Pembangunan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional: Program dan Kegiatan Tahun 2009 by Pendis Depag

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM: PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009

DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Departemen Agama RI Berperan Menuntaskan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun melalui Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren Salafiyah Muadalah dan Program Paket A dan B di Pesantren

Pembangunan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Program dan Kegiatan Tahun 2009

Pembangunan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Program dan Kegiatan Tahun 2009 Penyusun: Tim Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2009 Penerbit: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Telp. (Fax): 3812344 - 3853449 www. pendis.depag.go.id Edisi Pertama, Januari 2009 Tata Letak & Desain Grafis: Tim Kreatif Ababil Media Desain Sampul : Ali Ibnu Anwar & Ahmad Gabriel

Diperbolehkan mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebutkan sumber.

Pembangunan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Program dan Kegiatan Tahun 2009

DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 2009

SAMBUTAN

irektorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara sistematik dan berkesinambungan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dirumuskan untuk meningkatkan taraf pencapaian keberhasilan pendidikan Islam, baik pada ranah perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing maupun tata kelola dan pencitraan. Berbagai kebijakan, strategi maupun langkahlangkah operasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, tertuangkan dalam buku yang berjudul Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009 ini. Mempertimbangkan makna penting buku ini, seluruh aparatur pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI berkewajiban menjadikannya sebagai acuan dan bekerja sungguh-sungguh untuk merealisasikan segenap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan, petunjuk, kekuatan serta ridho-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang kita harapkan bersama benar-benar bisa terwujud. Jakarta, 1 Januari 2009 Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

iii

KATA PENGANTAR

uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pembangunan Pendidikan Islam Tahun 2009. Penerbitan buku Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009 merupakan salah satu wujud komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI untuk secara terus menerus berupaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi pelaksanaan program pembangunan pendidikan Islam di Indonesia. Para pemangku kepentingan dapat menjadikan buku ini sebagai sumber informasi dan sekaligus acuan dalam memonitor dan melaksanakan program dan kegiatan baik pada tingkat Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi dan satuan-satuan pendidikan lainnya. Secara lebih kongkrit, tujuan penulisan buku ini adalah: 1. Memudahkan para pejabat di lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengendalian program dan kegiatan; 2. Memberikan panduan dan koridor bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kantor-kantor Wilayah Departemen Agama Republik Indonesia dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan pendidikan Islam; 3. Memudahkan pihak-pihak yang hendak mengakses program dan kegiatan pembangunan Islam dalam kerangka kemitraan maupun penerimaan manfaat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan buku ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Jakarta, 1 Januari 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Sekretaris,

Dr. H. Affandi Mochtar, MA

DAFTAR ISI Sambutan -- iii Kata Pengantar -- v Daftar Isi -- vii Bab 1 Pendahuluan -- 1 A. Latar Belakang -- 3 B. Peta dan Kondisi Umum Pendidikan Islam -- 7 C. Sistematika --18 Bab 2 Garis Besar Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam -- 19 A. Dasar Hukum -- 21 B. Arah Dan Program Nasional Pembangunan Pendidikan Islam -- 22 C. Sasaran Nasional Pembangunan Pendidikan Islam --24 Bab 3 Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam -- 27 A. Target Kinerja -- 29 B. Fokus Pembangunan Pendidikan Islam 2009 -- 41 C. Rincian Program dan Kegiatan Nasional Pendidikan Islam 2009 -- 41 D. Manajemen Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Islam 2009 -- 49 Bab 4 Program dan Kegiatan 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia -- 51 A. Visi, Misi, dan Struktur Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI -- 53 B. Fokus Program Direktorat Jendral Pendidikan Islam 2009 -- 55 C. Rincian Program, Kegiatan, dan Sasaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2009 -- 59 D. Pagu dan Alokasi Anggaran 2009 -- 63 Bab 5 Penutup -- 65 Lampiran I Data Pendukung -- 69 Lampiran II Anggaran 2009-- 85

vii

Foto: Qumi Andziri

Bab 1 Pendahuluan 1

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Bab 1: Pendahuluan

BAB 1 Pendahuluan A. Latar Belakang 1. Kerangka Dasar Pembangunan Pendidikan Nasional

alam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa: a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; b. Setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

2. Sistem Pendidikan Nasional

Gambar 1 Kegiatan belajar pada sebuah madrasah di Jakarta t

Pembangunan pendidikan di Indonesia mengacu pada satu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah â&#x20AC;?mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawabâ&#x20AC;?. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan di atas, kurikulum pendidikan nasional harus memperhatikan peningkatan iman

dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Terkait dengan itu, kurikulum pada semua jenjang pendidikan harus memuat mata pelajaran wajib antara lain pendidikan agama yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan nasional diwujudkan melalui berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Berkaitan dengan jalur pendidikan, pendidikan nasional meliputi pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Sedangkan berkaitan dengan jenis pendidikan, pendidikan nasional terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pada jalur pendidikan formal berlaku jenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagaimana sekolah, madrasah termasuk dalam kategori satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang dasar dan menengah yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI) sama dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA)

â&#x20AC;&#x153;Kurikulum pada semua jenjang pendidikan harus memuat mata pelajaran wajib, antara lain pendidikan agama yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak muliaâ&#x20AC;?

Bab 1: Pendahuluan

sama dengan Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara itu, Raudlatul Athfal sama dengan Taman Kanak-kanak termasuk dalam kategori satuan pendidikan formal pada usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan dengan pendidikan keagamaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur antara lain: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 3. Karakteristik Pendidikan Islam Pendidikan Islam diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuanketentuan dalam sistem pendidikan nasional. Di samping dikembangkan untuk memenuhi standar nasional, pendidikan Islam juga dikembangkan untuk menjaga karakteristik dan ciri keunggulan yang kompetitif, antara lain:

a. Pendidikan Islam menempatkan nilainilai agama dan budaya luhur bangsa sebagai spirit dalam proses pengelolaan dan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa upaya seperti: (1) mengintensifkan proses dan mengembangkan model pembelajaran agama; (2) mengalokasikan penambahan jumlah jam mata pelajaran agama; (3) mengintegrasikan wawasan keagamaan pada kurikulum pendidikan; (4) menciptakan suasana keberagamaan di lingkungan lembaga pendidikan; (5) mengutamakan keteladanan dalam perilaku dan amalan keagamaan para pengelola dan pendidik; dan (6) menyediakan dukungan bahan dan sarana pembelajaran seperti kitab suci, buku referensi keagamaan, dan tempat ibadah; b. Pendidikan Islam mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan antara lain:

â&#x20AC;&#x153;Kurikulum pendidikan nasional harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak muliaâ&#x20AC;?

Gambar 2 Menteri Agama memberikan penghargaan dan ucapan selamat kepada siswa madrasah berprestasi

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

(1) utuh antara aspek jasmani dan rohani; (2) holistik antara akidah, ibadah, muamalah, dan akhlakul karimah; (3) interkoneksitas antara ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) berkelanjutan dalam konteks hubungan tradisi dan modernitas, dan (5) akomodatif antara kearifan lokal dan perkembangan global; c. Pendidikan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan demokrasi serta sekaligus memberikan pemihakan positif pada pemberdayaan umat yang kurang mampu dalam rangka percepatan terwujudnya kesetaraan sosial.

Salah satu Pengelolaan dan pengembangan bangunan pendidikan Islam dilakukan atas dasar asrama paradigma sebagai berikut: pondok a. Upaya dan investasi dalam pengempesantren

bangan pendidikan Islam harus menghasilkan lulusan pendidikan

Foto-foto: Dok. Pendais

yang bermutu. Jika tidak, upaya dan investasi itu dapat dikatakan belum mencapai hasil yang maksimal, bahkan bisa dikatakan sebagai pemborosan; b. Spirit pendidikan terletak pada interaksi yang otentik dan penuh kesungguhan antara guru dan murid, karena itu, upaya dan investasi pengembangan pendidikan Islam harus dirasakan manfaatnya terutama oleh guru dan siswa yang merupakan pelaku inti proses pendidikan; c. Manajemen pengembangan pendidikan Islam harus memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidik dan peserta didik; d. Pengembangan pendidikan Islam harus memberikan perhatian yang adil terhadap semua satuan pendidikan negeri maupun swasta.

4. Paradigma Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Islam Gambar 3

Gambar 4 Suasana belajar di laboratorium komputer di sebuah pesantren

Bab 1: Pendahuluan

kelompok besar (Lihat Tabel 1.1), yaitu:

B. Peta dan Kondisi Umum Pendidikan Islam 1. Peta Pendidikan Islam Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Islam meliputi tiga

a. Pendidikan agama pada satuan-satuan pendidikan di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan; b. Madrasah dan perguruan tinggi agama Islam yang merupakan bagian dari jenis pendidikan umum; c. Pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk pondok pesantren dan pendidikan diniyah.

Tabel 1.1

Infografi rinci mengenai tiga kelompok besar pendidikan Islam

TIGA KELOMPOK BESAR PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan

Formal

Tinggi

PAUD

Non/InFormal Tanpa Jenjang

MK PAI PT

MP PAI Menengah SMA/LB, SMK

Dasar

Non/InFormal

MP PAI SD/LB, SMP/LB

MP PAI TK

Formal

Non/InFormal

PT Islam

MP PAI Paket C

MP PAI Paket A, Paket B

MP PAI

Pendidikan Keagamaan Islam

Pendidikan Umum Berciri Khas Islam

MA, MA Ket.

MP PAI pada kursuskursus MI, MTs

Diniyah

Formal

Non/InNon/InFormal Formal Tanpa Berjenjang Jenjang

PTKI

Paket C

Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha

PDMA

DT Ulya

Majelis Taklim, Taman Pendidikan Al Qur'an, PDD, DT Awaliyah, dll PDMP DT Wustha

Pondok Pesantren

Formal

Non/InFormal

Ma'had Aly

Ma'had Takhassus

Muadalah

Pengajian Kitab Ulya

Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi

TKQ

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

2. Kondisi Umum Pendidikan Islam Kondisi Pendidikan Islam dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini: a. Jumlah Satuan Pendidikan Islam dan Peserta Didik Satuan Pendidikan Islam per tahun 2008 berjumlah 85.911 lembaga dengan total peserta didik mencapai 11.531.028 orang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007, dengan 83.320 lembaga dan 11.056.856 peserta didik (Lihat Tabel 1.2 dan Tabel 1.3) Sementara itu, jumlah peserta pendidikan non formal melalui program Pa-

ket A mencapai 13.540 orang tersebar di 338 pondok pesantren, Paket B berjumlah 27.400 orang tersebar di 575 pondok pesantren, dan Paket C sebanyak 50.718 orang tersebar di 891 pondok pesantren. (Lihat Tabel 1.4) Kemudian, jumlah siswa-siswi beragama Islam pada sekolah-sekolah umum mulai dari SD hingga SMA/SMK yang menjadi sasaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, pada tahun 2007 mencapai 34.056.490 orang, meningkat dibandingkan 2006 yang berjumlah 33.829.895 orang. (Lihat Tabel 1.5) Pada tingkat pendidikan tinggi, jumlah PTAI mencapai 546 dengan 570.067 mahasiswa. (Lihat Tabel 1.6) b. Partisipasi Pendidikan Pendidikan Islam telah memberikan

Tabel 1.2 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN ISLAM

3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 RA/BA

MTs

Pontren

Salaf. Ula

Salaf. Wustha

PTAI

2007

682,407

2,920,543 2,438,461

777,627

3,190,394

170,074

380,122

497,228

2008

800,958

2,975,630 2,531,105

817,920

3,289,141

168,618

377,589

570,067

â&#x20AC;&#x153;Satuan Pendidikan Islam per tahun 2008 berjumlah 85.911 lembaga dengan total peserta didik mencapai 11.531.028 orangâ&#x20AC;?

Bab 1: Pendahuluan

Tabel 1.3 PERKEMBANGAN JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN ISLAM

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 RA/BA

MTs

Pesantren

Salaf. Ula

Salaf. Wustha

PTAI

2007

18,413

21,597

13,193

4,918

16,015

2,872

5,786

526

2008

18,760

21,674

13,286

5,043

17,506

2,936

6,160

546

Tabel 1.4 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA PONDOK PESANTREN

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2004

2005 PP PAKET A PP PAKET B PP PAKET C

2006

2007

2008

WB PAKET A WB PAKET B WB PAKET C

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Tabel 1.5 JUMLAH SISWA BERAGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 -

SMP

SMA

SMK

Jumlah

2006

22,406,939

6,712,651

2,766,860

1,943,445

33,829,895

2007

22,153,712

6,980,622

2,836,737

2,085,419

34,056,490

Tabel 1.6 JUMLAH PTAI DAN MAHASISWA PTAI TAHUN 2008

Bab 1: Pendahuluan

â&#x20AC;&#x153;Pada tahun 2008 jumlah program studi (prodi) agama Islam yang terakreditasi BAN-PT mencapai 753 prodiâ&#x20AC;?

sumbangan pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan nasional yang meningkat dari tahun ke tahun, baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Trend ini dapat dilihat pada Tabel 1.7. c. Mutu Pendidikan Salah satu ukuran peningkatan mutu satuan pendidikan Islam adalah tingkat kelulusan Ujian Nasional pada MI, MTs dan MA. Pada MTs tingkat kelulusan UN terus mengalami kenaikan. Pada MA, masih terjadi fluktuasi naik dan turun. (Lihat Tabel 1.8, 1.9 dan 1.10) Sementara pada MI yang baru menyelenggarakan Ujian Nasional pada tahun

ajaran 2007/2008, menunjukkan tingkat kelulusan mencapai 99,86 % (dari 411.802 peserta UN, yang lulus mencapai 411.226 peserta dan tidak lulus 576 peserta). Di tingkat pendidikan tinggi, satuansatuan pendidikan Islam terus mengalami perkembangan positif, antara lain melalui keberadaan PTAI yang telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perkembangan juga ditunjukkan oleh peningkatan jumlah program studi pada PTAI yang terakreditasi. Pada tahun 2008 jumlah program studi (prodi) agama Islam yang terakreditasi BAN-PT mencapai 753 prodi. Sedangkan jumlah PTAI dan FAI pada PTU yang memiliki prodi terakreditasi berjumlah 265 Perguruan Tinggi.

