REDAKSI TELP EXT FAX
ONLINE Iklan Sirkulasi
: (0711) 361638 : 815 : (0711) 362452
: (EXT 805) : (EXT 803)
BISNIS SUMSEL I N S PI R A S I BIS N IS M A S YA R A K AT S U M S E L
TERBIT 16 HALAMAN Harga eceran Rp 3.000
RADAR PALEMBANG l SABTU 21 APRIL 2012 l HALAMAN 9
Per 18 April
Per 18 April
Pemasangan Jaringan PLN Distop Warga MUARADUA, RP – Pemasangan Jaringan PLN dari desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung ke kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) menyisakan PR (pekerjaan rumah). Pasalnya pemasangan jaringan baru tersebut tanpa lebih dulu berkoordinasi dengan Pemerintah maupun warga setempat. Lebih dari itu, pemasangan jaringan baru yang seharusnya mendatap tanggapan positif dari warga, justru sebaliknya menimbulkan ❏ Ke halaman 15
Perluas Jalan Kota
Telan Dana Rp 8 M INDRALAYA, RP Sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI), penataan kota Indralaya segera dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan mulai dari Jalan Tasik hingga Desa Tanjung Sejaroh Kecamatan Indralaya yang panjangnya sekitar 2 kilometer. Sebelum melakukan pelebaran jalan itu, pemerintah melalui Dinas PU Bina Marga telah merencanakan pembebasan lahan rumah penduduk yang berada dibibir jalan. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten OI H Muhsin Abdullah ST MM ketika dijumpai, kemarin ❏ Ke halaman 15
Per 18 April
Per 18 April
Per 18 April
Penangkaran Walet
Masih Banyak Ilegal LAHAT, RP – Izin penangkaran sarang burung walet sepertinya tetap akan menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat khususnya masyarakat. Pasalnya meskipun saat ini Pemkab telah mengupayakan agar setiap penangkaran yang ada dilengkapi dengan surat izin nampaknya tidak akan berjalan, apalagi dilapangan masih banyak ditemui puluhan sarang walet liar milik oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut diakui oleh kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT dan PMD), dimana Perda walet yang Perda yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) belum begitu digubris oleh para pengusaha air liur burung waalet. Apalagi berdasarkan data yang ditemukan dilapangan hanya sebagian dari ❏ Ke halaman 15
14.600 Ha Sawah
Dapat Bantuan Benih MUARA ENIM, RP – Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim di tahun 2012 ini tidak mendapatkan bantuan alat-alat pertanian. Namun, dipastikan di tahun ini, dinas ini akan mendapatkan bantuan benih padi dari pendanaan APBN tahun 2012 yang diperuntukkan bagi 14.600 hektar sawah. KEPALA Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim, Ir Said Ali mengatakan, jika nantinya bantuan benih dari APBN ❏ Ke halaman 15
MoU : Direktur Utama PTBA Milawarma (paling kiri), Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz (nomor 3 dari kiri) dan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai (paling kanan) dengan disaksikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Di Kabupaten Lahat dan Muara Enim
PTBA Pugar 317 Rumah Tak Layak Huni JAKARTA, RP - PT Bukit Asam (Persero) Tbk. atau PTBA akan melakukan pemugaran terhadap 317 rumah yang tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu di sekitar perusahaan, masing-masing 117 rumah di kecamatan Merapi Barat dan kecamatan Merapi Timur ka-
bupaten Lahat, dan 200 rumah di kecamatan Lawang Kidul kabupaten Muara Enim. “Kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni ini merupakan Program Bedah Rumah yang melibatkan PTBA, Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Lahat serta Pemerintah
Kabupaten Muara Enim,”ujar Sekretaris Perusahaan,Hananto Budi Laksono. Untuk merealisasikan program tersebut, sambung Hananto, Direktur Utama PTBA Milawarma, dengan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai dan Bupati Muara Enim Mu-
zakir Sai Sohar, serta Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan disaksikan Menteri Kooordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu 18 April 2012. “Kemudian para pihak terkait ❏ Ke halaman 15
Pertamina Sosialisasi Pemboran PMB P5 PRABUMULIH, RP - PT Pertamina EP Region Sumatera kembali melakukan pemboran sumur pengembangan produksi baru migas. Sumur produksi ini merupakan sumur ke-3 yang dibor pada tahun 2012 di wilayah kerja Field Prabumulih. Pemboran ini bertujuan untuk mendukung program peningkatan produksi migas nasional. Secara administrasi, sumur yang diberi nama pemboran PMB
SAMBUTAN: Asisten Manajer Humas Region Sumatera M Echman saat memberikan sambutan, kemarin.
P5 ini berada di wilayah Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Jika selesai pemboran sumur ini akan bernama sumur PMB 24. Kegiatan ini selain bertujuan untuk memohon karunia dari Yang Maha Kuasa agar pemboran dapat berjalan dengan baik dan selamat, kegiatan ini merupakan salah satu wujud kebersamaan perusahaan dengan masyarakat di❏ Ke halaman 15
SABTU 21 APRIL 2012 l HALAMAN 11
RADAR PALEMBANG
S Nexian menjadi salah satu ponsel lokal yang identik dengan layar sentuh. Untuk beberapa tipe ponsel ini sangat diburu. Saking larisnya, masuk siang keesokan harinya langsung ludes.
PALEMBANG, RP – Customer Services Seluler Shop PS Mall, Christ Mahode dijumpai di Seluler Shop Jumat (20/4) mengatakan untuk urusan ponsel lokal, S Nexian masih bisa dikatakan yang paling unggulan. “Misalnya S Nexian G961 series touch screen, baru masuk siang, besok sudah ludes,” ungkapnya. Larisnya ponsel S Nexian bukan tanpa alasan, mengingat ponsel yang mengedepankan desain glamour dan fitur kompleks ini disuguhkan dengan kemampuan layanan data yang cukup maksimal. “Dari sisi harga dibandingkan dengan kompetitor pun membuat S Nexian lebih klop di kantong. Bentuknya pun terkesan seperti ponsel jutaan rupiah,” kata dia Christ mengaku dalam satu hari untuk penjualan retail satu jenis S Nexian bisa terjual hingga 10 unit. “Sekarang ini saja untuk inden cukup banyak, sekitar belasan unit ada,” katanya. Un-
S NEXIAN
Telkomsel Masuk ke Pulau Komodo
DIBURU KONSUMEN
FOTO: RENDRA/RADAR PALEMBANG
tuk tipenya, touch screen masih diburu. Konsumen yang menggunakannya terkesan mewah, canggih dan terkesan up date. “Berbeda dengan tipe qwerty ataupun candy bar yang terkesan kuno menurut sebagian orang. Touch screen lebih simpel bila digunakan,” papar dia.
