SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
SELASA 14 MEI 2013
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
ESP Siap Bantu 50 Bus
Iskandar Ingin Bebas Narkoba DIALOG kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Senin(13/5) yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwjaya bekerjasama dengan dan Puskaptis yang berlangsung di Gedung Pasca Sarjana Unsri Bukit berlangsung alot. Eddy SantanaPutra (ESP) dan Iskandar Hasan saling jualan janji, meski minus Alex Noerdin dan Herman Deru (HD).
Janji ESP dan Iskandar Didepan Mahasiswa Sumsel: ESP
Iskandar
Dalam waktu satu tahun akan menuntaskan macet
Membawa Sumsel yang baru.
Akan memberikan bantuan 50 Bus untuk operasional Unsri
Sumsel yang religius, bebas korupsi, dan bebas narkoba
PALEMBANG, RS - Pada dialog kandidat hadir tiga panelis yang berlatar belakang Dosen Unsri, Dr Ardiyan Saptawan pengamat politik, Prof Bernadette Robiani pengamat ekonomi dan Dr Zen Zanibar pengamat hukum. Ketiga panelis memberikan pertanyaan kepada kandidat yang mengikuti dialog. Cagub nomor urut satu ESP mengatakan, Pemprov Sumsel belum optimal dalam menjalankan program pemerintahan, salah satunya menuntaskan kemacetan yang dikeluahkan
masyarakat selama ini. ”Saya berjanji dalam waktu satu tahun apabila terpilih menjadi gubernur, akan menuntaskan macet yang selama ini menjadi persoalan lalulintas,” ujarnya. ESP yang sekarang menjabat sebagai Walikota Palembang, berjanji
CERUDIK’AN Mahfud MD Siap Nyapres Jangan modal siap saja pak, konsep juga harus jelas.
Awas, Sekolah Jadi Sasaran Kampanye Wah, jangan sampai pendidikan tekontaminasi politik.
Ngerumpi Kito
3 KEPALA DINAS, 1 KABUPATEN/ KOTA
C
ALON Gubernur yang akan bertarung di Pemilu 6 Juni nanti banyak dilatarbelakangi oleh status kepemimpinan yang sekarang. Ada yang Gubernur, Walikota, Bupati, dan eks Kapolda. Kondisi ini seolah memudahkan para kandidat dalam mengkondisikan bawahannya demi suksesi kepemimpinan di Sumsel. Bahkan salah satu kandidat ada yang menginstruksikan, tiga Kepala Dinas untuk mengkondisikan suara di satu Kabupaten/Kota. Cara seperti ini mereka harap mampu memaksimalkan perolehan suara kelak. (*)
semangat ASPIRASI RAKYAT
❏ Ke halaman VII
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBAG
DEBAT KANDIDAT: Calon Gubernur Sumsel Eddy Santana Putra (ESP) dan Iskandar Hasan sedang melakukan debat dihadapan mahasiswa di aula Pasca Sarjana Unsri, Senin (13/5).
PDIP Optimis Tambah Kursi DPRD Provinsi PALEMBANG, RS - DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan menargetkan menambah lima sampai enam kursi untuk DPRD provinsi Sumsel
pada pemilu 2014 mendatang. Untuk DPRD provinsi minimal 16-17 kursi pada pemilu 2014, kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Ir
YUSUF MANSUR: DAHLAN MILIKI FIGUR PRESIDEN PALEMBANG, RS - Ustad Yusuf Mansyur yang masyhur dengan tagline-
H Eddy Santana Putra, Senin (13/5). Menurut dia, sekarang ini PDI Perjuangan di DPRD Sumsel sudah memiliki sebanyak 11 kursi, sehingga
nya ‘The Miracle of Giving’, diam-diam mengisyaratkan diri siap jadi presiden. Entah 2014, atau kapan. Pengakuan dilplomatis yang terlontar dengan setengah bercanda di hadapan ratusan jemaah pada even Konser Pembangunan Graha Rumah Tahfiz Sumsel, Senin (13/5) di Hotel Grand Malaka. “Bukan calon Capres lho ya. Tapi langsung ‘Pres’. Presiden maksud saya, jadi saya mau kalau langsung jadi pres-
pada pemilu nanti minimal 16 kursi untuk DPRD Sumsel, PDI Perjuangan harus menjadi pemenang di Sumsel dan untuk kursi DPR RI asal Sumsel
iden. Namanya dipress itu disuruh, diharuskan, bukan nyalon presiden, artinya kita yang diinginkan rakyat presidenya,” kata Yusuf Mansur setengah berseloroh sembari tersenyum lebar. Sorak ramai makin tinggi, saat Yusuf Mansur sempat menyebut nama Menteri BUMN saat ini, alias bos Jawa Pos Dahlan Iskan kata dia. “Apalagi ada pak Dahlan ya, bisa makin lengkap nih,” ungkapnya ❏ Ke halaman VII
Konsep Rusun ala Herman Deru
“
Memindahkan bukan menyelesaikan persoalan. Namun akan lebih memilih untuk menata kembali ulang. Kalau pun dipindahkan itu solusi terakhir, tapi masyarakat harus menempati tempat yang layak, dan harga yang diberlakukan sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk menempati rusun tersebut,” tegasnya. PALEMBANG, RS – Herman Deru Calon Gubernur Sumsel, akan melakukan penataan ulang terhadap kondisi rumah susun yang dinilai kurang memadai. ❏ Ke halaman VII
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBAG
Membawa Sumsel yang cerdas, sehat, dan sejahtera (Cerah)
INTERAKTIF: Calon Gubernur Sumsel Herman Deru dengan melakukan interaksi dengan warga rumah susun (Rusun), Senin (13/5) untuk memberikan gambaran konsep Rusun idamannya.
juga ditingkatkan jumlahnya dari yang ada sekarang ini. Untuk DPR RI asal Sumsel ditar❏ Ke halaman VII
Janji Sarimuda Ditunggu ? PALEMBANG, RS – Walikota Palembang terpilih versi rekapitulasi KPU, Ir H Sarimuda MT siap melaksanakan janji kampanyenya. Namun, warga masyarakat harus ekstra bersabar menunggu aksi Sarimuda. HAL tersebut diungkapkannya saat dijumpai wartawan di Griya Agung. ”Saya akan pegang janji kampanye, karena ini amanah yang dijanjikan rakyat kepada saya,” ungkap dia. ”Setelah dilantik, program masyarakat yang dijanjikan akan menjadi prioritas untuk dikerjakan, khususnya program Gertak Pembesar untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saluran guna mengurangi resiko banjir yang kini sering melanda pemukiman warga,” ujar Sarimuda. Sarimuda tidak lupa meminta masyarakat untuk bersabar terkait dengan rencana penanganan banjir dalam skala besar
Tawaran Pemenuhan Janji Kampanye Sarimuda: 1. Penanganan banjir, paling lambat 2014. 2. Penanganan jalan, disesuaikan dengan anggaran. 3. Penaganan PKL, dengar keluhan PKL lagi.
seperti yang sudah dijanjikan. ”Untuk kolam retensi tetap difokuskan, tapi kami minta bersabar dulu, karena ini anggaran sudah berjalan, nanti akan direalisasi❏ Ke halaman VII
klik...........www.radarpalembang.biz
II
SUARA RAKYAT
RAKYAT SUMSEL, SELASA 14 MEI 2013
MENGUPAS UU LEMBAGA MIKRO KEUANGAN MAS MIKO
Jl Anggrek Garuda, Jakarta Barat lkdanpm@yahoo.com *Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat (LKPM)
BAGI Bangsa ini Koperasi adalah bagian dari kehidupan, pasal 33 UUD 45 mengamanahkan agar perekonomian bangsa ini ditata layaknya koperasi, semua aspek keputusan dan hasil yang diperoleh hendaknya dikedepankan untuk kepentingan bersama, semua dilakukan dengan azas musayawarah mufakat. Uraian singkat ini saat berdiskusi dengan Tenaga Ahli Komisi IV DPRI sdr M.Noor Azasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau materi ini layak ditampilkan di media, sebagai referensi bacaan. Rangkuman materi tersebut tentang UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sektor keuangan. Kementerian Keuangan mengajukan RUU LKM pertama kalli kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2003. Setelah masuk DPR, draf RUU LKM sempat
dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2010. Pada sisi lain, RUU ini sejak awal sudah mendapat tantangan dari gerakan koperasi karena keberadaan koperasi seolah tidak diakui lagi dalam RUU ini. Draft inisiatif`dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang mengarahkan pembahasan RUU LKM hanya meliputi sejumlah LKM yang belum berbadan hukum. Lembaga Keuangan Mikro (LK M ) p a d a k e n y a t aannya berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan, khususnya bank umum. Akan tetapi keberadaan LKM ini sering menimbulkan kontraversi terutama dari segi payung hukumnya. Secara yuridis keberlakuan LKM di Indonesia paling bisa didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan
Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, dan Nomor: 11/43A/KEP.GBI/ 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan SKB tersebut kelompok LKM yang belum berbadan hukum seperti Badan Perkreditan Desa, Badan Lumbung Pitih Nagari, Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam, BMT dan lain-lain, diarahkan menjadi BPR, koperasi atau badan usaha milik desa. Dalam Penjelasan Umum UU LKM, antara lain disebut: “LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945”. Ada beberapa ketentuan penting dalam UU LKM ini yang perlu kita kritisi bersama, antara lain: 1. Dalam Ketentuan Umum BAB I UU LKM, antara lain juga disebutkan: Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Secara tidak langsung ini berarti secara yuridis semua LKM, termasuk yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada UU LKM ini. 2. Pasal 4 menyebutkan bahwa pendirian LKM paling sedikit
harus memenuhi persyaratan bentuk badan hukum, permodalan dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa badan hukum dimaksud meliputi koperasi atau perseroan terbatas. Kemudian pada ayat (2) disebutkan, untuk perseroan terbatas, sahamnya paling sedikit 60 % dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten atau badan usaha milik desa/ kelurahan, sisanya sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau koperasi. Kepemilikan saham oleh pemerintah atau badan usaha milik desa/ kelurahan hingga 60 % praktis akan melumpuhkan semangat keswadayaan masyarakat dan membentuk ketergantungan yang begitu tinggi pada negara; 3. Pasal 9 yang mengatur tentang perizinan, menyebutkan sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi susunan organisasi dan kepengurusan, kepemilikan, permodalan dan kelayakan rencana kerja. Pada pasal 10 disebutkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini membuat LKM berbadan hukum koperasi, bukan hanya harus tunduk pada rezim Kementerian Koperasi dan UKM, namun juga harus tunduk pada rezim OJK. Pengaturan ini juga kurang relevan dengan kondisi di lapangan serta akan tumpang tindih dengan
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui 0812 - 73360175 radar_palembang
*
08153275XXXX Pak Walikota Tlg dong aliran air sungai menuju sungai Borang yang ada di belakang perumahan Sako Vilage dibersihkan karena kalau hujan perumahan Bumi Sako Damai II banjir. Karena aliran sungai tersebut dipenuhi tanaman liar. 08536870XXXX
Semangat Aspirasi Rakyat
@radar_palembang
Pak Walikota tlg dong perhatike jalan Sukabangun II sebagian ada yang rusak parah. 0812739XXXX Pak Gubernur tlg perhatike jalan lintas antara Palembang dan Pangkalan Balai sering macet panjang terutama di KM 12 hingga 14. Thanks atas perhatiannya pak
aturan lainnya. Semangat untuk mempermudah pendirian justeru bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi perlindungan rakyat kecil yang menabung. 4. Cakupan wilayah usaha diatur dalam pasal 16 s.d. 18. Kita tidak berharap agar LKM itu tetap kecil atau bahkan dibonsai, tetapi semakin besar LKM asal sesuai fungsinya tentu patut didukung dan itulah yang diharapkan, sebab semakin besar suatu LKM akan melayani semakin banyak pula kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro sebagai client yang dapat dilayani. Jadi, yang paling penting bukanlah pembatasan cakupan wilayah usaha, tetapi pembatasan pinjaman dan atau pembiayaan.