Tabel 1.7 PERKEMBANGAN APK SATUAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2004-2008

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Tabel 1.8 TINGKAT KELULUSAN SISWA MTS

Tabel 1.9 TINGKAT KELULUSAN SISWA MA

Bab 1: Pendahuluan

Tabel 1.10 PERKEMBANGAN PROSENTASE KELULUSAN MTS DAN MA

Walaupun konsisten dengan misi pengembangan kajian Islam, PTAI di lingkungan Departemen Agama RI juga mengembangan program-program studi

umum, baik dalam bidang kependidikan maupun bidang non-kependidikan. Program-program studi umum tersebut sebagian besar dibuka di UIN-UIN.

Gambar 5

Foto: Dok. UIN Malang

Suasana praktikum di salah satu perguruan tinggi Islam

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

d. Kondisi Prasarana

e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kondisi prasarana pendidikan Islam pada umumnya masih dihadapkan pada tingginya tingkat kerusakan khususnya ruang kelas belajar yang dapat mempengaruhi daya tampung, mutu proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan data tahun 2007, jumlah ruang kelas belajar yang rusak mencapai 105.591 unit. Jumlah ini belum mencakup kondisi prasarana pendidikan tinggi Islam maupun pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Rincian ruang kelas belajar yang rusak pada RA/ BA, MI, MTs dan MA adalah sebagaimana tampak pada Tabel 1.11.

Berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan, terdapat beberapa tantangan kongkrit. Pertama, masih sangat banyak tenaga pendidik pada satuan-satuan pendidikan Islam yang belum memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Data menyangkut pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Islam, terpapar di bawah ini. Dari sisi jumlah, total guru baik PNS dan non-PNS pada RA/BA hingga madrasah pada tahun 2007 mencapai 774.316,

Tabel 1.11 JUMLAH BANGUNAN RUSAK

Bab 1: Pendahuluan

â&#x20AC;&#x153;Sampai tahun 2007 sudah tersertifikasi 25.761 guru dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 37.490 guruâ&#x20AC;?

lebih banyak dibandingkan pada tahun 2006 yang hanya 740.731 orang. (Lihat Tabel 1.12) Jumlah guru yang sudah memiliki ijasah S-1 pada tahun 2007 mencapai 344.786 orang, meningkat dibandingkan pada tahun 2006, sebanyak 269.883 orang. (Lihat Tabel 1.13) Sebagian guru sarjana pada satuansatuan pendidikan Islam, sudah tersertifikasi. Sampai tahun 2007 sudah tersertifikasi 25.761 guru dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 37.490 guru (240

di antaranya melalui jalur pendidikan). (Lihat Tabel 1.14). Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan pada PTAI dapat dilihat pada Tabel 1.15 dan 1.16 Program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan membawa semua satuan pendidikan Islam di berbagai jalur, jenis dan jenjangnya pada keadaan yang lebih maju dan mendekati standar ideal.

Tabel 1.12 PERKEMBANGAN JUMLAH GURU BERSTATUS PNS

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Tabel 1.13 PERKEMBANGAN JUMLAH GURU BERIJASAH S-1

Tabel 1.14 DATA GURU TERSERTIFIKASI TAHUN 2008

Bab 1: Pendahuluan

Tabel 1.15 DATA DOSEN PTAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ASISTEN AHLI

LEKTOR

LEKTOR KEPALA

GURU BESAR

JUMLAH

ASISTEN AHLI

LEKTOR

LEKTOR KEPALA

GURU BESAR

JUMLAH

UIN

472

1,069

730

149

2,420

IAIN

512

1,183

843

117

2,655

STAIN

366

1,098

464

1,957

2,789

1,340

552

4,717

PTIS

Tabel 1.16 DATA DOSEN PTAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -

UIN

IAIN

STAIN

PTAIS

JUMLAH

S-1

266

267

3,139

3,746

S-2

1,647

1,557

1,223

3,223

7,650

S-3

341

225

796

1,449

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

C. Sistematika Buku Pembangunan Pendidikan Islam Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sambutan Pengantar Daftar Isi Bab 1 Pendahuluan A. Latar Belakang B. Peta dan Kondisi Pendidikan Islam Saat Ini C. Sistematika Bab 2 Rencana Strategis Pembangunan Islam 2004-2009 A. Dasar Hukum B. Arah dan Program Pembangunan Pendidikan Islam C. Sasaran Pembangunan Pendidikan Islam 2004-2009 Bab 3 Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009 A. Target Kinerja Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009 B. Fokus Pembangunan Pendidikan

Islam 2009 C. Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009 D. Manajemen Pembangunan Pendidikan Islam Bab 4 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia 2009 A. Visi, Misi dan Struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia B. Fokus Program Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia C. Rincian Program, Kegiatan, dan Sasaran Kinerja Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia D. Anggaran: 1. Pagu Definitif Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI 2. Pembagian Anggaran Pusat dan Daerah 3. Program dan Alokasi Anggaran Jenderal Pendidikan Islam Depag RI 2009.

Foto: uinjkt.ac.id

Bab 2 Garis Besar Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam 2004-2009 19

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Bab 2: Garis Besar Renstra 2004-2009

BAB 2 Garis Besar Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam 2004-2009 A. Dasar Hukum

encana strategis pembangunan pendidikan Islam di Indonesia secara prinsip mengacu pada pembangunan pendidikan nasional yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan; 7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 10. Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 45 Tahun 2007 tentang APBN TA 2008; 11. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL; 13. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 14. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

15. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 16. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia; 17. Keputusan Menteri Agama No. 116 Tahun 1995 tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; 18. Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama; 19. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

B. Arah dan Program Nasional Pembangunan Pendidikan Islam

Relevansi, dan Daya Saing; dan 3) Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan. a. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan ditujukan pada upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan Islam dengan mengacu pada skala prioritas nasional yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang beraneka ragam baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis, maupun tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisik. Kebijakan pemerataan dan perluasan akses memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing

Gambar 6 Program peningkatan mutu pendidikan melalui penguasaan teknologi t

Arah pembangunan pendidikan Islam di Indonesia mengacu pada tiga kebijakan pembangunan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 bidang pendidikan, Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nasional 2004-2009, dan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam tahun 2004-2009. Tiga kebijakan tersebut adalah: 1) Perluasan dan Pemerataan Akses; 2) Peningkatan Mutu,

Foto: Slamet Riyanto

1. Arah Pembangunan Pendidikan Islam

Bab 2: Garis Besar Renstra 2004-2009

Gambar 7 Sejak usia dini, anak-anak sudah belajar tampil di muka umum.

bangsa di era global yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara sistematis pembangunan pendidikan Islam diupayakan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan Angka Partipasi Kasar (APK) pendidikan Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar. b. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diarahkan pada peningkatkan mutu Pendidikan Islam sehingga dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi 8 (delapan) komponen, yaitu: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pe-

ngelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan didorong penyelenggaraan pendidikan Islam bertaraf internasional. Peningkatan mutu difokuskan pada penganekaragaman inovasi proses pembelajaran pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, sehingga terwujud proses pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan dan mencerdaskan berdasarkan tahap-tahap perkembangan usia dan kematangan mental peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas awal pendidikan dasar pada MI lebih dikonsentrasikan pada penguatan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spritual. Peningkatan mutu Pendidikan Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan rasional dalam rangka memacu penguasaan nilai-nilai agama Islam dan ilmu pengetahuan serta teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik. Pada akhirnya, pendidikan tinggi Islam didorong untuk untuk berperan dalam menciptakan daya saing bangsa. c. Peningkatan Tata Kelola, tabilitas, dan Pencitraan

Akun-

Sejalan dengan arah reformasi pendidikan, kebijakan pembangunan pendidikan Islam memberikan arah terhadap reformasi pendidikan Islam secara efek-

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

tif, efisien dan akuntabel. Kebijakan tata kelola diarahkan pada pembenahan perencanaan dan penganggaran dengan menetapkan kebijakan strategis dan program-program yang didasarkan pada skala prioritas. Di samping itu, kebijakan tata kelola mencakup pula pengembangan sistem penganggaran bagi keseluruhan program dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan baik dari pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta maupun pemangku kepentingan lain. Pengelolaan pendidikan Islam menggunakan pendekatan menyeluruh yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan mulai dari level birokrasi pusat, daerah, sampai dengan satuan pendidikan; (b) pelaksanaan reformasi institusi secara berkelanjutan; dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkesinambungan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan secara sistematis dan memfungsikan peran para pemangku kepentingan yang lebih luas. Kebijakan Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan juga mencakup sistem pembiayaan berbasis kinerja pada satuan pendidikan dengan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan otonomi perguruan tinggi, untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya dan memonitor kinerja pendidikan Islam secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan Islam

ditingkatkan melalui penguatan peran komite madrasah/ satuan pendidikan Islam dan dewan pendidikan daerah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia perlu memperkuat sistem pelayanan yang bermutu, merata dan adil melalui peningkatan tata kelola yang sehat, tersertifikasi dan berbasis teknologi informasi. 2. Program Nasional Pembangunan Pendidikan Islam Tiga pilar kebijakan di atas menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan Islam, yang terdiri dari: 1. Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Pendidikan Menengah; 4. Pendidikan Nonformal dan Informal; 5. Pendidikan Tinggi; 6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7. Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 8. Manajemen Pelayananan Pendidikan; 9. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan 10. Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik.

C. Sasaran Nasional Pembangunan Pendidikan Islam Pembangunan pendidikan Islam pada periode 2004-2009 ditargetkan mencapai sasaran-sasaran seperti pada Tabel 2.1.

â&#x20AC;&#x153;Sejalan dengan arah reformasi pendidikan, kebijakan pembangunan pendidikan Islam memberikan arah terhadap reformasi pendidikan Islam secara efektif, efisien dan akuntabelâ&#x20AC;?

Bab 2: Garis Besar Renstra 2004-2009

Tabel 2.1 SASARAN NASIONAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM NO

SASARAN

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Tata Kelola Pemerintahan dan Pencitraan

INDIKATOR KUNCI APK RA/BA APK MI APK MTs APK MA Daya Serap PTAI Rata-rata Nilai UN MI Rata-rata Nilai UN MTs Rata-rata Nilai UN MA Kualifikasi Guru S1/DIV Kualifikasi Dosen S2/S3 Akreditasi Program Studi Pendidik Bersertifikasi Profesi Madrasah Bertaraf Internasional Kenaikan Publikasi Internasional Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Prosentase Temuan BPK tentang penyimpangan di pemerintah terhadap obyek yang diperiksa Prosentase Temuan Itjen tentang penyimpangan di pemerintah terhadap obyek yang diperiksa Sertifikasi Mutu Layanan yang diraih Departemen Agama

2005 7,9 % 12,46 % 16,34 % 5,89 % 5,67 % 6.28 6.52 30 % 50 % 10 % 7,5 %

TARGET KINERJA 2006 2007 2008 8,5 % 10 % 12 % 15 % 18 % 22 % 20 % 24 % 27 % 6,5 % 7,9 % 8,9 % 6,8 % 7,7 % 8,9 % 5.00 6.54 6.72 7.00 6.68 6.84 7.00 32 % 34 % 37,5 % 55 % 60 % 65 % 15 % 30 % 60 % 5% 20 % 10 % 20 % 30 %

2009 14 % 25 % 30 % 10 % 10 % 5.50 7.70 7.00 40 % 70 % 80 % 40 % 33 40 %

1~0,5 %

Wajar Dengan Syarat 1~0,5 %

Wajar Tanpa Syarat <0,5 %

1~0,5 %

<0,5 %

Unit utama memperol eh ISO 9001:2000

Disclaimer

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Foto: Dok. UIN Malang

Bab 3 Program Pembangunan Nasional

Pendidikan Islam 2009 27

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

BAB 3 Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009 A. Target Kinerja

sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini:

arget kinerja pembangunan pendidikan Islam, disusun dalam dua tingkat: target outcome (hasil) dan target output (keluaran). Target outcome menggambarkan capaian pembangunan dalam lima tahun, sedangkan target output merupakan indikator capaian pada akhir tahun berjalan. 1. Target Outcome (Hasil) Pada tataran outcome atau hasil, pembangunan pendidikan Islam pada tahun 2009 ditargetkan untuk mencapai perkembangan pada ranah perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta peningkatan tata kelola dan pencitraan

1. Meningkatnya APK PAUD; 2. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada penyelenggara PAUD; 3. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik PAUD; 4. Meningkatnya lulusan PAUD yang memiliki landasan karakter keagamaan; 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja PAUD; 6. Membaiknya tata kelola, akuntabi-

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

litas dan pencitraan PAUD. b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: 1. Meningkatnya APK MI; 2. Meningkatnya APK MTs; 3. Meningkatnya prosentase lulusan MI yang melanjutkan ke MTs; 4. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan MI/MTs; 5. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik MI/ MTs; 6. Meningkatnya prosentase peserta didik MI/MTs yang lulus UN; 7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja Wajar Dikdas; 8. Membaiknya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan MI/MTs. c. Pendidikan Menengah: 1. Meningkatnya APK pada MA; 2. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan MA; 3. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik MA; 4. Meningkatnya peserta didik MA yang lulus UN; 5. Meningkatnya peserta didik MA yang melanjutkan ke PT unggulan; 6. Meningkatnya peserta didik MA yang terserap dunia kerja atau membuka usaha mandiri;

7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja pendidikan menengah; 8. Membaiknya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan MA. d. Pendidikan Non Formal: 1. Meningkatnya prosentase jumlah warga belajar yang lulus Paket C; 2. Menurunnya prosentase penduduk buta aksara; 3. Meningkatnya jumlah warga yang berkesempatan mendapat pendidikan vokasional; 4. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran Program Paket C dan pelatihan vokasional di lingkungan pondok pesantren; 5. Meningkatnya kapasitas pondok pesantren dalam menyelenggaraan pendidikan non formal; 6. Meningkatnya lulusan PAKET C di lingkungan pondok pesantren; 7. Meningkatnya jumlah alumnus pondok pesantren yang memiliki kecakapan vokasional serta terserap ke dalam lapangan kerja atau membuka usaha mandiri; 8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja pendidikan non formal; 9. Membaiknya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan non formal. e. Pendidikan Tinggi Agama Islam: 1. Meningkatnya jumlah peserta didik pada PTAI;

â&#x20AC;&#x153;Pada tataran outcome atau hasil, pembangunan pendidikan Islam pada tahun 2009 ditargetkan untuk mencapai perkembangan pada ranah perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta peningkatan tata kelola dan pencitraanâ&#x20AC;?

