Uji Akses Informasi Publik Badan Publik Provinsi Jawa Barat by pius widi

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

6/7/2011

UJI AKSES INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMANTAU PI-BDG

DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013

Pius Widiyatmoko | INISIATIF 1

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

A. Awal Mula dan Titik Tolak Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif 2 tahun berikutnya, yaitu 30 April 2010. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut cukup positif UndangUndang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 2010. PPID merupakan salah satu infrastruktur yang disyaratkan Undang-Undang ini untuk melayani proses pemenuhan informasi publik, selain keberadaan Atasan PPID untuk melayani keberatan layanan dan Komisi Informasi yang akan menangani sengketa informasi publik jika ada perbedaan pandangan antara pemohon dan termohon. Juga Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung untuk menangani sengketa informasi lanjutan. Penunjukan PPID Pemprov. Jawa Barat pada tahun 2010 sendiri merupakan langkah maju, mengingat PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memasang tenggat waktu bagi setiap Badan Publik untuk menunjuk PPID-nya yaitu pada tanggal 23 Agustus 2011 1. SK ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris sebagai PPID dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Atasan PPID. Pada SK itu juga tersurat perintah bagi PPID untuk melakukan pemilahan dan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan OPD masing-masing. Penetapan dua infrastruktur keterbukaan di Jawa Barat tentu saja menerbitkan harapan bagi Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum untuk mengetahui proses-proses pengambilan kebijakan publik Pemprov. Jawa Barat yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan keseharian mereka. Atau lebih jauh lagi, sekaligus membuka peluang berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013-nya karena ada perkembangan-perkembangan baru yang penting diakomodasi. Sementara itu, salah satu resolusi Perkumpulan INISIATIF pada Kongres tahun 2009 adalah menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu arena barunya untuk berkiprah. Kajian terhadap RPJMD Jawa Barat menjadi penting karena akan memberi gambaran kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diambil selama 5 tahun. Terlebih tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga RPJMD, memberi kesempatan Perkumpulan INISIATIF mempelajari apa yang telah dilakukan Pemprov. Jawa Barat 2 tahun ke belakang dan merencanakan kiprah aktifnya 2 tahun yang tersisa.

B. Tujuan Pengeluaran SK Gubernur Jawa Barat di atas menunjukkan adanya itikad baik dari pemimpin mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Namun demikian bukan berarti itu serta1

Lihat Bab VI Ketentuan Penutup PP No.61 Tahun 2010.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

merta aparatur birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur akan menindaklanjutinya. Di sisi lain, aparatur itulah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan pemohon informasi publik. Oleh karena itu, penting menguji akses informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menakar sejauh apa keterbukaan yang telah terjadi dan sekaligus sebagai bahan untuk mengkaji RPJMD Jawa Barat 2008-2013.

C. Ancang-ancang Untuk mengakses informasi publik sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013, INISIATIF memilih 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dari 47 yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Barat No.489/Kep.487-Diskominfo/2010. Ketigapuluh tujuh OPD Provinsi itu terdiri dari unsur staf (Sekretariat Daerah), unsur pelayanan terhadap DPRD (Sekretariat DPRD), unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Inspektorat), unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bappeda), unsur pelaksana otonomi daerah (Dinas) dan sebagian unsur pendukung tugas kepala daerah (Badan). Adapun informasi publik yang diminta sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013 adalah dokumendokumen perencanaan dan penganggaran. Informasi-informasi publik ini merupakan kunci untuk memberi gambaran kebijakan apa saja yang akan diambil (perencanaan) dan seberapa besar komitmen mewujudkannya (alokasi anggaran). Daftar informasi publik yang diminta dan susunannya adalah sebagai berikut : Tabel 1 Daftar Informasi Publik yang Diminta No. 1. 2. 3. 4. 5.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra SKPD) Rencana Kerja (Renja SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Tahun 2008-2013 2008, 2009, 2010, 2011 2008, 2009, 2010, 2011 2008, 2009, 2010 2008, 2009, 2010

Bentuk Informasi Hardcopy dan/atau softcopy Hardcopy dan/atau softcopy Hardcopy dan/atau softcopy Hardcopy dan/atau softcopy Hardcopy dan/atau softcopy

Badan Publik BKD (disesuaikan dgn tujuan surat) BKD (disesuaikan dgn tujuan surat) BKD (disesuaikan dgn tujuan surat) BKD (disesuaikan dgn tujuan surat) BKD (disesuaikan dgn tujuan surat)

Jumlah 1 4 4 3 3

Informasi-informasi publik yang berjumlah 15 dokumen per OPD di atas, termasuk ke dalam jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 13 menyebut kedua jenis dokumen ini sebagai informasi publik 3.

UU Keterbukaan Informasi Publik mengenal 2 jenis informasi publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan dan disediakan serta informasi yang dikecualikan. Jenis pertama sendiri, masih terbagi atas : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

1b 2

3a 7

3b 5a

6 7a

IIA 7b

4 9

IIB

10a

5a 5b

10b

100

12a

12b

12c

5c 13a

13b

13c

6 7 IIC

14b

14 14a

15b

15a

….

16b 16a

8 9 10

15c

16c

12 17a

17b

18a

18b

17c

18c

IID 14

19b 19a

20b

20a

….

