SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
HOLIDAY MINGGU KE 2/V/2013
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
Black Campaign Pilkada Sumsel
Makin Blak-blakan Muratara Jangan Dijadikan Kepentingan Pilkada
Ahmad Yani LUBUKLINGGAU, RS - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani mengatakan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Muratara. Dia berharap kasus ini jangan dijadikan alat politik mencari dukungan. ❏ Ke halaman VII
Targetkan 80% Partisipasi Pemilih LAHAT, RP - Menjelang. Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Gubernur dan Bupati tanggal 6 Juni 2013 mendatang, KPU (Komisi Pemilihan Umum) menargetkan partisipasi pemilih masyarakat mencapai sebanyak 80 persen. Deng❏ Ke halaman VII
CERUDIK’AN Parpol Tak Serius Calonkan Artis Kalau tak serius mengapa diterima, pintar berkelit nih!!
Sukseskan Pilkada, Anggaran SKPD Dipangkas 10% Jangan Sampai tidak menang ya Pak.
Ngerumpi Kito
KEPALA DINAS CARI AMAN
M
ESKI masih terjadi perdebatan alot di Mahkamah Konstitusi (MK) akan siapa bakal Walikota Palambang kedepan, berapa Kepada Dinas dan SKPD sudah wanti-wanti akan posisi yang dipegang. Meski belum ada kepastian tentang siapa suksesor ESP, beberapa Kepala Dinas ada yang mulai merapat ke pemenang Pemilu versi KPU. Apakah mereka cari aman? Masyarakat berhak menilai. Terpenting perilaku yang mereka lakukan tidak sampai membuat masa transisi di Palembang memanas dalam hal perebutan jabatan oknum Kepala Dinas. (*)
semangat ASPIRASI RAKYAT
SUDAH menjadi rahasia umum setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terjadi kampanye hitam (black kampanye). Tak terkecuali menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan 6 Juni mendatang. Cara apapun dilakukan untuk menjatuhkan pasangan satu terhadap pasangan lainnya seolah sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh pasangan maupun tim sukses masing-masing pasangan yang makin berani blak-blakan.
SUMSEL, RS - Bursa persaingan jelang Pilgub Sumsel makin memanas. Sejumlah isu kampanye hitam (black campaign) mewarnai pemberitaan berbagai pasangan tak terkecuali Edi Santana Putra (ESP). Walikota Palembang, yang kini maju jadi Cagub Sumsel No 1 itu selalu dikaitkan dengan isu miring yang menyudutkan dirinya terutama terkait kasus KDRT yang dialami mantan istrinya. Bahkan, bulan lalu, puluhan ibu
rumah tangga menggelar demonstrasi dan menyatakan menolak dukungan kepada ESP-Wiwiet Tatung. Bukankah salah satu unsur terpenting dari seorang pemimpin adalah nilai-nilai moral yang melekat pada dirinya. Dengan memiliki nilai moral yang baik, seorang pemimpin akan menjadi dambaan masyarakat karena pemimpin adalah sosok anutan masyarakatnya. Jika pemimpin baik, maka baik pula lah rakyatnya, dan
Sukseskan Pilkada Anggaran SKPD Dipangkas 10% PALEMBANG, RS – Guna mensukseskan penyelenggaraan Pilgub pada bulan juni mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dipastikan akan melakukan pemangkasan anggaran masing masing SKPD hingga 10% pada APBDP mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Laonma PL Tobing selaku kepala BPKAD Sumsel. “Memang ada pemotongan anggaran, namun jumlahnya tidak signifikan, semua itu disesuaikan dengan keadaan, namun besaran pemotongan diperkirakan diangka 10% untuk masing masing SKPD. Untuk pemotongannya akan dilakukan pada APBDP mendatang,” ujar Laonma saat
begitu pun sebaliknya. Selain masalah keluarganya diungkit-ungkit, ESP juga sedang dirundung masalah pelit terutama terkait finansial. Pasangan nomor urut 1 ini bisa dikatakan calon yang tidak memiliki kesiapan dalam pencalonannya. Bahkan pernah brosur yang menyudutkan dirinya disebar di salah satu kecamatan di Palembang dengan bahasan yang tak santun. Sementara itu, Eddy Santana
Pimpinan DPRD Tempati Ruangan Baru PALEMBANG, RS PERBAIKAN pembangunan ruangan untuk pimpinan DPRD Sumatera Selatan hampir rampung, sehingga bisa segera ditempati dalam waktu dekat ini (akhir Mei).
ANGGARAN DIPANGKAS: Tampak sejumlah pegawai di SKPD Pemprov Sumsel sedang melakukan rapat, kedepan anggran SKPD Pemprov Sumsel dipangkas 10 persen demi menyukseskan Pilkada, melalui APBD-P.
diwawancara di Griya Agung, Jumat (10/5). Selain pemotongan anggaran belanja masing masing SKPD, untuk tahun ini pihaknya juga melarang seluruh SKPD untuk menanggarkan
beberapa item yang sudah disepakati dalam pengajuan anggaran sebelumnya. Namun secara umum bidang apa yang akan dipo❏ Ke halaman VII
❏ Ke halaman VII
”SEKARANG ini perbaikan pembangunan ruangan itu sudah selesai sekitar 90 persen,”kata Wakil Ketua DPRD Sumsel HA Djauhari usai meninjau ruangan yang diperbaiki, Jumat (10/5). Menurut dia, perbaikan pembangunan ruangan pimpinan itu hampir selesai saat ini hanya tinggal penyelesaian ta-
hap akhir saja. ”Kemungkinan pada akhir Mei 2013 ini sudah bisa ditempati ruangan yang diperbaiki tersebut,” katanya. Berdasarkan pantauan Rakyat Sumsel digedung DPRD Sumsel tampak para pekerja sedang menyelesaikan tahap akhir perbaikan pembangunan ruangan pimpinan DPRD Sumsel tersebut. Dinding dan lantai juga sudah selesai, hanya tinggal penyelesaian tahap akhir saja seperti pembersihan, merapihkan kabel-kabel, penataan dan lainnya. Perbaikan pembangunan ruangan pimpinan ❏ Ke halaman VII
klik...........www.radarpalembang.biz
II
SUARA RAKYAT
RAKYAT SUMSEL,HOLIDAY MINGGU KE-2/V/2013
Petualangan Politisi Kutu Loncat Mendekati pemilu 2014. Kian marak fenomena politisi banting stir. Berpindah dari Parpol yang satu ke Parpol lain. Entah mengikuti hati nurani ataukah demi sesuap nasi. Kasus seperti inilah yang kemudian mendapat tren istilah Politisi kutu loncat. Sebut saja misalkan seperti beberapa Politisi senior Golkar, Malkan Amin dan Mamat Rahayu Abdullah ke Partai Nasdem. Atau mantan politisi PKS, Misbakhun ke Golkar dan Yusuf Supendi ke Partai Hanura. Serta masih banyak lagi. Tersirat setidaknya ada beberapa faktor penyebab kenapa para politisi memilih berpindah haluan. Pertama: Peluang karir. Banyak terjadi di dunia politik Indonesia bahwa orang memilih bergabung dengan partai politik adalah sebagai pekerjaan utama mereka. Ketika partai politik lain dipandang lebih dapat menjamin harta maupun kedudukan, maka si kutu loncat akan mengincar. Kedua: Insiden politik. Sebab kedua ini juga cukup jamak terjadi. Politisi meloncat ke parpol lain diakibatkan karena terjadi insiden yang melibatkan dirinya dengan partai lama sehingga ia mengundurkan diri atau diberhentikan lalu pindah Parpol lain. Penyebab kedua ini juga ada benang merahnya dengan penyebab pertama.