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

2. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PTAI; 3. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran PTAI; 4. Berkembangnya kajian-kajian keislaman yang multikultural, berwawasan kebangsaan, modern dan progresif; 5. Meningkatnya lulusan PTAI yang terserap dunia kerja atau membuka usaha mandiri; 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja PTAI; 7. Membaiknya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan PTAI; 8. Meningkatnya jumlah PTAI yang memenuhi kriteria BLU. f. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1. Terpenuhinya rasio pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi untuk setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan Islam; 2. Meningkatnya prosentase pendidik pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan Islam yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru/dosen sebagai tenaga profesi; 3. Meningkatnya prosentase tenaga kependidikan pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan Islam yang memenuhi standar kecakapan sebagai tenaga kependidikan;

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan Islam; 5. Membaiknya tata kelola, akuntabilitas program peningkatan mutu pendidik dan kependidikan untuk setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan Islam; 6. Meningkatnya pencitraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan Islam. g. Manajemen Pelayanan Pendidikan: 1. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan dalam pendistribusian bantuan/beasiswa dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas/pembangunan unit baru satuan pendidikan Islam; 2. Ruang kelas yang terehabilitasi dan terbangun baru memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan; 3. Bantuan-bantuan dan beasiswa terdistribusikan kepada sasaran yang tepat; 4. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan dalam peningkatan mutu satuan-satuan pendidikan Islam mulai dari tingkat pusat, daerah hingga satuan pendidikan; 5. Berkembangnya mutu satuan pendidikan Islam pada aspek pendidik, tenaga kependidikan dan kualitas pembelajaran, sesuai standar mutu

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

yang ditetapkan; 6. Meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah dalam melaksanakan good governance dan menyelenggarakan pelayanan publik; 7. Tersertifikasinya unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam dalam hal penerapan ISO 9001:2000; 8. Menurunnya jumlah temuan oleh BPK dan Itjen; dan 9. Tercapainya target hasil audit berupa opini Wajar Tanpa Syarat dari BPK. h. Pendidikan agamaan:

Agama

dan

Ke-

1. Meningkatnya rasio guru PAI pada sekolah umum dan sekolah berciri khas keagamaan tertentu yang memiliki siswa beragama Islam; 2. Meningkatnya pelayanan PAI terhadap siswa muslim di daerah terpencil; dan 3. Berkembangnya jumlah dan daya tampung Pondok Pesantren; 4. Tertuntaskannya sertifikasi bagi Guru PAI; 5. Terselenggaranya kegiatan pe-

ningkatan kapasitas tenaga pengawas PAI; 6. Terselenggaranya kegiatan pengembangan metode pembelajaran PAI dan pemberian bantuan alat belajar PAI; 7. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pondok pesantren; 8. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas pondok pesantren; 9. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi berjenjang dari level birokrasi pendidikan pusat dan daerah hingga penyelenggara PAI dan pondok pesantren; 10. Terlaksananya upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar stakeholders dalam penyelenggaraan PAI dan pondok pesantren. 2. Target Output (Keluaran) Pada tataran output atau keluaran, pembangunan pendidikan Islam pada tahun 2009 ditargetkan untuk mencapai target-target seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

Tabel 3.1 TARGET OUTPUT PENDIDIKAN ISLAM 2009

• • • •

Program Pendidikan Anak Usia Dini Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu • Terdistribusikannya • Terehabilitasinya bantuan alat-alat bangunan PAUD penunjang pembelajaran Terbangunnya PAUD dan pengembangan baru metode pembelajaran • Terdistribusikan-nya Block PAUD kepada RA/BA Grant kepada PAUD • Terbangunnya minimal 1 sasaran unit RA/BA model di setiap Terbangunnya unit provinsi RA/BA- MI Satu Atap • Terselenggaranya kegiatan pengembangan kapasitas • institusi bagi RA/BA • Terlatihnya guru RA/BA sebagai tenaga pendidik PAUD

Ranah 3: Tata Kelola Terselenggara-nya agenda sosialisasi mengenai pentingnya PAUD Terselenggara-nya kegiatan monitoring dan evaluasi berjenjang dari level birokrasi pendidikan pusat dan daerah hingga penyelenggara PAUD Terlaksananya upayaupaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar stakeholders dalam penyelenggaraan PAUD

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

• • • •

•

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu Ranah 3: Tata Kelola • Terselenggara-nya Terehabilitasinya • Tertuntaskannya agenda-agenda prasarana MI/MTs sertifikasi pendidik dan pengembangan sasaran tenaga kependidikan Dewan Pendidikan MI/MTs sesuai target. Terbangunnya unit dan Komite • Tertuntaskannya MI/MTs baru Madrasah pendidikan S-1 bagi Tersalurkannya pendidik dan tenaga • Terselenggara-nya beasiswa bagi peserta kegiatan kependidikan MI/MTs didik sasaran monitoring dan • Tertuntaskannya Tersalurkannya evaluasi pendidikan S-2 bagi bantuan-bantuan (BOS berjenjang dari pendidik dan tenaga dan lainnya) kepada level birokrasi kependidikan MT/MTs MI/MTs sasaran pendidikan pusat • Terselenggaranya Terbangunnya MTS dan daerah hingga kegiatan pelatihan untuk Satu Atap penyelenggara peningkatan mutu proses MI/MTs pembelajaran MI/MTs • Terlaksananya • Terdistribusikannya upaya-upaya bantuan sarana dan peningkatan bahan belajar kepada partisipasi MI/MTs sasaran masyarakat dan • Terselenggaranya kerjasama antar minimal 1 unit MI/MTs stakeholders bertaraf internasional di dalam setiap provinsi. penyelengga-raan MI/MTs

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

• • • •

Program Pendidikan Menengah Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu • • Tertuntaskannya sertifikasi Terehabilitasinya ruang pendidik dan tenaga kelas pada MA sasaran kependidikan MA Terbangunnya unit MA • Tertuntaskannya pendidikan baru S-1 bagipendidik dan Tersalurkannya beasiswa tenaga kependidikan MA • bagi peserta didik sasaran • Tertuntaskannya pendidikan S-2 bagi pendidik dan Tersalurkannya bantuantenaga kependidikan MA bantuan bagi MA sasaran • Terselenggaranya kegiatan pelatihan untuk • peningkatan mutu proses pembelajaran MA • Terbantunya MA dalam hal penyediaan sarana/peralatan belajar mengajar. • Terselenggaranya pengembangan MA vokasional • Terselenggaranya minimal 1 unit MA bertaraf internasional di setiap provinsi.

Ranah 3: Tata Kelola Terselenggara-nya agenda-agenda pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah Terselenggara-nya kegiatan monitoring dan evaluasi berjenjang dari level birokrasi pendidikan pusat dan daerah hingga penyelenggara MA Terlaksananya upayaupaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar stakeholders dalam penyelenggaraan MA

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Program Pendidikan Non Formal Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu • • Terselenggaranya kegiatan • Terselenggaranya pengembangan kurikulum kegiatan keaksaraan pendidikan non formal di fungsional pada pondok pondok pesantren pesantren • Terdistribusikannya bantuan • Terselenggaranya materi pendidikan kepada program Paket C di • penyelenggara program pondok pesantren Paket C • Terselenggaranya kegiatan pelatihan • Terselenggaranya program sertifikasi bagi pondok vokasional di pondok pesantren penyelenggara pesantren pendidikan vokasional • Tersalurkannya bantuan • • Terbangunnya minimal 1 sarana/peralatan unit model pendidikan nonpelatihan vokasional formal di setiap provinsi kepada pondok pesantren

Ranah 3: Tata Kelola Terselenggara-nya kegiatan pengembangan kapasitas pondok pesantren pengelola pendidikan non formal Terselenggara-nya kegiatan monitoring dan evaluasi berjenjang dari level birokrasi pendidikan pusat dan daerah hingga penyelenggara pendidikan non formal Terlaksananya upayaupaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar stakeholders dalam penyelengga-raan pendidikan non formal • Terselenggara-nya kegiatan pendataan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan non formal

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

• • • •

Program Pendidikan Tinggi Agama Islam Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu Ranah 3: Tata Kelola • Terselenggara-nya Terehabilitasinya • Tertuntaskannya sertifikasi agenda-agenda prasarana pendidikan pendidik dan tenaga penguatan kapasitas pada PTAI kependidikan di lingkungan pengelola PTAI PTAI Terbangunnya unit PTAI baru • Tertuntaskannya pendidikan • Terselenggara-nya kegiatan monitoring dan S-2/S-3 bagi pendidik dan Tersalurkannya bantuanevaluasi berjenjang dari tenaga kependidikan MA bantuan kepada PTAI level birokrasi pendidikan sasaran • Terselenggaranya kegiatan pusat dan daerah hingga pelatihan untuk Tersalurkannya beasiswa penyelenggara PTAI peningkatan mutu proses bagi peserta didik PTAI • Terlaksananya upayapembelajaran di PTAI sasaran upaya peningkatan • Terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat pengembangan kecakapan dan kerjasama antar vokasional dan stakeholders dalam kewirausahaan bagi peserta penyelenggaraan PTAI didik PTAI • Terselenggaranya kegiatan pengembangan ICT bagi para peserta didik PTAI

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu Ranah 3: Tata Kelola • Terselenggara-nya • Terselenggaranya kegiatan • Terbangunnya sistem kegiatan pengembangan pengembangan standar serta mekanisme sistem pendataan dan kualifikasi, kompetensi dan rekruitmen dan informasi pendidik dan sertifikasi profesi pendidik penempatan pendidik tenaga kependidikan untuk untuk setiap jenjang, jalur dan tenaga kependidikan setiap jenjang, jalur dan dan jenis pendidikan Islam untuk setiap jenjang, jenis pendidikan Islam jalur dan jenis • Terselenggaranya kegiatan pendidikan Islam pengembangan kecakapan • Tersusunnya mekanisme pengelolaan guru, dosen, tenaga kependidikan untuk • Meningkatnya jumlah tutor dan pamong belajar setiap jenjang, jalur dan pendidik untuk setiap sebagai profesi untuk jenis pendidikan Islam jenjang, jalur dan jenis setiap jenjang, jalur dan pendidikan Islam • Terselenggaranya kegiatan jenis pendidikan Islam pengembangan mekanisme • Meningkatnya jumlah profesi pendidik dan tenaga • Terselenggara-nya tenaga kependidikan kegiatan pengembangan kependidikan untuk setiap yang meliputi pengawas, sistem pengelolaan jenjang, jalur dan jenis pegawai tata usaha, kelembagaan profesi pendidikan Islam laboran, pustakawan dan pendidik di pusat, daerah tenaga kependidikan • Terselenggaranya kegiatan dan masyarakat lainnya untuk setiap peningkatan kesejahteraan jenjang, jalur dan jenis profesi pendidik dan tenaga • Terselenggara-nya pendidikan Islam kegiatan pembinaan pendidik untuk setiap profesi guru untuk setiap jenjang, jalur dan jenis jenjang, jalur dan jenis pendidikan Islam pendidikan Islam

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu Ranah 3: Tata Kelola • Terselenggaranya kegiatan • Terselenggara-nya • Terselenggaranya pengawasan terhadap kegiatan penataan kembali kegiatan pengawasan kegiatan-kegiatan struktur dan fungsi terhadap distribusi peningkatan mutu satuanpendidikan baik di tingkat bantuan dan kegiatan satuan pendidikan Islam Kanwil maupun Kandep rehabilitasi ruang mengikuti perkembangan kelas/pemba-ngunan unit • Terselenggaranya kegiatan struktur dan fungsi Ditjen baru satuan pendidikan pengembangan sistem Pendidikan Islam Islam mulai dari tingkat informasi menyangkut pusat, daerah hingga • Terselenggara-nya keadaan mutu pendidik, satuan pendidikan kegiatan peningkatan tenaga kependidikan dan kapasitas aparat kualitas pembelajaran pada • Terselenggaranya pemerintah pada tingkat satuan pendidikan Islam kegiatan pengembangan pusat , daerah maupun sistem informasi distribusi satuan pendidikan bantuan/ beasiswa dan rehabilitasi ruang • Terselenggara-nya kelas/pembangunan unit kegiatan penciptaan baru satuan pendidikan sistem pelayanan yang Islam murah, cepat dan terbuka • Terselenggara-nya kegiatan untuk membangun sistem pengawasan, pengendalian dan pembangunan pendidikan Islam yang baik • Terselenggara-nya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan tata kelola dan pelayanan yang baik • Terselenggara-nya kegiatan peningkatan pemanfaatan ICT dalam pelayanan di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam • Terselenggara-nya kegiatan penerapan 39sistem manajemen mutu di Ditjen Pendidikan Islam

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Program Pendidikan Agama dan Keagamaan Target Output Ranah 1: Akses Ranah 2: Mutu Ranah 3: Tata Kelola • Terselenggara-nya • Terselenggaranya kegiatan • Tertuntaskannya sertifikasi kegiatan peningkatan bagi Guru PAI rekruitmen dan distribusi kapasitas pondok guru PAI dan tenaga • Terselenggaranya kegiatan pesantren pengawas PAI ke sekolah peningkatan kapasitas umum, daerah terpencil • Terselenggara-nya tenaga pengawas PAI dan sekolah berciri khas kegiatan monitoring dan • Terselenggaranya kegiatan keagamaan tertentu evaluasi berjenjang dari pengembangan metode level birokrasi pendidikan • Terselenggaranya kegiatan pembelajaran PAI dan pusat dan daerah hingga penerbitan dan pemberian bantuan alat penyelenggara PAI dan pendistribusian buku-buku belajar PAI pondok pesantren pendidikan agama Islam • Terselenggaranya kegiatan • Terlaksananya upaya• Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas upaya peningkatan bantuan bagi pondok pendidik dan tenaga partisipasi masyarakat dan pesantren kependidikan pondok kerjasama antar pesantren • Terehabilitasinya stakeholders dalam bangunan sejumlah unit penyelengga-raan PAI dan pondok pesantren pondok pesantren

B. Fokus Pembangunan Pendidikan Islam 2009 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Departemen Agama, pengembangan pendidikan Islam pada tahun 2009 difokuskan pada: 1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, termasuk peningkatan unit cost BOS dan penuntasan perbaikan ruang kelas belajar Madrasah Ibtidaiyyah; 2. Peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan dosen melalui program kualifikasi dan sertifikasi guru/dosen dan program pemberian tunjangan seperti tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, dan tunjangan khusus bagi guru/ dosen di wilayah terpencil dan perbatasan; 3. Beasiswa bagi siswa/mahasiswa miskin untuk menjamin partisipasi masyarakat tidak mampu dalam mengakses pendidikan; 4. Peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang antara lain dengan

memanfaatkan sumber dan proses pembalajaran berbasis teknologi informasi; 5. Standarisasi 8 komponen pendidikan pada madrasah dan PTAIN; 6. Percepatan Pengembangan dan pembangunan madrasah dan program studi bertaraf internasional; 7. Pembangunan pesantren terpadu di wilayah perbatasan dan terasing; 8. Konsolidasi dan pemutakhiran data pendidikan Islam; 9. Penguatan pendidikan keagamaan; 10. Percepatan pengembangan manajemen PTAIN melalui pola BLU dan persiapan BHP; 11. Penguatan tata kelola dan pencitraan pendidikan Islam.

