SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
RABU 15 MEI 2013
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
Idealisme Pengusaha Diuji Pemilik CNI Palembang
Pemilik SPBU
Ketua Aprindo Sumsel
Edward Marbun SE MM
Djunaidi Ramli
Gotti Situmorang
Banyak ketimpangan, maka saya mau maju untuk menyampaikan gagasan saya kepada eksekutif. Sumsel ini negara yang kaya, pertanyaan mendasar saya mengapa masih banyak yang hidup di bawah himpitan ekonomi.”
Kalau dibandingkan pendapatan lebih dominan jadi pengusaha ketimbang anggota DPRD. Namun tergantung dengan seberapa besar usaha yang dijalani. Masyarakat sudah tahu semua berapa gaji anggota dewan.”
Pengusaha yang terjun ke duania politik tidak akan menemukan kesulitan. Pintar memainkan ilmu managemen akan menjadi modal yang penting, selain dari ilmu perundang-undangan.”
“
”
“
MODAL nyaleg pengusaha di Pemilu 2009 lalu diprediksi maksimal Rp6 miliar. Tapi situasi di Pemilu 2014 diprediksi naik hingga Rp10 miliar. Entah apa yang membuat para pengusaha sangat tertarik dengan suhu politik. Idealisme mereka diuji, apakah panggilan hari nurani atau lebih mengedepankan sisi oportunis selaku pengusaha? PALEMBANG, RS – Dunia politik penuh dengan intrik, Cubit sana cubit sini itu sudah lumrah, begitulah petikan lirik lagu Dunia Politik
yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Saking banyak intrik yang menghangatinya, apa saja bisa dianggap pantas dilakukan di dunia politik. Pengusaha terjun ke politik pun bukan hal baru dalam panggung demokrasi bangsa ini. Tercatat nama-nama beken seperti Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakrie menjadi nama kondang pengusaha yang terjun ke politik. Belakangan nama pengusaha pun banyak yang ikut bagian, tak terkecuali pengusaha lokal di dari Sumsel. Dari sekian banyak pengusaha, ada bebrapa nama yang muncul ketepian, baik sebagai pemain baru ataupun pemain lama di panggung politik. Konsep mereka pun jelas dengan pandangan politik yang cukup beragam. ❏ Ke halaman VII
Pemkab OKUT Serahkan Bantuan Hibah MARTAPURA, RS - Sebagai wujud kepedulian terhadap lembaga pendidikan keagamaan dalam menjalankan fungsinya, Pemkab OKU Timur memberikan bantuan untuk meringankan beban operasional terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, TKA/TPQ, Sekolah Mingguan non Islam serta Mudin dan P3N yang ada di Kabupaten OKU Timur. DISAMPING itu, dalam penyerahan bantuan dana hibah yang mencapai Rp3,2 miliar lebih tersebut, Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM juga memberikan bantuan beras kepada penyandang cacat dan lansia sebanyak 120 kilogram per tahun untuk 1.450 orang. Kemudian panti asuhan sebanyak 1.200 kilogram per tahun untuk 7 panti asuhan, pahlawan dan veteran dibantu beras 240 kilogram serta
semangat ASPIRASI RAKYAT
SERAHKAN BANTUAN: H Herman Deru menyerahkan bantuan beras kepada penyandang cacat dan lansia secara simbolis, Selasa (14/5).
sekolah luar biasa yang diberikan beras 600 kilogram per tahun. Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Sosial Setda OKU Timur, Sonpiani mengatakan,
bantuan masing-masing diberikan kepada pondok pesantren (Ponpes) se OKU Timur sebanyak 92 Ponpes, Taman Pendidikan ❏ Ke halaman VII
klik...........www.radarpalembang.biz
II
SUARA RAKYAT
INDONESIA TANPA POLITIK DINASTI Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, demokrasi adalah salah satu cita-cita strategis pendiri bangsa. Kehidupan berdemokratis sebagaimana digariskan sejak awal adalah sebuah tatanan nilai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Ketika dewasa ini rakyat akhirnya terabaikan, maka lahir sebuah pertanyaan fundamental ada apa dengan demokrasi IndonEsia. Pertanyaan ini relevan untuk diperbincangkan sebab sejak Pemilu 1999 kehidupan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan mengalami lompatan luar biasa. Masyarakat sipil dan kebebasan pers tumbuh sebagai instrumen penting yang dinilai mampu mencerdaskan dan membentuk pola kritis masyarakat. Dalam konteks itu, kita juga dapat menemukan bagaimana konstitusi yakni UUD 1945 hasil amandemen mampu bergerak ke arah yang lebih demokratis. Perkembangan menggembirakan lain, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat mendapatkan tempat yang luas dibandingkan masa kepemimpinan Soeharto. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri demokrasi juga masih meninggalkan titik kritis yang merisaukan banyak kalangan. Salah satunya yakni bermunculan aktor politik yang didominasi faktor kekerabatan dan bersifat transaksional. Akibatnya perpolitikan Indonesia mengalami gejala politik
