SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
SELASA 3 SEPTEMBER 2013
HARGA Rp 4.000
Keran Politik Uang Deras MENJELANG pemungutan Suara ulang (PSU) Pemilukada Gubernur Sumsel 4 September, masyarakat dihantui money politic. Tawaran sejumlah uang dan sembako oleh pasangan kandidat Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Sumsel kian deras ditawarkan. PALEMBANG, RS – Money politic yang ditawarkan oleh calon untuk memperoleh suara yang signifikan, sehingga dengan ini bearti demokrasi sumsel belum berjalan dengan baik, karena kekuasaan diraih dengan kecurangan bukan dengan cara yang jujur, adil dan professional sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Tak tanggung-tanggung, gelontoran uang yang dihamburkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tiap kali pemilihan. Kondisi inilah yang selalu menjadi momok menakutkan dalam Pemilu. Meski masyarakat sudah dinilai selektif, toh money politic masih saja ditawarkan. Kondisi ini menjadi antiklimaks dari gembar-gembor Pemilu yang
Minimalisir Angka Golput Darmadi Jufri Anggota DPD PDIP
Hafisz Tohir Cawagub Sumsel
Silakan Ambil
Cara Kuno
“Harusnya bila ada kandidat yang memberikan money politic diambil dengan sikap tegas, yaitu ambil money politic yang diberikan, tapi pada saat pencoblosan hukum calon tersebut dengan tidak memilih.” (zar)
“Politik seperti ini sudah kuno dan sangat sistematis, karena demokrasi telah kehilangan darahnya. Masyarakat dibodohi oleh janjijanji sempit.” (zar)
diminta untuk jujur dalam segala pelanggaran dan kecurangan. Para pasangan dan Timses pun beragam menganggapi masalah ini, terlebih money politic sering dilakukan mendekadi detik pencoblosan. Calon Wakil Gubernur Sumsel, Hafisz Tohir kepada Rakyat Sumsel, Senin (2/9) mengatakan, ini menandakan pasangan calon tidak mempunyai integritas dan kredibilatas, karena mereka mencari muka hanya menjelang PSU
Tarech Rasyid Sekretaris DerMa
Anita Noeringhati Jubir Golkar
Lain Konsentrasi
Rakyat Sumsel Cerdas
”Tim saat ini konsentrasi bagaiamana menghadapi PSU supaya tidak terjadi indikasi pelangaran oleh lawan politik dengan menerjunkan tim disetiap tempat Pemungutan suara (TPS).” (zar)
“Kami tidak akan membeli suara rakyat dengan sejumlah uang dan sembako, karena PSU ini untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Rakyat Sumsel sudah sangat cerdas mana pemimpin yang terbukti.” (zar)
padahal rakyat butuhnya bukan hanya pada saat PSU saja. “Ini membuktikan bahwa selama ini pasangan calon tidak bekerja dengan baik dan benar sehingga perlu ekstra kerja keras untuk meyakinkan masyarakat luas tentang program, yang ditawarkan kepada masyarakat,” katanya. Dikatakan Hafisz politik seperti ini sudah kuno dan sangat sistematis, karena demokrasi ❏ Ke halaman VII
Kegiatan Perkantoran Libur PALEMBANG, RS - Berdasarkan SK Gubernur No 270/1982/II/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 lalu dan telah melalui tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kegiatan perkantoran di seluruh daerah yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) akan diliburkan. SK tersebut berdasarkan Pasal 70 Ayat 3 Peraturan Pemerintah
(PP) No 6/2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 49/2008, pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan dan surat-
nya kini sudah disebar ke kepala daerah dan juga kepala SKPD di masing masih daerah yang melakukan PSU. ❏ Ke halaman VII
Hanura Bersiap Diri PALEMBANG, RP – Partai Hanura mempersiapkan diri untuk memenangkan Pemilu 2014. Setiap Caleg DPRD kota Palembang setiap Dapil telah diberikan pembekalan, September ini juga Partai Hanura khusus Pembekalan Anggota Dewan tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota Palembang. “Hari Kemerdekaan setiap Caleg melakukan serangkaian kegiatan. Seperti Dapil 1 lomba karoekaan, Dapil 2 Sunatan Massal, Dapil 3 Bakti sosial, Dapil
4 melakukan kerja bakti, permainan anak, manjat pinang dan sebagainya, dan Dapil 5 donor darah,” jelas Ketua DPC Partai Hanura Kota Palembang Djoni Sopianto, Senin (2/9). Kegiatan ini juga sangat menarik, selain suasana ramai. Masyarakat pun mengetahui sejarah bangsa, perjuangan membelah Kemerdekaan RI untuk itu jasajasa mereka diperingati melalui ucapara bendera, dan berbagai kegiatan lomba. Djoni Sopianto
❏ Ke halaman VII
Pasukan Pengamanan PSU Dilepas PALEMBANG, RS - Pemilihan suara ulang Pilgub Sumsel yang tinggal menghitung hari, membuat Polda Sumsel dan jajaran telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengamanan mulai dari pendistribusian surat suara hingga saat pencoblosan. Polda Sumsel juga tak mainmain memberikan keamanan bagi warga yang akan memberikan hal suaranya pada 4 September mendatang, sebanyak 5.744 anggota disebar untuk melakukan pengamanan dengan sandi Mantap Praja. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod ❏ Ke halaman VII
.= KOMUNITAS
II
RAKYAT SUMSEL, SELASA 3 SEPTEMBERS 2013
Dharmakirti Gelar Seminar Kesehatan Jantung
FOTO : BENI/RADAR PALEMBANG
SEMINAR: Dokter dari rumah sakit iNEAL Medical Centre Kuala Lumpur saat menjadi pembicara dalam seminar kesehatan tersebut
YAYASAN Vihara Dharmakirti berkerja sama dengan Rumah Sakit iNEAL Medical Centre Kuala Lumpur menggelar seminar kesehatan, Sabtu (31/8) bertempat di Manggala School. PALEMBANG,RP- Ketua Yayasan Dharmakirti, Darwis Hidayat mengatakan seminar kesehatan berbahas tentang penting-
nya masalah jantung yang berkerja sama dengan dokter dari iHeal Medical Centre Kuala Lumpur. Dalam kegiatan masyarakat yang berkeinginan mengikuti seminar ini tanpa dipungut biaya. “Pihak iNEAL Medical mengajak kita kerja sama membahas tentang permasalahan kesehatan jantung,”kata Darwis, disela-sela Acara, Sabtu (31/8). Lanjutnya, kegiatan seperti merupakan yang kedua kalinya digelar yang berkerja sama dengan pihak rumah sakit dari Malaysia dengan topik yang berbeda.”Pertama kali kita berkerja sama dengan rumah sakit Tropicana dari Malaysia, topik
Semangat Aspirasi Rakyat
yang dibahas berbeda dengan hari ini,”ujarnya. Ketika ditanyai mengenai kesehatan Jantung? Jelas Darwis, jantung merupakan nyawa dari manusia yang memiliki resiko tinggi jika tidak dirawat dengan baik, oleh karena itu dalam seminar ini lebih banyak ,membahas tentang merawat jantung serta.” Kita terkadang lupa apa yang kita konsumsi beresiko terhadap jantung kita,” jelasnya. Dalam seminar ini menghadirkan dua dokter yang ahli dibidangnya yakni Dr Wong Teck Wee konsultan Kardiologi Intervensi atau spesialis penya-