Dyah, pengelola Ardha Phone Shop PS Mall mengaku S Nexian untuk kategori ponsel lokal masih tetap menjadi andalannya. Apalagi sebagai pemain lama, S Nexian sudah malang melintang dengan berbagai merk yang dibawanya. “Sisi harga pun, sangat kompetitif dan kualitas
sekelas dengan Hp mewah untuk kelasnya,” katanya. Terlebih untuk beberapa tipe S Nexian dilengkapi dengan NDS Surround Technology yang membuat suara musik menjadi lebih jernih. “Sisi tipe pun sangat up date dan tidak monoton,” pungkasnya. (ren)
JAKARTA, RP - Dalam rangka mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat dan petugas Balai Taman Nasional Komodo, Telkomsel mengoperasikan base transceiver station (BTS) di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kehadiran infrastruktur jaringan telekomunikasi di Pulau Komodo ini menjadikan Telkomsel satu-satunya operator selular yang menyediakan layanan telekomunikasi di Pulau Komodo. Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan beroperasinya BTS di Pulau Komodo ditandai dengan peninjauan ke lokasi BTS. Sebagai perusahaan milik bangsa dan negara Indonesia, Telkomsel terus berupaya mewujudkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi berkualitas hingga ke pelosok. “Tersedianya layanan telekomunikasi di Pulau Komodo sekaligus merupakan dukungan nyata Telkomsel terhadap pemerintah dalam mengembangkan potensi Pulau Komodo sebagai lokasi konservasi yang menjadi aset berharga pariwisata nasional, bahkan internasional,” tuturnya. Didukung daya jangkau hingga radius lima kilometer, BTS Telkomsel meng-cover seluruh wilayah Pulau Komodo, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya. BTS Telkomsel di Pulau Komodo juga mampu melayani kebutuhan komunikasi suara hingga 5.000 pengguna atau melebihi populasi penduduk Pulau Komodo yang mencapai sekitar 4.000 jiwa. Masyarakat di Pulau Komodo juga bisa menikmati layanan internet berteknologi EDGE yang dapat menghasilkan kecepatan akses internet hingga 128 Kbps. Beberapa waktu yang lalu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyatakan perlunya dukungan dari Pemerintah Pusat, institusi usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun infrastruktur di Pulau Komodo guna mendukung pelaksanaan Sail Komodo 2013, suatu program yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menjadikan NTT sebagai pintu masuk kapal layar dan
kapal pesiar dari Asia Pasifik dan Australia. Begitu pula Jusuf Kalla selaku Duta Besar Komodo yang mengharapkan perbaikan fasilitas umum di Pulau Komodo guna menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Sarwoto menjelaskan, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi seperti yang dilakukan Telkomsel di Pulau Komodo dan pulau-pulau terluar serta perbatasan negara merupakan bentuk dukungan Telkomsel dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya sarana telekomunikasi dapat meningkatkan ketahanan nasional sekaligus mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. “Kami terus berupaya agar layanan Telkomsel dapat menjangkau seluruh wilayah populasi Indonesia sehingga ke depannya negara kita tercinta benar-benar terhubung seutuhnya dengan adanya jaringan telekomunikasi,” pungkas Sarwoto. (rel/ren)
Smartphone Android Tercepat Hadir HTC One X JAKARTA, RP - Smartphone
Android yang diklaim tercepat telah hadir di Indonesia. HTC One X, ponsel besutan vendor
asal Taiwan itu dibanderol pada kisaran harga Rp 6,6 juta. Namun tak seperti seri sebelumnya yang kerap di-bundling earphone atau headset beats besutan Dr Dre, di HTC One X justru perangkat tersebut dijual terpisah. “Harga untuk HTC One X adalah Rp 6.599.000, dan akan ada khusus jika konsumen ingin membeli juga earphone Beats dari Dr Dre,” kata Agus Sugiharto, country manager HTC Indonesia. Kualitas kamera yang terbenam di HTC One X yang berkekuatan 8 megapixel diyakini bisa mengalahkan kemampuan yang diusung smartphone lainnya, termasuk iPhone 4S besutan Apple. Tak pelak, HTC One X diilustrasikan bak ‘monster’ karena kedahsyatan kamera dan sound yang ditawarkan. Dengan adanya Image Sense, kamera ini mengunggulkan kecepatan dimana bisa menangkap gambar dalam waktu 0,7 detik saja. Ini bahkan lebih cepat dibandingkan kedipan mata, demikian klaim HTC. Dari sisi daur pacu, One X dibekali prosesor quad-core berkekuatan 1.5G Hz dan 1GB RAM. Ia dipermanis dengan layar 4,7 inch Super LCD2 capacitive touchscreen (720 x 1280) serta sudah menjalankan Android 4.0 Ice Cream Sandwich. (ash)
Spesifikasi HTC One X Dimensions: 134.36 x 69.9 x 8.9 mm 4,7 inch Super LCD2 capacitive touchscreen (720 x 1280) Corning Gorilla Glass Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Sense 4.0 Quad-core 1.5GHz Tegra 3 processor or Qualcomm Snapdragon 1GB RAM 32GB built-in storage Bluetooth v4.0 w/ A2DP NFC capable
Kepiting Soka Lada Garam Bahan : 1 ekor kepiting soka (100 g) frozen/beku 1 sdt merica bubuk 1 sdm kaldu ayam 1 sdt minyak wijen 30 g tepung sagu 30 ml minyak goreng Bumbu: 1 sdm mentega 1 buah cabai merah, buang bijinya, cincang halus 15 g daun bawang, iris halus 1/2sdt bumbu ngo hiong 10 g bawang putih, cincang halus, goreng Cara memasak : Rendam kepiting frozen di dalam air hingga lumer, cuci.
