lainnya. Setelah yakin benar bahwa layanan yang akan dimunculkan di tengah masyarakat bakal mendapat respon dari pengguna jasa telekomunikasi maka dicanangkan satu layanan baru yang diberi nama Layanan IndiHome. Direktur Consumer Service Telkom, Dian Rachmawan dalam kunjungan kerjanya ke Batam Senin 9 Februari untuk mempromosikan layanan IndiHome di daerah ini mengatakan, pihaknya sudah siap menghadirkan triple play di seluruh Indonesia melalui layanan IndiHome. â&#x20AC;&#x153;Demi memberikan pelayanan yang berkualitas dan kenyamanan bagi pelanggan, kini Telkom hadirkan IndiHome. Layanan Triple Play ini meliputi telepon rumah, internet on fiber atau high speed internet dan UseeTV Cable (IPTV).

Wilayah Strategis

Sebagai daerah bisnis, menurut Dian Rachmawan, Pulau Batam termasuk wilayah yang mendapat prioritas penggelaran layanan Fiber To The Home (FTTH) mengingat lokasinya yang sangat strategis dan telah dikenal sebagai kawasan dagang yang berhadapan langsung dengan negara dan kota dagang dunia Singapura. Hingga saat ini, sudah 30% kawasan Batam tercover jaringan dan layanan Indihome. Sampai tahun 2014, tidak kurang dari 70 kawasan perumahan telah ter-cover layanan IndiHome. â&#x20AC;&#x153;Pada tahun 2015 ini kami akan memperluas coverage layanan IndiHome

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

sehingga 42 kawasan perumahan lagi dapat terlayani,â&#x20AC;? tambah Dian. Paket layanan internet Telkom IndiHome tersedia dalam tiga jenis. Yakni, telepon rumah, UseeTV Cable (IPTV), dan Internet on Fiber atau High Speed Internet up to 100 Mbps. Sebagai layanan internet fiber berkecepatan tinggi, paket Triple Play Telkom memiliki beberapa kelebihan. Layanan Telepon Rumah keunggulannya lebih murah dengan kualitas suara lebih jernih. Selain itu ada layanan penawaran gratis telepon 1000 menit jangkauan lokal atau interlokal. Sementara keunggulan high speed internet menjadi andalan lantaran mampu mentransfer data, bandwith, hingga ratusan Mbps melampaui kualitas kabel coaxial atau copper. Wajar jika hasilnya lebih stabil, lebih aman dan lebih canggih. UseeTV Cable sebagai layanan televisi interaktif berteknologi internet protocol semakin menyempurnakan layanan Triple Play Telkom melalui fitur handal seperti TV on Demand, Video on Demand, Pause and Rewind, serta Video Recorder. Sampai saat ini jaringan serat optik FTTH masih terus dibangun secara bertahap, menggantikan jaringan lama yang tak memiliki bandwith cukup di layanan internet berkecepatan tinggi yang menjadi basis layanan Indihome. â&#x20AC;&#x153;Dalam waktu dekat kita harap semua jaringan kabel tembaga sudah diganti dengan fiber, masyarakat berhak mengetahui dan menerima service terbaik yang ditawarkan Telkom melalui program ini,â&#x20AC;? ungkapnya. Secara bisnis, peluang pertumbuhan Fixed Broadband di Indonesia masih besar. Bila dilihat ada 60 juta jumlah rumah tangga di Indonesia, tingkat penetrasi layanan ini baru mencapai 5% atau tingkat penetrasi sebesar 13% dari jumlah rumah tangga yang di dalamnya terdapat pengguna internet. Teknologi FTTH akan menjadi kunci sukses dalam bisnis fixed broadband untuk lima hingga 10 tahun yang akan datang. Bahkan teknologi FTTH dinilai lebih menentukan dibandingkan teknologi mobile broadband 4G.

Target Pelanggan

Sementara itu CEO PT Telkom untuk wilayah Riau Kepulauan, Eka Setiawan dalam percakapan dengan Objective News mengatakan, pihaknya mentargetkan dapat meraih pelanggan IndiHome di daerah ini pada tahun 2015 ini sebanyak 150.000 pelanggan. Target ini kemungkinan besar dapat dicapai Edisi No. 053, Februari 2015

karena antusias masyarakat di daerah ini begitu besar. Beberapa perusahan industry maupun perusahaan pengembang perumahan dan perkantoran (real estate) di daerah ini sudah menyatakan akan menggunakan layanan IndiHome di kawasan yang akan dibangun.

Salah satu di antara kawasan real estate yang sudah memastikan memanfaatkan layanan IndiHome adalah semua kamardi hotel dan unit apartemen Bliss Park di kota Nagoya Batam. Di bangunan yang didirikan kontraktor PT Adhitya Inti sudah terpasang jaringan untuk mendukung layanan IndiHome. n (U-2).

SAATNYA BERALIH KE FIBER! Akses INTERNET

Super Cepat dan Canggih

1000 Menit Nelpon Lokal atau Interlokal Download & Streaming Music dan Anti Virus

GRATIS

Paket IndiHome IndiHome 100% Fiber memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih paket-paket dengan koneksi internet Super Cepat, Telepon dan IPV sesuai dengan kebutuhan.

Harga

TELEPON RUMAH

CABLE

10 Mbps

GRATIS 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal

UseeTV All Channel 98 channel pilihan

/bulan 390 .000,-

20 Mbps

GRATIS 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal

UseeTV All Channel 98 channel pilihan

/bulan 640 .000,-

50 Mbps

GRATIS 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal

UseeTV All Channel 98 channel pilihan

GRATIS 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal

UseeTV All Channel 98 channel pilihan

100

Mbps

/bulan 1.640.000,-

/bulan 2.890.000,-

Harga diatas untuk pembayaran setiap bulan dan berlaku selama masa promo 9 Bulan. Syarat & ketentuan berlaku.

Nikmati fitur -fitur handal Useetv Cable:

rec

TV On Demand

Pause & Rewind

Nonton ulang siaran tv Hingga 7 hari sebelumnya

Nonton film pilihan lokal dan internasional

Pause & Rewind film dan acara favorit

Video Recorder

Karaoke

Music

Rekam program tv dan film favorit

Karaoke dan merekam lagu favorit

Lagu dari berbagai Genre

OBJECTIVE News

Foto: Dok.giantseawall/ist

PERSONA

Masyarakat Pembeli Jangan Sampai Dirugikan

Pembangunan 17 Pulau Buatan Di Teluk Jakarta Belum Izin MKP

Penerbitan izin pembangunan 17 pulau buatan di Provinsi DKI Jakarta menuai kritik. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai kewenangan perizinan reklamasi bukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya ada dua hal yang dianggap menjadi kelemahan perizinan reklamasi di DKI Jakarta. 66

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Pembangunan pulau buatan di Utara Jakarta tepatnya Teluk Jakarta berbentuk burung garuda raksasa merupakan salah satu dari 17 mega proyek pembuatan pulau buatan di indonesia.

ertama, pihak KKP menjelaskan, soal penerbitan kewenangan perizinan reklamasi pantai di DKI Jakarta ada di pemerintah pusat. Hal ini terkait dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selain itu, perizinan reklamasi di DKI Jakarta belum memiliki zonasi laut. "Jadi kalau dia di dalam 12 mil dan bukan kawasan strategis nasional, maka yang mengeluarkan izin lokasi itu gubernur. Meski dia di 12 mil tapi kawasan strategis tetap itu menteri kalautan dan perikanan yang mengeluarkan. Di atas 12 mil sampai 200 mil itu kewenangannya menteri kelautan dan perikanan," jelas Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Edisi No. 053, Februari 2015

Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad saat ditemui di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (10/02/2015). Penjelasan ini sekaligus menambahkan salah satu burit kesimpulan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR mitra kerja pemerintah, bahwa untuk rencana reklamasi di wilayah periaran teluk Jakarta itu perlu ditinjau. Selain ternyata belum memiliki perizinan dari pemerintah pusat, maka yang dikantungi pihak pengembang baru sebatas rekomendasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Padahal selama ini, pihak pengembang sudah melakukan promosi bahkan penjualan kawasan kota baru Pluit itu kepada umum. Oleh sebab itu perlu ada kepastian status dari pulau baru hasil reklamasi tersebut, agar masyarakat yang sudah terlanjur mengikat jual beli pemanfaatan maupun property yang ditawarkan tidak akan dirugikan.

