Majalah digital pa pelaihari edisi ketiga

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA Mahkamah Agung Berperan Besar dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat

DAFTAR ISI ........................................................ 1 EDITORIAL / SALAM REDAKSI .................... 2 LAPORAN UTAMA ........................................... 3 LAPORAN KHUSUS ...................................... 12 SEPUTAR PA-PELAIHARI ............................ 14 BIOGRAFI Abdul Mujib: Sang Pemimpi Besar ............................................................................. 18

Menuju Sukses Puncak Acara Pelayanan Terpadu

OPINI Mengapa Pimpinan Perlu Ajudan

Mengapa Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah Oleh : Muh Irfan Husaeni di Luar Pengadilan Harus Terpadu? ............................................................................. 21 Sambutan Bupati Tanah Laut pada puncak acara Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu

SUARA KAMPUS Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam

Oleh : Chatib Rasyid (Jabatan terakhir Ketua PTA Bandung) ..................................................................................... 25

Ahli Waris Pengganti dalam Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia

Oleh : Dja’far Abdul Muchith (Jabatan terakhir Ketua PTA Banjarmasin) ..................................................................................... 29

LAPORAN KHUSUS

petikan wawancara Natasari Dewi dari redaktur Habar Banua TVRI Kalsel dengan Hasbi Hasan : Biaya sidang Itsbat setengah M SEPUTAR PA-PELAIHARI

CERMIN (Cerita Menginspirasi) Hakim Apakah Wakil TUHAN atau Wakil Syaithon Oleh : Drs. H. Amir Husin, S.H. (KPA-Pelaihari) ............................................................................ 35 CURHAT (Curahan Hati) Catatan Hati Seorang Kasir - Erwani, S.H. ............................................................................. 36 Pesan & Kesan Mahasiswa Praktikum B ............................................................................. 37 RESENSI BUKU ............................................. 38

Bupati Mendukung Terbitnya Majalah Digital

MAHALABIU (Cerita & Gambar Lucu) ............................................................................. 40

Pengadilan Agama Pelaihari

Hakim Agung Meresmikan Peluncuran Buku Kerapatan Qadhi & Majalah Digital PA Pelaihari

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari | Kab. Tanah Laut | Kal - Sel | 70814 phone/fax: 0512-21413 e-mail: pa.pelaihari@gmail.com Website: http://www.pa-pelaihari.go.id

EDISI KETIGA

1

 2

EDITORIAL TIM REDAKSI MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI Dewan Redaksi Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H. Dr. H. Nurdin Juddah, SH., MH. H. Ma’sum Umar, SH., MH. Pemimpin Umum Drs. H. Amir Husin, SH. Penasehat Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. Penanggung Jawab Drs. Abdul Mujib.

Pemimpin Redaksi Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI. Sekretaris Redaksi Ita Qonita, SHI. Redaktur H. Khoirul Huda, S.Ag., SH. Drs. H. Sugian Noor, SH. Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. H. Yusriansyah.

Erwani, S.H Editor H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., SH., MH. Dra. Hj. Noor Asiah.

Fotografer Muhammad Ridwan, SH. Desain Grafis, Publishing. dan Cetak Muhammad Yusuf, S.Kom. Bagus Ira Budi Santosao, S.Kom. Yusuf Haryadi, SE.

PELAYANAN TERPADU SEBUAH KENISCAYAAN Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair/Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

PA Pelaihari termasuk jajaran pengadilan agama yang berani melaksanakan pelayanan terpadu di awal waktu meskipun DIPA secara khusus untuk pelaksanaan itu belum tersedia. Untuk kegiatan itu, PA Pelaihari memanfaatkan DIPA sidang Keliling 2015.

Dari seluruh rangkaian terlaksana 4 putaran pelayanan terpadu dengan out put keluarnya 77 salinan, 72 paket buku nikah dan 89 akta kelahiran.

Keunggulan pelayanan terpadu (integrated services) adalah seluruh dokumen selesai dalam satu hari (one day service) oleh PA Pelaihari, KUA dan Dinas Dukpencapil.

Keberhasilan PA Pelaihari menggelar kegiatan ini karena PA Pelaihari telah siap baik dari segi personilnya maupun IT yang ada. Pemda dalam hal ini Dukcapil setelah diajak kerjasama juga menyatakan siap melayani masyarakat secara cepat begitu pula PPN/Kepala KUA. Kata kuncinya adalah koordinasi yang baik dengan seluruh komponen terutama koordinasi dengan pimpinan.

Pemeriksaan sidang itsbat yang tidak dilaksanakan secara terpadu akan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu pelayanan tepadu saat ini adalah sebuah keniscayaan.

Seluruh aktivitas dalam pelayanan terpadu semua telah tertuang dalam majalah digital edisi 3, selain itu tersaji pula informasi aktual PA Pelaihari, artikel yang ditulis oleh mantan KPTA, resensi buku terbaru karya warga peradilan agama dan gagasan menarik lainnya.

Ketua PA Pelaihari dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.

= Salam Redaksi =

Distributor Haryitno, SH. Jauhar Fuadi, SHI.

Pengadilan Agama Pelaihari Pengadilan Agama Pelaihari

Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Jl. H.Gagas Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari | Kab. Tanah Laut | Kal -Pelaihari Sel | 70814 | Kab. Tanah Laut | Kal - Sel | 70814 phone/fax: 0512-21413 phone/fax: 0512-21413 e-mail: pa.pelaihari@gmail.com e-mail: pa.pelaihari@gmail.com http://www.pa-pelaihari.go.idWebsite: http://www.pa-pelaihari.go.id

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

LAPORAN UTAMA 1

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ) menyampaikan amanat dan pembinaan.

(Foto:Bagus)

Mahkamah Agung Berperan Besar dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat

Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. datang ke Pelaihari dalam rangka menghadiri sidang itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (integrated services) dan pelayanan satu hari (one day service) yang dilaksanakan oleh PA Pelaihari, Pemkab. Tanah Laut dan Kantor Kemenag Kab. Tanah Laut.

Direktur melihat langsung pada Kamis (21/5/2015) di Kecamatan Kintap, menghasilkan 36 salinan penetapan itsbat nikah, 36 paket buku nikah dan 64 akta kelahiran.

Begitu tiba di Kintap, kecamatan terjauh dengan jarak 100 KM dari PA Pelaihari, Direktur bersama Wakil Ketua PTA Banjarmasin Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H., Bupati, Camat, unsur TNI dan Polri serta sejumlah tamu undangan meninjau stand PA Pelaihari, KUA dan Disdukcapil.

Direktur dan tamu undangan membuka berkas perkara, buku nikah yang sebagian telah selesai dan lainnya dalam proses penulisan dan setumpuk map yang berisi akta kelahiran. “Ini asli seluruhnya ada 64 akta kelahiran, Pak. Silakan Bapak periksa kebenarannya”, kata Kepala Dinas Dukcapil Hj. Norhayati, S.H. kepada Direktur dan pejabat lainnya.

Dalam sambutannya Direktur mengatakan, sesungguhnya Itsbat nikah terpadu yang melibatkan Pengadilan Agama, Disdukcapil dan Departemen Agama yang dilaksanakan ini, merupakan kegiatan nasional dalam rangka mengentaskan dan menanggulangi masalah kependudukan,

utamanya dalam mengentaskan identitas pribadi dan identitas kependudukan sebagaimana amanatUU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.“Ini program penuh tantangan dan perjuangan, hanya dilakukan oleh Satker yang niatnya karena mencari ridha Allah SWT”, ujar Direktur.

Seluruh lembaga terkait misalnya Mahkamah Agung RI, Bapennas, Kementerian Agama dan Kementerian dalam negeri harus berperan aktif membantu Pemerintah dalam mengentaskan identitas pribadi dan identitas hukum masyarakat.

Anak-anak akan terhambat masuk sekolah, mendaftar untuk menjadi pegawai baik negeri maupun swasta, pasangan suami-isteri tidak bisa melakukan transaksi perbankan, transaksi jual beli, dan transasksi lainnya.

Mereka juga tidak bisa mendapatkan pembagian harta bersama, pembagian waris, mengurus visa dan lain sebagainya.

Hasbi Hasan menjelaskan bahwa lebih dari 50 juta penduduk Indonesia tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran dan lebih dari 700.000 WNI di luar negeri seperti Saudi Arabia, Malaysia, Mesir bahkan di Amerika tidak memiliki identitas hukum.

Pengentasan identitas pribadi dan identitas hukum masyarakat sudah sampai kepada tahap dharurat, karena puluhan juta penduduk tidak bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga akan menghambat kepentingan masayarakat.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Direktur memeriksa berkas dokumen kependudukan dan berdialog dengan petugas stand. Mereka mampu bekerja cepat karena menguasai teknologi informasi yaitu SIADPA Plus, SIMKAH dan SIAK (Foto: Bagus).

EDISI KETIGA

3

4

Ketua PA Pelaihari Amir Husin menyampaikan laporan kepada Dirjen Badilag Mahkamah Agung (Foto: Bagus)

LAPORAN UTAMA 1

Mahkamah Agung RI mengambil peranan setrategis dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan yang semangatnya adalah sidang tanpa dipungut biaya (dahulu prodeo), sidang di luar pengadilan (bukan sidang keliling) dan pos pelayanan hukum.

Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair/Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

Kekhususan SEMA tersebut ada tiga hal yaitu: 1. Dalam pemeriksaan perkara itsbat nikah boleh disidangkan oleh hakim tunggal.

2. Perkara yang diputus hari itu langsung berkekuatan hukum tetap (In kraht van gewijsde) tidak ada banding dan kasasi apalagi PK. 3. Pendaftaran boleh dilakukan secara kolektif oleh kepala desa, PPN dan LSM. Dukcapil juga memiliki peran yang luar biasa, di kota besar mereka menempatkan petugas khusus di rumah sakit.

EDISI KETIGA

Begitu ada peristiwa kelahiran petugas cukup mengangkat telepon melapor ke petugas SIAK dan mencetaknya tanpa biaya. Begitu pula peran KUA, hari ini menikah di balai sidang tanpa dipungut biaya.

Direktur menegaskan, program istbat nikah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2014 itu penuh tantangan dan perjuangan, hanya bisa dilakukan oleh Satker yang niatnya karena mencari ridha Allah SWT. PA Pelaihari pasti merintisnya sudah sejak lama dengan cara melakukan negosiasi dengan Pemda, Dukcapil, Kementrian Agama, KUA dan Camat.

“Ini pertama kali saya ke PA Pelaihari karena ingin melihat acara penting dan saya telah merencanakannya sejak lama hingga membatalkan acara saya yang lain. Saya datang ke sini atas nama Mahkamah Agung RI, bukan pribadi”, ungkap Hasbi.

Terakhir Hasbi Hasan berpesan agar PA Pelaihari, Dukcapil dan KUA harus tetap semangat dan kompak menggalang kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Atas kerjasama yang telah dilaksanakan, Direktur menyampaikan piagam penghargaan dari Mahkamah Agung RI sebagai tanda ucapan terimakasih dan penghargaan setinggitingginya kepada Ketua PA-Pelaihari, Kepala Kantor Kementrian Agama dan Kepala Dinas Dukcapil.

Ketua PA Pelaihari Drs. H. Amir Husin, S.H. dalam laporannya mengatakan, meskipun dikatakan acara puncak bukan berarti sudah selesai.

Kegiatan akan terus berlanjut karena banyak permintaan dari masyarakat.

Dikatakan acara puncak karena di-

Direktur bersama Ketua PA Pelaihari melakukan selebrasi dengan salam komando keduanya tampak akrab (Foto: Bagus).

hadiri oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang diwakilkan kepada Direktur Pembinaan Administrasi.

Ketua mengaku Camat Kintap, Masturi telah memintanya agar seluruh desa supaya dilayani dengan pola terpadu seperti ini. Bahkan ada Kades yang telah mendaftarkan 25 perkara dan sedang menunggu proses sidang dan Kades lainnya 30 perkara dalam proses melengkapi persyaratan.

Pelayanan hukum pola terpadu dan selesai dalam satu hari juga mendapat apresiasi dari Bupati Tanah Laut. Bupati berterimakasih dan mengucapkan selamat kepada Ketua PA Pelaihari yang telah mempelopori kegiatan yang sangat bermanfaat bagi wagranya.

“Selamat datang kepada Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di bumi “Tuntung Pandang” Kabupaten Tanah Laut”, sambut Bupati melalui Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Nor Ipansyah.

(Rashif Imany)

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Secara simbolis Direktur menyerahkan dokumen kependudukan kepada pasangan suami istri berisi salinan penetapan, buku nikah dan akta kelahiran (Foto: Bagus).

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badilag Mahkamah Agung RI, yakni melakukan itsbat nikah di luar negeri, sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah beberapa kali melakukan sidang itsbat nikah di Saudi Arabia dan Malaysia yang telah mengitsbatnikahkan ratusan pasangan suami-istri. Di dalam negeri secara bertahap pengadilan agama telah mengitsbatkan lebih hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia kurang lebih 10 ribu pasangan.

LAPORAN UTAMA 2

Menuju Sukses Puncak Acara Pelayanan Terpadu PENDAHULUAN Sidang Itsbat Nikah di luar Pengadilan dalam Pelayanan Terpadu (integrated services) dan pelayanan satu hari (one day service) disebut juga pelayanan “3 in 1� dilaksanakan oleh PA Pelaihari, Pemkab.

Tanah Laut dan Kantor Kemenag Kab. Tanah Laut.

status anak secara hukum di luar perkawinan. Sedangkan itsbat nikah adalah sidang pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama pada hari itu dan pernikahannya terhitung sejak pernikahan dahulu dilakukan sehingga status anak adalah sah secara hukum karena anak dilahirkan dalam perkawinan.

Itsbat nikah berbeda dengan nikah masal. Nikah masal adalah nikah secara serentak pada hari itu dan pernikahannya terhitung mulai nikah masal dilaksanakan sehingga

Melaksanakan sidang pemeriksaan itsbat di luar pengadilan dengan pola terpadu bukanlah hal yang mudah, namun tidak sulit. Dengan semangat perjuangan melaksanakan-

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SEMA Nomor 3 Tahun 2014 ternyata PA Pelaihari telah mampu melaksanakannya sebanyak empat putaran.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan juga kerjasama tim yang solid serta koordinasi yang baik antar lembaga.

Berikut perjalanan sejak awal hingga puncak acara yang dihadiri oleh Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. EDISI KETIGA

5

LAPORAN UTAMA 2

 6

SEBELUM KEGIATAN Dalam organisasi dan mamajemen perencanaan merupakan bagian yang penting. Perencanaan yang matang merupakan setengah kesuksesan. Oleh karena itu tim yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris Drs. Abdul Mujib merencanakan kegiatan secara bertahap sebagai berikut: 1. Tahap pertama, Ketua Tim dengan beberapa anggota berkoordinasi dengan Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut Kaisar Muslim, S.H. untuk melakukan pembicaraan awal.

Kabag Hukum sangat mendukung pelayanan terpadu yang sedang digelorakan oleh Mahkamah Agung karena program pelayanan terpadu merupakan program pemerintah yang berlaku secara nasional dalam rangka pelayanan hukum kepada masyarakat.

Tim negosiasi bertemu Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut Rabu, 21 Januari 2015. (Foto: Yusuf).

2. Tahap kedua, Ketua Tim dengan beberapa anggota menghadap Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut, H. Rusmadi dalam rangka minta dukungan agar pelaksanaan sidang itsbat di luar pengadilan berjalan lancar.

Dan Kepala Dinas sangat mendukung program yang sedang digelorakan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Kepala Dinas Dukcapil sangat apresiasi dengan PA Pelaihari laksana gayung bersambut, dua lembaga satu visi dan misi.

Terkait sidang istbat nikah, PA Pelaihari tidak kejar target perkara harus banyak dari segi kuantitas namun lebih mengutamakan kualitas.

Biarlah sedikit yang penting tidak melanggar hukum.

Tim negosiasi bertemu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut Rabu, 21 Januari 2015 (Foto: Yusuf).

Sosialisasi ke Masyarakat Tim yang dibentuk oleh Ketua PA Pelaihari berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor W15A7/295A/HK.03.4/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015 terus berjuang dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan berkoordinasi dengan PPN/ Kepala KUA, Camat, bahkan khusus di Kecamatan kintap Tim berkoordinasi dengan TNI/ Danramil Koordinasi dengan TNI merupakan terobosan yang cukup berani karena secara organisasi tidak ada hubungan hirarkhis namun dengan pendekatan kekeluargaan TNI menyambut baik program pelayanan hukum kepada masyarakat.

Secara formal Ketua PA Pelaihari H. Amir Husin menyampaikan surat resmi kepada Camat dan Kepala KUA dengan lampiran persyaratan biaya perkara dan berperkara secara prodeo bagi yang tidak mampu serta contoh permohonan.

Tim negosiasi bertemu Kepala Kantor Kementrian Agama Rabu, 21 Januari 2015. (Foto: Yusuf).

3. Tahap ketiga, Ketua Tim dengan beberapa anggota berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hj. Norhayati Rabu, 21 Januari 2015.

EDISI KETIGA

Seleksi Berkas oleh PPN/Kepala KUA Tahap seleksi dilakukan oleh PPN/ Kepala KUA sekaligus yang mengkoordinir pendaftaran secara kolektif.

PPN/Kepala KUA hanya menerima berkas pasangan yang tidak bermasalah agar tidak terjadi penyeludupan hukum.

sedang melakukan sosialisasi dengan PPN/Kepala KUA Tambang Ulang KH. Syahrani yang juga menjabat Ketua MUI Kabupaten Tanah Laut (Foto: Yadi).

Pendaftaran bersifat Kolektif Setelah data disortir oleh PPN/ Kepala KUA selanjutnya sebelum didaftarkan, meja 1 mengecek kelengkapan administrasi terlebih dahulu, baru didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari secara kolektif dan langsung diberi SKUM dan Nomor Perkara.