Buang batok dan insang kepiting. Tekan kepiting dengan handuk bersih hingga tiris. Beri kaldu ayam sedikit, minyak wijen dan merica lada putih hingga rata. Aduk dengan tepung sagu bolak balik hingga rata. Panaskan minyak dalam wajan di atas api sedang, masukan kepiting soka. Goreng kepiting dengan api sedang hingga kering. Lelehkan mentega, masukkan cabai dan bawang putih. Aduk hingga kering. masukkan bawang putih goreng, bumbu ngo hiong, merica dan garam. Aduk rata. Angkat. (*)
RADAR PALEMBANG l SABTU 21 APRIL 2012 l HALAMAN 12
Citarasa Tradisional Tampilan Modern Restoran Nek Anang adalah salah satu restoran yang sejak beberapa tahun terakhir hadir di kota ini. Restoran tersebut awalnya adalah sebuah warung yang ada di pinggir jalan Merdeka. Namun, seiring dengan perkembangan usaha rumah makan Palembang ini yang terbilang maju sehingga sekarang Nek Anang merupakan salah satu restoran yang cukup memiliki nama. PALEMBANG, RP - Restoran yang hingga saat ini telah banyak memiliki pelanggan ini sendiri menyajikan menu-menu masakan Palembang, mulai dari Pindang Patin, Brengkes Patin, Brengkes Udang sampai kepada jenis sambal khas Palembang. Suasana modern yang disajikan resto ini, seperti menampilkan sajian hasil dari perpaduan citarasa tradisonal dengan wajah modern. Sehingga hal ini tentunya akan membuat tamu-tamu yang ingin menikmati suasana santai, sejuk, sekaligus berciri khas Palembang, merasa betah. Rumah makan ini buka mulai pukul 09.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib, untuk waktu reguler. Tidak hanya itu, di selasar Restoran Nek Anang juga terdapat beberapa jajanan lain yang dijual di bawah gazebo. Seperti Martabak Telor, Pempek dan berbagai minuman buah. Lokasi berdirinya restoran Nek Anang ini merupakan kawasan perkantoran, perdagangan dan kampus mahasiswa. Jadi, sangat
wajar pada saat jam makan siang restoran Nek Anang menjadi sasaran empuk untuk memenuhi selera perut sebelum melanjutkan aktifitas berikutnya. Mengenai harga dari menumenu yang disajikan, relatif sama seperti harga pada restoran khas Palembang yang lain. Sehingga para pengunjung tak perlu repotrepot mengeluarkan banyak uang untuk dapat menikmati menu yang disajikan restoran Nek Anang ini. Sementara itu, mengenai citarasa menu pindang yang disajikan Warung Nek Anang, Dencik Aminuddin yang merupakan pemilik Warung Nek Anang menyebutkan, masakan Pindang 4 Lawang yang menjadi menu andalan Warung Nek Anang memiliki perbedaan rasa dengan pindang Pegagan ataupun Pindang Meranjat. (res)
POLITIKA
RADAR PALEMBANG
Romi Herton Merapat ke PAN PALEMBANG, RP - H Romi Herton yang diwakili Hilman Effendi Ketua Timses Romi Herton dan H Zulkifli Kadir, bendahara DPC PDIP Kota Palembang, mendaftarkan diri sebagai calon walikota Palembang pada pemilukada 2013 mendatang ke kantor DPW PAN di Kol H Burlian. Diterima langsung oleh RM Zaini (Mang Jai), ketua DPD PAN Sumsel dan sejumlah pengurus, Jumat (20/4), untuk berkoalisi “Jika ada partai yang membuka pendaftaran untuk pencalonan, baik itu walikota maupun wawako, akan kami daftarkan. Sebab itu adalah keseriusan Romi Herton menuju Palembang 1,” unjar Halimin Efendi. “Saat ini sudah ada enam partai politik yang merapat untuk bergabung mendukung Romi Herton menuju Palembang 1. Seperti PKB, Demokrat, PKS, PPP dan PAN. Dengan PAN kami meminta
tolong, sebab mengingatkan saat pemilihan Bupati Muba beberapa waktu lalu, Romi Herton sebagai kader PDI mendukung PAN mencalonkan Pahri Azhari. Makanya atas dasar pertimbangan itulah harapannya PAN untuk mendukung Romi Herton nantinya,” kata dia. “Beberapa partai yang mendekat tersebut sudah ada yang mengajukan nama untuk menjadi calon wakil Romi Herton. Hanya saja, keputusannya belum diambil. Kami lihat nanti siapa yang tepat untuk mendampinginya, menunggu hasil survey,”.kata dia. Ditambahkan Rahman Z, ketua tim DPD PAN Kota Palembang, persyaratannya sama dengan yang lain. Setiap calon walikota, maupun wawako, diminta untuk mengisi formulir pendaftraan. Lalu, mengisi berkas serta membayar uang administrasi setiap persyrataan tersebut berlaku sampai 5 Mei. Dan jika masih
DUKUNGAN ROMI:Hilman Effendi menyerahkan berkas dukungan ke ketua DPD PAN Sumsel.
ada yang belum melengkapi, akan kembali dihubungi,” ungkapnya. Penetapan calon yang akan diusung PAN, akan diputuskan oleh DPP. Namun dengan persayartan
yang telah ditetapkan melalui hasil kerja TIM untuk memantau semua calon yang telah mendaftar kePAN dan hasil Survey independent. Melihat calon sendiri yang akan
dipilih selain survey, PAN juga melihat kredibilitas calon tersebut. Seperti melihat karir, program untuk Palembang mendatang dan lain-lain,” tegasnya. (zar)
Komisi IV DRPD Sidak Jembatan PALEMBANG, RP - Anggota Komisi IV DPRD Sumsel melakukan sidak ke jembatan Bayunglincir Musi Banyusain yang menghubungkan empat provinsi. Jembatan tersebut kini berusia tua dan dibangun pada 1982. Rendahnya kualitas jembatan yang ada di Sumsel, membuat anggota Komisi IV meminta pemerintah kabupaten/kota memeriksa semua jembatan yang ada di wilayahnya masing-masing. “Selain itu, kami meminta pusat untuk memeriksa seluruh jembatan yang ada di Sumsel. Terutama yang usianya di atas 20 tahun,” katanya, Jumat (20/4).