Kawasan Strategis

Dirjen Saad menambahkan yang disebut KSN mencakup tempat latihan perang TNI AL, kawasan konservasi yang merupakan warisan dunia dan kawasan yang oleh pemerintah dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Ditegaskan, hampir semua

kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta atau Jabodetabek masuk ke dalam KSN. "Kalau di Surabaya (Gerbang Kertasusila) ada juga, Surabaya, Gresik itu kawasan strategis. Di Bali namanya kawasan Sarbagita, Denpasar, Badung (termasuk Gianyar)," paparnya. Saad mengaku bingung saat ia menemukan sebuah iklan dari perusahaan properti terkenal ingin membangun proyek 17 pulau di Utara Jakarta tanpa seizin Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut saad lokasi perairan tempat dibangunnya proyek 17 pulau buatan itu masuk ke dalam wilayah KSN. "Saya beberapa waktu lalu melihat iklan Agung Podomoro Group bahwa ada reklamasi di daerah Pluit, karena izin reklamasi sudah dikantongi. Disebutkan dalam izinnya, ternyata izinnya dikeluarkan oleh Gubernur DKI. Padahal itu tidak boleh karena kewenangannya KKP seharusnya dikeluarkan oleh MKP," paparnya. Alasan kedua menurut Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad, belum adanya zonasi laut atau khususnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh Pemprov DKI Jakarta membuat proyek ini tidak bisa dilanjutkan. OBJECTIVE News

Foto: Dok.rakyatsulsel/ist

PERSONA

"Nggak bisa dong. Perda RTRW tersebut yang buat Pemda DKI sudah dua tahun ini kami sudah membiayai DKI. DKI kaya tapi untuk studi zonasi laut biaya KKP. Hingga kini reklamasi itu belum ada izinnya," tegasnya.

Ada Kepres 52

Pluit City, salah satu dari 17 pulau buatan yang akan terealisasi.

Izin Langsung

KKP beranggapan izin proyek pembangunan reklamasi 17 pulau buatan itu harus mendapatkan izin langsung dari pusat dalam hal ini Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Sebab lokasi perairan tempat dibangunnya proyek reklamasi 17 pulau buatan itu masuk ke dalam wilayah Kawasan Strategi Nasional (KSN). Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai izin proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta punya kelemahan. Izin yang dikelurkan oleh

Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dianggap tak memperhitungkan zonasi laut. Direktur Pesisir dan Lautan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP Eko Rudianto mengatakan Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum menyelesaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) termasuk zonasi laut lokasi tempat dibuatnya 17 pulau tersebut. "Pemda DKI telah memasukan 17 pulau itu dalam RTRW DKI. Tetapi DKI belum punya rencana zonasi (laut). Sedang dalam proses sepertinya," kata Eko. n (A-3) Foto: Dok.rakyatsulsel/ist

Pemprov DKI Jakarta mengklaim aturan Keputusan Presiden (Kepres) No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan proyek tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) karena masuk kawasan strategis nasional (KSN). Dalam hal pihak Kementerian Kelautan danPerikanan(KKP)menganggappemberian izin pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta dianggap punya kelemahan karena tak memperhitungkan zonasi laut dan di luar kewenangan, mendapat tanggapan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah. "Izin-izin semua pemprov kalau 25 hektare ke bawah langsung tanpa rekomendasi kementerian (KKP). Kalau di atas itu langsung dari rekomendasi kementerian UU Nomor 1 Tahun 2014," ujarnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2015). hal tersebut juga mengacu UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Isu permaalahan reklamasi ini menurutnya bergulir sejak lama, namun pihaknya tidak akan 'ngotot' melawan ketentuan perundangan yang ada. "Reklamasi bergulir dari jauh-jauh hari. Ini kan untuk kepentingan masyarakat. Kita nurut-nurut saja sesuai aturan," lanjut Saifullah. Reklamasi diklaim untuk kepentingan perusahaan property PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Melalui anak usahanya, PT Muara Wisesa Samudera akan membangun pulau buatan seluas 165 hektare. Agung Podomoro salah satu pengembang yang akan menggarap 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Sebanyak 17 pulau buatan itu nantinya akan saling terhubung, termasuk dengan proyek Giant Sea Wall.

coastarina salah satu pulau buatan yang menyerupai peta dunia terbesar di dunia mengalahkan Dubai akan dikembangkan pembangunannya di Pulau Batam.

OBJECTIVE News

Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

RAGAM LAPORAN UTAMA ARTIS & SELEBRITIS - METROPOLITAN - KHASANAH BUDAYA

JUJUR TEGAS & BIJAK

Foto: Dok.rakyatsulsel/ist

Susan Mazak

Banting Setir ke Musik Dangdut Lantaran Diminta Topless Saat Casting Bukan tanpa alasan Susan Mazak memutuskan untuk terjun ke dunia musik dangdut. Sebelumnya, ia sempat mencoba membangun kariernya sebagai seorang aktris.

erempuan kelahiran 22 April 1987 ini mengaku jenuh dengan dunia akting. Kejenuhan yang ia rasakan bukan lantaran lelah karena syuting. Namun ia merasa terbebani dengan banyak tuntutan yang dinilainya 'berlebihan' saat harus tampil di depan kamera. "Aku pernah main di beberapa sinetron terus pas nyoba mau main film, jujur akhirnya aku agak nyerah," ungkapnya. Kenapa? Susan berharap kemampuan aktingnya bisa berkembang jika dirinya bisa tampil di layar lebar. Namun hal itu tak semudah yang ia bayangkan.

