Profil Sumba Barat

setiap ritual pemakaman, keluarga harus menyediakan hewan seperti kerbau, babi, dan ayam. Selain untuk dimakan, daging hewan tersebut dibagikan kepada anggota kampung. Hak serupa terjadi pada ritual-ritual lain seperti pernikahan, ritual berdasarkan kalender Marapu, dan ritual-ritual lainnya yang bersifat sehari-hari.

Berdasarkan data 2016, penduduk Kabupaten Sumba Timur mayoritas beragama Kristen Protestan, 179.199 jiwa. Yang menarik adalah penganut aliran lainnya, diberi keterangan Marapu, adalah penganut terbesar kedua, 31.476 orang. Katolik menyusul dengan jumlah penganutnya 23.282 jiwa dan Islam sebanyak 15.429 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar mereka yang tinggal di Sumba Timur, berada di bawah garis kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pemilih utama dalam politik adalah penganut Marapu. Ironinya, sampai 2017, penganut Marapu di Sumba Timur tidak diakui negara sehingga mereka tidak memperoleh layanan publik kecuali mereka berpindah agama ke salah satu agama yang “diakui”, Buddha, Hindu, Islam, Kristen Katolik, atau Kristen Protestan.

Profil Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat Daya adalah kabupaten dengan luas wilayah 3.02 persen dari total wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang curah hujannya paling tinggi di bulan Februari dan rendah pada Agustus ini terdiri dari 11 kecamatan, 173 desa dan 2 kelurahan. Jumlah desa terbanyak di Kecamatan Kodi Utara (21 desa) dan paling sedikit di kecamatan Tambolaka (8 desa). Pada umumnya, penduduk SBD adalah petani. 96.079 penduduk SBD adalah hidup dari pertanian, sementara itu 13 ribuan warga lainnya menggantungkan hidup pada industri pengolahan, seperti tenun dan kerajinan lainnya. Sementara itu, penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 3.215 orang.

Mereka yang bekerja di SBD pada umumnya tidak memiliki ijazah sekolah dasar, yakni 59.577 jiwa. Sementara itu, pekerja yang memiliki ijazah diploma dan strata 1 sebanyak 6.605 orang. Ini artinya, kombinasi antara dominasi pekerjaan pertanian dan tak berijazah menunjukkan tingkat penghasilan yang juga masih rendah.

Menurut laporan BPS, SBD merupakan kabupaten di mana angkat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah kedua seprovinsi, yakni 0,24 persen. Rata-rata lulus sekolah di SBD ada di usia 6,3 tahun. Ini artinya, tingkat pendidikan paling tinggi di SBD adalah sekolah dasar. Sementara itu, harapan pendidikan SBD 13 tahun, yang artinya paling tinggi lulus sekolah menengah pertama (SMP). Adapun angka harapan hidup rata-rata usia 67 tahun, termasuk angka paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, IPM Kabupaten SBD mendekati kategori rendah, 61,46 di mana nilai terendah <60.

Dari segi politik, anggota DPRD kabupaten SBD terdiri dari Partia Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing lima (5) kursi, Partai Nasional Demokrat (Pati Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing empat (4) kursi. Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat masing-masing diwakili tiga anggota dewan. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, masing-masing memperoleh dua (2) kursi. Partai Bulan Bintang (PBB) paling sedikit dengan perolehan satu kursi.

Pada pemilihan kepala daerah 2018, pasangan Kornelius Kodi MeteMarthen Christian Taka, yang diusung Partai Demokrat, Hanura, PAN, dan PDIPerjuangan unggul dari pasangan lain dengan total pemilih, 67.764 suara. Sampai penelitian ini dilakukan, pasangan bupati-wakil bupati 2018-2023 ini belum dilantik, meski Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan. Kedua pasangan ini

akan dilantik pada September 2019. Kabupaten SBD untuk sementara dipimpin oleh pelaksana tugas Ndara Tanggu Kaha, yang mana beberapa SKPD seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga diemban oleh pelaksana tugas.

Dari segi agama, mayoritas penduduk SBD beragama Kristen Katolik, 171.858 jiwa, disusul Kristen Protestan 164.712 jiwa. Urutan ketiga ditempati ‘Lainnya’ dengan total 7.748 jiwa. 6.564 jiwa penduduk SB beragama Islam. Adapun penganut Hindu sebanyak 148 dan Buddha 4 orang. Dilihat dari komposisi ini, penganut agama ‘lainnya’ yang menempati urutan ketiga patut diduga adalah penganut Marapu, meski tidak ada keterangan jelas seperti pada Laporan BPS Kabupaten Sumba Timur. Betapapun empat orang, penganut agama Buddha diakui sehingga bisa memperoleh hak sipil dan politiknya. Sebagaimana di Sumba Timur, penganut agama lainnya diperlakukan berbeda dari penganut agama besar lainnya.

Dengan demikian, Kabupaten SBD dan Sumba Timur adalah dua kabupaten yang sumber penghasilannya mengandalkan hasil bumi. Profesi paling banyak adalah petani dan nelayan. Dari sisi IPM, Sumba Barat Daya lebih rendah skornya dibanding Sumba Timur. Ini artinya, besar kemungkinan skor rendah tersebut mencerminkan IPM penganut Marapu yang dari sisi jumlah mayoritas kedua atau ketiga di kedua kabupaten tersebut. Secara umum, penduduk di kedua kabupaten ini mayoritas memilih partai politik berlatar belakang nasionalis. Sementara itu, Dispenduk memasukan penganut Marapu yang secara sengaja mengosongkan kolom agama di KTP ke dalam kategori “lainnya”. Alih-alih memasukkan penghayat kepercayaan sebagai agama tersendiri, pemerintah Indonesia menempatkan aliran kepercayaan bukan agama, melainkan budaya.