Dia mengusulkan pembangunan duplikasi jembatan di Kecamatan Bayunglincir Musi Banyuasin. Sebab, jembatan yang ada saat ini sudah tua dan jika terjadi kerusakan bisa melumpuhkan jalur transportasi Sumatera. Menurut dia, jembatan di Bayunglincir dibangun pada tahun 1982. Sementara kendaraan yang melintas di jembatan itu luar biasa padatnya. Apalagi jembatan ini berada di jalan lintas Sumatera. “Kalau jembatan itu dibangun duplikasinya. Maka bisa mengurangi beban jembatan yang ada sekarang. Ke depan diharapkan jembatan itu kelasnya dinai-
kan,” kata dia. “Kalau jembatan sekarang kelasnya 20 ton maka diharapkan bisa naik menjadi 50 ton. Begitu pula masa pakainya supaya diperpanjang menjadi 50 tahun,” ujar dia. Terkait hal itu, pihaknya juga akan mendesak Kementerian PU untuk segera membuat duplikasi jembatan itu, paling tidak tahun 2013. Sebelumnya Komisi IV DPRD Sumsel meninjau langsung kondisi jembatan di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami kerusakan di bagian pangkal sehingga jalur lintas Sumatera itu sempat terputus beberapa hari lalu.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Kamis (19/4) di Kecamatan Bayung Lencir, tampak oprit jembatan turun dan kendaraan yang melintas di jalur terpaksa berhati-hati. Kasatker Jalan Nasional Wilayah I Sumsel, Junaidi mengatakan, untuk sementara ini sudah ditanggulangi masalah tersebut jembatan kini bisa dilalui kendaraan. Jembatan ini dibangun tahun 1982, jadi usianya sudah 30 tahunan dan kontruksi jembatan masih kuat, hanya opritnya saja yang mengalami penurunan. Ia menuturkan, panjang oprit jembatan itu 200 meter masing-
masing 100 meter. Jika dilihat dari usia jembatan memang sudah tua dan perlu dibangun duplikasinya, kata dia. Sementara Koordinator Komisi IV DPRD Sumsel, HA Jauhari menyatakan, usia jembatan itu sudah 30 tahun dan dibangun untuk kendaraan kapasitas kecil. Sekarang ini jembatan itu dilalui oleh kendaraan dengan kapasitas meningkat seperti teroton dan peti kemas yang kapasitasnya 40-50 ton keatas sementara kapasitas jembatan untuk dilintasi kendaraan 20 ton ke bawah. ”Jadi, wajar kalau pangkal jembatan itu anjlok,“ kata dia. (zar)
UU Pemilu Belum Berpihak Perempuan JAKARTA, RP - Meskipun kecenderungan persentase keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia terus meningkat dari pemilu ke pemilu, namun Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) masih pesimis dengan prospek keterwakilan perempuan pada pemilu 2014, karena Undangundang Pemilu yang baru saja disahkan DPR dianggap belum
berpihak pada perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Kaukus ; Perempuan Parlemen GKR Hemas dalam rangka launching acara “Konsolidasi Nasional Jaringan Perempuan Parlemen Seluruh Indonesia” di Ruang Rapat Wakil Ketua DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/4). Dari catatan yang dimiliki KPP,
ada kemajuan secara perlahan keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu 2004, jumlah perempuan di parlemen sebanyak 11 persen dan meningkat menjadi 18 persen pada tahun 2009. Di DPRD provinsi, pada tahun 2004 jumlah perempuan parlemen hanya 10 persen dan di tahun 2009 naik menjadi 15 persen. DPRD kabupaten/kota juga
mengalami peningkatan dari yang rata-rata hanya 10 persen di tahun 2004 menjadi 15 persen pada tahun 2009. Sedangkan wakil perempuan yang duduk di DPD mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu dari 18 persen pada 2004 menjadi 27 persen di tahun 2009. Meski demikian angka keterwakilan perempuan ini belum
mencapai angka 30 persen sebagaimana yang diamanatkan undang-undang pemilu sebelumnya. Apalagi jika dihubungkan dengan amanat target pembangunan milenium yang mencapai 50 persen. Untuk Pemilihan Umum 2014, KPP sendiri masih pesimis, apakah keterwakilan perempuan akan meningkat dan mencapai target 30 persen mengingat Undang-undang Pemilu yang baru disahkan belum sepenuhnya berpihak pada Perempuan. (nwk)
SABTU 21 APRIL 2012 l HALAMAN 13
Pilkada OKI Dipercepat KAYUAGUNG, RP – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dipercepat dari jadwal sebelumnya. Semula, Pilkada OKI digelar pada 27 Oktober 2013, kini pelaksanaannya ditetapkan pada 6 Juni 2013. Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKI, melalui Divisi Humas, Hubungan Antar Lembaga dan Mata Pilih KPUD, Idham Khalik SE, Jumat (20/4). Menurut Idham Khalik, perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada OKI tersebut sesuai dengan tahapan Pemilukada di KPUD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dimana Pilkada OKI digelar serentak dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel, Pilkada Kabupaten Banyuasin, Pilkada Kabupaten Lahat dan Pilkada Kabupaten Empat Lawang. “Alasan penggabungan lima Pilkada secara serentak itu diatur sesuai dengan Pasal 235 Ayat 2 UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan penggabungan pelaksanaan Pilkada Gubernur dengan Pilkada bupati/walikota hanya dimungkinkan dalam kurun waktu 90 hari,” jelas Idham Khalik. Selain dasar dari UU No 12/2008, menurut Idham, Pilkada serentak ini akan menimbulkan
dampak positif. “Ini perintah undang-undang, KPUD OKI hanya menjalankan perintah dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Namun Pilkada serentak ini banyak positifnya, seperti menghemat waktu, pikiran, tenaga, termasuk anggaran,” urainya. Selain membuat kesepakatan dengan lima Pilkada berlangsung serentak, KPUD OKI juga mulai bergerak mempersiapkan kebutuhan logistik untuk Pilkada nanti. “KPUD sekarang sedang menginventarisir, terutama mengenai jumlah penduduk atau mata pilih. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar data yang didapat ini benar-benar valid,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) OKI, Gamal Abdul Najib SH mengatakan, saat ini proses perekaman elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) di Kabupaten OKI sudah mencapai 100 persen dari target 472.500 wajib e-KTP. “Kita telah menyelesaikan program nasional e-KTP pada 5 April lalu. Data inilah yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan berbagai program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, termasuk juga dapat yang digunakan KPUD untuk dijadikan patokan jumlah mata pilih,” ujar Gamal. (rom)
Pilbup Digelar Juni Tahun Depan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2013 mendatang, serentak dengan pemilihan bupati (Pilbup) empat kabupaten di Sumsel. Ketua KPU Empat Lawang Muroimin Zahri BA mengatakan, sesuai dengan hasil rapat koordinasi KPU tingkat provinsi Sumsel, dengan adanya pemilihan gubernur Sumsel akan dilakukan serentak dengan Pilbup empat kabupaten di Sumsel. Yakni Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Banyuasin, dan Oki. Sedangkan kepastian tanggalnya masih dalam proses pembahasan. Namun setidaknya sudah menjadi pilihan antara tanggal 6 atau 10 Juni 2013 mendatang. EMPAT LAWANG, RP – “Secara pasti sudah ditetapkan