C. Rincian Program dan Kegiatan Nasional Pembangunan Pendidikan Islam 2009 Rincian Program dan Kegiatan Nasional Pembangunan Pendidikan Islam 2009 dapat dilihat di Tabel 3.2.

42 Orang Lokasi Lokasi

2.000 100 440

e. Safeguarding - Safeguarding BOS Kanwil (Monitoring, Rakor, Evaluasi) - Safeguarding BOS Kandepag (Monitoring, Rakor, Evaluasi)

- Kabupaten

- Kota

d. BOS Siswa Salafiyah Wustha

- Kabupaten

- Kota

c. BOS Siswa MTs

Kegiatan Kegiatan

440

Siswa

366.129

22.878

2.290.056

329.994

166.078 Siswa

- Kabupaten

Siswa

10.691

2.644.944

455.525 Siswa

Lokasi

SATUAN

100

VOLUME

- Kota

b. BOS Siswa Salafiyah Ula

- Kabupaten

- Kota

a. BOS Siswa MI

Penyediaan BOS Pendidikan Dasar

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

II. 1.

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Bantuan Pengembangan Alat dan Sumber Belajar RA/BA & Lembaga Pendidikan 1. Keagamaan 2. Pelatihan Kepala dan Guru RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Bantuan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana RA/BA dan Lembaga Pendidikan 3. Keagamaan 4. Pemberdayaan Pengelola RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

PROGRAM/KEGIATAN

Tabel 3.2 Rincian Program dan Kegiatan Nasional Pembangunan Pendidikan Islam 2009 Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

540.000

Dana pendamping P/HLN MEDP Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A/B pada Pontren dan Lembaga Keagamaan Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren Pengembangan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Paket A/B dan PPS Wajar Dikdas pada Pontren Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B

18.

Bantuan Khusus Pengembangan Mutu MI/MTs Pengembangan Program Peningkatan Mutu MI/MTs Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran dan Belanja Tupoksi

23. 24. 25.

22.

21.

20.

19.

Dana pendamping P/HLN AIBEP

17.

205

Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB) Bantuan Pembangunan MTs melalui MEDP (ADB)

15. 16.

110

Pembangunan Gedung MTs (AIPRD)

14.

160

100

19.000

7.058

928

237

160

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs

11.

20 1.200.000

13.

Bantuan Pengembangan MI/MTs Melalui Kontrak Prestasi

10.

12.

Pengembangan MI/MTs Bertaraf Internasional Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan

150

Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Perpustakaan MI/MTs

270

2.186

150

Pengembangan Lab. dan Jaringan Pendidikan Teknologi dan Informasi MTs

b. Perpustakaan MTs

Rehabilitasi Ruang Kelas MTs Reguler, dan Pasca Bencana (Rusak Berat)

24.650

a. Perpustakaan MI

Rehabilitasi Ruang Kelas MI Reguler, Feeder, dan Pasca Bencana (Rusak Berat)

8.000

10.000

Beasiswa Anak PNS Gol I, II, dan Tamtama TNI/Polri

640.000

b. MTs

Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs

a. MI

- Safeguarding BOS Pusat (Monitoring, Rakor, Evaluasi) Beasiswa untuk Siswa Miskin MI

Thn

Kegiatan

Lembaga

Orang

Paket

Lembaga

Paket

Unit

Lokasi

Orang

Lokasi

Unit

Ruang

Orang

Siswa

Kegiatan

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

IV.

III.

Pembangunan MA melalui MEDP (ADB) Pembangunan Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar MA Bantuan Operasional MAN Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan Bantuan Khusus Pengembangan MA Pengembangan Program Peningkatan Mutu MA Bantuan Operasional Manajemen Mutu MA Swasta

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Pelatihan Tutor Kejar Paket C

PROGRAM PENDIDIKAN NON-FORMAL Penyelenggaran Life Skills & Short Course Pontren & Lembaga Pendidikan 1. Keagamaan Bantuan Peralatan Keterampilan untuk Pontren dan Lembaga Pendidikan 2. Keagamaan 3. Bantuan Pembangunan Sanggar Belajar Paket C pada Pontren Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran Paket C Pontren dan Lembaga 4. Pendidikan Keagamaan 5. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C

Pengembangan MAN Insan Cendekia

11.

Pembangunan MA Bertaraf Internasional

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah

Pengembangan MA Bertaraf Internasional

10.

Bantuan Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi

Bantuan Lab. Pendidikan Teknologi dan Informasi MA

Beasiswa MA bagi Siswa Daerah Terpencil/Tertinggal

Bantuan Pengembangan Pendidikan Keterampilan Madrasah Aliyah

Beasiswa Anak PNS Gol I, II, dan Tamtama TNI/Polri (Siswa MA)

Rehabilitasi Ruang Kelas MA Reguler dan Pasca Bencana (Rusak Berat)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MA

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Unit Lokasi Orang

50 440 40.000

Orang

Unit

100

1.760

Lembaga

Kegiatan

Lokasi

Orang

Lokasi

Unit

Lokasi

Unit

Lokasi

Orang

Ruang

Siswa

100

4.399

100

275.000

646

150

549

100

408

5.000

1.726

320.000

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Penelitian Kompetitif pada PTA Pelatihan Penguatan Kemampuan Penelitian Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama Melalui IDB dan JBIC (P/HLN) termasuk Pengalihan Anggaran (P/HLN) sebesar Rp. 78.842.000,- dari BRR untuk The Reconstruction and Rehabilitation of IAIN Ar-Raniry University Project Anggaran Penggantian IDB Pembangunan Gedung UIN Malang Pengadaan Tanah PTAIN

6. 7. 8.

10.

Pemberdayaan Kopertais Pengembangan Jaringan Pendidikan Teknologi dan Informasi PTA Pengembangan Maâ&#x20AC;&#x2122;had Jamiah di PTAIN Kerjasama Maâ&#x20AC;&#x2122;had Aly dengan PTAIN Peningkatan Akreditasi di PTA Beasiswa Mahasiswa Jurusan Langka Peminat Bantuan untuk Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Dana Pendamping Kerjasama dengan CIDA Bantuan Khusus Pengembangan PTA Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan Annual Conference on Islamic Studies

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Perkemahan Wirakarya

Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa PTAIN

12.

25.

Bantuan Beasiswa Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Bantuan Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Mesir dan Sudan

11.

Pengembangan Perpustakaan Peningkatan Mutu Penelitian

Beasiswa Santri Berprestasi

3. 4.

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi termasuk Pasca Bencana

Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

300

100

431.835

1.000

1.300

100

65.000

Kegiatan

Lembaga

Kegiatan

Lembaga

Orang

Lembaga

Lokasi

Sistem

Unit

Orang

Paket

Lembaga

Orang

Judul

Orang

Unit

Orang

Lembaga

Orang

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

VI.

46 Bantuan Pemberdayaan MGMP, KKG, Pokjawas, dan KKM

13.

Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS (6 bulan) Peningkatan Kompetensi Dosen (short course)

20. 21.

400

c. Dosen S3 (baru) Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan Program S2 dan S3 Luar Negeri

200 250

b. Dosen S3 (on going)

19.

600

800

2.000

8.005

440

20.000

2.000

800

295

6.000

9.000

1.500

400

90.000

2.500

a. Dosen S2

Beasiswa Dosen Program S2 dan S3 Dalam Negeri

Sosialisasi Sertifikasi Profesi

12.

18.

Peningkatan Mutu Guru Program S2 (Program Lanjutan)

11.

Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3

Beasiswa Program S1 Kompetensi Ganda bagi Guru dalam Jabatan

10.

17.

Peningkatan Kompetensi Ganda Guru Program S1

Percepatan Sertifikasi Dosen

Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 melalui Dual Mode System

16.

Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1

Tunjangan Purnabakti Guru PNS

Beasiswa Guru Program S1

Pendidikan Guru Berasrama untuk Daerah Terpencil/Tertinggal/Perbatasan

Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

15.

Percepatan Sertifikasi Guru

14.

Tunjangan Khusus Guru

294.533

b. Guru Non PNS yang belum S1 36.579

207.298

a. Guru Non PNS yang sudah S1

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

501.831

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Orang

Lokasi

Orang

Guru

Orang

Guru

Orang

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

VIII.

VII.

Beasiswa S2 dan S3 Tenaga Kependidikan Safeguarding Pengelolaan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

23.

Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program Pencitraan Terpadu Pendidikan Islam

13. 14.

Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

2. b. Tk. Kanwil

a. Tk. Pusat

Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Formal

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pengembangan Program Peningkatan Mutu Tata Kelola Pembinaan Pendidikan

135

12.

11.

10.

1.422

b. Tk. Kanwil

Penyusunan Rencana Strategis dan Program Bidang Pendidikan Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Program & Anggaran Pendidikan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan, Pengendalian, dan Pelaporan Program Pendidikan

473

600

474

Satker

Lembaga

Kegiatan

Satker

Kegiatan

Obrik

Satker

Orang

Kegiatan

Orang

Kegiatan

Satker

Paket

Lokasi

474

Orang

100

140

a. Tk. Pusat

Pelatihan Peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah

Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pendidikan Penyusunan Peraturan Per-UU-an Pendidikan Agama dan Keagamaan

Perencanaan, Monitoring, dan Pengendalian Program Pendidikan

4. 5.

Evaluasi Pencapaian Program Pendidikan

Pengembangan Education Management Information System (EMIS)

Belanja Pegawai Mengikat (Gaji, Tunjangan, Uang Makan)

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

24.

Tunjangan Purnabakti Dosen PNS

22.

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

48 Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pontren Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Agama pada Sekolah Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Bantuan Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan

10. 11. 12. 13.

Bantuan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pontren

Bantuan POSKESTREN

Pengembangan Pedoman Pendidikan Al Qur'an pada Sekolah

Pengadaan Al Qur'an dan Terjemahannya serta Tafsir bagi Sekolah dan Madrasah

Pengembangan Perpustakaan Pontren

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama PAUD

Penyelenggaraan Pospinas (Pekan Olahraga & Seni Pendidikan Islam Nasional)

c. Tk. Kandepag

150.000

100

440

Lokasi

Satker

Kegiatan

Lembaga

Eks

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Satker

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Bab 3: Program Pembangunan Nasional Pendidikan Islam 2009

Gambar 8 Program wajib belajar 9 tahun.

D. Manajemen Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Islam 2009 Departemen Agama Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan Islam. Terkait dengan hal tersebut, Departemen Agama RI mengembangkan agenda perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan Islam. Dalam prakteknya, sebagai instansi vertikal, sebagian besar program dan kegiatan pembangunan pendidikan Islam dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Republik Indonesia

dan Kantor Departemen Agama kota dan kabupaten. Di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap kerja perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan Islam. Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan pembangunan pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama kota dan kabupaten.

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Bab 4 Program dan Kegiatan 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 51

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

BAB 4 Program dan Kegiatan 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia

A. Visi, Misi dan Struktur Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia

erdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

merumuskan Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Islam sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2004-2009.

VISI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM â&#x20AC;&#x153;Terselenggaranya pelayanan pendidikan Islam yang bermutu secara adil dan merata demi terwujudnya insan Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berkeunggulan intelektual, moral dan spiritual.â&#x20AC;? 53

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. 2. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 3. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 4. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 5. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; 6. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d d d Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, diwujudkan melalui program

dan kegiatan yang dikelola oleh unit-unit direktorat dengan struktur sebagai berikut:

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIAT

DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Bab 4: Program dan Kegiatan 2009 Ditjen Pendidikan Islam Depag RI

Setiap unit kerja tersebut bertanggungjawab untuk mengelola program dan kegiatan dengan pembagian sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA UNTUK MENGELOLA PROGRAM

NO. 1

UNIT Direktorat Madrasah

SASARAN PEMBINAAN Pendidikan Perluasan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing RA, MI, MTs dan MA Direktorat Pendidikan Perluasan dan pemerataan akses serta Diniyah dan Pondok peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan non formal, pendidikan diniyah dan Pesantren pondok pesantren Direktorat Pendidikan Perluasan dan pemerataan akses serta Agama Islam pada Sekolah peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (TK, SD, SMP dan SMU) Direktorat Pendidikan Perluasan dan pemerataan akses serta Tinggi Islam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Perguruan Tinggi Agama Islam Sekretariat Manajemen pengembangan pendidikan

B. Fokus Program Direktorat 1. Pengendalian dan Penjaminan Mutu Jenderal Pendidikan Islam 2009 Upaya pengendalian dan penjaminan Sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, dalam mewujudkan program nasional pembangunan pendidikan Islam dengan kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, Direktorat Jenderal pendidikan Islam pada tahun anggaran 2009 memberikan tekanan kuat pada hal-hal sebagai berikut:

mutu pendidikan Islam antara lain dilakukan melalui: a. Pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan Islam. Sebagai pelaksana dalam pengelolaan dan pembinaan pendidi-

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

kan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bertanggungjawab dalam pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan Islam. Untuk tujuan ini pada tahun anggaran 2009 akan dilaksanakan sub-sub program antara lain: 1) penyelenggaraan Ujian Nasional, (2) penyusunan regulasi khususnya peraturan-peraturan Menteri Agama sebagai pelaksanaan Undang-Undang, (3) evaluasi kebijakan dan sistem pendidikan Islam, (4) pemutakhiran renstra pendidikan Islam, (5) koordinasi dan monitoring, dan (6) pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam. b. Pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan program, termasuk program bantuan dan program berbasis RKP.