Bila LKM melayani sektor usaha menengah atau besar, ia sudah tak bisa dikatakan LKM. 5. Penjaminan simpanan yang diatur dalam pasal 19 s.d. 21, seharusnya perlu lebih rinci lagi, namun hal ini sama sekali tidak tergambar dalam penjelasan undang-undang ini yang hanya memberikan penjelasan dengan pihak terafiliasi dalam pasal 21. UU LKM praktis belum memberikan perlindungan yang jelas, tegas dan konkrit. Begitu pula pengaturan tentang pembinaan, pengawasan dan sanksi administrative yang tidak secara tegas memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Sanksi pidana dalam Pasal 34 s.d. 38 UU LKM ini juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap
masyarakat atas berbagai praktek yang merugikan masyarakat, seperti praktek rentenir atau pengenaan bunga sangat tinggi atas pinjaman, arisan berantai, dan penipuan berkedok investasi. Semoga Peraturan atau produk Undang-undang yang diciptakan oleh Pemerintah dan DPR dapat bermanfaat bagi masyarakat langsung, karena selama ini produk instansi terkait tersebut selalu ditentang masyarakat ini menunjukan bahwa perumusannya tidak menempatkan Pancasila sebagi landasan hukum tertinggi baru UUD 45. Tetapi perumusannya masih mengacu kepada UU setarap dibawah UUD 45, resensi hasil diskusi ini sebagai kupasan untuk melengkapi Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden nantinya. (*)
Butuh Koordinasi Untuk Pendidikan Sebuah rutinitas tahunan di Negeri yang katanya ‘Gemah Ripah Loh Jinawi’. Kemudian ‘belakangan’ apa yang terjadi dalam dunia pendidikan kita? Telah ada UU Nomor 20 Tahun 2003? Dan Serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Tentang Pendidikan? Ujian Bergilir. Bukan Ujian Nasional. Ada apa dengan Dunia Pendidikan Kita? Apa iya “menjadi Ujian Bergilir”? karena saat ini tidak serentak untuk pelaksanaan Ujian Nasional tersebut. Apa iya demikian? kesalahan Pihak ke 3,hasil ‘Pengadaan’ yang ‘hanya’ berurusan dengan cetak-mencetak? Ironis bukan?. Dahulu? Koordinasi? Atau? Dahulu, sebelum UU nomor 20 Tahun 2003 ujian tersebut bernama Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan yang lokal bernama Evaluasi Tahap Akhir (EBTA) terlaksana sesuai jadwal yang di tentukan oleh Pemerintah. Apakah hal tersebut atas dasar ‘Koordinasi’ semua Pihak? Jelas semua sesuai Jadwal yang telah di tentukan. Bagaimana Saat ini? apakah Apa Ini? Apa Itu? Dimana ‘Koordinasi’ untuk Implementasi? Pendidikan Mutlak Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan, sampai beranjak dewasa, kemudian tua. Apa Yang Terjadi? Dahulu berbagai Proses pendidikan antara lain dari orang tua, masyarakat, maupun
lingkungan. Ter ‘koordinasi’ secara Arif, Baik dan Bijak. Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa. UUD 1945 Pasal 31 ayat pertama menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat kedua menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur didalam undang-undang. Peran serta seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah bertanggungjawab mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Menjadi keharusan dalam suatu sistem adanya “Koordinasi”. Sehingga Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pendidikan nasional. Hal itu dilakukan untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia supaya berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan kondisi,keadaan zaman yang selalu berubah.Jangan Pernah ‘mengorbankan’ generasi INA. Apapun itu. Ujian Nasional untuk kepentingan Nasional. Yusuf Senopati Riyanto yusuf_riyanto@yahoo.com *Penulis adalah alumni Magister Hukum UNPAD Bandung
klik...........www.radarpalembang.biz
WAKIL RAKYAT
III
RAKYAT SUMSEL,SELASA 14 MEI 2013
Tak Peduli Nomor Urut IMPIAN memperbaharui bangsa ini kearah lebih baik membuat Sakim SH MM saat ini masih duduk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai PDI Perjuangan. Masih banyak peryimpangan yang terjadi selama duduk jadi wakil rakyat, merasa terpanggil kembali untuk mengawasi jalannya birokrasi belum sempurna akan ia perjuangkan lebih sempurna lagi. PALEMBANG, RS-Sakim pria berkacamata ini mencalonkan dirinya kembali sebagai Calon Legistratif DPRD Provinsi Sumsel pada pemilihan legistratif 2014 mendatang. Setelah 2009 kemaren sukses mendapatkan kursi di parlemen mengatakan bahwa masih banyak yang perlu ia lakukan untuk Sumsel “Selama lima tahun ini, saya selalu fokus dan totalitas dalam pekerjaan saya, masih banyak hal yang belum sempurna harus di sempurnakan lagi karena itu saya maju lagi,” Kata Sakim, Minggu (12/5) Saat menghadiri Waisak Bersama di Vihara Prajna Shanti. Terjun di parlemen masa bakti 2009-2014 membuat Sakim memahami kondisi sebenarnya terjadi, ada ironi yang sungguh menyedihkan atas kinerja parlemen selaku pengawasan pemerintahan dan ia jelas sedang memperjuangkan hal tersebut. “Coba bayangkan, DPRD provinsi itu tidak punya hak menolak LPJ gubernur, hanya sekedar mendengarkan belum lagi dalam hal pengawasan masih sangat lemah, “ Tegasnya Sebab menurut pria yang tinggal di komplek Kalidoni ini, masyarakat melihat kinerja dan apa yang bisa dilakukan seseorang ketika mewakili masyarakat. “Coba bayangkan berapa banyak APBD bocor, ? Saya fikir hal tersebut terjadi tak lain karena sistem pengawasan yang kurang kuat, dan parlemen sebagai wakil dari masyarakat seolah tak mau tahu,” kata dia. Permasalahan nomor urut, Sakim tak pernah ambil pusing, ia mengakui sering terjadi konflik perebutan nomor urut tapi ia sendiri tak tertarik dengan hal tersebut karena Pemilihan nantinya sistem suara terbanyak. “Mau nomor berapapun kalau di dukung rakyat pasti akan menang, di 2009 nomor urut 2 sementara untuk 2014 nanti, kalau tidak berubah saya berada di nomor 4,” jelasnya.Demi memperjuangankan hak rakyat dan mengawasi kerja eksekutif dengan maksimal, Ia mengatakan parlemen mesti memiliki keberanian dan power kuat jangan mudah terpancing dengan hal hal apapun. “Kedepannya semestinya parlemen mesti bisa kompak dalam memperjuangan hak rakyat dalam pengertian mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya. Meskipun eksekutif dari partai kita atau kita dari partai pengusung eksekutif, bermitra namun tetap kritis,” tegasnya.Dengan kompaknya parlemen
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Sakim SH MM tentu imbasnya kepada rakyat, sebab parlemen bisa bersatu menekan pemerintah agar menjalankan program sesuai keinginan rakyat. Seperti mempercepat pembangunan infrastruktur serta program pro rakyat lainnya. “Nah, dengan kompak dan bersatunya anggota dewan, tentu akan ada perubahan dalam segi sistem dan kordinasi,” kata dia (can)
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, SELASA 14 MEI 2013
Ruhut: Imbau Anggota DPR Sering Bolos
Pilgub Jateng
Panwaslu Temukan 20 Ribu Surat Suara Rusak