bahwa pilgub Sumsel dilakukan serentak pilbup empat kabupaten yakni Lahat, Empat Lawang, Banyuasin, dan Oki. Mengenai tanggalnya belum bisa diputuskan,” katanya. Ia menerangkan, dilakukannya pemilihan umum gubernur Sumsel serentak dengan empat kabupaten di Sumsel. Hal ini untuk memenuhi ketentuan pasal 235 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah perubahan atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Namun sayang, dirinya tak berkesempatan menjelaskan secara detail maksud dari UU yang disampaikan itu. Hanya saja, dapat dipastikan bahwa untuk memenuhi UU tadi, makanya dilakukan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. “Yang jelas untuk memenuhi UU itu, makanya dilakukan keputusan sesuai rapat koordinasi KPU Sumsel. Bahwa Pilgub serentak dengan pilbup empat kabupaten di Sumsel,”ulasnya. Untuk tahapan pemilu, dipastikan sudah mulai pada bulan Desember 2012 mendatang. Namun, sebelum memasuki bulan Desember 2012 itu, pihaknya sudah menyiapkan secara matang untuk teknis pelaksanaan pemilu. Di antaranya pembentukan penyelenggara pemilu. Seperti panitia di kecamatan dan sebagainya. Juga penyelesaian data daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang nantinya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). “Secara teknis kami berupaya sudah menyiapkan secara matang sebelum memasuki tahapan pemilu awal Desember mendatang. Nah selanjutnya memasuki tahapan pemilu setelah Desember 2012 belum bisa dipublikasikan saat ini,” pungkasnya.(obi)
P
Ekonomi Kerakyatan
RADAR PALEMBANG
SABTU 21 APRIL 2012 ● HALAMAN 14
Pemerintah Cegah Rotan Diselundupkan Tanggung Biaya Verifikasi Mulai 1 Januari 2012, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi melarang ekspor rotan asalan. Kemendag menerapkan sistem verifikasi perdagangan rotan antar pulau, yang biayanya ditanggung pemerintah. FOTO: NET
VERIFIKASI ini untuk mencegah penyeludupan rotan asalan (mentah) dan setengah jadi ke luar negeri, pemerintah
Gunaryo
melakukan prosedur yang ketat setiap pengiriman rotan.
“Dalam mengatur atau mengamankan itu, maka dibuat kebijakan antar pulau (di pelabuhan) untuk mencegah penyelundupan,” ungkap Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Gunaryo, Jumat (20/4). Menurut Gunaryo, mekanisme pencegahan dilakukan dengan menggandeng surveyor independen yaitu Sucofindo dengan melakukan verifikasi setiap pengiriman rotan. “Rotan yang dikirm ke satu pelabuhan ke pelabuhan satunya harus dilakukan verifikasi. Siapa yang mengirim dan siapa yang menerima, verifikasi ini
bisa dilakukan di pelabuhan, di pusat industrian dan gudang,” tambahnya. Pelaksanaan verifikasi dari surveyor independen ini, menurut Gunaryo sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Dari bulan Januari-Maret 2012 sudah terverifikasi 549 lalu lintas pengiriman rotan dengan total 12.546 ton rotan asalan dan setengah jadi yang telah diverifikasi. “Asalnya dari Banjarmasin, Makassar, Padang, Pontianak, Palu dan Manado,” imbuhnya. Seperti diketahui kemendag telah mengeluarkan tiga permendag soal rotan. Antaralain Permendag No.35 tahun 2011 mengatur
Keramik Indonesia Disukai Australia-Srilangka ASOSIASI Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat sejak 2008 ekspor keramik mengalami penurunan karena permintaan dari negara-negara tujuan utama yaitu Eropa Barat dan Amerika Serikat. Padahal sebelum 2008, ekspor ke Eropa mencapai 8% dan Amerika Serikat 15% dari total produksi keramik nasional. Ketua Umum Asaki Achmad Wijaya mengatakan saat ini komposisi pasar ekspor keramik Indonesia telah bergeser. Tercatat angka ekspor hanya 10% dari total
produksi yang didominasi negara Australia dan Srilanka. Sementara itu, konsumsi domestik mencapai 90% dengan permintaan yang merata di seluruh daerah dalam negeri. “Merata ya seluruh Nusantara dan tidak hanya di Jawa saja,” katanya Achmad, Kamis (19/4). Ia menargetkan pertumbuhan industri keramik tahun ini bisa mencapai 12% atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 8%. Permintaan domestik serta meningkatkan pembangunan properti menjadi
faktor pendukung naiknya angka pertumbuhan. Menurutnya industri keramik merupakan salah satu sektor unggulan untuk menopang Produk Domestik Bruto (GDP) yang mencapai 3 persen. Ia menyebutkan selain menyumbang devisa besar, sektor ini juga bagus dalam penyerapan tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung sebanyak tiga juta orang. “Sektor ini potensial pertumbuhannya karena ditopang sektor properti yang signifikan,” katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Basis Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan hingga 2010, rata-rata nilai ekspor mencapai USD 20 juta. Meskipun, mengalami penurunan angka ekspor, kata dia, konsumsi do-
mestik saat ini semakin meningkat setiap tahun. Saat ini, Indonesia merupakan negara yang produksi keramik thile peringkat enam terbesar di dunia setelah negara lain seperti Cina, Italia, dan Spanyol. “Keramik menjadi salah satu handalan dalam kontribusinya terhadap PDB negara kita yang mencapai 3%,” sebutnya. Panggah menerangkan untuk mendukung angka produksi keramik domestik tahun ini dan selanjutnya, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta perusahaan seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Pertamina Gas. Hal ini untuk menjaga jumlah pasokan gas. Karena selama ini produksi keramik dipengaruhi ketersediaan gas. (hen)
tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotan, permendag itu menetapkan pelarangan ekspor bahan baku rotan.
Permendag No.36 tahun 2011 mengatur tentang pengangkutan rotan antar pulau untuk mencegah penyelundupan rotan. Permendag
No.37 tahun 2011 mengatur tentang rotan dalam sistem resi gudang, yang merupakan mekanisme tunda jual. (feb/hen)
SABTU 21 APRIL 2012 l HALAMAN 15
RADAR PALEMBANG
Proyek Diributkan, Koalisi LSM Pertanyakan MUARA ENIM, RP – Keributan yang dilakukan oleh dua orang pejabat PNS di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim yang dikabarkan terlibat adu mulut di kantor pada jam dinas antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, Kamis
lalu (19/4). Menuai pandangan negatif dari sejumlah tokoh masyarakat. Sekretaris Koalisi LSM Kabupaten Muara Enim, Jalaludin mempertanyakan motif apa dibalik ributnya dua pejabat PNS yang seharusnya menjadi panutan masyarakat itu.