dinasti yang menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi ini jelas mengkhawatirkan, tidak wajar dan bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Kerisauan itu misalnya pernah diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang pernah menyindir Indonesia sekarang mengalami krisis demokrasi sehingga daulat rakyat terabaikan. Lebih jauh, Mahfud menilai kondisi itu menyebabkan tiga dampak strategis yakni bergesernya demokrasi menjadi oligarki elit, maraknya perilaku koruptif sebagai dampak hanya segelintir elit yang menentukan keputusan politik pemerintahan dan demokrasi hanya dinikmati elit politik, bukan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedauluatn tertinggi. Politik Dinasti Dalam sejarah perpolitikan Indonesia kontemporer, politik dinasti memang bukan sebuah hal yang baru. Kita dapat melihat misalnya dalam sejarah Orde Baru dimana Soeharto banyak menitipkan, membesarkan dan memberikan kepemimpinan aset bangsa kepada para kroninya. Kondisi ini bertujuan melanggengkan kekuasaan dan menstabilkan politik dalam negeri Indonesia. Dampak politik dinasti yang diterapkan Soeharto, keluarga Cendana mampu menancapkan pengaruh yang kuat selama 32 tahun dalam kancah perpolitikan nasional. Dewasa ini, apa yang terjadi dalam kepemimpi-
nan Soeharto kembali terulang sehingga menegaskan belum adanya perubahan mendasar dalam sistem demokrasi Indonesia. Kondisi ini dapat ditemukan menjelang Pemilu 2014 dimana faktor kekerabatan menjalar kuat dalam penentuan caleg Partai Demokrat. Berdasarkan rilis Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) tercatat 13 orang keluarga Presiden SBY yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif Partai Demokrat. Selain itu, terdapat delapan nama teman dekat SBY dan tiga teman dekat Ani Yudhoyono yang masuk sebagai caleg Demokrat. Kondisi ini tentu berdampak buruk dalam pembangunan nilai demokrasi yang sedang subur berkembang di Indonesia. Jika tetap dibiarkan, maka kerapuhan demokrasi akan terjadi sebab kaderisasi yang dibangun partai politik menjadi terputus. Kaderisasi partai politik tidak lagi mengutamakan etika, profesionalisme dan kompetensi sehingga cenderung melahirkan politisi instan. Politik dinasti juga semakin menegaskan fragmatisme elite parpol agar kekuasaan yang ada dapat dipertahankan dengan memainkan kroninya sebagai dadu politik di lapangan. Selain berbagai dampak buruk tersebut, politik dinasti juga mengabaikan semangat berkompetisi politik secara sehat. Ini disebabkan, kompetisi politik yang dimainkan dadunya oleh partai politik hanya mementingkan kekerabatan dengan produknya berbentuk politisi instan. Seleksi
parpol tidak lagi berdasarkan kualifikasi yang professional, melainkan penjaringan berdasarkan persahabatan, kekerabatan like dan dislike. Mengembalikan Demokrasi Kita Dalam bukunya “Demokrasi Kita”, salah satu pendiri bangsa Indonesia, Bung Hatta mengingatkan akan masa depan demokrasi Indonesia. Bung Hatta menjelaskan apa yang terjadi sekarang adalah krisis daripada demokrasi, atau demokrasi dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi pada sejarah dunia. Pernyataan Bung Hatta jelas harus menjadi peringatan keras bagi partai politik yang masih menerapkan politik dinasti. Mereka harus sadar, politik dinasti akan merubuhkan sendi demokrasi, sebab tidak terjadi peningkatan kualitas kader. Selain itu, politik dinasti sudah waktunya dihapus baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, rekam jejak para politisi yang akan bertarung dalam Pemilu 2014 harus dibuka agar pemilih tidak memilih kucing dalam karung. Sedangkan struktural diperlukan standarisasi aturan yang jelas dimana kriteria perekerutan caleg harus diperketat dan tidak diperbolehkan kerabat seorang politisi mencalonkan diri dalam ajang Pemilu 2014. Inggar Saputra Peneliti Institute For Sustainable Reform (Insure)
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui 0812 - 73360175 radar_palembang
*
08137320XXXX Pak Walikota tlg perhatike jalan menuju perkampungan suku Bugis di sungai Lais Kalidoni Palembang hancur lebur 0815385XXXX Pak Kapoltabes Palembang tlg perhatike pemalak yang sering minta-minta uang
Semangat Aspirasi Rakyat
@radar_palembang
jaga mobil angkot prumnas –kuto, Kenten Laut- Kuto. Sangat meresahkan pak. Mohon perhatiannya. 0816322XXXX Pak Gubernur tlg perhatike jalan lintas palembang pangkalan balai sering macet total
RAKYAT SUMSEL, RABU15 MEI 2013
Muktamar Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik Pada bulan Mei - Juni ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana menggelar event akbar berupa Muktamar Khilafah (MK) 2013 di berbagai daerah di Indonesia. Acara ini diselenggarakan secara marathon di 31 Kota. Dimulai pada 5 Mei bertempat di Kendari, Semarang, dan DIY. Kemudian ditutup di Jakarta pada 2 Juni. HTI begitu konsisten dalam perjuangannya menegakkan syariah dan khilafah. Alasan pertamanya ialah karena ini adalah konsekuensi iman. Dan alasan kedua karena HTI telah menyadari betul bahwa krisis multidimensi yang terjadi di negri ini hanya bisa diatasi dengan sistem yang datang dari Rabb penggenggam alam semesta. Itulah sistem Islam dalam bingkai Khilafah. Penjelasan sederhananya, Allah Swt sang pencipta manusia, kehidupan, dan alam semesta, tentunya lebih tau apa yang dibutuhkan ciptaan-Nya. Dalam perjuangannya, HTI menempuh jalan perjuangan