Gambar 9 Pengadaan bahan dan sumber belajar pendidikan Islam

Dalam pelaksanaan program-program pengembangan pendidikan

Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bertanggungjawab dalam pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan program pada berbagai tingkat satuan kerja, mulai dari Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Departemen Agama RI, sampai dengan perguruan tinggi agama Islam negeri dan madrasah negeri. Pada tahun anggaran 2009, tanggungjawab ini akan dilakukan dengan melaksanakan sub-sub program antara lain: (1) penyusunan regulasi dan standar prosedur operasional, (2) konsultasi dan koordinasi , (3) kerjasama pengawasan, dan (4) monitoring dan evaluasi. c. Pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan program berbasis hibah dan pinjaman internasional antara lain: 1. Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui Australia-Indonesia Basic Education Project (AIBEP) yang dibiayai dengan hibah pemerintah Australia 2. Peningkatan mutu madrasah aliyah melalui Madrasah Education Development Project (MEDP) yang dibiayai dengan pinjaman Asian Development Bank (ADB) 3. Pembangunan dan pengembangan pada beberapa perguruan tinggi agama Islam negeri di Malang, Riau, Makasar, Banda Aceh dan Bandung, yang dibiayai dengan pinjaman Islamic

â&#x20AC;&#x153;Dalam pelaksanaan program-program pengembangan pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bertanggungjawab dalam pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan program pada berbagai tingkat satuan kerjaâ&#x20AC;?

Bab 4: Program dan Kegiatan 2009 Ditjen Pendidikan Islam Depag RI

yang pelaksanaannya langsung oleh satuan-satuan pendidikan dasar, dalam rangka percepatan penuntasan program tersebut Direktorat Jenderal melaksanakan sub-sub program antara lain bantuan program Paket A dan B , bantuan penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pesantren Salafiyah, dan bantuan rehab Madrasah Ibtidaiyyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyyah Swasta. 3. Pemberian bantuan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam swasta

Gambar 10 Menteri Agama memberikan penghargaan kepada 6 bupati/walikota yang peduli terhadap pendidikan Islam.

Development Bank (IDB) 4. Pembangunan Fakultas Kesehatan dan Kedokteran di UIN Jakarta yang dibiayai dengan pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 5. Pengembangan program-program studi untuk kesetaraan sosial di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui Indonesia IAIN Social Equity Project (IISEP) yang dibiayai dengan hibah pemerintah Kanada. 2. Percepatan Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di samping pengendalian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sebagian besar anggaran Direktorat Jenderal pada tahun 2009 akan dialokasikan antara lain untuk beasiswa bagi siswa/santri dan mahasiswa, bantuan sarana dan prasarana, bantuan peningkatan mutu pendidikan Islam melalui kontrak prestasi, bantuan operasional pelaksanaan pendidikan keagamaan, dan bantuan penelitian pada perguruan tinggi agama Islam swasta 4. Percepatan kualifikasi, seritifikasi, dan peningkatan mutu guru dan dosen Pada tahun 2009, Direktorat Jenderal akan mempercepat upaya peningkatan mutu guru dan dosen melalui sub-sub program antara lain: a. Pengembangan proses pendidikan dengan cara dual mode system dalam rangka percepatan pemenuhan kualifikasi guru

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

b. Beasiswa S-1 program komepetensi ganda untuk meningkatkan kompetensi mengajar MIPA, komputer, dan bahasa Inggris bagi guru dalam jabatan berlatarbelakang sarjana agama c. Beasiswa dan dukungan pendidikan S-2 dan S-3 bagi dosen d. Beasiswa S-1 dan S-2 bagi ustadz/ guru pendidikan keagamaan e. Beasiswa S-2 bagi guru agama Islam Gambar 11 5. Penguatan tenaga pengelola data pendidikan t

Perintisan dan Pelaksanaan Program-Program Unggulan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal akan melaksanakan sejumlah sub-sub program dalam

rangka penguatan dan rintisan keunggulan pendidikan Islam antara lain: a. Penyediaan fasilitas untuk mendorong mobilitas santri dalam mengakses pendidikan tinggi yang bermutu b. Pembangunan pesantren terpadu di wilayah perbatasan c. Pembangunan dan pengembangan Madrasah Bertaraf Internasional d. Penegerian madrasah swasta e. Pengembangan model pendidikan agama Islam di sekolah f. Besiswa bagi program studi langka pada perguruan tinggi agama Islam g. Pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi agama Islam 6. Perintisan Dan Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan Islam Berbasis Hibah Dan Pinjaman Internasional. Di samping bertanggungjawab dalam pengendalian program berbasis hibah dan pinjaman luar negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga menjadi pelaksana langsung dua proyek internasional yaitu Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui Australia-Indonesia Basic Education Project (AIBEP) yang dibiayai dengan hibah pemerintah Australia dan Peningkatan mutu madrasah aliyah melalui Madrasah Educatioan Development Project (MEDP) yang dibiayai dengan pin-

â&#x20AC;&#x153;Pengelolaan pengembangan pendidikan Islam oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memerlukan sistem manajemen yang kuat dan modernâ&#x20AC;?

Bab 4: Program dan Kegiatan 2009 Ditjen Pendidikan Islam Depag RI

Gambar 12 Dirjen Pendis sampaikan penghargaan dan selamat kepada Guru PAI berprestasi dalam pengembangan alat peraga PAI, tingkat SD, SMP, SMA/SMK s

jaman Asian Development Bank (ADB). Dalam waktu yang bersamaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan melanjutkan upaya rintisan untuk memuat proyek-proyak baru dengan dana hibah dan pinjaman luar negeri khususnya Islamic Development Bank (IDB). 7. Peningkatan Layanan Dan Penguatan Sistem Manajemen. Pengelolaan pengembangan pendidikan Islam oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memerlukan sistem manajemen yang kuat dan modern sehingga dapat memberikan layanan sekaligus mengoptimalkan kinerja yang efektif, efisien, akuntable, dan transparan. Dengan demikian di samping melaksanakan pelayanan rutin sesuai dengan tugas dan fungsi pokok organisasi, Direktorat Jenderal juga akan melaksanakan sub-sub

program sebagai berikut: a. Pengembangan sistem manajemen berbasis teknologi informasi b. Pemutakhiran data dan sistem informasi data pendidikan Islam c. Pencitraan terpadu pendidikan Islam d. Pengembangan sistem penjaminan mutu manajemen e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama.

C. Rincian Program, Kegiatan, dan Sasaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2009 Program, kegiatan dan sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2009, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Tabel 4.2 PROGRAM DAN SASARAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NO. 1

PROGRAM Program Pendidikan Usia Dini

KEGIATAN

a. Bantuan Pengembangan Alat dan Sumber

VOLUME 100

SATUAN Lokasi

300

Orang

100

Lokasi

100

Lokasi

Belajar RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

b. Pelatihan Kepala dan Guru RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

c. Bantuan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

d. Pemberdayaan Pengelola RA/BA dan Lembaga 2

Pendidikan Keagamaan a. Safeguarding Program BOS b. Rehabilitasi Ruang Kelas MI Reguler dan Pasca Bencana (Rusak Berat) c. Rehabilitasi Ruang Kelas MTs Reguler dan Pasca Bencana (Rusak Berat) d. Rehabilitasi Laboratorium dan Jaringan Pendidikan Teknologi dan Informasi MTs e. Pengembangan MI/MTs Bertaraf Internasional f. Bantuan Pengembangan MI/MTs melalui Kontrak Prestasi g. Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI h. Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs i. Pembangunan Gedung MTs (AIPRD) j. Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB) k. Dana Pendamping P/HLN AIBEP l. Dana Pendamping P/HLN MEDP m. Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren n. Pengembangan Program Peningkatan Mutu MI/MTs

Program Wajar Dikdas

Program Pendidikan Menengah

100

Ruang

200

Unit

20 20

Lokasi Lokasi

160

Lokasi

160

Lokasi

1 1 7.058 1 1

Paket Paket Lembaga Paket Paket

Kegiatan Ruang

b. Beasiswa MA Bagi Siswa Daerah Terpencil/Tertinggal

Orang

Lembaga

g. h. i. j.

Kegiatan Ruang

d. e. f.

Rehabilitasi Ruang Kelas MA Reguler dan Pasca Bencana (Rusak Berat)

1 5000

Bantuan Pengembangan Mutu MA Melalui Kontrak Prestasi Pengembangan MA Bertaraf Internasional Pembangunan MA Bertaraf Internasional Bantuan Laboratorium Pendidikan Teknologi dan Informasi MA Bantuan Peningkatan Mutu MA Pembangunan MA melalui ME DP (ADB) Pembangunan Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar MA Bantuan Operasional Manajemen Mutu MA

15 10 334

Unit Unit Unit

100 549 10

Lokasi Unit Unit

4.399

Lembaga

Bab 4: Program dan Kegiatan 2009 Ditjen Pendidikan Islam Depag RI

Program Pendidikan Non Formal

j a.

b. c. 5

Program Pendidikan Tinggi

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

p j Penyelenggaraan Life Skills & Short Course untuk Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Bantuan Peralatan Keterampilan untuk Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Bantuan Pembangunan Sanggar Belajar Paket C pada Pondok Pesantren Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Beasiswa untuk Santri Berprestasi Pengembangan Perpustakaan Peningkatan Mutu Penelitian Penelitian Kompetitif pada PTA Pelatihan Penguatan Kemampuan Penelitian Bantuan Beasiswa Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Bantuan Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Mesir dan Sudan Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa PTAIN

100

g Lembaga

100

Unit

4.100 1 1.300 4 100 10 4 100

Orang Kegiatan Orang Paket Orang Judul Angkatan Orang

Unit

Sistem

Gambar 13

Workshop Sertifikasi Dosen

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009 6

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik

Percepatan Sertifikasi Guru Bidang Studi Umum

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan Beasiswa Guru Program S1 Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 Peningkatan Kualifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Dual Mode System Peningkatan Kompetensi Ganda Guru Program S1 Beasiswa Program S1 Kompetensi Ganda Bagi Guru Dalam Jabatan Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Lanjutan) Percepatan Sertifikasi Dosen Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3 Beasiswa Dosen Program S2 dan S3 Dalam Negeri: - Dosen S2 - Dosen S3 (Ongoing) - Dosen S3 (Baru)

c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan Program S2 dan S3 Luar Negeri m. Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS (6 Bulan) n. Peningkatan Kompetensi Dosen (Short Course) o. Safeguarding Pengelolaan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Belanja Pegawai Mengikat (Gaji, Tunjangan dan Uang Makan) b. Pengembangan Education Management Information System c. Evaluasi Pencapaian Program Pendidikan d. Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Program Pendidikan e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan f. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan g. Penyusunan Rencana Strategis dan Program

a. b. c. d. e.

f. g. h.

Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Formal Penyelenggaraan Pospinas (Pekan Olahraga dan Seni Pendidikan Islam Nasional) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama PAUD Pengembangan Pedoman Pendidikan Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an Pada Sekolah Umum Pengembangan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah dan Perguruan Tinggi Pengembangan Sumber Belajar Pendidikan Agama di Sekolah Bantuan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pondok Pesantren Pengadaan Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an dan Terjemahannya Serta Tafsir Bagi Sekolah dan Madrasah

36.616

Orang

400

Orang

1.175 2.200 6.000

Orang Orang Orang

295 800

Orang Orang

1.425

Guru

2.000 800

Orang Dosen

500 200 226

Orang Orang Orang

Orang

400 72 1

Orang Orang Kegiatan

441

Orang

Satker

1 3

Kegiatan Kegiatan

600 1

Orang Kegiatan

Kegiatan

135

Lembaga

Kegiatan

100

Kegiatan

150

Paket

Bab 4: Program dan Kegiatan 2009 Ditjen Pendidikan Islam Depag RI

D. Pagu dan Alokasi Anggaran Tabel 4.3 . Berdasarkan pada pagu definitif 2009 Pada tahun anggaran 2009, total pagu definitif Departemen Agama sebesar Rp 26.656.600.559.000,- yang terdiri dari fungsi pendidikan Rp 23.275.200.008.000,- dan fungsi non-pendidikan Rp 3.381.400.551.000,-. Dari pagu definitif fungsi pendidikan Departemen Agama tahun 2009 sebesar Rp. 23.275.200.008.000,- ditetapkan alokasi untuk 8 program pembangunan pendidikan sebagaimana tertera pada

fungsi pendidikan di atas, dialokasikan untuk Pendidikan Islam sebesar Rp. 21.998.372.838.000,- yang dikelola oleh Pusat, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UIN, IAIN dan STAIN) dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 4.4. Secara lebih terperinci, pagu definitif anggaran Pendidikan Islam sebesar Rp. 21.998.372.838.000,- dialokasikan untuk 8 program. (Lihat Tabel 4.5)

Tabel 4.3 ALOKASI 8 PROGRAM PEMBAGUNAN PENDIDIKAN

PROGRAM

PUSAT

DAERAH

JUMLAH

Program Pendidikan Anak Usia Dini

8.000.000

51.100.000

59.100.000

Program Wajar Dikdas 9 Tahun

291.300.000

7.003.238.734

7.294.538.734

Program Pendidikan Menengah

407.667.600

728.742.872

1.136.410.472

Program Pendidikan Non Formal

23.000.000

66.520.000

89.520.000

Program Pendidikan Tinggi

125.500.000

1.813.505.765

1.939.005.765

497.279.500

2.742.693.200

3.239.972.700

758.470.705

8.112.242.632

8.870.713.337

309.700.000

336.239.000

645.939.000

2.420.917.805

20.854.282.203

23.275.200.008

6 7 8

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

JUMLAH

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Tabel 4.4 ALOKASI KANWIL DEPAG PROPINSI DAN PTAI

No 1

INSTANSI

ALOKASI

Pusat a. Ditjen Pendidikan Islam

Rp. 1.387.551.788.000,Rp 1.385.130.870.195,Rp 18.059.524.521.000,Rp 2.551.296.529.000,-

b. Non Ditjen Pendidikan Islam

2 3

Kanwil Depag Propinsi PTAIN Tabel 4.5

PAGU DEFINITIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM NO.

