Rp#2 01102013

RAKYAT SUMSEL/RADAR PALEMBANG, SELASA 1 OKTOBER 2013

Memasuki Tahun Ke-10 “DPD RI Harus Kerja Ekstra Keras dan Cerdas” konsistensi pelaksanaan Sidang Bersama DPR-DPD makin menguatkan sinergisitas itu. “Sinergisitas DPD dan DPR makin dikuatkan dengan konsistensi pelaksanaan sidang bersama,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (15/8). “Sidang bersama setiap tanggal 16 Agustus, yang konsisten dilaksanakan bergantian oleh DPR dan DPD, makin memberi warna dalam kemajuan sistem politik dan sistem ketatanegaran. Tidak hanya ritual tahunan.”

Pasca-putusan MK, semestinya hubungan kerja yang saling mendukung bisa terwujud. Faktanya tidak segampang membalik telapak tangan. Persoalan antarlembaga perwakilan masih tetap besar. Persoalan mekanisme legislasi beserta tindak lanjut keputusan DPD di DPR yang paling mendasar. Contoh kasusnya ialah sikap Komisi XI DPR yang mengabaikan sama sekali rekomendasi Komite IV DPD atas tiga nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti antar-waktu (PAW), setelah berakhirnya masa jabatan anggota BPK Taufiqurrahman Ruki.

Menyiasatinya, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, senator asal Sulawesi Tenggara, menganjurkan agar pimpinan DPD tidak sekadar menyampaikan pertimbangannya kepada pimpinan DPR. Komite IV DPD hendaknya memaparkan langsung hasil fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon anggota BPK kepada Komisi XI DPR sebagai wujud pertanggungjawaban. “Membawa hasilnya untuk mempertanggungjawabkannya secara langsung. Kalau pertimbangan kita tidak diakomodasi oleh DPR maka muncul pertanyaan konstitusionalitasnya. Ini bisa menjadi sengketa kewenangan lembaga negara,” sarannya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (13/6).

PASCA-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas tugas dan/atau kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang setara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, para senator—baik selaku pimpinan maupun anggota di alat kelengkapan DPD—saling mengingatkan agar masing-masing meningkatkan kinerjanya seturut beban amanah dan tanggung jawabnya.

“Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba” maka memang setiap usaha tak ada yang langsung memiliki hasil dan sempurna, karena pasti akan melalui berbagai rintangan. Begitu pun “kerja politik” DPD yang usianya segera memasuki tahun kesepuluh. Setelah pembacaan putusan MK, DPD harus gencar menyosialisasikan konsekuensinya karena proses legislasi model tripartit yang melibatkan tiga pihak, yakni DPR, DPD, dan Presiden.

Dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8), Ketua DPD Irman Gusman telah mengingatkan para senator untuk meningkatkan kinerjanya. Apalagi, beban kerja DPD yang bertambah pasca-putusan MK bukan perkara yang ibarat awal diingat akhir tiada atau melakukan sesuatu tanpa dipikir panjang. Inilah hasil perjuangan.

“Apalagi ini tahun sidang ini (2013-2014) yang terakhir dalam periode kita, jadi kita harus kerja ekstra keras dan cerdas. Sekarang, pasca-putusan MK, beban kita bertambah dibanding sebelumnya, pra-putusan MK. Kita harus saling mengeratkan kerjasama. Kami (pimpinan DPD) meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sejak pagi hingga malam hari, mendampingi kegiatan alat kelengkapan DPD dalam menindaklanjuti hasil perjuangan kita.” Pidatonya dalam pembukaan tahun sidang 2013-2014 di Sidang Paripurna DPD, Jumat (16/8), juga menyinggung masa akhir pengabdian periode 2009-2014 itu.

“Kita juga mengevaluasi strategi politik DPD untuk terus berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, agar lebih terbangun sinergisitas DPD dengan lembaga legislatif lain di tingkat nasional dan daerah. Perjuangan mempertahankan eksistensi DPD tidaklah mudah, karenanya kita bersama harus meningkatkan kinerja dengan prinsip kerja keras dan kerja cerdas. Ke depan, DPD akan semakin berperan sentral dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.”

Karena putusan MK berlaku sejak pengucapan tanggal 27 Maret 2013 (bersifat final), dan sejak saat itu pula putusan MK mengikat umum—tidak hanya para pihak yang beperkara, oleh karenanya tidak perlu menunggu revisi UU MD3 dan UU P3. “Putusan MK itu bersifat negative legislature, tidak perlu menunggu revisi UU MD3 dan UU P3,” ujar Irman. Jika positive legislature diperankan lembaga parlemen (DPR bersama DPD), dan negative legislature diperankan MK, maka putusan MK menjadi bagian yang mempengaruhi proses legislasi di ranah legislatif.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD yang merangkap Koordinator Tim Litigasi DPD I Wayan Sudirta juga mengingatkan beban amanah dan tanggung jawab DPD yang bertambah itu. “PPUU sebagai koordinator legislasi DPD mempunyai beban yang bertambah,” ujarnya dalam sidang pleno PPUU DPD seusai keterpilihannya kembali untuk lima kali berturutturut sebagai Ketua PPUU DPD di lantai 2 Gedung DPD, Senin (19/8).

Senator asal Bali ini menggambarkan bahwa beban yang bertambah itu merupakan program prioritas PPUU DPD dalam Tahun Sidang 2013-2014, yaitu Prolegnas DPD Prioritas Tahun 2014, RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU MD3) atau RUU Dewan Perwakilan Daerah (RUU DPD).

Perkembangan berikutnya pasca-putusan MK, DPRDPD mesti kembali menyusun pola kerjanya dalam proses legislasi model tripartit. Faktanya tidak segampang membalik telapak tangan. Persoalan antara kedua lembaga negara masih besar. Paling mendasar ialah mekanisme legislasi dan tindak lanjut keputusan DPD di DPR. Namun, DPD tetap optimistis bahwa pola kerja dalam proses legislasi model tripartit antara DPR, DPD, dan Presiden cepat atau lambat akan terwujud.

Menghasilkan UU yang jauh lebih banyak dan jauh lebih bermutu bukan angan-angan menerawang langit.

Tentu saja syarat mutlaknya ialah sinergitas antara DPD dan DPR. Tak ayal mekanisme legislasi yang harmonis antara DPR dan DPD selalu menjadi agenda utama pertemuan konsultasi pimpinan DPR-DPD. Mengapa? Karena satu-satunya langkah maju yang konkret dan formal dalam hubungan kelembagaan keduanya ialah penyelenggaraan Sidang Bersama DPR-DPD. Konsistensi pelaksanaannya merupakan indikasi makin menguatkan sinergisitas itu.

Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Koordinator Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Tim Kerja Persiapan Sidang Bersama DPR-DPD mengingatkan bahwa

Paradigma baru itu belum terwujud Jejak langkah DPD yang menyoal pengebirian hak dan/atau kewenangan legislasinya melalui pengujian kedua UU semakin serius setelah usia DPD memasuki tahun kedelapan atau sewindu. Namun, sampai detik ini paradigma baru itu belum terwujud. Oleh karena itu, pimpinan DPD bersama Tim Litigasi DPD menyosialisasikan proses legislasi model tripartit di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 29 Agustus 2013, dan selanjutnya di beberapa provinsi lain.

Paradigma baru itu harus dipahami dan dimengerti oleh banyak pihak. Sosialisasi ini menjadi sangat penting karena masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti isi putusan MK, termasuk konsekuensinya, serta tindak lanjutnya.

Putusan MK itu informasi publik yang berdampak terhadap proses legislasi dan berpengaruh pula terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga harus disebarluaskan Menghasilkan UU yang jauh lebih banyak dan jauh lebih bermutu bukan angan-angan menerawang langit. Jika merunut sejarahnya, perjuangan para senator sudah sangat luar biasa. Di tengah keterbatasan fungsi, tugas, dan wewenangnya di Tahun Sidang 2012-2013 yang baru berlalu, para senator menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah ke dalam berbagai keputusan DPD yang disampaikan kepada DPR dan Presiden. Kehadiran DPD justru melengkapi desain lembaga legislatif. Dengan dua kamar dalam parlemen (bikameral) maka terjadilah inter-chamber relations sebagai checks and balances antarlembaga legislatif.

Sejak periode kesatu hingga periode kedua ini, DPD menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk beberapa RUU usul inisiatifnya. Total jenderal: 414 buah! Keputusan DPD periode 2004-2009 yang berbentuk usul RUU berjumlah 19 buah, pandangan dan pendapat 92 buah, pertimbangan 7 buah, pengawasan 49 buah, dan pertimbangan tentang anggaran 29 buah; sehingga berjumlah total 196 buah. Sedangkan keputusan DPD periode 2009-2014 (per tanggal 16 Agustus 2013) yang berbentuk usul RUU berjumlah 20 buah, pandangan dan pendapat 95 buah, pertimbangan 7 buah, pengawasan 67 buah, dan pertimbangan tentang anggaran 21 buah, usul Prolegnas 3 buah, rekomendasi 5 buah; sehingga berjumlah total 218 buah.

Dalam kurun waktu 20102012, Komite I DPD berhasil merumuskan paket undangundang otonomi daerah sebagai revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terbagi tiga RUU, yakni RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), dan RUU Desa. Terhadap ketiga RUU plus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, mereka tengah intensif HJ. PERCHA LEANPURI membahasnya bersama DPR B-21 dan Pemerintah. Dalam masa PROVINSI SUMATERA SELATAN sidang ini pula, Komite I DPD menyusun RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan, RUU Pengadilan Keagrariaan, dan RUU Otonomi Khusus Bali.

Pembahasan RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan menjadi jawaban Komite I DPD terhadap berbagai persoalan pembangunan dan pemerintahan di daerah-daerah perbatasan negara, sedangkan RUU Pengadilan Keagrariaan merupakan komitmen pihaknya untuk mengawal reformasi agraria sebagaimana semangat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Otonomi khusus atau otonomi asimetris Mengacu ke konstitusi yang menjamin status otonomi asimetris di Indonesia, Komite I DPD mengkaji peluang penerapannya untuk kasus otonomi khusus Bali. Kajian itu menyimpulkan tiga alternatif penerapan otonomi khusus atau otonomi asimetris, yaitu mengatur asimetrisme melalui undang-undang otonomi khusus, melakukan perubahan terhadap undang-undang pembentukannya, atau melakukan perubahan terhadap beberapa undangundang yang memasukkan substansi kekhususan tersebut di dalamnya.