Pemasangan Jaringan gejolak ditengah-tengah warga. Gejolak tersebut muncul karena pihak PLN selama proses pengerjaan jaringan PLN justru merusak tanam tumbuh milik warga tanpa lebih dulu berkoordinasi dengan warga bersangkutan. Begitupun dengan sisa tanam tumbu yang sudah ditebang tidak dibersihkan dan mengakibatkan terhambatnya lalu lintas bagi pengguna kendaraan di sepanjang jaringan PLN yang sedang digarap. Wajar bila mayoritas warga secara tidak langsung menolak pengerjaan pembangunan jaringan PLN. “Sebenarnya warga tidak ingin menghalagi kerja PLN, tapi cara yang dilakukan petugas PLN. salah mereka masuk ke daerah tanpa permisi dan langsung menebangi pohon tanaman warga, bahkan pohon yang ditebang ditinggal begitu saja sehingga menutupi jalan dan menimpa
Telan Dana
Dikatakan Jalaludin, tidak menapik isu yang beredar di kalangan pengusaha, jika pejabat PNS di dinas tersebut sudah sangat jauh dari tugas dan fungsinya sebagai PNS. Malah, dikabarkan PNS kerap menjadi kontraktor, alias menjadi beking kontraktor untuk mendapat-
Dari Hal 9 ) ....................................................
tamanan lain milik warga,” Jelas Afri Zaini kemarin (20/4). Menurut anggota DPRD Kabupaten OKUS ini, pihaknya juga sudah mempertanyakan permasalahan tersebut ke pihak kecamatan dan perangkat desa, hasilnya mereka tidak mengetahui aktivitas pemasangan jaringan listrik di desa mereka. Sedang pihak PLN mengatakan akan turun langsung meninjau lokasi. “Tadi saya mendapat laporan dari warga kalau pemasangan tiang dan jaringan kabel PLN dihentikan, karena mereka merasa dirugikan dengan tindakan PLN yang berbuat sewena-wena dengan mereka,” ungkap politisi partai Hanura. Selain menyesalkan sikap PLN, Afri Zaini juga mengimbau agar masyarakat untuk ikut mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, jan-
gan sampai pembangunan yang sedang dan akan dijalankan terhambat, hanya masalah yang kecil. Apalagi pembangunan yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri. “Kebutuhan listrik ini kan sudah diidam-idamkan tentunya saat kesempatan itu datang tentu harus disambut dengan cara mendukungnya. Jangan sampai proyek ini batal, sebab kalau ada penolakan akan dialihkan pada desa lainnya,” pungkasnya. Sementara itu warga Perwira warga Desa Tanjung Harapan mengatakan timbulnya penghentian kegiatan pemasangan tiang dan jaringan baru karena sikap dari PLN sendiri. “Kami tidak pernah menolak kalau mereka secara baik-baik apalagi kami sudah lama belum merasakan aliran listrik, tapi jika begini warga yang dirugikan,” tuturnya. (gie)
Dari Hal 9 ) .........................................................................................
mengaku, sudah melakukan sosialisasi kepada puluhan kepala eluarga (KK), terkait rencana pembebasan lahan rumah penduduk itu. “Alhamdulillah, rencana pembebasan lahan itu disambut baik masyarakat, karena semua itu untuk kepentingan umum bukan kelompok tertentu,” kata Muhsin. Menurut Muhsin, sosialisasi dengan masyarakat itu merupakan tahap awal yang nantinya dilanjutkan dengan pendataan rumah warga yang terkena pelebaran jalan. Kemudian di tahap lainnya barulah dilakukan musyawarah serta permasalahan ganti rugi lahan dan rumah yang disesuaikan dengan aturan yang
Masih Banyak 38 pengusaha yang memiliki izin penangkaran hingga batas waktu tanggal 31 Desember 2011 lalu. “Ada sekitar 16 pengusaha telah membuktikan itikad baik, dengan menyelesaikan Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Kajian UKL dan UPL memang membutuhkan waktu beberapa bulan, belasan pengusaha telah menyelesaikan itu,”ujarnya. Dijelaskannya, sebelumnya pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada setiap penangkaran
berlaku. “Jadi rencana pelebaran jalan itu harus melalui proses dengan musyawarah bersama warga,” katanya. Muhsin juga menjelaskan, melihat perkembangan penduduk dan arus lalu lintas yang semakin padat, sudah seharusnya penataan kota Indralaya dilakukan. “Paling tidak di Jalintim Kota Indralaya itu harus dua jalur, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan kenderaan,” ujarnya. Namun lanjut Muhsin, rencana pelebaran jalan itu baru diupayakan dari Jalan Tasik ( sebelah kiri arak pasar-red)sampai pangkal Jembatan atau Pasar Indralaya yang panjangnya sekitar
200 meter. Nanti setelah semunya selesai, barulah dilanjutkan sampai ke Desa Tanjung Sejaroh. “Kenapa kita mengambil jalur sebelah kiri, karena rencananya bakal dibangun jembatan yang mendampingi jembatan Indralaya yang ada,”jelasnya. Sementara Kabag Tata Pemerintahan OI Drs H Eddy Rizal juga mengakui adanya rencana pelebaran jalan kota Indralaya ditahun 2012 ini, dimulai dari Jalan Tasik hingga Desa Tanjung Sejaroh Kecamatan Indralaya. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pelabaran jalan itu Rp 8 Miliar sepanjang 2 kilometer. (iam)
Dari Hal 9 ) ............................................................................... yang ada agar kiranya dapat mematuhi aturan yang telah dikeluarkan Pemkab Lahat, namun kenyataanny mereka tetap membangkang dan seolah ingin melawan. Bahkan saat ini ketua asosiasi penangkaran Wallet juga telah dipanggil untuk dimintai penjelasan mengenai aktivitas yang hingga kini masih dijalani. “Kami telah melayangkan surat pemanggilan kepada Asosiasi Pengusaha Waet Lahat, untuk mempertanyakan sejauh mana upaya kepengurusan izin tersebut.