kit jantung Intervensi. Beliau menggunakan prinsip-prinsip hipnosis dalam menangangani pasien dengan kecemasan, stres dan insomnia terkait dengan penyakit jantung. Selain itu, Dr David Khoo Sin Keat Consultant Cardiovascular dan Thoracic Surgeon, beliau seorang ahli bedah yang inovatif telah mempelopori banyak operasi di Malaysia dan merupakah ahli bedah lokal yang paling berpengalaman di bidang bedah kardiotoraks kurang invasif.”Pemateri dalam seminar kesehatan ini merupakan pada dokter yang hadir di bidang kesehatan Jantung,” tutupnya.(ben)
klik...........www.radarpalembang.biz
III
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
IKLAN
RAKYAT SUMSEL SELASA 3 SEPTEMBER 2013
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, SELASA 3 SEPTEMBER 2013
Pelaku Jambret
Operasional Pelabuhan Penyebarangan TAA
KEMBALI MOLOR Kepala Dinas Perhubungan provinsi Sumsel memastikan jika peresmian dan juga operasional yang sebelumnya diberitakan siap untuk dilaksanakan pada 2 November harus mundur pada november mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Musni Wijaya saat diwawancara kemarin. DIALOG:Masyarakat Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II saat berdialog dengan komisi I DPRD Banyuasin
Warga Rimau Sungsang Gigit Jari Ganti Rugi Dinikmati Desa Tetangga BANYUASIN RS , – Masyarakat Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II menuntut ganti rugi lahan seluas 180 Ha yang harusnya diberikan oleh PT Hanuraba Sawit Kencana. Karena, uang ganti rugi yang harus diberikan pihak perusahaan, justru dinikmati desa tetangga mereka, Manggaraya Kecamatan Tanjung Lago lantaran ulah oknum perangkat desa Maggaraya. Tuntutan keadilan tersebut disampaikan perwakilan masyarakat, Khadiri ketika difasilitasi Komisi I DPRD Banyuasin, Senin (2/9) kemarin. Perwakilan masyarakat ini, diterima Ketua Komisi I Suistiqlal Effendi, Wakil Ketua Nasrul Halim bersa ma anggota Sri Atun dan Diah Turis. “Kami menurut ganti rugi yang harusnya diberikan perusahaan kepada masyarakat kami, karena proses ganti rugi yang pertama seluas 90 Ha, itu justru dinikmati warga Maggaraya, bukan warga kami,” kata Khaidir, kemarin. Diterangkannya, jika ada oknum perangkat desa Manggaraya yang membuat SPH lahan di Rimau Sungsang dan mengklaim sebagai wilayah Maggaraya, dan menjualnya kepada pihak perusahaan. Lahan seluas 90 Ha tersebut, dijual dengan harga Rp 3 juta perhektar dan sudah dilakukan pembayaran oleh pihak perusahaan kepada oknum perangkat desa Manggaraya tersebut di tahun 2012 lalu. “Kami minta keadilan, karena itu mendesak Pemkab Banyuasin, untuk mengeluarkan peta Banyuasin yang sebenarnya, karena jelas wilayah yang diganti rugi itu punya warga Rimau Sung-
sang, sekitar 20 keluarga yang menempatinya, tetapi yang menerima uangnya bukan warga kami,” sambungnya. Sementara, Humas PT Hanuraba Sawit Kencana, Sahri Abdullah menjelaskan, jika pembayaran yang dilakukan sebelumnya dibawah manajemen perusahaan yang lama. “Saya tidak tahu pasti, karena itu manajemen yang lama, namun memang ada pembayarannya ke pihak desa Manggaraya, karena mereka yang punya SPH, ,” katanya. Dikatakan Sahri, dia tidak bisa mengambil keputusan, karena sewaktu pembayaran di tahun 2012 tersebut berada di kuasa manajer yang lama. “Jadi akan kita bawa masalah ini ke direksi kami yang ada di pusat, dalam waktu 1 pekan kedepanlah, kita beri jawabannya, karena jujur, masalah ini juga merugikan perusahaan,” sambungnya. Sementara, Ketua Komisi I DPRD Banyuasin, Suistiqlal menyebutkan, dia sengaja mengundang pihak Tapem dan Dishutbun untuk mengetahui pasti apakah lahan disengketakan tersebut, adalah benar masuk di wilayah Rimau Sungsang. “Dan berdasarkan peta dan SK yang ada, memang wilayah itu masuk ke Rimau Sungsang, jadi ganti rugi itu salah orang dan salah desa,” kata Suis. Dia juga, akan memangil pihak kecamatan Tanjung Lago perihal penandatanganan SPH yang dilakukan oknum perangkat desa tersebut. “Kita tidak bisa menduga-duga ya, nanti kita panggil semuanya, mulai dari pihak desa Manggaraya hingga Camat Tanjung Lago,” pungkasnya. (tri)
Terapkan Retribusi Pajak Online PALEMBANG, RS- Mengatasi masalah pembayaran pajak yang sering tak mencapai target Pemkot Palembang menjajaki pembayaran pajak secara online. Penjajakan pembayaran pajak online dilakukan bekerjasama dengan Bank BRI untuk semua jenis pembayaran pajak. “ Fokus utama kita pajak komersil dahulu, seperti pajak tempat hiburan, restoran dan hotel, kemudian bertahap semua jenis pembayaran retribusi pajak lainnya ,” kata Agus Kelana, Kadispenda Palembang, Senin (2/9). Dia mengungkapkan. rencana penjajakan kerjasama ini masih akan dipelajari lebih lanjut oleh Pemkot. Soal detail, teknis pembayaran dan juga hal-hal teknis lainnya. Agus menilai pembayaran pajak online lebih efektif dan praktis sekaligus meminimalisir kebocoran anggaran. “ Selama ini pembayaran dilakukan secara manual yang dihandle bank Daerah (Bank Sumsel Babel, red).” Terangnya sembari mengatakan hal tersebut membuat sistem pembayaran pajak menjadi sering terlambat hingga batas akhir jatuh tempo sehingga pendapatan asli daerah (PAD) sering belum mencapai target pada waktu yang ditentukan. Agus menjelaskan, sampai
paruh kedua semester penerimaan pajak daerah masih terdapat sekitar Rp 8 Miliar tunggakan pajak yang belum dibayar wajib pajak. Jumlah ini paling banyak terdapat pada pajak bumi bangunan (PBB). Khusus wajib pajak PBB biasa membayar pajak pada detik-detik akhir yakni saat masa jatuh tempo atau September. Jika kebiasaan telat membayar ini tidak segera ditanggulangi maka di khawatirkan PAD Palembang tidak akan terealisasi 100 persen pada semua unit wajib pajak. Meksi masih banyak jenis pajak yang belum terealisasi hingga semester dua namun Lanjut Agus, lima jenis pajak komersil yang diandalkan dalam sektor penerimaan pajak yakni pajak hiburan, hotel, mal, restoran dan penerangan jalan sudah tercapai target. Meski sudah tercapai target namun saat ini Dispenda terus melakukan upgrade data pendapatan pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang ada sebab nilai objek pajak yang didata beberapa tahun lalu jelas nilainya berbeda dengan data tahun ini. Jika pendapatan pajak komersil lebih besar maka pendapatan pajak bagi PAD juga bakal meningkat. (tma)
Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel
PALEMBANG,RS – “Semua persiapan sudah kita lakukan persiapan seperti persiapan tempat, operator dan lainnya, namun kadang-kadang masih ada beberapa masalah, jadi mudah-mudahan tak ada perubahan lagi dan pada November sudah bisa beroperasi,” ujar Musni di kantor gubernur kemarin.
