SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
SELASA 28 MEI 2013
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
HARGA Rp 4.000
RH Tak Sabar Tunggu Keputusan KPU SK Keluar Sebelum Pilgub KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, belum mengeluarkan surat keputusan mengenai Walikota Palembang terpilih pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Romi Herton-Harnojoyo tak sabar menunggu keputusan KPU Kota Palembang yang akan dikeluarkan sebelum Pilgub. PALEMBANG, RS - Walau terus mendapat desakan dari berbagai kalangan dan pakar hukum untuk segera melaksanakan putusan MK, KPU mengaku masih mempelajari putusan MK secara utuh. “Kami ingin kawan-kawan mencermati putusan MK. Lihat
proses pertimbangan hukum secara utuh, jangan hanya amar putusannya saja yang dipelajari,” kata Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani saat menerima perwakilan pendukung Sarimuda, yang diketuai oleh Sany Badry di kantor KPU Palembang, Senin
Jadwal Kampaye Pilgub Sumsel, Selasa (28/5)
Ngerumpi Kito
Zona IV Lapangan bola kaki KTM Semendawai Barat OKU Timur, OKU Selatan
Herman Deru - Maphilinda Zona III, Muara Enim
Iskandar Hasan - Hafisz Tohir Zona II. Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang
Eddy Santana Putra - Wiwiet Tatung Zona 1 Palembang, Banyuasin, OKI, Ogan Ilir
Alex Noerdin - Ishak Mekki
CERUDIK’AN Kertas Suara Banyak Rusak Kalau tidak ada yang rusak baru luar biasa
Romi-Harno Tak Sabar Tunggu Keputusan KPU Semoga berkah dan amanah
❏ Ke halaman VII
WAJIB SETOR DANA KAMPANYE
S
ELAKU bawahan, kita harus menuruti kemauan pimpinan. Inilah yang dialami puluhan kepala dinas yang ada di Sumsel terkait Pilgub. Mereka diwajibkan melakukan setoran dana kampanye. Entah dari mana asalnya, yang jelas ini akan mempengaruhi karir mereka kelak pimpinannya terpilih. Bahkan ada kandidat Kepala Dinas yang urung dipilih karena tak sanggup mengiyakan permintaan pimpinan (*)
semangat ASPIRASI RAKYAT
Surat Suara Banyak Rusak SUMSEL, RS - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mendapati sebanyak 52 lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Smsel) rusak. Diungkapkan Komisioner KPUD OKU Timur yang juga Divisi Logistik, Rialdi Ssos, menurutnya, surat suara yang ❏ Ke halaman VII
Terkait Pilkada Kota Palembang
Prof Natabaya: Keputusan MK Final SETELAH Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD, pakar Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya menyatakan dalam ilmu hukum dikenal asas tidak boleh ada pengadilan ulang untuk perkara yang sama. Dalam hal ini memutus pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang. PALEMBANG, RS - Hal sama juga ditegaskan oleh Prof H Ahmad Syarifuddin Natabaya, mantan Hakim Mahkamah Kon-
stitusi. Menurut alumni S2 Indiana University School of Law, USA 1981, putusan MK merupakan keputusan terakhir dan mengikat. “Dasar hukumnya adalah Pasal 24 C UUD 1945 yang menyebut MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final,” ujarnya. Dasar hukum lainnya yaitu pasal 47 Undang-undang MK yang menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. “Jadi jika sudah ditetapkan oleh MK siapa suara terbanyak, tidak ada perselisihan lagi karena sudah keputusan final,” terangnya. Nah, setelah keputusan MK tersebut KPU
harus segera melaksanakan pleno untuk menetapkan siapa pemenang pemilukada kota Palembang. “Jika sudah ditetapkan oleh KPU. KPU mengajukannya kepada DPR untuk diajukan kepada gubernur. Gubernur melanjutkannya ke Menteri Dalam Negeri untuk dilantik,”katanya. Jika KPU Kota lambat melakukan Pleno penetapan? Menurut Prof Natabaya, pihak yang ditetapkan dengan suara terbanyak oleh MK disarankan untuk meminta pendapat atau saran ke KPU Pusat apa penyebab lambatnya pleno penetapan pasangan calon. Sebagaimana diketahui Mah-
kamah Konstitusi dalam sidang plenonya telah menetapkan, perolehan suara yang benar secara keseluruhan adalah pasangan calon Nomer Urut 1 Mularis- Husni Thamrin dengan memperoleh 97.809 suara, pasangan calon Nomer Urut 2 Romi Herton - Harnojoyo memperoleh 316.919 suara serta pasangan Nomer Urut 3 Sarimuda-Nelly memperoleh 316.896 suara. Sehingga, dalam putusan ini MK menyatakan pasangan Romi Harno memenangkan Pilkada itu dan wajib dilaksanakan oleh KPU kota Palembang. (*/sep)
Prof H Ahmad Syarifuddin Natabaya Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi
klik...........www.radarpalembang.biz
SUARA RAKYAT Khilafah Bukan Sistem Antroposentris
II
Respon Balik Atas Tulisan Rusdianto dengan JUDUl “Kode Moral Dan Muktamar Pancasila”. WILL Durrent (1885-1981), sejarawan terkemuka dari barat mengatakan: Agama (Ideologi) Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka sehingga jumlah orang yang memeluknya dan berpegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa. (Will Durant, The Story of Civilization; vXIII). Sebelumnya terlantun ucap terima kasih pada saudara Rusdianto atas tanggapan artikel saya berjudul “Muktamar Khilafah untuk Indonesia lebih baik” (detik.com 06/05) melalui tulisan “Kode Moral dan Muktamar Pancasila” (detik.com 20/05). Meski sejatinya hanya sedikit menanggapi apa yang saya tulis. Kecuali hanya mempermasalahkan antara khilafah dengan Pancasila. Menyoal dimensi harapan perubahan Paulo Freire (19211997), tentu tak bisa disamakan dengan dimensi educacao (edukasi) dari muktamar Khilafah. Meski Freire juga menganut metode perubahan non violence. (Fr. Wahoni Niti Prawiro, Teologi Pembebasan). Paulo seperti ditulis D. Collins dalam “Paulo Freire: Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya” dikenal memiliki pemikiran Katolik sekuler, mengakui eksistensi Tuhan, tapi enggan melibatkan Tuhan dalam kehidupan publik. Hal itu seperti tertuang dalam gagasan-gagasannya dikenal bersifat antroposentris. Perubahan pada konsepsi