tanpa kekerasan (non violence). Kepedulian HTI atas negara ini tak perlu diragukan lagi. Bahkan pada saat TimTim hendak lepas dari Indonesia, HTI dalam majalah dan seleberanselebarannya telah memperingatkan Pemerintah tentang skenario asing melalui UNAMET yang menghendaki Timtim lepas. Sampai akhirnya TimTim lepas pun, HTI melaui Jubirnya, Ismail Yusanto, sempat menyampaikan kepada media massa bahwa “HTI akan mengambil kembali TimTim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun”. Tujuan utama dihelatnya ajang spektakuler ini adalah dalam rangka melakukan edukasi terhadap umat akan pentingnya syariah dan khilafah. Umat mesti paham bahwa sistem sekulerisme inilah yang telah mengakibatkan Indonesia terpuruk. Sedangkan sistem Islam merupakan satu-satunya solusi terbaik. Secara garis besar, HTI telah mengeluarkan master plan formula seperti apa yang bakal digunakan untuk membangun Indonesia. Hal itu telah dituangkan dalam “Manifesto HTI untuk Indonesia” yang telah dibukukan. Dalam buku itu telah dijelaskan bagaimana strategi Islam mengatasi segala problematika negri ini. Baik itu solusi masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Jadi aneh bin ajaib jika justru ada segelintir pihak yang menyatakan bahwa HTI dengan perjuangan sistem Islam merupakan ancaman bagi bangsa. Justru sebaliknya, sistem sekulerismekapitalisme yang sekarang diterapkan inilah yang menjadi ancaman. Terbukti dengan lepasnya TimTim. Pun akibat sistem ini, kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai asing. Penegakkan hukum carut marut, kurupsi menggurita, dekadensi moral juga kian merajalela. Sikap masyarakat terhadap sistem Islam dan Pentingnya MK Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-maidah: 50) Dapat dipetakan bahwa setidaknya ada beberapa model sikap masyarakat terhadap sistem Islam (syariah dan khilafah) ini. Diantaranya: Pertama: Pejuang sistem Islam. Mereka adalah orang-orang yang telah menyadari bahwa perjuangan penegakkan sistem Islam adalah sebagai kewajiban. Mereka rela bersusah payah berjuang agar sistem Islam itu tegak. Diselenggarakannya MK ini juga bisa sebagai salah satu uslub untuk penguat keyakinan dan
penambah motivasi mereka dalam berjuang. Kedua: Pendukung sistem Islam. Mereka adalah masyarakat yang meyakini bahwa sistem Islam itu adalah sistem terbaik dan yakin jika diterapkan mampu membuat negara semakin maju dan sejahtera, tapi mereka belum sudi untuk ikut berjuang. Maka adanya MK ini juga bisa sebagai pendorong dan pemberi motivasi mereka untuk ikut berjuang. Ketiga: Pihak anti sistem Islam tulen. Mereka adalah orang-orang yang telah tercekoki oleh pemikiran Sipilis (sekulerisme, pluralisme, liberalisme), diantaranya ialah Jaringan Islam Liberal (JIL). Jumlah mereka tidak banyak, tapi sayangnya mereka justru laris tampil di depan publik khususnya media televisi. Adanya MK ini juga bisa sebagai pemberian dakwah kepada mereka. Karena semua orang berhak mendapatkan dakwah Islam. Atau minimal sebagai counter opini untuk meluruskan dakwah Sipilis mereka yang membahayakan umat. Keempat: Massa mengambang. Pihak ini adalah masyarakat yang tidak paham sama sekali dan juga masyarakat yang baru paham sedikit saja akan keindahan sistem Islam. Semua itu dampak dari penyebaran paham sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan). Mereka memahami Islam hanya sebatas ibadah ritual dan spiritual saja. Padahal Islam adalah agama (ideologi) yang sempurna. Mengatur urusan pribadi, masyarakat maupun Negara. Pun masyarakat yang salah presepsi terhadap sistem Islam. Sebagai contoh menolak penerapan sistem Islam dengan alasan karena Indonesia adalah negara majemuk. Padahal sistem Islam terbukti gemilang dalam mengatur kemajemukan bangsa. Sebagaimana terbukti pada massa Rasulullah Saw hingga kekhilafahan Ustmani yang diruntuhkan Kemal At-Taturk Tahun 1924. Atau masyarakat yang masih menganggap bahwa sistem Islam dapat ditegakkan dalam sistem kenegaraan dalam bentuk lain. Padahal sistem Islam bisa tegak secara sempurna hanya dalam bingkai Khilafah. Karena itu, diselenggarakan MK ini bisa sebagai upaya pemberian kesadaran mereka atas pentingnya penerapan syariah dalam bingkai khilafah. Itulah mengapa edukasi penting untuk terus digelorakan. Bagaimanapun masyarakat adalah kunci terjadinya sebuah perubahan. Termasuk didalamnya pihak-pihak yang memiliki kekuatan riil di negri ini, seperti halnya pihak militer yang notabene juga bagian dari masyarakat. Mereka semua berhak mendapatkan dakwah Islam. Jika masyarakat menginginkan perubahan ke arah Islam. Dengan Izin Allah, perubahan niscaya dapat dilakukan. Sementara itu dukungan masyarakat terhadap upaya penegakkan sistem Islam ini hari demi hari semakin menguat. Bahkan juga diakui oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institut, Hendardi, pada November 2011, yang membenarkan bahwa dukungan umat pada khilafah terus mengalami penguatan. *Penulis adalah Pemerhati Politik dan Staf Humas HTI Soloraya Ali Mustofa Gang Nusa Indah, Cemani, Sukoharjo alie_jawi@yahoo.com