Sebelum hiruk-pikuk dan tarik-menarik status keistimewaan Yogyakarta, Komite I DPD justru telah lebih dahulu melahirkan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU Keistimewaan DIY) yang menyepakati mekanisme suksesi kepemimpinan DIY melalui penetapan, bukan pemilihan, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono yang sedang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Adipati Paku Alam yang sedang bertahta di Kadipaten Pakualaman menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sidang Paripurna DPD tanggal

26 Oktober 2010 mengesahkan RUU Keistimewaan DIY sebagai RUU usul inisiatif.

Selama masa sidang ini, Komite II DPD telah memutuskan untuk menyusun dua RUU usul inisiatif, yaitu RUU Perubahan Atas UU 18/2004 tentang Perkebunan dan RUU Perubahan Atas UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Komite II DPD beralasan, UU 18/2004 membuka kesempatan eksploitasi besar-besaran tanpa pembatasan luas maksimum dan luas minimum lahan perkebunan, sehingga perubahan UU ini menjadi mendesak agar ABDUL AZIZ kelak terlahir suatu kebijakan B-24 PROVINSI SUMATERA SELATAN yang sanggup menyelesaikan konflik lahan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk UU 7/2004, alasan Komite II DPD ialah implementasinya yang menghadapi kendala dan masalah akibat perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya air dari barang sosial ke barang ekonomi, sehingga perubahan UU ini harus mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya air dengan konservasi, serta pengetatan izin dengan kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, tahun 2010 Komite II DPD berhasil menyusun RUU Kelautan dan menyerahkannya kepada DPR untuk dibahas. RUU Kelautan versi Komite II DPD itu mengarahkan pengarusutamaan (mainstream) kegiatan/program pembangunan dan pemerintahan di negara kepulauan bernama Indonesia yang berorientasi ke laut.

Jadi, urusan maritim atau bahari menjadi arus utama kegiatan/program. Selama penyusunan RUU itu, Komite II DPD mengharmonisasikan materinya dengan 35 existing law (hukum positif).

Awal tahun 2013 ini, sempat beberapa kali Komite II DPD melakukan pembahasan RUU Kelautan itu bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pasca-putusan MK, status RUU usul inisiatif DPD tersebut tidak lagi RUU usul DPR, sehingga Baleg DPR tidak lagi berhak dan/atau berwenang untuk melakukan harmonisasi dan pemantapan konsepsi.

RUU dari DPD setara RUU dari Presiden dan RUU dari DPR. Makanya, pembahasan RUU Kelautan itu dilakukan oleh tiga pihak yang setara, yaitu DPR (bukan fraksi), DPD, dan Presiden, sehingga Komite II DPD ikut membahas RUU tersebut sampai tahap sebelum persetujuan.

Komite III DPD fokus mengawasi penyelenggaraan ujian nasional (UN). Sejak tahun 2009 hingga 2013, Komite III DPD memang tegas-tegas menyatakan penolakannya dan mendesak Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi DPD yang isinya menghapus penyelenggaraan UN sebagai syarat kelulusan peserta didik. Komite III DPD berpendirian, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mendasari penyelenggaraan UN justru melawan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terjadi malah inkonsistensi regulasi. Selain itu, penyelenggaraan UN mereduksi mutu pendidikan, mengaburkan konsep pendidikan, dan melanggar prinsip-prinsip pembentukan karakter peserta didik. Penolakan itu juga didorong oleh beragam penyimpangan seperti kebocoran soal dan kunci jawaban, serta memboroskan anggaran.

Kemudian, Komite III DPD fokus mengawasi pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kurang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

Komite III DPD juga fokus mengawasi pemberlakuan kurikulum 2013 yang terkesan dipaksakan oleh Pemerintah, padahal Komite III DPD berpandangan bahwa pemberlakuan kurikulum 2013 itu memerlukan sosialisasi menyeluruh kepada guru.

Komite III DPD konsisten mengawasi pelaksanaan UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta menyoroti penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kesiapan PT Jamsostek (Persero), PT ASKES (Persero), dan PT Taspen (Persero) sebagai Badan PeDrs. H. AIDIL FITRISYAH, MM nyelenggara Jaminan Sosial B-22 (BPJS). Ihwal penempatan dan PROVINSI SUMATERA SELATAN perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Komite III DPD menganggap betapa pentingnya persoalan itu. Namun dalam beberapa kali kesempatan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) kerap berhalangan untuk menghadiri rapat kerja Komite III DPD. Komite IV DPD wajib menyampaikan pertimbangannya terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran sebelumnya seperti Sidang Paripurna DPD tanggal 2 September 2013 yang memutuskan untuk menetapkan pertimbangan DPD terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, juga wajib menyampaikan pertimbanHj. ASMAWATI, S.E.,M.M gannya terhadap Rencana B-23 Anggaran Pendapatan dan PROVINSI SUMATERA SELATAN Belanja Negara (RAPBN) TA 2014, termasuk APBN-P TA 2013. Dalam Sidang Paripurna DPD tanggal 13 Juni 2013, mereka menyampaikan pertimbangannya terhadap APBN-P TA 2013 kepada Pemerintah dan DPR. Selain itu, sebagai salah satu lembaga perwakilan yang menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komite IV DPD juga wajib menyampaikan pertimbangannya sebagai tindak lanjut.

Contohnya, Pertimbangan DPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II BPK Tahun 2012 disahkan Sidang Paripurna DPD tanggal 8 Juli 2013 dan disampaikan

kepada Pemerintah dan DPR. Dalam Sidang Paripurna DPD tanggal 8 Juli 2013, mereka menyampaikan pertimbangannya terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah dalam RUU APBN TA 2014. Mereka menyatakan, selama kurun waktu 2010-2013 pertumbuhan ekonomi daerah amat bervariasi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata daerah yang kaya sumberdaya alam ternyata amat rendah, jauh di bawah rata-rata nasional, seperti Riau (3,32%), Kalimantan Timur (2,44%), Nusa Tenggara Barat (1,75%), dan Papua (1,41%). Tapi inflasinya ternyata jauh lebih tinggi. Kenyataan itu harus menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan fiskal yang selama ini gagal mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan antardaerah. Menyangkut target penerimaan negara itu, Komite IV DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU perpajakan, yang tujuannya antara lain mengoptimalkan pemanfaatan dan penggalian potensi pajak di pusat dan daerah, mengetahui kendala pelaksanaan UU perpajakan, serta memperoleh bahan penyusunan kebijakan perpajakan di pusat dan daerah.

Pertanggung jawaban moral dan politis Berbagai keputusan itu juga hasil optimal kerja politik para senator setelah di masa reses melakukan kegiatan di daerah dan menyampaikan Laporan Kegiatan di Daerah pada Sidang Paripurna DPD. Penyampaian laporan kegiatan itu bermakna bahwa keempat anggota DPD, baik perorangan maupun bersama-sama, telah melaksanakan kewajibannya sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada konsituen di daerah pemilihan, khususnya ketika menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Mereka menyosialisasikan DPD beserta produk-produknya, sekaligus mengupayakan penguatan DPD melalui kerja-kerja politik lainnya. Disamping itu, mereka melaksanakan agenda prioritas alat kelengkapan DPD serta agenda lain yang urgen dan relevan dengan sesuai perkembangan keadaan.

Keempat anggota DPD asal daerah pemilihan masingmasing menyampaikan Laporan Kegiatan Anggota DPD di Sidang Paripurna DPD. Dibacakan salah satu anggota DPD, Laporan Kegiatan di masa reses itu menyinggung berbagai persoalan masyarakat dan daerah antara lain isu kerjasama pembangunan antarwilayah dan kawasan perregional guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang. Laporan Kegiatan juga menyinggung dukungan masyarakat terhadap amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memperkuat posisi DPD di ranah parlemen dan tata negara. Tidak jarang, Laporan Kegiatan itu mengingatkan para senator agar melakukan penyerapan aspirasi konstituen (masyarakat) di masa reses sebagai salah satu dari sepuluh kewajiban anggota DPD. Penyerapan aspirasi itu bukan tindakan asal serap saja, tetapi menginventarisasi masalah masyarakat dan daerah yang strategis. Terhadap aspirasi itu, para senator membaginya dalam tiga kategori: kesatu, untuk masalah berlingkup lokal, mereka menyerahkan tindak lanjutnya kepada bupati/walikota di wilayah bersangkutan dan mereka tetap memantau penyelesaiannya di masa reses berikut; kedua, untuk masalah berlingkup regional, mereka menyerahkan tindak lanjutnya kepada gubernur dan mereka tetap memantau penyelesaiannya di masa reses berikut; dan ketiga, untuk masalah berlingkup nasional, mereka membawanya ke Jakarta, menyampaikannya dalam sidang paripurna DPD, serta menemukan solusi dan alternatifnya dalam rapat komite atau alat kelengkapan lainnya.

Keempat anggota DPD di masa reses memang melakukan kegiatan di daerah, dan karena setiap anggota DPD, kecuali pimpinan DPD, menjadi anggota salah satu alat kelengkapan DPD, maka sekian banyak produk alat kelengkapan DPD tentu saja urgen dan relevan bagi perkembangan dan kebutuhan daerah. Dalam bahasa ringkasnya, berbagai keputusan DPD itu membuktikan semakin meningkatnya produktivitas alat kelengkapan DPD. Keputusan DPD itu merupakan hasil kerja politik para senator ketika menyikapi persoalan negara dan bangsa. Namun, entah bagaimana nasib sekian banyak keputusan DPD itu. Oleh karena itu, memasuki tahun sidang terakhir ini yang merupakan tahun politik, Ketua DPD mengajak para senator untuk optimistis dan menjaga konsistensi ritme kerjanya agar tetap produktif serta motivatif.

Kini, keterlibatan DPD dalam pengajuan dan pembahasan RUU bidang tertentu merupakan “rukun wajib”.

Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tanpa keterlibatan DPD maka semua produk UU menjadi cacat formal. Konsekuensi UU yang cacat formal ialah produk tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Masyarakat bisa saja tidak melaksanakan UU itu atau menggugurkannya melalui permohonan uji formal di MK. Pengujian ini juga disebut judicial review.

Teori pengujian (toetsing) membedakan antara materiile toetsing dan formeele toetsing karena menyangkut perbedaan pengertian antara wet in materiile zin (undang-undang dalam arti materiil) dan wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal). Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukan undang-undang adalah pengujian formil.

Akankah semua produk UU yang mengalami cacat formal harus digugurkan oleh MK? Bukankah sistem ketatanegaraan modern mempraktekkan checks and balances yang tidak hanya antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, namun juga checks and balances antarkamar dalam parlemen. Salah satu tujuan pembentukan dua kamar dalam parlemen ialah mengoptimalisasikan fungsi legislasi, sebab two eyes are better than one eye--dua mata yang bekerja dalam legislasi akan lebih baik. Optimisme inilah yang menggaransi bahwa keterlibatan DPD justru akan menghasilkan UU yang jauh lebih banyak dan jauh lebih bermutu.