RAKYAT SUMSEL, SELASA 28 MEI 2013
ideologi Islam tidaklah antroposentris. Melainkan perubahan yang tidak memisahkan Tuhan dari praksis kehidupan. Beberapa pilar dari negara khilafah ialah pertama: kedaulatan berada ditangan syara’ (as-siyadah li as syar’i). Artinya hukum Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum tertinggi. Kedua: kekuasaan ditangan umat (as sulthan li al ummah). Mengandung maksud, umatlah yang berhak memilih pemimpin untuk menjalankan roda kekuasaan. Ketiga: mengangkat satu khalifah saja untuk seluruh kaum muslim. Keempat: Hanya khalifah yang berhak melegislasi UU syara’, dan UU yang lain. Pengambilan pendapat untuk pelegislasian UU pada sistem Islam bisa diklasifikasikan sebagai berikut: Perkara-perkara yang menyangkut hukum syara’ maka UU nya ditetapkan berdasar kekuatan dalil syara’. Perkara yang menyangkut keahlian dan pengetahuan, ditetapkan kepada orang ahli dibidang tersebut. Sedangkan masalah tehnis, bisa dengan suara mayoritas (voting). “Not khilafah, not is women” meminjam istilah yang disinggung Rusdianto adalah sebagai salah satu contoh perkara yang menyangkut hukum syara’, benarlah wanita tidak diizinkan syara’ duduk sebagai khalifah. Tapi sebagaimana laki-laki, ternyata oleh Allah Swt tidak diizinkan mengandung dan melahirkan calon khalifah. Apakah kita pernah protes? Cita-cita tegaknya khilafah merupakan harapan yang dibangun dari keyakinan (confidence) atas janji Tuhan (Allah). Jika ini disebut utopia atau bahasa halusnya harapan tak berujung seperti diungkap Rusdianto, itu seperti yang biasa diutarakan oleh orang-orang sekuler-liberal. Tapi anehnya jika ini dianggap utopia kenapa harus repot menghadang laju perjuangan. Apalagi kemudian ditabrakkan dengan pancasila. Seperti apa pancasila? pancasila adalah sebuah filosofi. Rumusannya tidak cukup manakala disebut sebagai ideologi. Ketika zaman orla nuansa sosialisme begitu
Semangat Aspirasi Rakyat
mendominasi. Lalu pada massa orba teramat kental dengan ideologi kapitalisme. Pasca reformasi jusru semakin liberal. Jadi kenapa ideologi Islam ketika ingin tampil harus dibenturkan dengan pancasila. Sebagaimana bisa dilihat dalam tulisan saya sebelumnya (baca: Islam dan Pancasila, detik.com 31/05/11). Jika mau jujur pada sejarah, para komando penggerak revolusi, founding fathers negri ini secara resmi melahirkan piagam Jakarta yang berlatar belakang ideologi Islam. Sebelum ada manuver tidak sehat dari segelintir pihak. Karena mereka yang brilliant itu sadar betul Islam adalah ideologi paling pas bagi Indonesia. Bahkan bisa ditengok pada era sebelumnya, yakni pasca runtuhnya khilafah Turki Ustmani tahun 1924, umat Islam Indonesia merespon sigap untuk segera membentuk kembali institusi pemersatu umat dan pelaksana syariah itu. Kongres (seperti muktamar) Islam Luar Biasa digelar pada tanggal 2427 Desember 1924 di Surabaya. Kongres ini dihadiri oleh para ulama dan 68 organisasi Islam yang mewakili pimpinan pusat maupun cabang. Ada tiga keputusan yang dihasilkan dari kongres ini. Pertama, wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan Khilafah. Kedua, disepakati akan terus didirikan Comite-Chilafaat di seluruh Hindia-Timur (Indonesia). Dan terakhir, diputuskan akan mengirimkan tiga orang utusan sebagai wakil umat Islam di Indonesia ke Kongres di Kairo dengan enam butir mandat yang telah disepakati. Ketiga utusan tersebut adalah Surjopranoto dari Sarekat Islam, Haji Fachroddin dari Muhammadiyah dan K. H. A. Wahab Hasbullah dari kalangan tradisi yang kemudian menjadi salah seorang pendiri NU. (Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1901-1942). Uji kelayakan Pada selanjutnya saudara Rusdianto menyebut ideologi negara yang diterapkan saat ini mampu menjadi alat penjaga
persatuan dan kesatuan. Jika benar tentu Timor Timur tak perlu lepas. Atau mesti tak ada gerakan-gerakan pemberontak seperti PKI, separatis seperti GAM, RMS atau OPM. Pun jika sekulerisme mampu menciptakan perdamaian kenapa penindasan justru terjadi dimana-mana. Mengapa kebudayaan bisu merebak ketika terjadi “genosida” di Myanmar, Palestina, Irak, dan seterusnya. Ketika sekulerisme diklaim dapat menghapus perbudakan tapi kenapa para buruh misalnya terus berteriak atas ketidakadilan. Bagaimana dengan khilafah? simak pengakuan jujur lagi dari Will Durrent juga dalam The Story of civilization: “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabadabad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad”. Perlakuan negara khilafah terhadap non-muslim ialah. Pertama: seluruh hukum Islam diterapkan kepada
kaum muslim. Kedua: Non muslim dibolehkan tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya. Ketiga: Memberlakukan non muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai agama mereka dalam koridor peraturan umum. Keempat: Urusan pernikahan dan perceraian antar non muslim diperlakukan menurut aturan agama mereka. Kelima: Dalam bidang publik seperti muamalah, uqubat (sanksi), sistem pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam kepada seluruh warga Negara baik muslim maupun non muslim. Keenam: Setiap warga Negara yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat Negara, sehingga Negara wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama, tanpa membedakan muslim maupun non muslim.(Taqiyyudin AnNabhani, Daulah Islam) Bias moral Justru disini letak gagap moral sistem sekulerisme. Ketika tidak ada standar baku atas nilai moral. Berbagai polemik muncul di permukaan. Sebagai contoh bagaimana baru saja bergulir pro-konra kumpul kebo. Standar moral sistem sekulerisme sangat tidaklah jelas. Tergantung kebiasaan disuatu tempat diwaktu tertentu. Boleh jadi saat manusia melakukan sesuatu jika itu bertentangan dengan kebiasaan moral di suatu tempat, maka bisa dianggap amoral.