klik...........www.radarpalembang.biz
III
WAKIL RAKYAT
RAKYAT SUMSEL RABU 15 MEI 2013
Butuh Kontribusi FDKM dalam Pembangunan LAHAT,RS- Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Selatan, Ihwan Dini mengatakan besarnya resiko pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) baik itu Pilkada kabupaten/ kota maupun Gubernur di Sumsel menjadi fokus utama penyelesaian bagi penyelenggara negara. Keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lahat bertujuan menampung aspirasi masyarakat dan pencegahan dini terhadap konflik di daerah. “FKDM bukan organisasi masyarakat (ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melainkan forum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah aspirasi masyarakat,” kata Ihwan saat melantik anggota FDKM di hotel Grand Zuri, Selasa (14/5). Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan guna meminimalisir konflik. Banyak perselisihan terjadi di tengah masyarakat seperti contoh konflik lahan antara masyarakat dengan penanam modal misalnya. Disinilah salah satu peran FKDM harus melakukan tindakan preventif dan persuasif agar tidak terjadi konflik yang berujung kepada tindakan anarkis. “Seluruh elemen masyarakat kiranya dapat terlibat serta ikut melaporkan jika terjadi kecurangan dan pelanggaran. Peran serta masyarakat dinilai penting untuk menekan angka pelanggaran yang mungkin terjadi,” imbuhnya. Saifudin Aswari Rivai, bupati Kabupaten Lahat mengatakan kontribusi untuk kabupaten Lahat bukan hanya membangun gedung bertingkat. Diperlukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya konflik merupakan salah satu kontribusi yang dibutuhkan dalam pembangunan. “FKDM diharapkan memberikan informasi sedini mungkin dengan cara berada di tengah-tengah masyarakat. pungkasnya.(man)
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, RABU 15 MEI 2013
KPUD Dijaga Ketat Pilkada Bali BALI, RS- Menjelang Pemilihan Gubernur Bali pada hari ini (15/5), Gedung KPUD Bali di Kawasan Renon, Denpasar dijaga ketat petugas Polda Bali. Pen-
jagaan dilakukan untuk mengantisipasi gejolak pasca-pemilu. Gedung KPUD Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar dijaga sejumlah petugas bersenjata dari Brimob Polda Bali. Sejumlah kendaraan perin-
Semangat Asprirasi Rakyat
tis (rantis) milik Satuan Dalmas Polda Bali juga disiagakan di halaman KPUD. Personel keamanan yang disiagakan merupakan sebagian kecil dari jumlah personel kepolisian yang disiapkan Polda Bali. Sementara KPUD Bali menyatakan siap menggelar Pilgub Bali 2013 dan mengimbau para pemilih agar tidak golput. Masa tenang Pilkada Bali dijadwalkan pada 12-14 Mei. Masyarakat Pulau Dewata akan melaksanakan coblosan atau memilih calon gubernur-wakil gubernur pada 15 Mei. Pilkada
diikuti oleh 2 pasangan calon, Anak Agung Ngurah PuspayogaDewa Nyoman Sukrawan dari PDIP dan Made Mangku PastikaKetut Sudikerta dari partai koalisi Golkar, Demokrat, Hanura dan Gerindra. Sementara itu, praktik dugaan money politic juga terjadi di Jembrana. Saat masa tenang, Minggu (12/5), sejumlah warga diberikan paket sembako berupa beras lima kilogram disertai tas dan brosur bergambar cagub nomor 2. Seperti di Dusun Sebual, Desa Dangin Tukadaya, Jembrana. Sejumlah warga yang diberikan
beras itu melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Jembrana, Senin (13/5) kemarin. I Made Sueca Antara, melaporkan indikasi money politic tersebut ke Panwaslu dengan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu kaping beras 5 kilogram dengan logo salah satu swalayan di Jembrana, sebuah tas kain warna merah bergambar cagub nomor 2, Pastikerta dan brosur Pastikerta. Sueca Antara pada Minggu (12/5) sore mendapat laporan dari warga di Tempek Stiti Kaler dan Sari Purnama bahwa mereka diberikan sembako dengan embel-embel calon nomor dua itu. Modusnya terduga pelaku ini keliling ke tiap-tiap rumah dan meminta
warga datang mengambil sembako ke rumahnya. Dari penelurusan, sedikitnya ada 30-an warga yang diberikan beras itu. Namun beberapa yang tetap mendukung kandidat PAS, berinisiatif melaporkan hal ini kepadanya. ‘’Yang disasar di dua tempek di banjar itu, kebetulan ada pendukung kita menerima dan melaporkan hal ini ke saya,’’ ujar Sueca Antara yang juga kader PDI Perjuangan Jembrana ini. Sueca melaporkan hal ini ke Panwaslu agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan contoh yang positif dan elegan bagi masyarakat dalam Pilgub ini. Selain barang bukti berupa tas kain berisi beras, surat