Berkas selanjutnya diproses seperti perkara lainnya masuk ke meja Ketua untuk dibuatkan PMH, turun ke Panitera untuk dibuatkan Penunjukan PP dan Jurusita lalu diserahkan kepada Ketua Majelis untuk dipelajari selanjutnya Ketua Majelis menentukan Penetapan Hari Sidang dan Jurusita membuat relaas secara kolektif.

PELAKSANAAN Ketua PA Pelaihari H. Amir Husin selalu memerintahkan kepada tim, sebelum pelaksanaan harus melakukan koordinasi dengan Camat dan PPN/ Kepala KUA guna memastikan tempat serta berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil tentang jumlah perkara sehingga Dinas Dukcapil dapat mempersiapkan berapa berkas akta kelahiran yang harus disiapkan begitu juga berkoordinasi dengan PPN/Kepala KUA tentang jumlah perkara sehingga mereka dapat mempersiapkan berapa paket buku nikah yang harus disipakan.

Hari pelaksanaan tim datang ke tempat acara sebelum Pukul 09.00.

Tepat Pukul 09.00 acara dimulai dengan seremonial laporan Ketua Tim, sambutan Camat/Kepala Dinas Dukpencapil dan pembukaan secara resmi oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama. Acara seremonial juga berfungsi sebagai sarana penyuluhan hukum kepada masyarakat.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

LAPORAN UTAMA 2 Pelaksanaan acara puncak karena dihadiri oleh Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, tim bekerja lebih ekstra daripada putaran sebelumnya. Koordinasi dengan Camat/KUA dan unsur TNI lebih diintensifkan.

H-1 8 anggota tim telah merapat ke Kecamatan Kintap untuk mempersiapkan acara.

PASCA KEGIATAN Selesai kegiatan tim melakukan konsolidasi dan evaluasi. Konsolidasi ke dalam dilakukan bersama pimpinan dan evaluasi ke luar dilakukan tim dengan Pemda Tanah Laut, Dinas Dukcapil, KUA dan Derektur TVRI Kalsel.

Tim negosiasi juga melakukan koordinasi dengan Sekda kabupaten Tanah Laut guna negosiasi kehadiran Bupati inclouded protokol dan Humas. Tim juga lakukan koordinasi dengan Kasi berita TVRI Kalimantan Selatan Saktiono Wahyujati. TVRI minta keterangan Tim seputar acara, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa acara itu diadakan untuk dipelajari perlu diliput atau tidak.

Dari konsolidasi itu Ketua Tim merasakan adanya hambatan, gangguan, ancaman dan tantangan (HGAT).

Baik datang dari dalam maupun datang dari luar. HGAT dari dalam adanya pihak yang tidak setuju diadakannya sidang dengan pola terpadu apalagi menghadirkan Dirjen Badilag. Menurut analisa Ketua Tim hal itu mungkin disebabkan faktor cemburu (tidak masuk tim) atau cemburu karena tim menghabiskan dana operasional yang melebihi batas versi mereka.

Tim Menurunkan Kekuatan Penuh Pada putaran I di Kecamatan Kurau Kamis, (2/4/2015), putaran II di Kecamatan Batu Ampar Kamis (23/4/2015) putaran III di Kecamatan Tambang Ulang Kamis (30/4/2015) PA Pelaihari hanya menurunkan satu tim, maka di Kecamatan Kintap Kamis (21/5/2015) PA Pelaihari menurunkan dua tim dengan kekuatan penuh.

Padahal tim menggunakan dana secara proporsional dan itu sudah dilaporkan ke KPA Pelaihari dan KPTA Banjarmasin secara tertulis. Semua honor tim juga telah dibayarkan bahkan yang di luar tim juga mendapat bagian meskipun sedikit sebagai pelaksanaan kebijakan pimpinan dalam menerapkan rasa kebersamaan.

Tim yang dipimpin oleh Abdul Mujib terdiri dari tim IT (SIADPA Plus) dan meja I, tim dekorasi dan dokumentasi, tim Humas dan protokol serta keamanan. Mereka adalah H. Yusriansyah, Yusuf Haryadi, M. Yusuf, M. Jauhar Fuadi, M. Ridwan, Bagus Ira BS, Kaspul Anwar.

Hambatan dari luar seperti pemahaman teman-teman di Kementrian Agama yang menganggap program ini merupakan proyek Mahkamah Agung. Namun dengan pendekatan persuasif akhirnya mereka faham bahwa itu program bersama.

Mahkamah Agung hanya menfasilitasi dengan mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Untuk pemeriksaan persidangan PA Pelaihari menurunkan 2 Majelis yaitu Majelis I yang dipimpin oleh Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. dengan anggota Muh. Irfan Husaeni dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dengan Panitera Pengganti Marsikin, S.H. dan Majelis II dipimpin oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. dengan anggota Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. serta H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Akhirnya tepat pukul 12.00 WITA Direktur menutup acara secara resmi setelah memberikan amanat dan pembinaan. Acara seremonial diawali laporan Ketua PA Pelaihari dan sambutan ucapan selamat datang oleh Bupati Tanah Laut.

Berbagai hambatan tidak menyurutkan langkah tim mewujudkan pelayanan hukum secara terpadu kepada masyarakat. Hambatan harus ditanggapi positif bahwa itu tantangan dan vitamin yang justru menguatkan tim untuk bekerja secara profesional.

Itulah perjuangan menuju pelayanan terpadu.

Tim negosiasi lakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unsur Muspika tentang jalannya acara (Foto: Ridwan).

Tim negosiasi melakukan audiensi dengan Sekda Kabupaten Tanah Laut guna memantapkan puncak acara sidang keliling dan pelayanan terpadu (Foto: Yadi).

Tim lakukan Koordinasi dengan TVRI Kalimantan Selatan (Foto: Yadi) Kamis, 21 Mei 2015 Pukul 08.00 petugas meja informasi telah siap sebelum masyarakat tiba. Petugas memberikan nomor antrian sidang agar acara berjalan tertib (Foto: Yusuf).

Camat Kintap selaku tuan rumah diberi kehormatan untuk membuka acara (Foto: Yusuf).

(Abdul Mujib)

Rabu, 20 Mei 2015 Malam hari panitia memasang dekorasi, meja dan kursi untuk persidangan (Foto:Ridwan).

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

7

LAPORAN UTAMA 3

 8

Mengapa Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah di Luar Pengadilan Harus Terpadu?

Muh. Irfan Husaeni Permasalahan

Sidang pemeriksaan perkara voluntair pengesahan itsbat nikah di luar pengadilan (dahulu dikenal sidang keliling) yang dilaksanakan sebelum lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2014 telah membantu masyarakat dalam mengentaskan permasalahan hukum. Namun kepastian hukum itsbat nikah (vide Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam) melalui penetapan pengadilan agama baru menyelesaikan sepertiga persoalan hukum masyarakat. Duapertiga menunggu penyelesaian hukum dari KUA dan Dinas Dukpencapil.

Salinan penetapan pengadilan agama yang keluar hari itu langsung bisa digunakan masyarakat untuk mengurus buku nikah atau mencatatkan perkawinannya (vide Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974). Namun ada juga yang harus menunggu satu minggu bahkan satu bulan untuk mendapatkan salinan penetapan pengadilan dengan alasan diketik terlebih dahulu. Belum lagi untuk mencatatkan perkawinannya PPN/Kepala KUA minta biaya pencatatan yang jumlahnya bervariasi.

Setelah itu masyarakat yang telah mendapatkan buku nikah harus datang lagi ke Kantor Dinas Dukpencapil untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Masyarakat memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu lama untuk mendapatkan tiga dokumen kependudukan. Jarak dari rumah (bagi masyarakat pedesaan) ke Dinas Dukpencapil (di kota/kabupaten) memakan waktu berjam-jam, apalagi mereka yang tinggal di pulau terpencil.

Jalan pintas, mereka membayar petugas/jasa pengurusan akta kelahiran dengan membayar ratusan ribu rupiah. Padahal pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya (vide Pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2002).

Solusi Mahkamah Agung

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yakni melakukan itsbat nikah di luar negeri, sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah beberapa kali melakukan sidang itsbat nikah di Saudi Arabia dan Malaysia yang telah mengitsbatnikahkan ratusan pasangan suami-istri. Di dalam negeri secara bertahap pengadilan agama telah mengitsbatkan pasangan suami istri di seluruh wilayah Republik Indonesia kurang lebih 10 ribu pasangan.

Menjawab permasalahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair/Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Kekhususan SEMA tersebut ada tiga hal yaitu: 1. Dalam pemeriksaan perkara itsbat nikah boleh disidangkan oleh hakim tunggal.

2. Perkara yang diputus hari itu langsung berkekuatan hukum tetap (In kraht van gewijsde).

3. Pendaftaran boleh dilakukan secara kolektif oleh kepala desa, PPN dan LSM.

EDISI KETIGA

Keunggulan Pola Terpadu

Keunggulan sidang itsbat nikah di luar pengadilan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2014 adalah dilaksanakan secara terpadu (integrated services) dan selesai dalam satu hari (one day service) oleh pengadilan agama, KUA dan Dinas Dukpencapil.

SEMA tersebut merupakan terobosan luar biasa oleh Mahkamah Agung dalam rangka membantu program pemerintah secara nasional guna mengentaskan dan menanggulangi masalah kependudukan, utamanya dalam mengentaskan identitas pribadi dan identitas hukum sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Seluruh lembaga terkait seperti Bapennas, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri berperan aktif membantu pemerintah dalam mengentaskan identitas pribadi dan identitas hukum masyarakat. Keunggulan pola terpadu adalah masyarakat mendapatkan pelayanan prima, efektif dan efisien. Dalam tempo satu hari masyarakat mendapatkan tiga produk hukum sekaligus berupa salinan penetapan, buku nikah dan akta kelahiran.

Dikatakan efektif karena kegiatan selesai dalam satu hari, dikatakan efisien karena pectatatan nikah tanpa dipungut biaya (PP Nomor 48 Tahun 2014) begitu juga pembuatan akta kelahiran tanpa dipungut biaya (vide Pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2002) termasuk berperkara di pengadilan agama tanpa dipungut biaya dengan menunjukkan SKTM atau surat sejenisnya (PERMA Nomor 1 Tahun 2014).

Tiga Syarat Rukun Harus Terpenuhi (Tools) Untuk melaksanakan pelayanan pola terpadu perlu adanya tiga syarat rukun yang harus terpenuhi. Ketiganya saling terkait, tidak ada salah satunya maka lainnya menjadi batal. Ketiga syarat rukun itu adalah: 1. Perangkat IT/SIADPA Plus (materials/ machines) Sarana IT yang memadahi merupakan faktor penting dalam memberikan layanan terpadu. Pelayanan harus cepat karena target selesai dalam satu hari, maka keberadaan SIADPA Plus merupakan syarat mutlak (conditio sine qua none) untuk bersanding dengan Sistem Informasi Pernikahan (SIMKAH) di KUA dan Sistem Informasi Akta Kelahiran (SIAK) di Dinas Dukpencapil.

2. SDM (Man) Tim IT/Admin SIADPA Plus yang handal mampu mengerjakan berkas dengan cepat mulai input data (permohonan), proses hingga output (penetapan). Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus kompak dan profesional dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. Seluruh panitia harus optimis mampu melaksanakan pelayanan terpadu dalam satu hari.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

LAPORAN UTAMA 3 3. Dukungan Pimpinan (money, methods, market) Dukungan pimpinan merupakan faktor utama dan menentukan.

Political will pimpinan yang penuh akan mengesampingkan faktor IT dan SDM. Sarana IT/SIADPA Plus dapat dipelajari dan SDM bisa dibimbing dan diarahkan.

Setelah tiga syarat dan rukun terpenuhi langkah berikutnya adalah menjalin kerjasama dengan lembaga lain, KUA dan Dinas Dukpencapil. Melakukan negosiasi dengan pihak Pemda dan Kementrian Agama memang tidak gampang namun bukan hal yang sulit.

Pimpinan dapat mengeluarkan SK pembentukan tim/ panitia sidang pola terpadu. Tim negosiasi bisa beranggotakan hakim, Pansek, Wapan dan Wasek yang bertugas melakukan audiensi dengan Pemda dan Kemenag.

Sampaikan dengan alasan yuridis bahwa ini bukan proyek Mahkamah Agung melainkan program pemerintah secara nasional dan harus didukung bersama. Dengan pendekatan persuasif mitra kerja akan memahami dan siap bekerjasama.

Di tangan pimpinan ada remote control dan hanya ada dua tombol hijau dan merah. Kalau pimpinan menekan tombol hijau maka dengan penuh perjuangan dan likaliku sidang dengan pola terpadu akan terlaksana dengan lancar. Sedangkan jika pimpinan menekan tombol merah maka semuanya akan berakhir dan selesai.

Sungguh luar biasa kau teman, aku sejujurnya tak pernah percaya bahwa kau bisa mendapatkan ini.

Namun sekarang aku percaya setelah kau membuktikannya.

Aku sangat bangga mengenalmu dan melihat kesuksesanmu.

Selamat Drs. Abdul Mujib semoga sukses menjalankan amanah baru sebagai

Panitera/Sekretaris PA Martapura

Begitu pun bila cinta telah datang, dia pun membuat hati menjadi tenang.

Dan tumbuhlah semua harapan tentang indahnya cinta, yakinlah perjodohan kalian berjalan atas kehendak Allah SWT. Berbahagialah sahabatku, Kaur Kepegawaian PA Pelaihari M. YUSRAN, S.H, & DIAH IRAWATI, ST Selamat untukmu, atas pernikahanmu pada 27 Mei 2015 Semoga menjadi keluarga yang SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

9

10

Sambutan Bupati Tanah Laut Pada Puncak Acara Sidang Pelayanan Terpadu Penetapan Itsbat Nikah/Pengesahan nikah dan Akta Kelahiran Anak Kamis, 21 Mei 2015, Pukul 11.00 Wita Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Assalamu’ alaikum wr.wb.  Yth. Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.  Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.  Yth. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dan jajarannya.  Yth Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut dan jajarannya.  Yth. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut.  Yth. Camat, Danramil, Kapolsek, Kades dan hadirin sekalian.

1. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jua kita semua masih diberikan-Nya nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga padahari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara sidang pelayanan terpadu penetapan itsbat nikah/ pengesahan nikah dan akta kelahiran anak.

2. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa rahmat bagi sekalian alam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya dari dahulu sekarang hingga yaumil akhir.

3. Mengawali sambutan ini saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengucapkan “selamat datang di Bumi Tuntung Pandang kepada yang terhormat Dirjen Badan Paradilan Agama Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. serta terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama Pelaihari atas terselenggaranya kegiatan sidang itsbat nikah dan pelayanan hukum terpadu bersama KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini sungguh bermanfaat bagi masyarakat.

4. Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan.

Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

5. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

6. Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus keduaduanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturanaturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

7. Dengan diterbitkannya akta nikah/buku nikah ini juga sebagai dasar dalam pembuatan akta kelahiran yang diproses oleh Disdukcapil selain itu pula juga sebagai dasar untuk pembuatan Paspor bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah.

8. Dengan kelengkapan dokumen pribadi yang kita miliki maka akan mempermudah segala urusan administrasi yang kita hadapi kelak di kemudian hari.

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

9. Kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya yang berada di Kecamatan Kintap setiap melakukan pernikahan agar melengkapi dokumen resmi, dan apabila melahirkan anak agar sesegeranya membuat akta kelahiran ke Dikdukpencapil.

10. Demikianlah beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam meniti kehidupan dimasa depan.

Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. wabillahitaufik wal hidayah wassalamu alaikum wr. wb.

Bupati Tanah Laut, Ttd, H. Bambang Alamsyah.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

11

LAPORAN KHUSUS

Hasbi Hasan: Biaya sidang Itsbat setengah M

 12

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengatakan, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran dan lebih dari 700.000 WNI di luar negeri seperti Saudi Arabia, Malaysia, Mesir bahkan di Amerika tidak memiliki identitas penduduk.

Pernyataan Direktur mencengangkan hadirin khususnya wartawan TVRI Kalimantan Selatan yang meliput acara puncak sidang itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (integrated services) dan (one day service) yang dilaksanakan oleh PA Pelaihari, Pemkab. Tanah Laut dan Kantor Kemenag Kab. Tanah Laut Kamis, (21/5/2015).

Sejak awal kedatangannya, Direktur sudah menjadi target para wartawan. Namun karena padatnya acara wartawan harus sabar menunggu hingga acara selesai. Pernyataan Direktur menjadi berita utama TVRI Kalimantan Selatan Jumat (22/5/2015) dalam rubrik Habar Banua yang disiarkan secara on air Pukul 17.00 WITA. Habar Banua merupakan Prime Time TVRI Kalsel, rating-nya tertinggi karena beritanya aktual dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa masyarakat Kalsel dan sekitarnya. Waktu tayang mulai Pukul 17.00-17.30 WITA. Menurut Penanggung Jawab Reportasi dan Penerangan TVRI Kalsel Wiryanto Hadi, kegiatan pelayanan terpadu di Kecamatan Kintap Kamis, (21/5/2015) lolos ke Habar Banua karena terkait pelayanan hukum kepada masyarakat dan dihadiri oleh Pejabat Mahkamah Agung RI sehingga scopenya menjadi berita nasional meskipun peristiwanya di daerah.

EDISI KETIGA

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., (Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI) saat diwawancarai Habar Banua TVRI Kalsel

Berikut petikan wawancara Natasari Dewi (Q) dari redaktur Habar Banua TVRI Kalsel dengan Hasbi Hasan (A): Q : Apa kabar Pak Hasbi?

A : Baik, alhamdulillah.

Q : Boleh minta waktu sebentar Pak? A : Boleh saja, silakan.

Q : Jadwal Bapak tampak padat, namun Bapak sempatkan diri ke Pelaihari?

A : Iya, ini acara penting maka saya datang ke Pelaihari dalam rangka memberi semangat kepada seluruh warga peradilan agama yang sedang melaksanakan program pengentasan identitas hukum di masyarakat. Saya ke sini sudah direncanakan lama dan saya datang ke sini bukan dari Jakarta tapi dari Ambon Pukul 02.00 dan sampai di Bandara kemarin saya dijemput KPTA Banjarmasin.