Namun belum tentu di tempat lain dianggap amoral. Hal itu berbeda dengan sistem khilafah, sistem Islam Islam menetapkan standar moral-amoral adalah sesuai dengan ketentuan hukum. Allah Swt. Berfirman: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitabkitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah: 48). Sudara Rusdianto mengambil potongan ayat diatas dan menafsirkan nyaris sama seperti tafsiran jahil aktivis JIL (Jaringan Islam Liberal), sebagaimana pernah ditulis Ahmad Syams “Syariat, Untuk Apa?”. Padahal sebagaimana penjelasan Ibnu katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah menyuruh Rasulullah saw supaya memutuskan perkara diantara umat manusia dengan hukum yang terdapat
dalam kitab Al-Quran. Ayat ini juga menceritakan bahwa tiap-tiap umat, yakni umat-umat sebelum zaman Muhammad Saw diberi aturan yang berbeda-beda melalui para Rasul utusan-Nya. Ibnu Katsir juga mengatakan, kepunyaan Allahlah hikmah yang baik dan mendalam. Syariat yang dibawa Rasul yang agung ini (Muhammad Saw), merupakan syariat penutup yang kemudian dijadikan Allah sebagai syariat yang menghapus seluruh syariat sebelumnya, dan Dia jadikan syariat Nabi Saw berlaku bagi seluruh penghuni bumi, baik jin maupun manusia. Berlindung dibalik pancasila atas kesekuleran pikir tentu dapat mengelabui beberapa pihak saja. Pemberantasan ‘buta huruf’ kalam Ilahi tetap harus diupayakan. Khilafah Practica de liberdade (pelaksana pembebas) Indonesia dan seluruh umat. Membebaskan penghambaan kepada selain-nya. Membebaskan segala bentuk penjajahan. Bagaimana mungkin mengakui Al-Quran menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai kemenangan banyak manusia di muka bumi tapi menolak dari totalitas penerapan Al-Quran? sungguh eksentrik. *Penulis adalah Pemerhati Politik dan Staf Humas HTI Soloraya Ali Mustofa Gang Nusa Indah, Cemani, Surakarta alie_jawi@yahoo.com
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui 0821 - 75815016 radar_palembang
*
071191171XX Pak Walikota Tlg Perhatike Jalan Musi Raya Barat. Akibat banyak truk lewat jalan jadi hancur. Mohon perhatiannya.
@radar_palembang
0812780XXXX Pak Walikota tlg perhatike Jalan perkampungan Bugis di Se Lais banyak yang hancur lebur. Mohon perhatiannya.
klik...........www.radarpalembang.biz
III
WAKIL RAKYAT
RAKYAT SUMSEL SELASA 28 MEI 2013
Yan Anton Utamakan Fasilitas Umum FASILITAS umum kecamatan talang kelapa kabupaten Banyuasin akan ditingkatkan layaknya kota Palembang. Hal tesebut di ungkapkan calon Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian saat kampanye dialogis di kelurahan talang buruk, Senin (27/5). BANYUASIN, RS – Kawasan ini paling dekat dengan kota Palembang oleh karena itu fasilitas umum yang ada disini harus ditingkatkan lagi bahkan jika perlu melebihi kota Palembang minimal menyamainya. “Kecamatan Talang Kelapa merupakan penyanggah kota Palembang letaknya bersebelahan. Sangat layak jika masyarakat sini mendapatkan dan merasakan fasilitas yang sama, hal ini menjadi program saya nantinya” tegas Yan, kemaren.Ia menjelaskan, mukanya Banyuasin terletak di kecamatan ini wajib ditata dan dikelola dengan baik. Membina serta mengutamakan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah kedepannya. “Jadi, tidak perlu
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
pakai kontrak politik segala, karena memang tugasnya pemerintah,” ungkapnya. Jika ia terpilih nantinya, program pertama akan dilaksanakannya yakni membenahi terlebih dahulu fasilitas umum seperti jalan yang saat ini masih mengalami kerusakan, air bersih nantinya langsung dialirkan ke rumah-rumah serta demi mencegah tindak kejahatan penerangan lampu jalan perlu diadakan. “Kita perbaiki dulu fasilitas umum mulai dari desa hingga kelurahan, baru melakukan yang lain,” ungkapnya. Sedangkan kepentingan masyarakat, Pasangan Yan Anton-Supriono juga memprogramkan dana desa Rp 500 juta pertahun. Itu termasuk dana tunjangan RT, P3N, Linmas guru ngaji dan aparatur desa/ kelurahan. “Dana itu diserahkan langsung ke desa dan kelurahan, silahkan rapatkan sendiri, berapa anggaran untuk tunjangan petugas, dan fasilitas apa yang bakal dï bangun. Bangun jalan boleh, lapangan voli silahkan, renovasi masjid, atau apapun untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. Tak hanya fasilitas umum serta program dana desa, Yan Anton juga memprogramkan modal usaha kecil menengah. Melalui pinjaman lunak dengan bunga rendah,
minimal Rp 1 juta dan maksimal sampai Rp 80 juta. “Bila ada usaha silahkan ajukan proposalnya, yang buat batu-bata, usaha tempe atau usaha yang lain manfaatkan program ini untuk meningkatkan usaha,” ajaknya. Sementara itu, tokoh mayarakat talang kelapa, Epriadi mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan dan ketersedian air bersih. Jalan lingkungan kala hujan berlumpur saat terik berdebu. “Kami bersyukur, pak Yan Anton telah memberikan bukti, memberikan bantuan perbaikan jalan dan saat ini pipa ledeng telah dipasang, tinggal disambungkan ke rumah-rumah. Kami harap pak Yan meneruskan pembangunan yang sudah ada ini,” tukasnya. Pada kesempatan itu Yan Anton juga memberikan bantuan penimbunan jalan, baju seragam pengajian, keranda mayat dan melalui Nadia Basyr memberikan bantuan ambulan.(tri)