Ia mengaku, "Setiap casting, aku selalu diminta tampil telanjang. Atau topless, di situ aku nggak bisa," ujarnya lagi. Menjadi penyanyi pun diyakini Susan menjadi cara lain agar dirinya bisa tetap eksis di dunia hiburan. Tak hanya menjadi penyanyi, kini dirinya juga menjajal sebagai produser boyband yang terdiri dari dua puluh personel cowok-cowok ganteng. "Aku cuma nyoba cari peruntungan yang baik. Sekarang makanya agak fokus di musik sambil coba jadi produser boyband 'I am Idol' yang personelnya dua puluh orang," paparnya. n (doc/hkm)

lvira Devinamira Wanita kelahiran 28 Juni 1993 tersebut, bangga menjadi duta Indonesia di ajang Miss Universe 2015 yang diselenggarakan di Kota Doral, Miami Florida Amerika Serikat. Meskipun tak juara, namun di event bergengsi tersebut bagi Elvira bisa masuk kejajaran 15 besar suatu pencapaian yang sangat membanggakan karena dia harus bersaing ketat dengan keempat belas wanita cantik kontestan lainnya. Elvira harus terhenti langkahnya pada babak 10 besar dengan kontestan Miss Universe lainnya. Meskipun gagal melaju kebabak selanjutnya, Elvira begitu percaya diri tampil meyakinkan di panggung preliminary competition Rabu malam (21/1) atau Kamis pagi waktu Indonesia. Elvira sangat menikmati dan bangga menjadi perwakilan Indonesia di Edisi No. 053, Februari 2015

Foto: Dok.rakyatsulsel/ist

Elvira Devinamira Raih Gelar Best National Costume di Ajang Miss Universe 2015 ajang tersebut. Terlebih saat mengenakan bikini merah muda dengan rambut hitam panjangnya dibiarkan terurai. Terlihat tubuh Elvira tengah berlenggak-lenggok di atas panggung. Gagal bukan berarti Elvira pulang ke Indonesia dengan tangan kosong. Ia berhasil menyabet gelar Best National Costume dengan tema The Chronicle of Borobudur yang seberat 20 kilogram. Meski demikian, penampilan kontestan negara lain tak boleh diragukan. Sedangkan pada acara Grand final Miss Universe tersebut, terpilih Paulina Vega sebagai Miss Universe dari negara Kolombia ini berhasil menyingkirkan pesaingnya yang asal Amerika serikat yaitu Nina Sanchez. Dengan demikian Paulina Vega menggantikan Miss Universe sebelumnya yaitu Gabriela Isler. n (ist)

OBJECTIVE News

RENCANA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan pendapatan para pegawainya berlipat-lipat, ternyata tidak sepenuhnya mendapat sambutan baik masyarakat. Mematok gaji dan tunjangan terendah Rp 9 juta dan tertinggi sampai hampir Rp 80 juta, mengundang komentar di media sosial bahwa Gubernur Basuki Tjahaya Purnama hanya mau mencari dukungan PNS dan untuk pencitraan dalam Pemilihan Gubernur 2017.

METROPOLITAN

Foto: Dok.tanzen-KL/beritaterkini/ist

RAGAM

Para Lurah dan Wakil Lurah

Naikkan Gaji Para Lurah Jakarta Sampai Rp 30 Juta

Dikomentari Cari Dukungan PNS Dan Pencitraan Pilgub DKI 2017

kun Bryancruz888 @ bryancruz menyatakan, sudah jelas kan warga Jakarta situasi kondisi saat ini? PBB naik 7x lipat, parkir naik 2,5x lipat, ERP, motor haram di HI, pemerasan via bank di transJ.... (Kenaikan) jurus pencitraan lagi.. biar kompak didukung PNS 2017 ya pak? Kemarin ini tukang sapu aja ga digaji dua bulan di Monas.... (asal tahu aja) Jangan sampai janji sekadar iming-iming di tengah mandek... Tukang parkir 2x UMP, sopir angkutan 3x UMP.. ga realistis itu pak!! Kecuali yaaa rakyat Jakarta yang menanggungnya, pindah sajalah dari Jakarta kalau perlu dari Indonesia kalau begini terus! #SalamGigitJari #JakartaBaru Memang cukup luar biasa kenaikan gaji para pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, selain gencar melakukan reformasi birokrasi di pemerintahannya, juga memberikan gaji yang dianggap sepadan. Cara yang ditempuh Ahok sapaan bagi gubernur ini lebih dimaksudkan agar anak buah bekerja dengan baik dan terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

OBJECTIVE News

Pokoknya kita pengen bikin orang bangga kerja di sini sama bangganya kaya kerja di Citibank, perusahaan minyak. Gaji PNS akan lebih besar dari gaji swasta, kita akan pacu APBD lebih tinggi dengan efisiensi sehingga kita juga bisa sejahterakan PNS di Provinsi DKI Jakarta," Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Gubernur DKI Jakarta

Salah satu cara yang sudah ia lakukan sejak menjabat di DKI dengan menerapkan sistem lelang jabatan untuk level kepala dinas, kepala sekolah hingga kepala rumah sakit. Sistem lelang jabatan ini diharapkan memberikan peluang pada mereka yang benar-benar mumpuni di

bidangnya dan menggeser orang-orang yang hanya diam dan duduk tanpa melakukan apaapa. Sukses melakukan lelang jabatan, Ahok kemudian berpikir merombak besar-besar struktur PNS di DKI. Mulai eselon II hingga Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

IV dia rotasi. Lebih kurang ada 6.500 PNS yang bergeser dari posisinya semula. Ada yang naik, turun bahkan di staf-kan Ahok karena tak becus. "Pokoknya kita pengen bikin orang bangga kerja di sini sama bangganya kaya kerja di Citibank, perusahaan minyak. Gaji PNS akan lebih besar dari gaji swasta, kita akan pacu APBD lebih tinggi dengan efisiensi sehingga kita juga bisa sejahterakan PNS di Provinsi DKI Jakarta," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Dengan gaji besar, mereka nggak boleh pungut-pungut apa-apa lagi. Kan sudah jelas statement dari Gubernur yaitu stafkan. Bisa juga penurunan pangkat,"

Jangan Nakal

Dengan berbagai kebijakan ini, Ahok menekankan semangat bekerja anak buahnya tak pernah luntur. Caranya dengan menaikkan gaji mereka dari tahun sebelumnya. Mengantongi gaji maksimal, Ahok berharap tak ada lagi anak buah nakal yang main proyek dan mengakali APBD. Berapa sebenarnya gaji baru yang ditawarkan Gubernur bagi para pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI? Setelah Pemprov resmi menghapus honorarium untuk PNS mereka. Sebagai kompensasi, PNS yang menempati jabatan struktural akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, prediksi besaran total gaji diterima (take home pay) pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta: Lurah: Rp 33.730.000; Camat (Rp 44.284.000); Kepala Biro (Rp 70.367.000); Kepala Dinas (Rp 75.642.000) dan Kepala Badan menjadi Rp 78.702.000 Bukan cuma pejabat struktural, Ahok juga bakal menaikkan gaji PNS yang bekerja di bagian Fungsional atau Struktural. Biasanya, mereka yang menempati posisi eselon II, dan III. "Dengan gaji besar, mereka nggak boleh pungut-pungut apa-apa lagi. Kan sudah jelas statement dari Gubernur yaitu stafkan. Bisa juga penurunan pangkat," kata Sekda DKI Jakarta, Saefullah. Berikut prediksi Besaran Take Home Pay Fungsional/Pelaksana yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta: Bagian Pelayanan menjadi Rp 9.592.000; Operasional (Rp 13.606.000); Administrasi (Rp 17.797.000) dan Bagian Teknis Rp 22.625.000 Ahok juga memberikan insentif yang untuk staf dinas yang bekerja dengan baik. Tak tanggung-tanggung, dia bakal menggaji mereka Rp 14 juta. "Staf yang kerjanya lebih bagus bisa bawa pulang Rp 13 juta," kata gubernur. Ia tak mau anak buahnya kerja main-main. Edisi No. 053, Februari 2015