21a

22a

21b

22b

13 14, 15

20c

21c

22c

17 18 18, 19 21 22

Pemohon mengajukan permohonan ke PPID dengan menyertakan identitas, informasi publik yang diminta serta tujuan permohonan yang jelas. Badan Publik menerima dan harus memberikan tanda terima berikut nomor registrasi permohonan. Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses permohonan informasi publik. Pemohon menerima jawaban tertulis : 1. Status pemenuhan atau 2. Perpanjangan waktu pemenuhan. Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tgl. registrasi, yang min. berisi : 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau dikecualikan. Jika proses belum selesai, Badan Publik memperpanjang waktu pemenuhan dan harus memberitahu tertulis kepada Pemohon. Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses permohonan informasi publik di perpanjangan waktu. Pemohon menerima jawaban tertulis. Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 7 hari kerja, yang min. berisi : 1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang menguasainya. 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau dikecualikan. Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. Jika Pemohon puas, proses berhenti. Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat keberatan tertulis ke Atasan PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak diketahui alasan tidak puas. Pemohon (a) menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak registrasi keberatan. Jika Pemohon puas, proses berhenti. Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat permohonan sengketa ke Komisi Informasi (b) paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID. Komisi Informasi mulai mengusahakan melakukan mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa informasi. Proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lama berlangsung 100 hari kerja. Sidang ajudikasi non litigasi digelar setelah mediasi gagal. Komisi Informasi memutus sengketa informasi. Jika salah satu pihak bersengketa tidak puas, maka mengajukan pernyataan tertulis tidak menerima putusan sidang ajudikasi non litigasi Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan itu. Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke PTUN (Badan Publik Negara) atau PN (selain Badan Publik Negara). PTUN/PN menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu. PTUN/PN memutus sengketa informasi. Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke MA paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan itu. MA menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu. MA memutus sengketa informasi.

Pasal 13 ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri dari : • Huruf d, poin (3) : Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. • Huruf i : Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Gambar dan Tabel di atas merupakan tahapan secara keseluruhan yang disediakan UU No.14 Tahun 2008 untuk mendapatkan informasi publik. Ada 2 tahapan umum, yaitu permohonan informasi publik dan sengketa informasi publik. Sengketa terjadi jika pemohon informasi publik tidak puas atas pelayanan yang diberikan badan publik. Sengketa informasi publik terinci lagi manjadi tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Pengajuan keberatan ke Atasan PPID (IIA). Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (IIB). Pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN/PN (IIC). Pengajuan banding atas putusan PTUN/PN ke Mahkamah Agung (IID).

Pada dua tahap pertama sengketa, para pihak mendapat kepastian kerangka waktu penyelesaian. Namun dua tahap terakhir, ketika masuk ke ranah yudikatif, tidak ada kerangka waktu yang jelas yang diamanatkan Undang-Undang.

D. Pelaksanaan Uji Akses Informasi Publik INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik bernomor 546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasa pos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karena INISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudah tanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum. Semula mengirim surat via pos (memakai perangko) diandaikan pasti akan sampai ke tempat tujuan dengan mudah. Apalagi tujuannya masih di kota yang sama (Bandung). Namun ternyata setelah mengecek keberadaan surat itu ke beberapa badan publik (antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral), ternyata mereka mengaku belum menerima surat tersebut. INISIATIF sulit membedakan apakah petugas pos yang teledor atau penerima surat badan publik yang malas mendaftar surat masuk. INISIATIF tidak memegang bukti tertulis tanda terima dari badan publik yang bersangkutan. Akhirnya, INISIATIF mengirimkan kembali surat secara langsung (diantar ke kantor tujuan) dengan isi dan tujuan yang sama tertanggal 20 Desember 2010 (no. 555/P.Inisiatif-eks/XII/2010) pada tanggal 20-23 Desember 2010 tanpa Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Kedua OPD itu sudah memberikan tanggapan tertulis terhadap surat no. 546. Pelayangan surat kedua berfungsi menjamin ke-35 badan publik yang lain mendapatkan kiriman surat permohonan informasi publik INISIATIF.

Kerangka Waktu Mulai surat kedua inilah, INISIATIF akan memakai kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008 sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di atas. Jika dihitung, maka pada tanggal 4-7 Januari 2011, 5

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

badan publik harus sudah memberikan tanggapan dan maksimal pada tanggal antara 13, 14, 17 atau 18 Januari 2011 di perpanjangan waktu. Tanggal 15 dan 16 Januari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak termasuk dalam hari kerja yang menjadi satuan waktu Undang-Undang ini. Kasus Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah memiliki tenggat berbeda karena keduanya mengacu tanggal 23 November 2010. Untuk batas waktu menanggapi dan untuk perpanjangannya masing-masing, yaitu 8 Desember 2010 dan 17 Desember 2010. Walaupun mendapat layangan surat kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Dinas Kelautan dan Perikanan akan menggunakan kerangka waktu kedua OPD di atas karena keempatnya mengacu surat INISIATIF no. 546 untuk menanggapi. Surat tanggapan keempat badan publik ini sampai ke INISIATIF setelah tanggal 20 Desember 2010. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun pada surat tanggapannya mencantumkan tanggal sebelum 20 Desember, tetapi pada kenyataannya INISIATIF menerima surat itu setelah 20 Desember. Jadi akan ada enam badan publik yang dihitung kerangka waktunya dengan mengacu surat INISIATIF tanggal 23 November 2010. Berdasarkan gambar dan tabel di atas, maka pada kasus tidak ditanggapinya permohonan informasi publik, pemohon memiliki waktu selama 47 hari kerja untuk mengajukan keberatan, terhitung sejak surat permohonan tercatat di surat masuk badan publik yang bersangkutan.

Nomor Pendaftaran Surat Masuk Mengirimkan surat melalui pos maupun secara langsung, memunculkan soal berkaitan dengan nomor pendaftaran surat masuk. Pemberian nomor pendaftaran serta merta, belum menjadi prosedur lazim di sejumlah badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat. Padahal itu adalah hak pemohon informasi publik 4. Nomor pendaftaran berguna untuk melacak keberadaan surat sekaligus memantau sampai sejauh mana tingkat penanganannya di badan publik yang menjadi tujuan. Petugas penerima surat Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, misalnya menolak dengan alasan menunggu semua surat selama sehari dan baru merekapnya dalam buku besar (artinya baru dinomori setelah terkumpul semua). Situasi tersebut sangat rentan terjadi kejadian kehilangan surat masuk. Karena pemohon tidak mengantongi nomor pendaftaran, petugas akan mudah mengelak tanggung jawab dengan mengatakan tidak pernah menerima surat itu. Sedangkan petugas di Dinas Kesehatan tidak memberikan alasan yang jelas. Baginya cukup memberikan tanda terima tanpa nomor pendaftaran.