berisi visi misi dan brosur salah satu kandidat, pihaknya juga telah menyiapkan saksi pembagian sembako itu. Menurutnya, pembagian itu dilakukan di Banjar Sebual selama dua hari, Sabtu dan Minggu. Nilai barang yang diberikan per paket setara Rp 50 ribu. Menurut informasi, serangan sembako saat masa tenang ini bukan hanya terjadi di Dangin Tukadaya saja. Tetapi juga di beberapa desa di Negara juga muncul hal serupa. Ketua Panwaslu Jembrana I Nengah Suardana mengatakan akan memproses lebih lanjut laporan masyarakat ini melibatkan penyidik dari Kepolisian Resor Jembrana dan Kejaksaan Negeri. Sesuai prosedur, laporan ini akan ditindaklanjuti selama seminggu. Tindakan ini melanggar UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah pasal 117 ayat 2 tentang Money Politic dengan ancaman hukuman dua belas bulan dan denda Rp 10 juta. ‘’Kita imbau kepada masyarakat juga agar mewaspadai hal ini dan melaporkan ke Panwaslu apabila ada indikasi serupa,’’ terang Suardana. Sejumlah barang bukti diamankan di Panwaslu Jembrana. (riz/kmb26)
klik...........www.radarpalembang.biz
VI
Mulan Jameela Rilis Album Bonus ‘99 Volume 1’ JAKARTA, RP - Di tengah terpuruknya industri musik Indonesia, penyanyi Mulan Jameela justru akan meluncurkan album terbarunya yang berjudul 99 VOLUME 1. Album barunya ini, diakui Mulan merupakan bonus, sebab jarak antara album sebelumnya sangat jauh. “Dari album pertama aku sampai album sekarang itu kan jedanya lama banget jadi ini bonus aja,” kata Mulan di studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (14/5). Menurut Mulan, album barunya yang akan diluncurkan bulan Mei ini sebenarnya sudah selesai pada tahun 2011. Tetapi, karena kondisi industri musik yang tidak sehat, dia pun menundanya. “Album ini udah selesai dari 2011, kenapa namanya album 99 VOLUME 1, karena harapannya nanti ada yang volume kedua, jadi kedua albumnya udah selesai dari 2011 cuma baru sekarang kita keluarin ya karena timing-nya aja,” tukas Mulan. Untuk memberikan perbedaan dengan album-album CD lain, Mulan mengemas albumnya secara eksklusif. “Buat teman-teman di rumah yang mau beli CD aku bisa dibeli di Disc Tarra dengan packagingnya yang sangat eksklusif, karena isinya bukan cuma lagu tapi ada video klip juga,” pungkas Mulan berpromo. (kpl)
SOSIALITA
RAKYAT SUMSEL, RABU 15 MEI 2013
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL, RABU 15 MEI 2013
KPU Sumsel Makin Diserang PALEMBANG, RS - Karut marutnya penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel, 6 Juni mendatang yang dilakukan KPU Sumsel mendapat kritikan dari sejumlah LSM di Sumsel. Selasa (14/5), Lintas Politika dan sejumlah LSM lainnya melaporkan KPU Sumsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Dalam laporan itu, KPU Sumsel dinilai telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Ketika dihubungi Direktur
Lintas Politika, Kemas Khairul Mukhlis mengatakan dilaporkannya komisioner KPU Sumsel ke DKPP karena sangat jelas KPU Sumsel sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. “Laporan itu bukan tidak beralasan, seperti yang pernah kita sampaikan ke media bahwa kami sudah meminta KPU untuk profesional dalam melaksanakan tugas, tapi kenyataannya tetap tidak profesional,” kata Mukhlis. Ketidak profesionalan KPU Sumsel itu, lanjut Mukhlis, terlihat dimana KPU tetap melakukan
pencetakan surat suara padahal daftar pemilih tetap (DPT) pemilukada belum ditetapkan. “Hingga sekarang, DPT kan belum jelas jumlahnya tapi kok KPU Sumsel sebagai penyelenggara tetap ngotot melakukan pencetakan. Jadi berapa jumlah surat suara yang dicetak tidak jelas? Ingat, setiap surat suara yang lebih cetak itu harus dibuat dalam berita acara kalau tidak maka ancamannya pidana,” jelasnya. Terkait tindakan itu, menurut Mukhlis, mereka telah melapor-
kan komisioner KPU Sumsel ke DKPP dengan tuduhan telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.”Laporan itu sudah kami sampaikan dengan nomor laporan 1.908/A/ LP/V/2013 dan diterima langsung oleh koordinator wilayah DKPP wilayah Sumatera, Imam Haeykal,”ungkap Mukhlis. Muklis pun menambahkan, laporan itu, dalam beberapa hari ini menurut Imam Haykel akan langsung digelar pleno untuk menentukan jadwal sidang DKPP. “Jika cukup bukti, ini meru-
DPT Pilgub Sumsel Bertambah 5.312 PALEMBANG, RS – Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Sumsel 6 Juni mendatang. ditetapkan yang kedua kalinya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel pada rapat pleno terbuka, Selasa (14/5) di kantor KPU Sumsel. Anggota KPU Sumsel Herlambang mengatakan, total jumlah DPT 5.825.765 mengingat sebelumnya DPT yang sudah ditetapkan berjumlah 5.820.453. Ada penambahan sebanyak
5.312 mata pilih yang sebelumnya data yang diperoleh antara KPU dan Panwaslu beberapa Kabupaten/Kota belum sinkron pada rapat pleno terbuka penetapan DPT KPU tanggal 25 April yang lalu. Bertambahnya DPT tersebut secara umum dari hasil kerja Panwaslu kabupaten/Kota yang melakukan kroscek dilapangan hanya ada data mata pilih yang belum diterima. “Ketika Panwaslu mengkroscek data, ternyata
ada data yang belum diterima,” ungkapnya. Dijelaskan, diantara penambahan DPT tersebut yakni Palembang bertambah 3.000 dan sisanya untuk Kabupaten OKI, Banyuasin, Pagar Alam, OKU Selatan. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin mengalami pengurangan sebanyak 300 mata pilih dari DPT sebelumnya. “Setelah di kroscek beberapa Kabupaten/Kota tersebut ternyata ada penambahan dan pengurangan mata pilih, dan