Q : Langsung saja Pak, begitu banyak pernikahan yang tidak tercatat menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi?

A : Ada beberapa faktor mengapa perkawinan tidak tercatat diantaranya faktor pertama adalah pemahaman masyarakat yang menganggap kalau sudah sah secara agama tidak perlu dicatatkan. Faham ini populer di kalangan santri dan orang di desadesa yang pengetahuannya masih lemah.

Q : Faktor lain?

A : Selain itu juga faktor kedua adalah penghulu yang lalai. Ia menikahkan namun tidak melaporkan ke KUA. Ada juga penghulu yang nakal, ia terima uangnya namun tidak membereskan administrasi ke KUA. Q : Apakah faktor geografis juga mempengaruhi?

A : Betul, faktor yang ketiga adalah letak geografis. Saya mendapat khabar di beberapa tempat misalnya Ambon dan daerah kepulauan yang terpencil dan jauh dari kecamatan sehingga sulit di jangkau. Bagaimana mau mencatatkan, tukang afdruk foto saja tidak ada? Termasuk di sini ada beberapa tempat yang sulit dijangkau, saya mendengar dari Camat dan Babinsa ada daerah tertentu yang belum ada tukang afdruk foto.

Q : Apakah ini proyek Mahkamah Agung?

A : Bukan, ini program pemerintah secara nasional, kita melaksanakan amanah UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Kita sama-sama mensukseskannya, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 dan itu respons positif Mahkamah Agung yang luar biasa. Mahkamah Agung berperan disitu termasuk dari sisi Hukum Acara Mahkamah Agung membolehkan persidangan dilakukan hakim tunggal. Dan setelah diputus hari itu langsung berkekuatan hukum tetap tidak ada banding dan sebagainya.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

LAPORAN KHUSUS Sambungan petikan wawancara di halaman sebelumnya: Q : Berapa anggaran pelaksanaan kegiatan ini?

A : Biayanya setengah M, seperti saya katakan dalam sambutan tadi biayanya setengah mati karena ini pekerjaan ekstra. Tanpa ada panggilan dari hati dan usaha sunggung-sungguh dari Pemda dalam hal ini Dinas Dukpencapil dan Kementrian Agama dalam hal ini PPN/Kepala KUAacara mustahil dapat dilaksanakan.

Q : Urgensinya program ini apa?

A : Sangat urgen. Kita sebut program one day servise atau progran pelayanan satu hari. Kita sebut juga integratetd servises atau pelayanan terpadu. Dalam satu hari masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan penetapan pengadilan. Dan perlu saya sampaikan sidang ini sederhana, biasanya dalam sidang itsbat nikah itu (bagi yang tidak mampu.red) harus ada rekomendasi dari RT, RW dan kepala desa. Dalam sidang ini cukup memperlihatkan SKTM atau kartu raskin salah satu saja yang menyatakan ia miskin. Di persidangan tidak perlu ada saksi lagi yang menyatakan miskin. Nah saksi yang Ibu lihat tadi adalah saksi yang menerangkan betul nggak terjadi pernikahan.

Q : Perkara cukup banyak hari ini, apakah Mahkamah Agung tidak khawatir bila terjadi penyeludupan hukum?

A : Oh tidak. Pemeriksaan persidangan tetap berpedoman kepada hukum formil dan materiil supaya tidak terjadi penyeludupan hukum. Pengadilan tetap meneliti terlebih dahulu berkas perkara sebelum disidangkan.

Administrasi dan proses pendaftaran diperiksa benar-benar oleh panitera. Jangan-jangan istri orang atau jangan-jangan suami orang. Walinya sah atau tidak dan bagi janda pasti diteliti pada saat pernikahan sudah lewat masa iddah atau tidak.

Q : Berapa banyak yang belum tercatat Pak? A : Menurut data penelitian di dalam negeri lebih dari 50 juta penduduk Indonesia tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran dan begitu pula WNI yang berada di luar negeri lebih dari 700.000.

Q : Apakah menggelar acara ini mudah?

A : Tidak gampang Bu, untuk menyelenggarakan acara seperti ini masing-masing kita memiliki tugas. Saya sendiri dari Jakarta sudah diundang kemana-mana untuk menghadiri acara ini. Ketua pengadilan dengan jajarannya dan Pansek hususnya harus mempersiapkan, negosiasi dengan Pemda negosiasi dengan Dinas dukcapil dan KUA.

Q : Pesan masyarakat?

Bapak

kepada

A : Kepada masyarakat saya berpesan, karena sudah diberi kemudahan jangan mempermudah lagi dengan mengabaikan pencatatan dengan alasan nanti juga ada sidang itsbat nikah. Itu tidak bagus.

Q : Terimakasih Pak. A ; Sama-sama.

Karena padatnya acara, wawancara tidak bisa berlama-lama. Direktur harus ke Bandara menuju ke Jakarta sore itu guna persiapan menghadiri acara serupa di Cikarang dan Lampung. Dan pekan depan Direktur harus ke Sudan melaksanakan misi Mahkamah Agung RI. Untuk mengorek keterangan lebih jauh wartawan TVRI mewawancarai Waka PTA Banjarmasin Dr. H. Nurdin Juddah, S.H. M.H dan Ketua PA Pelaihari Drs. H. Amir Husin, S.H. hasil wawancara bisa dilihat di youtube #Sidang Terpadu PA Pelaihari.

Kami mendengar Ibu Ita Qonita, S.H.I. (Hakim PA Pelaihari ) istri dari Muhammad Alaika Salamulloh (Pak Alek) telah melahirkan putri yang cantik dan sehat bernama RANIA NISWA MUHAMMAD (1 JUNI 2015), oleh karenanya kami ucapkan selamat atas kelahiran putrinya, dan bermanfaat bagi sesama.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi Ibu dan anak dalam keadaan yang sejahtera dan semoga dia menjadi putri yang shalihah senantiasa mendoakan orang

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

13

SEPUTAR PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

14

Bupati Mendukung Terbitnya Majalah Digital

Dari kiri: Pansek, Bupati dan redaktur majalah.

(Foto: Protokol Pemda Tanah Laut).

Pelaihari | pa-pelaihari.go.id Dukungan Bupati Tanah Laut H. Bambang Alamsyah disampaikan kepada Pansek PA Pelaihari Abdul Mujib saat beraudiensi di ruang kerjanya Jumat (2/5/2015). Pansek sekaligus menyampaika sosialisasi rencana launching yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalam pertemuan itu Bupati berjanji akan menyampaikan ucapan selamat pada kolom yang telah disediakan.

“Saya mohon waktu sebentar untuk menggarapnya nanti kalau sudah selesai akan diantarkan oleh Humas Pemkab” Ujarnya.

Bupati mengapresiasi kreativitas PA Pelaihari atas rencana pembuatan majalah digital. Ia mengaku tertarik dan mendukung karena nama Pelaihari akan terangkat.

Bupati Tanah Laut - H. Bambang Alamsyah (Foto: Protokol Pemda Tanah Laut).

“Wah, ini bagus ada rubrik mehalabiu”. Ujarnya senyum senyum. Rubrik mehalabiu adalah cerita lucu yang dikemas menggunakan Bahasa Banjar.

“Maaf Pak Bupati kami baru selesai olah raga jadi hanya memakai kaos”. Kata Pansek saat mengawali percakapan. Bupati menjawab tidak masalah, biasanya pegawai pemda juga memakai kaos kalau Jumat, karena ada upacara maka mereka memakai baju korpri. (Tim IT).

Bupati Tanah Laut H. Bambang Alamsyah tertarik dengan majalah digital.

(Foto: Protokol Pemda Tanah Laut).

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SEPUTAR PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Hakim Agung Meresmikan Peluncuran Buku Kerapatan Qadhi dan Majalah Digital PA Pelaihari “Dengan bermunajat kepada Allah SWT, pada hari ini Rabu, 26 November 2014 Buku Kerapatan Qadhi, Pendaftaran Perkara Online dan Majalah Digital PA Pelaihari saya launching secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim” Kata Hakim Agung (Foto:Ridwan).

Banjarmasin I pa-pelaihari.go.id Hakim Agung Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. resmi melaunching Buku Kerapatan Qadhi, Pendaftaran Perkara Online dan Majalah Digital PA Pelaihari di Hotel Blue Atlantic Banjarmasin Rabu (26/11) Pukul 10.00 WITA. Launching disaksikan oleh Hakim Agung Dr. Amran Suadi, KPTA Samarinda M. Yamin Awie, KPTA Maluku Utara Dr. Bahruddin Muhammad, Hakim Tinggi PTA Palangkaraya Wardi Syukri, Sekjen Badilag Tukiran Gubernur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Program Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Dr. Muhaimindan pimpinan lembaga lainnya.

Acara diawali dengan pemutaran video launching berdurasi 15 menit.

Paduan narasi dengan pengisi suara serta musik pengiring berjalan seirama dan foto pilihan yang disajikan membuat hadirin terpukau.

Gubernur memberikan apresiasi kepada KPTA Banjarmasin yang telah berhasil melahirkan karya besar berupa Buku Kerapatan Qadhi di Kalimantan Selatan. Buku tersebut merupakan refleksi sejarah yang mencerminkan kualitas keilmuan pelaku sejarah pada masanya. Gubernur secara khusus memberikan ucapan selamat dan sukses kepada Djafar Abdul Muchith teriring harapan semoga Buku Kerapatan Qadhi bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Dr. Andi Samsu Alam, melalui Dr. Ahmad Kamil juga memberikan ucapan selamat kepada KPTA Banjarmasin. Ia mengaku takjub dengan penggagas buku tersebut yang

mampu melahirkan karya terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan padahal masa baktinya tinggal satu minggu lagi.

“Saya mengenal Beliau sebagai sosok yang sangat bersemangat memberikan manfaat bagi orang lain.

Buktinya hari ini Beliau masih sempat menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi di penghujung masa jabatannya” Ujarnya.

Dalam pidatonya Ahmad Kamil juga mengaku takjub dengan empat hakim muda kreatif yang berperan sebagai penulis naskah buku Kerapatan Qadhi.

“Saya yakin mereka memiliki kemampuan luar biasa, alhamdulillah kita memiliki tunas-tunas muda yang kelak siap menerima estafet kepemimpinan dari seniornya. Saya juga kagum dengan Pak Tadjuddin yang setahu saya sudah pensiun namun masih meluangkan waktunya untuk

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

menyusun buku. Beliau ibarat bidan senior yang berperan dalam proses lahirnya sebuah buku” Ungkapnya.

Terkait buku bernuansa historis itu Ahmad Kamil atas nama Mahkamah Agung berterimakasih kepada KPTA Banjarmasin sebagai kemudinya dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyususnan buku. Seandainya buku tersebut belum sempurna ia mengatakan tidak masalah karena di kemudian hari dapat direvisi. Ia mengibaratkan dalam sebuah proses kelahiran yang ditunggu bukanlah jenis kelaminnya, bukan cantik-ganteng tidaknya akan tetapi yang ditunggu adalah kelahirannya itu sendiri.

Menurut Ahmad Kamil, buku tersebut nilai jualnya sangat tinggi karena historisnya dan pelaku-pelaku sejarahnya dan juga tokoh utamanya yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari dan hal yang demikian itu tidak dijumpai di PTA yang lain.

EDISI KETIGA

15

SEPUTAR PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

16

Ketua PA Pelaihari Amir Husin mengatakan bahwa launching Majalah PA Pelaihari terlaksana berkat jasa dan kebaikan KPTA Banjarmasin yang sedang melaunching Buku Kerapatan Qadhi Dari Kampung Qadhi Menuju Peradilan Modern “Karena ini momentum bagus, beberapa waktu lalu saya bersama Pansek PA Pelaihari mohon kepada KPTA supaya Majalah Digital PA Pelaihari dan pendaftaran perkara online dimasukkan pula dalam acara tersebut untuk dilaunching” Ungkap Ketua.

Sementara Pansek PA Pelaihari Abdul Mujib menginfokan bahwa untuk pendaftaran perkara secara online PA pelaihari telah menerima dua perkara, satu perkara sudah putus dan satunya lagi tidak dilanjutkan.

Penandatanganan Piagam Launching oleh Hakim Agung (Foto: Ridwan).

KPTA Banjarmasin memberikan Buku Kerapatan Qadhi kepada Hakim Agung (Foto: Ridwan).

Sebagai Penanggung Jawab Majalah Digital, Abdul Mujib menjelaskan bahwa saat ini Majalah sudah sampai edisi II. Edisi pertama menurunkan laporan utama tentang pelayanan publik di PA Pelaihari dan pada edisi kedua menurunkan laporan utama seputar Buku Kerapatan Qadhi meliputi peran serta PA Pelaihari dan Behind The Scene yang sangat menarik.

“Tidak lengkap membaca buku Kerapatan Qadhi kalau tidak membaca proses pembuatannya dan itu ada di majalah” Ujar Pimred mempromosikan.

Lebih lanjut Pansek memaparkan bahwa selain laporan utama juga ada laporan khusus berisi prestasi PA Pelaihari, biografi tokoh, opini, suara kampus. Redaksi juga menyediakan rubrik curhat berisi keluh kesah karyawan, cermin berisi kisah keteladanan dan mehalabiu/humor sebagai tulisan ringan serta resensi buku. (Tim IT).

Ketua dan Pansek menyerahkan Majalah kepada Sekjen Badilag (Foto: Irfan).

Dari kiri : Abdurrahman, Edi Hudiata, Hakim Agung Dr. Ahmad Kamil, Muh. Irfan Husaeni dan Natsir Asnawi. (Foto: Ayub).

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SEPUTAR PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

PA Pelaihari Jalin Kerjasama dengan TVRI Banjarmasin I pa-pelaihari.go.id Kalau ada acara penting baritahu kami, TVRI siap menjadi “Humas” PA Pelaihari. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Berita Saktiono Wahyujati kepada Wakil ketua PA Pelaihari Hj. St. Masyhadiah D di ruang tamu VIP TVRI Kalsel Rabu (7/1).

Wakil Ketua didampingi Humas Muh. Irfan Husaeni, Kaur Keuangan Sunarni, Bendahara Muslimah Arrida dan Petugas Meja satu Yusuf Haryadi. Sementara Kasi Berita didampingi Penanggung Jawab Reportasi dan Penerangan Wiryanto Hadi.

Kedua belah pihak menyampaikan visi dan misinya. Wakil Ketua menyampaikan salah satu visi PA Pelaihari yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara prima dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan bahwa program unggulan PA Pelaihari 2015 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah sidang di luar pengadilan, perkara prodeo dan posbakum.

Wakil Ketua PA Pelaihari disambut oleh Pejabat TVRI (Foto:Yadi).

Di akhir kunjungan Kasi Berita memberikan sebuah dokumentasi berita kepada Wakil Ketua sebagai kenang-kenangan dan salam persahabatan.

“Insyaallah kami akan berkunjung ke PA Pelaihari sebagai kunjungan balasan” Ujar Kasi Berita. (Tim IT).

Sedangkan Kasi Berita TVRI menyampaikan salah satu misi TVRI adalah menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat, dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman.

Dari dialog itu akhirnya menghasilkan kesepahaman, adanya kesamaan visi dan misi yaitu program layanan kepada masyarakat secara prima. Hanya beda istilah jika pengadilan menggunakan kata berkeadilan sedangkan TVRI menggunakan kata netral.

Setelah dialog cukup, tuan rumah mengajak Wakl Ketua meninjau studio siaran, ruang IT, ruang make-up dan memperkenalkan berbagai peralatan serta kegunaannya.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Wakil Ketua meninjau studio TVRI (Foto: Yadi).

EDISI KETIGA

17

BIOGRAFI

 18

Drs. Abdul Mujib (Panitera Sekretaris PA Pelaihari)

ABDUL MUJIB : Sang Pemimpi Besar Tampangnya sangar, serem dan angker laksana aktor pemeran antagonis.

Wajahnya mirip bintang film Bollywood, makanya ia dipanggil teman-temannya dengan sebutan Raj Kumar Sing ada pula yang bilang Tuan Takur. Namun tidak disangka dibalik penampakan lahiriahnya terdapat sifat-sifat yang bertolak belakang jauh dari sinis dan arogan, bahkan dapat dikatakan bijaksana dan penyabar.

Dialah Abdul Mujib, Panitera/Sekretaris PA Pelaihari, sosok pekerja keras siang dan malam demi kemajuan kantornya. Pria kelahiran Barabai, 7 Juni 1964 mempunyai motto dalam dirinya bahwa untuk memajukan kantor harus memiliki prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja sama dan kerja ikhlas. Hal itu sering disampaikannya kepada anak buahnya dalam berbagai kesempatan seperti upacara dan rapat pembinaan.

Sejak dilantik menjadi Pansek PA Pelaihari 29 Agustus 2012 beberapa prestasi telah diraihnya, tentu Abdul Mujib tidak sendirian melainkan karena bimbingan Ketua dan andil anak buahnya yang handal. Namun fakta membuktikan di masa jabatannya PA Pelaihari memperoleh beberapa prestasi dan mendapat penghargaan dari Mahkamah Agung.

Prestasi dimaksud adalah Juara I Aplikasi SIADPA Tingkat Propinsi (2012 dan 2014) sehingga PA Pelaihari menjadi rool model di Lingkungan PTA Banjarmasin. Juara I Pelayanan Publik dan Meja Informasi Tingkat Nasional untuk PA Kelas II dan Juara I Website Tingkat Nasional di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2012).

Hal ini sangat membanggakan karena penilaian selain dilakukan oleh Mahkamah Agung juga oleh lembaga Independen luar negeri, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIJP).

Sedangkan penilaian terakhir (2014) Website PA Pelaihari menduduki peringkat 7 Nasional, karena penilaian antara pengadilan agama kelas IA, IB dan kelas II digabung berbeda dengan 2012 tiap-tiap kelas dikelompokkan tersendiri.

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Drs. Abdul Mujib (Panitera Sekretaris PA Pelaihari)

BIOGRAFI

Abdul Mujib bersama Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH. dalam sebuah kesempatan.