Lihat pasal 22 ayat 4 UU No. 14/2008 : Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Begitupun dengan surat tanggapan Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah yang juga tidak memberikan nomor pendaftaran surat masuk. Padahal UU KIP mewajibkan itu 5. Dari 35 badan publik yang menerima surat INISIATIF secara langsung, sebanyak 18 OPD memberikan nomor pendaftaran surat masuk pada saat penyerahan surat permohonan informasi publik.

Surat-Menyurat INISIATIF dengan Badan Publik Secara keseluruhan pelayangan surat di atas mendapat tanggapan 14 dari 37 badan publik yang menjadi obyek uji akses. Ada yang lisan dan tertulis. Yang tertulis ada yang memanfaatkan media surat atau faksimili maupun kedua-duanya. Dari 14 badan publik tersebut, INISIATIF sudah menjawab kembali Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui surat bernomor 551/P.Inisiatif-eks/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Isinya adalah kedudukan INISIATIF sebagai badan hukum sudah memenuhi syarat UU KIP. Surat INISIATIF ini melampirkan halaman depan Akta Pendirian Perkumpulan INISIATIF sebagai badan hukum. Isi surat itu demikian, karena dinas ini mensyaratkan pelampiran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpolinmas Jawa Barat sebelum INISIATIF boleh mengakses informasi publik. Hingga kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan kembali. Selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKT Kesbangpolinmas Jawa Barat juga diminta oleh Inspektorat dan Satpol PP. INISIATIF juga menanggapi Badan Publik yang mengajukan syarat berupa ToR studi RPJMD Jawa Barat 2008-2013 dan profil INISIATIF, melalui surat no.562 ke BKPPMD, surat no. 563 ke Badan Ketahanan Pangan Daerah, surat no. 564 ke Dinas Perhubungan, surat no. 565 ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 27 Januari 2011 dan surat no. 566 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 31 Januari 2011. Pada surat ini, INISIATIF meminta kejelasan soal kategori informasi yang dimohonkan, apakah sebagai informasi yang dikecualikan ataukah terbuka. Kategori tersebut tidak ada dalam surat tanggapan mereka. Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, INISIATIF tidak mengirimkan surat karena mereka sudah menyertakan formulir permohonan informasi publik pada surat tanggapannya. INISIATIF hanya mengembalikan formulir yang sudah diisi berikut ToR dan profil pada tanggal 26 Januari 2011. Sambutan staf BKPPMD terhadap surat no.562 menarik dicatat. Mereka heran terhadap kedatangan INISIATIF lagi. Surat BKPPMD No.488/3176/Sekrt seharusnya ditafsirkan INISIATIF dengan mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi informasi publik yang dimohonkan. Mereka mengaku sudah mengirimkan semua infomasi publik ke Diskominfo.

Lihat pasal 22 ayat 6 : dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Akhirnya, INISIATIF memutuskan pula menanggapi badan publik (Sekretariat Daerah) yang mengalihkan permohonan ke badan publik lain, yaitu ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Munculnya Bappeda kuat dugaan berkaitan dengan informasi publik berupa renstra dan renja. INISIATIF kemudian hanya mengirimkan surat ke Biro Administrasi Pembangunan melalui surat no. 579 pada tanggal 28 Februari 2011, karena kedua dokumen perencanaan itu adalah produk OPD yang bersangkutan dan pasti mempunyai versi asli atau salinannya, yang mereka pakai sebagai pedoman berkegiatan.

Ihwal Tanggal Jika mencermati tanggapan tertulis badan publik, maka terlihat bahwa terdapat fakta berkait perbedaan antara tanggal surat dengan tanggal penerimaan yang membawa konsekuensi terhadap perhitungan waktu pemenuhan informasi publik. Perbedaan itu berpola, tanggal penerimaan selalu terjadi sesudah tanggal surat. Adapun badan publik yang berperilaku seperti ini adalah : Tabel 2 Perbedaan Tanggal No. 1 2 3 4

Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah

Tanggal Surat 6 Desember 2010 13 Desember 2010 23 Desember 2010

Tanggal Penerimaan Setelah 20 Desember 2010 23 Desember 2010 5 Januari 2011

30 Desember 2010

3 Januari 2011

Fakta ini bisa berarti bahwa staf badan publik masih leluasa menunda-nunda pelaksanaan tugas dari atasan untuk menanggapi surat pemohon informasi publik.