sudah disepakati hari ini (selasa, red),” ujarnya. Dikatakan Herlambang, DPT yang sudah ditetapkan ini sudah final dan disepakati oleh masingmasing tim sukses empat calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018. “DPT sudah final disepakati oleh KPU bersama Panwaslu Kabupaten/Kota dan masingmasing timses keempat cagub dan cawagub Sumsel,” pungkasnya. (zar)
Wiwiet Tatung Soroti Jalan Provinsi MUARADUA, RP – Keberadaan jalan Provinsi di Kabupaten OKU Selatan rupanya mendapat sorotan dari salah satu kandidat calon Gubernur Eddy Santana Putra-Wiwiet Tatung (ESP-WIN). Dalam kunjungannya ke OKU Selatan sekaligus pengukuhan tim pemenangan kecamatan yang berlangsung di Gedung Kesenian Muaradua, Selasa (14/5). Wiwiet Tatung atau yang bernama asli Hj Anisja D Supriyanto yang datang ke OKU Selatan tanpa didampingi ESP pun turut menyoroti keberadaan jalan provinsi di OKU Selatan. Dalam penuturannya kepada wartawan dirinya mengaku cukup
miris melihat kondisi keberadaan jalan-jalan provinsi di berbagai Kabupaten. Tak terkecuali keberadaan jalan provinsi di Kabupaten OKU Selatan. Bahkan perbaikan jalan provinsi di OKU Selatan harus menjadi prioritas. “Melihat kondisi di OKU Selatan perbaikan jalan provinsi harus diutamakan. Dan itu nanti akan menjadi prioritas kita,” janjinya. Apalagi mayoritas warga di OKU Selatan merupakan pekebun kopi, dengan kondisi jalan yang rusak, sudah barang tentu perekonomian masyarakat tidak akan meningkat. inprastruktur jalan masih menjadi prioritas. Dengan dilakukan perbaikan
Pemkab OKUT
Dari Hal I ) .................................................................................................................................
Alquran (TPA) sebanyak 2.060 TPA, sekolah mingguan Budha 10 sekolah, sekolah mingguan Hindu sebanyak 50 sekolah, sekolah Kristen mingguan 90 sekolah, sekolah mingguan Katolik 80 sekolah. “Untuk bantuan ke Ponpes sebesar Rp7,5 juta per Ponpes atau totalnya mencapai Rp 690.000.000. Sedangkan untuk TK TPA, sekolah mingguan Budha, Hindu, Kristen Protestan dan Katolik masing-mas-
ing Rp1 juta per sekolah dengan total Rp2,29 miliar,” ujar Sonpiani. Selain bantuan terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut lanjut Sonpiani, Pemkab OKU Timur juga memberikan insentif terhadap Mudin (petugas memandikan jenazah) dan petugas P3N sebanyak 306 orang. Dengan demikian total dana yang disalurkan mencapai Rp3,2 miliar lebih. “Dana bantuan untuk lembaga
jalan tentunya ekonomi masyarakat secara otomatis akan ada peningkatan,”OKU Selatan merupakan daerah perkebunan, dan banyak petani yang harus didukung dengan inprastruktur,” ucap Wiwid. Begitupun dengan potensi wisata yang dimiliki OKU Selatan, menurut Wiwiet dibutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang mumpuni. Untuk diketahui Wiwid tatung beberapa hari terkahir, turun langsung ke bebrapa Kecamatan yang ada di OKU Selatan, yakni Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Sungai Are. Kecamatan Sindang Danau.
pendidikan keagamaan serta insentif Mudin dan petugas P3N ini bersumber dari APBD OKU Timur tahun 2013,” ungkapnya. Dengan bantuan tersebut kata Sonpiani, Pemkab OKU Timur berharap hal tersebut bisa meringankan beban demi kelancaran operasional lembaga pendidikan, Mudin serta petugas P3N tersebut. Sementara itu, Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM
“Saya merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat yang ada didesa desa, penerangan seadanya, jaringan komunikasi tidak ada, serta jalan persis jalan tol, “mantol mantol didalam mobil,” Wiwiet menceritakan perjalanannya. Disinggung harapannya kepada masyarakat OKU Selatan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 6 Juni mendatang, saat ini masyarakat sudah pintar, dan bisa menilai langsung pemimpin yang baik,”masyarakat kita sudah melihat langsung pemimpin yang baik. Dan mata masyarakat sudah tidak tertutup lagi,” kata Wiwid. (gie)
mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut tidak ada kaitan dengan Pilkada yang akan berlangsung 6 Juni mendatang. Hal ini dikarenakan bantuan tersebut telah rutin dilakukan sejak 8 tahun lalu. “Jadi tidak ada kaitan dengan Pilkada, bantuan ini diberikan murni sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan, para mudin dan P3N,” ujar Deru. (awa)
pakan pelanggaran berat, dan komisioner KPU Sumsel terancam diberhentikan,” tukas Mukhlis. Sebelumnya, Lintas Politika Sumsel sudah meminta KPU Sumsel menunda pencetakan surat suara, menyusul belum
ditetapkannya jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Sumsel. Salah satu persoalan yang menurut Muklis harus diselesaikan terlebih dahulu oleh KPU adalah jumlah pemilih tetap yang sampai saat ini belum diputus-