Ketiga: Pragmatisme Politik. Disamping karena faktor pribadi, sejatinya perihal politisi kutu loncat Politisi ini juga dampak dari sistem struktural Parpol. Yakni buah dari eksperimen pragmatisme politik yang dilakukan oleh Parpol yang kemudian menjalar ke pragmatisme politisi. Para Politisi tersebut memandang paradigma politik parpol sebelumnya dengan parpol barunya sama saja sehingga ia memandang tidak ada masalah ideologis dalam berpindah partai. Pragmatisme politik ini juga tampak telanjang mata terjadi saat pemilu-pemilu daerah. Dimana Parpol yang berseberangan idealisme bahkan bisa duduk bersama mengusung calon kepala daerah mereka. Dari situ menunjukkan bahwa Parpol berasas Islam belum tentu ideologinya Islam. Bagaimana mau disebut partai berideologi Islam jika kerja nyata politiknya melanggar syariah Islam. Demikian pula yang mengaku sebagai Partai nasionalis tetapi ideologinya tidak jelas. Fenomena Politisi kutu loncat ini memberikan gambaran bagi masyarakat bahwa slogan-slogan politik untuk kepentingan rakyat itu adalah kamuflase. Sebab realitanya cenderung untuk kepentingan pribadi. Saat yang berbicara adalah tahta dan harta, maka mata hati bisa membuta. Dampaknya kepercayaan masyarakat pada parpol semakin merosot. Berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
Ali Mustofa Gang Nusa Indah, Cemani, Solo alie_jawi@yahoo.com
baik pemilu nasional maupun daerah. Misalkan dengan kemenangan Golongan Putih (Golput) disetiap pilkada akhir-akhir ini. Kasus terbaru (2013), angka Golput Pilkada Jabar mencapai 32 persen, sedangkan Pilgub Sumut menembus 62 persen. Eksentrik Politisi kutu loncat sejatinya tidak selamanya berkonotasi negatif. Tergantung apa latar belakang yang mendasari sang politisi memilih berpindah partai. Jika itu dilandasi kesadaran politiknya setalah melihat parpol lamanya dalam berpolitik tidak lagi sejalan dengan cita-cita terbentuknya parpol, maka pilihan berpindah partai adalah pilihan akal sehat. Akan tetapi bilamana keputusannya berpindah partai sekedar untuk mengejar misi pribadi tertentu, hal ini begitu memprihatinkan. Serial Politisi kutu loncat ini ada yang eksentrik. Yakni pada kasus Politisi yang berasal dari Parpol Islam justru meloncat ke partai sekular. Apa yang dicari? padahal bergabung dengan parpol dalam Islam adalah sebagaimana
semangat Ibadah menyerukan Islam dalam menegakkan hukumhukum Allah dan amar ma’ruf nahi munkar. Sebagaimana tutur Sayid Qutb ketika menafsirkan QS. Ali Imran 104, mengatakan bahwa tugas kelompok ini (parpol) adalah menyeru kepada Islam serta melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar (Fi Zhilalil Quran, 4/27). Kasus ini mencerminkan lemahnya kesadaran politik Politisi tersebut. Bisa jadi ada beberapa pemicu, karena sang politisi itu nekat, ataupun akibat absennya kajian politik Islam serta gerak implementasinya di lapangan selama ini pada parpol Islam. Begitulah ketika sistemsekularisme melalap kebaikan. Sudah saatnya umat berpaling dari sistem ini dan mendukung penegakkan sistem Islam dalam bingkai negara khilafah. Untuk kebaikan para politisi dan seluruh umat. Menuju Indonesia yang lebih baik. Wallahu a’lam. *Penulis adalah Pemerhati Politik dan Analis CIIA (The Community Of Islamic Ideological Analyst)
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui 0812 - 73360175 radar_palembang
*
0877699 XXXX Pak Walikota Palembang tlg dong perhatike Jalan Naskah II sudah beberapa tahun ini tak pernah diperbaiki, akibatnya jalan jadi rusak parah. Mohon perhatiannya pak. 08536870 XXXX Pak Walikota terimakasih jalan Musi Raya Sako dari Simpang Bombat hingga terminal
Semangat Aspirasi Rakyat
@radar_palembang
saat ini tengah diperbaiki. Terimakasih atas perhatiannya. Sukses selalu pak walikota 08136833XXXX Pak Gubernur tlg perhatike jalan lintas Sekayu Betung jalan buruk dan berlobanglobang. Thanks pak gubernur
Menekan Subsidi BMM dengan Cukai Baru Otomotif Saya ikut prihatin membacamendengar dan menyaksikan perdebatan yang berkepanjangan tentang sejumlah wacana guna memangkas subsidi BBM yang semakin gemuk dan tidak seksi.
panas, pengab, kotor, tanpa jadual, sopir ngetem sesukanya dan trayek berubah-ubah sesuka sopir dan ugal ugalan pula. No Way Man? Minim atau absennya MRT/MTR dimanfaatkan oleh kalangan industriawan otomotif untuk menggenjot produksi dengan keuntungan berlipat ganda. Mereka tidak sepenuhnya harus disalahkan sebagai biang kerok membengkaknya beban subsidi. Namanya juga pengusaha, selalu BENAR, subsidi bukanlah musuh utama, berusaha agar untung, meski yang lain (baca: yang menurut teorinya subsidi APBN dan rakyat) dimungkinkan dan sah-sah buntung. saja untuk membantu Oleh karenanya, sambil rakyat sebuah bangsa asalberwacana membangun kan peruntukannya tepat MRT/MTR sudah waktusasaran. nya pemerintah merancang Dalam kasus subsidi BBM pola pembebanan subsidi kita, jumlahnya membekepada kalangan induslalakkan mata “apalagi triawan otomotif dengan ditengarai salah sasaran”. cara menerapkan Levi Dikecam karena dicurigai atau cukai baru sejumlah lebih dinikmati oleh orang tertentu. kaya dan bukan oleh mayContoh: menerapkan oritas penduduk yang tidak levi-cukai Rp 2-3 juta berpunya seperti tujuan sebagai sumbangan subsidi mulianya, untuk menuntuk setiap unit otomotif gurangi beban ekonomi yang diproduksi pada saat Sahat Sitorus masyarakat kebanyakan terjual dan menerapkan Jl Bambu Duri, Jakarta Timur (umum). Levi subsidi BMM Rp 1 sahatsitorus@yahoo.com Nyatanya, subsisi juta per tahun selama 5-10 yang boleh dikata “salah tahun pemakaian kendakaprah” (karena tidak diraan). barengi sistem tata kelola Metode Levi ini telah dan pengawasan yang baik) dan lebih banyak diuji coba di Brazil dengan modus lain. Setiap digelontorkan pada BMM yang merupakan importer ban mobil lebih dari 300.000 unit kebutuhan umum, mudah didapat namun sulit diwajibkan untuk membangun sebuah fasilitas diawasi penggunaannya oleh aparat. pusat pembuangan sisa ban bekas yang diimpor Terbukti sebagian besar subsidi BMM sebelum didaur ulang/dimusnahkan dinikmati oleh para penduduk yang berpunya. Pembeli wajib menyetorkan ban bekasnya Kasat mata, salah satu penyebab pembengkake toko/importirnya pada waktunya. Dengan kan / jebolnya kuota BMM bersubsidi adalah demikian potensi kerusakan lingkungan akibat meningkatnya permintaan BMM didorong sisa-sisa barang impor dapat ditekan dan imporpertumbuhan sektor otomotif khususnya di tir ‘dipaksa’ ‘dididik’ untuk ikut bertanggungperkotaan besar yang nota bene tidak didukung jawab menjaga kelestarian lingkungan. oleh sistem transportasi massal (MRT-MTR) Dengan menerapkan Levi khusus “bantuan yang memadai dan baik. subsidi BBM” bagi setiap produsen otomotif, Hitungan sederhana matematisnya, 100 liter maka biaya subsidi BBM dalam APBN akan BMM bersubsidi mampu mengangkut 100 terbantu dan dapat ditekan. orang diatas 50 buah motor ke tujuan tertentu. Metode ini akan lebih baik daripada mengeSemestinya bila menggunakan moda transluarkan kebijakan harga yang diskriminatif bagi portasi massal dengan 100 liter BBM tersebut pembeli dengan 2 opsi harga jual BBM bersubmampu memindahkan sebanyak rata-rata 1000 sidi yang jelas akan mahal dan sulit dipertangorang ke tujuan yang sama. gungjawabkan akuntabilitasnya. Alih-alih rakyat ‘dipaksa’ menggunakan moda transportasi publik yang amburadul dan *Penulis adalah Pemerhati masalah Sosial
klik...........www.radarpalembang.biz
III
WAKIL RAKYAT
RADAR PALEMBANG, EDISI HOLIDAY MINGGU 2/V/2013
PROFIL
Plus Kurangi Penggangguran
Prioritas Pemekaran Kecamatan KETUA Repdem DDP Sumsel, Muhammad Arifin, mencalonakan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim pada pemilu legislatif (pileg) 2014 mendatang untuk menuntaskan persoalan tingginya penggangguran dari kaum pemuda.