Janji dan Realisasi Pemenuhan Informasi Publik Pada tahap realisasi pemenuhan informasi publik, kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan memunculkan isu informasi yang tidak akurat. Pada faksimili, mereka menyebutkan akan memenuhi dokumen RKA, DPA dan DPPA dalam bentuk hardcopy. Tanpa ada keterangan lain apapun. Akan tetapi waktu mengambil dokumen pada tanggal 28 Januari 2011, ternyata ketiga jenis dokumen anggaran itu hanya berupa rekapitulasi saja. Format rekapitulasi yang diberikan mirip dengan format dokumen APBD/penjabaran APBD. Menurut sdri. Indri K., staf pemroses informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemenuhan itu sudah sesuai arahan pimpinannya. Adapun dokumen renstra dan renja sudah sesuai dengan kesepakatan, kecuali renja 2011 yang masih berupa draf saja. Dinas Perikanan & Kelautan memenuhi sebagian informasi publik dengan mengantarkan langsung ke INISIATIF, Rabu 2 Februari 2011. Sebagian yang lain belum jelas. Dinas ini belum mengeluarkan surat yang secara eksplisit menyatakan mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Dinas Perhubungan mungkin menjadi OPD Jawa Barat paling â&#x20AC;&#x2DC;terbukaâ&#x20AC;&#x2122;, karena memenuhi hampir semua permintaan INISIATIF dan menanggung semua biaya penggandaan dokumen tersebut pada hari Senin, 7 Februari 2011. Bahkan langsung mengirimkan sofcopy renstra melalui e-mail hari itu juga. Dinas ini menyatakan informasi publik yang sudah dipenuhi sebagai informasi terbuka, tetapi sayangnya mendiamkan secara tertulis status informasi publik yang belum dipenuhi. Begitu akan beranjak mengangkut dokumen yang diminta, Sdr. Supriatna Tuhry, staf pemroses dan humas, memberikan selembar surat pernyataan yang isinya INISIATIF tidak akan menggunakan dokumen yang diminta untuk keperluan lain-lain, kecuali untuk studi RPJMD saja. Supriatna akan mengambil surat pernyataan itu ke INISIATIF sekaligus berkenalan dengan staf INISIATIF. Secara lisan, ia menjanjikan membawa pula dokumen-dokumen yang belum dipenuhi. BKPPMD memberikan layanan hampir sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Memberikan sebagian dokumen, tetapi tidak menjelaskan status dokumen yang belum diberikan. Pemberian terjadi pada hari Rabu, 16 Februari 2011. Isu terkait informasi yang tidak akurat muncul kembali, karena BKPPMD memberikan dokumen DPA dan DPPA berupa rekapitulasi, masing-masing 1 lembar. Lain halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menyatakan DPA dan DPPA tidak bisa dipenuhi. Tetapi dinas ini tidak menggunakan istilah informasi yang dikecualikan untuk menutup akses terhadap DPA dan DPPA. Di surat bernomor 565/200/Diskominfo, tertanggal 16 Februari 2011, yang diserahkan 21 Februari 2011, pada poin 3 tertulis : Berkaitan dengan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010, dictum keempat, untuk beberapa informasi telah dilakukan tetapi khusus tentang informasi yang Saudara butuhkan (DPA dan Perubahannya) hal ini tidak dapat dilakukan oleh PPID Dinas Kominfo saja, tetapi harus melibatkan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.

Memproklamasikan suatu informasi publik sebagai dikecualikan memang tidak mudah dan membawa kewajiban bagi badan publik yang bersangkutan untuk melakukan uji konsekuensi yang isinya harus membuktikan bahwa menutup informasi publik tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan pemohon informasi publikpun berhak mengakses uji konsekuensi itu 6.

UU No.14 Tahun 2008, ps 19 menyatakan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oelh setiap Orang.

Sedangkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008, pasal 16 menyatakan : (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 15 Maret 2011 mengirimkan surat bernomor 480/876-Perenc yang menyatakan akan memenuhi sebagian informasi publik yang dimohonkan INISIATIF, yaitu Renstra 2008-2013 dan Renja 2008, 2009 dan 2010. Surat ini tidak berbicara apa-apa soal Renja 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010 serta DPPA 2008, 2009, 2010. Hingga hari ini, Badan Ketahanan Pangan Daerah belum memberikan jawaban/tanggapan apa-apa sejak pelayangan surat INISIATIF dengan nomor 563. Juga belum ada jawaban dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik INISIATIF kemudian menempuh mekanisme keberatan terhadap beberapa badan publik dengan melayangkan surat ke kepala OPD yang bersangkutan dengan menyebut kedudukannya sebagai Atasan PPID. Pemilihan hanya beberapa badan publik ini, karena mereka dianggap cukup penting bagi agenda perluasan wilayah kerja INISIATIF di Jawa Barat. Tabel 3 Surat Keberatan INISIATIF No. Surat 574/P.Inisiatif - eks/II/2011 575/P.Inisiatif - eks/II/2011 576/P.Inisiatif - eks/II/2011 577/P.Inisiatif - eks/II/2011 578/P.Inisiatif - eks/II/2011 580/P.Inisiatif - eks/II/2011 581/P.Inisiatif - eks/III/2011

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan

Pengiriman Senin, 28 Februari 2011

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Dinas Komunikasi dan Informatika

Selasa, 1 Maret 2011

Senin, 28 Februari 2011 Selasa, 1 Maret 2011 Selasa, 1 Maret 2011

Senin, 28 Februari 2011 Selasa, 8 Maret 2011

Pelayangan surat keberatan di atas mendapat 1 jawaban lisan dan 4 tertulis. Tanggal 7 Maret 2011, Sdr. Arden (humas Dinas Pendidikan) menelepon kantor INISIATIF untuk mengabarkan surat keberatan INISIATIF sedang dipelajari. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memberikan Renstra 2008-2013 dan Renja 2010. Pada suratnya bernomor 225/0246-Peren/2011, tertanggal 11 Maret 2011, badan publik ini mengatakan hal yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan DPA dan DPPA. Tetapi tidak ada penjelasan apa-apa soal Renja 2008, 2009, 2011 dan RKA 2008, 2009, 2010, 2011.

(2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain halhal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Surat Sekretariat DPRD nomor 225/736-SETWAN.HP/2011, tertanggal 23 Maret 2011, mempersilahkan INISIATIF menggandakan informasi publik yang diminta. Tidak disebut apa yang boleh digandakan. Apakah semuanya ? Jelas tidak. Di surat itu, kata-kata yang sama dengan Diskominfo dan BPMPD muncul kembali untuk DPA dan DPPA. Surat Diskominfo no. 581/679/diskominfo tertanggal 18 April 2011 dan surat Dinas Kesehatan no.8716/480/Pegum tertanggal 31 Maret 2011 menyampaikan hal yang senada, akses terhadap DPA dan perubahannya menanti kebijakan Sekretariat Daerah. Kedua surat ini tidak menjelaskan dokumendokumen lain yang juga diminta INISIATIF. Secara lengkap pelaksanaan uji akses informasi publik terhadap badan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlihat pada tabel 4 di bawah :

Tabel 4 Proses Lengkap Uji Akses Informasi Publik Mekanisme Keberatan

Mekanisme Permohonan No.