PROGRAM

Pend. Anak Usia Dini

PUSAT

DAERAH

JUMLAH

8.000.000.000

51.100.000.000

59.100.000.000

Wajar Dikdas 9 Tahun

286.300.000.000

7.003.238.734.000

7.289.538.734.000

Pendidikan Menengah

402.667.600.000

728.742.872.000

1.131.410.472.000

Pendidikan Non Formal

23.000.000.000

66.520.000.000

89.520.000.000

Pendidikan Tinggi

92.220.000.000

1.726.967.837.000

1.819.187.837.000

312.547.000.000

2.627.493.200.000

2.940.040.200.000

126.558.205.000

8.079.519.407.000

8.206.077.612.000

136.258.983.000

327.239.000.000

463.497.983.000

1.387.551.788.000

20.610.821.050.000

21.998.372.838.000

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan Pendidikan Agama & Pendidikan Keagamaan

6. 7. 8.

JUMLAH

Foto: Manbaâ&#x20AC;&#x2122;ul Ulum

Bab 5 Penutup 65

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

BAB 5 Penutup

eberhasilan pembangunan pendidikan Islam â&#x20AC;&#x201C;sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional- merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Karena itu, segenap upaya harus dilakukan agar segenap rencana pembangunan pendidikan Islam tahun 2009 yang tertuang dalam buku ini, bisa direalisasikan secara baik. Seluruh aparatur pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI maupun pada seluruh Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, PTAIN dan satuan-satuan pendidikan Islam lainnya, memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas pelaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan Islam 2009, sehingga targettarget yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Namun tentunya, upaya segenap aparatur pemerintah, perlu juga

didukung oleh para pemangku kepentingan lainnya termasuk oleh masyarakat, karena pada dasarnya, pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, telah mempersiapkan berbagai langkah agar rencana pembangunan pendidikan Islam 2009 yang tertuang dalam buku ini, benar-benar bisa terealisasi dengan baik. Langkah tersebut meliputi: sosialisasi yang seluas-luasnya menyangkut pembangunan pendidikan Islam 2009 kepada seluruh pemangku kepentingan terkait; merencanakan secara matang kegiatan monitoring evaluasi program pembangunan pendidikan Islam, menyiapkan segenap instrumen monitoring evaluasi yang dibutuhkan, dan secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi yang telah direncanakan; terus menerus meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintahan di lingkungan

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, dan keempat, mendorong terjadinya sinergi dan harmoni antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan Islam, khususnya antar unit di lingkungan Departemen Agama RI yang bertanggung jawab terhadap pemba-

ngunan pendidikan Islam, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan-Nya demi keberhasilan pembangunan pendidikan Islam di Indonesia. Amin.

Gambar 14

Usai shalat jamaâ&#x20AC;&#x2122;ah di sebuah pondok pesantren.

LAMPIRAN I Data Pendukung 69

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Lampiran I: Data Pendukung

RENCANA

PROGRAM TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON-PNS TAHUN 2009 No.

Provinsi

Guru Madrasah

Guru PAIS

Guru Pontren

Jumlah

Nanggroe Aceh D.

12.735

309

392

13.436

Sumatera Utara

22.008

Sumatera Barat

9.367

238

22.343

105

102

Riau

9.574

12.095

235

12.401

5. 6.

Jambi

11.367

105

11.552

Sumatera Selatan

10.513

149

156

10.818

Bengkulu

1.548

1.610

Lampung

14.747

112

203

15.062

Kep. Bangka Belitung

890

934

10.

Kepulauan Riau

1.257

1.312

11.

DKI Jakarta

12.829

188

13.065

12.

Jawa Barat

79.116

622

1.057

80.795

13.

Jawa Tengah

66.404

1.017

967

68.388

14.

DI Yogyakarta

2.554

136

2.770

15.

Jawa Timur

131.076

454

2.157

133.687

16.

Banten

28.846

259

228

29.333

17.

Bali

887

930 22.989

18.

Nusa Tenggara Barat

22.553

171

265

19.

Nusa Tenggara Timur

1.909

1.933

20.

Kalimantan Barat

5.217

5.306

21.

Kalimantan Tengah

3.024

3.057

22.

Kalimantan Selatan

10.247

121

10.442

23.

Kalimantan Timur

3.293

3.422

24.

Sulawesi Utara

760

790

25.

Sulawesi Tengah

2.955

3.060

26.

Sulawesi Selatan

12.463

329

149

12.941

27.

Sulawesi Tenggara

2.013

2.110

28.

Gorontalo

989

1.020

29.

Sulawesi Barat

1.673

1.736

30.

Maluku

1.839

1.859

31.

Maluku Utara

2.050

2.089

32.

Papua

328

348

33.

Irian Jaya Barat

712

719

JUMLAH

490.264

5.054

6.513

501.831

Keterangan: Alokasi untuk Guru PAIS dan Pontren dihitung dari hasil pengurangan dari 501.831 dikurangi 490.264 (guru non-pns madrasah). Selanjutnya sisanya dibagi secara proposional antara Guru PAIS dan Pontren.

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009 RENCANA PROGRAM TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON-PNS (GURU MADRASAH) TAHUN 2009

No.

Lembaga

Provinsi RA

Jumlah MTs

Nanggroe Aceh D.

1.289

5.119

4.114

2.213

12.735

Sumatera Utara

3.921

3.610

10.150

4.327

22.008

Sumatera Barat

1.433

866

4.860

2.208

9.367

Riau

1.076

2.566

5.966

2.487

12.095

Jambi

Sumatera Selatan

547

7.420

2.353

1.047

11.367

1.111

3.538

4.139

1.725

10.513

Bengkulu

217

515

542

274

1.548

Lampung

1.267

4.991

6.245

2.244

14.747

Kep. Bangka Belitung

133

189

408

160

890

10.

Kepulauan Riau

11.

DKI Jakarta

370

287

390

210

1.257

3.589

4.847

3.180

1.213

12.829

12.

Jawa Barat

16.337

23.666

29.980

9.133

79.116

13.

Jawa Tengah

10.664

27.025

21.209

7.506

66.404

14.

DI Yogyakarta

15.

Jawa Timur

333

767

852

602

2.554

16.546

61.902

37.244

15.384

131.076

16.

Banten

4.020

7.868

12.655

4.303

28.846

17.

Bali

184

384

209

110

887

18.

Nusa Tenggara Barat

1.072

6.806

9.833

4.842

22.553

19.

Nusa Tenggara Timur

257

876

519

257

1.909

20.

Kalimantan Barat

336

2.003

2.020

858

5.217

21.

Kalimantan Tengah

452

1.348

854

370

3.024

22.

Kalimantan Selatan

944

4.194

3.584

1.525

10.247

23.

Kalimantan Timur

312

720

1.547

714

3.293

24.

Sulawesi Utara

183

181

283

113

760

25.

Sulawesi Tengah

211

305

1.437

1.002

2.955

26.

Sulawesi Selatan

1.421

3.772

4.855

2.415

12.463 2.013

27.

Sulawesi Tenggara

199

364

891

559

28.

Gorontalo

109

281

398

201

989

29.

Sulawesi Barat

126

477

718

352

1.673

30.

Maluku

794

737

284

1.839

126

341

892

691

2.050

102

328

31.

Maluku Utara

32.

Papua

33.

Irian Jaya Barat

275

149

148

140

712

JUMLAH

69.183

178.235

173.314

69.532

490.264

Lampiran I: Data Pendukung RENCANA PROGRAM TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON-PNS (GURU PAI PADA SEKOLAH) TAHUN 2009 Lembaga No.

Provinsi

TK/TKLB

SD/SDLB

SMP/ SMPLB

SMA/SMK/ SMALB

Jumlah

Nanggroe Aceh D.

234

309

Sumatera Utara

148

238

Sumatera Barat

105

Riau

150

235

Jambi

105 149

Sumatera Selatan

114

Bengkulu

Lampung

112

Kep. Bangka Belitung

10.

Kepulauan Riau

11.

DKI Jakarta

188

12.

Jawa Barat

406

131

622

13.

Jawa Tengah

575

255

178

1.017

14.

DI Yogyakarta

136

15.

Jawa Timur

196

142

116

454

16.

Banten

195

259

17.

Bali

18.

Nusa Tenggara Barat

101

171

19.

Nusa Tenggara Timur

20.

Kalimantan Barat

21.

Kalimantan Tengah

22.

Kalimantan Selatan

23.

Kalimantan Timur

24.

Sulawesi Utara

25.

Sulawesi Tengah

26.

Sulawesi Selatan

250

329

27.

Sulawesi Tenggara

28.

Gorontalo

29.

Sulawesi Barat

30.

Maluku

12 28

31.

Maluku Utara

32.

Papua

33.

Irian Jaya Barat

3.077

1.110

785

5.054

JUMLAH

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009 RENCANA

PROGRAM TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON-PNS - TAHUN 2009 (GURU PESANTREN MUADALAH)

No.

Jumlah Guru NonPNS

Nanggroe Aceh D.

Sumatera Utara

208

Sumatera Barat

122

Riau

242

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. Bangka Belitung

10.

Provinsi

Kepulauan Riau

9 13

11.

DKI Jakarta

12.

Jawa Barat

1.677

13.

Jawa Tengah

1.446

14.

DI Yogyakarta

15.

Jawa Timur

16.

Banten

17.

Bali

44 1.836 182 18

18.

Nusa Tenggara Barat

19.

Nusa Tenggara Timur

20.

Kalimantan Barat

21.

Kalimantan Tengah

22.

Kalimantan Selatan

23.

Kalimantan Timur

24.

Sulawesi Utara

25.

Sulawesi Tengah

26.

Sulawesi Selatan

27.

Sulawesi Tenggara

28.

Gorontalo

29.

Sulawesi Barat

30.

Maluku

31.

Maluku Utara

32.

Papua

33.

Irian Jaya Barat JUMLAH

100 3

5 15

2 6.513

Lampiran I: Data Pendukung RENCANA

PROGRAM TUNJANGAN PROFESI GURU NON-PNS TAHUN 2009

No.

Provinsi

Guru Madrasah

Guru PAIS

Guru P.P Muadalah

Jumlah

Nanggroe Aceh D.

1.447

306

Sumatera Utara

1.449

408

1.763 1.880

Sumatera Barat

932

360

1.292

Riau

410

253

663

Jambi

161

256

Sumatera Selatan

596

169

765

Bengkulu

104

189

Lampung

719

201

920

Kep. Bangka Belitung

625

674 438

10.

Kepulauan Riau

357

11.

DKI Jakarta

142

463

660

12.

Jawa Barat

956

1.279

122

2.357 2.327

13.

Jawa Tengah

576

1.659

14.

DI Yogyakarta

700

285

985

15.

Jawa Timur

3.307

1.541

244

5.092

16.

Banten

3.661

247

3.958

17.

Bali

5.887

5.933

18.

Nusa Tenggara Barat

794

190

984

19.

Nusa Tenggara Timur

208

222 389

20.

Kalimantan Barat

343

21.

Kalimantan Tengah

249

299

22.

Kalimantan Selatan

718

126

844

23.

Kalimantan Timur

315

144

459

24.

Sulawesi Utara

134

167

25.

Sulawesi Tengah

213

306 1.280

26.

Sulawesi Selatan

765

515

27.

Sulawesi Tenggara

342

124

466

28.

Gorontalo

236

261

29.

Sulawesi Barat

159

208

30.

Maluku

183

194

31.

Maluku Utara

160

199

32.

Papua

33.

Irian Jaya Barat

26.913

9.070

596

JUMLAH

36.579

76 6.744 5.283 4.496 5.059 1.428 5.965

Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung

3 4 5 6 7 8 9

9.351

1.754 6.232 528 2.814

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah

19 20 21 22 23 24 25 1.729

Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat JUMLAH

28 29 30 31 32 33

2.490

2.808

3.467

73 66.750

250.826

109

290

150

297

265

460

81.673

132

191

411

152

353

350

1.034

4.207

843

749

1.272

1.355

533

755

221

1.704

432

3.165

14.471

2.051

12.418

14.115

133

53 22.250

12.295

4 112

28 42

100

116

188

344

3.468

2.732

3.168

166

181

104

456

230

393

12.292

1.000

344.794

409

609

1.499

722

1.496

1.357

1 2

2.796

14.331

3.679

828

3.699

7.703

2.317

3.065

1.065

13.351

1.221

13.914

81.481

5.022

46.280

54.775

10.082

1.202

917

7.983

1.988

6.916

5.685

8.093

9.715

18.302

90.000

110

162

402

192

396

361

745

3.821

981

222

988

2.036

615

811

283

3.530

321

3.658

21.132

1.335

11.890

14.080

2.687

319

241

2.105

524

1.817

1.500

2.085

2.561

4.823

3.267

Alokasi

Jumlah Guru S1 atau lebih

282

222

258

Alokasi

Guru Muadalah Guru S1 atau lebih

282

1.145

230

347

369

146

205

465

117

862

3.940

559

3.384

3.845

944

160

344 585

504

140

456

295

1.852

517

1.676

1.085

747 641

2.354

291

2.668

766 1.032

2.741

3.788

Alokasi

Guru PAIS Guru S1 atau lebih

141

639

1.658

467

603

223

3.050

201

2.768

16.910

769

8.284

9.977

1.736

157

147

1.587

380

1.346

1.196

1.406

1.795

3.759

274

412

1.085

5 66

1.115

997

10.024

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

26 27

2.397

2.268

838

11.459

7 56

10.405

Banten Bali

63.542

Jawa Timur

15 16

2.889

31.130

Jawa Tengah DI Yogyakarta

Jawa Barat

6.525 37.492

DKI Jakarta

11 12

5 92

Kepulauan Riau

556

14.121

Nanggroe Aceh D. Sumatera Utara

Alokasi

Guru Madrasah Guru S1 atau lebih

Propinsi

No.