Idealisme Pengusaha Edward Marbun SE MM yang akrab disapa Edo pengusaha muda pemilik CNI Palembang serta beberapa perusahaan lainnya ketika dibincangi Rakyat Sumsel di ruang kerjanya di Jl Jend Sudirman mengunngkankan hal tersebut, terjunnya ia ke dunia politik tak terlepas karena melihat kesenjangan harapan dengan realitas yang ada. “Banyak ketimpangan, maka saya mau maju untuk menyampaikan gagasan saya kepada eksekutif. Sumsel ini negara yang kaya, pertanyaan mendasar saya mengapa masih banyak yang hidup di bawah himpitan ekonomi,” kata dia. Belum lagi, sambung Edo, di era globalisasi ini mestinya Provinsi sepotensial sumsel banyak di datangi oleh investor, saat ini menurut edo masih dirasa sedikit kehadiran investor. “Nah, kalau banyak investor yang hadir di Sumsel, ada banyak peluang kerja, imbasnya, serapan lowongan kerja terhadap fresh graduate akan meningkat dan tentu akan mengurangi angka pengangguran,” ujar Edo Menurunya angka pengangguran, jelas akan meningkatkan kesejahteraan masyrakat, dan akan menghapus kesenjangan dan ketimpangan yang kini masih sangat kelihatan. “Saya ini pebisnis, kalau masalah ekonomi saya ini sudah cukup. Saya terjun ke dunia politik bukan untuk mencari nafkah, walaupun keluarga saya tidak setuju, namun setelah saya jelaskan alasan saya yang ingin memperjuangkan masyrakat kecil, akhirnya keluarga mendukung,” ulasnya. Keakrabannya dengan kalangan bawah sebelum ia terjun ke dunia politik menghantarkan ia di pinang oleh Partai Gerindra. Menjadi Ketua Kira (Kristen Indonesia Raya) Sumsel, salah satu sayap partai gerindra pada tahun 2012. “Saya terjun ke dunia politik adalah anjuran orang, dan suara masyrakat yang minta diwakili suara mereka di parleman, nanti di 2014 saya akan maju untuk Caleg tingkat provinsi,” tambahnya “Sebagai putra daerah Sumsel, saya terpanggil untuk membenahi kondisi saat ini, dan tentu apa yang saya lakukan akan berbeda dengan yang ada,” kata dia. Lain Edo, lain juga Djunaidi Ramli Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Hanura. Memiliki latar belakang sebagai pengusaha minyak mengatakan, ketertaikan dengan panggung politik lkarena inggi memberikan sumbagsi pemikiran kepada Sumsel. ”Kalau rasakan duduk sebagai anggota DPRD mempunyai kekuatan un-
Dari Hal I ) ......................................................
tuk untuk memberikan kontribusi terhadap pembagunan, mulai dari pemikiran hingga kebijakan,” katanya, Selasa (14/5) Menurutnya, bila hanya beraktivitas sebagai pengusaha tidak ada kekuatan untuk memberikan kontribusi kepada pembagunan daerah. ”Kalau dibandingkan pendapatan lebih dominan jadi pengusaha ketimbang anggota DPRD. Namun tergantung dengan seberapa besar usaha yang dijalani. Masyarakat sudah tahu semua berapa gaji anggota dewan,” ungkapnya yang tidak dapat menyebutkan berapa persen pendapatan dari anggota dewan maupun pengusaha. Pada Pileg 2014 mendatang Djunidi kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Sumsel Dapil OKU, namun menurutnya lebih nyaman berprofesi sebagai pengusaha ketimbang anggota Dewan yang terhormat kalau kenyamann hidup lebih bahagia sebagai pengusaha ketimbang anggota dewan. Sementara itu, RHM Adi Rasyidi mengukapkan, pengusaha lebih mementingkan diri sendiri ketimbang anggota dewan. ”Tapi kalau sebagai anggota dewan kita dekat dengan pemerintah, sehingga dapat memberikan kontirbusi sosal, pendidikan, agama, pembagunan dengan demikian masyarakat dapat sejahtera,” katanya. Terpisah, Gotti Situmorang yang menyalonkan diri dari Partai Gerindra pun demikina. Memeiliki basic yang sangat kental akan dunia pengusaha, Ketua Aprindo Sumsel, Ketua Apindo Kota Palembang, dan General Affair Senior Manager JM Group ini mantap melangkah di panggung politik. “Dukungan sudah saya dapatkan dari owner JM Group. Beliau sangat respect dengan pencalonan saya, keluarga dan sahabat juga memantapkan saya untuk maju. Inilah yang membuat saya optimis dalam pencalonan,” kata dia. Dirinya mengaku, pengusaha yang terjun ke duania politik tidak akan menemukan kesulitan. Pintar memanikan ilmu managemen akan menjadi modal yang penting, selain dari ilmu perundang-undangan. “Meski lama di duania bisnis. Basic saya adalah sarjana sosial. Saya juga pernah mengikuti pemilihan 1999 meski saat itu dipinang oleh partai gurem,” kata dia. Konsep yang ditawarkan pun sangat iodentik dengan kondisi yang ada di Indonesia. “Saya menawarkan sebuah konsep pengentasan pengangguran dan
Dewan Perwakilan Daerah perundangan-undangan yang berkaitan dengan bentukbentuk kawasan (Kawasan Industri, Kawasan Berikat Nusantara, Free Trade Zone, KAPET, Kawasan Khusus, dan KEK) dan jenis-jenis insentif yang diberikan, guna menjamin kepastian hukum bagi investor di KEK; (5) memberi pelayanan satu atap bagi perijinan investasi. 2. DPD RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menegaskan pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 tentang kriteria KEK khususnya pada wilayah perbatasan yang diperuntukkan bagi KEK memerlukan insentif kebijakan khusus yang mefasilitasi kebijakan harga produk ekspor dan impor untuk mencegah penyelundupan akibat disparitas harga. Status Kawasan Berikat Nasional dan Kawasan Industri dapat diterapkan di KEK wilayah perbatasan, sebagai langkah awal dan pembentukkan KEK. Penegasan pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 juga diperuntukkan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk diusulkan menjadi KEK, baik dalam jangka waktu maupun setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. semangat ASPIRASI RAKYAT