Jadi, wajar saja jika sebagian para senator menyambut lega hasil permohonan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang diajukan pimpinan DPD tanggal 14 September 2012. Keterlibatan DPD menjadi obat mujarab agar semua produk UU tidak cacat formal.

Berkat kerja keras dan kerja cerdas mereka, putusan MK menjadi kado istimewa ketika usia DPD menginjak tahun kesembilan. Dirgahayu!

.= KOMUNITAS

II

RAKYAT SUMSEL. SELASA 1 OKTOBER 2013

Umat Tridharma Sumbangkan 3 Ton Beras

BERAS:Ketua majelis rohaniawan Tridarma Chandra Husin menyerah beras kepada dinas sosial Sumsel untuk dibagikan kepada masyarakat

TEMPAT Ibadah Tridharma serta Majelis Rohaniawan Tridharma Sumatera Selatan menyalurkan bantuan Beras sebanyak 3 ton kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (29/9).

PALEMBANG, RP- Sumbangan tersebut berasal dari kalangan etnis Tionghoa khususnya umat Tridharma yang berasal dari beberapa kelenteng yang melaksanakan ritual sembahyang ulambana beberapa bulan lalu.

Ketua Rohaniawan Majelis Tridharma Sumatera Selatan, Chandra Husin mengatakan sumbangan tersebut berasal dari sumbangan para umat yang dikumpul sejak beberapa bulan lalu dari beberapa kelenteng di Palembang yang melaksanakan ritual semba-

hyang ulambana.

“Sumbangan 3000 kg beras ini berasal dari umat kita dari beberapa kelenteng yang melaksanakan ritual sembahyang ulambana beberapa waktu lalu,” Kata Chandra, usai menyerahkan sumbangan beras, Senin (30/9) Jelasnya, sumbangan beras tersebut sengaja dikumpulkan terlebih dahulu baru akan disalurkan ke pemerintah provinsi untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimannya. Tak hanya menyalurkan sumbangan tersebut

INSPIRASI MASYARAKAT SUMSEL SEMANGATBISNIS ASPIRASI RAKYAT

ke dinas Sosial, beberapa waktu lalu sumbangan beras juga telah diberikan kepada warga yang berhak menerima sumbangan beras yang tinggal di lokasi kelenteng. “Yang kita berikan kepada pemerintah merupakan sebagaian, karena kita juga menyalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya di sekitar tempat kelenteng,” Ujarnya.

Diungkapnya, Sumbangan tersebut berasal dari empat kelenteng yang melaksanakan ritual sembahyang ulambana seperti kelenteng dewi kwan im serta beberapa kelenteng lainnya yang berada di Palembang.” Ini dari kelenteng yang melaksanakan ritual sembahyang ulambana, kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahunnya,” ungkapnya.

Di bulan tujuh kalender Imlek atau dikenal bulan Ulambana dianjurkan bagi etnis tionghoa untuk berbuat baik serta memumpuk amal. Disamping itu di bulan tujuh ini merupakan bulan yang baik untuk mendoakan arwah leluhur melalui tempat ibadah. “ Saat ini waktu yang baik untuk

mendoakan arwah leluhur serta bulan baik untuk berbuat baik dan amal,” paparnya.

Lanjut Chandra di bulan ini, etnis tionghoa lebih banyak melakukan kegiatan sosial serta berdharma. Biasanya etnis tionghoa akan lebih banyak berdharma di tempat ibadah atau dikelenteng. Mereka biasanya akan memberikan sumbangan uang dan sembako ke para pengurus tempat ibadah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Mereka yang memberikan sumbangan ke tempat ibadah, berupa uang atas nama leluhurnya serta nama pribadi yang menyumbang tersebut. “ etnis akan lebih banyak berdharma di kelenteng untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimannya,” ujarnya.

Tambahnya,Selaku pengurus tempat ibadah yang memiliki kewajiban untuk menyalurkan bantuan dari warga. “ kita sebagai pengurus nantinya akan menyalurkan bantuan ini kepada warga yang berhak mendapatkannya,” tutupnya. (ben)

klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

SELASA 1 OKTOBER 2013

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Novran Marjani

Bantu Ambulans untuk Masyarakat PALEMBANG, RS - Untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah/sakit guna berobat kerumah sakit, Novran Marjani Caleg DPRD Sumsel partai Gerindra yang juga incumbent mengklaim telah membantu 5 unit kendaraan ambulans pada daerah pemilihan (Dapil). ”Saya sudah membantu 5 kecamatan khususnya di kabupaten Lahat, 1 kecamatan 1 ambulans, yang telah direaliasiakan beberapa waktu lalu,” kata Novran kepada Rakyat Sumsel, Senin (30/9).

Menurut Novran kendaraan ambulans yang disediakan

Novran Marjani

tersebut untuk mempermudah masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit terdekat. ”Karena jarak rumah sakit yang jauh antar

daerah sehingga dapat meringkan masyarakat yang terkena musiabh, begitu juga jika ada masyarakat yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit Palembang,” ungkapnya Selain itu, Novran juga mengkalim telah merealiasikan asipirasi masyarakat yang meminta bantuan, tenda dan kursi, untuk membantu masyarakat yang akan melakukan hajatan, baik keagaman, pernikahan, dan sebagainya. Sementara itu, Nopran pada Pileg 9 April 2014 mendatang persaingan Dapil 7 ❏ Ke halaman VII

KPU Sumsel Kena Sembur di Sidang

Chandra: MK Tak Marah, Hanya Curhat “ Dana Caleg Zona Kampaye Dibatasi

Makin Efisien

PALEMBANG, RS - Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman zona kampanye yang mengatur ketertiban Parpol dan Caleg dalam berkampanye pada Pileg 9 April mendatang, sebagaian besar Caleg menilai peraturan tersebut untuk efisiensi

dana dan keaktifan Caleg dalam berkampanye.

Caleg DPR RI dari partai Bulan Bintang (PBB) Junial Komar kepada Rakyat Sumsel, Senin (30/9) mengatakan, peraturan KPU yang menetapkan zona kampanye kepada partai dan Caleg untuk memperlakukan peserta kampanye secara adil dan sama dimata masyarakat. ”Peraturan tersebut untuk membangun kebersaman antar Caleg, sehingga Caleg kaya mapun miskin disamaratakan untuk ber❏ Ke halaman VII

Kemarahan pihak MK terhadap KPU yang telah mengabungkan rekapitulasi PSU dan non PSU hanya merupakan bentuk curhatan Ketua MK Akil Muktar, bukan karena KPU Sumsel melapui perintah MK. KPU telah melakukan seusai dengan mekanisme dan standarisasi kerja KPU secara profesional dalam mengabungkan rekapitulasi,”.

Chandra Puspa Mirza

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumsel membantah keras telah melampaui perintah Makamah Konstitusi (MK), dengan mengabungkan rekapitulasi suara PSU dan non PSU. Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Chandra Puspa Mirza menilai, kemarahan MK terhadap KPU merupakan bentuk curhatan Ketua MK, Akil Muktar.

PALEMBANG, RS – Ketua MK Akil Moechtar menilai, penyelenggara pemilu di Sumsel bertindak melampaui kewenan-

gan yang diperintahkan MK sebelumnya untuk melaksanakan PSU. Menurut Akil perintah MK adalah melaksanakan dan melaporkan hasil PSU, yang dilaksanakan. Namun kenyataannya KPU Sumsel melakukan rekapitulasi suara PSU dan non PSU. ”Dimana ada perintah MK yang meminta direkap gabungan? dari mana dasar hukum rekap digabungkan hasilnya. Putusan itu tidak bisa ditakfsirkan, itu malah komentar-komentar pengamat yang sok pintar dan dikatakan MK yang salah. Ini jelas KPU melampaui kewenangan ❏ Ke halaman VII

Foto: Suparman/Radar Palembang

KIRIM BERKAS: Salah satu pelamar Komisioner KPU, Senin (30/9) mengirim berkas yang akan berakhir hingga 4 Oktober mendatang.

Lowongan Komisioner KPU Diserbu SUMSEL, RS - Mewahnya fasilitas yang dimiliki anggota Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadi daya tarik masyarakat untuk mengikuti seleksi pada penerimaan untuk tahun 2013 hingga 2018 mendatang. Tidak hanya masyarakat umum, para PNS (Pegawai Negeri Sipil) pun ikut mengadu peruntungan pada seleksi yang dilakukan Lima tahunan tersebut.

Ketua Timsel KPU Lahat Rudi Eduar didampingi ketua Pokja Sekretariat Dahnis mengatakan, sejak dibuka pada tanggal 30 September 2013 hingga saat ini jumlah peserta yang memasukan lamaran ke Sekretariat Timsel berjumlah 68 orang peserta yang berasal dari masyarakat umum dan berlatar PNS, dan untuk para tim seleksi dilakukan oleh tim

Seleksi Komisioner KPU Tanggal 30 September-4 Oktober 5-6 Oktober

Tahapan Pengiriman berkas lamaran Seleksi administrasi

8-9 Oktober 10 Oktober

Pengumuman hasil seleksi administrasi Tes tertulis

11-15 Oktober 16-23 Oktober 26-28 Oktober

Tes kesehatan Tes psikologis Meminta tanggapan masyarakat

29-31 Oktober

Wawancara

3 November 4 November

Pengumuman hasil seleksi wawancara Penyerahan hasil

dari akademisi.

“Dalam penerimaan Komisioner kali ini kita lakukan transparan, seleksi administrasi 5-6 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi 8-9 Oktober 2013, Tes

tertulis 10 Oktober, tes kesehatan 11-15 Oktober 2013, tes psikologis 16-23 Oktober,”ujarnya.

Ditambahkannya, untuk pengumuman hasil tes tertulis, kesehatan dan psikologis kami akan meminta tanggapan masyarakat pada tanggal 26 hingga 28 Oktober, lalu, wawancara pada 29-31 Oktober serta pengumuman hasil seleksi wawancara 3 November 2013. “Para peserta juga ada yang berasal dari anggota PPK dan PPS pada Pilkada lalu, namun kami tetap menjamin akan sesuai prosedur dan hasil yang dites,” imbuhnya Sementara itu, Fery Oktariza SH salah satu warga yang mengambil formulir di Sekretariat Timsel KPU menuturkan, dalam seleksi yang akan dilakukan sangat berharap agar berjalan bersih dan tidak mengandung Nepotisme mengingat banyak ❏ Ke halaman VII

IV

RAKYAT SUMSEL, SELASA 1 OKTOBER 2013

Ribuan Liter BBM Ilegal Diamankan Aksi Polsek Batang Hari Leko dalam memberantas penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal membuahkan hasil. Menyusul ditangkapnya dua unit mobil jenis APV, Minggu ( 29/9), sekitar pukul 23.30 WIB, yang membawa minyak illegal hasil sulingan dari Desa Pajering Kecamatan Babat Toman dan dibawa ke Jambi.