Saefullah

Sekda DKI Jakarta Tapi bila itu terjadi, Ahok akan mencopot jabatan fungsional mereka dan itu akan berpengaruh pada pendapatannya. "PNS yang tidak kerja Rp 9 juta," kata Ahok di Balai Kota Jakarta. Dengan keringanan yang dia berikan, keterlaluan jika memang masih ada PNS DKI Jakarta yang mencoba main proyek. Oleh sebab itu ia mengancam akan memasukkan PNS nakal ke Badan Diklat jika tidak kunjung jera. Meski sudah di Diklat, mereka masih diberikan gaji cukup layak. Tapi, mereka yang ditempatkan di Diklat, tak lagi menerima tunjangan. Hanya gaji pokok yang dibawa pulang. "Kalau di Badan Diklat paling kerjanya cuma baca koran dan analisisanalisis, dapat gaji pokok saja sekitar Rp 2 juta, sudah tidak ada lagi tunjangan. Kamu kerja gaji buta saja," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

PNS Bodetabek

Tentu saja kebijakan kenaikan gaji mencolok juga mengundang iri. Dalam pada itu kenaikan gaji dikarenakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menghapuskan dana honorarium untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Sehingga tunjangan kinerja daerah (TKD) ditingkatkan. Sehingga lurah bisa membawa Rp 33 juta setiap bulannya. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, tidak semua lurah akan mendapatkan penghasilan sama. Sebab saat ini PNS dengan kinerja baik akan mendapatkan banyak poin. Semakin banyak poin maka gaji yang akan dibawa pulang juga maksimal. “Lurah bisa mendapatkan sampai Rp 30 juta loh. Tapi apakah semua lurah dapat Rp 30 juta? Belum tentu. Karena kan itu ada di TKD.

Evaluasi per minggu, per hari. Sistem poin berdasarkan harian,” kata Djarot di Gedung BKPM, Jakarta Selatan, Senin (26/1). Dia menambahkan, dengan adanya sistem poin ini, harapannya bisa memaksimalkan kinerja dari PNS DKI Jakarta. Karena mulai tahun ini, pendapatan yang dibawa pulang oleh PNS DKI Jakarta bergantung dengan kinerja mereka. “Ingat gaji besar tergantung kinerja mereka. Kalau kinerjanya buruk gajinya juga buruk,” tegasnya.

Bisa Distafkan

MantanwalikotaBlitarinimengungkapkan, jika kinerja PNS tidak sesuai dengan harapan, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan diganti atau distafkan. Sistem ini sekaligus membuat PNS DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik kepada warga. “Ancamannya bisa distop nanti. Ini banyak ngantre yang bagus-bagus. Biar kompetisinya sehat, objektif dan bukan karena kedekatan. Daripada mereka yang malas-malasan,” ujarnya. Djarot mengatakan, pembayaran upah sesuai dengan hasil kerja juga berlaku untuk karyawan honorer. Mereka juga harus melaporkan hasil kerja setiap harinya. Karena untuk saat ini, gaji mereka sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. “Honorer itu kan gajinya sudah UMP kan. Sebetulnya kewajibannya kan sama. Artinya setiap hari berapa jam? Misalnya ini penyapu jalan kan kerjanya harusnya tidak cuma dua jam dong,” tutupnya. Hasil perhitungan setelah Gubernur DKI Jakarta menghapus dana honorarium untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta ini diklaim mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sekitar 40 persen. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pesiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustiani mengatakan, Ahok melakukan penghematan anggaran dengan penghapusan dana honorarium. Penghapusan ini bisa menghemat anggaran sampai 40 persen dalam APBD DKI Jakarta. “Bisa efisiensi banyak. Karena dana honorarium untuk berbagi kegiatan dan sangat besar,” jelasnya saat dihubungi, Senin (26/1). Dia menjelaskan, dalam APBD DKI Jakarta 2014, dana honorarium menghabiskan anggaran sekitar 40 persen atau senilai Rp 38 triliun. Padahal pada tahun itu APBD DKI OBJECTIVE News

RAGAM

METROPOLITAN

Ragam Komentar di Media Sosial akun Santi Jojor Sitorus @santi.j.sitorus Pak..pns daerah bodetabek dibikin begitu juga dong.. Kami merasa kerja dengan beban yang sama tapi penghasilan jauh berbeda …

Bambang_nusantara @bambang_nusantara Ini berita para menteri mesti pada baca juga, di kementerian masih banyak pejabat eselon III pendidikan S2 denga pangkat IVb masa kerja di atas 20 tahun menerima gaji plus Rp 5 juta ditambah tunjangan kinerja 4,9 juta dan tunjangan jabatan sekitar 1,5 juta total cuma Rp. 11,4 juta

Namun Iw63 @iw6304

UMP buruh gimana, masa Rp. 2,7 juta tapi PNS Rp. 12jt buruh bisa ngamuk kalau terlealisasi gaji golongan terendah segitu, gimana golongan teratas. Padahal pns digaji oleh rakyat

bagus, yg berprestasi dapat Rp 12juta, yang malas dapat Rp 2,7 jt.

akun Tanya2013 @tanya2013

Ahmadim @ahmadim enaknya jadi PNS DKI ...susahnya jadi buruh di DKI..PNS DKI dijamin akan loyal dengan Ahok..

Jakarta Rp 72,9 triliun. “Anggarannya sampai 40 persen, besar sekali. Makanya dengan dihapus bisa lebih hemat,” ujar Etty. Ada beberapa kegiatan yang mendapat honor dihapuskan, seperti kegiatan pembebasan tanah, pengukuran tanah dan lainnya. Sebab, hampir setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menganggarkan honorarium untuk berbagai kegiatan. “Dana honorarium akan dialihkan ke kegiatan yang produktif misalnya untuk membangun infrastruktur. Dana akan diberikan kepada setiap SKPD. Sebagian, akan digunakan untuk menambah besaran tunjangan kinerja daerah (TKD),” ungkap Etty. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 207 tahun 2014 tentangan Tunjangan Kinerja Daerah tertanggal 1 Januari 2015 TKD dinamis sudah diberlakukan. Etty mencontohkan, TKD untuk pejabat seperti

akun kemex.cs @kemex

OBJECTIVE News

mengira-ngira kenaikan gaji itu dikarenakan, harga BBM dinaikin....rakyat nyumbang Rp. 2.000 per liter, sekarang gaji-gaji PNS gede-gede....Enak bener ya makan uang rakyat

lurah naik dari Rp 6,5 juta menjadi 13,1 juta. “Bekerja harus mencapai target. Jika tak sesuai kinerjanya, pejabat tersebut terancam terkena hukuman disiplin. Hukumannya bisa sampai pemecatan,” tutupnya.

Langsung Mutasi

Tindakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini sudah dibuktikan cukup tegas, jika diketahui ada pegawai yang bertindak tidak benar. “Saya salut dengan pak Ahok, sore hari saya sampaikan tentang tindakan tidak benar dari salah satu oknum di sebuah dinas, besoknya langsung dimutasi ke wilayah lain,” ujar seorang swasta yang berinvestasi di bidang layanan umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadi pihak yang bisa memberi pelayanan kepada investor secara cepat dan transparan. “Saya tahu tujuannya untuk mendapatkan

akun Cumibak @cumibak buat yang pada komen negatif. Gaji pokok PNS DKI adalah Rp. 7jt, kenapa ahok bilang Rp. 12 juta, tolong dicermati. Dia menerapkan sistem poin yang sama saja dengan kalau anda menjadi marketing. Semakin banyak pelanggan yang didapat bonus semakin besar, semakin banyak case yang dilayani dan selesai bonus semakin banyak.