PALEMBANG, RS Tingginya penggangguran dari kaum pemuda yang terjadi pada masayarakat zona 5 karena, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan sangat kecil serta angka penganguran di daerah tersebut mencapai 60 persen yang didominasi oleh pemuda dengan tamatan SLT SMA.” “Maju juga karena perintah partai,”kata Arifin,Caleg PDI-Perjuangan Dapil 5 kabupaten, nomor urut 4, Jumat (10/5). Dilanjutkannya selain mengu-
rangi tingginya penganguran pada saat ini, juga berjuang bersama masyarakat untuk memekarkan kembali Kecamatan Tangjung Agung dengan jumlah 26 desa, akan dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Dengan pemekaran kecamatan ini dharapkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan pembagunan di daerah dapat lebih berkembang, ini juga dorongan dan harapan masyarakat. Ditambahkannya, respon keluarga dan mayarakat sangat mendukung dan men-support dengan mencalokan diri sebagai caleg, meski pileg terbilang masih lama, namun dirinya telah membentuk tim guna menghantarkannya
menuju kursi dewan yang terhormat.“Saat ini saya telah melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah dan penyebaran baliho, menargetkan 3.000 suara lebih yang akan diraih, Insya Allah terpilih,”jelasnya. Menurut Arifin, terjun kedunia politik melalui mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena, melihat sosok Eddy Santana Putra (ESP) calon gubernur Sumsel dari PDI-Perjuangan sebagai figur pemimpin yang merakyat, memiliki visioner, yang terbukti selama 2 priode menjadi walikota Palembang. “Ini alasan saya maju, untuk mengikuti jejak ESP sebagai sosok pemimpin, disisi lain ini perintah partai,”pungkasnya. (zar)
Muhammad Arifin
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL,HOLIDAY MINGGU KE-2/V/2013
Parpol Tak Serius Calonkan Artis
KPU: Bacaleg yang Tak Serahkan Berkas, Hanya Identitas
Karena tidak menyerahkan berkas pencalonan, nama sejumlah artis tidak lolos verifikasi pemilu. Hal ini menggambarkan bukti parpol yang tidak serius mencalonkan artis, melainkan hanya untuk mendulang suara. JAKARTA, RP -“Fakta artis tidak memasukkan satu pun berkas persyaratan kepada KPU menunjukkan kesepakatan artis dengan parpol hanya dibangun instan, parpol hanya ingin memasukkan nama tanpa serius mengikuti proses pencalonan,” kata pengamat pemilu dari Perludem, Titi Anggraeni dalam perbincangan, Jumat (10/5). Ia menilai kondisi itu juga menunjukkan buruknya administrasi dan manajemen di partai. Pencalonan artis hanya ditujukan untuk mendulang suara sebanyaknya. “Ketika tak ada berkas, ini juga seperti mengecilkan posisi publik seakan nggak ada bedanya berkarir di dunia hiburan dengan menjadi wakil rakyat,” ucapnya. “Padahal menjadi wakil rakyat itu kan mandat rakyat. Ini simplikasi yang disayangkan dan parpol menggampangkan proses pencalonan dengan tak ada berkas bakal caleg artis,” lanjut Titi. Jika artis ingin terjun ke dunia
politik, partai harus mampu mempersiapkannya dengan matang. Bukannya secara instan. “Kalau memang mereka ini ingin serius di ranah publik, ya tak harus pemilu sekarang bisa pemilu nanti 2019. Ketimbang memaksakan diri dan terpilih, lebih baik menempa diri dulu dan bekerja dengan partai,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, dalam hasil verifikasi berkas pencalegan, sejumlah nama artis tak satupun yang menyerahkan berkas pencalonan kepada KPU. Di antaranya adalah bacaleg PAN Giselle Anastasia dari Dapil Jawa Barat I. Kemudian dari PPP ada Nashrullah ‘Mat Solar’ dari Dapil DKI Jakarta III dan Emilia Contessa dari Dapil Jawa Timur III. Artis lainnya yaitu Jamal Mirdad dari Partai Gerindra Dapil Jawa Tengah I dan Bella Safira dari Dapil Nusa Tenggara Barat, juga tak lolos verifikasi karena sama sekali tak menyerahkan berkas persyaratan kepada KPU, hanya nama.(bal/mok)
Meski ‘Pembolos’ Politisi PDIP ini Dicalegkan Lagi JAKARTA, RP - Sukur Nababan, adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP yang pernah berurusan dengan BK DPR gara-gara ketidakhadiran yang tinggi. Meski demikian, dia dijagokan sebagai caleg untuk Pemilu 2014. Di dalam daftar caleg sementara, Sukur tercatat sebagai caleg nomor urut 1 di Dapil Jawa Barat (Jabar) VII.
Pada periode 2009-2014 Sukur maju dari dapil yang sama dan setelah terpilih ditugaskan di Komisi VI DPR. Dia dicalonkan lagi oleh PDIP meski masalah absensinya di DPR saat ini sedang dibahas oleh BK DPR. Subur dipanggil oleh BK karena tak hadir lebih dari enam kali di rapat paripurna ataupun komisi di DPR.(trq/lh)
Semangat Asprirasi Rakyat
FOTO : INDRA HARDI/RM
JAGA LINGKUNGAN :Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Sekjen DPP PKB Imam Nachrawi (kedua dari kanan) dan para artis caleg PKB saat acara Green party caleg artis-artis PKB di Jakarta, Kamis (09/05). Dalam acara ini PKB mengajak seluruh kader dan simpatisannya untuk selalu menjaga lingkungannya dimulai dengan menanam pohon di rumah mereka masing-masing.
Muhaimin Didik dengan Isu Lingkungan Caleg Artis PKB JAKARTA, RS - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berharap para artis yang menjadi caleg partainya mampu belajar pada kearifan dan kepemimpinan Mama Aleta. Mama Aleta adalah pejuang lingkungan yang meraih penghargaan internasional. “Kita harus gali perjuangan Mama Aleta atas kecintaannya terhadap lingkungan, mereka harus belajar dari Mama. Beliau harus menjadi ikon menjaga lingkungan,” ungkap Muhaimin Iskandar dalam sambutannya di acara Green Party bertajuk ‘Belajar Pada Kearifan dan Kepemimpinan Mama Aleta’ di area BKT, Jakarta Timur, sebagaimana tertulis dalam rilis, Kamis, (9/5/2013). Mama Aleta adalah pejuang lingkungan yang meraih penghargaan Goldman Environmental Prize 2013 dari Amerika Serikat, atas upayanya menolak eksploitasi tambang marmer di wilayah Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Dalam sambutannya, Cak Imin mengaku merasa terharu dengan filosofi dan komitmen MamaAleta menjaga alam.”Islam dan agama apapun mewajibkan menjaga lingkungan hidup, na-
mun Mama mampu belajar dari alam. Hutan adalah rambut, air adalah darahnya, bumi adalah dagingnya dan pohon adalah akarnya, maknanya luar biasa, melukai bumi artinya meluki diri sendiri,” tuturnya. Mama Aleta yang didaulat menyampaikan kisah perjuangannya mengusir para penambang liar mengungkapkan proses perjuangan yang berat. Dirinya mengaku kerap diintimidasi bahkan nyaris dibunuh. “Intimidasi kerap saya alami, aksi pemukulan dan anca-
man pembunuhan sering saya alami, rumah saya pun hancur oleh preman bayaran karena menolak tambang,” ungkap pemilik nama Aleta Baum itu. Di hadapan para artis PKB, Mama mengatakan tak pernah membayangkan bakal mendapat penghargaan hingga tingkat dunia. Dirinya hanya berjuang menolak para penambang yang merusak lingkungan. “Kami orang miskin, kami orang kecil, Kami menolak tambang karena kami tidak suka daerah itu di eksploitasi,