YAN ANTON FERDIAN
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, SELASA 28 MEI 2013
Gerindra : Sebuah Fenomena Prabowo Subianto
Jokowi Kalahkan Prabowo JAKARTA, RS - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling top menyalip Prabowo Subian-
Joko Widodo
to. Kini capres Partai Gerindra tersebut tak lagi jadi capres paling top, apa kata Gerindra? “Kerja kami tentu dengan agenda yang sudah kita rencanakan dan target yang sudah kita masukkan. Kalau kemudian ada sur-
Semangat Asprirasi Rakyat
vei melewati capaian kami, tentu Berikut tingkat keterpilihan kami memandang capres jika Pilpres digelar sebagai sebuah saat ini berdasarkan survei fenomena,” kata Sekjen Partai CSIS dalam siaran pers, Gerindra Ahmad Senin (27/5/2013) : Muzani, Senin (27/5). Muzani menu1. Joko Widodo: : 28,6% turkan sampai 2. Prabowo Subianto : 15,6% saat ini partainya 3. Aburizal Bakrie : 7% masih fokus memenangkan Pe4. Megawati Soekarnoputri : 5,4% milu 2014. Target 5. Jusuf Kalla : 3,7% Gerindra memang 6. Mahfud MD : 2,4% memenangkan Pemilu 2014 7. Hatta Rajasa : 2,2% sekaligus men8. Belum punya pilihan : 28% gamankan kursi RI 1 untuk Prabowo. “Survei itu tidak mengecilkan apapun hasil survei capres semangat kami dengan untuk mengusung calon target yang telah kami tenpada akhirnya ditentukan tukan. Konsentrasi kami pada perolehan Pileg,” pada Pileg 2014, sebab katanya.
Lalu apakah Gerindra mulai khawatir dengan fenomena Jokowi yang semakin kuat dari segi popularitas dan elektabilitas? Soal ini Muzani memilih menjawab diplomatis. “Ya saya kira bukan soal khawatir atau tidak. Karena kami kerja dengan pencapaian kami. Kami tidak mau terganggu dengan opini yang berkembang,” tegasnya. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei elektabilitas capres. Hasilnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak hanya muncul sebagai capres paling top, tetapi juga direstui masyarakat nyapres di 2014. (van/nrl)
Pilgub Jateng
Ganjar Belum Mundur Dari DPR SEMARANG, RS - Dengan perolehan hasil quick count tertinggi, calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersiap mengajukan pengunduran tinggi sebagai anggota DPR RI Komisi II. Meski demikian ia masih harus mengebut dua pekerjaan yang belum selesai. Ganjar mengatakan saat ini masih ada dua pekerjaan yang harus segera diselesaikan olehnya sebagai anggota komisi II. Setidaknya butuh waktu satu bulan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. “Saya punya dua PR yaitu UU desa dan menyelesaiakn masalah honorer. Kira-kira sebulan lagi, setelah itu mundur,” kata Ganjar di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Minggu (26/5). Sementara itu terkait Ganjar yang belum memiliki KTP domisili Jawa Tengah, rencananya ia akan mengurus setelah dirinya memang terpilih menjadi Gubernur dan dilantik. “Kalau sudah dilantik baru bikin KTP Jawa Tengah,” pungkas Ganjar. Diberitakan sebelumnya, hasil quick count KPU Jateng dari 67,24% data yang sudah masuk, pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono mendapatkan perolehan suara 21,16%, pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo 30,59%, sedangkan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko 48,25%.(alg/rvk)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, SELASA 28 MEI 2013
Generasi Muda Jangan Skeptis
ESP : Optimis Eksis di Dunia Maya Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2013, kandidat dengan label pemimpin muda maju mencalonkan diri. Ironis, banyaknya generasi muda yang menarik diri dari proses demokrasi di antaranya partisipasi mereka yang tergolong rendah dalam pemilu dan semakin banyak bersikap skeptis. PALEMBANG, RS – Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam panggung politik. Media sosial dijadikan cara ampuh untuk itu. Memang, keberadaannya dianggap ampuh dalam melancarkan propaganda. Dalam dunia politik pun media sosial menjadi ajam lumbung suara bagai kandidat. Barack Obama di keikutsertaannya dalam Pemilu Amerika Serikat sukses dengan cara ini. Kandidat Cagub dab Cawagub pun berperilaku serupa. Media sosial dijadikan wadah untuk mereka saling melemparkan pesan kepada simpatisan yang berpotensial memilih. Salah satu upaya untuk meraih kemenangan pada Pemilukada gubernur Sumsel 6 juni mendatang, selain melakukan sosilaisasi ditengah masayarakat, bluskan, pasangan nomor
urut 1 Eddy Santana PutraWiwit Tatung (ESP-WIN) juga melakukan lewat media sosial untuk meraup suara, terutama pemilih pemula yang ditargetkan 1 juta lebih yang akan memilih pasangan dengan jargon Cerah ini. Darmadi Jufri, anggota Timses Eddy Santana Putra (ESP), kepada Rakyat Sumsel mengatakan, salah satu upaya untuk yang dilakukan pasangan nomor urut 1 untuk meraup suara pada Pilgub mendatang dengan melakukan sosialisasi di jejaring sosil. Hal ini telah lama dilakukan bukan pada saat sekarang ini. Menurut Darmadi yang juga anggota DPRD Sumsel manambahkan banyak hal yang dilakukan oleh tim dalam jejaring social, mulai dari menyerap aspirasi, hingga menjelaskan visi-misi ESP-WIN.”tentunya jejaring sosial dapat dimanfaakan dengan hal positif, maka dengan itu kami menghimbau kepada pemuda untuk memilih calon yang memiliki massa depan yang Cerah bagi kehidupan masyarakat. Jumlah anggota facebook Eddy Santana Putra mencapai 12 ribu lebih yang didominasi oleh kaum pemuda. ”Respon masyarakat terhadap jejaring sosial sangat bagus, karena bukan hanya untuk mendapat-