Prestasi yang sifatnya inovasi seperti membuat antrian sidang, pendaftaran perkara secara online, Arsif digital dan pembuatan majalah digital yang sudah memasuki edisi 3. “Saya berharap majalah digital PA Pelaihari terus dilanjutkan oleh Pansek pengganti saya” Ujar Pansek yang berdasarkan TPM Badilag (20/6/2015) ia dimutasi ke PA Martapura.

Puncak kesuksesan “Tuan Takur” adalah dengan terlaksananya sidang di luar pengadilan yang digelar secara terpadu bersama Pemda Tanah Laut dalam hal ini Dinas Dukcapil dan Kantor Kementrian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Selaku Ketua Tim, Pansek bersama timnya mampu melaksanakan empat kali putaran yang puncaknya pada Kamis (21/5/2015) di Kecamatan Kintap.

Acara dihadiri Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. “Kami ini bonek karena anggaran untuk sidang terpadu 2015 sesungguhnya tidak ada, kami ambilkan dari anggaran sidang keliling dan out-put kegiatan itu bisa mengeluarkan 77 salinan penetapan, 72 paket buku nikah dan 89 akta kelahiran”, ujar anak pasangan Abah Musa Ansyari dan Uma Najiah kepada tim redaksi.

Semangat Abdul Mujib dalam bekerja sudah nampak sejak SLTP hingga menjadi Mahasiswa IAIN Antasari

Banjarmasin. Selain aktif di OSIS, Senat Mahasiswa Syari’ah dan BPKM IAIN Antasari juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin, BADKO HMI Kalimantan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ketua Teater Syari’ah, Teater Pena Banjarmasin. Aktif pula sebagai Relawan LSM Kampung Halaman di bawah kordinasi WALHI, Bakti sosial selama satu tahun di Desa Tungkaran Kabupaten Tanah Luat, sanitasi MCK dan Air bersih, dana UNDP Bank Dunia 1990.

Selain itu Alih Teknologi Pembuatan Arang dan briket Kerja sama Dian Desa Jogjakarta dan Dian Tama Jakarta, dana Jinek NJO LSM Jepang selama 40 hari di Kalimantan Barat.

Pengalaman berorganisasi telah mendewasakannya. Pun kegiatan teater yang dilakoninya mampu membawanya pada kepribadian yang matang sebagai pemimpin sekaligus manajer. Beberapa kali pementasan alumni MIN Banjarmasin (1976) tampil sebagai tokoh utama dan sering pula menjadi sutradara.

Tamat IAIN pria yang sekarang beralamat di Komp. Citra Indah Permai (CIP) Rt. 6 No. F. 37. Pelaihari, aktif di Badan Koordinasi Pemuda Ramaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan menjabat sebagai Direktur LPPTK BKPRMI Tanah Laut 2004-2008. Di masa jabatannya beberapa kali mantan siswa Sekolah Menengah Islam Per-

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

tama 2 Bunga (SMIP 2 Kebun Bunga), memiliki tiga Ijazah yakni MTs.N Kelayan Banjarmasin, SMP Negeri 3 Banjarmasin dan SMIP 2 Bunga (tamat 1980) mengadakan acara bertaraf nasional dengan menghadirkan tokoh nasional ke Pelaihari seperti Musthofa AY. Pakar metode Belajar Al Qur’an bagi bayi sejak dalam kandungan, Muh. IQBAL Direktur Nasional LPPTKA BKPRMI Pusat, Tasrifin Karim, Ustadz Jazir dan Mochtar Ngabalin ketua Umum BKPRMI Pusat.

Selain itu bersama kawan-kawan berhasil mengusulkan Ibu Hj. Jumini Adriansyah sebagai Pembina LPPTKA BKPRMI terbaik tingkat nasional pada FASI ( Fastival Anak Saleh Indonisia) 2006 dan Bupati Tanah Laut H. Adriansyah sebagai Pembina BKPRMI terbaik nasional pada FASI 2008 di Jakarta.

Masuk PNS 1994 dan penempatan pertama di PTA Banjarmasin hingga 1995. Kasubag umum dipegangnya selama 3 tahun di PA Banjarmasin (1995-1999) lalu menjadi Panitera Pengganti di Pelaihari (1999-2007).

Keanehan terjadi pada dirinya dari PP tanpa melalui jabatan Panitera Muda, alumni PGAN Mulawarman Banjarmasin 1983 langsung menjadi Wapan PA Pelaihari (2007-2010). Lalu mutasi menjadi Wapan PA Kandangan selama 8 bulan (2010-2011). 2011 mendapat promosi Panitera/Sekretaris di PA Negara. Dan 29 Agustus 2012 “sang aktor” kembali ke PA Pelaihari sebagai Pansek hingga sekarang.

EDISI KETIGA

19

BIOGRAFI

 20

Drs. Abdul Mujib (Panitera Sekretaris PA Pelaihari)

Pansek PA Pelaihari bersama Keluarga Tercinta “Sosok pemimpin di mata keluarganya.�

Abdul Mujib menikah dengan Galuh Banjar Nurul Hikmah, S.Ag. pada 3 Mei 1998 dan dikaruniai 3 orang putri masing-masing Farah Shofia Mujib (Martapura, 23/2/1999), Zahrah Murdia Mujib (Martapura, 21/1/2001) dan Alayya Aqilah Mujib (Pelaihari, 17/6/2011). Farah di tahun ini kelas 1 Aliyah dan dan Zahra naik kelas 3 MTs pada Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Sedangkan Alayya baru 4 tahun.

Perhatian Abdul Mujib kepada buah hatinya tampak setiap selesai kegiatan rapat-rapat di Banjarmasin pulangnya selalu menyempatkan diri ke pesantren dalam rangka memberi semangat kepada kedua putrinya. Begitupun kepada orang tua, anak pertama dari 4 bersaudara menyempatkan diri bersilaturahmi ke ibunda tercinta yang tinggal di Jl. Melati 4 Angsoka 3 No, 43. Rt. 5. Kebun Bunga Banjarmasin tempat masa kecilnya dibesarkan. Di Kebun Bunga juga Abdul Mujib menyelesaikan pendidikan MIN hingga Kuliahnya.

Meskipun sibuk di kantor, namun di hari libur mantan aktivis HMI ini selalu meluangkan waktu untuk rekreasi keluarga. Apalagi istrinya pun sibuk di kantor karena sebagai ASN Kemeneg Kabupaten Tanah Laut. Liburan bersama keluarga merupakan acara rutin demi menjaga keseimbangan sukses karir dan keluarga.

EDISI KETIGA

Saat ini sukses karir berupa cita-cita untuk memajukan kantor sudah tercapai, Keluarga harmonis telah terbina. Ternyata masih ada mimpi besar yang ingin ia wujudkan yaitu cita-citanya untuk menerapkan pelayanan berstandar internasional dengan sertivikasi badan standar dunia ISO 9001:2008 (International Organization for Standardization).

Menurut Abdul Mujib, PA Pelaihari merupakan PA di Kalimantan Selatan yang paling siap menerapkan pelayanan standar internasional sistem manajemen mutu. Namun cita-cita itu belum terwujud karena Pansek yang hobby mancing dan main catur ini harus melaksanakan tugas baru sebagai Pansek Martapura.

Baginya, mutasi bukanlah penghalang untuk berprestasi. Selalu ada hikmah di balik mutasi. Dimanapun kita bekerja disitu kita akan berbuat yang terbaik untuk kemajuan bersama, Sebagai sosok yang pandai bergaul dengan semua kalangan, mungkin saja Ia menerapkan ISO 9001:2008 di PA Martapura atau membuat gebrakan lain yang mengejutkan kita semua, mari kita tunggu karya besarnya selanjutnya. (Tim Redaksi).

Pansek PA Pelaihari bersama Tuan Guru KH Syahrani (Ketua MUI Kab. Tanah Laut).

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

OPINI

MENGAPA PIMPINAN PERLU AJUDAN? Oleh: Muh. Irfan Husaeni

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, kedudukan pimpinan pengadilan empat lingkungan adalah sama. Dari kiri KPT Yogyakarta, KPTA Yogyakarta, Ketua MA, Gubernur DIY. (Foto: PA Sleman, 2007).

Ajudan yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah ajudan yang sering terlihat berdiri di belakang pembina upacara.

Tugas ajudan yang sebenarnya justru yang tidak nampak oleh publik namun signifikan di mata pimpinan.

Penulis mengawali tulisan ini dengan menceritakan tiga ilustrasi yang barangkali pernah dialami oleh sebagian pimpinan atau mereka yang mewakili. Berikut ilustrasinya: 1. Pimpinan pengadilan yang baru beberapa hari dilantik menghadiri acara sidang paripurna istimewa di gedung DPRD. Ia hadir sesuai jam yang tertera dalam undangan. Sampai di tempat acara ia dipersilakan oleh panitia duduk di tempat VIP. Ia menunggu lebih satu jam namun belum ada unsur pimpinan Muspida/Forpimda yang hadir. Setelah satu jam menunggu tiba rombongan bupati, Ketua DPRD dan pimpinan Muspida/Forpimda.

2. Pimpinan pengadilan tingkat banding menghadiri acara setingkat provinsi yang dilaksanakan di kabupaten. Sebelum ke tempat acara ia transit di pengadilan setempat dan menuju ke tempat acara bersama pimpinan pengadilan setempat. Tiba di tempat acara oleh panitia disilakan menuju ruang VIP namun tidak di shaf pertama. Setelah menunggu cukup lama datang rombongan gubernur dengan mobil PATWAL Polisi dan disilakan oleh protokol duduk di shaf pertama.

3. Salah seorang pimpinan unsur Muspida/Forpimda menunjuk wakilnya untuk menghadiri acara mengantar presiden di bandara. Sesuai jadwal yang diterima, rombongan presiden take of Pukul 10.00 maka ia berangkat dari kantor satu jam sebelumnya agar tidak terlambat. Namun setelah tiba di bandara suasana sepi, dari informasi petugas jaga, rombongan presiden telah berangkat Pukul 09.00.

Tiga Ilustrasi tersebut merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi pimpinan. Peristiwa tersebut tidak seharusnya terjadi jika ada komunikasi yang baik antara tamu dan tuan rumah.

Untuk menghindari kejadian yang tidak menyenangkan maka perlu pembaruan bidang protokoler dengan mengangkat ajudan untuk membantu pimpinan sehingga acara berjalan lancar.

Dalam struktur organisasi pengadilan tidak ada bagian khusus yang membidangi protokoler. Oleh karena itu secara ex officio tugas protokoler termasuk ajudan menjadi tanggung jawab panitera/sekretaris. Akan tetapi mengingat tugas panitera/sekretaris yang begitu padat meliputi kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera/sekretaris melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada staf untuk melaksanakan tugas ajudan.

seperti Ajudan Bupati Pamekasan, lihat Pasal 4 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Bupati dan Wakil Bupati.

Supaya tidak bias perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak membahas Muspida karena hakim menjadi anggota Muspida sudah jelas dilarang, lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011. Semangat tulisan ini adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan pengadilan sehingga pimpinan mendapat tempat yang terhormat sesuai UndangUndang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.

Ajudan dalam tulisan ini adalah ajudan pimpinan pengadilan baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Ajudan pimpinan pengadilan tidak diatur secara khusus karena belum diatur struktur Dari latar belakang tersebut terda- organisasinya. Sedangkan pada struktur organisasi Mahkamah Agung, propat permasalahan: 1. Perlukah pimpinan mengangkat tokoler include ajudan ditangani oleh Kasubbag Protokol dan Akomodasi di ajudan?

2. Apa tugas pokok dan fungsi ajudan? bawah Kabag Rumah Tangga yang bertanggung jawab kepada Kepala 3. Apa manfaat ajudan?

4. Apa resiko pimpinan tanpa ajudan? Biro Umum.

Batasan Masalah

Terdapat perbedaan status dan fungsi ajudan pimpinan pengadilan dengan ajudan pemda (bupati/gubernur). Ajudan pimpinan pengadilan tidak diatur dalam struktur organisasi sedangkan status dan fungsi ajudan pemda telah diatur melalui peraturan tertulis dan mereka memiliki tempat dalam struktur organisasi pemda/pemkot.

Ajudan bupati mempunyai kewenangan menyediakan biaya operasional bupati

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Pembahasan

Ajudan dituntut untuk menguasai beragam ketrampilan dasar seperti protokoler, komunikasi dan managemen resiko. Ketrampilan dasar ini harus dapat ditampilkan tepat cara dan tepat waktu pada pimpinan sehingga acara berjalan lancar. Cara rumit meramu ketrampilan dasar inilah yang membuat ajudan benar-benar keberadaannya penting.

EDISI KETIGA

21

 22

OPINI Ajudan harus dapat menjadi tangan kanan, mata kanan, otak kanan dan kaki kanan pimpinan. Secara tidak langsung peran seorang ajudan ikut menentukan keputusan seorang pimpinan di bidang protokoler. Jika pimpinan disodori fakta dan data yang salah, tentunya keputusan yang diambil akan salah. Sebaliknya jika ajudan dapat memberi informasi yang akurat maka keputusan pimpinan akan tepat.

Ajudan harus tahu bagaimana protokoler bekerja, menghindari kejadian memalukan, tepati jadwal, cek perubahan acara, membawa administrasi dan dokumen yang diperlukan serta beragam kemampuan khusus lainnya yang tidak ada ilmunya di sekolah manapun.

1. Pimpinan Perlu Mengangkat Ajudan Ajudan membantu pimpinan baik kegiatan pimpinan ke luar maupun kegiatan di dalam seperti menerima kunjungan tamu serta membantu pimpinan dalam kegiatan yang berkaitan seremonial.

Sebelum pelantikan biasanya diadakan gladi bersih yang dikoordinir panitera/sekretaris dengan melibatkan bagian umum/kepegawaian.

Sementara menunggu pelaksanaan pimpinan menunggu di ruangannya bersama tamunya. Jika panitia telah siap, ajudan akan masuk ruangan pimpinan untuk melaporkan acara siap dimulai dan pimpinan bersama tamunya menuju tempat acara.

Satker yang tidak memiliki ajudan akan mengalami kesulitan dan hambatan ketika melaksanakan pelantikan pejabat atau menerima tamu. Apalagi jika panitia tidak respons dan saling melempar tanggung jawab karena merasa bukan tugasnya melapor ke pimpinan. Akhirnya panitia ambil jalan pintas, pimpinan dihubungin melalui telepon, melaporkan acara telah siap dimulai.

Tidak ada yang salah dengan komunikasi itu. Namun pimpinan saat itu sedang menerima tamu sesama pimpinan atau atasannya. Secara etika adegan itu kurang pas karena ada tamu di hadapannya. Apalagi pimpinan meninggalkan tamunya yang sedang transit di ruangannya hanya untuk mengecek kesiapan acara.

EDISI KETIGA

Bandingkan jika pimpinan punya ajudan ia tidak repot-repot memikirkan gladi. Pimpinan akan lebih fokus menghadapi tamunya. Dia akan dinilai elegan oleh tamunya karena memiliki banyak anak buah yang profesional.

d. Mencatat rencana kegiatan ketua. e. Mengikuti kegiatan dinas luar ketua. f. Menghubungi protokol pemda apabila diperlukan. g. Dan lain-lain atas perintah ketua.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Ajudan Pada pokoknya tupoksi ajudan, membantu pimpinan terkait protokoler baik kegiatan di dalam maupun ke luar agar semua kegiatan pimpinan berjalan dengan tertib dan lancar.

3. Manfaat Ajudan Diklat ajudan secara khusus di empat lingkungan peradilan tidak ada. Diklat ajudan akan didapat secara langsung di lapangan dimulai sejak ia ditunjuk pimpinan menjadi ajudan. Setelah bekerja ia akan menyesuaikan diri dengan lapangan.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama ajudan akan segera dikenal protokol pemda, keamanan bandara, POM TNI AU bahkan Paspampres.

Sebagai rujukan penulis mengutip tupoksi Ajudan Bupati Agam Sumatera Barat, lihat Website Resmi Pemerintah Kabupaten Agam, sebagai berikut: a. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan. b. Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. c. Membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan. d. Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan. e. Menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan. f. Mengagendakan surat masuk dan keluar serta mendistribusikan ke SKPD yang bersangkutan.

Rincian tugas ajudan pimpinan pengadilan tidak sama dengan rincian tugas ajudan pemda namun misinya sama yaitu pelayanan kepada pimpinan. Berikut contoh rincian tugas Ajudan KPTA Yogyakarta sebagaimana Surat Tugas Nomor PTA.1/K/ Hm.01/478/2005 Tertanggal 11 Agustus 2005 Tentang Tugas Ajudan: a. Menyerahkan surat/berkas kepada ketua. b. Menerima surat/berkas dari ketua untuk diserahkan kepada panitera/ sekretaris atau kepada pejabat yang ditunjuk oleh ketua. c. Mengatur pejabat/pegawai/tamu yang akan menghadap ketua.

Belum lama ini Mario -Sang Penyusup Pesawat Garuda GA 177 Pekanbaru-Jakarta, Selasa (7/4/2015) masuk daerah tertentu bandara tanpa izin terancam pidana satu tahun atau denda seratus juta rupiah, lihat Pasal 421 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, sementara Ajudan KPTA Yogyakarta Achmad Nurhadi bisa masuk wilayah ring satu (pesawat kepresidenan) tanpa ada yang mencurigai. Ini terjadi karena ia sudah dikenal protokol pemda, selain itu ia pandai berkomunikasi dan bergaul dengan keamanan bandara/POM TNI AU dan Paspamres.

Ajudan KPTA Yogyakarta bisa berada di ring satu (pesawat kepresidenan) karena sudah dikenal protokol pemda dan POM TNI AU (Dok. Achmad Nurhadi, 2014).

a. Melancarkan kegiatan pimpinan di luar Kejadian dalam ilustrasi pertama dan kedua tidak akan terjadi seandainya pimpinan mempunyai ajudan karena ajudan akan memberi informasi kepada pimpinan tentang kebiasaan acara rapat paripurna DPRD maupun acara bupati, dimana pimpinan harus transit dan mendapatkan tenpat duduk di shaf pertama sesuai aturan protokoler.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

OPINI Ajudan mengetahui informasi karena telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan protokol pemda. Demikian pula sebelum berangkat ke sebuah acara, ajudan akan menginformasikan kepada protokol pemda/tuan rumah tentang siapa yang hadir, bersama istri/suami, jenis kendaraan dan nomor polisi kendaraan yang dipakai.