SEKAYU, RP -Penangkapan dua mobil itu, berawal saat jajaran Polsek Batang Hari Leko tengah menggelar kegiatan imbangan tepat di depan Mapolsek, mulai pukul 22.00 -24.00 WIB. Kegiatan itu,

semacam razia yang sasarannya senjata api (senpi), senjata tajam (sajam), bahan peledak (handak) serta segala jenis kejatan konvesional lainnya.

Saat itulah, petugas curiga me-

lihat mobil jenis APV bernopol B 1228 AJ kaca filmnya sangat gelap dan distop. Mobil yang dikendarai, Alpian bin Nurdin (29), warga Desa Rantau Kasih Kecamatan Babat Toman, diperiksa dan ditemukan tujuh drum BBM jenis solar yang diduga ilegal. “ Karena sopir dan keneknya tak bias menunjukkan surat resmi kepemilikan BBM ini, kepada petugas. Petugas lantas, mengamankan supir dan kenek mobil bernama Rustam itu,” ujar AKP Mahajavet, saat ditemui, kemarin.

Selang beberapa menit, lanjutnya, barulah mobil jenis APV juga bernopol B 1805 TFB melintas dan distop oleh petugas. Mobil yang dikendarai, Rosidi bin Puady (21), warga Jalan Yuka, Kelurahan Pal Merah Kota Jambi, juga ditemukan tujuh drum BBM jenis

solar illegal. “ Kedua mobil APV yang mengangkut BBM illegal itu, rencananya akan dibawa ke Jambi. Dan supir dan keneknya juga diamankan,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Udang-Undang (UU) RI No. 22 thn 2001 tentang Migas, pasal 53 huruf B tentang tidak memiliki izin usaha pengakutan dan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 40 miliar.

Kapolres Muba, AKBP Iskandar F Sutisna, menambahkan, pihaknya tengah gencar melakukan kegiatan imbangan oleh seluruh Polsek, mulai 29-8 Oktober mendatang. ”Akhir-akhir ini, bukan hanya warga biasa yang menjadi sasaran tindak kriminal. Aparat kepolisian juga tak luput dari sasaran penembakan,” tukasnya. (ace)

Kisruh Pilkades Pemkab Cari Solusi Terima dan Pelajari Laporan Dugaan Kecurangan LAHAT,RP - Kisruh Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Sirah Pulau kabupaten Lahat terus berlanjut.

Incumben Huzain Arpan menilai telah terjadi kecurangan oleh pihak panitia dan berharap kasus Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat segera menangani kasus tersebut agar tidak terjadi aksi anarkis dari masing - masing kubu.

Kepala BPM Pemdes Lahat, Hermansyah Silin melalui Kabid PDK, Benny Zainudin mengatakan, pihaknya akan segera mempelajari protes yang diajukan pihak Incumben Huzain Arfan, namun selama proses berlangsung

kiranya situasi dapat berjalan kondusif dan tidak saling bertegangan.

Dalam Pilkades yang dilakukan beberapa waktu lalau hasil voling yakni Nomor urut 1, Huzain Arpan memperoleh sebanyak 195 suara, nomor 2 Hendra Febriansyah memperoleh 125 suara, nomor 3, Asharudin memperoleh 23 suara , nomo 4, Jondriadi sebanyak 196 suara dan nomor 5, Mulyadi memperoleh sebanyak 66 suara.

“Selisih satu suara tersebutlah yang dianggap ada kecurangan.

Kita jelas tidak akan mengenyampingkan semua aduan yang masuk kasusnya dilapangan akan

LUBUKLINGGAU, RS - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) kembali menggelar razia Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Namun, diduga razia kali ini bocor sehingga mereka tidak menemukan satu pun PNS berkeliaran ditempattempat umum saat jam kerja.

Razia yang dipimpin oleh Kasi

Penyidikan Sat Pol PP Kota Lubuklinggau, Zulkarnain menyusuri sepanjang Jalan Yos Sudarso dan sejumlah tempat belanja. Lokasi pertama di mall Sinar Baru, Jalan Jendral Sudirman. Selanjutnya menyusuri warung makan dan obyek wisata Water Vang disepanjang Jalan Yos Sudarso. Tapi ditempat ini tidak ditemukan PNS berkeliaran.

segera dipelajari dan sesegera mungkin dicarikan jalan keluar terbaiknya,”ujarnya.

Ditambahkannya, jika tebukti ada kecurangan yang dilakukan salah satu pihak maka akan dikembalikan ke aturan yang ada yakni Perda nomor 23 tahun 2006, revisi Nomor 9 tahun 2008, dan juga Perbup nomor 10 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Dari tuntutan yang diajukan pihaknya bersikap netral dan akan memberikan keputusan dengan adil agar permasalahn yang terjadi tidak merugikan. “Disana semuanya sudah diatur dengan

tegas dan jelas, jadi takkan lagi kata main-main lagi, kita akan hitung jumlah perolehan tersebut bersama jumlah seluruh warga dan bukti-bukti kecurangan yang dilaporkan,”imbuhnya.

Sementara itu, Incumben Kades Sirah Pulau HuzainArfan dikonfirmasi menuturkan, meminta kepada Pemkab Lahat untuk memproses sanggahan dalam Pilkades yang pernah diajukan.

Dalam proses Pilkades yang ada terjadi kejanggalan dan perbedaan dalam jumlah perolehan suara, bahkan diduga juga terjadi pengelembuangan suara dari salah satu calon Kades lainnya. (man)

Diduga Bocor, Razia PNS Nihil

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

Begitu juga di mall Ceria Toserba, tidak didapati abdi negara yang keluar disaat jam kerja. “Ada satu PNS yang didapati keluar ketika jam kerja, tapi dia memiliki surat tugas dari pimpinananya,” kata Zulkipli.

Lokasi terakhir mendatangi SM Swalayan Taba Jemekeh dan JM Group. Akan tetapi seperti sebelumnya tidak ditemukan PNS berbelanja

di dua lokasi tersebut. Hanya saja, menurut penuturan petugas keamanan salah satu mall bahwa PNS banyak keluar untuk berbelanja sekitar pukul 9.00 Wib. Sebelumnya, Sat Pol PP berhasil menjaring beberapa oknum PNS Kota Lubuklinggau yang kedapatan sedang berbelanja disalah satu mall ketika jam kerja. (pin)

FOTO: PUTU WAHYU RAMA/RM

DUGAAN:

Mantan anggota DPR RI Rama Pratama bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi Kementerian Pertanian Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/9). Dengan agenda mendengarkan para saksi terkait kasus tersebut.

PMD Klaim Program GSS Rampung MUARADUA, RS - Program Gerbang Serasan Seandanan (GSS) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dengan total anggaran sekitar Rp3 milyar melalui APBD kabupaten tahun 2013, diklaim Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setempat sudah rampung.

Meski laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) dari masingmasing kelompok masyarakat (Pokmas) dari tiap-tiap desa, selaku pelaksana program GSS yang digarap secara swakelola belum menyerahkan SPJ, namun pihak PMD sendiri meyakini pengerjaan fisik sudah selesai.

“Kami sudah melakukan cek ke lapangan melibatkan petugas dari Dinas PU selaku dinas teknis dan kami melihat pengerjaan fisik di lapangan sudah selesai dan hasilnya pun bagus,” sebut Kepala Badan PMD Ahyan melalui Kabid usaha ekonomi masyarakat, Juandi

Ishak yang ditemui kemarin (30/9).

Bahkan dari pantauan PMD sendiri mendapati pengerjaan fisik ada yang over. Di Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan (WRS) misalnya, dana melalui program GSS oleh warga setempat dibangunkan jalan setapak.

Bahkan secara fisik terang Juandi, panjang jalan setapak melebihi anggaran yang ditentukan.

“Meski over secara teknis tidak ada masalah, karena secara aturan desa dibebankan dana shering besarnya 10 persen dari total anggaran,” jelasnya.

Soal pencairan dana lanjut Juandi, PMD sendiri saat ini baru mencairkan dana 70 persen. Meski begitu pihaknya memperkirakan pencairan 100 persen sudah bisa dilakukan di bulan Oktober. Tinggal lagi menunggu pengajuan dari masing-masing Pokmas penerima program GSS. GSS sendiri merupakan pro-

gram yang duluncurkan Pemkab OKU Selatan dengan maksud merealisasikan janji pasangan Bupati-Wakil Bupati semasa kampanye.

Melalui peluncuran GSS diharapkan pembangunan dilakukan secara cepat dan merata sampai ke tingkat pedesaan. Dalam realisaisanya peluncuran GSS dilakukan secara bertahap dan baru terealisasi mulai 2013.

Berdasarkan pendataan di PMD OKU Selatan pula diketahui sasaran pembangunan program GSS mencakup di 19 desa di 19 Kecamatan.

Adapun pengerjaan di lapangan tak ubahnya program PNPM Pedesaan yang pengerjaanya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat setempat. Dana yang diterima perdesa sebesar Rp173.679.000.

Rinciannya dana alokasi APBD sebesar Rp157.890.000 dan dana pendamping swadaya masyarakat sebesar Rp15.789.000.(gie)

Polisi Ringkus Bandar Togel KAYU AGUNG, RS - Sulitnya perekonomian saat ini sering membuat orang prustasi dengan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang, kemarin, polisi berhasil mengamankan tersangka Tomo Darwin (59), warga RT 5 Kelurahan Mangun Jaya kecamatan kayu agung OKI harus mendekam dipolsek kayu agung lantaran melakukan perjudian togel.

Pantauan radar palembang dilapangan, tersangka Tomo diketahui selaku sub agen togel setelah berhasil ditangkap polisi

ketika usai mengambil hasil rekap kupon di Jalan Letnan Muchtar Saleh Desa Celikah Kecamatan Kayuagung, persis 100 meter dari mapolres OKI. Tersangka dianggap nekat, karena setiap hari selalu melintas di depan Mapolres OKI. Namun, baru kali ini, nasib naas yang dialaminya karena harus berurusan pihak yang berwajib, dalam penyergapan polisi mengamankan barang bukti kendaraan sepeda motor Yamaha A100 tanpa nomor polisi dan uang tunai Rp 170 ribu, 13 buah buku rekapan kupon judi

tosin, 3 lembar catatan rekap, 4 lembar kertas kupon serta 1 buah balIpoin.