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar investor yang enggan disebut namanya. Ia menyatakan, sebelum pihaknya membantu pengelolaan pelayanan umum, ternyata yang penghasilan yang masuk ke kas pemerintah provinsi hanya Rp 500 ribu-an per hari. Namun setelah pengelolaan diserahkan kepada swasta maka bisa menyetor lebih dari Rp 6 juta/hari. Sementara dari peningkatan pendapatan tersebut, ternyata Pemerintah Provinsi juga tidak pelit dengan memberikan stake holder penghasilan mencapapai Rp 4 juta/bulan dari sebelumnya hanya Rp 1,25 juta. “Jadi jika ada pihak yang mengomentari hanya untuk pencitraan, saya kira bukan sifat Pak Ahok untuk mencari popularitas lagi. Beliau seorang professional dan sesungguhnya memang demikian seharusnya seluruh pegawai instansi pemerintah kita,” tambahnya. n (A-3) Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news

KHASANAH BUDAYA

JUJUR TEGAS & BIJAK

Di Palembang Ditemukan Makam Si Pitung Tokoh Legenda Betawi

enemuan makam ini, setelah melalui perjuangan yang melelahkan dari Muhammad Ihsan, bersama tim Dzurriyah Aria Jipang dari Jayakarta, Palembang dan Jawa Barat. Banyak yang salah mengerti tentang Pitung, Pahlawan dari tanah Betawi. Hal ini disebabkan pengaruh dari kisah-kisah yang beredar di masyarakat, yang menggambarkan Pitung sebagai sosok Jawara, yang membela kaum lemah, melalui keahliannya dalam ilmu beladiri. Namun sejatinya Pitung itu adalah sebuah organisasi perlawanan rakyat Betawi, terhadap pemerintahan kolonial Belanda. PITUNG merupakan singkatan dari PITUAN PITULUNG, yang bermakna Tujuh Orang Penolong”, yang dipimpin oleh Ratu Bagus Mohammad Ali bin Raden Samirin. Nama ketujuh pendekar itu adalah, Ratu Bagus Muhammad Ali Nitikusuma (gugur tertembak); Ratu Bagus Roji’ih Nitikusuma (gugur tertembak); Ratu Bagus Rais Sonhaji Nitikusuma; Hasan; Saman (nama Panggilan); Jebul (nama samaran); dan Abdullah alias Dulo, demikian tertulis dari Sumber: Pitung dari Kemanggisan/Kemandoran. Keberadaan organisasi PITUNG ini, tentu sangat menghawatirkan Belanda, dengan segala upaya mereka berusaha memadamkan perlawanan masyarakat Betawi. Dua orang dedengkot PITUNG, Muhammad Ali dan Roji’ih, berhasil mereka bunuh, namun PITUNG ternyata tidak bubar, bahkan pada tahun 1893 muncul Anggota Pitung yang tidak kalah menakutkan mereka, yaitu Kyai Haji Ratu Bagus Ahmad Syar’i Mertakusuma Pada tahun 1914, Ahmad Syar’i bersama dua rekan seperjuangan, membentuk organisasi perlawanan yang bernama “KI DALANG”. Pada masa itu, dikenal 3 (tiga) orang pemimpin yaitu, Ki Sama’un yang dengan pusat perjuangan di Teluk Naga Kampung Melayu Tangerang (kini masuk wilayah Provinsi Banten); Ki Syar’ie (KH Ahmad Syar’ie Mertakusuma) di Bambu Larangan Cengkareng Jakarta Barat, dan Ki Abdul Karim Daim di Kampung Duri Edisi No. 053, Februari 2015

Kamis tanggal 25 Desember 2014 sore, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1436 H, makam tokoh Betawi, yang juga anggota PITUNG berhasil ditemukan di Pemakaman Puncak Sekuning Palembang (sumber: Makam Tokoh Betawi). Gang Jamblang. Perlawanan “KI DALANG” ini berakhir pada 1924, yang ditandai dengan terbunuhnya Ki Sama’un, serta tertangkapnya Ki Syar’ie, Ki Abdul Karim Da’im bersama pemimpin lainnya. Namun Ki Syar’ie berhasil kabur, sebelum akhirnya tertangkap di Kota Bandung, dan dijatuhi hukuman gantung oleh Pemerintah Kolonial Belanda waktu itu. Tetapi belum sempat dihukum, Ki Syar’ie untuk kedua kalinya berhasil melarikan diri. Selama bertahun-tahun pihak Belanda mencari keberadaan Ki Syar’ie ini, tetapi tidak juga mereka temukan. Dalam pelariannya Ki Syar’ie sempat ke Medan, kemudian di tahun 1924 bermukim di Kota Palembang (Sumber : Biografi Kyai Haji Ratu Bagus Ahmad Syar’i Mertakusuma). Dan makam yang ditemukan oleh Muhammad Ihsan di Palembang , merupakan makam dari Ki Syar’ie atau Kyai Haji Ratu Bagus Ahmad Syar’i Mertakusuma, pembentuk organisasi ‘KI DALANG” sekaligus anggota Kelompok PITUNG yang paling dicari Pemerintah Kolonial Belanda. Sementara itu dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas ditulis, Si Pitung adalah salah satu pendekar Betawi berasal dari

kampung Rawabelong Jakarta Barat. Selain itu Si Pitung menggambarkan sosok pendekar yang suka membela kebenaran dalam menghadapi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh penguasa Hindia Belanda pada masa itu. Kisah pendekar Si Pitung ini diyakini nyata keberadaannya oleh para tokoh masyarakat Betawi terutama di daerah Kampung Marunda di mana terdapat Rumah dan Masjid lama. Si Pitung lahir di daerah Pengumben, di sebuah kampung di Rawabelong yang pada saat ini berada di sekitar lokasi Stasiun Kereta Api Palmerah. Ayahnya bernama Bang Piung dan ibunya bernama Mpok Pinah. Pitung menerima pendidikan di pesantren yang dipimpin oleh Haji Naipin, seorang pedagang kambing. Si Pitung merupakan nama panggilan asal kata dari bahasa Sunda pitulung (minta tolong atau penolong). Kemudian, nama panggilan ini menjadi Pitung. Nama asli si Pitung sendiri adalah Salihun (Salihoen). Pada dasarnya ada tiga versi yang tersebar di masyarakat mengenai si Pitung yaitu versi Indonesia, Belanda, dan Cina. Ma s i n g - m a s i n g penutur versi cerita tersebut memiliki versi yang berbeda dari cerita si Pitung itu sendiri. Apakah si Pitung sebagai seorang pahlawan berdasarkan versi cerita Indonesia, dan sebagai seorang penjahat jika dilihat dari versi Belanda. Cerita si Pitung ini dituturkan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dan menjadi bagian legenda serta warisan budaya Betawi khususnya dan Indonesia umumnya. OBJECTIVE News