kan simpati namun hal ini juga dapat meningkatakan silaturahmi antara ESP dan masyarakat, khusunya yang belum dapat bertemu langsung dengan ESP,” katanya. Tidak hanya sebagai ajang bersih-bersih ataupun pencitraan. Media sosial juga kerap dijadikan ajang black campaign. Bebrapa akun sosial pun suka membuat pelesetan mengenai para kandidat. Melacak keberadaan mereka pun terbilang sulit. “Masyarakat harus dewasa dengan kondisi politik. Saya berharap kita harus mampu menyikapi ini dengan lebih baik,” tukas dia. RI1.tv Ajak Generasi Muda Peduli Politik Berangkat dari fakta tersebut, sekelompok anak muda bergabung dan meluncurkan situs sosial media baru dan forum pertama di Indonesia bernama RI1.tv. Media itu menghubungkan netizen muda Indonesia dan kandidat presiden Indonesia 2014. “RI1.tv bertujuan untuk membuat pemuda untuk lebih terhubung dan dapat berdiskusi dengan kandidat presiden di Pilpres 2014, dan mengenal lebih dalam calon presiden di bursa Pilpres 2014,” kata Helmalia Putri, selaku co-founder dan Chief Marketing Orfficer, di FX
Senayan, Jakarta, Senin (27/5). Menurut dia, ide utama dari connection adalah anak muda dapat memberikan tantangan kepada kandidat presiden ataupun dengan presiden yang sudah terpilih selanjutnya. Sehingga RI1.tv ini tidak berhenti setelah terpilihnya presiden 2014. “Media RI1.tv akan terus mengontrol, memberikan masukan dan mendampingi presiden terpilih untuk terus membangun negara ini bersama-sama dengan pemuda Indonesia,” kata Helmalia. Pembuatan RI1. tv didasari dengan konten yang menarik, informatif, politik interaktif dan antar muka yang user friendly. Hal tersebut menjadi sesuatu yang keharusan untuk menarik perhatian anak muda dalam menyalurkan aspirasi dengan memberikan tantangan kepada capres. RI1.tv dibentuk oleh Art Science Marketing (ASM), sebuah divisi di bawah bendera Upnormals Group. Dengan motto Connecting Youth For Presidential Candidate, RI1.tv bertujuan untuk membuat pemuda untuk lebih ‘melek’ Pilpres 2014 dan dapat mengenal lebih dalam calon presidennya.Tak hanya itu, melalui perangkat gadget yang dimiliki, kita juga bisa menikmati survei yang diklaim independen. (yeh/zar)
Anggota DPRD Ditunggu Tugas Usai Pilkada dan Pilgub BANYUASIN, RS –Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin usai pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuasin dan juga Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) telah menanti, yaitu membahas masalah rancangan peraturan daerah (Raperda). “Usai pilkada Banyuasin dan pemilihan gubernur, akan kita bahas masalah raperda,”ujar Anggota DPRD Banyuasin dari partai politik Demokrat, Rizal Friadi ditemui Senin (27/5). Karena saat ini, moment-
nya tidak tepat untuk membahas rancangan peraturan daerah kabupaten Banyuasin. Anggota DPRD Kabupaten ada yang mengikuti kampanye dan lain sebagainya. “Kita pastikan usai pilkada dan pilgub, karena ada anggota DPRD Banyuasin yang ikut dalam kampanye,”jelasnya. Kabag Humas DPRD Kabupaten Banyuasin, Aminuddin yang mengatakan usai pilkada Banyuasin dan pemilihan gubernur Sumatera Selatan akan ada dua jadwal DPRD yaitu pertanggungjawaban Bupati Banyuasin dalam lima tahun kepemimpinannya dan pembahasan rancangan peraturan daerah. “Dua jadwal itu menunggu untuk anggota DPRD Banyuasin,”ucapnya.
Semangat aspirasi rakyat
Rahmat Fauzi, Kabag Hukum dan Perundangan-undangan Kabupaten Banyuasin mengatakan dengan belum adanya pengesahan raperda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, pihaknya tidak dapat memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banyuasin. Lain halnya sudah ada raperda bantuan hukum secara gratis, maka sudah dapat digunakan bantuan hukum secara gratis tersebut. ”Kita anggarkan Rp 180 juta bantuan hukum secara gratis itu,”bebernya. Selain raperda bantuan hukum gratis, masih 10 raperda yang akan dibahas yaitu perlindungan perempuan dan
anak, perubahan atas perda kabupaten Banyuasin nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, perubahan atas perda kabupaten Banyuasin Nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, izin pemanfaatan ruang, dan surat pengakuan hak atas tanah (SPHT). Lima lainnya merupakan raperda inisiatif dari DPRD yaitu pendidikan baca tulis Al-Quran, rukun tetangga dan rukun warga, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, penyelenggaran perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. ”Ada 11 raperda yang akan dibahas, ada yang raperda dari pemkab dan juga dari DPRD Banyuasin,”tukasnya. (tri)
klik...........www.radarpalembang.biz
GAWEAN KITO
VI
RAKYAT SUMSEL, SELASA 28 MEI 2013
Pelepasan Akhwat/Ikhwan SMP IT Al Furqon
SUKSES Bercampur Haru Sukses bercampur rasa haru dan penuh suka cita, itulah suasana yang tergambar dalam geliat acara perpisahan yang dilaksanakan SMP Islam Terpadu Al Furqon, Sabtu (25/5) kemarin. Mengambil tempat di Ballroom Hotel The Jayakarta Daira, para akhwat dan ikhwan ataupun peserta didik khususnya dari kelas XII dari SMP IT Al Furqon dikembalikan ke orang tua nya.