itu adalah jantung NTT. Ketika lahan ditambang itu diberangus, sama dengan membunuh kami. Bumi harus tetap terbungkus, jangan ditelanjangi, kami butuh air dan hutan tetap lestari,” tuturnya. Acara penanaman pohon di BKT yang didedikasikan khusus untuk menyerap semangat juang Mama Aleta dihadiri para artis yang nyaleg melalui PKB, yakni Krisna Mukti, Putri Nere, Tommy Kurniawan, Said Bajuri, Ressa Herlambang, Mandala dan Arzetti Bilbina.(mok/fdn)
JAKARTA, RS - Sejumlah nama artis dinyatakan tak lolos verifikasi karena tak satupun menyerahkan berkas pencalonan kepada KPU. KPU memastikan mereka hanya menyerahkan nama dan identitas tanpa ada berkas lain. “(Bacaleg yang tak satupun serahkan berkas) berarti hanya nama di form BA (tentang daftar bakal calon) dan BB (keterangan pemenuhan persyaratan). Di dalamnya ada nama-nama bakal caleg berdasarkan nomor urut dan dapil, tapi berkas persyaratan lain tidak ada,” kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay Jumat (10/5). Menurutnya, dalam formulir itu hanya ada identitas seperti jenis kelamin, foto. Namun formulir persyaratan lain, termasuk surat keterangan, tidak dipenuhi sama sekali. “Untuk dokumen dia sendiri mulai dari form BB-1 sampai BB-11, surat keterangan, termasuk KTA, dan lampiran lain tidak ada,” ungkapnya. Hadar menuturkan, secara keseluruhan bakal caleg yang tak satu pun menyerahkan berkas itu ada 549 bakal caleg. Maka pada masa perbaikan 9-22 Mei, mereka harus melengkapi seluruh persyaratan itu.”Silakan kumpulkan secara lengkap dalam masa perbaikan ini,” ucap Hadar.(bal/mok)
PAN Coret 1 Caleg Ganda JAKARTA, RS - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mendapati satu nama bakal calegnya ganda alias terdaftar juga di partai lain. Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi memastikan sudah mencoret nama itu. “Ada satu bacaleg yang mundur, sebetulnya bukan mundur tapi kita coret karena ganda, Impisol Yusri,” kata ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Jumat (10/5). Menurutnya, Impisol Yusri yang maju dari daerah Sumatera Selatan II dicoret karena diketahui terdaftar juga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil yang sama. “Kita siapkan penggantinya, masih banyak karena yang mendaftar ke PAN ada 1.239 orang,” ungkapnya. Sementara bakal caleg lain Viva memasti-
kan tidak ada yang mundur, masih tetap yaitu sebanyak total 559 (minus Impisol). “Yang lainnya nggak ada, hanya itu aja,” ucapnya. Dalam daftar nama bakal caleg terindikasi ganda yang disampaikan KPU, nama Impisol Yusri tidak terdaftar sebagai bacaleg ganda. Namun dalam hasil verifikasi berkas, Impisol Yusri atau H. Impisol Yusri tercatat ganda karena terdaftar di Dapil Sumatera Selatan II dari PAN dengan nomor urut 4 dan dari PKB dengan nomor urut 7. Hasil verifikasi KPU menyatakan Impisol baik diusung dari PAN maupun PKB tidak lolos verifikasi berkas pencalonan, bahkan di PAN Impisol sama sekali tidak menyerahkan berkas ke KPU.(bal/mok)
Hadar Nafis Gumay
PKS Tantang KPK Prihal Penyitaan Mobil JAKARTA, RS - Penyitaan terhadap enam mobil mewah milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq dari pelataran parkir gedung yang beralamat di Jalan TB Simatupang No. 82, Jakarta Selatan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum terlaksana. Setelah gagal melakukan penyitaan pada Senin 6 Mei dan Selasa 7 Mei 2013 lalu penyidik KPK hingga kini masih belum melakukan berhasil mengeluarkan enam mobil mewah tersebut dari markas PKS. Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera pun mempersilahkan anak buah Abraham Samad untuk mengambil mobil-mobil yang dianggap hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus suap impor daging sapi di Kementrian Pertanian. Namun, ada syaratnya yakni dilengkapi dengan surat-surat dan prosedur yang sesuai. “Kita mempersilahkan KPK untuk menyita apapun, bahkan gedung ini pun kalau mau disita monggo disita asal ada prosedur yang jelas,” tegas Mardani dalam konfrensi persnya, Jumat (10/5/2013). Menurut Mardani, jika KPK tidak melakukan tugas penyitaan sesuai prosedur, maka harus dipertanyakan ada apa ini? “Kalau tidak, maka itu abuse of power yang sangat luar biasa. Kami ingin semua kita rendah hati dan saling menghargai,” terang pria berkacamata itu. “Tentu KPK tidak ingin membuat orang bersalah menjadi penjahat. Oleh karenanya mari beretika dalam penegakan hukum,” sambungnya. Lebih jauh, Mardani menyampaikan permohonan maafnya jika belakangan sulit menemui kader PKS, dikarenekan saat ini kebanyakan pengurus sedang mengikuti Pilkada Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Selain itu, teman-teman di DPR juga sedang masa reses jadi tidak ada di kantor. “Sehingga apapun pemberitaan tentang PKS, kami yakin kalau menang dalam pilkada, maka kami dapat membuktikan prinsip Rahmatan Lil Alamin PKS bisa sejalan,” pungkasnya.(cns)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-2/V/2013
PAW Anggota ‘ Dewan Disegerakan
‘
“Telah menerima surat pemecatan Syaiful Islam dari Partai Demokrat, dan Sulgani Pakuali dari Golkar.” AH Djauhari Wakil Ketua DPRD Sumsel
Kendati telah dikeluar dari partainya dan melompat pagar ke partai lain, Syaiful Islam dan Sulagani Pakuali hingga kini masih berstatus anggota DPRD dan berhak menikmati segala fasilitasnya. Namun situasi ini dipastikan tak akan bertahan lama lagi. PALEMBANG, RS -Wakil Ketua DPRD Sumsel, AH Djau-
hari mengaku telah menerima surat pemecatan Syaiful Islam dari Partai Demokrat, dan Sulgani Pakuali dari Golkar. Sehingga akan dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW) kepada yang bersangkutan. “Sudah ada suratnya, nanti kita akan kirim ke KPUD Sumsel. Ada batas waktu KPUD untuk membuat surat, dan menentukan waktu pelantikannya,” ujar
Djauhari yang ditemui diruang kerjanya, Jumat (10/5). Ditambahkan politisi Demokrat ini, selain kedua nama tersebut, terdapat juga surat untuk PAW anggota fraksi PDI Perjuangan, almarhum Ikman Goring, dan posisinya akan digantikan mantan Wakil Walikota Palembang, Tolha Hasan. Diakui Djauhari, Saiful dan Sulgani hingga semua proses di atas selesai, masih berhak menerima fasilitas sebagai anggota DPRD Sumsel. “Kita bicara legalitas, kalau keuangan negara kan legalitas. Nyatanya anggota DPRD yang sudah di penjara dan belum diberhentikan masih makan duit DPRD juga,”urainya. Untuk surat PAW Ali Imron Bayin anggota DPRD Sumsel fraksi PAN yang pindah ke Hanura, diakunya belum menerima suratnya. Dari keterangan Djauhari, posisi Sulgani Pakuali nantinya akan digantikan Hasan Basri, sedangkan Syaiful Islam akan digantikan Susi. (zar)
Bantu Lembaga Pendidikan Agama MARTAPURA, RS - Sebagai wujud kepedulian terhadap lembaga pendidikan keagamaan dalam menjalankan fungsinya, Pemkab OKU Timur memberikan bantuan untuk meringankan beban operasional terhadap lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Bantuan dana yang diberikan tersebut besarannya bervariasi. Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Sosial Setda OKU Timur, Sonpiani mengatakan, bantuan masing-masing diberikan kepada pondok pesantren (Ponpes) se-OKU Timur sebanyak 92 ponpes, Taman Pendidikan Alquran (TPA) sebanyak 2.060 TPA, 10 sekolah mingguan Budha, 50 sekolah mingguan Hindu, 90 sekolah Kristen mingguan, 80