RAGAM

Kisah legenda Si Pitung ini kadang-kadang dituturkan menjadi rancak (sejenis balada), sair, atau cerita Lenong. Menurut versi Koesasi (1992), Si Pitung diidentikan dengan tokoh Betawi yang membumi, muslim yang shaleh, dan menjadi contoh suatu keadilan sosial. Namun dari versi van Till (1996) si Pitung merupakan seorang kriminal, diawali ketika menjual kambing di pasar Tanah Abang yang kemudian dicuri oleh para “centeng” (Si Gomar menurut versi Film Si Pitung (1970) tuan tanah. Si Pitung kembali pulang dengan tangan hampa, namun ia hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia telah dirampok. Ayahnya yang marah kemudian menyuruh Pitung pergi mencari uang tersebut dan akhirnya dapat menemukannya kembali. Namun, para pencuri alias "centeng" tersebut mengajak Pitung untuk bergabung sebagai perampok. Pada awalnya Pitung menolak, tetapi akhirnya bergabung dengan mereka. Legenda yang dikisahkan dalam film Si Pitung, Pitung dan kawanannya menggunakan cara yang “pintar” dengan menyamar sebagai pegawai Pemerintah Belanda (Di Versi Film Si Pitung, Pitung disebut sebagai "Demang Mester Cornelis"–Wilayah Mester Cornelis saat ini disebut sebagai Jatinegara, merupakan bagian dari Kota Jakarta Timur–dan Djiih sebagai “Opas”). Kemudian, mereka melakukan penipuan dengan memberikan surat kepada Haji Saipudin agar Haji Saipudin menyimpan uang di tempat Demang Mester Cornelis. Pitung menyatakan bahwa uang tersebut dalam pengawasan pencurian. Haji Saipudin setuju kemudian Pitung dan Kelompoknya membawa lari uang tersebut. Akibat dari hal ini, si Pitung dan kawanannya menjadi buronan “kompenie”. Hal ini menarik perhatian komisaris polisi yang bernama Van Heyne (Schout Van Heyne, Van Heijna, Scothena, atau Tuan Sekotena). Secara resmi, menurut Van Till (1996), nama petugas polisi tersebut bernama A.W. Van Hinne yang pernah bertugas di Batavia dari tahun 1888 - 1912. Menurut catatan kepolisian Belanda, Van Hinne memulai karier sebagai pegawai klerikal Pemerintah Belanda, kemudian menjadi Deputi Kehutanan, dan Polisi di beragam tempat di Indonesia. Van Hinne menderita sakit yang serius sesudah dikembalikan ke Eropa untuk penyembuhan. Pada akhir tahun 1880, Van Hinne menjadi seorang Perwira Polisi di Batavia (Stambock van Burgerlijke Ambtenaren in Nederlandsch-Indie en

OBJECTIVE News

KHASANAH BUDAYA

Makam Ki Syar’ie, pembentuk organisasi ‘KI DALANG” sekaligus anggota Kelompok PITUNG, yang ada di pemakaman Puncak Sekuning Palembang (Inzet: Ki Syar’ie semasa hidup).

Gouvernements Marine, ARA (Aigemeen Rijksarchief ), Den Haag, register T.f. 274). Van Hinne segera memburu Si Pitung dengan membabi buta. Akhirnya dia dapat menangkap Pitung, tetapi kemudian Si Pitung berhasil melarikan diri dari tahanan kaDemangan Meester Cornelis.. Van Till (1996) menyatakan bahwa Si Pitung mampu bebas dengan kekuatan sihir, tetapi menurut versi Film Si Pitung (1970), Si Pitung lepas dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam. Kemudian, Hinne menekan Haji Naipin (Guru Si Pitung) untuk membuka rahasia kesaktian si Pitung. Akhirnya, diketahui kesaktian tersebut berupa “jimat”, sehingga Hinne dapat menangkap Si Pitung secara lebih cepat. Versi lainya menyatakan bahwa Pitung dikhianati temannya sendiri (kecuali Dji-ih) walaupun versi ini diragukan ke b enarannya . Tetapi menurut versi film Si Pitung Banteng Betawi (1971), ia dikhianati Somad yang memberitahukan

kelemahan Pitung untuk mengambil “jimatnya”. Kisah lainnya menyatakan bahwa Pitung telah diambil “Jimat Keris”-nya sehingga kesaktiannya menjadi lemah. Versi lainnya mengatakan bahwa kesaktian Pitung hilang setelah dipotong rambut, dan juga versi lain mengatakan bahwa kesaktiannya hilang karena sesorang melemparkan telur. Akhirnya Pitung meninggal karena luka tembak Hinne (Berdasarkan versi Film Si Pitung, Pitung mati tertembak karena peluru emas). Sesudah Si Pitung meninggal, makamnya dijaga oleh tentara karena percaya bahwa Si Pitung akan bangkit dari kubur. Hal ini tersirat dari Rancak Si Pitung dalam Van Till (1996). n (A-3)

Edisi No. 053, Februari 2015

PERISK P

PERISKOP

OBJECTIVE news

BANGKA BELITUNG

JUJUR TEGAS & BIJAK

Dugaan Penipuan Perpanjangan IUP Terus Bergulir

Bupati Beltim Tidak Abaikan Lima Panggilan Pengadilan BELITUNG TIMUR - Kasus dugaan penipuan terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Fahrizal dan Kepala Bidang Pertambangan Umum, Suparta terus bergulir. Polda Bangka Belitung menjerat kedua pejabat daerah itu sebagai tersangka setelah dilaporkan Direkur PT Mulia Artha Jaya Utama (PT. Maju) Iwan Arif.

ereka kini ditahan di Lapas kelas II B Cerucuk, Badau. Sementara itu Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaya Purnama yang menjadi atasan kedua tersangka tetap bebas. Bahkan lima kali panggilan pihak kejaksaan dan pengadilan agar hadir dalam persidangan untuk memberi kesaksian tidak diabaikan. Betulkah adik Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama itu kebal hukum? Seperti pernah dilansir harian lokal Pos Belitung, Humas Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Andri N Partogi, menjelaskan, tindak pidana penipuan yang dilakukan kedua pejabat Pemkab Belitung Timur itu dengan modus imingiming perpanjangan tiga perizinan IUP yang telah berakhir masa berlakunya. Untuk memuluskan permohonannya maka permintaan bantuan pelaksanaan kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Fahrizal dan Suparta. Fahrizal kepada Iwan Arif meminta bantuan sebesar Rp 10 juta. Namun ternyata dari jumlah itu ternyata kurang, sehingga direksi PT Maju ini Edisi No. 053, Februari 2015

Kadistamben Belitung Timur huni LP Cerucuk

kembali menggelontorkan dana Rp. 10 juta. Pada saat yang bersamaan, Suparta memperlihatkan dokumen perpanjangan IUP PT. Maju yang belum dilengkapi dengan RKAB. Lantaran belum lengkap, Suparta menawarkan jasa kepada PT. Maju untuk memenuhi kelengkapan persyaratan perpanjangan setiap IUP dengan imbalan Rp. 50 juta. Permintaan Suparta direspon Iwan Arif, namun minta diturunkan Rp. 40 juta per dokumen, hingganya jumlahnya menjadi Rp 120 juta untuk tiga dokumen. Sayangnya, Suparta tidak bekerja sendiri dengan meminta bantuan dari pihak lain untuk melengkapi persyaratan perpanjangan IUP dengan iming-iming Rp. 15 juta dan Rp. 12 juta untuk pembuatan peta IUP. Total uang yang sudah disetor Iwan Arif Suparta sebesar Rp. 152 juta. “Dari hasil Penipuan itu, Fahrizal mendapat Rp. 25 Juta dan Suparta mendapat Rp. 55 juta”.