Melihat barang bukti yang diamankan poisi inilah, kuat dugaan tersangka sebagai sub agen dan tersangka akan menyetor ke bandar besar togel tersebut. Menurut kapolsek AKP, Priyanto, penangkapan terjadi disaat tersangka ini pulang dari mengambil rekap di Desa Kijang Ulu, karena di sana ada dua orang anak buahnya sebagai penjual togel ini yakni, Herman dan Dayat, warga Kijang Ulu Kecamatan SP Padang. (emil)

klik...........www.radarpalembang.biz

V

RAKYAT SUMSEL SELASA 1 OKTOBER 2013

Kapolres OKUT “Disidang” Dewan MARTAPURA, RP - Komisi I D P R D O K U Ti m u r, S e n i n (30/9) melakukan pemanggilan terhadap Kapolres OKU Timur AKBP Hengky Widjaja. Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I Syarnubi SP tersebut, Kapolres dicerca berbagai pertanyaan dari anggota Komisi I, termasuk diantaranya tentang upaya Polres untuk meminimalisir tingkat kriminalitas di Bumi Sebiduk Sehaluan.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi keamanan OKU Timur saat ini, setiap hari selalu terjadi kriminalitas bahkan disekitar kediaman rumah saya juga sering terjadi,” ujar Syar-

nubi membuka pertemuan.Selanjutnya, satu per satu anggota Komisi I “menyidang” Kapolres beserta Kabag Ops dan Kasat dengan pertanyaan, kritik hingga saran demi terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

“Salah satu lokasi yang sering terjadi aksi kriminalitas dan penodongan adalah di jembatan II Desa Tanjung Kemala, Martapura. Bahkan setiap hari terjadi dua aksi curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor,” ujar Sopian anggota Komisi I. Begitu juga Untung Harmono anggota Komisi I lainnya, selain meminta Kapolres menun-

jukkan actionnya memberantas pelaku kriminalitas, dirinya juga meminta Kapolres beserta jajarannya untuk membasmi peredaran senjata api (senpi) yang juga marak.

“Pelaku Curanmor sering beraksi karena memiliki senpi, kemudian di OKU Timur ini sangat mudah mendapatkan mot o r b o d o n g , h a l i n i y a n g m e n j a d i penyebab maraknya curanmor.

Karena itu kami menyarankan agar Polres melakukan operasi m o t o r b o d ong besar-besaran dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku serta penadahnya,” ucap Untung.

Pada kesempatan itupula, anggota Komisi I juga meminta Kapolres dan Kasat Reskrim untuk melakukan tindakan tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku kriminalitas lain.

Kondisi ini pernah terjadi pada masa kepemimpinan AKBP Yosi Haryoso dan Kasat Reskrim AKP Surachman. “Kami sempat merasakan OKU Timur aman dan kriminalitas menurun,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi I tersebut, Kapolres AKBP Hengky Widjaja mengatakan, untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang terjadi perlu peran serta dan dukungan

Pengawasan Depot Isi Ulang Minim

AKBP Hengky Widjaja Kapolres OKU Timur

Bangunan Tanpa IMB Diwarning!

MARTAPURA, RP - Pemkab Kabupaten OKU Timur melalui Kantor Perizinan Terpadu (KPT) mengambil tindakan tegas bagi warga atau pengusaha yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penegasan ini disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu OKU Timur Ir Ruzuan Effendi.

Menurut Ruzuan sanksi tegas tersebut tidak hanya berlaku bagi bangunan yang berada di kota Martapura saja, melainkan berlaku untuk seluruh bangunan yang ada di OKU Timur.

Hanya saja khusus untuk bangunan yang berada di jalur lintas Kota Martapura, harus berada lima meter dari jalan atau parit. Jika tidak bangunan tersebut juga terancam akan dibongkar.

“Sesuai IMB minimal 5 meter dari pinggir selokan, baru diperbolehkan membangun, dan apabila

Komisi IV DPRD Banyuasin menyoroti pengawasan dan pembinaan depot air minum isi ulang yang menjamur di Kabupaten Banyuasin.

Pengawasan perlu dilakukan lantaran depot ini muncul hampir dipelosok Kabupaten Banyuasin.

BANYUASIN,RS Anggota Komisi IV DPRD Banyuasin Lili Antala Dewa ketika menyoroti menjamurnya depot tersebut hingga ke pelosok desa yang higienitas dan strilisasinya masih belum terjamin.

“Dalam hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuasin harus melakukan pengawasan, dalam bentu pengecekan sampel air isi ulang yang dijual ke masyarakat. Minimal, 3 bulan sekali diperiksa kelayakannya,” kata Lili, kemarin.

Memang, sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat yang terserang penyakit akibat mengkonsumsi air minum isi ulang yang banyak didatangkan dari Kecamatan Talang Kelapa tersebut. Hanya saja, itu bukan menjadi alasan bagi Dinkes Banyuasin untuk melakukan pengecekan secara berkesinambungan.

“Tidak hanya Dinkes Banyuasin, tapi juga Distamben Banyuasin. Dimana,

semua pihak, diantara Sat Pol PP serta dari pemerintahan sendiri.

“Untuk menjangkau wilayah O K U Ti m u r d e n g a n j u m l a h penduduk yang mencapai 600 ribu jiwa. Kami terkendala dengan minimnya personel yang dimiliki. Namun kita tetap berupaya untuk menciptakan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Sementara untuk mengambil tindakan tegas, kita masih pilihpilih jangan sampai berbenturan dengan HAM,” ucap Kapolres seraya mengatakan kriminalitas bersumber dari tingkat kemiskinan. (awa)

membangun disepanjangg jalan negara minimal 18 meterr dari badan jalan,” ujarnya.

Razuan menjelaskan,, keberadaan Perda IMB sudah dah sangat jelas dapat membantu Pemerintah emerintah menindak seluruh bangunan unan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melanggar peraturan. turan.

Misalnya membongkar bangunan yang melanggar sempadan dan jalan.

“Semua bangunan yang melanggar dapat langsung dibongkar. ngkar. Tak ada lagi toleransi, karena mereka sudah dengan sadar melakukan pelanggaran,” katanya.

Namun kata Razuan, untuk di Kota Martapura belum ditemukan kasus warga atau pengusaha yang membangun tidak memiliki IMB. Sebab selama ini pihaknya dengan tim terpadu terdiri dari Sat Pol PP, Dinas PU CK dan Bapeldada selalu melakukan razia secara mendadak ke setiap ban-

gunan yang baru atau pun bangunan lama. “Tim terpadu belum menemukan kasus bangunan yang tak memiliki IMB dan yang melanggar perda IMB. Namun kemungkinan dalam hal lain seperti peruntukan bangunan yang berubah memang ada ditemukan. Untuk kasus ini dihimbau kepada pengusahaa atau warga agar dapat mengurus IMB yang baru sebab IMB yang lama akan gugur,” pungkasnya. (awa)

Dibayarkan Paling Lambat Dua Bulan

PT PP Persero Janji Ganti Rugi KIAN DIAWASI: Depot air minum isi ulang kian disoroti oleh DPRD Banyuasin terkait dengan kehigienitasan air yang dijual.

sekarang banyak sumur bor bikinan rakyat yang ditampung menggunakan tanki dan dijual ke depot air minum. Nah apakah h kesehatan air itu terjamin, min, dan layak dikonsumsi,”” sambungnya.

Sehingga, pengawasan an terhadap sumur bor juga ga harus dilakukan Dinkess Banyuasin, dan penertiban harus diterapkan Distamben Banyuasin mengingat sumur tersebut illegal.

“Contohnya di Pasar Putih Kecamatan Talang Kelapa, sekarang membanjir sumur illegal tersebut,” katanya.

Sementara, Kasi Kesehatan Lingkungan Dinkes Banyuasin, Enny Yoserta MKes menyebutkan, jika pihaknya rutin mengam-

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

bil sampel air di depot air minum isi ulang yang dikomandoi masing-masing Puskesmas yang ada di

kecamatan.“Enam bulan sekali diambel sampel, dan 3 bulan sekali diperiksa higienitas peralatan depot tersebut. Dan, sejauh ini hasil sampel tidak ada masalah,” katanya.

Hanya saja, tidak menutup kemungkinan, ditemukan bakteri dalam depot yang menjual air minum isi ulang tersebut.

“Jika ditemukan, kami beri rekomendasi untuk ditutup rekom depot tersebut,”katanya. depo JJuga, untuk pemeriksaan sumur bor, Dinkes sa Banyuasin bersama Ba Balai Teknik Kesehatan B Lingkungan (BTKL) aktif menguju air baku untuk diperiksa kesehatannya.

“Sumur dan depot itu kita kasih daftar ceklis jika sudah diperiksa Dinkes dan layak untuk dibeli. Konsumen bisa mengkritisi jika depot dan sumur itu, tidak menempelkan hasil ceklis, jadi jangan beli disana,” pungkasnya. (tri)

MUARAENIM, RS - Warga Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim, sekitar 20 orang bertemu dengan PT PP Persero, di Kantor Camat Ujanmas, Senin (30/9).

Camat Ujanmas Holika dalam pertemuan itu mengatakan, masyarakat meminta perusahaan agar pembangunan gorong-gorong kecil dipercepat dan jangan tersumbat lagi agar tidak menimbulkan dampak. “Kami hanya memfasilitasi, seandainya karet mati, kami akan mengacu ke Peraturan Gubernur soal ganti rugi. Kalau ada lumpur mungkin PT PP Persero dapat membersihkan atau ganti rugi,” ungkap Holika.

Dikatakan Camat, sesuai Pergub No25 tahun 2009 karet yang mati umur 9 tahun diganti Rp200 ribu. Sedangkan karet yang cuma terendam kiranya dapat dimusyawarahkan.

“Warga minta karet yang cuma terendam dibayar setengah dari harga mati, sedangkan ganti rugi mangkok karet yang hanyut sebesar Rp7.000 perbuah,” papar dia.Sementara

itu, salah satu warga Desa Pinang Belarik Ahmad Husin menekankan, pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dan tidak ada tawarmenawar lagi. Dirinya mengaku, akibat dampak terendam karet oleh PT. PP Persero, kini banyak karet warga yang mati getah. “Mati karet disini artinya walaupun hidup tapi produksi karet menurun bahkan bisa juga akan mati,” tuturnya.

Sedangkan, LSM FAMOUS Adi mengatakan, soal data permohonan ganti rugi warga sudah diajukan ke pihak perusahaan melalui Kades Pinang Belarik. “Kami tidak tahu apa sudah disampaikan pihak perusahaan ke pihak kecamatan belum,” tambah dia.Sementara itu,

Perwakilan PT PP Persero Surya mengatakan, jika pihak perusahaan cukup mengerti apa yang diminta warga. PT PP Persero, pihaknya akan mengikuti aturan Pergub soal ganti rugi yang diminta sedangkan karet yang belum mati akan dibayar 50 persen. Sementara untuk pembangunan gorong, kata dia, hal itu sudah dikoordinasikan di lapangan, bahkan menjadi perhatian utama pihaknya.