sekolah mingguan Katolik. “Untuk bantuan ke ponpes sebesar Rp 7,5 juta per ponpes atau totalnya mencapai Rp 690 juta. Sedangkan untuk TK TPA, sekolah mingguan Budha, Hindu, Kristen Protestan dan Katolik masing-masing Rp 1 juta per sekolah dengan total Rp 2,29 miliar,” ujar Sonpiani. Selain bantuan terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut lanjut Sonpiani, Pemkab OKU Timur juga memberikan insentif terhadap Mudin (petugas memandikan jenazah) dan petugas P3N sebanyak 306 orang. Dengan demikian total dana yang disalurkan mencapai Rp 3 miliar lebih. “Dana bantuan untuk lembaga pendidikan keagamaan serta in-
sentif Mudin dan petugas P3N ini bersumber dari APBD OKU Timur tahun 2013,” ungkapnya. Dengan bantuan tersebut kata Sonpiani, Pemkab OKU Timur berharap hal tersebut bisa meringankan beban demi kelancaran operasional lembaga pendidikan, Mudin serta petugas P3N tersebut. Sementara mengenai mekanisme pengambilan bantuan tersebut, dikatakan Sonpiani, pengambilan bantuan langsung ke Bagian Kesra Setda OKU Timur. “Artinya diambil langsung oleh petugas yang telah diwakilkan dengan bukti secara administrasi. Bantuan yang merupakan kebijakan bupati ini tentunya akan menjadi program rutin,” pungkasnya. (awa)
Dewan Kritisi Kinerja PNS BANYUASIN, RS – Kidisiplinan Pegawai Negeri Sipil Banyuasin, mendapati penilaian negatif oleh kalangan DPRD Banyuasin. Hal itu terungkap saat Lili Antaladewa, anggota DPRD Banyuasin membacakan hasil pembahasaan panitia khusus (Pansus) II terkait LKPJ Bupati 2008-2013 di ruang rapat utama DPRD Banyuasin, Rabu (8/5). Menurutnya, masih banyak PNS Banyuasin yang berkeliaran saat jam kerja. Ada pula yang terlambat berjamaah, baru datang jam 10.00 WIB, seharusnya pukul
08.00 WIB sudah berada di kantor. “Kami lihat masih ada PNS yang berkeliaran saat jam kerja,” kata Lili. Pihaknya berharap pemerintah seriusa menyikapi hal ini. Apalagi sudah ada Sat Pol PP yang bisa difungsikan unuk merazia PNS ‘nakal’ itu. Bila dibiarkan berlarut, takutnya dianggap remeh dan menjadi kebiasaan yang membudaya. “Di sini Inspektorat juga mesti bertindak tegas memberikan sanksi pada PNS yang tidak disiplin,” katanya. Menanggapi itu, Sekda Banyuasin
Semangat aspirasi rakyat
Firmansyah mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan ke PNS terkait kedisiplinan kerja. Dilarang ke luar kantor selama jam kerja, kecuali mendapat izin atasan atau kepentingan kantor. Termasuk juga bagi PNS yang sengaja bolos kerja. Terutama sering terjadi saat hari kerja diapit hari libur. Seperti Jumat (10/5) hari ini diapit libur nasional, Kamis (9/5) dan Sabtu-nya memang tidak masuk kerja. “Kalau ada yang melanggar disaiplin akan dikenakan sanksi,” katanya. (tri)
Mungkin Rp 15 ribu per hari, rasanya tidak memberatkan bagi pedagang bakso, buat mengkredit rumah yang layak.” Eddy Santana Putra
Road Griya Agung 1
Lirik Bangun Rumah Pedagang Bakso-Jamu PALEMBANG, RS - Setelah membangun perumahan murah bagi penarik becak dan buruh di kampung 3-4 Ulu Palembang, Walikota Palembang Eddy Santana Putra (ESP) akan membangun perumahan murah bagi komunitas pedagang informal, seperti penjual bakso dan jamu keliling. “Mungkin Rp 15 ribu per hari, rasanya tidak memberatkan bagi pedagang bakso, buat mengkredit rumah yang layak,”kata ESP usai menghadiri peringatan ulang tahun Paguyuban Sedyo Rukun ke-12 di Gedung Wanita, Jalan Kapten A. Rivai, Palembang, Kamis (9/5). “Guna mewujudkannya kita tidak perlu bergantung dengan
lembaga keuangan. Yang penting ada jaminan dari pemerintah dan melibatkan pengusaha perumahan. Tapi kalau ada lembaga keuangan mendukung itu lebih baik,”ujar calon Gubernur Sumsel 2013-2018 ini. Dilanjutakan ESP yang juga ketua DPD PDI-Perjuangan Sumsel ini, pemerintah dan pengusaha akan membuat perumahan dan kemudian rumah itu akan dijual dengan harga terjangkau, dan sistem pembayarannya bukan per bulan tapi per hari. Selain para penjual bakso, Eddy juga akan memberikan peluang ini bagi para pedagang jamu keliling, atau pedagang makanan lainnya yang telah memiliki paguyuban. “Pent-
ingnya paguyuban ini agar kita gampang mengaturnya. Susah kita kumpulkan orang seratus orang dalam profesi yang sama, kecuali melalui paguyubannya,” kata ESP. Meskipun masa jabatan ESP sebagai Walikota Palembang periode kedua akan berakhir pada Juli 2013, dia mengatakan akan tetap menjalankan program tersebut. “Ini dapat dilakukan sebab kita dapat kerjasama dengan pemerintah dan pelaku ekonomi,” kata Eddy. “Tapi jika saya diamahkan masyarakat menjadi Gubernur Sumsel 2013-2018, jelas program ini juga diprioritaskan bagi para pedagang bakso lainnya di Sumsel,”pungkasnya. (rel/zar).
Rp 12,9 M Telah Digulirkan BANYUASIN, RS – Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKPM) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di Banyuasin telah memasuki tahun kelima. Tahun ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) mencatat dana PKPM sebanyak Rp12,9 miliar telah bergulir di masyarakat desa. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Miswa mengatakan PKPM yang diglontorkan sejak tahun 2009 telah diikuti oleh 3.710 Kepala Keluarga (KK) yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pemberdayaan Desa (Pokmasdaya) di 95 desa/kelurahan di Banyuasin. “Pada tahun ini tidak dikucurkan dana lagi. Tapi terus menggulirkan dana yang telah ada. Sampai tahun ini, sudah sebesar Rp12,9 miliar dana PKPM bergulir di masyarakat,”katanya. PKPM merupakan program mandiri dari pemerintah kabupaten yang dipergunakan bagi
ekonomi masyarakat desa. Dari 17 jenis usaha yang dikelola, setiap desa/pokmasdaya akan mendapatkan dana PKPM termasuk bimbingan langsung dari pihak Unsri. “Perguliran dananya menunjukkan trand positif, dilihat dari dana yang bergulir,”katanya. Atas laporan tim pendamping Unsri, sambung dia, terdapat sekitar 94 Pokmasdaya yang berhasil. Sebanyak 83 pokmasdaya dinyatakan berhasil dan lainnya masih dalam pendampingan tim dan perlu evaluasi. “Pemerintah telah dua kali mengucurkan dana segar, pada tahun pertama program dan tahun 2011. Laporan keuangan program juga dikelola oleh bank Sumsel Babel,”ungkapnya. Pada tahun awal Pemkab Banyuasin mengucurkan anggaran Rp100 juta/pokmasdaya. Lalu, atas hasil evaluasi tim pendamping dan kemampuan anggaran, pemerintah kembali mengucurkan dana pada tahun 2011 sebesar Rp37 juta pada
94 pokmasdaya. “Pada tahun kedua penyaluran mencapai Rp3,478 Miliar,”sambungnya. Masih kata Miswa, program pengentasan kemiskinan PKPM dilakukan pada desa yang belum pernah tersentuh program serupa dari pemerintah pusat. Untuk program dari pemerintah pusat, misalnya PNPM RIS, PNPM PIP dan PNPM Mandiri. “Pada dasarnya, PKPM menjadi program turunan pengentasan kemiskinan seperti halnya program nasional, sebagai bentuk sharing pemerintah daerah,”ungkapnya. Untuk PNPM Mandiri, kabupaten Banyuasin pada tahun 2013, telah mendapatkan anggaran mencapai Rp17,44 miliar dengan dana sharing pemerintah kabupaten sebesar Rp1,86 miliar. “PNPM Mandiri telah dirasakan oleh 158 desa pada 13 kecamatan dengan total anggaran mencapai Rp19,3 Miliar. Jumlah penerimaan PNPM sendiri mengalami penurunan