Konfirmasi kehadiran kepada protokol/tuan rumah akan memudahkan protokol pemda/tuan rumah mengenali pimpinan dan kendaraannya apalagi jika acara dilaksanakan di tempat umum. Tidak konfirmasi kehadiran beresiko kendaraan pimpinan ditahan oleh petugas keamanan/panitia dan kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi, tentu hal ini mejadi pengalaman yang tidak menyenangkan.

Untuk mendapatkan informasi akurat, ajudan harus menyimpan nomor telepon pejabat protokol pemda dan nomor telepon seluruh ajudan baik ajudan gubernur, bupati, TNI/ Polri, dan kejaksaan serta nomor lembaga terkait lainnya.

Khusus acara besar setingkat antar-jemput kepala negara dalam dan luar negeri berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, gubenur mengundang pimpinan pengadilan tingkat banding.

Ajudan pengadilan harus aktif memonitor perkembangan jadwal karena perkembangan di lapangan sangat dinamis sewaktu-waktu bisa berubah.

Jika ada perubahan jadwal, protokol pemda akan menginformasikan kepada ajudan-ajudan terkait.

Sehari sebelumnya ajudan melakukan kontak dengan protokol pemda melaporkan siapa yang akan hadir dan dengan kendaraan apa serta menyebutkan nomor polisi untuk memudahkan petugas mengenali pimpinan saat tiba di tempat acara.

Pagi hari sebelum berangkat ajudan harus mengontak protokol pemda untuk memastikan jadwal kedatangan/ keberangkatan apakah ada perubahan. Jika ada perubahan ajudan akan melaporkan kepada pimpinan untuk segera mengambil keputusan menyesuaikan jadwal. Tidak aktif memonitor jadwal ke protokol pemda, berakibat fatal.

b. Melancarkan kegiatan pimpinan di dalam Ajudan bertugas melancarkan kegiatan pimpinan termasuk pada waktu pimpinan menjadi tuan misalnya acara pelantikan atau pisah sambut karena pimpinan mengundang pimpinan lembaga lain. Ajudan bertugas mencari informasi kehadiran gubernur/bupati sebagai orang nomor satu di daerahnya.

Mendapatkan informasi kepastian hadir tidaknya gubernur/bupati penting bagi pimpinan untuk memutuskan kapan dimulainya acara. Meskipun seluruh tamu sudah siap di ruangan namun gubernur/bupati belum tiba, pimpinan tidak akan memulai acara karena menunggu orang nomor satu di daerahnya. Terlambat sedikit memulai acara lebih ringan resikonya daripada mempermalukan orang nomor satu di daerahnya karena datang terlambat. c.

Memberi masukan kepada pimpinan terkait protokoler jika diminta Bahwa pimpinan sangat sibuk dengan tupoksinya di lembaga yang dipimpinnya sedangkan undangan acara resmi di tempat tugasnya tidak bisa dihindari. Ajudan memberi informasi ke pimpinan setelah melakukan komunikasi dengan protokol pemda atau pihak yang mengundang atau berdasarkan kebiasaan setempat.

Namun pimpinan tidak terikat dengan informasi ajudan. Ajudan wajib memberi informasi ke pimpinan jika diminta. Berikut contoh kwalifikasi undangan:  Undangan yang wajib dihadiri oleh pimpinan seperti upacara detik-detik kemerdekaan 17 Agustus, pelantikan bupati/ketua DPRD. Serta acara antar jemput Presiden/Wakil Presiden RI/ perdana menteri dan kepala negara sahabat, khusus bagi pengadilan tingkat banding.  Undangan yang diwakilkan kepada hakim, pansek, wasek atau wapan seperti rapat sidang istimewa paripurna dan pelantikan kepala dinas.  Undangan yang tidak harus dihadiri seperti pembukaan pasar murah, pelantikan kepala desa, acara parpol dan ormas.

4. Resiko pimpinan tanpa ajudan

a. Kurang informasi Pimpinan menghadiri undangan acara pengobatan masal atau pasar rakyat di suatu tempat. Sampai di tempat acara, unsur pimpinan Polri, TNI, kejaksaan tidak ada. Pejabat yang hadir camat dan lurah sedangkan yang membuka acara camat atau kepala dinas terkait. Tentu pimpinan tidak nyaman karena ia menjadi pejabat tertinggi. Padahal jika informasinya akurat acara seperti ini cukup diwakilkan staf atau bahkan tidak perlu dihadiri.

Sesama ajudan H-1 saling kontak guna saling memberi informasi apakah pimpinannya menghadiri sendiri atau mewakilkan. Ajudan gubernur/ bupati juga akan memberi informasi kepada ajudan-ajudan terkait apakah bupati/gubernur hadir atau tidak. Berdasarkan informasi itu, ajudan melaporkan kepada pimpinan untuk memutuskan menghadiri atau tidak. b. Kehilangan momentum penting Pada acara tertentu pimpinan bertemu dengan tokoh penting seperti kepala negara dalam dan luar negeri.

Kejadian langka itu sayang jika terlewatkan. Pimpinan yang tidak didampingi ajudan akan kesulitan mendapatkan foto bersejarah. Sedangkan pimpinan yang didampingi ajudan akan mudah mendapatkan foto bersejarah.

Selain mengabadikan peristiwa dalam sebuah foto, ajudan dapat membantu tim redaksi/humas di satkernya. Ia dapat menjadi nara sumber berita bagi tim redaksi atau bahkan ajudan bisa menulis berita sendiri dan mengunggahnya ke website.

Penutup

Tupoksi ajudan dapat diambil alih oleh supir bagi satker yang memiliki pegawai terbatas. Syaratnya supir tersebut telah dilatih untuk melaksanakan tupoksi ajudan. Namun dalam hal tertentu supir saja tidak cukup seperti acara antar-jemput tamu di bandara kecuali supir diberi tanda pengenal khusus sehingga diizinkan memasuki area tertentu di bandara.

KESIMPULAN & SARAN Baca di Halaman Berikutnya >>>>>>

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

23

 24

OPINI Kesimpulan a. Tupoksi ajudan merupakan bagian kecil dari tugas protokoler. b. Kegiatan protokoler di pengadilan menjadi tanggung jawab panitera/sekretaris sedangkan di Mahkamah Agung menjadi tugas dan tanggung jawab Kasubbag Protokol dan Akomodasi. c. Tupoksi ajudan adalah membantu pimpinan terkait protokoler baik kegiatan pimpinan di luar maupun di dalam agar semua kegiatan pimpinan berjalan dengan tertib dan lancar. d. Karena padatnya kegiatan, panitera/sekretaris memberi tugas kepada stafnya untuk menjadi ajudan.

Saran a. Bagi satker yang memiliki pegawai cukup hendaknya mengangkat ajudan untuk melancarkan kegiatan pimpinan. b. Bagi satker yang pegawainya terbatas, ajudan dapat dirangkap oleh supir dengan syarat supir sudah dilatih untuk melaksanakan tupoksi ajudan.

Tugas tambahan ajudan mengabadikan foto bersejarah pimpinan dengan Presiden RI. Kiri: KPTA Yogyakarta Chatib Rasyid. Kanan: Waka PTA Yogyakarta Said Husin.

(Foto: PTA Yogyakarta, 2008).

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SUARA KAMPUS 1

Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam

Oleh: Chatib Rasyid (Jabatan terakhir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung) Pendahuluan Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW, kemudian para ahli hukum Islam, khususnya para mujtahid dan fuqoha mentransformasi melalui berbagai formulasi kewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

Yang sama pengertiannya dengan waris adalah faroid yang menurut bahasa adalah kadar atau bagian, oleh karena itu hukum waris sama dengan hukum faroid. Dalam tulisan ini, akan dibahas “Azas-azas Hukum Waris dalam Islam” yang bersumber dan pendapat para ulama’ dan pakar hukum Islam termasuk yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991).

Adanya ketentuan hak opsi yang dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan sebagaimana dijumpai dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 2 alinea keenam, “sehubungan dengan hal tebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangakan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan dihapus oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dari hal-hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan pembagian waris tidak dapat dipisahkan dengan azasazas hukum waris Islam yang meliputi:

1. Azas Integrity : Ketulusan

Integrity artinya ketulusan hati, kejujuran, keutuhan.

Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Hal ini juga dapat dilihat dari keimanan seseorang untuk mentaati hukum Allan SWT, apalagi penjelasan umum angka 2 alinea keenam UU Nomor 7 Tahun 1989 memberi hak opsi kepada para pihak untuk bebas menentukan pilihan hukum waris mana yang akan dipergunakan- dalam menyelesaikan pembagian waris, telah dinyatakan dihapus oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Penghapusan tersebut berarti telah membuka pintu bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum waris Islam dengan kaffah yang pada ahirnya ketulusan hati untuk mentaati hukum waris secara Islam adalah pilihan yang terbaik, landasan kesadarannya adalah firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 85 ”Barang siapa menuntut agama selain Islam, maka tiadalah diterima dari padanya, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang merugi”.

2. Azas Ta’ abbudi : Penghambaan diri

Yang dimaksud azas Ta’abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan demikian dapat kita lihat, setelah Allah SWT menjelaskan tentang hukum waris secara Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12, kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14: ”Demikianlah Batas-Batas (peraturan) Allah. Barangsiapa mengikut (perintah) Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir air sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar”.

“Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melampaui Batas-Batas (larangan)-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, serta kekal di dalamnya, dan untuknya siksaan yang menghinakan”.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

25

SUARA KAMPUS 1

26

3. Azas Hukukul Maliyah: Hak-hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan Hukukul Maliyah adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 yang berbunyi : a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; c. Menyelesaikan wasiat pewaris; d. Membagi harta warisan diantara anti waris yang berhak

4. Azas Hukukun Thabi’iyah : Hak-Hak Dasar

Pengertian hukukun thabi’iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hakhak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni: a. hubungan keluarga; b. perkawinan; c. wala dan d. seagama.

Hubungan keluarga yaitu hubungan antar orang yang mempunyai hubungan darah (genetik) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) maupun ke samping (saudara).

Kebalikan dari ketentuan tersebut, hukum Islam menentukan beberapa macam penghalang kewarisan yaitu Murtad, membunuh dan hamba sahaya, sedangkan dalam Kompilasi Hukurn Islam penghalang kewarisan kita jumpai pada pasal 173 yang berbunyi: “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

5. Azas Ijbari: Keharusan, kewajiban

Yang dimaksud Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh ka-

EDISI KETIGA

rena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Azas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu: a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

6. Azas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7: ”Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuanperempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan”.

Dalam surat an-Nisa’ ayat 11 : ”Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anakanakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk musing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfa’atnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Selanjutnya surat an-Nisa’ ayat 12: ”Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak atau berbapak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing seperenam.

Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SUARA KAMPUS 1 Dalam surat yang sama ayat 176: “Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad) katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu.

Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalannya saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu (an-Nisa’-176).

7. Azas Individual: Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing¬ masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Azas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7: “Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuanperempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan”.

Dalam surat an-Nisa ayat 8: “Apabila datang waktu pembagian pusaka, karib kerabat (yang tidak mendapat bagian), anak-anak yatim dan orang ¬orang miskin, berilah mereka itu sekedamya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Kemudian surat an-Nisa’ ayat 33: “Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu dan bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia kepada kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing.

Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tia-tiap sesuatu”.

Begitu juga surat an-Nisa’ ayat 11: ”Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anakanakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfa’atnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menngetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat an-Nisa’ ayat 12: “Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereke seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak atau berbapak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing seperenam.

Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Surat An-Nisa ayat 176: ”Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad) katakanlah Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu.

Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalannya saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

8. Azas Keadilan yang Berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

27

SUARA KAMPUS 1

28

Begitu juga pada surat At-Talaaq ayat 7: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

9. Azas Kematian

Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka angka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka”.

Penutup Dari sepuluh azas Hukum Kewarisan dalam Islam tidak terdapat yang berkaitan dengan azas perdamaian, walaupun memang Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya bersifat mengatur (regelen), tidak bersifat mutlak (dewingend) dalam arti para pihak dimungkinkan untuk membagi warisan di luar ketentuan itu, tentunya sepanjang kesepakatan dan kehendak masing-masing. Akan tetapi karena ketentuan hukum waris dalam Islam dalam pelaksanaannya merupakan pengabdian kepada Allah SWT dan sebagai salah satu bentuk ibadah, maka penyimpangan terhadap ketentuan waris secara Islam semestinya tidak terjadi, sebab bila terjadi, maka termasuk orang yang merugi.

Jalan keluarnya agar kita tidak merugi adalah menyelesaikan dahulu pembagian waris secara Islam, kemudian setelah kita terima bagiannya atau sekurang-kurangnya sudah tahu bagian kita, barulah kita serahkan kepada pihak lain bagian itu baik kepada orang tua, saudara atau lainnya dalam bentuk shadaqoh, hibah atau hadiah.

Dengan demikian kita sudah melakukan dua macam ibadah kepada Allah SWT dalam objek yang sama yaitu

dengan cara membagi waris secara Islam dan memberi shadaqoh kepada orang lain. Keduanya merupa-

kan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Demikian, semoga Allah SWT selalu membimbing kepada kita semua. Amin.

10. Azas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi Ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/ memurnikan harta warisan seperti hutang dan Wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas.

Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Aul dan Rad pasal 192 berbunyi “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang”.

Pada pasal 193 berbunyi “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SUARA KAMPUS 2

Ahli Waris Pengganti dalam Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia

Dja’far Abdul Muchith (Jabatan terakhir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin) 1. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari syari’at Islam mempunyai tempat yang penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. Hal ini dapat dipahami karena masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Permasalahan hukum kewarisan Islam sangat luas dan komplek, meliputi ruang lingkup kehidupan manusia dan masyarakat dari persoalan anak yang masih dalam kandungan, orang hilang, orang yang tidak jelas kelaminnya sampai yang meninggal serempak.

Berangkat dari teks al-Qur’an tentang hukum waris yang rinci tersebut, sebagian kelompok pemikir hukum Islam (kelompok Sunni) menolak adanya berbagai ide pembaruan terhadap hukum waris Islam. Faridhah mempunyai arti ketentuan pembagian waris yang telah digariskan oleh al-Qur’an itu adalah dokumen suci yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang harus ditaati (alMaraghi, II, tt : 191).

Di sisi lain pemikir hukum Islam (kelompok modernis) berpendapat bahwa hukum waris dalam hal-hal tertentu yakni yang tidak ditentukan secara tegas dalam al-Qur’an atau al-Hadits, bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan semangat zamannya.

waris pengganti, baik faktor penyebabnya, rumusannya dan implementasinya oleh hakim Pengadilan Agama setelah berlakunya KHIsebagai hukum terapan.

2. Pembaruan Hukum Islam

Pembaharuan hukum Islam dengan berbagai istilahnya seperti reinterpretasi, reaktualisasi, redifinisi, restrukturisasi, modernisasi dan tajdid mengundang pro dan kontra di kalangan pakar hukum Islam.

Sebagian ulama menentang adanya pembaharuan hukum Islam dalam segala bentuknya termasuk legislasi hukum Islam, bahkan menganggapnya bertentangan dengan syari’at Islam. Diantara alasannya adalah sebagai berikut: a. Bahwa ketetapan hukum yang digariskan oleh nas yang qath’i al thubut wa al dalalah, baik yang terdapat di al-Qur’an atau al-Hadits tidak perlu dikodifikasikan, karena hakikatnya hukum-hukum itu telah diratifikasi. b. Ulama sepakat, Hakim yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid tidak wajib baginya untuk mengikuti pendapat/ijtihad orang lain. c. Hukum-hukum yang dikodifikasikan baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif masih tetap mengandung kekeliruan atau kesalahan (Abu Zahrah, 1982:194).

Di Indonesia hingga sekarang perbedaan hukum waris Islam masih merupakan fenomena yang mengisi teks-teks waris hukum Islam, walaupun fiqh waris Sunni masih banyak dianut masyarakat muslim Indonesia. Hal ini terkait dengan kesejarahan yang panjang sejak masuknya Islam di Indonesia.(A. Syukri Sarmadi, 1997 : 3).

Ulama yang pro pembaruan hukum Islam mengatakan, legislasi jauh lebih baik daripada membiarkan atau mengharuskan para hakim memutus perkara dengan memegang kepada madzhab tertentu, padahal masyarakat menginginkan kepastian hukum, terutama dalam hubungannya dengan pergaulan dan tata hubungan internasional (Abu Zahrah, 1982:194).

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil lokakarya para pakar hukum Islam atau ijma’ ulama Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, di satu sisi merupakan fakta keberadaan fiqh Sunni, tapi di sisi lain Kompilasi Hukum Islam merupakan pembaruan hukum Islam termasuk hukum kewarisan Islam. Lembaga ahli waris pengganti yang akan diteliti tertuang dalam satu pasal yaitu pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI, tapi implementasinya beraneka ragam. Atas dasar inilah dipandang perlu untuk meneliti lembaga ahli -

Berbagai pendapat tentang pengertian pembaharuan atau tajdid adalah sebagai berikut: a. Tajdid bukan berarti mengadakan hal-hal baru terhadap ajaran agama, tapi mengembalikan ajaran/memurnikan ajaran agama seperti semula. b. Tajdid bukan berarti mengganti ijtihad lama karena dianggap usang/kadaluwarsa, tapi memperbarui hasil interpretasi. c. Tajdid bukan mengganti (tabdil) atau merubah agama (taghyir), melainkan mengembalikan agama pada-

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

29

SUARA KAMPUS 2

30

makna aslinya saat lahir. Mengembalikan agama pada asalnya bukan berarti menjauh dari kemajuan zaman, melainkan bertahkim atau mempedomani hukum baru yang sesuai syari’at setelah dibersihkan atau mempedomani hukum baru yang sesuai syari’at setelah dibersihkan dari sesat dan bathil yang dibawa oleh orang-orang yang sesat dengan berkedok syari’at. (Abas Husni Muhammad, 1602:82). d. Pengertian hadits ”miatu sanah” tidak dalam pengertian leteral, tapi menunjuk pada periode yang panjang dalam sejarah dimana dalam periode tersebut telah terjadi penyimpangan (Rifyal Ka’bah, 2005 : 35). Kata ”man” (orang) bukan berarti perorangan saja (individu) melainkan bisa saja kelompok atau golongan dan sifatnya umum bisa dari golongan ulama, cendekiawan, pendidikan, tokoh pemerintah maupun lainnya. Pembaruan itu dilakukan dalam seluruh bidang atau dalam bidang khusus seperti dakwah, pendidikan, ekonomi atau politik. (Umar Shihab, 2005:364). e. Tajdid menurut aturannya diperbolehkan pada hukum Islam ijtihadi yang bukan ketentuan nash yang mutawatir. Sebab hukum dari nash qath’i al thubut wa al-dalalah sifatnya eternal, universal dan kebenarannya absolut.