JAKARTA, RS - 90 Persen anggota DPR RI periode 1999-2014 nyaleg lagi di Pemilu 2014 mendatang. Semestinya anggota DPR yang hobi bolos tak lagi menduduki kursi wakil rakyat. “Sebenarnya kalau memang nggak bakat jadi anggota DOR nggak usah lah. Daripada bolos melulu, kasihan rakyat, karena kita kan digaji negara. Itu kalau Ruhut Sitompul tahu malu,” kata anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kepada detikcom, Senin (13/5/2013). Partai politik harusnya lebih selektif. Jangan sampai parpol hanya mempertimbangkan tingkat popularitas caleg tanpa mempedulikan tingkat kehadiran dan efektifitas kerja anggota DPR bersangkutan. “Partai politik harus selektif. Kalau di partai kami di Partai Demokrat, tidak bisa, langsung dikontrol Pak SBY,” katanya. Masih ada kesempatan parpol mencoret anggota DPR yang tukang bolos. Parpol bisa meminta laporan langsung menyangkut kinerja anggota DPR selama periode 2009-2014 sejauh ini. Tahapan pencalegan di KPU juga masih memasuki tahan Daftar Caleg Sementara. Artinya parpol masih bisa mengganti caleg yang tidak punya kompetensi duduk di DPR.”Masih ada waktu, kalau partai punya kemauan,” tegasnya.(van/try)
Bahas Evaluasi Internal Pertemuan SBY dan Petinggi PD di Cikeas JAKARTA, RS - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang semua jajaran pengurus harian DPP PD di Cikeas, Minggu (12/5) Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Rupanya SBY mengevaluasi kinerja jajaran pengurus PD agar meningkatkan konsolidasi ke daerah. “Ini kan pertemuan biasa antara ketua umum dan pengurus harian. Ini pertemuan pertama pasca SBY jadi ketum. Tentunya tentang hal-hal internal PD, evaluasi,” kata Wakil Ketua Umum PD Nurhayati Ali Assegaf, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013). Banyak hal dibahas, termasuk survei elektabilitas PD belakangan ini. Pengurus diminta meningkatkan konsolidasi untuk penguatan PD.”Kita membahas masalah evaluasi, surveisurvei, kita lihat konsolidasi kebersamaan di Partai Demokrat,” katanya. Rapat tersebut juga membicarakan tentang pencalegan. Sejumlah caleg PD memang mempermasalahkan nomor urut mereka di Pemilu 2014 mendatang. “Tetapi lebih banyak kepada pengarahan, fungsionaris bertemu dengan pengurus. Lebih banyak tentang guidance, pencalegan kan sudah selesai jadi lebih bagaimana berinteraksi dengan masyarakat,” sambung ketua DPP PD, Edy Ramli Sitanggang.(van/nwk)
Mantan Ketua MK Mahfud MD memberikan potongan kue ultah kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas saat menghadiri peluncuran buku Sahabat Bicara Mahfud MD di Jakarta, kemarin (13/5). Buku yang diluncurkan bertepatan dengan ultahnya ke-56 itu berisi 56 tulisan sahabat Mahfud. FOTO: NAUFAL WIDI A.R/ JAWA POS
Mahfud MD Siap Nyapres Eks Ketua MK Mahfud MD semakin berani menyatakan kesiapannya maju di Pilpres 2014. Mahfud berulangkali menyatakan kesiapannya nyapres. JAKARTA, RS -“Saya menjadi capres 2014. Saya mengambil kesimpulan ketika Gus Sholah, tidak lagi mengatakan tidak bersedia, muncul gelombang mendorong saya, kalau rakyat dukung saya siap,” kata Mahfud MD usai peluncuran buku “Sahabat Bicara Mahfud MD” di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Senin (13/5/2013). Saat ini Mahfud memang baru mendapat dukungan. Karena belum ada parpol yang meliriknya menuju ke Pilpres 2014.”Untuk tahap awal mendukung, itu cukup. Lembaga survei juga hampir semua menyebut iya, untuk itu saya siap,” katanya. Mahfud pun masih terus melakukan komunikasi politik dengan parpol. Karena hanya parpol yang bisa mengantarkannya ke Pilpres 2014. “Saya masih melakukan komunikasi politik, apa yg menjadi suara langit dengan suara rakyat dan suara akar rumput itu ada yang mengatur, kita tetap berusaha,” lanjutnya. Sementara itu niat dari Mahfud MD bertarung dalam Pilpres 2014 mendapat dukungan
banyak pihak. Dua di antara para pendukung itu adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Wamenkumham Denny Indrayana. Dukungan itu termuat dalam buku ‘Sahabat Bicara Mahfud MD”. Buku setebal 498 halaman itu, berisi testimoni tentang Mahfud MD dari para sahabatnya. “Setelah pensiun dari MK, Mahfud lebih pantas tetap memegang posisi penting. Termasuk jadi calon presiden yang amat menjanjikan,” ujar Dahlan. Menurutnya Mahfud memiliki kualitas mumpuni sejak menjabat Ketua MK. Dahlan sangat apresiasi putusan yang diketuk Mahfud MD terutama soal pembubaran BP Migas, sekolah unggulan dan bayi yang lahir di luar nikah. “Di tangan Mahfud, hukum bisa lincah menjawab tantangan,” ungkapnya. Wamenkum HAM Denny Indrayana juga mendukung Mahfud MD menjadi capres. Denny mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan orang-orang seperti Mahfud MD. “Pak Mahfud sedang meniti jalan untuk mengikuti Pilpres 2014. Sebagai orang yang mengenal Pak Mahfud, saya tentu mendoakan semoga yang terbaik akan terjadi untuk Pak Mahfud,” ujar Denny.(rvk/lh)
SEMARANG, RS - Sebanyak 20.169 surat suara untuk Pilgub Jateng 2013 yang didistribusikan ke Kota Semarang diketahui rusak. Ada yang sobek, ada yang terkena bercak tinta dan warna tinta tidak sesuai. Divisi SDM dan Kelembagaan Panwaslu Kota Semarang, Muhammad Amin saat mendatangi lokasi sortir di Balai Latihan Kerja (BLK) Penderita Cacat mendapati kertas suara yang rusak antara lain sobek di bagian samping dan bercak yang berada pada foto calon gubernur dan wakil gubernur. “Hasil pengamatan ada kertas suara yang sobek, ada spot di pasangan calon, dan ada gradasi tinta. Jumlahnya 20.169 surat,” kata Amin di BLK Penderita Cacat, Jl Perintis Kemrdekaan Semarang, Senin (13/5/2013).”Sebelumnya, dalam 4 hari sudah ditemukan 10.147 surat suara rusak,” imbuhnya. Terpisah, Ketua Komisi Pe-
milihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Fajar Subhi AKA mengatakan, kerusakan surat suara ada di setiap daerah di seluruh Jawa Tengah dengan variasi yang berbeda. Namun pihaknya sudah mengirim balik ke percetakan dan mendapatkan gantinya. “Seluruh daerah ada. Targetnya tanggal 20 Mei sudah sampai di semua kabupaten/kota termasuk perbaikannya,” ujar Fajar. Dari data Panwaslu Kota Semarang, jumlah surat suara yang berada di wilayahnya sebanyak 1.125.696 dan cadangan sebanyak 2,5 persen sehingga total menjadi 1.153.838 surat. Saat ini, 20.169 surat suara yang rusak sudah ditukar oleh percetakan dan sedang disortir, dilipat dan dipacking di BLK penderita cacat Semarang. Sedangkan untuk pemusnahan surat suara yang rusak, kewenanannya ada di tangan KPU Jateng. Surat suara itu bisa dibakar atau didaur ulang.(alg/try)
Pasangan Ayi-Nani Ajak Jokowi Jadi Jurkam Pilkada Kota Bandung BANDUNG, RS - Calon Wali Kota Bandung yang diusung Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Ayi Vivananda akan mencoba menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai jurkam saat masa kampanye Pilwalkot Bandung 2013 nanti. “Pada saat kampanye nanti kita akan maksimal. Saya berharap DPP bisa menurunkan Jokowi dan Oneng (Rieke Diah Pitaloka). Kita akan mengajaknya lewat institusi partai,” ucap Ayi usai kunjungan ke Posko Pemenangan Wawan Dewanta-Sayogo di Babakan Priangan Raya Kota Bandung, Senin (13/5/2013). Ayi yang berpasangan dengan Nani Suryani sendiri tidak khawatir akan dituding mendompleng popularitas Jokowi. “Tidak, kita kan sesama kader. Jokowi memang terkenal. Kami punya kewajiban sama membesarkan partai dan menyejahterakan masyarakat,” singkatnya.