PALEMBANG, RS – Gelaran perpisahan SMP IT Al Furqon yang beralamat di Jl HBR Motik KM 8 diramaikan oleh seluruh siswa-siswi dari kelas XI, XII, XII, yang didampingi para orang tuanya, seluruh jajaran staf dan guru, serta tamu undangan penting lainnya. Tampak juga hadir Direktur YPI (Yayasan Pendidikan Islam) Al Furqon H Emil Rosmali MM MH, Kepala Sekoah TKIT Sartika SPd I, Kepala SDIT Khoiri Susanto
SPd I, dan Kepala SMP IT AL Furqon Ir Salma MP. Kepala SMP IT AL Furqon Ir Salma MP atau yang akrab disapa Bunda Salma mengucapkan bangga dan mengapresiasikan atas kerja keras dari seluruh jajaran staf dan guru yang telah bertugas secara maksimal sehingga SMP IT Al Furqon kembali mencetak para akhwat dan ikhwan yang unggul dalam hal Iptek serta Imtaq khususnya di tahun ajaran 2012/2013 ini.
Para Ikhwan/Akhwat SMP Islam Terpadu Al Furqon berfoto bersama dalam acara pelepasan di Ballroom Hotel The Jayakarta Daira, Sabtu (25/5).
Suka cita pelepasan Ikhwan/Akhwat SMP Islam Terpadu Al Furqon.
“Menjelang ditutupnya belajar mengajar tahun 2012/2013 ini, kami optimis apa yang telah dibekali selama menjalani studi di SMP IT AL Furqon, para peserta didik dapat mengimpelmentasikannya ke masyarakat luas. Akhwat dan ikhwan ini sangat potensial, apa bila semangat belajar terus diasah bakatnya, yang terpenting lagi iman dan taqwanya”. tukasnya Acarapun tambah meriah, terlebih rangkaian acara diisi dengan tari persembahan selamat datang, puisi,
Rafli Alkhadafi. “Total 78 siswa yang akan dilepas pada tahun ajaran 2012/2013 ini,” kata A Zainul hakim Spd selaku ketua pelaksana Banyak pedoman yang telah dibekali setiap harinya di sekolah antara lain Tahfizh dan tahsin, penghfalan 40 hadist, penghafalan 30 doa perharinya, penghafalan 3000 bahasa arab, sholat tepat waktu dan latihan nasyid, dan tari kreasi yang puasa sunnah. “Saya berharap para disembahkan oleh anak didik yang dimiliki SMP IT ikhwan dan akhwan tetap konsisten dalam mengamalAl Furqon, selain itu pula kan dan dapat diajarkannya dilanjutkan dengan penpula pada orang lain,“ punggukuhan wisudawan dan kas Hakim Waka Kesiswaan pemberian penghargaan SMP siswa terbaik atas nama IT M Atiatul Muqtadir AL dan M Furqon. (**/pms)
Ikhwan/Akhwat SMP Islam Terpadu Al Furqon tampak senang dalam acara pelepasan di Ballroom Hotel The Jayakarta Daira
Semangat aspirasi rakyat
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL, SELASA 28 MEI 2013
RH Tak Sabar (27/5) Eftiyani menerangkan, proses sidang MK, para pihak telah menyampaikan alat bukti dan ada dua alat bukti yang tidak sama. Makanya baca lagi keputusan MK jangan di amar putusan saja, mulai dari pertimbangan hukum, ada dua alat bukti yang membuat KPU kalah. “KPU tidak bisa menolak putusan MK, putusan MK itu final dan mengikat. Masalah alat bukti di luar dan di dalam kotak. Kami sudah koordinasikan dengan Polresta dan Panwaslu. Kami tidak menyentuh alat bukti, semua dijaga dan dikunci. Masalah 4 kotak yang tidak dibawa KPU saat sidang, memang tidak ada perintah MK,” beber Eftiyani. Eftiyani mengaku, tidak ingin gegabah dalam mengeluarkan keputusan, KPU juga sedang menunggu surat tertulis dari MK mengenai leputusan yang dikatakan sebagian orang rancu. “Jika memang menginginkan
Surat Suara
Dari Hal I ) ..................................................................................................................................... KPU mengeluarkan keputusan sebelum Pilgub, maka akan kami turuti untuk mengeluarkan keputusan sebelum pilgub, insyaallah akan dilakukan,” tukasnya. Sementara itu, sebelum diterima KPU, ratusan pendukung Sarimuda-Nelly Rasdiana melanjutkan aksi demo di area kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang. Masih dengan tuntutan sama, KPU segera menetapkan pasangan Sarimuda-Nelly Rasadiana sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Sany Badry, koordinator aksi menyampaikan pernyataan sikap dengan ketua KPU meminta info terbaru perkembangan dan kelanjutan KPU dalam melakukan penetapan walikota dan wakil walikota terpilih “KPU harus tegas jangan mengulur-ulur waktu, masyarakat sudah menunggu. Kami akan terus melakukan demo apabila tidak ada keputusan dan tindakan tegas,” ungkapnya. Dalam aksinya, para pendukung Sarimuda-Nelly melakukan
aksi bakar ban dan membawa keranda mayat sebagai wujud penolakan terhadap putusan MK dan tarik ulur keputusan KPU, pukul 16.00 WIB masa perlahan bubar sebelum membaca surat yasin. Sementara itu, Romi-Harno melakukan yasinan untuk kelancaran hasil yang telah ditetapkan oleh MK, di kediamannya Jl Pom IX Kampus. Romi-Harno tampak setia menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh MK. Polda Siaga Penuh Kabid Humas Polda Sumsel AKBP Djarod Padakova mengatakan, pasca putusan MK yang memenangkan pasangan RH dalam Pilwako Palembang, pihaknya membentuk operasi aman nusa 1, hal ini dilakukan untuk terus menjaga keamanan Palembang agar terus kondusif, “Bahkan bantuan datang dari satuan polda Jambi dan Bengkulu” jelasnya Menurutnya operasi aman nusa 1 itu akan terus kontinyu dilakukan selama proses pilwako
palembang, pihaknya terus berkordinasi dengan semua instansi terkait, pihaknya berjanji akan terus menjaga keamanan di Palembang. “Semua satuan dari inti diterjunkan,” kata dia. Untuk nsaat ini pihaknya berfokus dalam mengamankan jalannya kampanye pilgub, setidaknya 2/3 kekutan polda Sumsel diterjunkan, baik untuk mengamankan pasangan calon maupun situasi dan tempat di lapangan ketika berlangsungnya kampanye. “Operasi pengamanan dalam masa kampanye terus dilakuakn hingga semua tahapan selesai,” tegasnya. Ia juga mengatakan, himbauan dari kapolda telah jelas bahwea tidak ada pihak kepolisian yang boleh berpihak selama masa kampanye, kalaupun ada silahkan laporkan pihaknya tentu akan meninda dengan tegas. “Polri akan tetap netral, barang siapa yang berani melanggar akan ditindak dengan tegas,” pungkasnya (zar/can)
Dari Hal I ) ...........................................................................................................................................