Musni menjelaskan, alasan utama pihaknya menunda peresmian dan operasional pelabuhan penyebrangan adalah akses jalan ke arah pelabuhan yang hingga kini belum siap untuk digunakan. “Kita sudah koordinasikan dengan pihak terkait karena itu sangat vital, jangan sampai saat kita launching tetapi jalannya tidak siap,” ujar
Musni. Dikatakan Musni, sebenarnya untuk operasional pelabuhan tersebut tidak memiliki masalah sama sekali. Contohnya saja untuk kesiapan listrik yang diakali dengan penggunaan genset. “Pada dasarnya pelabuhan sudah siap untuk operasional,” ungkapnya Sebelumnya diungkapkan jika ada lima perusahaan pelayaran yang akan menempatkan armadanya di sana. perusahaan itu yakni PT (Persero) ASDP Feri Cabang Bangka, PT Prima Eksekutif, PT Samudera Pratama, PT Dharma Lautan Utama, dan PT Antosim Lampung Pelayaran. Untuk listrik, , sementara ini pihaknya menggunakan genset 110 KVA milik pelabuhan. Genset tersebut bertujuan untuk meng-
gerakan mobile bridge, kegiatan perkantoran, timbangan kendaraan, dan penerangan pelabuhan. Sebelumnya, Kepala pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA), Sudinsaid Saputra mengatakan,Tahap awal pihaknya akan melayani penyebarangan Palembang-Muntok (Bangka). Operasional kapal feri dialihkan dari pelabuhan 35 Ilir ke TAA. “Akan kita tawarkan pada operator kapalnya,” jelasnya. Penyebarang melalui pelabuhan TAA ini lebih cepat dan efisien baik ke pelabuhan merak dan Malaysia dan Singapura karena kapal dapat memacu kecepatan maksimal .“Pelabuhan 35 Ilir ke Muntok butuh waktu sekitar 12 jam perjalanan. Sedangkan dari pelabuhan TAA ke Muntok hanya butuh waktu sekitar 3, 5 jam,”pungkasnya.(alk)
Jalan Desa Rusak Parah Jalan Desa Rusak Parah MUARA ENIM, RS - Warga Desa Ulak bandung dan Desa Guci Kecamatan Ujanmas mengeluhkan kondisi jalan desa yang menghubungkan kedua desa tersebut hancur dan nyaris tidak dapat di lewati Kendaraan roda dua dan empat. Diduga, penyebab hancurnya jalan desa itu dikarenakan kerapnya jalan itu dilalui oleh truk pengangkut pasir milik pengusaha pasir setempat. Komar Husen (60), warga Desa Guci yang merupakan tokoh masyarakat Desa Guci mengatakan jika kerusakan jalan tersebut diakibatkan oleh mobil angkutan pasir melebihi tonase yang sering melalui jalan itu. Selain itu, tidak adanya kesadaran oknum warga masyarakat yang didalam membuka usaha tambang pasir hanya mengambil keuntungan saja tanpa melakukan perawatan jalan desa tersebut. “Inilah yang mengakibatkan jalan tersebut cepat rusak,” ungkapnya, kemarin(1/9). Senada, warga Desa Ulak Bandung, Inuar hamsah (48) juga menuturkan sebagai pengguna jalan tersebut dirinya mengharapkan kepada instansi terkait agar dapat menindak para oknum masyarakat yang hanya mengambil
JALAN RUSAK: Jalan di
Desa Ulak Bandung dan Desa Guci Kecamatan Ujanmas mengeluhkan kondisi jalan desa yang menghubungkan kedua desa tersebut hancur dan nyaris tidak dapat di lewati kendaraan roda dua dan empat.
keuntungan saja itu. Dirinya juga berharap Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait secepatnya melakukan perbaikan jalan tersebut. “Karena jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sehari- hari di dua desa ini,” kata dia. Camat Ujanmas, Holika S.sos ,M.si menyikapi kondisi jalan itu mengatakan dirinya prihatin dengan kondisi jalan yang baru
berumur tiga tahun tersebut kondisinya sudah terlihat rusak parah. “Kami menghimbau kepada para pengusaha pasir agar supaya di dalam melakukan aktifitasnya agar dapat membatasi tonase angkutan. Silahkan saja melakuka penambangan tapi harus sesuai aturan yang ditetapkan,” katanya. Pemerintah Desa sendiri, kata dia, agar ke depan dapat melaku-
kan penertiban, dan apabila jalan tersebut nanti telah diperbaiki agar kiranya memasang portal di jalan masuk guna membatasi angkutan pasir. “Pemerintah telah berupaya agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan dengan membangun infrastuktur jalan, namun diharapkan masyarakat agar dapat menjaga dan merawat bangunan tersebut,”tegasnya. (yan)
Senin (2/9). Menurutnya, saat ini panitia Rakernas masih dalam persiapan terkait materi yang akan dibahas, sementara soal teknis sudah siap. “Tentu saja konsolidasi jelang Pilleg dan Pilpres dan evaluasi dinamka politik yang berkembang. Karena ini Rakernas terakhir, jadi dari hasil ini mudah-mudahan daat masukan dari DPD dan DPC,” tutur Puan soal agenda Rakernas.