Jokowi
Sebelumnya diberitakan berdasarkan survey Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (P2KS) Jurusan Statistik Universitas Padjajaran (Unpad), elektabilitas pasangan nomor urut 5 Ayi Vivananda-Nani Rosada paling tinggi. Hasil survey P2KS Unpad menyebutkan tingkat elektabilitas pasangan No 5 Ayi-Nani paling tinggi dengan perolehan suara 17,76 persen. Disusul pasangan no 1 yakni pasangan Edi-Erwan sebesar 12,24 persen. Di posisi tiga ditempati pasangan no 4 Ridwan Kamil-Oded M Danial 6,41% persen, disusul Pasangan no 6 MQ Iswara-Asep Dedi Ruyadi 2,65 persen.(avi/ern)
Modal Nyaleg Capai Rp 10 M Pemilu 2014 JAKARTA, RS - Modal nyaleg pengusaha di Pemilu 2009 lalu diprediksi maksimal Rp 6 miliar. Tapi situasi di Pemilu 2014 diprediksi naik hingga Rp 10 miliar. “Pemilu 2009 saya menduga paling mahal pengusaha rata-rata
Pramono Anung
menghabiskan Rp 6 miliar. Besok saya yakin biaya politiknya akan lebih tinggi, bisa saja lebih dari itu mungkin sampai Rp 10 miliar kalau benar-benar mereka mau,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Senin (13/5/2013). Menurut Pramono, sistem Pemilu proporsional terbuka yang membuat modal di Pemilu 2014 mahal. Karena digunakan sistem suara terbanyak, sehingga caleg selain bertarung dengan teman partai pesaing juga menghadapi rekan separtai dari dapik yang sama. “Dengan sistem yang sama pada 2014 saya yakin biayanya politiknya relatif akan lebih tinggi karena waktu sosialisasi kan lebih panjang. Waktu kampanyenya ada setahun, “ ungkapnya. Modal nyaleg paling mahal memang para pengusaha. Karena pengusaha rata rata tak memiliki elektabilitas, namun memiliki sumber daya materi yang besar.(van/ndr) Semangat Asprirasi Rakyat
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, SELASA 14 MEI 2013
AWAS Sekolah Jadi Sasaran Kampanye
TANDA TANGAN : Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari melakukan penadatanganan serah terima pasukan pengamanan pemilukada Sumsel. Dijelaskannya total satuan perlindungan masyarakat (linmas) yang diserahkan Pemkab Muba kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Musi Banyuasin berjumlah 5.830 orang
5.830 Linmas Siap Amankan Pilgub SEKAYU,RS – Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari mengajak seluruh elemen masyarakat Muba untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, demokratis, berkualitas dan merakyat. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Muba saat upacara serah terima pasukan pengamanan lang-
sung dan tak langsung pemilu gubernur dan wakil gubernur Sumsel tahun 2013 di halaman Griya Bumi Serasan Sekate. Bupati juga berpesan kepada segenap anggota satuan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan tugas linmas dengan baik, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban. Meningkatkan kewaspadaan
dini untuk membantu menjaga pengamanan dan menjaga citra dan penampilan satuan perlindungan masyarakat.Dijelaskannya total satuan perlindungan masyarakat (linmas) yang diserahkan Pemkab Muba kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Musi Banyuasin berjumlah 5.830 orang. Dengan rincian satuan perlindungan masyarakat tempat pemungutan suara berjumlah 2.936.
Satuan Linmas pengamanan tak langsung kabupaten sebanyak 100 orang, satuan linmas pengamanan tak langsung kecamatan 434 orang dan satuan linmas pengamanan tak langsung desa berjumlah 2.390 orang. Turut hadir pada acara tersebut Jajaran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan anggota organisasi wanita Kabupaten Muba. (ace)
KPUD Terus Himbau Perbaikan Syarat Caleg MUARA ENIM, RS –Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muara Enim memberikan kesempatan bagi setiap Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan calon legislatif (caleg) selama 14 hari. Yakni, terhitung sejak 9-22 Mei 2013, mendatang. Ketua KPUD Kabupaten Muara Enim, Isa Ansori, SE melalui Anggota KPUD Suprayitno mengatakan, selama waktu 14 hari ini, setiap parpol diperkenankan untuk melakukan perbaikan ataupun memenuhi se-
jumlah persyaratan caleg sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pihak KPUD telah melakukan verifikasi data Daftar Calon Sementara (DCS) dari masing-masing Parpol. Hasil verifikasi ini telah disampaikan kepada masing-masing Parpol pada 7-8 Mei, lalu. “Dari hasil verifikasi berkas yang telah kami serahkan, masing-masing parpol akan mengetahui apa-apa saja yang perlu mereka perbaiki ataupun lengkapi, sehingga nantinya memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pileg 2014,” ungkap Suprayitno, Senin (13/5). Terkait hal ini, lanjut dia,
Semangat aspirasi rakyat
umumnya masing-masing Parpol masih harus melengkapi surat-surat pernyataan mereka. Seperti formulir BP-8 yang mencantumkan kesiapan setiap caleg untuk tidak berpraktek sebagai notaris, Petugas Pencatat Akta Tanah (PPAT) dan lain-lain. Bila praktek ini masih dilakukan maka dinilai dapat menggangu kinerja mereka sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim, nantinya. “Terlepas apakan mereka nantinya akan terpilih atau tidak, namun pernyataan tersebut tetap harus dilampirkan,” tegas Suprayitno. Selanjutnya, kata dia, sejumlah parpol belum melampirkan fotocopi berkas tertentu yang telah dilegalisir oleh KPUD Kabupaten Muara Enim. Selain itu, beberapa Parpol juga belum melampirkan surat pemunduran diri dari caleg mereka yang sebelumnya menjabat sebagai perangkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk beberapa Parpol seperti partai Golongan Karya (Golkar), terang Suprayitno,
juga tidak melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba bagi para Calegnya. Untuk Parpol lain, seperti partai Nasional Demokrat (Nasdem) belum melampirkan fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol. Sebab, sebagai Parpol baru umumnya anggota masih menggunakan KTA sementara. “Hal lain yang masih diperbaiki sejumlah Parpol adalah penempatan kursi bagi Caleg perempuan. Selebihnya, ratarata Parpol telah memenuhi persyaratan 30%, kuota perempuan” papar Suprayitno. Tak kalah penting, lanjut Suprayitno, sesuai dengan surat edaran terbaru dari KPU Pusat, bagi Parpol yang masih ingin mengganti, memperbaiki, ataupun menambah Caleg yang diajukan tetap diperbolehkan. Namun, tetap dalam kurun waktu 14 hari seperti yang telah di tetapkan. “Jadi bagi parpol yang belum memenuhi kuota Calegnya seperti PKPI tetap diperbolehkan, namun tidak ada perpanjangan waktu. Tetap 14 hari seperti yang telah di tentukan,” jelas Yitno. (yan)
SUMSEL,RS – Guna menarik simpati dan mempertahakan kursi Lahat satu nampaknya tidak lagi segan – segan bagi incumbent mencari dukungan dari pelajar yang telah mendapatkan hak pilih dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pada 6 Juni 2013. Terpantau, dalam acara perpisahan siswa kelas XII SMA (Sekolah Menengah Atas) selalu dihadiri oleh H Saifudin Aswari,SE, bupati Lahat. Pantauan wartawan koran ini, dalam acara perpisahan seluruh siswa kelas XII tidak hanya Incumben yang hadir bahkan sesekali cawabup Marwan Mansyur yang mewakili H Saifudin Aswari,SE. Dalam setiap kata sambutan dari kepala sekolah selalu terdengar seruan untuk mengajak siswa mendukung pasangan SAMA (Saifudin – Marwan) dalam Pilkada nanti yang sangat jelas jika sekolah dilarang oleh Banwaslu menjadi ajang silaturahmi politik yang diatur dalam UU. Bupati Lahat H Saifudin Aswari,SE dalam sambutan saat menghadiri perpisahan siswa SMK PGRI mengatakan, kehadirannya dalam acara perpisahan untuk mengucapkan selamat kepada siswa usai mengikuti UN (Ujian Nasional) sekaligus memberikan motivasi kepada pelajar untuk kembali kelingkungan agar dapat menatap masa depan yang baik. “Jika siswa tidak bias melanjutkan kuliah dapat mengikuti keterampilan kerja yang disediakan diDisnaker. Ini adalah langkah awal menatap masa depan, ini bukan akhir, tapi awal dari jalan kalian untuk mengapai prestasi yg lebih tinggi. Saya doakan salah satu dari kalian akan jadi pemimpin lahat di masa depan, tapi jangan lupa doakan bapak juga ya,”ucapnya. Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat, Deli Kurniadi mengatakan menjelang masa kampanye pihaknya banyak menerima laporan tentang pelanggaran dari masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik secara tertulis maupun pesan singkat. Namun untuk tindakan yang diberikan, pihaknya masih harus memilih dan melihat jenis pelanggaran tersebut, mana yang akan diteruskan ke ranah pidana umum, administrasi, dan kode etik. “Panwaslu Kabupaten Lahat saat telah membuat berita acara penerimaan yang akan di teliti, ditindaklanjuti dan diverifikasi terhadap laporan yang masuk setelah itu barulah nanti dibahas melalui rapat intern Panwaslu. Semuanya akan kita lihat sesuai pelanggaran yang ada, Panwaslu Lahat akan terus mengawal proses pemilukada dari peluang-peluang kecurangan,”jelas dia. Sosialisasi KPUD Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten OKU Timur, terhitung sejak kemarin (13/5) akan terus melakukan sosialisasi dan simulasi ke pemilih pemula tentang tata cara memilih dalam pemilihan