rusak tersebut diketahui saat pelipatan surat suara yang sudah dilaksanakan sejak Minggu (26/5) lalu. Pada hari pertama pelipatan kata dia, ditemukan surat suara yang rusak sebanyak 40 surat suara. Sementara pada hari kedua ditemukan surat suara yang rusak sebanyak 12 surat suara. “Proses pelipatan masih berlangsung. Jadi ada kemungkinan surat suara yang rusak bertambah,” jelasnya. Kerusakan surat suara kata dia, bervariasi mulai dari kekurangan tinta yang menyebabkan gambar dan tulisan tidak jelas, robek diberbagai sisi, serta tidak simetris. Semua kerusakan tersebut lanjutnya sudah dilaporkan kepada KPU Sumsel untuk kemudian ditindaklanjuti. “Surat suara yang rusak sudah dipisahkan dan masih menunggu instruksi selanjutnya apakah akan dikirim ke KPU provinsi atau akan dimusnahkan disini,” katanya. Dilanjutkannya, surat suara yang sudah tiba saat ini sebanyak 250 box, dengan setiap box berisi
2000 lembar surat suara. “Kemudian ada juga tambahan surat suara sebanyak satu box yang berisi 1.674 lebar surat suara. Jadi total surat suara yang sudah ada saat ini sebanyak 50.1674 lembar dan masih akan dikurangi yang mengalami kerusakan,” tegasnya. Distrubisi Mulai Dijalankan Sekitar 10 truk berisi kotak dan bilik suara mulai didistribusikan ke daerah perairan Banyuasin, Senin (27/5). Hal ini dikatakan anggota KPUD Banyuasin Abu Syaid. Dia menuturkan, bilik dan kotak suara yang dibuat di Surabaya telah tiba di Banyuasin, Minggu (26/5) bersaama, kertas formulir dan kertas suara. Diamankan di gudang KPUD Banyuasin. “Baru bilik suara dan kotak suara yang didistribusikan, kertas formulir dan surat suara masih disortir dulu, kemungkinan minggu depan baru dikirim ke TPS,” jelas Abu. Dari 1.950 kotak, bilik suara Banyuasin dan 1.950 untuk Pilkada Sumsel, KPUD Banyuasin sengaja mendahulukan pendis-
Dewan Perwakilan Daerah inti-mandiri yang saling menguntungkan; 4. Komite II mencermati Pasal-pasal yang mendesak diubah adalah Pasal 6 ayat 3, pasal 10, dan Pasal-pasal yang dibatalkan (judicial review) oleh Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 21, dan Pasal 47. Pasal-pasal yang terkait dengan Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Lahan dalam hal ini RTRW, Pembiayaan Plasma dan Kebun Mandiri, Keberlanjutan Lingkungan Hidup, Pengolahan Hasil Perkebunan, Pembinaan dan Pen-
Pangaribuan mengatakan, kalau mereka sudah menyiapkan kotak suara untuk Pilkada gubernurwakil gubernur Sumsel. Untuk kotak suara Pilkada walikota-wakil wali kota Palembang di simpan di gudang, sedangkan Pilkada Sumsel dirakit dari kotak suara yang ada selama ini. Perakitan kotak suara untuk pilkada Sumsel sudah selesai sehingga bisa digunakan,” tuturnya. Jumlah kotak suara untuk Pilgub Sumsel sebanyak 2.650 unit ditambah 107 unit untuk di kelurahan dan 16 untuk di kecamatan, Mengenai logistik Pilkada Sumsel sekarang ini persiapannya sudah sekitar 80 persen dan sekarang ini sedang proses pelipatan surat suara digedung KPU Palembang lantai tiga. Untuk pendistribusian logistik pilgub Sumsel, KPU menargetkan pada H-3 sebelum hari H sudah berada ditingkat TPS. ”Kami menargetkan pada 3 mei logistik sudah berada di tingkat PPK, paling lambat 1 hari sebelum hari H sudah di tingkat TPS,” tukasnya. (awa/tri/zar)
Dari Hal I ) .........................................................................................
gawasan dan Penerapan Sanksi serta memasukkan unsur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang besaran prosentasenya dan programnya yang sejalan dengan Ranperda dan APBD, dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal perubahan. 5. Bahwa dalam penyusunan perubahan UU Perkebunan perlu diperhatikan Peraturan-peraturan Pemerintah dan Pernerintah Daerah yang perlu disinkronisasi dengan UU Perkebunan perubahan, antara lain Permentan
semangat ASPIRASI RAKYAT
tribusian kotak dan bilik suara ke daerah perairan, karena lokasinya jauh, memakan banyak waktu. “Hari sudah berangkat 10 truk ke kawasan perairan. Kemudian kotak dan bilik suara itu diangkut kapal tongkang menuju lokasi pemilihan,” jelasnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menyiapkan kotak suara untuk pemilihan kepala daerah Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada 6 Juni 2013. ”Kami sudah menyiapkan kotak suara untuk pilkada gubernur-wakil gubernur Sumsel,” kata Ketua KPU kota Palembang, Eftiyani, Senin (27/5) Menurut dia, kotak suara yang disiapkan itu sebanyak 2.650 unit kemudian ditambah 107 unit untuk formulir C1 di kelurahan dan 16 unit di tingkat kecamatan. ”Sekarang ini, kotak suaranya sudah siap untuk pelaksanaan pilkada gubernur-wakil gubernur Sumsel,”katanya. Sementara itu, Anggota KPU Palembang Bidang Logistik Rudi
No 26/Tahun 2007, Peraturan Daerahttentang pengaturan RTRW/RTRW-K. 6. Komite II memandang penting perubahan pasal yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan (akuisisi) perusahaan perkebunan dan swasta nasional menjadi swasta asing dan pengaturan perijinan usaha perkebunan di wilayah perbatasan, termasuk pasal tentang pengaturan tata niaga sumber bahan baku perkebunan yang akan diolah. 7. Komite II mencermati bahwa UU perlu
mengatur pemberian perijinan usaha perkebunan didasarkan pada komoditas perkebunan spesifik lokasi, dan komoditas perkebunan yang sudah tidak lagi menghasilkan untuk mencegah pengalihan pengusahaan komoditas yang punya nilai ekonomis tinggi. 8. Komite II perlu memandang penting ketersediaan kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia di sektor perkebunan untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di sektor perkebunan. (*)
klik...........www.radarpalembang.biz
ADVERTORIAL
RAKYAT SUMSEL, SELASA 28 MEI 2013
VIII
Pemkab Muba Canangkan Bulan Bhakti Masyarakat ke X
HUT Hari Gerak Kesatuan PKK ke 41.