untuk Banyuasin,”tukas dia. Kepala BPMPD, Hasmi mengatakan program pengentasan kemiskinan dibagi atas dua klasifikasi. PKPM menjadi program pengentasan kemiskinan yang berasal dari anggaran kabupaten, tidak seperti program pengentasan kemiskinan yang berasal dari pemerintah pusat dengan menggunakan APBN. “Dana PKPM terus digulirkan, terus menambah jumlah kelompoknya. Kedua program pengentasan kemiskinan ini memiliki klasfikasi beda,”katanya. Dia mengatakan, program pengentasan kemiskinan PNPM dikhususkan bagi dana pembangunan fisik dan simpan pinjam perempuan sedangkan PKPM berupa dana bergulir dari satu ke kelompok lainnya. “Harapanya dengan semakin banyak dana bergulir, dana bantuan langsung dana berkurang. Karena jika dana bantuan langsung berkurang menjadi indikasi masyarakat desa tersebut sudah makmur,”ungkapnya. (tri)
Warga Batak Bersiap Gelar Pesta Bolon Meriahkan Ultah Sumsel PALEMBANG, RS – Ribuan warga Batak yang berasal dari seluruh Sumsel bersiap menyelenggarakan pesta bolon yang akan dipusatkan di Palembang Sport dan Covention Center (PSCC) pada 1 Juni mendatang. Hal ini terungkap langsung dalam audiensi antara gubernur Sumsel H Alex Noerdin bersama beberapa
perwakilan warga yang datang. “Saat ini jumlah masyarakat Batak yang ada di Sumsel sekitar 130 ribu jiwa, kalau jumlah KK kurang lebih ada sekitar 40 ribu KK. Acara ini sifatnya seperti syukuran sekaligus acara berkumpul bersama seluruh warga untuk lebih mendekatkan sifat kekeluargaan antar sesama.”ujar Saragih. Ketua rombongan Saragih, menambahkan, acara ini merupakan acara pertama yang dilakukan oleh masyarakat Batak
di provinsi Sumsel semenjak provinsi ini berdiri, selain sebagai bukti sudah menyatunya masyarakat batak dengan provinsi Sumsel, acara ini juga dilakukan untuk memeriahkan hari jadi provinsi Sumsel. Selain itu, dengan diselenggarakan even ini, diharapkan ke depan budaya batak dapat terus terjaga dari pengakuan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. “Kita ini melestarikan, jangan seperti gondang sembilan, budaya itu asli punya kita tapi sekarang
sudah ada yang berani mengklaim milik mereka,”katanya. Selain perayaan pesta, Dalam acara ini nantinya akan dilakukan beberapa kegiatan adat lain seperti yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di setiap acara ada, kegiatan tersebut antara lain tari tortor yang merupakan tarian khas dari masyarakat Batak. “Selain pesta memang nanti akan ada pelantikan pengurus, tapi tetap kegiatan ada seperti tari tortor akan tetap ada,”pungkasnya. (alk)
klik...........www.radarpalembang.biz
GAWEAN KITO
VI
RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-2/V/2013
SMKN 1 Sukses Gelar Perpisahan Ukir Karir Cemerlang di Masa Mendatang
Penampilan tari tanggai siswi SMKN 1
Dance
Ketua komite bersama guru, dan tamu undangan
Pemberian cinderamata kepada guru masa purnabakti Masneti BA
Pelepasan sepasang burung merpati
Pemberian cinderamata dari siswi SMKN 1
Foto bersama kepala sekolah, siswa siswi, dan staf, maupun guru
PALEMBANG, RP – Ramai, meriah, dan penuh kegembiraan diluapkan seluruh tamu undangan yang hadir. Terutama bagi para calon alumni SMKN 1, Rabu (8/5), sekitar pukul 08.00 Wib. Ratusan siswa siswi dari kelas XII SMKN 1 Palembang sudah hadir memenuhi halaman sekolah SMKN 1 Palembang, menghadiri acara pelepasan siswa siswi tahun ajaran 2012/2013. Setiap tahun pada momen perpisahan, SMKN 1 bekerja sama dengan Osis dan guru-guru, selalu menggelar kegiatan seperti ini. Selain untuk menjadikan acara ini sebagai wadah meluapkan rasa suka cita karena telah berhasil menyelesaikan ujian nasional, juga dimaksudkan untuk meningkatkan silahturami. Demikian dikatakan Dra Lensa Yunaria, ketua panitia. Adapun rangkaian acara yang dilaksanakan antara lain, foto bersama siswa siswi, kepala sekolah, dan guru-guru, pertunjukan tari Tanggai, pembacaan ayat suci Al Quran dan Sari Tilawah oleh Salmiati. Dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan dari ketua Komite SMKN 1, kata sambutan kepala sekolah, serta kata sambutan Disdikpora kota Palembang yang diwakili Kasi Kurikulum Disdikpora Nursyamsu Alamsyah MM. Dan juga pemberian cindera mata kepada guru Purnabakti Masneti M Nur BA, dilanjutkan dengan penampilan drama parodi siswa siswi SMKN 1. Lalu, pelepasan sepasang burung merpati oleh kepala sekolah, maupun guruguru menandakan pelapasan siswa siswi SMKN 1 dilakukan . Pada sambutanya, Zulkarnain MPd menggungkapkan, rasa bangga dan terima kasih atas kegigihan dan kerja keras peserta didik, sehingga mereka mampu melewati jenjang pendidikan SMK. Hanya saja, di belakang keberhasilan ini tak lupa dia berterima kasih atas kerja sama para staf dan guru-guru yang telah membimbing dan mengasah para peserta didik, sehingga menjadi anak yang santun berwawasan kecerdasan, dan mempunyai keterampilan, sekaligus berimtaq. Sekolah SMKN 1 yang setiap tahun membuka tahun ajaran baru ini, peminatnya cukup
banyak yakni sekitar 2.000 siswa siswi setiap tahun. Hanya saja siswa yang diterima sekitar 5 – 30 % dari total yang mendaftar. Tahun depan SMKN 1 akan menambahkan kurikulum pelajaran bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Kemudian, mengetik 10 jari, dan juga menguasai kompetensi semua jurusan, akutansi, pemasaran, adminitrasi perkantoran, sehingga lulusan SMKN 1, siap menapaki dunia kerja. Lulusan SMKN 1 rata rata ada yang sudah langsung diterima bekerja, siswa siswi masuk siang kini sudah masuk pagi, dikarenakan sudah ada gedung baru 3 lantai dan ke-
las l o kal yang cukup. Saat ini di sore hari hanya untuk kegiatan ekstrakulikuler saja, lantaran memperoleh bantuan dari pemerintah kota sehingga dibuatkanlah gedung baru. Inilah bukti kepedulian pemerintah kota Palembang terhadap dunia pendidikan. Prestasi yang telah diukir SMKN 1 yakni, juara LKS
tingkat provinsi, juara PMR, dan masih banyak lagi. Tahun ini SMKN 1 mewakili Sumsel di tingkat nasional untuk lomba LKS Akutansi yang digelar awal Juni di Jakarta. Turut hadir juga, Kasi Kurikulum Disdikpora Nursyamsu Alamsyah MM, Dewan Komite SMKN 1, PT Semen Baturaja, Lami Komputer, PT Galaxy, PT Erlangga, dan sejumlah kepsek SMK yang ada di Palembang. (**/pms)
Zulkarnain MPd
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL, HOLIDAY MINGGU KE - 2/V/2013
Rumah Fathanah di Depok Didatangi KPK JAKARTA, RP - Lima orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah ter-
sangka kasus suap daging impor, Ahmad Fathanah, di Perumahan Pesona Khayangan Depok Blok
BS Nomor 5, Jumat, 10 Mei 2013. Namun, belum diketahui agenda KPK mendatangi rumah
tersebut. “Lihat saja nanti, apakah pemeriksaan atau apa, biarkan
Pimpinan DPRD
Dari Hal I ) ...............................................................................................................................
DPRD Sumsel itu sudah dilaksanakan sejak 2012, tetapi baru diselesaikan pada 2013 ini. “Anggaran untuk perbaikan pembangunan ruangan itu sudah dianggarkan pada 2012 dan 2013 dalam APBD Sumsel,” tuturnya.