Tgl. Pengiriman & No. Surat Masuk

Badan Publik

Nov. 2010 (pos biasa) 23 Kirim Tak Kirim

Di na s Kopera s i , Us a ha Mi kro, Keci l da n Menenga h

546

Di na s Komuni ka s i Informa ti ka

546

Sekreta ri a t KPID

546

da n

Di na s Peri ndus tri a n Perda ga nga n

Ba da n Koordi na s i Promos i da n Pena na ma n Moda l Da era h

Di na s Peri ka na n Kel a uta n

da n

Kerja

da n

546

Di na s Perhubunga n

10 Ba da n Perenca na a n Pemba nguna n Da era h

546

Sa tua n Pol i s i Pa mong Pra ja

Di na s Tena ga Tra ns mi gra s i

546

Des. 2010 (diantar langsng) 20

4250

555

102199

555

5607

555

1113352

5184

1539

2529

13 Ins pektora t

546

555

835

Ba da n Pemberda ya a n 14 Ma s ya ra ka t da n Pemeri nta h Des a

546

1914

17 Di na s Kes eha ta n

546

18 Di na s Penda pa ta n Da era h

546

19 Di na s Sos i a l

546

Pa ri wi s a ta 20 Di na s Kebuda ya a n

da n

21 Di na s Bi na Ma rga

546

555

Di na s Energi da n Sumber 24 Da ya Mi nera l

546

555

25 Di na s Perta ni a n Ta na ma n Pa nga n

546

26 Di na s Peterna ka n

546

555

27 Di na s Kehuta na n

546

555

28 Di na s Perkebuna n

546

555

546 546

555

Pendi di ka n 31 Ba da n Pel a ti ha n Da era h

546

555

Ba da n Pengel ol a a n Li ngkunga n Hi dup Da era h

546

555

Ba da n Kes a tua n Ba ngs a , 33 Pol i ti k da n Perl i ndunga n Ma s y. Da era h

546

Ba da n Pel a ya na n Peri zi na n Terpa du

546

Pena nggul a nga n 37 Ba da n Benca na Da era h

546

Ba da n Perpus ta ka a n Kea rs i pa n Da era h

Ba da n 35 Perempua n Berenca na 36

da n

Pemberda ya a n da n Kel ua rga

Tgl. Tanggapan Kembali Badan Publik

Jan-11

Des-10 13 14 17 18

Feb-11

Tgl. Realisasi Pemenuhan Des-10 9

Tgl. Pengiriman (diantar) Status

Feb-11

Jan-11 28

Sura t No.488/1805/Di s ko mi nfo : Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF

Sura t No.565/P.Ini s i a ti feks /I/2011 : memenuhi permi nta a n

Sura t No.565/200/Di s komi nfo : Menya ta ka n pemenuha n DPA, DPPA ha rus mel i ba tka n PPID OPD l a i nnya

Da ta ng untuk meneri ma ha rdcopy Rens tra 20082013 & Renja 2010

Meneri ma ki ri ma n softcopy Rens tra 20082013

Da ta ng untuk meneri ma s oftcopy Rens tra 2008-2013, Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (dra ft) da n ha rdcopy 'RKA' 2008, 2009, 2010, 2011, 'DPA' 2008, 2009, 2010, 'DPPA' 2008, 2009, 2010 Da ta ng untuk meneri ma pi nja ma n ha rdcopy Rens tra 2008-2013 untuk di ga nda ka n s endi ri

INISIATIF mengemba l i ka n formul i r permohona n i nforma s i publ i kda n memenuhi permi nta a n

Sura t No.566/P.Ini s i a ti feks /I/2011 : memenuhi permi nta a n

Sura t No.555/3370/s ekre : Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF

Da ta ng untuk meneri ma ha rdcopy Rens tra 2008-2013, Renja 2009, 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010. Meneri ma ki ri ma n s oftcopy Rens tra 2008-2013 vi a ema i l

Li s a n : Di s pos i s i s uda h di ta nga n Pa k Di di ng, ta pi da ta di Ibu Yuke. Pa k Di di ng Jus tru memberi da ta yg tdk di mi nta (LKPJ 2009, RKPD 2008, 2010,2011, RPJMD 2008-2013 da l a m CD saat di kunjungi mi nggu ke-4 Des

Da ta ng meneri ma DATA YG TDK DIMINTA : softcopy LKPJ 2009, RKPD 2008, 2010,2011, RPJMD 20082013 dalam CD

Ketera nga n :

Tertul i s Pos i ti f Sel uruhnya Tertul i s Pos i ti f Seba gi a n Tertul i s Pos i ti f Bers ya ra t Tertul i s Di a l i hka n Tertul i s Nega ti f Li s a n

Sura t No. 581/679/Di s ko mi nfo : DPA da n DPPA menunggu peneta pa n Sekda

Fa ks No.978.5/3285/SKR : Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF

Sura t No.563/P.Ini s i a ti feks /I/2011 : memenuhi permi nta a n

Sura t No.487/02/Huma s pr otum : Di mi nta membua t s ura t ke Ba ppeda da n Bi ro Admi ni s tra s i Pemba nguna n â&#x20AC;&#x201C; Sekda ta npa ri nci a n da ta ma na di Ba ppeda da n ma na di Admi ni s tra s i Pemba nguna n

Tak ditempuh

Sura t No.578/P.Ini s i a ti feks /II/2011

Ditempuh

639

Tak ditempuh

Sura t No.579/P.Ini s i a ti feks /II/2011 ke Bi ro Admi ni s tra s i Pemba nguna n Tak ditempuh

Sura t No.481.1/32/Ins pt : Memi nta Sura t Ketera nga n Terda fta r da ri Kes ba ngpol i nma s da n Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF

Tak ditempuh

Li s a n : Di s pos i s i s uda h di ta nga n Pa k Yudi , ta pi da ta ti da k di ta nga nnya (kunjunga n 20 Ja n 2011)

Ditempuh

Sura t No.575/P.Ini s i a ti feks /II/2011

Sura t No.225/0246Peren/2011 : memberi ka n s eba gi a n i nforma s i

No. 0318

Sura t No.580/P.Ini s i a ti feks /II/2011

4865

Ditempuh

4399

Ditempuh

2196

Tak ditempuh

47 Korpri Provi ns i

Tak ditempuh

Sura t No.564/P.Ini s i a ti feks /I/2011 : memenuhi permi nta a n

521.1/43/10

Ka ntor Perwa ki l a n Pemeri nta h Ja wa Ba ra t

Maret 2011 17

Tak ditempuh

Sura t No.480/4816Peren : Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF

44 RS Ji wa Provi ns i 45 RSUD Al Ihs a n 46 RS Pa ru Provi ns i

Tak ditempuh

43 Sekreta ri a t Ba da n Na rkoti ka

Tak ditempuh

Ba da n Koordi na s i 41 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . IV

Tgl. Realisasi Pemenuhan Apr-11

Meneri ma ki ri ma n hardcopy Rens tra 2006-2010, Renja 2008, 2009, 2010

2934

Ba da n Koordi na s i 40 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . III

Tak ditempuh

Sura t No.562/P.Ini s i a ti feks /I/2011 : memenuhi permi nta a n

Tak ditempuh

555

Tak ditempuh

Sura t da n Fa ks No.481.1/10317/P rog. : Berja nji memberi ka n s emua da ta ya ng di mohonka n

Tak ditempuh

555

Tgl. Tanggapan Badan Publik Maret 2011

Baru Kmd

Sura t berganti ke sistem No.581/P.Ini s i a t komputer. Tidak ada lg no. tanda i f-eks /III/2011 terima

3299

555

Langsung 8

Ditempuh

555

Tak ditempuh

555

No. Tanda Terima

Maret 2011

Feb-11 16

Sura t No.551/P.Ini s i a ti feks /XII/2010 : Menega s ka n keduduka n INISIATIF s bg ba da n hukum s es ua i UU KIP. Mel a mpi rka n Akta pendi ri a n Perkumpul a n

Ba da n Koordi na s i 39 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . II

Ka tegori Ta ngga pa n Perta ma Ba da n Publ i k

798

Ba da n Koordi na s i 38 Pemeri nta ha n & Pemba nguna n Wi l . I

555

29 Di na s Ol a h Ra ga & Pemuda

No.004311

555

30 Ba da n Kepega wa i a n Da era h da n

Jan-11 27

2463

2890 555

v v

546

Di na s Pengel ol a a n Sumber Da ya Ai r

Permuki ma n 23 Di na s Peruma ha n

Ditempuh

2572

555

546 546

546

Sura t No.487/551/Ga kda : Memi nta Sura t Ketera nga n Terda fta r da ri Kes ba ngpol i nma s da n Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, b ik T R

555

16 Di na s Pendi di ka n

Sura t No.061/7066/Peren : Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF (menyerta ka n formul i r)

546

Sura t da n Fa ks No.488/3176/Sekr t. : Mengi s i Formul i r, Memba ya r s a l i na n ji ka di perl uka n, memberi ka n ToR s tudi , da n profi l INISIATIF

12 Sekreta ri a t Da era h

15 Sekreta ri a t DPRD

Tgl. Tanggapan balik INISIATIF

Des-10

Nov-10 Baru Kmd

555

3002

555

546

617

555

11 Ba da n Keta ha na n Pa nga n Da era h

Langsng

Sura t No.050/165/SetKPID/2010 : Memberi ka n Rens tra da n s i s a nya menyus ul

555

546

Sura t No. 910/3134/KEPEG.Um. : Memi nta Sura t Ketera nga n Terda fta r da ri Kes ba ngpol i nma s

da n

Tgl. Tanggapan Badan Publik

Sura t No.577/P.Ini s i a ti feks /II/2011

Sura t No.576/P.Ini s i a ti feks /II/2011

780

1023

Tak ditempuh Tak ditempuh

5315

5706

2742 -

Tak ditempuh

690

Tak ditempuh

401

Tak ditempuh

Tak ditempuh Tak ditempuh

Tak ditempuh

4201

1194/200

Tak ditempuh

1503

Tak ditempuh

1377

Tak ditempuh

1281

Tak ditempuh

919

Ditempuh

Da ta ng meneri ma hardcopy Rens tra 2008-2013 da n meneri ma DATA YG TDK DIMINTA : hardcopy Rens tra Sekwa n 2005-2010, Rens tra Prov. Ja wa Ba ra t 2004-2008, Pergub No.30/2009 ttg Tupoks i Setwa n, Renja DPRD 2008, 2010, 2011

302

Tak ditempuh

2248

Da ta ng meneri ma hardcopy Rens tra 2008-2013, Renja 2011

Sura t No.225/736SETWAN.HP/2011 : memberi ka n s eba gi a n i nforma s i

Sura t No.574/P.Ini s i a ti feks /II/2011

580/Kepeg/2011

Sdr. Arden (humas) memberi kabar sedang mempelajari surat Sura t No.8716/480/Peg um : ti da k pnya kew. Ata s DPA da n DPPA

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Salah satu faktor untuk mengukur kadar keterbukaan suatu badan publik adalah melihat kecepatan menanggapi dan merealisasikan pemenuhan informasi publik. Dengan mengekstrak data pada tabel di atas, maka akan muncul 17 badan publik yang menanggapi lisan maupun tertulis, di mekanisme permohonan maupun di mekanisme keberatan sebagaimana terlihat di bawah. Tabel 5 Daftar Badan Publik yang Menanggapi

Dinas Perindustrian & Perdagangan

Mekanisme Permohonan Jenis Respon Positif Seluruh

Sekretariat KPID

Positif Sebagian

Tak ditempuh

3 4 5

Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Dinas Perikanan dan Kelautan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah

Positif Bersyarat Positif Bersyarat Positif Bersyarat

Ditempuh Tak ditempuh Tak ditempuh

Positif Bersyarat

Tak ditempuh

Positif Bersyarat

Tak ditempuh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretariat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja

Positif Bersyarat Dialihkan

Tak ditempuh Tak ditempuh

Negatif

Tak ditempuh

Negatif Negatif

Tak ditempuh Tak ditempuh

Respon (lisan)

Ditempuh

Positif

Respon (lisan)

Ditempuh

Tak merespon

Tak merespon Tak merespon Tak merespon

Ditempuh Ditempuh Ditempuh

Positif Negatif Respon (lisan)

No.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Badan Publik

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan

Mekanisme Keberatan Status Tak ditempuh

Jenis Respon

Negatif

Sedangkan rincian kecepatan ke-17 badan publik tersaji sebagai berikut :

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Grafik 1 Kecepatan Badan Publik Menanggapi dan Merealisasikan Permohonan Informasi Publik 80 70 60 50 40 30 20 10 0

4 36

33 11

63 28

22 2

73 51

Waktu Merealisasikan Waktu Menanggapi

Pada grafik di atas, hanya 8 badan publik yang merealisasikan pemenuhan informasi publik. Itupun tidak ada yang memenuhi semua permintaan informasi publik sebanyak 15 dokumen. Sekretariat KPID sebenarnya juga melakukan perealisasian, namun karena realisasi berlangsung bersamaan pengiriman surat tanggapan ke INISIATIF, maka kenyataan tersebut tidak tertangkap pada grafik. Grafik juga menunjukkan bahwa hanya 7 OPD yang memenuhi standar kecepatan di bawah 10 hari kerja, 3 OPD yang berkecepatan menanggapi di masa perpanjangan (< 17 hari kerja) dan sisanya tidak memenuhi kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Tiga OPD yang menanggapi di masa perpanjangan sebenarnya tidak layak diperhitungkan menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik karena tidak menyertakan alasan perpanjangan. Penghitungan waktu untuk badan publik yang mendapat surat keberatan INISIATIF tetap mengacu pada tanggal surat permohonan informasi publik (23 November atau 20 Desember 2010).

E. Hasil Secara keseluruhan uji akses informasi publik ini menghasilkan jumlah total dokumen sebanyak 51 dokumen, termasuk dokumen yang tidak diminta sebanyak 12 dokumen. Dokumen-dokumen itu berasal dari mekanisme permohonan sebanyak 42 dokumen (6 tidak diminta) dan 9 dokumen (6 tidak diminta) dari mekanisme keberatan. Semua dokumen tidak memerlukan biaya sedikitpun untuk mendapatkannya, kecuali Renstra Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah, Renstra dan Renja 2010 Dinas Komunikasi dan Informatika. Dua badan publik ini meminta INISIATIF menggandakan sendiri 3 dokumen yang diberikan. Selengkapnya ada pada tabel 6 di bawah :

Tabel 6 Dokumen-Dokumen Hasil Uji Akses Informasi Publik No.

Badan Publik

Sekretariat KPID

Informasi Publik yang Diminta Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy )

Dinas Perindustrian & Perdagangan DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

Juml.

Renstra 2008-2013

Sesuai

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi

DPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

DPPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

Renstra 2008-2013 (softcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (hardcopy )

Sesuai

Sesuai, kecuali Renja 2011 yang masih berupa draft Diganti dengan daftar programkegiatan yang telah diedit, menurut format APBD/Penjabaran APBD

DPA 2008, 2009, 2010 (hardcopy )

Diganti dengan daftar programkegiatan yang telah diedit, menurut format APBD/Penjabaran APBD

DPPA 2008, 2009, 2010 (hardcopy )

Diganti dengan daftar programkegiatan yang telah diedit, menurut format APBD/Penjabaran APBD

4 4

Belum dipenuhi

Renja 2011 belum dipenuhi

Belum dipenuhi

DPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

DPPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

0 1

Renstra 2008-2013

Renstra 2006-2010 Sesuai (ditambah sofcopy -nya)

1 1

Renja 2008, 2010 belum dipenuhi

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011

Sesuai

DPA 2008, 2009, 2010

Sesuai

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) Badan Ketahanan RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy Pangan Daerah dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) Dinas Tenaga Kerja & RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy Transmigrasi dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy )

Bappeda

Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

DPPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

Renstra 2008-2013

Sesuai

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi

DPA 2008, 2009, 2010 DPPA 2008, 2009, 2010

Renstra 2008-2013

Diganti rekapitulasi realisasi keuangan 2008 dan 2009 Diganti rekapitulasi realisasi keuangan 2008 dan 2009 Belum dipenuhi

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi

DPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

Renstra 2008-2013

Belum dipenuhi

0 0

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi

Belum dipenuhi 0

DPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

DPPA 2008, 2009, 2010

Belum dipenuhi

Renstra 2008-2013

Renja 2008, 2009, 2010, 2011

RKA 2008, 2009, 2010, 2011

sesuai

Renja 2008, 2009, 2011 belum dipenuhi

gratis

0 3

gratis

Tidak Ditempuh

0 0 1 1 2 Tidak Ditempuh

4 3 0

gratis gratis gratis gratis gratis gratis menggan dakan sendiri

0 Tidak Ditempuh

0 2 2

gratis gratis

0 0 Tidak Ditempuh

0 0 0

menggan dakan sendiri menggan dakan sendiri

0 0

Tidak dikecualikan juga tidak terbuka untuk diakses

menunggu Sekda

penetapan

menunggu Sekda

penetapan

0 0

3 softcopy LKPJ 2009, RKPD 2008, 2010,2011, RPJMD 2008-2013

sesuai

Diganti Renja 2011 hardcopy

gratis 0

Renstra 2008-2013 hardcopy Renja 2010 hardcopy

gratis gratis

4 0 3

1 0 4 0 4 0 3 0 3 0

0 0

Jumlah

Tidak Ditempuh

0 1

TIDAK DIMINTA

gratis gratis gratis

DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

1 4

DPPA 2008, 2009, 2010

Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy Badan Pemberdayaan dan/atau hardcopy ) Masyarakat dan DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy Pemerintah Desa dan/atau hardcopy )