Sementara soal suara yang menginginkan Joko Widodo menjadi calon presiden dikukuhkan di Rakernas, Puan baru bisa memastikan nama Jokowi akan dipertimbangkan partai. “Pak Jokowi sebagai kader beliau masuk sebagai orang yang dipertimbangkan di internal, bahwa kenapa dan bagaimana, kita tak hanya mengacu survei,” jelas anggota komisi I DPR itu. “Semua teman-teman dari 33
propinsi punya pemikiran berbeda yang harus dicermati, nanti keputusan ada di ketua umum,” imbuhnya. Apakah Megawati akan serahkan tiket pencapresan ke Jokowi? “Semua keputusan di Ibu, setuju tidak, kenapa dan bagaimana. Tentu sebagai keluarga besar ada hal yang harus ditampung dan ada yang harus diputuskan oleh level pimpinan saja,” jawab ketua fraksi PDIP itu.(bal/van)
Polda Metro Jaya Periksa Mendagri Pekan Depan JAKARTA,RS - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait laporannya soal tudingan terpidana kasus suap Wisma Atlet, Nazaruddin akan dugaan korupsi pada proyek pengadaan KTP elektronik (eKTP). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Slamet Riyanto mengatakan,
pemeriksaan Gamawan Fauzi dijadwalkan pekan depan.”Minggu depan rencananya kita akan dengarkan keterangannya sebagai saksi pelapor, kalau administrasi penyidikan (mindik) sudah selesai,” kata Slamet kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (2/9). Slamet mengatakan, pihaknya saat ini tengah melengkapi administrasi untuk memulai penyidikan kasus tersebut.”Kalau sudah siap,
kita undang beliau untuk memberikan keterangannya,” imbuh Slamet. Slamet menambahkan, pihaknya juga akan memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP tengah diusut KPK. Seperti diketahui, Gamawan
melaporkan terpidana kasus suap Wisma Atlet ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, seperti tertuang dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Nazaruddin dilaporkan atas tudingannya terhadap Mendagri atas dugaan korupsi pada proyek e-KTP. Laporan dibuat oleh Gamawan di SPKT Polda Metro pada Jumat (30/8) lalu. (mei/mok)
Survei Capres LKP: Jokowi Raih Elektabilitas Tertinggi JAKARTA,RS - Keterpilihan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai presiden RI seakan tak terbendung jika pemilu digelar saat ini juga. Berdasarkan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP), elektabilitas mantan Wali Kota Solo itu menempati posisi pertama. “Wiranto berhasil melewati tingkat keterpilihan Prabowo Subianto namun masih berada di bawah Joko Widodo,” kata CEO
Dihajar Massa LUBUKLINGGAU, RS Kali ini nahas nasib dialami 2 orang pelaku jambret, Rizki alias Agus (19), warga RT. 2, Desa Tanjung Sanai, kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Darosi (19), warga Kelurahan Watas, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau babak belur dihajar massa. Keduanya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sobirin untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka robek dibagian kepala dan memar dibagian muka. Informasi dilapangan menyebutkan, kejadian itu terjadi sekira pukul 11. 00 Wib, Senin (2/9), bermula korban Sri (40) dan ibunya Anit (60), warga RT. 05, Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menggunakan motor Homda Vario untuk berobat tradisional di arah Pasar Inpres. Setiba ditempat kejadian perkara, tiba-tiba kedua tersangka Rizki dan Darosi menggunakan motor Yamaha Mio memepet motor korban. Mereka langsung mengambil tas yang terletak dibagian tengah korban Sri dan Anit. Disaat bersamaan, ada anggota Polres Kota Lubuklinggau yang melakukan patroli dan langsung melakukan pengejaran. Keduanyaberhasil ditangkap massa di Jalan Baru Siring Agung, Kecamatan Selatan II. “Kedua tersangka masih mendapatkan perawatan medis di RSUD dr. Sobirin, dan motornya sudah diamankan di Mapolres,” kata Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP Dover Cristian Lumban Gaul melalui Kasubag Humas, AKP Winarno dihadapan wartawan. (pin)
PSU, Tenaga Teknis Tetap Bertugas
Puan: Ada Kejutan di Rakernas PDIP JAKARTA,RS - PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tanggal 6-8 September di Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan akan ada kejutan dalam Rakernas yang akan membahas persiapan Pileg dan Pilpres ini. “Insya Allah akan ada kejutankejutan di Rakernas kali ini,” kata ketua DPP PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Babak Belur
Lembaga Klimatologi Politik Usman Rachman, di Hotel Grand Menteng, Jl Matraman Raya, Jakarta, Senin (2/9). Elektabilitas Jokowi berada di posisi pertama dengan 19,6%, Wiranto menyusul di posisi kedua dengan 18,5%, dan kemudian diposisi berikutnya ada Prabowo, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie. Survei LKP ini dilaksanakan pada tanggal 12-18 Agustus 2013
di 33 Provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 450 responden melalui teknik multi-stage random sampling. “Survei LKP kali ini menempatkan Golkar sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, disusul kedua dan seterusnya ada PDIP Perjuangan, Hanura, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem,” ujar Usman. Berdasarkan hasil survei tersebut, LKP sedikit menyoroti kon-
vensi yang digelar partai Demokrat dan Deklarasi Capres yang diumumkan Partai Hanura. “Tingkat popularitas atau pengenalan publik terhadap konvensi Partai Demokrat masih tergolong rendah. Yakni, hanya 40 persen responden yang mengaku tahu atau minimal pernah mendengar. Bahkan banyak responden yang tak tahu apa yang dimaksud dengan konvensi,” jelasnya. (rna/van)
PALEMBANG, RS Menyesuaikan surat edaran No.800/1275/ BKD -Diklat. VII/2013 tentang liburnya pegawai pemerintahan pada hari pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) Gubernur Sumsel pada 4 September, pelayanan teknis di lingkup Pemkot Palembang tetap akan bertugas sesuai tupoksinya. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Palembang, Yan Sabar Sihotang mengatakan, unit pelayanan langsung kepala masyarakat luas yang tetap bertugas ini antara lain petugas medis di rumah sakit dan puskemas, operator di unit pelayanan air minum (PDAM), pemadam kebakaran, serta keamanan dan ketertiban. Begitu juga dengan unit perhubungan dan pelayanan lainnya yang sejenis yang mesti stand by dalam memberi pelayanan. “ Mereka di pelayanan teknis tetap beroperasional, tapi untuk penugasan pegawainya tetap akan disesuaikan, bisa diatur waktu kerjanya,”jelasYan, kemarin. Menanggapi instruksi ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Anton Suwindro mengatakan, pihaknya siap memberikan pelayanan seperti biasa pada tanggal 4 September. Baik rumah sakit, puskemas, maupun puskemas pembantu (pustu) akan buka sesuai jadwal. Sementara tenaga medis tetap akan diberikan kebebasan menyalurkan hak suaranya. “ Memang surat edarannya belum saya terima, tapi bisa kita atur jadwal petugas dengan menggunakan sistem piket. Biasanya piket mulai pukul 07.30 - 15.00 wib pada shift awal,”sebutnya. Sementara Direktur Teknik PDAM Tirta Musi Stephanus menegaskan, pegawainya tidak akan libur di hari pelaksanaan PSU. Terutama para operator teknis di lapangan. “Sebab, kita ini BUMD yang menjalankan bisnis dan layanan langsung untuk kebutuhan air bagi pelanggan. Jika ada kebocoran, tentu akan jadi masalah,” pungkasnya. (tma)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, SELASA 3 SEPTEMBER 2013 Pembangunan Tak Jelas
WTP