Selain menyelesaikan perbaikan pembangunan ruangan pimpinan, pada 2013 ini juga akan dilakukan pergantian atap gedung dengan genteng keramik dan lantai, karena ada ada kondisi atap yang pecah serta juga
Anggaran SKPD tong tetap diserahkan kepada kepala SKPD yang bersangkutan. “Untuk penganggaran ada beberapa yang dipastikan tidak ada tahun ini antara lain mobil dinas, tapi saya tidak terlalu ingat yang lainnya. Secara teknis yang tahu sektor apa saja yang dipotong itu adalah kepada SKPD yang bersangkutan,” jelasnya. Sementara itu, kepala Bappeda Sumsel Yohanes H Toruan me-
Makin
dilakukan pergatian keramik yang pecah. Kemudian pada tahun 2013 ini juga akan dilaksankan pembagunan masjid di halaman gedung DPRD Sumsel dengan dua lantai yang mampu menampung sekitar
800 jemaah. ”Pembangunan masjid mendesak, karena, mengingat di sekitar gedung rakyat itu hanya ada perkantoran, rumah sakit dan hotel, tanpa adanya tempat ibadah bagi masyarakat,” pungkasnya. (zar).
Dari Hal I ) ............................................................................................................................
nambahkan, pihaknya menjamin pemotongan anggaran tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dan juga perencanaan seperti yang sudah dilakukan pada awal tahun, menurutnya pemotongan ini akan lebih meningkatkan efektifitas pengeluaran anggaran untuk masing masing SKPD. “Tidak masalah, kami tetap jalan seperti biasa, efektivitas dari sisi mutu dan juga kegiatan tidak
ada yang dikurangi sama sekali, selain itu pemotongan yang dilakukan itu tidaklah signifikan, langkah ini lebih mengarah kepada penghematan dan keefektifitasan,” ujar Yohanes. Yohanes menambahkan, pemotongan anggaran ini dipastikan tidak akan mengurangi efektifitas kerja dikarenakan perhitungan pemotongan sudah disesuaikan dengan beberapa faktor antara
lain potensi silpa hingga penyesuaian terhadap kegiatan dari masing masing SKPD. “Pemotongan dilakukan di APBD-P, artinya pekerjaan utama sudah terselesaikan, jadi tidak akan berpengaruh, paling penghematan hanya dari sisi perjalanan dinas dan juga beberapa sektor lain, yang jelas efektivitas baik dari silpa saya yakin akan lebih baik lagi,” pungkasnya.(alk)
Dari Hal I ) ..............................................................................................................................................................
Putra (ESP) mengimbau seluruh lapisan masyarakat mengedepankan cara-cara berpolitik santun sehingga nilai-nilai demokrasi yang bersih bisa tercapai. Menurut ESP yang juga calon gubernur Sumsel nomor urut 1 ini, sudah saatnya semua kalangan belajar berpolitik secara santun dengan mengedepankan rasa saling hormatmenghormati, baik antara pendukung ataupun kompetitor politik. “Yang santun itu kan tidak kasar, tidak melakukan black campaign, dan negative campaign,” kata ESP. Saat ini, sudah banyak terjadi aksi yang kurang patut menjadi contoh dalam berpolitik. Di antaranya, aksi saling rusak baliho dan alat peraga kampanye yang sedang marak terjadi. Itu merupakan bagian aksi politik yang perlu dibenahi dan kurang pantas dilakukan praktisi dan pendukung politik. “Selama ini sering terjadi politik tidak santun. Saya rasa perbuatan seperti itu tidak gentleman, tidak fair, bahkan terkesan kalah sebelum berperang,” katanya. Seharusnya, dalam menghadapi panasnya situasi politik menjelang Pilkada Sumsel, kompetisi politik dapat dilaksanakan secara sehat. Sekretaris DPD PDIP Sumsel Aliandra Gantada mengatakan, berpolitik santun harus dilakukan dengan cara saling menghargai sesama kandidat dan sesama tim sukses. “Harus terus terjalin saling harga menghargai. Saling menjelekkan tidak perlu dilakukan,” kata Ketua Tim Pemenangan ESP-WIN ini. Dia mengajak seluruh politisi dan warga Sumsel untuk saling bersaing secara sehat dengan cara yang lebih santun, tidak mengisi persaingan dengan saling merusak alat peraga, atau saling menjatuhkan harga diri lawan politiknya dengan kampanye hitam. Dengan begitu, nuansa politik bisa memberikan pengetahuan politik yang baik pada masyarakat. Tidak hanya ESP yang menjadi sorotan, kandidat lain pun selalu dicecar dengan kampanya hitam
yang bisa memerahkan telinga mereka. Herman Deru pernah dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap wanita yang mengaku mantan pembantunya. Dalam tradisi kampanye modern, model kampanye hitam (black campaign) sudah lama ditinggalkan dan tidak diminati pemilih. Selain tidak berdasarkan fakta, terlalu mengada-ada, berita yang disampaikan menjurus fitnah. Dan sudah bisa ditebak, tujuan akhirnya merusak citra seseorang. Kasus tuduhan terhadap Herman Deru termasuk kategori kampanye hitam. Kabupaten Mulai Panas Di Kabupaten OKU Selatan misalnya, upaya saling menjatuhkan pasangan satu dengan pasangan lain tentu saja akan sulit dielakkan. Meski belum dilakukan secara terang-terangan oleh pasangan bersangkutan, namun upaya dengan maksud sama sebenarnya sudah terjadi sejak dini. Baik itu dilakukan oleh tim pemenangan ataupun simpatisan masing-masing pasangan. Misalnya upaya yang dilakukan tim pemenangan salah satu pasangan menjelek-jelekkan pasangan lain dengan diserta alat bukti, kemudian menyebar luaskan alat bukti tersebut kepada masyarakat umum. Upaya seperti demikian memang belum terjadi di lapangan (Kabupaten OKU Selatan termasuk di lingkup kecamaatan se OKU Selatan). Pantauan Rakyat Sumsel di wilayah OKU Selatan, upaya menjatuhkan pasangan sebatas dilakukan para simpatisan dilakukan tidak secara terang-terangan dan tanpa diserta alat bukti. Upaya menjatuhkan baru sebatas dilakukan para simpatisan kepada warga masyarakat dari mulut ke mulut. Misalnya simpatisan pasangan tertentu membeberkan aib (kejelekan) pasangan lainnya kepada warga masyarakat. Kondisi seperti demikian terjadi hampir merata tak hanya di lingkup kabupaten melakinkan sampai ke tingkat kecamatan se OKU Selatan. Upaya para simpatisan menyanjung pasangan yang didukung serta
semangat ASPIRASI RAKYAT
menjatuhkan pasangan lain juga paling ramai dengan mamanfaatkan media jejaring sosial seperti facebook ataupun menggunakan media blackberry masanger (BBM). Upaya menjatuhkan diantaranya adanya simpatisan yang disebut telah menelantarkan istri pertama demi seorang mantan model. Ada lagi, pasangan tertentu yang diisukan telah menghamili pembantu dan wakilnya istri koruptor yang pernah masuk penjara. Ada lagi pasangan tertentu yang disebut hanya mengobral janji dan tanpa mampu menepati janji yang telah diumbar semasa kampanye. Sayang dari tim pemenangan masing-masing pasangan sejauh ini belum ada yang melapor adanya tindakan kampanye hitam ke badan berwenang. Hal ini dibenarkan Kepala Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten OKU Selatan Amri Nurmazen saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (10/5). Menurut Amri sejauh ini dirinya belum menerima adanya laporan dari tim pemenangan pasangan tertentu akibat perlakuan menjelek-jelekkan pasangan dari tim pemenangan lawan. “Tak hanya menunggu laporan, kami (panwaslu) sebagai badan yang bertugas dipengawasan juga melakukan pemantauan. Dari pantauan kami juga belum menemukan adanya kampanye hitam di wilayah OKU Selatan, termasuk dari tingkat kecamatan (Panswascam) kami belum mendapati adanya laporan adanya kampanye hitam,” katanya. OKUT Masih Kondusif Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel (Pilgub Sumsel) yang dilangsungkan dalam waktu dekat, seringkali dimanfaatkan oleh oknum maupun tim sukses masing-masing pasangan calon untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Hanya saja, seringkali dukungan masyarakat yang diharapkan tersebut dilakukan dengan caracara yang tidak terpuji seperti melakukan black campaign, menyebar fitnah, baik yang dilaku-