Sebelum kita mengambil kesimpulan tindakan tegas, BPPT dan PMD harus menggelar pertemuan dengan asosiasi,”ujarnya. Untuk itu, dirinya berharap agar pemilik usaha penangkaran walet segera melengkapi berkas perizinan usaha yang dkeluarkan Pemkab Lahat. Karena jika dikelola dengan baik usaha tersebut dapat mendatangkan pendapatan yang besar dan mampu mendongkrak PAD kabupaten. Sebaliknya, keberadaan penangkaran walet ini, justru mengganggu masyarakat. (man)
kan paket pekerjaan dalam setiap tender yang dilakukan. “Saya menilai, Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya memang diberikan oleh PPK ke kontraktor, bukanlah oleh panitia. Panitia itu tugasnya hanya melaksanakan proses pelelangan
paket dimaksud, setelah diketahui pemenang tender, maka tugasnya selesai dan bukan menjadi tanggungjawabnya lagi. Apalagi sudah ketahuan jika RAB-nya ada dua versi yakni versi PPK dan Pantia, jadi mana yang benar. Kita pertanyakan hal itu,”tegas Jalal,
kemarin (20/4). Sebelumnya, dua orang pejabat PNS di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim Setelah ditelusuri ternyata keributan itu dipicu lantaran soal ‘berebut’ proyek di dinas itu. Informasi yang didapat wartawan
dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan, jika keributan itu dipicu adanya salah satu proyek pembangunan Jembatan Gantung di Kecamatan Gunung Megang senilai Rp 1,7 miliar yang dimenangkan oleh seorang kontraktor berinisial Krs. (yan)
Tronton Batubara Terjaring Razia LAHAT,RP – Razia angkutan batubara jenis tronton yang dilakukan pihak Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AABKL) dan Jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Lahat selama tiga jam terjaring sebanyak 30 tronton. “Tronton tersebut sama sekali tidak memiliki izin resmi dari Dishubkominfo Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kita lakukan razia di Terminal Batai Type A, mulai sekitar pukul 11.00 WIB – 01.00 WIB, dihasilkan 30 tronton membawa angkutan batubara
dari PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS),”ujar Ketua AABKL Ir Hudson Arpan. Menurutnya, razia ini tidak terlepas dari surat edaran Gubernur Provinsi Sumsel untuk mengawasi seluruh angkutan batubara yang ada di Kabupaten Lahat ini, dan ini menjadi tanggung jawab penuh AABKL. Apalagi perusahaan transportir yang mengangkut batubara dari pemegang izin usaha penambangan (IUP) sudah berulang lagi diundang rapat guna membahas persoalan ini, sehingga dapat dicarikan formulasi terbaik.
Pertamina Sosialisasi masyarakat dimana perusahan beroperasi dan juga pembinaan hubungan baik dengan semua stakeholder perusahaan. “Pemerintah Kota Prabumulih menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina” ujar Wakil Walikota Prabumulih Ridho Yahya, kemarin. Ia mengharapkan agar kegiatan pemboran yang dilaksanakan oleh Pertamina dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Ridho mengatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan anugerah dari yang kuasa yang harus di-
PTBA Pugar
“Ada sembilan transportir yang diakui pihak Dishubkominfo Provinsi Sumsel, selain itu juga, kapasitas dari angkutan tidak boleh melebihi dari 12 ton, nomor polisi (nopol) berasal luar Sumsel. Ternyata transportir bersangkutan sama sekali tidak pernah datang, oleh sebab itu, untuk menjalankan surat edaran gubernur tersebut, maka, kita lakukan razia, dan hasilnya cukup signifikan,”imbuhnya. Kadishubkominfo Kabupaten Lahat Drs Syaifudin menuturkan, razia ini tidak terlepas dari surat edaran Gubernur Provinsi
Sumsel, dimana, angkutan yang melintas di jalan umum harus berkapasitas 12 ton dan tidak boleh melebihi tonase. Untuk angkutan batubara yang melintasi dalan kabupaten cukup dengan surat dari Dishubkominfo Kabupaten, antar kabupaten dalam provinsi mesti mengantongi surat daeri Dishubkominfo Provinsi “Jelas ini, angkutan yang ada 35 ton, belum lagi transportir sama sekalli tidak memiliki izin resmi dari pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel. Sehingga membuat jalan sepanjang Kikim Area mulai rusak,”pungkasnya.(man)
Dari Hal 9 ) ....................................................................................................
manfaatkan sebaik-baiknya. “apa yang dianugerahkan oleh yang Maha Kuasa jika dipergunakan dengan sebaik-baiknya akan memberikan manfaat yang baik pula, begitu pula sebaliknya” ujarnya. Sementara itu, Asisten Manajer Humas Region Sumatera M. Echman mengatakan bahwa kegiatan pemboran migas merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi, untuk itu keselamatan menjadi prioritas utama. “Manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa keselamatan
kerja merupakan prioritas utama. Kalau tidak aman, maka kegiatan tidak boleh dilaksanakan” tegas M Echman. Dalam kesempatan itu, Echman juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat kepada perusahaan. Pertamina juga mengharapkan dukungan masyarakat di sekitar operasi perusahaan agar pemboran ini dapat berjalan dengan baik dan semoga hasilnya juga bisa baik. “Kalau kegiatan pemboran ini berhasil, tentu hasilnya juga
akan dirasakan oleh masyarakat” ujarnya. Dalam kegiatan sosialisasi dan selamatan tersebut, kegiatan juga diisi dengan tausiah dan doa bersama. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat dimana perusahaan beroperasi, PT Pertamina EP Region Sumatera dalam kegiatan itu memberikan bantuan kepada masyarakat Kelurahan Anak Petai sebanyak 51 paket sembako, 3 paket perlengkapan ibadah, 1 set genset kapasitas 5000 watt, 1 unit computer dan 1 ekor sapi. (*/rel)
Dari Hal 9 ) ........................................................................................................................................