Dialihkan BELUM adanya kepastian realisasi pembangunan sistem gratifikasi air bersih dari Sungai Selangis, Kecamatan Gumay Talang, oleh perwakilan Kementrian PU yakni pihak Balai Besar II Palembang membuat Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat, kembali mengalihkan pengambilan air untuk distribusi ke rumah penduduk melalui Sungai Lematang. Hal tersebut dinilai dapat menjadi solusi mengatasi molornya distribusi air akibat kurangnya daya listrik pada mesin pompa. LAHAT, RS - Kepala Dinas PU Cipta Karya kabupaten Lahat Herman Oemar mengatakan, untuk Water Treatment Plant (WTP) induk Gugah (Gunung Gajah) hingga saat ini belum bisa dioperasionalkan lantaran kurangnya daya listrik untuk mengoprasikan mesin. Sedangkan rencana pembangunan sistem gratifikasi yang akan menyalurkan air dari Sungai Selangis ke WTP Gugah yang telah rampung dibangun hingga kini tidak ada kejelasan dari pihak Balai Besar. “Karena itu, agar WTP Gugah bisa operasional akan kembali mengambil air di Sungai Lematang. Sebelumnya pernah kita infomasikan kepada warga mengenai bantuan berupa sistem grafitasi air dari Kementrian PU melalui Balai Besar namun kendalanya hingga saat ini belum ada kejelasan,” ujarnya. Ditambahkannya, ketidakpastian bantuan tersebut karena besarnya anggaran yang akan dikucurkan yakni sekitar Rp220 miliar. Untuk proyek tersebut memang sifatnya Multiyear (bisa dianggarkan secara bertahap tiap tahunnya, red) namun tidak menutup kemungkinan proyek tersebut akan terhenti sebelum rampung. Apalagi Pemkab Lahat melalui dinas PU belum
mendapatkan informasi kenapa pembangunan tersebut belum dilakukan yang semula akan mulai di lakukan di 2013 ini. “Besarnya dana yang harus dikeluarkan dapat menjadi kendala. Selain tidak mendapatkan kejelasan juga sedikit menghawatirkan karena dengan sistem anggaran pertahun dikhawatirkan anggaran yang ada tidak berkelanjutan yang menyebabkan pekerjaan tersebut terbengkalai,” imbuhnya. Dijelaskannya, ada perbedaan jika mengambil air mengandalkan sistem gratifikasi dengan pola yang dilakukan saat ini. Karena jika proyek multy year tersebut jadi, PDAM tidak perlu mengeluarkan uang setiap bulannya untuk membayar listrik karena air yang diambil dari sungai selangis menggunakan sistem gratifikasi jika mengambil di Sungai Lematang dengan pola pnyedotan menggunakan listrik seperti saat ini, PDAM harus mengeluarkan biaya setiap bulannya dan itu tidak murah. “Kita akui kalau saat ini WTP Gugah tersebut masih belum bisa operasional karena kendala daya listrik. Untuk pembiyaannya sudah diajukan melalui APBD Perubahan 2013 dan telah di setujui DPRD Lahat. Insaallah 2014 ini WTP tersebut sudah bisa operasional,” pungkasnya. (man)
‘PKL Makin Tergusur’ LUBIKLINGGAU, RS - Pemerintah Kota Lubuklinggau membentuk tim terpadu untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) disepanjang Jalan Yos Sudarso, Kalimantan, dan Sudirman. Penertiban itu dilaksanakan untuk mengurangi kemacetan lalulintas yang kerap terjadi selama ini ditiga ruas jalan tersebut. Rapat tim terpadu dipimpin oleh Assisten II Pemerintah Kota Lubuklinggau, Ansori Naib di op room Dayang Torek dan dihadiri perwakilan Satuan Lalulintas Polres Kota Lubuklinggau, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil rapat tersebut antara lain, Pedagang Kaki Lima yang ada lapak atau meja dagangan di Pasar Inpres tidak boleh lagi berjualan di sepanjang
Jalan Kalimantan, Sudirman dan Yos Sudarso. “Penyebab ruas jalan itu sering macet karena banyaknya pedagang yang berjualan dipinggiran jalan serta parkir kendaraan yang tidak beraturan, sehingga banyak memakan badan jalan,” ujar Asisten II. Selain itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diminta untuk mengkaji dan menata ulang sejumlah titik parkir yang ada disepanjang Jalan Sudirman dan Kalimantan. “Titik parkir disepanjang jalan itu harus dipersempit, supaya dapat meminimalisir kemacetan lalulintas,” ungkapnya.Kemudian, Satuan Polisi Lalulintas Polres Kota Lubuklinggau juga diminta menjaga pintu masuk kendaraan di arah stasiun kereta api dan depan toko Sinar Baru. (pin)
Pembagian BLSM Tahap II Sepi LAHAT, RS - Pembagian B L S M (Bantuan Langsung Sementara) tahap ke II dikantor Pos cabang Lahat Senin (2/9) tak seramai pada tahap pertama lalu. Warga kurang mampu yang menerima BLSM mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu untuk dua bulan, tidak ada antrean panjang dalam pengambilan bantuan tersebut bahkan warga terlihat tertib menunggu giliran lewat daftar panggilan pihak panitia. Kepala PT Pos cabang Lahat Donirius mengatakan, jumlah total seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) kabupaten Lahat sebanyak 21.141 orang. Pembagian BLSM tahap kedua dilaksanakan mulai tanggal 2 hingga 15 September 2013, berdasarkan jadwal yang ditentukan seperti untuk kecamatan kota Lahat 2-4 September, kecamatan Gumay Talang 5 September, kecamatan Pulau Pinang 6 September, kecamatan Pagar Gunung 7 September, dan kecamatan Gumay Ulu 7 September. “Di luar kecamatan tersebut akan dibagikan pada 9-15 September, dikantor masingmasing. Masyarakat penerima cukup datang membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan menunjukkan identitas KTP dan KK. Kemudian diverifikasi petugas, jika cocok bisa langsung dapat kupon untuk dicairkan,” ujarnya.Dijelaskannya, pada tahap kedua pencairan ini, masing-masing RTS mendapat
ANTRE: Sejumlah warga berdesakan saat melakukan antrean dana penerimaan BantuanLangsung Sementara Masyarakat ( BLSM) tahap dua sebesar Rp4,7 triliun untuk diberikan kepada 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS) di seluruh Indonesia.
Foto: Topo/Radar Depok
dana dua bulan atau Rp300 ribu, karena per bulan nilai BLSM sebanyak Rp150 ribu. Kemudian, untuk pengambilan dana BLSM terakhir sampai tanggal 15 September, jika lewat dari tanggal tersebut maka tidak bisa diambil. Mengenai banyaknya penerima BLSM, yang tidak termasuk dalam daftar penerima hal tersebut bukan wewenang
mereka pihak PT Pos.“Itu bukan wewenang PT Pos. tapi data itu dari Dinsos Lahat, sehingga nama yang dilampirkan itulah yang menerima bantuan dan masyarakat dapat menanyakan langsung kepada pihak Dinsos Lahat,” imbuhnya.Sementara itu, Syahril (36) warga kota Lahat yang berprofesi sebagai penarik becak menuturkan, sangat ber-
terima kasih atas BLSM yang diberikan. Apalagi kebutuhan saat ini mulai naik sehingga dapat membantu meringankan beban guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Biasonyo kalu narekbecak aku dapat dapat Rp30 ribu sehari, hari ini aku dak begawe karna nunggu BLSM, lumayan untuk biaya hidup dan ongkos budak sekolah,” pungkasnya. (man)
Kades Akui Lahan Kemampo Dirambah BANYUASIN, RS - Kepala Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur M Eni mengakui sebanyak 130 nama-nama warga Lubuk Rengas yang terlibat langsung dalam membuka lahan lahan Kemampo yang terletak di Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III. Pernyataan itu diungkapkan karena terbukti ada dokumen yang dimilikinya. Terkait adanya dugaan ratusan hektar hutan Kemampo milik Dinas Hutbun Banyuasin yang dijadikan lahan Kebun Karet warga. “Pertama kali membuka lahan tersebut mereka ada kontrak dengan pihak dishutbun, dimana perjanjian itu sifatnya hanya pinjam pakai, dan mereka merelakan apabila sewaktuwaktu lahan itu diambil lagi,” Ujar M Eni. Sayangnya, lahan seluas 613 hektar tersebut pihaknya tidak menyebutkan berapa ukuran luas yang sudah dijadikan lahan kebun karet warga, karena tidak ada batasan yang ditentukan oleh pihak Dishutbun Banyuasin. “Saya tidak tahu persis berapa jumlah hektar untuk perwarga, karena membuka lahan itu tidak ada batasan ukurannya,” beber Eni.
