Perspektif Global Analisis Geografi Membangun Sistem Politik Demokrasi di Indonesia
Diajukan kepada Dosen Pengampu: Drs. Agus Suharsono Untuk Memenuhi Tugas Perspektif Global Analisis Geografi
Oleh: Pebri Nurhayati 11405241012 Mardasari 11405241019 Mei Niki 11405241013
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013 KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berjudul “Membangun Sistem Politik Demokrasi di Indonesia�. Judul tersebut adalah bagian dari materi pada mata kuliah Geografi Industri. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Agus Suharsono sebagai dosen pengampu Perspektif Global Analisis Geografi dan pembimbing kami. 2. Orang tua dan kakak beserta adik kami yang menjadi semangat hidup kami. 3. Serta teman-teman kelas A jurusan Pendidikan Geografi UNY yang selalu memberikan semangatnya. Dalam penyusunan makalah ini kami banyak menguraikan system demokrasi di Indonesia bardasarkan sumber buku bacaan dan referensi lain yang kami dapat. Oleh sebab itu, kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangnya, dan kami mohon ada kritik dan saran yang membangun untuk menyusun makalah berikutnya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih.
Yogyakarta, 18 September 2013 Tim Penyusun
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Demokrasi sebagai kompetisi memperoleh suara rakyat (Sorenson, 2003, melalui Cholisin & Nasiwan 2012:83). Pengertian tersebut merupakan pengertian minimalis dan disebut demokrasi elektoral dan demokrasi formal. Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Demokrasi dianggap penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, demokrasi dipandang penting karena merupakaan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (good society and good goverment). Demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari alur periodesasi sejarah politik di Indonesia. Beberapa model demokrasi telah diuji coba dan hasilnya belum mampu menciptakan stabilitas pemerintahan negara. Demi menciptakan stabilitas pemerintahan, pemerintah Orde Baru meluruskan pelaksanaan UUD 1945. Orde Baru menerapkan sistem demokrasi permsyawaratan perwakilan. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan MPR secara konstitusional ditetapkan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan. Dalam makalah ini, penulis mencoba menguraikan tentang perjalanan demokrasi masa Orde Baru. Melihat sisi baik serta sisi kurang baik pada masa Orde Baru serta runtuhnya rezim Soeharto. Dalam hal ini, penulis menguraikan demokrasi masa orde baru sebagai acuan atau landasan pemerintahan berikutnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berhasil.
BAB II TINJAUN PUSTAKA
2.1. Pengertian Demokrasi Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos”atau “kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi dberarti “rakyat berkuasa” (government of rule by the people). Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketenytuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Jadi, Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdsarkan kehidupan dan kemauan rakyat. 2.1. Bentuk-bentuk Demokrasi a. Demokrasi Perwakilan Liberal Prinsip demokrasi ini adalah kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Held (2004:10), demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Rakyat harus diberikan jaminan atas kebebasan individu baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial keagamaan. Konsekuensi dari sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembangnya persaingan bebas terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga mengakibatkan individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya, kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara bahkan berbagai kebijakan dalam Negara. b. Demokrasi Satu Partai Demokrasi satu partai umumnya dilaksanakan di Negara-negara komunis, seperti Rusia, China, Vietnam. Menurut komunis, Negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan suatu rezim liberal yaitu rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen akan dimasukkan kedalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung. Partai revolusioner merupakan hal yang esensial karena partai tersebut merupakan instrument yang dapat menciptakan landasan bagi sosilisme dan komunisme.
BAB III PEMBAHASAN
3.1. Membanguan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia
Permasalahan yang dihadapi oleh Demokrasi di Indonesia. Isu demokrasi menempati titik sentral setelah jatuhnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998. Gerakan demokratisai di Indonesia telah berlangsung hingga saat ini. Beberapa masalah yang timbul selama proses konsolidasi. Pertama, belum adanya tradisi, terutama di kalangan elit politik, untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, secara teoritis, proses transisi demokrasi tidak selamanya berujung pada demokrasi konsolidasi (consolidated democracy). Ketiga, proses konsolidasi di Indonesia juga tidak berjalan dengan mulus, terutama ditingkat lokal, anarkisme massa pun muncul ke permukaan dan menjadi ancaman serius bagi penciptaan demokrasi yang mapan. Keempat, persoalan mendasar lainnya yang dihadapi banyak bangsa Indonesia dalam rangka menuju ke arah demokrasi terkonsolidasi dihadapkan pada kenyataan semakin memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dalam membangun Demokrasi yang mapan Pertama, harus disadari pembangunan sebuah negara demokrasi membutuhkan waktu yang relative lama dan menuntut perjuangan serta pengorbanan masyarakat yang mengharapkan berlakunya sissystemrsebut. Amerika Serikat sebagai negara yang memberlakukan system tersebut membutuhkan waktu waktu ratusan tahun untuk menjadi seperti saat ini. Kedua, berdemokrasi dalam konteks ketatanegaraan tentu juga harus disadari sebagai proses mendemokratisasikan semua struktur politik yang ada dinegara yang bersangkutan. Ketiga, demokrasi tidak pernah terwujud jika masyarakatnya sendiri tidak demokratis, karena semua sumber tersebut berasal dari apa yang dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat yang ada. 3.2. Perkembangan Demokrasi
Perkembangan teknologi dan komunikasi mampu memberdayakan dan mendekatkan penyebaran demokrasi ecara global. Perkembangan demokrasi yang berlangsung di negara-negara Eropa Timur dan negara- negara berkembang dapat dianggap sebagai buah globalisasi informasi. Hal ini karena globalisasi informasi dipandang telah menciptakan suatu masyarakat yang terbuka dan kritis. Pandangan yang lain menyatakan bahwa jika suatu negara mengadopsi ekonomi pasar global, secara
otomatis tindakan ini akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi terwujudnya demokratisasi. Pandangan ini telah menyelesaikan kasus di Amerika Latin namun, gagal diterapkan di Asia Timur. Para
pendukung
neoliberalisme
ekonomi,
umumnya,
mempercayai
bahwa
pengadopsian kebijakan ekonomi neoliberal akan mendorong demokratisasi politik dalam skala luas. Namun, kenyataannya di negara Asia Timur dan Tenggara yang terjadi tidaklah demikian. Pembanguna n ekonomi berada dalam lingkaran kekuasaan politik
otoritarian.