Untuk Umroh

Selain kasus yang menjadikan Fahrizal dan Suparta duduk di kursi pesakitan, ternyata masih ada aliran dana dari PT Maju untuk biaya perjalanan umroh tokoh

masyarakat yang disponsori Pemerintah Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 250 juta. Namun Bupati Basuri Tjahaya Purnama membantah menerima kucuran dana dari PT. Maju. “Saya tidak pernah menerima satu sen pun dari PT. Maju,“ katanya. Bantuan PT. Maju untuk biaya perjalanan umroh tokoh masyarakat Belitung Timur dikirim langsung ke rekening perusahaan travel yang mengatur dan melayani jasa ibadah tersebut. Mantan Ketua DPRD Belitug Timur, Drs. Jafri meyebutkan adanya pertemuan segi empat antara Basuri dengan wakil Gubernur, Hidayat Arsani, Kapolres Belitug Timur waktu itu, AKBP Edison di kediaman Basuri 2012 lalu. Dalam pertemuan itu terdengar khabar Hidayat Arsani akan membuka usaha pertambangan di Belitug Timur dan untuk itu siap membantu program umroh yang merupakan program Bupati Belitung Timur. Sayangya dari tiga perpanjagan IUP hanya satu IUP yang bisa diperpanjang, dua IUP lainya sudah habis masa berlakuknya dan dianggap kadaluwarsa. Oleh sebab itu tidak dapat diperpanjang, padahal Bupati Belitug Timur sudah meyatakan siap membantu OBJECTIVE News

PERISKOP

dan PT. Maju sudah mengglotorkan dana hingga Rp. 400 juta. Dari persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang dipimpin Hakim Ronalld Salnofri Bea, SH. MH, Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaya Purnama disebutkan tidak pernah mengindahkan lima panggilan Kejaksaan untuk dimintai

keterangan sebagai saksi. Anehnya baik jaksan maupun hakim, tidak melaksanakan upaya pemanggilan paksa. Ketidakadiran Basuri persidangan hingga kini pun menjadi pertanyaan masyarakat, dan jangan sampai menjadi perseden buruk bagi dunia hukum. Tidak ada seorang warga negara pun kebal dari hukum. Kenyataan ini

bisa melunturkan slogan Bersih, Profesional dan Transparan yang selalu diingatkan Bupati Belitung Timur. Padahal sikap berbeda diperlihatkan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani yang patuh dan memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi pada panggilan pertama. n (Bastiarriyanto)

Biaya “Pelesiran“ DPRD Belitung Tahun 2015 Naik Rp 5,7 Miliar BELITUNG - Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Bangka Belitung menjadi sorotan. jumlah uang rakyat yang harus dikeluarkan untuk perjalanan ini dianggap tidak tanggungtanggung. Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Sekretrait DPRD menggelontorkan biaya “pelesiran“ anggota DPRD tahun 2014 yang mencapai Rp. 5,3 Miliar.

ngka sangat fantastis itu semakin membengkan karena alokasi dana perjalanan dinas untuk membiayai 25 orang anggota DPRD pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp. 5,7 miliar. Artinya setiap anggota menghabiskan biaya sekitar Rp. 212.000.000 per orang per tahun untuk jalan-jalan baik di dalam maupun luar daerah. Besarnya biaya ini mengundang berbagai tanggapan di masyarakat. LSM Lira menyoroti biaya perjalanan itu patut menjadi pertanyaan. Ini lantaran biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang didapat sebagai hasil kunjungan ke luar daerah. Bahkan, perjalanan ini sebagian untuk kepentingan rekreasi para wakil dengan menggunakan uang rakyat. Bupati Lumbung Informasi rakyat (LIRA) Kabupaten Belitung, Effendi

OBJECTIVE News

Suud mempertanyakan dana sebesar Rp. 5.3 M yang digunakan untuk perjalanan dinas. “Apakah uang sebesar itu betul-betul digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat,“ katanya. Di saat kondisi perekonomian masyarakat yang masih serba sulit, sangat tidak elok jika DPRD yang dipilih rakyat membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD itu sudah seharusnya direvisi. Effendi Suud mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penggunaan biaya perjalanan Dinas DPRD Belitung agar tidak sampai disalahgunakan. Hal yang sama juga disampaikan LSM Lintar. Lembaga ini berharap Sekretariat DPRD selalu terbuka mempublikasikan

penggunaan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Belitung agar supaya tidak timbul kecurigaan. “Kita minta seluruh penggunana SPPd untuk dipublikasikan, “ kata Kusnadi, Sekretaris LSM Lintar. Ia menambahkan, pihak kejaksaan harus proaktif mengawasi penggunaan anggaran di setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang menggunakan uang rakyat dan diminta segera melakukan penyelidikan apabila ada indikasi penyelewengan. DPRD Belitung saat ini menjadi sorotam tajam dari berbagai kalangan. Dugaan SPPD fiktik anggota DPRD Belitung pada tahun 2012 masih menjadi ingatan dan perhatian publik. Maklum kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpandan itu terkesan jalan di tempat. n (Bastiarriyanto). Edisi No. 053, Februari 2015

OBJECTIVE news JUJUR TEGAS & BIJAK

Kontraktor Dinilai Bekerja Asal-asalan

Proyek Puskesmas Perawas Belitung Berkualitas Buruk BANGKA BELITUNG - Proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Perawas menjadi sorotan. Ini lantaran kualitas pekerjaan yang dikerjakan tampak asal-asalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, dr. Suhendri, dibuat meradang akibat ulah kontraktor yang diduga bekerja hanya mementingkan volume tanpa memikirkan kualitas hasil pekerjaan mereka.

uruknya kualitas pekerjaan Puskesmas Perawas, Belitung, Bangka Belitung menamabah panjang daftar proyek pemerintah yang dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor yang hanya ingin mencari keuntungan berlipat. Adalah CV. Inoci yang memenangkan tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Perawas yang menggunakan dana DAK dan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2014 Proyek bangunan dua lantai yang menelan anggaran sebesar Rp. 3,2 miliar itu menjadi sorotan beberapa kalangan, bahkan Reskrimsus Polda Bangka Belitung sudah mencium aroma tidak sedap pada pembangunan sarana kesehatan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu atas adanya laporan masyarakat, segera melakukan investigasi terkait proyek yang diduga amat merugikan negara. “kita siap melakukan investigasi terkait proyek Puskesmas Perawas,“ kata AKBP Indra Silalahi, SH. MH. Dari pantauan Objective News, hasil plesteren dinding bangunan tampak tidak merata dan bergelombang, bangunan ruang dan pemasangan ubin sudah pada lepas dan atap yang Edisi No. 053, Februari 2015