Ketika ditanyakan soal adanya larangan untuk menempati dan membuka hutan tersebut Eni menjelaskan kontrak itu terjadi sebelum dirinya menjabat Kades Lubuk Rengas, dan tidak tahu pasti mekanisme nya. “Ya, sepengetahuan saya, saat itu ada perjanjian dari pihak Dishutbun dengan warga, bentuknya hanya lisan dan tidak secara tertulis,” ujarnya Sementara itu, Kabid Sarpras dan Pengawas Hutbun Banyuasin Danul Burhan mengatakan, jika pihak sudah mengerahkan sebanyak 5 Polisi Kehutanan (Polhut) untuk mengecek langsung lahan hutan Kemampo tersebut Kemarin. “Dari hasil Polhut kelapangan kemarin, kami belum menerima laporannya, akan tetapi dalam waktu dekat ini akan ditindak lanjuti lagi,” katanya Namun setelah menerima laporan nanti, langkah-langkah apa yang akan diambil, untuk menindak lanjuti lahan hutan tersebut hingga kini pihaknya belum bisa menyebutkan cara yang tepat untuk mengatasi itu.“Masalah ini akan dibawakan rapat terlebih dahulu, nanti hasilnya akan diinformasikan,” pungkasnya. (tri)
MULAI DIRAMBAH: Ratusan hektar hutan Kemampo milik Dinas Hutbun Banyuasin mulai dirambah untuk dijadikan lahan Kebun Karet warga. Foto: Okta/Radar Palembang
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
klik...........www.radarpalembang.biz
VI IKLAN
RAKYAT SUMSEL SELASA 3 SEPTEMBER 2013
SAMBUNGAN
VII
Panwaslu Banyuasin Ambil Sikap BANYUASIN, RS - Panwaslu Banyuasin mengambil tindakkan untuk memberikan warning dengan melayangkan surat himbauan untuk menghentikan aktivitas yang berkaitan dengan institusi tersebut. Mengingat usai dipecat dari DKPP, 5 Komisioner dan Sekretaris KPUD Banyusin masih saja ada yang sering ngantor. HERI Aryansyah, ketua Panwaslu Banyuasin melalui Iswandi Devisi pengawasan mengatakan, pihaknya sudah dua kali memberikan surat himbauan agar para Komisoner dan Sekretaris KPUD Banyuasin untuk tidak diperbolehkan lagi ngantor. Berdasarkan surat yang di kel-
uarkan oleh banwaslu dengan nomor 287/Banwaslu/sumsel/2013 Tentang pelaksanaan pengawasan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor : 30/KPTS/KPU. Prov 006/VIII/2013 dan, Surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan nomor 31/KPTS/KPU. SS/VIII/2013. “Kami yang menjalankan tugas sebagai Panwaslu banyuasin degan surat keputusan tersebut dan mengharapkan kepala komusioner dan kepala seketariat kpu banyuasin yang telah di berhentikan secara tidak terhormat agar dapat menjalankan surat keputusan degan Nomor 30/ KPTS/KPU.Prov 006/VIII/2013 serta mentaati peraturan perundang-perundagan yang berlaku,”
Keran Politik Uang telah kehilangan darahnya. Masyarakat dibodohi oleh janjijanji sempit. ”Ini pasti tidak akan mendatangkan kesejahteraan buat masyarakat karena suara mereka telah dibeli oleh pemberian sembagko dan sejumlah uag, kasihan rakyat,” katanya Dikatakan Hafisz, pasangan nomor urut 2 lebih menawarkan kepada masyarakat dengan konsep ekonomi baru untuk kesejahteraan rakyat. ”Kami punya integritas, kami punya konsep dan kami tidak punya hutang (beban) masa lalu kepada rakyat dengan pemebrian sembako dan uang. Sehingga cara cara membeli suara rakyat dengan sejumlah uang sangatlah melukai dan merendahkan martabat rakyat. Kami sangat mengkin hal tresebut,” katanya Sementara itu, Juru Bicara Golkar Anita Noeringhati mengungkapkan, money politic yang dilakukan kepada masyarakat tidak mendidik masyarakat karena, hal tersebut sangat mencedeerai demokrasi. ”Kami tidak akan membeli suara rakyat dengan sejumlah uang dan sembako, karena PSU ini untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan,” ujarnya. Menurut Anita, Rakyat Sumsel sudah sangat cerdas mana pemimpin yang terbukti dan telah menjalankan programnya hanya untuk kepentingan masyarakat. ”Masyarakat sudah cerdas mana yang telah berbuat dan mana pemimpin yang hanya mengumbar
Dari Hal I ) ...........................................................
janji,” urainya. Diharapkan Anita, pada saat PSU nanti pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan akan terjadinya indikasi-indikasi pelangaran yang sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan Anggota DPD PDIP Darmadi Jhufri mengungkapkan, sangat disayangkan, seharusnya masing-masing kandidat lebih mengedepankan kejujuran untuk memperoleh suara. ”Tapi masyarakat sudah cerdas dalam mengambil sikap atas pemberian tersebut, karena masyarakat sudah dapat menilai mana pemimpin yang akan dipilih,” katanya. Harusnya bila ada kandidat yang memberikan money politic diambil dengan sikap tegas, yaitu ambil money politic yang diberikan, tapi pada saat pencoblosan hukum calon tersebut dengan tidak memilih. “Kami juga berharap kepada Bawaslu yang terbukti mengunakan mony politik untuk ditindak. Kami tidak akan melakukan hal itu karena kami tidak memiliki dana,” katanya Terpisah, Sekretaris DerMa Tarech Rasyid mengatakan, membantah keras adanya kebijakan pembagian sembako dan uang maupun kepada masyarakat untuk memperoleh suara. ”Tim saat ini konsentrasi bagaiamana menghadapi PSU supaya tidak terjadi indikasi pelangaran oleh lawan politik dengan menerjunkan tim disetiap tempat Pemungutan suara (TPS),” katanya.