kan langsung kepada masyarakat maupun menggunakan media lain seperti media massa dan elektronik hingga menyebar selebaran gelap dan lain sebagainya. Ketua KPUD OKU Timur H Leo Budi Rachmadi melalui Komisioner Nardianto SS mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan ataupun pengaduan dari masyarakat dan tim sukses masing-masing calon terhadap aksi black campaign yang terjadi di Bumi Sebiduk Sehaluan. “Sampai saat ini belum ada laporan tentang black campaign yang kami terima. Kami berharapkan hal tersebut tidak terjadi di OKU Timur,” ujarnya. Dirinya tidak membantah jika pelaksanaan pesta demokrasi senantiasa diwarnai isu dengan money politik hingga sembako politik (pembagian sembako). “Meskipun itu terjadi di OKU Timur, dipastikan tidak akan mempengaruhi dengan pilihan masyarakat karena masyarakat OKU Timur sudah cerdas semua. Jika ada yang memberi uang atau sembako, belum tentu masyarakat yang menerimanya akan memilih calon yang dimaksudkan,” ungkapnya. Sementara itu, Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM yang juga calon Gubernur Sumsel, belum lama ini menghimbau kepada seluruh pihak untuk samasama mensukseskan pelaksaan Pilgub Sumsel pada 6 Juni mendatang. Mengenai isu dan fitnah yang ditujukan pada dirinya, Deru mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. “Marilah sama-sama kami menjaga dan mensukseskan Pilgub tanpa saling menyerang dan menghujat,” ujar Deru Sangat disayangkan jika pesta demokrasi lima tahunan Sumsel harus dicederai oleh tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Memfitnah, menuduh adalah contoh perilaku yang tidak beradab. Harusnya demi Sumsel yang lebih baik, semua pihak bisa menahan diri, dan tetap menunjukan budaya politik santun, beretika dan cerdas. (zar/gie/awa)
kami bekerja dulu,” kata salah seorang anggota KPK, Jumat, 10 Mei 2013. Menurut anggota itu, satu dari anggota KPK yang datang adalah teknisi. “Ya, kami penyidik, ada satu teknisi,” kata dia. Ahmad Fathanah membeli rumah mewah seharga Rp5,8
miliar itu pada Oktober 2012. Namun, rumah itu belum selesai dibayar sampai Fathanah ditangkap oleh KPK. “Pembayarannya belum selesai,” kata Kenang, leaderdan arsitek Perumahan Pesona Kayangan. KPK datang sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi. Mereka
Muratara Jangan Dijadikan “Dalam kasus ini, Gubernur harus mampu dan cakap untuk segera meyelesaikan permasalahan ini. Kalau tidak mampu menyelesaikan berarti Gubernurnya sebagai penguasa wilayah tidak cakap dalam persoalan tersebut,“ terangnya saat melakukan reses di Lubuklinggau-Musirawas, Jumat (10/5). Yani mengungkapkan, permasalahan Muratara ini jangan dijadikan kepentingan Pilkada oleh elit-elit politik yang tidak bermoral. Ia mengakui, tak menutup kemungkinan karena sebentar lagi akan diselenggarakan
an sosialisasi yang gencar dilakukan saat ini Pemkab yakin sebanyak 98 persen masyarakat akan mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara). “Kami meminta Pemkab dan masyarakat Lahat untuk membantu mensosialisasikan pelaksanaan pemilukada, untuk meningkatkan partisipasi pemilih menggunakan hak pilihnya,” ujar ketua Divisi Sosialisasi KPU Sumsel, Ong Berlian, pada acara Sosialisasi Siaran Pemilu, di Hotel Grand Zuri Lahat Jumat (10/5). Dijelaskannya, untuk mencapai target tersebut pihaknya akan bekerjasama dengan KPID Sumsel, Bawaslu serta Polda Sumsel untuk terus mensosialisa-
Dari Hal I ) ........................................
Pilgub Sumsel sehingga dengan mudahnya dapat memanfaatkan situasi yang sedang memamas ini. “Muratara ini hanya tertunda saja karena persoalan administrasi, bukan batal, ditunda atau ditolak oleh DPR RI, tetapi masyarakat di Muratara tidak mendapatkan informasi yang benar,” tukas dia. Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menyeret seluruh aktor intelektual dibelakang kasus ini agar dapat segera di bawa ke rana hukum.
Targetkan 80 %
baru bisa masuk rumah tersebut sekitar 15 menit setelah itu. Depan rumah mewah berlantai dua itu tampak dipasangi papan iklan rumah dijual di bagian depan. “Kami memang mau menjual kembali rumah tersebut,” kata Kenang. (ddn)
“Kami minta aparat kepolisian tidak hanya dari Polda tetapi langsung dari Mabes Polri untuk menyeret siapa dibalik semua ini,“ tegasnya. “Saya menduga ada kepentigan Pilkada dibalik semua ini karena ada orang yang ingin mendapatkan reward dan apresiasi sehingga ada orang yang mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Kami (PPP) berjanji akan mendorong komisi II DPR RI pada sidang yang akan diselengaran nanti agar DOB muarata segera disahkan dan dimekarkan. “pungkasnya. (pin)
Dari Hal I ) ............................................................................
sikan pelaksanaan dan peraturan Pemilukada kepada masyarakat. Bahkan dukungan dari semua pihak khususnya masyarakat untuk menyampaikan kepada anggota keluarga maupun kerabat agar hadir pada TPS yang disiapkan untuk melakukan pencoblosan harus ada untuk “Selain sosialisasi langsung seperti diskusi dan seminar, kami juga menyampaikan informasi melalui media cetak maupun elektronik, dan juga media pendukung seperti poster, baliho dan stiker,” imbuhnya. Bupati Lahat H Saifudin Aswari menuturkan, berdasarkan hasil survey dilapangan hampir
sebanyak 98 persen masyarakat kabupaten Lahat siap mengikuti Pemilukada serentak 6 Juni mendatang. Dan Pemkab Lahat optimis pelaksanaan Pilkada serentak akan berjalan dengan lancar dan tertib, apalagi sosialisasi dan imbauan jalannya Pemilukada damai terus dilakukan. “Pemkab Lahat telah berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada Pemilukada mendatang. Hampir 98 persen masyarakat Lahat sudah mengikuti Pemilukada 2008 yang lalu. Insya Allah target dari KPU Sumsel, akan terpenuhi dikabupaten Lahat,” pungkasnya. (man)
klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-2/V/2013
GAWEAN KITO
VIII
SMA SRIJAYA NEGARA PALEMBANG
Gelar Acara Perpisahan
S
Pose bersama Kepala SMA Srijaya Negara.
Siswi SMA Srijaya Negara Palembang.
ETIAP ada pertemuan, pasti ada perpisahan, pribahasa ini sesuai dengan acara yang sedang digelar SMA Srijaya Negara Palembang di Ballroom Cafe Selebriti yang terletak di Jalan Veteran, Rabu (8/5). SMA yang beralamat di Jalan Ogan Komp SKIP Unsri itu menggelar acara perpisahan dengan penuh keceriaan. Seperti dikatakan Kepala SMA Srijaya Negara Drs Dzulherman MPd, semoga para anak didiknya lulus semua seratus persen. Serta semoga ilmu yang telah mereka dapatkan selama belajar di SMA itu dapat bermanfaat bagi kelanjutan pendidikan lebih tinggi. “Pesan saya buat anak-anak, jalan mereka masih panjang. Jadi belajarlah dengan rajin dan penuh semangat, Insya Allah apa yang dicita-citakan akan terwujud,” katanya. Ditambahkan Ketua Pelaksana Eviyun Syahid SPd, ada sembilan kelas yang melangsungkan perpisahan Rabu lalu (8/5). Terdiri IPA, 4 kelas dan IPS ada 5 kelas. Jadi, jumlah keseluruhan ada 323 siswa yang mengikuti. “Dan Insya Allah, semuanya lulus seratus persen. Tujuan dari kegiatan ini untuk menjalin tali silaturahim, agar setelah lepas
Drs Dzulherman MPd
Eviyun Syahid SPd
Kepala SMA Srijaya Negara
Ketua Pelaksana
dari sini mereka tetap ingat kepada sekolahnya, ingat kepada guru-gurunya serta ingat kepada
teman-temannya. Harapan saya, semoga mereka bisa menjadi orang berguna untuk masyarakat
dan bangsa. Dan apa yang mereka cita-citakan selama ini cepat tercapai,” tukas Eviyun. (ocha)