RENCANA

PROGRAM SERTIFIKASI GURU - TAHUN 2009 Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

2 1.142

4.293

40.492

110

129

935

250

1.072

251

263

950

214

1.108

16.439

250

5.551

4.710

1.868

617

152

524

962

232

265

1.171

1.761

140

MI Guru S1 atau lebih *)

314

181

195

Alokasi

*) Sumber : Data EMIS Ditjen Pendidikan Islam TP 2006-2007

Papua Irian Jaya Barat JUMLAH

32 33

Sulawesi Barat

29 Maluku

Gorontalo

Maluku Utara

Sulawesi Tenggara

1 09

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

21 22

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat

1 78

1.182

Banten Bali

16 17

Jawa Timur

1 91

6 82

Jawa Tengah DI Yogyakarta

733

155

DKI Jakarta Jawa Barat

Kepulauan Riau

Kep. Bangka Belitung

Lampung

8 9

21 94

Bengkulu

Jambi Sumatera Selatan

Sumatera Barat Riau

218

Sumatera Utara

Guru S1 atau lebih *)

Nanggroe Aceh D.

Propinsi

No.

RENCANA

MTs

119 130.146

10.775

216

592

282

586

462

794

5.400

1.585

251

1.285

3.296

885

1.110

421

6.165

325

6.228

28.543

1.432

16.916

22.036

3.060

303

306

3.082

724

2.581

1.966

2.921

3.801

8.153

4.320

Guru S1 atau lebih *)

249

285

253

295

4.375

1.477

1.253

497

164

139

256

312

469

Alokasi

34.635

158

156

123

211

1.437

422

342

877

236

295

112

1.641

1.657

7.596

381

4.502

5.864

814

820

193

687

523

777

1.012

2.170

1.150

Alokasi

75.895

101

145

416

241

408

398

825

3.580

1.071

194

841

1.797

584

873

297

4.300

198

2.891

17.378

1.016

7.981

10.013

1.442

189

218

2.172

531

1.891

1.507

2.043

2.594

4.579

3.181

Guru S1 atau lebih *)

PROGRAM SERTIFIKASI GURU - TAHUN 2009 (GURU MADRASAH)

20.198

111

109

106

220

953

285

224

478

155

232

1.144

769

4.625

270

2.124

2.665

384

578

141

503

401

544

690

1.219

847

Alokasi

250.826

274

412

1.085

566

1.115

997

1.729

10.024

2.814

528

2.397

6.232

1.754

2.268

838

11.459

756

10.405

63.542

2.889

31.130

37.492

6.525

592

556

5.965

1.428

5.059

4.496

5.283

6.744

14.121

9.351

66.750

109

290

150

297

265

460

2.668

749

141

639

1.658

467

603

223

3.050

201

2.768

16.910

769

8.284

9.977

1.736

157

147

1.587

380

1.346

1.196

1.406

1.795

3.759

2.490

Alokasi

Jumlah Guru S1 atau lebih *)

Lampiran I: Data Pendukung

78 15 3 1 1 -

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku

25 26 27 28 29 30

114

417

*) Sumber : Data Subdit Ketenagaan DITPAIS - Tahun 2008

Irian Jaya Barat JUMLAH

1 2

Maluku Utara Papua

2 3

Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

21 22

7 1

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat

Banten Bali

16 17

Jawa Timur

1 35

Jawa Tengah DI Yogyakarta

13 14

7 38

DKI Jakarta

Kepulauan Riau

10 Jawa Barat

Kep. Bangka Belitung

9 11

Lampung

1 3

Bengkulu

7 8

Jambi Sumatera Selatan

Riau

Sumatera Barat

3 4

6 11

Nanggroe Aceh D. Sumatera Utara

Alokasi

TK/TKLB Guru S1 atau lebih *)

Propinsi

No.

RENCANA

41.927

171

130

360

2.316

367

134

609

604

246

290

641

324

1.718

8.739

936

5.989

8.165

1.842

237

106

901

166

712

397

1.059

1.495

1.939

1.037

Guru S1 atau lebih *)

11.422

631

100

166

165

175

468

2.380

255

1.632

2.224

502

245

194

108

288

407

528

283

Alokasi

SD/SDLB

14 6.396

23.477

112

306

111

120

174

249

929

129

1.060

1.021

217

160

155

111

205

177

286

294

Alokasi

191

116

153

410

1.125

281

102

408

442

149

272

638

914

3.414

474

3.892

3.746

795

208

137

589

189

568

409

751

649

1.050

1.080

Guru S1 atau lebih *)

SMP/SMPLB

685

15.852

131

261

751

195

248

254

125

192

423

518

2.296

506

2.494

2.166

823

140

100

359

161

387

279

543

597

788

4.318

204

115

141

625

138

680

590

223

105

148

163

215

187

Alokasi

SMA/SMK/SMALB Guru S1 atau lebih *)

PROGRAM SERTIFIKASI GURU - TAHUN 2009 (GURU PAIS)

2.808

81.673

132

191

411

152

353

350

1.034

4.207

843

291

1.272

1.355

533

755

221

1.704

432

3.165

14.471

2.051

12.418

14.115

3.467

585

344

1.852

517

1.676

1.085

2.354

2.741

3.788

22.250

112

282

1.145

230

347

369

146

205

465

117

862

3.940

559

3.384

3.845

944

160

504

140

456

295

641

747

1.032

766

Alokasi

Jumlah Guru S1 atau lebih *)

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

Lampiran I: Data Pendukung

RENCANA PROGRAM SERTIFIKASI GURU - TAHUN 2009 (GURU PONDOK PESANTREN MUADALAH) No.

Propinsi

Guru S1 atau *) lebih

Alokasi

Nanggroe Aceh D.

133

Sumatera Utara

393

Sumatera Barat

230

Riau

456

Jambi

104

Sumatera Selatan

181

Bengkulu

Lampung

166

Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Riau

10 11

DKI Jakarta

Jawa Barat

3.168

258

2.732

222

3.468

282

344

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

188

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

116

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

100

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Irian Jaya Barat

JUMLAH

12.295

1.000

80 11.689

12.352 1.676

7.903 2.031

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

19 20 21 22

2.179

1.211 1.249

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat

25 26 27 28 29

6.375

136

153

2 2.125

86.511

127

104

131

544

227

472

634

1.567

5.095

1.180

588

1.292

8 2.116

308

438

260

116

104

2.156

373

3.089

2.960

10.903

2.439

16.914

11.243

1.591

559

799

240

329.696

Irian Jaya Barat JUMLAH

1.012 2.113

124

468

Papua

1.551 3.208

268

1.710

912

864

133

253

166

226

134 2.086

105

4.341

4.958

Alokasi

Guru PAIS Guru Belum S1

161

277

205

297

951

Maluku Maluku Utara

934

1.498

7.055

502

Kalimantan Timur Sulawesi Utara

23 24

3.107

4.471

8 36

13.884

Banten

88.439

Jawa Timur

15 Bali

4.657

DI Yogyakarta

14 16

47.147

44.660

Jawa Barat Jawa Tengah

6.870

DKI Jakarta

11 12

828 8 32

Kep. Bangka Belitung

1.687 13.059

Kepulauan Riau

8.576

5.407

Bengkulu Lampung

Jambi Sumatera Selatan

Riau

8.295

Sumatera Barat

3 4

10.654 14.292

Nanggroe Aceh D. Sumatera Utara

Alokasi

Guru Madrasah Guru Belum S1

Propinsi

No.

RENCANA

17.157

140

162

263

480

4.838

115

3.812

4.420

126

232

253

145

637

320

548

186

Guru Belum S1 5

500

141

111

129

Alokasi

Guru Muadalah

PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU - TAHUN 2009

15.798

433.364

406

608

1.499

1.481

1.721

1.582

3.111

12.290

3.390

1.103

3.365

10.181

3.157

6.685

2.057

15.704

1.006

17.324

104.180

7.211

67.873

60.323

8.587

1.426

1.650

15.404

2.760

12.037

13.385

11.018

5.861

19.181

9.000

267

200

126

312

349

2.159

156

1.461

1.253

183

316

248

271

232

117

409

314

Alokasi

Jumlah Guru Belum S1

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

890

Jambi

1.240

2 73 1.601 2 82 122 162

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat

25 26 27 28 29

Papua Irian Jaya Barat JUMLAH

32 33

*) Sumber : Data EMIS Ditjen Pendidikan Islam TP 2006-2007

123 157.462

2 1.218

177

398

722

605

395

538

2.913

762

191

715

4.453

1.641

2.596

975

5.786

397

4.156

49.629

1.131

25.080

18.719

3.263

267

313

5.370

876

3.515

8.104

2.306

865

3.864

6.617

336

194

208

Alokasi

MI Guru Belum S1 *)

63.036

181

13 45

Maluku Maluku Utara

30 31

133

309

Kalimantan Timur Sulawesi Utara

23 24

9 82

4 89

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

21 22

300 317

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

648

Nusa Tenggara Barat

2 79

2.613

Banten Bali

Jawa Timur

15 17

2.799 17.375

10.029

Jawa Tengah DI Yogyakarta

13 14

2.276 10.763

DKI Jakarta Jawa Barat

Kepulauan Riau

124 2 79

Kep. Bangka Belitung

Lampung

1.391

929 3 06

Sumatera Selatan Bengkulu

6 7

1.275

Sumatera Barat Riau

3.207

Sumatera Utara

2 4

1.310

Guru Belum S1 *)

Nanggroe Aceh D.

Propinsi

No.

RENCANA

3.047

87.107

378

399

333

325

541

2.032

853

136

803

14 4

1.946

749

1.369

333

4.736

123

5.959

16.868

556

9.826

12.634

1.041

213

319

5.014

375

3.268

1.681

115

326

190

245

2.184

3.688

105

Alokasi

2.481

5.436

2.041

112

960

485

362

104

157

128

Alokasi

Guru Belum S1 *)

MTs

22.091

130

115

111

137

509

291

204

522

228

189

1.182

1.156

4.567

171

2.212

2.544

290

1.284

130

864

511

1.026

821

1.785

686

Guru Belum S1 *)

PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU - TAHUN 2009 (GURU MADRASAH)

429

Alokasi

Jumlah

329.696

297

468

951

1.249

1.211

934

1.498

7.055

2.179

502

2.031

7.903

3.107

4.471

1.676

12.352

836

13.884

88.439

4.657

47.147

44.660

6.870

832

828

13.059

1.687

8.576

11.689

8.295

5.407

14.292

10.654

Guru Belum S1 *)

6.375

136

153

240

268

1.710

912

864

133

253

166

226

161

105

277

205

Alokasi

Lampiran I: Data Pendukung

82 3

102 55 7

Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur

13 14 15 20

2 1

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

17 18 19 20

19 1 70 15 2 7 2 2 1

Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat JUMLAH

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1.146

*) Sumber : Data Subdit Ketenagaan DITPAIS - Tahun 2008

10 7

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

21 22

Banten Bali

1 55

DKI Jakarta Jawa Barat

11 12

Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau

9 10

5 24

Bengkulu Lampung

7 8

1.432

80.944

120

503

213

452

608

1.489

4.863

1.138

531

1.226

1.881

2.004

122

8 37

326

2.080

2.939

2.841 95

295

415

252

10.337

1.588

15.882

10.824

762 528

1.970

939

3.105

Sumatera Selatan

1.460

Jambi

1.964

Riau

109

Sumatera Barat

4.060

4.600

Alokasi

SD/SDLB Guru Belum S1 *)

Sumatera Utara

Alokasi

TK/TKLB Guru Belum S1 *) 43

Nanggroe Aceh D.

Propinsi

No.

3.262

131

105

402

186

686

287

196

253

Guru Belum S1 *)

1.159

1 1

159

108

244

Alokasi

SMA/SMK/SMALB Guru Belum S1 *)

Alokasi

SMP/SMPLB

PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU - TAHUN 2009 (GURU PAIS)

RENCANA

86.511

104

131

544

227

472

634

1.567

5.095

1.180

588

1.292

2.116

2.156

373

3.089

124

2.960

10.903

2.439

16.914

11.243

1.591

559

799

2.113

1.012

3.208

1.551

2.086

134

4.341

4.958

2.125

127

308

438

260

116

104

Alokasi

Jumlah Guru Belum S1 *)

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

RENCANA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU - TAHUN 2009 (GURU PONDOK PESANTREN MUADALAH)

No.

Propinsi

Guru Belum S1

Alokasi

Nanggroe Aceh D.

186

Sumatera Utara

548

Sumatera Barat

320

Riau

637

Jambi

145

253

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

232

Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Riau

10 11

DKI Jakarta

126

Jawa Barat

4.420

129

Jawa Tengah

3.812

111

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

115

4.838

141

480

Bali

Nusa Tenggara Barat

263

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

162

5 1

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

140

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Irian Jaya Barat

JUMLAH

17.157

500

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

LAMPIRAN II Anggaran 2009 85

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

II.

Kegiatan Prioritas Departemen Agama lainnya

- Safeguarding BOS Kanwil (Monitoring, Rakor, Evaluasi)

e. Safeguarding

- Kota - Kabupaten

- Kabupaten d. BOS Siswa Salafiyah Wustha

- Kota

c. BOS Siswa MTs

- Kabupaten

- Kota

b. BOS Siswa Salafiyah Ula

- Kabupaten

- Kota

a. BOS Siswa MI

Penyediaan BOS Pendidikan Dasar

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Bantuan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Pemberdayaan Pengelola RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

3. 4.