Kegiatan Perkantoran “Surat keputusannya sudah ada untuk daerah-daerah yang melaksanakan PSU. Saat hari pencoblosan nanti, dinyatakan sebagai hari yang diliburkan,” ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin saat dijumpai di Kampung Assegaf Plaju Palembang, Senin (2/9). Gubernur menjelaskan, hari yang diliburkan tersebut tidak berlaku seluruh instansi. Libur kerja ini hanya diberlakukan pada instansi-instansi tertentu, sementara untuk instansi yang melayani publik seperti rumah sakit, perbankan, dan semisalnya, tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) serta turur menjaga keamanan di lingkungan masing-masing agar suasana PSU tetap kondusif. “Datang ke TPS dan gunakan hak politik kita semua karena PSU ini sangat menentukan dalam kepemimpinan Sumsel lima tahun ke depan,” ungkap Gubernur. Disinggung mengenai persiapan PSU, Gubernur mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki persiapan khusus mengingat pada
Hanura
ungkapnya. Dia juga menambahkan bahwa Kita telah memberikan 2 kali surat himbauwan tersebut agar dapat mentaati peraturan saat ini. “Untuk saat ini kita telah memberikan surat tersebut dan jika surat tersebut tidak di perhatikan dan di laksanakan maka kami akan bertindak tegas,” jelasnya. M Ogan Anwary mengatakan, pada saat di hungi melalui via ponsel tidak ada maksud apa-apa datang ke kantor kalau datang ke kantor hanya mengambil barang yang tertinggal di Kantor KPU Banyuasin sekaligus silahturahmi kepada staf KPU Banyuasin. “Masalah surat himbauwan tersebut sudah saya terima dan saya dapat memaklumin.” ungkapnya. (tri)
Dikatakan Tarech, iming-iming uang dan sembako kepada masyarakat dinilai akan berdamapk pada tingginya perolehan suara kandidat, namun masyarakat saat ini sudah cerdas dalam memilih pemimpin mana yang peduli dengan masyarakat atau mana pempimpin yang peduli sesaat kepada masyarakat. ”Saya tidak mengetahui bila ada tim luar yang ada melakukan hal tersebut, hal tersebut terjadi karena tidak ada berkoordinasi,” katanya. Diakui Tarech pada saat momentum bulan suci Ramadan Tim DerMa memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat, namun hal tersebut bukan untuk kepentingan pemilukada, tapi karena kepedulian dan sedekah. ”Semua kandidat tidak menutup kemungkinan melakukan hal yang sama, disini ada tujuan tertentu yakni kepentingan pilkada, meskipun uitu sangat merusak tatanan demokrasi,” katanya. Anggota Bawaslu Sumsel, kurniawan, Bawaslu akan melakukan pengawas jelang PSU baik pada malam Rabu (4/7) nanti maupun pada saat pencobolosa akan melakukan kontrol langsung di masyarakat. Diharapkan dengan pengawasan yang dilakukan PSU pemilukada Sumsel dapat berjalan dengan lancar, jujur dan professional, karena dengan ini sehingga pemilukada Sumsel akan menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam pelaksanaan Pemilukada. (zar)
Dari Hal I ) ......................................................
PSU kali ini tidak diperkenankan adanya kampanye ataupun sosialisasi. “Memang peraturannya tidak boleh pasang baliho, kampanye ataupun sosialisasi. Jadi, memang tidak ada persiapan khusus, tapi Insya Allah menang dan terus berdoa,” ungkap gubernur yang juga sebagai kandidat ini. Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel Ikhwanudin mengatakan, kebijakan libur pada hari pencoblosan ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya. “Pilihlah sesuai dengan hati nurani, siapapun pilihannya kita tetap mengutamakan keamanan bersama, kesatuan dan persatuan serta sama-sama mengawasi jalannya PSU ini agar tidak terjadi keributan,” tegasnya. Sekolah Ikut-ikutan Surat edaran mengenai liburnya kegiatan belajar mengajar (KBM) pada pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) akhirnya diterima Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel. Menurut Kepala Disdik Sumsel Drs Widodo MPd surat tersebut
baru diterima Senin (2/9) sore. Ketika dikonfirmasi, Widodo mengatakan surat edaran ini memang baru diterimanya. Sebelumnya, tidak ada perintah mengenai pembatasan KBM dan informasi ini bahkan belum disebar ke semua Disdik di lima daerah yang melaksanakan PSU pada 4 September mendatang. “Memang surat edarannya cukup lambat keluarnya, tetapi kami akan segera sebarkan surat ini ke semua dinas pendidikan. Selanjutnya, mereka harus sesegera mungkin menyebarkan surat edaran itu ke sekolah yang sebenarnya sudah menunggu kepastian,” ujarnya. Ditambahkannya, dengan diliburkannya sekolah maka akan diharapkan semua warga sekolah yang memiliki hak suara dapat berpartisipasi dalam PSU. Ia juga mengatakan diharapkan tingkat golongan putih (Golput) dapat diminimalisir dengan diliburkannya sekolah. “KBM dapat dialihkan ke rumah dengan memberikan siswa tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU. Guru dapat menitipkan tugas untuk siswa kerjakan di rumah dan KBM sebenarnya tidak benar-benar libur,” ujarnya. (alk/can)
RAKYAT SUMSEL, SELASA 3 SEPTEMBER 2013
Honor Linmas Rp282 Ribu Perorang PALEMBANG, RS – Berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Sumsel No 624/KPTS/BAN.KBP/2013 tentang Pemberian Honor Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pilgub Sumsel 2013. Seluruh Linmas akan mendapatkan honor sebesar 282 ribu setelah dipotong pajak. “Dana untuk Linmas sudah dicairkan jumat lalu dan masuk ke masing masing SKPD yang bertanggung jawab di masing ma-
sing daerah yang menyelenggarakan PSU, Nilainya Rp5,1 miliar setelah dipotong pajak nilainya menjadi 4,8 milyar, kita harap hari ini sudah mulai didistribusikan,” ujar Ikhwanuddin selaku Kaban Kesbangpol. Dalam kesempatan ini, Ikhwanudin berharap seluruh masyarakat bisa mengawal dan mengawasi penyaluran dana Linmas agar tidak disalahgunakan. “Penyaluran honor Linmas itu harus sampai ke petugas, makanya kita harapkan ada peran serta masyarakat dalam mengawasi,” bebernya.
Pasukan Pengamanan Padakova saat ditemui diruang kerjanya menuturkan, memang pengamanan PSU dengan sandi Mantap Praja ini telah dibagi sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah Polresta Palembang sebanyak 2.650 TPS, Polres Prabumulih 307 TPS, Polres OKU Timur 699 TPS, Polres OKU Selatan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan 1.446 TPS dan Polres OKU 46 TPS. “Kalau sebelumnya anggota yang melakukan pengamanan bisa merangkap dua TPS, tetapi untuk PSU ini dengan pola dua polisi, dua TPS dan empat Linmas,” katanya. Dengan total 5.744 anggota yang melakukan pengamanan, bisa memberikan rasa aman baik dalam proses pencoblosan, penghitungan suara hingga pelantikan bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya. Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersamasama menjaga keamanan dan ketertiban hingga proses PSU ini bisa berjalan dengan lancar. Lahat Bantu OKUT Guna mengamankan jalannya pelaksanaan PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Timur, Polres Lahat mengirim pasukan pengamanan sebanyak 200 orang anggota kepolisian. Dalam melaksanakan tugas Polres Lahat optimis dapat membantu mengamankan Pemilu Pilgub Sumsel yang diulang atas keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) beberapa waktu lalu. Kapolres Lahat AKBP Budi Suryanto mengatakan, pasukan yang dikirim ke OKU Timur merupakan instruksi langsung
Dirinya menambahkan, 100 orang anggota Linmas kabupaten akan ditempatkan di kantor kabupaten, 31 orang di kecamatan, 10 orang di kantor desa, dan 2 orang per tempat pemungutan suara (TPS). “Petugas yang sudah terdaftar tersebut akan ditugaskan sesuai dengan penempatan masing-masing,” ungkapnya. Lebih lanjut Ikhwanudin merinci bahwa masing-masing jumlah anggota Linmas untuk Kota Palembang sebanyak 6.966 orang, OKU (3.440), OKU Timur (6.572), Warkuk (283), dan untuk Kota
Prabumulih sebanyak 1.270. “Khusus prabumulih dananya sudah dialokasikan langsung oleh Pemkot melalui APBD,” tegasnya. Dengan dicairkannya dana ke masing-masing petugas Linmas tersebut, diharapkan operasional petugas Linmas sesuai SK Gubernur Sumsel dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Kami harapkan peran Linmas yang telah ditugaskan di masingmasing tempat dapat berjalan maksimal, sehingga kecurangan dapat ditekan,” pungkasnya. (alk)
Dari Hal I ) ....................................................................................................