“Itu sudah ada sebagian yang dibongkar dan diperbaiki. Soal ganti rugi tanaman kami setuju, tapi pergantian mangkok karet sebesar Rp7.000, kami masih keberatan,” tukasnya.

Akhirnya setelah terjadi perdebatan yang alot, kedua pihak menyepakati pembayaran ganti rugi tanaman yang mati sesuai Pergub dan karet yang terendam dibayar 50 persen dari harga Pergub serta pembayaran ganti rugi mangkok yang hilang sebesar Rp5.000 perbuah. “Pembayaran ganti rugi paling lambat tanggal 15 November 2013,” tutur Surya. (yan)

klik...........www.radarpalembang.biz

PONSEL

VI

XL Luncurkan Personal Tracker Baru JAKARTA, RP - Melalui solusi Machine 2 Machine (M2M), PT XL Axiata Tbk (XL) terus mengembangkan layanan-layanan inovatif yang mampu menjadi jawaban atas berbagai kebutuhan masyarakat, baik perorangan maupun untuk tujuan bisnis. Salah satu layanan terbaru XL M2M adalahXL Dekat, yaitu layanan untuk melacak keberadaan suatau objek (personal tracker) yang dapat menjadi solusi keselamatan dan keamanan keluarga, baik untuk anak-anak maupun orang tua.

Senior GM Mobile Finance XL Yessy D Yosetya mengatakan, “Untuk terus memperkaya portfolio produk M2M dan memberi keragaman layanan inovatif khususnya di segmen retail, XL bekerjasama dengan mitra pengembang, Asia Quattro Net (AQN), meluncurkan layanan personal tracker baru yang diberi nama XL Dekat.

XL Dekat adalah perangkat mobile GPS dalam bentuk gadget mini. Perangkat ini dapat mengirimkan informasi lokasi kepada orang tua atau keluarga. Karena informasi lokasi keberadaan yang dihasilkan sangat presisi, alat ini sangat penting sekali untuk menjaga anak-anak maupun orang tua berusia lanjut.

XL Dekat memliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi sejenisnya. Kelebihan tersebut adalah penggunaan perangkat khusus yang memang dirancang baik dari sisi hardware maupun software untuk keperluan tracking.

Sehingga fungsi serta informasi yang dihasilkan lebih baik dibanding aplikasi lainnya. (rel/ren)

BBM Ala Samsung Tembus 100 Juta Pengguna Tak cuma BlackBerry yang punya aplikasi pesan instan andalan, Samsung juga ada.

Meski gaungnya tak seramai BBM, namun layanan ChatOn milik Samsung ini sudah jauh lebih banyak jumlah penggunanya.

JAKARTA, RS - Seperti dikutip dari Cnet, Senin (30/9/2013), jumlah pengguna ChatOn tercatat telah tumbuh menjadi 100 juta sejak dirilis dua tahun lalu, Oktober 2011. Jelas, angka ini jauh lebih banyak dari pengguna aktif BBM yang hanya 60 juta.

ChatOn sendiri ditanamkan secara pre-installed di feature phone dan smartphone Samsung yang menjalankan sistem operasi Android serta Bada. Layanan ini

Gawean kitO

Kasi Advokasi BNN Sumsel Baiyazid memberikan bimbingan dan arahan mengenai penyalahgunaan narkoba kepada mahasiswa dan mahasiswa di Politeknik Darussalam Prasetiya Mandiri

BNN Gelar Advokasi

Semangat aspirasi rakyat

RAKYAT SUMSEL SELASA 1 OKTOBER 2013

juga bisa di-download secara gratis di plaform mobile lainnya.

Di tengah makin maraknya persaingan pesan instan multi-platform dalam kurun empat bulan terakhir ini, terlebih setelah BBM diumumkan akan tersedia di iOS dan Android, ChatOn malah sukses melipatgandakan jumlah penggunanya.

Adapun ChatOn dilaporkan perkasa di wilayah India, China dan Amerika Serikat.

Keperkasaannya juga bertumbuh di Eropa

dan Timur Tengah, demikian klaim Samsung. ChatOn secara keseluruhan tersedia di 237 negara dalam 63 bahasa.

Persaingan di antara pesan instan multi-platform memang telah riuh.

Salah satu pemain besar di ranah ini adalah WhatsApp yang sudah merangkul sebanyak lebih dari 300 juta user di lebih dari 250 negara. Lainnya ada juga Line, Kakao Talk, dan tentu saja, BBM. (sha/rou)

Di Politeknik Darussalam Prasetiya Mandiri PALEMBANG, RS – Puluhan mahasiswa-mahasiswi beserta staf pegawai Politeknik Darussalam Prasetiya Mandiri yang ada di Jalan Basuki Rahmat Simpang Polda menerima penyuluhan ataupun advokasi bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel.

Menurut Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan melalui Kasi Advokasi Baiyazid sekaligus panitia pada kegiatan ini menjelaskan apa itu dan bahaya narkoba, narkotika, psikotropika jenis dan golongan narkoba serta zat adiktif lainnya.

Seperti dikatakannya bila sudah terkena narkoba sangat sulit mengatasinya meski nikmat bagi pemakai namun itu hanya

sesaat, dampaknya bagi kesehatan bahkan bila sudah ketergantungan berakibat kematian.

Disamping itu bisa berdampak sosial ekonomi akibat penyalahgunaan ini.

Lanjutnya, berbagai penyakit efek jangka panjang seperti stroke, kejang-kejang, sakit kepala, depresi, kehilangan daya ingat, ide bunuh diri dan lain sebagainya. “Kegiatan advokasi ini selain memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, bertujuan juga untuk mengajak, menggali dan menguatkan komitmen peran instansi swasta untuk lebih peduli menghadapi permasalahan narkoba baik dilingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal,“ imbuh Baiyazid. (yd)

klik...........www.radarpalembang.biz

SAMBUNGAN

VII

Rio Capella: Libatkan Lemsaneg KPU Blunder JAKARTA, RS - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merangkul Lembaga Sandi Negara (Lamsaneg) untuk mengamankan suara hasil Pemilu 2014 dianggap sebagai langkah blunder.

“SEHINGGA menimbulkan pertanyaan negatif yang bisa mempengaruhi tingkat keper-

cayaan kepada KPU. Seharusnya KPU cukup percaya diri menyelenggarakan pemilu secara benar,” kata Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, kepada wartawan, Senin (30/9).

Menurut dia, KPU cukup diwajibkan membuat sistem pemilu yang baik dan meminimalisir tingkat kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Yang suka bermain itu malah penyelenggara pemilu paling bawah,” tegasnya.

Sepanjang KPU bisa meyakinkan publik apa manfaat bekerjasama dengan Lemsaneg dan menjelaskan seperti apa bentuk kerjasamanya, mungkin saja publik bisa memahami. “Tapi kalau

Bantu Ambulans yang meliputi Pagaralam, Lahat, dan Empat Lawang sangat kompetetitif. Dari 8 kursi yang diperbutkan, setidaknya ada 7 incumbent yang akan kembali maju.

Chandra:

KPU tidak bisa, maka kerjasama ini bisa jadi alasan bahwa pemilu sudah tidak independen dari awal karena sudah ada keterlibatan negara dalam proses pelaksanaannya,” katanya.

Beberapa waktu lalu, pemerhati pemilu dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin Said menilai pelibatan Lemsaneg sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelenggaraan pemilu akan memantik kecurigaan publik.

Pasalnya, Partai Demokrat yang dipimpin Presiden juga menjadi salah satu peserta Pemilu. (ald)

Dari Hal III ) .....................................................................

”Semua Caleg bagus, ada mantan pejabat, calon bupati, sehingga persaingan sangat ketat dan sengit,” urainya.

Ditambahkan, Novran incumbent belum tentu diuntungkan

karena masyarakat akan menilai mana anggota DPRD yang telah berbuat mana yang belum, karena masyarakat akan memilih wakilnya memiliki penilaian tersendiri. (zar)

Dari Hal III ) ....................................................................................................

yang diperintahkan,” kata Akil Menurut Akil, seharusnya KPU Sumsel hanya diperintahkan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil PSU itu sendiri, dan nanti hasil PSU itu sendiri baru diputuskan untuk melaksanakan perintah selanjutnya. ”Seharusnya diputuskan dulu hasil PSU, setelah itu, baru apa jalannya perintah selanjutnya.

Jadi susah KPU Sumsel ini, lain perintah lain dikerjakan, dan banyak komentar ahli sehingga simpang siur sehingga seperti lebih ahli dari MK. KPU juga tidak ngerti juga atas keputusan MK,” terang Akil.

Dalam sidang itu sendiri, Akil juga menyinggung ketidak hadiran komisioner KPU RI dalam sidang lanjutan itu. ”Ini KPU RI juga tidak hadir dalam sidang tapi kalau masuk tv hadir. Kalau seperti ini nanti kacau balau pemilu 2014 nanti,” kesalnya.

Dalam sidang itu sendiri, MK juga mendengarkan keberatan dari para kuasa hukum pemohon dan tanggapan dari pihak terkait.

Kemudian untuk membuat laporan resmi ke MK paling lambat 1 Oktober terkait bukti pelanggaran ataupun keberatan pasangan calon. Namun MK belum tentu akan memprosesnya atau tidak tergantung laporan itu sendiri.

Menangapi hal itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Chandra Puspa Mirza kepada Rakyat Sumsel, menilai kemarahan pihak MK terhadap KPU yang telah mengabungkan rekapitulasi PSU dan non PSU hanya merupakan bentuk curhatan Ketua MK Akil Muktar, bukan karena KPU Sumsel melapui perintah MK. KPU telah melakukan seusai dengan mekanisme dan standari-

Dana Caleg

sasi kerja KPU secara profesional dalam mengabungkan rekapitulasi. ”Semuanya benar tidak ada yang salah, kalaupun kami dianggap salah karena telah menggabungkan rekapitulasi hanya bentuk kekecewaan MK terhadap KPU,” kata, Chandra, Senin (30/9).