langsung menindaklanjutinya dengan Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama untuk pelaksanaan MoU program tersebut. Dalam hal ini PTBA, sesuai dengan kesepakatan dalam MoU, mengalokasikan biaya untuk pemugaran masing-masing rumah Rp 6 juta,- atau secara keseluruhan untuk 317 rumah di dua kabupaten tersebut sebesar Rp 1,9 miliar yang sudah disisihkan dari anggaran CSR PTBA,”ujarnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya, PTBA menggunakan pola pemberdayaan warga masyarakat masing-masing desa melalui pembentukan kelompok kerja, sehingga pemilik rumah
dapat menekan upah tukang yang seharusnya dikeluarkan, dan juga terbuka peluang untuk menerima kontribusi tambahan dari warga masyarakat yang berkecukupan, misalnya berupa material atau tambahan dana. “Sehingga dengan demikian nilai dan volume pemugarannya menjadi semakin optimal, sehingga menjadi layak huni, baik dilihat dari segi estetika maupun dari sisi kenyamanan dan kesehatannya,”terangnya. Dengan demikian, peran serta PTBA adalah sebagai penyedia dana awal dan sekaligus sebagai triger atau pemicu partisipasi masyarakat untuk saling membantu. Ini merupakan target awal Pro-
14.600 Ha Sawah tersebut sifatnya langsung diterima oleh petani langsung. Pada APBN 2012, tukas Said,
gram Bedah Rumah tidak layak huni PTBA untuk tahun 2012, dan akan berlanjut pada tahuntahun berikutnya. “Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni di sekitar perusahaan,”tambahnya. Untuk menentukan dan menyeleksi rumah yang akan dipugar, masing-masing pemerintah kabupaten mengajukannya ke PTBA. Kemudian secara bersama-sama, PTBA dengan pemerintah setempat dan pihak Kementerian Perumahan Rakyat akan melakukan observasi lapangan sehingga rumah yang akan dipugar adalah rumah-rumah yang kondisinya sesuai dengan kriteria yang sudah
disepakati dan sesuai dengan skala prioritasnya. Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan penghargaan dan dukungan positifnya atas pertisipasi PTBA dalam Program Bedah Rumah yang merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Hatta Rajasa menambahkan bahwa adalah wajar dalam setiap kegiatan industri, termasuk industri pertambangan, tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat langsung. Dalam hal ini, wajar sekali baik pemerintah maupun pelaku bisnis memberikan perhatian khusus terhadap saudara-saudara kita tersebut. (rel)
Dari Hal 9 ) .........................................................................................................................
sawah seluas 14.600 hektar yang ada di Kabupaten Muara Enim setiap hektarnya akan
mendapatkan bantuan benih padi sebanyak 25 kilogram benih padi per hektar.
“Biasanya bantuan benih dari APBN ini langsung disalurkan kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kita kirim data calon penerima dari kelompok tani ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel, lalu data itu oleh mereka dikirim lagi ke pusat. Jadi, bantuanya sudah teralokasi sesuai usulan itu,” ungkap Said Ali, kepada wartawan Koran ini, kemarin(20/4). Alokasi bantuan benih itu, kata Said, tersebar di Kecamatan Muara Belida, Tanah Abang, Sungai Rotan, Tanjung Agung, Muara Enim, Ujanmas, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Lembak dan Gelumbang. Dalam waktu dekat ini, jelasnya, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim juga akan melaksanakan panen raya pada tanggal 25 April 2012 yang rencananya akan dihadiri oleh Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sa’I Sohar dan unsur muspida. Dalam kegiatan itu, dilaksanakan panen padi SRI Organik binaan Pemkab Muara Enim melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim seluas 2,5 hektar. “Sawah yang akan dipanen itu merupakan sawah percontohan seluas 2,5 hektar di Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut,” paparnya. Selain disana, sawah percontohan lainnya juga ada di Kecamatan Tanjung Agung sebanyak 5 unit areal persawahan yang semuanya luasannya mencapai 70 hektar. “Sebenarnya, SRI Organik ini bedanya hanya pengelolaan dan pemakaian pupuk organik yang dibuat langsung oleh petani dan tidak menggunakan pupuk kimia. Begitupula pembasmian hama, juga menggunakan bahan non kimia. Hasilnya juga berbeda, hasil SRI Organik lebih baik daripada dan produksinya padinya juga lebih baik dengan sistim pengelolaan persawahan lainnya,” tutur Said Ali. (yan)
REDAKSI TELP EXT FAX
ONLINE Iklan Sirkulasi
: (0711) 361638 : 815 : (0711) 362452
SABTU 21 APRIL 2012
: (EXT 805) : (EXT 803)
Harga Eceran Rp. 3.000
Terbit 16 Halaman
INSPIRASI BISNIS MASYARAKAT SUMSEL
Targetkan 12 Ribu Pasien Operasi Katarak Gratis PT Sido Muncul yang bekerjasama dengan Perdami menargetkan 12.000 pasien untuk dibantu operasi katarak secara gratis, yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2011 hingga saat ini, PT Sido Muncul sudah membantu melakukan operasi terhadap 9.408 orang pasien penderita katarak. MUSIRAWAS, RP - Hal ini diungkapkan, Senior public relation manager PT Sido Muncul, Nanik R Sunarso mengatakan, Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian PT Sido Muncul terhadap masyarakat kurang mampu yang menderita penyakit katarak. ”Untuk diwilayah Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan operasi katarak terhadap 200 orang, sedangkan di Kabupaten Empat Lawang dan Lahat masing-masing 150 orang. “bebernya saat menemani Menteri PDT RI, Bupati Musi Rawas, H. Ridwan Mukti ketika meninjau
pelaksanaan operasi katarak di Rumah Sakit Dhua’fa, Kecamatan Muara Beliti. Kemarin (20/4). Selain itu, Nanik menjelaskan, program bantuan operasi katarak itu merupakan implementasi dari MoU antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), PT. Sido Muncul dan Perdami. “Bantuan operasi katarak sejak tahun 2011 sudah dilakukan di 133 rumah sakit atau klinik mata dan sampai tahun 2012 sudah dilaksanakan di 21 provinsi,” katanya. Dia juga menambahkan, jum-
TINJAU:Peninjauan Mentri PDT, Mentri Tenagakerja dan Transmigrasi, Bupati Mura, H Ridwan Mukti dan Manager PT Sidomuncul, Nanik R Sunarso, di RS Duafah Pada Oprasi katarak, kemarin
lah pasien buta katarak kurang mampu yang telah dioperasi pada tahun 2012 sebanyak 3.408 orang, sementara yang telah terjadwal untuk dilakukan operasi sebanyak 9.527 orang. “Total pasien katarak yang telah dioperasi kerjasama PT. Sido Muncul dan Perdami sejak tahun 2011 sebanyak 9.408 orang. Dan kami bersyukur program bantuan ini berhasil mendapatkan penghargaan Asia Responsible Entrepreneurship award tahun 2011 dari Enterprise Asia,” pung-
kasnya. Sementara itu, Dikatakan pula oleh Dirut PT. Sido Muncul, Irwan Hidayat mengaku, pihaknya sangat senang dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bentuk bakti sosial operasi katarak bagi masyarakat kurang mampu. “Tanpa bantuan pihak lain tidak mungkin program ini dapat berjalan dengan baik. Semoga semakin banyak pihak ang peduli terhadap masalah buta katarak di Indonesia,” harapnya.(pin)