Otoritarianisme
politik
telah
memberikan
kondisi
yang
menguntungkan bagi perencanaan ekonomi terpusat yang diprakarsai oleh negara. Keberhasilan gerakan demokrasi akan sangat ditentukan oleh masyarakat dalam negeri itu sendiri dibandingkan dengan pola- pola pembangunan ekonomi yang mereka terapkan. Gerakan demokrasi dipengaruhi oleh dua hal, yakni: munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan gerakan prodemokrasi diluar negeri. Runtuhnya rezim otoritarianisme di negara Eropa Timur oleh gerakan civil society merupakan faktor eksternal yang mendorong dimu;ainya babak baru bangsa menuju masyarakat yang lebih demokrasi di Indonesia (Suwondo, 2002:1) Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997, telah menghancurkan legistimasi pemerintahan Orde Baru (Liddle,2000) dan kondisi ini dijadikan momentum oleh kelompok-kelompok prodemokrasi untuk meruntuhkan rezim, sekaligus mendesak agenda reformasi dalam hal ini demokratisasi. Krisis di Indonesia merupakan krisis bersifat multidimensional yang tidak hanya meliputi bidang ekonomi, tetapi juga mencakup bidang sosial dan politik. Warisan Orde Baru Liddle mengungkapkan bahwa sistem apapun yang akhirnya muncul dalam sistem politik Indonesia, sifatnya akan terpengaruh dalam ukuran yang kecil oleh jati diri Orde Baru. Pembangunan istem politik demokrasi harus juga disertai juga dengan pemahaman bagaimana sistem Orde Baru bekerja, mengingat kita tidak dapat mempertimbangkan alternative sesudahnya tanpa mengetahui masa lampaunya. Dalam masa kurang lebih setengah abad, mulai bermunculan berbagai macam bentuk
pemerintahan dibeberapa negara berkembang. Erkembangan ini karena akibat dari terbebaskannya negara- negara tersebut dari penjajah kolonial. Sejarah rezimnya Orde Baru di Indonesia dimulai pada akhir 1966. Awalnya rezim ini merupakan antithesis dan rezim sebelumnya, Orde lama pimpinan Soekarno. Kekacauan komunal dan konflik politik yang sengit pada waktu itu, yakni antara partai komunis Indonesia (PKI) dengan militer, kolapsnya ekonomi dan disintegrasi sosial, rezim yang baru lahir itu mengutamakan perbaikan politik memprioritaskan pembangunan ekonomi dan melarang partisipasi masa dalam politik. Gambaran pokoknya adalah adanya peranan militer yang begitu kuat dalam politik, birokratisasi dan korporasi seluruh organisasi osial. Rezim yang baru lahir ini engutamakan dalam tatanan politik dan cara- cara represif terhadap para oposisi, yang dilakukan secara selektif, tetapi seringkalo dijalankan dengan sangat brutal. Rezim Orde Baru merupakan rezim yang berintikan hierarki yang komplek seperangkat lembaga otoriter yang disusun guna mengekang partisipasi politik dan mmungkinkan Soeharto dan pihak militernya untuk menguasai masyarakat.
BAB IV KESIMPULAN
4.1. Kesimpulan 1. Demokrasi dianggap penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 2. Orde Baru menerapkan sistem demokrasi permusyawaratan perwakilan.
DAFTAR PUSTAKA Cholisin., Nasiwan. 2012. Dasar-dasar ilmu politik. Yogyakarta : Ombak
Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sanit, Arbi. 2003. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Matta, Anis. 2010. Menikmati Demokrasi. Bandung: Fitrah Rabbani