Selain itu, Chandra menilai karena banyaknya komentar-komentar pengamat politik yang seolah-olah menyudutkan MK dan memonopoli kebenaran di MK. Dirinya tidak dapat memprediksi berapa lama proses sidang di MK akan berlangsung, apakah MK meluangkan waktu jedah atau langsung pengambilan putusan, karena semua itu wewenang MK. ”Kemungkinan besar sidang ini akan dilakukan secepat mungkin namun kami tidak memastikan berapa lama prosesnya dalam memutuskan sengketa pilkada Sumsel ini,”ungkapnya KPU Sumsel berharap kepada semua pihak untuk menerima dan menghormati apapun keputusan MK nanti, dan KPU berharap sidang di MK tidak menjadi polemik di masyarakat Sumsel. ”Jadwal sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan pihak terlapor dan pelapor untuk menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran pemilu pada PSU 4 september lalu. Besok (hari ini) sidang akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian bentukbentuk pelanggaran yang dilaporkan ke MK,” jelasnya.

KPU Tak Pahami Amar Putusan Sedangkan, Sekretaris Tim DerMa Tarech Rasyid mengungkapkan. KPU Sumsel tidak mampu memahami amar keputusan MK sehingga menggabungkan PSU dan non PSU yang dinilai

telah melampaui kewenangan MK. Sementara Bawaslu Sumsel tidak bekerja sesuai kewenangannya yang semestinya,”katanya Timnya juga mengklAim banyak menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan lain selama PSU berlangsung.”kami juga telah banyak menemukan pelangaran seperti mony politik, kampanye terselebung dan lainnya selama PSU, semuanya kita serahkan ke MK,” katanya.

Sementara itu, Pengacara ESPWin Nazori Doak Ahmad mengklaim, akan melaporkan bukti-bukti tambahan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan kandidat lain selama PSU berlangsung yang diminta oleh MK. ”Contohnya di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan yang banyak terjadi pelanggaran,” ungkapnya.

Selain itu pihkanya mengklaim dugaan pelangaran yang akan diajukan dengan bukti-bukti yang dilaporkan ke-MK, dugaan pelanggaran pembagian sembako, money politic, dan sebagainya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Alex Noerdi-Ishak Mekki Ari Yusuf Amir mengklaim, selama itu PSU berlangsung banyak menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur lainnya dan itu sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September lalu. ”Kami memantau, pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pihak pasangan lain yang dilakukan merata di wilayah yang melaksanakan PSU. Adapun pelanggaran dilakukan seperti pembagian sembako, money politik, keterlibatan PNS, Semua itu siap kami buktikan,” pungkasnya. (zar)

RAKYAT SUMSEL, SELASA 1 OKTOBER 2013

Soal Keterwakilan Perempuan

Parpol Jangan Lawan Konstitusi JAKARTA, RS - Pesta demokrasi lima tahunan masih menyisakan persoalan mendasar bagi perempuan Indonesia. Pasalnya keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia masih belum dilaksanakan dengan baik oleh partai politik.

“Ini memprihatinkan sebab selama lebih dari tiga dasawarsa, publik politik nasional masih biasa gender dan menafikan peran politik kaum perempuan. Parpol tak pernah serius memprioritaskan perempuan untuk berkarya

dalam politik Indonesia,” jelas Ketua Bidang Pengurus Pusat Gerakan Perempuan Indonesia (PP Genesia), Zahra, dalam keterangan persnya, Senin (30/9).

Selama ini negara sudah akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan seperti tercermin dalam UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum. Namun, harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara dan para elite partai masih jauh dari spirit ke-

adilan dan keseteraan.

“Padahal representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (gender democracy). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan narasi-narasi politik besar, kalangan aktivis perempuan akan fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama, “ tegasnya.

Merespons itu, Zahra mendesak parpol lebih serius dan tidak membangkang terhadap konstitusi khususnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Jika membangkang, Zahra mengimbau perempuan Indonesia tidak memilih parpol tersebut dalam Pemilu 2014 mendatang.

“Kami minta parpol serius menjalankan aturan keterwakilan perempuan, jangan hanya sebagai pemanis saja. Jika terus meminggirkan perempuan, jangan pilih parpol tersebut,” pungkasnya. (dem)

Lagi, KPK Cegah Saksi SKK Migas JAKARTA, RS - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengirimkan surat permintaan cegah terhadap satu orang saksi terkait perkara kasus dugaan suap yang terjadi di wilayah SKK Migas.

Kali ini, tim penyidik mengajukan status pencegahan untuk keluar negeri selama enam bulan kepada Maulana Yahya Abas, salah seorang pegawai PT Kernel Oil Private Limited Indonesia.

“Sejak tanggal 27 September kemarin, KPK mengirimkan permintaan cegah atas nama Maulana Yahya Abas,” ujar Jurubicara

KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, JL HR Rasuna Said, Senin (30/9).

Masih dalam kasus yang sama, sebelumnya tim penyidik KPK juga telah mencegah enam orang lainnya. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno, Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat Bidang Pengendalian

Lowongan Komisioner informasi berhembus dalam perekrutan harus ada peran orang dalam. Dan sebagai peserta yang akan mengikuti seleksi tentu akan mengikuti prosedur yang berlaku.

“Jika tidak transparan maka yang dirugikan adalah masyarakat khususnya para peserta. Komisioner KPU salah satu pihak seleksi dalam penerimaan kepala daerah maupun Legislatif karena itu harus benar-benar bersih,” terangnya.

Baru Dibuka, Langsung Diserbu Hari pertama pendaftaran anggota KPU OKU Timur, Senin (30/9), sedikitnya 45 warga Kabupaten OKU Timur sudah mendaftar dan mengambil berkas untuk mengikuti tahapan pencalonan sebagai anggota KPUD. Namun, dari jumlah tersebut, baru tiga calon yang mengembalikan berkas kepada panitia Seleksi Penerimaan (Timsel) anggota KPUD OKU Timur.

Menurut Ketua Timsel KPUD OKU Timur Iqbal Trihidayat, pendaftaran calon anggota KPUD OKU Timur dibuka sejak tanggal 30 September hingga tanggal 4 Oktober mendatang. semua warga OKU Timur yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan untuk menjadi anggota KPUD OKU Timur lima tahun mendatang.

“Persyaratan utamanya adalah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dengan berdomisili di OKU Timur, kemudian memiliki ijazah minimal SMA, berusia

Komersial SKK Migas Agoes Sapto Rahardjo.

Selain itu tim penyidik juga mencegah dua orang dari swasta yakni Presiden Direktur PT Parna Raya Group Artha Meris Simbolon dan Febri Setiadi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rudi dan pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi sebagai tersangka.

Keduanya diduga menerima pemberian hadiah uang 700.000 dollar AS dari komisaris PT Kernel Simon G Tanjaya. KPK juga menetapkan Simon sebagai tersangka. Diduga, pemberian uang tersebut berkaitan dengan

kewenangan Rudi sebagai Kepala SKK Migas.

KPK menyangkakan tuduhan pemberi suap kepada Simon dan diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP. Sementara Rudi dan Ardi disangkakan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP. (rus)

Dari Hal III ) ....................................................................................................

minimal 30 tahun per bulan September serta melampirkan Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari pengadilan negeri,” ujarnya.

Ada Empat Tahapan Peminat kursi komisioner KPUD Kota Palembang priode 2013-2018 sebagian besar didominasi kalangan profesional dan akademisi. Hari pertama pendaftaran calon komisioner KPU Palembang, Senin (30/9), tercatat sudah ada 120 orang yang telah mengambil formulir pendaftaran, di sekretariat tim seleksi (Timsel) calon anggota KPUD Palembang di Jalan BLPT, Kemuning, Palembang.

Ketua Timsel KPUD Palembang Bambang Hariyanto mengungkapkan, pendaftaran dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 3, Undang-Undang Nomor 15/2011, tentang penyelenggaraan Pemilu, tim seleksi dan membuka pendaftaran calon anggota KPUD kabupaten/kota di Sumsel.

Sedangkan persyaratan, bagi calon anggota KPUD Palembang sendiri, telah ditetapkan dan tercantum pula pada pasal 11 UU No 15/2011.”Berdasarkan ketentuan tersebut kami membuka kesempatan bagi warga Palembang untuk mengikuti seleksi,” katanya. .Lebih lanjut, menurut Bambang, selain seleksi administrasi dan tertulis nantinya, juga ada beberapa rangkaian seleksi lainnya, seperti tes kesehatan, tes psikologi dan seleksi wawancara.

Dimana dalam proses 4 tahapan ini menggunakan sistem akumulasi penilaian, menggunakan metode perangkingan..

“Awal november diharapkan test selesai, dan kita menyerahkan 10 nama calon komisioner KPUD Palembang ini, ke KPU Sumsel untuk test uji kelayakan dan kepatutan,” jelasnya Terpisah, komisioner KPUD Palembang, Abdul Karim Nasution, mengakui telah mengambil formulir pendaftaran sebagai calon anggota KPUD Palembang, periode berikutnya, meski belum dapat memastikan, apakah akan meneruskan niatannya itu, hingga proses seleksi berakhir nantinya.”Kalau formulir sudah diambil, tapi belum diputuskan apakah nanti, jadi ikut seleksi atau tidak,” tukasnya.

Ramai Ambil Surat Keterangan di Pengadilan Hingga saat ini, baru 48 calon anggota KPU yang terdata di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau yang sudah mengambil surat keterangan dari pengadilan berisikan tentang kelakuan tidak pernah tersangkut hukum karena satu kejahatan serta tidak pernah kehilangan hak untuk dipilih dan memilih.

Padahal, surat tersebut sangat penting yang merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan mencukupi agar dapat mengikuti tes untuk menjadi anggota KPU Kota. “Antusias warga cukup besar, pengambilan surat keterangan sejak Kamis lalu. Surat

keterangan ini merupakan salah satu syarat mengikuti penyeleksian untuk dapat menjadi anggota KPU, artinya sebagai anggota KPU harus ada keterangan yang bersangkutan tidak pernah mengalami hukuman karena suatu kejahatan,” terang Armen, Panitera Muda Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, Senin (30/9).

Dia menambahkan, untuk mendapati surat keterangan tersebut tidakla sulit, hanya dengan membawa SKCK, foto copi KTP serta mengisi blangko pengajuan yang telah di siapkan oleh pengadilan setempat. “Persyaratan untuk pengambilan surat, hanya dengan membawa SKCK, foto copi KTP dan membuat serta mengisi blanko pengajuan,” ujarnya.

Disinggung adanya warga yang pernah mengalami hukuman karena kejatahan di masa lalu, Armen menjelaskan, biasanya surat dari pengadilan tetap akan keluar walaupun yang bersangkutan pernah melakukan tindakan kejahatan, hanya saja isi dalam surat tersebut berbeda dan itu bukan kewenangan pengadilan yang menentukan, melainkan Timsel penjaringan anggota KPU. “Biasanya kalau yang pernah dihukum, surat dari pengadilan tetap akan keluar tetapi isinya mungkin berbeda, yang menerangkan bahwa yang bersangkuta pernah melakukan kejahatan, tapi itu wewenang Timsel yang menilainya.” pungkasnya. (man/awa/zar/pin)

Dari Hal III ) ........................................................................................

sosialiasi, justru hal ini membuat kita lebih ringan untuk bersosialiasi,” katanya.