Pelantikan Kades Tanjung Angung Selantan dan Pjs Kedes Lais Kecamatan Lais.
Pemukulan gong oleh Bupati Muba H Pahri Azhari beserta FKPD Muba dan Ketua PKK Muba menandai pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong.
Pemasangan cepu oleh Bupati Muba H Pahri Azhari kepada Kades yang sudah dilantik.
Bupati Muba H Pahri Azhari menandatangani berita acara pelantikan Kepala Desa.
• Bupati Muba Lantik 1.728 Pengurus BPD, dan Dua Kades • Peringati Hari Kesatuan Gerakan PKK ke 41 • Pencanangan Bhakti IBI 2013
B
Penyerahan SK pengurus BPD Muba oleh Bupati Muba H Pahri Azhari.
Bupati Muba H Pahri Azhari memberikan ucapan selamat kepada Hj Lucianty Pahri pada Hut HKG PKK Ke 41.
UPATI Musi Banyuasin (MUBA) H Pahri Azhari melantik sebanyak 1.700 orang pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa bhakti 2013 – 2019 se-Kabupaten Muba. Selain itu, juga dilantik Kepala Desa Tanjung Agung Selatan dan Pjs Kepala Desa Lais Kecamatan Lais di Stabel Berkuda, Senin (27/5).
Dalam kesempatan berbahagia ini juga, Pemkab Muba mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat ke X, Peringatan Hari Kesatuan Gerakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke 41, dan Pencanangan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 2013, yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Muba Hj Lucianty Pahri, Forum Koordinasi Pimpinan
Hj Lucianty Pahri memberikan hadiah kepada pemenang lomba Rebana.
Daerah (FKPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah Muba (SKPD) Muba, para Camat, Kades, dan ribuan masyarakat. Bupati Muba H Pahri Azhari mengajak para pengurus BPD dari setiap desa khususnya yang baru dilantik untuk dapat mendukung dan berkerjasama dengan Pemkab Muba dalam mensejahterakan masyarakat, demi terwujudnya PERMATA Muba 2017. “Dilantiknya saudara hari ini adalah langkah awal sebagai mitra pemerintah dalam membangun Muba. Karena itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung program Pemkab Muba,” ujar Pahri mengawali sambutan. Orang Nomor Satu di Bumi Serasan Sekate itu juga berpesan kepada para Kades yang baru dilantik agar dapat amanah, jujur dan bertanggung jawab, serta mengayomi masyarakat di desanya. ”Menjadi pemimpin itu berat. Jangan sekali-sekali berkhianat dengan masyarakat, karena bukan hanya bertanggung jawab dengan manusia, tetapi akan dipertang-
gungjawabkan dengan tuhan. Dan menjadi Pemimpin itu harus tegas,” katanya. Lanjutnya, apalagi kita akan meluncurkan program Alokasi Dana Desa (ADD) satu miliar satu desa di Tahun 2013 ini, dan semuanya itu harus dipersiapkan dengan maksimal. ”Saya tidak ingin lagi ada desa yang
tertinggal, desa yang miskin, semua desa harus sama membangun dan merata,” ujarnya. Untuk itu melalui pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong kita tingkatkan semangat budaya kebersamaan dalam bergotong royong, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai budaya masyarakat. Selain itu, dalam memperingati gerakan PKK ke 41, Pemkab Muba terus meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. “Pemkab Muba terus meningkatkan pelayanan berobat gratis dan pendidikan gratis yang berkualitas. Untuk itu dalam pencanangan Bulan Bhakti IBI diharapkan dapat terus menekan angka kematian ibu dan bayi,” pesannya. Ketua Tim Pengerak PKK Muba Hj Lucianty Pahri menambahkan, melalui peringatan Hari Kesatuan Gerakan PKK Tahun 2013 diharapkan semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat baik posyandu, pelayanan KB Kesehatan, serta lebih proaktif lagi dalam pembinaan masyarakat agar tercipta kesejahteraan keluarga menuju PERMATA MUBA 2017. Sementara itu, Kabag Humas Setda Muba Dicky Meiriando SSTP MH mengatakan, kepala desa yang dilantik yaitu, Kepala Desa Tanjung Agung Selatan Indra Kusuma, dan Pjs Kepala Desa Lais Nurwat SP Msi. Sementara Badan Permusyawaratan Desa yang dilantik ada sebanyak 1.728 orang dari 208 desa dalam Kabupaten Muba. Selain itu Bupati Muba H Pahri Azhari juga menyerahkan hadiah kepada pemenang berbagai lomba meliputi lomba cipta menu B2SA, mewarnai gambar ikan siswa TK, memasak serba ikan dan Rebana tingkat Kabupaten Muba. (adv/ace)
Bupati Muba
Suasana Pelantikan Kades, Pengukuhan BPD Muba dan Hari Gerak Kesatuan PKK ke 41.
H PAHRI AZHARI