(Masyfuk Zuhdi, 1995:3). f. Pembaruan atau tajdid harus berdasarkan maqasid al-syari’ah yang menurut fuqaha’ bertujuan memelihara agama, akal pikiran, keturunan, kehormatan dan harta benda, dan bukan berdasarkan versi lain seperti pendekatan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. (Rifyal Ka’bah, 2005: 38).

Berdasarkan hal di atas kiranya KHI telah memenuhi kriteria dalam pembaruan hukum Islam. KHI tidak sekedar sebagai hasil reaktualisasi hukum tapi juga sebagai reformulasi hukum Islam, baik formal maupun maknawi. Reformulasi formal karena rumusan hkumnya dengan bahasa hukum Indonesia dan reformulasi hukum secara maknawi karena merumuskan aturan-aturan yang belum diatur sebelumnya atau menyesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. (Bustanul Arifin, 1995:32).

3. Hukum Waris Islam Ala Kompilasi Hukum Islam

KHI sebagian isinya merupakan hukum Islam yang telah berlaku dan sebagian lainnya merupakan pembaharuan hukum Islam dalam rangka Social Engeenering yakni dalam hukum perkawinan, kewarisan dan bidang hibah wakaf.

Hukum kewarisan versi KHI yang dianggap sebagai pembaruan hukum antara lain sebagai berikut: a. Hukum kewarisan Islam tidak menganut sistem kekeluargaan patrilineal, melainkan dengan sistem parental atau bilateral. b. KHI menuju pada hukum kewarisan berdasarkan sistem kekeluargaan inti. c. Diciptakan lembaga wasiat wajibah yaitu wasiat dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya berdasarkan hukum, dan kalau pewaris tidak melaksanakannya, maka hukum menganggap pewaris telah melakukan wasiat dan hakim akan melaksanakannya. d. Anak angkat/orang tua angkat dapat memperoleh warisan melalui lembaga wasiat wajibah.

EDISI KETIGA

e. Anak perempuan dapat berkedudukan seperti anak laki-laki sebagai hajib hirman dan tidak hanya sebagai hajib nuqsan seperti lazaimnya dalam kitab fiqh. f. Pemberian kedudukan kepada anak atau keturunan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris sebagai ahli waris pengganti, menggantikan ahli yang telah meninggal tersebut. g. Dan sebagainya seperti tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar tidak perlu dipecah berdasarkan kewarisan. (H. Taufiq, 1995 : 6-9).

Dari hal-hal di atas ternyata lembaga wasiat wajibah dan ahli waris pengganti dianggap baru di Indonesia karena keduanya tidak dikenal dalam Fiqh Sunni maupun Shi’i.

4. Permasalahan Cucu Bersama Anak Laki-laki

Menurut fiqh Sunni, anak laki-laki dapat menghijab hirman cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Demikian juga anak laki-laki dapat menghijab hirman saudara, baik kandung, seayah atau seibu dan juga menghijab ashabah selain bapak dan kakek. (Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, 1986:228).

Tidak hanya anak laki-laki (Ibn) yang menghijab cucu, tapi cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ibn al ibn) menurut faham di atas juga dapat menghijab cucu perempuan dari anak perempuan (Bint al bint) dan cucu laki-laki dari anak perempuan (Ibn al bint). (A. Hassan, 1929:15). Disini keduanya tidak dapat bagian karena termasuk ahli waris dzawil arham, padahal sama pertaliannya dengan bint al ibn atau ibn al ibn sebagai cucu, bedanya hanya karena bint al bint atau ibn al bint lahir dari anak perempuan sedang bint al ibn dari anak laki-laki.

Mengapa nasib bint al bint atau ibn al bint begitu buruk sehingga tidak mendapat bagian, hanya karena yang menjadi penghubung (wasithah) dengan pewaris adalah ibunya. Jadi yang menyebabkan nasib buruknya adalah ibunya. Apakah karena ibu perempuan lalu mewariskan nasib buruk kepada putra-putrinya.

Tersingkirnya bint al bint atau ibn al bint dari ibn al ibn dirasakan kurang adil, tidak manusiawi dan atau diskriminatif, karena membedakan kedudukan penghubung (wasithah) laki-laki dan perempuan yang berakibat penderitaan dan kesengsaraan anak turun ibu yang perempuan yang kebetulan orang tuanya mati lebih dahulu daripada kakek/neneknya. Padahal sepeninggal orang tuanya pada lazimnya cucu lebih dekat dengan kakek/neneknya dan seharusnya lebih diperhatikan nasibnya yang yatim atau yatimah bukan malah tersingkir.

Memahami dasar dan alasan pendapat di atas terutama yang berkaitan dengan kaidah wasithah bagaimanapun adalah sebatas pemikiran atau ijtihad. Bila ijtihad itu benar akan memperoleh dua pahala dan bila salah mendapat satu pahala. (Al-bukhari, IV, tt : 268). Sebagai ijtihad atau pemahaman maka tidak mustahil atau tidak menutup kemungkinan adanya pemikiran, pmahaman atau ijtihad lain yang berbeda sebagaimana layaknya dalam masalah ijtihadiyah.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SUARA KAMPUS 2 Mengapa nasib bint al bint atau ibn al bint begitu buruk sehingga tidak mendapat bagian, hanya karena yang menjadi penghubung (wasithah) dengan pewaris adalah ibunya. Jadi yang menyebabkan nasib buruknya adalah ibunya. Apakah karena ibu perempuan lalu mewariskan nasib buruk kepada putra-putrinya.

Tersingkirnya bint al bint atau ibn al bint dari ibn al ibn dirasakan kurang adil, tidak manusiawi dan atau diskriminatif, karena membedakan kedudukan penghubung (wasithah) laki-laki dan perempuan yang berakibat penderitaan dan kesengsaraan anak turun ibu yang perempuan yang kebetulan orang tuanya mati lebih dahulu daripada kakek/neneknya. Padahal sepeninggal orang tuanya pada lazimnya cucu lebih dekat dengan kakek/neneknya dan seharusnya lebih diperhatikan nasibnya yang yatim atau yatimah bukan malah tersingkir.

Memahami dasar dan alasan pendapat di atas terutama yang berkaitan dengan kaidah wasithah bagaimanapun adalah sebatas pemikiran atau ijtihad. Bila ijtihad itu benar akan memperoleh dua pahala dan bila salah mendapat satu pahala. (Al-bukhari, IV, tt : 268). Sebagai ijtihad atau pemahaman maka tidak mustahil atau tidak menutup kemungkinan adanya pemikiran, pmahaman atau ijtihad lain yang berbeda sebagaimana layaknya dalam masalah ijtihadiyah.

Berdasarkan pemikiran seperti inilah maka muncul beberapa pemikiran untuk menggali ide dan pemikiran lain untuk memperbarui dan menempatkan para cucu dari anak perempuan setingkat dengan cucu dari anak laki-laki. Sebab keberadaan cucu bersama anak laki-laki dan juga cucu dari anak perempuan, belum ditentukan bagiannya secara pasti dari al-Qur’an maupun alHadits. Ini berarti masuk dalam masalah ijtihadiyah yang perlu digali lagi untuk yang lebih maslahat.

5. Solusi Pemecahan Masalah

Dalam hal ini terdapat dua cara pemecahan yang semuanya bertujuan mengangkat nasib mereka ke arah yang lebih baik. Dua solusi pemecahan tersebut ialah dengan cara menerapkan wasiat wajibah dan dengan cara penggantian tempat/kedudukan.

Diantara negara-negara yang memilih opsi wasiat wajibah ialah Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia. Mesir menetapkan wasiat wajibah dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 pasal 76, Suriah pada tahun 1953, Maroko pada tahun 1957 dan Tunisia pada Tahun 1956.

(Raihan A. Rasyid, 1995 : 54-66)

Lembaga wasiat wajibah berpedoman pada ayat 180 surah al-Baqarah. Menurut ahli tafsir, oleh karena al walidain (Bapak Ibu) tergolong ahli waris yang telah ada ketentuan bagiannya, maka tidak boleh diwasiati lagi, karena ada hadits yang artinya tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Ini berarti wasiat masih ada untuk al-aqrabin yang tidak tergolong ahli waris yang ditentukan bagiannya seperti cucu. (M. Imron AM, 2001: 30).

Solusi kedua dengan cara menggantikan tempat kedudukan. Negara yang memilih opsi penggantian tempat ialah Pakistan. Pakistan menyikapi masalah cucu di-

atas dengan cara memberi porsi kepada cucu untuk menggantikan tempat atau kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dulu daripada pewaris yang bagian mereka seperti bagian untuk ayah atau ibunya seandainya ia masih hidup. (H. Raihan A Rasyid, 1995:60).

Dintara argumentasinya seperti dinyatakan oleh Fazlur Rahman, prinsip waris klasik menjadikan cucu terhalang, adalah dipengaruhi oleh praktek masyarakat kesukuan masyarakat pra Islam. Dalam masyarakat kesukuan, ketua suku berkewajiban mengurus anggota sukunya yang tidak mampu. Pada abad pertengahan, para paman mengurus dan mengasuh keponakan-keponakan yang yatim.

Konsekwensinya keponakan tersebut tidak mendapat hak waris dari kakeknya.

Pada zaman modern ini situasi kekeluargaan sudah jauh berbeda. Para paman semakin tidak menyukai tanggung jawabnya untuk mengurusi dan mengasuh keponakannya yang yatim dan yang terhalang, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Pakistan. Maka kedudukan cucu yatim untuk mendapatkan bagian waris dari kakek neneknya dengan cara menempatkan mereka para cucu pada posisi/kedudukan orang tuanya yang telah meninggal. Hal ini sesuai dengan semangat al-Qur’an mengenai kepedulian atas kesejahteraan anak yatim dan fakir miskin. Hal ini tidak bertentangan dengan sunnah dan memenuhi sosio ekonomi Islam. (Fazlur Rahman, 1998:179).

Dua opsi tersebut yakni wasiat wajibah dan penggantian tempat, keduanya masih asing dan tidak dikenal dalam fiqh waris Sunni.

Dari berbagai pertimbangan, ternyata pemerintah dan ulama Indonesia mengadopsi keduanya. Wasiat wajibah diadopsi bukan untuk memecahkan masalah cucu seperti di Mesir, tetapi dipergunakan untuk mengatasi masalah kewarisan anak/orang tua angkat dan untuk perkembangan berikutnya untuk mengatasi kewarisan ahli waris yang berbeda agama. Sedangkan untuk mengatasi masalah cucu seperti di atas dipilih opsi dengan cara penggantian tempat/kedudukan.

6. Argumentasi Ahli Waris Pengganti Sebagai Solusi

Sejauh ini belum didapatkan dasar dan argumentasi ulama dan pakar hukum di Indonesia memilih opsi penggantian kedudukan dalam mengatasi masalah cucu bila bersama anak laki-laki. Menurut penulis hal ini kemungkinan karena penggantian kedudukan/tempat dianggap paling sesuai dengan hukum yang berkembang di masayarakat Indonesia yaitu: a. Hukum waris adat Indonesia telah mengenal dan memperlakukan sistem penggantian tempat. b. Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH. tentang kewarisan bilateral dengan konsep mawali telah memasyarakat tidak hanya terbatas di kampus melainkan sudah diterima oleh sebagian besar cendekiawan muslim. c. Dalam hukum waris Sunni sendiri bila dicermati sebenarnya juga terdapat ajaran yang identik dengan penggantian tempat/kedudukan.

Pemikiran Hazairin tentang penggantian tempat tidak direspon publik kecuali sebagian masyarakat di kalangan

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

31

SUARA KAMPUS 2

 32

kampus. Hal ini wajar karena situasi dan kondisi saat itu belum memungkinkan untuk mensosialisasikan ide pemikiran tersebut. Karena keadaan seperti itulah mungkin yang melatar belakangi Mr. Prof. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa ternyata menurut hukum tiada sistem penggantian waris (bij plaatvervulling), artinya cucu tidak bisa menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dulu dari si pewaris (Wirjono Prodjodikoro, 1961:40). Ide penggantian tempat menurut Hazairin lahir dari pemikirannya tentang Mawali ayat 33 surah an-Nisa.

Menurutnya, mawali ialah ahli waris karena penggantian yang berfungsi sebagai pembatas antara kerabat yang menjadi aqraban dan kerabat sebagai ulul qurba. Ini berarti ada ahli waris selain anak, orang tua dan saudara.

Kerabat ulul qurba tidak mesti mewarisi sedangkan alaqrabun ada 2 (dua) macam yaitu ada yang sebagai ahli waris langsung dan ada yang karena penggantian.

Jika dipendekkan pengertian ayat 33 tersebut, bagi mendiang anak dan bagi mendiang keluarga dekat, Allah mengadakan pengganti bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Menurutnya, pengertian ayat dapat dipendekkan lagi menjadi : Bagi setiap orang, Allah mengadakan pengganti bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (Hazairin, 1982:30).

Disamping 2 (dua) hal yang melatarbelakangi konsep ahli waris pengganti sebagai solusi yang sesuai di Indonesia, sebenarnya dalam ilmu hukum kewarisan Islam, terdapat ajaran dan juga telah dipraktekkan suatu cara yang sama dalam penggantian tempat.

Dijelaskan dalam kitab fiqh mengenai adanya penggantian tempat antara lain sebagai berikut: a. Anak laki-laki dari anak laki-laki (Ibn al Ibn) seperti anak laki-laki (Ibn), hanya ia tidak mendapat dua kali bagian bersama anak perempuan (Bint). b. Anak perempuan dari anak laki-laki (Bint al Ibn) seperti anak perempuan (Bint), kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki (Ibn). c. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima sepertiga bagian atau sepertiga dari sisa. d. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghijab saudara kandung dan saudara seayah. e. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah (syaqiq), kecuali ia tidak dapat menerima dua kali banyaknya bersama saudara perempuan seayah. f. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah (syaqiqah), kecuali ia dapat terhalang (terhijab) dengan adanya saudara laki-laki seibu dan seayah. (Ismuha, 2004 : 80) Abu Zahrah dalam kitab ahkam al-Tirkah wal-Mawarits, menjelaskan bahwa anak perempuan dari anak lelaki (Bint al-Ibn) dapat menggantikan Ibn (anak laki-laki) bila bersama-sama dengan Bint (anak perempuan), maka keduanya bergabung menerima 2/3 bagian dengan ketentuan bint (anak perempuan) mendapat ½ bagian dan bint al ibn (cucu perempuan dari anak laki-laki) mendapat 1/6 bagian sebagai pelengkap 2/3 bagian (Takmilah al-tsulutsain) yang berarti bint al-ibn menerima lebih kecil daripada -

EDISI KETIGA

orang yang digantikannya, yaitu albn bila ia masih hidup.

Dan Bint al-Ibn terhijab bila bersama dua orang bint atau seorang al-ibn, dan dapat ashabah bila ia didampingi alibn (Abu Zahrah, 1974:181-184).

Jadi sebenarnya ahli waris pengganti secara implisit sudah dikenal dalam hukum kewarisan Islam. Yang menjadi masalah, dapatkah penggantian itu memiliki segala atribut dan kekuasaan dari ahli waris yang digantikan?

M. Idris Ramulyo dalam penelitian hukum kewarisan Islam, menemukan fatwa atas kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 1983 dan tahun 1986 (sebelum KHI lahir) yang menurutnya bahwa ternyata Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan terobosan hukum, yang istilah sekarag disebut penggantian tempat atau ahli waris pengganti.

Oleh karena tidak ada jalan lain untuk mencari cara yang adil, secara kasuistis Pengadilan Agama telah menerapkan cara penggantian kedudukan ahli waris yang istilah sekarang disebut dengan ahli waris pengganti.

Kasus yang sama atau mirip di Pengadilan Agama Blitar juga menerapkan cara penggantian kedudukan/ ahli waris pengganti untuk peristiwa warisan yang terjadi tahun 1986 sebelum lahir KHI, yakni anak saudara dari pewaris atau anak dari adik dan kakak pewaris, menggantikan kedudukan orang tuanya. Hal ini tertuang dalam putusannya Nomor : 1609/Pdt.G/1998/PA.BL tanggal 18 Desember 1999.

Putusan ini di tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 83/Pdt.G/2000/PTA. Sby tanggal 10 April 2000. Diantara dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut : a. Pewaris meninggal tahun 1986, KHI belum ada atau berlaku tahun 1991, padahal peraturan perundangundangan tidak berlaku surut, oleh karenanya tidak dapat diterapkan pasal 185 KHI. b. Fiqh mawaris tidak mengenal lembaga ahli waris pengganti, oleh karenanya berlaku ketentuan hajibmahjub.