terpasang sebagian bangunan, “ tandasnya. bocor. Sementara itu, Proyek dengan pemasangan kabel konsultan Perencana listrik berserakan di CV.TirtaMentari patut kita siap melakukan lantai dan pemasangan diduga mengandung investigasi terkait proyek pipa pembuangan yang indikasiyangmerugikan Puskesmas Perawas,“ tidak tertanam dalam negara sehingga kini beton. Oleh karena itu menjadi sorotan publik. adanya pipa yang tidak Oleh sebab itu rencana AKBP Indra Silalahi, SH. MH tertata baik bahkan Pihak Kejaksaan Negeri Reskrimsus Polda Bangka Belitung ditempatkan di luar Tanjungpandan yang dinding sangat rawan akan tidak tinggal pecah. diam terhadap kualitas buruk Puskesmas Perawas Proyek pembangunan itu juga telah melewati sangat diapresiasi. Kejaksaan dikabarkan sudah waktu yang ditentukan. “Kontraktor bahkan menginventarisasi nama yang diduga bertanggung telah didenda selama 11 hari, “ kata Dr. Suhendri. jawab atas penggunaan dana pemerintah miliaran Menurutnya, pihak kontraktor mempekerjakan itu untuk diminta keterangan. “Kami sedang orang yang tidak ahli sehingga hasil kerjanya asal mencatat siapa-siapa yang diduga terlibat pada jadi, dengan mengesampingkan faktor kualitas proyek Puskesmas Perawas,“ jelas Ardian, Kasi bangunan. Intel Kejaksaan Negeri Tanjungpandan. Pihak Dinas Kesehatan, kata Suhendri, Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan menilai buruk kualitas bangunan Puskesmas proyekini,turutandildariamburadulnyapekerjaan Perawas ini. “Kita tidak mau menerima bangunan Puskesmas Perawas. Padahal Puskesmas itu akan yang dikerjakan asal jadi dan akan memanggil menjadi sarana publik yang setiap hari melayani pihak kontraktor untuk memperbaiki bangunan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan dan yang dinilai kualitasnya tidak sesuai spesifikasi pengobatan orang yang sakit. n (bastiarriyanto) OBJECTIVE News

Oleh: A. Ristanto Foto: Dok.objetivenews/ist

CATATAN AKHIR

Benarkah Negeri Bakal Bergejolak?

ENARKAH akan terjadi gejolak hebat di negeri ini, jika Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pasalnya putusan praperadilan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin (16/2) memenangkan gugatan Markas Besar Polri. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya menjadi tersangka oleh Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Menjawab pertanyaan tersebut tentu sepakat, kita tidak menginginkan terjadi apa pun yang tidak diharapakan. Dalam pada itu tidak bisa kita pungkiri ada perasaan semakin prihatin melihat apa yang kini terjadi. Kita tetap menginginkan perseteruan dua lembaga penegak hukum Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera diakhiri. Dalam hal ini Presiden Jokowi selaku pemegang mandat kekuasaan sebagai kepala negara, tidak lagi memperpanjang waktu memutuskan melantik atau tidak Kapolri baru. Kita mengikuti kasus ini sejak 9 Januari 2015 ketika Presiden Jokwi mengajukan Budi Gunawan (BG) sebagai Calon Kapolri ke DPR. Mendadak empat hari kemudian tepatnya 13 Januari, KPK menetapkan BG sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri (2003-2006). Herannya DPR tampaknya tidak mengabaikan status tersangka tersebut, terbukti tanggal 15 Januari melalui sidang paripurna tetap menyetujui BG sebagai calon Kapolri. Empat hari kemudian Mabes Polri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas penetapan tersangka Komjen BG oleh KPK. Hasil akhir dari persidangan tersebut sudah kita tahu bersama. Kini dengan status bebas dari sangkaan, tampaknya Presiden Jokowi belum juga memutuskan nasib karir Budi Gunawan. Tanpa mengesampingkan ada kejadian luar biasa setelah itu, yakni penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dan terakhir Ketua KPK Abraham Samad mengalami nasib sama oleh Polda Selawesi Selatan Barat, tentu publik memastikan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa dua lembaga penegak hukum kita saling berseteru. Sebab jika terus dibiarkan, semakin jelas bahwa upaya dan gerakan pelemahan tindakan pemberantasan terhadap korupsi memang nyata. Bagaimana tidak? Penetapan BG sebagai tersangka tentu sudah dipertimbangkan matang oleh KPK. Terlepas masyarakat belum lupa di antara pemilik rekening bermasalah (media menyatakan sebagai rekening gendut) terdapat nama BG, menjadi tugas dan kewajiban KPK untuk bertindak. Walaupun banyak yang

OBJECTIVE News

mempertanyakan mengapa penetapan sebagai tersangka, sewaktu dengan pengajuan BG sebagai calon Kapolri. Padahal dipahami dengan status tersangka, KPK tidak akan bisa mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara). Mungkin karena itulah, Mabes Polri segera mengajukan kasus BG ini ke sidang praperadilan. Kini dengan keputusan praperadilan bahwa penetapan tersangka tidak sah, seharusnya semua pihak bisa menghormati. Jika tidak puas, bisa melakukan kajian dan pengajuan keberatan baik ke Komisi Judisial untuk menilai hakim yang memutuskan, maupun peninjauan kembali (PK) atas materi keputusan praperadilannya ke Mahkamah Agung. Saat ini semakin membahana â&#x20AC;&#x2DC;perangâ&#x20AC;&#x2122; dalam upaya pembentukan publik opini. Satu pihak menyatakan tidak ada alasan Presiden Jokowi menunda lagi pelantikan Kapolri baru Komjen Pol Budi Gunawan, pihak lain menyampaikan sebaliknya. Bahkan pernyataan seorang anggota DPR menegaskan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah keniscayaan. Alasannya, karena sidang paripurna wakil rakyat sudah menyetujui permintaan presiden. Jadi, dalam hal ini bukan cuma hak prerogatif saja, tetapi Presiden harus melaksanakan kewajiban melantik Kapolri baru. Catatan akhir ini mencermati, setidaknya para pihak penegak hukum tengah berupaya memperlihatkan eksistensi masingmasing. Hukum, politik dan publik kini bahkan sedang saling adu kuat untuk memengaruhi kebijakan seorang Jokowi sebagai presiden. Kita tidak begitu yakin, kaum politisi saat ini memiliki legitimasi dari publik. Sementara di sebagian masyarakat terkesan sudah semakin kurang kepercayaan mereka kepada wakil rakyat di DPR. Sebagian lainnya juga menganggap para anggota dewan lebih mendahulukan memperjuangkan kepentingan pribadi dan partai dari pada nasib buruk rakyat. Hukum tentu kita harapkan tetap menjadi supremasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perseteruan Polri vs KPK semakin menjadikan perjalanan keduanya terseok. Oleh sebab itu bisa jadi perseteruan Polri dan KPK sekaligus bagian dari bukti mereka tengah menampilkan ego sektoral. Padahal kejaksaan, kepolisian dan KPK merupakan institusi yang terus kita dorong bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kini jika rapor merah masih diberikan masyarakat kepada para penegak hukum, lalu di mana lagi kita bisa memperoleh keadilan di negeri demokrasi ini. Menjelang 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia harus diakui korupsi semakin merajalela. Kalau demikian, tidak ada cara lain harus kita lawan â&#x20AC;&#x2DC;seranganâ&#x20AC;&#x2122; para koruptor yang tetap ingin merampok uang rakyat. Caranya, satukan kembali KPK, kepolisian dan kejaksaan agar bisa mengakselerasi tugas pemberantasan korupsi!*** Edisi No. 053, Februari 2015

Jl. Tanah Abang II No. 62 Jakarta 10610 Telephone (62 21) 3851148 (Hunting), 3844555/58 3804160/61, 3858577/78 Faximile (62 21) 3849733, 3851094 Telex 67103 TANADA

SAATNYA BERALIH KE FIBER!

Akses INTERNET

Super Cepat dan Canggih

IndiHome 100% Fiber!

U Ad

POINT

ZONE

GRATIS

TELEPON

RUMAH

1000 Menit Nelpon Lokal atau Interlokal Download & Streaming Music dan Anti Virus

view

1 4 7

INFO KODE AREA

www.indihome.co.id telkompromo / telkomcare @telkompromo / @telkomcare

dunia dalam genggamanmu