Bantuan Pengembangan Alat dan Sumber Belajar RA/BA & Lembaga Pendidikan Keagamaan Pelatihan Kepala dan Guru RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. 2.

PROGRAM/KEGIATAN

NO.

Siswa Siswa

22.878 366.129

Kegiatan

Siswa

2.290.056

Siswa

166.078

329.994

Siswa

Lokasi

Orang

Lokasi

SATUAN

10.691

2.644.944

455.525

440

100

2.000

100

VOLUME

PROGRAM DAN ANGGARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2009

570

575

570

575

397

400

397

400

40.000

65.000

2.000

50.000

HARGA SATUAN

7.923.500

208.693.530

13.154.850

1.305.331.920

189.746.550

65.932.966

4.276.400

1.050.042.768

182.210.000

3.019.388.984

7.289.538.734

26.000.000

17.600.000

6.500.000

4.000.000

5.000.000

59.100.000

ALOKASI

Lampiran II: Anggaran 2009

88 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A/B pada Pontren dan Lembaga Keagamaan Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren

19.

Dana pendamping P/HLN AIBEP Dana pendamping P/HLN MEDP

17. 18.

20.

Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB)

Pembangunan Gedung MTs (AIPRD)

14.

Bantuan Pembangunan MTs melalui MEDP (ADB)

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs

13.

15.

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI

16.

Bantuan Pengembangan MI/MTs Melalui Kontrak Prestasi

11. 12.

Pengembangan MI/MTs Bertaraf Internasional Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan

9. 10.

7.058

928

237

205

110

160

1.200.000

150

270

150

8. a. Perpustakaan MI

Pengembangan Lab. dan Jaringan Pendidikan Teknologi dan Informasi MTs Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Perpustakaan MI/MTs

2.186

24.650

b. Perpustakaan MTs

Rehabilitasi Ruang Kelas MI Reguler, Feeder, dan Pasca Bencana (Rusak Berat) Rehabilitasi Ruang Kelas MTs Reguler, dan Pasca Bencana (Rusak Berat)

5. 6.

8.000 10.000

a. MI

Beasiswa Anak PNS Gol I, II, dan Tamtama TNI/Polri

540.000

640.000

440

b. MTs

Beasiswa untuk Siswa Miskin MI Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs

2. 3.

- Safeguarding BOS Pusat (Monitoring, Rakor, Evaluasi)

- Safeguarding BOS Kandepag (Monitoring, Rakor, Evaluasi)

Kegiatan

Lembaga

Paket

Unit

Lokasi

Orang

Lokasi

Unit

Ruang

Orang

Siswa

Kegiatan 360

15.000

60.000

50.000

250.000

500.000

150.000

100.000

150.000

92.500

350

250

720

15.000.000

13.920.000

47.400.000

19.300.000

16.000.000

66.500.000

9.600.000

8.000.000

5.000.000

60.000.000

10.000.000

22.500.000

15.000.000

40.500.000

202.205.000

2.280.125.000

3.500.000

2.000.000

388.800.000

230.400.000

5.500.000

28.632.000

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

III.

Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran dan Belanja Tupoksi Kegiatan Prioritas Departemen Agama lainnya

25. 26.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bantuan Operasional Manajemen Mutu MA Swasta

646

Pengembangan MAN Insan Cendekia

11.

18.

150

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah

10.

4.399

100

275.000

549

100

408

Bantuan Lab. Pendidikan Teknologi dan Informasi MA Bantuan Pengembangan Pendidikan Keterampilan Madrasah Aliyah

5.000

1.726

320.000

100

19.000

Pengembangan MA Bertaraf Internasional Pembangunan MA Bertaraf Internasional

6. 7.

Beasiswa MA bagi Siswa Daerah Terpencil/Tertinggal Bantuan Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi

4. 5.

Rehabilitasi Ruang Kelas MA Reguler dan Pasca Bencana (Rusak Berat) Beasiswa Anak PNS Gol I, II, dan Tamtama TNI/Polri (Siswa MA)

2. 3.

Beasiswa untuk Siswa Miskin MA

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Bantuan Khusus Pengembangan Mutu MI/MTs Pengembangan Program Peningkatan Mutu MI/MTs

23.

22.

24.

Pengembangan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Paket A/B dan PPS Wajar Dikdas pada Pontren Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B

21.

Lembaga

Kegiatan

Lokasi

Orang

Lokasi

Unit

Lokasi

Unit

Lokasi

Orang

Ruang

Siswa

Thn

Kegiatan

Lembaga

Orang

Paket

750.000

50.000

150.000

12.000.000

80.000

50.000

150.000

15.000.000

1.000.000

400.000

12.000

700

92.500

760

148.604.109

2.000.000

50.000

60.000.000

3.000.000

5.000.000

13.750.000

32.300.000

22.500.000

82.397.600

24.000.000

8.000.000

2.900.000

61.200.000

150.000.000

15.000.000

19.200.000

720.000

3.500.000

159.655.000

243.200.000

1.131.410.472

590.790.141

148.604.109

6.000.000

5.000.000

950.000

5.000.000

Lampiran II: Anggaran 2009

90 V.

IV.

Pelatihan Tutor Kejar Paket C Kegiatan Prioritas Departemen Agama lainnya

6. 7.

Pelatihan Penguatan Kemampuan Penelitian Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama Melalui IDB dan JBIC (P/HLN) termasuk Pengalihan Anggaran (P/HLN) sebesar Rp. 78.842.000,- dari BRR untuk The Reconstruction and Rehabilitation of IAIN Ar-Raniry University Project Anggaran Penggantian IDB Pembangunan Gedung UIN Malang Pengadaan Tanah PTAIN Bantuan Beasiswa Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Bantuan Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Mesir dan Sudan

7. 8.

10. 11. 12.

Peningkatan Mutu Penelitian Penelitian Kompetitif pada PTA

Pengembangan Perpustakaan

4. 5.

Beasiswa Santri Berprestasi

Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi termasuk Pasca Bencana

1. 2.

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

100

Unit

Orang

Paket

1 431.835

Lembaga

Orang

Judul

Orang

Unit

Orang

Lembaga

Orang

Lokasi

Unit

1.000

1.300

100

65.000

1.760

40.000

440

15.000

13.500.000

30.000

100.000

12.000

375.000

30.000

1.200

2.000

50.000

100.000

10.000.000

1.500.000

180.800.000

13.500.000

316.454.400

600.000

5.100.000

12.000.000

15.000.000

39.000.000

447.522.713

78.000.000

1.819.187.837

37.000.000

3.520.000

2.000.000

22.000.000

5.000.000

10.000.000

Bantuan Pembangunan Sanggar Belajar Paket C pada Pontren Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran Paket C Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C

100.000 100.000

Lembaga Unit

10.000.000

100 100

Bantuan Peralatan Keterampilan untuk Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

55.166.878

Penyelenggaran Life Skills & Short Course Pontren & Lembaga Pendidikan Keagamaan

55.166.878

Thn

1 89.520.000

Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran dan Belanja Tupoksi

20.

169.920.994

PROGRAM PENDIDIKAN NON-FORMAL

Kegiatan Prioritas Departemen Agama

19.

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

VI.

Penyelenggaraan Annual Conference on Islamic Studies Perkemahan Wirakarya Kegiatan Prioritas Departemen Agama (anggarannya sudah dikurangi No. 24 dan 25) PNBP Perguruan Tinggi Operasional Pemeliharaan dan Perkantoran dan Belanja Tupoksi

24. 25. 26. 27. 28.

Tunjangan Khusus Guru Percepatan Sertifikasi Guru Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

3. 4. 5.

294.533

b. Guru Non PNS yang belum S1

400

90.000

2.500

36.579

207.298

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

501.831

Subsidi Tunjangan Guru Non PNS

a. Guru Non PNS yang sudah S1

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bantuan Khusus Pengembangan PTA Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Dana Pendamping Kerjasama dengan CIDA

21. 22.

Bantuan untuk Pengabdian Masyarakat Berbasis Program

20.

23.

Beasiswa Mahasiswa Jurusan Langka Peminat

300

Peningkatan Akreditasi di PTA

19.

Pengembangan Maâ&#x20AC;&#x2122;had Jamiah di PTAIN

18.

Pengembangan Jaringan Pendidikan Teknologi dan Informasi PTA

15. 16.

1 13

Pemberdayaan Kopertais

14.

17. Kerjasama Maâ&#x20AC;&#x2122;had Aly dengan PTAIN

Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa PTAIN

13.

Orang

Thn

Kegiatan

Lembaga

Kegiatan

Lembaga

Orang

Lembaga

Lokasi

Sistem

15.000

2.000

16.200

24.000

3.000

78.216.768

2.000.000

2.500.000

100.000

5.000.000

250.000

25.000

100.000

1.000.000

7.500.000

400.000

2.000.000

180.000.000 6.000.000

40.500.000

864.679.000

883.599.000

621.894.000

2.940.040.200

78.216.768

345.995.352

165.548.604

2.000.000

5.000.000

2.600.000

5.000.000

15.250.000

7.500.000

6.100.000

3.000.000

37.500.000

16.800.000

5.200.000

Lampiran II: Anggaran 2009

92 VII.

Bantuan Pemberdayaan MGMP, KKG, Pokjawas, dan KKM Tunjangan Purnabakti Guru PNS Pendidikan Guru Berasrama untuk Daerah Terpencil/Tertinggal/Perbatasan Percepatan Sertifikasi Dosen Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3 Beasiswa Dosen Program S2 dan S3 Dalam Negeri

13. 14. 15. 16. 17. 18.

800

2.000

8.005

440

20.000

Safeguarding Pengelolaan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

24.

Belanja Pegawai Mengikat (Gaji, Tunjangan, Uang Makan) Pengembangan Education Management Information System (EMIS)

1. 2.

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Tunjangan Purnabakti Dosen PNS Beasiswa S2 dan S3 Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kompetensi Dosen (short course)

21. 22.

Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS (6 bulan)

20.

23.

Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan Program S2 dan S3 Luar Negeri

19.

474

100

140

400

250

Sosialisasi Sertifikasi Profesi

12.

800 2.000

c. Dosen S3 (baru)

Peningkatan Mutu Guru Program S2 (Program Lanjutan)

11.

200

Beasiswa Program S1 Kompetensi Ganda bagi Guru dalam Jabatan

10.

295

6.000

b. Dosen S3 (on going)

Peningkatan Kompetensi Ganda Guru Program S1

600

Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 melalui Dual Mode System

1.500 9.000

a. Dosen S2

Beasiswa Guru Program S1 Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1

6. 7.

Guru

Satker

Lokasi

Orang

Lokasi

Orang

Guru

Orang

32.000

1.500

100.000

12.000

250.000

35.000

31.000

10.000

2.000

25.000

1.500

25.000

250

31.000

6.000

18.000

27.000.000

32.000.000

7.721.667.278

8.206.077.612

33.180.700

3.200.000

210.000

7.200.000

4.800.000

5.000.000

8.750.000

7.000.000

18.600.000

8.000.000

4.000.000

2.475.000

12.007.500

11.000.000

5.000.000

62.000.000

24.800.000

9.145.000

36.000.000

54.000.000

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009

VIII.

Kegiatan Prioritas Departemen Agama (anggarannya sudah dikurangi No. 2 dan 14) Belanja Barang Mengikat (0002 dan 0003)

15. 16.

Penyelenggaraan Pospinas (Pekan Olahraga & Seni Pendidikan Islam Nasional) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama PAUD Pengembangan Perpustakaan Pontren

3. 4. 5.

Lokasi

Kegiatan

Lokasi

Satker

Sat ke r

33 440

b. Tk. Kanwil c. Tk. Kandepag

Lembaga

Kegiatan

S at k e r

135

Sa tke r

Satker

Kegiatan

Obrik

Satker

Orang

Kegiatan

Orang

Kegiatan

Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

2. a. Tk. Pusat

Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Formal

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program Pencitraan Terpadu Pendidikan Islam

13. 14.

Pengembangan Program Peningkatan Mutu Tata Kelola Pembinaan Pendidikan

12.

Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan, Pengendalian, dan Pelaporan Program Pendidikan

10. 11.

34 1.422

Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Program & Anggaran Pendidikan

a. Tk. Pusat

Penyusunan Rencana Strategis dan Program Bidang Pendidikan

473

600

b. Tk. Kanwil

Penyusunan Peraturan Per-UU-an Pendidikan Agama dan Keagamaan Pelatihan Peningkatan Manajemen Berbasis Madrasah

6. 7.

Perencanaan, Monitoring, dan Pengendalian Program Pendidikan Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pendidikan

4. 5.

Evaluasi Pencapaian Program Pendidikan

150.000

120.000

300.000

2.000.000

50.000

1.500.000

1.000.000

5.000

1.000.000

3.000

1.600.000

7.500.000

600.000

8.000.000

132.000.000

66.000.000

5 0. 0 0 0 .0 00

6.750.000

463.497.983

292.471.839

13.320.000

15.000.000

5.000.000

3.000.000

2 3. 1 9 0 . 5 0 0

5.000.000

14.000.000

52.600.000

20.062.995

2.365.000

1.000.000

1.800.000

2.000.000

1.600.000

Lampiran II: Anggaran 2009

94 2

Bantuan POSKESTREN Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pontren Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Agama pada Sekolah Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Bantuan Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kegiatan Prioritas Departemen Agama lainnya

9. 10. 11. 12. 13. 14. JU ML AH

Pengadaan Al Qur'an dan Terjemahannya serta Tafsir bagi Sekolah dan Madrasah

Bantuan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pontren

100

Pengembangan Pedoman Pendidikan Al Qur'an pada Sekolah Umum

Lokasi

Satker

Kegiatan

Lembaga

Eks

Kegiatan

2.500.000

50.000

150.000

50.000

3.000.000

2 1 . 9 9 8 . 3 7 2 . 8 38

85.897.983

38.000.000

32.000.000

5.000.000

3.750.000

9.000.000

5.000.000

9.000.000

Pembangunan Pendidikan Islam: Program dan Kegiatan Tahun 2009