‘
Larang Galian C
‘
Panwaslu Kabupaten Lahat saat telah membuat berita acara penerimaan yang akan di teliti, ditindaklanjuti dan diverifikasi terhadap laporan yang masuk setelah itu barulah nanti dibahas melalui rapat intern Panwaslu.” Deli Kurniadi Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat Gubernur (Pilgub) 6 Juni mendatang. Dalam soasialisasi tersebut, pemilih pemula diberikan materi praktek atau simulasi lengkap dengan TPS nya. Ketua KPUD OKU Timur, H Leo Budi Rachmadi SE mengatakan, sosialisasi dan simulasi ke pemilih pemula dilakukan di 30 tingkat SMA dan SMK baik negeri maupun swasta. Disamping itu sosisalisi juga dilakukan di perguruan tinggi yang ada di OKU Timur sepertiSTKIP Nurul Huda, STIE Belitang, serta Stiper. “Jika ditotal sosialisasi yang kita lakukan di 30 sekolah dan perguruan tinggi diikuti sekitar 3.000 pemilih pemula. Setiap sekolah atau perguran tinggi kita libatkan sekitar 100 orang dalam simulasi Pilgub ini. Jadi lebih kurang ada 3.000 pemilih pemula yang kita sosialisasikan,” ujar Leo. Dia juga mengatakan, kegiatan sosialisasi dan simulasi tersebut akan berlangsung selama empat hari mulai dari tanggal 13 - 16 Mei. “Kegiatan ini kita lakukan mulai Senin hari ini sampai Kamis nanti,” tegasnya. Narasumber dalam kegaiatan ini, sambung Leo, adalah ketua KPUD OKU Timur dan beberapa kimisoner sesuai dengan Korwilnya masing-masing. Dimana untuk Dapil 1 sosialisasi dilakukan oleh ketua KPUD Leo Budi Rachmadi, Dapil 2 oleh Rialdi Ssos, lalu Dapil 3 dilakukan oleh Eko Purniawan SPd, Dapil 4 dilakukan Zainal Abidin Sag serta Dapil 5 oleh Nardianto SS. “Tujuan digelarnya kegiatan iniagar para pemilih pemula mengetahui tentang tatacara memilih pada saat Pilkada nanti. Sehingga tingkat kesalahan dalam memilih untuk pemilih pemula di OKU Timur bisa diminimalisir,” pungkasnya.(man/awa)
Legislatif ʻBerangʼ Keberadaan Pasar Malam PALEMBANG, RS – Tempat hiburan pasar malam yang menawarkan berbagai permainan dengan hadiah menarik terus disoroti oleh berbagai pihak. Semakin maraknya lokasi perjudian yang berkedok pasar malam belakangan ini dinilai telah mencemarkan nama kota Palembang. Hingga kini belum juga nampak adanya tindakan dari pemerintah kota untuk menertibkan tempat-tempat tersebut. Apalagi kini tempat yang diduga kuat merupakan praktek judi semakin terang- terangan saja. Pemilik usaha tersebut bahkan kini sudah berdiri bebas disekitaran kota Palembang. Seperti di daerah Celentang, Jl Pangeran Ayin, Soak simpur dan beberapa tempat lainya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang angkat bicara terkait kegiatan pasar malam yang menyita perhatian ribuan warga kota Palembang. DPRD menilai berbagai macam permainan yang ditawarkan sejak dibukanya kegiatan pasar malam merupakan bentuk perjudian. Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Fahlevi Maizano SH MH mengatakan , pihaknya meminta kepada pemerintah kota agar mengambil sikap tegas. Jika didiamkan katanya, praktek judi dengan kedok pasar malam itu akan terus merusak mental masyarakat kota Palembang terutama kaula muda. “Pihak eksekutif harus ambil tindakan tegas. Kita dari legislatif tidak bisa bertindak, tinggal Pemkot serta aparat kepolisian sebagai pemilik kewenangan izin untuk menyikapi. Saya minta segera ditindak tegas,” kata dia, Senin (13/5). Hal yang sama juga ditegaskan Anggota DPRD Kota Palembang dari Komisi I H Agus Tridarsa mengungkapkan, pihaknya juga meminta agar keberadaan pasar malam perlu dievaluasi. Ia berharap pasar malam tidak dijadikan ajang perjudian sekaligus tempat berkumpulnya orang-orang mabuk miras karena jika kegiatan ini dibiarkan akan dapat meresahkan masyarakat di sekitar arena tersebut. ”Untuk itu, kami juga akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang terkait pengeluaran izin dari pasar malam tersebut,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel, KH Sodikun beranggapan, jangan sampai arena yang sejatinya untuk hiburan masyarakat dijadikan ajang bisnis perjudian, untuk itu pemerintah harus tegas, ” pungkasnya. (tma)
klik...........www.radarpalembang.biz
VI
SOSIALITA Markus Memang Punya WIL
RAKYAT SUMSEL, SELASA 14 MEI 2013
Saat tinggal di Medan, Sumatra Utarara, Kiki Amalia mendengar kabar miring tentang Markus Horison. Aulia Fahmi, kuasa hukum Kiki juga mengatakan kalau kliennya mendapat laporan dan bukti bila Markus punya hubungan dengan wanita lain.
Pasha Ungu Nyaleg di Palu JAKARTA, RS - Dunia politik sepertinya menjadi lahan baru bagi beberapa selebritis. Seperti yang kita ketahui, dari sekian banyak selebritis memutuskan untuk menjadi anggota dewan. Di antaranya ingin melakukan perubahan, tapi tak sedikit yang tidak memiliki bekal dan hanya ikut-ikutan saja. Kali ini giliran musisi kenamaan, Sigit Purnomo Said atau Pasha, vokalis band Ungu, yang ikut menceburkan diri ke panggung politik. Kabar tersebut muncul ketika beredar gambar yang bertuliskan Sigit Purnomo Said ‘Menuju Kota Palu, Yang berimbang, Sejajar dan Berwibawa’. Dalam gambar, Pasha mengenakan kemeja putih dengan dasi hitam. Namun dalam gambar tidak terlihat lambang partai yang diusung Pasha. Entah gambar tersebut serius atau rekayasa, sebab Pemilihan Kepala Daerah Palu masih dua tahun lagi akan digelar. Hingga saat ini bapak 4 anak itu belum memberikan klarifikasi mengenai beredarnya gambar tersebut. (kpl/hen/abs/phi)
Depe Bak Wanita Latin
Kiki Amalia
Semangat aspirasi rakyat
JAKARTA, RS - Banyak yang menyukai gaya Dewi Perssik saat membawakan rancangan busana di atas catwalk, namun pedangdut ini ternyata lebih menikmati berada di atas panggung untuk bernyanyi. Menurutnya, banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya memiliki nilai eksotisme tersendiri. “Saya, katanya, mukanya cocok banget. Mirip cewek-cewek Brazil gitu. Namun saya lebih nyaman nyanyi ternyata,” kata Depe usai sebuah acara peragaan busana di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (12/5). Pedangdut yang akrab disapa Depe ini mengaku tak memiliki persiapan apapun ketika akan berlenggok di atas catwalk. Apalagi ini bukanlah yang pertama kali dia menjadi model. “Udah tiga kali (jadi model catwalk -red). Nggak ada latihan. Yang lain dari pagi, saya langsung on stage, persiapan, hanya dikasih tahu nanti ke sana, ke sini,” lanjut Depe. Secara nominal dan kenyamanan, janda Saipul Jamiell ini memang memilih dunia tarik suara, namun Depe tetap tak menolak ketika ada tawaran untuk membawakan rancangan-rancangan fashion. (kpl/ato/rea/dew)
JAKARTA, RS - Hingga kini, Kiki masih menyimpan bukti skandal Markus dengan wanita idaman yang selama ini ditutup Kiki rapat-rapat. “Kiki punya fotonya, Markus dengan perempuan yang sama di momen yang berbeda dan tempat yang berbeda, misalnya di mobil,” ujar Aulia saat ditemui usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (13/5). Memang saat itu Kiki tak secara langsung memergoki Markus dengan wanita idam-
annya. Akan tetapi dari handphone milik Markus, Kiki bisa melihat juga kemesraan Markus bersama wanita itu. “Memang sempat ada saling rebutan handphone Kiki dan Markus. Dan ternyata di handphone Markus itu, Kiki menemukan foto-foto tadi. Foto itu pun sudah saya serahkan sebagai bukti di sidang tadi,” kata Aulia. Sementara itu, Andy, ibunda Kiki Amalia, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang cerai anak perempuan-
nya dengan Markus Horison. Dalam kesaksiannya diungkapkan hal yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Kiki, yakni adanya orang ketiga. “Ibunya bersaksi bahwa apa yang selama ini dikatakan pihak lawan (Markus) bahwa Kiki tidak mau tinggal di Medan adalah fiktif, tidak punya dasar,” ujar Aulia Fahmi, kuasa hukum Kiki Amalia, saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (13/5).