Dijelaskannya peraturan yang hanya memperbolehkan memasang alat peraga 1 daerah 1 baleho sangat baik. Karena akan menghemat biaya sosialiasi. ”Saya sangat setuju dengan peraturan ini, karena dengan peraturan tersebut untuk membangun proses demokrasi yang lebih baik kedepan, karena demokrasi ini cara untuk menghasilkan orang-orang yang layak untuk diamanahkan menjadi wakilnya rakyat yang akan duduk di DPR,” ungkapnya.

Dengan peraturan tersebut, KPU diharapkan untuk konstiten dalam menegakan peraturan jangan pandang bulu, karena dimata hukum semuanya sama. ”Siapapun yang melanggar harus ditindak.

Saya melihat di lapangan masih marak atribut, spanduk yang dipasang oleh sebagain caleg, oleh karena itu secepatnya kepada pihak terkait untuk ditertibkan karena telah melangar aturan,” ungkapnya.

Caleg DPRD Sumsel dari

partai PAN Zulkarnain Ibrahim mengatakan, penerapan zona kampaye yang ditetapkan KPU sangat efektif dan efesiensi karena dapat meringkan biaya Caleg dalam kampanye sehingga dapat meringinkan beban kampanye.

“Caleg dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat untuk sosialiasi,” katanya.

Zurkarnain menilai penerapan zona kampanye atau pembatasan baliho sangat berdampak positif bagi Caleg karena dihadapan masyarakat sama rata, tidak ada perbedaan antar yang kaya maupun yang misikin.

“Negatifnya, sangat mengangu ketertiban umum yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, selain itu batasan ukuran baliho maupun spanduk sangat tepat karena yang berukur besar dapat menyebabkan musibah bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan aturan tersebut dirinya menilai KPU dapat dipercaya dan diyakini untuk menjalankan aturan bagi yang melangar untuk diberi sanksi sesuai dengan mekanisme dan tangungjawab.

semangat ASPIRASI RAKYAT

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi Ong Berlian mengatakakan, baru tiga daerah yang sudah menentukan zona kampanye. Yakni, kota Lubuk linggau, kabupaten Musi Banyuasin, dan OKU Selatan,”kata, Menurut Ong, pihaknya telah meminta KPU kabupaten/kota segeera menentapkan zona kampanye agar bisa menjadi dasar untuk penerapan dan penertiban yang melakukan pelangaran.

“Kami hanya mengakomodir pembagian zona yang ditentukan KPU kabupaten/kota. Rencanaya, 6 Oktober nanti kami akan Rakor kembali bersama Pemda dan Bawaslu untuk mensosialisasikan peraturan tersebut,” kata Ong Sementara itu, berdasarkan peraturan tersebut, pembagian akan berbasis desa. Artinya, setiap sepanduk Parpol atau Caleg hanya boleh ada satu dalam satu zona atau desa/kelurahan.

“Mengenai sosialisasi menggunakan kartu nama atau stiker tidak menjadi masalah karena yang diatur hanya spanduk,” terangnya. (zar) klik...........www.radarpalembang.biz

VIII

RAKYAT SUMSEL, SELASA 1 OKTOBER 2013

Banyak Terserang Batuk Kondisi jemaah haji Sumatera Selatan pada saat ini mengalami berbagai macam penyakit ringan hal ini diungkapkan Kepala Humas Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Emberkasi Palembang Saefudin Senin (30/9) diruang kerjanya Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan. Saefudin PALEMBANG, RS - Saefudin menjelaskan, para jemaah banyak mengalami penyakit ringan seperti batuk – batuk, bibir pecah, kulit kering hal ini disebabkan oleh cuaca yang panas dan belum terviasanya para jemaah terhadap cuaca di Mekah.

“Untuk menangani berbagai penyakit ini PPIH Palembang telah menyiapkan tim medis di

setiap kloter ada 1 Dokter dan 2 Tim Medis pendamping yang disiagakan untuk mendampingi jemaah haji selama menjalankan ibadah di tanah suci Mekah,” katanya.

Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelaksanan ibadah haji maka dari itu pihak dokter dan tim medis rutin mengecek FOTO: DOK kondisi kesehatan jemaah jangan sampai dalam pelaksanaan ibadah haji jemaah terganggu karna tidak dijaganya kesehatan mereka selama berada di Mekah.

“Para jemaah juga diminta untuk segera memeriksakan diri kepada petugas apabila mulai ada gejala gejala sakit sehingga dapat diberikan pelayanan medis dengan segera oleh tim ksehetan yang berada pada setiap kloter,” jelasnya. (rd2)

JAMAAH BABEL DIMINTA WASPADA PENIPUAN PALEMBANG, RS – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Ir H Syahrudin secara resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji (JCH) asal Kota Pangkal Pinang, Bangka Barat, dan Bangka Tengah di Gedung Serbaguna Asrama Haji, Palembang, Senin (30/9).

Turut hadir pada acara pelepasan Kakanwil Kemenag Provinsi Babel H Hatamar Rasyid, Kepala Kantor Kemenag Kota Palembang HM Al Fajri Zabidi, PLH Walikota Pangkal Pinang Fery Insani, Bupati Bangka Tengah Erzaldi Johan, dan Bupati Bangka Barat Zuhri M Syazali.

Syahrudin dalam pengarahannya meminta para jamaah memperhatikan kesehatan sehingga bisa beribadah secara maksimal di Tanah Suci dan pulang dengan membawa predikat haji mabrur. Dia juga mengingatkan para jamaah agar berhati-hati dan waspada dalam menjaga barang berharga selama menjalankan ibadah haji.

“Jangan dikira semua orang di tanah suci seperti ‘Malaikat’. Ada juga orangorang yang memanfaatkan momen pelaksanaan ibadah haji untuk ajang mencari duit dengan jalan menipu.

Bapak/ibu harus berhati-hati dengan modus penipuan yang mungkin terjadi,”

JAMAAH HAJI:

Pelepasan jamaah haji Bangka Beltung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Ir H Syahrudin.

FOTO: SALAMUN

tegas Syahrudin.

Sementara itu, Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Palembang H Saefudin menjelaskan, Embarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 728 jamaah asal Bangka Belitung. Rinciannya, 213 jamaah dari Kabupaten Bangka, 210 dari Kota Pangkal Pinang, 65 dari

Kabupaten Belitung, 87 dari Bangka Barat, 58 dari Bangka Tengah, 60 dari Bangka Selatan, dan 35 jamaah dari Belitung Timur.

“Jamaah asal Babel diberangkatkan dalam tiga Kloter, yaitu Kloter 10, Kloter 11, dan 18 jamaah di Kloter 12.

Untuk Kloter 10 dijadwalkan berangkat sore ini pukul 16.20 WIB. Kloter 11

Tali Tas Beromzet Rp 1 Juta Perhari

Kloter 12 Masuk Asrama PALEMBANG, RP - Sesuai dengan jadwal pemberangkatan Embarkasi Palembang jemaah Calon Haji (JCH) dari kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, Al Hikmah, As- Samiiah, Bangka Belitung, Mandiri Selasa (Hari ini,red) pukul 20.00 Wib akan memasuki asrama haji Sumatera Selatan.

“Kloter 12 berjumlah 355 Jemaah yang terdiri dari Kabupaten Lahat ( 157 Jemaah), Pagaralam ( 126 Jemaah), Al Hikma ( 19 Jemaah), As-Samiiah (32 Jemaah), Bangka Belitung (20 Jemaah), Mandiri (1 Jemaah) masuk Asrama Haji Sumatera Selatan.

Saefudin menambahkan JCH akan diberangkatkan sesuai jad-

wal yaitu pada tanggal 2 Oktober jam 20.10.WIB,” ungkap Kemenag Sumsel Najib Haitami melalui Saefudin Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS) Panitia Pelaksana Ibadah Haji Sumatera Selatan(30/9).

Menurutnya, Sudaha menjadi peraturan bahwa jemaah yang berangkat sehari sebelumnya harus masuk pemondokan selanjutnya di berangkatkan ke Saudi Arabia melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang.

“Untuk kloter 12 diketuai oleh Kodin didampingi oleh Edison Saifullah serta 1 Dokter yaitu Tumirawati Katarudin dan dibantu 2 paramedis yaitu Lisaoda dan Sukma,” jelasnya. (sep)

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

diberangkatkan besok pukul 18.26, dan Kloter 12 pada 02 Oktober pukul 20.10,” jelas Saefudin.

Khusus jamaah Kloter 10 yang berangkat sore ini, lanjut Saefudin, terdapat 287 jamaah yang masuk kategori Resiko Tinggi (Risti). Sebanyak 200 jamaah Risti Sakit dan 87 orang Risti Usia. (hms)

FOTO: IST

TAS: Aneka tas

yang disediakan oleh panitia haji.

PALEMBANG, RS - Tas merupakan bagian penting dari barang yang dimiliki Jemaah Calon Haji (JCH) itulah yang menjadi inspirisasi usaha di setiap musim haji yang dilakukan oleh Rizki Warga asal Jakarta yang berjualan di Kompleks Asrama Haji Sumatera Selatan (30/9).

Rizki mengungkapkan, usaha penyediaan tali tas jemaah haji telah rutin dilakukannya setiap musim haji tiba bahkan ia datang dari Jakarta untuk bisa berjualan tali tas disini.

“Tas yang disediakan panitia haji belum ada talinya, kemudian kami berinisiatif membuka usaha penyediaan tali tas untuk jemaah” ujarnya.

Tali tas yang merupakan bahan baku utama di datangkan langsung dari Jakarta. kemudian di sablon untuk selanjutnya diukur panjang, pendeknya sesuai dengan keinginan jemaah.

Peralatan yang digunakan sangat sederhana seperti screen untuk menyablon tali, kemudian pukul, paku, tang yang digunakan untuk melobangi bagian tali kemudian untuk bisa di sambungkan dengan tas.

“Motif dari tali tas ini hanya satu warna yaitu warna biru disesuaikan dengan tas jemaah yang sudah ditentukan panitia,” katanya.

Dalam sehari tali yang bisa dihasilkan lebih kurang 500 tali tas untuk para jemaah dan setiap tali yang di buat dijual seharga Rp10.000. Rizki yang sengaja datang dari Jakarta untuk berjualan asrama haji Sumatera Selatan mendapatkan penghasilan 1 Juta perhari, kalau jemaah yang beli banyak bisa lebih dari itu. (rd2)

klik...........www.radarpalembang.biz