kan. “Sesuai aturan, kertas surat suara dicetak sebanyak jumlah DPT ditambah cadangan 2,5 persen. Jika jumlah pemilih tetap saja belum pasti, tentu jumlah yang akan dicetak juga belum dapat ditentukan jumlahnya,”tukasnya. (zar)
kemiskinan emlalui koperasi rakyat,” kata dia. Koperasi ini dikonsep dengan modern. Bukan hanya memasyarakat masyarakat, keberadaannya pun diharapkan akan mampu membuat perekonomian sekitar akan jauh lebih maju. “Contoh, dalam suatu daerah berpotensi untuk peternakan. Ini yang akan kamu geliatkan. Membuka peternakan dengan konsep yang terarahh akan jauh lebih bernilai ketimbang memberikan bantuan secara tunai. Ini juga bisa dilakukan dalam perkebunan,” ungkapnya. Permasalahan ini pun akan bisa menyiasati apa yang dikeluihkan pemerintah selama ini, baik itu, masalah kuota daging ataupun buah impor. “Tengok saja Sumsel. Potensi utnuk pertanian dan perkebunannya ada. Pagaralam bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sekarang memang sudah terbentuk, tetapi pertanyaannya, mengapa hasilnya sulit untuk bersaing?,” tambahnya. Ini sebuah kerugian tersendiri. “Percuma kalau punya potensi tapi tidak digarap. Saya mencoba untuk itu, demi menciptakan sebuah perubahan. Masyarakat perlu tercerahkan dan ini tugas kita bersama,” katanya. Sama seperti beberapa pengusaha diatas. Gotti pun enggan terang-terangan mengatakan berapa besaran budget yang ia keluarkan untuk pencalonananya. “Wah tak usah dibahaslah, yang jelas, pencalonan ini murni untuk mengabdi. Kalau hitung-hitungan salary, menjadi seorang pengusaha jauh lebih elit,” kata dia. Pengusaha Bisa Setor Rp10 M Tahukan anda di Pemilu 2009 saya menduga paling mahal pengusaha rata-rata menghabiskan Rp 6 miliar. Diyakini di pemilu 2014 bisa saja lebih dari itu mungkin sampai Rp10 miliar kalau benar-benar mereka mau. Wakil Ketua DPR Pramono Anung berujar, sistem Pemilu proporsional terbuka yang membuat modal di Pemilu 2014 mahal. Karena digunakan sistem suara terbanyak, sehingga caleg selain bertarung dengan teman partai pesaing juga menghadapi rekan separtai dari dapik yang sama. “Dengan sistem yang sama pada 2014 saya yakin biayanya politiknya relatif akan lebih tinggi karena waktu sosialisasi kan lebih panjang. Waktu kampanyenya ada setahun, “ ungkapnya Modal nyaleg paling mahal memang para pengusaha. Karena pengusaha rata rata tak memiliki elektabilitas, namun memiliki sumber daya materi yang besar. (can/zar/ren)
Dari Hal I ) ........................................
3. DPD RI merekomendasikan dilakukan perubahan/revisi terhadap empat Pasal-pasal antara lain: (1) Pasal 5 tentang pengusulan KEK yang perubahannya memuat kriteria pengusulan KEK dan kriteria pihak pengusul dan Badan Usaha, untuk kesempatan yang seimbang antara Pengusaha Besar, UMKM dan Koperasi sebagal pengusus KEK; (2) Pasal 10 tentang penetapan pembangunan KEK perlu ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar (air, listrik, gas, sarana dan prasarana pelabuhan dan jalan) di KEK merupakan kewenangan Badan Koordinator KEK bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan mendapat prioritas alokasi dana APBN, APBD dan joint venture dengan BUMN/ BUMD atau Swasta; (3) Pasal 16 dan Pasal 19 yang mencantumkan perubahan dalam hat mempertegas keterlibatan KADIN dalam Dewan Nasional KEK dan keterlibatan KADINDA dalam Dewan Kawasan di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) Pasal 30 tentang Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai yang mempertegas kompensasi yang diterima daerah berupa
pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat sebagai dampak aktivitas ekonomi di KEK khususnya perdagangan ekspor-impor dan pengurangan pengangguran. Kompensasi guna menutupi kekurangan pendapatan asli daerah sebagal akibat dan insentif fiskal yang diterapkan di KEK. 4. DPD RI mendesak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah terhadap Pasal 36 tentang Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, dan Investasi yang berisi tentang satu saja perijinan investasi yang masa berlakunya 20 tahun melalui evaluasi tiap 3 tahun bagi investor di KEK. Ijin investasi tunggal (single investment permit) dimaksud sudah mencakup hak atas tanah, ijin usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, keimigrasian, keamanan dan ketenagakerjaan. Bagi KEK di wilayah perbatasan, ijn investasi tunggal ini dikuatkan dengan dokumen kesepakatan bilateral Indonesia-negara tetangga yang berbatasan langsung. Institusi yang menangani ini adalah institusi yang dibentuk oleh Peraturan Presiden, misalnya, Badan Koordinasi KEK. (*)
klik...........www.radarpalembang.biz