Andy juga mengatakan pada majelis hakim bahwa anaknya pernah ke Medan dan bermaksud menemani Markus yang saat itu tinggal di mes. Akan tetapi di sana anaknya mendengar kabar yang tidak enak di telinga tentang suaminya. “Begitu tiba di Medan, ada sesuatu. Kiki mendengar ada pergunjingan bahwa Markus punya orang ketiga. Itu yang akhirnya membuat Kiki kembali ke Jakarta,” tukas Aulia. (kpl/aal/abs/dar)
Hot Gossip
Venna Syaratkan Rp40 Juta untuk Rujuk
Venna Melinda
JAKARTA, RS - Selama ini Venna Melinda selalu menggembar gemborkan jika dirinya mau rujuk dengan Ivan Fadilla. Akan tetapi Venna memiliki empat syarat agar rumah tangganya bisa kembali dengan Ivan. “Perdamaian kan harusnya tanpa perlu ada syarat. Kita tunggu cabut gugatan tetapi itu nggak terjadi,” ujar Apolos Djonggi, salah satu tim kuasa hukum Ivan ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (13/5). Diteruskan, salah satu syarat yang diajukan Venna, Ivan harus meminta maaf pada ibu dua anak tersebut. Selain itu, syarat lainnya, Ivan harus memberikan uang tiap bulan sebesar 40 juta. “Dia (Venna) kasih syarat. Ada empat, salah satunya yaitu memberikan syarat ada penghasilan 40 juta per-bulan ke dia,” kata lanjut. Namun syarat tersebut belum dipenuhi. Hal ini karena pasal 77 ayat 2 menyebutkan seharusnya antara suami-istri itu harus saling memenuhi antara kebutuhan lahir maupun batin. “Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Jelas antara suami istri saling mengisi satu sama lain. Anda jadi anggota DPR juga karena dukungan suami,” tutup Apolos. (kpl)
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
Oknum PNS Dilaporkan ke Bawaslu PALEMBANG, RS - Netralitas kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Sumsel, menjelang Pilkada Sumsel, 6 Juni nanti, jadi sorotan.Buktinya, salah satu oknum PNS di wilayah kecamatan Sukarami Palembang, telah dilaporkan oleh tim Relawan Nusantara, ke sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), karena diduga telah melakukan tindakan pelanggaran kampanye, dengan terlibat secara langsung dalam suksesi pemenangan salah satu pasangan calon gubernur - calon wakil gubernur. Sekretaris Relawan Nusantara Sumsel Kiki Rizki Yoctavian menyatakan, indikasi keterlibatan oknum camat tersebut, dalam suksesi salah satu pasangan kandidat itu, merupakan hasil temuan pihaknya dilapangan. Untuk itu, menurut Kiki, pihaknya pun telah melaporkan oknum camat tersebut, berikut bukti rekaman pidato sang oknum PNS dihadapan para ketua RT/RW serta sejumlah foto, terkait dugaan
pelanggaran lainnya, ke sentra Gakkumdu, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Sumsel. ”Kami melaporkan hasil temuan di lapangan, tentang dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum PNS di wilayah Sukarami, yang bertempat di wilayah Sukarami,” kata Kiki Rizki Yoctavian. Menurut Kiki, dari hasil rekaman pidato, yang berhasil diperoleh pihaknya, oknum camat bersangkutan, mengindikasikan ajakan kepada sejumlah ketua RT/RW, di wilayah Kecamatan Sukarami, untuk memenangkan salah satu pasangan kandidat pada Pilkada Sumsel, mendatang. Menurut Kiki pula, peran pejabat pemerintahan dalam satu proses Pilkada, yang mestinya mampu bersikap netral, akan mengakibatkan cacatnya sebuah proses demokrasi, dinegeri ini. Sebab, imbuh Kiki, permsalahannya jelas, jika unsur birokrasi bergerak atau digerakan, dalam suatu proses suksesi Pilkada, maka
ESP Siap Bantu akan memberikan bantuan 50 Bus untuk operasional Unsri sehingga tidak mengalami kekurangan untuk kegunaan mahasiswa. ”Saat ini dana Pemkot terbatas, untuk memberikan bantuan kendaraan operasional untuk Unsri. Akan tetapi kalau dana dari Provinsi saya rasa bisa memberikan bantuan sebanyak 50 bus untuk kegunaan mahasiswa dan mahasiswi unsri,” ungkapnya. Ia menambahkan, Program kerja dan visi dan misi nya akan membawa Sumsel yang cerdas, sehat, dan sejahtera (Cerah). ”Dengan Sumsel yang cerah insyaallah semua masyarakat akan makmur dan sejahtera,” jelasnya. Sementara, kandidat Cagub
PDIP Optimis
akan berimbas pada lapisan masyarakat bawah, yang dipastikan, telah memiliki pilihannya masing-masing, hingga akhirnya dikhawatirkan justru menimbulkan gesekan. Karenanya, sambung Kiki lagi, Relawan Nusantara Sumsel, sebagai bagian dari tim pemenangan pasangan nomor urut 4, pada Pilkada Sumsel ini, meminta Bawaslu Sumsel, untuk bersikap tegas dan pro aktif, dalam melakukan tugasnya, mengawasi jalannya seluruh jadwal serta tahapan, pada Pilkada Sumsel, mendatang. Selain itu, masih menurut Kiki, pihaknya juga akan menembuskan laporan serta bukti-bukti dugaan keterlibatan salah satu PNS di Kota Palembang dalam suksesi pilkada ini, ke KPU Sumsel dan Kementerian dalam negeri (Kemendagri). ”Bawaslu (Sumsel), mesti bertindak tegas terhadap hal ini, khususnya dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan oknum PNS. Selain, kami juga mengimbau kepada
seluruh pasangan kandidat untuk menahan diri, hingga masa kampanye (Pilkada Sumsel), dimulai nanti,”tukas Kiki. Dihubungi terpisah, komisioner Bawaslu Sumsel, Divisi Pengawasan, Kurniawan, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari tim Relawan Nusantara Sumsel, terkait dugaan keterlibatan oknum camat dalam suksesi pilkada. Namun, laporan itu, menurut dia, masih akan dikaji terlebih dahulu oleh Bawaslu Sumsel. Untuk kemudian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, apakah yang dilaporkan tersebut memang memenuhi unsur pelanggaran pemilu, atau tidak. “Kajian terhadap laporan itu, akan dilakukan oleh Bawaslu, untuk kemudian diputuskan bersama melalui rapat pleno. Tapi memang amanah UU menyebutkan bahwa seorang PNS harus tetap netral, tapi secara pribadi saya belum dapat memutuskan apakah laporan itu memang terdapat unsure pelangagran atau tidak,”pungasknya. (zar)
Dari Hal I ) ..............................................................................................................................
dan Cawagub nomor urut dua Iskandar Hasan-Hafisz Tohir menyampaikan kehadirannya berdua menunjukan keseriusan untuk membawa Sumsel yang baru. ”Bukti keseriusan untuk mengubah Sumsel yang baru yakni Sumsel yang religius, bebas korupsi dan bebas narkoba,” imbuhnya. Menurutya, untuk mencapai itu semua tidak akan terwujud kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, kesadaran timbul dari masing-masing masyarakat untuk menjadikan Sumsel yang baru. ”Semua unsur lapisan masyarakat harus ikut serta memberikan perubahan yang positif untuk Provinsi yang kaya ini,” kata dia. Dekan Fakultas Hukum dan
sekaligus moderator pada dialog Prof Amzulian Rifai LLM PHd menjelaskan, dialog tersebut dikhususkan untuk mahasiswamahasiswi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang ingin mengetahui secara jelas visi dan misi kandidat. “Sengaja kami mengundang mahasiswa-mahasiswi PTS agar semua generasi penerus mengetahui apa yang ingin dilakukan kandidat, dan menjadi pemilih yang rasional dalam menjatuhkan pilihan nantinya,” kata dia. Ditambahkannya. tidak hadirnya dua pasangan kandidat yaitu nomor urut 3 Herman DeruMaphilinda dan pasangan nomor urut 4 Alex Noerddin-Ishak Mekki, karena memiliki jadwal yang
tidak bisa ditingalan. ”Alex Noerdin tidak hadir karena menghadiri pelantikan Walikota-Wakil Walikota Prabumulih, sedangkan Ishak Mekki di panggil sekretariat kepresidenan di Jakarta, sementara Herman Deru tidak hadir karena persoalan foto disalah satu media cetak tidak sesuai dengan HD,” ungkapnya. Terpisah Herman Deru mengatakan, alasannnya tidak dapat hadir pada acara dialog tersebut karena ada tugas sebagai bupati OKU Timur. ”Bukan persoalan foto disalah satu media cetak saya tidak hadir, tapi memang masih ada tugas di OKU Timur, saya kan masih menjabat bupati, demi Allah bukan karena alasan foto saya tidak hadir,”jelasanya. (zar)
Dari Hal I ) ......................................................................................................................................