Sekretariat DPRD

Belum dipenuhi

TIDAK DIMINTA

DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

Tidak Ditempuh

0 3

gratis

Biaya

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 RKA 2008, 2009, 2010, 2011

Dinas Komunikasi & RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy Informatika dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

Renstra 2008-2013

BKPPMD

Juml. Juml. Akhir

Mekanisme Keberatan Janji Pemenuhan Realisasi Pemenuhan

DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

Mekanisme Permohonan Janji Pemenuhan Realisasi Pemenuhan

Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy Dinas Perikanan & dan/atau hardcopy ) Kelautan DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) TIDAK DIMINTA Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy Dinas Perhubungan dan/atau hardcopy ) DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy ) Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy )

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy ) 8

Juml. Awal

165

Tidak dikecualikan juga tidak terbuka untuk diakses Tidak dikecualikan juga tidak terbuka untuk diakses Renstra 2008-2013 sesuai Renja 2008, 2009, 2010, 2011 belum dipenuhi RKA 2008, 2009, 2010, 2011 belum dipenuhi Tidak dikecualikan juga tidak terbuka untuk diakses Tidak dikecualikan juga tidak terbuka untuk diakses Renstra Sekwan 20052010, Renstra Prov. Jawa Barat 2004-2008, Pergub No.30/2009 ttg Tupoksi Setwan, Renja DPRD 2008, 2010, 2011

0 6

gratis

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Dilihat dari jenisnya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang paling mudah diakses. Terlihat dari 11 badan publik yang memberikan janji pemenuhan, hampir seluruhnya atau 88 persen merealisasikan pemenuhan tersebut. Sementara dokumen Rencana Kerja direalisasikan pemenuhannya oleh 5 badan publik dengan nilai persentase 34%. Sedangkan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) direalisasikan oleh 2 Badan Publik, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh 3 Badan Publik dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) oleh 2 Badan Publik (lihat tabel 7) yang masing-masing nilai persentase realisasi sebesar 25%, 33% dan 21% pada grafik 2. Grafik 2 Persentase Realisasi Pemenuhan Tiap Jenis Informasi Publik 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

88%

34%

25%

33% 21%

Grafik di atas mengindikasikan bahwa hanya Renstra, yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang memuat informasi kebijakan dan program-program umum, relatif mudah diakses. Selebihnya masih sulit diakses. Sementara itu, dari sisi realisasi pemenuhan informasi publik, hanya satu badan publik yang memberikan seluruh dokumen yang diminta, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang mereka berikan tidak sesuai dengan format yang seharusnya. Satu-satunya badan publik yang memberikan dokumen yang cukup lengkap dan dengan format yang seharusnya adalah Dinas Perhubungan yang memberikan sebanyak 10 dokumen dari 15 dokumen yang diminta.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

Tabel 7 Realisasi Pemenuhan Informasi Publik per Badan Publik No.

Badan Publik

Jumlah

% Pemenuhan

Sekretariat KPID

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

100%

20%

Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perhubungan

67%

BKPPMD

33%

Dinas Komunikasi dan Informatika

13%

BPMPD

13%

Sekretariat DPRD

Informasi Publik yang Diberikan Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2008-2011 Dok. Penganggaran (format tidak baku): • RKA 2008-2011 • DPA 2008-2010 • DPPA 2008-2010 Dok.Perencanaan : • Renja 2008-2010. Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2009 & 2011 Dok. Penganggaran : • RKA 2008-2011 • DPA 2008-2010. Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 Dok. Penganggaran (format tidak baku): • Rekapitulasi realisasi keuangan DPA 2008, 2009 • Rekapitulasi realisasi keuangan DPPA 2008, 2009 Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2010 Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2011 Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013

F. Menarik Simpulan Mengacu keseluruhan proses uji akses informasi publik di badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 1. Hak pemohon informasi publik mendapatkan nomor pendaftaran belum dipahami sepenuhnya oleh staf penerimaan surat Badan Publik di jajaran pemerintah Jawa Barat. 2. Staf badan publik masih mempunyai kesempatan menunda-nunda menyampaikan surat tanggapan kepada pemohon informasi public (Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Badan Ketahanan Pangan Daerah). 17

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

3. Staf badan publik belum menyadari kewajiban memberikan tanggapan/jawaban serba tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappeda dan Dinas Pendidikan). 4. Surat Keterangan Terdaftar masih menjadi senjata untuk menghambat akses informasi publik (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Inspektorat dan Satpol PP). 5. Janji tertulis yang bernada positif meluluskan permohonan informasi publik belum menjamin pemenuhan seluruh informasi yang dimohonkan. 6. Informasi publik yang diberikan badan publik belum tentu akurat. Ketidakakuratan tersebut terjadi, baik karena mengubah format informasi publik yang diminta (Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah) maupun memberikan informasi publik yang tidak diminta (Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Sekretariat DPRD). 7. Secara umum badan publik yang memberikan tanggapan, enggan menyatakan status informasi publik yang diminta tergolong sebagai terbuka atau dikecualikan. 8. Dinas Perhubungan menyebut semua dokumen yang diberikan sebagai informasi publik yang terbuka. Namun penyertaan surat pernyataan tidak akan menggunakan dokumen untuk keperluan lain, seolah meralat pernyataan terbuka itu. 9. Sebanyak 20 badan publik mendiamkan permohonan informasi publik INISIATIF. 10. Dokumen perencanaan masih merupakan dokumen yang paling mudah diakses, terutama rencana strategis.

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013