dari Kapolda Sumsel untuk menjaga keamanan selama jalannya pelaksanaan Pilkada ulang. Untuk rincian pasukan yang dikirim yakni sebanyak 172 anggota yang berada di Satuan Reskrim, Sabhara, Intel serta Narkoba kita kirim. Selain itu ada 45 anggota dari Polres Empat Lawang juga kita minta membantu. “Dilapangan situasi bisa berubah karena itu, pelaksanaan PSU harus damai dan masyarakat nyaman dalam melakukan pencoblosan,” ujarnya. Dijelaskannya, selama di OKU Timur mereka disebar di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing masing desa tiap tiap kecamatan. Selain itu, pengamanan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU Timur juga menjadi fokus perhatian. Termasuk pengamanan kotak suara dan penghitungan surat suara nantinya. “Mereka mulai berangkat kemarin hingga 6-7 September. Selama satu minggu itu, kami siap memberikan pengawasan penuh,” imbuhnya. Ditambahkannya, pihaknya tetap berhap pelaksanaan Pilgub ulang dapat berjalan damai, aman dan kondusif tanpa adanya gejolak dari pihak manapun. “Layaknya pada Pilkada sebelumnya, proses pilkada ulang ini pun kita harapkan bisa berjalan damai, tanpa ada gangguan keamanan. Kita juga mengimbau warga setempat untuk ikut terlibat mengawasi jalannya pesta demokrasi ini,” ujarnya. Linggau Kirim 100 Personil Sedikitnya 100 anggota Polres Kota Lubuklinggau dikirim untuk mengamankan proses Pemilihan
Suara Ulang (PSU) diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Pelepasan anggota dipimpin oleh Kapolres, AKBP Dover Cristian Lumban Gaul melalui Kabag Ops, Kompol Ernawan dihalaman Mapolres, kemarin pagi, Senin (2/9). “Kami mengirimkan 100 orang personil ke Oku Timur yang dipimpin oleh satu perwira untuk mengamankan PSU disana. Mereka berasal dari belbagai kesatuan yang ada di Mapolres Kota Lubuklinggau,” ujarnya. Setiap anggota yang dikirim nantinya bertugas untuk pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS). “Soal pembagian TPS mana aja yang akan diamankan, itu dibawah penunjukkan dan kendali Kapolres Oku Timur,” katanya. Dia mengingatkan, kepada seluruh anggota yang dikirim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai SOP. Polisi netral, tanpa memihak siapapun. Kalau tidak ada halangan mereka akan kembali lagi ke Lubuklinggau pada 5 September nanti, katanya. Bawaslu Siap Patroli Menjelang pemungutan suara ulang (PSU), 4 September, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel melakukan patroli 24 jam mengantisipasi terjadinya pelanggaran terutama politik uang. Seluruh perangkat Bawaslu pun dikerahkan untuk melakukan itu. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya, Senin (2/9). ”Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran saat pelaksanaan PSU nanti, kami akan keliling berpatroli, mengontrol
petugas mulai dari Panwaslu, Panwascam hingga asisten PPL (panitia pengawas lapangan), pengawasan ini kita lakukan di semua daerah yang melakukan pemungutan suara ulang,” kata Andika. Selain berpatroli kata Andika, Bawaslu Sumsel juga akan melakukan pengawasan diseluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar PSU, termasuk mengawal distribusi logistik. “Saat ini untuk daerah yang jauh (jangkauan,red), logistiknya sudah bergeser dari PPK ke KPPS, sementara untuk daerah yang dekat, besok (hari ini) pergeseran logistiknya baru dilakukan,” terang Andika. Komisioner Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan menambahkan, untuk memperkuat pengawasan di lapangan saat PSU, Bawaslu membentuk asisten PPLyang bertugas untuk memastikan kesiapan logistik, mengawasi pembagian formulir c6 (surat undangan pemilih). ”Saat hari H, asisten PPL ini akan mengawal proses pelaksanaan PSU, mulai dari pengawasan di TPS, hingga mensinkronkan kembali data perolehan suara di TPS, sebelum diserahkan ke PPK,” katanya. Asisten PPL ini kata Kurniawan, tersebar di seluruh wilayah yang menyelenggarakan PSU, khusus di Kota Palembang jumlahnya mencapai 5300 orang yang masing-masing TPS ditempatkan 2 orang. ”Mereka sebelumnya sudah mendapat pembekalan tentang tugas dan fungsinya. Semua lini kita awasi terutama soal pelanggaran money politik menjelang hari H,” tukasnya. (can/man/pin/zar)
Dari Hal I ) ....................................................................................................
“Ini juga merupakan pendidikan terhadap masyarakat dan harus diperingati oleh bangsa Indonesia. Partai Hanura pun mengkoordinir para Caleg setiap Dapil baik teknis, konsumsi, dan berbagai hadiah di lokasi acara setiap dapil tersebut. Hal ini juga menumbuhkan kebersamaan semua Caleg dalam menghadapi Pemilu 2014,” tegasnya. Program bulan ini Pembekalan
Anggota Dewan, Insyaallah Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Bappilu Hary Tanoesudibjo sekaligus melaunching peresmian kantor DPD Partai Hanura Sumsel. “Peresmian Kantor DPD Partai Hanura Sumsel di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Hotel Aston Palembang dulunya bekas markas Sarimuda, lokasi ini sangat strategis untuk partai,” jelas Djoni.
semangat ASPIRASI RAKYAT
Djoni mengatakan tentunya semua pengurus terus melakukan konsolidasi kemantapan sesuai jadwal yang ditetapkan. Begitu juga program yang terbaik merebut hati rakyat. “Moment konsolidasi peringatan partai Hanura yang ke 8 di bulan Desember pastinya banyak kegiatan. Sunatan masal, donor darah, bisa jalan santai di 16 kecataman di Kota Palembang siap dijalankan,” tukasnya. (ici) klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL ● SELASA 3 SEPTEMBER 2013 ● HALAMAN VIII