getkan lima kursi atau bertambah dua kursi dari yang ada sekarang ini tiga kursi, kata dia. Sementara untuk DPRD kabupaten dan kota di Sumsel jika pemilu dilaksanakan
Yusuf Mansur sedikit berlogat Betawi. Yusuf Mansur tampak berdecak kagum dengan sosok Dahlan, dan memberi isyarat dirinya bisa maju bergandengan dengan Dahlan Iskan. Tak segan ia menyinggung soal banyaknya perilaku pemegang kebijakan seperti DPR
sekarang, lanjutnya, maka sudah ada 20 persen dan partai ini menjadi pemenang. Akan tetapi, 20 persen itu bukan target, tetapi 25 persen. Dulu saja dengan banyak partai
bisa menjadi nomor urut dua, apalagi sekarang jumlah partai dikerucutkan. ucap Eddy Ia juga berharap, dengan akan dilaksanakan pemilihan gubernur-wakil gubernur Sumsel bisa
meraih kemenangan. Begitu pula dengan pilkada empat kabupaten lainnya yang dilaksanakan serentak dengan pilkada Sumsel diharapkan bisa menang. (tma)
Dari Hal I ) .................................................................................................................................... yang rapat sehari semalam tanpa ingat tuhan Allah, meninggalkan sholat. “Yang punya negeri ini kan Allah. Lha, mau nyelesaikan urusan kok rapat doank. Pakai ilmu llah juga lah, salat. Kalau tidak begitu, kagak bakal selesai persoalan
negeri ini jika yang memimpin begitu,” kata dia meyakinkan. “Bagaimana, saya sudah cocok belum gayanya,” selorohnya lagi, disambut acung jempol sebagian audience dan sorak ramai. Jika sudah waktunya, Yusuf Mansur mengaku siap saja menjadi pe-
mimpin dimanapun. “Kalau waktunya tiba, pasti atas izin allah semua bisa terjadi,” ujarnya mengakhiri pembicaraan sembari melempar senyum, dan berpamitan langsung untuk melanjutkan lawatanya ke OKU. (ayu)
Pengajuan Raperda Dikritik MUARADUA, RS – Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mengajukan tiga draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD. Selanjutnya draf Raperda tersebut akan dibahas dan disahkan untuk menjadi payung hukum yang berlaku. Menyikapi pengajuan draf Raperda ini, mendapat sambutan positif dari fraksi-fraksi di legislatif. Meskipun begitu, kritik dan saran tetap disampaikan untuk kebaikan dalam menjalankan peraturan yang dibuat. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) misalnya, melalui juru bicaranya Rudi Hernawan
dalam sidang paripurna kemarin pagi menyebutkan, pengajuan tiga Raperda yang dilakukan pihak eksekutif, selain dibahas dan disahkan bersama, diharapkan pemerintah daerah dapat menempatkan orang yang tepat dalam menjalankan Perda. “Dalam pembahasan Raperda nantinya diharapkan, pemerintah daerah dapat mengutus pihak yang terkait langsung dengan Raperda yang dibahas,” ujarnya. Hal ini tentu wajar adanya, sebab terkadang dalam pembahasan sesuatu yang penting seperti ini, pejabat yang terlibat langsung terkadang absen dan hanya mengutus
staf yang tidak menguasai materi dan persoalan. Fraksi PPP juga mengkritik pemerintah supaya tidak hanya pandai memperbanyak Perda. Melainkan juga maksimal dalam penerapan Perda yang telah dibuat dan disahkan. “Perda yang dibuat haruslah dijalankan dan dilaksanakan secara konsekuen,” kata dia. Disamping itu, Perda yang dibuat tambahnya, supaya mendorong pada kesejahteraan masyarakat, bukan menghambat kemajuan. “Perda harus untuk kepentingan orang banyak. Bukan menjadi referensi kepentingan pihak tertentu,” tukasnya. (gie)
Antisipasi Konflik
1 SSK Polisi Linggau Dikirim ke Muratara LUBUKLINGGAU, RS – Un-tuk mengantisipasi hal yang mengundan konflik, sebanyak 1 Satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) anggota Polres Kota Lubuklinggau di kirim ke wilayah Muratara, Kabupaten Musi Rawas, Pagi kemarin (13/5). Mereka ditugaskan berjaga-jaga meminimalisir jika adanya aksi demo pemekaran Musi Rawas Utara (Muratara). Sementara itu, salah satu tokoh Musi Rawas Utara, Zainal Arifin ketika dihubungi wartawan via telphone menegaskan, masyarakat setempat tidak akan melakukan aksi demo dengan cara menutup akses Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang pernah
dilakukan beberapa waktu lalu. Pantauan di Mapolres Kota Lubuklinggau, seluruh anggota polisi yang dikirim dilengkapi papan tameng. “Total ada sekitar 60 lebih anggota yang dikirim ke Karang Jaya. Mereka sifatnya stand bye saja,” ujar Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP Chaidir melalui Kasubag Humas, AKP Winarno. Rencananya, para anggota tersebut ditempatkan di Mapolsek Karang Jaya. “Hanya sekadar memperkuat pengamanan saja,” katanya. Hingga berita ini diturunkan aksi demo menuntut pemekaran Muratara ternyata tidak terbukti. Padahal selama ini beredar isue
bakal terjadi penuntupan ruas jalan lintas sumatera menyusul dimulainya pembukaan rapat paripurna ke 4 DPR RI hari ini. “Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masyarakat yang melalukan aksi demo. Tapi memang banyak masyarakat yang duduk-duduk disekitar jalan,” kata Zainal Arifin. Bahkan, dia mengaku baru saja pulang dari wilayah Rupit bersama Wakapolres Kabupaten Musi Rawas. “Saya tegaskan tidak ada demo dari masyarakat, saya baru saja memantau kesana. Namun masyarakat sangat mengharapkan Muratara akan terbentuk menjadi kabupaten baru,” pungkasnya. (pin)
Launching Molor, Bupati Berang LAHAT, RS - Launching Faviliun VIF RSUD (Rumah Sakit Umum) yang direncanakan akan dilakukan pada puncak HUT kabupaten Lahat ke 144 tanggal 21 Mei 2013 kembali tertunda akibat infrastruktur bangunan bagian dalam masih berantakan. Melihat kondisi yang ada hal tersebut membuat Bupati H Saifudin Aswari,SE berang saat melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak), Senin (13/5). Direktur RSUD Lahat Hj Laela Cholik, membenarkan molornya launching Faviliun RSUD tersebut. Namun untuk infrastruktur bangunan sudah tidak ada kendala meskipun bagian atas masih ada sedikit yang belum selesai dan untuk launchingnya nanti pihaknya masih tetap menunggu sinyal dari pihak PT BA (Bukit Asam) selaku pemilik modal dalam pembangu-
nan Faviliun tersebut. “Kami belum boleh meresmikannya namun yang penting kita persembahkan untuk masyarakat. Kita tunggu sinyal dari PT BA kapan akan menyerahkan Faviliun tersebut kepihak RSUD,” ujarnya. Selain itu, untuk seluruh fasilitas juga tidak ada kendala dan telah disiapkan, sedangkan untuk proses BLUD dalam pengelolaannya nanti juga tidak ada kendala. Untuk masyarakat yang menggunakan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) juga tidak akan sulit untuk mendapatkan perawatan asalkan memiliki rujukan dan identitas diri. “Selama ini masyarakat ingin cepat dirawat tanpa melengkapi berkas sehingga menjadi kendala. Jika semuanya lengkap bisa langsung diberi perawatan sesuai dengan
kelas nya,”imbuhnya. Bupati Lahat H Saifudin Aswari,SE menuturkan, secara fisik pengerjaan gedung sudah selesai 100 persen, namun hampir semua bagian ruangan, baik kaca, lantai hingga pintu ruangan, masih terdapat kotoran sisa-sisa pengerjaan. Kiranya, kepada pihak kontraktor pembangunan gedung VVIP RSUD Lahat untuk memperhatikan kebersihan diseluruh ruangan, sisa pengerjaan bangunan. “Sangat disayangkan, bangunan sudah bagus, tetapi didalamnya kotor. Padahal kebersihan sangat penting bagi RSUD ini. untuk itu kita minta kepada pemborong agar membersihkan gedung sebelum dilaunching dan ditempati pasien. Kalau sudah ditempati nanti lebih repot untuk membersihkannya,”pungkasnya usai melakukan Sidak. (man)
Pemkab Bantu Kendaraan Operasional Sekolah SEKAYU, RS - Pemkab Muba sangat komitmen dalam memajukan dunia pendidikan, salah satunya diwujudkan dengan memberikan 4 unit kendaraan operasional roda empat kepada SMA Negeri 2 Sekayu, SMK Negeri 3 Sekayu, SMP Negeri 6 Sekayu dan Akper Pemkab, oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2013 di Halaman Griya Bumi Serasan Sekate Sekayu. Bupati Muba H Pahri Azhari menghimbau pihak sekolah yang menerima bantuan kendaraan
Janji Sarimuda kan paling lambat pada tahun 2014 mendatang,” katanya. Untuk janji lain yang sering diutarakan Sarimuda semasa kampanye khususnya tentang perbaikan jalan dan juga penataan para pedagang kecil. Namun un-
semangat ASPIRASI RAKYAT
RAKYAT SUMSEL, SELASA 14 MEI 2013
dinas, untuk dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya guna mendukung dan membantu memperlancar menjalankan tugas-tugas pokok di sekolah. Karena sudah menjadi tugas Pemkab Muba untuk memberikan dukungan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, selaras dengan visi Pemkab Muba. Mewujudkan pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat. Bupati Muba H Pahri Azhari pada kesempatan itu juga menandatangani prasasti pembangunan gedung SMA 4 Sekayu dan 10 (sepuluh) unit gedung Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Dinas Pendidikan Nasional dalam Kabupaten Muba, meliputi UPTD Sekayu, Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Lawang Wetan, Keluang, Sungai Lilin, Babat Supat, Tungkal Jaya, Lais dan Lalan. Dengan selesainya pembangunan UPTD Diknas di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Muba, diharapkan dapat menambah motivasi kerja bagi seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya sistem pelayanan yang lebih berkualitas menuju Permata Muba 2017. (ace)
Dari Hal I ) ............................................................................. tuk penanganan kedua hal tersebut Sarimuda meminta masyarakat untuk sedikit menyesuaikan. ”Untuk jalan itu nantinya tidak semua diaspal, nanti akan dilihat juga baik dari anggaran dan lainnya, kalau bisa lang-
sung aspal tanpa perlu dicor, itu yang kita laksanakan, kalau perlu dicor dulu itu yang dicor, untuk pedagang kaki lima saya akan mendengar terlebih dahulu dan utamakan jalur diskusi,” tukasnya.(alk)
Konsep Rusun
Dari Hal I ) ..............................................................................