Putusan PTA Surabaya tersebut kemudian dibatalkan oleh putusan kasasi No: 419 K/AG/2000 tanggal 08 Februari 2002, yang diantara pertimbangannya: a. Sampai saat gugatan diajukan, harta warisan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya. b. KHI tidak berlaku surut dalam memeperlakukan fiqh atau faraidh, tetapi masalah lembaga ahli waris pengganti kenyataannya dianut oleh sebagian ulama salaf. Jadi pemberlakuan ahli waris pengganti oleh PA Blitar dinilai sebagai pendapat fiqh juga, dan dipilih untuk diberlakukan. c. Pewaris disebutkan meninggal tahun 1986, sedang saudara-saudara yang lain tidak disebutkan kapan meninggalnya, tetapi mereka telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Dalam penerapan penggantian, kapan meninggalnya ahli waris tidak harus dipersoalkan, sebab justru ahli waris penggantilah yang perlu dikedepankan.

Demikian beberapa kasus dan pemecahannya yang berkaitan dengan pasal 185 KHI. Melihat hasil praktek -

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

SUARA KAMPUS 2 yang terjadi di Pengadilan Agama, kemudian dikembalikan pada ajaran kewarisan Sunni, maka terdapat perbedaan antara teori keilmuan dengan penerapan praktis di pengadilan. Hal ini sebenarnya wajar, karena Pengadilan Agama menerapkan hukum berdasarkan ijtihad dan pemahaman terhadap rumusan pasal 185 KHI yang sangat simpel dan sesuai kasus per kasus yang faktanya tidak selalu sama. Atau dengan istilah lainnya tidak sekedar Darkul Hukmi tapi sudah pada Tatbiqul Hukmi.

Agar tidak terlalu memberi kebebasan kepada hakim dan untuk penyamaan persepsi antara lembaga peradilan, maka harus ada batasan tentang penggantian tempat/ kedudukan itu bagaimana. Konsep penggantian tempat menurut A. Wasit Aulawi dirumuskan sebagai berikut : a. Ahli waris yang menggantikan tempat/kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris tidak menempati kedudukan penuh seperti kedudukan ahli waris yang digantikan. b. Penerimaan penggantian tidak boleh merugikan penerimaan ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. c. Kerabat yang terhalang menjadi ahli waris disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan (pembunuhan) tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris pengganti. d. Penggantian baru dilakukan apabila pengganti memang tidak dapat menerima bagian harta waris berdasarkan aturan yang ada. e. Penggantian hanya dipakai pada saat diperlukan atau terhadap kasus-kasus tertentu dan tidak merupakan general rule. f. Penggantian tempat/kedudukan tidak dapat menghijab nuqshan porsi ahli waris lainnya. g. Ahli waris pengganti hanya dapat diduduki oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ibn al-Ibn), sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki (Bint al-Ibn) tidak mungkin karena ia termasuk dzawil furudh. Demikian juga cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan (Ibn al-bint atau bint al-Bint) tidak mungkin menggantikan kedudukan karena termasuk dzawil arham. h. Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orangtuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Bila ia masih ada maka ditempuh dengan wasiat wajibah atau hibah wasiat. (A. Wasit Aulawi, 1994:93).

Konsep penggantian tempat/kedudukan seperti di atas yakni untuk point a sampai dengan f kiranya tidak masalah, dan hampir semua ulama bulat suaranya karena logis dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Tapi untuk point ”g” dan ”h” itulah sebenarnya yang menjadi permasalahan (pembahasan) kenapa dibedakan antara anak yang dari jalur anak perempuan (Ibn/bint al-bint) dibedakan dengan anak yang dari jalur laki-laki (Ibn/bint al-Ibn)? Dua point di atas sampai sekarang masih dipedomani oleh sebagian besar ulama/ustadz di seluruh pelosok Indonesia. Itulah sebabnya maka ahli waris pengganti tidak dikenal.

Berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan di atas, dan melihat berbagai penafsiran ayat 33 surah an-Nisa’, tidak satupun ahli tafsir termasuk tim ahli tafsir Departemen Agama yang menterjemahkan mawali sebagai ahli waris pengganti, maka ada yang berpendapat bahwa -

ulama Indonesia dan pakar hukum dalam menerima konsep ahli waris pengganti dalam KHI adalah berdasarkan kemaslahatan ahli waris semua dan berorientasi pada al-Maqasid al-Syari’ah. (A. Raihan Rasyid, 1995:54-56).

7. Rumusan/Batasan Pasal Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Dalam KHI hanya ada satu pasal yang menjelaskan ahli waris pengganti yaitu pasal 185 yang terdiri dari 2 (dua) ayat. Lebih jelasnya penulis kutipkan bunyi pasal dan ayat sebagai berikut: Pasal 185 ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam Pasal 173.

Pasal 185 ayat (2) : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Melihat teks pasal yang sangat simpel dan juga penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal, maka dapat disimpulkan bahwa KHI tidak menyajikan secara literal dan jelas tentang ahli waris pengganti.

Bila dicermati rumusan pasal dan ayat di atas, maka terdapat beberapa butir pengertian/ketentuan hukum sebagai berikut: a. Pernyataan dapat digantikan mengandung arti bisa digantikan dan bisa tidak digantikan sesuai kasusnya. Penggantian kedudukan sifatnya tentatif dan bukan imperatif. Terserah hakim untuk memilih. Hakim memutus menurut hukum kasus, bukan menurut hukum yang berlaku umum. b. Pasal 185 KHI dan pasal penjelasannya tidak menjelaskan pengertian anak. Apakah anak itu laki-laki atau bersifat umum mencakup laki-laki dan perempuan.

Dalam bahasa Arab anak sering disebut walad sebagaimana disebut dalam berbagai ayat dalam al-Qur’an seperti ayat 11, 12 dan 14 surah an-Nisa’ yang banyak diterjemahkan oleh mufassirin dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Kecuali ayat 176 surah an-Nisa’ yang diterjemahkan oleh A. Hasan dengan anak laki-laki yang berbeda dengan penafsiran Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa walad itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. c. Penggantian tempat/kedudukan oleh anak ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris dibatasi pada ahli waris menurut hubungan darah dan utamanya ahli waris menurut jalur bunuwwah yaitu anak keturunan dari orang yang seharusnya menjadi ahli waris langsung dari pewaris, tapi kebetulan ia meninggal duluan dari pewaris. Maka penggantian tempat dibatasi hanya pada derajat cucu dan tidak pada turunan ke bawah lagi (cicit), kecuali memang tidak ada generasi cucu yang lain. d. Pernyataan ahli waris yang meinggal lebih dulu dapat digantikan oleh anaknya, mengandung 2 (dua) pengertian yaitu: 1.) Penggantian hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, yakni cucu pewaris bukan ke atas atau menyamping.

2.) Penggantian dapat terjadi pada anak saudara, sesuai kasusnya siapa yang menjadi pewaris. e. Pengertian ahli waris pengganti tidak dijelaskan dengan tegas, apakah ia ahli waris atau bukan ahli waris yang kemudian didudukkan sebagai ahli waris. Dalam hal

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

33

SUARA KAMPUS 2

 34

ini penulis mendukung pendapat yang menjelaskan bahwa ahli waris pengganti itu adalah kelompok ahli waris, bukan orang di luar ahli waris yang ditempatkan sebagai ahli waris. Seperti cucu yang mahjub sebenarnya adalah kelompok ahli waris yang karena keadaan tertentu ia menjadi tertutup. Karena alasan dan pertimbangan lain, cucu yang mahjub itu ditempatkan sebagai ahli waris yang menggantikan orang tuanya yang meninggal lebih dulu dari si pewaris. Jadi ia adalah ahli waris yang tertunda haknya selama masih ada yang lebih berhak, seperti dzawil furudh atau ashobah (A. Wasit Aulawi, 1993:94). Berbeda dengan anak/orang tua angkat yang mewarisi dengan wasiat wajibah, ia memang bukan ahli waris tetapi didudukkan seperti ahli waris yang mendapat bagian paling besar 1/3 bagian. f. Tidak semua orang dapat menjadi ahli waris pengganti. Orang yang terhalang menjadi ahli waris menurut hukum juga tidak boleh menjadi ahli waris pengganti.

Mereka itu ialah orang yang disebut dalam Pasal 173 KHI, yaitu orang yang telah divonis hakim (berkekuatan hukum tetap) dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. g. Pasal 185 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, telah diperjelas oleh ayat (2) yaitu bagian ahli waaris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Ini berarti penggantiannya tidak sepenuhnya seperti kedudukan ahli waris yang digantikan. Sebab bila tidak dibatasi, maka dapat merugikan ahli waris lainnya yang sederajat. Pengertian sederajat, dapat juga diartikan bahwa ahli waris pengganti itu hanya sebatas pada ahlli waris menurut hubungan darah. Ini berarti tidak masalah seandainya ahli waris pengganti bagiannya lebih besar daripada bagian ahli wairs langsung seperti zaujah (janda/isteri) dan atau mungkin ibu/nenek.

(Syaifuddin, 2003:53). h. Penggantian ahli waris tersebut terbatas pada penggantian hak bagian ahli waris dan bukan menggantikan penuh kedudukan dan fungsinya. Sehingga ahli waris pengganti tidak mempunyai hak menghijab, baik hirman (total) atau nuqshan (mengurangi). i. Penggantian hanya berlaku untuk orang yang ahli warisnya mati mendahului pewaris dan waktu penggantian ahli waris terjadi pada saat meninggalnya pewaris.

Ini berarti berlakunya penggantian itu jaraknya tidak terlalu jauh dari kematian pewaris. Hal ini untuk menghindari mudharat atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat pewaris meninggal, saat itu anak ahli waris yang mati mendahului pewaris dapat menggantikan kedudukannya.

Namun oleh karena penggantian tersebut tidak wajib dan tidak memaksa, maka sebaiknya tidak frontal dan spontanitas, melainkan melalui proses dan ketentuan pembagian tirkah pada umumnya. j. Ayahnya ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (cucu) atau kakek/nenek dapat menggantikan anaknya (ayah pewaris) berdasarkan penafsiran qiyas musawi yaitu menyamakan kakek dengan cucu dalam hal kepatutan keduanya sama-sama memerlukan/menerima hukum tersebut.

EDISI KETIGA

8. Kesimpulan Dari uraian sebelumnya kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Ahli waris pengganti ataupenggantian tempat , sejak dulu sudah dikenal oleh sebagian ulama fiqh meskipun dalam bentuk lain, sebab ia adalah termasuk masalah fiqhiyyah. b. Sistem penggantian kedudukan sudah dikenal dalam praktek Pengadilan Agama sebelum lahirnya KHI lewat Inpres No. 1 Tahun 1991, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 1983-1986. Hal ini dipandang sebagai jalan keluar yang dianggap lebih baik sesuai kemaslahatan. c. Pengadilan Agama hampir sama pendapatnya dalam hal cucu dapat menggantikan kedudukan kedua orang tuanya yang mati mendahului pewaris, baik cucu laki-laki maupun perempuan, baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. d. Pengadilan Agama hampir sama pendapatnya dalam menetapkan bagian ahli waris pengganti tidak lebih besar dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, dan cenderung sama besarnya dengan bagian anak perempuan. Dalam pembagian internalnya, semua Pengadilan Agama menetapkan perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. e. Pengadilan Agama berbeda dalam menerapkan penggantian tempat untuk anak saudara, apakah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang mendahului pewaris dan ternyata MA memutuskan anak saudara dapat menggantikan kedudukan orang tuanya. (Jurisprudensi No : 419 K/AG/2000, tanggal 08 Februari 2002). f. Pengadilan Agama berbeda pendapat dalam menerapkan pasal 185 KHI untuk cicit dari pewaris dan sebagian besar tidak menetapkan penggantian tempat, karena terlalu jauh kecuali memang adanya itu. g. Pengadilan Agama berbeda pendapat dalam menerapkan pasal 185 KHI untuk peristiwa kewarisan yang terjadi jauh sebelum berlakunya KHI tanun 1991. Tapi Putusan Mahkamah Agung RI No : 419 K/AG/2000, memberlakukan pasal 185 KHI, selama harta waris belum dibagi/ diselesaikan. h. Rumusan ahli waris pengganti pasal 185 KHI perlu dirinci agar ada kesamaan persepsi dan kepastian hukum.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu mohon saran pembaca majalah digital PA Pelaihari untuk perbaikan mendatang.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

CERita MengINspirasi

CERMIN

HAKIM APAKAH WAKIL TUHAN ATAU WAKIL SYAITHON Hakim adalah jabatan yang sangat terhormat yang selalu disegani oleh masyarakat, di masa lalu orang memberi nama qodhi bahkan ada yang menambahkan namanya sebagai tuan qodhi artinya orang sangat bijaksana yang selalu memberikan kesejukan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum, ia sebagai imam di tengah masyarakat, bukan hanya sekedar sebagai imam sholat, tetapi juga sebagai imam dalam penegakan hukum dan keadilan di tengah-tangah masyarakat.

Tidaklah berlebihan kiranya sering dikatakan ia sebagai wakil Tuhan yang diturunkan ke bumi Allah Swt ini, bumi dimana ia berpijak akan menjadi panutan dan tuntutan serta memberikan harapan akan bimbingan bagi kehidupan masyarakat, menyelesaikan berbagai masalah hukum, bukan menimbulkan masalah dan melanggar hukum.

Begitu beratnya menyandang jabatan seorang hakim, maka di masa lalu banyak para ulama yang menurut para raja di masa itu sangat patut untuk diangkat menjadi seorang hakim, namun banyak pula yang enggan tidak bersedia diangkat atau dijadikan sebagai seorang hakim meskipun mereka menerima resikonya hukuman begitu berat. Hal ini tentu berbeda dengan situasi sekarang meskipun sulit untuk dibuktikan bahwa mungkin masih adanya hakim yang menerima suap/sogok/KKN/prilaku yang tak pantas agar dapat diangkat atau lulus menjadi seorang hakim. Prilaku tersebut berlanjut setelah menjadi seorang hakim terbukti masih adanya sebagian hakim mendapat hukuman dari yang ringan sampai yang berat yang diumumkan setiap tahun oleh Bawas Mahkamah Agung RI. Dunia kehidupan dan lingkungan kerja kadang sangat mempengaruhi hidup seseorang ia mampu menutupi mata hati seorang beriman, sehingga kehidupan dapat dilukiskan bagai kehidupan seorang dajjal, dimana seorang dajjal yang hidupnya hanya mempunyai satu mata, ini sekedar kiasan bahwa kehidupan kadang seorang yang telah diberi Sang Kuasa punya dua mata, namun ia hanya mampu menggunakan satu mata saja dengan artian sulit ia membedakan mana yang halal dan mana yang -

haram mana yang baik dan mana pula yang buruk, mana yang benar dan mana pula yang salah, itulah makna orang yang bermata sebelah atau bermata satu.

Keluhuran budi (akhlak) dan kekuatan iman (mukmin) seseorang sebenarnya sejak lahir sudah tertanam dalam hati sanubarinya, namun dengan terpaan badai kehidupan duniawi hingga menjadi bagai daun pisang yang lepas dari batangnya, ia mengering dan lapuk lalu pelan-pelan ia membusuk bahkan sangat rentan terkena api dengan mudah ia terbakar dan sirna dengan meninggalkan arang hitam penyubur tanah sebagai tumpuan dan makanan cacing tanah.

Orang kadangkala sering mengabaikan kata hati nuraninya, padahal kata hati nurani selalu mengajak jiwanya kejalan kebenaran dan kesucian lahir bathin karena ia lahir dari landasan kemurnian iman Ilahi rabbi, mengapa demikian? karena Sang Raja Dunia (iblis/syaithon) yang memanfaatkan modal dasar dari manusia itu sendiri yang bernama nafsu selalu menghambat kata hati nuraninya itu, hati nurani mengajak jalan ke kanan kebenaran, tetapi nafsunya berusaha keras mengajak jalan ke kiri kemurkaan, akhirnya terjerumuslah ia ke lembah kehinaan, derita dan sengsara.

semua itu tak lepas dari izin dan restu Sang Kuasa Allah Swt. Pencerminan sifat Maha Kasih dan Maha Sayang terhadap sesama serta segala pujian hanyalah milik Sang Penguasa Ilahi Rabbi bukan milik diri pribadi, cermin diri sebagai anutan serta putusan roh keadilan, maka pantaslah ia miliki syurgawi duniawi dan syurgawi ukhrawi kelak dikemudian hari penuh hiasan tak pernah henti dikelilingi bidadari tenangkan hati rezqi berlimpah ‘ala bizikrillah wabisyukrillah.

Hanya kepada Allah Swt kita berlindung dari segala kemungkaran dan kezholiman serta hanya kepada-Nya pula kita meminta pertolongan segala kebajikan dan kebenaran, semoga kita termasuk Hakim yang mendapat ridho-Nya dan terhindar dari seorang hakim yang berjiwa syaithoniah, Amien Ya Rabbal ‘ Alamien.

Sebagai wakil Tuhan tentu tak lepas dari pengawasan dan kewaspadaan, ia sangat terhormat dan sangat mulia yang selalu berada disisi-Nya. Hati, lidah, mata dan seluruh jiwa raganya dalam kondisi zikrullah Bismillahirrahmanirrahim selalu ia ucapkan ketika memulai angkat palu dalam sidang dan Alhamdulillah ia ucapkan ketika selesai,

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

35

36

CURHAT

CATATAN HATI SEORANG KASIR Oleh: Erwani, SH (Kasir Pengadilan Agama Pelaihari) Awal bulan Agustus tahun 2009 adalah awal mula pemuda kelahiran Banjarmasin tahun 1988 ini bekerja sebagai CPNS di Pengadilan Agama Pelaihari. Pada awalnya saya mendapat pekerjaan sebagai staf Panitera Muda Hukum yang sampai saat ini masih di duduki oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. Seperti halnya tugas staf Panmud Hukum pada umumnya, tugas saya pada saat itu adalah membantunya dalam membuat laporan dan hal-hal yang berkaitan tugas fungsi dan pokok pekerjaannya.

Satu tahun kemudian tepatnya per 1 Agustus 2010 saya diangkat menjadi Kasir menggantikan Kasir sebelumnya Aida Trianingsih, SH yang mutasi ke Pengadilan Agama Martapura, sempat kesulitan pada awalnya karena belum terbiasa dengan pekerjaan, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terbiasa.

Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun saya lalui dan saya rasakan pekerjaan yang saya jalani terus bertambah banyak, selain dari memang tingkat perkara yang meningkat dari tahun ketahun, program reformasi birokrasi yang menginginkan keuangan perkara transparan pun harus digalakkan seperti penggunaan siadpa plus dalam hal penggunaan SIADPA KIPA yang mana transaksi keuangan harus diinput sesuai transaksi harian dan bulanan dalam hal pembuatan laporan, selain pada itu tetap membukukan semua jurnal keuangan perkara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga saya disini sebagai penulis Buku Induk Keuangan Perkara yamg juga harus ditulis harian dan ditutup setiap bulan.

Awal pekan adalah hari yang cukup melelahkan, Kenapa? Karena pada awal pekan terutama hari Senin, Selasa dan Rabu adalah hari dimana kadang orang banyak datang untuk mendaftarkan perkaranya, terlebih juga ada sidang sehingga kadang saya hanya bisa istirahat ketika majelis hakim sidang yang besangkutan menunda/menskors atau sidang yang berlangsung telah selesai, karena -

EDISI KETIGA

tugas saya adalah mengembalikan sisa panjar yang telah putus jika ada sisa dan memberikan tambahan biaya jika biaya panggilan para pihak yang bersangkutan kurang, tak jarang ada pihak berperkara yang protes karena biayanya bertambah kemudian dengan baik saya jelaskan alasannya sesuai dengan faktanya.

Selain daripada itu tugas saya selain daripada Kasir adalah sebagai Bendahara Penerima yang mana tugasnya adalah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap minimal seminggu sekali ke Bank/Kantor Pos yang sudah ditunjuk, tidak hanya penyetoran saya juga membukukan penerimaan pajaknya sesuai akun yang tersedia yang bisa dibilang tidak sedikit dan juga pembukuan melalui aplikasi yang disediakan oleh Dirjien Perbendaharaan (Kementrian Keuangan) seperti Aplikasi Konfirmasi, SAS Bendahara Penerima dan SIMPONI PNBP, selain dari pada itu saya sebagai kasir juga menginput data melalui aplikasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung seperti KOMDANAS melalui sub pengisian menu biaya perkara, pnbp dan lain-lain.

Hal-hal seperti itulah yang kadang membuat saya pulang agak terlambat dari teman-teman yang lain karena selain menulis jurnal keuangan, memasukkan panggilan jurusita, menginput data dan menyelesaikan semua transaksi yang masuk pada hari itu, juga menghitung Saldo Kas biaya perkara yang ada di brankas.

SMA/sederajat, Harapan saya semoga dalam waktu dekat ini saya bisa melakukan penyesuaian ijazah menjadi golongan III/a dan kalau suatu saat ada kesempatan atau diadakan tes lagi untuk menjadi Panitera Pengganti saya berniat ingin mengikutinya sebagai motivasi bahwa hidup itu harus selalu ada harapan dan tujuan yang ingin kita capai.

Mungkin hanya itulah sedikit curahan hati yang bisa saya tuliskan, bukan maksud mengeluh ataupun tidak bersyukur, karena jika kita melihat kebawah masih banyak yang bekerja banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan saya hanya banyak duduk diruangan dan sesekali keluar kantor dalam hal pekerjaan juga. Sedikit kata motivasi yang ingin saya bagikan “Berpikirlah Mudah (simple) karena kesulitan itu pasti ada tapi dengan ketekunan dan kesabaran kita pasti bisa melaluinya” semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur, amin.

Dari sekian pekerjaan saya itu alhamdulillah saya sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan kuliah jurusan Hukum di STIH Sultan Banjarmasin selama 3,5 tahun dan telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “EKSISTENSI KERAHASIAAN BANK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA”, karena dulu pada awal penerimaan CPNS saya hanya lulusan SMK Negeri 5 Banjarmasin yang pada saat itu masih dibuka pendaftaran lulusan -

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

CURHAT

PESAN & KESAN MAHASISWA PRAKTIKUM B

Berdiri: M. Syahid, Hermawan, M.Rizwan, Risnawati, Noni Arista, Siti Kurnia, M. Rusadi, Hafifuddin dan Joko Suprianto (ketua kelas).

Duduk: Rashif Imany, Abdul Mujib, Amir Husin dan Muh. Irfan Husaini.

Assalamualaikum wr.wb.

Kami dari mahasiswa Fakultas Syariah dan EkonomI Islam IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga dalam rangka melaksanakan tugas praktikum B yang dilaksanakan pada 8 Juni s.d 8 Juli 2015, diikuti sembilan mahasiswa terdiri dari enam mahsiswa dan tiga mahasiswi.

Awal mula kedatangan kami di PA Pelaihari bapak dan ibu menyambut kedatangan kami dengan segala hormat, kami pun merasa senang degan penyambutan bapak hakim dan seluruh staf di PA Pelaihari .

Awal penyambutan yang seperti membuat kami hari-hari merasa nyaman bahkan merasa semangat dalam menjalankan praktikum ini dan kami tidak hanya merasakan di hari-hari pertama saja, akan tetapi hingga berakhirnya praktikum ini rasa kebahagian dan kekeluargaan sangat kami rasakan sekali.

Atas dasar keramahan seluruh pejabat PA Pelaihari sehingga kami mahasiswa menganggap seluruh orang yang ada dikantor ini seperti orangtua kami sendiri dan ada juga saatnya mereka ini menjadi seperti kakak kami, yang mana terkadang mereka bisa memberikan motivasi, nasehat, dan juga bercanda tidak mengenal jabatan, melainkan seperti sahabat. Disitu lah ada kebahagiaan tersendiri.

Oleh karena itu kami sangat bangga dan berterima kasih atas segala sambutan kehangatan yang telah kami terima selama menjalankan tugas kami sebagai mahasiswa magang di PA Pelaihari. Rasa ucapan terima kasih kami kepada bapak Ketua PA Pelaihari yang tak terhingga, wabil khusus kepada bapak MUH. Irfan Husaeni S.Ag M.S.I. dan bapak Rashif Imany S.H.I.,M.S.I sebagai pamong yang membimbing kami selama ini. Dan juga para pejabat struktural maupun fungsional yang telah memberikan arahan untuk menjalankan tugas yang diberikan pada kami.

Banyak pelajaran yang kami dapat didalam praktek ini, karena kami dapat lebih mengetahui teknik persidangan dengan lebih baik, ini berkat bimbingan bapak dan ibu yang ada di PA Pelaihari. Tidak lupa pula kami memohon maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh pejabat yang ada di PA Pelaihari ini apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Disamping itu kami juga memohon agar tali silaturahim yang telah terjalin selama peraktek berlangsung tidak terputus meski praktikum ini telah berakhir dengan meminjam pepatah Arab bahwa : Muqobalatul ula tunsa syai’an abadan (pertemuan pertama tidak akan terlupakan selama-lamanya).

Mungkin ini lah yang dapat kami sampaikan, kurang lebih nya mohon maaf. wabillahi taufiq wal hidayah tsumasalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

37

RESENSI BUKU

38

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Judul buku : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 Litigasi Dan Non Litigasi) Pengarang : Edi Hudiata, LC., M.H. Penerbit

: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Cetakan Pertama

: Januari 2015

Tebal Buku/ dimensi :

xx + 210 hlm. ; 15,5 x 23 cm.

PENDAHULUAN Buku ini secara garis bersar mengulas eksistensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam ranah hukum perdata, prinsip dasar penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa perbankan syariah, dapat dilakukan melalui lembaga litigasi atau non-litigasi.

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah telah ditetapkan dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU 21/2008 sebagai berikut: 1.

2.

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; 3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 ini menjadi polemik baik bagi para akademisi maupun bagi praktisi perbankan syariah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang ditunjuk yaitu Pengadilan Agama (Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008) dan Pengadilan Negeri (Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008) sebagaimana tersebut di atas.

Persoalan dualisme (choice of forum) tersebut akhirnya bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materil UU 21/2008, dalam amarnya pada pokoknya menyatakan “Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Penulis dalam buku ini menganggap tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut karena Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Akan tetapi di sisi lain Putusan MK Nomor 93/ PUU-X/2012 tersebut juga melahirkan persoalan baru mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi.

Hal ini disebabkan karena penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dihapus, padahal norma utama dalam Pasal 55 ayat (2) tetap dipertahankan. Oleh karenanya, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut justeru menimbulkan probematika hukum baru berupa kekosongan hukum (leemten in het recht) dan norma yang kabur (vage normen). Kekosongan hukum yang dimaksud Penulis adalah tidak adanya aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga nonlitigasi. Adapun norma yang kabur disebabkan karena Pasal 55 ayat (2) masih dipertahankan tanpa ada penjelasannya sehingga menjadi kabur.

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

RESENSI BUKU Salah satu Pokok persoalan yang menjadi pembahasan Penulis buku ini adalah bagaimana cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui non litigasi sementara penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dianulir? Buku ini mengulas problem fundamental tersebut secara mendalam. Dengan menggunakan prinsip penemuan hukum (rechtsvinding), melalui metode interpretasi sistematis dan logis, yaitu menafsirkan peraturan undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang- undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum, maka penyelesaian sengketa melalui non litigasi dirujuk kepada UU 30/1999.

Isi Buku Dalam buku ini Penulis membahas tentang hal-hal yang menjadi dasar eksistensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 93/ PUUX/2012 sehingga menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, juga mengkaji tentang kemungkinan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Penulisan buku ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan dalam penulisan buku ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Yang secara gambling dan lengkap dipaparkan dalam VI bab. Bagian Pendahuluan mencakup Latar Belakang penulisan, fokus, tujuan dan kegunaan penulisan buku.

Selanjutnya Pada Bab II terdapat Tinjauan Umum berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Eksistensi Perbankan Syariah, Eksistensi Peradilan Agama dan Kepastian Hukum dalam Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012.

Bab III Penulis buku membahas mengenai Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Di dalamnya dibahas mengenai Asas Kepastian Hukum sebagai Isu Hukum Utama dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 dan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Perbankan Syariah.

Bab IV membahas tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi: Landasan Eksistensi dan Ruang Lingkup Pengadilan Agama. Di dalamnya terdapat subbab yang membahas tentang Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis dari ketentuan yang mendasari Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah. Dibahas pula Ruang Lingkup dan Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah.

Pada Bab V diawali dengan pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Non-Litigasi. Adapun subbabnya membahas tentang Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. Dilanjut dengan uraian pembahasan mengenai Lembaga Penyelesaian Sengketa, melalui Litigasi, dan Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi. Pembahasan penting mengenai Norma Kabur dan Kekosongan Hukum Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008.

Pembahasan berikutnya mengenai Penyelesaian Sengketa Menurut UU 30/2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya mengenai analisis Eksistensi Badan Abitrase Syariah (BASYARNAS) sebagai Lembaga Penyelesai Sengketa di Luar Pengadilan dengan sub-bab yang menguraikan tentang Peranan, Pengembangan, Prosedur Berperkara, Eksekusi hingga Harmonisasi Putusan BASYARNAS. Bab VI adalah bab terakhir yang berisi simpulan dan jawaban terhadap isu hukum yang ada dalam fokus penulisan disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis buku tersebut.

Penutup/Saran Eksistensi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dan kemungkinan adanya upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dilakukan di luar Pengadilan Agama pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dalam buku ini dikaji secara kompreherensif.

Menurut resensator Akan lebih lengkap lagi apabila data jumlah perkara ekonomi syari’ah secara nasional yang telah di daftarkan ataupun diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama atau Peradilan umum ataupun yang diselesaikan secara non-litigasi dicantumkan, sehingga diketahui secara keseluruhan dalam praktiknya berapa persen sengketa ekonomi syari’ah tersebut bermuara melaui jalur litigasi dan non-litigasi sesuai dengan Undang-undang yang ada. Dan terakhir, Buku ini layak dibaca oleh warga peradilan agama pada umumnya dan hakim pada khususnya sebagai salah satu rujukan yang akan menunjang tugas pokok dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. (Rashif Imany).

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

EDISI KETIGA

39

MAHALABIU

40

@ Facebook

Suatu hari ada kacelakaan lalu lintas, dari data yang dikumpulakan Polisi dari si korban, didapati satu nomor Handphone, lalu si polisi langsung menghubungi nomor handphone tersebut.

Polisi : “Maaf Pak, bujurkah bapak ni basaudara lawan bapak Ambran?”

Wawang : “Bujur pak ae, bapak ni siapa lah?”

Polisi : “Ini dari Polres Pak, kawakah pian ke kantor?

Bapak ambran mengalami kecelakaan”.

Wawang : “Waduh maaf pak, ulun lagi di luar kota.”

Polisi : “Wah, kayapa lah? Kami perlu pian kasini gasan mengidentifikasi si korban”.

Wawang : “Kaya ini haja aja pak ae, bapak baisi facebook lah?”

Polisi : “Baisi ai, kenapa gerang?”

Wawang : “Bapak add facebook ulun, Wawang Chayang Kamoe Selaloe, kaina pian foto si korban, lalu langsung tag ke FB ulun haja”.

Polisi : “imbah itu pang?”

Wawang : “Kalo bujur itu amang ambran sodara ulun, kaina ulun kasih jempol/like “.

@ Mbah Magrib

Kasihan si Mas Kuncoro sampai jam 10 malam mancari rumah Mbah Magrib kada tadapat dapat. Sampai batakun lawan Ketua RT kada tahu jua. Masalahnya apa ?

Mas Kuncoro dapat undangan basaruan, oleh yg punya hajat, undangan basalamatan di rumah kami “iMbah Magrib...”

@ Sang Pembalap

Ada kisah. Jadi ini kisah urang lagi road race(balapan sepeda motor), banyak nang umpat balap nangitu, jadi nang umpat balapan tu dasar jagau jagau berataan. Nang kawa menang tu nang banyak pengalaman wan setelan motor jua harat. Imbah semuaan pembalap sudah start berataan, ada se ikung pembalap nang pina lincah banar, beratan dibalapnya.

Finish gin jauh banar meninggalakan nang lain. Pas pembagian hadiah pembalap nang menang tadi diwawancarai. Jadi ditakuni wartawan, “Apa jara latihannya jadi kawa mengalahkan pembalap nang lain tu semuaan?” Jadi dijawabnya ai, “Aku ni kedada belatihan, tapi hari-hari gawian me ojek tu pang”, ujarnya.

@ Balarangan Hintalu

Ayam batakun wan itik Ayam : tik, ikam bajual hintalu berapa sabigi ?

Itik : 2200, ikam pank berapa sabigi ?

Ayam : aku bajual 1500 haja.

Itik : amun handak nang kaya aku harganya, ganali hintalu ikam.

Jadi jar ayam : babungulan hakun, Mamalar 700.. Burit maka’am baluwaw ...

@ Kada bulih Bapandir kada sopan

Si kai lagi maunjun iwak, Sudah 3 jam belum dapat jua...

Lalu Saikung kakanak liwat..

Anak: “Lagi baapa kai..??”

Kai: “nyawa kada bamata kah?? Unda lagi maunjun, bangang..!!”

Anak: “Sudah kulihan lah..??”

Kai: “balum bangang...!!! Banyak pandir nyawa nih..!!”

Anak: “mimang.. umpannya pakae apa kai..?”

Kai: “Yaa pake cacing lahh.. Bangang..!!”

Anak: “Pantesai kada dapat kai ai.. cuba pake biji tiwadak ditumbuk, lalu pakai kanji, digiling halus2..”

Kai: “hah.. Mimang bisa..?”

Anak: “Ya kada laaH... Bangang..!!” (sambil bukah bajauh..!! ) Saking takajutnya & hanyar ini partamakalinya disambati bangang lawan kakanakan, Si kai kana Sarangan jantung & mati...

Di dalam kubur datanglah malaikat, lalu manakuni: Malaikat: “Kai, waktu di dunia baisi agama lah??”

Kai: “Ya baisi laah.. Bangang..!!”

Malaikat: “Kai.. tolong bahasanya nang sopan lah.. barang kali haja pian bisa hidup & balik ka dunia lagi..” kai: “Lho... Mimang bisa..?”

Malaikat: “Ya kada bisa laa..BANGANG..! !” :D Pesan Moral nya: ”Jangan Bepander nang kada baik, lamun kada labih baik Badiam” (ujar...)

@ Tantara wan Pulisi Bakalahi, Satpam nang Manang

Takisah di muka Bank, si utuh nang bagawi tantara wan si Anang nang bagawi pulisi lagi bakalahi pandir. Buhannya badua ne bapakaian dinas langkap. Pukuknya liwar sasambatan, kada nyaman didangar. Pina bapanas sudah, lalu kaduanya tapaimbai mancabut pistol.

Balum sawat nang badua ne manimbak, kaluar satpam bank. Satpam ne bemamai kada baampihan lawan nang badua tadi. Urang-urang nang manonton pina takutan, kalo takana pilur sasat mun sawat batitimbakan. Tatap haja nang badua ne bakarasan kada baampihan. Rupanya satpam ne taumpat panas juwa, kada kawa manahan imusi.

Langsung sidin manampar kaduanya. TAPAUUUU TAPAUUUUU. Langsung hinip badudua. Kaduanya ne manyimpani sinjata masing-masing ka dalam sarungnya, sambil batundukan haja. Kada lawas bajauhan pada tikapi.

Kabalujuran panuntun nang malihat kajadian tadi tabuat wartawan. Lalu wartawan ne baparak manakuni satpam tadi. “Ulun salut wan kawanian bapa, padahal buhannya tu tantara wan pulisi. Nangapa amalan pian maka wani wan buhannya tu?”

Pina santai ha satpam ne manjawap, “Buhannya badua tu anakku, matan halus sudah bakalahi kaetu, mun kada ditampar kada ampih inya bakalahi!”

pepatah lucu banjar. “mun masih NYAWA taruhannya kadapapa asal jangan UNDA haja” Sumber: dari berbagai media

EDISI KETIGA

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Sumber: dari berbagai media

MAJALAH DIGITAL PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

MAHALABIU

EDISI KETIGA

41