Kalau pun tidak dapat ditata ulang kembali solusi terakhir dilakukan pemindahan yang lebih layak dan nyaman kedepan. Hal tersebut dikatakan Herman Deru yang juga buoati OKU Timur usai menghadiri silaturahmi dengan masyarakat Rumah Susun Keluarahan 24 ilir Palembang Senin, (13/5). Menurut HD, setelah melakukan tinjauan langsung ke masyarakat Sumsel, banyak hal yang akan dilakukannya bila dipercaya menjabat gubernur Sumsel periode 2013-2018 termasuk menyelesaikan persoalan Rusun. ”Ada sebuah inspirasi yang akan saya lakukan bila dipercaya Gubernur Sumsel diantaranya persoalan rusun yang selalu dikeluhakan masyarakat, bukan hanya infrastrukturnya saja yang harus
dibenahi namum sektor ekonomi juga menjadi prioritas saya, karena sebagian besar masyarakat disini berpenghasilan ekonomi menegah ke bawah,” jelasnya. Menurit HD persoalan Rusun yang terbaik yaitu harus dilakukan penataan ulang, sehingga penghuni rusun akan nyaman dan tidak mengeluhkan kembalo kondisi yang ada saat ini. “Memindahkan bukan menyelesaikan persoalan. Namun akan lebih memilih untuk menata kembali ulang. Kalau pun dipindahkan itu solusi terakhir, tapi masyarakat harus menempati tempat yang layak, dan harga yang diberlakukan sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk menempati rusun tersebut,” tegasnya. Sementara itu, Hendrik RT
34 Blok 16 mengatakan, kondisi rumah sususan yang ditempati kurang layak, yang hanya berukuran 3x6, ukuran tersebut meliputi, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. ”Rungan yang kami tempat bersama keluarga sangat kecil,” katanya. Dirinya mempertanyakan kepada pemerintah, mengapa Rusun dipandang sebagai kawasan yang merusak keindahan kota? “Kami mengharapkan konsep Rusun yang dibawa HD akan mampu memperhatikan nasib kami. Kami siap dipindahakan jika kondisinya lebih layak dan bagus dari yang ada saat ini. Kalau pun harus membayar sewa kami siap asalkan sesuai dengan kemampuan masyarakat penghuni rusun yang eknominya clas menengah kebawah,” pungkasnya. (zar)
klik...........www.radarpalembang.biz
Rakyat Sumsel
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
SIMPAT!SAN
ONLINE : (0711) 361638 : (0711) 362452
HOTLINE REDAKSI : EXT 815 / 0711 - 3021002 IKLAN : EXT 805 / 0711 - 3021003 SIRKULASI : EXT 803 / 0711 - 3021004 EO : EXT 812 / 0711 - 3021005
www.radarpalembang.biz
e-mail: rdr_plg@yahoo.com
HERO Semakin Dekat dengan Rakyat Warga Antusias Sambut
tua, begitu senang melihat calon yang begitu energik, powerfull dan turun melihat rakyat. Herliansyah mengatakan, dirinya ketika terpilih Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Lahat pe- sebagai Bupati bersama-sama dengan Ariestoteles riode 2013-2018 Herliansyah SH MH didampingi SAg akan memperhatikan pedagang yang memang Istri Yuliea Dinata dan tim membutuhkan perhatian serius. pemenangkan pasangan HERO “Kita tentunya akan berjuang Kita tentunya akan blusukan menyambangi pedadan memperhatikan apa yang mengang kaki lima (PKL) yang ada jadi keinginan penduduk Lahat, berjuang dan memdi Pasar Lematang. terutama sekali bagi PKL, memang perhatikan apa yang memerlukan lokasi berjualan menjadi keinginan LAHAT, RP – Pantuan di layak,” katanya, ditemui, diselalapangan, Herliansyah bersama penduduk Lahat, terusela blusukan, Senin (13/5). tim mulai melakukan aktifitasnya Ditambahkannya, untuk meretama sekali bagi PKL, depan SM Swalayan, diteruskan alisasikannya tersebut, diperlukan memang memerlukan hingga Pasar Lematang dengan turun ke tengah-tengah masyarakat lokasi berjualan layak memasuki dan menyambangi mendengarkan aspirasi maupun seluruh pedagang dari ayam, asokeluhan mereka, jangan sampai ngan, pernak-pernik hingga tukang dibiarkan. jahit. “Inilah yang akan kita perjuangWarga begitu antusias dan kan, disamping kesejahteraan lainmemadati Pasar Lematang dengan nya, sehingga kedepan tata kota kedatangan cabup yang membawa harapan baru bagi akan semakin baik, rapi, dan teratur, sehingga tidak masyarakat Lahat, mulai dari anak kecil hingga orang semerawut seperti sekarang ini,” ucap Herliansyah.
Herliansyah
Wako Pergi, Pemkot Sepi LUBUKLINGGAU, RP – Ternyata, kinerja yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Lubuklinggau belum maksimal, buktinya Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe dan Wawako, H Sulaiman Kohar tidak berada ditempat aktifitas dan PNS yang bekerja di Sekretariat lingkungan Pemkot Linggau sepi, padahal biasanya kalau Walikota ada, baik mobil yang parkir dipekarangan atau pun pegawai yang lalulalang ramai. “Yah, biasalah kalau Pak Wali dan Pak wawako pergi, Pemkot pasti sepi. Hal ini sudah sangat sering terjadi dan ratarata pegawai yang hadir tidak bekerja maksimal, banyaklah duduk-duduk saja dan mondar-
mandir,” cetus salah seorang PNS yang enggan namanya disebutkan, kemarin (13/5). Begitu juga pantauan dilapangan, terlihat jelas ada beberap pegawai yang pulang cepat. Terlihat ada beberap pegawai yang mengendongkan tas nya untuk bersiap-siap pulang kerumah sebelum waktu jam kerja habis. Terlihat juga disejumlah parkir mobil yang ada, biasanya puluhan kendaraan baik pribadi maupun kendaraan dinas terparkir disana, tetapi terlihat kemarin, hanya ada 3 sampai 4 mobil saja. Untuk diketahui, Walikota Lubuklinggau beserta unsur Muspida pergi ke negeri Cina pada acara Mountein Bike yang kebetulan H SN Prana Putra
facebook: radar_palembang@yahoo.com
Sohe terpilih menjadi Manager Asian Mountain Bike 2014 yang mewakili Kota Lubuklinggau, sedangkan Wakilwalikota sedang berangkat ke Kota Prabumulih untuk menghadiri acara Pelantikan, Wako-Wawako Prabumulih terpilih. Padahal sebelumnya, Wako selalu mengingatkan dan berpesan kepada seluruh PNS agar selalu meningkatkan kinerja dan semangat dalam bekerja. “Bekerjalah semaksimal mungkin, jangan kalau hanya ada Walikota saja bekerja maksimal, tetapi ada dan tidak ada saya ditempat pun, kalian harus menunjukkan kinerja yang maksimal, agar pembangunan di Lubuklinggau semakin berkembang,” pungkasnya. (pin)
Sementara itu, Wati (35) pedagang makanan menyebutkan, dirinya sangat senang dan akan mendukung sepenuhnya Bapak Herliansyah, sebab, selain energik, muda, beliau juga begitu perhatian dan mau turun ke tengah pasar. “Tidak semuanya kandidat mau turun ke pasar, apalagi, bau, amis, akan tetapi, Bapak Herliansyah sangat santun, sahaja, dan tidak pandang bulu, semuanya didekati dan dirangkul serta diajak bicara,” pungkasnya. (man)
SN Prana Putra Sohe
q
Harga Eceran Rp 1.000 TERBIT 16 HALAMAN
SELASA, 14 MEI 2013
TEMAN Kita...
Tunjukan Kinerja Biar Dipilih
Maya Astuti
TELP FAX
FOTO: IST
PALEMBANG, RS – pesta demokrasi 5 tahunan akan segera digelar, semua calon yang akan bertarung dalam pilkada gubernur 6 juni mendatang telah mengencangkan “ikat pinggang” masing masing, berbagai strategi merayu rakyat dilakukan, namuan bagaimanakah tanggapan rakyat? Maya Astuti, Wakil I Gadis Palembang 2012 yang juga mahasiswi semester 4 Politeknik Sriwijaya mengatakan, pesta demokrasi tahunan menurut mahasiswi cantik ini sangat penting dalam proses pendewasaan bangsa Indonesia, namun mestilah hal ini dilakukan dengan baik agar memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat.
“Proses pergantian per lima tahunan menurut saya adalah proses seleksi bagi para yang mengingkan jabatan, apalagi yang incumbent, masyarakat akan melihat kelayak, apakah mereka layak atau tidak menjadi pemimpin,” ujarnya. Belum lagi mereka yang ingin maju lagi baik sebagai pemimpin maupun anggota parlemen msti menunjukan kinerja dan hasil apa yang telah mereka berikan kepada masyarakat, kalau memang tidak ada prestasi menurutnya mending tidak usah maju lagu, “Kan prosesnya nanti akan memperlihatkan siapa yang layak atau tidak, nah, masyarakatlah yang mengoreksinya” ulas mahasiswi kelahiran 20 tahun silam ini. Menurutnya, semoga proses pesta demokrasi tahunan itu melahirkan pemimpin pemimpin yang memang pro rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat, jangan menjadikan rakyat serta merta sebagai objek untuk di politisasi. “Rakyat yang memilih, dan rakyatlah yang mennetukan siapa yang layak, jika memang yang sedang menjabat mau maju lagi, rakyat pula yang akan meilhat kinerjanya, kalau memang tidak memperjuangkan rakyat, saya kira rakyat akan beralih mencari yang lain, yang memang layak memimpin mereka,” ujar mahasiswa jurusan administrasi bisnis. (can)
KELAKAR Dukin Kejujuran Politikus
R
OMBONGAN bus politikus berkunjung ke daerah terpencil untuk kampanye Pilkada. Jalan menuju daerah berliku-liku dan penuh jurang. Setelah mengadakan kampanye, rombongan tersebut pulang ke kota namun naas, ditengah jalan mobil tersebut masuk jurang. Beberapa penduduk segera menolong mereka dengan menguburkan para penumpang bus ditempat itu juga. Sehari kemudian polisi datang ketempat kejadian lalu menanyakan ke para penduduk setempat. Polisi: “Kemarin ada kecelakaan bus rombongan politikus, bagaimana dengan penumpangnya, apakah masih ada yang hidup?” Penduduk: “Iya kemarin sih ada beberapa penumpang yang merintih: ‘tolooong saya pak, saya masih hiduuup.’” Polisi: “Lalu kemana penumpang yang hidup itu sekarang?” Penduduk: “Sudah kami kubur, Bapak kan tau sendiri kejujuran politikus.Bilangnya A tapi nyatanya B. Paling mereka kemarin ngaku hidup, padahal sih sebenarnya sudah mati. Jadi kami kubur saja!” (*)
tweeter: @radar_palembang